PEDOMAN SERIAL MULTILATERAL MEETING

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PEDOMAN SERIAL MULTILATERAL MEETING

Oleh :

Deputi Bidang Pengembangan Regional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Bappenas, 22 Februari 2016

PENGANTARTUJUAN :

• Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur(dinyatakan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas)

• Diperlukan keterlibatan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencanapembangunan tahun 2017 yang terintegrasi tersebut.

OUTPUT :

• Pencapaian kesepakatan antar stakeholders terhadap:

– sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran (Form B)

– kerangka pendanaan (Form C)

– kerangka regulasi (Form D)

– kerangka kelembagaan (Form D)

– lokasi (Form E)

PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR : Program/Kegiatan KL tidak dilakukan perubahan – hanya sebagai “rumah”, perubahan dilakukan pada sasaran/output dan indikator

2

PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, SPASIAL

PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN

3

Program Prioritas

KegiatanPrioritas

ProgramPrioritas

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Ket

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya (Protein Hewani)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Pembangunan Embung/Dam Parit

Kementerian Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Dalam Mendukung Produksi Pertanian

Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air

Belum Ditentukan : Belum Ditentukan

300000 650.000,0

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Program PengelolaanSumber DayaAir

Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya

Bendungan yang dibangun

Jumlah Bendungan/Waduk yang dibangun

Aceh, Sumut; Sumsel; Lampung;Kepri; Jabar; Jateng; Jatim; Banten; Bali; NTB; NTT; Kalsel; Kaltim; Sulut; Sulsel; Sultra;

29 waduk lanjutan, 9 waduk baru

15.000.000,0

MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)

TOPIK (GOAL) KEDAULATAN PANGAN

4

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

Penyederhanaan Nomenklatur

“Rumah dari kebijakan”(Hanya muncul di dokumen

terkait penganggaran)

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet,

untuk itu perlu sasaran yang konkret

MATRIKS KERANGKA PENDANAANTOPIK (GOAL) KEDAULATAN PANGAN (FORM C)

5

Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Belanja K/L (Juta Rp.)

Belanja Non K/L

(Juta Rp.)

Belanja Transfer Daerah

(Juta Rp.)

Penyertaan Modal Negara

(Juta Rp.)

Kerjasama Pemerintah Swasta

(Juta Rp.)Total

Utama Penduku

ng Reforma Agraria Inventarisasi Pendataan

Pemilikan dan Penguasaan Tanah (P4).

120,548 0 0 0 0 0 120,548

Redistribusi Tanah. 85,119 0 0 0 0 0 85,119

Legalisasi Aset Tanah (Prona, Sertipikasi Lintas Sektor: Petani, Nelayan, UKM, Transmigrasi)

431,874 0 0 0 0 0 431,874

Identifikasi Tanah Terlantar

38,058 0 0 0 0 0 38,058

Pemberdayaan Masyarakat 43,608 0 0 0 0 0 43,608

Pembangunan Desa Mandiri Benih

Penguatan Desa Mandiri Benih

20 0 0 0 0 0 20

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya (Protein Hewani)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Pembangunan Embung/Dam Parit

46,014,351

0 0 0 0 0 46,014,361

Penyaluran Subsidi Benih dan Pupuk

0 0 31,000,000 0 0 0 31,000,000

Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

3,875,000

0 0 0 0 0 3,875,000

Pengembangan Pertanian Organik

Desa Pertanian Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura

5,5 0 0 0 0 0 5,5

Desa Pertanian Organik Padi

130 0 0 0 0 0 130

Desa Pertanian Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat

6,2 0 0 0 0 0 6,2

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

PENAJAMAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS

• Program Prioritas (Level 1)

- Perlu dipilih fokus atau penekanan pada satu atau beberapa (2-3) program prioritas

tertentu dari keseluruhan program prioritas

• Kegiatan Prioritas (Level 2)

- Nomenklatur Kegiatan Prioritas perlu dipertajam

- Perlu dipilih fokus pada satu atau beberapa (2-3) kegiatan prioritas tertentu

- Dijabarkan secara cermat dalam program dan kegiatan K/L melalui Form B

– Penyusunan Sasaran Kegiatan (penyederhanaan nomenklatur)

- Program dan Kegiatan K/L hanya “rumah” dari pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas

- Dalam penyusunan sasaran kegiatan harus mencerminkan barang atau jasa yang

konkret dari suatu kegiatan dan tidak menggunakan kalimat ‘bersayap’

6

LANJUTAN...

Program/Kegiatan K/L

Sasaran Indikator

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Perluasan danPerlindunganLahan Pertanian

Meningkatnya luasan areal pertanian, pengoptimalan lahan, danmengendalikan laju alih fungsi lahanpertanian ke non pertanian sertamendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani danmengevaluasi pemanfaatan sertifikattanah petani

- Jumlah Survey CPCL danPemetaan Design CetakSawah (Dokumen)

Program/Kegiatan K/L

Sasaran Indikator

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian

Perluasan danPerlindunganLahanPertanian

Survei, Investigasi dan DesainPerluasan Sawah (kegiatan)

- Jumlah Survey CPCL dan Pemetaan Design Cetak Sawah(Kegiatan)

Perluasan Sawah Baru (Ha) - Jumlah PerluasanSawah (Ha)

• Program Prioritas “Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru”

• Kegiatan Prioritas ”SID Perluasan Sawah 500 ribu Ha dan Perluasan Sawah Baru 266.700 Ha”

Kondisi Eksisting:

Usulan Reformulasi:

• Program Prioritas “Peningkatan Produksi Perikanan”

• Kegiatan Prioritas “Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap”

Program/KegiatanK/L

Sasaran Indikator

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan KapalPerikanan, AlatPenangkap Ikan, danSertifikasi AwakKapal Perikanan

Meningkatnya armada perikanan tangkap nasionalyang modern, efisien danberdaya saing

- Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)

- Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di wilayahperbatasan (unit)

- Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)

Kondisi Eksisting:

Program/KegiatanK/L

Sasaran Indikator

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan KapalPerikanan, AlatPenangkap Ikan, dan Sertifikasi AwakKapal Perikanan

Kapal perikanan yang dibangun (unit)

- Jumlah kapal perikananyang terbangun (unit)

Kapal perikanan berukuran > 30 GT yang dibangun di wilayahperbatasan (unit)

- Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di wilayahperbatasan (unit)

Alat penangkap ikan dan alatbantu penangkapan ikan yang dibangun dandioperasikan(unit)

- Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)

Usulan Reformulasi:

Contoh Penyempurnaan Sasaran :

7

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des

• Sinkronisasi Data DokumenPerencanaan danPenganggaran

• Penetapan Arah Kebijakan danPrioritasPembangunan

• Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif

• SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang RancanganAwal RKP dan Pagu Indikatif

• Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak

• Penyusunan Rencana Kerja K/L

• Musrenbangprov• Rangkaian

Musrenbangnas

• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP

• Perpres RKP

• Penelaahan RKA-KL

• Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN

• Rancangan RKP

• Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka EkonomiMakro dan Pokok-Pokok KebijakanFiskal ke DPR

• Pembicaraan Pendahuluan

• Lanjutan Pertemuan TigaPihak

• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentangPagu AnggaranK/L

• Ratas KerangkaEkonomi Makrodan Resource Envelope

• Kepres Alokasi Anggaran

• FinalisasiDIPA

• Kepres APBN

• Kepres RKP

• PembahasanNota Keuangandan RUU APBN

• Penetapan UU APBN

• Surat MenkeutentangKesepakatanPemerintah -DPR

• Penelaahan RKA K/L

• PenyampaiandanPembahasanNota Keuangandan RUUAPBN

Slide - 8

Kata Kunci :“Holistik, Tematik dan Terintegrasi”“Money Follow Program”

RANC. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TA 2017

PEMBAHASAN :• Pembahasan dan penajaman

program prioritas dan kegiatan Prioritas

OUTPUT :• Form A

MULTILATERAL MEETING I

PEMBAHASAN :• Penajaman kegiatan prioritas, sasaran,

target dan rincian pendanaan 2016 –2017- dan Forward Estimate

• Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum)

• Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)

OUTPUT :• Form B-E• Usulan Target dan Kebutuhan

Pendanaan Prioritas (detail)• Catatan pembahasan termasuk

kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)

BILATERAL MEETING

1. Penyampaian RA RKP TA 2017

2. Penyampaian Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

RAKORBANGPUS

1. Penyampaian pemuktahiranPrioritas Nasional

2. Penajaman sasaran-target-lokus

MULTILATERAL MEETING II

Lanjutan pembahasan dan penajaman program/kegiatan K/L

TRILATERAL MEETING

23 – 29 Feb

4 – 11 Mar

31 Mar4 – 8 Apr

30 Apr s/d akhir Juni

Penajaman dan peningkatan kesiapan program/kegiatan Prioritas termasuk DAK bersama dengan K/L & Daerah

RANGKAIAN MUSRENBANG (Prov dan Nas) DAN TRILATERAL

MEETING

31 Mar – 30 Apr

Penyampaian Draft Rancangan AwalRKP dan Pagu Indikatif K/L 2017

SIDANG KABINET

29 Mar

AGENDA PELAKSANAAN

Rancangan RKP

RANCANGAN RKP

Mei

Pembicaraan Pendahuluan KEM PPKF dan Rancangan RKP dengan DPR

PEMBICARAAN PENDAHULUAN

Mei

Pagu Anggaran dan Ranc Akhir RKP

RKP

Akhir Juni – Awal Juli

• Multilateral Meeting dilaksanakan dalam 3 periode,

– Periode I (23-29 Feb), Multilateral Meeting I: periode pengenalan dan diskusi masing-masing Prioritas Pembangunan dengan K/L dan Pemda, dalam hal: • Sasaran Prioritas Pembangunan

• Arah Kebijakan

• Program Prioritas (Level 1), dan

• Kegiatan Prioritas (Level 2)

Peserta adalah semua K/L yang terlibat dalam satu Prioritas Pembangunan dengan mitra Deputi dan Direktorat di Bappenas.

– Periode II (4-11 Maret), Bilateral Meeting. Berdasarkan koridor yang telah disepakati bersama, masing-masing Deputi/Direktorat Bappenas melakukan Bilateral Meeting dengan mitra kerja untuk menajamkan Form B – E.

– Periode III (4-8 April), Multilateral Meeting II: periode pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Forum lengkap di masing-masing Topik setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus.• Dalam periode ini akan ada kesepakatan yang harus dicapai yang ditandai oleh paraf

oleh para Karo Perencanaan dengan Direktur terkait, dan tanda tangan oleh para Sekjen/Sestama dengan para Deputi.

10

MULTILATERAL MEETING

A. TUJUAN PELAKSANAAN1. Melibatkan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam

merumuskan rencana pembangunan tahun 2017.

2. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur.

3. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 sertahasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah KebijakanPrioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun2017 kepada K/L terkait.

4. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaanprogram dan kegiatan prioritas.

5. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Periode I – Multilateral Meeting I

B. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatanterhadap:

• Sasaran prioritas nasional,

• Arah Kebijakan prioritas nasional,

• Program Prioritas (Level 1) dan

• Kegiatan Prioritas (level 2).

Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B – E.


C. AGENDA DISKUSI1. Pengantar Diskusi oleh Deputi Koordinator

Prioritas Nasional dan Pengantar KerangkaRegulasi RKP 2017 (Kurang lebih 30 menit)

2. Diskusi terkait Sasaran Prioritas nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas(Level 2) (2 Jam)

3. Kesimpulan berupa butir-butir kesepakatandan Penutupan oleh Deputi KoordinatorPrioritas Nasional


D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAANHari, Tanggal : Selasa, 23 Februari 2016 s.d. Senin, 29 Februari 2016

Waktu : Sesi Pagi : Jam 09:00 -12.00 WIB*

Sesi Siang : Jam 14.00 – 17.00 WIB*

Tempat : Ruang Serbaguna 1-5, Bappenas

Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat 10310

Peserta adalah semua K/L yang terlibat dalam satu topikdengan mitra Deputi dan Direktorat di Bappenas, BUMN, danpemerintah daerah untuk prioritas nasional dengan target lokasi yang spesifik.



AGENDA MULTILATERAL MEETING I

PENYUSUNAN RKP 2017HARI/

TANGGAL WAKTUTEMPAT

RUANG SG 1-2 RUANG SG 4-5

Selasa 09.00 - 12.00 KEMARITIMAN DAN KELAUTAN PENDIDIKAN

23/02/2016 13.30 - 16.30 KESEHATAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN

Rabu 09.00 - 12.00 DAERAH TERTINGGAL INDUSTRI & KEK

24/02/2016 13.30 - 16.30 DESA DAN KAWASAN PERDESAAN INDUSTRI & KEK

Kamis25/02/2016

09.00 - 12.00

KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM SERTA REFORMASI BIROKRASI KONEKTIVITAS

13.30 - 16.30

KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIFITAS DIPLOMASI SERTA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN KONEKTIVITAS

Jumat 08.30 - 11.30 REVOLUSI MENTAL KEDAULATAN ENERGI

26/02/2016 14.00 - 17.00 REVOLUSI MENTAL DAERAH PERBATASAN

Senin 09.00 - 12.00 KEDAULATAN PANGAN PARIWISATA

29/02/2016 13.30 - 16.30 KESEJAHTERAAN RAKYAT PERKOTAAN

• Kemen PPN/Bappenas menyiapkan dan menyampaikanSasaran PN, Arah Kebijakan PN, Program Prioritas danKegiatan Prioritas yang merupakan hasil dari Serial Workshop Internal yang telah diadakan sebelumnya, dantelah diinput ke dalam aplikasi SIMU dan dicetak dalam BukuMultilateral Meeting.

• K/L menyiapkan bahan-bahan terkait Prioritas Nasional danmemberi masukan atas sasaran serta Program dan KegiatanPrioritas Nasional dengan memperhatikan lintas sektor.

• Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatanatas Sasaran, Program Prioritas (Level 1) dan KegiatanPrioritas (Level 2):− Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di dalam aplikasi SIMU

sebagai bahan dasar Bilateral Meeting.− K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan

indikasi alokasi pendanaan sebagai bahan pembahasan dalam Bilateral Meeting.


ALUR PIKIRVisi Misi Program K/L dan Urusan Pemerintahan Daerah

17

VISI-MISI

• Visi + 7 Misi

NAWACITA

• 9 Agenda Pembangunan

Strategi Pembangunan

• Norma Pembangunan

• Dimensi Pembangunan

• Kondisi Perlu

Program dan

Kegiatan Prioritas

• Program K/L

• Kegiatan K/L

Program dan

Kegiatan Prioritas

• Urusan Pemerintahan

• Urusan Pemerintahan

18

STANDARISASI PENAMAAN

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

FORM A FORM B FORM C FORM D FORM E

TOPIK/TEMA

(KEDAULATAN PANGAN)

KEGIATAN UTAMA

KEGIATAN PENDUKUNG

Program Prioritas

KegiatanPrioritas

Program K/L

KegiatanK/L

SasaranK/L

Indikator Target

• Bilateral Meeting adalah pertemuan Direktorat Bappenas dengan mitra kerja K/L membahas isu spesifik dalam koridor Prioritas Nasional.

• Jadwal: 1 Maret – 8 Maret 2016

• Pembahasan Bilateral Meeting difokuskan pada penajaman Form B –E.

19

Periode II – Bilateral Meeting

• Multilateral Meeting II adalah pertemuan pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam satu kesatuan untuk pencapaian satu Prioritas Nasional setelah adanya Pagu Indikatif dan pelaksanaan Rakorbangpus

• Jadwal: 1 April - 12 April 2016

• Setiap hari akan ada 2 Forum pembahasan secara pararel, dengan ketersediaan waktu dari pukul 9.00 s/d pukul 17.00.

• Tempat: Ruang Rapat SG 1-2 dan Ruang Rapat SG 4-5.

20

Periode III – Multilateral Meeting II

TERIMA KASIH

Slide - 21

PEDOMAN SERIAL MULTILATERAL MEETING

Documents