PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN …

LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR ...... TAHUN ......TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN) DAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (RZ KSNT)

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (RZ KSNT)

BAB 1PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 42 ayat (2)

menyebutkan pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengawasan, dan pengendalian. Pasal 43 ayat (1) undang undang tersebut

menyebutkan bahwa struktur perencanaan ruang laut, meliputi perencanaan tata

ruang laut nasional; perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

perencanaan zonasi kawasan laut. Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan

perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ

KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana

Zonasi Kawasan AntarWilayah (RZ KAW).

Dalam rangka mewujudkan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu

(KSNT) secara efisien dan efektif melalui penyusunan rencana zonasi (RZ), maka perlu

suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSNT serta implementasi RZ KSNT

yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.

Untuk itu, diperlukan suatu pedoman sebagai dasar atau landasan hukum dalam

penyusunan RZ KSNT dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-

undangan terkait. Dengan adanya pedoman penyusunan RZ KSNT, diharapkan dapat

mengakomodasi kebutuhan peraturan pelaksanaan dalam rangka implementasi UU

32/2014.

Berdasarkan sudut kepentingannya KSNT meliputi KSNT kepentingan pertahanan

keamanan, KSNT kepentingan pengendalian lingkungan hidup dan Situs Warisan

Dunia. Salah satu bentuk KSNT dengan sudut kepentingan pertahanan keamanan

adalah Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT). Pulau-pulau Kecil Terluar sebagai KSNT

ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan

Pulau-pulau Kecil Terluar.

Mengingat masing-masing jenis KSNT tersebut mempunyai karakter yang berbeda-

beda, maka muatan dan proses penyusunan rencana zonasinya juga berbeda. Sehingga

dengan demikian pedoman untuk menyusun rencana zonasi KSNT perlu kiranya

difokuskan pada masing-masing jenis KSNT dengan suatu pedoman tersendiri.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RZ KSNT Pulau-pulau

Kecil Terluar (PPKT) oleh Pemerintah. Adapun tujuan dari pedoman ini adalah untuk

mewujudkan RZ KSNT sebagaimana diamanatkan oleh Undang – undang no 32 Tahun

2014 tentang Kelautan.

1.3. Landasan Hukum

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014;

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015;

13.UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,

Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis

Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau

Kecil Terluar;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana

Tata Ruang;

20.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau

Kecil Terluar;

21.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional;

22.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan

Indonesia;

23.Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil

Terluar;

24.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;


Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

26.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran

di Laut;


Kepelabuhanan Perikanan;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penegasan Batas Daerah;


Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

30.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur

Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah

Pengeloaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

1.4. Muatan Pedoman

Buku pedoman ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian 1 (pertama) yaitu

pendahuluan, dan penjelasan materi dan ketentuan KSNT dan PPKT sebagai KSNT.

Bagian 2 (kedua) berisi muatan materi RZ KSNT PPKT. Bagian 3 (ketiga) berisi

mekanisme dan tata cara penyusunan RZ KSNT.

Bab I : memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum,

Kedudukan pedoman, Fungsi dan Manfaat Pedoman, serta

Kedudukan PPKT sebagai KSNT

Bab II : memuat substansi materi RZ KSNT PPKT

Bab III : memuat Tata Cara Penyusunan RZ KSNT PPKT

1.5. Kedudukan Pedoman

Pedoman bidang perencanaan ruang laut saling terkait satu sama lain sehingga

masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer. Secara

diagramatis, keterkaitan pedoman ini dengan peraturan perundang-undangan bidang

penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang lainnya ditunjukkan pada

gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1.Kedudukan Pedoman Penyusunan RZ KSNT

UU 32 / 2014 Tentang Kelautan

Pedoman Penyusunan RTRLN

Pedoman Penyusunan RZWP-3-K

Pedoman Penyusunan RZ Kawasan Laut

Pedoman Penyusunan RZ KSN

Pedoman PenyusunanRZ Kawasan Antar Wilayah

Pedoman Penyusunan RZ KSNT :a. RZ PPKTb. RZ Situs Warisan Duniac. RZ Kawasan Perlindungan

Lingkungan Hidup

1.6. Fungsi dan Manfaat Pedoman

Fungsi pedoman penyusunan RZ KSNT yaitu sebagai:

1) acuan yang secara umum memberikan pengertian dan wawasan aspek

ketataruangan, serta koridor dalam penyusunan RZ KSNT; dan

2) acuan yang secara khusus memberikan prinsip-prinsip, konsep pendekatan,

arahan muatan teknis, arahan proses dan prosedur, serta dasar hukum yang

melandasi penyusunan RZ KSNT.

Adapun manfaat pedoman penyusunan RZ KSNT yaitu untuk:

1) memberikan panduan untuk mencapai standardisasi kualitas RZ KSNT;

2) memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan persoalan dan

keanekaragaman setiap KSNT; dan

3) membantu percepatan penyusunan RZ KSNT.

1.7. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Berdasarkan sudut kepentingannya KSNT meliputi KSNT kepentingan pertahanan

keamanan, KSNT kepentingan pengendalian lingkungan hidup dan Situs Warisan

Dunia. Salah satu bentuk KSNT dengan sudut kepentingan pertahanan keamanan

adalah Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT). Pulau-pulau Kecil Terluar sebagai KSNT

ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan

Pulau-pulau Kecil Terluar.

Mengingat masing-masing jenis KSNT tersebut mempunyai karakter yang berbeda-

beda, maka muatan dan proses penyusunan rencana zonasinya juga berbeda. Sehingga

pedoman untuk menyusun rencana zonasi KSNT perlu kiranya difokuskan pada

masing-masing jenis KSNT dengan suatu pedoman tersendiri. Pedoman ini dibatasi

pada Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT.

1.7.1. Pengertian Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Kawasan Strategis Nasional Tertentu merupakan suatu kawasan dalam lingkup

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipandang memiliki nilai-

nilai strategis tertentu dimana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan

nasional.

Berdasarkan UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil sudut kepentingan nasional KSNT adalah :

a. Pertahanan Keamanan

b. Pengendalian Lingkungan; dan

c. Situs Warisan Dunia

Selanjutnya UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil dalam penjelasan pasal 10 huruf a mengamanatkan bahwa KSNT memperhatikan

kriteria :

a. Batas-batas maritim kedaulatan negara

b. Kawasan geopolitik

c. Pertahanan dan keamanan negara

d. Situs warisan dunia

e. Pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal; dan

f. Habitat biota endemik dan langka

KSNT dari sudut kedaulatan negara ditetapkan dengan kriteria kawasan yang

merupakan Pulau – pulau Kecil Terluar (PPKT). Sementara KSNT dari sudut

Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan wilayah Laut yang ditetapkan sebagai

daerah cadangan karbon biru. Sedangkan KSNT dari sudut situs warisan dunia

ditetapkan dengan kriteria :

a. Warisan cagar budaya di air; dan

b. Warisan dunia alami.

Kriteria lokasi KSNT yang merupakan warisan Cagar Budaya di air ditetapkan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Untuk

KSNT yang merupakan Warisan Dunia Alami ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki fitur fisik dan formasi biologi atau gabungan keduanya yang bernilai

universal luar biasa dari sudut pandang keindahan atau ilmu pengetahuan;

b. memiliki fitur geologis dan formasi fisiografis dalam area tertentu sebagai habitat

biota laut langka yang bernilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu

pengetahuan dan konservasi; dan/atau

c. berupa situs alami atau area tertentu yang bernilai universal luar biasa dari

sudut pandang ilmu pengetahuan, konservasi, dan keindahan alamiah.

1.7.2. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Dalam sistem perencanaan tata ruang laut dan zonasi dan sistem perencanaan

pembangunan nasional, kedudukan Rencana Zonasi KSNT dapat ditunjukkan pada

gambar berikut.

Gambar 1.2.Kedudukan RZ KSNT dalam perencanaan ruang laut

Rencana Zonasi KSNT merupakan penjabaran RTRLN yang disusun sesuai dengan

tujuan penetapan masing-masing KSNT. Muatan Rencana Zonasi KSNT ditentukan

oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan nasional dan berisi aturan terkait dengan

hal-hal spesifik di luar kewenangan pemerintah provinsi. Kepentingan nasional pada

KSNT merupakan dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan RZ

provinsi. RZ KSNT juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral dalam

penyelenggaraan penataan ruang.

Fungsi RZ KSNT yaitu sebagai:

1. alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada KSNT yang

diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;

2. acuan dalam sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

dan swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk

mewujudkan KSNT;

3. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di KSNT, termasuk acuan penentuan

ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan dapat dijadikan dasar penerbitan

perizinan.

Adapun Peran RZ KSNT adalah sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL).

Gambar 1.3.Fungsi RZ KSNT

Adapun masa berlaku RZ KSNT berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun

dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RZ KSNT dapat

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan

lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan RTRLN yang menuntut perubahan terhadap RZ KSNT.

1.7.3. PPKT sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau

– Pulau Kecil Terluar pasal 3 ayat 1, Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) merupakan

KSNT. Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan

perikanan. Pemanfaatan PPKT tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga kedaulatan

NKRI.

Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk :

a. pertahanan keamanan

b. kesejahteraan masyarakat dan/atau

c. pelestarian lingkungan

a) Karakteristik Umum Pulau – Pulau Kecil Terluar

Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik

dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai

dengan hukum internasional dan nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6

Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar terdapat 111 PPKT. PPKT

tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda – beda ditinjau dari luasannya,

kependudukan, dan basis administrasinya.

Luasan Pulau – Pulau Kecil menurut Undang – Undang 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau – Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil

atau sama dengan 2.000 km persegi (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan

Ekosistemnya. Sedangkan menurut UNESCO dalam buku panduannya1, disebutkan

bahwa pembagian luasan pulau kecil dapat dibedakan menjadi pulau sangat kecil dan

pulau kecil. Pulau sangat kecil mempunyai luasan < 100 km persegi, dan pulau kecil

mempunyai luasan ≥ 100 km persegi – 2.000 km persegi. Berdasarkan pembagian

luasan tersebut, maka PPKT dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. PPKT dengan luas < 100 km persegi : 89 PPKT

b. PPKT dengan luas ≥ 100 km persegi : 22 PPKT

Berdasarkan kependudukan, PPKT dapat diklasifikasikan sebagai PPKT berpenduduk

dan PPKT tidak berpenduduk. Jumlah PPKT berdasarkan kependudukannya adalah

sebagai berikut:

a. PPKT berpenduduk : 46 PPKT

b. PPKT tidak berpenduduk : 65 PPKT

Sedangkan berdasarkan basis administrasinya, PPKT dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:

a. PPKT dengan basis administrasi Kabupaten/Kota : 5 PPKT

b. PPKT dengan basis administrasi Kecamatan : 23 PPKT

c. PPKT dengan basis administrasi Desa : 18 PPKT

d. PPKT tanpa basis administrasi tertentu (menjadi bagian dari Desa yang

terdapat di pulau lain / daratan : 65 PPKT

1 UNESCO, 1991, “Hydrology and water resources of small islands: a practical guide”.

Secara keseluruhan jumlah PPKT dengan karakteristik menurut luasan,

kependudukan, dan basis administrasi dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun daftar

PPKT dengan karakteristik menurut luasan, kependudukan, dan basis administrasi

terlampir dalam Lampiran 1.

Tabel 1.1. Jumlah PPKT Menurut Luasan, Kependudukan, & Basis Administrasi

b) Isu – Isu Strategis Pulau – Pulau Kecil Terluar

Isu – isu strategis KSNT PPKT antara lain :

1) masih belum tuntasnya perjanjian penetapan beberapa garis batas negara di

perbatasan laut antarnegara baik melalui kesepakatan delimitasi bilateral

maupun unilateral oleh pihak Indonesia, sehingga perlu ditetapkan batas laut

sementara untuk keperluan pertahanan dan keamanan, serta perlu pencegahan

penyelundupan serta lintas batas ilegal yang dapat mengakibatkan kerugian

negara secara ekonomi dan lingkungan;

2) adanya konflik dan potensi konflik pemanfaatan ruang pada kawasan yang

diperuntukkan bagi wilayah pertahanan (basis militer, daerah latihan militer,

dan kawasan kepentingan militer lainnya);

3) adanya ancaman terhadap kedaulatan negara, antara lain terorisme, kerawanan

sosial politik, konflik komunal, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap

kekayaan negara (terutama SDA) di wilayah perbatasan yang dapat

mengakibatkan gangguan diplomatik;

4) sering terjadinya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara berupa

pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan

manusia, serta pencurian ikan;

5) minimnya ketersediaan prasarana dan sarana pengamanan dan pengawasan

perbatasan negara apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah perbatasan

yang harus diawasi;

6) keterisolasian masyarakat di kawasan perbatasan negara dan kesenjangan

tingkat kesejahteraan dan pembangunan antara kawasan perbatasan negara

dengan negara tetangga yang berpotensi mengikis nasionalisme masyarakat di

kawasan perbatasan negara; dan

Luas

Berpenduduk / Basis Administrasi Tidak Berpenduduk / Tidak Mempunyai Basis Administrasi

JUMLAH PPKTKab/Kota Kecamatan Desa Non Administrasi

≥ 100 Km2 5 14 2 1 22< 100 Km2 5 13 3 68 89JUMLAH 5 19 15 3 69 111

7) minimnya pelayanan prasarana dan sarana serta dukungan kependudukan di

kawasan perbatasan negara.

8) Maraknya Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing di perairan sekitar PPKT

9) Terjadinya degradasi ekosistem dan sumberdaya alam laut pada PPKT dan

perairan sekitarnya

10)Rentannya keberadaan PPKT akibat perubahan iklim global

11)Terjadinya konversi lahan yang tidak terkendali pada PPKT

Gambar 1.4. Sebaran PPKT Menurut Luasan, Kependudukan & Basis Administrasi

BAB 2KONSEPSI & MUATAN

RENCANA ZONASI KSNT PPKT

2.1.Tata Cara Penentuan Batas Wilayah Perencanaan RZ KSNT PPKT

Penentuan batas wilayah perencanaan wajib dilakukan sebelum melakukan suatu perencanaan

yang bersifat spasial/keruangan. Batas wilayah perencanaan untuk RZ KSNT PPKT meliputi

wilayah perencanaan kearah daratan dan wilayah perencanaan kearah perairan.

2.1.1. Tata Cara Penentuan Batas Wilayah Perencanaan Wilayah Daratan

Wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT kearah daratan ditetapkan berdasarkan karakteristik

PPKT menurut luasan dan basis administrasi sebagai berikut :

1. PPKT dengan luas < 100 km2 dan tidak berpenduduk maka seluruh wilayah daratan

PPKT merupakan bagian dari wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT

2. PPKT dengan luas < 100 km2 dan berpenduduk/memiliki basis administrasi maka maka

wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT ditetapkan hanya di wilayah perairan.

3. PPKT dengan luas ≥ 100 km2 maka wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT ditetapkan

hanya di wilayah perairan.

Gambar 2.1.Penentuan batas wilayah perencanaan daratan pada PPKT < 100 km2 tidak berpenduduk

2.1.2. Tata Cara Penentuan Batas Wilayah Perencanaan Wilayah Perairan

Wilayah perencanaan kearah perairan meliputi perairan di sekitar PPKT paling jauh 12 (dua

belas) mil Laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah ke arah Laut

Teritorial. Walaupun begitu, dalam pelaksanaan penentuan batas wilayah perencanaan PPKT

dan perairan sekitarnya terdapat beberapa kondisi yang akan diatur lebih lanjut dalam

pedoman ini yaitu :

1. PPKT yang letaknya tersendiri dengan jarak lebih dari 24 mil laut dari daratan/pulau

terdekat. Wilayah perencanaan perairan ditentukan paling jauh 12 mil laut diukur dari

garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Jika hasil penarikan garis 12

mil laut ke arah perbatasan negara belum mencapai batas laut teritorial maka batas

wilayah perencanaan di teruskan sampai ke batas laut teritorial. Batas wilayah

perencanaan di sebelah kiri dan kanan dari hasil penarikan garis 12 mil laut ditarik

ke batas laut teritorial dari titik lengkungan terjauh hasil penarikan garis 12 mil laut

sehingga membentuk sudut tegak lurus (90 derajat) dengan batas laut teritorial. Lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT pada PPKT yang letaknya

tersendiri

2. PPKT yang jaraknya kurang dari 24 mil laut dari daratan/pulau terdekat yang bukan

PPKT.

a. Jika pada radius 24 mil laut dari PPKT hanya terdapat satu pulau kecil

Wilayah perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini ditentukan paling jauh 12

mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Jika hasil

penarikan garis 12 mil laut dari PPKT berpotongan dengan hasil penarikan garis 12

mil laut dari pasang tertinggi daratan/pulau terdekat (sesuai kaidah pada UU 23

tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah) maka wilayah perencanaan ditarik dari

titik perpotongan keduanya ke titik jarak yang sama antara PPKT dan

daratan/pulau terdekat. Titik jarak yang sama dihitung dari titik ujung terluar dari

pulau/daratan ke titik ujung terluar PPKT. Selanjutnya, dari titik perpotongan

kedua hasil penarikan garis 12 mil laut yang paling dekat dengan garis teritorial

ditarik garis yang membentuk sudut 90 derajat dengan garis teritorial. Sedangkan,

pada sisi yang tidak berpotongan dengan hasil penarikan garis 12 mil laut dari

pasang tertinggi daratan/pulau terdekat dan pada arah ke perbatasan negara maka

wilayah perencanaan ditentukan berdasarkan kaidah pada poin 1 diatas. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.3.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang pada radius 24 mil dari

PPKT hanya terdapat satu pulau kecil

b. Jika pada radius 24 mil laut dari PPKT terdapat lebih dari satu pulau kecil.

Wilayah perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini pada prinsipnya

ditentukan dengan kaidah seperti poin a di atas. Akan tetapi, titik perpotongan

antara hasil penarikan garis 12 mil laut dari PPKT dan hasil penarikan garis 12 mil

laut dari pasang tertinggi daratan/pulau terdekat yang dijadikan acuan penarikan

batas wilayah perencanaan hanya titik perpotongan yang terluar. Garis batas

diantara PPKT dan pulau-pulau / daratan yang bukan PPKT ditarik menggunakan

kaidah jarak yang sama. Jika titik perpotongan antara hasil penarikan garis 12 mil

laut dari PPKT berpotongan dengan hasil penarikan garis 12 mil laut dari pasang

tertinggi daratan/pulau terdekat tidak dapat dijadikan acuan maka titik jarak yang

sama diteruskan sampai ke garis batas teritorial dengan membentuk sudut 90

derajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.


PPKT terdapat lebih satu pulau/daratan

CONTOH 1

CONTOH 2

c. Jika pada radius 24 mil laut dari PPKT hanya terdapat satu pulau besar.

Wilayah perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini ditentukan paling jauh 12

mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Pada

bagian yang berhadapan dengan dengan pulau besar garis batas wilayah

perencanaan ditentukan berdasarkan prinsip jarak yang sama pada ujung-ujung

terluar PPKT dan ujung-ujung terluar pulau besar tersebut sampai titik paling jauh

yang masih masuk dalam radius 12 mil laut PPKT. Sedangkan, pada sisi yang tidak

berpotongan dengan hasil penarikan garis 12 mil laut dari pasang tertinggi

daratan/pulau terdekat dan pada arah ke perbatasan negara maka wilayah

perencanaan ditentukan berdasarkan kaidah pada poin 1 diatas. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.


PPKT terdapat satu pulau besar

3. PPKT yang di dekatnya terdapat pulau (pulau-pulau) yang merupakan satu kesatuan

ekosistem dan/atau satu kesatuan morfogenesa dengan PPKT tersebut. Pada PPKT

dengan tipe seperti ini maka wilayah perencanaan perairan ditentukan seperti kaidah

penentuan sebagaimana pada poin 1 dan poin 2 dengan memasukkan pulau-pulau yang

merupakan satu kesatuan ekosistem dan/atau satu kesatuan morfogenesa dengan PPKT

tersebut sebagai bagian dari wilayah perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada gambar berikut ini.

Gambar 2.6.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang di dekat PPKT terdapat

pulau dalam satu kesatuan ekosistem/morfogenesa

4. PPKT yang pada jarak kurang dari 24 mil laut terdapat PPKT lainnya. Wilayah

perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini ditentukan paling jauh 12 mil laut

diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Jika hasil penarikan

garis 12 mil laut ke arah perbatasan negara belum mencapai batas laut teritorial maka

batas wilayah perencanaan di teruskan sampai ke batas laut teritorial. Batas wilayah

perencanaan di sebelah kiri dan kanan dari hasil penarikan garis 12 mil laut ditarik ke

batas laut teritorial dari titik lengkungan terjauh hasil penarikan garis 12 mil laut

sehingga membentuk sudut tegak lurus (90 derajat) dengan batas laut teritorial. Pada

bagian yang berhadapan dengan PPKT lainnya maka batas wilayah perencanaan

ditentukan dengan prinsip sama jarak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar

berikut ini.

Gambar 2.7.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang pada radius kurang 24

mil dari PPKT terdapat PPKT lain

5. Untuk PPKT dengan wilayah administrasi tersendiri (1 kecamatan dan/atau lebih tinggi)

maka wilayah perencanaan perairan ditentukan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis

pantai pada saat terjadi air laut surut terendah sampai ke batas laut teritorial dengan

kaidah penentuan sebagaimana pada poin 1 dan poin 2. Batas wilayah perencanaan ke

bagian dalam ditentukan dari ujung terjauh PPKT yang menghadap Batas Laut

Teritorial yang ditarik 90ᵒ kearah Batas Laut Teritorial. Dalam hal terdapat PPKT dengan

wilayah administrasi tersendiri dalam jarak < 24 mil laut maka batas wilayah

perencanaan ditarik dari ujung terjauh PPKT yang menghadap Batas Laut Teritorial

yang satu dengan ujung terjauh PPKT yang menghadap Batas Laut Teritorial yang

lainnya dengan menggunakan prinsip sama jarak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar berikut ini.

Gambar 2.8.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT pada PPKT yang merupakan

wilayah administrasi tersendiri

6. PPKT yang berada pada jarak kurang dari 12 mil dari Wilayah Kelola Perairan Provinsi

maka wilayah perencanaannya sampai batas Wilayah Kelola Perairan Provinsi, jika

terdapat dua PPKT yang jaraknya kurang dari 24 mil laut dan berbeda wilayah

administrasi Provinsi maka batas wilayah perencanaan diantara kedua PPKT tersebut

mengikuti batas wilayah kelola laut provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar

berikut ini.

Gambar 2.9.Penentuan Batas Wilayah Perencanaan Perairan RZ KSNT PPKT pada dua PPKT atau lebih

yang berjarak kurang dari 24 mil dan berbeda Provinsi

7. Dalam hal jarak antar PPKT tersebut relatif dekat dan dalam satu wilayah administrasi

Provinsi maka wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT dapat dikelompokkan dalam satu

klaster PPKT. Dalam beberapa kasus, hal tersebut dapat menyebabkan kekosongan pada

wilayah perairan (Enklav) yang tidak termasuk dalam wilayah perencanaan RZ KSNT

PPKT sebagaimana contoh dibawah ini.

Gambar 2.10.Contoh kekosongan wilayah perairan antar wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT pada klaster

PPKT

Pada gambar contoh diatas terlihat terdapat Enklav pada wilayah perairan diantara

Wilayah Perencanaan RZ KSNT PPKT. Hal ini berpotensi pada terjadinya kekosongan

pengaturan wilayah perairan dan terjadinya celah dalam wilayah perbatasan laut dalam

kedaulatan NKRI. Dalam kasus seperti ini, maka enklav-enklav tersebut dimasukkan

dalam wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT dengan batas paling luar adalah batas laut

teritorial dan batas paling dalam adalah garis pangkal kepulauan. Jika setelah enklav

tersebut dimasukkan dalam wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT masih terdapat enklav

dengan Wilayah Kelola Perairan Provinsi maka area enklav tersebut akan dimasukkan

dalam wilayah perencanaan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah. Hal ini

dimaksudkan agar tercipta kesinambungan dalam wilayah perencanaan. Contoh

penggambaran wilayah perencanaan tersebut seperti dibawah ini.

Gambar 2.11.Penentuan wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT pada klaster PPKT

8. Dalam hal batas KSNT telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Rencana Zonasi

Kawasan Antar Wilayah, Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Strategis

Nasional, dan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Provinsi, maka wilayah perencanaan RZ KSNT mengikuti batas KSNT sebagaimana telah

digambarkan pada peraturan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut

ini.

Gambar 2.12.Penentuan wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT yang telah mempunyai ketetapan hukum

2.2.Tipologi KSNT PPKT

Sebelum menyusun suatu perencanaan bagi PPKT dan perairan sekitarnya perlu kiranya

diketahui karakteristik atau tipologi suatu PPKT. Pembagian tipologi PPKT untuk kepentingan

perencanaan dapat diklasifikasikan menurut beberapa pendekatan. Pendekatan yang dapat

digunakan antara lain :

a. Kependudukan;

b. Basis Administrasi;

c. Ukuran luas;

d. Letak geografis;

e. Morfogenesa pulau; dan

f. Status Pulau / Kawasan;

Tipologi KSNT PPKT dapat dilihat pada tabel berikut

Batas KSNT sudah tergambar dalamPerda RZWP3K Provinsi Sumbar Perda Nomor 4 Tahun 2018

Tabel 2.1. Tipologi KSNT PPKT

Dengan membagi PPKT sesuai tipologinya maka dapat ditentukan pendekatan perencanaan

terhadap PPKT dan perairan sekitarnya. Pembagian PPKT berdasarkan tipologi diatas dan

pendekatan perencanaannya dapat dilihat pada lampiran 7

2.3.Pendekatan Perencanaan RZ KSNT PPKT

Pendekatan Perencanaan RZ KSNT PPKT merupakan landasan berfikir awal yang disusun

sebelum pelaksanaan penyusunan RZ KSNT PPKT. Pendekatan perencanaan RZ KSNT PPKT

dirumuskan dengan memperhatikan :

a. Kebijakan Pembangunan Kelautan;

b. Tujuan Pemanfaatan PPKT;

c. RTRLN;

d. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan

e. Rencana Zonasi Antarwilayah

Pendekatan perencanaan RZ KSNT PPKT akan menghasilkan fokus dari perencanaan zonasi.

Fokus perencanaan zonasi KSNT PPKT secara umum dapat dikelompokkan menjadi :

a. Titik berat pada pertahanan keamanan

b. Titik berat pada pengendalian lingkungan hidup; dan

PENDEKATAN KRITERIA TIPOLOGIPenduduk Tidak Berpenduduk

BerpendudukBasis Administrasi

Kabupaten / KotaKecamatanDesaTidak memiliki basis administrasi (bagian dari pulau/daratan lain)

Ukuran Luas ≤ 100 km2 (≤ 10.000 ha) – Pulau sangat kecil100 km2 - 2.000 km2 (10.000 – 200.000 ha) – Pulau kecil> 2.000 km2 (> 200.000 ha) – Pulau besar

Letak Geografis Berbatasan dengan negara tetanggaBerbatasan dengan laut lepas

Morfogenesa Pulau Dataran Pulau AlluviumPulau Karang/KoralPulau Atol

Pulau Berbukit Pulau VulkanikPulau TektonikPulau Teras TerangkatPulau PetabahPulau Genesis Campuran

Status Pulau / Kawasan

MiliterKawasan Lindung / KonservasiWilayah Hukum AdatKawasan Strategis / Alur Pelayaran Internasional / MigasTidak mempunyai status khusus

c. Titik berat pada kesejahteraan masyarakat.

Pada perencanaan dengan titik berat pada pertahanan keamanan maka struktur ruang yang

berisikan jaringan sarana dan prasarana di PPKT akan ditujukan untuk pelayanan kepada

kepentingan pertahanan dan keamanan. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 telah

mengatur pemanfaatan PPKT untuk pertahanan keamanan meliputi :

a. akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut;

b. penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain;

c. penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

d. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;

e. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau

f. pengembangan potensi maritim lainnya.

Demikian juga dengan pola ruang yang akan disusun dalam bentuk zona-zona harus mengacu

pada pengaturan tersebut diatas dan dapat mendukung fungsi-fungsi tersebut.

Pada perencanaan dengan titik berat pada pengendalian lingkungan hidup maka pola ruang

yang akan disusun dapat berupa kawasan konservasi. Kawasan konservasi pada PPKT dan

perairan sekitarnya dapat mencakup seluruh wilayah perencanaan atau sebagian dari wilayah

perencanaan. Dalam hal alokasi ruang yang disusun tidak semuanya untuk kawasan

konservasi maka alokasi ruang yang bukan kawasan konservasi harus kompatibel dengan

kawasan konservasi.

Pada perencanaan dengan titik berat pada kesejahteraan maka struktur ruang yang berisikan

jaringan sarana dan prasarana di PPKT akan ditujukan untuk pelayanan kepada kepentingan

pertumbuhan ekonomi terutama untuk peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di PPKT

yang berpenduduk. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 telah mengatur pemanfaatan

PPKT untuk kesejahteraan masyarakat meliputi :

a. usaha kelautan dan perikanan;

b. ekowisata bahari;

c. pendidikan dan penelitian;

d. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;

e. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau

f. pengembangan potensi maritim lainnya.

Demikian juga dengan pola ruang yang akan disusun dalam bentuk zona-zona harus mengacu

pada pengaturan tersebut diatas dan dapat mendukung fungsi-fungsi tersebut.

Gambar 2.11.Pendekatan Perencanaan RZ KSNT PPKT

2.4. Muatan Dokumen Rencana Zonasi KSNT PPKT

Muatan dokumen Rencana Zonasi KSNT PPKT sekurang – kurangnya terdiri atas :

1. Pendahuluan

2. Deskripsi potensi wilayah dan kegiatan pemanfaatan di PPKT

3. Isu-isu strategis wilayah

4. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan Ruang

5. Rencana Alokasi Ruang;

6. Rencana Pemanfaatan Ruang dan indikasi program;

7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan

8. Lampiran peta tematik dan peta rencana struktur dan pola ruang

2.4.1. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

a. Latar belakang;

b. Maksud dan tujuan;

c. Profil wilayah secara umum dan peta wilayah perencanaan;

d. Dasar hukum; merupakan dasar hukum yang menjadi dasar pengamanatan

penyusunan RZ KSNT PPKT seperti UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014, UU No. 23/2014,

UU No. 32/2014,

e. Peraturan Perundangan terkait; berisi peraturan perundangan yang menjadi acuan

dalam menyusun materi substansi RZ KSNT PPKT seperti peraturan perundangan di

bidang perencanaan tata ruang, peraturan perundangan sektoral, dan peraturan

perundangan bidang pemetaan; dan

f. Isu-isu strategis;

2.4.2. Deskripsi Potensi Wilayah dan Kegiatan Pemanfaatan di PPKT

Bagian ini menjabarkan potensi sumberdaya PPKT dan kegiatan pemanfaatan eksistingnya.

A. Deskripsi Potensi Sumberdaya PPKT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Wilyah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Ayat 4 yang

menyebutkan bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

Sumberdaya Hayati :

- Terumbu karang meliputi sebaran, luas dan jika memungkinkan disertai

kondisi ekosistem terumbu karang;

- Mangrove meliputi sebaran dan luas,

- Lamun meliputi sebaran dan luas,

- Sumberdaya Ikan dan biota lainnya,

Sumberdaya Non Hayati :

- Pasir

- Mineral dasar laut

- Sumberdaya non hayati lain yang ditemukan.

Sumberdaya buatan dan Jasa kelautan :

- Infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan;

- Jasa-jasa lingkungan

- Sumberdaya buatan dan jasa kelautan lain yang ditemukan.

B. Deskripsi Kegiatan Pemanfaatan

Mendeskripsikan mengenai kegiatan-kegiatan yang saat ini memanfaatan ruang di PPKT

dan perairan sekitarnya, seperti : pertambangan, kawasan konservasi, wisata bahari,

BMKT, tambat labuh, floating unit, bangunan perikanan permanen (KJA, rumpon), area

penangkapan ikan modern dan tradisional serta budidaya laut (rumput laut dan mutiara),

kawasan militer, alur laut (pipa dan kabel bawah laut), alur pelayaran, dan alur migrasi

biota. Perbandingan antara potensi dan tingkat pemanfaatannya dapat memberikan

gambaran apakah pemanfaatan sumberdaya di PPKT dan perairan sekitarnya masih dapat

dikembangkan atau sudah over-eksploitasi sehingga harus dihentikan.

2.4.3. Isu-Isu Strategis Wilayah

Isu-isu strategis wilayah merupakan isu-isu yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya

pesisir dan pulau-pulau kecil dan isu-isu ancaman, ekonomi, dan sosial budaya. Secara umum,

isu isu strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu:

a. Isu strategis terkait pertahanan dan keamanan;

b. Isu strategis terkait lingkungan hidup; dan

c. Isu strategis terkait kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing isu strategis dalam kelompok utama tersebut selanjutnya harus dijabarkan

menjadi isu-isu strategis yang spesifik di lokasi perencanaan RZ KSNT PPKT. Contoh penjabaran

isu-isu strategis tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Isu – isu Strategis KSNT

2.4.4. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Ruang

Tujuan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT disusun berdasarkan kebijakan nasional terkait

PPKT yang bersangkutan, titik berat perencanaan zonasi PPKT yang bersangkutan dan isu – isu

strategis wilayah PPKT tersebut. Secara garis besar tujuan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT

adalah untuk mewujudkan kawasan dengan fungsi :

a. Pertahanan keamanan; untuk menjamin kedaulatan negara dan ketertiban wilayah

negara;

b. Perlindungan lingkungan hidup; tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat

dimaksudkan untuk mendukung pemanfaatan ruang yang sejalan dan tidak

mengganggu fungsi perlindungan lingkungan hidup; dan

c. Pengembangan ekonomi; untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ISU STRATEGIS PENJABARAN ISU STRATEGISTerkait Pertahanan Keamanan

- Belum tuntasnya garis batas negara di laut dengan beberapa negara tetangga- Pelanggaran kedaulatan pada wilayah perbatasan laut- Minimnya prasarana dan sarana pengamanan dan pengawasan perbatasan negara di laut- Konflik pemanfaatan ruang laut pada kawasan yang diperuntukkan bagi wilayah

pertahanan- Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing di perairan sekitar PPKT- Keterisolasian, ketertinggalan dan kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di PPKT

Terkait Lingkungan Hidup

- Terjadinya degradasi ekosistem dan sumberdaya alam laut pada PPKT dan perairan sekitarnya

- Rentannya keberadaan PPKT akibat perubahan iklim global- Terjadinya konversi lahan yang tidak terkendali pada PPKT

Terkait Kesejahteraan Masyarakat

- Terjadinya konflik pemanfaatan ruang di PPKT dan perairan sekitarnya- Rendahnya kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di PPKT- Kurangnya akses masyarakat adat terhadap pemanfaatan ruang laut- Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat PPKT- Kurangnya sarana prasarana dasar di PPKT- Lemahnya konektivitas PPKT dengan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi wilayah- Konflik penguasaan dan pemilikan lahan pada PPKT

Kebijakan perencanaan ruang merupakan penjabaran dari tujuan perencanaan ruang dalam

bentuk kebijakan yang diambil dalam perencanaan zonasi RZ KSNT PPKT. Kebijakan yang

diambil tersebut harus sejalan dengan kebijakan pertahanan keamanan nasional dan kebijakan

pembangunan nasional. Kebijakan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT mencerminkan fokus

perencanaan zonasi PPKT yang bersangkutan dan penyelesaian isu – isu strategis wilayah PPKT.

Kebijakan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT dijabarkan dalam strategi – strategi

pencapaiannya. Strategi perencanaan ruang tersebut harus menggambarkan operasionalisasi

setiap kebijakan perencanaan ruang yang diambil. Terkait dengan hal tersebut, Kebijakan dan

strategi perencanaan ruang RZ KSNT PPKT bersifat spasial sehingga dapat dituangkan dalam

rencana alokasi ruang, indikasi program, dan peraturan pemanfaatan ruang.

2.4.5. Rencana Struktur dan Pola Ruang

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang pada Rencana Zonasi KSNT PPKT merupakan susunan pusat –

pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan

fungsional. Rencana struktur ruang berfungsi:

sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat kegiatan di PPKT;

sebagai arahan perletakan jaringan prasarana di PPKT sesuai dengan fungsi

jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan di PPKT;

sebagai pembentuk konektifitas antara PPKT dengan pusat – pusat kegiatan utama

sebagai dasar penyusunan indikasi program utama.

Pada PPKT yang tidak berpenduduk atau dimana PPKT tersebut belum menjadi bagian dari

rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi,

RTRW Kabupaten maka rencana struktur ruang pada RZ KSNT PPKT difokuskan pada

pembentukan konektifitas antara PPKT dengan pusat – pusat kegiatan utama yang telah

ada. Pembentuk konektifitas pada PPKT adalah alur pelayaran yang menghubungkan

antara PPKT dengan dermaga/pelabuhan pada pusat kegiatan utama. Hal ini bertujuan

untuk menjadikan PPKT sebagai bagian pembentuk struktur keruangan dalam sistem

perencanaan wilayah.

Gambar 2.12.Konsepsi Konektifitas Rencana Struktur Ruang dalam RZ KSNT PPKT

Dalam hal rencana struktur ruang pada suatu PPKT sudah ditetapkan melalui rencana tata

ruang wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten maka penetapan rencana

struktur ruang dalam RZ KSNT PPKT dapat mengacu pada rencana struktur ruang yang

telah ditetapkan dalam RTRW dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebijakan pemerintah

pusat.

Rencana Struktur ruang pada RZ KSNT PPKT meliputi :

1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan, terdiri atas

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

internasional, nasional atau beberapa provinsi

b. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); Kota yang ditetapkan untuk mendorong

pengembangan kawasan perbatasan negara

c. Pusat Kegiatan Wilayah; (PKW); Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

atau beberapa kabupaten / kota

d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

kabupaten / kota atau beberapa kecamatan

e. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp); Kota sebagai pusat jasa, pusat

pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan nasional yang diusulkan provinsi

f. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); Kota sebagai pusat jasa, pusat

pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan wilayah yang diusulkan provinsi

g. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani

kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa

h. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); Pusat permukiman yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala antar desa.

PPKT A

PPKT B

Pusat Kegiatan Lokal

PULAU CKabupaten K

Batas Wilayah Perencanaan RZ KSNT PPKT

Pelabuhan

Dermaga

Dermaga

i. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk

dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi terdiri atas:

a. Jaringan transportasi darat; berupa jaringan jalan arteri, jaringan jalan sekunder,

jaringan jalan lokal, jalan setapak dan terminal. Penetapan sistem jaringan

transportasi darat pada PPKT harus memperhatikan daya dukung dan daya

tampung PPKT.

b. Jaringan transportasi laut; berupa dermaga penyebrangan, pelabuhan laut, dan

alur pelayaran.

c. Jaringan transportasi udara; pada PPKT jaringan transportasi udara berupa

bandara, dan pendaratan pesawat.

3. Rencana Sistem Jaringan Energi / Kelistrikan terdiri atas :

a. Pembangkit listrik; Pada PPKT yang tidak berpenduduk atau berpenduduk sedikit

pembangkit listrik diarahkan pada pembangkit listrik mandiri yang terbarukan

dan ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit

listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Pembangkit

listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak dan gas dapat direncanakan

pada PPKT dengan memperhatikan keberlanjutan asupan (supply).

b. Jaringan prasarana energi; Jaringan prasarana energi pada PPKT antara lain :

Jaringan pipa minyak dan gas baik yang di daratan PPKT maupun pipa minyak

dan gas di bawah laut;

Jaringan transmisi kelistrikan baik yang di daratan PPKT maupun jaringan

kabel listrik di bawah laut; dan

jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit, gardu induk

distribusi, dan sistem distribusi.

4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan

sistem satelit, yang terdiri atas:

a. Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan

telepon fixed line dan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon;

b. Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk

menara Base Transceiver Station (BTS); dan

c. Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut.

5. Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Rencana sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas:

a. Jaringan sungai; termasuk waduk, situ, embung;

b. Jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di PPKT;

c. Jaringan air baku untuk air bersih

d. Jaringan perpipaan untuk air minum

e. Sumber – sumber mata air dan tempat penampungan air

f. Jaringan pengendali banjir

6. Rencana Sistem Infrastruktur

Rencana sistem infrastruktur terdiri atas :

a. Sistem pengelolaan air limbah; meliputi sistem air pembuangan yang terdiri atas

sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa

instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air buangan rumah

tangga (sewerage) baik individual maupun komunal.

b. Sistem persampahan; meliputi tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan

tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

c. Sistem drainase; meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi

untuk mengalirkan limpasan air hujan (storm water) dan air permukaan lainnya

untuk menghindari genangan air.

d. Jalur evakuasi bencana; meliputi jalur penyelamatan (evacuation route) dan tempat

berkumpul (meeting point).

e. Sarana prasarana lainnya; Disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan PPKT,

prasarana, dan sarana lainnya dapat direncanakan penyediaan dan

pemanfaatannya, seperti untuk kebutuhan pengguna sepeda, jalur berlari (jogging

track), dan lain lain.

B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang untuk RZ KSNT PPKT dapat dibedakan menjadi rencana pola ruang

untuk wilayah daratan PPKT dan rencana pola ruang laut. Secara umum definisi pola ruang

adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang

untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (pemanfaatan).

Sedangkan definisi untuk pola ruang laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam

wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang peruntukan ruangnya untuk kawasan

pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan/atau kawasan strategis nasional

tertentu.

Rencana pola ruang berfungsi :

sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kegiatan

pelestarian lingkungan dalam PPKT;

mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

untuk 20 (dua puluh) tahun; dan

sebagai dasar pemberian izin lokasi perairan ruang pada PPKT.

Rencana pola ruang dirumuskan berdasarkan:

kebijakan dan strategi pengembangan PPKT;

kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan;

dan

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

C. Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan PPKT

Dalam hal rencana pola ruang pada wilayah daratan suatu PPKT sudah ditetapkan melalui

rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten maka penetapan

rencana pola ruang wilayah daratan dalam RZ KSNT PPKT dapat mengacu pada rencana

pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW dan dapat disesuaikan sesuai dengan

kebijakan pemerintah pusat. Penyesuaian rencana pola ruang daratan PPKT mengacu pada

pengaturan pemanfaatan ruang pada PPKT sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil Terluar.

Rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dirumuskan dengan kriteria:

Mengacu pada Kebijakan Pembangunan Kelautan

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN);

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

Mengacu pada Rencana Zonasi Antarwilayah;

Memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

Memperhatikan RTR pulau dan kepulauan;

Memperhatikan Rencana Wilayah Pertahanan;

Memperhatikan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota

beserta rencana rincinya;

memperhatikan mitigasi bencana;

memperhatikan keterkaitan dengan ekosistem pesisir dan pulau – pulau kecil;

memperhatikan keberadaan dan kepentingan ruang bagi masyarakat adat di PPKT;

memperhatikan penghidupan dan kepentingan nelayan kecil, nelayan tradisional

dan pembudidaya ikan kecil;

menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas daratan PPKT;

Rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dikelompokkan berdasarkan fungsinya yaitu

Kawasan Lindung yang mempunyai fungsi perlindungan dan Kawasan Budidaya yang

mempunyai fungsi pemanfaatan. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62

Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil Terluar maka rencana pola ruang

untuk wilayah daratan PPKT adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung dibagi kedalam zona. Zona dapat didetailkan dalam sub-zona sesuai

kebutuhannya. Pembagian zona dalam Kawasan Lindung meliputi :

a. Hutan Lindung

b. Resapan Air

c. Kawasan Bergambut

d. Sempadan Pantai/Sungai

e. Sempadan danau/waduk/mata air

f. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

g. Suaka Alam/Suaka Marga Satwa/Cagar Alam

h. Taman Nasional

i. Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya

j. Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan

k. Kawasan lindung keagamaan

l. Kawasan lindung geologi

m. Kawasan lindung lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku

2. Kawasan Budidaya dibagi kedalam zona. Zona dapat didetailkan dalam sub-zona sesuai

kebutuhannya. Pembagian zona dalam Kawasan Budidaya meliputi :

a. Hutan Produksi

b. Hutan Rakyat

c. Perkebunan (bersifat subsisten)

d. Pertanian tanaman pangan (termasuk peternakan) (bersifat subsisten)

e. Perikanan (air tawar dan air payau)

f. Industri (jasa maritim)

g. Pariwisata

h. Permukiman

i. Instalasi pembangkit listrik

j. Pertahanan Keamanan

k. Perdagangan, jasa dan perkantoran

l. Pergaraman

m. Tempat evakuasi bencana

n. Fasilitas umum dan sosial

o. Tempat pembuangan sampah

D. Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan PPKT

Rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dirumuskan dengan kriteria:

Mengacu pada Kebijakan Pembangunan Kelautan

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN);

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

Mengacu pada Rencana Zonasi Antarwilayah;

Memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

Memperhatikan RTR pulau dan kepulauan;

Memperhatikan Rencana Wilayah Pertahanan;

memperhatikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (RZWP3K)

Provinsi;

memperhatikan wilayah masyarakat hukum adat;

memperhatikan ruang penghidupan dan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional,

dan Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

memperhatikan daerah risiko bencana;

melindungi keberadaan dan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau – pulau kecil;

ketentuan hukum Laut internasional.

Rencana Pola ruang di wilayah perairan PPKT terdiri atas Kawasan Pemanfaatan Umum

(KPU), Kawasan Konservasi (KK) dan Alur Laut. Kawasan Pemanfaatan Umum mempunyai

fungsi pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Kawasan konservasi mempunyai

fungsi perlindungan sumberdaya pesisir dan laut. Sedangkan alur laut mempunyai fungsi

konektifitas.

Rencana Pola Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum dibagi dalam zona. Zona dapat

didetailkan dalam sub-zona sesuai kebutuhannya. Pembagian zona KPU dalam PPKT

meliputi :

a. Pariwisata;

b. Pelabuhan;

c. Hutan mangrove;

d. Perikanan tangkap;

e. Perikanan budidaya;

f. Pendaratan pesawat;

g. Pertambangan (Khusus Minyak dan Gas)

h. Energi;

i. Fasilitas umum;

j. Pemanfaatan air laut selain energi;

k. Pemanfaatan lain sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya dan tidak

mengancam ekologi dan ekosistem di PPKT.

Rencana Pola Ruang Kawasan Konservasi dikategorikan atas :

a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (KP3K). KP3K dapat dijabarkan

dalam zona :

Zona Inti;

Zona Pemanfaatan Terbatas;

Zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

b. Kawasan Konservasi Maritim (KKM). KKM dapat dijabarkan dalam zona :

Zona Inti;

Zona Pemanfaatan Terbatas;

Zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

c. Kawasan Konservasi Perairan (KKP). KKP dapat dijabarkan dalam zona :

Zona Inti;

Zona Perikanan Berkelanjutan;

Zona Pemanfaatan;

Zona lainnya.

Rencana Pola Ruang Alur Laut terdiri atas :

a. Alur pelayaran;

b. Alur pipa bawah laut;

c. Alur Kabel bawah laut

d. Alur migrasi biota.

Alur pelayaran dapat berupa alur pelayaran yang telah ditetapkan oleh Menteri yang

membidangi perhubungan atau dapat berupa rute pelayaran yang telah ada/direncanakan

akan ada yang secara regular dan teratur melintasi wilayah perairan di sekitar PPKT

ataupun rute pelayaran yang melayani aksesibilitas PPKT. Alur pelayaran dapat berupa :

a. Alur pelayaran internasional;

b. Alur pelayaran regional;

c. Alur pelayaran nasional;

d. Alur pelayaran lokal; dan

e. Alur penyebrangan.

Alur pipa bawah laut dapat diberikan koridor lintasan. Berdasarkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan

dan/atau Instalasi di Perairan koridor lintasan untuk pipa bawah laut adalah 500 meter

dihitung dari sisi kiri dan kanan instalasi. Alur pipa bawah laut dapat berupa :

a. Alur pipa minyak dan gas; dan

b. Alur pipa air baku/minum

Alur kabel bawah laut dapat diberikan koridor lintasan. Berdasarkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan

dan/atau Instalasi di Perairan koridor lintasan untuk kabel bawah laut adalah 500 meter

dihitung dari sisi kiri dan kanan instalasi. Alur kabel bawah laut dapat berupa :

a. Alur kabel transmisi listrik; dan

b. Alur kabel telekomunikasi

Alur migrasi biota merupakan jalur yang biasa dilalui oleh biota laut untuk berpindah

tempat secara rutin atau diindikasikan melalui pola rute tertentu.

2.4.6. Rencana Pemanfaatan Ruang

Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSNT PPKT yang dijabarkan ke

dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT PPKT dalam jangka waktu 5 (lima)

tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Rencana pemanfaatan ruang

juga memuat prioritas program pembangunan dalam mewujudkan RZ KSNT PPKT.

Indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT KSNT meliputi :

Usulan program utama; Usulan program utama adalah program-program utama

pengembangan PPKT yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau

diprioritaskan untuk mewujudkan alokasi ruang dalam RZ KSNT PPKT sesuai tujuan;

Lokasi program; Lokasi adalah tempat yang dijabarkan dalam koordinat geografis serta

dituangkan diatas peta dimana usulan program utama akan dilaksanakan;

Sumber pendanaan; Dapat berasal dari APBD, APBN, swasta dan/atau masyarakat;

Instansi pelaksana program; instansi pelaksana program adalah pelaksana program

utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing

pemerintahan), swasta, serta masyarakat; dan

Waktu dan tahapan pelaksanaan; Usulan program utama direncanakan dalam kurun

waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan,

sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi

sesuai dengan kebutuhan. Program utama 5 (lima) tahun dapat dirinci ke dalam program

utama tahunan.

Usulan program utama yang dalam indikasi program utama sekurang-kurangnya harus

mencakup :

1. perwujudan kebijakan pertahanan keamanan nasional;

2. perwujudan pembangunan kelautan dan perikanan nasional; dan

3. perwujudan rencana alokasi ruang.

Contoh tabel indikasi program dapat dilihat pada Lampiran I.

2.4.7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan

ruang agar sesuai dengan perencanaan ruangnya. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam RZ

KSNT PPKT merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

daratan PPKT dan di wilayah perairan PPKT. Pengendalian pemanfaatan ruang dapat meliputi :

a. peraturan Pemanfaatan Ruang;

b. arahan perizinan; dan

c. arahan insentif dan disinsentif;

A. Peraturan Pemanfaatan Ruang

Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona

peruntukan yang setara dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan di bidang penataan ruang. Peraturan Pemanfaatan Ruang terdiri

atas:

a. Peraturan Pemanfaatan untuk Struktur Ruang,

b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang wilayah daratan;

c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang wilayah perairan.

Muatan peraturan pemanfaatan ruang dapat meliputi:

a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan

izin, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak

diperbolehkan;

b. intensitas pemanfaatan ruang;

c. tata bangunan;

d. prasarana minimal atau maksimal; dan/atau

e. penanganan dampak.

B. Arahan Perizinan

Mekanisme perizinan merupakan salah satu alat untuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Arahan perizinan dalam RZ KSNT PPKT diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang

yang bersifat menetap. Pemberian izin di PPKT dan perairan sekitarnya memperhatikan :

a. Daya dukung dan daya tampung;

b. Peraturan pemanfaatan ruang;

c. Masa berlaku kegiatan pemanfaatan ruang; dan

d. Kelestarian ekosistem PPKT

Arahan perizinan yang tertuang dalam RZ KSNT PPKT terdiri atas:

a. perizinan pada wilayah perairan PPKT; dan

b. perizinan pada wilayah daratan PPKT.

Perizinan di wilayah perairan PPKT, meliputi: Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan

Perairan/Izin Pelaksanaan/Izin Usaha Sektor Lainnya. Sedangkan perizinan di wilayah

daratan PPK, meliputi: Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Izin Sektor

Lainnya. Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau pemanfaatan ruang dari sebagian

Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib

memiliki Izin Lokasi Perairan. Dalam RZ KSNT PPKT, seluruh kegiatan yang menetap harus

memiliki Izin Lokasi Perairan, sedangkan untuk Izin Pengelolaan Perairan/Izin

Pelaksanaan/Izin Usaha sektor lainnya sesuai dengan jenis kegiatan dan kewenanangan

K/L/Daerah pemberi izin.

C. Arahan Insentif dan Disinsentif

Mekanisme insentif dan disinsentif merupakan salah satu alat untuk pengendalian

pemanfaatan ruang. Insentif merupakan perangkat untuk memacu pembangunan yang

sesuai dengan RZ PPKT. Insentif dapat berupa insentif fiskal dan insentif non fiskal. Insentif

fiskal biasanya berupa keringanan pajak dan keringanan retribusi. Sedangkan insentif non

fiskal dapat berupa pembangunan serta pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur

perizinan, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah

daerah. Sedangkan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak

sejalan dengan RZ PPKT perlu adanya pemberian disinsentif. Seperti halnya insentif,

disinsentif dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal. Disinsentif fiskal

diberikan dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal diberikan

dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam

penerbitan izin, pengenaan biaya kompensasi hingga pemberian penalti bagi setiap

pelanggaran pemanfaatan ruang.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah,

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya maupun Pemerintah kepada

masyarakat. Pemberian insentif dan disinsentif mengikuti peraturan perundangan yang

berlaku.

2.5. Muatan Rancangan Peraturan Menteri Rencana Zonasi KSNT PPKT

Rancangan Peraturan Menteri (Ranpermen) tentang RZ KSNT PPKT disusun berdasarkan

Dokumen Final. Pada prinsipnya peraturan menteri mengenai RZ KSNT PPKT merupakan

bahasa hukum dari isi Dokumen Final agar RZ KSNT PPKT mempunyai ketetapan hukum dan

kepastian hukum.

Rancangan Peraturan Menteri tentang RZ KSNT PPKT sekurang – kurangnya memuat :

1. Ketentuan Umum, yang terdiri atas :

a. Pengertian; penjelasan dari istilah – istilah atau definisi dalam Ranpermen RZ

KSNT PPKT;

b. Ruang Lingkup Pengaturan; Lingkup apa – apa saja yang diatur dalam Ranpermen

RZ KSNT PPKT;

c. Peran dan fungsi RZ KSNT

d. Cakupan wilayah perencanaan; menggambarkan cakupan wilayah perencanaan

daratan dan wilayah perencanaan di perairan.

2. Tujuan, Kebijakan, dan strategi penataan ruang, yang terdiri atas :

a. Tujuan perencanaan ruang; merupakan penjabaran kondisi yang diinginkan

melalui RZ KSNT PPKT;

b. Kebijakan perencanaan ruang; RZ KSNT sekurang – kurangnya memuat kebijakan

untuk mewujudkan kawasan pertahanan keamanan dan/atau kebijakan untuk

mewujudkan kawasan yang berfungsi perlindungan lingkungan hidup dan

kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

c. Strategi perencanaan ruang; merupakan penjabaran strategi pencapaian kebijakan

perencanaan ruang.

3. Rencana Struktur Ruang; sekurang – kurangnya memuat rencana sistem jaringan

prasarana

4. Rencana Pola Ruang; yang memuat rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dan

rencana pola ruang wilayah perairan sekitar PPKT.

5. Rencana Pemanfaatan Ruang; memuat ketentuan mengenai indikasi program

6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; memuat ketentuan mengenai :

a. Peraturan pemanfaatan ruang;

b. Arahan perizinan;

c. Arahan insentif dan disinsentif; dan

d. Arahan sanksi.

7. Ketentuan penutup; memuat ketentuan jangka waktu RZ KSNT PPKT dan peninjauan

kembali.

2.6.Peta RZ KSNT PPKT

Dalam penyusunan RZ KSNT PPKT, data geospasial yang digunakan disajikan dalam bentuk

peta dan harus memenuhi standar kualitas yang dilengkapi dengan metadata. Standar kualitas

data dengan perincian sebagai berikut:

a. Skala

Skala memberikan informasi mengenai perbandingan antara ukuran obyek di peta dengan

kondisi sebenarnya di lapangan. Untuk RZ KSNT PPKT, skala peta yang ditetapkan

dibedakan berdasarkan cakupan geografisnya. Untuk wilayah perairan PPKT skala yang

digunakan adalah 1 : 50.000, dan dapat dilakukan pendetilan apabila diperlukan.

Sedangkan untuk wilayah daratan PPKT skala yang digunakan 1 : 25.000 dan dapat

dilakukan pembesaran optis sesuai kebutuhan.

b. Akurasi spasial

merupakan informasi mengenai ketepatan posisi dan presisi secara spasial dengan

mengacu pada informasi geospasial dasar. Sebagai acuan standard, proyeksi yang

digunakan dalam pemetaan adalah Geographic Coordinate System (GCS) dan Universal

Transverse Mercator (UTM) serta datum horisontal yang digunakan adalah World Geodetic

System 1984 (WGS-84). Seluruh data geospasial yang digunakan diharuskan mengacu

pada proyeksi dan datum tersebut, sehingga seluruh data geospasial dapat diintegrasikan

dalam satu sistem dengan tepat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemetaan dalam penyusunan RZ KSNT PPKT diatur dalam

Pedoman Pemetaan Rencana Zonasi.

BAB 3TATA CARA PENYUSUNAN

RENCANA ZONASI KSNT PPKT

Rencana Zonasi KSNT PPKT dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

(Permen KP). Untuk menuangkan RZ KSNT PPKT dalam Permen KP secara garis besar harus

melalui dua tahapan utama yaitu penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dan penetapan RZ

KSNT PPKT.

3.1. Tahapan Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT

Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi :

1. pengumpulan dan pengolahan data;

2. penyusunan dokumen awal;

3. konsultasi publik pertama;

4. penyusunan dokumen antara;

5. konsultasi publik kedua; dan

6. penyusunan dokumen final.

Alur tahapan penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dapat dilihat pada gambar berikut

3.1.1. Persiapan

Sebelum melakukan proses penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT maka tahap pertama dalam

adalah melakukan persiapan. Dalam persiapan terdapat beberapa kegiatan yang mencakup :

a. Pembentukan tim kerja;

b. Penyusunan rencana kerja dan peta kerja

c. Pembuatan Peta Wilayah Perencanaan;

Gambar 3.1. Alur proses penyusunan RZ KSNT PPKT

TAHAPAN PROSES OUTPUT

Penyusunan Tim Kerja Penyusunan rencana kerja Pembuatan peta wilayah perencanaan

SK Tim KerjaRencana Kerja dan peta kerjaPeta wilayah perencanaan

Pengumpulan data sekunder Survey Lapang Pengolahan data

PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA

Draft Peta – peta tematikData – data statistikData – data lapangan

Penyusunan Deskripsi potensi & pemanfaatannya

Identifikasi isu – isu strategis Tujuan, Kebijakan & strategi RZ KSNT PPKT Pembuatan peta – peta tematik

PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL

Dokumen Awal yang memuat : Pendahuluan Deskripsi potensi & pemanfaatannya Isu – isu strategis Tujuan, kebijakan & strategi RZ KSNT PPKT

Lampiran : Peta – peta tematik Penyampaian Dokumen Awal Verifikasi data dan informasi Menjaring masukan, tanggapan, & saran

KONSULTASI PUBLIK PERTAMA

Berita Acara Konsultasi PublikDokumentasi

Perbaikan Dokumen Awal Analisa untuk menentukan struktur & pola

ruang : Analisis spasial dan analisis non spasial Penyusunan Draft Alokasi Ruang : pemilihan

kawasan dan zona Penyusunan Draft Indikasi program Penyusunan Draft Pengendalian pemanfaatan

ruang

PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA

Dokumen Antara yang memuat : Pendahuluan Deskripsi potensi & pemanfaatannya Isu – isu strategis Tujuan, kebijakan & strategi RZ KSNT PPKT Draft Alokasi ruang (struktur & pola

ruang) Draft Indikasi program Draft pengendalian pemanfaatan ruang

(peraturan pemanfaatan ruang, arahan perizinan, insentif & disinsentif

Penyampaian Dokumen Antara Mencari kesepakatan tentang draft alokasi

ruang, draft indikasi program, draft pengendalian pemanfaatan ruang, draft peta struktur dan pola ruang

KONSULTASI PUBLIK KEDUA

Berita Acara Konsultasi PublikDokumentasi

Perbaikan Dokumen Antara Penyusunan Alokasi Ruang : penentuan

kawasan dan zona Penyusunan Indikasi program Penyusunan Pengendalian pemanfaatan ruang Pembuatan peta struktur dan pola ruang Penyusunan Konsepsi Rancangan Peraturan

PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL

Dokumen Final yang memuat : Pendahuluan Deskripsi potensi & pemanfaatannya Isu – isu strategis Tujuan, kebijakan & strategi RZ KSNT PPKT Alokasi ruang (struktur & pola ruang) Indikasi program Pengendalian pemanfaatan ruang

(peraturan pemanfaatan ruang, arahan perizinan, insentif & disinsentif

Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri RZ KSNT PPKT

Pembahasan Ranpermen RZ KSNT PPKT internal KKP

Pembahasan Ranpermen RZ KSNT PPKT lintas K/L

Berita Acara Pembahasan Ranpermen RZ KSNT PPKTDokumentasi Permen KP RZ KSNT PPKT

PERSIAPAN

PENETAPAN RZ KSNT PPKT

A. Pembentukan Tim Kerja

Tim kerja dibentuk sebagai langkah awal dengan tujuan menyusun rencana kerja, peta kerja

sebagai landasan penyusunan RZ KSNT PPKT. Tim kerja selanjutnya mempunyai tugas untuk

secara berkelanjutan menyusun dokumen RZ KSNT PPKT. Tm kerja dapat terdiri dari :

a. Ahli Perencanaan wilayah

b. Ahli Sistem Informasi Geografis

c. Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

d. Ahli Sosial Ekonomi Pesisir

e. Ahli Kelautan / Oseanografi

f. Ahli Perikanan

g. Ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan

B. Penyusunan rencana kerja dan peta kerja

Setelah terbentuk, tim kerja menyusun rencana kerja dan peta kerja. Rencana kerja memuat :

a. Rancangan kebutuhan anggaran dan pendetailannya pada setiap tahapan

b. Jadwal pekerjaan sesuai tahapan penyusunan dokumen RZ KSNT PPKT

c. Daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data

d. Metode survey lapang

e. Peta kerja

Peta kerja memuat lokasi survey dan rencana titik sampel. Peta kerja disusun berdasarkan

peta dasar. Peta dasar yang digunakan untuk penyusunan peta kerja dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 3.1. Peta dasar dalam penyusunan RZ KSNT PPKT

3.1.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

A. Pengumpulan Data

Penyusunan dokumen RZ KSNT PPKT membutuhkan data – data yang berupa data geospasial

dan data non geospasial. Berdasarkan PP Nomor ..... Tahun ...... tentang Perencanan Ruang

Laut, data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen RZ KSNT PPKT meliputi peta

dasar dan data tematik. Secara umum Peta dasar diartikan sebagai peta yang digunakan

sebagai dasar untuk pembuatan peta berikutnya sesuai dengan kebutuhan yang merupakan

kerangka untuk penempatan unsur-unsur, ataupun obyek yang dipetakan. Peta dasar dapat

juga diartikan sebagai peta yang memberikan gambaran permukaan bumi. Sedangkan data

NO PETA DASAR SKALA MINIMAL INSTANSI PENYEDIA1. Peta Laut 1 : 50.000 Pusat Hidro Oseanografi – TNI AL2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia 1 : 50.000 Badan Informasi Geospasial3. Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 50.000 Badan Informasi Geospasial

tematik adalah data – data dengan tema tertentu secara spesifik. Data tematik dapat bersifat

geospasial dan non geospasial.

Dalam penyusunan RZ KSNT PPKT, peta dasar yang digunakan dibedakan dalam dua jenis

berdasarkan fokus cakupan geografisnya yaitu peta dasar untuk wilayah daratan PPKT dan peta

dasar untuk wilayah perairan PPKT. Peta dasar untuk wilayah daratan PPKT menggunakan Peta

Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Skala paling

kecil yang digunakan dalam pembuatan peta dasar untuk kepentingan penyusunan RZ KSNT

PPKT adalah 1 : 50.000. Mengingat keterbatasan ketersediaan peta dasar pada skala yang lebih

besar dari 1 : 50.000 maka pembuatan peta dasar dapat dibantu dengan citra satelit resolusi

tinggi atau foto udara dengan umur citra/foto maksimal 5 tahun.

Informasi yang digunakan dari peta RBI untuk digambarkan sebagai informasi dasar di wilayah

daratan PPKT antara lain :

a. Batas – batas negara yang meliputi titik dasar, titik referensi,dan batas negara di wilayah

daratan

b. Batas wilayah administrasi

c. Titik ketinggian tertinggi

d. Jaringan jalan; dan

e. Jaringan sungai

Untuk wilayah perairan, peta dasar yang digunakan adalah Peta Laut yang diterbitkan oleh

Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidros TNI AL) dan Peta Lingkungan Pantai

Indonesia (LPI) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Skala paling kecil yang

digunakan dalam pembuatan peta dasar untuk kepentingan penyusunan RZ KSNT PPKT adalah

1 : 50.000. Dalam hal ketidaktersediaan skala 1 : 50.000 untuk wilayah perairan maka dapat

menggunakan Peta Laut / Peta LPI dengan skala minimal 1 : 250.000.

Informasi yang digunakan dari Peta Laut / Peta LPI untuk digambarkan sebagai informasi dasar

di wilayah perairan antara lain :

a. Batas – batas negara yang meliputi titik dasar, titik referensi, dan batas negara di wilayah

perairan

b. Bathimetri (kedalaman perairan)

c. Garis pantai

Data tematik yang dibutuhkan dalam penyusunan RZ Kawasan Strategis secara garis besar

dibedakan menurut cakupan geografisnya yaitu data tematik wilayah daratan PPKT dan data

tematik wilayah perairan PPKT atau kawasan strategis nasional. Data tematik yang dibutuhkan

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Kebutuhan Data Tematik Daratan PPKT

NO JENIS DATA METODE MENDAPATKAN INSTANSI PENYEDIA DATA1 Perencanaan

RTRW/RDTR Data sekunder Bappeda, Dinas Tata RuangKebijakan dan program Sektoral

Data sekunder Bappeda, masing – masing instansi yang bersifat sektoral

2 Status Lahan Data sekunder Badan Pertanahan Nasional3 Kependudukan

Statistik Kependudukan Data sekunder Dinas kependudukan, Kantor Kecamatan, Kantor Desa

Perekonomian masyarakat PPKT

Data primer melalui wawancara/kuisioner

4 Sosial budaya masyarakat Wilayah perlindungan adat Data primer melalui

wawancara/kuisioner dan/atau participatory mapping

Tokoh masyarakat, ketua adat, kepala desa

Sosial masyarakat Data primer melalui wawancara/kuisioner


5 Penggunaan lahan eksisting

Data primer dengan menggunakan drone dan survey lapangCitra Satelit Resolusi Tinggi LAPAN, BIG

6 Jenis pantai Data primer dengan menggunakan drone dan survey lapang

7 Ekosistem pulau/biota endemik/dilindungi

Groundcheck dan informasi masyarakat

DKP, KKP

Tabel 5.2. Kebutuhan Data Tematik Perairan PPKT atau Kawasan Strategis Nasional

Kebutuhan data untuk kepentingan Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dapat dipenuhi

melalui pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan

cara mendatangi instansi penyedia data yang terkait atau dengan melakukan rapat koordinasi

dengan instansi terkait dengan membahas ketersediaan data – data yang dimaksud.

NO JENIS DATA METODE MENDAPATKAN INSTANSI PENYEDIA DATA1 Sistem jaringan prasarana

atau utilitas lautData sekunder - Groundcheck KemHub, Pushidros TNI AL

2 Bangunan & intalasi di laut Data sekunder - Groundcheck KemHub, Pushidros TNI AL3 Oseanografi

Arus Data Primer – pengukuranGelombang Data Primer – pengukuranPasang Surut Data sekunder BIG, Pushidros TNI AL, KemHubKecerahan perairan Data Primer – pengukuranSuhu Data Primer – pengukuranDerajat keasaman Data Primer – pengukuranSalinitas Data Primer – pengukuranKlorofil Citra satelit

4 Ekosistem Pesisir dan pulau – pulau kecilSebaran terumbu karang Citra satelit - groundcheck LAPAN, BIG, LIPIKondisi terumbu karang Data primer - pengukuranSebaran mangrove Citra satelit - groundcheck KLHK, KKP, LIPISebaran padang lamun Citra satelit - groundcheck KLHK, KKP, LIPI

5 Wilayah pertahanan laut Data sekunder Pushidros TNI AL, KemHan6 Sumberdaya ikan Data sekunder Dinas KP, KKP7 Alur migrasi biota Data sekunder Dinas KP, KKP, LIPI, KLHK, BPPT,

LSM8 Pemanfaatan ruang laut

EksistingAlur pelayaran Data sekunder – groundcheck KemHub, Pushidros TNI AL, KKPKawasan lindung / konservasi

Data sekunder – groundcheck KKP, KLHK

Wilayah pertambangan dan migas

Data sekunder Kementerian ESDM

Fishing ground Data primer melalui wawancara/kuisioner dan/atau participatory mapping

DKP, KKP

Perikanan Budidaya Data primer – survey lapang DKP, KKPPerlindungan adat Data primer melalui

wawancara/kuisioner dan/atau participatory mapping


Pariwisata Data primer – survey lapang Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata

Pelabuhan/DLKr/DLKp Data sekunder KemHubWKOPP Data sekunder KKP

9 Rencana Pemanfaatan ruang laut

Data sekunder Bappeda, masing – masing instansi yang bersifat sektoral

10 Risiko Bencana Data Sekunder BNPB

Dalam hal data sekunder belum memenuhi standar kualitas yang dilengkapi dengan metadata

dapat dilakukan survei lapangan. Survei lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data

primer dan melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya.

Adapun jenis data yang dikumpulkan tersebut akan menjadi data primer. Ketentuan lebih lanjut

mengenai standar kualitas dan kuantitas data dan instansi penyedianya akan dijelaskan lebih

lanjut pada Bab 5 pedoman ini.

Teknik untuk melakukan survei di lapangan yang antara lain meliputi:1. Observasi2. Pengambilan sampel3. Pengukuran4. Wawancara dan Penyebaran kuesioner 5. Focus Group Discussion (FGD)

Selain untuk mendapatkan data dan informasi, pelaksanaan survey lapang juga bertujuan

untuk menjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan pada lingkup wilayah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penjaringan aspirasi para pemangku kepentingan

dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan :

a. SKPD terkait di lingkup wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan seperti Badan

Perencanaan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas

Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dll sesuai dengan

kepentingannya;

b. Perangkat pemerintahan daerah seperti lurah, camat dari wilayah administrasi PPKT

yang bersangkutan;

c. Instansi pemerintah pusat yang berlokasi di wilayah Kabupaten/Kota yang

bersangkutan;

d. Masyarakat yang tinggal di PPKT atau masyarakat yang penghidupannya memanfaatkan

PPKT dan/atau memanfaatkan perairan di sekitar PPKT;

e. Perguruan Tinggi;

f. Lembaga Swadaya Masyarakat;

g. Pelaku usaha dan/atau instansi profesi;

h. Tokoh Masyarakat; dan

i. Masyarakat adat.

B. Pengolahan Data

Data – data yang telah terkumpul baik dengan pengumpulan data sekunder maupun melalui

survey lapang harus diolah agar data – data tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan

Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT. Pengolahan data merupakan upaya menspasialkan

data/atau mengolah data menjadi data yang memiliki informasi keruangan, tetapi tidak

mengubah substansi data. Pengolahan data yang dilakukan berbeda-beda, tergantung jenis

data yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait, misalnya peta analog, data/peta digital,

atau data tabular/numerik. Pengolahan data akhirnya akan menghasilkan peta-peta tematik

digital. Pengolahan data juga dilakukan untuk melakukan standarisasi terhadap data spasial

(peta) tematik sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas data. Metode pengolahan data

untuk masing – masing jenis data tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Metode pengolahan data

3.1.3. Penyusunan Dokumen Awal

Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Awal adalah :

1. penyusunan deskripsi potensi sumber daya PPKT dan perairan sekitarnya serta kegiatan

pemanfaatannya;

2. identifikasi isu-isu strategis wilayah;

3. penyusunan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;

4. pembuatan peta – peta tematik;

Sistematika Draft Dokumen Awal, sekurang-kurangnya memuat :

1. pendahuluan yang memuat latar belakang, , profil wilayah secara umum, peta wilayah

perencanaan, dasar hukum, peraturan perundangan terkait, dan isu – isu strategis;

2. deskripsi potensi sumberdaya PPKT dan Kegiatan Pemanfaatan;

3. isu-isu strategis wilayah;

4. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang;

5. Lampiran dalam bentuk peta tematik

No Jenis Data Tipe DataFormat

DataContoh Data/Peta Metode Analisis Data/Peta

1 Peta Analog Peta Cetakan Hardcopy Peta Hardcopy Rupabumi, Peta Hardcopy Geologi

Konversi data analog ke digital (scanning), digitasi, dan plotting ke peta dasar

2 Data/Peta Digital

Data hasil digitasi peta analog

Shapefile Data vektor penggunaan lahan, Data vektor garis pantai

Digitasi dan plotting ke peta dasar

Data hasil konversi data

Shapefile Peta kontur ketinggian lahan hasil konversi dari Data Digital Elevation Model (DEM)

Konversi dari data raster ke data vektor (Vectorization) dan plotting ke peta dasar

Data Hasil Plotting GPS / Pengukuran Lapangan

Shapefile Data titik lokasi sampel pengukuran fisika perairan

Standardisasi format dan kelengkapan data, Interpolasi dan plotting ke peta dasar

Data Hasil Interpretasi Citra Satelit

Shapefile Peta penggunaan lahan, peta batas ekosistem mangrove

Standardisasi format dan kelengkapan data dan plotting ke peta dasar

Data Hasil Analisis GIS dan Model Matematis

Shapefile Peta Sebaran Terumbu Karang hasil Pemodelan Lyzenga, Peta arah dan kecepatan arus

Standardisasi format dan kelengkapan data dan plotting ke peta dasar

3 Data Tabular / Numerik

Data numerik (Angka) yang memiliki informasi Lokasi

Xls, Dbf Data Jumlah Penduduk Kecamatan X, Data Numerik Hasil Pengukuran Fisika Perairan di Laut X, Lokasi Infrastruktur

Analisis Data dan Plotting ke peta dasar

3.1.4. Konsultasi Publik Pertama

Konsultasi publik merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat. Konsultasi Publik

Pertama dilakukan untuk memverifikasi data dan informasi, serta untuk mendapatkan

masukan, tanggapan atau saran terhadap Dokumen Awal. Konsultasi publik pertama dilakukan

dengan metode Focus Group Discussion/lokakarya/workshop.

Peserta konsultasi publik pertama antara lain :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); yaitu Badan dan Dinas di daerah yang

berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;

2. Instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah bersangkutan;

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;

4. Perguruan Tinggi/Akademisi;

5. Kelompok Masyarakat (masyarakat adat, tradisional);

6. Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan (Pengusaha, BUMN, BUMD)

Untuk melengkapi data-data hasil dari konsultasi publik pertama dapat dilakukan pertemuan

tematik dengan kementerian/lembaga terkait yang dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat,

metode yang digunakan dapat melalui lokakarya/workshop dan Focus Group Discussion (FGD).

Secara garis besar, tema pertemuan dalam rangka melengkapi konsultasi publik meliputi :

a. Tema kebijakan dan perencanaan nasional;

b. Tema pertahanan keamanan; dan

c. Tema ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. Tema lingkungan hidup.

Peserta pertemuan tematik di tingkat pemerintah pusat disesuaikan dengan tema datanya dan

berdasarkan dengan hasil identifikasi pemanfaatan ruang pada saat pengumpulan data. Daftar

peserta pertemuan tematik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Daftar Peserta Pertemuan Tematik

NO TEMA DATA INSTANSI / LEMBAGA1. Kebijakan dan Perencanaan

Nasional Bappenas Kementerian ATR/BPN Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya

2. Pertahanan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Pertahanan Pusat Hidrooseanografi – TNI AL Badan Nasional Perbatasan Badan Informasi Geospasial Badan Keamanan Laut

3. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perhubungan

4. Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Swadaya Masyarakat Perguruan Tinggi

Pertemuan tematik tersebut untuk mendapatkan masukan, saran dan tanggapan dari

kementerian/lembaga (K/L) dan untuk memverifikasi rencana pembangunan dan/atau

pemanfaatan PPKT dan perairan sekitarnya yang dilaksanakan melalui program K/L terkait.

Hasil pertemuan tematik dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar

hadir, dokumentasi, dan peta usulan alokasi ruang yang telah disepakati/ditandatangani oleh

stakeholders.

3.1.5. Penyusunan Dokumen Antara

Setelah dilakukan konsultasi publik, maka data dan informasi yang termuat dalam Dokumen

Awal sudah terverfikasi dan terkonfirmasi. Selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap dokumen

awal dan peta – peta tematik yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen

Antara. Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Antara adalah :

1. perbaikan deskripsi potensi sumber daya PPKT dan perairan sekitarnya serta kegiatan

pemanfaatannya;

2. perbaikan isu-isu strategis wilayah;

3. perbaikan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;

4. perbaikan peta – peta tematik;

5. Analisis untuk mendapatkan draft rencana alokasi ruang;

6. Pemilihan dan Penentuan Usulan Zona

7. Penyusunan draft peraturan pemanfaatan ruang dan draft indikasi program;

8. Pembuatan draft peta rencana zonasi (struktur dan pola ruang);

Sistematika Draft Dokumen Antara sekurang-kurangnya memuat :

1. Pendahuluan yang memuat latar belakang, , profil wilayah secara umum, peta wilayah


2. Deskripsi potensi sumberdaya PPKT dan Kegiatan Pemanfaatan;

3. Isu-isu strategis wilayah;

4. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang;

5. Draft Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang;

6. Draft Indikasi Program;

7. Draft Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan

8. Lampiran dalam bentuk peta tematik dan Draft Peta Rencana Struktur dan Pola Ruang

Setelah dihasilkan peta – peta tematik, dilakukan analisis untuk mendapatkan draft rencana

struktur dan pola ruang. Analisis untuk mendapatkan draft rencana struktur dan pola ruang

terdiri dari dua jenis analisis yaitu analisis spasial dan analisis non spasial.

Gambar 3.2. Kerangka analisis penyusunan RZ KSNT PPKT

A. Analisis Penentuan Struktur Ruang

Dalam menyusun alokasi ruang RZ KSNT PPKT maka pertama harus ditentukan struktur

ruangnya. Hal ini dikarenakan struktur ruang merupakan kerangka dalam menentukan

bentuk pola ruang. Dalam menentukan struktur ruang di PPKT maka harus dilihat terlebih

dahulu rencana struktur ruang yang sudah disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota dari PPKT yang bersangkutan. Jika sudah ada rencana

struktur ruang dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota maka dapat diakomodir untuk

kemudian dimasukkan dalam rencana struktur ruang RZ KSNT PPKT dengan penyesuaian

terhadap kebijakan / kepentingan nasional seperti kepentingan geo-politik strategis nasional,

kebijakan pertahanan keamanan dan sebagainya.

Dalam hal rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi/Kabupaten/Kota dari PPKT yang bersangkutan belum ada atau belum disahkan maka

wajib disusun rencana struktur ruang. Penentuan struktur ruang dapat digambarkan

berdasarkan :

Infrastruktur yang telah ada;

Peta – peta Tematik

Kriteria kesesuaian

Tumpang Susun Peta(Overlay)

Peta kesesuaian Zona/Sub Zona/Pemanfaatan

Pembobotan dan SkoringKesesuaian Rumput Laut

Kesesuaian KJA

Kesesuaian Menyelam

Kesesuaian Snorkeling

dst

dst

Overlay

Overlay

Overlay

Generalisasi menjadi ZONA

Pemanfaatan Ruang Eksisting dan Faktor Pembatas : Alur Pelayaran & ALKI Daerah Militer Daerah Hankam Alur pipa & kabel bawah laut Alur migrasi biota Daerah terlarang Kawasan Lindung/Konservasi Daerah Masyarakat Adat dsb

Peta Multi Kesesuaian Zona

Overlay

Seleksi Zona

Kesepakatan Konsultasi Publik FGD lintas K/L dsb Draft Alokasi Ruang

(ZONA)

Analisis Non Spasial

Analisis Kebijakan Ekonomi dsb

Rencana pembangunan prasarana dasar;

Penempatan sarana bagi kepentingan nasional; dan

Rencana pengembangan jaringan transportasi.

Muatan dari rencana struktur ruang dapat dilihat pada Bab 3 pedoman ini. Contoh peta draft

rencana struktur ruang dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.3. Contoh Peta Draft Rencana Struktur Ruang dalam RZ KSNT PPKT

B. Analisis Spasial

Analisis spasial adalah analisis untuk menggambarkan tingkatan dan pola dari suatu

fenomena spasial dan untuk mendapatkan informasi baru dari serangkaian fenomena spasial.

Fenomena spasial dalam penyusunan RZ KSNT PPKT dituangkan dalam bentuk peta – peta

tematik. Analisis spasial yang digunakan dalam penyusunan RZ KSNT PPKT adalah analisis

kesesuaian. Analisis kesesuaian merupakan bentuk penilaian suatu ruang (wilayah) terhadap

kesesuaiannya dengan suatu pemanfaatan tertentu.

Mengingat suatu ruang (wilayah) mempunyai karakteristik yang berbeda – beda maka tidak

semua kegiatan sesuai untuk dilakukan dalam ruang tersebut. Karakteristik ruang tersebut

merupakan parameter dalam analisis kesesuaian wilayah. Misalnya; dalam ruang laut

(perairan) maka karakteristiknya akan berbeda – beda bergantung lokasinya. Ruang laut yang

dekat dengan pantai mempunyai kedalaman yang berbeda dengan ruang laut yang berada jauh

dari pantai. Pola kecepatan dan arah arus yang terjadi pada ruang laut yang dekat pantai akan

berbeda dengan pola kecepatan dan arah arus yang terjadi pada ruang laut yang jauh dari

pantai dan seterusnya. Perbedaan – perbedaan karakteristik ruang ini akan sangat

menentukan pemanfaatan yang sesuai dalam keruangan tersebut.

Salah satu teknik analisis yang dapat digunakan dalam melakukan analisis kesesuaian untuk

mendapatkan draft alokasi ruang dalam penyusunan RZ KSNT PPKT adalah teknik tumpang

susun atau superimposed peta. Pada prinsipnya, teknik ini digunakan dengan cara

menumpukkan / menumpang susunkan peta – peta tematik sehingga pada ruang yang sama

akan tergambar karakteristik (data) yang beragam. Konsep tumpang susun peta adalah sebagai

berikut.

Gambar 3.4. Konseptual Overlay / Tumpang Susun peta

Dari contoh ilustrasi konsep tumpang susun peta diatas maka dapat diperoleh matriks nilai

parameter untuk masing – masing polygon (area dalam peta). Matriks nilai parameter tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Matriks nilai parameter

Teknik tumpang susun peta ini akan sangat mudah diaplikasikan dengan menggunakan

Sistem Informasi Geografis (SIG). Standar dan ketentuan mengenai SIG yang digunakan dalam

penyusunan RZ KSNT PPKT dapat dilihat pada Bab 5 pedoman ini.

+ + +

Peta Arus (m/dt) Peta Gelombang (m) Peta Suhu (C) Peta Salinitas (o/oo)

Arus = 0,3 m/dtGelombang = 0,2 mSuhu = 28⁰ CSalinitas = 29 o/oo

DO = 2 mg/l

28

25 26

27 29

27 28

280,3

0,1 0,2

0,1 0,2

0,1 0,2

0,1

Overlay / Tumpang Susun Peta

+

Peta DO (mg/l)

2

2 1

3

A BC D

D

Parameter SatuanPolygon (Area dalam peta)

A B C DArus m/dt 0,1 0,2 0,1 0,3Gelombang m 0,1 0,2 0,1 0,2Suhu C 25 26 27 28Salinitas o/oo 27 28 28 29DO mg/l 2 1 3 2

Dalam prakteknya dengan menggunakan SIG, teknik tumpang susun peta dilakukan

bersamaan dengan memasukkan kriteria kesesuaian untuk menilai kesesuaian suatu polygon.

Kriteria kesesuaian yang digunakan harus memiliki bobot suatu parameter dan skore

kesesuaiannya. Teknik tumpang susun peta dengan pembobotan dan skore kesesuaian dalam

SIG disebut Weighted Overlay.

Bobot parameter merupakan besaran pengaruh suatu parameter dalam penentuan kesesuaian.

Pembobotan parameter yang paling sederhana dapat menggunakan metode ranking dimana

suatu parameter diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengaruhnya. Parameter yang dianggap

paling berpengaruh diberi nilai paling tinggi dan yang paling rendah pengaruhnya diberi nilai

paling rendah. Penentuan bobot tertinggi dan terendah dapat menggunakan ranking skala 1 –

3 atau ranking 1 – 5. Tingkat keterpengaruhan bobot parameter kemudian dinilai terhadap

parameter lainnya dengan cara dinormalisasi, yaitu dengan membuat jumlah total bobot

menjadi 100 % atau 1. Bobot parameter yang dinormalisasi dihitung dengan cara :

Bobot Parameter = nilai ranking / ∑ nilai ranking (formula 1)

Skore kesesuaian merupakan nilai pengali bobot parameter terhadap klasifikasi kesesuaian.

kesesuaian dapat kelaskan menjadi : i) Sangat Sesuai dengan skore 3; ii) Cukup Sesuai dengan

skore 2; dan iii) Tidak Sesuai dengan skore 1. Contoh kriteria kesesuaian dengan pembobotan

dan skoring kesesuaian sebagai berikut.

Tabel 3.5. Kriteria kesesuaian budiaya rumput laut dengan pembobotan

Berdasarkan nilai (bobot x skore kesesuaian) setiap parameter maka dilakukan penilaian untuk

menentukan apakah lokasi tersebut sesuai untuk lahan budidaya rumput laut dengan

menggunakan formulasi :

Kesesuaian = (Nilai Hasil Overlay pada polygon / 3) x 100 % (formula 2)

Dimana :

Sangat Sesuai jika nilai kesesuaian > 85 %

Sesuai jika nilai kesesuaian 60 % - 85 %

Tidak Sesuai jika nilai kesesuaian < 60 %

Dengan menggunakan pembobotan dan skore kesesuaian, maka didapat nilai suatu polygon

(area dalam peta). Ilustrasi teknik overlay dengan pembobotan dan skoring dapat dilihat

sebagai berikut.

Parameter SatuanNilai

Ranking

Bobot Parameter(formula 1)

Kriteria Kesesuaian Pustaka

Skore Kesesuaian

Nilai (Bobot x Skore)

Arus m/dt 3 0,23

0,2 – 0,3 Aslan (1998) dalam Adibrata dkk (2007)

3 0,690,31 – 0,4 atau

0,1 – 0,192 0,46

< 0,1 atau > 0,4 1 0,23

Gelombang m 4 0,31

0,2 – 0,3 Aslan (1998) dalam Adibrata dkk (2007)

3 0,930,31 – 0,4 atau

0,1 – 0,192 0,62

< 0,1 atau > 0,4 1 0,31

Suhu C 3 0,23

28 - 30 Djurjani (1999) dalam Adibrata dkk (2007)

3 0,6926 – 27 atau

30 – 33 2 0,46

< 26 atau > 33 1 0,23

Salinitas o/oo 1 0,08

28 - 32 Aslan (1998) dalam Adibrata dkk (2007)

3 0,2415 – 27 atau

33 – 38 2 0,16

< 15 atau > 38 1 0,08

DO mg/l 2 0,15> 4 Aslan (1998)

dalam Ariyati dkk (2007)

3 0,452 - 4 2 0,30< 2 1 0,15

Sumber : 1. Adibrata dkk, (2007). “Studi Kesesuaian Areal Untuk Budidaya Laut di Perairan Pulau Karampuang Sulawesi Barat”.

Akuatik – Jurnal Sumberdaya Perairan Volume 2. Agustus 2007. Edisi I2. Ariyati dkk, (2007). “Analisis Kesesuaian Perairan Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemujan Sebagai Lahan Budiaya

Rumput Laut Menggunakan Sistem Informasi Geografis”. Jurnal Pasir Laut Volume 3 No. 1. Juli 2007 : 27 – 45.

Gambar 3.5. Ilustrasi teknik Overlay dengan pembobotan dan skor (Weighted Overlay)

Dari gambar ilustrasi diatas diperoleh nilai polygon A = 1,77, polygon B = 2,47, polygon C =

2,08, dan polygon D = 2,85.

Dengan menggunakan formula 2 maka nilai setiap polygon adalah sebagai berikut :

Polygon A = (1,77/3) x 100 % = 59 %

Polygon B = (2,47/3) x 100 % = 82,33 %

Polygon C = (2,08/3) x 100 % = 69,33 %

Polygon D = (2,85/3) x 100 % = 95 %

Maka Peta Kesesuaian untuk contoh ilustrasi diatas adalah

59 %

69,33 % 95 %

82,33 % TS

CS SS

CS

Arus

(m/d

t) 0,1

0,1 0,3

0,2 0,23

0,23 0,23

0,23 2

2 3

3 0,46

0,46 0,69

0,69

Peta Parameter Bobot Skor Kesesuaian

Bobot x Skor (Nilai)

Gel

omba

ng (m

)

0,1

0,1 0,2

0,2 0,31

0,31 0,31

0,31 2

2 3

3 0,62

0,62 0,93

0,93

Suhu

(C) 25

27 28

26 0,23

0,23 0,23

0,23 1

2 3

2 0,23

0,46 0,69

0,46

Salin

itas

(o / oo)

27

28 29

28 0,08

0,08 0,08

0,08 2

3 3

3 0,16

0,24 0,24

0,24

1,77

2,08 2,85

2,47

+

+

+

Penjumlahan Nilai (Overlay)

DO

(mg/

l) 2

3 2

1 0,15

0,15 0,15

0,15 2

2 2

1 0,30

0,30 0,30

0,15

+O

VERL

AY

Dimana

TS = Tidak Sesuai, CS = Cukup Sesuai, dan SS = Sangat Sesuai

Dengan menggunakan metode tersebut, maka kesesuaian untuk setiap pemanfaatan ruang

dapat diperoleh. Berikut adalah contoh peta kerja untuk kesesuaian budidaya laut.

Gambar 3.6. Contoh Peta Kesesuaian

Contoh diatas merupakan hasil analisis kesesuaian untuk budidaya laut yaitu untuk rumput

laut, ikan kerapu dan budidaya lepas pantai. Untuk kepentingan penyusunan RZ KSNT PPKT,

maka ketiga peta tersebut dapat digeneralisasi menjadi peta kesesuaian untuk Zona Perikanan

Budidaya. Generalisasi ketiga peta tersebut dapat menggunakan teknik tumpang susun peta.

Contoh overlay ketiga peta tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.7. Contoh Peta Multi-kesesuaian untuk budidaya laut

Peta Kesesuaian Rumput Laut Peta Kesesuaian Budidaya Lepas Pantai Peta Kesesuaian KJA Ikan Kerapu

Keterangan :

S1 = Sangat Sesuai

S2 = Cukup Sesuai

Dalam melakukan generalisasi peta kesesuaian, maka wajib untuk mempertahankan data

atributnya dan disertai dengan kodifikasi untuk memudahkan dalam membedakan informasi

dalam setiap polygon dalam zona tersebut. Contoh pengkelasan zona dan kodifikasi data

atributnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Contoh kodifikasi kelas kesesuaian

Berdasarkan contoh tabel diatas maka penggambaran peta kesesuaian zona perikanan

budidaya adalah sebagai berikut

Gambar 3.8. Contoh Peta Kesesuaian Zona Perikanan Budidaya

ATRIBUT POLYGON KODEATRIBUT

KELAS KESESUAIAN

ZONA

KODE KESESUAIAN

ZONASangat Sesuai Budidaya Lepas Pantai LP.1 Sangat Sesuai PB.1Cukup Sesuai Budidaya Lepas Pantai LP.2 Cukup Sesuai PB.2Sangat Sesuai Budidaya Rumput Laut RL.1 Sangat Sesuai PB.1Cukup Sesuai Budidaya Rumput Laut RL.2 Cukup Sesuai PB.2Sangat Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu KJK.1 Sangat Sesuai PB.1Sangat Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Sangat Sesuai Budidaya Rumput Laut

K.1.RL.1 Sangat Sesuai PB.1

Sangat Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Cukup Sesuai Budidaya Rumput Laut

K.1.RL.2 Cukup Sesuai PB.2

Cukup Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Sangat Sesuai Budidaya Rumput Laut

K.2.RL.1 Cukup Sesuai PB.2

Cukup Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Cukup Sesuai Budidaya Lepas Pantai

K.2.LP.2 Cukup Sesuai PB.2

Dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang sama, dapat diperoleh peta kesesuaian

zona – zona. Peta kesesuaian zona – zona tersebut di overlay terhadap semua peta kesesuaian

yang akan menghasilkan peta multi kesesuaian. Contoh peta multi kesesuaian dapat dilihat

pada gambar berikut.

Gambar 3.9. Contoh Peta Multi-kesesuaian Zona

C. Analisis Non Spasial

Setelah diperoleh peta multi kesesuaian selanjutnya dilakukan analisis non spasial. Hasil

analisis non spasial diformulasikan sebagai bahan untuk mendapatkan draft alokasi ruang.

Analisis non-spasial dapat digunakan apabila dalam satu lokasi memiliki beberapa kategori

kesesuaian yang sama. Analisis non spasial antara lain sebagai berikut :

1. Analisis Kebijakan dan Kewilayahan

Analisis Kebijakan digunakan untuk melihat kedudukan wilayah perencanaan terhadap

kebijakan rencana tata ruang nasional/provinsi, dan menyesuaikan perencanaan yang

dibuat dengan kebijakan pembangunan nasional, dengan tujuan agar tidak terjadi

tumpang tindih kegiatan. Disamping itu, analisis yang didasarkan pada kebijakan

pembangunan nasional, termasuk kebijakan geopolitik dan pertahanan keamanan.

Sedangkan analisis kewilayahan merupakan analisis untuk melihat kecenderungan

perkembangan kawasan di wilayah perencanaan berdasarkan potensi fisik wilayah dan

kondisi ekonomi, sosial budaya yang ada.

2. Analisis Sosial dan Budaya

Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis sosial

budaya di wilayah dan atau kawasan. Penilaian/analisis sosial (urban social indicator)

misalnya kependudukan/demografi, struktur sosial budaya, pelayanan sarana dan

prasarana sosial dan budaya, potensi sosial budaya masyarakat, atau kesiapan

masyarakat terhadap suatu pengembangan.

Tujuan analisis ini adalah mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung

atau menghambat pengembangan wilayah dan atau kawasan, serta memiliki fungsi

antara lain :

mengidentifikasi kondisi sosial budaya masyarakat;

menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung

pengembangan wilayah dan atau kawasan;

menentukan prioritas-prioritas utama dalam formulasi kebijakan pembangunan

sosial budaya masyarakat.

3. Analisis Infrastruktur

Analisis infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk

mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan

struktur wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana

kelautan dan perikanan. Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data

sekunder yang telah ada dan observasi langsung di lapangan. Pemetaan dilakukan

dengan cara digitalisasi data sekunder dan plotting lokasi secara langsung di lapangan,

meliputi sarana dan prasarana energi/listrik, transportasi, air bersih, sarana

pendidikan, sarana kesehatan, sarana telekomunikasi, dan prasarana lainnya.

4. Analisis Ekonomi Wilayah

Analisis ekonomi wilayah bertujuan untuk mengetahui pola distribusi perkembangan

ekonomi wilayah melalui PDRB, pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian,

sektor basis wilayah dan/atau kawasan untuk mengetahui sektor yang memberikan

sumbangan/kontribusi relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu wilayah

dan/atau kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan),

dan komoditas unggulan wilayah pada sektor basis yang memiliki keunggulan

komparatif dan berpotensi ekspor. Komoditas unggulan merupakan Komoditas kunci

yang memiliki peran penting baik secara langsung/tidak langsung dan bersifat multiplier

effect.

5. Analisis Pengembangan Wilayah

Identifikasi ini meliputi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa yang akan

datang yang diproyeksikan di dalam kawasan perencanaan yang berpotensi untuk

pengembangan wilayah. Beberapa pertimbangan untuk melihat potensi pengembangan

wilayah diantaranya:

Potensi sumberdaya lokal

Potensi sumberdaya lokal dapat dilihat dari sumberdaya unggulan di suatu

wilayah. Pendekatan identifikasinya menggunakan kerangka ekonomi

kewilayahan, pendekatan keunggulan komparatif (comparative advantage

approach), dan pendekatan keunggulan bersaing (competitive advantage

approach).

Potensi lingkungan strategis

Potensi lingkungan strategis dapat menggunakan cara pandang yang sedang

berkembangan di lingkup global, regional dan nasional. Pendekatan identifikasinya

menggunakan upaya sintesis dari informasi-informasi terkini.

6. Analisis Isu dan Permasalahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Identifikasi ini meliputi antara lain:

Isu terkait dengan tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya PPKT;

Identifikasi daerah rawan bencana: tsunami, erosi, abrasi, sedimentasi, akresi

garis pantai, subsiden/longsoran tanah, gempa bumi;

Identifikasi masalah lingkungan dan pencemaran: intrusi air laut/asin, polusi,

kerusakan ekosistem/habitat hutan mangrove, kerusakan ekosistem/habitat

terumbu karang;

Identifikasi daerah konservasi/perlindungan: kawasan lindung nasional/kawasan

konservasi yang ditetapkan secara nasional (taman nasional, taman laut, cagar

alam, suaka alam laut), kawasan konservasi yang sedang diusulkan oleh daerah,

dan daerah perlindungan laut lokal;

Identifikasi aktivitas di daratan yang berpengaruh terhadap kegiatan pada

kawasan perairan;

Konflik penggunaan lahan;

Konflik sosial;

Kesenjangan ekonomi antar wilayah PPKT dengan wilayah daratan utama.

D. Pembuatan Skenario Alokasi Ruang

Setelah dilakukan analisis spasial dan non spasial, maka akan diperoleh peta multi kesesuaian

dan analisis – analisis pendukungnya. Peta multi kesesuaian tersebut kemudian di overlay

dengan peta pemanfaatan ruang eksisting, faktor pembatas dan rencana pembangunan yang

berkaitan. Faktor pembatas adalah keadaan suatu ruang yang tidak dapat ditolerir untuk

dimanfaatkan. Faktor pembatas dapat ditentukan melalui suatu kebijakan atau suatu kondisi

untuk dimungkinkan pemanfaatannya. Contoh faktor pembatas misalnya daerah terlarang

(terkait militer), kebijakan tidak memanfaatkan ruang dimana terdapat ekosistem terumbu

karang, kebijakan mengamankan jalur migrasi biota dan sebagainya. Peta multi kesesuaian

zona yang dioverlay dengan peta pemanfaatan ruang laut eksisting faktor pembatas, dan

rencana pembangunan akan menghasilkan berbagai kemungkinan pilihan / skenario yang

nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam seleksi zona. Contoh peta pemanfaatan laut

eksisting dan faktor pembatas, dan peta peta bahan seleksi zona dapat dilihat pada gambar

berikut.

Gambar 3.10. Contoh Peta Pemanfaatan Laut Eksisting dan faktor pembatas

Gambar 3.11. Contoh Peta Analisis Opsi Skenario Alokasi Ruang

Peta yang berisikan pilihan – pilihan zona tersebut kemudian di buat skenario – skenario draft

alokasi ruang. Skenario – skenario tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk alternatif –

alternatif peta draft alokasi ruang. Dalam menyusun skenario – skenario perlu dilakukan

analisis kompatibilitas antar zona. Analisis kompatibilitas dapat dilakukan dengan

menggunakan matriks kompatibilitas antar kegiatan / zona. Matrik kompatibilitas antar zona

menguraikan hubungan antar zona dalam suatu wilayah perencanan untuk melihat

harmonisasi antar zona. Contoh matriks kompatibilitas antar zona dan Skenario peta draft

alokasi ruang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.12. Matriks kompatibilitas zona pada wilayah perairan PPKT

Gambar 3.13. Matriks Kompatibilitas Zona Wilayah Daratan PPKT

Kawasan Konservasi

Zona Inti (ZI) ZIZona Pemanfaatan (ZP) ● ZPZona Perikanan Berkelanjutan (ZPB) ● Ⱶ ZPB

Kawasan Pemanfaatan Umum

Perikanan Tangkap (PT) Ⱶ □ ● PTPerikanan Budidaya (PB) ∆ □ ● □ PBPariwisata (PR) ∆ ● □ ∆ Ⱶ PRPelabuhan (PL) ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ PLHutan Mangrove (HM) ● ↑ ↑ ↑ ↑ ● < HM

Pendaratan Pesawat (PP) ∆ □ □ □ □ ● □ ∆ PPPertambangan (TB)* ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ Ⱶ ∆ □ TBEnergi (EG) ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ < ● EGFasilitas Umum (FU)** ∆ ● ↑ ↑ ↑ □ ↑ □ ↑ ↑ ↑ FUPemanfaatan Air Laut Non Energi (PA)

∆ □ □ □ ↑ □ □ □ < □ □ Ⱶ PA

Alur Laut

Alur Pelayaran (AP) ∆ ∆ □ □ < □ ● □ < < < ● < APAlur Pipa/Kabel Bawah Laut (APK) ∆ ∆ □ □ □ ∆ ∆ □ < ● ● ● ● □ APK

Alur Migrasi Biota (AMB) Ⱶ □ □ □ < ● < ● < < < □ < < □ AMB

∆ = Mengancam zona di atas; < = Mengancam zona di kiri; □ = Potensi menimbulkan konflik

Ⱶ = Positif dengan kegiatan di kiri; ↑ = Positif dengan kegiatan di atas; ● = Saling memberi manfaat posi f

* = Hanya Untuk Minyak dan Gas ** = Sarana Bantu NavigasiKawasan Lindung

Zona Inti (ZI) ZI

Zona Pemanfaatan (ZP) ● ZP

Kawasan Budidaya

Hutan Produksi (HP) ∆ ● HP

Hutan Rakyat (HR) ∆ ● ● HR

Pariwisata (PR) ∆ ● ● ● PR

Pertanian (TN) * ∆ ∆ □ □ ● TN

Industri Jasa Maritim (JM) ∆ ∆ ∆ ∆ ◊ ◊ JM

Permukiman (PM) ∆ ∆ Ⱶ Ⱶ ● ∆ ● PM

Pembangkit Listrik (PL) ∆ ∆ ∆ ∆ ↑ ↑ ↑ ↑ PL

Pertahanan Keamanan (HK) ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ Ⱶ □ Ⱶ HKPerdagangan, Jasa, Perkantoran (JK) ∆ ∆ □ □ ● ∆ ● ● Ⱶ □ JK

Pergaraman (GM) ∆ ∆ ∆ ∆ ↑ < < □ Ⱶ □ □ GMPerikanan (Payau & Air Tawar) (PI) ∆ ● ● ● ● ● < < < < < ∆ PI

Evakuasi Bencana (EB) ● ● ● ● ↑ ● < ↑ Ⱶ ● ↑ < < EB

Fasilitas Umum/Sosial (FS) □ ● □ □ ● □ ● ● ● ● ● □ □ ● FS

∆ = Mengancam zona di atas; < = Mengancam zona di kiri; □ = Potensi menimbulkan konflik

Gambar 3.14. Matriks kompatibilitas zona pada wilayah daratan dan perairan PPKT

KAWASAN / ZONA

Kawasan Konservasi Kawasan Pemanfaatan Umum Alur Laut

Kawasan Lindung Kawasan Konservasi

ZIK ZPK ZPB PT PB PW PL HM PP TB** EG FU*** PA AP APK AMB ZI = Zona Inti ZIK = Zona Inti

Kawasan Lindung

ZI ● ● ↑ ↑ ↑ < < ● < < < ○ ○ < □ ↑ ZP = Zona Pemanfaatan ZPK = Zona Pemanfaatan

ZP□ ● ● ● ● ● □ ● □ □ □ ○ ○ < □ □ ZPB = Zona Perikanan

Berkelanjutan

Kawasan Budidaya

HP ∆ ● ○ ○ ∆ ● < □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HR ∆ ● ○ ○ ∆ ● < □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Kawasan BudidayaKawasan Pemanfaatan Umum

PR ∆ ● ● ● ● ● □ ● Ⱶ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ HP = Hutan Produksi PT = Perikanan TangkapTN *

∆ ● ○ ○ ∆ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ HR = Hutan Rakyat PB = Perikanan Budidaya

JM ∆ ∆ ● ∆ ∆ □ ● ∆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PR = Pariwisata PW = Pariwisata

PM ∆ ∆ ● ↑ ● ● □ ∆ Ⱶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ TN = Pertanian PL = Pelabuhan

LT ∆ ∆ ○ ○ ● □ ● ∆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ JM = Industri Jasa Maritim HM = Hutan Mangrove

HK ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ● ∆ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ PM = Permukiman PP = Pendaratan Pesawat

JK ∆ ○ ○ ○ ○ ● ● ∆ ○ ○ ○ ○ ○ Ⱶ Ⱶ ○ LT = Pembangkit Listrik TB = Pertambangan

GM ∆ ∆ ∆ ○ ∆ ∆ < ∆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ HK = Pertahanan Keamanan EG = Energi

PI ∆ ∆ ● ● ● ● < ∆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ JK = Perdagangan , Jasa Perkantoran FU = Fasilitas Umum

EB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ GM = PergaramanPA = Pemanfaatan Air Laut Non Energi

FS ∆ ● ○ ○ ○ ● ● □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PI = Perikanan (Payau & Air Tawar)

EB = Evakuasi Bencana Alut Laut

∆ = Mengancam zona di atas; < = Mengancam zona di kiri; □ = Potensi menimbulkan konflik FS = Fasum/Fasos AP = Alur Pelayaran

Ⱶ = Positif dengan kegiatan di kiri; ↑ = Positif dengan kegiatan di atas; APK = Alur Pipa/Kabel Bawah Laut

● = Saling memberi manfaat posi f ○ = Netral AMB = Alur Migrasi Biota

* = Bersifat Subsisten ** = Hanya Untuk Minyak dan Gas *** = Sarana Bantu Navigasi

Gambar 3.15. Contoh Peta Skenario Alokasi Ruang

3.1.6. Konsultasi Publik Kedua

Konsultasi Publik Kedua dilakukan untuk mendapatkan masukkan/tanggapan/saran tentang

Dokumen Antara yang memuat draft rencana struktur dan pola ruang, draft indikasi program,

Skenario 1 titik berat pada pengendalian lingkungan hidup

Skenario 2 titik berat pada kesejahteraan masyarakat

SKENARIO 1

SKENARIO 2

draft pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinkronkannya dengan perencanaan yang telah

disusun oleh instansi terkait baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Konsultasi

publik dilakukan dengan metode Focus Group Discussion /lokakarya/workshop.

Peserta konsultasi publik kedua antara lain :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); yaitu Badan dan Dinas di daerah yang

berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;

2. Instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah bersangkutan;

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;

4. Perguruan Tinggi/Akademisi;

5. Kelompok Masyarakat (masyarakat adat, tradisional);

6. Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan (Pengusaha, BUMN, BUMD)

Untuk mengharmonisasi draft rencana struktur dan pola ruang, draft indikasi program, draft

pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan pertemuan dengan kementerian/lembaga

terkait yang dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat, metode yang digunakan dapat melalui

lokakarya/workshop dan Focus Group Discussion (FGD). Secara garis besar, tema pertemuan

dalam rangka mengharmonisasi draft rencana struktur dan pola ruang, draft indikasi program,

draft pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

a. Tema kebijakan dan perencanaan nasional;

b. Tema perencanaan bidang pertahanan keamanan; dan

c. Tema perencanaan bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. Tema perencanaan bidang lingkungan hidup.

Daftar peserta pertemuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Daftar peserta FGD Perencanaan

NO TEMA PERENCANAAN INSTANSI / LEMBAGA1. Kebijakan dan Perencanaan

Nasional Bappenas Kementerian ATR/BPN Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya

2. Pertahanan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Pertahanan Pusat Hidrooseanografi – TNI AL Badan Nasional Perbatasan Badan Informasi Geospasial Badan Keamanan Laut

3. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perhubungan

4. Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Swadaya Masyarakat Perguruan Tinggi

Hasil Konsultasi Publik dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar

hadir, dokumentasi, dan peta usulan alokasi ruang yang telah disepakati/ditandatangani oleh

stakeholders.

3.1.7. Penyusunan Dokumen Final RZ KSNT PPKT

Dokumen Final RZ KSNT PPKT merupakan perbaikan Dokumen Antara setelah dilakukan

Konsultasi Publik Kedua. Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Final RZ KSNT

PPKT adalah :

1. Penyusunan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kegiatan

pemanfaatannya, isu-isu strategis wilayah;

2. Pemilihan dan Penentuan Zona

3. Penyusunan peraturan pemanfaatan ruang dan draft indikasi program;

4. Pembuatan peta rencana zonasi (struktur dan pola ruang);

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang RZ KSNT yang berupa PPKT

Sistematika Dokumen Final, sekurang-kurangnya memuat :

1. Pendahuluan yang memuat latar belakang, , profil wilayah secara umum, peta wilayah


2. Deskripsi potensi sumberdaya PPKT dan Kegiatan Pemanfaatan;

3. Isu-isu strategis wilayah;

4. Rencana Alokasi Ruang yang memuat Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang;

5. Indikasi Program;

6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

7. Lampiran Dokumen Final dalam bentuk peta tematik dan Peta Rencana Alokasi Ruang

dan

8. Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri tentang RZ KSNT PPKT

3.2. Tata Cara Penetapan RZ KSNT PPKT

Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2010 PPKT merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu

(KSNT) dimana pemanfaatan ruangnya harus berdasarkan Rencana Zonasi (RZ) yang ditetapkan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

yang dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Bentuk legalitas RZ KSNT PPKT

adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Dalam menetapkan dokumen

RZ KSNT PPKT menjadi Permen KP terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu :

1. Pembahasan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

2. Pembahasan lingkup KKP

3. Pembahasan lintas K/L

4. Persetujuan dari Biro Hukum KKP

5. Penandatangan Permen KP oleh Menteri KP

Lampiran 1. Daftar PPKT Menurut Luasan, Kependudukan & Basis Administrasi

1 Pulau Dengan Luas ≥ 100 km2, Berpenduduk, Berbasis Administrasi Kabupaten/Kota

Weh 1 Pulau Dengan Luas < 100 km2, Tidak Berpenduduk

Berakit2 Bintan 2 Sentut3 Bengkalis 3 Tokongmalangbiru4 Alor 4 Damar5 Rote 5 Mangkai1 Pulau Dengan Luas ≥ 100

km2, Berpenduduk, Berbasis Administrasi Kecamatan

Rupat 6 Tokongnanas2 Rangsang 7 Tokongbelayar3 Pagai Utara 8 Tokongboro4 Enggano 9 Semiun5 Sebatik 10 Sebetul6 Maratua 11 Sekatung7 Nusapenida 12 Senua8 Nuhu Yut 13 Kepala9 Larat 14 Karang Unarang10 Selaru 15 Sambit11 Letti 16 Solando12 Wetar 17 Dolangan13 Sabu 18 Bongkil14 Kolepom 19 Batubawaikang1 Pulau Dengan Luas ≥ 100

km2, Berpenduduk, Berbasis Administrasi Desa

Nusakambangan 20 Intata

2 Penambulai 21 Yiew Besar

1Pulau Dengan Luas ≥ 100 km2, Tidak Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi

Komolom22 Moff

23 Miossu1 Pulau Dengan Luas < 100

km2, Berpenduduk, Berbasis Administrasi Kecamatan

Miangas 24 Fanildo2 Kabaruan 25 Habe3 Kisar 26 Laag4 Subi Kecil 27 Puriri5 Lingayan 28 Ararkula1 Pulau Dengan Luas < 100

km2, Berpenduduk, Berbasis Administrasi Desa

Mantehage 29 Karerei2 Makelehi 30 Kultubai Utara3 Kawaluso 31 Kultubai Selatan4 Kawio 32 Karang5 Marore 33 Enu6 Marampit 34 Batugoyang7 Kakorotan 35 Asutubun8 Fani 36 Batarkusu9 Bras 37 Batek10 Befondi 38 Ndana11 Liki 39 Dana12 Marsela 40 Manggudu13 Lirang 41 Gili Sepatang1 Pulau Dengan Luas < 100

km2, Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi

Karimunanak 42 Nusabarong2 Pelampung 43 Ngekel3 Simuk 44 Panikan4 Metimarang 45 Batukolotok

46 NusamanukMenurut Luasan 47 Deli

-PPKT dengan luas ≥ 100 km2 : 22 PPKT 48 Karangpabayang

-PPKT dengan luas < 100 km2 : 89 PPKT 49 Guhakolak

50 BertuahMenurut Kependudukan 51 Mega

- PPKT Berpenduduk : 43 PPKT 52 Sibarubaru

-PPKT Tidak Berpenduduk : 68 PPKT 53 Niau

54 WungaMenurut Basis Administrasi 55 Simeuleu Cut

-PPKT Dengan Basis Administrasi Kabupaten/Kota : 5 PPKT 56 Selaut Besar

- PPKT Dengan Basis Administrasi Kecamatan : 19 PPKT 57 Raya- PPKT Dengan Basis Administrasi Desa : 15 PPKT 58 Rusa

-PPKT Tanpa Basis Administrasi (bagian administrasi pulau lain) : 72 PPKT 59 Bateelablah

60 RondoPPKT ≥ 100 km2, Berpenduduk, Basis Administrasi Kabupaten/Kota : 5 PPKT 61 BerhalaPPKT ≥ 100 km2, Berpenduduk, Basis Administrasi Kecamatan : 14 PPKT 62 BatumandiPPKT ≥ 100 km2, Berpenduduk, Basis Administrasi Desa : 2 PPKT 63 Tokonghiu KecilPPKT ≥ 100 km2, Tidak Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi : 1 PPKT 64 NipaPPKT < 100 km2, Berpenduduk, Basis Administrasi Kecamatan : 5 PPKT 65 BatuberantaiPPKT < 100 km2, Berpenduduk, Basis Administrasi Desa : 13 PPKT 66 PutriPPKT < 100 km2, Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi : 4 PPKT 67 MalangberdaunPPKT < 100 km2, Tidak Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi : 67 PPKT

Lampiran 2. Contoh Tabel Peraturan Pemanfaatan Ruang RZ KSNT PPKT

RZ KSNT PPKT PULAU :..................................................................

Posisi Geografis

Kode Luas Aktivitas yang diperbolehkan

Aktivitas yang tidak

diperbolehkan

Aktivitas diperbolehkan

setelah memperoleh izin

Lon (Y)

Lat (X)

Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan PPKT1) Kawasan Pemanfaatan Umum

Zonapariwisata;permukiman;pelabuhan;hutan mangrove;pertambangan;perikanan budidaya;perikanan tangkap;pergaraman;bandar udara;pendaratan pesawat;energi;pemanfaatan air laut selain energi;pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.

2) Kawasan KonservasiKategori kawasan Zona

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K);

IntiPemanfaatan TerbatasLainnya

Kawasan Konservasi Maritim (KKM);

IntiPemanfaatan TerbatasLainnya

Kawasan Konservasi Perairan (KKP); dan

IntiPemanfaatan TerbatasPerikanan BerkelanjutanLainnya

3) Alur Laut

alur pelayaran; Daerah terlarang

Daerah terbatas

Daerah terlarang

RZ KSNT PPKT PULAU :..................................................................

Posisi Geografis

Kode LuasAktivitas yang diperbolehkan

Aktivitas yang tidak

diperbolehkan

Aktivitas diperbolehkan

setelah memperoleh izin

Lon (Y)

Lat (X)

Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan PPKT

pipa/kabel bawah laut; dan

Daerah terbatas

migrasi biota laut.

Lampiran 3. Contoh Indikasi Program Pemanfaatan Ruang RZ KSNT PPKT

INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG KSNT PULAU SENUA

NoUsulan Program

UtamaLokasi

Sumber Dana

Institusi Pelaksana

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANGA Sistem Jaringan pergerakan

1.1 Jaringan Pergerakan Darata) Pembangunan jalan

lingkungan penghubung kawasan lindung dan kawasan budidaya

J1.1 APBD dan APBN

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

b) Pembangunan titik kumpul evakuasi bencana, penyediaan papan informasi dan papan petunjuk mengenai jalur danruang evakuasi bencana

J1.1 BUMN, APBD,

APBN dan non

pemerintah

Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, dan instansi non pemerintah

1.2 Jaringan Pergerakan Lauta) Perbaikan dan

pengembangan dermaga untuk kegiatan pariwisata

J1.2 APBD, APBN dan

non pemerintah

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah

b) Pembangunan pos penjagaan di dermaga sebagai pintu masuk kawasan Pulau Senua

J1.2 APBD dan APBN


c) Revitalisasi dan penguatan fungsi

SN.B.U.t APBD dan APBN

Pemerintah Daerah dan

NoUsulan Program

UtamaLokasi

Sumber Dana

Institusi Pelaksana


sarana bantu navigasi berupa menara suar

Pemerintah Pusat

d) Pembuatan dan peletakan alat-alat penunjang kenavigasian di wilayah perairan untuk membantu kegiatan pelayaran

J1.2 APBD dan APBN


B Sistem jaringan telekomunikasia) Pembangunan dan

pengembangan prasarana komunikasi nirkabel untuk piranti komunikasi dan jaringan operator

BUMN dan instansi

non pemerintah

BUMN dan instansi non pemerintah

b) Pembangunan BTS SN.L.B BUMN, APBD dan

APBN

BUMN,Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

C Sistem jaringan energi dan/atau ketenagalistrikana) Revitalisasi dan

pengembangan daya pembangkit listrik tenaga surya untuk kebutuhan kegiatan pariwisata dan pertahanan keamanan

SN.B.W. BUMN, APBD dan

APBN

BUMN, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

b) Pembangunan jaringan distribusi energi listrik

mengikuti jaringan

jalan lingkungan

J1.1

BUMN, APBD dan

APBN


D Sistem jaringan sumber daya air

NoUsulan Program

UtamaLokasi

Sumber Dana

Institusi Pelaksana


a) Perbaikan dan penguatan sumur air tawar;

SN.B.W. BUMN, APBD dan

APBN


b) Pembangunan distribusi air bersih

mengikuti jaringan

jalan lingkungan

J1.1

BUMN, APBD dan

APBN


E Sistem jaringan limbaha) Pembangunan

jaringan air limbah di bawah permukaan tanah dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan

mengikuti jaringan

jalan lingkungan

J1.1

APBD dan APBN


b) Pembangunan IPAL SN.B.W. APBD dan APBN


c) Revitalisasi dan pengembangan MCK komunal

SN.B.W. APBD dan APBN


F Sistem jaringan drainasea) Pembangunan

jaringan drainase dengan menggunakan sistem jaringan terbuka serta melalui pembuatan kolam retensi air hujan

mengikuti jaringan

jalan lingkungan

J1.1

APBD Pemerintah Daerah

G Sistem jaringan persampahan

NoUsulan Program

UtamaLokasi

Sumber Dana

Institusi Pelaksana


a) Pembangunan tempat penampungan sementara berupa bak-bak sampah

mengikuti jaringan

jalan lingkungan

J1.1

APBD dan instansi

non pemerintah


b) Pembangunan tempat pemrosesan akhir di luar Pulau Senua

Kecamatan Sepempang,

Pulau Natuna

APBD dan instansi

non pemerintah


c) Penyediaan sarana transportasi pengangkutan sampah dari Pulau Senua ke TPA

Pulau Senua dan Kecamatan Sepempang,

Pulau Natuna

APBD dan instansi

non pemerintah


2 PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATANa) Sertifikasi lahan di

PPKTseluruh

Blok APBD dan

APBNPemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

b) Pengurusan perizinan pemanfaatan PPKT

seluruh Blok

APBD dan APBN


c) Sosialisasi Rencana Zonasi KSNT Pulau Senua

APBN Pemerintah Pusat

A Kawasan Lindunga) Identifikasi

penggunaan lahan dan status pengelolaan,

seluruh Blok

APBD Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

NoUsulan Program

UtamaLokasi

Sumber Dana

Institusi Pelaksana


termasuk pengguna lahan

(1) Zona Resapan aira) Pengamanan

terhadap kawasan resapan air di sebagian Pulau Senua

Blok LB APBD dan APBN


(2) Sempadan pantaia) Pengembangan

budaya bersih-bersih pantai secara berkala.

Blok L.L.p APBD dan APBN


(3) Zona perlindungan dan pelestarian penyua) Pembangunan pos

penjaga pengelolaan zona perlindungan dan pelestarian penyu

Blok L.O APBD dan APBN


b) Pembentukan kelembagaan patroli pengelolaan zona perlindungan dan pelestarian penyu

Blok L.O APBD, APBD,

BUMD dan instansi

non masyarakat

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, masyarakat dan instansi non pemerintah

c) Identifikasi model pengembangan pariwisata di zona perlindungan dan pelestarian penyu di Pulau Senua



d) Pembuatan jalur wisata di Pulau Senua berbasis ekowisata



NoUsulan Program

UtamaLokasi

Sumber Dana

Institusi Pelaksana


e) Pembatasan pembangunan sarana prasaranawisata di zonaperlindungan dan pelestarian penyu



B Kawasan Budidaya1 Zona pelayanan umuma) Perbaikan dan

pengembangan dermaga dan penunjangnya yang dapat mendukung kegiatan pariwisata dan pertahanan keamanan

Blok B.U.t APBD dan APBN


2 Zona Pertahanan dan Keamanana) Pembangunan

tanda simbol/batas negara

Blok B.A.t APBN Pemerintah Pusat

b) Pembangunan pos jaga PPKT

Blok B.A.t APBN Pemerintah Pusat

3 Zona Pariwisataa) Penetapan regulasi

yang mendukung pengembangan dan pembangunan akomodasi dan fasilitas pendukung pariwisata berbasis ekowisata

APBD, APBN

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat

b) Pembangunan mess penjaga instalasi IPAL dan PLTS

Blok B.W APBD, APBN

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat

2B PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN1 Kawasan Konservasi Perairan

NoUsulan Program

UtamaLokasi

Sumber Dana

Institusi Pelaksana


a) Pemantapan tata batas kawasan konservasi perairan

K.N. APBD Pemerintah Daerah

b) Penyusunan Rencana Pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi dan regulasi pendukung

K.N. APBD dan APBN


c) Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari

K.N. APBD dan APBN


d) Sosialisasi mengenai KKPN dan alur migrasi biota

K.N. APBD dan APBN


c) Sosialisasi mengenai daerah penagkapan ikan, metode dan alat tangkap

K.N. APBD dan APBN


e) Pembentukan kelembagaan patroli pengelolaan zona perlindungan dan pelestarian penyu

K.N. APBN Pemerintah Pusat

5 Alur lauta) Sosialisasi

mengenai KK dan alur migrasi biota

A.B. APBD dan APBN


b) Identifikasi alur pelayaran yang aman dari alur migrasi biota

A.B. APBD Pemerintah Daerah

Lampiran 4. Contoh Berita Acara Konsultasi Publik Penyusunan RZ KSNT PPKT

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIKPENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

PULAU – PULAU KECIL TERLUAR (RZ KSNT PPKT)PULAU ....

Nomor : ................................

Pada hari ini ........., tanggal ........., bulan........., tahun ........., kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Konsultasi Publik terhadap Dokumen (Awal/Antara/Final) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau – Pulau Kecil Terluar (RZ KSNT PPKT) Pulau ..........

Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati tanggapan/saran/masukan terhadap Dokumen (Awal/Antara/Final) RZ KSNT PPKT Pulau ............sebagai berikut:

1. ....................................................

2. ....................................................

3. ....................................................

4. ....................................................

Untuk perbaikan Dokumen (Awal/Antara/Final) RZ KSNT PPKT Pulau........... sehingga secara substantif sesuai dengan ketentuan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... Tentang Perencanaan Ruang Laut, Tata Cara Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT, dan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

Secara rinci tanggapan/masukan/saran perbaikan Dokumen .................. RZ KSNT PPKT Pulau............. tercantum dalam tabel pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................., ......................

Pimpinan Rapat,

Nama :...............................

Jabatan/NIP: ....................

Lampiran Surat : 1. Tanda tangan peserta konsultasi publik ke-........2. Masukan/saran perbaikan dokumen

Lampiran 5. Tipologi PPKT Untuk Penyusunan RZ KSNT PPKT

TIPOLOGI KRITERIA PULAU PROVINSI PENDEKATAN1.A Luas ≥ 100 km2

Berpenduduk Berbasis Administrasi Kabupaten/Kota Mempunyai nilai strategis ekonomi kawasan Berbatasan Negara Tetangga

Weh Aceh Kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kawasan

Bengkalis RiauBintan

Kepulauan Riau

1.B Luas ≥ 100 km2

Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi

Enggano Bengkulu

Kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan

Pagai Utara Sumatera BaratNusakambangan Jawa TengahNusa Penida BaliLarat MalukuSabu

NTTRoteAlorKolepom Papua

1.C Luas ≥ 100 km2

Berpenduduk Berbatasan Negara Tetangga Berbasis Administrasi Kecamatan/Desa

RupatRiau

Kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi perbatasan

RangsangSebatik Kalimantan UtaraSelaru

MalukuPenambulaiLettiWetarNuhu Yut

1.D Luas ≥ 100 km2

Tidak Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi

Komolom Papua Perlindungan lingkungan hidup

2.A Luas < 100 km2

Berpenduduk Berbatasan Negara Tetangga Berbasis Administrasi Kecamatan/Desa

Subi Kecil Kepulauan Riau

Kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi perbatasan

Lingayan Sulawesi TengahKawio

Sulawesi UtaraKawalusoMaroreMiangasKisar

MalukuMasela

2.B Luas < 100 km2

Berpenduduk Berbatasan Laut Lepas Berbasis Administrasi Kecamatan/Desa

KakarotanSulawesi Utara

Kesejahteraan masyarakat sesuai potensi dan karakteristik pulau

KabaruanMarampitLiki Papua

2.C Luas < 100 km2

Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi

Karimun Anak Kepulauan Riau

Kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan

Simuk Sumatera UtaraMaratua Kalimantan TimurMantehage

Sulawesi UtaraMakalehiLirang

MalukuMetimarangBefondi

PapuaBras

2.D Luas < 100 km2

Tidak Berpenduduk Berbatasan Negara Tetangga Mempunyai nilai strategis pertahanan negara

Rondo Aceh

Pertahanan keamanan

Berhala Sumatera UtaraTokonghiukecil Kepulauan RiauKarang Unarang Kalimantan UtaraNdana

NTTBatek

2.E Luas < 100 km2

Tidak Berpenduduk Morfogenesis pulau Alluvium atau Atoll Rentan terhadap dinamika oseanografi Berbatasan Negara Tetangga

BerakitKepulauan Riau

Perlindungan eksistensi PPKT

PutriPelampongArarkula

MalukuKultubai Utara

2.F Luas < 100 km2

Tidak Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi Merupakan Zona Inti, Zona Rehabilitasi, Hutan

Lindung, Suaka Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Nasional

Tokongmalangbiru Kepulauan Riau

Perlindungan lingkungan hidup

DeliBantenKarangpabayang

GuhakolakNusa Barong

Jawa TimurPanikanDolangan Sulawesi TengahYiew Besar Maluku UtaraKarerei

MalukuEnuKarangKultubai SelatanAsutubunDana NTTFanildo

PapuaHabeeLaagPuriri

2.G Luas < 100 km2

Tidak Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi Zona Pemanfaatan/Perikanan Berkelanjutan Bukan Zona Inti, Zona Rehabilitasi, Hutan

Lindung, Suaka Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Nasional

Pencadangan KKPD Usulan Kawasan Konservasi

Salaut BesarAceh

Pengembangan potensi sesuai karakteristik pulau berbasis perlindungan lingkungan hidup

RusaRayaNiau Sumatera BaratDamar

Kepulauan Riau

MangkaiTokongnanasTokongbelayarSekatungSenuaKepalaSambit Kalimantan TimurSolando Sulawesi TengahManggudu NTTFani

Papua BaratMiossu

2.H Luas < 100 km2

Tidak Berpenduduk Bukan Kawasan Lindung/Konservasi Berbatasan Negara Tetangga

Bateeleblah Aceh

Pertahanan keamanan dan pengembangan sesuai potensi pulau & karakteristik pulau

Nipa

Kepulauan Riau

BatuberantaiMalangberdaunSentutSebetulSemiunTokongboroBatumandi RiauBongkil

Sulawesi UtaraBatubawaikangBatugoyang

MalukuBatarkusuMoff Papua Barat

2.I Luas < 100 km2

Tidak Berpenduduk Bukan Kawasan Lindung/Konservasi

Simeulue Cut Aceh Pengembangan potensi sesuai karakteristik pulau

Wunga Sumatera UtaraSibarubaru Sumatera Barat

Berbatasan Laut Lepas Mega Bengkulu berbasis perlindungan lingkungan hidupBertuah Lampung

BatukolotokJawa Barat

NusamanukNgekel Jawa TimurIntata Sulawesi UtaraGili Sepatang NTB

Filename: (3) Lampiran II Ranpermen Pedum RZ KSNT update 30102018Directory: C:\Users\SJDI\DocumentsTemplate:

C:\Users\SJDI\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title:Subject:Author: userKeywords:Comments:Creation Date: 30/10/2018 07.56.00Change Number: 5Last Saved On: 30/10/2018 11.20.00Last Saved By: Win10Total Editing Time: 34 MinutesLast Printed On: 24/01/2019 10.26.00As of Last Complete Printing

Number of Pages: 82Number of Words: 19.446 (approx.)Number of Characters: 110.847 (approx.)

LAMPIRAN IIIPERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR ...... TAHUN ......TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN) DAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (RZ KSNT)

SIMBOLISASI DAN SPESIFIKASI PENYAJIAN INFORMASI DASAR DALAM PETA RZ KSN DAN RZ KSNT PPKT

1. Simbolisasi dan Spesifikasi Penyajian Informasi Dasar Dalam Peta

Nama Unsur PengertianSimbol

dan/atau notasi

SKALASpesifikasi

RGB Kode Unsur <50K 50K 10K R G B

I. BATAS ADMINISTRASI

a. Titik Dasar dan Titik Referensi

1 Titik Dasar Titik Dasar (TD)V V V 0 0 0 40000000

2 Titik Referensi Titik Referensi (TR)V V V 0 0 0 40000001

b. Batas Administrasi Wilayah Daratan

1 Batas negara Batas Negara

V V V 0 0 0 40004000

2 Batas provinsi Batas daerah provinsi

V V V 0 0 0 40104000

3 Batas kabupaten atau kota

Batas daerah kabupaten atau kota V V V 0 0 0 40204000

4 Batas kecamatan Batas kecamatanV V V 0 0 0 40304000

c. Batas Administrasi Wilayah Laut

1 Batas landas kontinen kesepakatan, telah diratifikasi

Dasar laut dan tanah dibawahnya (seabed and subsoil) yang berbatasan dengan daerah dasar laut dibawah laut territorial s/d min. 200 mil, maksimal 300 mil dari garis pangkal atau 100 mil dari isobath 2000 meter, yang telah diratifikasi

V V 0 0 0 40602000

G>


dan/atau notasi

SKALASpesifikasi


2 Batas landas kontinen, belum diratifikasi

Dasar laut dan tanah dibawahnya (seabed and subsoil) yang berbatasan dengan daerah dasar laut dibawah laut territorial s/d minimal 200 mil, maksimal 300 mil dari garis pangkal atau 100 mil dari isobath 2000 meter, yang belum diratifikasi

V V 0 0 0 40604000

3 Maksimum klaim batas landas kontinen

Jarak maksimum batas landas kontinen yang dapat di klaim V V 0 0 0 40608000

4 Batas ZEE kesepakatan belum diratifikasi

Batas jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, kesepakatan belum diratifikasi

V V 0 0 0 40704000

5 Batas ZEE Indonesia (Unilateral)

Batas jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, unilateral

V V 0 0 0 40706000

6 Batas laut teritorial

Batas laut diukur dari pantai pulau terluar 12 mil ke laut bebas

V V 0 0 0 40808000

12 Batas laut teritorial kesepakatan, telah diratifikasi

Batas laut diukur dari pantai pulau terluar 12 mil ke laut bebas kesepakatan V V 0 0 0 40802000

13 Batas laut teritorial perlu kesepakatan

Batas laut diukur dari pantai pulau terluar 12 mil ke laut bebas perlu kesepakatan

V V 0 0 0 40804000

14 Batas laut Provinsi

Batas laut diukur dari garis pantai menurut pasang tertinggi ke arah 12 mil ke laut bebas

V V 0 0 0 40106000

15 Garis Pangkal Garis lurus yang menghubungkan titik – titik dasar sebagai acuan penarikan batas laut teritorial

V V 0 0 0 40107000


dan/atau notasi

SKALASpesifikasi


II. IBUKOTA

1Ibukota Negara Daerah atau kota yang

menjadi pusat Pemerintahan Negara

V V V 0 0 0 10204000

2Ibukota Provinsi Daerah atau kota yang

menjadi pusat Pemerintahan Provinsi

V V V 0 0 0 10220000

3Ibukota Kabupaten Daerah atau kota yang

menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten

V V V 0 0 0 10224000

4Kota Kecamatan Daerah atau kota yang

menjadi pusat Pemerintahan Kecamatan

V V V 0 0 0 10226000

III. PERAIRAN 50400

1 LautV V V 204 255 255 50402000

2 Sungai Air yang mengalir secara terus menerus sepanjang alur di daratan, digambarkan sesuai skala yang mempunyai garis tengah atau lebar minimal 125 m untuk (1000k), 75 m (500k), 35 m (250k),15 m (100k), 7 m (50k), 3.5 m (25k), 1.5 m ( 10k) dan 1 m (5k)

V V V204 255 255 50408000

Garis tepi 0 0 0 60106

3 Danau Menunjukkan danau digambarkan sesuai skala yang mempunyai garis tengah minimal 125 m untuk (1000k), 75 m (500k), 35 m (250k),15 m (100k), 7 m (50k), 3.5 m, (25k), 1.5 m ( 10k) dan 1 m (5k)

V V V204 255 255 50404000

Garis tepi0 0 0 60104

4 Waduk atau bendungan

Konstruksi yang dibuat untuk membendung aliran air pada suatu sungai, digambarkan sesuai skala yang mempunyai garis tengah minimal 125 m untuk (1000k), 75 m (500k), 35 m (250k),15 m (100k), 7 m (50k), 3.5 m, (25k), 1.5 m ( 10k) dan 1 m (5k)

V V V 204 255 255 50406000

Garis tepi 0 0 0 602025 Garis Pantai Garis yang memperlihatkan

pantai pada saat air pasang rata-rata

V V V 182 219 255 60102000

IV. SISTEM TRANSPORTASIa. Jaringan Jalan 20100

1 Jalan Tol / Bebas Hambatan

Jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain. Untuk melewatinya para pengguna harus membayar sesuai tarif yang berlaku

V V V 255 127 0 20102000


dan/atau notasi

SKALASpesifikasi


2 Jalan Arteri Primer Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, juga antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.

V V V 255 127 0 20110000

3 Jalan Kolektor Primer

Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.

V V V 255 178 0 20112000

4 Jembatan Yang dibangun untuk membuka daerah terisolir, agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya lainnya

V V 0 0 0 11904000

b. Pelabuhan 11946000

1 Pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi dan antar negara

Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar provinsi dan/atau antar negara

V V V 255 0 191 11948100

2 Pelabuhan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota

Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar kabupaten/kota.

V V V 115 0 76 11948200

3 Pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten / Kota

Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang dalam kabupaten/kota.

V V V 224 170 15 11948300

4 Pelabuhan Internasional hub

Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional hub

V V V 0 0 0 20408300


dan/atau notasi

SKALASpesifikasi


5 Pelabuhan Internasional

Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional

V V V 0 0 255 20408301

6 Pelabuhan Nasional

Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.

V V V 0 112 255 20408302

7 Pelabuhan Regional

Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.

V V V 255 0 191 20408303

8 Pelabuhan lokal Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama.

V V 115 0 76 20408304

9 Pelabuhan khusus Pelabuhan yang khusus melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu.

V V V 217 166 13 20408305

10 Pelabuhan lainnya Pelabuhan yang tidak termasuk pelabuhan diatas

V V 255 255 0 20408305

c. Bandara

1 Bandar udara umum pusat penyebaran primer

Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu provinsi dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer

V V V 0 0 0 20302100


dan/atau notasi

SKALASpesifikasi


2 Bandar udara umum pusat penyebaran sekunder

Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional atau beberapa provinsi dan berfungsi sebagai pintu utama ke luar negeri

V V V 255 0 0 20302200

3 Bandar udara umum pusat penyebaran tersier

Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran sekunder

V V V 169 0 230 20302300

4 Bandar udara umum bukan pusat penyebaran

Bandar udara yang melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.

V V 230 76 0 20303000

5 Bandar udara khusus

Bandar udara yang khusus melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu

V V V 255 127 127 20304000

V. PENAMAAN / TOPONIMI

a. Nama Unsur Perairan

1 Samudera, Laut Nama perairan di laut bebas(Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic hitam. Ukuran huruf max. 40 point ( 4 pt = 1 mm,) sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika)

SAMUDERALAUT Laut

V V 0 0 0 64402000

2 Selat Nama perairan di antara dua pulau (Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 40 point sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika)

SELAT SelatSelatSelat

V V 0 0 0 64406000

3 Teluk Nama perairan yang menjorok ke daratan (Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 point sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika)

TELUK TelukTelukTeluk

V V 0 0 0 64408000

4 Danau Nama perairan yang ada di daratan (Huruf besar atau huruf besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 point sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika)

DANAU DanauDanauDanau

V V V 64414000


dan/atau notasi

SKALASpesifikasi


5 Sungai dan sejenisnya

Nama aliran air yang mengalir dari hulu ke arah muara atau laut (Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 point sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika)

SUNGAI SungaiSungaiSungai

V V V 64422000

b. Nama Unsur Alam

1 Pegunungan,Gunung atau Bukit

Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 point mm,) sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika

PEGUNUNGAN

GunungGunung

V V V 64502000

2 Tanjung Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 mm,) sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika

TANJUNG TanjungTanjungTanjung

V V V 64516000

3 Pulau dan kepulauan

Huruf besar atau huruf besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 point sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika

PULAU PulauPulauPulau

V V V 64522000

c. Nama Ibukota1 Ibukota Negara Nama tempat yang menjadi

pusat pemerintahan Negara (Huruf besar Times New Roman warna hitam. Ukuran huruf min. 20 point)

JAKARTA V V V 64102000

2 Ibukota Provinsi Nama tempat yang menjadi pusat pemerintahan provinsi(Huruf besar Times New Roman warna hitam. Ukuran huruf min. 16 point)

BANDUNG V V V 64104000

3 Ibukota kabupaten atau kota

Nama tempat yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten atau Kota (Huruf besar Times New Roman warna hitam. Ukuran huruf min. 14 point)

BOGOR V V V 64108000

4 Ibukota kecamatan

Nama tempat yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan(Huruf besar Times New Roman warna hitam. Ukuran huruf min 12 point)

CiteureupV V V 64112000

d. Nama Daerah Administrasi

1 Provinsi Nama daerah Provinsi (Huruf besar Arial warna hitam. Ukuran huruf m in.12 point)

JAWA BARAT V V V 64004000


dan/atau notasi

SKALASpesifikasi


2 Kabupaten atau kota

Nama daerah Kabupaten / Kota(Huruf besar Arial warna hitam. Ukuran huruf min.10 point)

BOGOR V V V 64008000

3 Kecamatan Nama daerah Kecamatan(Huruf besar Arial warna hitam. Ukuran huruf min. 8 point)

CIBINONGV V V 64012000

2. Simbolisasi Dan Spesifikasi Penyajian Peta Tematik


dan/atau notasiSKALA

SpesifikasiRGB Kode

Unsur<50K 50K 10K R G BI. HIDROGRAFI

1 Bathimetri Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang kedalamannya sama

LineV V V 0 255 255 30010000

II. OSEANOGRAFI1 Arus Pergerakan massa air secara

vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya. Arus digambarkan dalam vektor dengan arah gerak arus dimana panjang vektor berbanding lurus dengan kecepatan arus.

Vektor

V V

0 0 0 60301001

Polygon Nilai paling rendah adalah 222 (R) 242 (G) 0 (B) dan nilai tertinggi adalah 255 (R) 0 (G) 0 (B)

60301002

2 Gelombang Pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal disebabkan oleh dorongan angin.

Vektor

V V

0 0 0 60302001

Polygon Nilai paling rendah adalah 222 (R) 242 (G) 0 (B) dan nilai tertinggi adalah 255 (R) 0 (G) 0 (B)

60302002

3 Suhu Permukaan Laut

Temperatur air laut yang terdapat pada permukaan air laut.

Polygon

V V

Nilai paling rendah adalah 56 (R) 168 (G), 0 (B), nilai tengah 222 (R) 242 (G) 0 (B) dan nilai tertinggi adalah 255 (R) 0 (G) 0 (B)

60303001

Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah sampai nilai tertinggi

4 Kecerahan Ukuran penetrasi sinar matahari atau cahaya yang masuk kedalam perairn yang dan mencapai daerah dibawah air, atau ukuran sejauh mana kita dapat melihat kedalam air.

Polygon

V V

Nilai paling rendah adalah 255 (R) 255 (G), 128 (B) dan nilai tertinggi adalah 107 (R) 0 (G) 0 (B)

60304000


6 Salinitas Tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air.

Polygon

V V

Nilai paling rendah adalah 255 (R) 235 (G), 214 (B) dan nilai tertinggi adalah 196 (R)10 (G) 10 (B)

60305000




SpesifikasiRGB Kode

Unsur<50K 50K 10K R G B7 pH Tingkatan asam basa suatu

larutan yang diukur dengan skala 0 s/d 14

Polygon

V V

Nilai paling rendah adalah 222 (R) 242 (G) 0 (B) dan nilai tertinggi adalah 255 (R) 0 (G) 0 (B)

60306000


8 Klorofil Pigmen yang dimiliki berbagai organisme dan berperan penting dalam proses fotosintesis. Klorofil merupakan komponen penting yang didukung fitoplankton dan tumbuhan air yang mana keduanya merupakan sumber makanan alami bagi ikan.

Polygon

V V


60307000


III. EKOSITEMa. Terumbu Karang1. Distribusi

Terumbu KarangPersebaran ekosistem terumbu karang

Polygon

V V 255 51 204 60126000

2 Kondisi terumbu karangBaik sekali Kondisi tutupan terumbu

karang hidup > 75 %V 115 223 255 60126110

Baik Kondisi tutupan terumbu karang hidup 50 % - 75 %

V 76 230 0 60126120

Sedang Kondisi tutupan terumbu karang hidup 25 % - 50 %

V 255 255 0 60126130

Buruk Kondisi tutupan terumbu karang hidup <25 % V 255 0 0 60126140

b. Mangrove1 Distribusi

mangrovePersebaran ekosistem mangrove

Polygon

V V 109 187 67 50208000

c. Lamun1 Distribusi lamun Persebaran ekosistem padang

lamunPolygon

V V 76 230 0 60127000

IV. SUMBERDAYA IKAN1 Daerah potensial

penangkapan ikan Wilayah laut yang berpotensi sebagai fishing ground ikan pelagis

Polygon

V V


50316011

Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah ke nilai tertinggi



SpesifikasiRGB Kode

Unsur<50K 50K 10K R G BV. PEMANFAATAN RUANG YANG TELAH ADAa. Utilitas Transportasi laut1 Area Pelabuhan di

wilayah daratan PPKT

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Polygon

V V 215 215 158 54001001

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)

wilayah perairan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. DLKr yang dimaksud adalah DLKr yang telah ditetapkan

Polygon

V V 0 0 0 54001000

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)

Perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatanpelayaran. DLKp yang dimaksud adalah DLKp yang telah ditetapkan

Polygon

V V 0 0 255 54002000

b. Bangunan Laut1 Penahan ombak Bangunan yang dibuat untuk

menahan ombakLine

V 0 0 0 12002000

2 Dermaga Bangunan yang dibuat untuk bongkar muat barang dan atau penumpang kapal

Line

V 0 0 0 11954000

3 Menara suar di perairan

Bangunan yang dilengkapi dengan lampu untuk kepentingan navigasi

Point

V 0 0 0 11968000


dan/atau Notasi

SkalaSpesifikasi

RGB Kode Unsur<50K 50K 10K R G B

a. Sarana Prasarana Kelautan Perikanan

1 Wilayah Kerja dan Wilayah Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)

Perairan yang digunakan secara langsung dan yang berpengaruh untuk kegiatan pelabuhan perikanan dan pengembangannya

Polygon

V V V 0 0 255 50316035

Area Pelabuhan Perikanan di wilayah daratan PPKT

Wilayah daratan PPKT yang digunakan secara langsungdan yang berpengaruh untuk kegiatan pelabuhan perikanan dan pengembangannya

Polygon

V V 160 214 173 50316136

2 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

untuk kapal perikanan yangdioperasikan di perairansamudera

PointV V 0 153 215 50316031

3 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

diperuntukkan bagi kapalperikanan yang beroperasidiperairan Nusantara

PointV V 255 0 0 50316032

4 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Untuk kapal perikanan yangberoperasi diperairanpantai/pedalaman, perairankepulauan dan laut teritorial

Point

V V 76 230 0 50316033

5 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

diperuntukkan bagi kapalperikanan yang beroperasidiperairan pedalaman

PointV V 255 170 0 50316034

7 Cold Storage berfungsi untuk mendinginkan dan menyimpan hasil perikanan untuk sementara waktu

Point

V V 255 170 0 12102024

8 Pabrik Es berfungsi untuk menghasilkan es curah untuk keperluan perikanan.

PointV V 197 0 255 12102026

9 Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN)

berfungsi untuk distribusibahan bakar untuk keperluan perikanan dan kelautan

PointV V 0 0 0 51714010

b. Perikanan Tangkap

1 Daerah penangkapan ikan yang mempunyai ijin

Daerah penangkapan ikan yang mempunyai koordinat ijin dari Kementerian Kelautan Perikanan /Pemerintah Provinsi

Polygon

V V 178 161 199 50316016

2 Daerah penangkapan ikan masyarakat / tradisional

Daerah penangkapan ikan yang diamanfaatkan oleh masyarakat setiap hari atau secara turun temurun

Point

V 0 0 0

50316017Polygon

V 150 170 234

3 Rumpon Daerah yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya ikan

Point

V V 0 0 0 50316018

4 Bagan Daerah penangkapan ikan dengan menggunakan bagan yang bersifat permanen (bagan tancap)

Polygon

V V 97 145 201 50316019

k

Pij

Pim

Nama UnsurPengertian

Simbol dan/atau

notasi

SkalaSpesifikasi


a. Perikanan Budidaya

1 Budidaya ikan dengan Keramba

Point

V 0 0 255

50316021Untuk keramba/kumpulan keramba dengan dimensi diatas <100 meter digambarkan dengan point

Polygon

V 34 110 222

2 Budidaya rumput laut

Point

V 0 0 255

50316022Untuk budidaya rumput laut dengan dimensi diatas <100 meter digambarkan dengan point

Polygon

V 32 88 103

3 Budidaya kerang mutiara

PointV 0 204 255

50316023Untuk budidaya rumput laut dengan dimensi diatas <100 meter digambarkan dengan point

Polygon

V 0 176 240

4 Rakit PointV 0 112 255

50316024Untuk kumpulan rakit dengan dimensi diatas <100 meter digambarkan dengan point

Point

V 118 146 60

b. Pertambangan dan Energi

1 Pasir laut Wilayah penambangan pasir laut yang telah ada dan berijin

Polygon

V V 127 127 127 54002100

2 Anjungan migas lepas pantai

struktur atau bangunan yang di bangun di lepas pantai untuk mendukung proses eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi

Point

V V 255 0 0 54002200

3 Pembangkit listrik dan daerah sekitarnya

Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik

Point

V V V 0 0 0

51600000Daerah penyangga untuk keamanan pembangkit tenaga listrik. Dapat diberikan notasi sesuai jenis pembangkitnya (PLTU, PLTB)

Polygon

V V 255 153 153

Kja

Brl

Psl

Mtr

Rkt

PLTU


Simbol dan/atau

notasi

SkalaSpesifikasi


a. Pariwisata1 Destinasi

Pariwisatakawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan

Polygon

V V 221 17 66 51346000

2 Memancing Point

V 0 0 0 51346101

3 Selancar PointV 0 0 0 51346102

4 Snorkeling PointV 0 0 0 51346103

5 Menyelam / Wisata bawah laut

PointV 0 0 0 51346104

6 Olahraga air PointV 0 0 0 51346105

7 Pengamatan biota laut

PointV 0 0 0 51346106

8 Berlayar (Sailing, Yachting, Cruising)

PointV 0 0 0 51346107

9 Berkemah PointV 0 0 0 51346108

10 Wisata sejarah PointV 0 0 0 51346109

11 Wisata minat khusus

PointV 0 0 0 51346110

12 Wisata pantai PointV 0 0 0 51346111

b. Penelitan dan Pelatihan

1 Penelitian kelautan dan perikanan

Area/Sarana penelitian pengembangan perikanan dan kelautan

PointV V 0 0 0 12102000

2 Kajian terapan Area/Sarana kajian penerapan pengembangan perikanan dan kelautan

PointV V 0 0 0 12102002

c. Kapal tenggelam Keberadaan kapal tenggelam di dasar perairan maupun di permukaan perairan. Jika dimensi area keberadaan kapal tenggelam <100 meter atau belum di ketahui dapat digambarkan dengan simbol

Point

V 0 0 0

50316608Polygon

V 0 92 230

<^õ5

Kpl


Simbol dan/atau

notasi

SkalaSpesifikasi



Simbol dan/atau

notasi

SkalaSpesifikasi


d. Militer dan Daerah Terlarang

1 Daerah latihan militer

Daerah khusus latihan militer yang kemungkinan membahayakan

Polygon

V V 255 0 0 50912000

2 Daerah larangan / terlarang

Daerah terlarang yang kemungkinan membahayakan

PolygonV V 255 0 0 50914000

3 Daerah Larangan Menangkap Ikan

Daerah yang terlarang untukpenangkapan ikan dengan alasan tertentu.

Polygon

V 216 22 174 50316050

e. Kawasan Konservasi

1 Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

kawasan perairan yangdilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secaraberkelanjutan. KKP dimaksud adalah yang telah ditetapkan.

Polygon

V V 85 255 0 50230100

2 Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau –Pulau Kecil (KKP3K)

Kawasan perlindungan sebagai upaya pelestarian dan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistimnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumber daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. KKP3K dimaksud adalah yang telah ditetapkan.

Polygon

V V 211 255 190 50230200

3 Kawasan Konservasi Maritim (KKM)

Daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarahkemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. KKM dimaksud adalah yang telah ditetapkan.

Polygon

V V 163 255 115 50230300

f. Alur laut1 Migrasi biota Alur migrasi biota yg terdapat

di dalam lautLine

V V 137 90 68 60400000

2 kabel bawah laut

Kabel listrik Jaringan energi listrik kabel bawah laut

Line

V V 0 0 0 11030000

Kabel telekomunikasi

Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan Kabel Laut

Line

V V 51 204 102 11701400

3 Pipa bawah lautPipa minyak Jaringan pipa yang

mendistribusikan seluruh kebutuhan minyak bumi di bawah laut

Line

V V 0 0 0 11110001

Pipa gas Jaringan pipa yang mendistribusikan seluruh kebutuhan gas bumi di bawah laut

Line

V V 255 0 0 11122001

Pipa air bersih Jaringan pipa mendistribusikanseluruh kebutuhan air bersih di bawah laut

LineV V 0 178 235 10908110

4 Alur pelayaran

Alur pelayaran angkutan sungai

Jaringan lalu-lintas sungai dan alur pelayaran mengangkut barang dan penumpang

LineV 0 179 76 20402000

Alur pelayaran Internasional

Jaringan lalu-lintas laut internasional

LineV 0 0 0 20408100

Alur pelayaran Internasional dalam negara

Jalur pelayaran internasional yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasionaldalam negara

Line

V 0 0 255 20408101

Alur pelayaran Internasional lintas negara

Jalur pelayaran internasional yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasionaldengan negara lain

Line

V 244 170 15 20408102

Alur pelayaran nasional -Internasional

Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan Internasional atau pelabuhan Internasional hub

Line

V V 204 153 255 20408201

Alur pelayaran nasional

Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antar pelabuhan nasional

LineV V 169 0 230 20408202

Alur pelayaran nasional -regional

Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional

Line

V V 230 76 76 20408203

Alur pelayaran regional

Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antar pelabuhan regional

Line

V V 152 230 0 20408204

g. Pendaratan pesawatPendaratan pesawat

Daerah yang sering digunakan untuk pendaratan pesawat terbang di perairan untuk kepentingan tertentu

Point

V 0 0 0 54004000


dan/atau notasi

SKALASpesifikasi


VI. PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG LAUTa. Kawasan Lindung yang telah ditetapkan

1 Kawasan suaka alam laut & perairan lainnya

Kawasan yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habibat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

Polygon

V V 204 204 255 50216200

2 Kawasan suaka margasatwa & suaka margasatwa laut

Kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perlembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu

Polygon

V V V 179 179 255 50216300

3 Cagar alam & cagar alam laut

Kawasan yang mewakili ekosistem khas dan merupakan habitat alam yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beragam, yang ada di pantai maupun di laut.

Polygon

V V V 153 153 255 50216400

4 Kawasan pantai berhutan bakau

Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Polygon

V V V 230 217 255 50216500

5 Taman nasional & taman nasional laut

Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi

Polygon

V V V 230 204 255 50216600

6 Taman wisata alam & taman wisata alam laut

Kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Polygon

V V V 230 153 255 50216800

7 Kawasan Daerah Perlindungan Laut

Kawasan perlindungan terhadap ekosistem laut dengan maksud untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan unsur-unsur alamnya untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata.

Polygon

V V 133 180 0 50214500

b. Rencana Kawasan Konservasi

1 Rencana Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Kawasan Konservasi Perairan yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Polygon

V V 246 10 218 70101000

2 Rencana Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K)

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Polygon

V V 246 10 218 70102000

3 Rencana Kawasan Konservasi Maritim (KKM)

Kawasan Konservasi Maritim yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Polygon

V V 246 10 218 70103000

c. Rencana Pariwisata1 Kawasan

PariwisataKawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata

Polygon

V V V 255 230 255 70200000

d. Rencana Pelabuhan1 Daerah

Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr)

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Polygon

V V V 192 0 0 70300001

2 Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp)

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr) yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Polygon

V V 229 184 183 70300002

3 Rencana Pelabuhan penyeberangan

Pelabuhan penyebrangan yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Point

V 0 0 0 70301000

Rencana pengembangan / pembangunan pelabuhan penyebrangan yang memerlukan reklamasi

Polygon

V 0 0 0 70301100

Rencana Pelabuhan penyeberangan antar provinsi -antar negara

Lihat tabel L4.1.

Point

V 255 0 197 70301200

Rencana Pelabuhan penyeberangan antar Kab/Kota

Point

V 169 0 230 70301300

Rencana Pelabuhan penyeberangan di Kab/Kota

Point

V 230 152 0 70301400

3 Rencana Pelabuhan Laut

Pelabuhan laut yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Point

V 56 168 0 70302000

Rencana pengembangan / pembangunan pelabuhan laut yang memerlukan reklamasi

Polygon

V 0 179 76 70302100


Simbol dan/atau

notasi

SKALASpesifikasi


Rencana Pelabuhan Internasional hub

Lihat tabel L4.1.

Point

V 0 0 0 70302200

Rencana Pelabuhan Internasional

Point

V 0 0 255 70302300

Rencana Pelabuhan Nasional

Point

V 0 189 255 70302400

Rencana Pelabuhan Regional

Polygon

V 197 0 255 70302500

Rencana Pelabuhan Lokal

Polygon

V 168 112 0 70302600

Rencana Pelabuhan Khusus

Polygon

V 255 170 0 70302700

3 Rencana Bandar Udara

Bandar udara yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Point

V 255 0 0 70303100

Rencana pengembangan / pembangunan Bandar Udara yang memerlukan reklamasi

Polygon

V 197 0 255 70303200

e. Rencana Pertambangan dan Energi1 Rencana

penambangan pasir laut

Area penambangan pasir laut yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Polygon

V 0 0 0 70304100

2 Rencana penambangan minyak dan gas bumi

Daerah yang diperuntukkan bagi pertambangan minyak dan gas bumi termasuk konsesi minyak dan gas

Polygon

V V 217 217 217 70304200

Psl

3 Rencana anjungan minyak dan gas bumi lepas pantai

Anjungan minyak dan gas lepas pantai yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Point

V 0 0 0 70304201

4 Rencana Pembangkit listrik dan daerah sekitarnya

Pembangkit listrik yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

Point

V 0 0 0 70304300

Rencana pengembangan / pembangunan pembangkit listrik yang memerlukan reklamasi atau membutuhkan daerah penyangga. Dapat diberikan notasi sesuai jenis pembangkitnya.

Polygon

V 255 170 0 70304301


Simbol dan/atau

notasi

SKALASpesifikasi


f. Rencana Alur laut1 Rencana kabel

bawah laut

Kabel bawah laut yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

70305100

Rencana Kabel listrik

LineV V 255 0 0 70305101

Rencana Kabel telekomunikasi

LineV V 165 165 165 70305102

2 Rencana Pipa bawah laut

Pipa bawah laut yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.

70305200

Rencana Pipa minyak

Line

V V 165 165 165 70305201

Rencana Pipa gas

Line

V V 255 211 127 70305202

Rencana Pipa air bersih

LineV V 0 178 235 70305203

g. Kawasan Strategis

1. Kawasan Strategis Nasional

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasionalterhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia

Polygon

V V 255 0 0 70306000

PLTB

KSN

2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Polygon

V V 0 0 255 70307000

VII. SOSIAL EKONOMI BUDAYAa. Budaya dan Keagamaan1. Daerah suci laut Wilayah perairan / laut yang

dianggap suci secara tradisional atau keagamaan

Polygon

V 56 168 0 54005100

2. Daerah perlindungan adat

Wilayah perairan / laut yang dilindungi secara tradisional oleh masyarakat/adat

Line

V V 255 170 0 54005200


Simbol dan/atau

notasi

SKALASpesifikasi

RGBKode Unsur

<50K 50K 10K R G Bb. Kependudukan

1 Jumlah penduduk

Jumlah penduduk menurut kecamatan

Polygon

V V V

Nilai paling rendah adalah 255 (R) 255 (G), 128 (B) dan nilai tertinggi adalah 107 (R) 0 (G) 0 (B)

80100000


2 Kepadatan penduduk

Jumlah penduduk per kilometer persegi menurut kecamatan

Polygon

V V V

Nilai paling rendah adalah 255 (R) 235 (G), 214 (B) dan nilai tertinggi adalah 196 (R)10 (G) 10 (B)

80200000



KSNT

c. Sosial Ekonomi1 Produksi

perikanan Jumlah produksi perikanan menurut pelabuhan perikanan

Point

V V V - - - 50316040

Digambarkanmenggunakan pie chart / bar chart

2 Sentra nelayan Pusat – pusat konserntrasi nelayan

point

V V 0 0 0 80300000

VIII. RISIKO BENCANAa. Rawan Tsunami Wilayah yang sering atau

berpotensi tinggi mengalami bencana alam tsunami.

Polygon

V V V 50226205

b. Rawan gelombang pasang

Wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam gelombang pasang.

Point

V V V 255 0 0 502222 00

c. Erosi pantai (abrasi)

Wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami erosi pantai (abrasi).

point

V V V 255 0 0 50226206

d. Akresi pantai Akresi pantai adalah penambahan area pantai karena sedimentasi. Wilayahyang sering atau berpotensi tinggi mengalami akresi pantai.

point

V V V 0 0 255 50226208

3. Simbolisasi Dan Spesifikasi Penyajian Peta Struktur Dan Pola Ruang


dan/atau notasi

Spesifikasi

RGBKode Unsur

R G BI. Sistem Perkotaan 5 01 14 0 00

1Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi

255 0 0 5 01 14 1 00

2Pusat Kegiatan Strategis Naional (PKSPN)

Kota yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara

255 0 0 5 01 14 1 01

3Pusat Kegiatan wilayah (PKW)

Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala atau beberapa kabupaten / kota

255 0 0 5 01 14 2 00

4Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan

255 63 63 5 01 14 3 00

5PKNp Kota sebagai pusat jasa, pusat

pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan nasional yang diusulkan provinsi

255 127 63 5 01 14 1 02

6PKWp Kota sebagai pusat jasa, pusat

pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan wilayah yang diusulkan provinsi

255 204 0 5 01 14 2 01

7PPK Pusat Pelayanan Kawasan

merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa

255 178 255 5 01 14 4 00

8PPL Pusat Pelayanan Lingkungan

merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

255 204 00 5 01 14 4 01

9PKLp Pusat Kegiatan Lokal promosi

merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL

255 127 63 5 01 14 3 01

II. Sistem Transportasi 2 00 00 0 00

A Jaringan Transportasi Darat 2 01 00 0 00

1 Jalan Tol / Bebas Hambatan

Jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain. Untuk melewatinya para pengguna harus membayar sesuai tarif yang berlaku

255127

0 2 01 02 0 00

2 Jalan Arteri Primer

Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, juga antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.

255127

0 2 01 10 0 00

3 Jalan Kolektor Primer

Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.

255178 0 2 01 12 0 00

4 Jalan LokalJalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

178178

255 2 01 14 0 00

5 Jembatan Yang dibangun untuk membuka daerah terisolir, agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya lainnya

0 0 0 1 19 00 0 00

6 Terminal Tempat perhentian angkutan umum untuk penumpang 0 0 0 1 19 30 0 00

1 Stasiun Kereta Api

Lokasi yang digunakan sebagai tempat asal- tujuan serta transit pergerakan lalu lintas penumpang dan barang yang menggunakan jasa angkutan kereta

255 0 0 1 19 32 0 00

2 Jalur Kereta Api

Jalur kereta api yang dititik beratkan untuk melayani arus lalu-lintas antar kota 0 0 0 2 02 00 0 00

B. Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan

2 04 00 0 00

1 Pelabuhan sungai

Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang jalur sungai

0 0 0 1 19 52 0 00

2 Pelabuhan danau

Pelabuhan danau yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang

0255

255 1 19 52 1 00

3 Alur pelayaran angkutan sungai


0179

76 2 04 02 0 00

4 Alur pelayaran angkutan danau


128140

13 2 04 04 0 00

5 Pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi dan antar negara

Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar provinsi dan/atau antar negara

255 0 191 1 19 48 1 00

6 Pelabuhan penyeberangan lintas antar kabupaten /kota

Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar kabupaten/kota.

115 0 76 1 19 48 2 00

7 Pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten / Kota

Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang dalam kabupaten/kota.

224170 15 1 19 48 3 00

C. Jaringan transportasi laut 2 04 08 0 001 Pelabuhan

Internasional hub

Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional hub

0 0 0 2 04 08 3 00

2 Pelabuhan Internasional

Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional

0 0 255 2 04 08 3 01

3 Pelabuhan Nasional

Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.

0112

255 2 04 08 3 02

4 Pelabuhan Regional

Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.

255 0 191 2 04 08 3 03

5 Pelabuhan lokal

Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama.

115 0 76 2 04 08 3 04

6 Pelabuhan khusus

Pelabuhan yang khusus melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu.

217 166

13 2 04 08 3 05

7 Pelabuhan lainnya

Pelabuhan yang tidak termasuk pelabuhan diatas 255

255 0 2 04 08 3 05

8 Alur pelayaran Internasional

Alur pelayaran Internasional

0 0 0 2 04 08 1 00

9 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Alur Laut Kepulauan Indonesia

0255 255 2 04 08 2 00

10 Alur pelayaran nasional

Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hub atau antar pelabuhan nasional atau pelabuhan regional

204153

255 2 04 08 2 01

11 Alur pelayaran regional/Lokal

Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan regional dengan pelabuhan lokal atau antar pelabuhan regional atau antar pelabuhan lokal

152230 0 2 04 08 2 04

D. Jaringan Transportasi Udara 2 03 00 0 00

1 Bandar udara umum pusat penyebaran primer

Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu provinsi dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer

0 0 0 2 03 02 1 00

2 Bandar udara umum pusat penyebaran sekunder

Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional atau beberapa provinsi dan berfungsi sebagai pintu utama ke luar negeri

255 0 0 2 03 02 2 00

3 Bandar udara umum pusat penyebaran tersier

Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran sekunder

169 0 230 2 03 02 3 00

4 Bandar udara umum bukan pusat penyebaran

Bandar udara yang melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.

230 76 0 2 03 03 0 00

5 Bandar udara khusus

Bandar udara yang khusus melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu

255127

127 2 03 04 0 00

III. Sistem Jaringan Energi 1 11 00 0 00

A Jaringan Pipa Gas dan Minyak 1 11 10 0 00

1Jaringan pipa minyak

Jaringan prasarana utama yang mendistribusikan seluruh kebutuhan minyak bumi

0 0 0 1 11 10 1 00

2Jaringan pipa gas

Jaringan prasarana utama yang mendistribusikan seluruh kebutuhan gas

255 0 0 1 11 22 0 00

3Jaringan pipa minyak bawah laut

Jaringan prasarana utama yang mendistribusikan seluruh kebutuhan minyak bumi yang melalui laut

179 162

199 7 13 02 0 02

3Jaringan pipa gas bawah laut

Jaringan prasarana utama yang mendistribusikan seluruh kebutuhan gas yang melalui laut

228108

10 7 13 02 0 03

B Jaringan Listrik 1 10 26 0 001 Kawat saluran

udaraJaringan listrik

255 0 0 1 10 26 1 00

2 Kabel bawah tanah

Jaringan energi listrik kabel bawah tanah

0 255

255 1 10 28 0 00

3 Kabel listrik bawah laut

Jaringan energi listrik kabel bawah laut

0 0 255 1 10 30 0 00

4 Gardu induk Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik. 0 0 0 1 10 20 0 00

5 Jaringan distribusi

Jaringan yang dibuat untuk mendistrib energi listrik

38115

0 1 10 31 0 00

C Pembangkit Listrik 1 10 00 0 00

1 Pembangkit tenaga listrik tenaga air (PLTA)

Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga air

0255

255 1 10 04 0 00

2 Pembangkit tenaga listrik tenaga uap (PLTU)

Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga uap

230 76 0 1 10 06 0 00

3 Pembangkit tenaga listrik tenaga gas (PLTG)

Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenagagas

255127

127 1 10 14 0 00

4 Pembangkit tenaga listrik tenaga diesel (PLTD)

Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga diesel

224 170

15 1 10 08 0 00

5 Pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir (PLTN)

Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga nuklir

255 0 0 1 10 10 0 00

6 Pembangkit tenaga listrik tenaga surya (PLTS)

Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga matahari

255 207

56 1 10 12 0 00

7 Pembangkit tenaga listrik tenaga bayu (PLTB)

Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga angin

255255

8 1 10 16 0 00

8 Pembangkit tenaga listrik tenaga Panas Bumi (PLTP)

Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga panas bumi

255 0 197 1 10 32 0 00

9 Pembangkit listrik lainnya

Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga selain yang telah disebutkan di atas

0 0 0 1 10 00 0 00

IV. Sistem Jaringan Telekomunikasi 1 17 00 0 00

A Jaringan teresterial

1 17 01 0 00

1 Jaringan mikro digital

Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan Mikro Digital

255 0 0 1 17 01 1 00

2 Jaringan mikro analog

Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan Mikro Analog

255255

0 1 17 01 2 00

3 Jaringan serat optik

Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan Serat Optik

153 00 102 1 17 01 3 00

4 Jaringan kabel laut

Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan Kabel Laut

51204

102 1 17 01 4 00

5 Jaringan internasional

Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan International

00255

255 1 17 01 5 00

6 Stasiun telepon otomat

Tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon

0 0 0 1 17 02 0 00

7 Kantor pos Tempat yang mempunyai fungsi menyelenggarakan kirim mengirim barang, surat, uang dan sebagainya

0 0 0 1 18 02 0 00

B Jaringan Satelit 1 17 08 0 00

1 Stasiun bumi Bangunan berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi 0 0 0 1 17 08 1 00

2 Pusat automatisasi sambungan telepon

Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automiatisasi sambungan telepon

0 0 0 1 17 08 2 00

3 Menara telekomunikasi

Bangunan sebagai tempat yang merupakan pemancar sinyal jaringan selular 0 0 0 1 17 08 3 00

V. Sistem Jaringan Sumberdaya Air 6 00 00 0 001 Jaringan

SungaiSungai yang melintas di sejumlah wilayah administrasi yang berbeda

255 0 255 6 01 00 0 00

3 Bendungan Bagunan yang dibuat untuk membendung aliran air 153 0 255 1 20 06 0 00

4 Kanal Besar Bangunan air yang berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan

0255

255 6 02 04 0 00

5 Jalur Distribusi Air Bersih

Jalur Distribusi Air Bersih 0 178

235 1 09 09 0 10

6 Jalur Distribusi Air BersihBawah Laut

Jalur Distribusi Air Bersih yang melewati laut 0 0 255 7 13 02 0 01

7 Bangunan Irigasi

Bangunan untuk mengatur aliran irigasi 0 25

5255 1 14 12 0 00

8 Jaringan Irigasi Saluran irigasi 0 0 0 1 14 00 0 05

VI. Sistem Infrastruktur

1 Saluran Drainase

Saluran air hujan 0 0 0 1 20 06 2 01

2 Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Sistem sarana pengolahan air limbah terpusat.

0 0 0 5 20 02 0 00

3 Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)

Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

0 0 0 1 14 03 0 00

4 Tempat pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan

0 0 0 1 14 03 0 00

5 Jalur evakuasi bencana

Jalan yang di khususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana

255 0 255 2 01 24 0 00

Pal

××A××S