Top Banner
DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Civic Education Dikdik Baehaqi Arif UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 2012
141

DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Jan 30, 2018

Download

Documents

letram
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

DIKTAT MATA KULIAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Civic Education

Dikdik Baehaqi Arif

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA

2012

Page 2: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,
Page 3: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| i

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Diktat Mata Kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan (Civic Education) ini dapat diselesaikan. Diktat yang hadir di

hadapan sidang pembaca ini diniati untuk memenuhi bahan bacaan pada

perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yang penulis sampaikan di Universitas

Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi termasuk

dalam Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Mata kuliah

ini dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang

pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga

negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi

warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Kompetensi dasar

yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini adalah

menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah

air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya

saing: berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang

damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Sebagian besar naskah diktat ini merupakan hasil kajian pustaka dari

berbagai literatur. Penulisan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga

harapannya materi-materi yang disajikan dapat mudah dicerna oleh mahasiswa.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan

diktat ini. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang terbaik. Amiin.

Secara khusus untuk istri tercinta Astri Fatimah dan anak tersayang Rakan Azka

Baqi Baehaqi (Rakan) yang bibirnya tiada kering berdo‟a untuk kebaikan

keluarga, semoga Allah senantiasa menjadikan keduanya sumber kesejukan bagi

penulis.

Yogyakarta, 17 Maret 2012

Penulis

Page 4: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,
Page 5: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| iii

Daftar Isi

KATA PENGANTAR – i

DAFTAR ISI – iii

BAB 1 MEMAHAMI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DI PERGURUAN TINGGI – 1

Hakikat dan Rasional Pendidikan Kewarganegaraan – 1

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Nasional – 3

Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan – 4

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian – 6

BAB 2 IDENTITAS NASIONAL – 11

Pengertian Identitas Nasional – 11

Konsep Bangsa Indonesia – 12

Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional – 17

Identitas Nasional Indonesia – 18

BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA – 21

Konsep Warga Negara dan Kewarganegaraan – 21

Asas-asas Kewarganegaraan – 25

Persoalan Kewarganegaraan – 27

Perolehan dan Kehilangan Kewarganegaraan – 30

Hak dan Kewajiban Warga Negara – 32

BAB 4 DEMOKRASI – 35

Konsep Demokrasi – 35

Demokratisasi – 41

Landasan Pengembangan Demokrasi – 45

BAB 5 NEGARA DAN KONSTITUSI – 47

Pengertian Negara – 47

Unsur-unsur Negara – 49

Sifat-sifat Negara – 50

Fungsi dan Tujuan Negara – 51

Pengertian Konstitusi – 52

UUD 1945 dan Perubahannya – 56

BAB 6 HAK ASASI MANUSIA – 70

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia – 70

Kategori Hak Asasi Manusia – 73

Page 6: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

iv |Dikdik Baehaqi Arif

Prinsip-prinsip Pokok Hak Asasi Manusia – 76

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia – 77

Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 – 79

Gagasan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 – 79

Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca Perubahan – 81

BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI

DAERAH – 86

Karakteristik Sistem Pemerintahan – 86

Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial – 87

Sistem Pemerintahan dan Indonesia – 89

Otonomi Daerah – 92

Pengertian Otonomi Daerah – 92

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah – 93

Pembagian Urusan Pemerintahan – 94

Hak dan Kewajiban Daerah Otonom dalam Otonomi Daerah – 96

BAB 8 WAWASAN NUSANTARA – 98

Konsep Geopolitik – 98

Pengertian Geopolitik – 98

Sejarah Lahirnya Konsep Geopolitik di Dunia – 99

Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia – 102

Konsep Dasar Wawasan Nusantara – 102

Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia – 105

Landasan Wawasan Nusantara Indonesia – 109

BAB 9 KETAHANAN NASIONAL – 110

Geostrategi dan Geostrategi Indonesia – 110

Model-model Ketahanan Nasional – 112

Ketahanan Nasional sebagai Perwujudan Geostrategi Indonesia – 113

DAFTAR PUSTAKA – 117

LAMPIRAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(dalam Satu Naskah) – 120

Page 7: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 1

Bab 1

Memahami Pendidikan Kewarganegaraan

di Perguruan Tinggi

Lingkup Bahasan Bab ini membahas tentang hakikat dan rasional Pendidikan Kewarganegaraan, dan

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Nasional yang meliputi di dalamnya

Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, para pembaca diharapkan dapat memiliki kemampuan

untuk:

Menjelaskan hakikat dan rasional pendidikan kewarganegaraan

Mengidentifikasi karakteristik pendidikan kewarganegaraan untuk program kurikuler

di persekolahan dan di perguruan tinggi

Mendeskripsikan perbedaan pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler,

sebagai program sosio-kultural, dan sebagai kajian ilmiah/akademik

kewarganegaraan

Menganalisis perkembangan dan substansi Pendidikan Kewarganegaraan di

perguruan tinggi

Kata kunci Civic education, citizenship education, school civic education, kewiraan, MPK

HAKIKAT DAN RASIONAL PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah asing civic education

atau citizenship education. Terhadap dua istilah ini, John C. Cogan telah

membedakan dengan mengartikan civic education sebagai “...the foundational

course work in school designed to prepare young citizens for an active role in

their communities in their adult lives” (Cogan, 1999:4), atau suatu mata pelajaran

dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar

kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan

citizenship education digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang

lebih luas yang mencakup “...both these in-school experiences as well as out-of

school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the

religious organization, community organizations, the media, etc which help to

shape the totality of the citizen” (Cogan, 1999:4). Artinya, pendidikan

kewarganegaraan merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar

Page 8: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

2 |Dikdik Baehaqi Arif

di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam

organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.

Di sisi lain, David Kerr mengemukakan bahwa Citizenship or Civics

Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for

their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education

(through schooling, teaching and learning) in that preparatory process. (Kerr,

1999:2). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan

dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk

mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara

khusus, peran pendidikan (termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan

belajar) dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Untuk konteks di

Indonesia, citizenship education oleh beberapa pakar diterjemahkan dengan istilah

pendidikan kewarganegaraan (ditulis dengan menggunakan huruf kecil semua)

(Somantri, 2001; Winataputra, 2001) atau pendidikan kewargaan (Azra,

2002).untuk kepentingan penulisan diktat ini kedua istilah tersebut digunakan

secara bertukar pakai sebagai Pendidikan Kewarganegaraan.

Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa istilah citizenship

education lebih luas cakupan pengertiannya daripada civic education. Dengan

cakupan yang luas ini maka citizenship education meliputi di dalamnya

pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus (civic education). Citizenship

education sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara

muda akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang

civic education adalah citizenship education yang dilakukan melalui persekolahan.

Zamroni juga telah membedakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pendidikan

kewarganegaraan dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk

mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis,

melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi

adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga

masyarakat (ICCE, 2003). Demokrasi adalah suatu learning process yang tidak

dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi

tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.

Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh

lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku

politik sehingga yang bersangkutan memiliki poltical knowledge, awareness,

attitude, political efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil

keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, masyarakat,

dan bangsa (ICCE, 2003).

Page 9: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 3

Mempertegas tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, Cholisin

(Samsuri, 2011) berpandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan

pendidikan politik yang yang fokus materinya peranan warga negara dalam

kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina

peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi

warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sejalan dengan

pendapat Cholisin di atas, Soedijarto (dalam ICCE, 2003) juga mengartikan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk

membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa

dan ikut serta dalam membangun sistem politik yang demokratis.

Sementara itu, berkaitan dengan konsep Pendidikan Kewargaan, Azra

(dalam ICCE, 2003) memandang bahwa secara substantif istilah Pendidikan

Kewargaan tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas

dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat

dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan

Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi

warga dunia (global society). Dengan demikian, orientasi Pendidikan Kewargaan

secara substantif lebih luas cakupannya daripada Pendidikan Kewarganegaraan.

Hal ini sejalan dengan pembedaan pengertian civic education dan citizenship

education di atas.

Secara paradigmatik Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga domain,

yakni 1) domain akademik; 2) domain kurikuler; dan 3) aktivitas sosial-kultural

(Winataputra, 2001). Domain akademik adalah berbagai pemikiran tentang

Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas

keilmuan. Domain kurikuler adalah konsep dan praksis pendidikan

kewarganegaraan dalam lingkup pendidikan formal dan nonformal. Sedangkan

domain sosial kultural adalah konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di

lingkungan masyarakat (Wahab dan Sapriya, 2011:97). Ketiga komponen tersebut

secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan

warga negara yang baik (good citizens), yang memiliki pengetahuan

kewarganegaraan (civic knowledge), nilai, sikap dan watak kewarganegaraan

(civic disposition), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skill).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM

KURIKULUM NASIONAL

Sistem pendidikan Indonesia mengatur bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan

Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi

Page 10: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

4 |Dikdik Baehaqi Arif

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan

Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dapat kita temui dalam Pasal 37 ayat (1)

dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a) Pendidikan Agama, b) Pendidikan Kewarganegaraan, c) Bahasa…” dan

“kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a) Pendidikan Agama; b)

Pendidikan Kewarganegaraan; c) Bahasa”. Pendidikan Kewarganegaraan

sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Sistem

Pendidikan Nasional, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Adanya ketentuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai muatan

wajib pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa

mata pelajaran/mata kuliah ini menempati kedudukan yang strategis dalam

mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 ayat 2 UU Sistem

Pendidikan Nasional). Bahkan dalam pandangan Winataputra (2004) secara

filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis, Pendidikan Kewarganegaraan

memegang misi suci (mission sacre) untuk pembentukan watak dan peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung

jawab.

Pedidikan Kewarganegaraan Persekolahan

Secara historis, Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (school civic

education) di Indonesia mengalami fluktuasi terutama dalam penamaan dan

konten materi. Pertama kali muncul dengan nama Kewarganegaraan (1957),

kemudian secara berturut-turut berubah menjadi Civics (1961), Pendidikan

Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila (1975), Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (1994), Kewarganegaraan (Uji Coba Kurikulum

2004) dan terakhir dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (2006).

Dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tertuang

dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak

dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil,

Page 11: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 5

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran

ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta

anti-korupsi

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun delapan ruang lingkup

materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan,

Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah

Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi

dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Keterbukaan dan jaminan keadilan;

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga,

Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-

peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, dan Sistem hukum dan peradilan nasional;

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban

anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, dan

Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;

4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri

sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan

mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, dan

Persamaan kedudukan warga negara;

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang

pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan

Hubungan dasar negara dengan konstitusi;

6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan,

Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan

Page 12: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

6 |Dikdik Baehaqi Arif

sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat

madani, Sistem pemerintahan, dan Pers dalam masyarakat demokrasi;

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi

negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai

ideologi terbuka;

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri

Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional

dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Dalam proses pembelajaran, kedelapan ruang lingkup materi pendidikan

persekolahan di atas selanjutnya diperinci ke dalam Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, secara yuridis,

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang cukup kuat, hal ini dapat

dilihat dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib

memuat tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Dengan telah dituangkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-undang

Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan

memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan nation and

character building.

Secara historis, awal mulai dilaksanakannya Pendidikan Kewarganegaraan

pada perguruan tinggi di Indonesia bertujuan untuk dapat melaksanakan UU No.

29 Tahun 1954 tentang Sistem Pertahanan Negara. UU ini disusun berdasarkan

pengalaman masa perang kemerdekaan, pemberontakan dalam negeri serta

persiapan merebut Irian Barat. Oleh karena itu dibuat program wajib latih bagi

sivitas akademika di perguruan tinggi, yaitu Latihan Kemiliteran Dosen dan

Latihan Kemiliteran Mahasiswa (LKM), dan Pendidikan Pendahuluan Pertahanan

Rakyat yang dikenal sebagai P3R bagi SD, SLP dan SLA.

Dalam perkembangannya, peminat LKM makin besar apalagi setelah

diperkenalkan program Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) yang menitikberatkan

pada pendidikan fisik untuk bela negara dalam rangka ketahanan nasional.

Selanjutnya dibentuk Resimen Mahasiswa (Menwa) yang keanggotaanya bersifat

Page 13: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 7

individu dan tidak terkait dengan organisasi perguruan tinggi. Karena Menwa

merupakan bagian dari pertahanan sipil, pembinaannya dilakukan oleh

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Pertahanan dan

Keamanan (Dephankam). Dalam perjalanan selanjutnya, Menwa diputuskan ada

pada setiap perguruan tinggi (sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat

sukarela), sehingga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) turut

ikut membina. Dalam pada itu, bagi mahasiswa yang tidak tergabung dalam

Menwa diberikan matakuliah Pendidikan Kewiraan yang bersifat wajib

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhankam dan Mendikbud dan

berlaku efektif sejak tahun 1974.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (2) UU No. 20

Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara

Republik Indonesia dinyatakan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan

dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan

bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan

nasional (Pasal 18).

2. Pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga

negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

a) pertama tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah

dan dalam gerakan Pramuka.

b) Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat

pendidikan tinggi. (Pasal 19 ayat [2])

Dengan demikian, berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tersebut,

Pendidikan Kewiraan didudukkan sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

(PPBN) bagi mahasiswa, sedangkan bagi siswa pada pendidikan dasar dan

menengah mereka tergabung dalam gerakan Pramuka.

Pada tanggal 1 Februari 1985, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama

Mendikbud dan Menhankam yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan

dimaksudkan ke dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada

semua perguruan tinggi. Dan sejak diundangkannya UU No. 2 Tahun 1989

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatatakan bahwa Pendidikan Bela Negara

dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

(Penjelasan Pasal 39 ayat [2]). Kurikulum mata kuliah ini meliputi: 1)

pengetahuan dan hubungan antara warganegara dan hubungan warganegara

dengan negara, serta 2) Pendidikan Kewiraan/PPBN tahap lanjut, agar peserta

didik menjadi warga negara yang handal.

Page 14: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

8 |Dikdik Baehaqi Arif

Apa sebenarnya Pendidikan Kewiraan itu? Lembaga Ketahanan Nasional

(Lemhannas) merumuskan pengertian Pendidikan Kewiraan sebagai sebagai usaha

sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan,

kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia

(Lemhannas, 1999:4). Pendidikan Kewiraan dimaksudkan untuk memperluas

cakrawala berfikir mahasiswa sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai

pejuang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan

keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara demi

terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk

kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral (terpadu) di kalangan

mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional.

Pada tahun 2000-an, substansi mata kuliah Pendidikan Kewiraan sebagai

pendidikan pendahuluan bela negara direvisi dan selanjutnya namanya diganti

menjadi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti

No.267/Dikti/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Perubahan ini dilakukan karena

mata kuliah Pendidikan Kewiraan terlalu condong atau lebih berorientasi pada

aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan. Sebagaimana

penjelasan S. Soemiarno (tt) bahwa muatan tentang pengetahuan dan kemampuan

hubungan warga negara dengan negara agak sulit diformulasikan sehingga

meskipun dengan nomenklatur baru, muatannya masih lebih menitikberatkan pada

Pendidikan Kewiraan. Dalam analisis Cipto, et all (2002:ix) metode pengajaran

yang diterapkan dalam Pendidikan Kewiraan lebih bersifat indoktrinatif yang

hanya menyentuh aspek kognitif, sedangkan aspek sikap dan perilaku berlum

tersentuh.

Memperjelas kedua pandangan tersebut, Tukiran, dkk (2009:12)

memerinci kekurangberhasilan Pendidikan Kewiraan yang disebabkan oleh

beberapa hal. Pertama, secara substantif, Pendidikan Kewiraan tidak secara

terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada

pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya

terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif. Kedua,

kalaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan

demokrasi dan PKn, potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dan

pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis dan tidak

partisipatif. Ketiga, ketiga subjek itu lebih bersifat teoretis daripada praktis.

Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin

disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002

dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu

Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Page 15: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 9

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan Mata Kuliah Kelompok

Pengembangan Kepribadian (MPK) yang memiliki visi, misi, dan standar

kompetensi sebagai berikut:

1. Visi kelompok MPK: sebagai sumber nilai dan pedoman dalam

pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan

mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia

seutuhnya.

2. Misi kelompok MPK: membantu mahasiswa memantapkan

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar

keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang

hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung

jawab.

3. Standar Kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasasi mahasiswa

meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan

kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam

kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis:

bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan

bersikap demokratis yang berkeadaban.

Sedangkan kompetensi dasar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta

tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki

daya saing: berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan

yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Menurut Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang

Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di

Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk memberikan

pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar

berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan

bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh

bangsa dan negara.

Pentingnya bela negara oleh warga negara melalui penyelenggaraan

Pendidikan Kewarganegaraan semakin ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2002

tentang Pertahanan Negara. Dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dapat ditemui

bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara

yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara (ayat 1), sedangkan

Page 16: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

10 |Dikdik Baehaqi Arif

dalam ayat (2) dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela

negara tersebut diselenggarakan melalui:

a. pendidikan kewarganegaraan;

b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela

atau secara wajib; dan

d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Substansi kajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah: Filsafat

Pencasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM

dan Rule of Law, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia, dan

Geostrategi Indonesia.

Page 17: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 11

Bab 2

Identitas Nasional

Lingkup Bahasan Bab ini membahas tentang pengertian identitas nasional, konsep bangsa Indonesia, dan

faktor-faktor pembentuk identitas nasional, dan identitas Indonesia.

Tujuan Setelah mempelajari bab ini, para pembaca diharapkan memiliki kemampuan untuk:

Menjelaskan konsep identitas nasional, konsep bangsa, dan konsep bangsa Indonesia.

Mengidentifikasikan faktor-faktor pembentuk identitas nasional.

Menganalisis identitas nasional Indonesia

Istilah kunci Identitas nasional, bangsa, bangsa Indonesia

PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Istilah identitas nasional (national identity) berasal dari kata identitas dan

nasional. Identitas (identity) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau

jatidiri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan

yang lain (ICCE, 2005:23). Sedangkan kata nasional (national) merupakan

identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat

oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non

fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas

bangsa melahirkan tindakan kelompok (collective action yang diberi atribut

nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-

pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional (ICCE, 2005:25).

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah

manisfestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek

kehidupan satu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang

khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-

nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara

dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai

dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang

cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang

dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas

nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap

relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Page 18: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

12 |Dikdik Baehaqi Arif

Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus

direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah.

Hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran faham kebangsaan

(nasionalisme) di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan yang

berwawasan parokhial seperti Boedi Oetomo (1908) yang berbasis subkultur

Jawa, Sarekat Dagang Islam (1911) yaitu entrepreneur Islam yang bersifat

ekstrovet dan politis dan sebagainya yang melahirkan pergerakan yang inklusif

yaitu pergerakan nasional yang berjati diri “Indonesianess” dengan

mengaktualisasikan tekad politiknya dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Dari keanekaragaman subkultur tadi terkristalisasi suatu core culture yang

kemudian menjadi basis eksistensi nation-state Indonesia, yaitu nasionalisme.

Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan

nilai keterikatan dengan tanah air (ibu pertiwi), yang terwujud identitas atau jati

diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan

bangsa-bangsa lain, yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau

nasionalisme. Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada

mereka yang berada pada status sosial yang rendah akan tetapi mencakup seluruh

struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka

adalah satu. Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, wawasan kita tidak terbatas

pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu komunitas yang

hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal dan yang

belum lahir. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa hakikat identitas

nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan

bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai

penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD

1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi serta

mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam

pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya.

KONSEP BANGSA INDONESIA

Identitas nasional berkaitan dengan konsep bangsa. Apakah bangsa itu?

Pengertian bangsa (nation) dalam konsep modern, tidak terlepas dari seorang

cendekiawan Prancis, Ernest Renan (1823-1892), seorang filsuf, sejarahwan dan

pemuka agama dalam esainya yang terkenal Qu‟est-ce qu‟une nation? yang

disampaikan dalam kuliah di Universitas Sorbonne pada tahun 1882. Dalam

esainya tersebut dia menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang

memiliki kehendak bersatu sehingga merasa dirinya adalah satu. Menurut Renan,

Page 19: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 13

faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak bersama dari

masing-masing warga untuk membentuk suatu bangsa (Soeprapto, 1994:115)

Lain halnya dengan Otto Bauer (1881-1934) seorang legislator dan

seorang theoreticus, menyebut bahwa bangsa adalah suatu persatuan

karakter/perangai yang timbul karena persatuan nasib. Otto Bauer lebih

menekankan pengertian bangsa dari karakter, sikap dan perilaku yang menjadi

jatidiri bangsa dengan bangsa yang lain. Karakter ini terbentuk karena

pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan

tumbuhkembangnya bangsa (Soeprapto, 1994:114).

Dalam pandangan Tilaar (2007:29), bangsa adalah suatu prinsip spiritual

sebagai hasil dari banyak hal yang terjadi dalam sejarah manusia. Bangsa adalah

keluarga spiritual dan tidak ditentukan oleh bentuk bumi misalnya. Apa yang

disebut prinsip spiritual atau jiwa dari bangsa? Terdapat dua hal dalam prinsip

spiritual tersebut: 1) terletak pada masa lalu, dan 2) terletak pada masa kini. Pada

masa lalu suatu komunitas mempunyai sejarah atau memori yang sama. Pada

masa kini, komunitas tersebut mempunyai keinginan untuk hidup bersama atau

suatu keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah diperoleh oleh

seorang dari upaya-upaya masa lalu, perngorbanan-pengorbanan dan pengabdian.

Masa lalu merupakan modal sosial (social capital) dimana di atasnya dibangun

cita-cita nasional. Jadi suatu bangsa mempunyai masa jaya yang lalu dan

mempunyai keinginan yang sama di masa kini. Berdasarkan spirit tersebut itulah

manusia bersepakat untuk berbuat sesuatu yang besar. Rasa kejayaan atau

penderitaan masa lalu adalah lebih penting dari perbedaan ras dan budaya.

Dengan demikian suatu bangsa adalah suatu masyarakat solidaritas dalam skala

besar. Solidaritas tersebut disebabkan oleh pengorbanan yang telah diberikan pada

masa lalu dan bersedia berkorban untuk masa depan (Tilaar, 2007:29).

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia (Soeprapto, 1994:115), dijelaskan

definisi bangsa menurut hukum, yaitu rakyat atau orang-orang yang berada di

dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Kelompok orang-orang satu

bangsa ini pada umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara

dalam bahasa yang sama (meskipun dalam bahasa-bahasa daerah), memiliki

sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta terorganisir dalam suatu

pemerintahan yang berdaulat.

Dari definisi tersebut, nampak bahwa bangsa adalah sekelompok manusia

yang:

1. Memiliki cita-cita bersama yang mengikat mereka menjadi satu kesatuan.

2. Memiliki sejarah hidup bersama, sehingga tercipta rasa senasib

sepenanggungan.

Page 20: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

14 |Dikdik Baehaqi Arif

3. Memiliki adat, budaya, kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman

hidup bersama.

4. Memiliki karakter, perangai yang sama yang menjadi pribadi dan

jatidirinya.

5. Menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah.

6. Terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat, sehingga mereka

terikat dalam suatu masyarakat hukum.

Lalu apakah bangsa Indonesia itu? Perkembangan masyarakat yang kini

menyebut dirinya sebagai bangsa Indonesia telah melalui suatu jarak waktu yang

panjang, yaitu ketika masyarakat itu masih bertegak dan hidup dalam “negara”

atau kerajaan-kerajaan Nusantara (Gonggong, 2000:x). Tentang hal ini amatlah

menarik menyimak apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz (2000), antropolog

kondang yang dianggap sebagai ahli Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh

Gonggong (2000:x) berikut:

Ketika kita menyaksikan panorama Indonesia saat ini, rasanya kita sedang

menyusun suatu sinopsis masa lalu yang tanpa batas, seperti kalau kita

melihat benda-benda peninggalan sejarah (artefak) dari bermacam-macam

lapisan dalam situs arkeologis yang lama mengeram, yang dijajarkan di

atas sebuah meja sehingga sekali pandang bisa kita lihat kilasan sejarah

manusia sepanjang ribuan tahun. Semua arus kultural yang sepanjang tiga

milennia, mengalir berurutan, memasuki Nusantara dari India, dari Cina,

dari Timur Tengah, dari Eropa – terwakili di tempat-tempat tertentu: di

Bali yang Hindu, di permukiman Cina di Jakarta, Semarang atau

Surabaya, di pusat-pusat Muslim di Aceh, Makasar atau Dataran Tinggi

Padang; di daerah-daerah Minahasa dan Ambon yang Calvinis, atau

daerah-daerah Flores dan Timor yang Katolik.

Lebih lanjut, Geertz menunjukkan fakta tentang situasi masyarakat

Indonesia, sebagai berikut:

Rentang struktur sosialnya juga lebar, dan merangkum: sistem-sistem

kekuasaan Melayu-Polynesia di pedalaman Kalimantan atau Sulawesi,

desa-desa tradisional di dataran rendah di sepanjang sungai Jawa Tengah

dan Jawa Timur; desa-desa nelayan dan penyelundupan yang berorientasi

pasar di pantai-pantai Kalimantan dan Sulawesi; ibu-ibu kota provinsi

yang kumuh dan kota-kota kecil di Jawa dan pulau-pulau seberang; dan

kota-kota metropolitan yang besar, terasing, dan setengah modern seperti

Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Keanekaragaman bentuk

perekonomian sistem-sistem stratifikasi, atau aturan kekerabatan juga

melimpah ruah.

Apa yang diterangkan di atas barulah hal-hal yang berkaitan dengan

kebudayaan yang dilatari oleh perjalanan sejarah yang panjang. Dilihat dari segi

agama, keyakinan, budaya, dan suku bangsa, Indonesia adalah satu contoh negara

Page 21: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 15

yang paling beragam. Bahkan menurut Geertz (1996) sebagaimana dikemukakan

F Budi Hardiman (2005:viii) dalam pengantarnya untuk buku Kewarganegaraan

Multikultural karya Will Kymlicka, menyatakan sebagai berikut:

Indonesia ini sedemikian kompleksnya sehingga rumit untuk menentukan

anatominya secara persis. Negara ini bukan saja multi-etnis (Dayak, Kutai,

Makasar, Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya),

tetapi juga menjadi medan pertarungan pengaruh multi-mental dan

ideologi (India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Budhisme,

Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalisme, dan seterusnya). “Indonesia”

demikian tulisnya, “adalah sejumlah „bangsa‟ dengan ukuran, makna dan

karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang

bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung

menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama”.

Memperkuat pernyataan Geertz di atas, Kusumohamidjojo (2000:16)

melukiskan kebhinnekaan Indonesia, yang kenyataannya sudah diketahui dan

ditandai ketika para penjelajah mancanegara mulai mendarati pantai-pantai

kepulauan Nusantara itu ke dalam dua dimensi, geografis dan etnografis.

Pertama, dimensi geografis sebagaimana merupakan hasil pengamatan

dari Alfred Wallace dan Weber yang kemudian dikukuhkan dalam Geografi

sebagai Garis Wallacea yang membentang dari Laut Sulu di utara melalui selat

Makasar hingga ke Selat Lombok di selatan, dan Garis Weber yang membentang

dari pantai barat Pulau Halmahera di utara melalui Laut Seram hingga ke Laut

Timor di selatan. Garis Wallacea dan Weber secara fisiko-geografis membedakan

Dangkalan Sunda di sebelah Barat (yang meliputi pulau-pulau Sumatera,

Kalimantan, Jawa, dan Bali) dari Dangkalan Indonesia Tengah (yang meliputi

pulau-pulau Sulawesi dan sebagian pulau-pulau Nusa Tenggara sebelah Barat),

dan dari Dangkalan Sahul di sebelah timur (yang meliputi kepulauan Halmahera,

Aru dan Papua). Kebedaan itu merupakan akibat dari proses perkembangan fisiko-

geografis yang ditinggalkan oleh akhir Zaman Es. Kebedaan geografis itu

berakibat menentukan pada kebedaan dunia flora dan fauna dari masing-masing

kelompok kepulauan itu.

Dimensi kedua adalah dimensi yang etnografis, yang merupakan

perpaduan konsekuensi dari dimensi fisiko-geografis dan proses migrasi bangsa-

bangsa purba. Dalam kerangka dimensi entografis itu kita lalu dapat melihat

adanya perbedaan etnis pada penduduk yang mendiami berbagai pulau-pulau

Nusantara. Dari hasil penelitian yang dilakukan seorang antropolog Junus

Melalatoa (1995) yang kemudian hasil penelitian ini diterbitkan sebagai

Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia (Depdikbud, 1995) diketahui adanya tidak

kurang dari 500 suku bangsa yang mendiami wilayah negara yang kita sepakati

Page 22: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

16 |Dikdik Baehaqi Arif

bersama-sama bernama Indonesia ini, mereka mendiami sekitar 17.000 pulau

besar dan kecil, berpenghuni atau tidak berpenghuni.

Uraian di atas sebenarnya menunjukkan bahwa betapa sulitnya

merumuskan apakah bangsa Indonesia itu sebenarnya. Tentu saja akan banyak

pengertian yang muncul. Presiden Soekarno, menyatakan bahwa bangsa Indonesia

adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal

secara bersama di wilayah nusantara dari ujung Barat (Sabang) sampai ujung

Timur (Merauke) yang memiliki “Le desir d‟etre ensemble” (kehendak bersama,

pendapat Ernest Renan) dan “Charactergemeinschaft” (persatuan karakter,

menurut Otto Bauer) yang telah menjadi satu (Winarno, 2007:42).

Tilaar (2007:38) mengemukakan bahwa bangsa Indonesia adalah suatu

kesatuan sosial yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah

negara kesatuan republik Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa

Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan solidaritas kebangsaan.

Seorang merupakan bangsa Indonesia kalau dia itu menganggap bagian dari

nation Indonesia, yaitu suatu kesatuan solidaritas dari seseorang tehadap tujuan

bersama masyarakat Indonesia. Kesatuan solidaritas itu berasal dari nation-nation

yang sudah lama ada di kepulauan nusantara, seperti bangsa Jawa, bangsa

Minang, bangsa Minahasa, bangsa Papua. Demikian pula suku bangsa yang

lainnya di nusantara termasuk suku-suku keturunan Cina, Arab, dan lainnya yang

telah menganggap kepulauan nusantara ini sebagai tanah airnya.

Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia (Winarno,

2007:42) adalah sebagai berikut:

1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan

bangsa asing lebih kurang 350 tahun.

2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu

penjajahan.

3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang

membentang dari Sabang sampai Merauke.

4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan

sebagai suatu bangsa.

Keanggotaan seseorang sebagai bangsa Indonesia bukan berarti ia

melepaskan keanggotaan dari suatu kesatuan sosial lainnya seperti

keanggotaannya sebagai suku Jawa, sebagai umat penganut dari suatu agama.

Menurut Tilaar (2007:32), seseorang termasuk bangsa Indonesia adalah seseorang

yang memiliki perilaku tertentu yang merupakan perilaku Indonesia, perasaan-

perasaan tertentu yang merupakan jati diri (identitas) bangsa Indonesia.

Page 23: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 17

FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL

Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas-identitas untuk

menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang

diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa menurut Ramlan Surbakti

(1999) meliputi primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan,

sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan (Ramlan Surbakti, 1999).

Pertama, faktor-faktor primordial ini meliputi: kekerabatan (darah dan

keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal (home land), bahasa dan adat

istiadat. Faktor primodial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan

masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Kedua,

Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau

ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan

ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor

sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia

diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila.

Ketiga, tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati

oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara.

Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat,

pemersatu rakyat dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Contohnya

Soekarno di Indonesia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi di

India, dan Tito di Yugoslavia.

Keempat, prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan (unity

in deversity). Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga

bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa

menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, agamanya.

Sesungguhnya warga bangsa memiliki kesetiaan ganda (multiloyalities). Warga

setia pada identitas primordialnya dan warga juga memiliki kesetiaan pada

pemerintah dan negara, namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar

pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa negara di bawah satu pemerintah

yang sah. Mereka sepakat untuk hidup bersama di bawah satu bangsa meskipun

berbeda latar belakang. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memiliki

kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap suatu identitas bersama

yang tujuannya adalah menegakkan Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan dalam

perbedaan (unity in deversity) suatu solidaritas yang didasarkan pada kesantunan

(civility).

Kelima, sejarah. Persepsi yang sama diantara warga masyarakat tentang

sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama

tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan,

Page 24: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

18 |Dikdik Baehaqi Arif

tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang

sama antar anggota masyarakat itu.

Keenam, perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan

spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat.

Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling

tergantung diantara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam

memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota

masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan

persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena perkembangan

ekonomi oleh Emile Durkheim disebut Solidaritas Organis. Faktor ini berlaku di

masyarkat industri maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat.

Terakhir, lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga

itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-

lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal

usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik

dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa.

IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan

dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak kelihatan di dalam

keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya (Tilaar, 2007:27).

Identitas nasional merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional.

Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan oleh karena

identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai

identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder oleh karena identitas

nasional lahir belakangan dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang

memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Jauh sebelum mereka

memiliki identitas nasional itu, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu

identitas kesukubangsaan.

Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu

perjuangan panjang di antara warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini

disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu.

Dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju degan identitas nasional yang

hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam

negara, umumnya mengingingkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai

identitas nasional yang tentu saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lain.

Inilah yang menyebabkan sebuah negara-bangsa yang baru merdeka mengalami

Page 25: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 19

pertikaian intern yang berlarut-larut demi untuk saling mengangkat identitas

kesukubangsaan menjadi identitas nasional.

Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa-

apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Bisa dikatakan bangsa

Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya kecuali pada

saat proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang

membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa.

Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa

Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai

bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada

tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa

Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional

Indonesia.

2. Sang merah putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan

putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan

di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera

merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945,

namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda.

3. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya

pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres

Pemuda II.

4. Burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai

lambang negara.

5. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda

tetapi satu jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen,

namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa

Indonesia.

6. Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi lima dasar yang

dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila

merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan

pandangan hidup (ideologi) bangsa.

7. UUD 1945 sebagai konstitusi (hukum dasar) negara. UUD 1945

merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi

dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman

penyelenggaraan bernegara.

Page 26: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

20 |Dikdik Baehaqi Arif

8. Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan

adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi

(kedaulatan rakyat). Saat ini identitas negara kesatuan disepakati untuk

tidak dilakukan perubahan.

9. Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia

mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai

strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta

kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

10. Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan

daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari

kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi,

dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan

nasional.

Tumbuh dan disepakatinya beberapa identitas nasional Indonesia itu

sesungguhnya telah diawali dengan adanya kesadaran politik bangsa Indonesia

sebelum bernegara. Hal demikian sesuai dengan ciri dari pembentukan negara-

negara model mutakhir. Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya semangat

nasionalisme (semangat kebangsaan) sebagai gerakan menentang penjajahan dan

mewujudkan negara Indonesia. Dengan demikian, nasionalisme yang tumbuh kuat

dalam diri bangsa Indonesia turut mempermudah terbentuknya identitas nasional

Indonesia.

Page 27: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 21

Bab 3

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Lingkup Bahasan Bab ini membahas konsep warga negara dan kewarganegaraan, asas-asas

kewarganegaraan, persoalan kewarganegaraan, perolehan dan kehilangan

kewarganegaraan Indonesia, dan hak dan kewajiban warga negara.

Tujuan Setelah mempelajari bab ini, para pembaca diharapkan dapat memiliki kemampuan

untuk:

Menjelaskan konsep warga negara dan kewarganegaraan

Mengidentifikasi asas-asas kewarganegaraan

Mendeskripsikan persoalan-persoalan kewarganegaraan

Mengidentifikasi cara memperoleh dan dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia

Menganalisis hak dan kewajiban warga negara Indonesia

Istilah kunci Warga negara, kewarganegaraan, ius solli, ius sanguinis, naturalisasi

KONSEP WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

Istilah warga negara (bahasa Inggris: citizen atau bahasa Perancis: citoyen,

citoyenne) merujuk kepada bahasa Yunani Kuno polites atau Latin civis, yang

didefinisikan sebagai anggota dari polis (kota) Yunani Kuno atau res publica

(perkumpulan orang-orang atau masyarakat) Romawi bagi persekutuan orang-

orang di Mediterania Kuno, yang selanjutnya ditransmisikan kepada peradaban

Eropa dan Barat (Pocock,1995:29). Warga negara dapat berarti warga, anggota

dari suatu negara. Ketika mempertanyakan what is a citizen? Turner (1990)

(Sapriya, 2006) menjelaskan bahwa “a citizen is a member of a group living under

certain laws” atau anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di

wilayah hukum negara tertentu. Dikatakan lebih lanjut, bahwa hukum ini disusun

dan diselenggarakan oleh orang-orang yang memerintah, mengatur kelompok

masyarakat tersebut. Mereka yang ikut serta mengatur kelompok masyarakat

bersama-sama dikenal sebagai pemerintah (government). Oleh karena itu, warga

negara disimpulkan sebagai “a member of a group living under the rule of a

government”.

Dalam Webster‟s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English

Language (1989:270), konsep warga negara dapat dipahami sebagai “…as a

native or naturalized member of a state or nation who owes allegiance to its

Page 28: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

22 |Dikdik Baehaqi Arif

government and is entitled to its protection”, atau anggota asli atau hasil

naturalisasi dari negara atau bangsa yang memiliki kesetiaan terhadap

pemerintahan dan berhak atas perlindungan pemerintahan, sedangkan citizenship

as the “state of being vested with the rights, privileges, and duties of a citizen”,

atau kewarganegaraan adalah status pribadi yang dimiliki secara tetap dengan hak,

perlakuan khusus, dan tugas-tugas sebagai warga negara (Banks, 2004:24).

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kewarganegaraan adalah “posisi

atau status sebagai warga negara” (the position or status of being a citizen)

(Simpson & Weiner, 1989:250) yang di dalamnya melekat seperangkat hak,

kewajiban, dan identitas yang menghubungkan warga negara dengan negara-

bangsa (the set of rights, duties, and identities linking citizens to the nation-state).

(Koopmans et all., 2005:7; Banks, 2007:129).

Heywood (1994:155) mengartikan warga negara sebagai “…is a member

of a political community, which is defined by a set of rights and obligations atau

anggota suatu masyarakat politis (political community), yang digambarkan oleh

seperangkat hak dan kewajiban. Sedangkan kewarganegaraan menurut Heywood

(1994:155) “… therefore represents a relationship between the individual and the

state, in which the two are bound together by reciprocal rights and obligations”

atau kewarganegaraan itu menghadirkan suatu hubungan antara individu dan

negara, dimana keduanya terikat bersama-sama oleh hak dan kewajiban secara

timbal balik. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Kymlicka (2003:147) yang

mengemukakan bahwa “the term „citizenship‟ typically refers to membership in a

political community, and hence designates a relationship between the individual

and the state” artinya bahwa kewarganegaraan merujuk kepada anggota dari

komunitas politik, dan karenanya menandakan hubungan antara individu dan

negara.

Selanjutnya, Heywood (1994:156) mengemukakan bahwa

kewarganegaraan merupakan status hukum dan identitas (a legal status and an

identity), karenanya terkandung dalam pengertian itu dua dimensi, objektif dan

subjektif. Secara objektif, kewarganegaraan terkait dengan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang diberikan negara secara spesifik (specific rights and

obligations which a state invests in its members) dan dimensi subjektif berkaitan

dengan kesetiaan rasa memiliki (a sense of loyalty and belonging) terhadap

negara.

Cogan (1998:13) memberikan atribut pokok kewarganegaraan dengan

terlebih dahulu membedakan konsep warga negara (citizen) dengan

kewarganegaraan (citizenship). Konsep “a citizen” diartikan sebagai “a

constituent member of society” atau anggota resmi suatu masyarakat. Sementara

Page 29: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 23

itu “citizenship” diartikan sebagai “a set of characteristics of being a citizen”, atau

seperangkat karakteristik sebagai seorang warga negara.

Secara konseptual, citizenship memiliki lima atribut pokok, yakni:”…a

sense of identity; the enjoyment of certains rights; the fulfilment of corresponding

obligations; a degree of interest and involvement in public affairs; and an

acceptance of basic societal values” (Cogan,1998:2-3). Dengan kata lain seorang

warga negara seyogyanya memiliki jati diri; kebebasan untuk menikmati hak

tertentu; pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait; tingkat minat dan keterlibatan

dalam urusan publik; dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan.

Dalam perkembangan negara modern, konsep kewarganegaraan lazimnya

didefinisikan sebagai sebuah hubungan antara individu dan masyarakat politik

yang dikenal sebagai negara, yang alami. Individu memberikan loyalitas kepada

negara guna mendapatkan proteksi darinya (Kalidjernih, 2007:51). Dengan

demikian, warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu

dalam hubungannya dengan negara. Warga negara secara sendiri-sendiri

merupakan subjek-subjek hukum yang menyandang hak-hak sekaligus kewajiban-

kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak

yang wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected),

dilindungi (protected), dan difasilitasi (facilitated), serta dipenuhi (fulfilled) oleh

negara. Sebaliknya, setia warga negara juga mempunyai hak-hak negara yang

wajib diakui (recognized), dihormati (respected), dan ditaati atau ditunaikan

(complied) oleh setiap warga negara (Asshiddiqie, 2006:132).

Dalam konteks Indonesia, pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa

yang dimaksud warga negara Indonesia adalah adalah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang

sebagai warga negara. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur perihal kewarganegaraan Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk

Negara.

2. Undang-undang No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk

Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.

4. Undang-undang No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi

untuk Mengajukann Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara

Indonesia.

Page 30: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

24 |Dikdik Baehaqi Arif

5. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia.

6. Undang-undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas pasal 18

Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia.

7. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia.

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia,

yang dimaksud warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau

berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain

sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara

Indonesia;

2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu

Warga Negara Indonesia;

3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara

Indonesia dan ibu warga negara asing; ketentuan ini berakibat anak

berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau

sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu

kewarganegaraannya.

4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara

asing dan ibu Warga Negara Indonesia; ketentuan ini berakibat anak

berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau

sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu

kewarganegaraannya.

5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara

Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum

negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak

tersebut;

6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah

ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga

Negara Indonesia;

7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga

Negara Indonesia;

8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara

asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai

Page 31: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 25

anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18

(delapan belas) tahun atau belum kawin;

9. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu

lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan

ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui

keberadaannya;

12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari

seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari

negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan

kepada anak yang bersangkutan; berakibat anak berkewarganegaraan

ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak

tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia

sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Disamping itu, ditentukan pula bahwa yang menjadi warga negara

Indonesia adalah: 1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di Iuar perkawinan

yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara

sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga

Negara Indonesia; dan 2) anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5

(lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing

berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

(Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2006). Karena dua ketentuan di atas, maka

akan berakibat anak berkewarganegaraan ganda, karena itu, maka setelah berusia

18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu

kewarganegaraannya.

ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN

Dalam berbagai literatur hukum dan dalam praktik, dikenal adanya tiga asas

kewarganegaraan, masing-masing adalah ius soli, ius sanguinis, dan asas

campuran. Dari ketiga asas itu, yang dianggap sebagai asas yang utama ialah asas

ius soli dan ius sanguinis (Asshiddiqie, 2006:132).

Page 32: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

26 |Dikdik Baehaqi Arif

Asas ius soli (asas kedaerahan) ialah bahwa kewarganegaraan seseorang

ditentukkan menurut tempat kelahirannya. Seseorang dianggap berstatus warga

negara dari Negara A, karena ia dilahirkan di Negara A tersebut. Sedangkan asas

ius sanguinis dapat disebut sebagai asas keturunan atau asas darah. Menurut

prinsip yang terkandung dalam asas kedua ini, kewarganegaraan ditentukkan dari

garis keturunan orang yang bersangkutan. Seseorang adalah warga negara A,

karena orang tuanya adalah warga negara A. Pada saat sekarang, dimana

hubungan antarnegara berkembang semakin mudah dan terbuka, dengan sarana

transportasi, perhubungan, dan komunikasi yang sudah sedemikian majunya, tidak

sulit bagi setiap orang untuk bepergian ke mana saja. Oleh karena itu, banyak

terjadi bahwa seseorang warga negara dari Negara A berdomisili di negara B.

Kadang-kadang orang tersebut melahirkan anak di negara tempat dia berdomisili.

Dalam kasus demikian, jika yang diterapkan adalah asas ius soli, maka akibatnya

anak tersebut menjadi warga negara dari negara tempat domisilinya itu, dan

dengan demikian putuslah hubungannya dengan negara asal orang tuanya. Karena

alasan-alasan itulah maka dewasa ini banyak negara yang telah meninggalkan

penerapan asas ius soli, dan berubah menganut asas ius sanguinis.

Dianutnya asas ius sanguinis ini besar manfaatnya bagi negara-negara

yang berdampingan dengan negara lain (neighboring countries) yang dibatasi oleh

laut seperti negara-negara Eropa Kontinental. Di negara-negara demikaian ini,

setiap orang dapat dengan mudah berpindah-pindah tempat tinggal kapan saja

menurut kebutuhan. Dengan asas ius sanguinis, anak-anak yang dilahirkan di

negara lain akan tetap menjadi warga negara dari negara asal orang tuanya.

Hubungan antara negara dan warga negaranya yang baru lahir tidak terputus

selama orang tuanya masih tetap menganut kewarganegaraan dari negara asalnya.

Sebaliknya, bagi negara-negara yang sebagian terbesar penduduknya berasal dari

kaum imigran, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, untuk tahap

pertama tentu akan terasa lebih menguntungkan apabila menganut apabila

menganut asas ius soli ini, bukan asas ius sangunis. Dengan lahirnya anak-anak

dari para imigran di negara-negara tersebut akan menjadi putuslah hubungannya

dengan negara asal orang tuanya. Oleh karena itu, Amerika Serikat menganut asas

ius soli ini, sehingga banyak mahasiswa Indonesia yang berdomisili di Amerika

Serikat, apabila melahirkan anak, maka anaknya otomatis mendapatkan status

sebagai warga negara Amerika Serikat.

Sehubunga denga kedua asas tersebut, setiap negara bebas memilih asas

mana yang hendak dipakai dalam rangka kebijakan kewarganegaraan untuk

menentukan siapa saja yang diterima sebagai warga negara dan siapa yang bukan

warga negara, Setiap negara mempunyai kepentingan sendiri-sendiri berdasarkan

latar belakang sejarah yang tersendiri pula, sehingga tidak semua negara

Page 33: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 27

menganggap bahwa asas yang satu lebih baik daripada asas yang lain. Dapat saja

terjadi, di suatu negara, yang dinilai lebih menguntungkan adalah asas ius soli,

tetapi di negara yang lain justru asas ius sanguinis yang dianggap lebih

menguntungkan. Bahkan dalam perkembangan di kemudian hari, timbul pula

kebutuhan baru berdasarkan pengalaman di berbagai negara bahwa kedua asas

tersebut harus diubah dengan asas yang lain atau harus diterapkan secara

bersamaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya keadaan double-citizenship

atau dwi-kewarganegaraan (bipatride).

Namun demikian, dalam praktik, ada pula negara yang justru menganut

kedua-duanya, karena pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan

negara yang bersangkutan. Misalnya, India dan Pakistan temasuk negara yang

sangat menikmati kebijakan yang mereka terapkan dengan sistem dwi-

kewarganegaraan. Sistem yang terakhir inilah yang biasa dinamakan sebagai asas

campuran. Asas yang bersifat campuran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya

apatride atau bripatride. Dalam hal demikian, yang ditoleransi biasanya adalah

keadaan bipatride, yaitu keadaan dwi kewarganegaraan.

Bagaimana dengan Indonesia? Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, asas-asas yang dipakai dalam

kewarganegaraan Indonesia meliputi:

1. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan

seseorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran;

2. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan

kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran, yang

diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengana ketentuan yang

diatur dalam undang-undang;

3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang;

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang ini.

PERSOALAN KEWARGANEGARAAN

Setiap negara berhak menentukan asas yang mana yang hendak dipakai untuk

menentukkan siapa yang termasuk warga negara dan siapa yang bukan. Oleh

karena itu, di berbagai negara, dapat timbul berbagai pola pengaturan yang tidak

sama di bidang kewarganegaraan. Bahkan, antara satu negara dengan negara lain

dapat timbul pertentangan atau conflict of law atau pertentangan hukum.

Page 34: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

28 |Dikdik Baehaqi Arif

Misalnya, di negara A dianut ius soli sedangkan negara B menganut asas ius

sanguinis, atau sebaliknya. Hal itu tentu akan menimbulkan persoalan bipatride

atau dwi-kewarganegaraan, atau sebaliknya menyebabkan apatride, yaitu keadaan

tanpa kewarganegaraan sama sekali. Bipatride timbul manakala menurut

peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan dari berbagai negara, seseorang

sama-sama dianggap warga negara oleh negara-negara yang bersangkutan.

Pada umumnya, baik bipatride maupun apatride adalah keadaan yang

tidak disukai baik oleh negara di mana orang tersebut berdomisili ataupun bahkan

oleh yang bersangkutan sendiri, keadaan bipatride membawa ketidakpastian

dalam status seseorang, sehingga dapat saja merugikan negara tertentu atau pun

bagi yang bersangkutan itu sendiri. Misalnya, yang bersangkutan sama-sama

dibebani kewajiban untuk membayar pajak kepada kedua-dua negara yang

menganggap sebagai warga negara itu. Ada juga negara yang tidak menganggap

hal ini sebagai persoalan, sehingga menyerahkan saja kebutuhan untuk memilih

kewarganegaraan kepada orang yang bersangkutan. Di kalangan negara-negara

yang sudah makmur, dan rakyatnya yang sudah rata-rata berpenghasilan tinggi,

maka tidak dirasakan adanya kerugian apapun bagi negara untuk mengakui status

dwi-kewarganegaraan itu. Akan tetapi, di negara-negara yang sedang

berkembang, yang penduduknya masih terbelakang, keadaan bipatride itu sering

dianggap lebih banyak merugikan.

Sebaliknya, keadaan apatride juga membawa akibat bahwa orang tersebut

tidak akan mendapat perlindungan dari negara manapun juga. Kedua keadaan itu,

yaitu apatride dan bipatride sama-sama pernah dialami oleh Indonesia. Sebelum

ditandatanganinya perjanjian antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC),

sebagian orang-orang Cina yang berdomisili di Indonesia menurut peraturan

kewarganegaraan dari Republik Rakyat Cina yang berasas ius sanguinis, tetap

dianggap sebagai warga negara RRC. Sebaliknya, menurut Undang-undang

tentang Kewarganegaraan Indonesia pada waktu itu, orang Cina tersebut sudah

dianggap menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian terjadilah keadaan

bipatride bagi orang Tionghoa yang bersangkutan.

Di lain hal, ada pula sebagian orang-orang Tionghoa yang oleh pemerintah

RRC dianggap pro kaum nasionalis Kuomintang tidak diakui sebagai warga

negaranya. Sedangkan, Taiwan yang dianggap sebagai negara kaum nasionalis itu

tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia. Oleh sebab itu, mereka

juga diakui oleh Taiwan sebagai warga negaranya, sehingga mereka tidak

mempunyai status sama sebagai warga negara mana pun juga, dan dapat disebut

defacto apatride. Keadaan semacam ini tentu harus diatasi, apalagi, dalam pasal

28D ayat (4) UUD 1945 dengan tegas dinyatakan, “Setiap orang berhak atas status

kewargangeraan”.

Page 35: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 29

Baik bipatride maupun apatride tersebut tentu harus dihindarkan dengan

cara menutup kemungkinan terjadinya kedua keadaan itu dengan undang-undang

tentang kewarganegaraan. Umpamanya untuk mencegah bipatride, pasal 7

Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 menentukkan bahwa seseorang perempuan

asing yang kawin dengan laki-laki warga negara Indonesia dapat memperoleh

kewarganegaraan Indonesia dengan pernyataan dan dengan syarat harus

meninggalkan kewarganegaraan asalnya. Demikian pula, untuk mencegah

kemungkinan apatride. Undang-undang termasuk dalam Pasal 1 huruf f

menentukan, bahwa anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia selama kedua

orang tuanya tidak diketahui, adalah warga negara Indonesia.

Seandainya ketentuan ini tidak ada, maka niscaya kelak anak itu akan

menjadi apatride karena tidak diketahui siapa orang tuanya, sehingga sulit untuk

menentukan status kewarganegaraannya. Dengan dua contoh ini jelaslah bahwa

setiap undang-undang tentang kewarganegaraan dapat mencegah timbulnya

keadaan bipatride dan apatride. Persoalannya sekarang bagaimana kalau bipatride

telah terjadi di Republik Indonesia sebelum tahun 1955, di mana pada waktu itu

orang-orang Cina karena peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu dapat

dianggap sebagai warga negara republik Indonesia, sedangkan dalam keadaan

yang bersamaan Republik Rakyat Cina tetap pula beranggapan bahwa orang-

orang Cina tersebut adalah warga negaranya.

Pemecahan atas permasalahan ini adalah tidak mungkin lain dari pada

membuka kemungkinan perundingan langsung di antara negara-negara yang

bersangkutan. Oleh karena itulah pada tanggal 22 April 1955 telah ditandatangani

masing-masing oleh Menteri luar Negeri Republik Indonesia dan Republik Rakyat

Cina yang dikenal sebagai Perjanjian Soenario-Chou. Pejanjian inilah yang

kemudian dituangkan menjadi Undang-undang Nomor 2 tahun 1958 tentang

Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan RRT mengenai Soal

Dwikewarganegaraan. Dalam perjanjian itu ditentukkan bahwa kepada semua

orang Cina yang ada di Indonesia harus mengadakan pilihan tegas dan tertulis,

apakah akan menjadi warga negara Republik Indonesia atau tetap

berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina. Dengan demikian, terpecahkanlah

masalah dwi-kewarganegaraan yang pernah timbul antar RRC dan RI di masa

lalu.

Dalam konteks UU No. 12. Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal

adanya kewarganegaraan bipatride ataupun apatride. Kewarganegaraan ganda

merupakan pengecualian.

Page 36: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

30 |Dikdik Baehaqi Arif

PEROLEHAN DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

Dalam berbagai literatur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status

kewarganegaraan hanya digambarkan terdiri atas dua acara, yaitu status

kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, atau dengan cara

pewarganegaraan atau naturalisasi (naturlalization). Akan tetapi, disamping itu,

ada tiga cara perolehan kewarganegaraan, yaitu citizenship by birth, ctizenship by

naturalization, dan citizenship by registration. Namun demikian, jika dirinci lebih

lanjut, sebenarnya cara untuk memperoleh status kewarganegaraan yang

dipraktikan di berbagai negara lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dapat

dirumuskan bahwa dalam praktik, memang dapat dirumuskan adanya 5 (lima)

prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan, yaitu: Citizenship by

birth; Citizenship by descent; Citizenship by naturalisation; Citizenship by

registration; Citizenship by incoporation of territory (Asshiddiqie, 2006).

Pertama, citizenship by birth adalah pewarganegaraan berdasarkan

kelahiran di mana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah

sebagai warga negara yang bersangkutan. Asas yang dianut di sini adalah asas ius

soli, yaitu tempat kelahiranlah yang menentukan kewarganegaraan seseorang.

Namun, dalam praktik, hal ini juga tidak bersifat mutlak. Misalnya, di Inggris,

sebelumnya berlaku prinsip bahwa “subject to minor exceptions, birth in the

United Kingdom confered British natioanlly”. Sekarang ketentuan ini diperketat

dengan ketentuan bahwa “Birth in the United Kingdom provided that one parent

at the time of birth a british citizen or was settled in the United Kingdom”.

Meskipun demikian, seseorang yang lahir di Inggris, masih dapat memperoleh

kesempatan menjadi warga negara Inggris, apabila kelak salah satu orang tuanya

di kemudian hari mendapatkan kewarganegaraan Inggris atau apabila yang

bersangkutan telah hidup menetapkan di Inggris selama lebih dari sepuluh tahun.

Kedua, citizen by descent adalah kewarganegaraan berdasarkan keturunan

dimana seseorang yang lahir diluar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga

negara karena keturunan, apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan, kedua

orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Asas yang dipakai di sini

adalah ius sanguinis, dan hukum kewarganegaraan Indonesia pada pokoknya

menganut asas ini, yaitu melalui garis ayah. Ketentuan serupa ini juga dianut di

Inggris berdasarkan citizenship act of 1948 yang mengizinkan “the acqusition of

citizenship by descent only through the father”. Sekarang ketentuan ini lebih

diperketat yaitu dengan membatasinya hanya untuk garis keturunan satu generasi

saja. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hukum kewarganegaraan

Inggris sesudah berlakunya citizenship act of 1981 menganut sistem

kewarganegaraan melalui kelahiran (by birth) dan juga melalui garis keturanan

(by descent).

Page 37: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 31

Ketiga, citizenship by naturalization merupakan pewarganegaraan orang

asing yang atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk

menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan

untuk itu. Keempat, citizenship by regristration merupakan pewarganegaraan bagi

mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan

melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan

dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. Misalnya, seorang wanita asing yang

menikah dengan pria berkewarganegaraan Indonesia, haruslah dipandang

mempunyai kasus yang berbeda dari seseorang yang secara sadar dan atas

kehendaknya sendiri ingin menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi.

Untuk kasus seperti ini dapat saja ditentukan dengan undang-undang bahwa

proses pewarganegaraan tidak harus melalui prosedur naturalisasi, melainkan

cukup melalui proses registrasi. Dapat pula terjadi, seorang anak dari ayah asing

dan ibu berkewarganegaraan Indonesia, setelah dewasa memilih kewarganegaraan

Indonesia, maka proses pewarganegaraannya cukup dilakukan melalui prosedur

administrasi pendaftaran disertai surat pernyataan kewarganegaraan.

Di Inggris, misalnya, menteri dalam negeri (home secretary) diberi

kewenangan “to registrer minors as british citizens by section 3 which spells out

particular requrements to be satisfied in spesific types of application”. Seorang

yang dianggap mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui

pendaftaran adalah: British Dependent Territories; Britisht Overseas Citizens;

Britisht Subjects; dan British Protected Persons yang memenuhi persyaratan

tinggal (residence requirements) menurut ketentuan Section 4 Act of 1981.

Pendaftaran juga dimungkinkan bagi mereka yang terkait dengan ketentuan

peralihan UU Tahun 1981 (Act of 1981) yang sejak dulunya seharusnya sudah

terdaftar sebagai warga negara Inggris, yaitu: by virtue of residence (section 7);

dalam hal wanita yang kawin dengan warga negara Inggris (section 8); dan

dengan pendaftaran di konsulat Inggris di luar negeri (section 9).

Kelima, citizenship by incoporporation of territory yaitu proses

pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Misalnya, ketika

Timor Timur menjadi wilayah negara Republik Indonesia, maka proses

pewarganegaraan warga Timor Timur itu dilakukan melalui prosedur yang khusus

ini. Sebenarnya, secara teknis, metode terakhir ini dapat juga disebut sebagai

variasi metode pewarganegaraan bedasarkan pendaftaran atau citizenship by

registration seperti yang telah diuraikan di atas.

Bagaimana seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya? Pasal 23

UU No. 12 Tahun 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

menyatakan bahwa warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika

yang bersangkutan:

Page 38: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

32 |Dikdik Baehaqi Arif

1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan

orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

3. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya

sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau

sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan

hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa

kewarganegaraan;

4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;

5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas

semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

6. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada

negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

7. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat

ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

8. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau

surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih

berlaku dari negara lain atas namanya; atau

9. bertempat tinggal di Iuar wilayah negara Republik Indonesia selama 5

(lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan

yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap

menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu

berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak

mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia

kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia

tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan,

sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari

negaranya. Hak warga negara dapat juga disebut sebagai hak konstitusional warga

negara (citizen‟s constitutional right), yaitu hak warga negara yang secara

konstitusional diatur dalam konstitusi atau perundang-undangan. Sedangkan

kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara.

Page 39: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 33

Kewajiban warga negara ini juga ditetapkan oleh konstitusi atau perundang-

undangan.

Lalu apa saja hak warga negara Indonesia itu? Dalam ketentuan UUD

1945 dirumuskan hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia sebagaimana

uraian berikut:

1. Hak memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan

pemerintahan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat 1)

2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

(Pasal 27 ayat 2)

3. Hak dalam pembelaan negara: “Setiap warga negara berhak dan wajib

ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. (Pasal 27 ayat 3)

4. Hak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran: “Kemerdekaan

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Pasal 28)

5. Hak kemerdekaan memeluk agama: “Negara berdasar atas Ketuhanan

Yang Maha Esa” (Pasal 29 ayat 1), dan “Negara menjamin kemerdekaan

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 29 ayat 2)

6. Hak mendapatkan pendidikan “Setiap Warga negara berhak mendapat

pendidikan” (Pasal 31 ayat 1)

7. Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan sosial: Pasal 33 UUD 1945 ayat

(1), (2), (3), (4), dan (5):

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, effisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Page 40: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

34 |Dikdik Baehaqi Arif

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undang-undang.

8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial: “Fakir miskin dan anak-anak

terlantar dipelihara oleh negara” (Pasal 34 ayat 1)

Disamping mengatur tentang hak-hak yang dimiliki setiap warga negara,

ketentuan UUD 1945 juga mengatur tentang kewajiban warga negara Indonesia

sebagai berikut:

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan: “Segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

(Pasal 27 ayat 1)

2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara: “Setiap warga negara

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” (Pasal 27

ayat 3)

3. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: “Tiap-tiap

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara” (Pasal 30 ayat 1)

4. Wajib mengikuti pendidikan dasar: “Setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (Pasal 31 ayat 2)

Page 41: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 35

Bab 4

Demokrasi

Lingkup Bahasan Bab ini membahas pengertian demokrasi, demokratisasi, dan landasan pengembangan

demokrasi

Tujuan Setelah mempelajari bab ini, para pembaca diharapkan memiliki kemampuan untuk:

Menjelaskan pengertian demokrasi dan demokratisasi

Mendeskripsikan nilai-nilai demokrasi

Menganalisis landasan pengembangan demokrasi

Kata kunci Demokrasi, demokratisasi, nilai-nilai demokrasi, lembaga demokrasi

PENGERTIAN DEMOKRASI

Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi. Secara

etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” berarti rakyat dan

“kratos” berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi artinya

pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan

dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di

bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, Presiden

Amerika Serikat ke-16 (periode 1861-1865) demokrasi secara sederhana diartikan

sebagai “the government from the people, by the people, and for the people”, yaitu

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi

keduanya tidak sama. Menurut Alamudi (1991) demokrasi sesungguhnya adalah

seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup

seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan

sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari

kebebasan. Karena itu, mungkin saja mengenali dasar-dasar pemerintahan

konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan di

depan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut

demokrasi.

Menurut The Advancced Learner‟s Dictionary of Current English,

demokrasi adalah:

Page 42: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

36 |Dikdik Baehaqi Arif

(1) country with principles of government in which all adult citizens share

through their ellected representatatives; (2) country with government

which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of

speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law,

majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3)

society in which there is treatment of each other by citizens as equals.

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk

kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa

turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih;

pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama,

berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas

yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang

warganegaranya saling memberi peluang yang sama.

Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani Kuno, khususnya di kota

Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 SM untuk menunjukkan sistem

pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu

kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh

pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Sekitar 5000-6000 orang

berkumpul secara fisik dalam sebuah majelis untuk menyelenggarakan rapat guna

menjalankan demokrasi langsung. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama

mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan

segala permasalahan mengenai kemasyarakatan. Karena rakyat ikut serta secara

langsung, pemerintah itu disebut pemerintahan demokrasi langsung.

Tetapi dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan

penduduknya pun terus bertambah sehingga demokrasi langsung tidak lagi

diterapkan karena:

1. Tempat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar

tidak mungkin disediakan.

2. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin

dilaksanakan.

3. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena

sulitnya memungut suara dari semua peserta yang hadir.

Bagi negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat

tinggalnya bertebaran di beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi

langsung juga mengalami kesukaran. Karena itu, untuk memudahkan

pelaksanaannya setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk

duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam

badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan demokrasi. Rakyat tetap

Page 43: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 37

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini disebut demokrasi tidak

langsung atau demokrasi perwakilan.

Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan

karena hal-hal berikut.

1. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu

tempat tidak mungkin dilakukan.

2. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak

sederhana lagi seperti yang dihadapi oleh pemerintah desa yang

tradisional.

3. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam

mencukupi kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup

diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di

bidang pemerintahan negara.

Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu, sesudah zaman

Yunani Kuno, tidak disebut lagi. Baru setelah meletusnya Revolusi Amerika dan

Revolusi Perancis, istilah demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem

pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan di

dunia Barat sebelumnya.

Dalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru

ini mempunyai arti yang luas, mula-mula demokrasi berarti politik yang

mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak

kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk bedan-badan

perwakilan. Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, yang selain

meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

Dewasa ini, bentuk demokrasi yang paling umum adalah demokrasi

perwakilan. Para warganya memilih pejabat-pejabat untuk membuat keputusan

politik yang rumit, merumuskan undang-undang dan menjalankan program untuk

kepentingan umum. Atas nama rakyat, pejabat-pejabat itu dapat berunding

mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis,

membutuhkan waktu dan tenaga, yang sering tidak praktis bagi sebagian besar

warga negara biasa.

Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah

pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai

kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain.

Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut.

1. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-

wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.

Page 44: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

38 |Dikdik Baehaqi Arif

2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya tindakan Pemerintah

untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, United States Information

Agencies dan Dinas Penerangan Amerika Serikat (USIS) (1999:5)

mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar atau

soko guru, yakni

1. Kedaulatan rakyat

2. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah

3. Kekuasaan mayoritas

4. Hak-hak minoritas

5. Jaminan hak-hak asasi manusia

6. Pemilihan yang bebas dan jujur

7. Persamaan di depan hukum

8. Proses hukum yang wajar

9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional

10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat

Sementara itu, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Sanusi (2006) mengetengahkan sepuluh pilar demokrasi yang dipesankan oleh

para pembentuk negara (the founding fathers) sebagaimana diletakkan di dalam

UUD 1945 sebagai berikut:

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Esensinya adalah seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan

kenegaraan RI haruslah taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai

dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Demokrasi dengan kecerdasan

Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh segenap rakyat dengan

pengertian-pengertiannya yang jelas, dimana rakyat sendiri turut terlibat

langsung merumuskan substansinya, mengujicobakan disainnya, menilai

dan menguji keabsahannya. Sebab UUD 1945 dan demokrasinya bukanlah

seumpama final product yang tinggal mengkonsumsi saja, tetapi

mengandung nilai-nilai dasar dan kaidah-kaidah dasar untuk supra-struktur

dan infra-struktur sistem kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Nilai-

nilai dan kaidah-kaidah dasar ini memerlukan pengolahan secara seksama.

Page 45: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 39

Rujukan yang mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa tidak

dimaksudkan untuk diperlakukan hanya sebagai kumpulan dogma-dogma

saja, melainkan harus ditata dengan menggunakan akal budi dan akal

pikiran yang sehat. Pengolahan itu harus dilakukan dengan cerdas.

3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

Demokrasi menurut UUD 1945 ialah demokrasi yang berkedaulatan

rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip,

rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Kedaulatan itu

kemudian dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

4. Demokrasi dengan rule of law

Negara adalah organisasi kekuasaan, artinya organisasi yang memiliki

kekuasaan dan dapat menggunakan kekuasaan itu dengan paksa. Dalam

negara hukum, kekuasaan dan hukum itu merupakan kesatuan konsep

yang integral dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Implikasinya adalah

kekuasaan negara harus punya legitimasi hukum.

Esensi dari demokrasi dengan rule of law adalah bahwa kekuasaan negara

harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum

(legal truth). Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum (legal

justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan kepura-

puraan. Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum (legal security),

dan kekuasaan ini mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum

(legal interest) seperti kedamaian dan pembangunan. Esensi lainnya

adalah bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di

hadapan hukum, memiliki akses yang sama kepada layanan hukum.

sebaliknya, seluruh warga negara berkewajiban mentaati semua peraturah

hukum.

5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara

Demokrasi dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan

kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab menurut undang-

undang dasar.

6. Demokrasi dengan hak azasi manusia

Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang

tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk

meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Hak asasi manusia

bersumber pada sifat hakikat manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang

Maha Esa. Hak asasi manusia bukan diberikan oleh negara atau

Page 46: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

40 |Dikdik Baehaqi Arif

pemerintah. Hak ini tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan

atau oleh siapapun.

7. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka

Lembaga peradilan merupakan lembaga tertinggi yang menyuarakan

kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Lembaga ini merupakan

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent). Ia tidak

boleh diintervensi oleh kekuasaan apapun. Kekuasaan yang merdeka ini

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak yang

berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-

adilnya. Di muka pengadilan, semua pihak mempunyai hak dan kedudukan

yang sama.

8. Demokrasi dengan otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang

mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota

yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah (Pasal 18 UUD

1945).

9. Demokrasi dengan kemakmuran

Demokrasi bukan sekedar soal kebebasan dan hak, bukan sekedar soal

kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula sekedar soal mengorganisir

kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan. Demokrasi bukan pula

sekedar soal otonomi daerah dan keadilan hukum. sebab berbarengan

dengan itu semua, demokrasi menurut UUD 1945 ternyata ditujukan untuk

membangun negara berkemakmuran/kesejahteraan (welfare state) oleh dan

untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

10. Demokrasi yang berkeadilan sosial

Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial diantara

berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Keadilan sosial

bukan soal kesamarataan dalam pembagian output materi dan sistem

kemasyarakatan. Keadilan sosial justru lebih merujuk pada keadilan

peraturan dan tatanan kemasyarakatan yang tidak diskriminatif untuk

memperoleh kesempatan atau peluang hidup, tempat tinggal, pendidikan,

pekerjaan, politik, administrasi pemerintahan, layanan birokrasi, bisnis,

dan lain-lain.

Page 47: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 41

DEMOKRATISASI

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip

demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah

terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi

merujuk pada proses perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih

demokratis (Winarno, 2007:97). Proses demokratisasi ini menurut Huntingthon

(2001) harus melalui tiga tahap, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis,

pengukuhan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis.

Bagaimanakah karakteristik proses demokratisasi tersebut? Maswadi Rauf

(1997) mengemukakan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Demokratisasi berlangsung secara evolusioner, artinya berlangsung dalam

waktu yang lama, berjalan secara perlahan, bertahan, dan bagian demi

bagian. Karenanya, mengembangkan nilai demokrasi dan membentuk

lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat dilakukan secepat mungkin dan

segera selesai.

2. Proses perubahan secara persuasif, bukan koersif, artinya demokratisasi

dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan, melainkan

dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan setiap warga negara.

Perbedaan pandangan diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Karena

itu, sikap pemaksaan, pembakaran, dan perusakan bukanlah cara yang

demokratis.

3. Demokratisasi adalah proses yang tidak pernah selesai, artinya ia

berlangsung terus menerus. Demokrasi adalah suatu yang ideal yang tidak

bisa tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada, tetapi negara

sedapat mungkin mendekati kriteria demokrasi.

Demokratisasi, juga merupakan proses menegakkan nilai-nilai demokrasi

sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai

demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk

mengembangkan pemerintahan demokratis. Berdasarkan nilai atau kondisi inilah,

sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya

kondisi ini, pemerintah tersebut akan sulit ditegakkan.

Beberapa ahli mengemukakan nilai-nilai demokrasi yang diperlukan untuk

mengembangkan pemerintahan demokratis. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip

oleh Miriam Budiardjo (1990) mengemukakan delapan nilai-nilai demokrasi,

yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela

Page 48: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

42 |Dikdik Baehaqi Arif

2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat

yang selalu berubah

3. Pergantian penguasa dengan teratur

4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin

5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman

6. Menegakkan keadilan

7. Memajukan ilmu pengetahuan

8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

Pendapat lain dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (ICCE, 2005) yang

menyebutkan adanya tujuh pandangan hidup demokratis sebagai berikut:

1. Kesadaran akan pluralisme

2. Prinsip musyawarah

3. Adanya pertimbangan moral

4. Permufakatan yang jujur dan adil

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

6. Kerjasama antarwarga

7. Pandangan hidup demokratis sebagai unsur yang menyatu dengan sistem

pendidikan

Asykuri Ibn Chamim, dkk (2003) juga menguraikan nilai-nilai demokrasi

yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sebagai

berikut: kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati

orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Nilai-

nilai tersebut dijelaskan pada bagian berikut.

Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak bagi warga negara biasa

yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik

demokratis (Dahl, 1971). Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk

menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era

pemerintahan terbuka saat ini. Hak untuk menyampaikan pendapat ini wajib

dijamin oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai

bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang merasa

dirugikan oleh tindakan pemerintah atau unsur swasta. Semakin cepat dan efektif

cara pemerintah memberikan tanggapan, semakin tinggi pula kualitas demokrasi

pemerintah tersebut.

Page 49: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 43

Kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi

merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara (Dahl,

1971). Kebebasan berkelompok ini diperlukan untuk membentuk organisasi

kemahasiswaan, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-

kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak

mungkin diingkari. Masyarakat primitif berkelompok dalam mencari makan dan

perlindungan dari kejaran hewan liar maupun kelompok lain yang jahat. Dalam

era modern, kebutuhan berkelompok ini tumbuh semakin kuat. Persoalan-

persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang sedemikian kompleks

seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar.

Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok,

termasuk membentuk partai politik baru maupun mendukung partai politik

apapun. Tidak ada lagi keharusan mengiktui ajakan dan intimidasi pemerintah.

Tak ada lagi ketakutan untuk menyatakan afiliasinya ke dalam partai politik selain

partai penguasa/pemerintah. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak

dan lebih sehat bagi warga negara. Itu semua karena jaminan bahwa demokrasi

mendukung kebebasan berkelompok.

Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari

kebebasan berpendapat dan berkelompok. Beberapa jenis partisipasi menurut

Patterson antara lain:

1. Pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR,

DPD, maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah

3. Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah

4. Mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik melalui pemilihan

sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku

Kesetaraan (egalitarisme) antar warga merupakan salah satu nilai

fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia.

Kesetaraan ini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga

negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan

etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat

heterogen seperti Indonesia yang sangat multietnis, multibahasa, multidaerah, dan

multiagama. Heterogenitas masyarakat Indonesia seringkali mengundang

masalah, khususnya bila terjadi miskomunikasi antar kelompok yang kemudian

berkembang luas menjadi konflik.

Kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan demokrasi, dimana

kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan hukum,

Page 50: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

44 |Dikdik Baehaqi Arif

karena laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk

sosial. Laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama dalam politik,

sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan

gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial.

Kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan.

Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan. Warga

negara sebagai bagian dari rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan yang

berujung pada pembentukan pemerintahan. Pemerintah dengan sendirinya berasal

dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Rasa ketergantungan

pemerintah kepada rakyat inilah yang kemudian menghasilkan makna

akuntabilitas. Politisi yang akuntabel adalah politisi yang menyadari bahwa

dirinya berasal dari rakyat. Oleh karena itu, ia wajib mengembalikan apa yang

diperolehnya kepada rakyat. Kedaulatan rakyat memberi politisi mandat untuk

menjabat dan sekaligus untuk memenuhi kewajibannya sebagai wakil rakyat yang

bertanggung jawab kepada rakyat, dan bukan sekedar kepada diri sendiri atau

kelompok.

Rasa percaya (trust) antar kelompok masyarakat merupakan nilai dasar

lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan

demokrasi akan sulit berkembang bila rasa saling percaya satu sama lain tidak

tumbuh. Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan

permusuhan, hubungan antar kelompok masyarakat akan terganggu secara

permanen. Kondisi ini sangat merugikan keseluruhan sistem sosial dan politik.

Jika rasa percaya tidak ada, besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan

menjalankan agendanya, karema lemahnya dukungan sebagai akibat dari

kelangkaan rasa percaya. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah yang terpilih

secara demokratis pun bahkan bisa terguling dengan mudah sebelum waktunya,

sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin lambat.

Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam

tubuh masyarakat. Akan tetapi, kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang

atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh

dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan

pendapat antar individu atau antar kelompok. Tanpa perbedaan pendapat,

demokrasi tidak mungkin berkembang. Perbedaan pendapat ini dapat mendorong

setiap kelompok untuk bersaing satu sama lain dalam mencapai tujuan yang lebih

baik.

Kerjasama saja tidak cukup untuk membangun masyarakat terbuka.

Diperlukan kompetisi satu sama lain sebagai pendorong bagi kelompok untuk

meningkatkan kualitas masing-masing. Kompetisi menuju sesuatu yang lebih

berkualitas sangat diperlukan, sementara kerjasama diperlukan bagi kelompok-

Page 51: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 45

kelompok untuk menopang upaya persaingan dengan kelompok lain. Disamping

itu diperlukan pula kompromi agar persaingan menjadi lebih bermanfaat, karena

dengan kompromi itulah sisi-sisi agresif dari persaingan dapat diperhalus jadi

bentuk kerjasama yang lebih baik.

Selain nilai-nilai demokrasi, untuk mewujudkan sistem politik demokrasi,

juga dibutuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang menopang sistem politik

tersebut. Siapakah lembaga-lembaga demokrasi itu? Miriam Budiardjo (1997)

menyebutkan antara lain sebagai berikut:

1. pemerintahan yang bertanggung jawab.

2. suatu dewan perwakilan rakyat yang memiliki golongan dan kepentingan

dalam masyaraakt yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan

rahasia. Dewan ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

3. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dua

partai, multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu

dengan masyarakat.

4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan

mempertahankan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, Winarno (2007:100) mengemukakan bahwa

untuk berhasilnya demokrasi dalam suatu negara, terdapat dua hal penting yang

mesti ada. Pertama, Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang

menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara (disebut kultur politik); dan Kedua,

Terbentuk dan berjalannya lembaga demokrasi dalam sistem politik dan

pemerintahan (disebut struktur politik).

LANDASAN PENGEMBANGAN DEMOKRASI

Disamping adanya nilai-nilai demokrasi dan lembaga-lembaga demokrasi

yang menopang sistem politik demokrasi, diperlukan pula sejumlah kondisi agar

nilai-nilai tersebut dapat ditegakkan sebagai pondasi demokrasi. Beberapa kondisi

yang diperlukan untuk mengembangkan demokrasi antara lain pertumbuhan

ekonomi yang memadai, pluralisme, dan pola hubungan negara dan masyarakat

(Askuri Ibn Chamin, 2003).

Pertama, Pertumbuhan ekonomi yang memadai. Menurut Robert Dahl

(1971) faktor ekonomi dalam bentuk GNP per kapita (dollar) merupakan salah

satu faktor kondisional penentu demokrasi dalam ukuran dollar. Menurut Dahl

Page 52: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

46 |Dikdik Baehaqi Arif

(1971) bahwa negara dengan GNP per kapita US $ 700 berpeluang besar

membentuk sistem politik demokrasi. Walaupun demikian, menurut Huntington

(1995) kemakmuran ekonomi bukanlah satu-satunya faktor penentu tumbuhnya

demokrasi.

Kedua, Pluralisme. Masyarakat plural dipahami sebagai masyarakat yang

terdiri dari berbagai kelompok. Di dalam masyarakat plural, setiap orang dapat

bergabung dengan kelompok yang ada, tanpa adanya rintangan-rintangan sistemik

yang mengakibatkan terhalangnya hak untuk berkelompok atau bergabung dengan

kelompok tertentu. Pluralisme mengajarkan kepada kelompok-kelompok yang ada

di dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masing-masing

kelompok. Usaha kolektif untuk menuju kehidupan yang lebih baik dijalankan

melalui sebuah kompetisi antar kelompok dengan aturan main yang telah

disepakati. Kesadaran pluralism masyarakat ini dapat menghindarkan pecahnya

konflik antar kelompok setiap kali terjadi persaingan di dalamnya.

Ketiga, Pola hubungan negara dan masyarakat merupakan kondisi lain

yang menentukan kualitas pengembangan demokrasi. Demokrasi memerlukan

sebuah negara yang kuat, tetapi menghormati hukum, partai politik, legislatif,

media massa, dan rakyat pada umumnya. Negara seperti inilah yang dapat

memberi perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang bagi pengembanga

nilai-nilai demokrasi.

Page 53: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 47

Bab 5

Negara dan Konstitusi

Lingkup Bahasan Bab ini membahas dua pokok bahasan. Pertama, negara yang terdiri dari bahasan tentang

pengertian negara, unsur-unsur negara, sifat-sifat negara, dan fungsi dan tujuan negara.

Kedua, konstitusi, yang membahas pengertian konsitusi, pembagian konstitusi, UUD

1945 dan perubahannya.

Tujuan Setelah mempelajari bab ini, para pembaca diharapkan memiliki kemampuan untuk:

Menjelaskan pengertian negara

Mengidentifikasi unsur-unsur negara, sifat-sifat negara, dan fungsi dan tujuan negara.

Menjelaskan pengertian konsitusi

Mendeskripsikan pembagian konstitusi

Menganalisis UUD 1945 dan perubahannya.

Istilah kunci Negara, kedaulatan, konstitusi, undang-undang dasar, amandemen

PENGERTIAN NEGARA

Kata “negara” berasal dari kata state (Inggris), staat (Belanda), etat (Perancis)

yang berasal dari kata Latin status atau statum yang artinya keadaan yang tegak

dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Istilah itu

umumnya diartikan sebagai kedudukan (standing, station). Misalnya: status

civitatis (kedudukan warga negara), status republicae (kedudukan negara).

Menurut Sokrates, Plato dan Aristoteles, konsep negara telah muncul

dimulai 400 tahun sebelum masehi. Adanya negara di dalam masyarakat itu

didorong oleh dua hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial (animal social/homo

socius) dan manusia sebagai makhluk politik (animal politicum/zoon politicon)

(Thomas Aquinas). Sedangkan menurut Thomas Hobbes, adanya negara itu

diperlukan karena negara merupakan tempat berlindung bagi individu, kelompok,

dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok, dan masyarakat,

maupun penguasa yang kuat (otoriter), sebab menurut Hobbes manusia dengan

manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala, serigala bagi manusia lainnya

(homo homini lupus).

Dalam pengertian yang sederhana, negara dapat dipahami sebagai suatu

organisasi kekuasan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang

Page 54: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

48 |Dikdik Baehaqi Arif

bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu

pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau

beberapa kelompok manusia tersebut. Beberapa ahli mengemukakan pengertian

negara menurut sudut pandang mereka masing-masing seperti uraian berikut:

1. Aristoteles, merumuskan negara dalam bukunya Politica, sebagai negara

polis, karena negara masih berada dalam suatu wilayah yang kecil

sehingga warga negara dapat diikutsertakan dalam musyawarah (ecclesia).

2. Agustinus, membedakan negara dalam dua pengertian, yaitu civitas dei

yang artinya negara Tuhan, dan civitas terrena atau civitas diaboli yang

artinya negara duniawi.

3. Nicollo Machiavelli, dalam Il Principle merumuskan negara sebagai

negara kekuasaan. Ia terkenal karena ajarannya tentang tujuan yang dapat

menghalalkan segala cara.

4. Georg Jellinek, mengatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan

dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

5. Kranenburg, negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari

suatu golongan atau bangsanya sendiri.

6. Roger F. Soultau, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority)

yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama

masyarakat.

7. Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan

karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah

lebih agung daripada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari

masyarakat itu.

8. George Wilhelm Frerdrich Hegel, negara merupakan organisasi kesusilaan

yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan

kemerdekaan universal.

9. John Locke dan Rousseau mengatakan negara adalah suatu badan atau

organisasi hasil daripada perjanjian masyarakat.

10. Max Weber, mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang

mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam

suatu wilayah.

11. Mc Iver, menjelaskan negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan

penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan

berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah

yang demi maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Page 55: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 49

12. Jean Bodin, negara adalah persekutuan keluarga dengan segala

kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.

12. Soenarko, negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat yang

mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya

sebagai sovereign.

13. R. Djokosoetono, negara ialah suatu organisasi masyarakat atau kumpulan

manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

14. Miriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya

diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari

warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui

penguasaan (kontrol) monopolistis dan kekuasaan yang sah.

15. M. Natsir, negara adalah suatu “institution” yang mempunyai hak, tugas

dan tujuan yang khusus. Institution dalam pengertian umum adalah suatu

badan dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh

alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri, dan diakui oleh

umum.

UNSUR-UNSUR NEGARA

Dari beberapa pengertian negara sebagaimana tersebut di atas, kita dapat

mengidentifikasi beberapa unsur negara. Secara teoretis, berdasarkan Konvensi

motevideo, unsur negara dapat dibedakan menjadi unsur konstitutif dan unsur

deklaratif. Pertama, unsur konstitutif adalah unsur pembentuk yang harus

dipenuhi agar terbentuk negara. Unsur ini terdiri atas:

1. Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi

tempat tinggal bagi rakyat negara. Wilayah juga menjadi sumber

kehidupan rakyat negara. Wilayah negara mencakup darat, laut, dan udara.

2. Rakyat, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, tunduk

pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan.

3. Pemerintahan yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggara negara yang

memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut.

Pemerintah tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam mau pun keluar.

Kedaulatan ke dalam berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh

rakyatnya. Kedaulatan keluar berarti negara mampu mempertahankan diri

dari serangan negara lain.

Kedua, unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan

mutlak harus dipenuhi. Unsur ini terdiri atas:

Page 56: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

50 |Dikdik Baehaqi Arif

1. Tujuan negara

2. Undang Undang Dasar

3. Pengakuan dari negara lain, baik secara “de jure” maupun “de facto”,

sebagai contoh, Pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah RI

atas Indonesia pada 22 Maret 1946. Dengan begitu Mesir tercatat sebagai

negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Setelah itu menyusul Syria, Iraq, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia dan

Afghanistan. Selain negara-negara tersebut, Liga Arab juga berperan

penting dalam Pengakuan RI. Secara resmi keputusan sidang Dewan Liga

Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara

anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka

yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada

Indonesia merdeka didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan serta

kekeluargaan.

4. Masuknya negara tersebut ke dalam PBB. Indonesia bergabung ke dalam

Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 28 September 1950. Karena adanya

konflik antara Indonesia dan Malaysia dan setelah Malaysia terpilih untuk

masuk Dewan Keamanan PBB, Soekarno menarik Indonesia dari PBB

pada tanggal 20 Januari 1965. Pada saat kepemimpinan Suharto pada

tahun 1966, Indonesia kembali meminta masuk keanggotaan PBB melalui

pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral.

SIFAT-SIFAT NEGARA

Negara memiliki sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang

dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja, tidak terdapat pada asosiasi

atau organisasi lainnya. Secara umum, setiap negara memiliki sifat memaksa,

memonopoli, dan sifat mencakup semua (Budiardjo, 1998:40).

1. Sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan

demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki

dicegah, maka negara memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendak

dan kekuasaannya untuk menyelenggarakan ketertiban, baik dengan

memakai kekerasan fisik maupun melalui jalur hukum (legal). Sarana

untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya.

2. Sifat monopoli, artinya negara memiliki hak menetapkan tujuan bersama

masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki hak untuk melarang sesuatu

yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan

masyarakat.

Page 57: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 51

3. Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing, totaliter), artinya

semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa

kecuali.

FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA

Fungsi negara dapat dikatakan juga sebagai tugas negara. Negara sebagai

organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Beberapa

ahli merumuskan fungsi negara dalam sudut pandang yang berbeda. John Locke,

membedakan fungsi negara menjadi tiga fungsi, yaitu: Fungsi legislatif (membuat

peraturan), fungsi eksekutif (melaksanakan peraturan), dan fungsi federatif

(mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai). Montesquieu juga

mengemukakan tiga fungsi negara, yang populer dengan nama Trias Politica,

yaitu: fungsi legislatif (yaitu membuat undang-undang), fungsi eksekutif

(melaksanakan undang-undang) dan fungsi yudikatif (untuk mengawasi agar

semua peraturan ditaati atau fungsi mengadili).

Di sisi lain, dikenal pula ajaran Catur Praja yang dikemukakan oleh Van

Vollenhoven dan ajaran Dwi Praja (dichotomy) yang dikemukakan oleh Goodnow.

Ajaran Catur Praja menyatakan bahwa fungsi negara dibagi menjadi empat, yaitu

fungsi regeling (membuat peraturan), fungsi bestuur (menyelenggarakan

pemerintahan), fungsi rechtspraak (fungsi mengadili) dan fungsi politie (fungsi

ketertiban dan keamanan). Sedangkan ajaran Dwi Praja membagi fungsi negara

menjadi dua bagian, yaitu: 1) policy making (kebijaksanaan negara untuk waktu

tertentu, untuk seluruh masyarakat); dan 2) policy executing (kebijaksanaan yang

harus dilaksanakan untuk tercapainya policy making).

Menurut Miriam Budiarjdjo, pada dasarnya fungsi pokok negara terbagi

menjadi empat bagian, yaitu:

1. Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama

dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dalam fungsinya

ini, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini

dijalankan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang.

3. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari

luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.

4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan

pengadilan.

Page 58: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

52 |Dikdik Baehaqi Arif

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan fungsi negara sebagai

berikut:

1. Pertahanan dan keamanan: negara melindungi rakyat, wilayah dan

pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan.

2. Pengaturan dan ketertiban: membuat undang-undang, peraturan

pemerintah.

3. Kesejahteraan dan kemakmuran: mengeksplorasi sumber daya alam

(SDA) dan dumber daya manusia (SDM) untuk kesejahteraan dan

kemakmuran.

4. Keadilan menurut hak dan kewajiban: menciptakan dan menegakan

hukum dengan tegas dan tanpa pilih kasih.

Keseluruhan fungsi negara tersebut, diselenggarakan oleh negara untuk

mencapai tujuan negara. Menurut Roger H Soltou, tujuan negara adalah

memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya

sebebas mungkin. Menurut Plato, tujuan negara adalah memajukan kesusilaan

manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Thomas Aquino

dan Agustinus berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai

penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah

pimpinan Tuhan.

Dalam hal ini, Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah

berdasarkan kekuasaan Tuhan. Sedangkan Harold J. Laski, mengemukakan

bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat

mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

PENGERTIAN KONSTITUSI

Istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia menurut Rukman Amanwinata (Chaidir,

2007:21) berpadanan dengan kata “constitution” (bahasa Inggris), “constitutie”

(bahasa Belanda), “constitutionel” (bahasa Prancis), “verfassung” (bahasa

Jerman), “constitutio” (bahasa Latin), “fundamental laws” (Amerika Serikat).

Selain istilah konstitusi, dikenal pula Undang-Undang Dasar (bahasa Belanda

Grondwet). Perkataan wet diterjemahkan menjadi undang-undang, dan grond

berarti tanah/dasar (Dahlan Thaib, dkk, 2006:7).

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan

menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka UUD dapat dipandang

sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan

dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif,

eksekutif, dan yudikatif. UUD menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan

Page 59: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 53

ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, UUD merekam hubungan-

hubungan kekuasaan dalam suatu negara. E.C.S Wade mengartikan UUD sebagai

naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan

pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-

badan tersebut (Dahlan Thaib, dkk 2006:9).

Terhadap istilah konstitusi dan UUD ini, beberapa ahli berbeda pendapat.

Ada sebagian ahli yang secara tegas membedakan keduanya, ada juga yang

menganggapnya sama. L.J Van Apeldoorn salah satunya, membedakan secara

jelas. Menurutnya, Istilah UUD (grondwet) adalah bagian tertulis dari suatu

konstitusi, sedangkan constitution (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis

maupun yang tidak tertulis. Sedangkan Sri Soemantri (1987:1) mengartikan

konstitusi sama dengan UUD.

Apa sebenarnya konstitusi itu? Menurut Brian Thompson (1997:3), secara

sederhana pertanyaan what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a

constitution is a document which contains the rules for the operation of an

organization”. Bagi setiap organisasi kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu

merupakan sesuatu yang niscaya, terutama dalam organisasi yang berbentuk

badan hukum (legal body, rechtspersoon). Demikian pula negara, pada umumnya,

selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang

Dasar.

Dalam pengertian modern, negara pertama yang dapat dikatakan

menyusun konstitusinya dalam satu naskah UUD seperti sekarang ini adalah

Amerika Serikat (United States of America) pada tahun 1787. Sejak itu, hampir

semua negara menyusun naskah undang-undang dasarnya. Beberapa negara yang

dianggap sampai sekarang dikenal tidak memiliki Undang-Undang Dasar dalam

satu naskah tertulis adalah Inggris, Israel, dan Saudi Arabia. Undang-Undang Da-

sar di ketiga negara ini tidak pernah dibuat tersendiri, tetapi tumbuh menjadi

konstitusi dari aturan dan pengalaman praktik ketatanegaraan.

Namun, para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks

hukum tata negara Inggris, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Phillips Hood

and Jackson (Asshiddiqie, 2005) sebagai: a body of laws, customs and

conventions that define the composition and powers of the organs of the State and

that regulate the relations of the various State organs to one another and to the

private citizen.

Dengan demikian, menurut Asshiddiqie (2005) ke dalam konsep konstitusi

itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi

kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-

organ negara, mengatur hubungan antara organ-organ negara itu, dan mengatur

Page 60: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

54 |Dikdik Baehaqi Arif

hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Inilah pengertian

yang cukup mewakili dan komprehensif tentang konstitusi.

Dari beberapa pengertian konstitusi tersebut, kita dapat melihat bahwa

hampir semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian,

karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi se-

bagaimana mestinya. Constitutions, menurut Ivo D. Duchacek (Asshiddiqie,

2005), adalah “identify the sources, purposes, uses and restraints of public power”

(mengidentifikasikan sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan,

dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Pembatasan kekuasaan pada

umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oleh sebab itu

pula, konstitutionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich (Asshiddiqie, 2005),

didefinisikan sebagai “an institutionalised system of effective, regularised

restraints upon governmental action”. Dalam pengertian demikian, persoalan

yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai

pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.

Selain itu, terdapat pendapat beberapa sarjana terkait dengan pengertian

dan pemahaman tentang konstitusi. Pandangan beberapa sarjana mengenai konsti-

tusi dapat dikatakan berlainan satu sama lain. Ferdinand Lasalle (1825-1864),

dalam bukunya “Uber Verfassungswessen” (1862), membagi konstitusi dalam dua

pengertian, yaitu:

1. Pengertian sosiologis dan politis (sociologische atau politische begrip).

Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik

yang nyata dalam masyarakat (de riele machtsfactoren), yaitu misalnya

raja, parlemen, kabinet, kelompok-kelompok penekan (preassure groups),

partai politik, dan sebagainya. Dinamika hubungan di antara kekuatan-

kekuatan politik yang nyata itulah sebenarnya apa yang dipahami sebagai

konstitusi;

2. Pengertian juridis (juridische begrip). Konstitusi dilihat sebagai satu

naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara

dan sendi-sendi pemerintahan negara. (Abu Daud Busroh dan Abu Bakar

Busroh, 1991:73)

Ferdinand Lasalle sangat dipengaruhi oleh aliran pikiran kodifikasi,

sehingga menekankan pentingnya pengertian juridis mengenai konstitusi. Disam-

ping sebagai cermin hubungan antar aneka kekuatan politik yang nyata dalam

masyarakat (de riele machtsfactoren), konstitusi itu pada pokoknya adalah apa

yang tertulis di atas kertas UUD mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-

prinsip, dan sendi-sendi dasar pemerintahan negara.

Page 61: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 55

Ahli lain, yaitu Hermann Heller mengemukakan tiga pengertian konstitusi,

yaitu:

1. Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi

dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial-

politik yang nyata dalam masyarakat;

2. Die verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi dilihat dalam arti juridis

sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat;

3. Die geschreiben verfassung. Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah

undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam

suatu negara. (Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988:65)

Menurut Hermann Heller, UUD yang tertulis dalam satu naskah yang ber-

sifat politis, sosiologis, dan bahkan bersifat juridis, hanyalah merupakan salah

satu bentuk atau sebagian saja dari pengertian konstitusi yang lebih luas, yaitu

konstitusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya, di samping konstitusi

yang tertulis itu, segala nilai-nilai normatif yang hidup dalam kesadaran

masyarakat luas, juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang luas itu. Oleh

karena itu pula, dalam bukunya “Verfassungslehre“, Hermann Heller membagi

konstitusi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Konstitusi dalam pengertian sosial-politik. Pada tingkat pertama ini,

konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial-politik. Ide-ide konstitusional

dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan sosial politik

dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. Konstitusi pada tahap

ini dapat digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yang

belum dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, melainkan tercerminkan

dalam perilaku nyata dalam kehidupan kolektif warga masyarakat;

2. Konstitusi dalam pengertian hukum. Pada tahap kedua ini, konstitusi sudah

diberi bentuk hukum tertentu, sehingga perumusan normatifnya menuntut

pemberlakuan yang dapat dipaksakan. Konstitusi dalam pengertian sosial-

politik yang dilihat sebagai kenyataan tersebut di atas, dianggap harus

berlaku dalam kenyataan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadapnya

haruslah dapat dikenai ancaman sanksi yang pasti;

3. Konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis. Pengertian yang terakhir ini

merupakan tahap terakhir atau yang tertinggi dalam perkembangan

pengertian rechtsverfassung yang muncul sebagai akibat pengaruh aliran

kodifikasi yang menghendaki agar berbagai norma hukum dapat dituliskan

dalam naskah yang bersifat resmi. Tujuannya adalah untuk maksud

mencapai kesatuan hukum atau unifikasi hukum (rechtseineheid),

Page 62: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

56 |Dikdik Baehaqi Arif

kesederhanaan hukum (rechtsvereenvoudiging), dan kepastian hukum

(rechtszekerheid).

Namun, menurut Hermann Heller, konstitusi tidak dapat dipersempit

maknanya hanya sebagai undang-undang dasar atau konstitusi dalam arti yang

tertulis sebagaimana yang lazim dipahami karena pengaruh aliran kodifikasi.

Disamping UUD yang tertulis, ada pula konstitusi yang tidak tertulis yang hidup

dalam kesadaran hukum masyarakat.

UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi itu ditetapkan pada 18 Agustus 1945

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Secara garis besar, sejak

Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, telah berlaku tiga macam undang-

undang dasar dalam empat periode, sebagai berikut:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949), terdiri atas bagian

pembukaan, batang tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal aturan peralihan, 2

ayat aturan tambahan) dan bagian penjelasan.

2. UUD RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950), teridri atas 6 Bab, 197

Pasal, dan beberapa bagian.

3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 juli 1959), terdiri atas 6 Bab, 146 pasal,

dan beberapa bagian.

4. UUD 1945 (5 Juli 1959-sekarang)

Apabila keempat periode tersebut kita hubungkan dengan proses

perubahan UUD 1945, maka menurut Jimly Asshiddiqie (2005), bahwa dalam

sejarah ketatanegaraan Indonesia merdeka, tercatat telah beberapa upaya

perubahan terhadap UUD 1945, antara lain: 1) pembentukan UUD, 2)

penggantian UUD, dan 3) perubahan dalam arti pembaruan UUD.

Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk atau disusun oleh

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai hukum dasar bagi Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamasikan pada

tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1949, ketika bentuk Negara Republik

Indonesia diubah menjadi Negara Serikat (Federasi), diadakan penggantian

konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia

Serikat Tahun 1949. Demikian pula pada tahun 1950, ketika bentuk Negara

Indonesia diubah lagi dari bentuk Negara Serikat menjadi Negara Kesatuan,

Page 63: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 57

Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun

1950 (Asshiddiqie, 2005).

Setelah itu, mulailah diadakan usaha untuk menyusun UUD baru sama

sekali dengan dibentuknya lembaga Konstituante yang secara khusus ditugaskan

untuk menyusun konstitusi baru. Setelah Konstituante terbentuk, diadakanlah

persidangan-persidangan yang sangat melelahkan mulai tahun 1956 sampai tahun

1959, dengan maksud menyusun UUD yang bersifat tetap. Akan tetapi, sejarah

mencatat bahwa usaha ini gagal diselesaikan, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959,

Presiden Soekarno mengeluarkan keputusannya yang dikenal dengan sebutan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Konstituante

dan menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 menjadi hukum dasar dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan dari UUDS Tahun 1950 ke UUD 1945 ini tidak ubahnya

bagaikan tindakan penggantian UUD juga. Karena itu, sampai dengan berlakunya

kembali UUD 1945 itu, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern belum

pernah terjadi perubahan dalam arti pembaruan UUD, melainkan baru perubahan

dalam arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian UUD.

Perubahan dalam arti pembaruan UUD, baru terjadi setelah bangsa

Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, yaitu setelah Presiden

Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, barulah pada tahun

1999 dapat diadakan Perubahan terhadap UUD 1945 sebagaimana mestinya.

Perubahan Pertama ditetapkan oleh Sidang Umum Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999, disusul dengan Perubahan

Kedua dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 dan Perubahan Ketiga dalam

Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002,

disahkan pula naskah Perubahan Keempat yang melengkapi naskah-naskah

Perubahan sebelumnya, sehingga keseluruhan materi perubahan itu dapat disusun

kembali secara lebih utuh dalam satu naskah UUD yang mencakupi keseluruhan

hukum dasar yang sistematis dan terpadu.

Kedua bentuk perubahan UUD seperti tersebut, yaitu penggantian dan

perubahan pada pokoknya sama-sama merupakan perubahan dalam arti luas.

Perubahan dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949, dan begitu juga dari UUDS

Tahun 1950 ke UUD 1945 adalah contoh tindakan penggantian UUD. Sedangkan

perubahan UUD 1945 dengan naskah Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan

Keempat adalah contoh perubahan UUD melalui naskah Perubahan yang

tersendiri.

Disamping itu, ada pula bentuk perubahan lain seperti yang biasa

dipraktekkan di beberapa negara Eropa, yaitu perubahan yang dilakukan dengan

Page 64: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

58 |Dikdik Baehaqi Arif

cara memasukkan (insert) materi baru ke dalam naskah UUD. Cara terakhir ini,

boleh jadi, lebih tepat disebut sebagai pembaruan terhadap naskah lama menjadi

naskah baru, yaitu setelah diadakan pembaruan dengan memasukkan tambahan

materi baru tersebut.

Berkenaan dengan prosedur perubahan UUD, Asshiddiqie (2005)

menjelaskan bahwa terdapat tiga tradisi yang berbeda antara satu negara dengan

negara lain. Pertama, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah

materi UUD dengan langsung memasukkan (insert) materi perubahan itu ke

dalam naskah UUD. Dalam kelompok ini dapat disebut, misalnya, Republik

Perancis, Jerman, Belanda, dan sebagainya. Konstitusi Perancis, misalnya,

terakhir kali diubah dengan cara pembaruan yang diadopsikan ke dalam naskah

aslinya pada tanggal 8 Juli 1999 lalu, yaitu dengan mencantumkan tambahan

ketentuan pada Article 3, Article 4 dan ketentuan baru Article 53-273 naskah asli

Konstitusi Perancis yang biasa disebut sebagai Konstitusi Tahun 1958. Sebelum

terakhir diamandemen pada tanggal 8 Juli 1999, Konstitusi Tahun 1958 itu juga

pernah diubah beberapa kali, yaitu penambahan ketentuan mengenai pemilihan

presiden secara langsung pada tahun 1962, tambahan pasal mengenai

pertanggungjawaban tindak pidana oleh pemerintah yaitu pada tahun 1993, dan

diadakannya perluasan ketentuan mengenai pelaksanaan referendum, sehingga

naskah Konstitusi Perancis menjadi seperti sekarang. Keseluruhan materi

perubahan itu langsung dimasukkan ke dalam teks konstitusi.

Kedua, kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan

penggantian naskah UUD. Di lingkungan negara-negara ini, naskah konstitusi

sama sekali diganti dengan naskah yang baru, seperti pengalaman Indonesia

dengan Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950. Pada umumnya,

negara-negara demikian ini terhitung sebagai negara yang sistem politiknya belum

mapan. Sistem demokrasi yang dibangun masih bersifat jatuh bangun, dan masih

bersifat „trial and error‟. Negara-negara miskin dan yang sedang berkembang di

Asia dan Afrika, banyakyang dapat dikategorikan masih berada dalam kondisi

demikian ini.

Tetapi pada umumnya, tradisi penggantian naskah konstitusi itu tidaklah

dianggap ideal. Praktek penggantian konstitusi itu terjadi semata-mata karena

keadaan keterpaksaan. Oleh karena itu, kita perlu menyebut secara khusus tradisi

yang dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai model ketiga, yaitu perubahan

konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai

amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dengan tradisi

demikian, naskah asli UUD tetap utuh, tetapi kebutuhan akan perubahan hukum

dasar dapat dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan addendum

tambahan terhadap naskah asli tersebut. Dapat dikatakan, tradisi perubahan

Page 65: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 59

demikian memang dipelopori oleh Amerika Serikat, dan tidak ada salahnya

negara-negara demokrasi yang lain, termasuk Indonesia untuk mengikuti prosedur

yang baik seperti itu. Perubahan UUD 1945 yang telah berlangsung empat kali

berturut-turut sampai sekarang, sesungguhnya, tidak lain juga mengikuti

mekanisme perubahan gaya Amerika Serikat itu.

Berkaitan dengan Perubahan UUD 1945, perubahan yang dilakukan telah

mengubah banyak hal dari aturan dasar kehidupan bernegara. Setelah empat kali

perubahan, sesungguhnya UUD 1945 sudah berubah sama sekali menjadi

konstitusi yang baru. Hanya nama saja yang dipertahankan sebagai Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan isinya sudah

berubah secara besar-besaran.

Pada uraian berikut secara berturut-turut akan dijelaskan mengenai dasar

pemikiran, tujuan, dan dasar yuridis formal dari perubahan UUD 1945.

Selanjutnya akan diuraikan pula mengenai kesepakatan dasar dalam perubahan,

awal perubahan, jenis perubahan, dan hasil-hasil perubahan. Uraian akan dikhiri

dengan penjelasan tentang susunan dan sistematika UUD 1945 setelah perubahan

(MPR RI, 2006:6-8).

1. Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain karena:

pertama, UUD 1945 membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada

kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan

rakyat. Hal itu berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling

mengimbangi (checks and balances) pada lembaga-lembaga kenegaraan.

Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang

menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki

hubungan dengan rakyat. Kedua, UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat

besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD

1945 adalah dominan eksekutif (executive heavy), yakni kekuasaan dominan di

tangan Presiden. Pada diri Presiden terpusat kekuasaan untuk menjalankan

pemerintahan yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional. Hak-hak

konstitusional tersebut lazim disebut hak prerogatif (antara lain memberi grasi,

amnesti, abolisi, dan rehabilitasi). Presiden juga memegang kekuasaan legislatif

karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Dua cabang kekuasaan

negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang

berbeda, tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden).

Ketiga, UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga

dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir). Misalnya Pasal 7 UUD

1945 (sebelum diubah) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang

Page 66: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

60 |Dikdik Baehaqi Arif

jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.

Rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan lebih dari satu. Tafsir pertama bahwa

presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkali-kali. Tafsir yang kedua bahwa

presiden dan wakil presiden itu hanya boleh memangku jabatan maksimal dua kali

dan sesudah itu tidak boleh dipilih kembali. Contoh lain adalah Pasal 6 Ayat (1)

UUD 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

Rumusan pasal ini pun dapat mendatangkan tafsiran yang beragam, antara lain,

orang Indonesia asli adalah warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia atau

warga negara Indonesia yang orang tuanya adalah orang Indonesia.

Keempat, UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada

kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. UUD

1945 menetapkan bahwa Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga

Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam

undang-undang.

Kelima, Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara

belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang

kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat,

penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang

bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan

Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

a. Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and

balances) antarlembaga negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden.

b. Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik dan

organisasi masyarakat, kurang mempunyai kebebasan berekspresi

sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

c. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan

demokrasi formal karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya

dikuasi oleh pemerintah.

d. Kesejahteraan sosial berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai,

justru yang berkembang adalah sistem monopoli, oligopoly, dan

monopsoni.

2. Tujuan Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945, mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

Page 67: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 61

a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai

tujuan nasional dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila.

b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan

kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan

perkembangan paham demokrasi.

c. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak

asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia

dan sesuai dengan cita-cita negara hukum yang dicita-citakan UUD 1945.

d. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis

dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas,

sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances)

yang lebih kuat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga

negara yang baru untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa dan tantangan

zaman.

e. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan

kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan

kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan

negara bagi eksistensi (keberadaan) negara dan demokrasi, seperti

pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.

g. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan

berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta

kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

3. Dasar Yuridis Formal Perubahan UUD 1945

Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR berpedoman pada

ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prosedur perubahan UUD 1945.

Naskah yang menjadi objek perubahan adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada

tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada

tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959

oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara

Nomor 75 Tahun 1959.

Sebelum melakukan perubahan UUD 1945, dalam sidang istimewa MPR

tahun 1998, MPR mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang

Page 68: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

62 |Dikdik Baehaqi Arif

Referendum yang mengharuskan terlebih dahulu penyelenggaraan referendum

secara nasional dengan persyaratan yang demikian sulit sebelum dilakukan

perubahan UUD 1945. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang

Referendum ini tidak sesuai dengan cara perubahan seperti diatur pada Pasal 37

UUD 1945. Maka sebelum melakukan perubahan UUD 1945, MPR dalam Sidang

Istimewa MPR tahun 1998 mencabut Ketetapan MPR tentang referendum

tersebut.

4. Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945

Sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945 MPR melalui Panitia

Ad Hoc I telah menyusun kesepakatan dasar sebagai berikut: Pertama, Tidak

mengubah Pembukaan UUD 1945. Hal ini karena, 1) Pembukaan UUD 1945

memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD

1945, dan 2) Pembukaan UUD 1945 mengandung staatidee berdirinya Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan negara, dan dasar negara yang haus

tetap dipertahankan.

Kedua, Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal

ini didasari bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal

berdirinya negara Indonesia, dan negara kesatuan dipandang paling tepat untuk

mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk. Ketiga, Mempertegas

sistem pemerintahan presidensial, dengan maksud untuk memperkukuh sistem

pemerintahan yang stabil dan demokratis, dan karena sistem pemerintahan

presidensial ini sejak tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri negara (founding

fathers).

Keempat, Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan

dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh). Peniadaan Penjelasan UUD

1945 dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status

“Penjelasan” dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, Penjelasan UUD 1945 bukan merupakan produk BPUPKI

maupun PPKI, karena kedua lembaga itu menyusun rancangan Pembukaan dan

Batang Tubuh (pasal-pasal) UUD 1945 tanpa Penjelasan. Dan kelima, melakukan

perubahan dengan cara addendum, artinya Perubahan UUD 1945 itu dilakukan

dengan tetap mempertahankan naskah aslinya. Dan Naskah perubahan-perubahan

UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

Page 69: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 63

5. Awal Perubahan UUD 1945

Tuntutan reformasi yang menghendaki agar UUD 1945 diamandemen,

sebenarnya telah diawali dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pada forum

permusyawaratan MPR yang pertama kalinya diselenggarakan pada era reformasi,

MPR telah menerbitkan tiga ketetapan MPR. Ketetapan itu memang tidak secara

langsung mengubah UUD 1945, tetapi telah menyentuh muatan UUD 1945.

Pertama, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan

MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Ketetapan MPR tenang

Referendum itu menetapkan bahwa sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD

1945 harus dilakukan referendum nasional untuk meminta pendapat rakyat yang

disertai dengan persyaratan yang demikian sulit.

Kedua, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 dari Ketetapan itu berbunyi “Presiden dan Wakil

Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun,

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya

untuk satu kali masa jabatan”.

Ketentuan MPR yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil

Presiden itu secara substansial sesungguhnya telah mengubah UUD 1945,

yaitu mengubah ketentuan Pasal 7 yang berbunyi “Presiden dan Wakil

Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat

dipilih kembali”.

Ketiga, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi

Manusia. Terbitnya Ketetapan itu juga dapat dilihat sebagai penyempurnaan

ketentuan mengenai hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945, seperti

Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2).

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa ketiga Ketetapan MPR itu

secara substansial telah mengubah UUD 1945. Perubahan yang dilakukan

berkenaan dengan pencabutan ketentuan tentang referendum, pembatasan masa

jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan penyempurnaan ketentuan mengenai

HAM. Itulah sebabnya bahwa ketentuan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR

itu dipandang sebagai awal perubahan UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 dilakukan sesuai dengan peraturan dan melalui

beberapa tingkatan pembicaraan. Proses perubahan UUD 1945 mengikuti

ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR mengenai tingkat-tingkat

pembicaraan dalam membahas dan mengambil putusan terhadap materi sidang

Page 70: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

64 |Dikdik Baehaqi Arif

MPR. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal

tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat I Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang

masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan

putusan majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.

Tingkat II Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh

penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum

Fraksi-fraksi.

Tingkat III Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua

hasil Pembicaran Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III

ini merupakan rancangan putusan Majelis.

Tingkat IV Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar

laporan dari inginan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana

perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi.

6. Jenis Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk mengganti UUD 1945.

Oleh karena itu jenis perubahan yang dilakukan oleh MPR adalah mengubah,

membuat rumusan baru sama sekali, menghapus atau menghilangkan,

memindahkan tempat pasal atau ayat sekaligus mengubah penomoran pasal atau

ayat seperti terurai dalam beberapa contoh berikut.

a. Mengubah rumusan yang telah ada

Pasal 2 (sebelum perubahan)

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-

daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan

dengan undang-undang.

Pasal 2 (setelah perubahan)

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui

pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

b. Membuat rumusan baru sama sekali

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara

langsung oleh rakyat.

c. Menghapuskan/menghilangkan rumusan yang ada.

Page 71: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 65

Ketentuan Bab IV Dewan Pertimbangan Agung, dihapus.

d. Memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya.

Pasal 34 (sebelum perubahan)

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 34 (setelah perubahan)

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 23 (sebelum perubahan)

(1) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23B (sesudah perubahan)

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

7. Hasil Perubahan UUD 1945

Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan ketentuan Pasal

92 Peraturan Tata Tertib MPR, dalam beberapa kali sidang MPR telah mengambil

putusan empat kali perubahan UD 1945 dengan perincian sebagai berikut.

a. Perubahan Pertama UUD 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999

(tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999).

Tabel Perubahan Pertama UUD 1945

Perubahan UUD 1945 No Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Perubahan Pertama: Pasal-pasal yang diubah

sebanyak 9 pasal, yaitu

pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15,

17, 20, dan 21. Beberapa perubahan

penting adalah pasal 5,

7, 14, dan 20.

1 Pasal 5 Ayat (1): Presiden

memegang kekuasaan

membentuk undang-

undang dengan

persetujuan DPR.

Presiden berhak

mengajukan rancangan

undang-undang kepada

DPR.

2. Pasal 7: Presiden dan

Wakil Presiden

memegang jabatannya

selama lima tahun dan

sesudahnya dapat dipilih

kembali.

Presiden dan Wakil

Presiden memegang

jabatan selama lima

tahun, dan sesudahnya

dapat dipilih kembali

dalam jabatan yang sama,

hanya untuk satu kali

masa jabatan. 3. Pasal 14: Presiden

memberi grasi, amnesti,

abolisi, dan rehabilitasi.

(1) Presiden memberi

grasi dan rehabilitasi

dengan

memperhatikan

pertimbangan

Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi

amnesti dan abolisi

dengan

Page 72: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

66 |Dikdik Baehaqi Arif

Perubahan UUD 1945 No Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan memperhatikan

pertimbangan DPR. 4. Pasal 20 Ayat (1): Tiap-

tiap undang-undang

menghendaki persetujuan

DPR.

DPR memegang

kekuasaan membentuk

undang-undang.

b. Perubahan Kedua UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000

(tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000).

Tabel Perubahan Kedua UUD 1945

Perubahan UUD 1945 No Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Perubahan Kedua: Pasal-pasal yang diubah

sebanyak 10 pasal,

yaitu pasal 18, 19, 20,

22, 25, 26, 27, 28, 30,

dan 36. Beberapa perubahan

penting adalah pasal 26,

28.

1. Pasal 26 Ayat (2): Syarat-

syarat yang mengenai

kewarganegaraan

ditetapkan dengan

undang-undang.

Penduduk ialah warga

negara Indonesia dan

orang asing yang

bertempat tinggal di

Indonesia. 2. Pasal 28: yang memuat 3

hak asasi manusia. Diperluas menjadi

memuat 13 hak asasi

manusia.

c. Perubahan Ketiga UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001

(tanggal 1 sampai dengan 9 Nopember 2001).

Tabel Perubahan Ketiga UUD 1945

Perubahan UUD 1945 No Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Perubahan Ketiga: Pasal-pasal yang diubah

sebanyak 10 pasal,

yaitu pasal 1, 3, 6, 7, 8,

11, 17, 22, 23, dan 24. Beberapa perubahan

yang penting adalah

pasal 1 ayat (2), pasal 6

ayat (1), dan pasal 24.

1. Pasal 1 Ayat (2):

Kedaulatan ada di tangan

rakyat dan dilakukan

sepenuhnya oleh MPR.

Kedaulatan berada di

tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut

UUD. 2. Pasal 6 Ayat (1): Presiden

ialah orang Indonesia asli. Calon Presiden dan Wakil

Presiden harus warga

negara Indonesia sejak

kelahirannya. Ditambah Pasal 6A:

Presiden dan Wakil

Presiden harus warga

negara Indonesia sejak

kelahirannya. 3. Pasal 24 tentang

kekuasaan kehakiman. Ditambah sebagai berikut: Pasal 24 B: Komisi

Yudisial bersifat mandiri

yang berwenang

Page 73: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 67

Perubahan UUD 1945 No Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan mengusulkan

pengangkatan hakim

agung. Pasal 24C: Mahkamah

Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final

untuk menguji undang-

undang terhadap UUD.

d. Perubahan Keempat UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002

(tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002).

Tabel Perubahan Keempat UUD 1945

Perubahan UUD 1945 No Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Perubahan Keempat. Pasal-pasal yang diubah

berjumlah 13, yaitu

pasal 2, 3, 6, 8, 16, 23,

24, 31, 32, 34, 37,

Aturan Peralihan, dan

Aturan Tambahan. Beberapa perubahan

yang penting adalah

pasal 2 Ayat (1), Bab

IV Pasal 16, dan Aturan

Peralihan.

1. Pasal 2 Ayat (1): MPR

terdiri atas anggota-

anggota Dewan

Perwakilan Rakyat

ditambah dengan utusan-

utusan dari daerah-daerah

dan golongan-golongan

menurut aturan yang

ditetapkan dengan

undang-undang.

MPR terdiri atas Anggota

Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan

Anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD)

yang dipilih melalui

pemilihan umum dan

diatur lebih lanjut dengan

undang-undang.

2. Bab IV Pasal tentang

Dewan Pertimbangan

Agung.

DPA dihapus, diganti

menjadi: Presiden

membentuk suatu dewan

pertimbangan yang

bertugas memberikan

nasihat dan pertimbangan

kepada presiden, yang

selanjutnya diatur dengan

undang-undang. 3. Aturan Peralihan Pasal

III: Mahkamah Konstitusi

dibentuk selambat-

lambatnya pada tanggal

17 Agustus 2003 dan

sebelum dibentuk segala

kewenangannya

dilakukan oleh

Mahkamah Agung.

Page 74: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

68 |Dikdik Baehaqi Arif

Setelah disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 pada Sidang

Tahunan MPR tahun 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun

waktu sekarang dipandang telah tuntas.

8. Susunan UUD 1945 setelah Perubahan

Sebagaimana diketahui, perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara

adendum. Setelah mengalami empat tahap perubahan dalam suatu rangkaian

kegiatan, UUD 1945 memiliki susunan sebagai berikut.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 naskah

asli;

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 194;

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Untuk memudahkan pemahaman secara urut, lengkap, dan menyeluruh

UUD 1945 juga disusun dalam satu naskah yang berisikan Pasal-pasal dari

Naskah Asli yang tidak berubah dan Pasal-pasal dari empat naskah hasil

perubahan. Namun, susunan Undang-Undang Dasar dalam satu naskah itu bukan

merupakan naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Kedudukannya hanya sebagai risalah sidang dalam rapat paripurna

Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

9. Sistematika UUD 1945

Ada yang perlu kita perhatikan dengan seksama, bahwa walaupun UUD

1945 disusun dalam suatu naskah, hal itu sama sekali tidak mengubah sistematika

UUD 1945. Secara penomoran tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal dan

perubahan bab dan pasal ditandai dengan penambahan huruf (A, B, C, dan

seterusnya) di belakang angka bab atau pasal. Penomoran UUD 1945 yang tetap

tersebut sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan UUD 1945

dengan cara adendum (tetap mempertahankan naskah aslinya, perubahan

diletakkan melekat pada naskah asli).

Page 75: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 69

Ditinjau dari aspek sistematika, UUD 1945 hasil perubahan berbeda

dengan UUD 1945 sebelum perubahan. UUD 1945 sebelum diubah terdiri atas

tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu:

Pembukaan (Preambul);

Batang Tubuh;

Penjelasan.

Setelah diubah, UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu:

Pembukaan;

Pasal-pasal (sebagai pengganti istilah Batang Tubuh).

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170

ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Setelah diubah,

UUD 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan

serta 2 pasal Aturan Tambahan. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

No Naskah UUD

1945 Bab Pasal Ayat

Aturan

Peralihan Aturan

Tambahan 1 Sebelum

Perubahan 16 37 49 4 pasal 2 ayat

2 Sesudah

Perubahan 21 73 170 3 pasal 2 pasal

MPR telah melakukan perubahan UUD 1945 sebagai pelaksanaan salah

satu tuntutan reformasi. Para perumus perubahan UUD 1945 di MPR melakukan

perubahan melalui pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh.

Selain itu, para perumus perubahan UUD 1945 juga senantiasa mengajak dan

mengikutsertakan berbagai kalangan masyarakat dan penyelenggara negara untuk

berpartisipasi aktif memberikan masukan dan tanggapan. Maka boleh dikatakan

bahwa perubahan UUD 1945 itu telah dilakukan oleh bangsa dan negara

Indonesia.

Page 76: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

70 |Dikdik Baehaqi Arif

Bab 6

Hak Asasi Manusia

Lingkup Bahasan Bab ini membahas konsep dasar hak asasi manusia, kategori hak asasi manusia, prinsip-

prinsip pokok hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia, hak asasi

manusia dalam UUD 1945

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, para pembaca diharapkan memiliki kemampuan untuk:

Mendeskripsikan konsep dasar hak asasi manusia

Mengidentifikasi kategori hak asasi manusia

Menyebutkan prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia

Menganalisis sejarah perkembangan hak asasi manusia

Menilai hak asasi manusia dalam UUD 1945

Istilah kunci Human rights, political rights, social rights, economic rights

KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA

Dalam pengertian yang sederhana hak asasi manusia (human rights) merupakan

hak yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan

manusia (human being). HAM meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar, yang

tanpa nilai-nilai dasar itu orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai manusia. Penghormatan terhadap nilai-nilai dasar itu

memungkinkan individu dan masyarakat bisa berkembang secara penuh dan utuh.

HAM tidak diberikan oleh negara atau tidak pula lahir karena hukum. HAM

berbeda dengan hak biasa yang lahir karena hukum atau karena perjanjian. Dalam

pembahasannya tentang pengertian HAM, Jan Materson, anggota Komisi Hak

Asasi Manusia PBB merumuskan HAM dalam ungkapan berikut: “human rights

could be generally defines as those right which area inherent in our natural and

without we can‟t live as human being”. (HAM adalah hak-hak yang secara inheren

melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai

manusia) (Asykuri Ibnu Chamim, 2000:371).

Dari pengertian di atas, kita dapat mencermati dua makna yang terkandung

dalam pengertian HAM, yaitu: Pertama, HAM merupakan hak alamiah yang

melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah

adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang

berakal budi dan berperikemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang

Page 77: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 71

diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya, dan tidak ada

kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Hal ini tidak

berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM

seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari

tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia.

Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia

sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM manusia tidak

akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai

makhluk Tuhan yang paling mulia.

Dikatakan HAM menurut Ahmad Sanusi (2006:201) ialah karena hak-hak

itu bersumber pada sifat hekekat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang

Maha Esa. HAM itu bukan karena diberikan oleh negara atau pemerintah. Karena

itu, hak-hak itu tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan oleh siapa

pun.

Dengan demikian, maka HAM bukan sekedar hak-hak dasar yang dimiliki

oleh setiap manusia sejak dilahirkannya ke dunia, tetapi juga merupakan standar

normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam

lingkup pergaulan nasional, regional dan global. Esensi itu dapat dilihat dalam

Mukaddimah Universal Declaration of Human Rights yang menyebutkan bahwa

pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama tidak dapat dicabut

dari semua anggota keluarga manusia, karena merupakan dasar kemerdekaan,

keadilan, dan perdamaian dunia.

Dalam konteks Indonesia, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia merumuskan pengertian HAM sebagai berikut:

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang

sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan

berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan,

perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan,

dirampas, atau diganggu oleh siapa pun.

Dengan demikian, maka setiap manusia memiliki hak asasi sebagai

karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi tersebut tidak boleh diabaikan,

dirampas atau diganggu oleh siapa pun karena hak asasi tersebut berfungsi untuk

menjamin kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan manusia, perkembangan

manusia dan masyarakat. Apabila ada perlakuan yang mengabaikan, merampas

atau mengganggu hak asasi seseorang, berarti ia telah melakukan pelanggaran

terhadap hak asasi seseorang.

Sedangkan berdasarkan rumusan Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai berikut:

Page 78: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

72 |Dikdik Baehaqi Arif

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakaan anugerah-Nya yang

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia.

Dari rumusan HAM di atas dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak

asasi yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap

orang. Kewajiban asasi yang dimaksud menurut Sapriya dan Udin S. Winataputra

(2003: 137) adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-

undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan,

tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

HAM mempunyai sejumlah karakteristik yang menonjol. James W. Nickel

(1996) mengidentifikasi sedikitnya enam karakteristik HAM, yaitu: Pertama,

HAM adalah hak. Makna istilah ini menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma

yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. Kedua,

hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata

karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung

bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan

kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki

atau tidak memiliki HAM. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat

diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari HAM yang berlaku

sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak

serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang

sah.

Ketiga, HAM dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung

pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di

negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang

efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar

argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.

Keempat, HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski

tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, HAM cukup kuat

kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam

benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk

membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi HAM. Hak-hak yang

dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot

relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat

absolut. Dengan demikian HAM yang dipaparkan oleh Deklarasi itu adalah

sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai prima facie rights.

Page 79: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 73

Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun

pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan

dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau

penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana pun

diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang

tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil

langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu.

Dan terakhir, keenam, hak-hak ini menetapkan standar minimal bagi

praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang

lahir dari kekejaman atau pementingan diri sendiri dan kebodohan merupakan

problem HAM. Sebagai misal, suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan

taman-taman nasional bagi rakyatnya memang dapat dikecam sebagai tidak cakap

atau tidak cukup memperhatikan kesempatan untuk rekreasi, namun hal tersebut

tidak akan pernah menjadi persoalan HAM.

KATEGORI HAK ASASI MANUSIA

Dalam tataran global, hak-hak asasi manusia paling tidak dapat dikelompokkan

menjadi tiga kategori, yaitu HAM yang masuk dalam 1) kategori hak-hak sipil dan

politik; 2) kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; serta 3) kategori hak-hak

solidaritas (solidarity rights). Hak-hak sipil dan politik sering pula disebut sebagai

“first generation of rights”, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai “second

generation of rights”, sedangkan hak-hak solidaritas merupakan “the third

generation of rights”.

Hak-hak sipil dan politik diatur dalam beberapa pasal UDHR (Universal

Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,

disingkat DUHAM) dan dalam ICCPR (International Covenant on Civil and

Political Rights, atau Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik).

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diatur dalam beberapa pasal DUHAM, dan

diatur secara khusus dalam ICESCR (International Covenant on Economic, Social

and Cultural Rights, atau Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya). Sedangkan hak-hak solidaritas, utamanya hak atas

pembangunan, tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB, tahun 1986, dan

kemudian dalam Deklarasi HAM Dunia di Wina, tahun 1993.

Kiranya sejak awal perlu dikemukakan bahwa penggolongan atau

kategorisasi seperti yang dikemukakan di atas tidaklah bermaksud untuk

mengkotak-kotakan HAM, apalagi mengkotak-kotak sesuai dengan urutan

prioritas. Kategori-kategori sebagaimana dikemukakan di atas, khususnya antara

hak-hak sipil di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di lain pihak

Page 80: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

74 |Dikdik Baehaqi Arif

sebenarnya merupakan akibat dari polarisasi politik dunia ketika dua instrumen

HAM (ICCPR dan ICSCR) dibuat oleh PBB. Kalau kategori-kategori itu masih

digunakan, tidak lain hanyalah untuk keperluan praktis demi lebih mudah

mengidentifikasi dan memahami hak-hak asasi yang melekat pada manusia itu,

bukan untuk memisah-misahkan satu dengan yang lainnya, karena sebagaimana

akan dikemukakan kemudian, semua HAM itu tidak dapat dipisahkan dan saling

bergantung.

Adanya kebutuhan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan hukum yang

bersifat global yang mengatur dan menjamin penghormatan dan penegakan HAM

sebenarnya terutama lahir dari kesadaran historis akibat Perang Dunia II. Tragedi

kemanusiaan, terutama pengabaian terhadap nilai-nilai HAM yang paling

mendasar yang terjadi selama Perang Dunia II, menghentakkan kesedaran bangsa-

bangsa di dunia, bahwa persoalan HAM tidak bisa diserahkan atau dianggap

sebagai masalah internal suatu negara semata. Demi tegaknya harkat dan martabat

manusia dan langgengnya perdamaiaan dunia, masalah HAM lalu “diangkat”

menjadi masalah yang harus dipikirkan bersama oleh segenap masyarakat bangsa,

baik dalam hal penghormatan dan pemenuhannya maupun dalam hal

penegakannya. Hal ini terefleksi dalam beberapa pasal Piagam PBB, yaitu dalam

pasal 1 ayat (3), pasal 55 dan pasal 56. Ketentuan-ketentuan ini sekaligus

memberikan mandat kepada PBB untuk membuat instrumen-instrumen hukum

HAM, mulai dari DUHAM, lalu disusul ICCPR dan ICESCR, dan kemudian

banyak lagi instrumen hukum lain di bidang HAM.

Hak-hak sipil terkait dengan “hak atas integritas/harkat fisik” (physical

integrity rights), seperti hak atas kehidupan dan perlindungan dari penyiksaan dan

hak atas “prosedur hukum yang adil” seperti hak atas peradilan yang jujur dan

fair, praduga tidak bersalah, dan hak untuk diwakili secara hukum). Hak-hak ini

diatur dalam pasal 1 sampai pasal 18 DUHAM, dan diatur lebih lanjut dalam

ICCPR). Hak-hak politik termasuk kebebasan berpendapat, berserikat dan

berkumpul, dan hak untuk memberikan suara dalam pemilu yang bebas dan

rahasia. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 19 sampai pasal 21 DUHAM dan pasal

18, 19, 21, 22 dan 25 ICCPR.

Apabila dicermati, ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan

penggunaan kewenangan oleh aparat negara; sehingga hak-hak yang diatur dan

dijamin di dalamnya sering juga disebut sebagai hak-hak negatif. Artinya bahwa

untuk menjamin terlaksana dan dipenuinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan

yang diatur di dalamnya, maka negara dituntut untuk tidak melakukan intervensi

apa pun, atau peran negara harus dibatasi sampai ke tingkat minimal. Intervensi

atau pembatasan oleh negara terhadap hak-hak yang diatur dalam ICCPR ini

Page 81: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 75

hanya dimungkinkan untuk beberapa hak dan hanya boleh dilakukan dalam

keadaan darurat.

Berkaitan dengan hal di atas maka dikenal pula pembedaan antara non-

derogable rights (hak-hak yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya) dan

derogable rights (hak-hak yang bisa dikurangi pemenuhannya). Non-derogable

rights adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dibaikan, dilanggar

atau dikurangi pemenuhannya walaupun dalam keadaan darurat sekali pun.

Termasuk dalam hak-hak ini adalah: hak atas hidup (rights to life); hak bebas dari

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi (rights to be free from torture and

inhuman treatment); hak tahanan untuk diperlakukan secara manusiawi; hak untuk

bebas dari perbudakan dan kerja paksa (rights to be free from slavery); hak atas

pengakuan yang sama di hadapan hukum; hak atas kebebasan berpikir, keyakinan

dan agama; hak untuk bebas dari pemidanaan yang berlaku surut. Bila negara

melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang termasuk dalam kategori non-

derogable ini, negara itu bisa dituduh atau dikecam telah melakukan pelanggaran

serius HAM (gross violation of human rights).

Derogable rights adalah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi

pemenuhannya oleh negara. Namun pembatasan atau pengurangan tsb hanya

dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman atau situasi darurat yang

dihadapi dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Alasan-alasan untuk

pengurangan atau pembatasan tersebut, meliputi: 1) menjaga kemananan atau

ketertiban umum; 2) menjaga kesehatan atau moralitas umum; dan 3) menjaga hak

dan kebebasan orang lain. Hak-hak yang termasuk dalam kategori ini terdiri atas:

1) hak atas kebebasan berkumpul; 2) hak untuk berserikat; 3) kekebasan untuk

berpendapat dan berekspresi; 4) kebebasan berpindah dan memilih domisili; 5)

kebebasan bagi warga negara asing.

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terkait dengan kesejahteraan

material, sosial dan budaya, dan mula-mula diatur dalam pasal 16, 22 sampai

pasal 29 DUHAM, dan lebih lanjut diatur dalam ICESCR. Hak-hak yang

termasuk dalam kategori hak ekonomi, sosial dan budaya ini, meliputi: hak untuk

bekerja termasuk hak atas kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil,

bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak atas pemilikan, hak untuk

mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja, termasuk hak untuk melakukan

pemogokan, hak atas jaminan sosial, hak atas standar hidup yang layak, hak atas

pendidikan, pendidikan dasar wajib dan bebas bagi semua, hak untuk

berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan penikmatan keuntungan kemajuan

ilmu pengetahuan. Hak-hak ini sering disebut sebagai “hak-hak positif”, karena

tidak seperti dalam hak-hak sipil dan politik, dalam hak-hak ekonomi, sosial dan

budaya ini, negara harus berperan atau mengambil langkah-langkah positif untuk

Page 82: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

76 |Dikdik Baehaqi Arif

menjamin terpenuhinya hak-hak ini, seperti tersedianya perumahan, sandang,

pangan, lapangan kerja, pendidikan, dsb. Negara justru akan dianggap melakukan

pelanggaran terhadap hak-hak ini apabila tidak berperan secara aktif atau

menunjukkan peran minus.

Dalam beberapa tahun terkahir, hak-hak solidaritas (solidarity rights)

diakui keberadaannya, meliputi hak atas perdamaian, hak atas lingkungan, dan

hak atas pembangunan. Hak atas pembangunan, khususnya, telah dicantumkan

dalam Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1986. Hak atas pembangunan bisa

didefinisikan sebagai “hak setiap orang dan setiap bangsa untuk berpartisipasi,

memberikan kontribusi dan memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi,

sosial, budaya dan politik. Jadi, subjek hak ini adalah individu dan bangsa.

PRINSIP-PRINSIP POKOK HAK ASASI MANUSIA

Ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan,

pemajuan dan perlindungan HAM. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip universal, bahwa HAM itu berlaku bagi semua orang, apa pun

jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa atau kebangsaannya;

2. Prinsip tidak dapat dilepaskan (inalienable), siapa pun, dengan alas apa

pun, tidak dapat dan tidak boleh mencerabut atau mengambil hak asasi

seseorang. Seseorang tetap mempunyai hak asasinya kendati hukum di

negaranya tidak mengakui dan menghormati hak asasi orang itu, atau

bahkan melanggar hak asasi tersebut. Contohnya, ketika di suatu negara

dipraktekkan perbudakan, budak-budak tetap mempunyai hak-hak asasi,

kendati hak-haknya itu dilanggar.

3. Prinsip tidak dapat dipisahkan (indivisible), bahwa hak-hak sipil dan

politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak

pembangungan, tidak dapat dipisah-pisahkan, baik dalam penerapan,

pemenuhan, pemantauan maupun penegakannya.

4. Prinsip saling tergantung (inter-dependent), bahwa disamping tidak dapat

dipisahkan, hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lainnya,

sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan

hak asasi lainnya. Contohnya, kurang berjalannya hak-hak sipil dan

politik, bisa menjuruskan suatu negara ke pemerintahan yang otoriter dan

korup; pada gilirannya, pemerintahan yang otoriter dan korup bisa

menjerumuskan negara pada ketertinggalan di bidang ekonomi, yang

akhirnya bisa bermuara pada kemiskinan (tidak terpenuhinya hak-hak

ekonomi). Oleh karena itu, prinsip ini sekaligus mengakhiri perdebatan

Page 83: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 77

mengenai prioritas pemenuhan dan pemajuan HAM, dimana beberapa

negara semula berpandangan bahwa suatu kategori HAM tertentu harus

mendapatkan prioritas terlebih dahulu dibandingkan dengan kategori

HAM lainnya.

5. Prinsip keseimbangan, bahwa (perlu) ada keseimbangan dan keselarasan di

antara HAM perorangan dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab

perorangan terhadap individu yang lain, masyarakat dan bangsa di pihak

lainnya. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai mahluk individu

dan mahluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan

tanggung jawab merupakan faktor penting dalam penghormatan,

pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM;

6. Prinsip partikularisme, bahwa kekhususan nasional dan regional serta

berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu yang

penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Namun, hal ini tidak serta

merta menjadi alasan untuk tidak memajukan dan melindungi HAM,

karena “adalah tugas semua negara, apa pun sistem politik, ekonomi dan

budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua HAM.

SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Terwujudnya Universal Declaration of Human Rights yang dinyatakan pada

tanggal 10 Desember 1948 ditempuh melalui proses yang cukup panjang.

Sebelum terwujudnya deklarasi tersebut, terdapat beberapa dokumen yang

memperjuangkan penegakan HAM di muka bumi, yaitu sebagai berikut:

1. Piagam Madinah (shahifatul madinah) juga dikenal dengan

sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun

oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal

antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di

Yatsrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622. Dokumen tersebut

disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan

pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk

itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas

pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan

komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.

2. Piagam Magna Charta. Dideklarasikan di Inggris tahun 1215. Magna

Charta merupakan cikal bakal (embrio) HAM. Piagam ini membatasi

kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa dimintai

Page 84: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

78 |Dikdik Baehaqi Arif

pertanggungjawabannya di muka hukum dan raja harus bertanggung

jawab kepada parlemen. Walaupun demikian, raja tetap berwenang

membuat Undang-Undang.

3. Dokumen Bill of Rights. Perkembangan yang lebih konkret tentang HAM

terjadi setelah lahirnya piagam ini di Inggris pada tahun 1689. Piagam ini

ditandatangani Raja William III. Inti piagam ini menyatakan bahwa

“manusia sama di muka hukum” (equality before the law). Paham inilah

yang menjadi embrio Negara hukum, demokrasi, dan persamaan.

4. Declaration of Independence. Perkembangan HAM yang lebih modern

ditandai dengan lahirnya piagam ini, yakni deklarasi kemerdekaan

Amerika dari tangan Inggris tahun 1776. Piagam ini disusun oleh Thomas

Jefferson yang bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini

menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Dr.

Sun Yat Sen menggunakan asas ini di Tiongkok, yang dikenal sebagai min

tsu, min chuan, dan min seng.

5. Declaration des Droits de I‟lhomme er du Citoyen. Piagam ini merupakan

Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang dideklarasikan di

Prancis, tahun 1789. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of

Independence karena jasa Lafayette, seorang jenderaldari Prancis yang

ikut berperang di Amerika pada waktu negeri tersebut membebaskan diri

dari penjajah Inggris. Sekembalinya ke Prancis, Lafayette berjuang untuk

melahirkan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di negerinya.

Piagam ini merupakan dasar dari rule of law yang melarang penangkapan

secara sewenang-wenang. Disamping itu, piagam ini pun menekankan

pentingnya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence),

kebebasan berekspresi (freedom of expression), dan kebebasan beragama

(freedom of religion), serta adanya perlindungan terhadap hak milik (the

right of property).

6. UUD 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia

memproklamasikan kemerdekaan, ditetapkanlah UUD yang dikenal

sebagai UUD 1945. Pada alinea pertama ditegaskan sebagai berikut:

“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,…”.

7. The Universal Declaration of Human Rights. Pada Perang Dunia II,

Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, mendeklarasikan The Four

Freedom, antara lain bebas berpendapat dan berekspresi (freedom of

speech and expression) serta bebas dari ketakutan (freedom for fear).

Deklarasi Roosevelt inilah yang menjadi dasar lahirnya Piagam HAM

Page 85: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 79

PBB, yakni The Universal Declaration of Human Rights. Piagam tersebut

dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal

10 Desember 1948. Deklarasi tersebut akhirnya diterima secara resmi

dalam Sidang Umum PBB.

Keberhasilan diterimanya Universal Declaration of Human Rights diikuti

oleh keberhasilan diterimanya suatu perjanjian (Convention) mengenai Genocide

(1948), tentang Kerja Paksa (1957), tentang Diskriminasi Gender (1951 dan

1962), dan Diskriminasi berdasarkan ras (1965). Pada tahun 1966, secara

aklamasi diterima pula suatu perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan

budaya (Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) dan perjanjian

tentang hak-hak sipil dan politik (Covenant on Civil and Political Rights).

Skema Sejarah Perkembangana HAM

Sumber: Halili (2009)

HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945

Gagasan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

UUD 1945 sebelum diubah dengan Perubahan Kedua pada tahun 2000, hanya

memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian HAM. Pasal-

pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian HAM itu adalah:

Page 86: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

80 |Dikdik Baehaqi Arif

1. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, ‟Segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya‟;

2. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, „Tiap-tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan‟;

3. Pasal 28 yang berbunyi, „Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan

dengan undang-undang‟;

4. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, „Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu‟;

5. Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, „Tiap-tiap warga negara berhak dan

wajib ikut sertta dalam usaha pembelaan negara‟;

6. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, „Tiap-tiap warga negara berhak

mendapat pengajaran‟;

7. Pasal 34 yang berbunyi, „Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

diperlihara oleh negara‟.

Namun, menurut Asshiddiqie (2008) jika diperhatikan dengan sungguh-

sungguh, hanya 1 ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan

konstitusional atas HAM, yaitu Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan, „Negara

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu‟.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukanlah rumusan tentang

HAM, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau the citizens‟

rights atau biasa juga disebut the citizens‟ constitutional rights. Apa bedanya?

Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai

warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Satu-satunya yang

berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya

adalah Pasal 29 Ayat (2) tersebut. Selain itu, Asshiddiqie (2008) juga menjelaskan

bahwa ketentuan Pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide HAM.

Akan tetapi, Pasal 28 UUD 1945 belum memberikan jaminan konstitusional

secara langsung dan tegas mengenai adanya „kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan‟

bagi setiap orang, Pasal 28 hanya menentukan bahwa hal ikhwal mengenai

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan itu masih akan diatur lebih lanjut dan jaminan mengenai hal itu masih

akan ditetapkan dengan undang-undang.

Page 87: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 81

Sementara itu, lima ketentuan lainnya, yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan (2),

Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), dan Pasal 34, semuanya berkenaan dengan

hak konstitusional warga negara Republik Indonesia, yang tidak berlaku bagi

warga negara asing. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa yang sungguh-

sungguh berkaitan dengan ketentuan HAM hanya satu saja, yaitu Pasal 29 Ayat

(2) UUD 1945.

Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca Perubahan

Dewasa ini, setelah dilakukannya Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000,

ketentuan mengenai HAM dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah

mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi 7

butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan

konstitusional HAM, sekarang telah bertambah secara signifikan. Ketentuan baru

yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000

termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan

lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Karena itu, menurut Asshiddiqie (2008)

perumusan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan

sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu undang-undang

dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia.

Pasal-pasal tentang HAM, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai

dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi

materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu,

untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan

historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat

dalam satu kontinum. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-

ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem

hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional

dan deklarasi universal tentang HAM serta berbagai instrumen hukum

internasional lainnya.

Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan

hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabung dengan berbagai

ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan HAM,

dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan

(Asshiddiqie, 2008). Diantara keempat kelompok HAM tersebut, terdapat HAM

Page 88: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

82 |Dikdik Baehaqi Arif

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights,

yaitu:

1. Hak untuk hidup;

2. Hak untuk tidak disiksa;

3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;

4. Hak beragama;

5. Hak untuk tidak diperbudak;

6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan

7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Sedangkan keempat kelompok hak asasi manusia terdiri atas; kelompok

pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang

meliputi:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan

kehidupannya;

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan

martabat kemanusiaan;

3. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;

4. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;

5. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati

nurani;

6. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;

7. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan

pemerintahan;

8. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut;

9. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah;

10. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;

11. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya,

meninggalkan, dan kembali ke negaranya;

12. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;

Page 89: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 83

13. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan

berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif tersebut.

Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang

meliputi:

1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan

pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;

2. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka

lembaga perwakilan rakyat;

3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan

publik;

4. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah

dan layak bagi kemanusiaan;

5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat

perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;

6. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;

7. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk

hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia

yang bermartabat;

8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;

9. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan

pengajaran;

10. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas

hidup dan kesejahteraan umat manusia;

11. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak

masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat

peradaban bangsa-bangsa;

12. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;

13. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya

itu.

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang

meliputi:

Page 90: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

84 |Dikdik Baehaqi Arif

1. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk

kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan

terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan yang sama;

2. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender

dalam kehidupan nasional;

3. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh

fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;

4. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan

orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan

mental serta perkembangan pribadinya;

5. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan

turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;

6. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

7. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang

dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok

tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan

kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus

tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan

kewajiban asasi manusia yang meliputi:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai

dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan

ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

3. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan hak-hak asasi manusia;

4. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak

yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-

undang.

Page 91: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 85

Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori HAM yang berlaku

bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik

Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya

bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang

tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-

undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional

sehingga dapat disebut memiliki “constitutional importance” yang sama dengan

yang disebut eksplisit dalam UUD 1945. Sesuai dengan prinsip “kontrak sosial”

(social contract), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan

sendiri bertimbal-balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian

pula dengan kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara

melalui organ-organnya juga bertimbal-balik dengan kewajiban-kewajiban

konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara.

Page 92: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

86 |Dikdik Baehaqi Arif

Bab 7

Sistem Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

Lingkup kajian Bab ini membahas dua kajian. Pertama, sistem pemerintahan yang meliputi karateristik

sistem pemerintahan, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, dan sistem

pemerintahan di Indonesia. Kedua, otonomi daerah yang meliputi pengertian otonomi

daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan hak dan kewajiban daerah dalam otonomi

daerah.

Tujuan Setelah mempelajari bab ini, para pembaca diharapkan memiliki kemampuan untuk:

Menjelaskan karateristik sistem pemerintahan dan otonomi daerah

Mengidentifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensial dan pembagian

urusan pemerintahan dalam otonomi daerah

Mendeskripsikan sistem pemerintahan di Indonesia

Menganalisis hak dan kewajiban daerah dalam otonomi daerah

Istilah kunci Sistem pemerintahan, parlementer, presidensial, otonomi daerah, pemerintahan daerah,

desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan

KARAKTERISTIK SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan pada hakekatnya adalah relasi kekuasaan antara kekuasaan

eksekutif dan kekuasaan legislatif. Menurut Asshiddiqie (2006:108) apabila

disederhanakan, sistem pemerintahan yang dikenal di dunia dewasa ini dapat

dirumuskan dalam empat model, yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Perancis,

dan Swiss. Amerika Serikat menganut sistem presidensiil. Hampir semua negara

dibenua Amerika, kecuali beberapa seperti Kanada, meniru Amerika Serikat

dalam hal ini. Di benua Eropa dan kebanyakan negara Asia pada umumnya

menggunakan model Inggris, yaitu sistem parlementer. Tetapi, Perancis memiliki

model tersendiri yang bersifat campuran atau yang biasa disebut dengan “hybrid

system”. Pada umumnya negara-negara bekas jajahan Perancis di Afrika

menganut sistem campuran itu. Di satu segi ada pembedaan antara Kepala Negara

dan Kepala Pemerintahan, tetapi Kepala Negaranya adalah Presiden yang dipilih

dan bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung seperti dalam sistem

presidensiil. Sedangkan Kepala Pemerintahan di satu segi bertanggungjawab

kepada Presiden, tetapi di segi lain, ia diangkat karena kedudukannya sebagai

Page 93: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 87

pemenang pemilu yang menduduki kursi parlemen, dan karena itu ia juga

bertanggungjawab kepada parlemen.

Selain ketiga model itu, yang agak khas adalah Swiss yang juga

mempunyai Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi mereka itu dipilih dari dan oleh

tujuh orang anggota Dewan Federal untuk masa jabatan secara bergantian setiap

tahun. Sebenarnya ke-tujuh orang anggota Dewan Federal itulah yang secara

bersama-sama memimpin negara dan pemerintahan Swiss. Karena itu, sistem

pemerintahan Swiss ini biasa disebut sebagai “collegial system” yang sangat

berbeda dari tradisi presidentialisme atau parlementarisme di mana-mana.

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN

PRESIDENSIAL

Tentang sistem pemerintahan parlementer, Mahfud MD (2000:74) menulis ada

empat ciri parlementarisme. Pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai

kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa).

Kedua, pemerintahan diselenggarakan sebuah kabinet yang dipimpin seorang

perdana menteri. Ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan kabinet

dapat dijatuhkan parlemen melalui mosi. Keempat, kedudukan eksekutif (kabinet)

lebih rendah daripada parlemen, karena itu kabinet bergantung pada parlemen.

Sedangkan terkait dengan sistem presidensial dapat dikemukakan bahwa

ide utama sistem presidensial pada dasarnya adalah meletakan presiden sebagai

poros kekuasaan pemerintahan, tetapi penerapannya tetap dalam kendali rakyat

dalam kerangka demokrasi (Yuda AR, 2010:15). Basis legitimasi presiden

bersumber dari rakyat, bukan parlemen, seperti halnya sistem parlementer. Karena

itu, sistem pemerintahan presidensial ditandai dengan penerapan sistem pemilihan

presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan

yang tetap (fixed term). Implikasinya adalah presiden tidak bertanggung jawab

kepada lembaga parlemen, seperti halnya sistem parlementer, melainkan langsung

bertanggung jawab kepada rakyat. Disamping itu, presiden tidak mudah

dijatuhkan parlemen (legislative). Begitu pun halnya dengan institusi parlemen, ia

bersifat tetap dan tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Kedua lembaga itu

(eksekutif dan legislatif) tidak dapat saling menjatuhkan. Konsekuensinya, proses

pemakzulan presiden dan wakil presiden dari jabatannya hanya bias dilakukan

melalui proses peradilan (proses hukum), dan bukan proses politik.

Beberapa ahli merumuskan karakteristik sistem pemerintahan presidensial

sebagaimana diuraikan dalam tulisan Hanta Yuda AR (2010, 13-16) sebagai

berikut. Sartori mengemukakan tiga ciri utama sistem pemerintahan presidensial,

pertama, kepala pemerintahan (presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat

Page 94: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

88 |Dikdik Baehaqi Arif

untuk masa jabatan tertentu. Kedua, dalam masa jabatannya presiden tidak dapat

dijatuhkan parlemen, ketiga, presiden memimpin secara langsung pemerintahan

yang dibentuknya. Sedangkan Verney mengajukan tiga karakteristik lain,

pertama, kekuasaan eksektutif bersifat tidak terbagi (sole executive) – jabatan

kepala negara (head of the state) sekaligus kepala pemerintahan (head of

government). Kedua, tidak ada peleburan antara eksekutif dan legislatif, sehingga

majelis tidak berubah menjadi parlemen dan presiden tidak dapat membubarkan

atau memaksa majelis. Ketiga, presiden (eksekutif) bertanggung jawab kepada

konstitusi dan secara langsung kepada pemilih (rakyat).

Ball dan Petters juga merumuskan empat karakteristik presidensialisme

yang sejalan dengan alur logika di atas, pertama, posisi presiden sebagai kepala

negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, presiden tidak dipilih parlemen,

melainkan dipilih langsung oleh rakyat, ketiga, presiden bukan bagian dari

lembaga parlemen; presiden tidak dapat diberhentikan parlemen, kecuali melalui

mekanisme pemakzulan (impeachment). Keempat, presiden tidak dapat

membubarkan parlemen.

Heywood merumuskan beberapa karakteristik sistem presidensial, yaitu

pertama, Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat seorang presiden. kedua,

Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sedangkan cabinet yang terdiri

atas menteri-menteri adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada

presiden. Dan ketiga, terdapat pemisahan personel yang ada di parlemen dan di

pemerintah.

Menurut Mainwaring, sistem presidensial paling tidak memiliki dua ciri,

pertama, pemilihan kepala pemerintahan (presiden) diselenggarakan secara

terpisah dengan pemilihan anggota parlemen. Karena itu, hasil pemilu legislative

tidak menentukan kekuasaan pemerintah (eksekutif) secara langsung. Kedua,

kepala pemerintahan dipilih untuk memerintah dengan periode waktu yang tetap

(fixed term). Sedangkan menurut Arend Lijphart terdapat tiga karakteristik sistem

presidensial, yaitu pertama, eksektutif dijalankan oleh satu orang (presiden).

Kedua, eksektufi dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, masa jabatan presiden

bersifat tetap dan tidak dapat diberhentikan berdasarkan pemungutan suara di

parlemen.

Sementara itu, Asshiddiqie (1996, 204-206) juga merumuskan beberapa

ciri penting presidensialisme, pertama, masa jabatan presiden dan wakil presiden

telah ditentukan dengan pasti, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun,

sehingga presiden dan juga wakil presiden tidak dapat diberhentikan di tengah

masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa negara periode masa jabatan

ini biasanya dibatasi dengan jelas, hanya satu kali masa jabatan atau dua kali masa

jabatan berturut-turut.

Page 95: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 89

Kedua, presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada

lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung

bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan wakil presiden hanya dapat

diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya

dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang bila dibiarkan tanpa

pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius, seperti

misalnya pengkhianatan kepada negara dan pelanggaran yang nyata terhadap

konstitusi.

Ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara langsung ataupun

melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen

sebagaimana hakikat lembaga permanen. Keempat, dalam hubungannya dengan

lembaga parlemen, presiden tidak tunduk kepada parlemen dan tidak dapat

membubarkan parlemen. Sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan

presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktik sistem

parlementer.

Kelima, dalam sistem presidensial tidak dikenal pembedaan antara fungsi

kepala negara dan kepala pemerintahan. Sementara dalam sistem parlementer,

pembedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan, kepala negara dan kepala

pemerintahan, merupakan suatu kelaziman dan keniscayaan. Keenam, tanggung

jawab pemerintah berada di pundak presiden. Karena itu, presiden yang

berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan

memberhentikan para menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan

pemberhentiannya dilakukan berdasarkan political appointment.

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Perjalanan institusionalisasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

dimulai sejak diberlakukannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada 18

Agustus 1945. Artinya, secara resmi sistem pemerintahan presidensial

dilembagakan melalui konstitusi. Tentang perjalanan sistem pemerintahan di

Indonesia ini, Hanta Yuda (2010:82) membaginya ke dalam tiga periode, yaitu 1)

Orde Lama: Percobaan Presidensialisme; 2) Orde Baru: Presidensialisme tanpa

checks and balances; dan 3) Periode Reformasi: Menuju Purifikasi

Presidensialisme.

Sistem presidensialisme pada awal kemerdekaan yang diterapkan oleh

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berlangsung cukup

singkat, tidak lebih dari 3 bulan. Sistem pemerintahan dalam masa transisi dari

pemerintahan kolonial itu sebetulnya belum mantap, karena Indonesia masih

dalam rangka mencari bentuk. Sistem pemerintahan Indonesia saat itu dapat

Page 96: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

90 |Dikdik Baehaqi Arif

disebut sebagai sistem pemerintahan semipresidensial atau cikal bakal menuju

purifikasi sistem presidensial.

Pada awal kemerdekaan, dinamika perjalanan pemerintahan Indonesia

lebih diwarnai oleh sistem parlementer. Terlebih sejak dikeluarkannya Maklumat

Wakil Presiden No. X. Kedudukan Presiden Soekarno sebagai kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan berubah fungsi hanya sebagai kepala negara,

sedang kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Dengan

demikian, maka telah terjadi perubahan fundamental dalam konstruksi politik

ketatanegaraan Indonesia, yaitu perubahan dari sistem pemerintahan presidensial

menjadi sistem parlementer.

Pelembagaan sistem parlementer dimulai sejak terbentuknya kabinet

parlementer pertama, yaitu Kabinet Syahrir I pada tanggal 14 Desember 1945.

Perubahan itu diusulkan oleh Badan Pekerja KNIP. Setelah Kabinet Syahrir, lalu

silih berganti kabinet parlementer itu dipimpin perdana menteri.

Sistem parlementer juga diterapkan pada masa Republik Indonesia Serikat

(RIS). Sebagai negara federal, RIS menerapkan sistem pemerintahan dan sistem

kabinet parlementer. Begitu pun halnya pada masa diberlakukannya UUDS 1950,

sistem pemerintahan yang diterapkan masih bercorak parlementer. DPR pada

masa itu dapat memaksa menteri untuk melepaskan jabatannya di kabinet, dan

sebagai imbangannya, presiden dapat membubarkan DPR (Hanta Yuda, 2010:85).

Pada masa Orde Baru, terdapat dua ciri institusionalisasi sistem

presidensial dalam UUD 1945. Pertama, kedudukan presiden sebagai kepala

negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, kekuasaan dan hak prerogatif

presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet. Namun

demikian, corak pemerintahan masa Orde Baru menurut Hanta Yuda (2010:86)

dikatakan sebagai sistem semipresidensial dengan beberapa kepincangan.

Kepincangan dalam sistem pemerintahan semipresidensial pada masa Orde

Baru adalah (Hanta Yuda, 2010:86-87):

1. Sistem presidensial yang diterapkan tanpa mekanisme checks and

balances antara presiden dan parlemen. Presiden menjalankan

kekuasannya tanpa dikontrol parlemen. Parlemen hanya menjadi stempel

pemerintah dan menjadi alat legitimasi kekuasaan yang sepenuhnya berada

di tangan presiden.

2. Masa jabatan presiden bersifat tidak tetap dan tanpa pembatasan.

3. Fungsi wakil presiden yang sangat inferior di hadapan presiden, padahal

dalam sistem presidensial posisi wakil presiden cukup kuat, karena jabatan

presiden dan wakil presiden merupakan institusi tunggal.

Page 97: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 91

Pada masa reformasi, proses pemurnian sistem presidensial mulai muncul

pada masa pemerintahan BJ Habibie yang berlanjut pada masa pemrintahan

Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Bahkan pada masa kedua

presiden itulah pengokohan sistem presidensial didesain dalam konstitusi melalui

amandemen UUD 1945.

Pengokohan sistem presidensial pada masa reformasi ditandai oleh dua

hal. Pertama, penguatan fungsi checks and balances antara lembaga legislatif dan

eksekutif. Kedua, adanya pembatasan masa jabatan presiden, sebagaimana

termuat dalam rumusan pasal 7 UUD 1945 “Presiden dan wakil presiden

memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali

dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Secara rinci, hasil pemurnian (purifikasi) sistem presidensial pada masa

reformasi dapat dibaca pada tabel berikut.

Tabel Purifikasi Presidensialisme melalui Amandemen Konstitusi

No Aspek

Konstitusi Sebelum Amandemen Setelah Amandemen

1 Masa Jabatan

Presiden

Presiden dapat dipilih lagi

setiap lima tahun (tidak ada

pembatasan jabatan). Selain

itu, jabatan presiden tidak

pasti, mudah diberhentikan di

masa jabatannya.

Presiden dipilih dalam lima

tahun dan hanya dapat dipilih

kembali selama satu masa

jabatan, jadi terbatas selama

dua kali lima tahun. Jabatan

presiden lebih bersifat pasti

(fixed term), tidak mudah

diberhentikan

2 Relasi presiden

dan parlemen

Lembaga eksekutif (presiden)

lebih dominan daripada

parlemen dan fungsi checks

and balances sangat rendah

(executive heavy)

Kekuasaan eksekutif sudah

berbagai dengan parlemen

(DPR dan DPD). Adanya

kemandirian dan fungsi

checks and balances antara

presiden dan parlemen

3 Sistem

pemilihan

presiden

Sistem pemilihan tidak

langsung, dipilih oleh MPR

Sistem pemilihan langsung,

dipilih oleh rakyat

4 Mekanisme

pencalonan

presiden

Presiden dan wakil presiden

dicalonkan dan dipilih tidak

dalam satu paket. Setelah

presiden terpilih, baru

diadakan pemilihan wakil

presiden oleh MPR

Presiden dan wakil presiden

dicalonkan dan dipilih dalam

satu paket

5 Prosedur

impeachment

Impeachment lebih bersifat

politis ketimbang alasan

hukum. Prosesnya relatif lebih

mudah dengan mencapai suara

mayoritas untuk menolak

pidato pertanggungjawaban

Impeachment hanya dapat

dilakukan karena alasan

hukum. Hal ini diatur secara

jelas dalam konstitusi.

Presiden bisa dimakzulkan

apabila terbukti telah

Page 98: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

92 |Dikdik Baehaqi Arif

No Aspek

Konstitusi Sebelum Amandemen Setelah Amandemen

presiden, maka presiden dapat

dimakzulkan

melakukan pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan

terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana

berat lainnya, atau perbuatan

tercela maupun apabila

terbukti tidak lagi memenuhi

syarat sebagai presiden

dan/atau wakil presiden.

Selain itu persyaratannya lebih

sulit, karena mensyaratkan

pengambilan keputusan di

DPR, Mahkamah Konstitusi,

dan MPR

Sumber: Hanta Yuda (2010:98-99)

OTONOMI DAERAH

Pengertian Otonomi Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing

mempunyai pemerintahan daerah (Pasal 18 UUD 1945). Pemerintahan daerah

sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Tujuan penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing

daerah.

Dalam rumusan normatif undang-undang tentang pemerintahan daerah,

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Siapakah pemerintahan

daerah itu? Pemerintahan daerah adalah: 1) pemerintahan daerah provinsi yang

terdiri atas pemerintah daerah provinsi (kepala daerah dan perangkat daerah) dan

DPRD provinsi; dan 2) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas

pemerintah daerah kabupaten/kota (kepala daerah dan perangkat daerah) dan

DPRD kabupaten/kota.

Page 99: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 93

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah

Dalam konteks negara kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan

daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi,

dekonsentrasi dan medebewind (tugas pembantuan) (Noer Fauzi dan R.Yando

Zakaria, 2000:11). Pertama, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara

Kesatuan. Menurut Bagir Manan (2001:174), desentralisasi mengandung segi

positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi,

sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan,

desentralisasi menunjukkan:

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai

perubahan yang terjadi dengan cepat;

2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan

lebih efisien;

3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;

4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang

lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas

atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-

daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan

kemampuannya daerah (Josep Riwu Kaho, 1991:14). Jadi desentralisasi adalah

penyerahan wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari

institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/pejabat

bawahannya sehingga yang diserahi atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak

bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut (Noer Fauzi dan R.Yando

Zakaria, 11).

Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan

desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas

pengaturan termaksud adalah daerah; sedangkan desentralisasi fungsional adalah

penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas

pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal Pendidikan

dan kebudayaan, pertanahan, kesehatan, dan lain-lain. (Noer Fauzi dan R.Yando

Zakaria, 2000:11)

Kedua, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan

kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan

Page 100: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

94 |Dikdik Baehaqi Arif

kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi

kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Sebab

terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat

atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka

menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, sebab pejabat-pejabat atau

aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan. (Noer

Fauzi dan R.Yando Zakaria, 2000:11)

Ketiga, tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas

dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud

dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu,

yang tersusun secara vertikal. Jadi medebewind merupakan kewajiban-kewajiban

untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya

bercirikan tiga hal yaitu :

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah

otonom untuk melaksanakannya.

2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai

kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan

daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan

untuk itu.

3. Yang dapat diserahi urusan medebewind hanya daerah-daerah otonom saja,

tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

Pembagian Urusan Pemerintahan

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah pusat

meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal

nasional; dan agama. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan

dalam skala provinsi yang meliputi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

4. penyediaan sarana dan prasarana umum;

Page 101: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 95

5. penanganan bidang kesehatan;

6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk

lintas kabupaten/kota;

10. pengendalian lingkungan hidup;

11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

14. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;

15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan

oleh kabupaten/kota ; dan

16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan

daerah yang bersangkutan.

Sementara itu, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan

daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota

meliputi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

4. penyediaan sarana dan prasarana umum;

5. penanganan bidang kesehatan;

6. penyelenggaraan pendidikan;

7. penanggulangan masalah sosial;

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

Page 102: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

96 |Dikdik Baehaqi Arif

10. pengendalian lingkungan hidup;

11. pelayanan pertanahan;

12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

14. pelayanan administrasi penanaman modal;

15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan

daerah yang bersangkutan.

Hak dan Kewajiban Daerah dalam Otonomi Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah, baik daerah provinsi maupun

daerah kabupaten/kota mempunyai hak sebagai berikut:

1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

2. memilih pimpinan daerah;

3. mengelola aparatur daerah;

4. mengelola kekayaan daerah;

5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya yang berada di daerah;

7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan

perundangundangan.

Sedangkan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah

adalah sebagai berikut:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;

3. mengembangkan kehidupan demokrasi;

Page 103: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 97

4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;

5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

8. mengembangkan sistem jaminan sosial;

9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

11. melestarikan lingkungan hidup;

12. mengelola administrasi kependudukan;

13. melestarikan nilai sosial budaya;

14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan

kewenangannya; dan

15. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah di atas diwujudkan dalam bentuk rencana kerja

pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan

pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah

yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan

taat pada peraturan perundang-undangan.

Page 104: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

98 |Dikdik Baehaqi Arif

Bab 8

Wawasan Nusantara

Lingkup kajian Bab ini membahas Konsep Geopolitik dan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik

Indonesia.

Tujuan Setelah mempelajari bab ini, para pembaca diharapkan memiliki kemampuan untuk:

Menjelaskan pengertian geopolitik

Mendeskripsikan sejarah lahirnya konsep geopolitik di dunia

Menjelaskan konsep dasar wawasan nusantara

Menganalisis wawasan nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia

Mengidentifikasi landasan wawasan nusantara

Istilah kunci Geopolitik, wawasan nasional, wawasan nusantara, rasa kebangsaan, paham kebangsaan,

dan semangat kebangsaan.

KONSEP GEOPOLITIK

Pengertian Geopolitik

Istilah geopolitik berasal dari dua pengertian, yaitu geo yang berarti bumi, dan

politik, yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan

tujuan nasional. Dengan demikian, geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah

kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis

penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan

pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan.

Mengapa geografi? Geografi adalah ruang hidup, ruang hidup adalah

sumber daya, sumber daya adalah energi dan ekonomi, energi dan ekonomi adalah

kekuasaan (power). Oleh karena itu, geografi, teritori dan ruang hidup dengan

segala isinya harus dikuasai bila perlu dengan menggunakan senjata. Dengan

demikian, geopolitik merupakan pengembangan dari geografi politik (dalam arti

pendistribusian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab) dengan berdasarkan

pada konstelasi geografi untuk menyelenggarakan kepentingan nasional.

Konsep geopolitik tumbuh karena adanya kesadaran akan kebutuhan ruang

hidup manusia, masyarakat dan bangsa. Kesadaran ini terkait secara tidak

Page 105: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 99

langsung dari kebutuhan keamanan bagi diri manusia, lebih-lebih bagi manusia

yang telah membangsa. Setelah bangsa menegara, kesadaran ruang menjadi

kesadaran kedaulatan, sehingga membuat batas-batas negara (boundary), dengan

melalui seperangkat hukum dan aparat penjamin tegaknya tertib hukum dan

kedaulatan.

Tujuan penentuan garis batas selain untuk integrasi bangsa, juga untuk

memperjelas batas pembinaan sumber daya alam untuk keperluan keamanan

maupun kesejahteraan. Namun pada bangsa-bangsa yang bersifat heterogen dapat

menjadi disintegrasi apabila pemerintah tidak cukup memperhatikan daerah-

daerah terpencil yang berada di perbatasan serta sarana transportasi dan

komunikasi yang cukup.

Sejarah Lahirnya Konsep Geopolitik di Dunia

Secara historis, sebelum abad XIX, pandangan geopolitik terhadap dunia hanya

berkisar pada lingkungan negara dan negara tetangga di sekitarnya. Para ahli

belum memahami geografi bumi secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena

pengetahuan manusia tentang bumi belum lengkap, alat transportasi dan

komunikasi yang sangat minim terutama kemampuan jelajahnya.

Pemahaman tentang geopolitik secara eksplisit sebagai ilmu dalam bentuk

teori-teori ilmiah mulai timbul sejak abad XIX seiring dengan kemajuan-

kemajuan dan perubahan besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang

ditandai dengan revolusi industri. Revolusi industri menjadikan pentingnya

daerah-daerah baru sebagai sumber bahan baku dan sekaligus tempat pemasaran

hasil industri.

Istilah Geopolitik untuk pertama sekali diperkenalkan oleh ilmuawan

politik Swedia Rudolf Kjellen pada masa hampir bersamaan dengan pada saat

Ratzel, sarjana Geografi Jerman mendefinisikan Geografi Politik. Pengertian

Geopolitik menurut Kjellen adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang

negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang.

Sudut pandang ini mempelajari pengaruh faktor-faktor geografis terhadap negara

dan kekuatannya dan berdasar analisis tersebut diajukan tentang kebijakan yang

paling efektif untuk menjamin kemana arah perkembangan negara. Analisis ini

mengajukan kesimpulan organisme negara harus terlibat dalam suatu pergulatan

terus-menerus dalam memperebutkan kehidupan dan ruang. Hanya yang paling

kuat dan paling mampu menyesuaikan diri yang bisa berhasil untuk melanjutkan

kehidupan dan mengembangkan diri. Wilayah geografis dianggap sebagai salah

satu faktor yang paling fundamental dalam menentukan kekuatan negara

(Mas‟oed, 2007).

Page 106: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

100 |Dikdik Baehaqi Arif

Pemikiran Kjellen banyak dipengaruhi oleh Ratzel sebagai perintis

geografi politik modern, Ratzel memandang negara sebagai organisme yang harus

bersaing dengan organisme lain, dan agar bisa berkembang “organisme” itu

memerlukan Lebensraum (ruang untuk hidup). Dengan kata lain, Ratzel dengan

model biologis itu ingin menunjukkan bahwa setiap negara bersifat unik dalam

arti punya kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi fisik

eksistensinya masing-masing, tetapi semua negara itu memerlukan satu syarat

fundamental, yaitu ruang hidup bagi penduduknya. Lebensraum, dan sumber daya

fisik dan manusiawi yang muncul akibat dari pemilikan ruang-hidup itu, dalam

pandangan Ratzel merupakan faktor penentu bagi keberhasilan negara-negara

dinamik yang berpotensi menjadi negara adidaya. Untuk memperoleh ruang hidup

itu perlu dilakukan perluasan wilayah, walaupun itu bisa menimbulkan perang.

Berdasar pada landasan berpikir seperti itulah Ratzel mengembangkan bidang

studi geografi politik yang meliputi studi tentang hubungan antarnegara dan

implikasi dari hubungan ini bagi arena internasional secara keseluruhan (Mas‟oed,

2007).

Kemudian Sir Halford Mackinder (1861-1947), Guru Besar Geografi di

Universitas London, memberikan pandangan dalam teori geopolitiknya yaitu

bahwa benteng yang paling kuat di dunia terletak di wilayah Asia. Perkembangan

sejarah dunia pada dasarnya diwarnai oleh konflik antara kekuatan darat dan

kekuatan lautan. Pusat kekuatan darat paling penting di dunia, benteng paling kuat

di dunia terletak di wilayah jantung Asia. Inti pokok teori Mackinder ini terkenal

dengan sebutan “Barang siapa yang mampu menguasai Eropa Timur akan dapat

menguasai wilayah jantung, barang siapa menguasai wilayah jantung akan dapat

menguasai pulau dunia dan barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia

selanjutnya akan dapat menguasai dunia seluruhnya (Mas‟oed, 2007).

Berdasarkan teori Mackinder ini, maka harus dihindarkan penyatuan Jerman

dengan Rusia sebagai sekutu sebab kedua negara secara bersama akan dapat

menjadi kekuatan yang sangat besar yang dapat membahayakan dunia. Menurut

Mackinder, sejarah dunia selalu ditentukan oleh bangsa-bangsa yang mendiami

wilayah jantung ini. Bangsa-bangsa ini selalu bergolak, bergerak dan menyerbu

daerah-daerah pantai baik di Eropa maupun di Asia (abad IV, bangsa Hummer

menyerbu Eropa, abad VIII bangsa Turki/Ottoman dan Arab menyerbu Eropa,

abad XI II bangsa Tartar/Gengis Khan menyerbu Eropa Timur.

Teori Mackinder tidak diterima oleh oleh Nicholas J. Spykrnan (1893-

1943), seorang sarjana geopolitik yang terkemuka di Amerika Serikat. Ia

menyatakan bahwa dalam waktu dekat, tidak mungkin daerah jantung itu menjadi

pusat kekuasaan dunia disebabkan faktor-faktor iklim, pertanian, distribusi,

sumber-sumber batu bara, besi minyak dan tenaga air serta perintang-perintang

Page 107: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 101

geografis lainnya di utara, timur, selatan dan barat daya. Posisi dan arti daerah-

daerah Uni Sovyet di Asia Tengah akan berkurang apabila Cina dan India menjadi

negara industri. Rimland dari Eurasia adalah lebih tinggi nilainya daripada

heartland. Rimland ini meliputi Eropa (kecuali Rusia), Asia Kecil, Arabia, Irak,

Iran, Afganistan, India, Asia Tenggara, Cina, Korea dan Siberia Timur. Wilayah

ini merupakan buffer zone antara kekuatan darat dan laut. Lebih jauh Spyikman

menjelaskan geopolitik memberikan suatu gambaran yang berhubungan dengan

suatu kerangka petunjuk tertentu dalam suatu masa tertentu. Suatu wilayah

dipandang dari sudut geopolitik ditentukan olah faktor-faktor geografinya dan

oleh perubahan-perubahan dinamis dari pusat-pusat kekuasaan dunia. Jadi analisa-

analisa geopolitik sifatnya dinamis dan tidak statis.

Karl Haushofer (1869-1946), seorang sarjana Geografi dan pernah

menjadi direktur Institut Geopolitik di Munich pada pokoknya mengikuti dan

mengembangkan pendapat dari Ratzel seniornya. Salah satu Pandangan Haushofer

dan teorinya adalah Teori Lebensraum. Teori ini didasarkan atas anggapan bahwa

banga-bangsa yang telah berkembang dengan cepat memiliki sifat-sifat yang lebih

sempurna, oleh karena itu bangsa-bangsa tersebut harus diberi kesempatan

berkembang dalam arti memperluas daerahnya. (Disebutkan bangsa Aria/Jerman

sebagai bangsa yang sempurna berhak untuk menguasai lebensraum di Eropa dan

Afrika dan bangsa Jepang sebagai bangsa sempurna berhak menguasai

lebensraum-nya di Asia) (Ermaya Suradinata, 2001).

Berbagai teori Geopolitik lainnya seperti Sir Walter Raleigh (1553-1613),

mantan Perdana Menteri Inggris, mengemukakan supremasi di lautan sebagai

dasar dari kekuasaan. Inti konsepnya adalah penguasaan lautan, yaitu dengan

membangun angkatan laut yang kuat dan modern untuk dapat menjelajahi dan

menguasai seluruh laut yang pada akhirnya dapat menguasai dunia. Selanjutnya,

Alfred Thayer Mahan (1860-1914), Laksamana Laut dan guru besar dalam sejarah

maritim dan strategi pada Naval War College di Amerika Serikat, dalam teorinya

menjelaskan bagi bangsa yang memiliki pantai, maka laut merupakan perbatasan

dan kekuasaan nasionalnya yang ditentukan oleh kemampuannya untuk

memperluas perbatasan tersebut. Bahwa penduduk suatu negara yang suka

berdagang/berniaga akan mudah berkembang dan memerlukan daerah-daerah

jajahan sebagai tempat mengambil bahan-bahan baku, daerah pasaran tempat

menjual hasil produksinya dan daerah tempat mengembangkan perkapalan

nasional (Ermaya Suradinata, 2001).

Page 108: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

102 |Dikdik Baehaqi Arif

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK

INDONESIA

Konsep Dasar Wawasan Nusantara

Pemerintah dan rakyat memerlukan konsepsi berupa wawasan nasional

untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk

menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata

wawasan berasal dari kata wawas yang berarti melihat atau memandang. Dengan

penambahan akhiran –an kata ini secara harfiah berarti cara penglihatan atau cara

tinjau atau cara pandang.

Kehidupan suatu bangsa dan negara senantias dipengaruhi oleh

perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu

memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan

tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar

kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu

memperhatikan 3 (tiga) faktor utama, yaitu:

1. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup;

2. Jiwa, tekad dan semangat manusia atau masyarakatnya;

3. Lingkungan sekitarnya.

Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara

tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung

(melalui interaksi dan interrelasi) dalam pembangunannya di lingkungan nasional

(termasuk lokal dan proposional), regional serta global. Wawasan nasional

Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik.

Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran

pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia haruslah ditinjau dari

latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, aspek kewilayahan

nusantara, aspek sosial budaya bangsa Indonesia, dan aspek kesejarahan bangsa

Indonesia.

Wawasan nusantara merupakan penjabaran dari nilai cinta tanah air

dengan segala aspek kehidupan di dalamnya yang merupakan satu kesatuan dalam

bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara.

Pancasila sebagai landasan visual dari adanya wawasan nusantara mengandung

arti bahwa wawasan nusantara mengajak atau menggugah kesadaran bagi segenap

komponen bangsa, para pemimpin bangsa, profesional, para pakar/cendikiawan,

ilmuwan dan penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun daerah untuk

memandang dalam persepsi yang sama tentang 6 (enam) konsep “Batu Bangun”

wawasan nusantara yang meliputi:

Page 109: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 103

1. Konsep persatuan dan kesatuan, mengandung makna segenap komponen

bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan

majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI.

2. Konsep Bhineka Tunggal Ika, mengajak segenap komponen bangsa bahwa

keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang

harus di dayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara.

3. Konsep kebangsaan, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki

persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa

Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang

terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk

untuk bersatu, memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai

cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama dan hidup dalam wilayah yang

sama sebagai satu kesatuan ruang hidup yaitu Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

4. Konsep Negara Kebangsaan, menggugah kesadaran segenap komponen

bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konsep negara

kebangsaan mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah.

5. Konsep Negara Kepulauan, mengajak segenap komponen bangsa untuk

memiliki persepsi yang sama tentang negara kepulauan, yaitu sebagai

kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau. Untuk itu wilayah laut harus di

pandang sebagai media pemersatu bangsa.

6. Konsep Geopolitik, mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki

persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia, yang posisi

strategis Indoneisa antara dua kawasan besar dunia (Samudra Hindia dan

Pasifik) dengan sumber kekayaan alamnya merupakn suatu potensi bila

bangsa dan masyrakat Indonesia bisa memanfaatkan dan menjadi

kerawanan jika bangsa dan masyarakat Indoensia tidak mampu

memanfaatkan dan menjaganya.

Kondisi obyektif geografi nusantara yang merupakan untaian ribuan pulau

yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang

sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain. Mengingat

keadaan lingkungan alamnya, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara

menjadi tuntunan utama bagi terwujudnya kemakmuran dan keamanan yang

berkesinambungan. Atas pertimbangan tersebut, dimaklumatkanlah Deklarasi

Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang berbunyi:

.....berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan

bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan

pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang

Page 110: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

104 |Dikdik Baehaqi Arif

luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan

negara Indonesia dan dengan demikian bagian perairan pedalaman atau

nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu

lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin

selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau menggangu kedaulatan

dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial (yang

lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung

terluar pada pulau-pulau negara Indonesia...

Deklarsi ini menyatakan bahwa bentuk geografis Indoneisa adalah negara

kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak

tersendiri. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan

untuk melindungi kekayaan negara yang terkandung di dalamnya, pulau-pulau

serta laut yang ada diantaranya dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan

utuh. Untuk mengukuhkan asas negara kepulauan ini, ditetapkan UU

No.4/Prp/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Selain itu, melalui Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional

Tahun 1982, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam

UNCLOS (United Nation Convention on The Law of the Sea) 1982 atau Konvensi

Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut. Indonesia meratifikasi

UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 dan sudah menjadi hukum positif

sejak tanggal 16 November 1994.

Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh pada pemanfaatan laut bagi

kepentingan kesejahteraan, seperti bertambah luas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

dan landas kontinen Indonesia. Pada satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan

keuntungan bagi pembangunan nasional yaitu bertambah luasnya yurisdiksi

nasional yang sekaligus berarti bertambahnya kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut sebagai sarana

transportasi. Namun disisi lain potensi kerawanan akan semakin bertambah.

Dengan demikian secara kontekstual, geografi Indonesia memiliki

kelemahan dan kelebihan karena itu kondisi dan konstelasi geografi harus bisa

dicermati secara utuh dan menyeluruh dalam konsep Geopolitik Indonesia,

dimana setiap perumusan kebijaksanaan nasional harus memiliki wawasan

kewilayahan atau ruang hidup yang diatur oleh politik ketatanegaraan. Karena itu,

wawasan kebangsaan atau wawasan nasional atau wawasan nusantara Indonesia

tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan geografis Indonesia dan

tetap mempertahankan terpeliharanya keutuhan dan kekompakkan wilayah,

dihormatinya karakter, ciri serta kemampuan daerah masing-masing.

Page 111: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 105

Konsepsi negara kepulauan yang telah disahkan oleh pemerintanh

Indonesia menimbulkan tantangan, ancaman dan gangguan bagi Indonesia. Ada

empat negara yang sangat berkepentingan atas wilayah Indonesia antara lain:

1. Negara ASEAN termasuk Australia;

2. Negara dengan armada perikanan besar seperti Jepang;

3. Negara pemilik perusahaan perkapalan (sea liners).

4. Negara adidaya untuk memudahkan manuver armada militernya dalam

rangka melaksanakan global strategi geopolitiknya.

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS 1982, pemerintah

Indonesia membuka alur laut kepulauan sebanyak 3 buah dikenal sebagai Alur

Laut Kepulauan (ALKI). ALKI juga berlaku bagi lintasan pesawat terbang,

padahal jalar penerbangan Internacional termasuk melintasi Indonesia diatur

dalam Internacional Civil Aeronautic Organization (ICAO). ALKI yang lebarnya

80 km (50 mil) dari koridor udara yang dibuat oeh ICAO menjadi tumpang tindih.

Apalagi kini Amerika Serikat dan Australia dengan gigih menuntut pembukaan

ALKI Timur-Barat yang melintasi Pulau Jawa melalui International Maritim

Organization (IMO).

Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia

Sebagai bangsa yang majemuk, bangsa Indonesia harus selalu membina

dan membangun kehidupan nasionalnya baik pada aspek politik, ekonomi, sosial

budaya maupun pertahanan dan keamanannya serta selalu mengatasnamakan

persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayahnya. Untuk itu

penyelenggaraan dan pembinaan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia

disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan

nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan

kesadaran akan kemajemukan dan kebhinnekaan dengan tetp menpertahankan

persatuan dan kesatuan nasional.

Gagasan untuk menjamin kesatuan dan persatuan Indonesia tercermin

dalam suatu konsep yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau

wawasan nasional Indonesia atau wawasan nusantara Indonesia. Dengan demikian

wawasan nusantara sebagai landasan geopolitik Indonesia adalah cara pandang

dan sikap bangsa Indonesia untuk mengenali diri dan lingkungannya yang serba

beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan

wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinnekaan dalam setiap

aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Page 112: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

106 |Dikdik Baehaqi Arif

Wawasan nusantara merupakan geopolitik bangsa Indonesia karena di

dalamnya terkandung ajaran yang bersumber dari Pancasila dan dilandasi dengan

UUD 1945. Sedangkan cinta tanah air memiliki pengertian bahwa tanah air adalah

ruang wilayah negara baik secara geografis (fisik) maupun non-fisik (tata nilai dan

tata kehidupan masyarakat) telah memberikan kehidupan dan penghidupan sejak

manusia lahir sampai pada akhir hayatnya. Di dalam wawasan nusantara

terkandung konsepsi geopolitik yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja

secara fisik namun dalam arti semu/maya. Para pendiri negara Repulik Indonesia

meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia melalui ikrar Sumpah Pemuda, yaitu

satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Hakikat yang terkandung dalam isi

sumpah pemuda adalah keutuhan ruang hidup dan landasan dasar dari kebangsaan

Indonesia. Kebangsaan Indonesia memiliki tiga unsur dari geopolitik, yaitu rasa

kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.

Rasa kebangsaan adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan

setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa memandang

kesukuan, ras, agama dan keturunan. Rasa inilah yang menumbuhkan internalisasi

satu masyarakat yang didambakan (imagined society) dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Menguatnya rasa kebangsaan secara individual dan kelompok

menjadi energi dan pengendapan nilai-nilai kebangsaan yang kemudian

melahirkan faham dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan akan tumbuh

subur dan berkembag melalui proses sinergi dari berbagai individu yang berada

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian satu sama lain

saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa. Keyakinan dan

pengakuan terhadap ciri atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa

kebangsaan itu sendiri.

Rasa kebangsaan dapat menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat,

dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Paham kebangsaan merupakan

perwujudan tentang apa, bagaimana, dan sikap bangsa dalam menghadapi masa

depan. Hasil sinergi dari rasa kebangsaan dan faham kebangsaan adalah semangat

kebangsaan yang kemudian dikenal dengan faham nasionalisme. Dengan rasa

nasionalisme kuat dan mantap, bangsa akan tetap hidup (survive) di tengah-tengah

lingkungan masyarakat Internasional.

Penumbuhan rasa kebangsaan dalam kondisi masyarakat bangsa Indonesia

yang majemuk yang terlahir dengan kebhinnekaan suku, ras, agama, keturunan

dan budaya sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan

bermartabat dalam nuansa yang demokratis melalui pendekatan dialogis.

Pendekatan ini bertitik tolak dari kesadaran untuk mengakui, memahami dan

menghormati kemajemukan negara-bangsa Indonesia. Langkah seutuhnya

Page 113: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 107

kemudian diejawantahkan melalui semangat silih asah, silih asih dan silih asuh

(saling mengingatkan, saling mengasihi dan saling tolong menolong).

Wujud dari paham kebangsaan antara lain: 1) Pemahaman dalam diri

setiap individu sebagai warga negara Indonesia tentang perwujudan kepulauan

nusantara sebagai satu kesatuan politik; 2) Pemahaman yang luas pada individu

dan masyarakat tentang perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan

budaya; 3) Pemahaman bahwa kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan

ekonomi; dan 4) Pemahaman bahwa wilayah kepulauan nusantara merupakan satu

kesatuan pertahanan dan keamanan.

Sedangkan wujud semangat kebangsaan bersifat abstrak karena semangat

ini timbul melalui proses sosialisasi, penghayatan, aktualisasi, pembudayaan dan

pelestarian. Kecintaan tanah air yang dimanifestasikan dalam keragaman

bentuknya adalah penegasan konkrit dari tumbuhnya semangat kebangsaan.

Semangat kebangsaan dapat dilihat dari sejauh mana manusia senantiasa

mengatasnamakan bangsa dan negara pada setiap tindakan konstruktif profesional

yang dilakukannya.

Dari gambaran di atas, geopolitik akan berjalan dengan baik jika didukung

dengan pemahaman dari wawasan nusantara yang meliputi adanya kesatuan

politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan

keamanan.

Pertama, kesatuan politik, memiliki peran yang sangat penting untuk

menunjukkan bahwa negara merupakan suatu entity (kesatuan) yang utuh sebagai

tanah air. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian

ditindaklanjuti dengan Perpu No. 4 Tahun 1960, menjadikan kesatuan geografi

menjadi kesatuan politik dan deklarasi Juanda merupakan cerminan dari bangsa

Indonesia yang menghendaki wilayah yang utuh sebagai suatu benua. Konvensi

Hukum Laut 1982 di Montego Bay merupkan pengukuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelago state). Doktrin

nusantara merupakan suatu upaya untuk meniadakan laut bebas di antara pulau-

pulau Indonesia, melainkan laut menjadi pemersatu wilayah dan bukan pemisah

dari suatu wilayah di Indonesia. Doktrin nusantara timbul karena adanya

kebutuhan akan rasa aman bagi bangsa dan negara Indonesia.

Kedua, kesatuan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk

mengelola sumber daya yang ada di negara Indonesia dengan ruang gerak yang

bebas yang dilakukan secara demokratis sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Pasal 33 UUD 1945. Demokratis sendiri megandung arti bahwa partisipasi

rakyat dalam menentukan keputusan politik dengan cara memberikan otonomi

yang luas dan bertanggungjawab kepada daerah dengan tetap berpegangan pada

Page 114: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

108 |Dikdik Baehaqi Arif

rambu-rambu yang hukum dan kesepakatan bersama. Dengan demikian hasil

pengelolaan sumber daya hendaknya dapat di distribusikan secara adil dan merata.

Ketiga, kesatuan sosial budaya. Bangsa Indonesia lahir karena adanya

kesepakatan bukan karena atas dasar geografi dan agama. Kesepakatan ini lahir

melalui tahap sumpah pemuda dan sidang-sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI juga

disepakati bahwa berdirinya negara kesatuan bukan negara federal, sedangkan

sebagai salah satu pengikat adanya satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Aldous

Huxley (Suriasumantri) berpendapat bahwa “Tanpa kemampuan ini manusia tak

mungkin mengembangkan kebudayaannya, sebab tanpa mempunyai bahasa maka

hilang pulalah kemampuan meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke

generasi.”

Dalam perjalanan sejarahnya, bahasa Indonesia diwarnai dengan

masuknya bahasa daerah lainnya yang menimbulkan akulturasi kebudayaan bagi

bangsa Indonesia sangat diperlukan. Akulturasi terjadi karena pada dasarnya

kebudayaan tidak pernah memiliki wujud abadi, tetapi terus menerus mengikuti

perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara (Pranarka, 1984) menegaskan bahwa

“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi rakyat

Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak

kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan

bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan

persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dan budaya asing yang dapat

mengembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi

derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Keempat, kesatuan pertahanan keamanan. Pasal 27 dan Pasal 30 UUD

1945 menggambarkan adanya demokratisasi dalam upaya pembelaan negara. Dari

kedua pasal ini jelas bahwa orientasi membela negara dan usaha pertahanan

keamanan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Usaha

pertahanan keamanan dilakukan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat

semesta (Sishankamrata) yang memiliki pengertian: 1) bahwa orientasi pada

rakyat, dan rasa aman hendaknya diciptakan untuk rakyat; 2) melibatkan secara

semesta, berarti bahwa setiap warganegara dan fasilitas digunakan untuk

pertahanan dan keamanan; dan 3) diselenggarakan di wilayah nusantara secara

kewilayahan dan diharapkan setiap unit wilayah dapat mengalang ketahanan

nasional.

Landasan Wawasan Nusantara

Pertama, Pancasila sebagai landasan idiil wawasan nusantara. Pancasila

diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan

Page 115: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 109

UUD 1945. Pancasila mencerminkan nilai, keseimbangan, keserasian, perstuan

dan kesatuan, kekeluargaan, kebersmaan dan kearifan dalam membina kehidupan

nasional. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara mempunyai

kekutan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, pemimpin

pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.

Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan pancaran dari falsafah

Pancasila yang diterapkan dalam kondisi nyat Indonesia. Dengan demikian,

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan Idiil dan

dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Pencerminan Pancasila

tentang konsep Wawasan Nusantara tercermin dalam Sila ke-3 Pancasila yang

berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung pengertian bangsa Indonesia

lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat

lebih luas dan harus diutamakan daripada kepentingan yang lebih besar dan tidak

mematikan atau meniadakan kepentingan golongan, suku bangsa maupun

perorangan. Sikap tersebut mewarnai adanya wawasan kebangsaan atau wawasan

nusantara.

Kedua, UUD 1945 sebagai landasan konsepsional wawasan nusantara.

UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia menyadari

bahwa bumi, air dan dirgantara diatasnya serta kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat dan seluruh potensi yang ada tersebut dipergunakan secara

terpadu, seimbang, serasi dan selaras dan adil.

Page 116: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

110 |Dikdik Baehaqi Arif

Bab 9

Ketahanan Nasional

Lingkup Bahasan Bab ini membahas tentang geostrategi dan geostrategi Indonesia, model-model ketahanan

nasional, dan ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia.

Tujuan Setelah mempelajari bab ini, para pembaca diharapkan memiliki kemampuan untuk:

Menjelaskan konsep geostragegi dan geostrategi Indonesia

Mengidentifikasi model-model ketahanan nasional

Mendeskripsikan ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia

Istilah kunci Geostrategi, ketahanan nasional, astagatra, ketangguhan, keuletan, identitas, integritas,

ancaman, tantangan, hambatan, gangguan

GEOSTRATEGI DAN GEOSTRATEGI INDONESIA

Setiap bangsa dan negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah

negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan,sarana dan

sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan

sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial

budaya dan Hankam. Karena itu, diperlukan geostrategi dalam pengelolaan suatu

negara. Geostartegi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi

negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan

nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi

lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik.

Dari pengertian tersebut, kita dapat memaknai geostrategi Indonesia

sebagai strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara

republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang

kebijakan, sarana dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan

tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.

Page 117: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 111

Dengan demikian, geostrategi Indonesia memberi arahan tentang

bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang

lebih baik, aman dan sejahtera. Geostrataegi Indonesia dirumuskan dalam wujud

Konsepsi “Ketahanan Nasional”.

Dilihat dari perkembangannya, konsep geostrategi Indonesia

dikembangkan pertama kali oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat

(Seskoad) di Bandung tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus

adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategis di

kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis.

Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk

mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya

untuk menghadapi ancaman komunis di Indocina.

Pada tahun 1965-an Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)

mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan

sebagai berikut: bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi

untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, pengembangan kekuatan

nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan

gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Sejak tahun 1972, Lemhannas

terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai

dengan konstelasi Indonesia. Pada era itu konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi

sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan

pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas kelangsungan

serta integritas nasional sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Dan terhitung

mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk

rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam

pembangunan nasional.

Pengembangan konsep geostrategi Indonesia memiliki dua tujuan utama.

Pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang

berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya dan hankam mupun aspek-

aspek alamiah, bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa

untuk mewujudkan cita-cita Proklamsi dan tujuan nasional. Kedua, menunjang

tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam: a) menegakkan hukum dan ketertiban

(law and order); b) terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and

prosperity); c) terselenggaranya pertahanan dan keamanan (defense and

prosperity); d) terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (yuridical justice

and social justice); dan e) tersedianya kesempatan rakyat untuk

mengaktualisasikan diri (freedom of the people).

Geostrategi Indonesia ini memiliki dua sifat pokok. Pertama, bersifat daya

tangkal, yaitu ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan,

Page 118: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

112 |Dikdik Baehaqi Arif

hambatan dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan

negara Indonesia. Kedua, bersifat pengembangan (developmental), yaitu

pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial

budaya, hankam sehingga tercapai kesejaheraan rakyat.

MODEL-MODEL KETAHANAN NASIONAL

Konsepsi dasar ketahanan nasional paling tidak dapat dipahami dari

beberapa model ketahanan nasional, masing-masing model Astagatra, Model

Morgentahu, Model Alfred Thayer Mahan, dan Model Cline.

Pertama, Model Morgenthau, model ini bersifat deskriptif kualitatif

dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Bila model Lemhannas berevolosi dari

observasi empiris perjalanan perjuangan bangsa, maka model ini diturunkan

secara analitis. Dalam analisisnya, Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan

nasional dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Artinya, ia

menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam

satu kawasan. Sebagai konsekuensinya maka terdapat advokasi untuk memperoleh

power position sehingga muncul strategi ke arah balanced power.

Kedua, Model Alfred Thayer Mahan. Dalam bukunya The Influence

Seapower on History, Alfred Thayer Mahan mengatakan bahwa kekuatan nasional

suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur letak

geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional

atau bangsa, dan sifat pemerintahan.

Ketiga, Model Cline yang melihat suatu negara dari luar sebagaimana

dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antar negara pada hakikatnya

amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya termasuk di

dalamnya persepsi atau sistem penangkalan dari negara lainnya. Menurut Cline

suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi

geografi besar atau negara secara fisik memiliki wilayah yang besar dan sumber

daya manusia yang besar pula. Model ini mengatakan bahwa suatu negara kecil

bagaimanapun majunya tidak akan dapat memproyeksikan diri sebagai negara

besar. Sebaliknya suatu negara dengan wilayah yang besar akan tetapi jumlah

penduduknya kecil juga tidak akan menjadi negara besar walaupun berteknologi

maju.

Keempat, Model Astagatra, model ini merupakan perangkat hubungan

bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini

dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan

menggunakan kemampuannya. Model yang dikembangkan oleh Lemhannas ini

Page 119: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 113

menyimpulkan adanya 8 (delapan) unsur aspek kehidupan nasional yang terdiri

atas aspek kehidupan alamiah dan aspek kehidupan sosial.

a. Aspek alamiah meliputi Trigatra (letak dan kedudukan geografi, keadaan

dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk).

b. Aspek kehidupan sosial terdiri atas Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi,

sosial budaya, dan pertahanan keamanan).

Hubungan komponen strategi antargatra dalam trigatra dan pancagatra

serta antara gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim

disebut hubungan (korelasi) dan ketergantungan (interdependency). Oleh karena

itu hubungan komponen strategi dalam trigatra dan pancagatra tersusun secara

utuh menyeluruh (komprehensif integral) di dalam komponen strategi astagatra.

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN

GEOSTRATEGI INDONESIA

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, geostragei Indonesia

dirumuskan dalam konsep ketahanan nasional. Lemhannas mendefinisikan

ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan

ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,

di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta

gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun

tidak langsung membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup

bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya

(Lemhannas, 1999:64).

Dari definisi di atas, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan

(Lemhannas, 1994:61).

1. Ketangguhan ialah kekuatan yang membuat seseorang atau sesuatu dapat

bertahan kuat menderita atau kuat menanggung beban.

2. Keuletan ialah usaha terus secara giat dengan kemauan yang keras di

dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai

tujuan atau cita-cita.

3. Identitas ialah ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan (holistik),

yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah negara, penduduk, sejarah,

pemerintah dan tujuan nasionalnya serta peranan yang dimainkannya di

dalam dunia internasional.

4. Integritas ialah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional

suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional.

Page 120: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

114 |Dikdik Baehaqi Arif

5. Ancaman merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau

merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal

serta politik.

6. Tantangan merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat

menggugah kemampuan.

7. Hambatan merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang

bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak

konsepsional.

8. Gangguan merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat

atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak

konsepsional.

Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa

untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan

negara. Karena itu, ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa

dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial,

sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang.

Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat

dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial serta memiliki hubungan erat

antara gatra di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu

bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain yang dapat

mempengaruhi kondisi keseluruhan.

Skema Definisi Ketahanan Nasional

Page 121: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 115

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, perkembangan konsepsi

pengertian ketahanan nasional telah mengalami rentang yang panjang. Gagasan

tentang ketahanan nasional bermula pada awal 1960-an pada kalangan militer

angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad (Sunardi, 1997).

Gagasan ketahanan nasional saat itu dipakai dalam rangka pembahasan masalah

pembinaan teritorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya.

Pada tahun 1968, gagasan tentang ketahanan nasional di lingkungan

SSKAD itu dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Pada

tahun 1968 tersebut, dirumuskan pengertian ketahanan nasional sebagai keuletan

dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar

maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan

kelangsungan hidup negara dan bangsa indonesia (Lemhannas, 1999:89).

Pada tahun 1969, Lemhannas merumuskan pengertian kedua tentang

ketahanan nasional yang disebut dalam ketahanan nasional konsepsi tahun 1969

sebagai penyempurnaan dari konsepsi pertama, yaitu: keuletan dan daya tahan

suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk memperkembangkan kekuatan

nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun

dari dalam, yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan

hidup negara dan bangsa Indonesia (Lemhannas, 1999:89).

Perkembangan selanjutnya, dalam SK Menhankam/Pangab No.

SKEP/1382/XII/1974, ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu

bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala

ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari dalam

maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan

integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangn

nasional. Dan terakhir, dalam GBHN mulai GBHN tahun 1978 sampai GBHN

1998. Dalam GBHN 1998, ketahanan nasional dipahami sebagai kondisi dinamis

yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.

Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu

bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan

negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan

nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong

pembangunan nasional.

Masih dalam rumusan GBHN 1998, ketahanan nasional meliputi

ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial

budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.

Page 122: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

116 |Dikdik Baehaqi Arif

1. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang

berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang

mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan

dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing

serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

2. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang

berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan

dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan

aktif.

3. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang

berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang

mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan

dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional

dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang

adil dan merata.

4. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa

yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang

mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan

sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air,

berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi

seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak

sesuai dengan kebudayaan nasional.

5. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang

dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung

kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang

dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta

kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala

bentuk ancaman.

Ketahanan nasional diwujudkan dengan mengelola dan menyelenggarakan

kesejahteraan dan keamanan terhadap sistem kehidupan nasional. Sebagai

konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,

metode pendekatan dan pengkajian ketahanan nasional diarahkan pada dua

pendekatan, yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraaan. Sifat-

sifat ketahanan nasional adalah: manunggal, mawas ke dalam, kewibawaan,

berubah menurut waktu, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu

kekuatan, percaya pada diri sendiri, dan tidak tergantung pada pihak lain.

Page 123: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 117

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. 1996. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam

Sejarah. Jakarta: UI Press.

Asshiddiqie, J. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. 2005. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai

Negara. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi RI.

Asshiddiqie, J. 2008. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Makalah disampaikan

pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008.

Budiardjo, M. 1998. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Busroh, A.D dan Busroh, A.B. 1991. Azas-azas Hukum Tata Negara, Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Chaidir, E. 2007. Hukum dan Teori Konstitusi. Yogyakarta: Kreasi Total Media

Fauzi, N dan Zakaria, R Y. 2000. Mensiasati Otonomi Daerah. Yogyakarta:

Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST Press.

Halili. 2009. Hak Asasi Manusia, Bahan Tayangan Perkuliahan Pendidikan Hak

Asasi Manusia, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ibn Chamim, A (Ed). 2003. Pendidikan Kewargaengaraan Menuju Kehidupan

yang Demokratis dan Berkeadaban. Yogyakarta: Majelis Pendidikan

Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat

Muhammadiyah.

ICCE UIN. (2005). Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani.

Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Prenada

Media.

Kaelan. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.

Kaho, J R. 1991. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.

Jakarta: Rajawali Pers.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Kusnardi, M dan Ibrahim, H. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.

Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI

Mahfud MD, M. 2000. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rineka

Cipta

Page 124: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

118 |Dikdik Baehaqi Arif

Manan, B. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH-

UII.

Mas‟oed, M. 2007. Nasionalisme dan Tantangan Global Masa Kini. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

MPR RI. 2006, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan

Ayat. Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR.

Nickel, J W. 1996. Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (alih bahasa oleh Titis Eddy Arini dari judul

asli Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the

Universal Declaration of Human Rights). Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama.

Pasha, MK. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education).

Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.

Pranarka, A M W. 1985. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, Jakarta: Yayasan

Proklamasi CSIS.

Sanusi, A. 2006. Meneropong Sepuluh Pilar Demokrasi Indonesia, dalam

Budimansyah, D dan Syaifullah. (Ed). 2006. Pendidikan Nilai Moral

dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. (Menyambut 70 tahun

Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri). Bandung: Laboratorium PKN FPIPS

UPI.

Sapriya, dan Winataputra, U S. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Model

Pengembangan Materi dan Pembelajaran. Bandung: Laboratorium PKN

FPIPS UPI.

Soemantri, S. 1987. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung:

Alumni.

Soeprapto. (1994). Sasaran Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dalam

Poespowardojo, S dan Frans M. Parera. (1994). Pendidikan Wawasan

Kebangsaan: Tantangan dan Dinamika Perjuangan Kaum Cendekiawan

Indonesia. Jakarta: kerjasama LPSP dan PT Grasindo.

Suradinata, E. 2001. Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka

Keutuhan NKRI. Jakarta: Suara Bebas

Surbakti, R. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.

Thaib, D, Hamidi, J dan Huda, N. 2006. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta:

Rajawali Press.

Thompson, B. 1997. Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi

ke-3, London: Blackstone Press Ltd.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

Page 125: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 119

Wahab, A. A dan Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan

Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.

Winarno. (2007). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan

Kuliah di Perguruan Tinggi (Edisi Kedua). Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno. (2009). Kewarganegaraan Indonesia: Dari Sosiologis menuju Yuridis.

Bandung: Alfabeta.

Yuda A R, H. 2010. Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Page 126: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

120 |Dikdik Baehaqi Arif

LAMPIRAN : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(dalam Satu Naskah)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN

( P r e a m b u l e )

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab

itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-

kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat

yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Page 127: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 121

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pilih melalui pemilihan umum

dan daitur lebih lanjut dengan undang-undang.****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu

kota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang

terbanyak.

Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar.***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil

Presiden.***/****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau

Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-

Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan

Rakyat.*)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

sebagaimana mestinya.

Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak

kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya

sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)

Page 128: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

122 |Dikdik Baehaqi Arif

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan

undang-undang.***)

Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh

rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan

umum.***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima

puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh

persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di

Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh

suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur

dalam undang-undang.***)

Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat

dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila

terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih

dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan

tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah

melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi

pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi

hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri

oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-

adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan

Page 129: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 123

puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh

Mahkamah Konstitusi.***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk

memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari

sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah

anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir,

setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan

penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 8 (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai

habis masa jabatannya.***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu

enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk

memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas

kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri

Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu,

Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden

dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang

diusulkan oleh partai polotik yang psangan calon Presiden dan Wakil Presidennya

meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya,

sampai akhir masa jabatannya.****)

Pasal 9 (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden danWakil Presiden bersumpah menurut

agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik

Indoensia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan

Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya

dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala

Page 130: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

124 |Dikdik Baehaqi Arif

undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada

Nusa dan Bangsa”.*)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat

mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan

Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan

Angkatan Udara.

Pasal 11 (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat

yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-

undang.***)

Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya

ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat.*)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan menperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14 (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung.*)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan

undang-undang.*)

Pasal 16 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan

pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutanya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.****)

Page 131: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 125

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17 (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam

undang-undang.***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan

umum.**)

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah

Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.**)

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah

Pusat.**)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-

undang.**)

Pasal 18A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,

kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan

Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.**)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta

hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

undang-undang.**)

Page 132: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

126 |Dikdik Baehaqi Arif

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19 (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.**)

(2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.**)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan

undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan

Rakyat masa itu.*)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama

untuk menjadi undang-undang.*)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak

disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-

undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-

undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi

pengawasan.**)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain

Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi,

hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan

Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul

dan pendapat, serta hak imunitas.**)

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-

undang.*)

Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan

pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan

undang-undang.**)

Page 133: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 127

Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-

syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA ***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan

umum.***)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah

seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah

anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-

undang.***)

Pasal 22D (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang

anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,

pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-

syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB ***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

setiap lima tahun sekali.***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.***)

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)

Page 134: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

128 |Dikdik Baehaqi Arif

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah

perseorangan.***)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri.***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan

negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh

Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan

dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

undang-undang.***)

Pasal 23B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.****)

Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.****)

BAB VIIIA ***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan

kewenangannya.***)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan

sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh

Presiden.***)

Page 135: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 129

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki

perwakilan di setiap provinsi.***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-

undang.***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur

dalam undang-undang.****)

Pasal 24A (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat

untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh

Presiden.***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan

peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24B (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang

hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-

undang.***)

Pasal 24C (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

Page 136: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

130 |Dikdik Baehaqi Arif

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan

Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut Undang-Undang Dasar.***)

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah

Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim

konstitusi.***)

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap

sebagai pejabat negara.***)

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan

lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan

undang-undang.

BAB IXA **)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A****) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri

Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-

undang.**)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26 (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia.**)

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**)

Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang.

Page 137: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 131

BAB XA **)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya.**)

Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah.**)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia.**)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil

dan layak dalam hubungan kerja.**)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan.**)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih

tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,

sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat.**)

Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi.**)

Page 138: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

132 |Dikdik Baehaqi Arif

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan

derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan.**)

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**)

Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi

dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**)

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa

pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.**)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan

dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.**)

Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI

A G A M A

Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Page 139: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 133

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara.**)

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan

pendukung.**)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan

Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara

keutuhan dan kedaulatan negara.**)

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan

dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,

serta menegakkan hukum.**)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan

warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-

undang.**)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen

dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

nasional.****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan

umat manusia.****)

Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan

menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-

nilai budayanya.****)

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya

nasional.****)

Page 140: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

134 |Dikdik Baehaqi Arif

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang.****)

Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)

(2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan.****)

(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang.****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA , SERTA

LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.**)

Pasal 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu

Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

Page 141: DIKTAT MATA KULIAH PENDIDIKAN - Dikdik Baehaqi Arif aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru ... dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan ... berbangsa,

Pendidikan Kewarganegaraan| 135

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37 (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang

Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari

jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan

ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta

alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota

Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan

persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan

perubahan.****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan

ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini.****)

Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum

dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi

dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal III Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.****)

________________________

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat