Pbj Pemerintah

Name of presentation

PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN RINOMOR 54 TAHUN 2010beserta perubahannyaHotel Grasia Semarang 3 April 20141

PENDAHULUANDEFINISI PENGADAAN

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa2

RUANG LINGKUPPengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres. Apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg akan dipergunakan; Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI, BHMN,dan BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD3PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Etika Pengadaan dan Good Governance5ETIKA Tertib & Tanggung JawabProfesio-nal, Mandiri Dan JujurTidak Saling Mempenga-ruhiMenerima dan tanggung jawabMenghindari Conflict Of InterestMencegah Pemboros-anMenghindari Penyalah- gunaan WewenangTidak menerima, menawar-kan atau menjanji-kan Ketentuan Kode Etik Ahli Pengadaan KetentuanGood Governance

6

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

(UU No. 31 Tahun 99)6

KATEGORI KORUPSI77

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEGIATAN PENGADAAN8Perencanaan UmumPerencanaan PelaksanaanPerencanaan Pemilihan

Persiapan dan Pelaksanaan KontrakPelaporan Penyerahan B/JPengumumanPendaftaran dan Pengambilan Dokumen PengadaanPenjelasanPemasukan Dokumen penawaranPembukaan, evaluasi dok pena-waran, pembuktian kualifikasiPenetapan PemenangSanggah

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

9Perencanaan Umum (oleh PA)(identifikasi kebutuhan, anggaran, pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK)

Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan (oleh PPK) (kaji ulang RUP, menyusun spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak)

Perencanaan Pemilihan (oleh Pokja ULP)(pengkajian ulang spek dan HPS, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, penyusunan dok pengadaan)

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

10PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN DefinisiPejabat pemegang kewenangan pengguna-an anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBDPENGGUNA ANGGARANKUASA PENGGUNA ANGGARANPejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBDPEJABAT PEMBUAT KOMITMENPejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa1112PEJABAT PENGADAANUNIT LAYANAN PENGADAANPENYEDIA BARANG/JASAUnit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yg bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah adaBadan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnyaPersonil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan LangsungPARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN 1213PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPATugas PokokMenetapkan dan mengumumkan RUP (identifikasi kebutuhan, anggaran, pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK)Mengawasi pelaksanaan anggaranMenetapkan PPK, PP, PPHP, Tim Teknis dan Tim JuriMenetapkan Pemenang Pengadaan:Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp 100 MilyarJasa Konsultansi > Rp 10 MilyarPelaporan Keuangan Menyimpan seluruh dokumenMenyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat13

KAK adalah acuan dalam setiap pengadaan barang/jasa yang terdiri atas: uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/ pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa; spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.KAK15PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas PokokPPKTugas PokokMenetapkan rencana pelaksanaan PBJ : 1.1 Spesifikasi Teknis, 1.2 HPS, 1.3 Rancangan KontrakMenerbitkan SPPBJ dan penandatangan kontrak Melaksanakan dan mengendalikan kontrak Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaanMenyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan15Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan B/J16Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dgn kebutuhan pengguna/ penerima akhir;Tidak mengarah kepada merek/ produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri;Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)Ketentuan UmumPenyusunan Dokumen Spesifikasi161717Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa

Spesifikasi ini digunakan oleh:Penyedia barang/jasa sebagai acuan dalam menyampaikan penawaranPokja ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran

TujuanPenyusunan Dokumen SpesifikasiPerencanaan dan pelaksanaan pengadaan B/J17Harga Perkiraan SendiriHPS/OEadalahperkiraanbiayaatas pekerjaanbarang/jasasesuaidengansyarat-syaratyangditentukan dalamdokumenpemilihanpenyediabarang/jasa,dikalkulasikansecarakeahliaandanberdasarkandata yangdapatdipertanggung-jawabkan

(OWNER ESTIMATE)HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS/OE)

Ps. 66 ayat 7SUMBER DATA HPSPenyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi : harga pasar setempat yaitu harga barang/ jasa dilokasi barang/ jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksana-kannya pengadaan barang/jasa;Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik;

19HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS/OE)

Ps. 66 ayat 7SUMBER DATA HPSinformasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbang kan faktor perubahan biaya;20HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS/OE)

Ps. 66 ayat 7SUMBER DATA HPS6.inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

7. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

21HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS/OE)

Ps. 66 ayat 7SUMBER DATA HPS8. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineers estimate);9. norma indeks; dan/atau10.informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

22HPS tidak boleh memperhitungkan : biaya tak terduga, biaya lain-lain; PPh bagi Penyedia Jasa

HPS telah memperhitungkan PPN & Profit + Overhead yg wajar max 15%.Ps. 66 ay (8)24PPKMenetapkan HPSRpHarga optimal/ wajarTIDAK MARK-UPMemperhitungkan semua komponen biayaPerhitungkan keuntungan penyedia + overheadPenyedia Barang/ JasaULP/PPMengumumkan Nilai Total HPSHPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negaraPERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASAPenyusunan HPSFungsi HPSAlat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannyaDasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam seleksi dengan evaluasi pagu anggaran dan kualitasDasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS24Conto h (Kontrak Harga Satuan)NoJenisVolHarga Pe nawaranJumlahH P S

Harga Jumlah%tase penawaran thd HPS1Pek Galian5012565001005000125 %klarifikasi tidak dimaksudkan untukmencari/menawarkan/ mengijinkan perubahanharga/substansi penawaranHPS digunakan untuk melihat Harga Satuan Timpang

Harga satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yg melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.HARGA SATUAN TIMPANG1. Harga satuan penawaran timpang yg nilainya > 110% dari harga satuan yg tercantum dlm HPS, dilakukan klarifikasi. Bila stlh dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tsb timpang, maka harga sat penawrn timpang hanya berlaku unt vol sesuai dgn Dok Pemilihan2. Harga yg timpang tdk dpt digunakan unt penambahan vol brg/jasa lagi dgn harga yg sama, bila ada adendum kontrak unt penambahan vol brg/jasa maka harganya hrs dinegosiasikan3. Harga satuan timpang tdk dpt digunakan eskalasi hargaSIFAT HPSNilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia

Rinciannya bersifat rahasiaHPS BUKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENENTUKAN BESARAN KERUGIAN NEGARARiwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.Penyusunan HPS Untuk Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi HPS Konstruksi dibuat berdasar EE (engineering estimate) yg disusun oleh konsultan perencana EE dgn diteliti oleh PPK ditetapkan sbg HPS, PPK melihat dan meneliti :1. Kualitas yg diinginkan (lokasi & waktu), shg metoda pelaksanaan bisa berbeda.2. Kewajaran harga satuan pekerjaan berdasar harga pasar update harga maks 28 hari sblm pembukaan .3. Penggunaan koefisien SNI di analisa harga satuan.4. Penggunn koefisien diluar SNI di analisa harga satuan.5. Uraian kegiatan & perhitungan di EE.6. Total HPS dibanding dgn pagu anggaran.CARA MENILAI KEMAMPUAN & KOMPETENSI

Data kualifikasi bersamaan dokumen penawaranDilakukan secara Adil, Transparan, mendorong terjadinya persaingan yang sehat, mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang dan jasa. Data kualifikasi dilakukan sebelum penawaranPertimbangan efisiensi waktu dan biaya : data yang diperlukan cukup dari formulir isian tanpa data pendukungData palsu atau bohong : sanksi daftar hitam selama 2 tahun tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 th. PRAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASIPEMILIHAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI

30

Penetapan Metode Kualifikasi

METODE PASCA KUALIFIKASI

Pelelangan Umum

Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya

Pemilihan Langsung utk penyedia pekerjaan konstruksi

-----

Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi PeroranganMETODE PRA KUALIFIKASI

Pekerjaan yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas utk penyedia barang dan pekerjaan konstruksi

Pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya

Pekerjaan yang menggunakan Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha3031Bernilai paling tinggi Rp 5 MilyarPelelangan SederhanaPada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan UmumPelelangan Umum Penunjukan LangsungPengadaan LangsungUntuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 jutaKebutuhan operasionalTeknologi sederhanaResiko kecilUsaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecilKontesPemilihan Penyedia BarangTidak punya harga pasarTidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga SatuanPelelangan Terbatas Penyedia yangmampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleksKeadaan Tertentu:Penanganan daruratPekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/WapresPekerjaan bersifat rahasiaPertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia

Barang Khusus:Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintahPekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampuDistribusi obat/alkes tertentuKendaraan bermotor GSOMETODE PEMILIHAN PENGADAAN BARANG32Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000

Pelelangan Sederhana Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan UmumPelelangan Umum KEADAAN TERTENTU:Penanganan daruratPekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/WapresPekerjaan bersifat rahasiaPertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia

JL KHUSUS:Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintahPekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampuSewa penginapan/ruang rapatLanjutan sewa gedung Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.200 jutaKebutuhan operasionalTeknologi sederhanaResiko kecilUsaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecilSayembaraPemilihan Penyedia JLProses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentuTidak dapat ditetap-kan berdasarkan Harga SatuanMETODE PEMILIHAN JASA LAIN3233Bernilai paling tinggi Rp 200 juta dan bersifat sederhanaSeleksi Sederhana Pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan Seleksi UmumSeleksi Umum Penanganan darurat

Pekerjaan yang menyangkut pertahanan/ keamanan dan ketertiban masyarakat

Penyedia jasa tunggal atau hanya bisa dilakukan pemegang hak paten

Konsultansi di bidang hukum (konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter) yang tidak direncanakan untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah, harus segera Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung Untuk pekerjaan Konsultasi dengan nilai maksimum Rp 50 JutaKebutuhan operasional K/L/D/ISayembaraPemilihan Penyedia Jasa KonsultansiProses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga SatuanMETODE PEMILIHAN JASA KONSULTANSI33METODE PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSIBernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000

Pemilihan LangsungPada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan UmumPelelangan Umum Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung Nilai s.d. Rp 200 jutaKebutuhan operasionalTeknologi sederhanaResiko kecilUsaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecilPelelangan Terbatas Penyedia yangmampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleksKeadaan Tertentu:Penanganan daruratPekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/WapresPekerjaan bersifat rahasiaPertahanan negara serta kamtibmasPekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia Pelelangan ulang gagalKonstruksi Khusus:Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampuPekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunanSarana dan prasarana di perumahan Pemilihan Pek Konstruksi3435Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas, minimal dari 2(dua) sumber InformasiPejabat Pengadaan mencari informasi barang dan hargaPPK menyusun HPSPejabat Pengadaan melakukan transaksiPejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajarPejabat Pengadaan mendapatkan bukti transaksiPengadaan BarangPENGADAAN LANGSUNG

3536Pekerjaan Konstruksi dan Jasa LainnyaPejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas, minimal dari 2 (dua) sumber InformasiPejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konstruksi dan hargaPejabat Pengadaan membuat BAHPL dan menyampaikan ke PPKPejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajarPPK melakukan dan mendapatkan bukti perjanjianPejabat Pengadaan mengundang calon penyedia Melampirkan spek. teknis/gambar/ dokumen lainPenyedia menyampaikan penawaranNegosiasi menggunakan HPSJika tidak sepakat/gagal, PL UlangHPS disusun oleh PPKPENGADAAN LANGSUNG3637PENGADAAN LANGSUNG Jasa KonsultansiPPK melakukan ikatan perjanjianPejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas, minimal dari 2 (dua) sumber InformasiPejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konsultasi yang dibutuhkanPejabat Pengadaan membuat BAHPL dan menyampaikan ke PPKPejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan Negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajarPejabat Pengadaan mengundang satu calon penyedia Melampirkan KAK dan dokumen lainPenyedia menyampaikan penawaranNegosiasi menggunakan HPSJika tidak sepakat/gagal, PL UlangHPS disusun oleh PPKMelampirkan Usulan Teknis3738Penunjukan LangsungOpname pekerjaanPPK, Pokja ULP, & Penyedia membahas jenis, spek, volume, dan waktuPPK menyu-sun HPSDisampaikan ke PenyediaPenyedia menyampai-kan Dokumen Penawaran dalam 1 sampul ke ULP/PPPokja ULP membuka & mengevaluasi adm, teknis, & hargaDapat melakukan klarifikasi dan Negosiasi hargaPokja ULP menyusun Berita Acara EvaluasiULP/PP menetapkan penyedia dan mengumum kanMasyarakat dapat menyampaikan pengaduanPPK menerbit-kan SPPBJ dan mempersiap kan ikatan perjanjianULP/PP Menetap kan Dokumen PengadanPenanganan DaruratPekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkanULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaanPrioritas adalah penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenisProses secara simultan3839Pokja ULP mengundang dan menyampaikan Dokumen Pengadaan kepada penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi Pokja ULP mela kukan evaluasi kualifikasi seperti pada pelelangan umumHPS disusun PPKPenyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 sampul ke ULP/PPPokja ULP membuka dan mengevaluasi adm, teknis, dan hargaDapat melakukan klarifikasi dan Negosiasi hargaPokja ULP menyusun Berita Acara EvaluasiULP/PP menetapkan penyedia dan mengumumkanMasyarakat dapat menyampaikan pengaduanPPK menerbitkan SPPB/J dan mempersiapkan ikatan perjanjianPokja ULP memberi kan penjelasanTidak memenuhi syarat, tunjuk Penyedia LainPenyedia menyampai kan Dokumen KualifikasiTidak memenuhi syarat, tunjuk penyedia LainPenunjukan LangsungUntuk Konsultan Perorangan dilakukan dengan pascakualifikasi

39Metoda Evaluasi Penawaran Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa LainnyaMembandingkan dok penawaran thd dok lelang dg urutan : administrasi teknis harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugurB/PK/JL pada prinsipnya menggunakan sistem gugurSistem GugurMemberikan nilai angka ter tentu berdasar kan ketentuan dok lelangB/PK/JL yg kom-pleks dg ketentu-an bobot harga 70-90% dan unsur yg dinilai dpt dikuantifikasikanSistem NIlaiMemberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang.Untuk B/PK/JL yang kompleks.Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis40 METODE EVALUASI PENAWARAN JASA KONSULTANSIKualitas teknis terbaik, lalu nego teknis dan biayaJK yg menguta-makan kualitas dan/atau lingkup nya sulit ditetap kan dlm KAKMetode evaluasi KualitasNilai kombinasi terbaik teknis dan biaya, lalu nego teknis dan biayaOutput pekerjaan, waktu penugasan dan biaya dapat ditentukan dalam KAK Metoda evaluasi kualitas & biaya Teknis terbaik dari penawar = 500 m2Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D,&E bertingkatRumah Sakit Klas A & BUniversitas/Akademi

Istana Negara/Wisma NegaraInstalasi Nuklir, instalasi hankamLaboratorium, terminal, stadion OR, rumah tahanan, gudang benda berbahayaBangunan Monumental, ged. Perwakilan RI Klasifikasi Penggunaan BangunanSEDERHANATIDAKSEDERHANAKHUSUS

Permen PU 45/2007

Tipe B Rumah NegaraMenteri/Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara

Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala BadanPejabat yang setingkat

Direktur, Kapus, Karo, KaKanwilPejabat yang setingkat

Kasubdit, Kabag, KabidPejabat yang setingkat

Kasi, Kasubag, KasubdidPejabat yang setingkat

KasubseksiPejabat yang setingkatKlasifikasi Penggunaan BangunanKhususACDEB

Permen PU 45/2007

Standar Luas BGNGedung Kantor Klasifikasi Tidak Sederhana seluas 10 m2/personilGedung Kantor Klasifikasi Sederhana seluas 9.6 m2/personilRuang Khusus atau Rg. Pelayanan Masyarakat dihitung tersendiriRincian Standar Luas Ruang Terlampir

Tipe Khusus : 400m2 / 1000m2 (LB/LT)Tipe A: 250m2 / 600m2 (LB/LT)Tipe B: 120m2 / 350m2 (LB/LT)Tipe C: 70m2 / 200m2 (LB/LT)Tipe D: 50m2 / 120m2 (LB/LT)Tipe E: 36m2 / 100m2 (LB/LT)

Mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi ybs.Jenis LuasGedung KantorRumah NegaraBGN Lainnya*) luas tanahToleransi :20-50%

Permen PU 45/2007

STANDAR LUAS RUANG GEDUNG KANTOR

Permen PU 45/2007GRAFIK PROSENTASE BIAYA KONSULTAN & PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARABIAYA PEMBANGUNAN (JUTA RP)BIAYA KONSULTAN / PENGELOLA KEGIATAN ( % )KLASIFIKASI SEDERHANA

Permen PU 45/2007GRAFIK PROSENTASE BIAYA KONSULTAN & PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARABIAYA PEMBANGUNAN (JUTA RP)BIAYA KONSULTAN / PENGELOLA KEGIATAN ( % )KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

Permen PU 45/2007GRAFIK PROSENTASE BIAYA KONSULTAN & PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARABIAYA PEMBANGUNAN (JUTA RP)BIAYA KONSULTAN / PENGELOLA KEGIATAN ( % )KLASIFIKASI KHUSUS

Permen PU 45/2007

Terima Kasihedit by : [email protected]/J harus sesuai dengan kebutuhaan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yg se besar-besarnyaTERBUKAPB/J HARUS dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.TRANSPARANSemua ketentuan dan informasi mengenai pb/j bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia b/j yg berminat serta oleh masyarakat luas pada umumnya. AKUNTABELHarus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.ADIL/TIDAK DISKRIMINATIFmemberikan perlakuan yg sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah utk memberikan keuntungan kpd pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.BERSAINGPB/J harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.EFISIENPB/J harus diusahakan dgn menggunakan dana & daya yg minimum utk :mencapai kualitas dan sasaran dlm waktu yg ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan utk mencapai hasil dan sasaran dgn kualitas yg maksimum.