Top Banner

of 33

PD Pengurus MUH

Jul 15, 2015

Download

Documents

BunkAge Nur
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR No. 03/KEP/III.O/B/2011 Tentang STRUKTUR DAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-2015 Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Menimbang : 1. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya persyarikatan, perlu segera ditetapkan susunan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 2010-201; 2. Bahwa anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 2010-2015 sebanyak 9 (sembilan) orang adalah hasil pemilihan dalam Musyawarah Daerah V Muhammadiyah Kotawaringin Timur yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 R. Akhir 1432 H/21-22 Maret 2011 M di Sampit. Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah No. 61/KEP/II.O/B/2011 tentang Penetapan Ketua dan anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 2010-2015. Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur tanggal 11 J. Awwal 1432 H/ 15 April 2011 M di Sampit MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG STRUKTUR DAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-2015. Menetapkan struktur dan personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 2010-2015 sebagaimana terlampir; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pada Tanggal Ketua, : Sampit : 15 J. Awwal 1432 H 19 A p r i l 2011 M Sekretaris ,

Pertama Kedua

: :

H. AKMAL THAMROH, SPd NBM. 497 412

USHULUDDIN NUR, SH NBM. 534 520

Tembusan : 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jakarta ; 2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangkaraya ; 3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah se Kabupaten Kotawaringin Timur ; 4. Pimpinan Ortom Muhammadiyah Tingkat Daerah Kotawaringin Timur di Sampit.

1

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Nomor : No. 03/KEP/III.O/B/2011 Tanggal : 15 J. Awwal 1432 H/ 19 April 2011 M Tentang : STRUKTUR DAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-2015 ____________________________________________________________________________________________________________

A. PENASEHAT : 1. Drs. HM Taufiq Mukri, SH, MM 2. Drs. M. Darsyah AM, SH, SPd, M.Hum, MPd. 3. Drs. H Mukhlan Sapri, MM 4. H. Thamrin Akuan 5. Busyron Badawi 6. H. Djahri Bakri, BA

B. PIMPINAN DAERAH 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Wakil Ketua 4. Wakil Ketua 5. Wakil Ketua 6. Wakil Ketua 7. Wakil Ketua 8. Sekretaris 9. Wakil Sekretaris 10. Wakil Sekretaris 11. Bendahara

: H. Akmal Thamroh, SPd. : Abdul Hadi Bondo : H. Syahrawi Barak : Sirojuddin Noor, SPd, MM : H.M. Zaini : Agus Mulyadi, Ac. MKep, Sp.Kom. : Hamdi, SPd. : Ushuluddin Nur, SH : Drs. Sih Widada : Moldin, SH : H. Ardiansyah Bustani, SE

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR Ketua, Sekretaris ,

H. AKMAL THAMROH, SPd NBM. 497 412

USHULUDDIN NUR, SH NBM. 534 520

1

KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR No. 04/KEP/III.O/B/2011 Tentang TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH V KOTAWARINGIN TIMUR Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Menimbang : 1. Bahwa Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah V Kotawaringin Timur telah diambil secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. Bahwa oleh karena itu perlu ditanfidzkan dengan surat keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur agar dapat segera dilaksanakan. : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 13, 26 dan 34 ; 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 12,16,25 dan 30. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH V KOTAWARINGIN TIMUR. Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah V Kotawaringin Timur yang dilangsungkan pada tanggal 15-16 R. Akhir 1432 H/21-22 Maret 2011 M di Sampit seperti tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ; Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah V Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur tersebut dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam mengambil kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di Daerah Kotawaringin Timur ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pada Tanggal Ketua, : Sampit : 21 J. Awwal 1432 H 25 A p r i l 2011 M

Mengingat

Pertama

:

Kedua

:

Ketiga

:

Sekretaris ,

H. AKMAL THAMROH, SPd NBM. 497 412

USHULUDDIN NUR, SH NBM. 534 520

Tembusan : 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jakarta ; 2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangkaraya ; 3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah se Kabupaten Kotawaringin Timur ; 4. Pimpinan Ortom Muhammadiyah Tingkat Daerah Kotawaringin Timur di Sampit.

1

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Nomor : No. 04/KEP/III.O/B/2011 Tanggal : 21 J. Awwal 1432 H/ 25 April 2011 M Tentang : TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH V KOTAWARINGIN TIMUR. ____________________________________________________________________________________________________________

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH V KOTAWARINGIN TIMUR Bismillahirrahmanirrahim I. LAPORAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2005-2010. Menerima Laporan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 20052010 dengan catatan melengkapi dengan Laporan keuangan serta beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam melaksanakan berbagai kegiatan. PROGRAM KERJA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-2015. Mengesahkan Rancangan Program Kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 2010-2015 menjadi PROGRAM KERJA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1.

II.

III. REKOMENDASI MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH V KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2011 DI SAMPIT. Menerima Rancangan Rekomendasi Musyawarah Daerah Muhammadiyah V Tahun 20102015 menjadi REKOMENDASI MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2010-2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran 2. IV. ANGGOTA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2010-2015. Mengesahkan anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur terpilih tahun 2010-2015 sebagai berikut : Ketua : H. Akmal Thamroh, SPd. Anggota : Ushuluddin Nur, SH Anggota : Abdul Hadi Bondo Anggota : Drs. Sih Widada Anggota : H. Syahrawi Barak Anggota : H.M. Zaini Anggota : Agus Mulyadi Anggota : Sirojuddin Noor, SPd, MM Anggota : Hamdi, SPd. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR Ketua, Sekretaris ,

H. AKMAL THAMROH, SPd NBM. 497 412 1

USHULUDDIN NUR, SH NBM. 534 520

KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR No. 05/KEP/III.O/B/2011 TentangSTRUKTUR DAN PERSONALIA MAJELIS DAN LEMBAGA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR MASA JABATAN 2010-2015

Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan persyarikatan maka dipandang perlu menetapkan struktur dan personalia Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur masa jabatan 2010-2015 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur ; 2. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi personalia Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur masa jabatan 2010-2015. Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah; 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 3. Surat Keputusan PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah Nomor : 62/KEP/II.O/B/2011. Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur tanggal 11 J. Awwal 1432 H/ 15 April 2011 M. MEMUTUSKAN Menetapkan :KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG STRUKTUR DAN PERSONALIA MAJELIS DAN LEMBAGA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR MASA JABATAN 20102015 Struktur dan personalia Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur masa jabatan 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

Pertama

:

Ketua

:

Ditetapkan di Pada Tanggal Ketua,

: Sampit : 21 J. Awwal 1432 H 25 A p r i l 2011 M

Sekretaris ,

H. AKMAL THAMROH, SPd NBM. 497 412

USHULUDDIN NUR, SH NBM. 534 520

Tembusan : 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jakarta ; 2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangkaraya ; 3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah se Kabupaten Kotawaringin Timur ; 4. Pimpinan Ortom Muhammadiyah Tingkat Daerah Kotawaringin Timur di Sampit.

1

Lampiran Nomor Tanggal Tentang

: : : :

Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur No. 05/KEP/III.O/B/2011 21 J. Awwal 1432 H/ 25 A p r i l 2011 M STRUKTUR DAN PERSONALIA MAJELIS DAN LEMBAGA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-2015.

1. Majelis Tarjih dan Tajdid KETUA : H. Muhyiddin Asasi, Lc WAKIL KETUA : Soepratman SEKRETARIS : A. Rifandi, SPd. ANGGOTA : 1. Kaharuddin Yunus, SAg, MM 2. Norman, BA 3. Muhamad Nazmi, S.Hut 4. Khilmil Zuhroni, S.Fil. 5. Ahmad Rifani 2. Majelis Tabligh KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA

: : : :

Drs. Ruslan Effendi Rasyidi Drs. Haidinnor 1. H. Anang Syarwani 2. H. Kendal Wahyudi, SH 3. Sujiman, SAg. 4. Jadi, SPd. 5. Aliansyah, SE

3. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah KETUA : Apuannur, SPd, MPd. WAKIL KETUA : M. Qahfi SPd, MPd. SEKRETARIS : Jayadi, SPd, Msi. ANGGOTA : 1. Drs. Mahmud Saleh, MM 2. Warso, SH, SPd, MM 3. Suryani, SE 4. Sukarma, SPd, MM 5. Aulia Hadi Mubarak, Amd. 4. Majelis Pendidikan Kader KETUA : Khairul Anam Soeradi, SPd. WAKIL KETUA : M. Hasan Basri, SPd, MM SEKRETARIS : Azrun Firdaus, S.Ip. ANGGOTA : 1. Jainuddin, SPd. 2. Sajuri, SPd. 3. Syamsuddin, SPd. 4. Triyono 5. Majelis Pelayanan Kesehatan Umum KETUA : Dr. Faisal Novanto, M.Kes. WAKIL KETUA : Dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad. SEKRETARIS : Dr. Agus Karsetyo ANGGOTA : 1. Dr. Suryo 2. Suprapto MR, Amd.Kep. 3. Kusnadi Jaya, S.Kep, Ns 4. Suparta, SE 5. Muhamad AT 6. Wahiddudin 1

6. Majelis Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat KETUA : Ir. H. Juanda WAKIL KETUA : Drs. H. Masbullah, MM SEKRETARIS : Drs. M. Saleh ANGGOTA : 1. Tajul Muluk 2. H. Fajrin, S.Hut 3. M. Syahrul 4. Hadi Royani 5. Laili Syarif, SE 7. Majelis Hukum dan Hak azasi manusia KETUA : Freddy NT Mardhani, SH WAKIL KETUA : H. Made Subanda, SH, MH SEKRETARIS : H. Alfian Husni, SH ANGGOTA : 1. Supiannur, SH 2. Drs. Sukarnedi 3. Suparto, Sp. 4. M. Helmiansyah, SE 8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan KETUA : Drs. Sukransyah Jamuddin WAKIL KETUA : H. Aidin SEKRETARIS : Drs. Tahliruddin ANGGOTA : 1. H. Santos, BE 2. H. Heriansyah 3. Ir. H. Boy Anwar 4. H. Heriansyah 5. Sumarno 6. A. Yani 9. Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan KETUA : Drs. H. M. Yusuf WAKIL KETUA : H. Mudlofar, SH, MM SEKRETARIS : H. Ahmad Taufik, ST, MT ANGGOTA : 1. Marsidi 2. Kaspul Zain, ST, MT. 3. Rudi Hartono, ST, MT 4. H. Sukba 5. Jhon Howel 10. Lembaga Pembinaan Kader, Cabang dan Ranting KETUA : Drs. Hardiansyah WAKIL KETUA : Drs. Abdurrahim Dahib SEKRETARIS : I Wayan Alaf, SPd, M.Pd ANGGOTA : 1. Jumaidi, MPd. 2. Jailani, MPd. 3. Beni Setia, SE, MM, MsM 4. Ahmad Diyanti, Amd. 5. Drs. M. Taher

1

11. Lembaga Pembinaan dan Pengawas Keuangan dan Keharta Bendaan KETUA : Drs. H. Suhaidin Abdullah WAKIL KETUA : H. Jauhar Fauzni, SH, MM SEKRETARIS : Aspannur, SPd, MM ANGGOTA : 1. Drs. Jaswani 2. Drs. Sukarnedi 3. Agus Mardiana 4. Drs. Sugianto 5. Drs. M. Guntur

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Sampit : 21 J. Awwal 1432 H 25 A p r i l 2011 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR Ketua, Sekretaris ,

H. AKMAL THAMROH, SPd NBM. 497 412

USHULUDDIN NUR, SH NBM. 534 520

1

KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR No. 06/KEP/III.O/B/2011 Tentang PEDOMAN DAN TATA KERJA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-2015 Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban mekanisme kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 20102015, maka perlu Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur ; 2. Bahwa Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur dimaksud perlu dituangkan dalam Surat Keputusan ; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Nomor : 63/KEP/II.O/B/2011. Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur ke 5 di Sampit tanggal 15-16 R. Akhir 1432 H/21-22 Maret 2011 M. 2. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nomor 05/KEP/III.O/B/2011 tentang struktur dan personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 2010-2015. 3. Hasil Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur tanggal 11 J. Awwal 1432 H/ 15 April 2011 M. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEDOMAN DAN TATA KERJA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-2015 BAB I KEDUDUKAN Pasal 1 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur adalah memimpin Muhammadiyah dalam Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. BAB II TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 1. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan diatasnya, Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah. 1

2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/ instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, serta unsur pembantu pimpinannya. 3. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam Daerahnya sesuai dengan kewenangannya. 4. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan unsur Pembantu Pimpinan dan organisasi Otonom tingkat Daerah. 5. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai Pusat Administrasi serta Pusat Pembinaan sumber daya manusia. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 2, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Pimpinan Daerah. 2. Menetapkan kebijakan persyarikatan berdasarkan Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Pimpinan Daerah. 3. Menetapkan Rencana kegiatan Persyarikatan berdasarkan Program persyarikatan yang diputuskan oleh Musyawarah Daerah dan Musyawarah Pimpinan Daerah. 4. Memimpin pelaksanaan kegiatan serta Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Pimpinan Daerah. 5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan serta keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Pimpinan Daerah. BAB III PRINSIP KERJA Pasal 4 Pimpinan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Berpijak pada landasan gerak Muhammadiyah, yaitu Al Qur an dan As Sunnah, Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah serta pemikiran-pemikiran mendasar lainnya yang menjadi dasar nilai dan norma gerakan. 2. Memelihara kultur/ tradisi dalam berorganisasi yang selama ini menjadi khasanah kearifan warga dan Pimpinan Muhammadiyah seperti dalam mengembangkan sikap moderat, maju dan suka beramal. 3. Menjalankan Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur ke 5, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, serta peraturanperaturan/aqidah-aqidah yang berlaku dalam persyarikatan yang diwujudkan dalam rencana strategis yang sesuai dengan prinsip dan kultur dalam Muhammadiyah. 4. Melaksanakan komitmen Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur yang ditanda tangani oleh seluruh Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 2010-2015, serta amanah dan konsisten. 5. Berorientasi pada kerja sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Menjalankan sistem Kepemimpinan Kolektif-Kolegial dengan mengikuti Tata Kerja serta menjaga kekompakkan, ukhuwah dan produktifitas dalam menjalankan Kepemimpinan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 2010-2015. 6. Melaksanakan kepemimpinan dengan tiga fungsi penting secara komplementer/ terpadu yaitu menjalankan kebijakan hasil Musyawarah Daerah dan misi gerakan, memainkan peran-peran strategis keumatan, kebangsaan, kemanusiaan dan melakukan pelayananpelayanan organisasi/ warga persyarikatan.

1

BAB V SUSUNAN DAN PERSONALIA Pasal 5 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur terdiri dari 9 orang yang dipilih Musyawarah Daerah Muhammadiyah ke 5 di Sampit tanggal 15-16 R. Akhir 1432 H/21-22 Maret 2011 M serta tambahan 2 (dua) orang Hasil Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur tanggal 11 J. Awwal 1432 H/ 15 April 2011 M di Sampit dengan susunan dan personalia sebagai berikut : 1. Ketua : H. Akmal Thamroh, SPd. 2. Wakil Ketua : Abdul Hadi Bondo 3. Wakil Ketua : H. Syahrawi Barak 4. Wakil Ketua : Sirojuddin Noor, SPd, MM 5. Wakil Ketua : H.M. Zaini 6. Wakil Ketua : Agus Mulyadi, Ac. MKep, Sp.Kom. 7. Wakil Ketua : Hamdi, SPd. 8. Sekretaris : Ushuluddin Nur, SH 9. Wakil Sekretaris : Drs. Sih Widada 10. Wakil Sekretaris : Moldin, SH 11. Bendahara : H. Ardiansyah Bustani, SE

BAB V PEMBAGIAN TUGAS Pasal 6 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur merupakan kesatuan yang bulat dan tersistem dalam persyarikatan. Pembagian Tugas dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu setiap anggota pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur dalam menjalankan tugasnya wajib melakukan dan memelihara hubungan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara terus menerus. Setiap anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur melakukan tugas sebagai berikut : 1. Ketua ( H. Akmal Thamroh, SPd. ) a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah ; b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program serta Rencana kegiatan persyarikatan ; c. Mengkoordinasikan anggota Pimpinan Daerah lainnya dalam melaksanakan tugas masing-masing. d. Melakukan peran-peran strategis keumatan-kebangsaan dan kemanusiaan sesuai prinsip dan kepentingan persyarikatan serta melakukan pelayanan-pelayanan organisasi/ warga persyarikatan ; e. Mewakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah kedalam dan keluar persyarikatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; f. Memimpin Rapat-rapat Pimpinan Daerah. Wakil Ketua ( Abdul Hadi Bondo ) a. Bertanggung jawab atas tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya ; b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Tabligh ; c. Membantu Ketua dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan organisasi/ warga persyarikatan ; 1

2.

d. Membantu Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Pimpinan Daerah ; e. Mewakili Pimpinan Daerah jika Ketua berhalangan ; f. Membina dan mengkoordinasikan unsur pembantu Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Tabligh. 3. Wakil Ketua ( H. Syahrawi Barak ) a. Bertanggung jawab atas tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya ; b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Majelis Pendidikan Kader dan Lembaga Pembinaan Kader, Cabang dan Ranting ; c. Membantu Ketua dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan organisasi/ warga persyarikatan ; d. Membantu Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Pimpinan Daerah ; e. Mewakili Pimpinan Daerah jika Ketua berhalangan ; f. Membina dan mengkoordinasikan unsur pembantu Pimpinan : - Majelis Pendidikan Kader - Lembaga Pembinaan Kader, Cabang dan Ranting. 4. Wakil Ketua ( Sirojuddin Noor, SPd, MM ) a. Bertanggung jawab atas tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya ; b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan serta Lembaga Pembinaan dan Pengawas Keuangan dan Keharta Bendaan. c. Membantu Ketua dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan organisasi/ warga persyarikatan ; d. Membantu Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Pimpinan Daerah ; e. Mewakili Pimpinan Daerah jika Ketua berhalangan ; f. Membina dan mengkoordinasikan unsur pembantu Pimpinan : - Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan - Lembaga Pembinaan dan Pengawas Keuangan dan Keharta Bendaan. Wakil Ketua ( HM. Zaini ) a. Bertanggung jawab atas tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya ; b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Majelis Pemberdayaan Ekonomi dan Kewira Usahaan. c. Membantu Ketua dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan organisasi/ warga persyarikatan ; d. Membantu Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Pimpinan Daerah ; e. Mewakili Pimpinan Daerah jika Ketua berhalangan ; f. Membina dan mengkoordinasikan unsur pembantu Pimpinan Majelis Ekonomi dan Kewira usahaan. Wakil Ketua (Agus Mulyadi, Ac. MKep, Sp.Kom.) a. Bertanggung jawab atas tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya ; b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program bidang Pelayanan Kesehatan Umum serta bidang pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat ; c. Membantu Ketua dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan organisasi/ warga persyarikatan ; d. Membantu Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Pimpinan Daerah ; e. Mewakili Pimpinan Daerah jika Ketua berhalangan ; f. Membina dan mengkoordinasikan unsur pembantu Pimpinan : - Majelis Pelayanan Kesehatan Umum. - Majelis Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

5.

6.

1

7.

Wakil Ketua (Hamdi, SPd.) a. Bertanggung jawab atas tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya ; b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program bidang Pendidikan Dasar dan Menengah serta bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia. c. Membantu Ketua dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan organisasi/ warga persyarikatan ; d. Membantu Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Pimpinan Daerah ; e. Mewakili Pimpinan Daerah jika Ketua berhalangan ; f. Membina dan mengkoordinasikan unsur pembantu Pimpinan : - Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.. - Majelis Hukum dan Hak Azasi Manusia.

8.

Sekretaris (Ushuluddin Nur, SH.) a. Bertanggung jawab atas tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya ; b. Mengendalikan segala informasi yang masuk maupun keluar yang diperlukan persyarikatan ; c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat-rapat Pimpinan Daerah serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan Keputusan ; d. Membantu Ketua/ Wakil Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Pimpinan Daerah ; e. Memimpin kegiatan Sekretariat Pimpinan Daerah melalui seorang Sekretaris Eksekutif ; f. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat yang dilakukan oleh unsur Pembantu Pimpinan. Wakil Sekretaris ( Drs. Sih Widada ) a. Bertanggung jawab atas tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya ; b. Membantu Sekretaris dalam mengendalikan pendataan dan semua informasi yang masuk dan keluar yang diperlukan persyarikatan, khususnya yang berkaitan dengan : (1) Bidang Tarjih dan Tajdid (2) Bidang Tabligh (3) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (4) Bidang Pendidikan Kader (5) Bidang Kesehatan Umum (6) Bidang Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat c. Membentu Sekretaris dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat-rapat Pimpinan Daerah serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau Rumusan Keputusan sampai penyiapan Tanfidz khususnya berkaitan dengan bidang kerjanya Majelis dan Lembaga yang menjadi tanggung jawabnya ; d. Membantu Sekretaris dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan Keputusan Rapat-rapat Daerah.

9.

10. Wakil Sekretaris ( Moldin, SH ) a. Bertanggung jawab atas tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya ; b. Membantu Sekretaris dalam mengendalikan pendataan dan semua informasi yang masuk dan keluar yang diperlukan persyarikatan, khususnya yang berkaitan dengan : (1) Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia (2) Bidang Ekonomi dan Kewira Usahaan (3) Bidang Wakaf dan Keharta Bendaan (4) Lembaga Pembinaan Kader, Cabang dan Ranting (5) Lembaga Pembinaan dan Pengawas Keuangan dan Keharta Bendaan. c. Membentu Sekretaris dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat-rapat Pimpinan Daerah serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan 1

d.

kesimpulan dan atau Rumusan Keputusan sampai penyiapan Tanfidz khususnya berkaitan dengan bidang kerjanya Majelis dan Lembaga yang menjadi tanggung jawabnya ; Membantu Sekretaris dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan Keputusan Rapat-rapat Daerah.

11. Bendahara ( H. Ardiansyah Bustani, SE ) a. Bertanggung jawab atas tugas Pimpinan Daerah yang diberikan kepadanya ; b. Menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan keuangan persyarikatan secara keseluruhan ; c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan usaha penggalian dana yang bersumber dari pendapatan rutin ; d. Mempersiapkan bahan dan menyusun anggaran pendapatan Pimpinan Daerah ; e. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan Pimpinan Daerah ; f. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran Pimpinan Daerah ; g. Menyelenggarakan pertanggungjawaban Keuangan Pimpinan Daerah ; h. Memonitor dan mengawasi pengelolaan keuangan amal usaha yang berada dilingkungan Pimpinan Daerah serta mengkoordinasi dan mengendalikan Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan dan Keharta Bendaan. BAB VI TATA HUBUNGAN Pasal 7 Ketua dan Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris, serta Bendahara merupakan satu kesatuan yang bulat dalam menjalankan tugasnya dan dilakukan secara kolektif dalam sistem kepemimpinan kolegial. Fungsi Ketua adalah memimpin Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur. Dalam hal Ketua berhalangan secara tetap dalam melakukan tugasnya dan fungsi Ketua dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua sebagai pejabat berdasarkan Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur. Sekretaris atau Wakil Sekretaris adalah pengendali segala informasi yang masuk dan keluar yang diperlukan persyarikatan. Oleh karenanya bertanggung jawab atas terselenggaranya kelancaran arus informasi kesemua jurusan; Pembagian Kerja antara Sekretaris dan Wakil Sekretaris sesuai dengan pembagian kerja ; Bendahara adalah penanggung jawab pengadaan dan penggunaan dana oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur termasuk Perencanaan dan pengendaliannya dalam sistem anggaran menurut Tata cara dan proses pengelolaan keuangan yang diatur dengan peraturan tersendiri. Hubungan kerja Horizontal antara unsur pelaksana Pimpinan dan Ortom tingkat Daerah dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur dilakukan secara langsung. BAB VII SURAT - SURAT Pasal 8 Semua surat yang masuk dan keluar dicatat dengan tertib melalui Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur. Semua anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur yang menerima Surat secara langsung mencatatkan surat tersebut pada sekretariat sesuai Tata cara yang ditentukan. Surat-surat masuk yang disampaikan oleh Sekretaris/ Wakil Sekretaris kepada Ketua/ Wakil Ketua/ Bendahara sesuai dengan permasalahannya. Semua Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur ditandatangani oleh Ketua bersama Sekretaris dengan ketentuan sebagai berikut : 1

1. 2.

3. 4.

5.

a. Dalam Hal Ketua berhalangan atau dalam bidang tertentu, surat-surat dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua. b. Dalam Hal Sekretaris berhalangan, surat-surat ditandatangani oleh Wakil Sekretaris. Surat-surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur yang mengenai Keuangan dan Kebendaharaan ditandatangani oleh Ketua/ Wakil Ketua bersama Bendahara.

6. 7.

Dalam Hal Bendahara berhalangan, Surat-surat ditandatangani oleh Ketua/ Wakil Ketua bersama Sekretaris/ Wakil Sekretaris. Surat-surat yang bersifat Rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris/ Wakil Sekretaris.

BAB VIII RAPAT - RAPAT Pasal 9 Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur terdiri dari : 1. Rapat Pimpinan 2. Rapat Koordinasi 3. Rapat Pleno 4. Rapat Paripurna Pasal 10 Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur diadakan sekurangkurangnya 2 (dua) minggu sekali yang pesertanya adalah anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur. 2. Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur membahas/ membicarakan berkenaan dengan : a. Pemecahan masalah pada tingkat operasional b. Penetapan Rencana dan kebijakan taktis persyarikatan, khususnya berkenaan dengan persoalan unsur pelaksana Pimpinan dibawah yuridiksinya termasuk hubungan dengan luar persyarikatan. c. Pembahasan dan pengolahan masalah yang akan menjadi bahan atau usulan yang dipersiapkan untuk Rapat Pleno. d. Pentanfidzan Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah, Rapat kerja Pimpinan, Rapat kerja pelaksana Pimpinan dan Rapat kerja organisasi otonom. e. Perencanaan dan atau kebijaksanaan strategis serta evaluasi pelaksanaannya. Rapat Pimpinan Daerah Kotawaringin Timur dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau anggota Pimpinan Daerah lainnya. Pasal 11 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi adalah Rapat yang diikuti seluruh Pimpinan Daerah atau Wakil Ketua Pimpinan Daerah bersama Majelis/ Lembaga terkait. Rapat Koordinasi dilaksanakan sesuai kebutuhan. Rapat Koordinasi membahas/ membicarakan kebijakan/kegiatan yang berkaitan dengan Majelis/ Lembaga tertentu. Pasal 12 Rapat Pleno Rapat Pleno adalah Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur lengkap, pesertanya terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur dan Majelis/Lembaga, diadakan secara Reguler, sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan atau menurut keperluan. 1 1.

1. 2. 3.

1.

2.

Rapat Pleno berfungsi sebagai forum pembahasan dan Musyawarah pengambilan Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, khususnya yang berkenaan dengan : a. Pemecahan masalah mendasar tentang persyarikatan dan kepemimpinannya, khususnya yang terkait dengan Majelis/ Lembaga. b. Penentuan Sikap Muhammadiyah yang berdampak luas pada masyarakat, Bangsa dan ummat. c. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua. Pasal 13 Rapat Paripurna Rapat Paripurna adalah Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur, Majelis dan Lembaga serta Ketua/ Unsur organisasi Otonom tingkat Daerah. Rapat Paripurna diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali atau menurut keperluan yang dipimpin oleh Ketua/ Wakil Ketua. Rapat Paripurna adalah Rapat informatif dan koordinatif untuk tujuan melancarkan jalannya pimpinan dalam segala aspeknya serta menerima usulan dan masukan untuk menetapkan kebijaksanaan. Pasal 14 Penutup Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diubah, disempurnakan atau diatur kembali sebagaimana mestinya.

1.

2. 3.

1. 2. 3.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Sampit : 21 J. Awwal 1432 H 25 A p r i l 2011 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMURKetua, Sekretaris ,

H. AKMAL THAMROH, SPd NBM. 497 412

USHULUDDIN NUR, SH NBM. 534 520

Tembusan : 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jakarta ; 2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangkaraya ; 3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah se Kabupaten Kotawaringin Timur ; 4. Pimpinan Ortom Muhammadiyah Tingkat Daerah Kotawaringin Timur di Sampit.

1

PROGRAM KERJA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010 2015

A.

Program Umum Persyarikatan 1. Program Konsolidasi Ideologis a. Mengintensifkan pembinaan ideologi diseluruh lingkungan organisasi termasuk pada amal usaha, Majelis/lembaga, dan organisasi otonom Muhammadiyah melalui berbagai usaha yang terintegrasi sehingga prinsip, visi dan misi Muhammadiyah teraktualisasi dalam aktivitas gerakan; b. Mengintensifkan dan memasyarakatkan Manhaj Gerakan Muhammadiyah (Mukaddimah, kepribadian, khittah, matan keyakinan dan cita-cita hidup, pedoman hidup Islami, dll) sebagai sumber inspirasi, acuan dan tuntunan dalam seluruh lingkungan organisasi dan anggota persyarikatan; c. Meningkatkan posisi dan dan fungsi persyarikatan sebagai sumber inspirasi dan rujukan pemikiran baik kedalam maupun keluar lingkungan persyarikatan sehingga Muhammadiyah menjadi kekuatan strategis serta tenda besar ummat dan bangsa; d. Mengembangkan Idepolitor (Ideologi, politik dan Organisasi), Up-grading, refreshing, dan pengajian-pengajian atau kajian-kajian pimpinan yang

diselenggarakan disemua lini organisasi untuk meningkatkan komitmen, wawasan dan aksi gerakan Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai tantangan yang komplek. e. Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan, organisasi otonom, dan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat pembibitan kader Muhammadiyah bekerjasama dengan Majelis/Lembaga terkait diseluruh

lingkungan persyarikatan; f. Meningkatkan dan mengembangkan model-model pembinaan jama ah dan peran Muhammadiyah di akar rumput; g. Meningkatkan Muhammadiyah memerankan upaya-upaya dalam fungsi pengorganisasian dan penyebaran dan Nasional kader untuk dan

lembaga-lembaga pencerahan,

Daerah,

pembebasan,

pemberdayaan,

pengembangan tatanan kehidupan yang utama. 2. Program Konsolidasi Kelembagaan a. Meningkatkan kapasitas organisasi dan kepemimpinan yang lebih efektif sehingga organisasi dan kepemimpinan tidak bertumpu pada figur tetapi tetap lebih berbasis sistem;

1

b. Membangun kinerja organisasi yang efektif effisien dan akuntabel, dengan menitik beratkan perhatian pada upaya fungsionalisasi seluruh jajaran organisasi, sehingga Muhammadiyah menjadi organisasi yang maju/modern dan

melaksnakan prinsip-prinsip good governance (tata kelola yang baik); c. Memperkuat organisasi Muhammadiyah sebagai basis gerakan kultural yang mmenjangkau segenap lapisan masyarakat dengan komitmen

keumatan/kemasyarakatan yang kuat dan konsisten; d. Mengintensifkan pembinaan Cabang dan Ranting yang lebih tersistem disertai pemetaan yang akurat serta mengembangkan Cabang dan Ranting

Muhammadiyah sebagai prioritas penting sehingga dalam masa kerja 2010-2015 minimal tercapai 40% desa telah berdiri Ranting Muhammadiyah dan 80% Kecamatan telah berdiri Cabang Muhammadiyah; e. Menyusun kembali peta dakwah yang lengkap untuk memudahkan penentuan sasaran, pemilihan pendekatan, dan metode dalam mengembangkan Tabligh yang tepat; f. Penyusunan Data base persyarikatan yang lengkap dan menyeluruh untuk berbagai kepentingan dan pengembangan organisasi; g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pimpinan persyarikatan dengan organisasi otonom diberbagai tingkat yang bersifar reguler; h. Mengefektifkan manajemen Mesjid yang dikelola Muhammadiyah sebagai basis gerakan persyarikatan di akar rumput; i. Meningkatkan, mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola organisasi dan tata kelola keuangan diseluruh tingkatan Pimpinan dan amal usaha yang berdasarkan pada prinsip amanah, kejujuran, keterbukaan dan tersistem; j. Meningkatkan, mengembangkan dan menerapkan pengawasan dan pembinaan keuangan termasuk laporan yang terstandard dan reguler diseluruh tingkatan pimpinan persyarikatan, amal usaha, dan institusi-institusi Muhammadiyah dengan regulasi yang tersistem; k. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kunjungan ke Cabang dan Ranting, termasuk yang perlu menjadi prioritas kepada tingkat Pimpinan persyarikatan yang sangat memerlukan pembinaan. 3. Program Pemberdayaan anggota dan Kader a. Mengembangkan model-model pengembangan jumlah anggota secara proaktif sebagai bagian penting dari strategi gerakan yang bersifat ekspansif untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah; b. Meningkatkan model-model pengembangan kualitas anggota yang terintegrasi dengan pembinaan keluarga sakinah, pendidikan, kesehatan, dan amal usaha Muhammadiyah; 1

c. Menggalang potensi kader Muhammadiyah yang tersebar diberbagai lembaga pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan lembaga-lembaga profesi serta institusi-institusi strategis lainnya untuk mengembangkan Visi dan Misi persyarikatan; d. Meningkatkan dan mengembangkan ikatan persaudaraan dikalangan

aktivis/kader persyarikatan dari berbagai bidang profesi dan lingkungan dengan mengefektifkan forum-forum pengajian, pertemuan, dialog, ideopolitor, dan lainlain.

B.

Program Perbidang Persyarikatan 1. Program Bidang Tajdid, Tarjih dan Pemikiran Islam a. Memperluas dan mensosialisasikan konsep islami dan produk-produk pemikiran di bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam yang menjadi pandangan, pedoman, bimbingan, acuan dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat seperti Himpunan Putusan Tarjih (HPT), Fatwa agama, Keluarga Sakinah, Fiqih Tata kelola, Fiqih Ikhtilaf dan hasil-hasil Musyawarah Tarjih; b. Mengintensifkan kajian-kajian pemikiran Islam dalam merespon isue-isu dan masalah-masalah penting dan strategis diberbagai bidang yang berkembang dalam kehidupan ummat dan masyarakat luas; c. Meningkatkan kepustakaan dan pendaya gunaan koleksi keputusan Tarjih serta Kitab-kitab/buku-buku/sumber-sumber rujukan utama baik klasik maupun kontemporter serta cetak dan elektronik dibidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam; d. Mensosialisasikan produk-produk Tajdid, Tarjih dan Pemikiran ke-Islaman Muhammadiyah keseluruh lapisan masyarakat.

2. Program Bidang Tabligh a. Menghidupkan dan mengembangkan berbagai jenis pengajian dilingkungan persyarikatan dan ummat Islam disertai pengembangan materi, pendekatan, metode yang menarik dan tepat sasaran, serta meningkatkan keyakinan, pemahaman, dan pengamalan Islam yang lebih mendalam/Substantif yang menghadirkan Islam berwajah Rahmatan Lil alamiin; b. Mengoptimalkan pengelolaan Mesjid sebagai sarana pembinaan ke Islaman dan aktivitas keumatan yang sensitif terhadap masalah serta dinamika kehidupan masyarakat setempat; c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Muballigh yang dapat menjangkau Multistrata, multietnis, dan multimedia diberbagai lingkungan kehidupan masyarakat melaui berbagai kursus, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan yang 1

meningkatkan kapasitas Muballigh ditengah tuntutan kehidupan yang semakin memerlukan acuan Islam; d. Mengusahakan peningkatan sarana dan sumber dana untuk mempermudah pengembangan fungsi Tabligh dan peran Muballigh dalam kehidupan masyarakat; e. Peningkatan fungsi media tabligh seperti bulletin, leaflet, dan media lainnya menyajikan materi/pesan tabligh yang bersifat membimbing, meneguhkan, menggembirakan dan mencerahkan yang mencerminkan Muhammadiyah sebagai gerakan Dakwah dan Tajdid sehingga ajaran Islam semakin diterima oleh dan menjadi pedoman sehari-hari dalam kehidupan masyarakat luas.

3. Program Bidang Pendidikan a. Mengembangkan sistem pendidikan Muhammadiyah yang holistik atau menyeluruh sebagai kelanjutandari konsep blueprint Pendidikan Muhammadiyah menuju pada pencapaian Pendidikan yang unggul/ utama dimasa depan; b. Menyusun roadmap keunggulan Pendidikan Muhammadiyah baik pada tingkat Dasar dan Menengah dalam berbagai aspeknya, termasuk pemetaan sumber daya insani, pusat-pusat keunggulan, fasilitas, tata kelola, kepemimpinan, dan lain-lain yang mendukung pengembangan kualitas/keunggulan Pendidikan

Muhammadiyah di tengah persaingan yang tinggi; c. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga Pendidikan Muhammadiyah sebagai lembaga pelayanan masyarakat dengan membuka dan memperluas akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang suku, bangsa, agama dan kelas sosial untuk memperoleh pendidikan yang bermakna bagi diri, keluarga dan masyarakat; d. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat pembelajaran yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan peserta didik sehingga menjadi manusia yang bertaqwa, berilmu pengetahuan, terampil, berkepribadian kuat, mandiri, berorientasi kemasa depan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat, ummat dan bangsa; e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat Dakwah Islam melaui usaha-usaha memperluas dan memperdalam pemahaman agama, mengamalkan ibadah berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, mengembangkan interaksi yang sesuai dengan akhlak yang mulia dan menata lingkungan fisik yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan;

1

f.

Mengembangkan model-model pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan diseluruh jenjang Pendidikan yang memberikan pencerahan paham Islam dan komitmen gerakan Muhammadiyah yang berkemajuan;

g. Meningkatkan

dan

memperkuat

peran

dan

fungsi

Lembaga

PendidikanMuhammadiyah sebagai Pusat Pengkaderan dengan pembinaan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), kepanduan Hizbul Wathan (HW), Tapak Suci Putera Muhammadiyah (TS), sebagai organisasi Intra Kurikuler yang meningkatkan wawasan dan kemampuan kepemimpinan, memperkuat jatidiri pelajar sebagai kader persyarikatan, ummat dan bangsa; h. Memperkuat dan mempeteguh identitas Pendidikan Muhammadiyah dengan membangun filosofi pendidikan yang khas berdasarkan Al-qur an dan As-Sunnah serta dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang berasal dari tradisi pendidikan Islam, ajaran dan pemikiran KHA Dahlan dan para tokoh Muhammadiyah serta nilai-nilai bertentangan dengan ajaran Islam; i. Mengembangkan jenis, jenjang dan jalur pendidikan baru sebagai alternatif dan solusi tuntutan dan kebutuhan masyarakat melalui berbagai usaha memperluas dan memperkuat pelayanan pendidikan sebagai agen perubahan sosial berdasarkan spirit Tajdid dan amal Shalih; j. Mengembangkan sistem kurikulum yang mengintegrasikan Iman, Ilmu sosial budaya masyarakat yang tidak

Pengetahuan dan akhlak sebagai usaha membangun dan mengembangkan pendidikan Holistik dan Pendidikan nilai untuk terwujudnya manusia seutuhnya; k. Meningkatkan Mutu pendidikan Muhammadiyah sehingga memenuhi delapan standard Pendidikan Nasional dan mengembangkan lembaga-lembaga

pendidikan yang berstatus mandiri dan menjadi pendidikan berstandard Nasional dengan keunggulan khusus dalam bidang agama, akhlak mulia, kepemimpinan dan kecakapan hidup; l. Meningkatkan kemampuan profesional pendidik melalui pelatihan-pelatihan formal kependidikan, penyelenggaraan forum-forum akademik dan

pengembangan lembaga-lembaga profesi yang memungkinkan terjadinya transfer keahlian diantara sesama pendidik seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan lain-lain; m. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai

kemampuan persyarikatan dan satuan pendidikan setempat berdasarkan sistem kerja dan meritokrasi dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan hidup masyarakat setempat, loyalitas, lama pengabdian, kreativitas dan profesionalisme kerja; 1

n. Mengembangkan budaya Good governance, hidup sehat, anti korupsi dan hemat energi sebagai gerakan kebudayaan yang merupakan perwujudan, pengamalan dan internalisasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam Lembaga Pendidikan; o. Mengembangkan dan memperkuat kemandirian Pendidikan Muhammadiyah melalui pengembangan dan optimalisasi tradisi filantropi pendidikan, partisipasi masyarakat, unit-unit usaha ekonomi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang tidak mengikat baik secara ideologis maupun politik; p. Meningkatkan, memperluas, dan memperkuat kerjasama kemitraan dalam berbagai bidang antara lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah,

persyarikatan, Majelis, Pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan; q. Memperkuat ukhuwah dan silaturrahim antara lembaga pendidikan melalui penyelenggaraan kegiatan Olimpiade, turnamen olahraga, festival kesenian daan kegiatan lain yang menumbuhkan semangat, kebanggaan dan persatuan diantara warga Muhammadiyah; r. Menyusun peta pendidikan, pusat data dan informasi Pendidikan Muhammadiyah sebagai bahan pengkajian ilmiah dan Dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan Pendidikan Muhammadiyah; s. Memberikan penghargaan kepada yang berprestasi untuk menumbuhkan semangat ber Muhammadiyah dan mendorong kepeloporan dan keteladanan dikalangan warga Muhammadiyah; t. Menintegrasikan aktivitas lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan program pengembangan masyarakat dan kegiatan persyarikatan dilingkungan setempat; u. Mengintensifkan pembinaan akhlak islami, ideologi Muhammadiyah, dan penekanan pada pendidikan sebagai satu karakter kesatuan diseluruh utuh jenjang Pendidikan

Muhammadiyah

dengan

pengembangan

intelektualitas/kecerdasan, keahlian, dan aspek-aspek penting lainnya yang menunjukkan keunggulan kualitas dan ciri khas Pendidikan Muhammadiyah; v. Mengembangkan kualitas kepemimpinan, Tatakelola termasuk tatakelola keuangan, peraturan-peraturan yang terpadu dan standar, pemanfaatan IT (information Technology), penjaminan mutu, dan berbagai aspek/perangkat penting lainnya yang mendukung pengembangan keunggulan Pendidikan Muhammadiyah ditingkat Dasar dan Menengah; w. Meningkatkan kualitas, jaringan dan kerjasama antar lembaga pendidikan Muhammadiyah disemua jenjang pendidikan sehingga dapat saling

memberdayakan dan menjadi pusat keunggulan bersama dalam satu kesatuan lembaga pendidikan Muhammadiyah terutama untuk daerah tertinggal; 1

x. Pengembangan pusat-pusat kaderisasi khusus yang dipadukan secara tersistem dalam lembaga-lembaga Pendidikan Muhammadiyah tertentu seperti untuk kepentingan Kader Tarjih, Tajdid, pemikiran Islam, Kader Muballigh, dan kader persyarikatan lainnya.

4. Program Bidang Pengkaderan a. Mengintensifkan pelaksanaan sistem pengkaderan Muhammadiyah dan

menjadikan pengkaderan sebagai budaya organisasi diseluruh tingkat pimpinan, amal usaha, dan institusi-institusi yang berada dalam struktur persyarikatan; b. Mengoptimalkan pendayagunaan pilar-pilar pengkaderan dilingkungan

persyarikatan yakni keluarga, organisasi otonom, lembaga pendidikan, dan amal usaha Muhammadiyah; c. Mengintensifkan pembinaan anggota dilingkungan persyarikatan dan Amal Usaha dan kelompok-kelompok jama ah melalui Darul Arqom, Baitul Arqom, pengajian khusus, dan berbagai model pengkaderan lainnya yang bersifat spesifik; d. Melaksanakan Ideopolitor (ideologi, politik, dan organisasi) bagi Pimpinan dilingkungan pimpinan persyarikatan dan Amal Usaha untuk meneguhkan komitmen ideologis, memperluas visi dan pemikiran, dan mengembangkan organisasi sebagai instrumen gerakan Islam; e. Menyelenggarakan latihan instruktur disertai pembentukkan Korp Instruktur di masing-masing tingkatan sesuai dengan sistem Pengkaderan Muhammadiyah; f. Menyusun dan melaksanakan pengkaderan fungsional untuk mewadahi dan menyalurkan potensi anggota dan kader yang tersebar luas diberbagai lingkungan profesi dan lembaga diluar Muhammadiyah; g. Meningkatkan proses transformasi kader dengan banyak melibatkan dan memberi peran yang proporsional kepada kader Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dalam berbagai aktivitas persyarikatan; h. Bekerjasama dengan Majelis Tajdid dan Tarjih serta Tabligh membentuk forum kajian tafaqquh fiddin (seperti kajian tafsir Qur an dan Hadits) disemua tingkat pimpinan; i. Bekerjasama dengan Majelis/Lembaga/Amal Usaha terkait penyelenggaraan darul Arqom/ Baitul Arqom dan pengkajian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, baik secara teori maupun praktek; j. Melakukan koordinasi kaderisasi dengan organisasi otonom pada setiap jenjang Pimpinan Muhammadiyah; k. Identifikasi, penyusunan data base, dan pemetaan sumberdaya kader yang dimiliki Muhammadiyah disemua lini organisasi; 1

l.

Meningkatkan kajian-kajian pengkaderan untuk mengembangkan konsep, model, pendekatan, dan metode yang lebih berkualitas dalam pelaksanaan pengkaderan Muhammadiyah.

5. Program Bidang Pelayanan Kesehatan Umum a. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan umum pada klinik Muhammadiyah serta penanggulangan masalah kesehatan masyarakat , kampanye kesadaran hidup sehat dan bersih, kampanye dan penyluhan kesehatan reproduksi, serta kampanye dan penyuluhan anti narkoba. b. Meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas kader petugas kesehatan dalam pengelolaan klinik Muhammadiyah. c. Mengembangkan kesadaran bencana dilingkungan Muhammadiyah, kampanye kesadaran menghadapi bencana di masyarakat, advokasi sistem penanggulangan bencana, dan usaha-usaha lain dalam program rehabilitasi pasca tanggap darurat yang tersistem dengan program dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah. d. Menjalain kerjasama dengan lembaga-lembaga kesehatan lainnya.

6.

Program Bidang Wakaf dan Keharta beandaan a. Inventarisasi dan arbitrase harta benda persyarikatan yang diperoleh dari wakaf serta mengintensifkan pelaksanaan, penertiban, dan pengelolaan sertifikasi tanah-tanah wakaf Muhammadiyah. b. Memasyarakatkan wakaf uang dan wakaf tidak bergerak yang terpadu dengan pengorganisasian dan pemanfaatan ZIS menuju pemberdayaan ummat. c. Memanfaatkan tanah wakaf kosong untuk hal-hal produktif dan kegiatankegiatan lain sesuai fungsinya. d. Pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif.

7. Program Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan a. Mendirikan dan mengembangkan Usaha keuangan mikro, koperasi BMT/BTM sebagai wadah kerjasama dan pemberdayaan antar pelaku usaha ekonomi dilingkungan persyarikatan menuju pada kekuatan dan kemandirian

Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. b. Meningkatkan pembinaan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha ekonomi ummat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis yang intensif dan sistematik. c. Mengembangkan usaha/ bisnis ritel barang konsumsi dan usaha-usaha unggulan yang memiliki nilai tambah yang tinggi disertai dengan dukungan permodalan, sumberdaya manusia, dan jaringan yang kuat diseluruh lingkungan persyarikatan. 1

d. Mengembangkan metode ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi ummat. e. Mengembangkan jaringan dan kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain dalam program-program pemberdayaan ekonomi

khususnya ekonomi mikro, kecil dan menengah yang berdampak langsung dalam membangun kekuatan masyarakat kecil (akar rumput) yang dhu afa dan Mustad afin melalui model-model kegiatan ekonomi ummkat. f. Mengembangkan jumlah dan kualitas BMT Muhammadiyah disertai peningkatan mutu sumberdaya manusia, tata kelola, jaringan dan kerjasama untuk mencapai tingkat keunggulan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat. g. Peningkatan gerakan ekonomi dikalangan warga Muhammadiyah disertai pembentukkan mentalitas dan budaya kewirausahaan serta berbagai pelatihan sehingga terbangun kondisi dan infrastruktur Muhammadiyah sebagai kekuatan ekonomi. h. Mengembangkan jaringan lembaga keuangan Mikro (syari ah)_ dilingkungn persyarikatan untuk memperkuat keuangan BMT/BTM melalui wadah kerjasama yang mampu berperan meningkatkan akses kepada sumberdaya ekonomi khususnya pendanaan, selain meningkatkan kemampuan manajemen BMT/BTM dan pengorganisasiannya dalam sistem organisasi Muhammadiyah. i. Meningkatkan pengentasan kemiskinn dengan instrumen ZIS dan usaha-usaha ekonomi yang memiliki nilai tambah yang tinggi khususnya yang dimiliki Muhammadiyah termasuk yang berbasis di Cabang dan Ranting. j. Meningkatkan kualitas sumberdaya, oraganisasi dan manajemen, administrasi, sinergi dan pelayanan dalam penggerakkan, pengelolaan, dan pemanfaatan

wakaf dan ZIS dengan memobilisasi seluruh potensi. k. Optimalisasi usaha-usaha penggalian, terorganisasi, dan terkelola dengan prinsip tatakelola yang baik melalui lembaga ZIS Muhammadiyah. l. Pengembangan pemanfaatan fungsi pengelolaan ZIS ke hal-hal yang lebih produktif selain yang bersifat kedermawanan.

8. Program Bidang Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat a. Mengaplikasikan konsep-konsep gerakan seperti implementasi Teologi/ Fiqh AlMa un dan model pemberdayaan masyarakat lainnya yang terpadu dengan sistem gerakan Muhammadiyah. b. Mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat yang bersifat bottomup dan proaktif untuk komunitas buruh, tani, nelayan, dan kaum marginal baik diperkotaan maupun pedesaan. 1

c. Mengembangkan potensi SDM (sumber daya manusia) untuk pemberdayaan measyarakat disertai peningkatan kualitas pengelola, optimalisasi multimedia dan teknologi informasi, dan mobilitas sumber dana dari berbagai pihak yang sah dan tidak mengikat. d. Meningkatkan kapasitas dan pengorganisasian dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai daya yang dimiliki persyarikatan. e. Neningkatkan advokasi dan pendampingan terhadap kelompok miskin, buruh, dan kelompok dhu afa/mustad afin lainnya untuk memiliki akses, usaha, dan kekuatan kemandirian. f. Meningkatkan perhatian , kepedulian, dan advokasi kepada kelompok difabel untuk memperoleh hak-hak dasar dan kesejahteraan dalam kehidupannya. g. Mengupayakan advokasi kebijakan publik yang tidak sensitif dan tidak memihak kepada kaum miskin, dhu afa, dan Mustadh afin. h. Meningkatkan kapasitas keahlian, model, produksi, dan distribusi usaha-usaha dibidang pertanian, perikanan peternakan, dan usaha-usaha lainnya yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

9. Program Bidang Hukum dan Hak azasi manusia (HAM) a. Memperluas jaringan dan usaha peningkatan kesadaran dilembaga

Muhammadiyah dalam melakukan advokasi dan pemberdayaan atas persoalanpersoalan hukum dan Hak azasi manusia yang dihadapi masyarakat jhususnya kaum dhu afa. b. Melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang kesadaran hukum dan Hak azasi manusia melalui berbagai lembaga sosial termasuk lewat jalur pendidikan. c. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah dan berbagai lembaga untuk kepentingan penegakkan hukum dan HAM, termasuk dalam pemberantasan korupsi.

C.

Pelaksanaan Program oleh Majelis dan Lembaga. 1. Majelis dan lembaga sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan berfungsi sebagai pelaksana program Muhammadiyah sesuai dengan jenis bidang yang

ditanganinya, serta tidak dibenarkan menemukan kebijakan yang melampaui kewenangan Pimpinan persyarikatan dan melampaui fungsi tugasnya masing-masing selaku unsur pembantu pimpinan. 2. Kebijakan-kebijakan Majelis dan Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan bersifat operasional dan penjabaran, sedangkan kebijakan-kebijakan strategis selain menjadi kewenangan Pimpinan persyarikatan juga dalam bidangnya 1

masing-masing harus memperoleh persetujuan Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku. 3. Pelaksanaan dan penjabaran program Muhammadiyah oleh Majelis dan Lembaga bersumber dari Program Daerah untuk tingkat Daerah atau tingkat masing-masing untuk Majelis dan Lembaga setingkat. 4. Dalam pelaksanaan dan penjabaran program oleh Majelis dan Lembaga harus ditetapkan prinsip operasional yang bersifat efektif, effisien, terfokus pada jenis program yang sesuai dengan Majelis/Lembaga/badan yang bersangkutan,

menghindari tumpang tindih, realistis, berorientasi pada bidang masing-masing, serta dapat mencapai tujuan yang digariskan. 5. Penjabaran dan pelaksanaan program Muhammadiyah oleh Majelis dan Lembaga cukup dilakukan melalui Rapat Kerja ditingkat masing-masing dan melalui pengesahan oleh Pimpinan persyarikatan ditingkat masing-masing. Sedangkan fungsi-fungsi koordinasi, pengendalian, eavaluasi, dan tahap-tahap pengorganisasian lainnya dilakukan sesuai dengnan mekanisme organisasi yang berlaku. 6. Majelis dan Lembaga dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Kerja untuk koordinasi organisasi yang dipandang penting sesuai keperluan dengan tetap memperhatikan effisiensi dan effektivitas. Rapat Dewan Kerja tidak mengagendakan perumusan Program Kerja Baru yang membawa kemungkinan pada menambah dan memperluas program melebihi keputusan Musyawarah Daerah atau permusyawaratan disetiap tingkat Pimpinan persyarikatan lainnya. 7. Rapat kerja Daerah yang diselenggarakan oleh Majelis dan Lemabga dan unit kelembagaan lainnya dalam persyarikatan tidak diperbolehkan menyusun dan menetapkan hal-hal yang bersifat umum dan strategis yang melampaui kewenangan Pimpinan persyarikatan serta melampaui fungsi tugas/ kewenangannya masingmasing selaku unsur Pembantu Pimpinan.

1

REKOMENDASI MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH V KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2011 A. Pendahuluan Sebagai organisasi keagamaan yang bertujuan amar ma ruf nahi munkar, maka persyariakatan Muhammadiyah memiliki posisi dan peran strategis dalam

pengembangan peradaban dan pemecahan masalah-masalah keumatan. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk : 1. Sebagai gerakan Islam yang aktivitasnya diarahkan pada Dakwah Amar Ma ruf Nahi Munkar dan berlandaskan pada gerakan pemurnian dalam bidang aqidah dan Ibadah, Muhammadiyah bertanggungjawab atas berkembangnya syi ar dan pengamalan Islam yang sebenar-benarnya. 2. Sebagai gerakan tajdid, Muhammdiyah terus mendorong tumbuhnya pemikiran Islam yang sehat sesuai dengan ajaran Al-Qur an dan Sunnah Rasulullah SAW guna mengatasi masalah-masalah keumatan yang dihadapi. 3. Sebagai salah satu komponen bangsa, Muhammadiyah harus berpartisipasi aktif, baik dalam tataran konsep maupun praktis, bagi tercapainya cita-cita Pembangunan Nasional melalui berbagai sektor kehidupan, khususnya yang selama ini menjadi bidang garap persyarikatan Muhammadiyah.

B.

Kondisi Obyektif Kotawaringin Timur merupakan Kabupaten yang cukup luas dengan penduduk yang beragam, terutama jika ditinjau dari sisi suku, agama, dan budaya. Keragaman tersebut merupakan potensi sekaligus ancaman bagi stabilitas, terutama dalam hal kerukunan antar ummat beragama. Untuk itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur melalui Musyawarah Daerah V Muhammadiyah Kotawaringin Timur Tahun 2011 di Sampit, menghimbau kepada pihak terkait untuk selalu menjaga kerukunan antar ummat beragama, sehingga keamanan dan ketertiban di Kotawaringin Timur pada khusunya Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik. Pada gilirannya jika kerukunan dan keamanan berjalan dengan baik tentu akan mendorong/ membantu kelancaran pembangunan Daerah untuk mencapai masyarakat Kotawaringin Timur yang madani, sejahtera dan bermartabat. Ditinjau dari potensi Sumber daya alam yang dimiliki, Kotawaringin Timur memiliki sumberdaya perkebunan dan pertanian yang cukup menjanjikan. Hal ini telah menarik banyak investor. Pertumbuhan investasi pada sektor perkebunan bisa membawa dampak ganda. Disatu sisi, masuknya investasi dapat menyebabkan tumbuh berkembangnya sektor ekonomi di berbagai bidang sehingga masyarakat akan turut 1

merasakan dampak positifnya. Disisi lain, masuknya investasi dapat juga membawa dampak negatif, antara lain : (1) Pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran, yang pada kenyataannya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Hal ini terjadi karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Hutan yang semula berfungsi sebagai Daerah resapan air, terkonversi menjadi lahan perkebunan Kelapa sawit yang tidak memiliki daya serap air. Akibatnya adalah banyak Daerah yang terendam banjir dalam waktu lebih lama dari sebelumnya. Hal ini membawa dampak negatif bagi daerah-daerah yang kehidupan masyarakatnya tergantung dari hasil hutan, pertanian dan perkebunan. Selain itu dampak pasca investasi yang akan dirasakan pada 15-20 tahun yang akan datang, tampaknya belum terantisipasi dengan baik. Bekas lahan pertambangan yang pada umumnya sulit direklamasi, demikian juga lahan perkebunan sawit, sebab tanaman sawit cenderung menguras unsur hara dalam tanah. (2) suburnya investasi disektor perkebunan dan pertambangan, juga telah membawa perubahan pola hidup masyarakat sekitarnya. Akan tetapi terbatasnya jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh perusahaan, dan kurangnya keterampilan masyarakat sekitar, maka tidak semua masyarakat sekitar dapat menikmati berkah ekonomi dari investasi tersebut. Hal ini menyebabkan disparitas ekonomi antar masyarakat lokal tambang dan investasi. Jika investor tidak mampu dan serius menjalankan fungsi Coorporate social Responsibility (CSR) nya maka disparitas tersebut merupakan ancaman. . Pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu sektor yang menyangkut hak hidup dan hak untuk hidup. Itulah sebabnya dua sektor ini merupakan faktor penentu pergitungan Human Development Indeks (HDI). Di Kotawaringin Timur sektor Pendidikan dan kesehatan harus terus ditingkatkan, namun karena kendala infrastruktur, maka daya jangkau pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kotawaringin Timur masih rendah, sehingga daerah-daerah pedalaman masih belum terlayani dengan baik. Dalam bidang kemasyarakatan, arus globalisasi telah merambah keberbagai bidang kehidupan masyarakat Kotawaringin Timur. Globalisasi telah melenyapkan batasbatas wilayah, bahkan batas-batas pemikiran seseorang. Dampak yang paling terasa adalah terbukanya akses informasi bagi masyarakat. Hal ini telah menyebabkan terbukanya wawasan untuk menerima ide-ide baru, baik yang bermuatan positif maupun negatif. Sejalan dengan itu, pola pikir baru seperti fakam SEPILIS (Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme), dapat tumbuh subur di masyarakat terutama pada generasi muda. Paham tersebut bahkan juga telah merambah ke pola fikir keagamaan. Yang lebih menghawatirkan lagi, perubahan budaya tersebut dapat membawa dampak bagi

penyebarluasan berbagai maslah kenakalan, kecanduan game online, dan kriminalitas 1

seperti penyalah gunaan Narkoba. Budaya dan pola pikir seperti itu merupakan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Islam di Kotawaringin Timur. Dari berbagai kondisi obyektif tersebut, Maka musyawarah Daerah V Muhammadiyah Kotawaringin Timur Tahun 2011 menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Bidang Keagamaan a. Mengajak semua ummat Islam maupun organisasi Islam untuk memperkuat dan mempererat jalinan Silaturrahmi, mengembangkan kebersamaan dan tolong menolong dalam rangka mencapai Izzul Islam Wal-Muslimin (Kejayaan ummat Islam). b. Mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kotawaringin Timur, khususnya masyarakat Islam, untuk secara bersama-sama membentengi diri dan keluarga dari pola pikir SEPILIS dan budaya Hedonis-Materialistis, dengan cara meningkatkan pembinaan keagamaan dalam keluarga. c. Mengajak semua ummat Islam dan ummat beragama lainnya untuk senantiasa memelihara kerukunan atas dasar saling menghormati dalam kerangka NKRI.

2. Bidang Pendidikan dan Kesehatan a. Mendesak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menggandeng dan meningkatkan kerjasama serta bantuan kepada lembaga sosial keagamaan, seperti persyarikatan Muhammadiyah, untuk meningkatkan daya jangkau pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat secara lebih merata sampai ke pedalaman. b. Mendesak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk secara konsisten merealisasikan dana pendidikan 20% dalam APBD sesuai dengan amat Undangundang dengan memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana-prasaranya secara merata. c. Mendesak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk lebih intensif dan tegas melarang Peredaran Minuman Keras, penyalah gunaan Narkoba serta penanggulangan penyebaran penyakit HIV/AIDS.

3. Bidang Hukum dan HAM a. Mengajak kepada semua aparatur penegak Hukum dan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma Hukum yang berkeadilan. b. Mengajak kepada semua aparatur penegak Hukum untuk secara lebih serius menangani dan memberantas korupsi dan pelanggaran Hukum lainnya. 1

c. Mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk segera dapat menerapkan good goverment dalam tata pemerintahan. d. Mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat melindungi hak-hak masyarakat yang syah.

4. Bidang Lingkungan hidup a. Menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk mengutamakan analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) secara obyektif dalam pemberian ijin kepada investor terutama sektor Perkebunan, pertambangan dan Peternakan. b. Menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mewujudkan pengadaan Hutan Rakyat dan Hutan Kota, sebagai bentuk antisipasi pemanasan global yang semakin meningkat. c. Menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meningkatkan pengawasan dan optimalisasi terhadap pelaksanaan kewajiban CSR dan CD oleh investor yang berinvestasi pada sektor perkebunan, pertambangan, peternakan di Kabupaten Kotawaringin Timur. d. Menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tidak memberikan ijin pada pembukaan lahan perkebunan, pertambangan baru dan lebih memprioritaskan pada Hutan Rakyat.

5. Bidang Ekonomi a. Menyerukan kepada segenap ummat Islam di Kotawaringin Timur untuk saling membantu dan gotong royong melalui peningkatan dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah. b. Menyerukan kepada segenap ummat Islam di Kotawaringin Timur untuk selalu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bernafaskan Islam. c. Mengajak kepada seluruh masyarakat untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan sikap dan budaya kewirausahaan, terutama diakalangan generasi muda.

1

DAFTAR ISI

Halaman 1 HALAMAN SAMPUL ................................................................................................................................ i

2

DAFTAR ISI .................................................................................................................................................

ii

3

PENGANTAR ..............................................................................................................................................

1

4

SK PW MUHAMMADIYAH No. 63/KEP/II.O/B/2011 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PD. MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-2015 ..................................................................................................................................................

2

5

SK PD. MUHAMMADIYAH No. 03/KEP/III.O/B/2011 TENTANG STRUKTUR DAN PERSONALIA PD. MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 20102015 ...............................................................................................................................................................

4

6

SK PD MUHAMMADIYAH No. 04/KEP/III.O/B/2011 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH V KOTAWARINGIN TIMUR ........................................................................................................................................................... PROGRAM KERJA ........................................................................................................................... REKOMENDASI ..............................................................................................................................

6

8 19

7

SK PD. MUHAMMADIYAH No. 05/KEP/III.O/B/2011 TENTANG STRUKTUR DAN PERSONALIA MAJELIS DAN LEMBAGA PD. MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-2015 ..............................................................................................................

23

8

SK PD. MUHAMMADIYAH No. 06/KEP/III.O/B/2011 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PD. MUHAMMADIYAH KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2010-

27

2015................................................................................................................................................................

1

PENGANTAR

Alhamdulillah, Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah V Kotawaringin Timur Tahun 2011 dapat kami hadirkan. Buku ini berisikan beberapa keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 2010-2015, SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah V

Kotawaringin Timur, SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur tentang Struktur dan Personalia Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur masa jabatan 2010-2015, dan SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur periode 2010-2015. Penyajian Buku ini mungkin masih terdapat berbagai kekurangan, namun kami berharap mudah-mudahan isi Keputusan ini dapat menjadi bahan acuan dan panduan dalam menjalankan roda persyarikatan khususnya dilingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan bimbingan dan petunjuk Nya kepada kita semua. Amien.

Sampit, April 2011 Sekretaris PDM Kotawaringin Timur

USHULUDDIN NUR, SH

1