Top Banner
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Pengertian Pola Tata Kelola Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola merupakan peraturan internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD). Selanjutnya dalam pasal 31 dan 32 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 disebutkan, BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: a. struktur organisasi; menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi, b. prosedur kerja; menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi, c. pengelompokan fungsi yang logis; menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi, d. pengelolaan sumber daya manusia; merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 1 dari 106
106

Pedoman Tata Kelola

Oct 27, 2015

Download

Documents

Pedoman
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pedoman Tata Kelola

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Pola Tata Kelola

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola merupakan peraturan

internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang

akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK- BLUD). Selanjutnya dalam pasal 31 dan 32 Permendagri

Nomor 61 Tahun 2007 disebutkan, BLUD beroperasi berdasarkan pola

tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:

a.struktur organisasi; menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas,

fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi,

b.prosedur kerja; menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja

antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi,

c.pengelompokan fungsi yang logis; menggambarkan pembagian yang

jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung

yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka

efektifitas pencapaian organisasi,

d.pengelolaan sumber daya manusia; merupakan pengaturan dan

kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang

berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan

kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi

secara efisien, efektif, dan produktif.

1.2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Prinsip-prinsip tata kelola BLUD sebagaimana disebutkan dalam

pasal 31 dan 32 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, terdiri dari:

a. Transparansi; merupakan azas keterbukaan yang dibangun atas dasar

kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat

diterima bagi yang membutuhkan.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 1 dari 73

Page 2: Pedoman Tata Kelola

b. Akuntabilitas; merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang

dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat

dipertanggungjawabkan.

c. Responsibilitas; merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam

pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta

perundang-undangan.

d. Independensi; merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan praktek bisnis yang sehat.

1.3. Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola

Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit bertujuan untuk:

a. Memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan

prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

kemandirian dan kewajaran agar Rumah Sakit memiliki daya saing

yang kuat,.

b. Mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan

dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan

kemandirian organ rumah sakit.

c. Mendorong agar organ rumah sakit dalam membuat keputusan dan

menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang

tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial

rumah sakit terhadap stakeholder.

d. Meningkatkan kontribusi rumah sakit dalam mendukung

kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

1.4. Sumber Referensi Pola Tata Kelola

Sumber referensi untuk menyusun Pola Tata Kelola Rumah Sakit

adalah:

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 2 dari 73

Page 3: Pedoman Tata Kelola

a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang

Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah.

d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

772/MENKES/SK/VI/2002 Tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Law).

e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

631/MENKES/SK/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 tentang Pedoman

Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff ByLaws) di Rumah

Sakit

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 Tanggal 25 Januari 2007 tentang

Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi

Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum

g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-

117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik-Praktik Good

Corporate Governance (GCG) di Lingkungan BUMN.

h. Praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan etika bisnis dalam

dunia usaha.

1.5. Perubahan Pola Tata Kelola

Pola Tata Kelola rumah sakit ini akan direvisi apabila terjadi

perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pola tata kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit sebagaimana

disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan

kewenangan organ rumah sakit serta perubahan lingkungan.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 3 dari 73

Page 4: Pedoman Tata Kelola

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

2.1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek

adalah unsur pendukung tugas Bupati Trenggalek di bidang pelayanan

kesehatan . Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati Trenggalek melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Trenggalek. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo

Kabupaten Trenggalek tersebut mempunyai tugas penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan .

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan

kesehatan berdasarkan peraturan perundang undangan

b. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pelayanan kesehatan

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah

tangga RSUD.

e. Penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis,

keperawatan, serta pengendalian dan pelaporan.

f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan medis

dan penunjang medis, keperawatan, serta pengendalian dan

pelaporan.

g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

kinerja RSUD.

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana disebut di atas, RSUD

mempunyai kewenangan:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 4 dari 73

Page 5: Pedoman Tata Kelola

b. Penyelenggaraan pelayanan medis.

c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis.

d. Penyelenggaraan pelayanan dan bimbingan asuhan keperawatan.

e. Penyelenggaraan layanan rujukan.

f. Usulan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka

peningkatan pelayanan kesehatan.

g. Penyelenggaraan perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

h. Pemanfaatan peluang pasar sesuai dengan kemampuannya dengan

tetap mengutamakan fungsi sosial.

i. Pengaturan personil, keuangan dan perlengkapan lingkup RSUD.

j. Penyelenggaraan kerjasama di Bidang pelayanan kesehatan.

2.2. Struktur Organisasi Sebelum Penerapan BLUD

2.2.1. Bagan dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum Penerapan

PPK-BLUD mendasarkan pada Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 99 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan tatakerja Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Peraturan

Bupati tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo

Kabupaten Trenggalek ditetapkan seperti dalam gambar 2.1 di

bawah ini:

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 5 dari 73

Page 6: Pedoman Tata Kelola

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi RSUD dr. Soedomo Sebelum BLUD

Dari gambar 2.1 tersebut terlihat bahwa struktur organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek

terdiri dari:

a. Direktur

b. Bagian Tata Usaha, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan ;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Kepegawaian;

c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi :

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 6 dari 73

Sub Bagian Kepegawaian

Sub BagianKeuangan

Sub BagianUmum dan Perencanaan

SeksiSarana & Prasarana

Keperawatan

Seksi Pelayanan Keperawatan

BIDANGKEPERAWATAN

SeksiPelayanan Penunjang Medis

SeksiPelayanan Medis

BIDANG PELAYANAN MEDIS & PENUNJANG

MEDIS

SeksiEvaluasi & Pelaporan

SeksiRekam Medis

BIDANGPENGENDALIAN &

PELAPORAN

BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DIREKTUR

Page 7: Pedoman Tata Kelola

1. Seksi Pelayanan Medis;

2. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;

d. Bidang Keperawatan, membawahi:

1. Pelayanan keperawatan;

2. Sarana dan Prasarana Keperawatan;

e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi :

1. Seksi Rekam Medis;

2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain yang disebut dalam struktur organisasi di Rumah Sakit juga

terdapat unit-unit non struktural yang terdiri dari :

1. Komite Medik

2. Komite Keperawatan

3. Satuan Pengawas Intern (SPI)

4. Instalasi

2.2.2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas masing-masing struktur yang terdapat dalam

bagan organisasi maupun unit-unit non struktural seperti diuraikan

di atas adalah sebagai berikut:

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum

Daerah.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina

dan memberikan pelayanan administratif kepada semua

unsur di lingkungan RSUD.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 7 dari 73

Page 8: Pedoman Tata Kelola

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur;

2) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program /

kegiatan ketatausahaan;

3) Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan RSUD;

4) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan

administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan

keuangan;

5) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan kinerja RSUD;

6) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok

dan fungsinya membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan;

Mempunyai tugas :

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional di bidang

administrasi umum dan perencanaan;

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan kegiatan administrasi

umum dan perencanaan;

Menyusun rencana program dan/atau kegiatan

perencanaan dan pelaporan kinerja RSUD;

Melakukan kegiatan pelayanan administrasi kegiatan

administrasi umum dan perencanaan;

Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan kinerja RSUD;

Melakukan penatausahaan surat menyurat,

perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan RSUD;

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 8 dari 73

Page 9: Pedoman Tata Kelola

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tugas serta pendataan hasil kerja administrasi umum

dan perencanaan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang

tugasnya

2) Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas :

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional di bidang

administrasi keuangan;

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan;

Menyusun rencana program dan/atau kegiatan

administrasi keuangan;

Melakukan kegiatan pelayanan administrasi

keuangan;

Melakukan penatausahaan keuangan RSUD;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun

pelaporan kinerja administrasi keuangan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang

tugasnya.

3) Sub Bagian Kepegawaian;

mempunyai tugas :

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional di bidang

pengelolaan kepegawaian;

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 9 dari 73

Page 10: Pedoman Tata Kelola

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan kepegawaian;

Menyusun rencana program dan/atau kegiatan

pengelolaan kepegawaian

Melakukan kegiatan pelayanan kepegawaian;

Melakukan penatausahaan kepegawaian

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun

pelaporan kinerja pengelolaan kepegawaian;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang

tugasnya.

c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan

menyelenggarakan program dan/atau kegiatan

penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pelayanan

Medis dan Penunjang Medis mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan

pelayanan medis dan penunjang medis berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur;

2) Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di

bidang penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang

medis;

3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pelayanan

medis dan pelayanan penunjang medis;

4) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang

penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis;

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 10 dari 73

Page 11: Pedoman Tata Kelola

Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya membawahi:

1) Seksi Pelayanan Medis;

mempunyai tugas :

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional pelayanan medis;

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan pelayanan medis;

Menyusun rencana program dan/atau kegiatan

pelayanan medis;

Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan criteria pelayanan medis;

Menyiapkan data sebagai bahan fasilitas

penyelenggaraan pelayanan medis;

Menyiapkan data sebagai bahan perencanaan dan

pengembangan kebutuhan medis untuk meningkatkan

mutu pelayanan medis;

Menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan mutu

pelayanan medis;

Menyelenggarakan pemantauan penggunaan fasilitas

pelayanan medis;

Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan

administrasi pelayanan medis;

Melakukan pendataan hasil kerja pelayanan medis;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang

Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis.

mempunyai tugas :

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 11 dari 73

Page 12: Pedoman Tata Kelola

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional pelayanan

penunjang medis;

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan penbinaan kegiatan peningkatan

pelayanan penunjang medis;

Menyusun rencana program dan/ atau kegiatan di

bidang pelayanan penunjang medis;

Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma

standar, prosedur dan kriteria pelayanan penunjang

medis;

Melakukan penyusunan rencana kebutuhan

pelayanan penunjang medis;

Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan, evaluasi

serta pemantauan dan penilaian terhadap

penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;

Melakukan pengawasan penggunaan fasilitas

pelayanan penunjang medis;

Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan

pengembangan profesi tenaga paramedis non

keperawatan;

Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan

administrasi pelayanan penunjang medis;

Melakukan pendataan hasil kerja pelayanan

penunjang medis;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya;

Melkasanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang

Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 12 dari 73

Page 13: Pedoman Tata Kelola

d. Bidang Keperawatan

Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan

program dan/atau kegiatan keperawatan. Untuk

melaksanakan tugas pokok Bidang Keperawatan mempunyai

fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis keperawatan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur;

2) Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di

bidang keperawatan;

3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pelayanan

keperawatan dan pengelolaan sarana dan prasarana;

4) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

pelayanan keperawatan dan pengelolaan sarana dan

prasarana;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang

keperawatan;

6) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur

sesuai dengan bidang tugasnya,

Bidang Keperawatan, dalam menyelenggarakan tugas pokok

dan fungsinya membawahi :

1) Seksi Pelayanan Keperawatan

mempunyai tugas :

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional pelayanan

keperawatan;

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan pelayanan keperawatan;

Menyusun rencana program dan/atau kegiatan

pelayanan keperawatan;

Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria pelayanan

keperawatan;

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 13 dari 73

Page 14: Pedoman Tata Kelola

Menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan

peningkatan mutu asuhan keperawatan;

Menyiapakan data sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan staf keperawatan;

Menyelenggarakan koordinasi dan bimbingan etika

profesi keperawatan;

Menyelenggarakan koordinasi dan pemberian asuhan

keperawatan, pendokumentasian asuhan

keperawatan dan pelayanan perawatan jenazah;

Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan

administrasi pelayanan keperawatan;

Melakukan pendataan hasil kerjapelayanan

keperawatan;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan

bidang tugasnya

2) Seksi Sarana dan Prasarana Keperawatan

mempunyai tugas :

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional pengelolaan

sarana dan prasarana keperawatan;

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan sarana

dan prasarana keperawatan;

Menyusun rencana program dan/atau kegiatan

pengelolaan sarana dan prasarana keperawatan;

Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,

standar,prosedur dan kriteria pengelolaan sarana dan

prasarana keperawatan;

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 14 dari 73

Page 15: Pedoman Tata Kelola

Melakukan penyusunan rencana kebutuhan tenaga

keperawatan serta usulan penempatannya;

Melakukan penyusunan rencana kebutuhan peralatan

keperawatan serta pendistribusiannya;

Menyusunprogram pengembangan sarana

keperawatan;

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pelatihan

operator alat khusus;

Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan

administrasi pengelolaan saran dan prasarana

keperawatan;

Melakukan pendataan hasil kerja pengelolaan sarana

dan prasarana keperawatan;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan

bidang tugasnya.

e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas

pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan

program dan/atau kegiatan pengendalian dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) Bidang Pengendalian dan Pelaporan

mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan

pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan kebijakan Direktur;

2) Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di

bidang pengendalian dan pelaporan;

3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pelayanan

rekam medis serta evaluasi dan pelaporan;

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 15 dari 73

Page 16: Pedoman Tata Kelola

4) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

pelayanan rekam medis serta evaluasi dan pelaporan;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang

pengendalian dan pelaporan;

6) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur

sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Pengendalian dan Pelaporan, dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya membawahi :

1) Seksi Rekam Medis;

mempunyai tugas :

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan

rekam medis;

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan pelayanan rekam medis;

Menyusun rencana program dan/atau kegiatan

pelayanan rekam medis;

Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria pelayanan rekam

medis;

Mengolah dan mengevaluasi kegiatan rekam medis;

Melakukan pemeliharaan dan pengaturan sistem

rekam medis meliputi administrasi pasien, pelayanan

medis, penunjang medis dan keperawatan;

Menyajikan data dan informasi rekam medis;

Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan

administrasi pelayanan rekam medis;

Melakukan pendataan hasil kerja pelayanan rekam

medis;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya;

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 16 dari 73

Page 17: Pedoman Tata Kelola

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Pengendalain dan Pelaporan

sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

mempunyai tugas :

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional di bidang evaluasi

dan pelaporan;

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan evaluasi dan pelaporan;

Menyusun rencana program dan/atau kegiatan

evaluasi dan pelaporan;

Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria evaluasi dan pelaporan;

Melakukan pengkajian data serta menyusun laporan

RSUD;

Melakukan dokumentasi, informasi dan publikasi serta

mengelola perpustakaan RSUD;

Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan

administrasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

Melakukan pendataan hasil kerja pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang

tugasnya;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan

sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 17 dari 73

Page 18: Pedoman Tata Kelola

fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis

dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Unit-unit Non Struktural

1) Komite Medik

Komite Medik adalah sekelompok tenaga medis yang

keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional

yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Direktur. Pembentukan komite medik ditetapkan

dengan keputusan Direktur.

Komite Medik mempunyai tugas:

(a) membantu Direktur dalam penyusunan standar

pelayanan,

(b) melaksanakan pembinaan etika profesi,

(c) mengatur kewenangan profesi anggota staf medis

fungsional

(d) mengembangkan program pendidikan dan pelatihan

serta penilitian dan pengembangan.

2) Komite Keperawatan

Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga

keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf

keperawatan fungsional yang kedudukannya berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Direktur. Pembentukan komite

keperawatan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Komite Keperawatan mempunyai tugas:

(a) membantu Direktur dalam menata sistem pelayanan

keperawatan,

(b) membantu menyusun standar pelayanan keperawatan

dan memantau pelaksanaannya,

(c) melaksanakan pembinaan profesi keperawatan,

(d) mengkoordinasikan kegiatan kelompok keperawatan

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 18 dari 73

Page 19: Pedoman Tata Kelola

staf keperawatan fungsional,mengembangkan

program pendidikan dan pelatihan serta penilitian dan

pengembangan.

3) Satuan Pengawas Intern (SPI)

Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional

yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap

pengelolaan sumber daya rumah sakit.

Pengawasan yang dilaksanakan meliputi:

(a) Pengawasan Pengelolaan Keuangan dilaksanakan

secara rutin tiap bulan.

(b) Pengawasan pengelolaan sumber daya rumah sakit

yang lain, dilaksanakan setiap enam bulan .

4) Instalasi

Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan,

dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan fungsional.

Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pembentukan instalasi didasarkan atas analisis organisasi

dan kebutuhan. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala

Instalasi dari pejabat fungsional tertentu yang diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur. Instalasi-instalasi yang ada pada

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek adalah:

a) Instalasi Rawat Jalan, mempunyai tugas untuk

menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk

menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan.

b) Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas menyediakan

fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan

bagi pasien rawat inap.

c) Instalasi Rawat Darurat, mempunyai tugas menyediakan

semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan

kegiatan bagi pasien rawat darurat.

d) Instalasi Radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 19 dari 73

Page 20: Pedoman Tata Kelola

fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan

diagnosa penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan

pengobatan melalui radioterapi.

e) Instalasi Farmasi, mempunyai tugas menyediakan semua

fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan

pelayanan obat dan alat kesehatan.

f) Instalasi Patologi Klinik , mempunyai tugas menyediakan

semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan

kegiatan pemeriksaan di laboratorium .

g) Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas menyediakan

semua fasilitas dan kebutuhan untuk kegiatan

pembedahan.

h) Instalasi Perawatan Intensif, mempunyai tugas

menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk

menyelenggarakan kegiatan perawatan Intensif.

i) Instalasi Gizi, mempunyai tugas menyediakan semua

fasilitas dan kebutuhan, sarana dan prasarana, serta

penyelenggaraan pengelolaan, penyediaan, penyaluran

makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi.

j) Instalasi Pemeliharaan Sarana, mempunyai tugas

menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan sarana

prasarana medis dan non medis, menjaga kelancaran

operasional peralatan pelayanan medis dan penunjang

medis, pengendalian limbah dan melaksanakan kebersihan

lingkungan dan pertamanan.

k) Instalasi Sentral Sterilisasi, mempunyai tugas menyediakan

peralatan dan bahan steril siap pakai serta sebagai unit

pengawasan dan kualitas mutu produk steril rumah sakit.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 20 dari 73

Page 21: Pedoman Tata Kelola

2.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Setelah Penerapan

BLUD

2.3.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD dr Soedomo Trenggalek setelah

penerapan BLUD masih sama dengan Struktur Organisasi

sebelum penerapan BLUD yaitu mengacu pada Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 99 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan tatakerja

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek,

karena struktur yang ada telah sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Namun demikian penyesuaian perlu dilakukan dalam rangka

implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr Soedomo.

Penyesuaian yang perlu dilakukan selain penyesuaian

tugas pokok dan fungsi juga menambah struktur Dewan

Pengawas, sehingga stuktur organisasi menjadi seperti gambar

2.2 di bawah ini:

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 21 dari 73

Page 22: Pedoman Tata Kelola

Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi RSUD dr. Soedomo Setelah BLUD

Susunan Organisasi RSUD dr Soedomo dalam rangka

penerapan PPK-BLUD seperti tergambar dalam gambar 2.2 di

atas adalah :

a. Dewan Pengawas

b. Direktur

c. Bagian Tata Usaha, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan ;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Kepegawaian;

d. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi :

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 22 dari 73

Sub Bagian Kepegawaian

Sub BagianKeuangan

Sub BagianUmum dan Perencanaan

SeksiSarana & Prasarana

Keperawatan

Seksi Pelayanan Keperawatan

BIDANGKEPERAWATAN

SeksiPelayanan Penunjang Medis

SeksiPelayanan Medis

BIDANG PELAYANAN MEDIS & PENUNJANG

MEDIS

SeksiEvaluasi & Pelaporan

SeksiRekam Medis

BIDANGPENGENDALIAN &

PELAPORAN

BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DIREKTUR

DEWAN PENGAWAS

SPI

INSTALASI

KOMITEMEDIK

Page 23: Pedoman Tata Kelola

1. Seksi Pelayanan Medis;

2. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;

e. Bidang Keperawatan, membawahi:

1. Pelayanan keperawatan;

2. Sarana dan Prasarana Keperawatan;

f. Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi :

1. Seksi Rekam Medis;

2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit-unit Non Struktural

1. Komite Medik

2. Komite Keperawatan

3. Satuan Pengawas Intern (SPI)

4. Instalasi

Selain pembentukan struktur organisasi baru (Dewan

Pengawas) perubahan/ penyesuaian lainnya yang perlu dilakukan

sesuai dengan kaidah penerapan PPK-BLUD adalah sebagai

berikut:

a. Adanya penyebutan Pejabat Pengelola BLUD yang

disesuaikan dengan nomenklatur pemerintah daerah

setempat, sebagai berikut:

a). Direktur selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang sebagai Pemimpin BLUD ,

b). Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan

c). Kepala Bidang sebagai Pejabat Teknis

b. Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan

keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan

pelaporan.

c. Penambahan fungsi dan kewenangan Satuan Pengawasan

Intern.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 23 dari 73

Page 24: Pedoman Tata Kelola

2.3.2. Uraian Tugas

Secara umum uraian tugas tetap mengacu pada uraian

tugas yang telah berlaku sebelum penerapan BLU di atas yaitu

mendasarkan pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 tahun

2008 tanggal 27 Oktober 2008.

Penyesuaian/penambahan perlu dilakukan terhadap fungsi organ

BLUD sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas

1. Persyaratan Pembentukan

a) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap

pengurusan rumah sakit, Rumah sakit membentuk

Dewan Pengawas.

b) Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila

rumah sakit telah memiliki:

Realisasi nilai omzet tahunan menurut realisasi

anggaran, minimum sebesar Rp

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),

dan/atau

Nilai aset menurut neraca, minimum Rp

75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

2. Tugas dan Kewajiban

a) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan

terhadap pengurusan rumah sakit yang dilakukan oleh

Pejabat Pengelola Rumah Sakit mengenai

pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA),

Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b) Dewan Pengawas berkewajiban:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada

Pemerintah Daerah mengenai RBA yang diusulkan

oleh Pejabat Pengelola Rumah sakit.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 24 dari 73

Page 25: Pedoman Tata Kelola

2. Mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit

serta memberikan pendapat dan saran kepada

Pemerintah Daerah mengenai setiap masalah

yang dianggap penting bagi pengurusan Rumah

Sakit.

3. Melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila

terjadi gejala menurunnya kinerja rumah sakit.

4. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola

Rumah sakit dalam melaksanakan pengurusan

rumah sakit.

c) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada Bupati Trenggalek secara berkala paling

sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-

waktu apabila diperlukan.

3. Keanggotaan

a) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan

sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang

disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset

rumah sakit, serta seorang diantara anggora Dewan

Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan

Pengawas.

b) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan

sebanyak 3 (tiga) orang apabila rumah sakit memiliki:

1. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan

realisasi anggaran sebesar Rp

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga

puluh miliar rupiah),

2. dan/atau Nilai aset menurut neraca sebesar Rp

75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar

rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00

(dua ratus miliar rupiah).

c) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 25 dari 73

Page 26: Pedoman Tata Kelola

sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila

rumah sakit memiliki:

1. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan

realisasi anggaran lebih besar dari Rp

30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah),

dan/atau

2. Nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp

200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

4. Pembentukan/Pengangkatan

a) Dewan Pengawas Rumah sakit dibentuk dengan

keputusan Bupati Trenggalek .

b) Anggota Dewan Pengawas Rumah sakit terdiri dari

unsur-unsur pejabat dari Pemkab Trenggalek , serta

tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit.

c) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan

selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

d) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak

bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat

Pengelola Rumah sakit.

5. Pemberhentian

d) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati

sesuai dengan kewenangannya, setelah masa jabatan

anggota Dewan Pengawas berakhir.

e) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan

sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati .

f) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum

habis masa jabatannya dilakukan apabila anggota

Dewan Pengawas terbukti:

(a) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

(b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan .

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 26 dari 73

Page 27: Pedoman Tata Kelola

(c) terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah

sakit,

(d) dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan

perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan

yang berkaitan dengan tugasnya dalam

melaksanakan pengawasan terhadap rumah sakit.

6. Ketentuan Lain-Lain

a. Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan

Pengawas, Bupati sesuai dengan kewenangannya

dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan

Pengawas.

b. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan

pada anggaran Rumah Sakit, dan dimuat dalam RBA

Rumah sakit.

b. Direktur

Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek

mengacu pada pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 dan pasal 37 ayat

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

bertindak sebagai Pemimpin BLUD dan berfungsi sebagai

penanggung jawab umum operasional dan keuangan rumah

sakit. Disamping melaksanakan tugas sebagaimana

disebutkan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99

tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi dan tatakerja Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, Direktur

memiliki kewajiban sebagai berikut

a). memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan

kegiatan BLUD;

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 27 dari 73

Page 28: Pedoman Tata Kelola

b). Menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) rumah sakit.

c). Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

tahunan.

d). mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan

pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;

e). menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD

selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan

perundangan-undangan; dan.

f). Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional

dan keuangan rumah sakit.

c. Pejabat Keuangan/Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha, mengacu pada pasal 32

ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2005, dan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 61 Tahun 2007, bertindak sebagai Pejabat Keuangan

dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan rumah

sakit termasuk fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.

Oleh karena itu, disamping melaksanakan tugas

sebagaimana diuraikan pada Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 99 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan tatakerja Rumah

Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek,

Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan

memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut:

a). Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis

Anggaran (RBA).

b). Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran rumah

sakit.

c). Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.

d). Menyelenggarakan pengelolaan kas, termasuk

mengusulkan dan mengelola investasi jangka pendek

atas kelebihan likuiditas/kas.

e). Melakukan pengelolaan hutang dan piutang.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 28 dari 73

Page 29: Pedoman Tata Kelola

f). Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan

investasi rumah sakit.

g). Menyelenggarakan sistem informasi manajemen

keuangan.

h). Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan.

i). Menyiapkan dan mengkoordidasikan Kerja Sama

Operasi dengan Pihak ketiga.

j). Menyiapkan dan mengkoordinasikan perjanjian pinjaman

bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dana Rumah

Sakit.

Untuk melaksanakan tugas pada poin a, b, f, i dan j

Kepala Bagian Tata usaha dibantu oleh Sub Bagian umum

dan perencanaan, sedangkan untuk tugas pada poin

c,d,e,g, dan h dibantu oleh Sub Bagian Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas sub bagian keuangan perlu

dibentuk fungsi verifikasi , akuntansi dan pelaporan

keuangan.

d. Pejabat Tehnis/Kepala Bidang

Kepala Bidang RSUD dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek, mengacu pada pasal 32 ayat 4 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, dan

pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun

2007, bertindak sebagai Pejabat Teknis dan berfungsi

sebagai penanggung jawab teknis di unit kerjanya. Pejabat

Teknis di RSUD dr Soedomo terdiri dari Pejabat teknis

Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Pejabat

Teknis Bidang Keperawatan, Pejabat Teknis Bidang

Pengendalian dan Pelaporan. Disamping melaksanakan

tugas sebagaimana diuraikan pada Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 99 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan tatakerja

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 29 dari 73

Page 30: Pedoman Tata Kelola

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek, para Kepala Bidang sebagai Pejabat Teknis

memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang

Medis menjalankan fungsi/tugas :

1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis Bidang

Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

2. Melaksanakan kegiatan teknis Bidang Pelayanan

Medis dan Penunjang Medis berdasarkan Rencana

Bisnis dan Anggaran

3. Melakukan evaluasi teknis dan memberikan

rekomendasi terhadap Kerjasama Operasi yang akan

dilakukan.

4. Melakukan evaluasi dan monitoring atas capaian

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pelayanan

Medis dan pelayanan Penunjang Medis.

5. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di

Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala Bidang

Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dibantu seksi

pelayanan medis dan seksi pelayanan penunjang medis.

b. Pejabat Teknis Bidang Keperawatan menjalankan

fungsi/tugas:

1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis bidang

keperawatan

2. Melaksanakan kegiatan teknis bidang keperawatan

berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran

3. Melakukan evaluasi dan monitoring atas capaian

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang keperawatan

4. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di

bidang keperawatan

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 30 dari 73

Page 31: Pedoman Tata Kelola

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang

Keperawatan dibantu oleh Seksi Pelayanan keperawatan

dan Sarana dan Prasarana Keperawatan;

c. Pejabat Teknis Bidang Pengendalian dan Pelaporan

mempunyai tugas :

1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis bidang

Pengendalian dan pelaporan pelayanan rumah sakit

2. Melaksanakan kegiatan teknis bidang Pengendalian

dan pelaporan pelayanan rumah sakit

3. Melakukan evaluasi dan monitoring atas capaian

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan

menyusun laporannya.

4. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di

bidang pengendalian dan laporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang

Pengendalian dan Pelaporan dibantu oleh Seksi Rekam

Medis dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

e. Unit-unit Non Struktural

1. Komite Medik

Uraian tugas Komite Medik sama dengan uraian pada

struktur organisasi sebelum PPK BLUD.

2. Komite Keperawatan

Uraian tugas Komite Keperawatan sama dengan

uraian pada struktur organisasi sebelum PPK BLUD.

3. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Sebagai jaminan akuntabilitas BLUD, Fungsi Satuan

Pengawas Intern perlu ditingkatkan kemampuan dan

kewenangannya sebagai berikut:

1) Organisasi

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 31 dari 73

Page 32: Pedoman Tata Kelola

a. Pimpinan Rumah sakit membentuk Satuan

Pengawasan Intern yang merupakan aparat intern

rumah sakit untuk membantu Pimpinan Rumah sakit

dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian

intern yang efektif di lingkungan rumah sakit.

b. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang

kepala yang bertanggung jawab secara langsung

kepada Direktur.

c. Satuan Pengawasan Intern terdiri dari tim audit bidang

keuangan, tim audit bidang non-keuangan, serta tim

audit bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah

sakit.

d. Satuan Pengawas Intern melaksanakan audit secara

rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan rumah

sakit meliputi bidang pendidikan, keuangan, dan

ketenagakerjaan.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata

kerja Satuan Pengawas Intern ditetapkan dengan

keputusan Direktur.

2) Fungsi

a. Membantu Direktur dalam melakukan pengawasan

internal rumah sakit.

b. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai

sasaran rumah sakit secara ekonomis, efisien, dan

efektif.

c. Membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di

rumah sakit.

d. Menangani permasalahan yang berkaitan dengan

indikasi terjadinya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme)

yang menimbulkan kerugian rumah sakit, bekerja sama

dengan unit kerja terkait.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 32 dari 73

Page 33: Pedoman Tata Kelola

3) Tugas dan Kewajiban

a. Membantu menciptakan sistem pengendalian intern yang

efektif di rumah sakit dan memastikan bahwa

pengendalian intern tersebut telah dipatuhi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian

intern yang berlaku serta pelaksanaannya di semua

kegiatan, fungsi, dan program rumah sakit yang

mencakup:

a) Audit atas keuangan dan ketaatan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b) Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam

penggunaan sarana dan prasarana rumah sakit.

c) Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang

direncanakan dari suatu kegiatan atau program rumah

sakit.

d) Penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan

sumber daya manusia di rumah sakit.

e) Melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan

manajemen risiko (risk management) di lingkungan

rumah sakit.

f) Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal.

g) Menyusun peraturan rumah sakit di bidang audit serta

pedoman-pedoman yang berkaitan dengan

kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.

h) Menyampaikan laporan hasil audit beserta

rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada

Direktur.

i) Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak

lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui

oleh Direktur.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 33 dari 73

Page 34: Pedoman Tata Kelola

4) Kewenangan

Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas

terhadap unit-unit kerja rumah sakit, aktivitas, catatan-

catatan, dokumen, personel, aset rumah sakit, serta

informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang

ditetapkan oleh Direktur.

a. Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan

teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai

efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama

dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit

kerja yang diaudit.

c. Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur

Pejabat Pengelola Rumah sakit, tanggapan terhadap

laporan, dan langkah-langkah perbaikan.

d. Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai

untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

e. Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam

maupun luar rumah sakit, sepanjang hal tersebut

diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

4. Instalasi

Uraian tugas Instalasi sama dengan uraian pada

struktur organisasi sebelum PPK BLUD.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 34 dari 73

Page 35: Pedoman Tata Kelola

BAB III

PROSEDUR KERJA

Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial

telah didokumentasikan dalam Prosedur Mutu dan Standard Operating

Procedure (SOP). Prosedur mutu ini telah didokumentasikan,

disosialisasikan, dan diimplementasikan di setiap instalasi dan unit kerja

lainnya. Dengan adanya prosedur mutu atau SOP ini diharapkan

pelaksanaan atau proses kinerja dan layanan pada setiap unit kerja dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan manual mutu. Dengan prosedur

kerja ini pula dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan

hasil kinerja dari setiap proses kinerja.

Prosedur kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo

Kabupaten Trenggalek dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat, baik pelayanan manajemen, pelayanan kesehatan,

pelayanan penunjang kesehatan, yang secara ringkas dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Manajemen,

memberikan pelayanan kepada kegiatan pelayanan dan penunjang

kesehatan Rumah Sakit agar seluruh personil yang terlibat dapat

menjalankan tugasnya sesuai dengan uraian tugas yang telah

ditetapkan. Untuk itu proses-proses manajemen harus dijalankan

dengan cepat , tepat dan akurat. Standar operasional dan prosedur

manajemen terdiri dari standar operasional dan prosedur pada

kepegawaian, umum, pelaporan dan rekam medis, keuangan dll.

2. Standar Operasional dan Prosedur pelayanan kesehatan,

merupakan inti kegiatan Rumah Sakit dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar pelayanan yang

diberikan dapat berjalan sesuai harapan banyak pihak, terutama

pasien yang bersangkutan. Prosedur baku pelayanan ditetapkan

untuk menghindari kesalahan dalam penanganan pasien. Standar

operasional dan prosedur pelayanan kesehatan terdiri dari standar

operasional dan prosedur yang ditetapkan pada instalasi rawat

jalan, instalasi rawat inap dan instalasi rawat darurat. Instalasi

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 35 dari 73

Page 36: Pedoman Tata Kelola

rawat jalan terdiri dari poli umum, poli spesialis penyakit dalam, poli

spesialis anak, poli spesialis bedah, poli spesialis obsgyn, poli

spesialis mata, poli spesialis paru, poli spesialis saraf, poli poli gigi

dan mulut, poli rehabilitasi medik, poli gizi.

Instalasi rawat inap terdiri dari paviliun, Ruang Melati, Ruang VK,

Ruang Perawatan Ibu Post Partum (Sakura), Ruang Perawatan

Bayi (Matahari), Ruang Perawatan Intensif (ICU), Ruang Perawatan

Anak (Dahlia), Ruang Perawatan Kasus Bedah (Seruni), Ruang

Perawatan Penyakit Dalam (Raflesia), Ruang Perawatan Penyakit

Paru dan Syaraf (Flamboyan).

3. Standar Operasional dan Prosedur pelayanan penunjang

kesehatan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

dengan pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Ketelitian, keakuratan

dan kelengkapan peralatan penunjang medis menjadi salah satu

penentu kesembuhan pasien. Standar operasional dan prosedur

pelayanan penunjang kesehatan terdiri dari standar operasional

dan prosedur yang ditetapkan pada instalasi radiologi, instalasi

laboratorium, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi pemeliharaan

sarana, dll.

Tabulasi Standar Operasional dan Prosedur dapat dilihat pada

Lampiran 1.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 36 dari 73

Page 37: Pedoman Tata Kelola

BAB IV

PENGELOMPOKKAN FUNGSI YANG LOGIS

Pengelompokkan fungsi yang logis menggambarkan pembagian

yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung

yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas

pencapaian organisasi. Dari uraian struktur organisasi Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek beserta uraian

tugasnya sebagaimana disebutkan pada BAB II, dapat disimpulkan bahwa

organisasi Rumah Sakit telah dikelompokkan sesuai dengan fungsi yang

logis, sebagai berikut:

a. Telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan Pengawas

dan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat

Keuangan, dan Pejabat Teknis.

b. Adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk

masing-masing fungsi dalam organisasi.

c. Telah ditetapkan fungsi audit internal di lingkungan Rumah Sakit

dengan membentuk unit organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI).

d. Adanya sistem pengendalian intern yang memadai.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 37 dari 73

Page 38: Pedoman Tata Kelola

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan

pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan

mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka

memenuhi kebutuhannya baik jumlah maupun kualitas sehingga

organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengelolaan Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Dr.

Soedomo meliputi perencanaan awal yaitu penyusunan

formasi/kebutuhan kepada pejabat Pembina kepegawaian Pemkab

Trenggalek, penempatan atau penataan pegawai intern, transparansi

jenjang karir, pembinaan disiplin, pemberian reward dan punishment.

Penataan intern dimaksud adalah penempatan pegawai baik tenaga

medis, para medis keperawatan dan non keperawatan serta tenaga non

medis sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing

bidang/instalasi/ruangan. Pengelolaan karir pegawai didasarkan kepada

kepangkatan, pengalaman, kemampuan dan didukung dengan latar

belakang pendidikan yang memadai. Jenjang karir dimaksud adalah

lebih kepada penghargaan pegawai atas jasa dan dedikasinya sehingga

dia akan mandapatkan kepercayaan memikul tanggung jawab yang lebih

besar baik sebagai pemimpin suatu instalasi (tenaga medis non

keperawatan) ataupun kepala ruangan (untuk tenaga medis

keperawatan). Dengan adanya jabatan tersebut akan berkaitan dengan

pemberian reward kepada pegawai.

Organisasi modern menempatkan karyawan pada posisi terhormat

yaitu sebagai aset berharga (brainware) sehingga perlu dikelola

sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja

maupun setelah purna tugas.

5.1. Perkembangan Jumlah SDM

Peningkatan SDM dalam jumlah yang cukup memadai

merupakan salah satu kebijakan manajemen untuk mewujudkan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat Trenggalek dan sekitarnya.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 38 dari 73

Page 39: Pedoman Tata Kelola

Jumlah SDM disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang

ada sehingga operasional Rumah Sakit dapat berjalan sesuai yang

diharapkan. Perkembangan jumlah SDM dan tempat tidur tersedia

selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

SDM Satuan 2007 2008 2009

1. Tenaga medis Orang 24 25 24

2. Tenaga paramedic

perawatan

Orang 159 147 182

3. Tenaga paramedis non

perawatan

Orang 70 70 65

4. Tenaga non medis Orang 133 133 116

Jumlah Orang 386 375 387

Jumlah Tempat tidur TT 110 157 157

Data di atas menggambarkan bahwa jumlah SDM Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dalam kurun

waktu tiga tahun terakhir (2007, 2008, dan 2009) tidak mengalami

peningkatan dalam jumlah yang cukup signifikan.

Berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor: 262/MENKES/Per/VII/1979 tentang Standarisasi Kesehatan

Rumah Sakit Pemerintah, secara eksplisit menyatakan bahwa

perbandingan tempat tidur dengan jumlah tenaga kerja yang ideal

untuk rumah sakit kelas C adalah sebagai berikut:

Pada kenyataannya perbandingan SDM baik medis, paramedis

perawatan, paramedis nonperawatan dan non medis RSUD Dr.

Soedomo dengan tempat tidur tersedia selama tiga tahun terakhir

adalah sebagai berikut:

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 39 dari 73

Page 40: Pedoman Tata Kelola

Dari tabel diatas diketahui bahwa komposisi jumlah tenaga

medis maupaun non paramedis dibanding dengan jumlah tempat tidur

belum menunjukkan proporsi yang ideal terutama pada tenaga non

medis.

5.2. Perkembangan Kualifikasi SDM

Secara umum kualifikasi dokter pada tahun 2009 belum

memenuhi standar kebutuhan minimal Rumah Sakit type C yang

diterbitkan oleh Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI

dikarenakan belum terpenuhinya dokter spesialis pelayanan dasar

yaitu spesialis anak dari yang disyaratkan spesialis bedah, obsgyn ,

dalam dan spesialis anak. Jumlah dokter spesialis sebanyak 11 orang

yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis

Obsgyn, dan spesialis syaraf masing masing 2 orang, Spesialis mata,

paru dan laborat masing masing 1 orang. Jumum tahun 2009

sebanyak 14 orang atau 700% dari standart kebutuhan minimal (2

orang). Jumlah dokter gigi tahun 2009 sebanyak 2 orang atau 200%

dari standart kebutuhan minimal (1 orang). Sedangkan jumlah pegawai

administrasi sampai dengan tahun 2009 sebanyak 116 orang, terdiri

dari 73 orang PNS dan 43 orang non PNS. Pegawai administrasi

berpendidikan terakhir SMA menempati urutan pertama yaitu

sebanyak 93 orang atau 80,17 % dari total pegawai administrasi.

5.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program pengembangan sumber daya manusia Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek lima tahun ke

depan diarahkan pada pemenuhan jumlah SDM agar berada pada

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 40 dari 73

Page 41: Pedoman Tata Kelola

rasio yang ideal antara tempat tidur tersedia dengan SDM yang ada

dan peningkatan kualitas. Jumlah tempat tidur tersedia ditentukan

berdasarkan pertimbangan profesional sehingga berada pada jumlah

yang tepat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit dengan

memperhitungkan rencana peningkatan kelas rumah sakit.

Ketersediaan tempat tidur pasien antara lain ditentukan oleh

jumlah pasien, kelengkapan sarana medis, kecukupan dana, kesiapan

gedung, fasilitas pendukung, dll. Selain itu, pengembangan sumber

daya manusia juga diarahkan agar memenuhi kualifikasi SDM sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan

kesehatan kepada pasien/masyarakat dapat berjalan sebagaimana

mestinya.

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan

kebutuhan Rumah Sakit dengan tetap memperhatikan penempatan

karyawan dari Pemkab Trenggalek .

5.3.1. Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis/S2

Dokter spesialis dalam jumlah yang memadai sangat penting

bagi rumah Sakit sebagai tempat rujukan pelayanan kesehatan.

Keberadaan dokter spesialis mencerminkan pelayanan maksimal

apa yang dapat diberikan Rumah Sakit kepada masyarakat atau

pasien. Pelayanan yang maksimal menunjukkan capaian kinerja

yang memuaskan bagi rumah sakit itu sendiri. Jumlah dokter

spesialis diproyeksikan menjadi 14 orang pada tahun 2014,

penambahan diusahakan untuk dapat memenuhi standar kebutuhan

minimal yang telah ditetapkan.

5.3.2. Program Pengembangan

Program pengembangan SDM pada Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dijabarkan sebagai

berikut:

5.3.2.1. Upaya pengadaan SDM sesuai dengan tuntutan rasio

tempat tidur dengan tenaga kerja yang ada dan standar

kebutuhan minimal yang diterbitkan oleh Dirjen Pelayanan Medis

Departemen kesehatan Republik Indonesia. Kebutuhan dokter

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 41 dari 73

Page 42: Pedoman Tata Kelola

baik umum maupun spesialis dikembangkan melalui rekruitmen

tenaga dokter yang memiliki kualifikasi akhlak atau moral yang

tinggi, Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 500, serta

kemampuan Bahasa Inggris aktif dan pasif.

5.3.2.2. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terpercaya

dalam rangka memenuhi tenaga medis dan paramedis sesuai

dengan kebutuhan Rumah Sakit.

5.3.2.3. Mengembangkan tenaga dokter berpendidikan S1 dan S2

yang potensial ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di

dalam maupun di luar negeri.

5.3.2.4. Merintis kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada

pengembangan kemampuan SDM baik tenaga medis, paramedis

maupun administrasi melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah,

diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, penulisan buku,

studi banding, dll.

5.3.2.5. Meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang

potensial, terutama ke jenjang Diploma III dan S1.

5.3.3. Pola Rekrutmen

Rekruitmen pegawai ditujukan untuk mengisi jabatan-jabatan

tertentu yang lowong atau belum terisi. Hal ini dilakukan dengan cara

intern dan extern. Rekruitmen secara extern yaitu penambahan

pegawai dengan cara mengajukan kebutuhan formasi pegawai

kepada Bupati sebagai pembina kepegawaian daerah melalui Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek karena RSUD tidak

memiliki wewenang untuk mengangkat PNS. Sedangkan rekruitmen

secara intern dilakukan dengan cara mengambil dari pegawai-

pegawai yang telah ada untuk diposisikan sesuatu dengan

kebutuhan.

Pola rekruitmen SDM yang berasal dari tenaga profesional

non-PNS diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati, yang atara lain

berisi sebagai berikut:

a. Rekrutmen SDM dimaksudkan untuk mengisi formasi yang

lowong atau adanya perluasan organisasi dan perubahan pada

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 42 dari 73

Page 43: Pedoman Tata Kelola

bidang-bidang yang sangat mendesak yang proses

pengadaannya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

b. Tujuan rekrutmen SDM adalah untuk menjaring SDM yang

profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, memiliki kompetensi

sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki sesuai dengan

kebutuhan yang diharapkan serta mencegah terjadinya unsur

KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam rekrutmen SDM.

c. Rekruitmen SDM dilakukan berdasarkan prinsip netral, objektif,

akuntabel, bebas dari KKN, serta terbuka dengan ketentuan:

a) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat

dapat mengikuti seleksi tanpa membedakan jenis kelamin,

suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

b) Pengumuman rekrutmen SDM diumumkan secara luas

dengan menggunakan media yang tersedia (internet,

televisi, radio, surat kabar, papan pengumuman, dll) oleh

Panitia Rekrutmen yang ditunjuk oleh Pimpinan Rumah Sakit

dengan memuat persyaratan pelamar, jenis ketenagaan,

kualifikasi pendidikan, jumlah lowongan jabatan, tujuan

lamaran, waktu pendaftaran, dan tempat pendaftaran.

c) Seleksi dilakukan secara objektif, terbuka dan adil.

d) Hasil ujian diolah dengan komputer.

d. Proses pengangkatan SDM berpegang teguh pada prinsip

kebenaran, tata aturan, objektif, transparan, dan rasional agar

terjaring SDM yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, taat

beribadah, berwawasan luas, andal, dan profesional.

5.3.4. Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja pejabat pengelola dan pegawai

BLUD dengan status PNS merupakan wewenang dari pejabat

pembina kepegawaian mengacu pada peraturan yang berlaku,

sedang pegawai non PNS sesuai dengan kontrak yang telah

disepakati bersama. Pemutusan akan dilaksanakan khususnya bagi

tenaga kontrak yang tidak dibutuhkan lagi, atau formasi tersebut

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 43 dari 73

Page 44: Pedoman Tata Kelola

telah dipenuhi oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui pengadaan

CPNS.

5.4. Remunerasi

Remunerasi sebagai penghargaan atas prestasi kerja insan rumah

sakit diberikan dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut:

a. Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dapat diberikan

remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan

profesionalisme yang diperlukan.

b. Remunerasi, merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji,

tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi,

pesangon, dan/atau pensiun.

c. Remunerasi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan

yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris

Daerah.

5.5. Pembinaan dan Pengawasan Pegawai

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pegawai RSUD dr.

Soedomo Kabupaten Trenggalek menerapkan kebijakan sebagai

berikut:

a. Setiap kebijakan Rumah Sakit yang terkait dengan pegawai

harus disusun secara transparan, mengakomodasi kepentingan

pegawai dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan kepegawaian.

b. Sistem penilaian kinerja pegawai ditetapkan dan dilaksanakan

secara adil dan transparan, dapat dipergunakan sebagai salah

satu dasar perhitungan remunerasi.

c. Rumah Sakit memberi kesempatan yang sama kepada semua

pegawai dalam menempuh jenjang karir tanpa membedakan

senioritas, gender, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 44 dari 73

Page 45: Pedoman Tata Kelola

d. Rumah Sakit dapat memberikan penghargaan yang pantas

kepada pegawai yang berprestasi, dan sebaliknya Rumah Sakit

dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan

termasuk tindakan tegas berupa pemecatan atau pemutusan

hubungan kerja.

e. Rumah Sakit menciptakan kondisi kerja dengan selalu

memperhatikan tingkat kesehatan dan keselamatan kerja

pegawai.

f. Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan pegawai, Rumah

Sakit menghormati hak asasi serta hak dan kewajiban pegawai

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pegawai RSUD dr. Soedomo

Kabupaten Trenggalek menggunakan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, mengatur ketentuan – ketentuan

mengenai : Jiwa Korps PNS, Kode Etik PNS, Majelis Kehormatan,

Pelanggaran, Pembinaan, Nilai-nilai Dasar PNS dan ketentuan

kepegawaian lainnya.

5.6. Standar Kompetensi

1) Dewan Pengawas

(1) Beriman dan bertaqwa lepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan sehat dari dokter independen.

(3) Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang

berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

(4) Mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dengan

seksama.

(5) Cakap melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

kegiatan Rumah Sakit serta memberikan saran kepada

pengelola dan pemilik secara adil, jujur dan bertanggung jawab.

(6) Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah

dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau

Komisaris atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha yang

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 45 dari 73

Page 46: Pedoman Tata Kelola

dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan badan usaha

tersebut pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

2) Direktur

(1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Berijazah setidak-tidaknya Strata Satu (S-1) bidang medis

(3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan sehat dari dokter independen.

(4) Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan

mengawasi kegiatan Rumah Sakit dengan seksama.

(5) Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan

Rumah Sakit sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara

lancar dan berkelanjutan.

(6) Cakap menyusun kebijakan strategis Rumah Sakit dalam

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

(7) Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Direktur

secara tertulis.

(8) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan,

diantaranya meliputi:

a) Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan

Rumah Sakit.

b) Penciptaan suasana Rumah Sakit yang asri, aman, dan ilmiah.

c) Peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis dan non medis

Rumah Sakit.

d) Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.

3) Kepala Bidang/ Bagian

(1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Berijazah setidak-tidaknya Strata Satu (S1).

(3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan sehat dari dokter independen.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 46 dari 73

Page 47: Pedoman Tata Kelola

(4) Mampu membantu Direktur dalam memimpin, menyusun

kebijakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh

pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, kegiatan

ketatausahaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program,

pengelolaan data elektronik, pengawasan Intern, kegiatan

pengelolaan sarana umum dan sanitasi di lingkungan Rumah

Sakit.

(5) Kepala Bidang Pelayanan mampu:

a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam

bidang yang menjadi kewenangannya.

b. Mengevaluasi dan melaporkan pelayanan medik.

c. Melaksanakan sistem informasi pelayanan medik,

pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan,

kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan

medik.

(6) Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan mampu:

a. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan penyiapan

dokumen pelaksanaan anggaran.

b. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.

c. Menyelenggarakan pengelolaan aktiva, hutang dan

ekuitas Rumah Sakit.

d. Kemampuan menyelenggarakan sistem informasi

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian.

(1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

(2) Berijazah setidak-tidaknya S1.

(3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan sehat dari dokter independen.

(4) Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing pos jabatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi

terakhir diatur dalam Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 32

Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang tugas pokok

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 47 dari 73

Page 48: Pedoman Tata Kelola

fungsi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo

Kabupaten Trenggalek.

6) Komite-Komite Rumah Sakit

(1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan sehat dari dokter independen.

(3) Mampu membantu Direktur dalam rangka mengelola Rumah

Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

(4) Memberi masukan Direktur dalam menyusun standar

pelayanan dan memantau pelaksanaanya.

(5) Mampu melakukan pembinaan etika profesi, mengatur

kewenangan profesi dan mengembangkan program

pendidikan dan latihan, pelayanan, dan penelitian.

(6) Mampu menjalin koordinasi dengan komite lain untuk secara

bersama-sama menyelesaikan kegiatan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat.

7) Satuan Pengawas Intern

(1) Memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai di

bidang akuntansi, keuangan, manajemen dan atau teknik

operasional di bidang kegiatan Rumah Sakit.

(2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang audit.

(3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang kegiatan

Rumah Sakit agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

(4) Secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan

keahlian dalam rangka menjamin kualitas hasil audit dan

rekomendasi.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 48 dari 73

Page 49: Pedoman Tata Kelola

BAB VI

PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

Rumah Sakit bertekad mewujudkan tata kelola yang baik melalui

penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan

independensi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

Rumah Sakit dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

stakeholders secara berkesinambungan.

A. Transparansi

Rumah sakit telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip

transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan

dengan menerapkan azas keterbukaan yang dibangun atas dasar

kebebasan arus informasi agar informasi yang terkait dengan

penyelenggaraan kegiatan rumah sakit dapat diterima secara langsung

bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Transparansi penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan

merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi

masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua

pihak yang membutuhkan informasi, terutama meliputi kegiatan

pelayanan publik yang terkait dengan:

a. manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik,

b. prosedur pelayanan,

c. persyaratan teknis dan administratif pelayanan,

d. rincian biaya pelayanan,

e. waktu penyelesaian pelayanan,

f. pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab,

g. lokasi pelayanan,

h. janji pelayanan,

i. standar pelayanan publik,

j. informasi pelayanan,

dalam membangun prinsip-prinsip transparansi tersebut di atas,

upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Rumah Sakit

adalah dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan:

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 49 dari 73

Page 50: Pedoman Tata Kelola

1) Pejabat Pengelola menyampaikan laporan keuangan sebagai SKPD

(Entitas Akuntansi) dan laporan kinerja Rumah Sakit secara berkala

setiap semester dan tahunan kepada Bupati .

1) Pejabat Pengelola mengungkapkan informasi penting dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Rumah Sakit sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu,

akurat, jelas dan obyektif.

2) Pejabat Pengelola menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) lima

tahunan dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang

merupakan penjabaran RSB yang telah disahkan dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Trenggalek .

3) Pengadaan barang dan jasa diterapkan dengan memegang prinsip-

prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif,

akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

4) Melaporkan perkembangan barang-barang inventaris dan barang

tidak bergerak milik Rumah Sakit tiap semesteran dan tahunan

kepada pihak-pihak yang berkompeten sesuai peraturan perundang-

undangan.

5) Memasang tarif pelayanan kesehatan pada tempat-tempat terbuka

yang mudah dilihat banyak orang seperti pada Loket Pendaftaran,

IRD dan tiap-tiap ruang rawat inap. Tarif pelayanan kesehatan yang

diumumkan sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku.

6) Rumah Sakit telah membuat dan mempublikasikan Visi dan Misi

Rumah Sakit.

7) Memfasilitasi pengaduan pasien melalui penyediaan formulir kesan

dan pesan dan fasilitas pengaduan baik melalui petugas yang

ditunjuk atau melalui sambungan telepon atau SMS

8) Menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan konfirmasi

langsung dengan petugas dimaksud dan memberikan saran

perbaikan yang dilakukan oleh Direktur atau Kabid Pelayanan.

B. Akuntabilitas

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 50 dari 73

Page 51: Pedoman Tata Kelola

Akuntabilitas di lingkungan rumah sakit pada dasarnya

merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada rumah sakit dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik sesuai dengan

visi dan misi rumah sakit. Akuntabilitas mencakup

mekanisme/prosedur pencapaian tujuan yang di dalamnya

mengandung kebijakan-kebijakan mulai dari perencanaan sampai

dengan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan akuntabilitas di Rumah Sakit dijabarkan dalam

berbagai kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja

1). Akuntabilitas Program

(1) Kebijakan penyusunan program

a. Program disusun berdasarkan visi dan misi RSUD dr.

Soedomo Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan

sebagai Renstra RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek

yang telah disetujui oleh dan mengacu pada RPJMD

Pemerintah Daerah.

b. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut

menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

(2) Mekanisme/prosedur penyusunan program

a. Sebagai perwujudan akuntabilitas program, Direktur sebagai

Pemimpin BLU menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB)

lima tahunan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah

Daerah. Rencana Strategis Bisnis yang disusun meliputi visi,

misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan

kegiatan. Rincian program dan kegiatan diuraikan pada

dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB).

Metode yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis

Bisnis (RSB) adalah:

a) Evaluasi kinerja tahun berjalan.

b) Analisis SWOT.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 51 dari 73

Page 52: Pedoman Tata Kelola

c) Penentuan posisi organisasi.

d) Penetapan strategi.

e) Perumusan tujuan, sasaran dan program.

f) Perumusan indikator kinerja.

g) Penetapan target kinerja lima tahun.

h) Proyeksi keuangan lima tahun.

b. Tahap pengembangan lima tahunan ini sebagai Road Map

dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya Rumah

Sakit untuk pencapaian Visi Organisasi, meningkatkan

kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu

layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen

perencanaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi

stakeholder Rumah Sakit Umum (stakeholder value).

(3) Media Pertanggungjawaban Program

Pelaporan pertanggungjawaban hasil program yang meliputi

capaian realisasi keuangan dan capaian indikator

hasil/keluaran disusun setiap tahun dalam bentuk Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan

pertanggungjawaban pemimpin BLU kepada Bupati.

(4) Periodesasi Pertanggungjawaban Program

Setiap program yang telah disusun, ditetapkan

penanggungjawab program yang bertanggungjawab kepada

pimpinan BLU dan batas waktu pencapaian program.

Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut

menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

(5) Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas realisasi

pencapaian program setiap tahun dilakukan oleh Direktur

selaku pimpinan BLU sekaligus sebagai Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang dan Satuan Pengawas Intern

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 52 dari 73

Page 53: Pedoman Tata Kelola

(SPI)

2). Akuntabilitas Kegiatan

Program-program RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang

telah disusun, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan

yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Mekanisme /Prosedur

Akuntabilitas Kegiatan, sebagai berikut:

(1) Perencanaan

a. Setiap pelaksanaan kegiatan/program kerja, selalu diawali

oleh kegiatan perencanaan yang disusun oleh setiap

bidang/bagian dalam bentuk proposal kegiatan/pengadaan

barang yang diusulkan kepada Bagian Tata Usaha (Sub

Bagian Umum dan Perencanaan) pada tahun sebelumnya.

b. Usulan kegiatan tersebut kemudian diseleksi berdasarkan

skala prioritas rumah sakit. Selanjutnya usulan yang telah

disepakati dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran

(RBA) mengacu pada Rencana Strategis Bisnis, Kebijakan

Umum APBD dan Prioritas dan Plafond Anggaran (PPA).

c. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan

akuntansi biaya menurut jenis layanannya.

d. RBA disusun menganut pola anggaran fleksibel (flexible

budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

e. Direktur mengajukan usulan RBA kepada Bupati untuk

dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintahan

Daerah (RKPD).

f. Perencanaan kegiatan ini disertai indikator input, output, dan

target kinerjanya. Selain itu juga ditetapkan kapan dan siapa

pelaksana dan penanggungjawab masing-masing kegiatan

(PPTK)

g. RBA yang telah disetujui Bappeda diajukan sebagai bagian

RKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 53 dari 73

Page 54: Pedoman Tata Kelola

(2) Pelaksanaan

a. Sebelum awal tahun, setiap unit kerja telah mendapatkan

kepastian tentang besarnya anggaran yang harus dikelola

berikut kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan yang

tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) definitif dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLU.

b. Setiap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam mata

anggaran, selanjutnya dikembangkan oleh unit kerja

berdasarkan plafon anggaran yang telah ditetapkan.

c. Bila dalam tahun berjalan terjadi revisi atas jenis kegiatan

dan anggaran, maka dilakukan usulan revisi RBA dan DPA.

d. Dalam melaksanakan kegiatan, setiap unit kerja di

lingkungan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang bersifat

terbuka.

e. Di setiap akhir tahun anggaran para pelaksana kegiatan

mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan

berupa laporan kepada pejabat yang berwenang.

(3) Periodesasi pertanggungjawaban

a. Agar terjadi keselerasan antara program dan kegiatan,

Pimpinan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek

melakukan berbagai pendekatan dan metode.

b. Pelaksana kegiatan secara berkala minimal tiga bulan sekali

dan dalam berbagai pertemuan formal maupun informal

senantiasa menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan

kepada Direktur.

c. RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek secara terus-

menerus juga menjalankan pertemuan rutin antar pimpinan

(dari Direktur sampai dengan pimpinan unit kerja) untuk

mengevaluasi berbagai agenda kerja masing-masing dan

kesesuaiannya dengan garis kebijakan pimpinan maupun

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 54 dari 73

Page 55: Pedoman Tata Kelola

rencana strategis RSUD dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek.

d. Melalui pertemuan rutin antar pimpinan tersebut dapat

diketahui laporan kemajuan (progress report) dan kinerja

dari tiap-tiap unit kerja di RSUD dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek secara terbuka. Dengan cara seperti ini, antar

pimpinan bisa saling cross check dan memberi atau

menerima masukan dari berbagai pihak. Bahkan Direktur

juga dimungkinkan menerima koreksi dan evaluasi dari

pimpinan unit kerja lain atas agenda atau program kerja

RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang telah

dicanangkannya.

e. Setiap akhir tahun anggaran, para pelaksana kegiatan

mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan

berupa laporan kepada pejabat yang berwenang.

f. Dari model pendekatan tersebut di atas, di RSUD dr.

Soedomo Kabupaten Trenggalek tumbuh suatu suasana

komunikatif, koordinatif, dan interaksi yang efektif antar

pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program

dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan

rumah sakit yang sehat yakni transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas dan independensi.

(4) Montoring dan Evaluasi (Monev)

a. Secara umum, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja

rumah sakit dilakukan oleh Direktur melalui mekanisme

rapat rutin.

b. Dalam rapat ini, Direktur dapat mendengarkan, membaca,

dan mengikuti perkembangan kinerja dari masing-masing

unit kerja di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

c. Melalui subbidang monitoring dan evaluasi, kinerja di RSUD

dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek telah dirumuskan dan

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 55 dari 73

Page 56: Pedoman Tata Kelola

dilaksanakan secara sistematis yakni berupa laporan tertulis

secara berjenjang dan periodik (triwulanan dan tahunan) dari

masing-masing pimpinan unit kerja kepada Direktur RSUD

dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek melalui prosedur mutu

yang berlaku.

d. Untuk menilai secara sistematis terhadap keberhasilan

maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi,

diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja

merupakan hal yang penting dalam manajemen program

secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan

mendorong pencapaian kinerja dari setiap unit kerja dalam

organisasi.

e. Dalam melakukan kinerja diperlukan instrumen pengukuran

yang valid dan dapat dipercaya (reliable) sehingga data yang

peroleh dapat dijadikan rujukan untuk melakukan evaluasi

kinerja dari masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan

RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Instrumen

dibuat berdasarkan indikator-indikator capaian yang telah

ditetapkan oleh masing-masing unit kerja.

2. Akuntabilitas Keuangan

1) Sistem Akuntansi dan Keuangan

(1) Proses Penganggaran

a. Atas dasar Rencana Strategis Bisnis dan mengacu pada

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafond

Anggaran (PPA), RSUD dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek menyusun penganggaran keuangan dan

kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran

(RBA). Penyusunan RBA berdasarkan prinsip anggaran

berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 56 dari 73

Page 57: Pedoman Tata Kelola

layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan

pendapatan yang meliputi:

a) Seluruh pendapatan yang akan diperoleh dari jasa

layanan yang diberikan kepada masyarakat.

b) Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh

dari masyarakat atau badan lain.

c) Hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha

lainnya.

d) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD I

dan II

e) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN

f) Sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

g) Belanja yang telah ditetapkan sesuai dengan ambang

batas, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa

layanan yang akan dihasilkan oleh RSUD dr. Soedomo

Kabupaten Trenggalek.

b. RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.

c. RBA, disertai dengan usulan program, kegiatan, standar

pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan

dihasilkan.

d. RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

e. RBA, dipersamakan sebagai Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) disampaikan

kepada Pejabat Pengelola Daerah (PPKD), kemudian oleh

PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

f. RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD,

disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 57 dari 73

Page 58: Pedoman Tata Kelola

g. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dltetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD

melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan

menjadi RBA definitif yang dipakai sebagai dasar

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD (DPA-

BLUD) untuk diajukan kepada PPKD.

h. PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

i. DPA-BLUD, dipakai sebagai dasar penarikan dana baik

yang berasal dari subsidi pemerintah daerah maupun

pendapatan operasional, sedangkan penarikan dana dari

pemerintah pusat menggunakan DIPA (Dokumen Isian

Pelaksanaan Anggaran) dengan mekanisme/prosedur yang

diatur oleh Menteri Keuangan.

(2) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Akuntansi dan laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia. Dalam rangka konsolidasi dengan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah terlebih dulu harus dilakukan

penyesuaian atau dikonversikan dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan mengacu pada Permendagri nomor

13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007. RSUD sebagai

SKPD, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan

keuangan SKPD mengacu sepenuhnya pada Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah dan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten, sedangkan dana yang berasal dari

subsidi pemerintah pusat (APBN) dilaksanakan atas dasar

Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Seluruh mekanisme/prosedur penerimaan dan pengeluaran

menyangkut transaksi keuangan yang terjadi di RSUD dr.

Soedomo Kabupaten Trenggalek dilaksanakan secara terpusat

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 58 dari 73

Page 59: Pedoman Tata Kelola

di Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan

melalui Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut:

a. Semua transaksi keuangan yang meliputi penerimaan dan

pengeluaran kas mengacu pada DPA-BLUD yang memuat

antara lain pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas,

jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan

dihasilkan.

b. Dalam hal DPA-BLUD, belum disahkan oleh PPKD, BLUD

dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

c. DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang

ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin

BLUD, dimana perjanjian kinerja tersebut merupakan

manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan

pemimpin BLUD.

d. Dalam perjanjian kinerja, kepala daerah menugaskan

pemimpin BLUD untuk menyeienggarakan kegiatan

pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang

tercantum dalam DPA-BLUD, yang memuat antara lain

kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan bagi

masyarakat dan kinerja keuangan.

Sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan rumah sakit, maka Pejabat Pengelola

menyampaikan laporan keuangan Rumah Sakit sebagai BLUD

(Entitas Pelaporan) secara berkala setiap triwulan, semester

dan tahunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

kepada Bupati, terdiri dari:

a. Neraca

b. Laporan Arus Kas

c. Laporan Realisasi Anggaran

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 59 dari 73

Page 60: Pedoman Tata Kelola

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan arus kas menyajikan informasi kas berkaitan dengan

aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan

dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal,

penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode

tertentu.

Laporan realisasi anggaran dan laporan operasional berisi

informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu

periode.

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan

disertai laporan mengenai kinerja.

Laporan keuangan BLUD disampaikan secara berkala kepada

Bupati melalui PPKD, untuk dikonsolidasikan dengan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah secara berkala paling lambat 1

(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan

Pemerintah Daerah.

Pejabat Pengelola wajib mengungkapkan informasi penting

dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Rumah Sakit

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

Dewan Pengawas wajib membahas secara bersama-sama

dengan Pejabat Pengelola, setiap laporan, sebelum

menyetujui dan menyampaikannya kepada Bupati.

Agar laporan keuangan tersebut dapat dipercaya dan dapat

dijadikan sumber informasi yang handal oleh berbagai pihak

yang berkepentingan, maka laporan keuangan tersebut diaudit

oleh auditor independen.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 60 dari 73

Page 61: Pedoman Tata Kelola

Dalam pengelolaan keuangan, RSUD dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek menggunakan prinsip akuntabilitas dan

transparansi, dengan melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pengelolaan keuangan dilakukan secara periodik,

baik secara internal maupun oleh pihak eksternal. Dengan

demikian, diharapkan terdapat jaminan yang cukup memadai

bahwa pengelolaan keuangan benar-benar telah

diselenggarakan secara akuntabel dan transparan untuk

kepentingan penyelenggaraan kegiatan rumah sakit dalam

rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana

tersebut, setiap triwulan RSUD dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek membuat SPM Pengesahan dan disampaikan

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan

dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

disertai kuitansi pengeluaran kumulatif yang ditandatangani

oleh Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan SPM Pengesahan tersebut, PPKD menerbitkan

SP2D Pengesahan sebagai dasar realisasi penggunaan dana.

Perubahan/revisi terhadap RBA definitif dilakukan apabila:

a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran

yang berasal dari APBD dan/atau.

b. belanja RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek

melampaui ambang batas fleksibilitas.

(3) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi secara internal terhadap proses

pengelolaan keuangan di RSUD dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek dilakukan sebagai berikut:

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 61 dari 73

Page 62: Pedoman Tata Kelola

a. Dengan dibentuknya unit organisasi Satuan Pengawas

Intern (SPI), pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara

internal terhadap pengelolaan keuangan RSUD dr.

Soedomo Kabupaten Trenggalek akan dilakukan oleh SPI

sesuai dengan fungsi, tugas pokok, dan kewenangannya.

b. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan

dilakukan setiap tahun oleh SPI terhadap semua unit kerja

di lingkungan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

c. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dibuat oleh SPI dan

diserahkan kepada Direktur RSUD dr. Soedomo

Kabupaten Trenggalek sebagai bahan untuk pengambilan

keputusan.

Sedangkan audit dari pihak eksternal auditor terhadap

kegiatan operasional RSUD dr. Soedomo Kabupaten

Trenggalek dapat dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kota,

Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan, BPKP, dan

BPK, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sesuai dengan

kewenangannya.

Hasil audit dari pihak eksternal auditor tersebut di atas akan

dipublikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai

dengan kompetensinya.

Untuk menilai secara sistematis terhadap keberhasilan

maupun kegagalan pengelolaan keuangan, diperlukan

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hal yang

penting dalam manajemen program secara keseluruhan

karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian

kinerja dari setiap unit kerja dalam organisasi.

Dalam melakukan kinerja keuangan diperlukan instrumen

pengukuran yang valid dan dapat dipercaya (reliable)

sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan rujukan untuk

melakukan evaluasi kinerja keuangan dari masing-masing unit

kerja yang ada di lingkungan RSUD dr. Soedomo Kabupaten

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 62 dari 73

Page 63: Pedoman Tata Kelola

Trenggalek. Instrumen dibuat berdasarkan indikator-indikator

capaian yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja,

antara lain meliputi:

a. Pencapaian target pendapatan (rupiah dan persentase)

b. Pencapaian efisiensi biaya (rupiah dan persentase)

c. Pertumbuhan pendapatan (persentase)

d. Rasio-rasio keuangan (persentase) yang dituangkan dalam

dokumen RBA tahun berikutnya.

2) Kebijakan Tarif Layanan

a. RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai

imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

b. Sebelum menjadi BLUD, dasar kebijakan tarif layanan di

RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek menggunakan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatanpada Rumah Sakit Daerah dr.

Soedomo Trenggalek.

c. Setelah menjadi BLUD, tarif disusun atas dasar perhitungan

biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Tarif termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana

dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit

layanan. Tarif layanan dapat berupa besaran tarif atau pola

tarif sesuai jenis layanan RSUD.

d. Bupati menetapkan tarif layanan atas usulan Pejabat

Pengelola melalui Sekretaris Daerah dengan

mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan

layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan

dan kompetensi yang sehat.

e. Tarif layanan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

f. Peraturan kepala daerah mengenai tarif layanan BLUD

dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 63 dari 73

Page 64: Pedoman Tata Kelola

perkembangan keadaan. Perubahan tarif dapat dilakukan

secara keseluruhan maupun per unit layanan.

3. Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah

RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek menerapkan kebijakan

pengelolaan limbah medis dan non medis sebagai Upaya mewujudkan

rumah sakit yang bersih dan tertib melalui program sanitasi Rumah

Sakit yang meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan limbah,

pengelolaan sampah, pengelolaan makanan, pencegahan infeksi

nosokomial, guna mencegah dampak buruk terhadap kesehatan bagi

petugas, pasien, pengunjung maupun masyarakat sekitar rumah sakit.

Pengelolaan lingkungan dan limbah dilakukan sebagai berikut:

a. Pemantauan kualitas air

Pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala :

a) Uji bakteriologi dilakukan setiap bulan sekali .

b) Uji kimiawi setiap 6 (enam) bulan sekali .

b. Pengelolaan Limbah Cair

RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek memiliki sistim

pengelolaan limbah cair. Kapasitas pengelolaan 60 m³ per hari

dengan tingkat efesiensi 34%. Kualitas dari air limbah diperiksa tiap

6(enam) bulan sekali ke Laboratorium Kesehatan Surabaya.

Sarana IPAL menggunakan sistem A3 BF (Aerobic, Anaerobic Bio

Filter) yaitu dengan menggunakan kolam air aerasi. Pengurasan

IPAL dan bak– bak kontrol dilakukan secara berkala dan

pemantauan kualitas effluent dilakukan setiap 6(enam) bulan.

c. Pengelolaan Limbah Padat berupa Sampah Infeksius dan Non

Infeksius

a) Sistem pengelolaan limbah padat di RSUD dr. Soedomo

Kabupaten Trenggalek dibagi 2(dua) jenis yaitu jenis sampah

infeksius dan non infeksius.

b) Sampah infeksius dari ruangan dimasukkan ke kantong plastik

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 64 dari 73

Page 65: Pedoman Tata Kelola

warna merah, sedangkan sampah non infeksius dimasukkan ke

dalam kantong plastik warna hitam dan petugas ruangan setiap

pagi hari jam 05.00-06.00 dan siang hari membawa sampah ke

tempat pembakaran sampah medik.

c) Untuk sampah infeksius dibakar pada incinerator setiap hari

dengan suhu 1.000 ºC dan sisa pembakarannya ditanam secara

Sanitary Landfill. Kemampuan incinerator type INC – 400

dengan kapasitas 40 kg/jam atau 0,2 m³/jam berbahan bakar

solar/minyak tanah atau 10 liter/jam.

d) Sedangkan sampah non infeksius dibuang ke TPS yang setiap

hari diambil oleh Dinas Kebersihan untuk kemudian dibuang ke

TPA.

d. Pengkondisian Udara

a) Beberapa ruang telah dilakukan penghawaan buatan melaui

pemasangan Air Conditioner (AC) terutama untuk ruang

Operasi, Radiologi, Ruang Pertemuan,dan beberapa Ruang

Perawatan.

b) Pemeriksaan mikrobiologi udara, kimia, fisika gas dan udara

dilakukan oleh petugas BTKL Surabaya.

e. Pemeliharaan Lingkungan

Kebersihan taman dan halaman rumah sakit, pemberantasan

serangga dan binatang pengganggu, perbaikan sarana sanitasi

dilakukan oleh petugas kebersihan rumah sakit.

3. Responsibilitas

Rumah sakit harus mematuhi peraturan perundang-undangan

serta melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan organisasi

terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan kepada

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat

pengakuan sebagai good corporate citizen.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 65 dari 73

Page 66: Pedoman Tata Kelola

Pelaksanakan responsibilitas Rumah Sakit diuraikan dalam

berbagai kebijakan sebagai berikut:

1) Pejabat Pengelola melakukan identifikasi dan kajian terhadap

potensi risiko yang dihadapi Rumah Sakit.

2) Pejabat Pengelola menetapkan strategi dan kebijakan penanganan

pengelolaan risiko serta melakukan pengawasan atas

pelaksanaannya.

3) Pejabat Pengelola menetapkan dan menjalankan program yang

terkait dengan tanggung jawab sosial Rumah Sakit secara periodik.

4) Pejabat Pengelola harus memastikan bahwa Rumah Sakit selalu

berupaya mempedulikan kelestarian lingkungan alam dan lingkungan

sosialnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5) Mengembangkan peralatan baru pada Instalasi Pengendalian Air

Limbah (IPAL) sehingga sistem pengendalian Limbah dapat berjalan

dengan baik.

6) Rumah Sakit melaksanakan jasa pengobatan gratis terhadap pasien

masyarakat miskin (Maskin, Gakin) dengan bekerja sama dengan

pengelola asuransi kesehatan.

7) Prinsip kehati-hatian dalam bekerja diterapkan melalui pengawasan

atasan langsung secara berjenjang

4. Independensi

Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi

secara profesional tanpa berbenturan kepentingan dan pengaruh atau

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai peraturan perundang-

undangan dan prinsip bisnis yang sehat. Untuk melancarkan

pelaksanaan asas GCG, pelaksanaan prinsip independensi Rumah

Sakit lebih lanjut dijabarkan dalam berbagai kebijakan sebagai berikut:

1) Pendelegasian sebagian kewenangan Pejabat Pengelola Kepala

Bagian/Bidang/Instalasi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dengan pertimbangan untuk menunjang kelancaran tugas dan

meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

2) Kepala Bagian/Bidang/Instalasi harus melaksanakan wewenang

yang didelegasikan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 66 dari 73

Page 67: Pedoman Tata Kelola

memberikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada

Pejabat Pengelola.

3) Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat.

4) Setiap keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan

stakeholders Rumah Sakit, risiko yang melekat, dan kewenangan

yang dimiliki oleh setiap pengambil keputusan.

5) Bupati , Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola konsisten dalam

menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.

6) Pemerintah Kabupaten Trenggalek selaku pemilik tidak

diperkenankan mencampuri kegiatan operasional rumah sakit yang

menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7) Pejabat Pengelola dilarang memangku jabatan rangkap sebagai

pejabat jabatan struktural dan fungsional lainnya pada

instansi/lembaga Pemerintah Daerah, serta jabatan Pengelola pada

Rumah Sakit swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

8) Penyusunan struktur organisasi dilaksanakan melalui musyawarah

bersama untuk mencapai mufakat agar tugas dan fungsi Rumah

Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat berjalan secara

optimal. Penyusunan struktur organisasi tidak didasarkan atas

kepentingan personal atau sektoral semata.

9) Penyusunan daftar kebutuhan obat berorientasi pada kepentingan

pasien, tidak berorientasi pada kepentingan detailer, distributor atau

pihak-pihak tertentu yang menguntungkan salah satu pihak saja.

Lebih lanjut tentang struktur dan proses tata kelola rumah sakit

diuraikan dalam lampiran 2. tentang Panduan Tata Kelola Rumah

Sakit (Code of Hospital Governance)

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 67 dari 73

Page 68: Pedoman Tata Kelola

BAB VII

PANDUAN PERILAKU INSAN RUMAH SAKIT

1. Penerapan Nilai-nilai Rumah Sakit, Budaya Kerja dan Budaya

Organisasi

Rumah sakit memiliki kode etik yang wajib dihayati dan

dijadikan acuan dalam berperilaku bagi seluruh insan rumah sakit.

Setiap insan Rumah Sakit wajib menghayati nilai-nilai, budaya kerja

dan budaya organisasi Rumah Sakit serta mengimplementasikan dalam

pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

2. Loyalitas dan Komitmen kepada Rumah Sakit

Setiap insan Rumah Sakit harus memiliki keyakinan bahwa

loyalitas kepada Rumah Sakit dapat mendorong totalitas dalam

menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan

bekerja keras, cermat, taktis serta ikhlas untuk meningkatkan nilai

Rumah Sakit.

1) Kedisiplinan

Setiap insan Rumah Sakit wajib mentaati semua peraturan

yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit, antara lain; jam masuk

kerja, jam pulang kerja, memakai seragam dan atributnya,

pemenuhan hari kerja, panggilan tugas, baik didalam maupun diluar

jam kerja, memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan

masyarakat, serta mematuhi sistem dan prosedur kerja yang berlaku.

2)Tugas Dinas

Setiap insan Rumah Sakit wajib melaksanakan tugas sebaik-

baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Setiap insan Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas selalu tepat

waktu, bersikap ramah dan menghormati hak-hak pasien. Setiap

insan Rumah Sakit tidak diperbolehkan melakukan tugasnya untuk

kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; bertindak selaku

perantara bagi pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan atau

pesanan dari Rumah Sakit.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 68 dari 73

Page 69: Pedoman Tata Kelola

3) Mutasi dan Promosi

Setiap pegawai Rumah Sakit wajib bersedia dimutasikan

dan/atau dipromosikan antar Unit maupun antar jabatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Setiap pegawai Rumah Sakit yang ditunjuk wajib bersedia

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh

internal maupun eksternal Rumah Sakit.

3. Gratifikasi dan Suap

Dalam melakukan interaksi dan hubungan usaha dengan

stakeholders Rumah Sakit, setiap insan Rumah Sakit dituntut untuk

bersikap profesional, jujur, dan terbuka.

1) Gratifikasi

Hadiah yang diberikan berkaitan dengan hubungan usaha pada

dasarnya dilarang. Setiap insan Rumah Sakit dilarang menerima

hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga

yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu

bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau

pekerjaan insan Rumah Sakit yang bersangkutan.

2) Suap

Setiap insan Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari

penyuapan dengan tidak menerima atau memberi dalam bentuk

apapun:

a. Yang diketahui atau patut disangka bahwa apa yang diterima atau

yang diberikan itu berhubungan dengan jabatannya.

b. Yang bertujuan untuk membujuk agar dalam jabatannya

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan

dengan hukum/peraturan yang berlaku.

c. Yang diketahui bahwa sesuatu yang diterima atau diberikan itu

berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan

dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 69 dari 73

Page 70: Pedoman Tata Kelola

4. Jamuan Bisnis

Jamuan bisnis adalah kegiatan pemberian akomodasi tamu

Rumah Sakit yang wajar dalam kegiatan bisnis ataupun sosial.

Jamuan bisnis harus dihindari jika ada tendensi akan mempengaruhi

obyektivitas keputusan bisnis, dan terlalu sering dilakukan.

5. Pertentangan Kepentingan (Conflict of interest)

Insan Rumah Sakit tidak diperkenankan menempatkan diri

pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan pertentangan

kepentingan antara dirinya dengan Rumah Sakit atau dengan rekanan

Rumah Sakit. Keputusan yang diambil insan Rumah Sakit harus netral

tidak boleh ada pengaruh kepentingan pribadi maupun keluarga yang

dapat secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pertimbangan

terbaiknya bagi kepentingan Rumah Sakit dan rekanannya.

6. Penggunaan Wewenang dan Jabatan

Setiap insan Rumah Sakit wajib memastikan bahwa

penggunaan wewenang dan jabatan adalah bebas dari KKN, dengan

senantiasa menghindari perbuatan atau tindakan berikut :

a. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau

golongan tertentu.

b. Melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan

kepentingan Rumah Sakit atau negara.

c. Menyalahgunakan barang inventaris, uang atau surat-surat berharga

milik Rumah Sakit.

d. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan

atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan

tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan Rumah Sakit.

e. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

f. Melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pasien dan calon

pasien.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 70 dari 73

Page 71: Pedoman Tata Kelola

7. Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit

Rumah Sakit dan seluruh insan Rumah Sakit harus selalu

tanggap terhadap pemeliharaan lingkungan dengan melakukan hal-hal

berikut:

1) Menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan norma kerja dan

norma kesusilaan agar terjaga keamanan lingkungan Rumah Sakit.

2) Menjaga kebersihan lingkungan kerja termasuk membuang sampah

pada tempatnya serta kerapian penyimpanan dokumen dan

perlengkapan kerja.

3) Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja.

4) Berpenampilan dan berbusana secara rapi dan bersahaja di dalam

lingkungan kantor maupun di luar kantor.

8. Perlindungan Aset, Informasi dan Rahasia Pasien

1) Pada dasarnya aset Rumah Sakit hanya digunakan untuk

kepentingan Rumah Sakit. Aset Rumah Sakit dilarang digunakan

untuk kepentingan pihak tertentu baik pada jam kerja maupun diluar

jam kerja. Program perlindungan aset Rumah Sakit.

2) Program perlindungan informasi dimaksudkan agar setiap insan

Rumah Sakit tidak mengungkapkan kerahasiaan informasi Rumah

Sakit kepada pihak manapun tanpa ijin.

3) Program perlindungan Rahasia Pasien:

a. Setiap insan Rumah Sakit wajib menjaga rahasia pasien sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menjaga,

memelihara dan menyimpan dokumen rekam medik sebaik-

baiknya.

b. Pejabat Pengelola wajib menetapkan kebijakan pengelolaan

rekam medik.

c. Pemanfaatan (disclose) rekam medik untuk peradilan harus seijin

pasien yang bersangkutan dan/atau atas perintah pengadilan.

d. Pemanfaatan rekam medik untuk kebutuhan penyidikan dan/atau

keperluan asuransi harus seijin pasien yang bersangkutan dan

pimpinan (direktur) Rumah Sakit.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 71 dari 73

Page 72: Pedoman Tata Kelola

e. Pemanfaatan rekam medik untuk pendidikan dan penelitian

tenaga kesehatan atau peserta didik atas seijin dan

sepengetahuan pimpinan (direktur) Rumah Sakit.

9. Kesadaran terhadap Biaya

Setiap insan Rumah Sakit wajib memilki “kesadaran terhadap

biaya” dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Rumah

Sakit.

2) Menggunakan sumber daya Rumah Sakit secara hemat sesuai

dengan kebutuhan.

3) Meminta penggantian/pembebanan biaya dengan dilandasi kejujuran

dan tanggung jawab serta didukung dengan dokumen yang lengkap

sesuai dengan aturan dan kebijakan Rumah Sakit.

10. Integritas Pelaporan

Untuk menghasilkan laporan-laporan yang bisa dipertanggung

jawabkan, akurat dan tepat waktu kepada manajemen, pemilik, dan

pihak yang berkepentingan lainnya (stakeholders) sangat tergantung

pada usaha Rumah Sakit untuk menyediakan data yang diperlukan.

Oleh karena itu, semua catatan resmi mengenai kegiatan/transaksi

Rumah Sakit harus akurat, jujur, lengkap, dan tepat waktu tanpa

adanya pembatasan dalam bentuk apapun, akurasi tercermin dalam

dua hal, yaitu dokumentasi fakta dan penilaian yang wajar.

Setiap petugas yang bertanggungjawab terhadap pembukuan

wajib dan harus berlaku jujur, obyektif, akurat dan setia. Setiap

kesalahan yang disengaja ataupun kegiatan yang menyesatkan dalam

melakukan pembukuan akan ditindak sesuai dengan hukum yang

berlaku.

11. Aktivitas Politik

Setiap insan Rumah Sakit tidak dapat dikaitkan dengan

dukungan partai politik, sehingga tidak dapat menggunakan

aset/fasilitas Rumah Sakit dan wewenangnya untuk menyuruh dan

menekan pegawai lain untuk mendukung parpol tertentu dan wakilnya.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 72 dari 73

Page 73: Pedoman Tata Kelola

Setiap insan Rumah Sakit dilarang menjadi pengurus/anggota

partai politik, calon legislatif, dan calon eksekutif. Insan Rumah Sakit

yang aktif dalam aktivitas politik wajib mengundurkan diri dari Rumah

Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit tidak menghalangi kontribusi pribadi setiap insan

Rumah Sakit untuk melaksanakan aktivitas politik yang menjadi

pilihan. Kontribusi tersebut merupakan hak dan tanggung jawab pribadi

masing-masing dan tidak menggunakan nama ataupun atribut lain

Rumah Sakit.

Uraian lebih lanjut tentang panduan perilaku insan rumah sakit

dapat dilihat pada lampiran 3.

Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 73 dari 73