PDF RHI Edisi JUNI_untuk Upload Web.pdf

Pembayaran BPIH Reguler 2015

RH Edisi II Juni 2015

Tangan Dingin

Sang Dirjen


SUKSES PELUNASAN dan TRANSPARANPELUNASAN dan TRANSPARAN

Salam Redaksi Hal 1

Surat Pembaca Hal 2

Sorotan Hal 3

Fokus Riyalita Hal 4

Wacana Hal 12

Kebijakan Hal 15

Telaah Hal 19

Liputan Hal 23

DAFTARISI

REALITA HAJI Edisi Juni 2015


RH Edisi II Juni 2015

Tangan Dingin

Sang Dirjen


SUKSES PELUNASAN dan TRANSPARANPELUNASAN dan TRANSPARAN

SUKSES Pelunasan dan Transparan4

Hajisiana Hal 26

Hikmah Hal 30

Masa Hal 32

Tokoh Hal 33

Manasik Hal 36 Resensi Hal 37

PIAK Hal 38 (Program Inisiatif Anti Korupsi)

ISI Hal 26

Hal 30

Hal 32

Hal 33

Hal 36 Hal 37

Hal 38

19Menjadikanpetugas haji yang profesional

Banyak Jemaah Perempuanyang Belum Paham Ihram

36

REALITA HAJIEdisi II - Juni 2015

1

Assalamualaikum Wr Wb Prosesi penyelenggaraan haji semakin melesat cepat. Terlebih setelah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini resmi dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2015.

Presiden Joko Widodo pun ikut angkat bicara. Mantan Wali kota Solo ini meminta penetapan BPIH itu sebagai momentum perbaikan penyelenggaraan haji. Hal ini dibuktikan melalui penurunan biaya haji yang tak bakal mengurangi pelayanan bagi jemaah haji.

Ya pemerintah memang terus berupaya melakukan perbaikan dan langkah-langkah pembenahan dengan mengembangkan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang memenuhi asas keadilan, profesional, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Kementerian Agama (Kemenag) pun membuktikan perbaikan pelayanan haji itu melalui penyiapan mekanisme pelunasan yang berkeadilan. Yakni menetapkan calon jemaah haji yang berhak melunasi secara lebih tepat tanpa adanya intervensi pihak manapun.

Tak cukup itu saja, pemerintah pun menyiapkan regulasi tambahan dengan memprioritaskan calon jemaah haji berusia lanjut serta calon jemaah haji yang belum berhaji mendapatkan porsi berangkat.

Perbaikan yang berkaitan pada tahap pelunasan BPIH menjadi laporan utama yang disajikan. Dengan harapan calon jemaah haji memahami syarat pelunasan, aturan pelunasan hingga dasar kebijakan itu diterbitkan pemerintah.

Dengan demikian pemahaman calon jemaah haji pun bisa lebih lengkap. Tak terkecuali bagi calon jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu. Ini agar dapat lebih mempersiapkan diri pada saat panggilan itu datang.

Selamat membaca!

Wassalamualaikum Wr Wb

SalamRedaksi

Penanggung JawabAbdul DjamilKhasan Faozi

Redaktur TimAhda Barori

Sri Ilham LubisMuhajirin Yanis

Ramadhan KharismanMoh. Hasan Afandi

EditorMahmudi Affan Rangkuti

M. Amin AkkasEko Dwi IriantoNurhanuddin

Dhias R. Ananta

Desain GrafisReza Muhammad

SekretariatHusni Anggoro

M. Henikam NurzamanWidia Ningsih

HeriantoYuliansyah

Ahmad FauzanZainal Abidin

Yusuf PrasetyoJunaedi

Shandy Furkan Rahman

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4,

Telp. (021) 3811642 - 3811654 - 3800200,

Fax. (021) 3800174

Tromol Pos 3500/Jakarta

Jakarta - 10710

Penanggung Jawab

Mahmudi Affan Rangkuti

Shandy Furkan Rahman

Banyak Jemaah Perempuanyang Belum Paham Ihram


2

SuratPembaca

Urutan No PorsiAssallamualaikum…Mohon penjelasan no urut porsi 1000462196 atas nama ibu Nining perkiraan berangkat 2018 bisa disusul oleh no porsi 1000462369/1000462447/1000462450 dan msh ada lgi di atas no porsi yg berangkat th 2015 terima kasih.

Ibu Nining

Jawaban:

Assalammualaikum Wr Wb. Terima kasih telah menghubungi kami. Pasti beda pak, ibu Ani itu kota Bogor sedangkan yang naoak sampaikan itu Cianjur. Kuota Jawa Barat itu kuota kab kota karena ada keputusan gubernur. Jika tidak ada keputusan gubernur maka kuota dihitung urut provinsi. Silakan lihat keputusan gubernur Anda di sini http://haji.kemenag.go.id/v2/content/keputusan-gubernur-jawa-barat-nomor-45115kep458-yansos2015-tentang-kuota-haji-daerah gubernur bisa merubah alokasi kuota provinsi menjadi kuota kabupaten kota. Hak gubernur diatur UU nomor 13 tahun 2008 ttg penyelenggaraan ibadah haji, lihat di http://haji.kemenag.go.id/v2/regulasi/undang-undang/uu-13 .

Perubahan Kuota dan Tahun KeberangkatanAssalamualaikum Wr Wb. Berdasarkan Informasi Per 29 April dan 26 Mei 2015 : 1. Untuk Kuota Provinsi/Kab/Kota/Khusus : 7034 2. Untuk Perkiraan Berangkat Tahun Hijriah 1438 / Tahun Masehi 2017 Sedangkan Informasi Per 9 Juni 2015 : 1. Untuk Kuota Provinsi/Kab/Kota/Khusus : berubah menjadi 5628 2. Untuk Perkiraan Berangkat Tahun Hijriah 1439 / Tahun Masehi 2018 Mohon penjelasan dari Bapak / Ibu yang berwenang. Pertimbangan apa yang menyebabkan Kuota Provinsi/Kab/Kota/Khusus saya berubah dari 7034 menjadi 5628 sehingga perkiraan keberangkatan juga mundur menjadi 2018. Terima kasih atas pencerahannya.

Iqbal M. Mustafi

Jawaban:

Assalammualaikum Wr Wb. Terimakasih telah menghubungi kami. Itu disesuaikan dengan Keputusan Gubernur tentang alokasi kuota kabupaten dan kota. Contoh Keputusan Gubernur Jawa Barat. Tim Redaksi

Perkiraan Berangkat Haji PlusAssalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan nama sya : Azhri Abdul Rahim Ketek dengan No. Porsi : 3000166929 saya tergabung dalam Kuota Haji Plus. Saya mau tanya knapa ko saya tidak bisa mengecek taun keberangkatan saya di sistem Siskohat Kementerian Agama ya? Mohon informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb

Azhri Abdul Rahim Ketek

Jawaban:

Assalammualaikum Wr Wb. Terima kasih telah menghubungi kami. Perhatikan dan baca dengan teliti apa yang kami sampaikan ini. Cek estimasi keberangkatan Jemaah haji Reguler dengan masukkan nomor porsi berjumlah 10 digit ke http://haji.kemenag.go.id/v2/node/955358 nomor porsi dapat dilihat pada bukti cetak setoran awal di Bank Penerima Setoran Haji. Adapun untuk estimasi keberangkatan jemaah haji khusus dengan nomor porsi berawal 3000xxxxxx belum dapat diakses di web haji, untuk memperoleh informasi estimasi tersebut dapat menghubungi Subdit Pendaftaran Haji di Nomor 021-34833924 pada hari dan jam kerja kantor. Tim Redaksi

Mengapa Daftar Tunda Belum Bisa MelunasiAssalamualaikum Wr. Wb. Saya mau tanya kenapa calon jemaah haji yang daftar cadangan belum bisa melunasi BPIH pada waktu pelunasan dibatasi dari tgl. 1 juni s/d 30 Juni 2015. Mohon jawabannya. Demikian, terima kasih.

Tarmizi

Jawaban:

Assalamualaikum Wr Wb. Terima kasih telah menghubungi kami. Kami harap bapak/ibu membaca dengan baik Keputusan Dirjen Nomor 277 tentang Pedoman Pelunasan Haji Reguler. Lihat di www.haji.kemenag.go.id. Di sana sudah cukup sangat jelas diuraikan bagaimana cara melunasi bagi jemaah haji cadangan. Tim Redaksi

REALITA HAJI2

Melemahnya nilai tukar Rupiah atas Dollar Amerika Serikat (USD) belakangan ini seakan tidak terpengaruh terhadap para jemaah haji yang

akan menunaikan Rukun Islam kelima pada tahun ini. Betapa tidak, sejak dibuka Tahap Pertama pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler Tahun 1436H/2015M pada 1 Juni 2015 lalu, gelombang pembayaran atau pelunasan tanpa henti mengalir deras.

Ibarat membuang air dalam ember, pada pertengahan hingga mendekati akhir pelunasan pada 30 Juni tren

pelunasan menurun atau tersisa sedikit. Ini dikarenakan pada awalnya jemaah berbondong-bondong melunasi BPIH.

Berdasarkan data Siskohat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU Kemenag), misalnya untuk hari ke-13 saja, jumlah jemaah haji yang telah melakukan pelunasan sebanyak 129.788 atau sebesar 84 persen dengan rata-rata pelunasan perhari sebesar enam persen atau 9.984 jemaah haji. Jumlah yang belum melakukan pelunasan hingga hari ke-13 sebesar 24.261 atau 16 persen.

Itu jelas angka yang fantastis. Di tengah Dollar yang masih menguat atas Rupiah, para jemaah seolah tak

peduli kondisi perekonomian Indonesia yang tengah goyang. Di mata jemaah, Rupiah bisa

dikatakan masih perkasa.

Karenanya, mereka tetap melunasi kewajibannya membayar BPIH. Jika pada

Tahap Pertama belum semua jemaah melunasi, maka pemerintah membuka

pelunasan Tahap Kedua antara 7-13 Juli 2015.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2015 tentang BPIH Reguler Tahun 1436H/2015M, besaran rata-rata BPIH 2015 turun cukup signifikan sekitar USD 502 dari USD 3.219 pada 2014 menjadi USD 2.717 pada 2015. BPIH tahun ini meliputi biaya penerbangan haji,

biaya pemondokan di Mekkah dan biaya hidup.

Sementara itu, untuk mengantisipasi nilai tukar Riyal yang konstan dengan

nilai tukar Dollar terhadap Rupiah. Setidaknya pemerintah juga sudah

mengalokasikan safe guarding untuk 2015 sebesar Rp 100 miliar. Jadi fluktuasi

nilai tukar Dollar terhadap Rupiah tidak berpengaruh. (*)

Di Mata Jemaah Rupiah Masih Perkasa


3

Sorotan

PERSIAPAN: Rombongan jemaah haji menunggu di bandara.


4

FokusRealita

Pembayaran BPIH Reguler 2015Setelah Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler Tahun 1436H/2015M terbit, maka tahapan persiapan pelaksanaan ibadah haji selanjutnya adalah pelunasan BPIH Reguler. Besaran pelunasan berbeda-beda tergantung 12 embarkasi dan dilakukan secara bertahap.


5

FokusRealita

Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler Tahun 1436H/2015M diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 28 Tahun

2015. Dalam PMA itu mengatur pelunasan BPIH mulai pada 1–30 Juni 2015. Namun jika sampai dengan 30 Juni 2015 kuota jemaah haji tidak terpenuhi, maka diperpanjang dari 7–13 Juli 2015.

Menurut Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, jika batas 13 Juli 2015 juga tidak terpenuhi, maka sisa kuota haji dikembalikan ke masing-masing provinsi dan atau kabupaten/kota untuk diisi sesuai dengan nomor urut porsi berikutnya sampai dengan sepuluh hari kerja sebelum penutupan proses visa di Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi.

Untuk kriteria jemaah yang berhak melakukan pelunasan pada fase 1–30 Juni atau tahap 1, Menag menjelaskan bahwa itu diperuntukkan bagi jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota tahun 1436H/2015M dengan ketentuan antara lain belum pernah menunaikan ibadah haji; telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, terhitung pada 21 Agustus 2015; jemaah lunas tunda yang berstatus belum pernah haji; jemaah haji nomor porsi berikutnya berdasarkan data Siskohat sebanyak 5 persen yang berstatus belum haji dan masuk daftar tunggu pada tahun 1437H/2016M dari jumlah kuota provinsi dan kab/kota yang bersangkutan.

Kemudian, lanjut Lukman, untuk tahap kedua antara 7–13 Juli, pengisian sisa kuota diperuntukan bagi calon jemaah dengan ketentuan urutan prioritas seperti jemaah tahap 1 yang mengalami kegagalan sistem pada saat pelunasan, jemaah lunas tunda yang sudah berstatus haji, jemaah yang nomor porsinya masuk alokasi Tahun 1436H/2015M dan sudah berstatus haji. ”Selain itu, jemaah haji yang lanjut usia (lansia) dan penggabungan suami/istri dan anak/orang tua terpisah juga termasuk yang bisa melakukan pelunasan pada tahap kedua, dengan catatan usia jemaah lansia sudah 75 tahun per 21 Agustus 2015 yang sudah mendaftar haji reguler paling lambat 1 Januari 2013,” ujarnya.

Lukman menambahkan, jemaah lansia tersebut dapat didampingi oleh satu orang pendamping yaitu, istri/suami/anak kandung/adik kandung yang sudah mendaftar haji reguler paling lambat 1 Januari 2013.

Hal lainnya adalah jemaah haji penggabungan suami/istri dan anak/orang tua kandung terpisah, dengan ketentuan jemaah yang digabung sudah melunasi BPIH, jemaah haji yang menggabung sudah mendaftar haji reguler paling

lambat 1 Januari 2013. ”Selain itu, jemaah lansia dan pendamping serta penggabungan suami/istri dan anak/orang tua terpisah, terdaftar haji reguler dalam satu provinsi yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, Siskohat Kemenag menyebutkan, ada satu orang jemaah haji yang masuk dalam kuota cadangan yang melakukan pelunasan. Pada tahun ini setidaknya ada 7.775 kuota cadangan yang diberi kesempatan untuk melakukan pelunasan BPIH sesuai dengan ketentuan Dirjen PHU Kemenag antara lain jemaah tersebut memiliki status cadangan yang baru bisa diberangkatkan bilamana terdapat sisa kuota pada masing-

masing provinsi dan kabupaten/kota setelah pelunasan tahap ke-2 berakhir (7–13 Juli 2015).

Kemudian jemaah status cadangan harus membuat surat pernyataan di Kankemenag Kab/Kota sebelum melakukan pelunasan di BPS BPIH bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tuntutan bilamana tidak diberangkatkan tahun ini dikarenakan kuota habis setelah pelunasan tahap 2. Surat pernyataan tersebut, sebagai dasar bagi pelunasan jemaah haji yang berstatus cadangan.

Selanjutnya, jika jemaah cadangan tersebut belum dapat diberangkatkan pada 1436H/2015M, maka menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun berikutnya dengan pembayaran besaran BPIH menyesuaikan dengan besaran tahun berikutnya.

Menurut Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, jika batas 13 Juli 2015 juga tidak terpenuhi, maka sisa kuota haji dikembalikan ke masing-masing provinsi dan atau kabupaten/kota untuk diisi sesuai dengan nomor urut porsi berikutnya sampai

sebelum penutupan proses visa di Kedutaan Besar (Kedubes)

Untuk kriteria jemaah yang berhak melakukan pelunasan

tahap 1, Menag menjelaskan

bagi jemaah haji yang telah

masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota tahun 1436H/2015M dengan ketentuan antara lain belum pernah menunaikan ibadah haji; telah berusia 18 tahun

terhitung pada 21 Agustus

berdasarkan data Siskohat

berstatus belum haji dan masuk daftar tunggu pada

yang menggabung sudah mendaftar haji reguler paling lambat 1 Januari 2013. ”Selain itu, jemaah lansia

dan pendamping serta penggabungan suami/istri dan anak/orang tua terpisah, terdaftar haji reguler dalam satu provinsi yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, Siskohat Kemenag menyebutkan, ada satu orang jemaah haji yang masuk dalam kuota cadangan yang melakukan pelunasan. Pada tahun ini setidaknya ada 7.775 kuota cadangan yang diberi kesempatan untuk melakukan pelunasan BPIH sesuai dengan ketentuan Dirjen PHU Kemenag antara lain jemaah tersebut memiliki status cadangan yang baru bisa diberangkatkan bilamana terdapat sisa kuota pada masing-

TAWAF: Suasana Ka’bah dikelilingi jutaan jemaah haji dari berbagai negara.

NAIK TANGGA: Jemaah haji saat berada di bandara menuju Tanah Suci.


6

FokusRealita

Sementara itu, untuk besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) tahun ini ditetapkan berbeda di 12 embarkasi yang besarannya tergantung pada jarak tempuh ke Saudi Arabia (Jeddah atau Madinah). ”Besaran rata-rata BPIH 2015 turun cukup signifikan sebesar USD 502 dari USD 3.219 pada 2014 menjadi USD 2.717 pada 2015. BPIH tahun ini meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Mekkah dan biaya hidup,” katanya.

Lukman mengatakan, pembayaran BPIH 2015 dilakukan dengan mata uang Dollar AS atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada hari dan tanggal pelunasan. “Pelunasan

dilakukan di tempat pembayaran setoran awal bagi bank yang menjadi BPS BPIH. Semua berlangsung secara transparan,” katanya. Saat ini, Kemenag memang sedang membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Adapun besaran BPIH sesuai 12 embarkasi di antaranya Embarkasi Aceh USD 2.401, Embarkasi Medan USD 2.404, Embarkasi Batam USD 2.556, Embarkasi Padang USD 2.561, Embarkasi Palembang USD 2.623, dan Embarkasi Jakarta USD 2.626. Kemudian Embarkasi Solo USD 2.769, Embarkasi Surabaya USD 2.801, Embarkasi Banjarmasin USD 2.924, Embarkasi Balikpapan USD 2.926, Embarkasi Makassar USD 3.055, dan Embarkasi Lombok USD 2.962.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Djamil mengatakan para calon jemaah haji yang ditetapkan berangkat ke Tanah Suci tahun ini dapat melunasi biaya perjalanan ibadah haji mulai 1 Juni

2015. “Jemaah dapat segera melakukan pelunasan BPIH, terlebih setelah ada kepastian Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2015 tentang BPIH 2015 (diundangkan sejak 25 Mei 2015),” katanya.

Djamil mengatakan, Perpres BPIH yang baru ditandatangani presiden itu memberi kepastian bagi para calon jemaah haji reguler untuk melunasi ongkos berhaji. Tempat pembayaran pelunasan dilakukan di Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH penganti (bagi nasabah eks BPS BPIH) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH lembar pertama. Pelunasan BPIH dilakukan di tempat pembayaran setoran awal bagi bank yang menjadi BPS BPIH antara lain BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah

Mandiri (BSM), Bank Mu’amalat, Bank Mega Syariah, BTN Unit Usaha Syariah, CIMB Niaga Syariah, Permata Syariah, Panin Syariah, BPD Aceh Unit Usaha Syariah, BPD Sumut Unit Usaha Syariah, BPD Nagari Unit Usaha Syariah, BPD Riau Unit Usaha Syariah, BPD Sumsel Babel Unit Usaha Syariah, BPD DKI Unit Usaha Syariah, BPD Jateng Unit Usaha Syariah, dan BPD Jatim Unit Usaha Syariah. Sementara pelunasan BPIH pada bank eks BPS BPIH dan BPS BPIH transito dilakukan dengan mekanisme yang dapat dilihat di Pedoman Pelunasan Haji Reguler.

Pelayanan pelunasan haji reguler 2015 dilakukan pada setiap hari kerja dengan waktu pembayaran untuk Indonesia Bagian Barat mulai Pukul 10.00-16.00 WIB, Indonesia Bagian Tengah Pukul 11.00-17.00 WITA dan Indonesia Bagian Timur Pukul 12.00-18.00 WIT.

Menurut Abdul Djamil, jemaah haji yang telah melakukan pembayaran pelunasan BPIH reguler wajib melapor

REALITA HAJIEdisi I - Mei 2015

7

FokusRealita

kepada kankemenag kabupaten/kota sesuai tempat mendaftar jemaah paling lambat tiga hari setelah pelunasan dengan menyerahkan lembar bukti setoran lunas BPIH 1436H/2015M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori menambahkan, untuk pelunasan BPIH dibagi dalan dua tahap. Pada tahap I, pelunasan bagi jemaah yang belum pernah berhaji dan jemaah lunas tunda yang belum sekalipun berhaji pada tahun sebelumnya.

”Pelunasan tahap II akan dibuka kembali jika tidak semua calon haji yang berhak melunasi BPIH pada tahap I. Sisa kuota itu akan diberikan pada mereka yang ada di daftar urutan berikutnya. Tahap II pelunasan akan dibuka pada 7-13 Juli 2015,” ujarnya.

Sejak dibuka pada 1 Juni 2015, sampai dengan penutupan pelunasan di hari pertama pada pukul 15.00 WIB, data Siskohat menunjukan angka 10.865 jemaah telah melakukan pelunasan. Selanjutnya jemaah yang melunasi terus bertambah.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No 32 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1436H/2015M mengatur bahwa kuota haji nasional berjumlah 168.800 yang terdiri dari kuota haji reguler (155.200) dan kuota haji khusus (13.600). Kuota haji reguler terbagi menjadi dua yaitu, 154.049 untuk jemaah haji dan 1.151 untuk petugas haji daerah. Pada awal pembukaan pelunasan (1 Juni) itu setidaknya sudah 7,05 persen kuota jemaah haji yang terlunasi.

Sementara itu, Ketua Forum Kerja sama BPS-BPIH (FK BPS-BPIH) Tutuy Guntara mendukung pemerintah dalam melayani jemaah haji Indonesia dengan baik sesuai ketentuan. Jika ada masalah, pihaknya langsung melakukan diskusi dengan Kemenag. ”Belum lama ini ada masalah, dan kita diskusikan dengan Kemenag. Alhamdulilah bisa selesai,” ujarnya.

Sedangkan permasalahan yang sering dijumpai FK BPS-BPIH, menurut Tutuy, ada jemaah yang menunggu pelunasan dengan berbagai alasan, salah satunya melihat kurs rupiah atas Dollar AS. Akibatnya lewat dari batas waktu yang ditetapkan dan jemaah tersebut terpaksa harus masuk waiting list atau daftar tunggu tahun depan. ”Tapi sejauh ini pelunasan BPIH sudah berlangsung baik. Saya lihat dari BSM (Bank Syariah Mandiri), sampai menyisakan dua minggu lagi yang belum melunasi sekitar 8.000-an jemaah. Ini artinya pelunasan sudah mencapai 86 persen,” ujarnya.

Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Ahmad Riawan Amin mengatakan, yakin Kemenag sudah punya kriteria atas penunjukkan BPS BPIH. Selain syariah, juga pertimbangan hal lain seperti rasio keuangan dan jaringan.

Jika hanya berpatokan pada status bank atau unit syariah, semua BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit

Usaha Syariah) pun bisa. Tapi penilaian performa juga penting apalagi kondisi perbankan syariah saat ini tengah menghadapi tantangan.

Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTHURI) Elham Rizqach mengungkapkan, melihat dari segi manfaat, semakin banyak bank kian baik. Ini karena, tidak semua jemaah daerah merujuk pada bank tertentu. Tapi untuk saat ini BPS BPIH yang ada sudah relatif dikenal dan punya sistem keamanan yang baik sudah cukup. Kalau terlalu banyak, jemaah dikhawatirkan justru jadi bingung.

‘’Kalau banknya banyak, tapi kurang ini dan itu, malah menambah pekerjaan. Yang ada saat ini dimaksimalkan dulu saja,’’ katanya.

Abdul Djamil , Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)


8

Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad merasa yakin penunjukan BUS dan UUS itu sudah mempertimbangkan kemampuan dan kredibilitas masing-masing. Pihaknya juga tidak kesulitan bekerja sama dengan perbankan dalam penyetoran BPIH. Sejauh ini BUS dan UUS penerima setoran BPIH dinilainya sudah cukup mewakili. ‘’Kalau mau ditambah jumlahnya boleh saja. Yang penting efektif,’’ katanya.

Perlu diketahui kuota jemaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 168.800. Jumlah itu dibagi dua yakni, kuota haji reguler sebanyak 155.200 yang terdiri dari haji reguler sebanyak 154.049 dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebanyak 1.151 orang. Kemudian Haji khusus sebanyak 13.600 yang terdiri dari jemaah haji khusus sebanyak 12.831 orang dan petugas PIHK sebanyak 769 orang.

Rencananya jemaah haji akan diberangkatkan dalam dua gelombang. Gelombang I direncanakan akan mulai diberangkatkan pada tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015 menuju Madinah. Kemudian gelombang II pada tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 tujuan Jeddah.

Sedangkan gelombang keberangkan terdiri dari dua gelombang yaitu, Gelombang I dengan rute Tanah Air-Madinah-Mekkah-Jeddah-Tanah Air dan Gelombang II dengan rute Tanah Air-Jeddah-Mekkah-Madinah-Tanah Air.

BPIH Tidak Terpengaruh Fluktuasi terhadap DollarMerujuk Undang Undang Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 21 ayat (1) besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap tahun pemerintah selalu mengusulkan rancangan BPIH.

Untuk selanjutnya, rancangan BPIH akan dibahas bersama Komisi VIII DPR. Rancangan tersebut berisi komponen BPIH hasil survei pemerintah di Tanah Suci dan di dalam negeri. Sebelum dibahas bersama, DPR pun melakukan survei secara langsung ke Tanah Suci dan di dalam negeri. Berdasarkan data yang diperoleh oleh keduanya, maka ditetapkan besaran BPIH dalam rapat kerja bersama antara pemerintah dan DPR.

Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama (Kemenag) Ramadhan Harisman mengatakan, turunnya besaran BPIH merupakan proses politik bersama menghasilkan keputusan. BPIH dibahas, ditetapkan, dan disetujui antara pemerintah dalam hal ini Kementerian

Agama (Kemenag) bersama DPR yang diwakilkan Komisi VIII.

”Penurunan besaran BPIH tidak bisa diklaim hasil upaya satu pihak. Jadi penurunan ini berkat upaya bersama (pemerintah dan DPR),” ujar Ramadhan kepada Riyalita Haji & Umrah di ruang kerjanya, Kemenag di Jakarta, Senin, (15/6) lalu.

Ia mengungkapkan, BPIH merupakan besaran biaya komponen yang harus dibayar oleh setiap jemaah haji atau direct cost. Sejak 2014 lalu, komponen BPIH meliputi biaya pesawat ke dan dari Tanah Suci, sebagian biaya pemondokan di Mekkah dan living

cost atau uang saku yang akan dikembalikan lagi ke jemaah haji saat keberangkatan di embarkasi.

Sementara pada 2012 dan 2013 komponen BPIH meliputi biaya pesawat ke dan dari Tanah Suci, sebagian biaya pemondokan di Mekkah dan living cost serta biaya pemondokan di Madinah. Pada 2010 dan 2011 meliputi biaya pesawat ke dan dari Tanah Suci, sebagian biaya pemondokan di Mekkah dan living cost, biaya pemondokan di Madinah dan biaya General Service fee (GSF) yang meliputi komponen trasportasi darat antarkota perhajian dan biaya perkemahan di Armina.

Selain direct cost ada pula indirect cost atau dana haji. Dana optimalisasi dimanfaatkan untuk sebagian biaya pemondokan di Mekkah, biaya pemondokan Madinah, pelayanan di Arab Saudi (General Service Fee), konsumsi di Madinah, Armina, kedatangan dan kepulangan di Bandara Arab Saudi, Mekkah, transportasi Shalawat, upgrade Naqobah, pelayanan bongkar muat dan angkutan barang, badal haji dan pemulangan jemaah sakit ke Indonesia, pelayanan di dalam negeri seperti akomodasi dan konsumsi di embarkasi, paspor, DAPIH, gelang identitas, buku manasik dan pelaksanaan manasik, passenger service charge jemaah, asuransi jiwa dan kecelakaan, operasional di Arab Saudi dan dalam negeri.

”Tiket ke dan dari Arab Saudi menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sedangkan transportasi jemaah dari daerah asal dari dan ke embarkasi menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” katanya.

FokusRealita

Ramadhan Harisman, Direktur Pengelolaan Dana Haji

Ahda Barori, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri


9

FokusRealita

Ramadhan menambahkan, untuk tahun ini besaran BPIH mengalami penurunan sebesar USD 502. Sebelumnya besaran BPIH sebesar USD 3.219, namun tahun ini yang wajib dibayar oleh jemaah hanya USD 2.717 saja.

Ia mengatakan, penetapan BPIH 2015 mengacu pada nilai tukar APBN-Perubahan pada awal tahun. Saat itu nilai tukar Rupiah terhadap Dollar sebesar Rp 12.500. ”Saat kita bahas hingga ditetapkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar terus melemah yakni, Rp 12.800 hingga RP 12.900 per USD 1,” jelasnya.

Pada komponen biaya pesawat, kenaikan nilai Dollar terhadap rupiah tidak terlalu berpengaruh. Pasalnya, lanjut Ramadhan, jemaah haji membayarnya dalam bentuk Dollar. Sementara pada komponen biaya pemondokan di Mekkah hanya dibayar oleh jemaah sebesar 26 persen.

Lantas untuk biaya pemondokan di Madinah dari mana? Ramadhan menuturkan, biaya pemondokan haji di Madinah diambil dari biaya optimalisasi atau indirect cost. Untuk mengantisipasi nilai tukar Riyal yang konstan dengan nilai tukar Dollar terhadap Rupiah. Setidaknya pemerintah sudah mengalokasikan safe guarding untuk 2015 sebesar Rp 100 miliar. ”Jadi fluktuasi nilai tukar Dollar terhadap Rupiah tidak berpengaruh,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk memperkecil dampak fluktuasi nilai tukar Dollar terhadap Rupiah secara bertahap alokasi biaya untuk pelaksanaan haji di Tanah Suci ditransfer secara bertahap. Ini agar azas manfaatnya dapat diatur sesuai kebutuhan di sana. ”Kita lihat kondisi nilai Rupiah. Kalau nilai tukar Rupiah terhadap Dollar sedang menguat, maka kita langsung transfer,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Ramadhan, pihaknya tetap mengelola BPIH sesuai dengan peraturan menteri sekalipun ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang strategi hedging atau mekanisme lindung uang pengelolaan BPIH, tetapi itu belum digunakan.

Ia menegaskan lagi, pelayanan haji tahun ini baik pelayanan di dalam negeri dan di Tanah Suci tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar. ”Jadi safe guarding kita gunakan untuk mengantisipasi kenaikan nilai tukar Dollar terhadap Rupiah,” katanya.

Setelah ditetapkan setiap tahun oleh Presiden Jokowi dalam bentuk peraturan presiden (perpres) biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam BPIH dialokasikan ke seluruh satker (satuan kerja) penyelenggara ibadah haji di seluruh Indonesia. Menurutnya, satker penyelenggara ibadah haji meliputi Satker Pusat yakni, Dirjen PHU dan Satker Daerah seperti seluruh kantor wilayah (kanwil) di Indonesia, kakanmenag, KUA, dan Satker di Tanah Suci. ”Setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk susunan organisasinya. Seperti misalnya Satker di Tanah Suci membentuk ketua, bendahara dan susunan pengurus lainnya,” kata Ramadhan.

Lebih jauh ia mengatakan, biaya pesawat untuk tahun ini relatif turun dibanding tahun lalu. Pada tahun lalu biaya pesawat sebesar USD 2.165, sedangkan tahun ini USD 2.000. Artinya, ada penurunan USD 165. Ini dipengaruhi oleh faktor turunnya harga avtur. ”Untuk pemondokan Mekkah tahun lalu sebesar USD 4.995. Untuk tahun ini USD 4.500. Yang wajib dibayar oleh jemaah hanya 26 persen,” ungkapnya.

BERDOA: Sejumlah jemaah haji sudah berada di asrama haji.


10

Untuk 2016 mendatang, pihaknya telah mengusulkan ke adan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan untuk menambah alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan haji. Tujuannya agar tidak menganggu penetapan BPIH. “BPIH murni untuk keperluan jemaah saja,” ucapnya.

Ramadhan menyatakan, saat ini dana pengelolaan penyelenggaraan haji, khususnya alokasi biaya di Tanah Suci adalah biaya uang muka untuk pemondokan di Mekkah. Sementara untuk operasional daerah sudah dalam proses transfer. Sedangkan penggunaan untuk operasional petugas haji sudah dialokasikan sejak awal 2015 lalu. ”Untuk uang muka biaya pemondokan haji di Mekkah sudah diajukan ke DPR,” jelasnya.

Pada akhir perbincangan, Ramadhan mengatakan, meningkatnya animo pendaftaran haji dan terbatasnya kuota menyebabkan daftar tunggu semakin panjang. Dengan demikian, akumulasi dana haji semakin besar. Karenanya, pengelolaan keuangan haji dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 34/2014. ”Ini untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang optimal, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga diperlukan payung hukum yang kuat,” tegasnya.

Diprediksi Pelunasan Habis Hari Ke-19 Sejak pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler dimulai pada 1 Juni lalu hingga memasuki hari ke-13, Kamis (18/6) lalu terlihat terjadi penurunan linier sejak hari ke-10 pelunasan.

Pada hari ke-10, sebanyak 6.377 jemaah yang melunasi, lalu hari ke-11 sebanyak 4.047, hari ke-12 sebanyak 2.611, dan hari ke-13 sebanyak 2.219 jemaah melunasi. Linier ini menurun dalam empat hari pelunasan sebelumnya.

Hingga hari ke-13, jumlah jemaah haji yang telah melakukan pelunasan sebanyak 129.788 atau sebesar

84 persen dengan rata-rata pelunasan perhari sebesar enam persen atau 9.984 jemaah haji. Jumlah yang belum melakukan pelunasan hingga hari ke-13 sebesar 24.261 atau 16 persen.

Jika dibandingkan pada tahun lalu, pelunasan BPIH Haji Reguler tahun ini bisa dikatakan lebih baik atau sukses. Pada tahun lalu di hari yang sama atau hari ke-13 persisnya pada 23 Juni 2014, pelunasan BPIH Reguler 1435H/2014M hanya menembus angka 99.866 jemaah atau 64,35 persen.

Dalam pelunasan BPIH Reguler 1436H/2015M sejak hari pertama hingga hari ke-13, pengaruh kurs jual Dollar harian yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) tidak mempengaruhi linier pelunasan secara signifikan. Ini artinya faktor kurs jual bukan faktor paling mempengaruhi secara positif atas linier pelunasan hingga hari ke-13.

Pada pelunasan hari keenam, kurs jual harian BI sebesar USD 13.429, namun jumlah jemaah yang melunasi pada hari itu sebanyak 18.379. Angka ini lebih tinggi dari pelunasan hari kelima yaitu, 12.410 dengan kurs jual Dollar harian sebesar USD 13.427. Kurs hanya selisih dua poin lebih tinggi, namun justru jumlah angka yang melunasi lebih tinggi. Artinya, Dollar bukan faktor paling signifikan dalam linier pelunasan hari ke-13. Rata-rata kurs jual Dollar harian BI hingga hari ke-13 sebesar USD 13.374.

Masih ada waktu lagi pelunasan haji reguler pada tahap pertama ini, tepatnya 30 Juni mendatang pelunasan tahap pertama akan ditutup. Berdasarkan linier pelunasan, diprediksi jika pelunasan berdasarkan titik keseimbangan (equilibrium) yang terjadi pada pelunasan hari keempat, maka kuota haji akan habis terlunasi pada hari ke-19 pelunasan, Jumat (26/6). Namun jika berdasarkan pada titik terendah pelunasan yaitu, pada hari ke-13, maka kuota akan habis pada hari ketiga pelunasan tahap kedua, Kamis, (9/7). (aro/nas/*)

FokusRealita


11

Belum pernah menunaikan ibadah haji

Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, terhitung pada tanggal 21 Agustus 2015

Jemaah lunas tunda yang berstatus belum pernah haji

Jemaah haji nomor porsi berikutnya berdasarkan data Siskohat sebanyak 5 persen yang berstatus belum haji dan masuk daftar tunggu pada tahun 1437H/2016M dari jumlah kuota provinsi dan kab/kota yang bersangkutan.

FokusRealita

BPS BPIH 2015

BRI Syariah

BNI Syariah

Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Mu’amalat

Bank Mega Syariah

CIMB Niaga Syariah

Jemaah tahap 1 yang mengalami kegagalan sistem pada saat pelunasan

Jemaah lunas tunda yang sudah berstatus haji

Jemaah yang nomor porsinya masuk alokasi Tahun 1436H/2015M dan sudah berstatus haji.

Jemaah haji yang lanjut usia (lansia) dan penggabungan suami/istri dan anak/orang tua terpisah, dengan catatan usia jemaah lansia sudah 75 tahun per tanggal 21 Agustus 2015 yang sudah mendaftar haji Reguler paling lambat 1 Januari 2013

Sedangkan pelunasan BPIH pada bank eks BPS BPIH dan BPS BPIH transito dilakukan dengan mekanisme yang dapat dilihat di Pedoman Pelunasan Haji Reguler.

Permata Syariah

Panin Syariah

BTN Unit Usaha Syariah,

BPD Aceh Unit Usaha Syariah

BPD Sumut Unit Usaha Syariah

BPD Nagari Unit Usaha Syariah

BPD Riau Unit Usaha Syariah

BPD Sumsel Babel Unit Usaha Syariah

BPD DKI Unit Usaha Syariah

BPD Jateng Unit Usaha Syariah

BPD Jatim Unit Usaha Syariah.

Sedangkan pelunasan

BPD Aceh Unit Usaha Syariah

BPD Sumut Unit Usaha Syariah

Sumber : Ditjen PHU Kemenag

Untuk keterangan lebih lengkap, Klik: http://haji.kemenag.go.id/v2/content/keputusan-direktur-jenderal-penyelenggaraan-haji-dan-umrah-nomor-d2772015-tentang-pedoman


12

Wacana

Kementerian Agama

(Kemenag) menggulirkan

wacana pembangunan

pintu haji dan umrah di

jajaran otoritas bandara

di Indonesia. Hal ini

untuk memudahkan

pengawasan pelaksanaan

haji dan umrah. Seperti apa

perkembangannya?

Usulan Pembangunan Gate Haji dan Umrah

Jamin Rasa Aman,

Awasi Pelaksanaan

Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan gate atau pintu tersebut kepada PT Angkasa Pura. Tujuannya yakni, memberikan pelayanan khusus bagi tamu Allah yang ingin berangkat ke Tanah Suci.

Pelayanan maksudnya menjamin rasa aman bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Seperti yang sudah sering diberitakan, banyak agen travel nakal atau tak berizin nekat menggelar umrah meski menyalahi aturan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Kita telah mengusulkan gate itu untuk tertibnya pengawasan haji dan umrah,” ujar Muhajirin.

Saat ini memang sudah ada lounge atau ruang tunggu khusus bagi pelaksana haji dan umrah. Namun demikian, fasilitas tersebut masih berbayar dan terkadang memberatkan jemaah, Untuk itulah, gate ini diusulkan. Kemenag ingin agar masyarakat yang telah bersumbangsih besar bagi negara ini tak ditarik biaya lagi untuk sekadar menunggu keberangkatan ke Tanah Suci.

METAL DETECTOR: beberapa jemaah beserta bawaannya diperiksa sebelum memasuki bandara.


13

Wacana

Tak hanya permasalahan biaya, kapasitas yang mini atau hanya bisa menampung sedikit jemaah juga menjadi persoalan. Bayangkan, bagaimana suasana di lounge ketika semua jemaah umrah harus menunggu di tempat itu. Padahal, lanjut Muhajirin, ada sekitar 1.000 orang yang berangkat umrah setiap hari.

Belum lagi pihak pengantar tamu Allah yang jumlahnya sulit dikontrol. Misalnya ada satu orang yang berangkat umrah, namun pengantar berjumlah puluhan orang. Hal tersebut jelas merepotkan pihak pengawas dan otoritas bandara.

Muhajirin mengatakan, jika rencana pembangunan gate ini bisa terwujud, maka pengawasan akan lebih mudah. Misalnya ketika musim haji, terminal atau gate difungsikan secara penuh menampung jemaah haji.

Setelah musim tersebut berakhir, terminal bisa difungsikan untuk melayani dan mengawasi jemaah umrah. Saat ini gate atau terminal itu sedang dikomunikasikan dengan instansi pemerintahan terkait.

Tujuannya agar bisa teRiyalisasi mengingat banyak permasalahan yang bisa ditangani dengan pembangunan gate haji dan umrah. “Ini harus dikoordinasikan lintas sektor,” ujar Muhajirin.

Sementara itu, Kasubdit Pembinaan Umrah Arfi Hatim menjelaskan urgensi pembuatan gate haji dan umrah. Menurutnya, hal itu dikarenakan bandara merupakan etalase sebuah negara. Dengan adanya gate itu, pelaksanaan pemberangkatan ke Tanah Suci dengan tujuan ibadah niscaya lebih tertata.

Terlebih, pihak bandara sudah mulai memandang penting adanya gate khusus ini. Terutama sejak keramaian di bandara tidak bisa dikendalikan lantaran membludaknya pengantar di sana. Ada kepentingan Kemenag dan otoritas bandara terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

“Ada sinyal positif, karena kepentingan yang hampir sama,” ujar Arfi. (adn)

BERBINCANG: Para jemaah berjalan setelah mendapat beberapa pengarahan dari panitia haji.

Tingginya animo masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah umrah,

sehingga terkadang menimbulkan banyak permasalahan, maka sangat diperlukan pembentukan Direktorat

Pelayanan Umrah.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama

(Menag). Ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam menjalankan fungsinya, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (PHU Kemenag) memberikan pelayanan haji bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Pelayanan tersebut di antaranya pendaftaran haji, bimbingan jemaah, administrasi dan dokumen, transportasi jemaah, akomodasi, katering, kesehatan jemaah, dan keamanan.

Namun, tidak saja melayani pelayanan haji, Ditjen PHU juga melayani ibadah umrah. Saat ini, keinginan umat Islam melaksanakan ibadah umrah terbilang sangat tinggi. Sedikitnya ada sekitar 1.000 orang yang berangkat umrah setiap hari. Maka tak jarang muncul permasalahan dalam pelaksanaannya. Karenanya, diperlukan sekali kehadiran Direktorat Umrah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Nur Syam mengakui pembentukan Direktorat Umrah sudah disepakati dalam diskusi di jajaran lingkungan Kemenag.

Saat ini, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemen PAN-RB), Kementerian Pertahanan, dan selanjutnya diteruskan ke Sekretariat Kabinet (Setkab). Ini agar segera ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag).

Menurut Nur Syam, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh pelayanan ibadah umrah. Ini untuk memberikan pelayanan yang lebih nyaman, baik, dan

Wacana

Pembentukan Direktorat Pelayanan Umrah

Surat Pengajuan Itu Sudah

Melayang

berkualitas, khususnya kepada calon jemaah umrah. ”Minat masyarakat terhadap ibadah umrah sangat tinggi, dan itu banyak menimbulkan beberapa masalah. Oleh karenanya, pemerintah perlu hadir dalam penanganan pelayanan umroa dengan pembentukan Direktorat Pelayanan Umrah,” ujar Nur Syam.

Ia mengatakan, secara struktural Direktorat Pelayanan Umrah nantinya berada di dalam Dirjen Penyeleggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Pasalnya, beberapa direktur yang berada di dalam Dirjen PHU seperti Direktur Pembinaan Haji, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dan beberapa direktur lainnya masih belum cukup memberikan pelayanan haji dan umrah. ”Dengan adanya Direktorat Umrah, maka bisa memberikan pelayanan umrah yang maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Ditjen PHU Muhajirin Yanis menjelaskan, sejauh ini Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin resmi dari Kemenag sebanyak 655. Dari jumlah itu terdapat sekitar 125 PPIU yang juga bertindak sebagai provider visa.

Tingginya minat umat Islam Indonesia dalam menunaikan ibadah umrah disebabkan oleh asumsi karena panjangnya antrean (waiting list) haji. ”Untuk itu, sebagai mandat regulasi, pemerintah wajib dan hadir dalam melakukan pembinaan pembimbingan dan perlindungan, baik kepada kemaah haji maupun umrah,” ujarnya.

Terkait dengan sanksi pelanggaran terhadap penyelenggara umrah nakal, beberapa waktu lalu Ditjen PHU telah memberikan sanksi kepada tujuh PPIU dan enam Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang dilaporkan ke Bareskrim Polri karena tidak mempunyai izin penyelenggaraan umrah dari Kemenag.

Perusahaan yang terkena sanksi antara lain PT Mulia Wisata Abadi, PT Senabil Madinah Barakah, PT Al Aqsa Jisra Dakwah, PT Mediterania Travel, PT Muaz Barakat Safar, PT Pandi Kencana Murni, dan PT Mustaqbal Lima Wisata. Adapun perusahan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri seperti PT Baitussalam Papua Tour & Travel, PT Al Fatih, PT. Uslub, PT NUr Medinah Intermedia, PT E-Consultan, PT Baburrahman dan PT Rumi (Rumah Manasik Indonesia).

Penegakan hukum ini terus akan berlanjut sesuai dengan 4 Aksi Nyata Dalam Reformasi Umrah di antaranya Penegakan Hukum, Penandatanganan Pakta Integritas, Gerakan 1.000 Stiker Umrah (Lima Pasti), dan Pembentukan Panitia Khusus. (nas)


14

PHU juga melayani ibadah umrah. Saat ini, keinginan umat Islam melaksanakan ibadah umrah terbilang sangat tinggi. Sedikitnya ada sekitar 1.000 orang yang berangkat umrah setiap hari. Maka tak jarang muncul permasalahan dalam pelaksanaannya. Karenanya,

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen

Direktorat Umrah sudah disepakati dalam diskusi di

Saat ini, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemen PAN-RB), Kementerian Pertahanan, dan selanjutnya diteruskan ke Sekretariat Kabinet (Setkab). Ini agar segera ditandatangani oleh

ditimbulkan oleh pelayanan ibadah umrah. Ini untuk memberikan pelayanan yang lebih nyaman, baik, dan

Safar, PT Pandi Kencana Murni, dan PT Mustaqbal Lima Wisata. Adapun perusahan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri seperti PT Baitussalam Papua Tour & Travel, PT Al Fatih, PT. Uslub, PT NUr Medinah Intermedia, PT E-Consultan, PT Baburrahman dan PT Rumi (Rumah Manasik Indonesia).

Penegakan hukum ini terus akan berlanjut sesuai dengan 4 Aksi Nyata Dalam Reformasi Umrah di antaranya Penegakan Hukum, Penandatanganan Pakta Integritas, Gerakan 1.000 Stiker Umrah (Lima Pasti), dan Pembentukan Panitia Khusus. (nas)

Muhajirin Yanis, Direktur Pembinaan

Haji dan Umrah


15

Kebijakan

PMA No 29 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Haji Berulang

Potong Antrean dengan Rentang 10 Tahun

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengatur tentang haji lebih dari sekali atau haji berulang. Kebijakan ini dalam rangka untuk memprioritaskan bagi yang belum berhaji. Tapi tidak

menutup pintu sama sekali bagi yang sudah.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengatur tentang haji lebih dari sekali atau haji berulang. Kebijakan ini dalam rangka untuk memprioritaskan bagi yang belum berhaji. Tapi tidak

menutup pintu sama sekali bagi yang sudah.

Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, yang mengatur bahwa orang yang sudah berhaji dan ingin mendaftar lagi, baru diberi kesempatan paling cepat 10 tahun kemudian.

”Mulai sekarang akan diberlakukan bagi setiap calon jemaah yang mendaftar tahun ini dan sudah berhaji, maka paling cepat bisa berhaji (lagi) 10 tahun kemudian,” jelas Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Dia menambahkan, besarnya animo masyarakat yang tidak sebanding dengan kuota haji Indonesia menyebabkan masa tunggu jemaah haji semakin panjang. Karenanya, Kemenag mengambil kebijakan haji bahwa haji betul-betul diprioritaskan bagi yang belum pernah berhaji sama sekali. ”Jadi itu salah satu cara kita memotong antrean,” tandas Lukman.

BUKIT: Suasana Jabal Rahmah berlokasi di pusat Arafah


16

Kebijakan

Kuota haji Indonesia memang sangat terbatas, hanya sekitar 168.800 orang per tahun karena ada pemotongan 20 persen dari kuota normal. Sementara antusiasme muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Akibatnya, waiting list atau daftar antrean jemaah haji Indonesia terus memanjang, bahkan sampai puluhan tahun.

Meski demikian, lanjut Menag, pembatasan mendaftar setelah 10 tahun itu, tidak berlaku bagi pembimbing ibadah. Ketentuan tentang hal ini akan diatur lebih lanjut oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Secara spesifik pada Pasal 3 ayat (4) PMA ini mengatur bahwa jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Sementara Ayat (5)-nya berbunyi Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Djamil mengatakan, hadirnya PMA tersebut untuk memperkecil antrean yang semakin panjang. Meski begitu, bagi calon jemaah tetap diperkenankan untuk mendaftar. Namun, syarat jeda waktu selama 10 tahun akan menjadi ketentuan. Selain itu, para calon jemaah, jika sudah mendaftar ulang, maka hal serupa tak boleh terulang untuk selanjutnya. ”Sesuai perintah agama, kewajiban berhaji hanya satu kali. Tapi tingginya minat masyarakat Indonesia untuk kembali menunaikan haji tak dapat dibendung,” katanya.

Padahal, lanjut Abdul Djamil, jika melihat anjuran agama, bagi jemaah yang telah berhaji disarankan untuk tak mengulangi. “Bagi masyarakat yang mampu dan sudah berhaji, sebaiknya umrah saja. Ini kan (umrah) juga mendapatkan pahala yang mempermudah orang yang belum berhaji,” ujarnya.

pembimbing. Sedang pada ayat (6) ditegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut pendaftaran bagi pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Dalam PMA itu juga diatur seseorang yang ingin berhaji harus memenuhi persyaratan batas usia minimal 12 tahun. Artinya, yang bisa naik haji adalah mereka yang terkategori baligh.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kebijakan yang membatasi masyarakat untuk berhaji lebih dari sekali merupakan hal positif. “Orang yang tidak mampu jadi punya kesempatan berhaji. Ini (pembatasan haji) juga dapat meningkatkan kualitas,” tandasnya.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi mengutarakan, seorang muslim

LANJUT USIA: Jemaah perempuan sedang menunggu di asrama haji.

DIPAPAH: Seorang jemaah lanjut usia dibantu petugas menaiki tangga pesawat.


17

wajib menjalani ibadah haji sekali, dan hukumnya sunah untuk melakukannya lagi. Karena itu, ia mengimbau kepada umat muslim Indonesia yang sudah pernah berhaji untuk memberikan kesempatan kepada yang belum pernah menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. “Bagi yang sudah berhaji, beri kesempatan saudaranya yang belum berangkat,” pungkas pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam itu.

Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, Ali Mustafa Yaqub mendukung pembatasan haji hanya dilakukan satu kali saja untuk setiap muslim. Dia beranggapan ibadah haji yang dilakukan berkali-kali adalah suatu bentuk pemborosan dan mendzalimi orang lain.

”Asas keadilan dan kemaslahatan bersama menjadi pertimbangan pelarangan tersebut. Memprioritaskan calon jemaah haji yang belum pernah ke Tanah Suci menjadi lebih penting. Selain itu, manusia juga harus belajar untuk bertoleransi atau memberi kesempatan kepada sesame,” katanya.

Sebelumnya, dalam Mudzakarah Perhajian Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Februari 20156, melahirkan sejumlah rekomendasi.

Kebijakan

SYARAT: Tawaf mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali sebagai bagian pelaksanaan ibadah haji atau umrah.


18

Kebijakan

Rekomendasi itu antara lain (pertama) meminta pemerintah agar membuat regulasi yang memprioritaskan pemberangkatan calon jemaah yang belum pernah haji. Namun, haji lebih dari satu kali dapat saja dipertimbangkan untuk mereka yang bertugas sebagai pembimbing haji dan menjadi mahram.

Rekomendasi kedua, pemerintah agar menyosialisasikan kepada masyarakat tentang keutamaan ibadah sosial ketimbang ibadah haji lebih dari satu kali, lalu ketiga mengimbau agar masyarakat yang sudah berhaji, jika sudah mendaftar haji, untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum haji.

Disusul rekomendasi keempat menekankan, pemerintah harus membuat sistem pendaftaran haji secara ketat, sehingga bisa menolak pendaftar yang sudah berhaji dam rekomendasi kelima kebijakan pembatasan pendaftaran haji tersebut sebaiknya hanya untuk haji reguler, tidak untuk haji khusus.

Beribadah haji berulang juga menjadi salah satu pokok bahasan utama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Forum Pertemuan (Ijtima) di Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada 7-10 Juni 2015. Dalam Ijtima itu, Komisi B1 membahas soal Masail

Fiqhiyyah Mu’ashirah terkait haji berulang.

Ketentuan hukum tentang haji, seperti dijelaskan MUI dalam fatwanya, kewajiban melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji satu kali berarti sudah terpenuhi kewajibannya.

Ketua Komisi B1 Prof Dr Hj Chuzaimah T. Yanggo saat membacakan hasil rekomendasi MUI mengatakan, jika seseorang sudah pernah haji sekali, kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka hukumnya sunnah. ”Karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perjalanan ibadah haji bagi calon jemaah haji agar memperoleh kesempatan dan mengatur serta membatasi jemaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib dengan aturan khusus,“ ujarnya.

Kongkretnya, Hj Chuzaimah, pemerintah perlu memprioritaskan bagi calon jemaah haji yang belum melaksanakan ibadah haji, serta mengelompokkan calon jemaah haji sunnah dalam antrean tersendiri. MUI mengecualikan bagi petugas, pembimbing, dan pendamping calon haji yang membutuhkan, untuk berhaji ke sekian kalinya.

MUI juga mendorong umat Islam Indonesia yang berniat menunaikan ibadah haji kedua dan seterusnya (berulang) untuk menyalurkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) -nya dalam bentuk amal saleh yang lebih bermanfaat untuk mewujudkan ibadah yang berdimensi sosial seperti peduli anak yatim, sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, fakir miskin, dan tetangga yang kekurangan untuk meringankan beban hidup mereka.

Amal shaleh lainnya bisa berupa pembangun masjid, musholla, lembaga pendidikan, panti asuhan, dan memberikan beasiswa pendidikan bagi anak dari kalangan dhuafa. (aro)

PAKAIAN: Jemaah mengenakan ihram sebagai tanda ibadah haji atau umrah.

Pembekalan PPIH Arab Saudi 1436 H/2015

Menjadikan Petugas Haji yang Profesional

Pembekalan PPIH Arab Saudi 1436 H/2015

Menjadikan Petugas Haji yang Profesional

Setelah mengikuti seleksi tahap uji tes kompetensi dan interview, sebanyak 806 Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1436H/2015M digodok selama 10 hari antara 3-12 Juni 2015 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Mereka mendapatkan pembekalan terintegrasi dan teknis yang meliputi pelayanan umum, ibadah, dan pelayanan kesehatan.

Upaya Kementerian Agama (Kemenag) memperbaiki pelayanan haji pada 1436H/2015M salah satunya menyiapkan Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Setelah selesai mengikuti seleksi tahap uji tes kompetensi dan interview, calon PPIH

kembali mengikuti pembekalan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Pembekalan PPIH dibuka langsung Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (3/6) malam lalu. ”Saya berharap pembekalan yang diikuti para PPIH tahun ini bisa menjadi instrumen untuk memahami semua perbedaan dan kemungkinan kondisi di Arab Saudi nanti. Dengan

demikian, seiring dengan tekad pemerintah, pelayanan kepada jemaah bisa lebih optimal dan baik,” ujarnya dalam sambutan pembekalan dan gladi posko PPIH yang bertema “Petugas

PPIH Arab Saudi Adalah Pembimbing, Pelayan, Pelindung yang Menegakkan Nilai-Nilai Integritas, Profesionalitas, Inovatif, Tanggung Jawab, dan Keteladanan bagi Jemaah Haji”.

Dalam pembukaan pembekalan itu dihadiri para pejabat eselon I Kemenag, Perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Perwakilan TNI, Perwakilan Polri, dan sebagainya. PPIH ini nantinya akan menjalankan tugas memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jemaah haji. Secara umum, tugas mereka dikelompokan menjadi dua, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan. Pelayanan umum itu sendiri meliputi akomodasi, transportasi, katering, keamanan, dan bimbingan ibadah.

Menag mengatakan, PPIH perlu memperhatikan beberapa perubahan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di antara penerbangan keberangkatan jemaah haji kloter pertama yang langsung menuju Bandara Madinah. Sebelumnya, jemaah haji diberangkatkan ke Jeddah untuk selanjutnya menuju Madinah kemudian ke Mekkah. Dengan adanya perbedaan ini, jemaah haji bisa terhindar dari kelelahan perjalanan dari Jeddah ke Madinah yang menempuh perjalanan darat antara delapan sampai 10 jam.

Perbedaan lainnya adalah dipindahnya Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di dekat Masjid Nabawi, Madinah. Lokasi BPIH tahun ini lebih jauh dari lokasi BPIH sebelumnya. Karena itu, para PPIH hendaknya lebih teliti dan cermat serta cekatan dalam mendeteksi keberadaan jemaah haji Indonesia, terutama jemaah haji berisiko tinggi. Ini agar jemaah yang memerlukan layanan kesehatan bisa dilayani dengan baik. ”Kemudian, perbedaan selanjutnya adalah pemberian katering atau makanan selama jemaah di Mekkah. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, pemerintah tidak menyediakan makanan saat jemaah berada di Mekkah,” ujar Menag.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU Kemenag) Abdul Djamil menuturkan, secara umum rekrutmen dilakukan untuk menunjuk petugas kloter yang terdiri dari Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Kesehatan Haji


19

Telaah

Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama

Indonesia (TKHI) dan petugas Non Kloter yakni, mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang kuliah di Timur Tengah serta para pemukim yang tinggal di Arab Saudi.

Rangkaian yang wajib diikuti oleh calon petugas haji adalah seleksi administrasi dan tes kompetensi. Mereka juga wajib mengikuti pembekalan terintegrasi dan teknis yang meliputi pelayanan umum, ibadah, dan pelayanan kesehatan. ”Pelaksanaan pelatihan untuk petugas kloter dilaksanakan di 12 embarkasi. Untuk

Eva Kusuma Sundari, Staf Ahli Bappenas

petugas PPIH Arab Saudi/Non Kloter dilaksanakan terpadu (terintegrasi) oleh Kemenag dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta,” ujarnya.

Ia mengatakan, program pembekalan petugas haji merupakan satu usaha untuk menciptakan petugas haji yang profesional, memiliki kompetensi, dan beraklak mulia, yang kemudian dapat diimplementasikan dalam pelayanan kepada jemaah haji sesuai dengan tanggung jawabnya. ”Tujuan pembekalan secara umum untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik, memahami tugas dan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya dan memiliki dedikasi serta loyal dalam melaksankan tugas pelayanan kepada jemaah haji,” ujar Abdul Djamil.

Sementara, lanjut Abdul Djamil, metode pembekalan menggunakan Methode Based Competency Training (semi Homogen) dengan narasumber serta fasilitator dari dalam dan luar Kemenag dan Kemenkes. Namun sebelumnya para peserta wajib mengikuti pra tes dan post tes. Tujuannya untuk mengukur kompetensi peserta dalam memahami penyelenggaraan ibadah haji. ”Diharapkan dari narasumber, salah satunya petugas haji mampu meningkatkan pengembangan diri dari materi tentang tugas individu (personality job description) melalui materi prosedur kerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan pendekatan studi kasus atau problem solving perhajian,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Dirjen PHU, penempatan tugas PPIH akan dibagi di satu kantor pusat PPIH Arab Saudi dan tiga daerah kerja di antaranya Airport Jeddah/ Madinah, Mekkah, dan Madinah.

Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis menambahkan, proses pembekalan juga melibatkan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan survei kepuasan terkait penyelenggaraan pembekalan.

”Harapannya, hasil survei ini akan menjadi masukan melalui cerminan dan catatan dari indeks kepuasan peserta PPIH dalam mengikuti pembekalan, khususnya terkait pelaksanaan gladi posko,” ujarnya.

Staf Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Eva Kusuma Sundari mengatakan, Presiden Jokowi mengapresiasi langkah Kemenag dalam mendorong terwujudnya Revolusi Mental pelayanan haji. ”Revolusi Mental itu ujungnya yaitu, meningkatnya pelayanan pemerintah kepada publik. Presiden sangat mendorong terwujudnya Revolusi Mental dalam bidang pelayanan haji. Saya melihat di Kemenag sudah ada arah ke sana,” pungkasnya saat menjadi narasumber pembekalan PPIH.

Dia menambahkan, Kemenag banyak membuat program-progam pelayanan haji dan umrah seramping mungkin. ”Ini membuktikan adanya denyut perubahan di dalam tubuh Kemenag, sehingga efisien, efektif, dan akuntable,” tutur Eva.

Mindset Beribadah untuk BertugasPanitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) harus mengubah mindset atau cara berpikir beribadah untuk bertugas, bukan bertugas untuk beribadah. Dengan demikian, pelayanan terhadap jemaah haji pada tahun ini bisa berjalan lebih baik dan optimal.

Ketua Panitia Pembekalan Petugas PPIH Arab Saudi 1436H/2015M Khoirizi mengatakan, pembekalan petugas haji ini menekankan pentingnya mengubah cara berpikir tersebut. “Pembekalan ini penting. Output yang dihasilkan adalah komitmen untuk melayani,” tandasnya di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

Setiap tahun, lanjut Khoirizi, permasalahan penyelenggaraan haji sebenarnya selalu berbeda, layanannya pun kerap berubah. ”Perubahan layanan pada tahun ini, ada makan siang selama 15 hari di Mekkah. Berbeda dengan tahun lalu yang tidak ada makan siang,” ujar Kasubdit Bina Petugas Haji Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah itu.

Perbedaan layanan dan permasalahan yang kompleks itu yang akan dihadapi oleh petugas haji. “Karena itu, kalau petugasnya berpikir ibadah, maka akan merepotkan,” tandasnya. Alasan itu pula, kata Khoirizi, yang membuat pemerintah memilih lebih banyak petugas berpengalaman. Komposisi petugas haji itu sebesar 60 persen sudah berpengalaman, sisanya 40 persen masih baru. ”Petugas haji tahun ini sebagian besar pernah menjadi PPIH tahun sebelumnya. Ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada 168.800 jemaahyang kelak berhaji,” jelasnya.

Sementara gladi posko dilakukan sejak pukul 60.00 WIB sampai 14.00 WIB di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Para calon petugas dibagi sesuai dengan daerah kerja (daker) masing-masing di antaranya Mekkah, Jeddah, dan Madinah. Pada setiap daker, ada yang bertugas di bidang


20

Telaah

pelayanan, bimbingan, dan perlindungan. Mereka berasal dari unsur pegawai negeri sipil (PNS) antara lain dari Kemenag dan Kemenkes, dan BPS. Selain itu ada dari TNI dan Polri, serta media massa.

Panitia dari Kemenag membuat kondisi Asrama Haji seperti alur ibadah haji, terutama pada puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. “Kami ingin petugas siap menghadapi kondisi alam dan jemaah Indonesia yang dinamis setiap tahunn,” ujar Khoirizi.

Selain pembekalan di dalam ruangan dan gladi posko, para peserta PPIH juga mengikuti outbond di Cibubur, Jakarta Timur. Pada tahun ini, calon jemaah haji akan menemui suhu ekstrem antara 40-50 derajat Celsius. Karenanya, PPIH tentu harus melakukan tindakan preventif dan ekstra kerja keras dalam melayani para jemaah.

Khoirizi mengatakan, bentuk pembekalan PPIH kali ini dengan variasi outbond. ”Kegiatan luar ruangan itu untuk membangun rasa memiliki dan menumbuhkan kerja sama terintegrasi antar petugas saat bertugas nanti,” jelasnya.

Khoirizi berharap dari pembekalan selama 10 hari yang dimulai sejak subuh hingga pukul 22.00 WIB, para petugas haji, termasuk wartawan yang bertugas di Media Center Haji (MCH) memiliki komitmen untuk melayani, membimbing, dan melindungi jemaah haji Indonesia

Penutupan, Penghargaan, dan HibahPembekalan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi pada 1436H/2015M memasuki babak akhir. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Nur Syam menutup pembekalan PPIH di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat, (12/6) lalu.

Hadir dalam penutupan ini antara lain Staf Ahli Staf Ahli Menteri Kesehatan (Menkes) Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Khairur Rajab Nasution, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis, perwakilan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Syamsul Maarif, perwakilan TNI-Polri, dan sebagainya.

Nur Syam mengingatkan pentingnya tugas pelayanan yang akan diemban PPIH Arab Saudi. Dia juga meminta PPIH agar dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah. “Pelatihan (pembekalan) ini setidaknya harus menghasilkan empat siap antara lain siap fisik, siap mental, siap spiritual, dan siap pelayanan. Empat siap ini harus diperhatikan betul dan direnungkan. Mulai dari pelatihan ini sampai nanti di Arab Saudi, empat siap ini harus terus kita pertahankan,” pesannya.

Nur Syam mengatakan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, terjadi penurunan indeks kepuasan jemaah haji. Pada 2014, indeks kepuasan jemaah 81.52, sedangkan pada 2013, indeks kepuasan jemaahmencapai 82.69. ”Ini artinya, ada penurunan indeks 1.17 point. Inilah yang harus kita kejar untuk tahun ini. Jangan sampai hasil survei BPS nanti, justru 2015 ini juga menurun,” tegasnya.

Selain itu, Sekjen juga mengingatkan PPIH tidak hanya berperan sebagai petugas haji, tapi juga duta bangsa. Keberadaan PPIH adalah dalam rangka melaksanakan tugas negara. ”Sebagai petugas negara, maka tingkah laku, pola tingkah, perilaku juga harus mencerminkan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, sopan santun, murah senyum, ramah, dan lainnya. Ini harus dimaksimalkan sebagai tradisi baik,” ujarnya.

Pada acara tersebut, Sekjen menyerahkan penghargaan kepada tiga peserta PPIH yang memperoleh nilai tertinggi. Mereka di antaranya Hade Mas Hadi yang bertugas di Madinah 2 dari Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan; Ali Sukmajaya Sansur yang bertugas di Jeddah dari KKP Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB); dan Agus Marzuki Prihantoro dari Tim Survei Kepuasan Jemaah Haji BPS.

Pada kesempatan itu pula, peserta PPIH menyerahkan hibah kepada Masjid Al Mabrur Asrama Haji Pondok Gede. Hibah tersebut berupa karpet sebanyak 32 buah. Syukri Ahmad Fanani, ketua Ta’mir Masjid Al Mabrur Asrama Haji Pondok Gede mengaku terharu atas penyerahan hibah tersebut. Masjid Al Mabrur baru dua kali menerima hibah dari peserta PPIH. Pemberian hibah pertama berupa sound system

Khoirizi, Ketua Panitia Pembekalan Petugas PPIH Arab Saudi 1436H/2015M

PUKUL GONG: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka pembekalan 806 petugas PPIH Arab Saudi 1436H/2015M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (3/6) malam lalu.


21

Telaah

senilai Rp 10 juta diberikan oleh petugas haji Embarkasi Jakarta yang diberikan dua pekan yang lalu.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag) Abdul Djamil menyatakan, hibah tersebut merupakan wujud dari kebersamaan dan solidaritas. Karena hibah itu dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, wajar saja kalau penyerahannya diketahui oleh seluruh peserta PPIH. ”Kita berharap wujud kebersamaan dan solidaritas tersebut tidak hanya berhenti di hibah saja, tapi hingga pelaksanaan ibadah haji. Sehingga mereka (PPIH) dapat melayani jemaah haji dengan mengatasnamakan tim, bukan personal,” ujarnya.

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Globalisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Khoirul Rajab Nasution meminta PPIH dapat bekerja sama dengan baik, khususnya dalam upaya mengurangi faktor kelelahan jemaah menjelang puncak haji yaitu, wukuf di Arafah. ”Salah satu hal di bidang kesehatan yang harus betul-betul disiapkan dalam konteks safari wukuf adalah bagaimana mengurangi kelelahan para calon jemaah haji ketika hari Arafah. Mohon komitmen bersama untuk bagaimana mengurangi aktivitas pada masa menjelang Arafah,” ujarnya.

Kepala Kesehatan Haji dr Fidiansyah mengatakan, para tenaga medis yang bertugas dibekali berbagai kesiapan terkait jemaah haji lanjut usia (lansia). Karena kondisi di Tanah Suci cenderung menjadi hambatan bagi jemaah lansia, terutama pada ancaman suhu panas selama melaksanakan ibadah. “Berdasarkan catatan tahun sebelumnya, jemaah lansia sering diserang kelelahan yang serius. Ditambah lagi kondisi jemaah yang mudah lelah,” paparnya.

Dia menegaskan, langkah efektif untuk menekan jumlah jemaah yang sakit dan meninggal dunia pada sosialisasi kesehatan. Jemaah harus dididik secara terus menerus pada kebutuhan gizi yang baik selama di Tanah Suci.

Sementara itu, sebagai penegasan akan janji dalam bertugas, sebelum pembekalan ditutup, para peserta PPIH Arab Saudi 1436H/2015M membacakan komitmen terlebih dahulu.

Tatalah Hati Sebelum BertugasPembekalan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bisa dikatakan sungguh istimewa dan barokah. Betapa tidak, di tengah kesibukannya, ulama besar sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim

Muzadi menyempatkan diri untuk memberikan tausiah dan motivasi kepada 806 calon PPIH Arab Saudi.

Dalam tausiahnya, KH Hasyim Muzadi menyampaikan bahwa, masalah pokok haji ada tiga hal antara lain penataan hati. ”Penataan hati kita dalam menyambut dan menjalankan ibadah adalah yang paling besar dalam Islam,” ujarnya saat memberikan pembekalan kepada PPIH Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (5/6) lalu.

Kedua, lanjut KH Hasyim, penataan dan pelaksaan hukum haji yang kemudian dikemas di dalam manasik haji. ”Dan terakhir, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk haji dan itu bagian dari syariah juga buat mereka yang berkemampuan dan berkompeten dalam perjalanan haji itu sendiri,” jelasnya.

Menurut dia, bagi petugas haji adalah pelayanan haji itu sendiri. Pelayaan haji tersebut masuk dalam bagian syariah. “Dari tiga faktor tadi semua sulit untuk dioptimalkan. Namun walaupun sulit karena ini sebuah tantangan pasti ada hikmah dan kebahagiaan,” ujarnya.

KH Hasyim juga mengingatkan, masalah yang paling tinggi adalah penataan hati. Karena sesungguhnya ibadah harus terasa sebagai ibadah. Karena kalau tidak, maka akan terasa sebagai perjalanan biasa saja. Rasa ibadah itu memiliki pengaruh dalam kejiwaan, itulah kualitas ibadah. Penataan hati ini dilakukan sebelum ibadah haji. Secara umum penataan hati ini adalah pelaksanaan kewajiban, pengamalan kesunatan, dan peningkatan hubungan antarmanusia. ”Mumpung masih ada waktu, maka beresin

lah kewajiban haqullah,” tandasnya.

Sebelum berangkat kebaikan pada manusia ditingkatkan, baik santunan hati silaturahim rasa sesama dibangun kembali sampai menjaga

perasaan orang lain. ”Kemudian ditingkatkan kemampuan dan kesediaan kita untuk ikut mengatasi masalah orang lain,” ujar KH Hasyim.

Ini semua memerlukan keyakinan kesungguhan dan keikhlasan. Keterbukaan itu akan

memperoleh hikmah haji. Para petugas yang ikhlas dan rajin

akan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Allah akan memberikan pahala kontan pada waktu haji saja.”Di sini keiistimewaan haji semua akan dikontani Allah. Tapi semua itu tidak akan terjadi ketika hati tidak terpaut di situ”, pungkasnya. (nas/ar/rko)


22

Telaah

KH Hasyim Muzadi

KH Hasyim Muzadi

Kasubdit Transportasi Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Ditjen PHU Kemenag Subhan Cholid mengatakan, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan penyediaan akomodasi bagi jemaah haji di Mekkah dan Madinah. Untuk pemondokan jemaah haji di Mekkah berjarak maksimal 4,5 km dari Masjidil Haram.

”Jarak pemondokan di Mekkah ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang sedang melakukan renovasi dan perluasan Masjidil Haram, sehingga banyak pemondokan di sekitar masjid yang dirobohkan,” ujarnya kepada Riyalita Haji saat memberikan pembekalan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan materi terkait Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Jemaah Haji di Arab Saudi di Asrama Haji, Pondok Gede, JakartaTimur, belum lama ini.

Meski demikian, dikatakan Subhan, tim pemondokan Ditjen PHU mengambil langkah strategis dengan memilih pemondokan pada wilayah-wilayah yang mudah dikenali dan juga mudah diakses. ”Pemondokan Mekkah dikonsentrasikan di wilayah yang mudah dikenali dan memiliki kemudahan akses ke Masjidil Haram,” jelasnya.

Untuk kualitas pemondokan, Subhan memastikan bahwa penyediaan pemondokan jemaah didasarkan pada beberapa kriteria di antaranya bangunan dengan kondisi baik dan layak pakai, lift yang memadai dan layak sesuai dengan kapasitas gedung, memiliki dapur yang cukup, penerangan yang layak, genset cadangan, tangga darurat, dan lobi dengan luas minimal 50 meter persegi.

Ia menambahkan, pada penyelenggaraan haji 1436H/2015M, pemondokan jemaah haji di Mekkah terkonsentrasi pada enam wilayah yaitu, Raudhah, Syssah, Mahbas Jin, Aziziah, Misfalah, dan Jarwal.

Sementara itu, lanjut Subhan, untuk pemondokan Madinah berada di wilayah maksimal 1,5 km dari Masjid Nabawi. Saat ini sedikitnya terdapat 76 gedung di wilayah Markaziyah yang dibongkar. Hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan pemondokan di wilayah Markaziyah. Ditambah lagi dengan adanya peningkatan penempatan misi haji negara-negara lain di wilayah Markaziyah. ”Sebaran wilayah pemondokan jemaah haji di Madinah, Markaziyah Syimaliyah, Janubiyah, dan Gharbiyah,” ujarnya.

Lakukan Persiapan,Semua Terjamin

Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, Pemondokan, dan Transportasi Haji 2015

Penyelenggaraan ibadah haji sudah di depan mata. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan ibadah haji yang optimal dan lebih baik bagi jemaah haji Indonesia.

KEBERANGKATAN: Sejumlah jemaah haji duduk menunggu diangkut ke bus menuju bandara.


23

Liputan

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan sistem layanan, Kemenag mulai menerapkan sistem sewa Blocking Time (semi musim) selama sembilan hari dalam penyediaan akomodasi di Madinah. Hal ini dilakukan untuk memastikan hotel yang akan ditempati sebelum kedatangan jemaah dan terpenuhinya arbain jemaah haji.

”Kedatangan jemaah haji ke Madinahh sebelum wukuf, mulai tanggal 21 Agustus hingga 3 September 2015. Sementara kedatangan jemaah haji setelah wukuf di Madinah tanggal 3 Oktober hingga 14 Oktober 2015,” paparnya.

Subhan menambahkan, di Bandara Internasional King Abdul Azis, Jeddah, jemaah haji memperoleh pelayanan katering sebanyak satu kali saat kedatangan dan kepulangan. Ini diberikan ketika jemaah hendak berangkat ke Mekkah dan setibanya di bandara saat di area peristirahatan.

Sementara untuk penyediaan konsumsi di Madinah, jemaah setiap hari memperoleh dua kali konsumsi yakni, makan siang dan malam, sebanyak-banyaknya 18 kali makan termasuk kelengkapan minum dan snack untuk sarapan. ”Pelayanan katering ini diberikan pada saat kedatangan dan ketika

meninggalkan Madinah. Masing-masing diberikan satu boks makanan,” ujar Subhan.

Selain itu, jemaah juga memperoleh sarapan pagi berupa snack roti croissant, Muffin dan coffee shop. Ia menambahkan, pada saat tinggal di pemondokan Madinah diberikan sebanyak dua kali dalam sehari yakni, makan siang dan malam. ”Untuk pelayanan katering dengan menggunakan kemasan boks disajikan pada pukul 11.00-13.30 WAS dan 17.00-19.00 WAS,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Subhan, penyediaan konsumsi di Arafah, jemaah memperoleh empat kali, Muzdalifah sebanyak satu kali berupa makanan ringan (snack) dan Mina sebanyak 11 kali makan, termasuk paket kelengkapan minum. ”Sementara penyediaan konsumsi di Makkah diberikan satu kali makan siang sebanyak 15 kali,” ucapnya.

Pelayanan katering di Arafah diberikan dalam bentuk boks sebanyak 4 kali, mulai tanggal 8 Zulhijjah malam sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah sebelum keberangkatan ke Muzdalifah, sesuai dengan jadwal menu yang ditetapkan dan dilengkapi dengan coffee shop.

Ia mengungkapkan, pelayanan katering di Muzdalifah diberikan

satu boks snack berat berupa roti, kurma, buah, dan air. Konsumsi ini didistribusikan kepada setiap jemaah di Arafah menjelang keberangkatan ke Muzdalifah. Selanjutnya, pelayanan katering jemaah haji di Mina diberikan sebanyak 11 kali yakni, pada tanggal 10 Zulhijjah pagi, 12 Zulhijjah siang dan 13 Zulhijjah siang.

”Katering ini disajikan dalam bentuk prasmanan dan dilengkapi dengan coffee shop. Untuk waktu penyajian yakni, sarapan pukul 06.00–07.00 WAS, makan siang pukul 11.00–12.00 WAS, dan makan malam pukul 17.00–19.00 WAS, khusus tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah pukul 15.00–16.00 WAS,” paparnya.

Untuk layanan transportasi untuk jemaah haji tahun 2015 dengan disediakannya Bus Shalawat. Angkutan ini disediakan untuk melaksanakan ibadah shalat lima waktu dari pemondokan ke Masjidil Haram pulang-pergi (PP) kepada Jemaah yang menempati perumahan di wilayah dengan jarak 2.000 meter ke atas dan jemaah yang menempati perumahan di bawah 2.000 meter dengan alasan tertentu.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen Peyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Sri Ilham Lubis mengatakan, belajar dari pengalaman tahun lalu yang kerap


24

Liputan

LAMBAIKAN TANGAN: Suasana jemaah haji dilepas sanak kerabat di asrama haji.

menimbulkan masalah, tahun ini pemerintah mengubah sistem sewa. Pada tahun sebelumnya pada pelayanan akomodasi Indonesia menerapkan sistem sewa layanan, nah untuk tahun ini menerapkan sistem sewa semi musim. ”Tahun lalu penerima kontrak sewa layanan dari Indonesia dapat menempatkan jemaah haji di hotel- hotel yang berada di bawah naungannya. Tahun ini kita lokalisir dengan menempatkan jemaah pada satu blok hotel sesuai jadwal haji,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/6).

Untuk pemetaan akomodasi jemaah haji reguler, lanjut ia, dilokalisir di enam pemondokan antara lain Jarwal dan Misfallah yang berjarak 600 meter dari Haram. Sedangkan empat lokasi yang berjarak di atas 2 km berada di Masbah Jin, Ajiziyah, Raudhoh, dan Syisyah. ”Untuk hotel, setara dengan hotel bintang tiga,” ujarnya.

Sri mengungkapkan, pemondokan di Mekkah sebanyak 112 unit rumah diperuntukkan bagi 155.200 jemaah haji reguler dan petugas haji. Sementara pemenuhan konsumsi di Mekkah telah menetapkan 25 perusahaan katering yang lokasinya berdekatan dengan lokasi pemondokan. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan survei katering dengan melihat kondisi dapur dan kapasitas dapur dalam memproduksi makanan. ”Jemaah haji akan menerima konsumsi sebanyak 15 kali selama di Mekkah,” imbuhnya.

Sri mengklaim seluruhnya persiapan pelayanan haji di Mekkah seperti

akomodasi, katering sudah selesai, termasuk pelayanan transportasi.

Untuk transportasi, jemaah yang menempati empat lokasi

dengan akomodasi berjarak di atas 2 km dari Haram akan menerima fasilitas bus Shalawat untuk antar jemput. ”Disediakan pula empat terminal, halte dan petugas

dengan

pelayanan 24 jam,” ujarnya.

Selain itu, kata Sri, bus Shalawat juga dapat digunakan untuk jemaah lain yang lokasi

pemondokannnya di bawah 2 km. Pasalnya, jemaah yang hendak menuju Haram harus melintasi terowongan. ”Kan mustahil jemaah jalan kaki melintasi terowongan. Mereka tetap diangkut dengan bus Shalawat,” tandasnya.

Sri menegaskan, pihaknya telah melakukan kontrak dengan Nakobah untuk pelayanan angkutan antarkota. Setidaknya ada 19 perusahaan bus di bawah naungan Nakobah yang difungsikan untuk melayani jemaah haji dari seluruh dunia. ”Semua bus Nakobah sudah layak untuk dioperasikan untuk melayani jemaah dengan rute Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah, Bandara ke pemondokan, Madinah ke Jeddah dan rute lainnya,” jelasnya.

Sementara untuk katering di Madinah, lanjut Sri, pihaknya sudah menunjuk 10 perusahaan untuk pemenuhan konsumsi jemaah. Namun untuk pelayanan akomodasi di Madinah masih dalam tahap negosiasi.

Menurutnya, lokasi hotel untuk jemaah berada di 600 meter dari Masjid Nabawi. ”Untuk rumah sudah ada. Kondisinya setara dengan hotel bintang empat, bahkan hotel bintang lima. Kita telah tentukan akomodasi di Madinah ada di tiga wiayah yakni, di Markaziyah Syimaliya, Markaziyah Janubiyah, dan Markaziyah Gharbiyah. Kita pastikan negosiasi untuk pemondokan di Madinah sudah selesai akhir bulan ini (Juni),” katanya.

Ia menegaskan, tahun ini Indonesia diuntungkan dengan pemberlakuan sistem elektronik haji

atau e-hajj. Sehingga seluruh kontrak layanan haji Indonesia sudah diinput

dalam sistem e-hajja. Sistem tersebut juga terkoneksi secara online antara

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag).

”Ketika ada penyedia atau pelaksana baik pengadaan penginapan, transportasi dan katering yang melanggar

melakukan wanprestasi, maka bisa dipidanakan. Mereka tidak bisa

main-main lagi,” pungkasnya. (nas)

Sri Ilham Lubis, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri.


25

Liputan

KONSUMSI: Katering untuk jemaah haji di Arab Saudi.

Berbicara berbagai kebijakan Menteri Agama (Menag)

tentang perhajian tidak dapat dipisahkan dengan

sejarah keberadaan Kementerian Agama (Kemenag)

itu sendiri, terutama pada awal berdirinya. Berikut

beberapa kebijakan perhajian Indonesia dapat

dikelompokkan sesuai periodisasi jabatan Menag.

Hajisiana

H.M. Rasjidi BA (12 Maret 1946-2 Oktober 1946)

Pada waktu penataan awal Kementerian Agama (Kemenag), maka dibentuklah Biro Haji yang tugasnya memantau dan mendata haji. Namun pada masa rintisan itu, Kemenag belum menyentuh masalah perhajian. Sebab pada 1940, Pemerintah Hindia Belanda melarang warga Indonesia ke luar negeri karena Perang Dunia II.

KH R. Fathurrahman Kafrawi(1946-1947)

Di bawah kepemimpinannya, Kemenag masih belum melahirkan kebijakan perhajian. Ini dikarenakan Indonesia masih dalam situasi tegang terkait akan masuknya kembali penjajah Belanda ke Bumi Pertiwi.

KH Masjkur(1947-1950 dan 1953-1955)

Perhajian mulai dipikirkan karena terkait dengan diplomasi. Pemerintah mengirim misi haji pertama ke Tanah Suci. Misi ini bertugas menjelaskan situasi dalam negeri, karena pada saat yang sama Belanda juga mengirimkan misi haji ke Arab Saudi. Ternyata misi haji Indonesia mendapat sambutan dari Raja Abdul Aziz dari Saudi. Dan akhirnya, Kerajaan Arab Saudi mengakui kemerdekaan RI.

KH Wahid Hasyim(1949-1952)

Dalam penyelenggaraan haji, dibentuk Panitia Perjalanan Haji Indonesia (PHI). KH Wahid Hasyim juga meminta agar di setiap provinsi dan kabupaten didirikan PHI. KH Wahid Hasyim juga

KEBIJAKAN HAJI DARI MENTERI KE MENTERI

DARI ADANYA

LARANGAN SAMPAI PENURUNAN BPIH


26

mengeluarkan surat edaran quotum haji (subsidi haji) serta himbauan agar jemaah haji bersikap sebagai duta bangsa selama di Tanah Suci.

KH Faqih Usman(1950 dan 1952-1953)

Penyelenggaraan haji tetap dilaksanakan PHI sebagai operator. Selain menggunakan kapal laut PT Pelayaran Muslim, pada masa itu pula dimulainya pemberangkatan haji dengan pesawat udara melalui Bandara Embarkasi Kemayoran.

KH Muhammad Ilyas(1956-1959)

Melanjutkan kebijakan Menag sebelumnya yaitu, pelaksanaan haji dilakukan oleh PHI dan dibantu dengan armada laut PT Arafat. Sayangnya, pertarungan politik yang mewarnai perjalanan Indonesia ketika itu membuat kinerja Kemenag sulit untuk fokus dan konsentrasi.

KH M. Wahib Wahab(1959-1962)

Kebijakannya mencabut kekuasaan PHI sebagai satu-satunya badan penyelenggaraan haji. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada PHI untuk memilih penyelenggaraan haji dalam bentuk lain atau bubar. Akibat kebijakan itu, muncul kembali pihak swasta yang menawarkan kepada masyarakat untuk pemberangkatan haji.

KH Syaifuddin Zuhri(1963-1967)

Undang-undang tentang penyelenggaraan haji belum bisa terbit, bahkan sampai akhir masa Orde Baru. Pada waktu itu, tidak efektif di Departemen Agama terdapat Biro Urusan Haji.

Prof KH Farid Ma’ruf (27 Agustus 1964-28 Maret 1966)

Ditetapkan kebijakan antara lain menambah dua kapal haji dengan dana saham jemaah yang dikumpulkan

Hajisiana

PT Arafat, menetapkan haji berdikari (jemaah bayar secara penuh), menerbitkan Keputusan Menteri Urusan Haji No 16/1965 tentang penyelenggaraan urusan haji.

KH Mohammad Dahlan (1967-1971)

Kebijakannya antara lain memberhentikan subsidi haji (quotum); pengambilalihan semua proses penyelenggaraan haji oleh pemerintah; dana efesiensi yang semula disimpan pada rekening bendahara ONH dijadikan satu rekening yang dinamai dana ongkos naik haji Indonesia. Selanjutnya dibentuk Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia (BPD ONHI). Kemudian, pada 1996/1997 dana BPD ONHI digunakan untuk membangun Bayt Al-Quran dan Museum Istiqlal di TMII, serta pembangunan Masjid Agung Surabaya. Dana itu juga dipakai untuk bantuan pembangunan masjid dan pendidikan Islam. Kemudian menghilangkan sistem fasilitas keimigrasian (faskim) untuk kegiatan haji dan umrah.

Prof Dr H.A. Mukti Ali (1971-1978)

Tugas pertamanya penanganan kasus penipuan haji dan penertiban aset. Kemudian peningkatan hubungan dan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Saat itu juga dimulai pengumpulan dana efesiensi biaya haji yang selanjutnya menjadi dana cadangan haji dan sebagian dikembalikan ke masyarakat. Lalu, diberikan Paket Sahara Seragam yang berisi bahan makanan (natura).

Letjen TNI H Alamsjah Ratu Perwiranegara(1978-1983)

Diterbitkan pengaturan khusus berkaitan dengan keimigrasian untuk berangkat ke Arab Saudi. Ini terjadi karena adanya penipuan oleh sejumlah oknum untuk haji, umrah maupun mereka yang bekerja di Arab Saudi. Selain itu, mengubah Dirjen Urusan


27

Haji menjadi Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.

Munawir Sjadzali MA(1983-1993)

Berbagai kebijakan antara lain meninjau kembali pemberian haji atas biaya dinas (Abidin); menghapus pemberian Paket Sahara Seragam; melanjutkan penataan aset dengan kebijakan crash program, menekan ongkos naik haji (ONH); sesuai sistem Muassasah Thawwafah oleh Pemerintah Arab, maka jemaah Indonesia dikelompokkan sesuai Maktab; pertama kalinya pada 1984 pemerintah memberikan izin biro perjalanan umum dapat menyelenggarakan haji atau disebut ONH Plus dan pengaturan perjalanan umrah; pelayanan katering di Bandara King Abdul Aziz dan Madinah; musibah Mina pada 1990, Pemerintah Arab memberi santunan Rp 2 triliun lalu dana itu jadi modal awal pembangunan rumah sakit haji di embarkasi Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan; dibentuk Sekretariat Boyongan (Sekboy) dan akhirnya menjadi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi; komputerisasi haji bekerja sama dengan IBM; dibentuk wadah kerja sama Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS); membidani lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia pada 1990; dan mulai berdirinya Pusat Informasi Haji yang pertama pada 1992.

Laksamana Muda TNI Dr H. Tarmizi Taher (1993-1998)

Kebijakan yang ditelurkan yakni, meningkatkan manajemen di bidang urusan haji dengan melakukan restrukturisasi melalui pengalihan tugas dan tanggung jawab perhajian dan mengusahakan meningkatkan pelayanan ibadah haji.

Prof Dr Muhammad Quraish Shihab (14 Maret-21 Mei 1998)

Karena masa kerja yang pendek, selain meneruskan kebijakan sebelumnya, Quraish Shihab telah menyampaikan gagasan perbaikan sistem pemondokan haji di Arab Saudi.

Prof Dr H.A. Malik Fajar MSi (1998-1999)

Kebijakannya antara lain menambah bandara embarkasi yakni, Banda Aceh; merencanakan pembangunan Pusat Informasi Haji (PIH) di Batam, Balikpapan, Jakarta, dan Makassar; penggunaan dana efesiensi haji untuk rehabilitasi IAIN dan kegiatan mahasiswa STAIN; pembelian kendaraan operasional kepala staf penyelenggara haji provinsi; meletakkan dasar sistem pendaftaran haji; pertama kali membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan DPR; mengubah Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji jadi Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (BIPH).

Prof Dr KH Muhammad Tolchah Hasan (1999-2001)

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan antara lain bersama Menteri Kesehatan menetapkan usia kehamilan calon haji wanita antara 14-16 minggu, petugas haji harus bisa berbahasa Arab, penetapan petugas haji dari unsur perempuan, menetapkan model paket pemondokan di Mekkah, kali pertama pembayaran BPIH menggunakan mata uang Dollar AS, terbit Keppres No 22/2001 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU), peresmian Embarkasi Aceh dan Batam, pembagian zona penerbangan jadi tiga (barat, tengah, dan timur), pemantapan sistem pendaftaraan haji melalui Siskohat yang online dan Riyaltime.

Hajisiana


28

Prof Dr H Said Aqil Husin Al Munawwar MA (2001-2004)

Kebijakan yang ditelurkan seperti penetapan sistem pendaftaran haji first come first served sepanjang tahun dengan menunjukan Tabungan Haji Indonesia (THI) sebesar Rp 5 juta, pertama kali APBN membiayai pengadaan obat dan alat kesehatan, pertama kali pula pendaratan pesawat Saudi Airlines langsung ke Madinah, pemberlakuan asuransi jiwa bagi jemaah, libatkan Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah dan Hafizh dan Hafizhah (IPQAH) sebagai petugas haji, dan penambahan embarkasi Padang dan rintisan embarkasi Palembang.

Dr H. Muhammad Maftuh Basyuni SH (2004-2009)

Adapun kebijakan yang ditetapkan di antaranya Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (BIPH) jadi dua yakni, Ditjen Bimas Islam serta Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU); menghapus fasilitas haji di Arab bagi pejabat, tokoh masyarakat, dan anggota legislatif; kali pertama pada 2005 jemaah diberikan katering berupa makan siang dan malam di Madinah; tahun 2005 mengurangi petugas kloter dari 5 jadi 3 orang; pada 2005 menghilangkan komponen BPIH atas pembayaran khadamat kepada Muassasah sebesar SAR 50/jemaah; tingkatkan katering di Armina; rekrut petugas haji dari unsur TNI/Polri dan Pramuka; penambahan Embarkasi Palembang, Mataram dan Gorontalo; gabungkan tiga asosiasi penyelenggara haji khusus jadi AMPHURI; dibentuk Kantor Misi Haji Indonesiadi Arab Saudi; membatalkan Madinatul Hujaj Jeddah sebagai transit jemaah haji Indonesia karena dipandang kurang Islami; membekukan sementara penggunaan Dana Abadi Umat (DAU), tingkatkan sistem manajemen mutu melalui penyiapan dokumen SMM ISO 9001:2008 penyelenggaraan haji, dan sebagainya.

Drs H Suryadharma Ali MSi (2009-2014)

Pada masa kepemimpinanya kebijakan yang diterbitkan terdiri dari mengubah struktur organisasi unit kerja Ditjen PHU, pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM), memperpendek jarak pemondokan di Mekkah dan 100 persen di Madinah, memperbaiki katering di Armina dan Madinah, menambah dana setoran awal BPIH melalui surat berharga syariah negara (SBSN/Sukuk), memberlakukan pendaftaraan haji khusus di Kanwil Kemenag Provinsi, penggunaan seragam batik bagi jemaah, lakukan seleksi calon Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), mengatur alokasi sisa kuota nasional, menambah embarkasi Lampung dan Mataram, terbitkan PMA No 23/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Haji; memperbesar alokasi APBN untuk biaya pelayanan haji, dan sebagainya.

Lukman Hakim Saifudin (2014-sampai sekarang)

Kebijakan yang masih hangat yakni, penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015, perubahan rute penerbangan yakni, kloter pertama akan diterbangkan dari Tanah Air ke Madinah serta pulang melalui Jeddah dan kloter kedua dari Tanah Air menuju Jeddah dan pulang melalui Madinah, disediakan 15 kali makan siang selama berada di Mekkah, akan dilakukan pengurangan rute bus dari yang semula 12 lokasi pada 2014 menjadi 6 lokasi yang disesuaikan dengan lokasi pemondokan di Mekkah, menerapkan sistem sewa blocking time (semi musim) selama sembilan hari dalam penyediaan akomodasi di Madinah, membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sesuai amanat UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, terbitkan PMA No 29/2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang mengatur bahwa salah satu syarat mendaftar haji adalah berusia minimal 12 tahun, dan sebagainya.

Hajisiana


29

Penetapan Suryadharma Ali (SDA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka membuat internal Kementerian Agama (Kemenag)

dan publik kaget. Mantan orang nomor satu di Kemenag ini diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 pada medio Mei 2014. Pemberitaan pun dirilis media massa setiap hari dan menjadi tranding topic yang tak berkesudahan.

Lebih kaget lagi secara tiba-tiba Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu menyatakan mundur dari jabatannya pasca penetapan SDA menjadi tersangka. Vakum kepemimpinan di tengah persiapan penyelenggaraan haji tahun itu seperti mengendalikan pesawat terbang tanpa pilot. Potensi gagal penyelenggaraan ibadah haji menghantui situasi saat itu. Mental Pegawai Ditjen PHU jatuh, tanpa semangat di tengah penyelenggaraan haji yang sudah sangat dekat. Pada Oktober kloter pertama harus terbang menuju Arab Saudi, persiapan belum matang, masalah datang. Ibarat “gada” mental datang menghantam.

Tapi haji memang punya cerita berbeda. Ini karena haji memiliki dimensi spiritualitas yang tidak dapat

TanganDinginSang Dirjendiukur dengan binari. Itulah haji, tauhid dan keyakinan menjadikan situasi itu berubah 180 derajat kembali pada rel yang tepat.

Pada medio Lukman Hakim Medio Juni Lukman Hakim Saifudin (LHS) dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Agama menggantikan SDA. Pindah dari gedung Senayan menuju Lapangan Banteng bukan pekerjaan yang gampang di tengah permasalahan besar yang ada. LHS pun beraksi, selesai lantik dengan kemeja putih sederhana berdasi, LHS-pun turun ke lapangan. Tekad bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Tekad inilah mungkin yang menjadikan modal terkuat LHS percaya diri untuk mengambil bagian dan mengubah keadaan untuk menjadi seimbang. Kemenag pun akhirnya memiliki pilot yang andal. Ujian sebelum belajar, di tengah ujian tersebut ada proses belajar. Ketika azzam sudah ditanamkan, maka tawakkallah hasil akhirnya. Faiza Azzamta Fattawakkal Allahu.

Benar, selang beberapa pekan saja. Seorang Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag, Mantan Rektor UIN Walisongo Semarang itu diberikan titah SBY untuk menjadi manager ratusan ribu jemaah haji Indonesia. Dialah Abdul Djamil, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) menggantikan posisi Anggito Abimanyu yang mundur.

Pindah dari Gedung Thamrin ke Lapangan Banteng tentu sama persis apa yang dirasakan LHS. Di tengah permasalahan dan demoralisasi yang terjadi menjelang penyelenggaraan ibadah haji, tangan dingin sang dirjen pun niscaya terhampar. Tangan dingin yang keluar niscaya keluar karena masuk dalam dimensi spiritualitas haji.

Hanya satu mundur yang baik, mundurnya shaff

jemaah shalat wajib

--Abdul Djamil, Januari 2015


30

Hikmah

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Djamil.

Tak pernah bermimpi, berdoa pun mungkin tidak. Tapi langkah kaki sang dirjen ditata sebuah keyakinan, tauhid, spritual untuk menjadi pelayan tamu Allah dzat yang Maha Agung.

Penyelenggaraan haji pun berlangsung. Pelunasan menyisakan sembilan kuota, sebuah prestasi pertama dalam sejarah perhajian Indonesia. Pelunasan berjalan terbuka dan transparan membuahkan hasil dan menjadi kepuasan batin tersendiri. Tentu prestasi ini adalah buah kerja bersama, buah kerja seluruh pegawai dan publik. Dikawal langsung Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag M. Jasin, yang juga mantan Komisioner KPK. Alhamdulillah, kata suci itu pasti akan diucapkan hati, tulus ikhlas dan tanpa kepentingan.

Kloter pertamapun terbang menuju Arab Saudi. Sedikit bernafas lega karena penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai rencana. Dan....ujian kedua pun terjadi. Beberapa pemilik pemondokan di Markaziah Madinah ingkar janji atas kontrak. Jemaah haji pun menjadi tranding topic media massa dengan tagline terlantarnya ribuan jemaah haji di Madinah.

Kembali, Sang Dirjen bertangan dingin atas nama LHS meminta maaf. Permintaan maaf tulus ikhlas yang keluar dari bibirnya menjadi obat tersendiri bagi jemaah. Apalagi dengan langsung mendatangi jemaah di pemondokan di luar Markaziah. Dia tak pandai berdebat apalagi orator ulung. Dia adalah guru yang membawa orang lain untuk berilmu dengan sentuhan keguruannya. Tak pernah dia berkata keras, bukan karena dia orang Jawa, namun sifat keguruannyalah yang membuatnya untuk berkata lembut datar dan berintonasi lunak.

LHS-pun akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan ganti rugi jemaah haji yang tidak tinggal di pemondokan wilayah Markaziah. Ganti rugi diambil dari pemilik pemondokan di wilayah Markaziah, tempat yang harusnya ditempati jemaah tersebut. Itulah dampak dan keharusan jika ingkar janji atas sebuah kontrak. Jemaah haji pun tersenyum. Alhamdulillah, kembali Allah dzat yang Maha Agung memudahkan LHS dan Sang Dirjen menyelesaikan masalah tanpa menimbulakn masalah baru.

Prinsipnya, tidak ada pemberitaan tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 yang negatif. Bukan disengaja apalagi dibuat-buat, tapi ini kenyataan yang tak dapat dipungkiri. Berita negatif hanya satu, jemaah haji yang seharusnya menempati pemondokan wilayah Markaziah, namun karena ingkar janji kontrak pemilik pemondokan, akhirnya menempati wilayah di luar Markaziah. Berita negatif ini juga tidak bersifat memviktim, mungkin karena ketidaktahuan media atas apa yang terjadi sebenarnya, ditambah berplatform mainstream dan asas bad news good news menjadikan hal ini sedikit mewarnai pemberitaan haji di Tanah Air, tidak lama dan hanya sebentar saja.

Penyelenggaraan haji pun berjalan kembali sesuai rencana yang diharapkan. Lagi-lagi hati pun riang dan

kata suci itu pun tak bosan diucapkan. Alhamdulillah.

Sang Dirjen bukan sosok yang istimewa dalam pandangan pegiat media. Diam lebih baik daripada berkata yang tidak berguna. Mendoakan dan berbuat sesuatu sekecil apapun penting bagi jemaah. Tangan dinginnya kembali beraksi. Pelunasan haji khusus 2015 hanya menyisakan tujuh kuota dan masih dalam tahap kelangsungan proses pelunasan nantinya.

Mendoakan dengan mengumpulkan seluruh pegawai Ditjen PHU atas musibah tewasnya tiga jemaah haji asal Jambi saat selesai mengurus paspor dalam kecelakaan lalu lintas. Rekruitmen terbuka dan hasil rekruitmennya pun dipublikasikan, sesuatu yang baru dalam sejarah petugas haji. Nama berhak lunas haji khusus dan reguler yang diumumkan lebih dini menjadi hal baru dan merupakan kesuksesan tersendiri di tengah liarnya kurs Dollar. Bahkan umrah pun sudah mampu menampakkan wajahnya yang selama ini malu untuk berdiri tegak.

Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei kepuasan jemaah haji 2014. Sulit diduga, hasilnya 81,52 persen, masuk dalam kategori memuaskan. Berbeda tipis 1,17 persen dari 2013 sebesar 82,69 persen. Ini prestasi kesuksesan, karena penyelenggaraannya di tengah persoalan besar dan demoralisasi, namun hasilnya sesuai harapan. Tangan dingin Sang Dirjen dengan tekadnya sebagai pelayan haji, melayani dan bukan untuk dilayani kembali membuahkan hasil dan tentu semua karena koordinasi yang kuat dan intens. Mungkin inilah salah satu tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 197 Allah SWT berfirman yang artinya,”.. .Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal“.

Bekal takwa ini juga, menjadikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015 rata-rata sebesar USD 2.717 turun USD 502 dari tahun lalu. Rute penerbangan yang baru gelombang 1 (Tanah Air-Madinah-Mekkah-Jeddah-Tanah Air) dan gelombang 2 (Tanah Air-Jeddah-Mekkah-Madinah-Tanah Air). Makan gratis jemaah haji satu kali (siang hari) selama 15 hari berada di Mekkah. Pemondokan sistem Blocking Time di wilayah Markaziah dilakukan, sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi tahun lalu. Konsentrasi pemondokan jemaah di Mekkah pada enam kluster yaitu, Raudhah, Jarwal, Mahbas Jin, Misfalah, Azizah, dan Syisyah. Pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi jemaah haji di Mekkah tersebar hingga lebih dari 10 kluster.

Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, yang di dalamnya mengatur tentang haji diutamakan bagi yang sama sekali belum pernah berhaji. Sudah berhaji agar sabar dan memberikan kesempatan bagi saudaranya yang belum berhaji, dan banyak lagi inovasi yang dilakukan dan semua untuk membumikan haji bagi jemaah, saleh pribadi dan sosial. Menghadirkan negara untuk melayani jemaah haji sejak dari dan kembali ke tanah air. Wallahu a’lam bishawab. (Khasan Faozi-Ses Ditjen PHU)


31

Hikmah

Penggunaan gelar haji dalam penulisan dokumen atau surat-surat penting itu dilakukan dengan berbagai alasan di antaranya ada yang menganggap

syiar supaya orang tertarik untuk segera mengikuti menunaikan ibadah haji.

Selain itu, ada pula yang beralasan bahwa haji adalah ibadah yang besar dan memerlukan biaya besar, jadi orang tersebut merasa rugi kalau namanya tidak memakai gelar haji/hajah. Zaman dulu memang masih sedikit orang yang mampu mengeluarkan biaya untuk menunaikan ibadah haji, sehingga sangat jarang orang yang bisa melaksanakan Rukun Islam Kelima itu. Karenanya, jika di desa atau kampung ada umat Islam yang menunaikan haji dan hanya dia satu-satunya yang pernah pergi haji, maka secara otomatis dikenal dengan nama Pak Haji (tanpa menyebut nama aslinya).

Gelar atau sebutan haji bagi mereka yang telah menunaikan

ibadah haji pada awalnya tidak ada dan sebutan haji ini baru muncul beberapa abad setelah wafatnya

Rasulullah SAW. Sementara itu, gelar haji ternyata hanya ada di Indonesia dan Malaysia, sedangkan di negara lain tidak ada gelar haji bagi kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah haji.

Gelar haji ini pertama kali dibuat oleh bangsa Belanda yang waktu itu sedang menjajah Indonesia. Orang yang telah berangkat haji ke Mekkah dan kembali lagi ke Indonesia, maka oleh Belanda ditandai di depan namanya dengan huruf “H” yang berarti orang tersebut telah naik haji ke Mekkah.

Pemberian gelar tersebut oleh Belanda bukan tanpa maksud. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang Indonesia yang berani mengajak masyarakat untuk melawan Belanda adalah orang yang baru pulang dari Mekkah. Karena itu, pemerintah kolonial Belanda menandai orang tersebut dengan huruf “H” di depan namanya. Ini untuk memudahkan mencari orang tersebut apabila terjadi pemberontakan.

Contohnya Muhammad Darwis yang pergi haji dan ketika pulang mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Hasyim Asyari yang pergi haji, kemudian membentik Nadhlatul Ulama (NU), Samanhudi yang pergi haji lalu mendirikan Sarekat Dagang Islam, Cokroaminoto yang juga berhaji dan mendirikan Sarekat Islam. Hal-hal seperti inilah yang merisaukan pihak Belanda. Maka salah satu upaya Belanda untuk mengawasi dan memantau aktivitas serta gerak-gerik ulama-ulama ini adalah dengan mengharuskan penambahan gelar haji di depan nama orang yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan

Belanda Staatsblad tahun 1903.

Tetapi mengapa di zaman sekarang seringkali gelar haji itu menjadi seperti kebanggaan dan pembanding orang yang sudah mampu pergi haji dengan yang belum. Bahkan ada beberapa orang yang apabila tidak dipanggil pak haji atau

bu haji mereka marah. Harusnya orang yang sudah pernah naik haji bisa mengubah

semua sifat buruk sewaktu ia belum naik haji menjadi kebaikan. Itulah yang lebih utama daripada mempermasalahkan gelar. (aro/berbagai sumber)

Umat Islam Indonesia pada umumnya jika selesai menunaikan

ibadah haji, maka sering kali dipanggil

Pak Haji atau Bu Hajah. Bahkan ada

sebagian orang yang dengan sengaja

menambahkan gelar haji di depan namanya.

orang yang apabila tidak dipanggil pak haji atau bu haji mereka marah. Harusnya orang yang

sudah pernah naik haji bisa mengubah semua sifat buruk sewaktu ia belum

naik haji menjadi kebaikan. Itulah yang lebih utama daripada mempermasalahkan gelar. (aro/berbagai sumber)

yang menunaikan haji dan hanya dia satu-satunya yang yang menunaikan haji dan hanya dia satu-satunya yang yang menunaikan haji dan hanya dia satu-satunya yang

gelar haji itu menjadi seperti kebanggaan dan

“H”

Kemunculan Gelar Haji di Indonesia

Masa Penjajahan Belanda Ditandai dengan


32

Masa

Tokoh

Prof Dr Din Syamsuddin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dulu Saya Pernah Usulkan Perkampungan HAJI

Pembangunan perkampungan haji di Mekkah, Arab Saudi dinilai bisa mengurai permasalahan pemondokan di Tanah Suci yang kerap terjadi setiap tahun. Meski ide ini sudah lama muncul, sayangnya hingga kini belum bisa teRiyalisasi.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr Din Syamsuddin mengatakan, pembangunan perkampungan haji di Tanah Suci dapat menjadi salah satu solusi memecahkan masalah dana haji, khususnya untuk

pemondokan jemaah haji.

Din Syamsuddin yang juga menjabat Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menambahkan, pihaknya sudah mengajukan usulan pembangunan perkampungan

haji di Tanah Suci sejak lama. “Itu ide yang baik, dulu saya pernah usulkan perkampungan haji. Karena pemondokan jemaah haji setiap tahun sering timbul masalah,” ujar Din Syamsuddin ketika ditemui Riyalita Haji & Umrah usai mengikuti Sidang Itsbat di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta, Selasa, (16/6).

Ia mengungkapkan, masalah pelayanan haji sangat berkaitan erat dengan Muassasah. Yakni, suatu lembaga swasta yang berada di bawah Kementerian Haji Saudi Arabia yang bertugas mengkoordinir jemaah haji dari berbagai negara di dunia.

Tentunya, lanjut Din Syamsuddin, memerlukan proses negosiasi dan kesepakatan. Walaupun tidak sedikit masalah pelayanan haji kerap

menimbulkan persoalan, khususnya dalam hal kepuasan terhadap pelayanan.

”Dalam hal negosiasi kerap menimbulkan masalah, terutama pada kepuasan pelayanan. Untuk itu, peran pemerintah mencari solusi, salah satunya dengan membangun perkampungan haji di Tanah Suci,” ungkapnya.

Dengan demikian, kata Din Syamsuddin, sebagian besar permasalahan pemondokan jemaah haji di Tanah Suci dapat terselesaikan. Untuk pengawasan, tentunya Kemenag

dapat menunjuk direktorat terkait penanganan haji melakukan monitoring.

Sementara lokasi perkampungan haji, menurut Din Syamsuddin, dapat layak menampung jumlah jemaah haji Indonesia. ”Kalau soal besaran perkampungan haji, saya rasa semakin besar kian bagus. Paling tidak dapat menampung jemaah haji Indonesia,” tegasnya. (nas)


33

Prof Dr Din Syamsuddin

Tokoh

Munculnya persoalan jemaah haji Indonesia yang menonjol pada tahun ini mendorong perlunya terobosan pelayanan yang lebih baik. Ini salah satunya dengan membangun perkampungan haji Indonesia di Kota Mekkah, Arab Saudi.

KH Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal

Perkampungan Haji Tak Rasional dan Bukan Solusi

Alasan aktivitas haji yang menonjol di Kota Mekkah. Bahkan, waktu terpanjang jemaah haji Indonesia berada di Mekkah dibandingkan dua kota lainnya,

yakni Jeddah dan Madinah, sehingga perlu konsep perkampungan haji sebagai solusinya.

Lantas bagaimana tanggapan Imam Besar Masjid Istiqlal KH Ali Mustafa Yaqub terhadap rencana itu? Baginya, perkampungan haji di Arab Saudi tidak rasional dan tak memahami persoalan haji sebenarnya. Bahkan, menjadi gagasan yang memperolok kedaulatan negara lain. “Logikanya seperti membangun perkampungan asing di Indonesia. Sudah pasti Pemerintah Indonesia tak memberikan izin. Begitu pula dengan Pemerintah Arab Saudi,” tegasnya di Jakarta.

Ulama yang selalu tajam memberikan analisa itu menambahkan, pembangunan perkampungan haji bukan menjadi solusi terhadap persoalan biaya haji yang mahal. Sebaliknya, perkampungan haji bisa menimbulkan permasalahan baru.

Pasalnya, sambung KH Ali Mustafa, perkampungan haji tak mungkin tanpa pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Indonesia. Ini artinya sudah pasti dalam kawasan tersebut bakal disiapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap perkampungan haji. “Itu kan artinya akan ada pejabat Pemerintah Indonesia yang bertugas di perkampungan haji. Apakah hal seperti itu juga bakal mendapat izin dari Pemerintah Saudi?” tandasnya.

Menurut KH Ali Mustafa, perkampungan haji bukan solusi menekan biaya pemondokan yang terus naik.

Perkampungan haji bisa menjadi beban keuangan pula. Karena harus mengeluakan biaya perawatan yang cukup selama tidak digunakan.

Tentu saja, lanjut KH Ali Mustafa, beban biaya perawatan tersebut dapat menimbulkan persoalan tambahan. Paling tidak jemaah haji pun harus ikut bertanggung jawab. Meskipun pemerintah yang sepatutnya mengambil tanggung jawab beban itu. “Soal biaya pemondokan yang mahal itu memang jadi persoalan. Tapi bukan berarti perlu membangun perkampungan haji Indonesia di Tanah Suci,” pungkasnya.

Dia mengatakan, jemaah haji tak perlu merasa terbebani dengan biaya pemondokan. Jika memang dianggap tidak mampu membayar, berarti belum waktunya berhaji. Maka tak perlu memaksakan pada waktu tersebut.

Gagasan perkampungan haji mencuat saat peninjauan Komisi VIII DPR RI pada musim haji tahun 2012. Pada saat itu, Dewan menilai perlunya pembentukan perkampungan khusus bagi jemaah haji Indonesia. Tujuannya agar penyelenggaraan haji dan pelayanan bagi jemaah dapat lebih baik. Ini sekaligus memudahan kontrol keamanan bagi jemaah, termasuk pula menekan biaya pemondokan. (rko)

Indonesia yang menonjol pada tahun

perkampungan haji Indonesia di Kota

n Hajin Solusi

menjadi beban keuangan pula.

Tentu saja, lanjut KH Ali Mustafa, beban biaya perawatan tersebut dapat menimbulkan persoalan tambahan. Paling tidak jemaah haji pun harus ikut bertanggung jawab. Meskipun pemerintah yang sepatutnya mengambil tanggung jawab beban itu. “Soal biaya pemondokan yang mahal itu memang jadi persoalan. Tapi bukan berarti perlu membangun perkampungan haji Indonesia di Tanah Suci,” pungkasnya.


Gagasan perkampungan haji mencuat saat peninjauan Komisi VIII DPR RI pada musim haji tahun 2012. Pada saat itu, Dewan menilai perlunya pembentukan perkampungan khusus bagi jemaah haji Indonesia. Tujuannya agar penyelenggaraan haji dan pelayanan bagi jemaah dapat lebih baik. Ini sekaligus memudahan kontrol keamanan bagi jemaah, termasuk pula menekan biaya

KH Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal

n Haji

Indonesia yang menonjol pada tahun

perkampungan haji Indonesia di Kota

n Hajin Solusi

haji pun harus ikut bertanggung jawab. Meskipun pemerintah yang sepatutnya mengambil tanggung jawab beban itu. “Soal biaya pemondokan yang mahal itu memang jadi persoalan. Tapi bukan berarti perlu membangun perkampungan haji Indonesia di Tanah Suci,” pungkasnya.


Gagasan perkampungan haji mencuat saat peninjauan Komisi VIII DPR RI pada musim haji tahun 2012. Pada saat itu, Dewan menilai perlunya pembentukan perkampungan khusus bagi jemaah haji Indonesia. Tujuannya agar penyelenggaraan haji dan pelayanan bagi jemaah dapat lebih baik. Ini sekaligus memudahan kontrol keamanan bagi jemaah, termasuk pula menekan biaya


34

KH Ali Mustafa Yaqub

Tokoh

Sebelumnya, pemerintah pernah didesak membangun perkampungan haji Indonesia di Mekkah. Ini mengingat banyaknya jemaah asal Indonesia setiap tahun. Mantan anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah saatnya membangun perkampuangan haji Indonesia di Mekkah. Karenanya, pemerintah harus berdiplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi.

Jika teRiyalisasi, perkampungan haji RI di Mekkah itu meliputi ruang pemondokan (maktab), ruang masak (katering), tempat belanja atau mall, ruang kesehatan, dan transportasi yang terintegrasi ke Masjidil Haram.

Sebenarnya perkampungan haji sudah pernah digagas Prof Quraish Shihab (1998-1999) saat menjabat Menteri Agama (Menag). Sayangnya hingga kini tidak ada tanda-tanda Riyalisasinya. (adn)

Wacana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi jika teRiyalisasi diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh jemaah asal Indonesia yang

menunaikan Rukun Islam kelima.

Ketua Badan Zakat Nasional (Baznas) KH Didin Hafidhuddin mengatakan, penyediaan perkampungan haji di Tanah Suci dirasa cukup membantu, khususnya bagi jemaah yang sedang melakukan ibadah di Mekkah. “Terutama yang jadi masalah kedekatan dengan ring masjid. Kalau di Nabawi tak jadi masalah, yang jadi masalah di

Mekkah. Bagaimana pemondokan (perkampungan) bisa dekat dengan tempat beribadah di Mekkah,” ujar Didin.

Dekatnya lokasi jemaah dengan masjid memudahkan mereka untuk beribadah. Terlebih lagi, pertimbangan jumlah jemaah yang terakumulasi dari seluruh negara menuntut kedekatan jarak ini. Dengan fasilitas tersebut, dijamin tamu Allah dari Indonesia bisa melaksanakan ibadah dengan lancar.

Didin mengatakan, pemerintah yang memegang amanah rakyat diharapkan bisa memberikan fasilitas sebaik-baiknya bagi jemaah haji.

Terkait dengan transparansi, Didin mengaku percaya 100 persen kepada Kemenag. “Saya sih percaya aja. Karena mereka (Kemenag) sudah melakukan secara baik dan benar. Kalaupun ada temuan (korupsi), biarkan lembaga yang lebih berwenang untuk menangani,” ujarnya.

KH Didin Hafidhuddin, Ketua Badan Zakat Nasional

Perkampunan Haji Mudahkan Tamu Allah

KMekkah. Bagaimana pemondokan (perkampungan) bisa dekat dengan tempat beribadah di Mekkah,” ujar Didin.

Dekatnya lokasi jemaah dengan masjid memudahkan mereka untuk beribadah. Terlebih lagi, pertimbangan jumlah jemaah yang terakumulasi dari seluruh negara menuntut kedekatan jarak ini. Dengan fasilitas tersebut, dijamin tamu Allah dari Indonesia bisa melaksanakan ibadah dengan lancar.

Didin mengatakan, pemerintah yang memegang amanah rakyat diharapkan bisa memberikan fasilitas sebaik-baiknya bagi jemaah haji.

Terkait dengan transparansi, Didin mengaku percaya 100 persen kepada Kemenag. “Saya mereka (Kemenag) sudah melakukan secara baik dan benar. Kalaupun ada temuan (korupsi), biarkan lembaga yang lebih berwenang untuk menangani,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah pernah didesak membangun perkampungan haji Indonesia di Mekkah. Ini mengingat banyaknya jemaah asal Indonesia setiap tahun. Mantan anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah saatnya membangun perkampuangan haji Indonesia di Mekkah. Karenanya, pemerintah harus berdiplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi.

Jika teRiyalisasi, perkampungan haji RI di Mekkah itu meliputi ruang pemondokan (maktab), ruang masak (katering), tempat belanja atau mall, ruang kesehatan, dan transportasi yang terintegrasi ke Masjidil Haram.

Sebenarnya perkampungan haji sudah pernah digagas Prof Quraish Shihab (1998-1999) saat menjabat Menteri Agama (Menag). Sayangnya hingga kini tidak ada tanda-tanda Riyalisasinya.


35

KH Didin Hafidhuddin

Ihram adalah pakaian yang wajib dikenakan saat menjalankan ibadah haji dan umrah. Untuk jemaah haji laki-laki ada dua lembar yakni, yang tidak berjahit dikenakan di bagian bawah untuk menutup aurat dan satu lagi diselendangkan. Sementara untuk

warna disunnahkan berwarna putih.

Menanggapi pakaian ihram jemaah haji perempuan, Umi Pipik menuturkan, warna putih tidak disunnahkan untuk pakaian ihram perempuan. Pakaian ihram haji perempuan adalah menutup aurat, tidak ketat, dan membentuk lekuk tubuh, sedangkan warna bebas dan tidak transparan. ”Sangat disayangkan, banyak sekali jemaah haji perempuan Indonesia yang belum paham. Warna hitam juga tidak apa-apa yang terpenting menutup aurat,” ujar Umi Pipik ketika ditemui Riyalita Haji & Umrah usai menjadi juri dalam acara Hafis Quran di Palem Studio, Kemang, Jakarta Selatan, Senin, (22/6).

Ia mengungkapkan, berdasarkan dari pengalamannya di Tanah Suci, sebaiknya seorang jemaah haji perempuan harus mempersiapkan beberapa perlengkapan selain pakaian ihram. Perlengkapan itu berupa pakaian dalam tambahan seperti celana, long dress, rok, kaos kaki, sarung tangan atau penutup punggung tangan, kerudung, dan mukenah.

Ia menyatakan, sebaiknya pakaian ihram tidak terbuat dari bahan yang tipis, sekalipun cuaca di Tanah Suci sedang panas. Alangkah baiknya pakaian ihram dilapisi pakaian dalam untuk menghindari pakaian transparan saat berada di luar. ”Usahakan mengenakan pakaian berlapis agar tidak tampak transparan. Misalnya mengenakan pakaian ihram dilapisi pakaian dalam yang panjang, serta usahakan mengenakan celana panjang misalnya jenis legging,” paparnya.

Tujuan mengenakan pakaian berlapis, lanjut Umi Pipik, adalah untuk menjaga aurat agar tidak terlihat, sekalipun itu sehelai rambut sekalipun. ”Yang penting bagaimana kita berihram diniatkan untuk Allah. Kalau jenis pakaiannya gamis, usahakan mengenakan dalaman panjang dan celana panjang. Ini agar saat tersingkap tidak terlihat,” ucapnya.

Sementara untuk perlengkapan jilbab, yang perlu diperhatikan adalah tidak berbahan tipis, sehingga rambut tidak terlihat. Yang sangat diperhatikan jangan mengenakan pakaian yang berbahan kaos karena mudah menyerap keringat, sehingga akan menempel ke badan. Akibatnya, akan membentuk lekuk tubuh.

Kelengkapan yang lain, kata Umi, yang perlu diperhatikan adalah mukenah. Dalam mengenakan mukenah, jemaah haji perempuan kerap lalai tidak mengenakan pakaian berlapis saat keluar hotel. Padahal itu sangat transparan. ”Apalagi saat dia salat pada posisi takbir tangan diangkat, makanya kelihatan. Dan itu pernah saya lihat. Ini yang banyak dilakukan oleh jemaah haji perempuan Indonesia. Mereka lalai dan kurang memperhatikan,” ujarnya.

Pada akhir perbincangannya, Umi Pipik mengimbau kepada jemaah haji, khususnya perempuan agar tetap menjaga kesehatan yakni, dengan mengonsumsi vitamin, madu, dan kurma.

Ia mengatakan, seorang jemaah haji tidak hanya mengejar pahala saja, tapi bagaimana menjaga keikhlasan. Pasalnya, ibadah haji adalah wujud penghambaan diri manusia kepada Allah SWT dan merupakan satu syarat Rukun Islam. ”Kita jauh meninggalkan keluarga. Siapa yang akan kita temui, maka niatkan, sucikan saja namanya, puji Allah SWT terus, sehingga kita menemukan kenikmatan dalam ibadah kita,” pungkasnya. (nas)

Manasik

Umi PipikBanyak Jemaah Perempuan yang Belum Paham Ihram

hram adalah pakaian yang wajib dikenakan saat menjalankan ibadah haji dan umrah. Untuk jemaah haji laki-laki ada dua lembar yakni, yang tidak berjahit dikenakan di bagian bawah untuk menutup aurat dan satu lagi diselendangkan. Sementara untuk

Menanggapi pakaian ihram jemaah haji perempuan, Umi Pipik menuturkan, warna putih tidak disunnahkan untuk pakaian ihram perempuan. Pakaian ihram haji perempuan adalah menutup aurat, tidak ketat, dan membentuk lekuk tubuh, sedangkan warna bebas dan tidak transparan. ”Sangat disayangkan, banyak sekali jemaah haji perempuan Indonesia yang belum paham. Warna hitam juga tidak apa-apa yang terpenting menutup aurat,” ujar Umi Pipik ketika ditemui Riyalita Haji & Umrah usai menjadi juri dalam acara Hafis Quran di Palem Studio, Kemang, Jakarta Selatan, Senin, (22/6).

Ia mengungkapkan, berdasarkan dari pengalamannya di Tanah Suci, sebaiknya seorang jemaah haji perempuan harus mempersiapkan beberapa perlengkapan selain pakaian ihram. Perlengkapan itu berupa pakaian dalam tambahan seperti celana,

, rok, kaos kaki, sarung tangan atau penutup punggung tangan, kerudung,

Ia menyatakan, sebaiknya pakaian ihram tidak terbuat dari bahan yang tipis, sekalipun cuaca di Tanah Suci sedang panas. Alangkah baiknya pakaian ihram dilapisi pakaian dalam untuk menghindari pakaian transparan saat berada di luar. ”Usahakan mengenakan pakaian berlapis agar tidak tampak transparan. Misalnya mengenakan pakaian ihram dilapisi pakaian dalam yang panjang, serta usahakan mengenakan celana panjang misalnya jenis legging,”

Tujuan mengenakan pakaian berlapis, lanjut Umi Pipik, adalah untuk menjaga aurat agar tidak terlihat, sekalipun itu sehelai rambut sekalipun. ”Yang penting bagaimana kita berihram diniatkan untuk Allah. Kalau jenis pakaiannya gamis, usahakan mengenakan dalaman panjang dan celana panjang. Ini agar saat tersingkap tidak terlihat,” ucapnya.

Sementara untuk perlengkapan jilbab, yang perlu diperhatikan adalah tidak berbahan tipis, sehingga rambut tidak terlihat. Yang sangat diperhatikan jangan mengenakan pakaian yang berbahan kaos karena mudah menyerap keringat, sehingga akan menempel

Kelengkapan yang lain, kata Umi, yang perlu diperhatikan adalah mukenah. Dalam mengenakan mukenah, jemaah haji perempuan kerap lalai tidak mengenakan pakaian berlapis saat keluar hotel. Padahal itu sangat transparan. ”Apalagi saat dia salat pada posisi takbir tangan diangkat, makanya kelihatan. Dan itu pernah saya lihat. Ini yang banyak dilakukan oleh jemaah haji perempuan Indonesia. Mereka lalai dan kurang memperhatikan,” ujarnya.

Pada akhir perbincangannya, Umi Pipik mengimbau kepada jemaah haji, khususnya perempuan agar tetap menjaga kesehatan yakni, dengan mengonsumsi vitamin, madu, dan kurma.

Ia mengatakan, seorang jemaah haji tidak hanya mengejar pahala saja, tapi bagaimana menjaga keikhlasan. Pasalnya, ibadah haji adalah wujud penghambaan diri manusia kepada Allah SWT dan merupakan satu syarat Rukun Islam. ”Kita jauh meninggalkan keluarga. Siapa yang akan kita temui, maka niatkan, sucikan saja namanya, puji Allah SWT terus, sehingga kita menemukan kenikmatan dalam ibadah

Umi PipikBanyak Jemaah Perempuan

Umi PipikBanyak Jemaah Perempuan

Umi Pipik

yang Belum Paham IhramBanyak Jemaah Perempuanyang Belum Paham IhramBanyak Jemaah Perempuan


36

Umi Pipik

Haji dari Masa ke MasaKolonial Dibatasi, Sekarang Dibenahi

Buku berjudul “Haji dari Masa ke Masa” yang diterbitkan Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama ini berisi tentang sejarah dan dinamika

perhajian Indonesia, baik di masa sebelum kolonial, masa kolonial maupun setelah

kemerdekaan Republik Indonesia (RI) seperti masa Orde Lama, masa Orde Lama, masa

Reformasi hingga saat ini.

Berbagai sistem dan manajemen penyelenggaraan haji diuraikan dalam buku ini untuk menjadi bahan kajian bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada masa

depan. Penyelenggaraan haji selalu memperoleh sorotan tajam dari berbagai pihak yang pada umumnya belum mengetahui kebijakan penyelenggaraan ibadah haji secara utuh. Oleh karena itu, buku ini merupakan upaya menyajikan informasi kepada masyarakat tentang sejarah perkembangan haji Indonesia, berbagai kebijakan dan dinamika penyelenggaraan haji dari masa ke masa.

Haji dari masa ke masa merupakan refleksi sejarah perjalanan spiritual umat Islam di Indonesia dalam menunaikan ibadah haji. Di dalam buku ini juga memuat berbagai informasi mulai dari data, fakta, dokumen, dan foto. Hal itu diharapkan mampu menggugah ingatan kembali atas peristiwa penting dalam menjalankan Rukun Islam Kelima, baik pribadi, kelompok maupun institusi pemerintah.

Penyelenggaraan haji pada awalnya merupakan keinginan kuat secara pribadi yang memerlukan keterlibatan pihak swasta dan pemerintah. Hal tersebut dapat dimaklumi karena berkaitan dengan berbagai unsur baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci.

Buku ini berisi delapan bab di antaranya Pendahuluan, Perjalanan Haji Indonesia, Peristiwa Penting Perhajian, Dinamika Perhajian Indonesia-Arab Saudi, Manajemen Haji Indonesia, Pengelolaan Haji ke Depan, Tempat-Tempat Ziarah atau Bersejarah, dan Penutup.

Pada masa penjajahan, kebijakan kolonial Belanda dan Jepang lebih banyak membatasi gerak masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji daripada memberikan kemudahan-kemudahan.

Pada masa Reformasi muncul aspirasi untuk membenahi penyelenggaraan ibadah haji baik dari segi landasan hukum maupun pengelolaan. Aspirasi tersebut lalu direspon secara baik oleh DPR RI, yang kemudian menyampaikan usulan inisiatif penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kita patut bersyukur bahwa keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bersamaan dengan itu, pemerintah telah berupaya mengembangkan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang memenuhi asas keadilan, profesional, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Berbagai upaya perbaikan dan langkah-langkah pembenahan dari tahun ke tahun diuraikan dalam buku ini. (*)


37

Resensi

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berkomitmen akan terus mengulirkan reformasi

birokrasi di kementerian yang dipimpinnya. Ini dapat terwujud apabila diterapkan birokasi

bersih, efisien, transparan, akuntabel, dan melayani demi terwujudnya Kementerian Agama

(Kemeng) yang berintegritas.

Menag Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, Kemenag sudah komitmen untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu, dia menegaskan, perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) , khususnya Kemenag komitmen dan tidak hanya janji semata.

”Kita sudah lama komitmen untuk menciptakan ZI dengan lima nilai budaya kerja antara lain integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan,” ujarnya saat meluncurkan Kementerian Agama (Kemenag) Berintegritas di Istora Senayan, Jakarta, Senin (15/6) lalu.

Kemenag menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) untuk mencegah korupsi. Tampak hadir dalam acara itu antara lain Wakil ketua KPK Zulkarnaen, Komisioner ORI Pranowo Dahlan, Staf Ahli Men PAN-RB Henrdo Wicaksono, dan Pejabat Eselon I serta II Kemenag.

Menag mengatakan, lima nilai budaya kerja tersebut menjadi jiwa sekaligus ruh yang mampu mengejawantah dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari di internal Kemenag. Ini agar semua ASN Kemenag bisa amanah dan sesuai dengan harapan pemerintahan Kabinet Kerja saat ini.

Komitmen untuk membangun birokrasi yang berintegritas dihadiri sekitar 4.500 kepala sekolah dan guru madrasah, kepala penghulu dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung. Menurut Lukman, pencanangan komitmen ini menjadi pertama dan akan ditindaklanjuti di seluruh jajaran Kemenag baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. ”Kita memiliki 200 ribu pegawai dan 4.484 satuan kerja (satker). Diharapkan mereka mampu menjunjung tinggi budaya kerja yang bersih dan ini menjadi tantangan tentunya,” ungkap Lukman.

Untuk mewujudkan secara konkret komitmen (Kemenag Berintegritas) tersebut, lanjut Menag, memerlukan dua pendekatan. Pendekatan itu yakni, komitmen dari sumberdaya manusia (SDM) Kemenag. Komitmen tersebut dapat menumbuhkan kesadaran dengan tidak melakukan praktek-praktek KKN. Yang kedua,

Kemenag Gandeng KPK, Kejagung, ORI, dan Kemen PAN-RB

WUJUDKAN Zona

Integritasmembangun sistem yang mampu membatasi dan mencegah praktek KKN. Salah satunya, dengan mengandeng KPK dalam memonitoring dana pendidikan di Kemenag. Pasalnya, sebesar 85 persen anggaran di Kemenag adalah dana-dana pendidikan.

”Dengan kejaksaan sudah kita lakukan sejak dulu. Apalagi tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) adalah melakukan proses penyidikan. Ini tentunya untuk menciptakan sikap dan kesadaran taat hukum,” ucapnya.

Di tempat sama, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengapresiasi keberanian Kemenag dalam mencanangkan lembaga berintegritas. Ini merupakan kelanjutan penandatangan zona interigas oleh Kemenag bersama KPK, ORI, Kejagung, dan Kemen PAN-RB. Kemenag memiliki kesiapan penerapan zona integriras. Pasalnya, sejumlah kelengkapan seperti buku panduan dan nilai dasarnya pun sudah ada.

Zulkarnaen menambahkan, KPK dan Kemenag sudah melakukan kerja sama dalam pengawasan gratifikasi. Untuk pelayanan publik khusus pelayanan haji sudah cukup bagus, tapi pada pencatatan nikah masih di bawah rata-rata indeks integritas pusat yakni, tujuh. ”Ini yang harus mendapat perhatian, khususnya masyarakat agar bersama-sama melakukan kontrol agar menjadi integritas,” ucapnya. (nas)


38

PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi)

PEMBENAHAN: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dalam acara komitmen Kementerian Agama Berintegritas di Jakarta, Senin, (15/6) lalu.

Permasalahan seputar persiapan bagi para jemaah haji selalu muncul setiap tahun. Hal ini berkaitan dengan sistem akomodasi yang kurang baik, utamanya

ketika mempersiapkan penginapan dan pernak-pernik lainnya.

Timwas Perumahan Akomodasi dan Konsumsi di Arab Saudi

Sampai Jemuran pun Diawasi

Menanggapi persoalan itu, Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) Moch Jasin mengatakan, pihaknya sudah membentuk Tim

Pengawas (Timwas) dengan anggota 300 orang yang melewati seleksi ketat.

Semua komponen terkait akomodasi seperti genset, air, penyejuk ruangan, dan jatah 3,5 meter persegi dipastikan sesuai dengan standar yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Sudut untuk menjemur pakaian, bahkan ikut diawasi oleh Timwas. Tujuannya tak lain memberikan rasa nyaman bagi tamu Allah dalam pemondokan saat melaksanakan haji.

“Kita bersama-sama dengan standar Ditjen PHU. Kita akan mengevaluasi apakah itu sudah sesuai dengan aturan yang ada,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Kemenag ingin menjamin akomodasi yang diterima jemaah haji. Saat ini proses pengawasan itu sedang berlangsung. Dikatakan Irjen, target pengerjaan selesai pada bulan Ramadhan. Hal ini erat kaitannya dengan usaha transparansi Kemenag untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBM).

Penyewaan perumahan dengan cara yang transparan diyakini bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi pengawasan internal selalu waspada terhadap tindak penyelewengan. Jika ditemukan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan haji, maka aparatur tak segan untuk segera menindak.

Irjen mengatakan bahwa pihaknya saat ini sudah terbebani dengan kasus haji peninggalan kepemimpinan periode lalu. Sehingga, untuk masa sekarang ini, Menteri Agama (Menag) tak akan membiarkan hal tersebut terjadi kembali.

Semuanya akan ditindak tegas jika terbukti menyeleweng, maka mereka yang berpikir untuk melakukan hal buruk saat ini dipastikan berpikir 1.000 kali. “Kasus haji sendiri sedang berlangsung (di pengadilan), tidak mungkin mengulang kedua kalinya,” tandasnya.

Semua dilakukan seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Pekerja. Timwas yang diseleksi juga proses penyisihannya diaudit, sehingga celah manipulasi hampir tidak ada. Bahkan, dana haji dan Siskohat diaudit oleh Kemenag.

Bersih-bersih ini mengakar dari pembenahan birokrasi pelaksanaan haji untuk menjauhkan dari praktek oknum tak bertanggung jawab. Transparansi menjadi kata kunci pembersihan, dimana semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan, bahkan diaudit secara terbuka. Irjen Jasin mencontohkan penyediaan rumah singgah untuk jamaah haji di Tanah Suci pada 2015 ini. “Tahapan harus transparan,” tegasnya.

Maksud dari transparan ini ternyata tak sembarang terbuka. Proses pencarian pondok perumahan harus benar-benar berkualitas dan sesuai dengan biaya haji tiap jemaah. Dengan demikian, jaminan kenyamanan harus menjadi keutamaan dari pelayanan Kemenag terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Tanah Suci. (adn)


39

PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi)

Moch Jasin, Irjen Kemenag

http://haji.kemenag.go.id/v2/content/data-statistik-jem

aah-haji-indonesia-tahun-1949-2014

PDF RHI Edisi JUNI_untuk Upload Web.pdf

Documents