Home >Documents >Pedoman Supervisi Pbj Diknas_ok

Pedoman Supervisi Pbj Diknas_ok

Date post:29-Jun-2015
Category:
View:768 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Transcript:

INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS

INPEKTORAT SUPERVISI JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASABy. Ferdy feristyansjah, ST., M.Si

2009

JAKARTA

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Page

1

SUPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS

SUPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Page

2

INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS

S

UPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

LATAR BELAKANG Dalam tatanan kenegaraan dan kelembagaan saat ini, sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel memegang peranan yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan programprogram pembangunan berasaskan pilar-pilar good governance yaitu keterbukaan, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Demi mewujudkan dan menjaga terciptanya kondisi dimana pelaksanaan sistem manajemen dapat berjalan sesuai aturan maka diperlukan upaya-upaya profesional dan terkoordinasi dengan baik diantara elemen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam manajemen pemerintahan, profesionalisme aparat yang terlibat dalam proses manajemen secara tidak langsung juga akan berdampak terhadap pencitraan lembaga tersebut, dimana aparat yang profesional akan meningkatkan citra dan kewibawaan suautu lembaga pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakannya berdasarkan pilar-pilar good governance. Salah satu kebijakan pemerintah yang membutuhkan menjalankan aparatnya suatu untuk bekerja secara profesional dalam adalah kebijakan dalam sistem manajemen

pengadaan barang dan jasa Pengadaan barang dan jasa merupakan alat yang tepat untuk menerapkan kebijakan publik di semua sektor dan menjadi instrumen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. PaskaPage

3

SUPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS

pemerintahan orde baru, diawali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan beberapa Barang/Jasa kelemahan Pemerintah. yang terjadi Namun dalam penilaian terhadap

pelaksanaannya menyebabkan Keppres yang telah berperan dalam mengatur pelaksanan pengadaan barang dan jasa selama 3 tahun kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adanya inkonsistensi dalam ketentuan yang diatur didalamnya, adanya perbedaan interprestasi pada aturan main mengenai penunjukkan langsung dan lelang terbatas sehingga menjadi pemicu timbulnya konflik dalam pelaksanaan di daerah, birokrasi pengadaan yang panjang dan terkesan menjadi penghambat keikutsertaan peserta dari luar daerah, dan tidak adanya ketentuan mengenai persyaratan profesionalitas bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan mengakibatkan penunjukan panitia atau pejabat pengadaan yang tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa berbau kolusi, nepotisme, dan kurang professional dalam menangani pengadaan. Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 diharapkan celah-celah kelemahan yang terjadi saat berlakunya Keppres Nomor 18 Tahun 2000 dapat ditutupi dan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, mendorong persaingan sehat, transparansi, akuntabel, dan tidak diskriminatif dapat terwujud. Selain itu dengan adanya Keppres Nomor 80 tahun 2003 ini juga diharapkan dapat mendorong terjadinya globalisasi dan liberalisasi sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia.Page

4

SUPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS

Pengadaan barang dan jasa atau yang dalam bahasa asingnya disebut procurement merupakan aktifitas yang timbul karena adanya kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa melalui suatu proses yang diatur. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa instansi pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 memberikan arahan tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai melalui APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa mulai dari persiapan dokumen pengadaan, pelaksanaan pengadaan, hingga penandatanganan kontrak. Kesulitan untuk memahami prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, belum adanya transparansi, maraknya praktek ketidakadilan yang dipertontonkan oknum aparatur pemerintah, dan sulitnya melakukan upaya pendeteksian terhadap penyelewengan dan manipulasi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi indikator penyebab tingginya angka korupsi yang merugikan negara hingga saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan, jumlah anggaran lembaga pemerintah departemen/non departemen pada tahun 2009 yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa termasuk biaya pemeliharaannya kurang lebih sebesar 107,6 triliun rupiah atau lebih tepatnya adalah sebesar Rp.107.637.038.124.000,00. Besarnya anggaran yang dialokasikan pada seluruh instansi pemerntahan tersebut merupakan peluang yang menggiurkan dan menimbulkan kekhawtiran akan terjadinya kebocoran keuangan negara apabila tidak ditangani secara profesional. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan bahwa setiap tahunnya diperkirakan mencapai 30% dariSUPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

milyaran

rupiah

menjadi

isu

pokok

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan

Page

5

INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS

jumlah APBN mengalami kebocoran dari sektor pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini disebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan tersebut, diperlukan adanya strategi yang tepat yang dimulai dengan cara melakukan analisa terhadap sistem pengendalian pengadaan barang dan jasa. Dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian ini, Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari manajemen pemerintahan, sesuai tugas dan fungsinya dalam lingkup Departemen Pendidikan Nasional melakukan penguatan unsur pembinaan dan pengawasan yang menjadi domain lembaga di era otonomi daerah saat ini sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, Berdasarkan fungsi pembinaan dan pengawasan yang lebih difokuskan pada strategi kemandirian dan profesionalisme kepada seluruh instansi pemerintah yang terlibat secara langsung dalam pengadaan barang dan jasa instansi, maka pada tahun 2009 Inspektorat Jenderal akan melakukan kegiatan Supervisi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan Agustus 2009 dengan sasaran yang ditujukan terhadap kegiatan pengadaan yang sedang berlangsung di beberapa satuan kerja baik di pusat maupun di daerah. Dalam perannya untuk melaksanakan pembinaan, Inspektorat Jendeeral Depdiknas menitikberatkan kegiatan supervisi sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa, termasuk kewajibanSUPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Page

6

INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS

mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, dan perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta instansi pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait, agar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain itu, kegiatan supervisi juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh Keppres Nomor 80 ahun 2003 yaitu instansi pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional jenderal untuk melakukan pemeriksaan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai unit pengawasan intern departemen, Inspektorat Departemen Pendidikan berwenang melakukan pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam yang berkaitan dengan masalah dan atau jasa, penyimpangan pelaksanaan pengadaan barang

kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri pendidikan nasional dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dilaksanakannya kegiatan Supervisi Pengadaan Barang dan Jasa adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan, pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dari panitia atau pejabat pengadaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.SUPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Page

7

INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS

Adapun

tujuannya

adalah

untuk

mendorong

peningkatan

kemampuan panitia atau pejabat pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa, yang berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, dalam transparan, adil/tidak dan diskriminatif, jasa ya

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended