PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO...STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO Jl. Mastrip No. 35 Bojonegoro Telp. 0353-883956 Fax.

PD. BPR

BANK DAERAH BOJONEGORO Jl. Mastrip No. 35 Bojonegoro Telp. 0353-883956 Fax. 0353-881201 E-mail : [email protected] Website : bankdaerahbojonegoro.com

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019 PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO

I. RUANG LINGKUP TATA KELOLA A. PENGERTIAN TATA KELOLA

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat serta persaingan usaha yang semakin kompetitif pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Tata kelola yang baik atau good corporate governance (gcg) menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa yang akan datang. Tata kelola bank perkreditan rakyat adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa supaya pengelolaan usaha bank perkreditan rakyat dapat berjalan dengan baik maka manajemen bank perkreditan rakyat wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (good corporate governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan visi dan misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata kelola bank perkreditan rakyat menunjukkan pola hubungan antara manajemen dengan stakeholders, manajemen dengan dewan pengawas dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Struktur tata kelola PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro telah merujuk pada peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. berdasarkan laporan publikasi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro posisi 31 Desember 2019 dapat diinformasikan bahwa total asset PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah sebesar Rp. 314.687.313.686,- sedangkan modal inti PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro terinformasi sebesar Rp. 231.149.249.000,- besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha bank sangat menentukan terkait pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro selanjutnya.

B. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA Tujuan dari dilakukannya penerapan tata kelola pada PD BPR Banak Daerah Bojonegoro yaitu antara lain : Menjaga dan meningkatkan kepatuhan manajemen agar seluruh kegiatan

operasional bank patuh dan taat terhadap peraturan internal bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta perundang-undangan yang terkini dan relevan.

mailto:[email protected]

PD. BPR


Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bank serta Melindungi kepentingan stakeholder.

Memperbaiki budaya kerja, mengelola sumber daya bank secara lebih amanah.

Mendorong dan mendukung pengembangan bank kearah yang lebih baik dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat disekitarnya.

C. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO Prinsip-prinsip tata kelola di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat didasarkan pada 5 (lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi : 1. Transparancy

Bank Daerah Bojonegoro mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Bank Daerah Bojonegoro mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi dan misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Pengawas, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

Kebijakan Bank Daerah Bojonegoro harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Accountability Bank Daerah Bojonegoro menetapkan tugas dan tanggung jawab

yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Pengawas, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi dan misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR Bank Daerah Bojonegoro.

Bank Daerah Bojonegoro menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

Bank Daerah Bojonegoro harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR.

Bank Daerah Bojonegoro memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (corporate culture values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards dan punishment system.

3. Responsibility Bank Daerah Bojonegoro sebagai bagian dari masyarakat peduli

terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara


PD. BPR


wajar. Bank Daerah Bojonegoro berpegang pada prinsip kehati-hatian

(prudential banking principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Independency Bank Daerah Bojonegoro mengambil keputusan secara obyektif dan

bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Bank Daerah Bojonegoro menghindari terjadinya dominasi yang tidak

wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5. Fairness Bank Daerah Bojonegoro memperhatikan kepentingan seluruh

stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Bank Daerah Bojonegoro memberikan kesempatan kepada seluruh

stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.


PD. BPR


II. STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO


PD. BPR


III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI A. JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro ditetapkan oleh Bupati Bojonegoro selaku pemilik berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/187/KEP/412.013/2017 tentang Pemberhentian Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro dan Pengangkatan Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro periode 2017-2021 tanggal 30 Mei 2017 dan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/53/KEP/412.013/2019 tentang Pemberhentian Sdr. Johnny Laurenz Tamarindang sebagai Direktur Operasional PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 19 Maret 2019 dan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/760/KEP/412.013/2019 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan dan SDM Serta Direktur Operasional dan Bisnis PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 09 Desember 2019, sehingga Susunan Anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Nama : Sutarmini Jabatan : Direktur Utama Tempat / Tanggal Lahir

: Blitar / 02 Februari 1965

Pendidikan Terakhir

: S2

Lama Jabatan : 3 Tahun Sertifikasi Direksi : 6510001210627692016 Masalaku : Desember 2021 Pengalaman Kerja Terakhir

: Direktur Operasional PT. BPR Surya Arta Utama Surabaya

Nama : Prasto Dwi Wahjono Jabatan : Direktur Kepatuhan dan

SDM Tempat / Tanggal Lahir

: Blora / 01 Maret 1971

Pendidikan Terakhir

: S1

Lama Jabatan : 1 Bulan Sertifikasi Direksi : 641271120645272019 Masalaku : September 2024 Pengalaman Kerja Terakhir

: Kepala Divisi Bisnis di PT. BPR Nusumma Jatim

Nama : Moch. Arief Jabatan : Direktur Operasional dan

Bisnis Tempat / Tanggal Lahir

: Bojonegoro / 23 Maret 1976

Pendidikan Terakhir

: S1

Lama Jabatan : 1 Bulan Sertifikasi Direksi : 641271120600982019 Masalaku : Oktober 2022 Pengalaman Kerja Terakhir

: Kepala Kantor Cabang Bojonegoro PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses


PD. BPR


Keterangan : Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Jumlah Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah Direktur Kepatuhan. Sampai dengan akhir tahun 2019, susunan Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah 3 (tiga) orang yaitu Ditektur Utama, Direktur Kepatuhan dan SDM dan Direktur Operasional dan Bisnis. Seluruh anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR secara

efektif dan efisien serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar Pengadilan.

2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keputusan terhadap ketentuan yang berlaku.

4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko serta memastikan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal.

5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja

yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. dan

b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain

7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemilik setiap tahun.

8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai termasuk meningkatkan pengetahuan dan penetapan remunerasi sesuai dengan kemampuan BPR serta menciptakan jenjang karir yang baik dan terbuka dengan menerapkan reward dan punishment (promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja).

9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

10. Mengungkapkan kepemilikan saham pada PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro maupun kepemilikan saham pada bank lainnya baik yang berkedudukan di dalam wilayah operasional BPR maupun diluar wilayah serta mengungkapkan keterkaitan hubungan keuangan, hubungan keluarga serta keterkaitan lainnya dengan pemegang saham, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi lainnya.


PD. BPR


C. TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN PENGAWAS 1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 3. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi

yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi. 4. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional

yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana dan system yang ada.

5. Direksi sudah menindaklanjuti dan menyelesaikan kredit-kredit yang terindikasi fraud dan sudah melaporkannya kepada pemilik.

6. Direksi telah menyusun action plan (rencana tindak) penyelesaian kredit-kredit bermasalah dengan upaya yang konkrit dan terukur dan melakukan evaluasi setiap bulan.

7. Direksi selalu meningkatkan kemampuan SDM dengan melakukan pelatihan secara terus menerus dan berkelanjutan serta lebih spesifik sesuai dengan bidang tugas masing-masing SDM.

8. Direksi selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja pada setiap unit kerja agar sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP) dan ketentuan lainnya dengan mengoptimalkan fungsi dan kinerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

9. Direksi selalu berusaha bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana bisnis tahunan terutama terkait dengan kewajiban terhadap pemilik setiap tahun yaitu target setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

10. Direksi membuat kebijakan untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

D. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No Nama Direksi Persentase Kepemilikan Saham Direksi

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro

1 Sutarmini TIdak Ada

2 Prasto Dwi Wahjono TIdak Ada

3 Moch. Arief TIdak Ada

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA

ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN PENGAWAS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro posisi 31 Desember 2019 adalah sebegai berikut : 1. Hubungan Keuangan

No Nama Direksi

Hubungan Keuangan

Anggota Direksi Lain

Dewan Pengawas Pemegang

Saham BPR

1 Sutarmini Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

2 Prasto Dwi Wahjono Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan


PD. BPR


3 Moch. Arief Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

2. Hubungan Keluarga

No Nama Direksi

Hubungan Keluarga

Anggota Direksi Lain

Dewan Pengawas Pemegang

Saham BPR

1 Sutarmini Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

2 Prasto Dwi Wahjono Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

3 Moch. Arief Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS A. JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Susunan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro per 31 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/318/KEP/412.013/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Djoko Lukito, S.Sos. MM. dan Sdr. Drs. Setyo Yuliono sebagai Dewan Pengawas Sementara PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 29 Oktober 2019 adalah sebagai berikut :

Nama : Djoko Lukito Jabatan : Plt. Dewan Pengawas

Tempat / Tanggal Lahir

: Bojonegoro / 08 April 1969

Pendidikan Terakhir

: S2

Lama Jabatan : 2 Tahun Sertifikasi Direksi : - Masalaku : - Jabatan di Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro

: Asisten 1 (satu) Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro

Nama : Setyo Yuliono Jabatan : Plt. Dewan Pengawas

Tempat / Tanggal Lahir

: Bojonegoro / 26 Juli 1960

Pendidikan Terakhir

: S1

Lama Jabatan : 2 Tahun Sertifikasi Direksi : - Masalaku : - Jabatan di Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro

: Asisten 2 (dua) Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro

Keterangan : Jumlah Anggota Dewan Pengawas belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata


PD. BPR


Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu seharusnya wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Anggota Dewan Pengawas sampai dengan akhir Desember 2019 sebanyak 2 (dua) orang dengan status sebagai Plt. Dewan Pengawas dan belum pernah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan. Sehingga seluruh Dewan Pengawas belum mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS 1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan

usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas wajib

mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang

mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Memberikan persetujuan dan rekomendasi tertulis disertai alasan-alasan atas transaksi-transaksi yang diusulkan yang melampaui batas wewenang Direksi.

7. Menyelenggarakan rapat intern Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas perkembangan dari laporan kinerja Direksi minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

8. Memberikan pengesahan tentang arah dan kebijakan, strategi usaha dari rencana bisnis bank baik rencana jangka pendek (program kerja tahunan), rencana jangka menengah, maupun rencana jangka panjang yang wajib dilaporkan kepada OJK.

9. Membuat laporan Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja BPR termasuk pencapaian target-target rencana bisnis tahaunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.

10. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan

perbankan. dan/atau b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan

kelangsungan usaha BPR.

C. REKOMENDASI DEWAN PENGAWAS KEPADA DIREKSI 1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 3. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi

yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.


PD. BPR


4. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

5. Agar Direksi menyelesaikan kredit-kredit yang terindikasi fraud. 6. Agar Direksi membuat action plan (rencana tindak) penyelesaian kredit-

kredit bermasalah dengan upaya yang konkrit dan terukur. 7. Agar Direksi memberikan pelatihan kepada SDM yang spesifik (sesuai

bidang tugasnya) secara periodik dan berkesinambungan. 8. Agar Direksi mengoptimalkan fungsi pengawasan Satuan Kerja Audit

Internal (SKAI). 9. Agar Direksi merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

sudah ditetapkan. 10. Agar Direksi ikut mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten

Bojonegoro.

D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS Data dan informasi kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No Nama Dewan Pengawas Persentase Kepemilikan Saham Dewan

Pengawas PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro

1 Djoko Lukito TIdak Ada

2 Setyo Yuliono TIdak Ada

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro posisi 31 Desember 2019 adalah sebegai berikut : 1. Hubungan Keuangan

No Nama Dewan

Pengawas

Hubungan Keuangan

Anggota Dewan Pengawas Lain

Direksi Pemegang

Saham BPR

1 Djoko Lukito Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

2 Setyo Yuliono Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

2. Hubungan Keluarga

No Nama Dewan

Pengawas

Hubungan Keluarga

Anggota Dewan Pengawas Lain

Direksi Pemegang

Saham BPR

1 Djoko Lukito Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan

2 Setyo Yuliono Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan

Tidak ada hubungan


PD. BPR


V. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit : 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas. Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro posisi 31 Desember 2019, dapat diinformasikan bahwa modal inti PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah sebesar Rp. 231.149.249.000, sehingga wajib membentuk Komite- komite yaitu : 1. Komite Audit, dan 2. Komite Pemantau Risiko.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2019 Bank sudah membentuk Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.

VI. PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS Data dan informasi paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah sebagai berikut : A. PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

No Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Orang

Jumlah Yang Diterima Selama 1 Tahun (dalam ribuan rupiah)

1 Jumlah keseluruhan gaji 3 385,495

2 Tunjangan 3 240,687

3 Tantiem 3 -

4 Kompensasi berbasis saham 3 -

5

Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing- masing anggota Direksi dan Dewan Pengawas

3 -

6 Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan

3 22,530

Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun

3 648,712

Keterangan : Dalam tahun 2019 terjadi 2 (dua) kali pergantian kepengurusan Direksi, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/53/KEP/412.013/2019 tentang Pemberhentian Sdr. Johnny Laurenz Tamarindang sebagai Direktur Operasional PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 19 Maret 2019, dan mengakibatkan kepengurusan Direksi hanya ada Direktur Utama saja dan sampai tanggal 09 Desember 2019 lewat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/760/KEP/412.013/2019 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan dan SDM Serta Direktur Operasional dan Bisnis PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro, baru kepengurusan Direksi sudah lengkap menjadi 3 (tiga) Direksi.


PD. BPR


B. PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS

No Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Orang

Jumlah Yang Diterima Selama 1 Tahun (dalam ribuan rupiah)

1 Jumlah keseluruhan gaji - -

2 Tunjangan - -

3 Tantiem - -

4 Kompensasi berbasis saham - -

5

Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing- masing anggota Direksi dan Dewan Pengawas

- -

6 Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan

- -

Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun

- -

Keterangan : Untuk Plt. Dewan Pengawas tidak menerima penghasilan dari PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/318/KEP/412.013/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

VII. RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada Pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31 Desember 2019 di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah sebagai berikut :

No Rasio Gaji Skala Perbandingan

1 Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

- -

2 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

1,20 1,00

3 Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah

1,27 1,00

4 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris terendah

- -

5 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai terendah

10,61 1,00

VIII. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS Data kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat Dewan Pengawas sampai dengan posisi 31 Desember 2019 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah sebagai berikut :


PD. BPR


No

Nama Anggota Dewan

Pengawas

Jabatan

Jumlah Rapat Yang Di

Selenggarakan Dalam 1 (satu)

Tahun

Jumlah Rapat Yang

Dihadiri Secara Fisik

Jumlah Rapat Yang Dihadiri

Melalui Teknologi

Telekonferensi

Persentase Kehadiran

1 Djoko Lukito Plt. Dewan Pengawas

2 2 0 100%

2 Setyo Yuliono

Plt. Dewan Pengawas

2 2 0 100%

Keterangan : PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai minimal rapat Dewan Pengawas yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pengawas bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Topik/Materi Rapat Dewan Pengawas Rencana Bisnis Bank terkait dengan :

a. rencana penyaluran kredit. b. rencana perluasan jaringan kantor. c. rencana penambahan sumber daya manusia. d. rencana penanganan kredit non lancar, dan e. rencana peningkatan kualitas core banking system bank.

Isu-isu strategis bank antara lain pemberian kredit kepada kelompok usaha mikro dan kelompok pedagang dengan suku bunga dibawah satu digit pertahun.

Evaluasi /penetapan kebijakan strategis antara lain : a. meningkatan kualitas portofolio kredit dengan penyederhanan proses

kredit namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. b. meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kehandalan layanan semua

segmen. c. optimalisasi dan efisiensi biaya.

Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, terkait dengan evaluasi capaian realisasi dengan target.

Pemberian pelatihan kepada sumber daya manusia yang lebih spesifik sesuai bidang tugasnya secara periodik dan berkelanjutan.

Membuat action plan (rencana tindak) penyelesaian kredit-kredit bermasalah dengan upaya yang konkrit dan terukur.

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31 Desember 2019 di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

Internal

Fraud

Jumlah Kasus Yang Dilakukan

Direksi Dewan Pengawas Pegawai tetap Pegawai Kontrak

Tahun Sebelumnya

Tahun Laporan

Tahun Sebelumnya

Tahun Laporan

Tahun Sebelumnya

Tahun Laporan

Tahun Sebelumnya

Tahun Laporan

Dalam 1 (satu) tahun

- - - - - 1 - -


PD. BPR


Telah disele- saikan

- - - - 15 - - -

Dalam proses penyelesaian

di internal

BPR

- - - - 46 - - -

Belum diupa- yakan penyelesaian-

nya

- - - - - - - -

Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum

- - - - 1 - - -

X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31 Desember 2019 yang terjadi di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Sudah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

- -

Dalam proses penyelesaian - -

Keterangan : Selama tahun 2019 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro.

XI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2019 di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki

Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Jenis

Transaksi

Nilai Transaksi

(dalam juta

rupiah)

Keterangan

Nama Jabatan Nama Jabatan

NIHIL

Keterangan: Dalam tahun 2019, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan


PD. BPR


XII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN A. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan, maka PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro telah menunjuk Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN : 1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.

2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

4. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain.

5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR. 7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan

Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko.

10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.

11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro sampai dengan posisi 31 Desember 2019 antara lain : Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku Melakukan review kepatuhan terhadap pelepasan kredit Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator

kepada unit kerja terkait. Melakukan review terhadap ketentuan internal yang ada disesuaikan

dengan peraturan eksternal yang berlaku. Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh pegawai. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit


PD. BPR


Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Menyusun laporan profil risiko bank yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan periode semester 2 tahun 2019.

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2019 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko

kredit dan risiko operasional adalah 154.89 % berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 6%-8%.

Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.

Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

B. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL 1. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN: Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam

melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.

Melakukan koodinasi dalam pengawasan dan pemeriksaan pemasaran produk-produk kredit dan kesesuaian dengan spesifikasi masing-masing produk kredit kepada masyarakat.

Melakasanakan koordinasi dalam pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pemasaran produk-produk dana kepada masyarakat.

Melakukan peninjauan lapangan dengan data sampling atau dengan standard plafon yang telah ditentukan dengan pemeriksaan meliputi kesesuaian produk dan peruntukannya, plafon, jangka waktu, bunga dan jaminan.

Melaksanakan koordinasi dalam pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan dan proses pengadaan barang dan jasa.

Melaksanakan koordinasi dalam pemeriksaan dan pengawasan terhadap operasional anggaran bagian umum dalam pengelolaan barang-barang inventaris, penggunaaan ATK dan barang cetakan, dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan operasional bank.

Melaksanakan koordinasi dalam pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya manusia (SDM) oleh bagian SDM meliputi perekrutan, pengembangan dan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat guna.

Koordinasai dalam memeriksa dan mengawasi kewajaran transaksi dan pola pelaporan akuntansi keuangan dengan pemeriksaaan


PD. BPR


terhadap bukti-bukti transaksi serta pengesahan dan pendokumentasian.

Melakukan pemantauan dan pengecekan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal (BI, OJK, BPK, BPKP dll).

Melakukan pemantauan dan pengecekan pelaksanaan pemeliharaan data-data dan pelaporan SLIK.

ADAPUN AKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERN DI PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO SAMPAI DENGAN POSISI 31 DESEMBER 2019 MELIPUTI : Melaksanakan pemeriksaan reguler terhadap kinerja opersional

Kantor Cabang Kedungadem. Melaksanakan pemeriksaan reguler terhadap kinerja opersional

Kantor Cabang Kalitidu. Melaksanakan pemeriksaan reguler terhadap kinerja opersional

Kantor Cabang Sumberrejo. Melaksanakan pemeriksaan dan audit terhadap penyelenggaraan

teknologi informasi bank terkait efektifitas dan pengendalian internal atau manajemen risiko teknologi informasi guna mendukung pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan.

Melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut temuan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan komitmen yang disepakati.

2. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku yaitu atas evaluasi dan rekomendasi dari komite audit kepada Dewan Pengawas.

Adapun KAP yang ditunjuk untuk melakukan audit atas laporan keuangan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 adalah Kantor akuntan Publik (KAP) Supoyo, Sutjahyo, Subyantara & Rekan yang berkedudukan di Surabaya dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), penunjukan Kantor Akuntan Publik dan segala biaya yang timbul ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.

Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit

Laporan Keuangan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama

Adapun KAP yang dipakai PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah :


PD. BPR


Tahun Nama KAP No. Perjanjian

kerja

Masalaku Perjanjian

Kerja KAP Terdaftar

2018

KAP Supoyo, Sutjahjo,

Subyantara, dan Rekan

226/SPK-BDB/SSS/XII

/2018

20 Desember 2018 s.d.

31 Desember 2018

Terdaftar di OJK

2019

KAP Supoyo, Sutjahjo,

Subyantara, dan Rekan

167/SPK-BDB/SSS/X

/2019

28 Oktober 2019 s.d.

31 Desember 2019

Terdaftar di OJK

C. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM

PENGENDALIAN RISIKO Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko yang dirangkap oleh Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO : 1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan

manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi. 2. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per

jenis aktivitas fungsional. 3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas

baru. 4. Penyampaian rekomendasi kepada Satuan Kerja atau Pegawai yang

menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.

5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro mencakup : Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Sistem pengendalian internal.

XIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Pengawas secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.


PD. BPR


Data penyediaan dana di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

No Penyediaan Dana

Jumlah

Debitur (orang) Nominal (dalam ribuan rupiah)

1 Kepada Pihak Terkait 1 116,666

2 Kepada Pihak Tidak Terkait 4974 124,803,284

Keterangan : Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan atas BMPK di PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro.

XIV. RENCANA BISNIS BPR Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam rencana strategis bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO TAHUN 2019 1. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan

dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR. 2. Menambah jumlah jaringan kantor kas dan payment point. 3. Meningkatkan penghimpunan dana murah. 4. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil

dan sehat. 5. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan. 6. Optimalisasi dan efisiensi biaya dengan melakukan beberapa inisiatif untuk

melakukan penghematan biaya. 7. Melakukan aliansi dan sinergi bisnis bersama dengan perusahaan lain.

XV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN A. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PD. BPR BANK DAERAH

BOJONEGORO Informasi kondisi keuangan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut : 1. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Pengawas, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bank dan keuangan, dan tata kelola perusahaan. Laporan keuangan tahunan bank telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1


PD. BPR


(satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro telah mengumumkan laporan keuangan publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas. Pengumuman laporan keuangan publikasi dilakukan dalam koran Jawa Pos yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3. Laporan Keuangan Bulanan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan dalam format laporan bulanan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

B. TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO 1. PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro telah memberikan informasi mengenai

produk PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui website, hotline services di nomor Customer Services.

2. Selain itu, PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

XVI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), sampai dengan periode 31 Desember 2019 bantuan dana untuk kegiatan social / (CSR) yang telah dilakukan antara lain :

No Nama Kegiatan Tujuan Penggunaan Nilai Nominal (dalam

ribuan rupiah) Lembaga Penerima

1 Bantuan Masyarakat Santunan untuk anak yatim dan lansia

3,832 Masyarakat Kecamatan

Kalitidu

2 Kegiatan Hari Tuli

dan Bahasa Isyarat

Partisipasi kegiatan hari tuli dan bahasa isyarat internasional tahun 2019

35,000 Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

3 RTLH Bantuan RTLH di Daerah Kabupaten Bojonegoro

200,000

Desa di wilayah Kecamatan

Ngraho, Kasiman, malo,

Baureno

4 Bantuan

Pembebasan dari Jerat Rentenir

Memberikan bantuan pembebasan dari jerat rentenir di Kabupaten

Bojonegoro

32,750

Pedagang pasar di wilayah Kabupaten Bojonegoro


PD. BPR



PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO...STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO Jl. Mastrip No. 35 Bojonegoro Telp. 0353-883956 Fax.

Documents