Home >Documents >Pbj Pemerintah

Pbj Pemerintah

Date post:12-Sep-2015
Category:
View:235 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
pbj pemerintah
Transcript:

Name of presentation

PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN RINOMOR 54 TAHUN 2010beserta perubahannyaHotel Grasia Semarang 3 April 20141

PENDAHULUANDEFINISI PENGADAAN

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa2

RUANG LINGKUPPengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres. Apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg akan dipergunakan; Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI, BHMN,dan BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD3PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Etika Pengadaan dan Good Governance5ETIKA Tertib & Tanggung JawabProfesio-nal, Mandiri Dan JujurTidak Saling Mempenga-ruhiMenerima dan tanggung jawabMenghindari Conflict Of InterestMencegah Pemboros-anMenghindari Penyalah- gunaan WewenangTidak menerima, menawar-kan atau menjanji-kan Ketentuan Kode Etik Ahli Pengadaan KetentuanGood Governance

6

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

(UU No. 31 Tahun 99)6

KATEGORI KORUPSI77

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEGIATAN PENGADAAN8Perencanaan UmumPerencanaan PelaksanaanPerencanaan Pemilihan

Persiapan dan Pelaksanaan KontrakPelaporan Penyerahan B/JPengumumanPendaftaran dan Pengambilan Dokumen PengadaanPenjelasanPemasukan Dokumen penawaranPembukaan, evaluasi dok pena-waran, pembuktian kualifikasiPenetapan PemenangSanggah

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

9Perencanaan Umum (oleh PA)(identifikasi kebutuhan, anggaran, pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK)

Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan (oleh PPK) (kaji ulang RUP, menyusun spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak)

Perencanaan Pemilihan (oleh Pokja ULP)(pengkajian ulang spek dan HPS, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, penyusunan dok pengadaan)

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

10PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN DefinisiPejabat pemegang kewenangan pengguna-an anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBDPENGGUNA ANGGARANKUASA PENGGUNA ANGGARANPejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBDPEJABAT PEMBUAT KOMITMENPejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa1112PEJABAT PENGADAANUNIT LAYANAN PENGADAANPENYEDIA BARANG/JASAUnit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yg bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah adaBadan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnyaPersonil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan LangsungPARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN 1213PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPATugas PokokMenetapkan dan mengumumkan RUP (identifikasi kebutuhan, anggaran, pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK)Mengawasi pelaksanaan anggaranMenetapkan PPK, PP, PPHP, Tim Teknis dan Tim JuriMenetapkan Pemenang Pengadaan:Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp 100 MilyarJasa Konsultansi > Rp 10 MilyarPelaporan Keuangan Menyimpan seluruh dokumenMenyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat13

KAK adalah acuan dalam setiap pengadaan barang/jasa yang terdiri atas: uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/ pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa; spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.KAK15PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas PokokPPKTugas PokokMenetapkan rencana pelaksanaan PBJ : 1.1 Spesifikasi Teknis, 1.2 HPS, 1.3 Rancangan KontrakMenerbitkan SPPBJ dan penandatangan kontrak Melaksanakan dan mengendalikan kontrak Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaanMenyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan15Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan B/J16Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dgn kebutuhan pengguna/ penerima akhir;Tidak mengarah kepada merek/ produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri;Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)Ketentuan UmumPenyusunan Dokumen Spesifikasi161717Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa

Spesifikasi ini digunakan oleh:Penyedia barang/jasa sebagai acuan dalam menyampaikan penawaranPokja ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran

TujuanPenyusunan Dokumen SpesifikasiPerencanaan dan pelaksanaan pengadaan B/J17Harga Perkiraan SendiriHPS/OEadalahperkiraanbiayaatas pekerjaanbarang/jasasesuaidengansyarat-syaratyangditentukan dalamdokumenpemilihanpenyediabarang/jasa,dikalkulasikansecarakeahliaandanberdasarkandata yangdapatdipertanggung-jawabkan

(OWNER ESTIMATE)HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS/OE)

Ps. 66 ayat 7SUMBER DATA HPSPenyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi : harga pasar setempat yaitu harga barang/ jasa dilokasi barang/ jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksana-kannya pengadaan barang/jasa;Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik;

19HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS/OE)

Ps. 66 ayat 7SUMBER DATA HPSinformasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbang kan faktor perubahan biaya;20HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS/OE)

Ps. 66 ayat 7SUMBER DATA HPS6.inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

7. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

21HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS/OE)

Ps. 66 ayat 7SUMBER DATA HPS8. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineers estimate);9. norma indeks; dan/atau10.informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

22HPS tidak boleh memperhitungkan : biaya tak terduga, biaya lain-lain; PPh bagi Penyedia Jasa

HPS telah memperhitungkan PPN & Profit + Overhead yg wajar max 15%.Ps. 66 ay (8)24PPKMenetapkan HPSRpHarga optimal/ wajarTIDAK MARK-UPMemperhitungkan semua komponen biayaPerhitungkan keuntungan penyedia + overheadPenyedia Barang/ JasaULP/PPMengumumkan Nilai Total HPSHPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negaraPERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASAPenyusunan HPSFungsi HPSAlat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannyaDasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam seleksi dengan evaluasi pagu anggaran dan kualitasDasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS24Conto h (Kontrak Harga Satuan)NoJenisVolHarga Pe nawaranJumlahH P S

Harga Jumlah%tase penawaran thd HPS1Pek Galian5012565001005000125 %klarifikasi tidak dimaksudkan untukmencari/menawarkan/ mengijinkan perubahanharga/substansi penawaranHPS digunakan untuk melihat Harga Satuan Timpang

Harga satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yg melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.HARGA SATUAN TIMPANG1. Harga satuan penawaran timpang yg nilainya > 110% dari harga satuan yg tercantum dlm HPS, dilakukan klarifikasi. Bila stlh dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tsb timpang, maka harga sat penawrn timpang hanya berlaku unt vol sesuai dgn Dok Pemilihan2. Harga yg timpang tdk dpt digunakan unt penambahan vol brg/jasa lagi dgn harga yg sama, bila ada adendum kontrak unt penambahan vol brg/jasa maka harganya hrs dinegosiasikan3. Harga satuan timpang tdk dpt digunakan eskalasi hargaSIFAT HPSNilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia

Rinciannya bersifat rahasiaHPS BUKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENENTUKAN BESARAN KERUGIAN NEGARARiwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.Penyusunan HPS Untuk Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi HPS Konstruksi dibuat berdasar EE (engineering estimate) yg disusun oleh konsultan perencana EE dgn diteliti oleh PPK ditetapkan sbg HPS, PPK melihat dan meneliti :1. Kualitas yg diinginkan (lokasi & waktu), shg metoda pelaksanaan bisa berbeda.2. Kewajaran harga satuan pekerjaan berdasar harga pasar update harga maks 28 hari sblm pembukaan .3. Penggunaan koefisien SNI di analisa harga satuan.4. Penggunn koefisien diluar SNI di analisa harga satuan.5. Uraian kegiatan & perhitungan di EE.6. Total HPS dibanding dgn pagu anggaran.CARA MENILAI KEMAMPUAN & KOMPETENSI

Data kualifikasi bersamaan dokumen penawaranDilakukan secara Adil, Transparan, mendorong terjadinya persaingan yang sehat

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended