Pedoman PMPTKPNF Regional Edit2 210109Santika Dirjen

PEDOMANPENINGKATAN MUTU PTK-PNF REGIONAL

TAHUN 2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALDIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PENDIDIKAN NONFORMAL 2009

KATA PENGANTAR

Dalam tahun anggaran 2009, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Nonformal (Dit PTK-PNF) Ditjen PMPTK mengalokasikan dana

kerjasama guna mendukung perluasan akses layanan peningkatan mutu PTK-

PNF melalui berbagai lembaga/institusi pemerintah maupun masyarakat.

Dana ini diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi dan kualifikasi PTK-PNF,

termasuk pengembangan profesi pamong belajar, dan asistensi dalam rangka

peningkatan mutu PTK-PNF regional.

Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Mutu PTK-PNF ini diharapkan dapat

menjadi acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan

Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) yakni Pusat Pengembangan Pendidikan

Nonformal dan Informal (P2PNFI), Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal

dan Informal (BP-PNFI) serta tiga provinsi yang belum memiliki BPKB/UPTD,

yakni; Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Papua Barat dalam merencanakan,

melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program peningkatan mutu PTK-

PNF melalui kerjasama dengan Dit PTK-PNF di wilayah kerjanya.

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat membantu

menyukseskan peningkatan mutu PTK-PNF melalui kerjasama ini.

Jakarta, 30Januari 2009Direktur PTK-PNF,

Erman Syamsuddin, SH, M.PdNIP. 131270175

i

KATA SAMBUTAN

Dalam rangka mendukung kelangsungan program peningkatan mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan (PTK-PNF) di tingkat regional, pada tahun 2009 ini

akan dilakukan kerjasama antara Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) yang dikoordinasikan oleh Direktorat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (Dit PTK-PNF)

dengan lembaga yang menyelenggarakan peningkatan mutu PTK-PNF dalam

hal ini UPT Ditjen PNFI yakni P2PNFI, BP-PNFI serta tiga provinsi yang belum

ada BPKB/UPTD.

Kerjasama peningkatan mutu PTK-PNF ini merupakan upaya strategis dalam

menjembatani kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dengan kebijakan

pemerintah daerah dalam peningkatan layanan pendidikan nonformal kepada

masyarakat khususnya yang terkait dengan peningkatan mutu PTK-PNF. Melalui

kerjasama ini, diharapkan dapat menjadi stimulan bagi pemerintah daerah dalam

upaya peningkatan mutu PTK-PNF.

Saya menyambut baik adanya Pedoman Peningkatan Mutu PTK-PNF Regional

Tahun 2009 ini sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan

mempertanggungjawabkan program peningkatan mutu PTK-PNF.

Jakarta, 30 Januari 2009 Direktur Jenderal,

Dr. BaedhowiNIP 130803888

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..........................................................................................................i

KATA SAMBUTAN...........................................................................................................ii

DAFTAR ISI......................................................................................................................iii

I. PENDAHULUAN.......................................................................................................1

II. DASAR........................................................................................................................1

III. TUJUAN DAN MANFAAT.......................................................................................1

IV. SASARAN DAN PEMANFAATAN DANA.............................................................1

V. MEKANISME PELAKSANAAN...............................................................................1

VI. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB...............................................................1

VII. PENUTUP...................................................................................................................1

iii

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang

menitikberatkan pada upaya (i) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (ii)

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan (iii) tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik, serta prioritas program pendidikan yang ditetapkan dalam

rencana strategis Depdiknas adalah perluasan pelayanan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD), percepatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan

pemberantasan buta aksara, maka pada tahun 2009 Direktorat Jenderal

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK)

melanjutkan program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) bagi PTK-PNF regional yang dikoordinasikan

Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI), Balai

Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) serta tiga provinsi

yang belum memiliki BPKB/UPTD, yakni; Kepulauan Riau, Bangka Belitung,

dan Papua Barat.

Guna memberi acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan

mempertanggungjawabkan program peningkatan mutu PTK-PNF di regional serta

tiga provinsi yang belum memiliki BPKB/UPTD perlu disusun pedoman

penyelenggaraan peningkatan mutu PTK-PNF Regional.

1

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan

3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan

Informal


Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan

Nasional Tahun Anggaran 2008

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Pendidikan Nonformal, Ditjen PMPTK Depdiknas, Tahun

Anggaran 2009

2

III. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan Pedoman ini adalah untuk memberikan acuan bagi semua pihak terkait

dengan pelaksanaan program peningkatan mutu PTK-PNF di regional tahun 2009.

Pedoman ini diharapkan bermanfaat, bagi:

1. Ditjen PMPTK, dalam menyalurkan, melaksanakan dan mengendalikan

program peningkatan mutu PTK-PNF tingkat regional;

2. Pelaksana peningkatan mutu PTK-PNF regional, dalam menyusun rencana

dan menyelenggarakan program peningkatan mutu PTK-PNF yang

dikoordinasikan melalui P2PNFI, BP-PNFI, dan Dinas Pendidikan Provinsi

yang belum memiliki BPKB/UPTD;

3. Pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka

meningkatkan efektivitas pelaksanaan program peningkatan mutu PTK-PNF

di regional.

IV. SASARAN DAN PEMANFAATAN DANA

Dana peningkatan mutu PTK-PNF digunakan untuk membiayai kegiatan dengan

alokasi dan jumlah sasaran minimal bagi masing-masing P2PNFI, BP-PNFI, dan

Dinas Pendidikan Provinsi seperti dalam tabel 1 berikut.

3

Tabel 1. Jumlah Sasaran dan Alokasi Dana Program Peningkatan Mutu PTK-PNF di RegionalTahun 2009

NO

LEMBAGA/PROVINSI

ALOKASI(RP.000)

PEMANFAATAN

PENGEMBANGAN PROFESI PAMONG

BELAJAR

PENINGKATAN KUALIFIKASI

PENINGKATAN KOMPETENSI TIM ASISTENSI

Sasaran minimal(orang)

Jumlah (Rp.000)


Jumlah (Rp.000)


Jumlah (Rp.000)

Jml minimal(orang)

Jumlah (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1. P2PNFI JAWA

BARAT1.500.000 305 457.500 62 125.000 160 857.500 3 60.000

2. P2PNFI JAWA TENGAH

1.500.000 325 487.500 75 150.000 160 802.500 3 60.000

3. BP-PNFI SUMATERA UTARA

1.000.000 188 282.000 37 75.000 90 603.000 2 40.000

4. BP-PNFI JAWA TIMUR

1.000.000 257 385.500 41 82.500 94 492.000 2 40.000

5. BP-PNFI SULAWESI SELATAN

1.000.000 386 579.000 25 50.000 50 331.000 2 40.000

6. DINAS DIK KEPRI

158.832 16 24.000 6 12.500 20 112.332 1 10.000

7. DINAS DIK BABEL

203.132,5 22 33.000 10 20.000 30 140.132,5 1 10.000

8. DINAS DIK PAPUA BARAT

208.035,5 30 45.000 6 12.500 20 140.535,5 1 10.000

9. BP-PNFI KALSEL

350.000 - - 6 12.500 45 297.500 2 40.000

10. BP-PNFI NTB 350.000 - - 6 12.500 45 297.500 2 40.00011. BP-PNFI PAPUA 350.000 - - 15 30.000 30 280.000 2 40.000 TOTAL 7.620.000 1529 2.293.500 289 582.500 744 4.354.000 21 390.000

Alokasi dana padsa tabel 1 di atas penggunaannya diuraikan sebagai berikut.

A. Pengembangan Profesi Pamong Belajar

Dana pengembangan profesi pamong belajar sebesar Rp.1.500.000,- per orang/tahun

digunakan untuk bantuan transpor dalam rangka mendukung pengembangan profesi

pamong belajar P2PNFI, BP-PNFI dan pamong belajar pada SKB/UPTD

Kabupaten/Kota yang belum memiliki BPKB/UPTD Provinsi. Dana pengembangan

profesi pamong belajar untuk BP-PNFI Kalimantan Selatan, BP-PNFI Nusa Tenggara

Barat, dan BP-PNFI Papua disalurkan oleh BPKB/UPTD Provinsi di wilayah yang

4

bersangkutan. Kriteria pamong belajar yang menerima dana pengembangan profesi

adalah: (i) memiliki masa kerja minimal satu tahun terhitung 31 Januari 2009 yang

dibuktikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, (ii) tidak sedang

mengikuti tugas belajar/beasiswa, dan (iii) tidak sedang ditugaskan di instansi lain.

Dana dimaksud dimanfaatkan, antara lain untuk mendukung penulisan karya

tulis/ilmiah, pengembangan teknologi tepat guna, karya tulis dari hasil karya nyata.

Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkelompok (maksimal sebanyak 5

orang) atau perorangan. Bantuan tersebut diberikan kepada pamong belajar melalui

rekening yang bersangkutan setelah menyerahkan hasil karyanya kepada Direktur

PTK-PNF melalui Kepala UPT/UPTD/Dinas Pendidikan masing-masing paling

lambat akhir September 2009.

B. Peningkatan Kualifikasi

Dana peningkatan kualifikasi PTK-PNF digunakan untuk bantuan pendidikan (bukan

beasiswa/tugas belajar) bagi PTK-PNF yang sedang mengikuti pendidikan dengan

biaya sendiri. Sasaran minimal yang harus dicapai adalah sebagaimana pada Tabel 1

kolom (6) dengan jumlah dana maksimal sebagaimana pada kolom (7) dengan unit

cost maksimal sebesar Rp.2.000.000,- per orang dan hanya berlaku 1 tahun. Tujuan

pemberian bantuan pendidikan adalah untuk membantu biaya pendidikan bagi PTK-

PNF yang berada di P2PNFI/BP-PNFI Regional dan wilayah kerja Dinas Pendidikan

Provinsi yang belum memiliki BPKB atau UPTD sejenis untuk PTK-PNF baik

berstatus PNS maupun bukan PNS yang sedang mengikuti pendidikan jenjang

program S-1.

5

Dana bantuan pendidikan ini tidak berlaku bagi PTK-PNF yang sedang mengikuti

pendidikan melebihi 8 semester. Jurusan/Program Studi yang diikuti harus sesuai

dengan tugas dan fungsi lembaga tempat bertugas serta diselenggarakan oleh

perguruan tinggi yang telah terakreditasi. PTK-PNF yang bukan PNS yang akan

diberikan bantuan pendidikan antara lain; (i) pendidik dan pengelola PAUD, (ii) tutor

dan pengelola pendidikan keaksaraan, (iii) tutor dan pengelola pendidikan kesetaraan,

(iv) pendidik, penguji dan pengelola kursus, (v) pengelola perpustakaan/TBM, (vi)

tenaga honorer atau pramubakti di P2PNFI, BP-PNFI dan SKB/UPTD

Kabupaten/Kota yang telah mengabdi minimal 2 tahun. PTK-PNF yang mengajukan

bantuan pendidikan harus ada surat keterangan masih aktif sebagai PTK-PNF dan

sedang kuliah/belajar (terdaftar) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang

bersangkutan.

C. Peningkatan Kompetensi

Dana peningkatan kompetensi diprioritaskan untuk penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan (Diklat). Selain itu, dapat juga digunakan untuk kegiatan magang, kursus,

workshop, dan forum ilmiah dengan persetujuan Direktur PTK-PNF.

Diklat yang selenggarakan dapat berbentuk teknis atau fungsional dengan pola: (i)

TOT (training of trainers) dan non-TOT bagi P2PNFI dan BP-PNFI, dan (ii) diklat

reguler (bukan TOT) bagi Dinas Pendidikan Provinsi. Diklat TOT diselenggarakan

selama 7 hari atau 56 jam pelajaran @ 45 menit, dan diklat reguler selama 5 hari atau

40 jam pelajaran @ 45 menit bagi.

Peningkatan kompetensi diperuntukkan bagi PTK-PNF antara lain; (i) pamong

belajar, (ii) penilik, (iii) pendidik dan pengelola PAUD, (iv) tutor dan pengelola

6

pendidikan keaksaraan, (v) tutor dan pengelola pendidikan kesetaraan, (vi) pendidik,

penguji dan pengelola kursus, (vii) pengelola perpustakaan pada UPT/UPTD, (viii)

pengelola taman bacaan masyarakat (TBM), (ix) pengelola teknologi informasi (TI)

pada UPT/UPTD. Sasaran peserta diklat ditetapkan berdasarkan kriteria yang jelas

dan sesuai hasil identifikasi kebutuhan.

Sasaran minimal yang harus dicapai dalam peningkatan kompetensi pada masing-

masing P2PNFI, BP-PNFI, dan Dinas Pendidikan Provinsi adalah sebagaimana pada

Tabel 1 kolom (8) dengan jumlah dana maksimal sebagaimana pada kolom (9).

D. Tim Asistensi

Dana tim asistensi digunakan untuk honorarium tim asistensi pada P2PNFI, BP-PNFI

dan Dinas Pendidikan Provinsi dengan tugas pendampingan seperti: pengendalian

program peningkatan mutu PTK-PNF di wilayah kerja Dinas Pendidikan Provinsi

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pemberian bantuan/bimbingan

teknis, penilaian proposal, konsultasi. Persyaratan tim asistensi harus berasal dari

perguruan tinggi dengan kualifikasi dan kompentensi sesuai kebutuhan peningkatan

mutu PTK-PNF dalam bidang pendidikan nonformal dan informal. Jumlah tim

asistensi minimal pada masing-masing P2PNFI, BP-PNFI, dan Dinas Pendidikan

Provinsi adalah sebagaimana pada Tabel 1 kolom (10) dengan jumlah dana maksimal

sebagaimana pada kolom (11).

Honorarium tersebut diberikan kepada tim asistensi melalui rekening yang

bersangkutan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan..

Tim asistensi diwajibkan menyerahkan laporan kegiatan asistensi pada akhir tahun

7

kepada Direktur PTK-PNF melalui Kepala UPT/UPTD/Dinas Pendidikan masing-

masing.

V. MEKANISME PELAKSANAAN

A. Berdasarkan dana yang tersedia dalam DIPA, Direktorat PTK-PNF

menetapkan P2PNFI, BP-PNFI dan Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana

Tabel 1 untuk melaksanakan kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF di wilayah

kerjanya.

B. Setelah ditetapkan lembaga/institusi pelaksana kegiatan, selanjutnya

Direktorat PTK-PNF bersama lembaga/institusi yang bersangkutan membuat

dan menandatangani Akad Kerjasama sebagai dasar penyelenggaraan

kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF seperti pada lampiran 1.

C. Berdasarkan Akad Kerjasama tersebut, Direktur PTK-PNF menetapkan

panitia yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan mutu PTK-

PNF sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan seperti pada lampiran 2.

D. Panitia yang telah ditetapkan bertugas merencanakan, melaksanakan, dan

melaporkan kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF.

E. Setelah kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF dilaksanakan, panitia

pelaksana kegiatan membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan dan

pertanggungjawaban penggunaan dana untuk disampaikan kepada Direktur

PTK-PNF dengan sistematika laporan seperti pada lampiran 3.

8

VI. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

A. Direktorat PTK-PNF

1. Menyediakan dana yang diperlukan sesuai dengan

kebutuhan guna mendukung pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan

kompetensi PTK-PNF, bantuan transpor dalam rangka pengembangan

profesi pamong belajar, dan honorarium tim asistensi.

2. Menetapkan susunan panitia kegiatan peningkatan

mutu PTK-PNF dengan struktur sebagaimana pada lampiran 2.

3. Menetapkan penerima bantuan transpor dalam

rangka pengembangan profesi pamong belajar, bantuan pendidikan, dan

tim asistensi berdasarkan usulan dari lembaga/instansi pelaksana kegiatan

peningkatan mutu PTK-PNF.

4. Menetapkan kegiatan peningkatan kompetensi

berdasarkan usulan lembaga/instansi pelaksana kegiatan peningkatan mutu

PTK-PNF.

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan

peningkatan mutu PTK-PNF yang dilaksanakan oleh lembaga/instansi

yang bersangkutan.

6. Menyusun pertanggungjawaban pemanfaatan dana

peningkatan mutu PTK-PNF regional.

9

B. Lembaga/Institusi Pelaksana Kegiatan

1. Mengusulkan nama-nama calon anggota panitia berdasarkan struktur

panitia kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF sebagaimana pada

lampiran 2

2. Menyusun rencana (proposal) kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF,

meliputi:

a. peningkatan kualifikasi, antara lain memuat: mekanisme

seleksi, jumlah dan jenis sasaran, rentangan besar bantuan pendidikan,

jurusan/program studi yang diprioritaskan, mekanisme pengendalian,

kewajiban penerima bantuan pendidikan terhadap lembaganya,

b. peningkatan kompetensi, antara lain memuat: mekanisme

penetapan jenis peningkatan kompetensi, mekanisme seleksi peserta,

jumlah dan jenis sasaran, kurikulum dan nara sumber,

pengorganisasian kegiatan, evaluasi dan pelaporan, rencana tindak

lanjut.

c. pengembangan profesi pamong belajar, antara lain memuat:

data penerima bantuan yang telah diverifikasi, dan nomor rekening

bank (aktif) penerima bantuan.

d. tim asistensi, antara lain memuat: mekanisme rekruitmen, data

tim asistensi yang telah diverifikasi dan ditetapkan, nomor rekening

bank (aktif) tim asistensi, dan rencana kegiatan tim asistensi.

10

3. Mengusulkan rencana (proposal) kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF

untuk memperoleh persetujuan dari Direktur PTK-PNF

4. Mengupayakan dukungan dana dari sumber lain untuk perluasan akses

peningkatan mutu PTK-PNF.

5. Melakukan koordinasi kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF dengan

Direktorat PTK-PNF dan instansi terkait lainnya

6. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau pemangku

kepntingan lainnya guna menjamin mutu hasil penyelenggaraan diklat

7. Menyiapkan fasilitas yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan

peningkatan mutu PTK-PNF di regional atau wilayahnya

8. Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF sesuai akad

kerjasama

9. Menyusun laporan tertulis pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu PTK-

PNF dan pertanggungjawaban keuangan per kegiatan (peningkatan

kompetensi, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi, dan asistensi)

sesuai sistematika pada lampiran 4.

VII. PENUTUP

Pedoman ini mengatur prinsip-prinsip yang terkait dengan pengelolaan dana

peningkatan mutu PTK-PNF bersumber dari dana DIPA Direktorat PTK-PNF

tahun 2009 bekerjasama dengan P2PNFI, BP-PNFI, dan Dinas Pendidikan

Provinsi (Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Papua Barat). Sedangkan hal-hal

yang bersifat teknis perlu dituangkan dalam Akad Kerjasama antara Direktur

11

PTK-PNF dengan Lembaga/Instansi pelaksana kegiatan program peningkatan

mutu PTK-PNF.

Apabila masih ada hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dan dianggap

penting, dapat disepakati antara Direktorat dengan Kepala Lembaga/Instansi

Pelaksana Kegiatan.

12

Lampiran 1

AKAD KERJASAMANOMOR : ................/F4.3/......./2009

ANTARADIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PENDIDIKAN NON FORMAL

DENGAN

KEPALA P2PNFI/BP-PNFI/DINAS PENDIDIKAN

TENTANGPENYELENGGARAAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL REGIONALTAHUN 2009

Pada hari ini, ................ tanggal ................ bulan .................. tahun dua ribu sembilan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erman Syamsuddin, SH, M.PdJabatan : Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non

Formal Ditjen PMPTK Depdiknas Alamat : Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 13, Jl. Pintu Satu,

Gelora Bung Karno, Senayan – Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas sebagai pejabat pembuat komitmen pada satuan kerja Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (Dit. PTK-PNF), Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :Jabatan :Alamat :

Dalam hal ini selaku mitra kerja penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF tahun 2009, selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut PARA PIHAK, bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal pada

13

……………(P2PNFI/BP-PNFI dan Dinas Pendidikan Provinsi), yang diatur sebagaimana pasal-pasal berikut dibawah ini.

Pasal 1Lingkup Kegiatan Kerjasama

Lingkup kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF regional tersebut untuk kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal baik PNS maupun bukan PNS.

b. Pemberian bantuan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal untuk studi strata satu dalam rangka peningkatan kualifikasi baik PNS maupun bukan PNS.

c. Pemberian bantuan transport pamong belajar dalam rangka pengembangan profesi.

d. Pemberian honorarium tim asistensi peningkatan mutu PTK-PNF di wilayah kerjanya.

Pasal 2Pendanaan

(1) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tersebut di atas, PIHAK PERTAMA menyediakan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal Nomor : 0777.0/023-08/0/-/2008, tanggal 31 Desember 2008 dengan Mata Anggaran (666320.10.07.01)2407.0076.

(2) Dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir a di atas, dibayarkan berdasarkan kegiatan dan jumlah dana yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir b, c, dan d di atas, dibayarkan langsung kepada nama-nama yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

(4) Pembayaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3Pemanfaatan Dana

(1) Pemanfaatan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 butir a harus sesuai dengan proposal yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Pemanfaatan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 butir b digunakan untuk membantu biaya pendidikan PTK-PNF menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu

14

di perguruan tinggi yang terakreditasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA.

(3) Pemanfaatan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 butir c digunakan untuk biaya transpor pamong belajar dalam rangka kegiatan pengembangan profesi yang hasilnya dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA.

(4) Pemanfaatan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 butir d digunakan untuk honorarium tim asistensi dalam membantu PIHAK KEDUA melaksanakan program peningkatan mutu PTK-PNF.

(5) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF sesuai wilayah kerja secara tertib berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan peraturan perundang-undangan.

(6) PIHAK KEDUA membantu PIHAK PERTAMA dalam mencatat dan mendokumentasikan setiap pengeluaran dana dan dokumen lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam penyelenggaraan kegiatan, PIHAK KEDUA harus senantiasa berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan Pemerintah Daerah setempat guna menghindari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun.

Pasal 4Waktu Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan

(1) PIHAK KEDUA harus segera melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

pasal 1 dalam akad kerjasama ini sesuai usulan proposal kegiatan dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah kegiatan dilaksanakan.

(2) Apabila dikemudian hari dari hasil pemeriksaan/pengawasan, PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan dana ternyata secara hukum terbukti menyimpang dari peraturan perundang-undangan maka PARA PIHAK harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama sesuai kewenangan dan kewajiban masing-masing.

Pasal 5Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam akad kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad kerjasama ini.

15

Pasal 6Penutup

(1) Akad kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

(2) Akad kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN AKAD KERJASAMA

PIHAK KEDUAKepala

P2PNFI/BP-PNFI/Bidang .....................

................................NIP...........................

PIHAK PERTAMADirektur PTK-PNF

Erman Syamsuddin, SH, M.PdNIP. 131270175

SAKSI :

Sekretaris Ditjen PNFI/Kepala Dinas Pendidikan Prov. . . . . . . . .

............................................ NIP.

Sekretaris Ditjen PMPTK

Ir. Giri SuryatmanaNIP 131291710

16

Lampiran 2

SUSUNAN PANITIA PENINGKATAN MUTU PTK-PNF REGIONAL TAHUN 2009

1. Penanggungjawab : Direktur PTK-PNF

2. Ketua : Unsur Dit PTK-PNF/ P2PNFI/BP-PNFI

3. Wakil Ketua : Unsur Dit PTK-PNF/ P2PNFI/BP-PNFI

4. Sekretaris : Pejabat Eselon III/IV pada P2PNFI/BP- PNFI/Dinas Pendidikan Provinsi

5. Petugas Administrasi Keuangan : - Staf pada Dit. PTK-PNF

- Staf pada P2PNFI/BP-PNFI/Dinas Pendidikan Provinsi

17

Lampiran 3

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN MUTU PTK-PNF REGIONAL

TAHUN 2009Laporan sekurang – kurangnya memuat :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar

C. Tujuan

D. Ruang Lingkup

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN

A. Peningkatan kompetensi (antara lain memuat: kegiatan, jumlah

peserta, materi, fasilitator/nara sumber, waktu dan tempat, identitas

peserta, hasil yang dicapai, pelaksana/penanggung jawab kegiatan,

dan rincian biaya yang dikelompokkan untuk setiap kegiatan).

B. Peningkatan kualifikasi (antara lain memuat: rincian nama,

pendidikan, asal, dan umur peserta, perguruan tinggi tempat

mengikuti pendidikan lanjutan, program studi, dan perkembangan

studi).

C. Bantuan pengembangan profesi bagi pamong belajar (antara lain

memuat: rincian nama, pangkat, jabatan, kegiatan pengembangan

profesi yang diselenggarakan, unsur dan jumlah pihak lain yang

dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan, serta rincian dana).

18

D. Pendampingan Tim Asistensi (antara lain memuat: seleksi tim

Asistensi, latar belakang, kegiatan dan hasil yang dicapai).

BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Peningkatan Mutu PTK- PNF

1. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi

2. Bantuan Pendidikan dalam rangka peningkatan

kualifikasi

B. Pengembangan profesi pamong belajar

C Pendampingan Tim Asistensi

BAB IV RENCANA TINDAKLANJUT




kualifikasi


C. Pendampingan Tim Asistensi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN1. Rekapitulasi kegiatan, sasaran (satuan dan jumlah), dan jumlah dana2. Laporan Kegiatan a. Pelaksanaan pengembangan profesi pamong belajar b. Peningkatan Mutu PTK- PNF (kualifikasi dan kompetensi)

c. Daftar nama dan latar belakang Tim Asistensi3. Dokumen administrasi pemanfaatan Dana Peningkatan Mutu PTK-PNF 4. Foto-foto kegiatan dalam pemanfaatan Dana Pembantuan yang relevan5. Dokumen lain yang terkait.

19

Lampiran 4

SISTEMATIKA LAPORAN KEGIATAN ....... (setiap kegiatan)DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PTK-PNF REGIONAL

TAHUN 2009Laporan sekurang – kurangnya memuat :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar

C. Tujuan

D. Ruang Lingkup

BAB II HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

(dipilih sesuai dengan kegiatan terkait dibawah ini)

A. Peningkatan kompetensi (antara lain memuat: kegiatan, jumlah

peserta, materi, fasilitator/nara sumber, waktu dan tempat, identitas

peserta, pelaksana/penanggung jawab kegiatan, hasil yang dicapai,

hasil evaluasi, rencana tindak lanjut dan rincian pemanfaatan biaya).

B. Peningkatan kualifikasi (antara lain memuat: rincian nama, alamat

tempat tinggal dan unit kerja, pendidikan, asal lembaga, dan umur

peserta, perguruan tinggi tempat mengikuti pendidikan, program

studi, dan perkembangan studi).

20

C. Bantuan pengembangan profesi bagi pamong belajar (antara lain

memuat: rincian nama, pangkat, jabatan, alamat tempat tinggal dan

unit kerja, tingkat pendidikan, asal lembaga, hasil kegiatan

pengembangan profesi yang dilakukan, unsur dan jumlah pihak lain

yang dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan).

D. Pendampingan Tim Asistensi (antara lain memuat: seleksi tim

Asistensi, latar belakang, kegiatan dan hasil yang dicapai).

BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

(dipilih sesuai dengan kegiatan terkait dibawah ini)




kualifikasi


C Pendampingan Tim Asistensi

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN1. Dokumen administrasi pemanfaatan Dana Peningkatan Mutu PTK-PNF 2. Foto-foto penyelenggaraan kegiatan yang relevan3. Dokumen lain yang terkait.

21

Pedoman PMPTKPNF Regional Edit2 210109Santika Dirjen

Documents