Pedoman Teknis MP3KI PNPM Mandiri Perkotaan_191113

JUDUL BUKU ; PEDOMAN TEKNIS PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN (QUICK WINS) DAN PENGUATAN KECAMATAN KANTONG KEMISKINAN DI WILAYAH PNPM MANDIRI PERKOTAAN Penanggung Jawab : Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Pengarah : 1. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, DJCK 2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas Disusun oleh : Tim PNPM Mandiri Perkotaan Editor Manual Implementation Specialist Lay out/Design Grafis : Tim Design Konsultan Manajemen Pusat Cetakan Perdana : Desember 2013 Buku ini boleh digandakan atau di perbanyak (di foto copy) penggunaan karikatur diijinkan hanya untuk kebutuhan program PNPM Mandiri Perkotaan.

Pedoman Teknis Percepatan Pengurangan Kemiskinan (Quick Wins) dan Penguatan Kecamatan Kantong Kemiskinan di Wilayah PNPM Mandiri Perkotaan

Tahun 2014

i

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan

rahmat dan hidayah sehingga penyusunan Petunjuk Teknis Percepatan Pengurangan

Kemiskinan dan Penguatan Kantong Kemiskinan di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan Tahun

2014 dapat diselesaikan.

Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah mulai bulan Mei 2012 meluncurkan

program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia

(MP3KI). Program ini langsung menyasar masyarakat bawah yang mengalami kemiskinan

ekstrim di Indonesia. Sebagai program andalan, MP3KI ini juga bertujuan untuk mengimbangi

rencana besar pembangunan ekonomi yang terintegrasi dalam Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dalam pelaksanaan saat ini sementara fokus kerja MP3KI tertuang dalam sejumlah

program, pertama, penanggulangan kemiskinan eksisting Klaster I, berupa bantuan dan

jaminan/perlindungan sosial. Lalu di Klaster II adalah pemberdayaan masyarakat, Klaster III

tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), dan Klaster IV adalah

program prorakyat. Kedua, transformasi perlindungan dan bantuan sosial. Ketiga,

pengembangan livelihood, pemberdayaan, akses berusaha & kredit, dan pengembangan

kawasan berbasis potensi lokal.

Mulai tahun 2013 MP3KI telah dilaksanakan lokasi percontohan di 17 kecamatan kantong

kemiskinan dan 3 (tiga) kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Medan Kota Belawan,

Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Haurgeulis merupakan kecamatan wilayah

sasaran PNPM Mandiri Perkotaan. Pada tahun 2014 pemerintah dibawah koordinasi

Bappenas akan melakukan perluasan lokasi Percepatan Penguarangan Kemiskinan di 14

(empat belas) kecamatan terpilih dan Penguatan Kantong Kemiskinan di wilayah PNPM

Mandiri Perkotaan dengan memberikan dana tambahan (on top) BLM Reguler sebagai

stimulan. Dana stimulan BLM ini merupakan BLM kemitraan untuk mendukung percepatan

penanggulangan kemiskinan di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan. Agar penyelengaraan

perluasan di lokasi percontohan ini dapat terlaksana dengan baik maka perlu disusun

Petunjuk Teknis untuk lokasi perluasan tersebut.

Pedoman Teknis ini akan menjadi acuan bagi pelaksana program di tingkat pusat, provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa sasaran dan kami harapkan, Pedoman

Teknis ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang

terlibat dalam penyelenggaraan, sehingga program ini dapat mencapai tujuan dan sasaran

yang diharapkan.

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan

Ir. Guratno Hartono, MBC


Tahun 2014

ii

DD AA FF TT AA RR II SS II

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR SINGKATAN v

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang………………………………………………………………………… ................................................................................................................

1

1.2 Tujuan…………………………………………………………………………………… ……………………………......................................................................................

2

1.3 Strategi................................................................................................................... 2

1.4 Komponen Kegiatan MP3K I PNPM Mandiri Perkotaan………………………….. ..................................................................................

3

1.5 Prinsip Prinsip Pelaksanaan………………………………………………………… 3

BAB 2. KETENTUAN UMUM

2.1 Lokasi Sasaran................................................................…………....................... 4

2.2 Karakteristik Kegiatan......................................................…………....................... 4

2.3 Jenis Kegiatan............................................................…………............................. 4

2.4 Seleksi Lokasi dan Kegiatan….......…………………………………………………... 5

2.5 Jenis Kegiatan yang tidak boleh di lakukan (Negatif List)………………………. 6

BAB 3. MEKANISME PELAKSANAAN ……………………..………………………………………….

3.1 Siklus Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat……………………………. 8

3.2 Mekanisme Pencairan Dana………………………………………………………... 14

3.3 Persyaratan Pencairan Dana BLM…………………………………………………. 15

3.4 Mekanisme Penyaluran, Pemanfaatan dan Pelaporan Dana stimulan BLM PNPM Mandiri Perkotaan…………………....…………………………..................

16

BAB 4. MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Pelaku/Pelaksana…………………........................................................................ 17

4.2 Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring .................................................... 17

4.3 Pelaporan Kegiatan Monitoring............................................................................ 17

BAB 5. ORGANISASI DAN TATA PERAN

5.1 Organisasi Pelaksana …………............................................................................ 18


Tahun 2014

iii

5.2 Tata Peran Pelaku............................................................................................... 19

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Lokasi Quick Wins MP3KI di Perkotaan......................................... 23

Lampiran 2. Daftar Lokasi Penguatan Kantong Kemiskinan di Perkotaan................... 24

Lampiran 3. Berita Acara Hasil Penatapan Prioritas Kegiatan...................................... 25

Lampiran 4. Dokumen Pencairan dana Quick Wins MP3KI.......................................... 27


Tahun 2014

iv

DAFTAR SINGKATAN

BAP2 : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

BAPPD BLM : Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana BLM

BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat

BLM : Bantuan Langsung Masyarakat

BOP : Biaya Operasional Proyek

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DJA : Direktorat Jenderal Anggaran

KMP : Konsultan Manajemen Pusat

KORKOT : Koordinator Kota

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat

KUMKM : Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

LKM : Lembaga Keswadayaan Masyarakat

LPD : Laporan Penggunaan Dana

LPJ : Laporan Pertanggungjawaban

MP3EI :Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia

MP3KI : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di

Indoneseia

O&P : Operasional & Pemanfaat

P3M : Pembinaan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

PJM : Perencanaan Jangka Menengah

PJOK : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

PKN : Pengelolaan Kas Negara

PMU P2KP : Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

PPBLM : Permohonan Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

PU : Pekerjaan Umum

RPD : Rencana Penggunaan Dana

SDM : Sumber Daya Manusia

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

SP3 : Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

SPM : Surat Perintah Membayar

SPPB : Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan

SPPD-L : Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan

TNP2K : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

UPL : Unit Pengelola Lingkungan

Pedoman Teknis Percepatan Pengurangan Kemiskinan (Quick Wins) dan Penguatan Kecamatan Kantong Kemiskinan di Wilayah PNPM Mandiri

Perkotaan Tahun 2014

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Balakang

Dalam upaya mempercepat laju penurunan

kemiskinan di Indonesia, pemerintah mulai

bulan Mei 2012 meluncurkan kebijakan jangka

panjang penanggulangan kemiskinan yaitu

Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pengurangan Kemiskinan di Indonesia

(MP3KI). Program ini langsung menyasar

masyarakat bawah yang mengalami

kemiskinan ekstrim di Indonesia. Sebagai

program andalan, MP3KI ini juga bertujuan

untuk mengimbangi rencana besar

pembangunan ekonomi yang terintegrasi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sebagaimana diketahui, MP3EI digulirkan guna menjaga stabilitas makro-ekonomi,

mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil, memperbaiki iklim investasi, mempercepat

dan memperluas pembangunan infrastruktur, menguatkan skema kerja sama pembiayaan

investasi dengan swasta, ketahanan energi, ketahanan pangan, reformasi birokrasi dan tata

kelola, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi teknologi.

Fokus kerja MP3KI adalah (1) pengembangan sistem jaminan sosial secara menyeluruh, (2)

penyediaan pelayanan dasar yang menyeluruh, dan (3) pengembangan penghidupan

secara berkelanjutan (sustainable livelihood) dan pada masa transisi tertuang dalam

sejumlah program yang berjalan saat ini, (1) penanggulangan kemiskinan eksisting Klaster

I, berupa bantuan dan jaminan/perlindungan sosial; Lalu di Klaster II adalah pemberdayaan

masyarakat, Klaster III tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), dan

Klaster IV adalah program prorakyat. (2) transformasi perlindungan dan bantuan sosial. (3)

pengembangan livelihood, pemberdayaan, akses berusaha & kredit, dan pengembangan

kawasan berbasis potensi lokal.

Untuk melihat penerapan pendektan MP3KI, Pemerintah dibawah koordinasi Bappenas

telah melaksanakan quick wins MP3KI di lokasi percontohan. Lokasi quick wins adalah

wilayah/kawasan di Indonesia yang dipilih menjadi lokasi percontohan untuk menerapkan

berbagai pendekatan MP3KI dalam rangka percepatan dan perluasan pengurangan

kemiskinan. Lokasi quick wins merupakan simpul-simpul kemiskinan yang penanganannya

dapat berpengaruh besar pada penurunan kemiskinan.



2

Mulai tahun 2013 MP3KI telah dilaksanakan lokasi percontohan di 17 kecamatan kantong

kemiskinan dan 3 (tiga) kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Medan Kota Belawan,

Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Haurgeulis merupakan kecamatan wilayah

sasaran PNPM Mandiri Perkotaan. Pada tahun 2014 pemerintah dibawah koordinasi

Bappenas akan melakukan perluasan lokasi Percepatan Pengurangan Kemiskinan di 14

(empat belas) kecamatan terpilih dan Penguatan Kantong Kemiskinan di 27 (dua puluh

tujuh) kecamatan terpilih, dengan diberikan tambahan dana (on top) dari dana BLM PNPM

Mandiri Perkotaan yang telah dialokasikan. Dana ini merupakan stimulan sebagai

“pengungkit” untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah PNPM

Mandiri Perkotaan.

Agar penyelenggaraan perluasan di lokasi percontohan ini dapat dilaksanakan sesuai

ketentuan maka perlu disusun sebuah buku “Pedoman Teknis Percepatan Pengurangan

Kemiskinan dan Penguatan Kecamatan Kantong Kemiskinan di Wilayah PNPM

Mandiri Perkotaan Tahun 2014” yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan bagi

pelaku di semua tingkatan.

1.2. Tujuan

Tujuan program ini adalah meningkatkan akses infrastruktur permukiman warga miskin di

wilayah perkotaan.

1.3. Strategi

Untuk mencapai tujuan, strategi yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam proses perencanaan partisipatif, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dasar;

b. Melibatkan pemerintah kota/kabupaten dalam sinergi dan integrasi berbagai program/kegiatan melalui jejaring kerja (network), linkage dan kemitraan untuk mendorong aktifitas kegiatan usaha masyarakat miskin;

1.4. Komponen Kegiatan

Komponen program Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Penguatan Kantong

Kemiskinan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digunakan untuk biaya

pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas dan BOP (Biaya

Operasional Proyek) BKM sebesar maksimal 5 % dari total pagu BLM Keluahan/Desa.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan pedoman teknis, maka

PNPM Mandiri Perkotaan akan menggunakan Tim Fasilitator existing sebagai salah

satu komponen pendampingan

1.5. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Kelembagaan masyarakat (BKM/LKM) yang didukung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu mengelola kegiatan ini dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:



3

a. Partisipatif, setiap tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) melibatkan masyarakat miskin secara aktif sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dalam mewujudkan upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya.

b. Transparan dan Akuntabel, setiap tahapan kegiatan dilakasanakan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c. Sederhana dan Mudah Dikerjakan, yakni jenis kegiatan dan proses pelaksanaannya diupayakan semudah mungkin dan sistematis serta bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan yang dipersyaratkan.

d. Berkualitas secara layak, pelaksanaan kegiatan mengacu pada standar kualitas dan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan.

e. Prioritas, yakni mengutamakan penanganan wilayah dan kegiatan prioritas secara terseleksi;

f. Otonomi, yakni keleluasaan bagi masyarakat dan pemerintah daerah secara bersama dalam penentuan kegiatan-kegiatan pembangunan;

g. Berorientasi pada masyarakat miskin, yakni seluruh kegiatan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin;

h. Kesetaraan gender, yakni kesamaan hak dan perlakukan bagi laki-laki dan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan penikmatan hasil-hasilnya;

i. Kolaborasi, yakni pemaduserasian kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di lokasi terfokus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat miskin secara terintegrasi;

j. Berkelanjutan, yakni penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin secara berkesinambungan.



4

BAB 2 KETENTUAN UMUM

2.1. Lokasi Sasaran

a. Lokasi Percepatan Pengurangan Kemiskinan (Quick Wins) di Perkotaan Lokasi Percepatan Pengurangan Kemiskinan di Perkotaan Tahun 2014 di wilayah

PNPM Mandiri Perkotaan berada di 8 Provinsi, yang tersebar di 11 Kab/Kota di 14

Kecamatan sesuai Surat Menteri PPN No 0309 /M.PPN/11/2013 perihal Daftar Lokasi

dan Alokasi Dana Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penghidupan Berkelanjutan

MP3KI TA 2014. Daftar lokasi tersaji pada lampiran 1.

b. Lokasi Penguatan Kecamatan Kantong Kemiskinan di Perkotaan Lokasi Penguatan Kantong Kemiskinan di Perkotaan Tahun 2014 di wilayah PNPM

Mandiri Perkotaan berada di 7 Provinsi, yang tersebar di 10 Kab/Kota di 27 Kecamatan

sesuai sesuai Surat Menteri PPN No 0309 /M.PPN/11/2013 perihal Daftar Lokasi dan

Alokasi Dana Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penghidupan Berkelanjutan

MP3KI TA 2014. Daftar lokasi tersaji pada lampiran 2.

2.2. Karakteristik Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program percepatan dan penguatan adalah

kegiatan-kegiatan yang memiliki karakteristik kegiatan sebagai berikut :

a. Pemanfaatnya luas, dimungkinkan lintas wilayah/lintas kelurahan;

b. Anggaran untuk lokasi percepatan relatif besar, lebih dari yang dibiayai oleh PNPM

Mandiri Perkotaan;

c. Belum direncanakan dari sumber manapun, khususnya APBD;

2.3. Jenis Kegiatan

Kegiatan program percepatan pengurangan kemiskinan (Quick Wins) dan penguatan

kecamatan kantong-kantong kemiskinan di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan berupa :

a. Pembangunan infrastruktur dasar permukiman dan, b. Kegiatan sosial berupa peningkatan kapasitas masyarakat miskin

Jenis kegiatan program percepatan pengurangan kemiskinan (Quick Wins), berasal dari

Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh kelurahan/desa di kecamatan sasaran di lokasi

Percepatan maupun penguatan mendapatkan bantuan dana stimulan, tetapi

diprioritaskan pada kelurahan/desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi



5

usulan pemerintah provinsi yang telah diseleksi dan disetujui oleh Bappenas sedangkan

jenis kegiatan program penguatan kecamatan kantong kemiskinan berasal dari PJM

Pronangkis/Renta Pronangkis yang menjadi prioritas masyarakat

Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Penguatan Kantong Kemiskinan

di Perkotaan tidak melaksanakan kegiatan pinjaman dana bergulir atau kegiatan

ekonomi lainnya seperti pemberian aset fisik atau hewan ternak untuk kegiatan

ekonomi, karena kegiatan pinjaman dana bergulir dan kegiatan ekonomi lainnya telah

dilaksanakan di PNPM Mandiri Perkotaan reguler dan PPMK.

2.4. Seleksi Lokasi dan Kegiatan

a. Lokasi Percepatan Pengurangan Kemiskinan (Quick Wins)

Seleksi lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan percepatan pengurangan

kemiskinan mengacu langkah-langkah sebagai berikut :

1) TKPK Kab/Kota, dinas ke PU-an, Camat dan BKM/LKM dalam satu Kecamatan sasaran

melakukan prioritasi kegiatan yang diusulkan. (Jenis kegiatan dan kebutuhan biaya

sesuai dengan daftar kegiatan yang sudah disetujui Bappenas)

2) Prioritasi kegiatan dilakukan berdasarkan : (1) jumlah penerima manfaat, khususnya

warga miskin dan rentan; (2) cakupan lokasi yang berpotensi memiliki dampak besar

dalam mengurangi kemiskinan; (3) tingkat kemendesakan dan (4) dapat ditambahkan

kriteria lain yang disepakati oleh pemda dan masyarakat

3) Hasil prioritasi (Jenis Kegiatan dan biaya yang dibutuhkan) masing-masing Kel/Desa

dalam satu Kecamatan di rekap, kemudian di sandingkan dengan alokasi pagu

maksimal dalam kecamatan tersebut. Ada tiga kemungkinan yang terjadi :

a) Apabila daftar proritas kegiatan perkiraan biayanya SAMA DENGAN pagu alokasi

kecamatan yang tersedia (Daftar Prioritas Kegiatan = Pagu Kecamatan), maka

seluruh daftar kegiatan prioritas dilaksanakan oleh masyarakat (BKM/LKM);

b) Apabila hasil prioritasi kegiatan perkiraan biayanya LEBIH BESAR dari pagu

alokasi kecamatan yang tersedia (Daftar Prioritas Kegiatan > Pagu Kecamatan),

maka dapat :

Merubah volume/unit, selama fungsi masih dapat berjalan dan berdasarkan

kriteria khusus, dan/atau

Menghilangkan bagian kegiatan lainnya sesuai urutan prioritas yang telah

menjadi kesepakatan antara pemda dan masyarakat, dan/atau

c) Apabila hasil prioritasi kegiatan perkiraan biayanya LEBIH KECIL dari pagu alokasi

kecamatan yang tersedia (Daftar Prioritas Kegiatan < Pagu Kecamatan), maka :

Melakukan penyesuaian dengan menambah volume/bagian kegiatan dari

daftar kegiatan prioritas

Membuka kesempatan usulan dari masyarakat dengan memaksimalkan

pagu.

Pelaksanaan butir (i) dan (ii) harus dikoordinasikan dengan Tim

Kabupaten/Kota (TKPKD). Hasil butir (1) dan (2), dilaporkan kepada

pemerintah provinsi untuk diteruskan kepada pemerintah pusat (Bappenas

dan Kementerian terkait)



6

4) Atas dasar jenis kegiatan yang telah diprioritaskan, TKPK Kab/Kota, dinas ke PU-an,

Camat dan BKM/LKM dalam satu Kecamatan sasaran melakukan perangkingan

Kelurahan/Desa berdasarkan tingkat kemiskinan dan pagu maksimal kecamatan;

5) Penetapan Kel/Desa sasaran dan Jenis kegiatan yang didanai oleh Program Percepatan

Pengurangan Kemiskinan (Quick Wins) oleh TKPK Kab/kota.

b. Lokasi Penguatan Kecamatan Kantong Kemiskinan

Seleksi lokasi kelurahan/desa untuk lokasi penguatan kecamatan kantong kemiskinan

mengacu pada langkah-langkah sebagai berikut :

1) TKPK Kab/Kota, dinas ke PU-an, Camat dan BKM/LKM dalam satu Kecamatan sasaran

melakukan perangkingan Kelurahan/Desa berdasarkan tingkat kemiskinan

2) Dimulai dari Kel/Desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi, melakukan prioritasi kegiatan

yang diusulkan. (Jenis kegiatan sesuai dengan PJM Pronangkis/Renta Pronangkis)

3) Prioritasi kegiatan dilakukan berdasarkan : (1) jumlah penerima manfaat, khususnya

warga miskin dan rentan; (2) cakupan lokasi yang berpotensi memiliki dampak besar

dalam mengurangi kemiskinan; (3) tingkat kemendesakan dan (4) dapat ditambahkan

kriteria lain yang disepakati oleh pemda dan masyarakat

4) Hasil prioritasi (Jenis Kegiatan dan biaya yang dibutuhkan) masing-masing Kel/Desa

dalam satu Kecamatan di rekap, kemudian di sandingkan dengan alokasi pagu

maksimal dalam kecamatan tersebut

5) Penetapan Kel/Desa sasaran yang didanai Program Penguatan Kecamatan Kantong

Kemiskinan oleh TKPK Kab/kota

2.5. Jenis Kegiatan yang Tidak Boleh Dilakukan (Negatif List)

Pengunaan dana BLM tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku.

Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana bantuan sosial program percepatan dan penguatan, adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan kegiatan berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata;

b. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);

c. Pembebasan lahan;

d. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah atau kantor/sekretariat BKM/LKM dan rumah ibadah;

e. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang, dll);

f. Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya;

g. Pembiayaan gaji/honor pegawai negeri atau anggota BKM/LKM;

h. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja;

i. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau;



7

j. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan pengurangan terumbu karang;

k. Kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard;

l. Kegiatan Destruktif

Pembangunan jalan menuju kawasan yang dilindungi (hutan lindung, cagar alam), kecuali ada ijin tertulis dari pengelola lokasi tersebut;

Pembangunan sumber daya air pada sungai-sungai, yang masuk atau keluar dari negara-negara lain;

Pengubahan aliran sungai.

m. Lain-lain.

Reklamasi tanah atau pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 hektar (ha);

Konstruksi penampungan atau penyimpanan air dengan kapasitas lebih besar dari 10.000 m3



8

BAB 3

MEKANISME PELAKSANAAN

3.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di Lokasi Percepatan Pengurangan Kemiskinan

(Quick Wins)

Tahapan pelaksanaan kegiatan secara umum terbagi kedalam 4 (empat) tahapan

pelaksanaan yaitu :

a. Tahap persiapan, terdiri dari serangkaian kegiatan sosialisasi tingkat pusat,

sosialisasi dan workshop tingkat kabupaten/kota dan sosialisasi program tingkat

kelurahan;

b. Tahap Perencanaan, terdiri kegiatan survey swadaya di lokasi/tempat kegiatan yang

akan didanai dari dana stimulan, menyusun proposal kegiatan KSM/PANITIA (untuk

kegiatan fisik termasuk DED dan RAB).

c. Tahap Pelaksanaan, terdiri dari fasilitasi pencairan dana stimulan BLM,

pelaksanaan kegiatan fisik dan atau kegiatan penguatan kapasitas yang

dilaksanakan oleh KSM/PANITIA sesuai proposal yang telah dinyatakan layak oleh

UPL/UPS dan diverifikasi oleh fasilitator.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi, tahap monitoring dilakukan secara berkala sejak

tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan dan setiap triwulan dilaksanakan

evaluasi kegiatan oleh pusat, kabupaten/kota maupun Kelurahan/desa.

Adapun tahapan pelaksanaan secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Langkah Kegiatan Pelaku Keluaran Keterangan

1. TAHAP PERSIAPAN

a. Pelaksanaan Sosialisasi tingkat

Pusat

Pelaksana : Bappenas,

KemenPU, Kemendagri

Peserta : Senior fasilitator,

Fasilitator, Korkot, Faskab.

Metode : Diskusi Panel

Jumlah Peserta yang hadir

dalam sosialisasi

Dengan sosialisasi ini

hasil yang diharapkan

adalah :

Peserta paham

tentang konsep

MP3KI

Peserta paham

tentang rencana

pelaksanaan serta

fungsi dan peran

dalam kegiatan

percepatan

pengurangan

kemiskinan

b. Pelaksanaan Sosialisasi dan

workshop tingkat

Pelaksana : Pemerintah

Kab/Kota

Jumlah Peserta yang

hadir dalam sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini

didanai dari BOP



9


Kabupaten/Kota dengan agenda

sebagai berikut :

Sosialisasi program MP3KI

Review daftar kegiatan yang

diterbitkan oleh Pemerintah

Pusat (Bappenas)

Seleksi jenis kegiatan melalui

proses penetapan daftar

prioritas kegiatan :

Menyepakati kriteria

sesuai ketentuan pada

sub bab 2.4 poin 3).

Menyepakati model

prioritasi (sitem

pembobotan atau

skoring)

Melaksanakan prioritas

kegiatan

Menetapkan daftar

definitif kegiatan yang

akan di danai oleh dana

stimulan BLM

Seleksi kelurahan melalui

penetapan rangking tingkat

kemiskinan kelurahan

mengacu pada data PPLS

2011

Peserta : TKPK Kab/Kota,

Dinas ke PU-an Kab/Kota,

Camat, Perwakilan

BKM/LKM.


dan rembug kota

Berita Acara Hasil

Workshop (lampiran-3)

Daftar Kegiatan Prioritas

sesuai pagu maksimum.

Kabupaten/Kota

*) Catatan :

Bila daftar prioritas

kegiatan menunjukan

adanya kegiatan lintas

kelurahan maka yang

akan melaksanakan

kegiatan adalah Panitia

bersama dan bila daftar

prioritas kegiatan lokasi

kegiatannya hanya

didalam kelurahan/desa

maka yang melakukan

kegiatan adalah KSM.

c. Pelaksanaan Sosialisasi tingkat

Kelurahan/Desa :

Mensosialisasikan tentang

MP3KI dan hasil penetapan

daftar prioritas kegiatan yang

akan didanai dari dana stimulan


Kelurahan/Desa

Peserta : BKM/LKM,

LPM/BPD, perwakilan

lembaga/institusi

masyarakat dan tokoh

masyarakat

Metode : Musyawarah

Rembug Warga

Jumlah Peserta yang


Berita Acara komitmen

bersama



adalah :

Peserta paham

tentang rencana

pelaksanaan QW

MP3KI

Peserta memahami

fungsi dan peran

dalam kegiatan

Peserta mengetahui

komponen kegiatan

yang akan

dilaksanakan

Peserta mendukung

program secara

penuh

2. TAHAP PERENCANAAN

a. Melakukan survey swadaya

lokasi/tempat dari kegiatan yang

telah ditetapkan. Teknik survey

swadaya yang dilakukan antara

lain :

Teknik penelusuran

Pelaksana : Forum

BKM/LKM Kecamatan atau

BKM/LKM

Peserta : calon

KSM/PANITIA dan Tim

Foto kegiatan 0%

Data-data lapangan yang

dibutuhkan

Catatan :

Bila hasil survey

menunjukan bahwa

penerima manfaat

masyarat miskinnya

ternyata tidak sesuai



10


kembali ke lokasi kegiatan

yang telah ditetapkan

Teknik wawancara semi

terstruktur kepada calon

penerima manfaat

Perencanaan Partisipatif

Metode : Penelusuran ke

lokasi

dengan data yang

diusulkan pada saat

prioritas kegiatan, maka

usulan tersebut dapat

dianulir/dialihkan sesuai

ketentuan pada sub bab

2.3 point 4) serta

mendapatkan persetujuan

dari Pemerintah

Kabupaten/Kota.

b. Menyusun proposal kegiatan

KSM/PANITIA (untuk kegiatan

fisik termasuk DED dan RAB),

pencairan dana stimulan BLM.

Peserta : calon

KSM/PANITIA.

Pelaksana : UP-UP

Pendamping : Tim

Fasilitator dan PG

Metode : Belajar secara

Partisipatif

Tersusunnya proposal

kegiatan.

Proposal kegiatan yang

diusulkan telah disetujui

Fasilitator dan

kelayakannya diverifikasi

Askorkot/ Korkot.

Catatan : tidak

dibenarkan proposal

KSM dibuatkan oleh UP-

UP atau Fasilitator

3. TAHAP PELAKSANAAN

a. Fasilitasi pencairan dana

stimulan BLM

Pelaksana : BKM/LKM,

PJOK dan Satker PBL

Propinsi

Pendamping : Tim

Fasilitator

Dokumen pencairan

dana stimulan BLM

SPM

SP2D

Format dokumen

pencairan dana stimulan

BLM tersaji pada

lampiran 3

b. Pelaksanaan kegiatan KSM Pelaksana : KSM/PANITIA.

Pendamping : Tim

Fasilitator

Pengawas : BKM/LKM

,UP-UP dan relawan

Kegiatan dilaksanakan

sesuai dengan proposal

yang disetujui.

Pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan tepat waktu

sesuai rencana

Untuk kegiatan

infrastruktur : hasil-hasil

pembangunan

berkualitas baik dengan

harga yang relatif murah.

Laporan pertanggung-

jawaban pelaksanaan

kegiatan KSM (LPJ).

Catatan :

Untuk kegiatan

infrastruktur laporan

pertanggungjawaban

KSM dapat diterima

setelah dipastikan telah

terbentuk Tim O&M

4. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI (MENERUS DAN BERKALA)

a. Monitoring dan evaluasi tingkat

Pusat

Pelaksana dan peserta :

Satker P2KP

Pendamping : Bappenas,

Advisory

Metode : Supervisi/uji petik,

rapat evaluasi berkala,

Workshop


sesuai rencana kerja

setiap tahapan.

Laporan dan

rekomendasi hasil-hasil

monitoring dan evaluasi.

b. Monitoring dan evaluasi tingkat

Kabupaten/Kota


Bappeda, TKPKD, Dinas-





11


Dinas terkait

Pendamping : Askorkot

atau Korkot.


rapat evaluasi berkala

setiap tahapan.

Laporan dan



c. Monitoring dan evaluasi tingkat

kelurahan/desa


BKM/LKM, UP- UP,

Lurah/Kades, Tim Teknis,

TIPP dan masyarakat

umum.

Pendamping : Tim

Fasilitator

Metode : uji petik, rapat

progres secara berkala

(mingguan)



setiap tahapan.

Laporan dan



b. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di Lokasi Penguatan Kecamatan Kantong Kemiskinan

Secara umum pelaksanaan kegiatan di lokasi program penguatan ini bukan merupakan

siklus kegiatan yang terpisah dari siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan tetapi

kegiatan yang terintegrasi dengan siklus reguler namun ada penajaman tentang 5 aset

penghidupan.

Siklus masyarakat ini diawali dengan serangkaian kegiatan review PJM/Renta Pronangkis,

Penetapan PJM/Renta Pronangkis dan Pelaksanaan Kegiatan KSM . Gambaran umum

mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan tersaji pada Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1. Siklus Masyarakat

Rincian kegiatan setiap tahapan siklus dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :



12

Tabel 3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di tingkat Masyarakat


1. TAHAP PERSIAPAN

a. Pelaksanaan Sosialisasi dan

workshop tingkat

Kabupaten/Kota dengan agenda

sebagai berikut :

Sosialisasi program MP3KI

Penetapan rangking tingkat

kemiskinan kelurahan

mengacu pada data PPLS

2011


Kab/Kota

Peserta : Bappeda,

TKPKD, Dinas PU, Satker

PBL Propinsi, Dinas

Sosial, Dinas Pendidikan,

Dinas Kesehatan, Camat,

PJOK, Forum BKM,

Perwakilan BKM/LKM,

LSM dan Perguruan

Tinggi.


Jumlah Peserta yang


Penetapan kelurahan

penerima sasaran.

Kegiatan sosialisasi ini

didanai dari BOP

Kabupaten/Kota

b. Pelaksanaan Sosialisasi tingkat

Kelurahan/Desa :

Mensosialisasikan tentang

MP3KI dan hasil penetapan

kelurahan sasaran


Kelurahan/Desa

Peserta : BKM/LKM,

LPM/BPD, perwakilan

lembaga/institusi

masyarakat dan tokoh

masyarakat

Metode : Musyawarah

Rembug Warga

Jumlah Peserta yang


Berita Acara komitmen

bersama



adalah :

Peserta paham

tentang rencana

pelaksanaan

program penguatan

Peserta memahami

fungsi dan peran

dalam kegiatan

Peserta mengetahui

komponen kegiatan

yang akan

dilaksanakan

Peserta mendukung

program secara

penuh

2. TAHAP PERENCANAAN

a. Review PJM dan Renta

Pronangkis oleh Tim Inti

Perencanaan Partispatif

Pelaksana: BKM/LKM

Peserta : Tim Inti

Perencanaan Partisipatif

(anggota BKM/LKM,

Relawan, Perwakilan

Lembaga Pemerintah

Desa/Kel, Kelompok peduli

kemiskinan)

Pendamping : Tim

Fasilitator.

Metode : Diskusi

Kelompok, Pleno,

Rembug/Musyawarah

Warga

Dokumen PJM

Pronangkis kelurahan/

desa.

Kesepakatan-

kesepakatan prioritas

program atau Renta

Pronangkis.

Daftar rencana

pembiayaan kegiatan.

Penting : Pada saat

menyusun kegiatan

harus dipastikan bahwa

perempuan dan laki-laki

memiliki kesempatan dan

hak yang sama dalam

pengambilan keputusan .

b. Pemasaran program Pelaksana : BKM/LKM & PJM Pronangkis dapat Kegiatan pemasaran



13


PJM/Renta Pronangkis kepada

pemerintah dan sumberdaya

lainnya (swasta).

UP-UP dan Relawan

Pendamping : Tim

Fasilitator dan PG

Metode : Presentasi

Program dalam kegiatan

Gelar karya program, Bazar

amal, dll

diakomodasi ke dalam

program pemerintah

melalui mekanisme

musrenbang

kelurahann/desa,

kecamatan, forum SKPD

dan kota/kabupaten.

PJM Pronangkis yang

responsif gender menarik

minat swasta untuk

memberikan peluang

kerjasama dengan pihak

swasta dalam

penangulangan

kemiskinan.

dapat dilakukan melalui

kegiatan gelar karya

program masyarakat,

bazar amal atau ide-ide

masyarakat lainnya

3. TAHAP PELAKSANAAN

a. Fasilitasi pencairan dana

stimulan BLM

Pelaksana : BKM/LKM,

PJOK dan Satker PBL

Propinsi

Pendamping : Tim

Fasilitator

Dokumen pencairan

dana stimulan BLM

SPM

SP2D

Format dokumen

pencairan dana stimulan

BLM tersaji pada

lampiran-4

b. Pelaksanaan kegiatan KSM Pelaksana : KSM/PANITIA.

Pendamping : Tim

Fasilitator

Pengawas : BKM/LKM

,UP-UP dan relawan

Kegiatan dilaksanakan

sesuai dengan proposal

yang disetujui.


dilaksanakan tepat waktu

sesuai rencana

Untuk kegiatan

infrastruktur : hasil-hasil

pembangunan

berkualitas baik dengan

harga yang relatif murah.

Laporan pertanggung-

jawaban pelaksanaan

kegiatan KSM (LPJ).

Catatan :

Untuk kegiatan

infrastruktur laporan

pertanggungjawaban

KSM dapat diterima

setelah dipastikan telah

terbentuk Tim O&M

4. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI (MENERUS DAN BERKALA)

a. Monitoring dan evaluasi tingkat

Pusat


Satker P2KP

Pendamping : Bappenas,

Advisory


rapat evaluasi berkala,

Workshop



setiap tahapan.

Laporan dan



b. Monitoring dan evaluasi tingkat

Kabupaten/Kota


Bappeda, TKPKD, Dinas-

Dinas terkait

Pendamping : Askorkot



setiap tahapan.

Laporan dan




14


atau Korkot.


rapat evaluasi berkala


c. Monitoring dan evaluasi tingkat

kelurahan/desa


BKM/LKM, UP- UP,

Lurah/Kades, Tim Teknis,

TIPP dan masyarakat

umum.

Pendamping : Tim

Fasilitator

Metode : uji petik, rapat

progres secara berkala

(mingguan)



setiap tahapan.

Laporan dan



3.2. Mekanisme Pencairan Dana

Pembiayaan dana stimulan BLM percepatan penguarangan kemiskinan dan penguatan

kantong kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Mekanisme pencairan dana stimulan BLM dilaksanakan melalui mekanisme yang dijelaskan pada gambar 3.2 bagan alir dibawah ini :

Gambar 3.2. Mekanisme Pencairan dana stimulan BLM

KPPNBank

Pelaksana

Korkot

Faskel

Dana

stimulan BLM

BKM/

LKM

PJOK

(verifikasi)

Satker PBL

Propinsi4. SPM

1. Buka Rek.

2. Pemberkasan Proposal/

Dokumen Pencairan

3. Verifikasi Dokumen

Pencairan oleh Korkot

6. Transfer Dana

PROPINSI

KECAMATAN

KEL/DESA

5. SP2D

Keterangan :

Proses Pencairan

Fasilitasi

Koordinasi



15

Penjelasan :

Masyarakat melalui BKM/LKM dapat mengusulkan pengajuan pencairan dana BLM dengan

persyaratan sebagai berikut :

a. Dana stimulan BLM disalurkan ke masyarakat melalui rekening BKM/LKM.

b. Koordinator BKM/LKM bersama bendahara menyampaikan foto kopi buku rekening

kepada PJOK Kecamatan;

c. Masing-masing pejabat Satker yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen,

Penguji Pembebanan dan Penandatangan SPM, Bendahara, menyampaikan nama

dan spesimen tanda tangan serta menyampaikan cap dinas instansi penerbit SPM

kepada KPPN setempat;

d. SPPB ditandatangani oleh PJOK dengan BKM/LKM;

e. Pencairan dana stimulan BLM dilakukan setelah KPPN setempat menerima Surat

Perintah Membayar (SPM) dari Satker PBL Propinsi

f. PA/Kuasa PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 3 (tiga) yang

dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan SPM dengan lembar kesatu dan kedua

disampaikan kepada KPPN Pembayar, dan lembar ketiga sebagai pertinggal pada

kantor satuan kerja yang bersangkutan;

g. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang ditujukan kepada

kantor cabang Bank Indonesia/bank pemerintah yang telah ditunjuk. Penerbitan SP2D

paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap.

Apabila berkas SPM tidak memenuhi persyaratan, pengembalian SPM dilakukan

paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM.

3.3. Persyaratan Pencairan Dana BLM

Proses pencairan dana stimulan BLM ini dilakukan dari satker PBL Propinsi ke rekening BKM/LKM yang direalisasikan dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu tahap I sebesar 40 %, Tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30 %. 5% dari anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai BOP BKM/LKM untuk biaya rapat, penyiapan dokumen pencairan, penggandaan proposal, publikasi dan monitoring-evaluasi .

Persyaratan pencairan dana stimulan BLM di Perkotaan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Persyaratan Pencairan Dana BLM

Tahap Pencairan Syarat Pencairan

Tahap 1: 40 %, Alokasi peruntukan:

1. BOP BKM/LKM sebesar 5% dari Tahap I

2. Pelaksanaan kegiatan tahap I

Rencana Penggunaan Dana (RPD) senilai Pagu yang disusun oleh BKM/LKM

Proposal kegiatan seluruh KSM senilai pagu dana,

Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan PJOK Kecamatan

Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP BLM, Kwitansi, dll)

Tahap 2 : 30 % Alokasi peruntukan : 1. BOP BKM/LKM sebesar 5% dari Tahap II

1. Surat pernyataan kemajuan pelaksanaan kegiatan

minimal sudah mencapai 30 %



16

Tahap Pencairan Syarat Pencairan

2. Pelaksanaan kegiatan tahap II (lanjutan)

2. Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP BLM, BAPPD, Kwitansi, dll)

Tahap 3 : 30 % Alokasi peruntukan : 1. BOP BKM/LKM sebesar 5% dari Tahap III 2. Pelaksanaan kegiatan tahap III (lanjutan)

1. Surat pernyataan kemajuan pelaksanaan

kegiatan minimal sudah mencapai 60 % 2. Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP BLM,

BAPPD, Kwitansi, dll)

Format dokumen pencairan dana BLM tersaji dalam lampiran 4

3.4. Mekanisme Penyaluran, pemanfaatan dan Pelaporan Dana stimulan BLM di Perkotaan

Setelah dana stimulan BLM masuk ke rekening BKM/LKM, maka dana tersebut dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat melalui KSM/PANITIA. BKM/LKM menyalurkan dana

stimulan kepada KSM/PANITIA sesuai RPD yang telah diverifikasi dan diberikan secara

bertahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 : sebesar 40 % dari nilai BLM kegiatan KSM/PANITIA, setelah proposal

kegiatan KSM/PANITIA dinyatakan layak oleh UPL dan diverifikasi oleh korkot/askot

mandiri.

2. Tahap 2 : sebesar 30 % dari nilai BLM kegiatan KSM/PANITIA setelah kemajuan

Pelaksanaan Kegiatan mencapai minimum 30 % dan diverifikasi oleh UPL dan

Fasilitator Teknik.

3. Tahap 3 : sebesar 30 % dari nilai BLM kegiatan KSM/PANITIA setelah kemajuan

Pelaksanaan Kegiatan mencapai minimum 60 % dan diverifikasi oleh UPL dan

Fasilitator Teknik.

Setelah kegiatan selesai, KSM/PANITIA menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ) pelaksanaan kegiatan termasuk didalamnya Laporan Penggunaan Dana (LPD).



17

BAB 4

MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan monitoring ini diselenggarakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tepat waktu,

hasil-hasil kegiatan memenuhi standar kualitas yang diharapkan serta mengantisipasi dan

meminimalisasi terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan pemanfaatan dana.

4.1. Pelaku/Pelaksana

Pelaksana kegiatan monitoring terdiri pelaku dari tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat

kab/kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan/desa dengan pelaku-pelaku yang

terlibat sebagai berikut :

a. Tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah Pusat , PMU PNPM/P2KP, Satker P2KP

dibantu oleh Konsultan Manajemen Pusat dan Advisory;

b. Tingkat Propinsi terdiri dari Satker PBL Propinsi, Dinas PU Propinsi dibantu oleh

konsultan (KMW);

c. Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Satker PIP dan PPK P2KP dibantu oleh Tim

Korkot;

d. Tingkat Kecamatan terdiri dari Unsur Kecamatan dibantu oleh Tim Fasilitator;

e. Tingkat Kelurahan/Desa terdiri dari BKM/LKM/UPL, Perangkat kelurahan/desa,

Relawan dibantu oleh fasilitator.

4.2. Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring

Kegiatan monitoring diselenggarakan secara periodik, sekurang-kurangnya satu kali

setiap tahapan pelaksanaan. Khusus untuk tingkat kelurahan/desa monitoring kegiatan

dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.

4.3. Pelaporan Kegiatan Monitoring

Tim monitoring berkewajiban menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring.

Bila dalam kegiatan monitoring tersebut terindentifikasi adanya penyimpangan dan

penyalahgunaan pemanfaatan dana stimulan BLM di Perkotaan, maka satker PIP

kabupaten/kota dapat menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan

dana sesuai surat perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan

(SPPB) serta dapat menyelesaikannya persoalan tersebut melalui jalur hukum.



18

BAB 5

ORGANISASI DAN TATA PERAN

5.1. Organisasi Pelaksana

Organisasi penyelenggaraan yang diuraikan adalah khusus organisasi penyelenggaraan

PNPM Mandiri Perkotaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan percepatan

pengurangan kemiskinan dan penguatan kantong kemiskinan di Perkotaan.

Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal

Cipta Karya menugaskan Program Management Unit (PMU) PNPM Mandiri Perkotaan

/P2KP.

PMU melalui Satker P2KP menugaskan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dan Konsultan

Manajemen Wilayah (KMW) untuk melaksanakan manajemen proyek secara menyeluruh. Di

tiap kota/kabupaten difasilitasi Tim Koordinator Kota (Korkot)/Asisten Korkot Mandiri (Askot

Mandiri).

Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat Pusat sampai dengan

tingkat masyarakat dapat dilihat pada gambar 5.1 di bawah ini.

Gambar 5.1. Struktur Organisasi Pengelolaan QW MP3KI di Perkotaan



19

5.2. Tata Peran Pelaku

a. Tingkat Nasional

Penanggung jawab pengelolaan kegiatan percepatan penguarangan kemiskinan dan

penguatan kantong kemiskinan adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang bertindak

sebagai lembaga penyelenggara program (executing agency).

Untuk melaksanakan program tersebut agar dapat mencapai sasaran yang telah

ditetapkan dan terciptanya sinergi dengan program lainnya dan untuk mengoptimalkan

hasil yang dicapai dalam rangka keberlanjutan program, telah dibentuk Unit Manajemen

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP).

1) Unit Manajemen Program P2KP (PMU-P2KP)

Unit Manajemen Program P2KP adalah sebuah unit kerja yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor :76/KPTS/DC/2013

tanggal 1 Agustus 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Cipta

Karya Nomor 33/KPTS/DC/2011 tentang Pengangkatan Kepala PMU, Asisten dan

Koordinator Wilayah pada Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan

di Perkotaan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

(PMU P2KP/PNPM-Mandiri-Perkotaan).

Unit Manajemen Program P2KP dalam penyelenggaraan kegiatan ini memiliki

kewenangan sebagai berikut:

a) Menyusun Pedoman Teknis, petunjuk teknis dan modul-modul pelatihan;

b) Melakukan sosialisasi tingkat pusat;

c) Melakukan monitoring dan pelaporan serta;

d) Membantu menyelesaikan masalah dan pengaduan.

2) Satker P2KP

Satker P2KP berperan membantu pelaksanaan tugas PMU-P2KP dengan tugas

sebagai berikut :

a) Melaksanakan kegiatan diseminasi dan sosialisasi;

b) Menyampaikan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan

percepatan pengurangan kemiskinan dan penguatan kantong kemiskinan di

Perkotaan;

c) Melakukan penanganan pengaduan dari pihak manapun yang berkaitan

kegiatan percepatan pengurangan kemiskinan dan penguatan kantong

kemiskinan di Perkotaan;



20

d) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas KMP dan

KMW.

b. Tingkat Propinsi

Pelaksana di tingkat propinsi ditunjuk Satker PBL Propinsi dengan tugas dan

tanggungjawab sebagai berikut :

1) Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan kegiatan


Perkotaan;

2) Melakukan pembayaran gaji dan BOP;

3) Melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi tingkat Propinsi;

4) Menyalurkan dan mengadministrasikan dana stimulan BLM di Perkotaan, terutama

laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana stimulan BLM;

5) Melakukan pengendalian pemanfaatan dana stimulan BLM di Perkotaan;

6) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ;

7) Mengelola tata pelaporan pelaksanaan kegiatan ;

8) Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang

berlaku;

9) Menindak lanjuti berbagai pengaduan terkait kegiatan percepatan pengurangan

kemiskinan dan penguatan kantong kemiskinan di Perkotaan sampai proses

hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian

secara kekeluargaan.

c. Tingkat Kecamatan

Pemerintah kecamatan, dalam hal ini adalah perangkat daerah kecamatan sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat, dengan tugasnya adalah:

1) Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan rembug tingkat kecamatan;

2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di wilayah kerjanya;

3) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di wilayah kerjanya;

4) Melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa, BKM/LKM.

d. Tingkat Kelurahan/Desa



21

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan adalah (1) Lurah/Kades dan

perangkatnya, (2) BKM/LKM, (3) UPL, (4) KSM/ Panitia dan (5) Relawan Masyarakat

dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

1) Lurah/Kepala Desa

Secara umum peran utama Lurah/Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan

jaminan agar pelaksanaan kegiatann di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar

sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai

dengan baik. Untuk Itu Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat kelurahan

atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan

kegiatan ini adalah sebagai berikut:

(a) Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa;

(b) Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat

dengan Korkot/Askot Mandiri/Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam

upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan kegiatan;

(c) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan;

(d) Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan BKM/LKM,

memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan

yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

2) BKM/LKM

BKM/LKM dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pengurangan kemiskinan dan

penguatan kantong kemiskinan di Perkotaan BKM/LKM mempunyai tugas sebagai

berikut :

(a) Melaksanakan pencairan dana kepada KSM/PANITIA;

(b) Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) dengan

KSM/ Panitia selaku pelaksana kegiatan ; dan

(c) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat

kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM/PANITIA atas

pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan

dalam SPPD-L.

3) Kelompok Swadaya Masyarakat/Panitia Kemitraan (KSM/PANITIA)

Peran KSM/PANITIA dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

(a) Menyusun proposal kegiatan yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan

lokasinya;



22

(b) Mengelola dan melaksanakan kegiatan secara transparan dan dapat

dipertanggung jawabkan, serta memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh

menimbulkan Dampak Infrastruktur dan Sosial;

(c) Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan mengarsipkannya;

(d) Mendorong pelibatan partisipasi aktif masyarakat, laki-laki dan perempuan dalam

pelaksanaan kegiatan;

(e) Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat

pelaksanaan kegiatannya;

(f) Membentuk Tim Oparasional dan Pemelihara untuk kegiatan infrastruktur.

4) Relawan Masyarakat

Relawan masyarakat adalah pelopor-pelopor pengerak dari masyarakat yang

mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan

masyarakat di wilayahnya.

Peran utama para relawan adalah :

(a) Pengerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan kegiatan


Perkotaan;

(b) Mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dsb;

(c) Mitra kerja BKM/LKM dalam kegiatan percepatan pengurangan kemiskinan dan

penguatan kantong kemiskinan di Perkotaan.



23

LAMPIRAN 1

Surat Menteri PPN No 0309 /M.PPN/11/2013

Daftar Lokasi dan Alokasi Dana Percepatan Penurunan Kemiskinan (Quick Wins) TA 2014

Perkotaan

1 SUMATERA UTARA 1275 KOTA MEDAN 1275210 MEDAN BELAWAN 6 2.143,0

2 SUMATERA BARAT 1371 KOTA PADANG 1371110 KOTO TANGAH 13 2.143,0

3 SUMATERA SELATAN 1671 KOTA PALEMBANG 1671021 KERTAPATI 6 2.143,0

4 BENGKULU 1771 KOTA BENGKULU 1771011 KAMPUNG MELAYU 6 2.949,0

5 BENGKULU 1771 KOTA BENGKULU 1771040 MUARA BANGKA HULU 7 1.336,0

6 KEPULAUAN RIAU 2101 KARIMUN 2101031 BURU 4 2.227,0

7 KEPULAUAN RIAU 2171 KOTA BATAM 2171010 BELAKANG PADANG 6 2.456,0

8 KEPULAUAN RIAU 2172 KOTA TANJUNG PINANG 2172010 BUKIT BESTARI 5 1.745,0

9 DKI JAKARTA 3173 KOTA JAKARTA PUSAT 3173040 JOHAR BARU 4 2.306,0

10 DKI JAKARTA 3175 KOTA JAKARTA UTARA 3175010 PENJARINGAN 5 3.233,0

11 DKI JAKARTA 3175 KOTA JAKARTA UTARA 3175040 KOJA 6 903,0

12 DKI JAKARTA 3175 KOTA JAKARTA UTARA 3175060 CILINCING 7 2.129,0

13 JAWA BARAT 3212 INDRAMAYU 3212010 HAURGEULIS 10 2.143,0

14 MALUKU UTARA 8271 KOTA TERNATE 8271013 PULAU HIRI 6 2.143,0

14 91 29.999,0 Total

ALOKASI

(Juta Rupiah)PROPINSINo JML KELKECAMATANKD_KECKABUPATEN/KOTAKD_KAB



24

LAMPIRAN 2

Surat Menteri PPN No 0309 /M.PPN/11/2013

Daftar Lokasi dan Alokasi Dana Penguatan Kecamatan Kantong Kemiskinan

(Dana Tambahan BLM PNPM) TA 2014

1 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN MEDAN DELI 6 424

2 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN MEDAN LABUHAN 6 315

3 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN MEDAN MARELAN 5 372

4 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG ILIR BARAT II 7 435

5 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG GANDUS 5 287

6 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 10 719

7 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU II 8 276

8 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG PLAJU 6 321

9 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG KALIDONI 5 184

10 BENGKULU KOTA BENGKULU SELEBAR 6 370

11 LAMPUNG LAMPUNG UTARA KOTABUMI 13 307

12 LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG TELUK BETUNG BARAT 8 328

13 LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG TELUK BETUNG SELATAN 11 475

14 JAWA BARAT CIREBON LOSARI 10 215

15 JAWA BARAT CIREBON ASTANAJAPURA 11 367

16 JAWA BARAT CIREBON DEPOK 12 269

17 JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA KAWALU 10 473

18 JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA TAMANSARI 8 741

19 JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA CIBEUREUM 9 255

20 JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA PURBARATU 6 307

21 JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI 8 463

22 JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA INDIHIANG 6 279

23 JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA BUNGURSARI 7 335

24 JAWA TENGAH BANYUMAS BATURADEN 12 522

25 JAWA TENGAH BREBES BUMIAYU 15 256

26 JAWA TENGAH BREBES BREBES 23 332

27 NTB LOMBOK TIMUR SIKUR 12 370

245 9.997

ALOKASI

(Juta

Rupiah)

No PROPINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN JML KEL



25

Lampiran 3

BERITA ACARA HASIL PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN Berkaitan dengan Pelaksanaan kegiatan percepatan pengurangan kemiskinan di Perkotaan Tahun 2014, di Kabupaten/Kota……………………….., Provinsi …………………………………, maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : ……………………………………………………………………… Jam : pukul ………………………… s.d. pukul ……………….. Tempat : ……………………………………………………………………… Telah diselenggarakan Workshop Tingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh ....................................................... sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi yang dibahas dalam workshop ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Agenda Menyepakati kriteria sesuai ketentuan pada sub bab 2.3 poin 4).

Menyepakati model prioritasi

Melaksanakan prioritas kegiatan

Menetapkan daftar prioritas kegiatan yang akan di danai oleh dana stimulan BLM; B. Materi

Penjelasan tentang prioritas kegiatan Penjelasan Kriteria

C. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ………………………… Jabatan .........................................

Notulis / Sekretaris : ………………………… Jabatan Sekretaris

Narasumber :

1. ………………………Jabatan ............................. 2. …………………….. Jabatan ………………………

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyampaikan beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Workshop yaitu :

No Nama/Jenis Kegiatan Lokasi/Kelurahan Volume Nilai Kegiatan

(Rp) Output

1

2

3

4

dst



26

Pimpinan Workshop Notulis/Sekretaris

(................................................)

(................................................)

Mengetahui :

Bappeda Kab/Kota Korkot/Askot Mandiri

(................................................)

(................................................)

Menyetujui :

Wakil Peserta Workshop

Nama Alamat Tanda Tangan

1................................................ 1................................................ 1................................................

2................................................ 2................................................ 2................................................

3................................................ 3................................................ 3................................................

4................................................ 4................................................ 4................................................

dst.............................................

...

dst.............................................

...

dst.............................................

...



27

LAMPIRAN 4

LEMBAR VERIFIKASI

DOKUMEN PENCAIRAN DANA STIMULAN BLM DI PERKOTAAN

Nama BKM/LKM :........................................

Kelurahan :........................................

Kecamatan :........................................

Kabupaten/Kota :........................................

Propinsi :........................................

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No. Jenis Dokumen

Tahap

Kelengkapan Kebenaran

Pengisian Data

Ada Tidak Benar Salah

1 SPP BLM 1,2,3

2 SPPB 1

3 Kuitansi 1,2,3

4 BAPPD 1,2

5 BA-PP 2,3

6 SP-KPK 2,3

7 Fotocopy Rekening BKM/LKM 1,2,3

B. Rekomendasi Verifikator

No. Level Nama, Tanda Tangan & Cap

Lembaga/Instansi

Tanggal Keterangan/Catatan

1.

Tim Faskel

2.

Korkot

3.

PJOK

4.

Satker PBL Propinsi



28

SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN (SPP) BLM

Kepada Yth.

Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang

Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja

Satker PBL Propinsi..............................

di Tempat

Pada Hari ini…………tanggal……bulan………tahun……, kami yang bertandatangan dibawah ini: Nama : ……………………………….. Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM-MP Kecamatan………………......Kabupaten/Kota…..............………….Propinsi…………................

.... Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ………......……..Nomor……………….......Bertindak

atas nama Pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil verifikasi bersama terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan pengurangan kemiskinan/penguatan kantong kemiskinan1, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Dana stimulan BLM untuk:

BKM/LKM : (tulis nama BKM/LKM)

Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : Yang Membuka Rekening di Bank : (tulis nama Bank secara jelas dan lengkap) Alamat Bank : Rekening Atas Nama : (tulis Nama Pemegang Rek. sesuai buku tab./giro) No. Rekening : Jumlah Dana BLM yang Diajukan : Rp. Terbilang :

Demikian Permohonan Pembayaran Dana BLM ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya. PJOK Kecamatan................................ _______________________________ (isi nama jelas, tanda tangan dan cap) Catatan: Kelengkapan dan kebenaran dokumen terlampir * Coret yang tidak perlu

1 Coret sesuai nama kegiatan



29

SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB)

Kelurahan/Desa : _______________________

Kecamatan : _______________________

Kabupaten/Kota : _______________________

Propinsi : _______________________

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Nomor: .............................., tanggal .............................. A. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : ……………………………….. Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM-MP Kecamatan………………......Kabupaten/Kota…..............………….Propinsi…………................

.... Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ………......……..Nomor……………….......

Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : ……………………………….(nama lengkap sesuai KTP) Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat / Lembaga Keswadayaan

Masyarakat (BKM/LKM) ………....…………............................................................................. Kelurahan/Desa …...…............……………… Kecamatan……………………....................... Kabupaten/Kota, Propinsi.........................., berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris ………………............………. No. ………, tanggal ….......………… Alamat : ……………(diisi alamat Nama Koordinator sesuai KTP) …………………........ Selanjutnya disebut Pihak Kedua

B. Kedua belah pihak sepakat :

1. Pihak kedua berwewenang dan bertanggungjawab untuk menerima serta menyalurkan dana BLM dari pemerintah ke masyarakat melalui KSM/PANITIA. KSM/PANITIA akan menerima dana BLM melalui proses seleksi yang ditetapkan oleh BKM/LKM. KSM/PANITIA akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian, sebagaimana terlampir dalam SPPB ini.

2. Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) dan segera menyalurkan dana BLM ini ke KSM/PANITIA sesuai proposal kegiatan yang disusun serta disepakati masyarakat kelurahan setempat dan telah diverifikasi oleh Korkot.

3. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di QW MP3KI di Perkotaan, sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Teknis dan ketentuan-ketentuan lainnya, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian (terlampir).

4. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil verifikasi terhadap PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat kepada PJOK.



30

C. Tahap Pencairan Dana stimulan BLMDI PERKOTAAN :

Pembayaran Tahap I (40%) Rp................................... Pembayaran Tahap II (30%) Rp................................... Pembayaran Tahap II (30%) Rp................................... ______________________+ Jumlah Bantuan Dana BLM Rp...................................

5. Dana BLM ini disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikut :

Rekening atas nama : ………………………………………………………………

Nama bank : ………………………………………………………………

Alamat bank : ………………………………………………………………

Nomor Rekening : ………………………………………………………………

……………………,2014

Pihak Pertama Pihak Kedua,

PJOK Kecamatan................. Koordinator BKM/LKM

(___________________________) (__________________________)

*SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut lampirannya dibuat

5 (lima) rangkap untuk dokumen penagihan ke Satker.



31

PERSYARATAN UMUM PENYALURAN BANTUAN

*) Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB dan memiliki ketentuan yang mengikat.

A. Definisi Kecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakan dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini diartikan sebagai berikut:

1. “Hukum yang berlaku” berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan dinyatakan

berlaku di Pemerintah Indonesia; 2. “SPPB” berarti Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan dana BLM yang ditandatangani oleh

kedua belah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumen yang ditandatangani;

3. “Persyaratan Umum” berarti persyaratan umum pada SPPB ini; 4. “Pemerintah” berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Satker P2KP 5. “Pihak Pertama” berarti Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

Kecamatan..................................yang bertindak atas nama Pemerintah Indonesia; 6. “Pihak Kedua” berarti Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat

(BKM/LKM)……………................................................……, yang bertindak atas nama Masyarakat Kelurahan/Desa…….....…………………...................., Kecamatan ….........................……………… Kabupaten/Kota .........................................................., Propinsi......................................................

B. Tanggungjawab 1. Tanggungjawab BKM/LKM:

a) Menjamin bahwa dana BLM yang diterima akan segera dibayarkan kepada KSM/PANITIA sesuai SPPB pada butir ke-2 dan 3, point B ;

b) Menjamin bahwa usulan-usulan Calon Penerima Hibah telah layak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Operasional QW MP3KI di Perkotaan maupun criteria tambahan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Satker P2KP.

c) Menjamin bahwa proposal kegiatan KSM/PANITIA telah dinyatakan layak oleh UPL dan hasil penilaian kelayakan tersebut telah direkomendasi serta ditandatangani oleh KMW atau Korkot;

d) Menjamin bahwa dana BLM yang akan disalurkan ke masyarakat oleh KSM/PANITIA adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukannya. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuat Berita Acara pertemuan KSM/PANITIA bersangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan oleh Rapat Anggota BKM/LKM serta diverifikasi oleh KMW atau Korkot;

e) Menjamin bahwa kegiatan kegiatan percepatan pengurangan kemiskinan dan penguatan kantong kemiskinan di Perkotaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

f) Melakukan pengelolaan keuangan secara benar, tranparansi dan akuntabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan.

g) BKM/LKM terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal atau instansi pemeriksa lainnya.



32

h) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh BKM/LKM, maka BKM/LKM wajib mengembalikan dana yang dimaksud.

i) BKM/LKM wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan QW MP3KI di Perkotaan selama jangka waktu 5 tahun.

j) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan sub-proyek dan menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke PJOK Kecamatan, Kelurahan/Desa dan KMW atau Korkot; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, BKM/LKM berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJOK Kecamatan dan KMW.

2. Tanggung jawab Penerima Hibah

(a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

(b) Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan , sejak tahap penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan dalam Pedoman Teknis Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Penguatan Kantong Kemiskinan di Perkotaan.

(c) Menjamin membayarkan upah kerja/membelikan peralatan, dalam jumlah dan waktu sesuai yang tercantum pada proposal kegiatan.

(d) Menyerahkan laporan kegiatan kepada UPL-BKM/LKM baik laporan akhir kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

(e) Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal atau instansi pemeriksa lainnya. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, maka KSM/PANITIA harus menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil audit hingga tuntas. KSM/PANITIA wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu 5 tahun.

Namun demikian, KSM/PANITIA diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika:

1) Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian KSM/PANITIA. Dalam keadaan demikian, KSM/PANITIA wajib melaporkan kepada BKM/LKM untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota BKM/LKM. Selanjutnya BKM/LKM melaporkan kepada KMW atau Korkot dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah Rapat Anggota BKM/LKM dimaksud dan keputusan harus diambil KMW dalam batas waktu 14 (empat belas) hari;

2) Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMW atau Korkot dalam batas waktu 7 (tujuh) hari dan keputusan diambil dalam batas waktu 14 (empat belas) hari;

Untuk berbagai kejadian di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali pencairan dana dapat juga terjadi jika KSM/PANITIA melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian, maka KMW atau Korkot harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; uang yang telah diterima mungkin harus dikembalikan segera oleh KSM/PANITIA, jika BKM/LKM memutuskan demikian.



33

3. Tanggung jawab KMW atau Korkot:

(a) Memfasilitasi penguatan kapasitas UPL untuk mampu memberikan pertimbangan profesional (teknis, keuangan, dan lingkungan) terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh KSM/PANITIA.

(b) Memberikan rekomendasi terhadap proses dan hasil penilaian kelayakan oleh UPL apakah telah memenuhi standard penilaian kelayakan proposal/usulan kegiatan;

(c) Memfasilitasi penyiapan usulan masyarakat dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan prinsip dan nilai.

(d) Menilai dan memberikan rekomendasi terhadap proses dan hasil kegiatan sesuai dengan Pedoman Teknis dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

(e) Mendampingi dan memfasilitasi proses penyiapan masyarakat dalam mengidentifikasi calon penerima hibah.

(f) Membantu BKM/LKM dan PJOK Kecamatan dalam memproses administrasi pencairan dana.

(g) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan.

(h) Mengawal BKM/LKM dalam melaksanakan penyaluran dana BLM kepada KSM/PANITIA.

(i) Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara Penerima Hibah/pekerja, BKM/LKM, PJOK Kecamatan dan fasilitator berdasarkan bukti-bukti faktual dan perjanjian yang ada.

(j) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan nilai oleh masyarakat, Penerima Hibah, UP-UP dan BKM/LKM dalam keseluruhan proses kegiatan.

C. Sanksi 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis: a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis

Penyimpangan ketentuan teknis adalah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pedoman Teknis, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker P2KP, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.

b) Sanksi

(1) Apabila berdasarkan penilaian KMW dan PJOK Kecamatan, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis, maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan dana BLM untuk sementara waktu sampai batas yang ditetapkan oleh pihak pertama.

(2) Selama penghentian bantuan dana BLM sementara waktu tersebut, pihak kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis, sebagaimana ditetapkan pada Pedoman Teknis, SPPB beserta lampirannya dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.

(3) Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, pihak pertama berhak menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemeriksaan, maupun langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua.

(4) Termasuk kategori sanksi penghentian yang bersifat sementara ini adalah penundaan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan, penundaan atau penghentian sementara pembayaran dana BLM dan tindakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.



34

2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana BLM: a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana BLM

(1) Penyimpangan atau penyalahgunaan Dana BLM adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan Dana BLM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker P2KP, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.

(2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana BLM dalam hal ini, antara lain ialah:

Dana BLM digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; dan/atau Dilakukan pemotongan Dana BLM yang seharusnya dibayarkan kepada penerima

manfaat; dan/atau Menggelapkan atau melarikan dana BLM; dan/atau Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau Bentuk-bentuk penyalahgunaan Dana BLM lainnya.

b) Sanksi Selama Pelaksanaan Kegiatan

(1) Sanksi Penghentian Sementara Bantuan Dana BLM dan Audit Khusus

(a) Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana BLM, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker P2KP berhak melakukan penghentian kegiatan untuk sementara waktu di wilayah bersangkutan;

(b) Selama masa penghentian bantuan sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker P2KP, berhak menunjuk auditor independen untuk melakukan audit khusus kepada pihak kedua.

(2) Sanksi Penghentian Bantuan Dana BLM dan Tindakan Hukum

(a) Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana, maka Pihak pertama menghentikan kegiatan dan Bantuan Dana BLM secara tetap;

(b) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(c) Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan bantuan dana stimulan BLM kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker, untuk selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

D. Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Definisi:

a) Untuk keperluan SPPB ini, “Keadaan Memaksa” (“Force Majeure”) berarti sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaan seperti itu termasuk, tapi tidak terbatas pada, perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya Keadaan Memaksa), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah.

b) Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya



35

SPPB, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek.

2. Tidak Merupakan Pelanggaran atas SPPB:

Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam SPPB ini, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ingkar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu “Keadaan Memaksa”, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan upaya alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan ketentuan dan syarat SPPB.

3. Langkah-Langkah yang Harus Diambil:

a. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakan yang dapat mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengan sekecil mungkin keterlambatan.

b. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali.

c. Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian Keadaan Memaksa tersebut menjadi sekecil mungkin.

4. Konsultasi:

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan dalam keadaan itu.

E. Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel

Para Pihak yang terikat dalam SPPB ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain, transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakati untuk merealisasikan SPPB ini.

F. Penyelesaian Perselisihan

1. Penyelesaian Secara Musyawarah:

Para Pihak yang terikat dalam SPPB akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPB ini .

2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku:

Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

………………….,2013



36


PJOK Kecamatan.................... Koordinator BKM/LKM

(________________________) (____________________)

Perwakilan KSM/PANITIA 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________

Mengetahui :

KMW

(..............................................)

TL/Korkot



37

BERITA ACARA PENARIKAN/PENGGUNAAN DANA (BAPPD)

Kelurahan/desa : _______________________

Kecamatan : _______________________

Kota/kabupaten : _______________________

Pada Hari ini…………tanggal……bulan………tahun……, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : ………………………………..

Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM-MP Kecamatan………………......Kabupaten/Kota…..............………….Propinsi…………................

.... Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ………......……..Nomor………………....... Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : ……………………………….

Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) ……………….…………. di Kelurahan/desa tersebut di atas, Berdasarkan musyawarah warga dan disahkan/dicatatkan di Notaris …………………………….. No. ….………., tanggal ……………. Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa:

(1) KSM/PANITIA di Desa/Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh BKM/LKM.

(2) BKM/LKM berhak menerima pencairan dana tahap …... dan telah memenuhi persyaratan*) berikut:

Ya Tidak

1. Syarat Pencairan Tahap I :

Rencana Penggunaan Dana (RPD) senilai Pagu yang disusun oleh BKM/LKM

Proposal kegiatan seluruh KSM senilai pagu dana, Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM

dengan PJOK Kecamatan Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP BLM, Kwitansi, dll)

2. Syarat Pencairan Tahap II :

Surat pernyataan kemajuan pelaksanaan kegiatan minimal sudah mencapai 30 %

Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP BLM, BAPPD, Kwitansi, dll)

3 Syarat Pencairan Tahap III :

Surat pernyataan kemajuan pelaksanaan kegiatan minimal sudah mencapai 60 %

Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP BLM, BAPPD, Kwitansi, dll)

*) Persyaratan dinilai terpenuhi jika BKM/LKM menjawab “Ya” untuk setiap syarat di atas !

(3) Rekapitulasi penarikan/penggunaan dana:



38

No. Uraian Jumlah

1. Total bantuan dana BLM yang disetujui (a) Rp …………………..

2. Pencairan sampai dengan tahap lalu (b) Rp …………………..

3. Dana yang telah dimanfaatkan/ditarik dari rekening BKM/LKM (c) Rp …………………..

4. Sisa dana yang belum dimanfaatkan (b-c) Rp …………………..

5. Pengajuan Pencairan tahap ini (d) Rp …………………..

6. Sisa bantuan yang belum dicairkan (a-b-d) Rp …………………..

Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM/LKM bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepada KSM/PANITIA di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PJOK Kecamatan............................ BKM/LKM .................................

(___________________________) (__________________________)

Koordinator

Pernyataan KMW/Korkot

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk turut

mengawasi pelaksanaannya

(_________________________)

Nama Jelas, Tanda tangan dan cap



39

Nomor Bukti : ……kosongkan…… MAK : ……kosongkan……

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Nomor : ……………kosongkan…………………

Sudah Terima Dari : Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan

Pengeluaran Anggaran Belanja Satker PIP........................

Jumlah Uang : Rp. .......................................

Terbilang : .................................................................................................

.................................................................................................

Untuk Pembayaran : Pencairan Dana BLM

kepada BKM/LKM ..............................................................................

…............................,...................200....

BKM/LKM …………………………………….

Setuju dibayar : a.n. Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen

Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja

Propinsi………………………….

---------------------------------------

Mengetahui : Kuasa Pengguna Anggaran

Satker PBL Propinsi ………………………….

---------------------------------------

(..............................................)



40

Surat Pernyataan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (SP-KPK)

Kelurahan/Desa : …………………………………..

Kecamatan : …………………………………..

Kabupaten/Kota :......................................

Propinsi :...................................... Yang bertanda tangan di bawah ini Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) di Kelurahan sebagaimana di maksud di atas, dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mencapai kemajuan rata-rata .............% sebagaimana dalam laporan kemajuan kegiatan KSM yang sudah diverifikasi oleh UPL dan Fasilitator denga rincian sebagai berikut:.

No. Nama KSM/PANITIA Jenis Kegiatan Nilai BLM

Kegiatan (Rp.) Kemajuan Fisik (%)

1

2

3

……………………,…............ 2013. Yang Membuat Pernyataan 1 .......................................... (Koordinator BKM/LKM) 2. ……………………………............(UPL) (nama jelas & cap)

Pernyataan Korkot/Askot Mandiri

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan dengan ini menyatakan turut

bertanggungjawab atas kebenaran isinya

(………………………...……………......…..)

(_________________________)

Nama jelas dan tanda tangan Ketua Tim

Teknis serta Cap Instansi

Pedoman Teknis MP3KI PNPM Mandiri Perkotaan_191113

Documents