PBJ INSTANSI PEMERINTAH2

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHI. KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) II. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA III. PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA IV. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMASOKAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/ JASA LAINNYA V. DOKUMEN LELANG

VI. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) VII. ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) VIII. PASCA KUALIFIKASI DAN PRAKUALIFIKASI

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH I. KEBIJAKAN UMUM PBJ

1. Skema kondisi PBJ Pemerintah saat ini 2. Latar belakang review KEPPRES 18/2000 3. Tujuan review KEPPRES 18/2000 4. Peraturan Perundang-Undangan PBJ yang diacu 5. Kebijakan umum PBJ Pemerintah 6. Keppres No. 80 Tahun 2003 7. Menyikapi masalah Sertifikasi Badan Usaha (SBU) 8. Butir-Butir Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

SKEMA PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH SAAT INIPARAMETER 1. UU. 18/1999 JAKON + PP 2. UU.NO.5/1999 PERS.UTS 3. UU.NO.22/1999 OTODA + PP 4. UU.NO.25/1999 PERIMB.KEU 5. KEPPRES 80/2003 6. FIDIC,KETENTUAN INTER.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG 1. PENINGKATAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN UKM. 2. MENYEDERHANAKAN PROSES & MEMPERCEPAT PROSES/ PENGAMBILAN KEPUTUSAN. 3. MENINGKATKAN PROFESIONALISME/SDM DAN DAYA SAING. 4. RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA.

VISI & MISI

KONDISI SAAT INI 1. KKN SEMAKIN MERAJALELA, KERUGIAN NEGARA MENINGKAT 2. LEMAHNYA PENGAWASAN & REINFORCEMENT 3. BELUM SINKRONNYA PERATURAN PBJ YANG ADA 4. LEMAHNYA SDM/PEMAHAMAN PBJ 5. KUALITAS PEKER.BURUK, MASYARAKAT DIRUGIKAN 6. LEMAHNYA MORAL/KEPATUHAN KETENTUAN/PER-UU-AN

TINDAKAN TURUN TANGAN 1. MEMPERKETAT PENGAWASAN & PENERAPAN SANKSI 2. MENYIAPKAN UU-PBJ. 3. SOSIALISASI PERATURAN PER-UU-AN/KEPPRES PBJ 4. PENINGKATAN PENGAWASAN/ PROFESIONALISME SH-PBJ 5. PENANGANAN SANGGAHAN/ PENGADUAN. 6. PEMBENTUKAN INSTITUSI YANG MENANGANI KEGIATAN 1,2,3,4 DAN 5

PRODUK 1. LAPORAN MONEV ATAS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN. 2. UU PBJ DAN KEPPRES PBJ. 3. MODUL-MODUL PBJ & LAPORAN SOSIALISASI 2. LAPORAN MONEV KEPATUHAN ATAS PELAKSANAAN PBJ 5. HASIL PEKER.YANG BERKUALITAS 6. BANTUAN TEKNIS/PENYELESAIAN MASALAH PBJ. 7. LKPP TERBENTUK.

KONDISI YANG DIINGNKAN 1. MENGHAPUSKAN KKN, MENGURANGI KURUGIAN NEGARA. 2. TIDAK ADANYA PERATURAN YANG SALING BERTENTANGAN. 3. KEMAMPUAN SDM & PROFESIONALISME SH MENINGKAT 4. PENYIMPANGAN BERKURANG 5. HASIL PEKER.YG BERMANFAAT SEBESAR-BESARNYA UNTUK MASYARAKAT.

LINGKUNGAN STRATEGIS 1. PELAKSANAAN OTODA 2. GLOBALISASI 3. IPOLEKSOSBUD.HANKAM LEMAH 4. PENGGAJIAN/KESEJ.PNS LEMAH BANYAKNYA BEBAN BIAYA PROYEK

VISI : Mendukung pertumbuhan ekonomi,menciptakan lapangan kerja dalam mewujudkan Kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip PBJ yang benar. MISI : 1. Mewujudkan tata cara PBJ yang efisien dan efektif yang dapat mencegah KKN/ kerugian negara. 2. Mendorong profesionalisme/daya saing para pelaku PBJ dalam menghasilkan produk yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHLATAR BELAKANG REVIEW KEPPRES 18/2000 1. Adanya inkonsistensi antara ketentuan Keppres dengan peraturan lain 2. Banyaknya konflik dalam pelaksanaannya didaerah Adanya perbedaan interpretasi Adanya ketentuan yang tidak jelas Memerlukan penjelasan lebih lanjut 3. Rekomendasi CPAR dan komitmen pemerintah dalam sidang-sidang CGI

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHTUJUAN REVIEW KEPPRES 18/2000 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mengurangi biaya ekonomi tinggi Meningkatkan persaingan usaha yang sehat Menyederhanakan prosedur Mempercepat proses PBJ Mengurangi kemungkinan KKN Mendorong kebijakan pemerintah dalam PBJ Meningkatkan profesionalitas pengelola proyek

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIACU1. PBJ Konstruksi: (Tahun 1999 Tentang Jasa Undang-Undang No. 18 Konstruksi)2. PBJ Non Konstruksi: (Keppres No: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Undang-Undang RI No: 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil 4. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN c. Jasa Pemborongan Non Konstruksi d. Jasa Konsultansi Non Konstruksi e. Pemasokan Barang/Jasa Lainnya a. Jasa Pemborongan Konstruksi b. Jasa Konsultansi Konstruksi

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHKEBIJAKAN UMUM PBJ PEMERINTAH 1). Meningkatkan produksi dalam negeri 2). Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil/ kelompok masyarakat 3). Menyederhanakan ketentuan/mempercepat proses 4). Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, tanggung jawab pengguna jasa/panitia pengadaan barang 5). Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak 6). Pembinaan usaha nasional 7). Keharusan pelaksanaan PBJ di wilayah RI 8). Mengumumkan PBJ secara terbuka pada setiap awal TA, kecuali yang bersifat rahasia.

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 1. Juknis tidak berupa SEB, tapi lampiran Keppres 2. Mengingat PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 14 (3) (Surat Keppres) 3. Pengguna anggaran daerah sebagai pengguna barang/jasa (Pasal 1) 4. Wajib mengumumkan rencana PBJ di tiap awal tahun, dan sanksi kepada panitia dan penyedia BJ bila terbukti curang dalam pengumuman lelang 5. Pejabat pengadaan diangkat Pengguna Barang/Jasa untuk nilai s.d. Rp. 50 juta (Pasal 1) 6. Sertifikat keahlian wajib bagi Pengguna Barang/Jasa dan Panitia PBJ Pasal 1 (15))

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003

7. Perubahan segmen pasar, hanya ada UK dan Non UK, tidak ada segmen pasar untuk jasa konsultansi 8. Masa transisi bagi jasa pelaksanaan konstruksi golongan menengah Rp. 1-3 milyar dan UK jasa konsultansi konstruksi s.d. Rp 200 juta. Masa transisi s.d. 31 Desember 2005 9. SBU PBJ Non Konstruksi bukan syarat mutlak PBJ (sukarela) 10. Biaya penggandaan dokumen lelang diperkenankan

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 11. Prakualifikasi dan Pasca Kualifikasi Pelelangan umum wajib dengan Pasca Kualifikasi, kecuali yang bersifat kompleks Jasa konsultansi wajib dengan Prakualifikasi Tidak meminta seluruh dokumen yang dipersyaratkan Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pernah memperoleh pekerjaan, kecuali BU yang baru berdiri 3 tahun dan 2 tahun bagi Jasa Konsultansi Kemampuan Dasar (KD) pada NPt 7 tahun terakhir Jasa Pemborongan Jasa Konsultansi : : 2 NPt 3 NPt 5 NPt

Jasa Barang/Lainnya :


Ketentuan Fl (Faktor likuiditas), Fp (Faktor perputaran modal), Kp (Kemampuan paket), tidak disebut. Daftar pendek konsultan sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak - banyaknya 7 konsultan. Tidak diperlukan lagi rekening koran, cukup dukungan bank Usaha kecil/koperasi kecil tidak perlu dukungan bank

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 12. Rincian HPS rahasia (penjelasan Pasal 13) 13. LSM bukan sebagai penyedia jasa 14. Pelelangan terbatas untuk pekerjaan kompleks dan diyakini terbatas 15. Pemilihan langsung hanya untuk nilai s.d. 100 juta rupiah, diumumkan, di prakualifikasi dan dilakukan klarifikasi/negosiasi, dan dapat disanggah 16. PL tidak perlu izin Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, diumumkan dan dapat diadukan 17. Ada 3 tipe pekerjaan swakelola 18. Ada pengaturan pekerjaan bencana alam: CCO akibat bencana alam boleh > 10% nilai kontrak.


19. Tidak menggugurkan pada pembukaan penawaran 20. Lakukan koreksi aritmatik dulu, dievaluasi minimal 3 penawaran terendah 21. Harga satuan timpang > 110% HPS 22. Penilaian kualifikasi untuk PBJ dengan Pasca Kualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif 23. Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuan 24. BA Evaluasi rahasia s.d. tanda tangan kontrak


25. Bila Panitia tidak sependapat dengan Pengguna Barang/Jasa, maka Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota bersifat final. 26. Bila Panitia dan Pengguna Barang/Jasa tidak sependapat dengan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, maka Keputusan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota bersifat final, dan Panitia/Pengguna Barang/Jasa tidak perlu mengubah BA Evaluasi.


27. Indikasi kuat KKN 28. Pengaduan pada penunjukan langsung bila tidak transparan/tidak adil atau KKN 29. Penandatanganan Pakta Integritas 30. Pengaduan masyarakat 31. Jawaban sanggahan banding 15 hari. 32. Pelelangan gagal/ulang apabila pengaduan masyarakat terjadinya KKN ternyata benar.


33. PBJ dengan nilai < Rp. 50 juta s.d. Rp. 5 juta, cukup kwitansi bermaterai > Rp. 5 juta s.d. Rp. 50 juta dengan SPK 34. Badan usaha asing dapat ikut PBJ dengan nilai: Jasa Konsultansi Jasa Pemborongan : : > Rp. 5 miliar > Rp.50 miliar Rp. 10 miliar

Jasa Barang/Lainnya :


35. Dilarang mengubah dokumen lelang sebelum tanda tangan kontrak secara sepihak, memeriksa dan memaraf lembar demi lembar 36. Menetapkan hirarki dokumen kontrak 37. Sekurang-kurangnya 2 rangkap kontrak bermaterai 38. Jaminan pelaksanaan 5% berlaku sekurang-kurangnya sejak tanda tangan kontrak s.d. 1 hari setelah FHO 39. Pemutusan kontrak sepihak bila terlambat melebihi nilai jaminan Pelaksanaan


40 Dapat diberikan kompensasi, bila pengguna jasa terlambat membayar 41. Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran (Pasal 36.(5)) Permanen minimal 6 bulan Semi permanen 3 bulan 42. Uang retensi dapat diganti dengan jaminan pemeliharaan 43. Dapat mencairkan jaminan pemeliharaan untuk perbaikan pada masa pemeliharaan (hal 126) 44. LPKPP terbentuk paling lambat 1 Januari 2005 45. Sertifikat keahlian Pengguna Barang/Jasa dan Panitia harus telah dimiliki sebelum 1 Januari 2006

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHMENYIKAPI MASALAH SERTIFIKASI BADAN USAHA (SBU) 1. Kebijakan: agar seluruh BU mendapat peluang yang sama untuk diikutsertakan dalam proses sertifikasi dan registrasi 2. Adanya keluhan masyarakat dalam proses Sertifikasi Badan Usaha 3. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan Sertifikasi Konstruksi dan PBJ Non Konstruksi 4. Pemda Propinsi memberikan petunjuk kepada proyek di daerahnya tentang penggunaan sertifikasi dalam PBJ TA yang bersangkutan. 5. Panitia PBJ tidak dibebani masalah asosiasi, panitia hanya diberikan konfirmasi sertifikasi yang dapat diterima sebagai syarat PBJ di proyeknya.

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHBUTIR-BUTIR PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 1. Perda PBJ Hirarki hukum, PP, 105 Tahun 2000 dan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 70 / Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 7. 2. Penawaran < 80% HPS (OE) 3. Penawaran terendah yang responsif tanpa ada penyimpangan yang berarti/penting 4. Cara menilai kewajaran harga 5. Indikasi KKN 6. Persaingan usaha tidak sehat, UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 48 (2) 7. Tender ulang dan evaluasi ulang.

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH

II. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA 2121-291. Perencanaan PBJ 2. Pembentukan Panitia Pengadaan 3. Penetapan Sistim Pengadaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa 4. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan 5. Penyusunan Dokumen Pengadaan 6. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 7. Penyusunan Dokumen Prakualifikasi/Pasca Kualifikasi

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 1. PERENCANAAN PBJ a. Pemaketan 1) Memaksimalkan usaha kecil/koperasi kecil 2) Dilarang memecah-mecah untuk menghindari lelang 3) Dilarang menggabungkan paket yang seharusnya untuk usaha kecil/koperasi kecil 4) Dilarang menetapkan persyaratan yang diskriminatif b. Menetapkan Jadual Pelaksanaan Pekerjaan c. Wajib menyiapkan biaya pengadaan d. Menyiapkan pekerjaan swakelola

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH JADUAL PELAKSANAANPEMBAYARAN UANG MUKA 28

PENUNJUKAN TTD KONTRAK

STO

MOBILISASI 30 COW SPMK PCM PHO FHO

7 HR JAMINAN PELAKS. 14 HR 14 HR

FIELD ENGINERING

CCO PEMELIHARAAN

PERTANGGUNGAN KEGAGALAN BANGUNAN MAX 10 TH

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (CONSTRUCTION PERIOD)

WAKTU KONTRAK


2. PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAANa. Anggota panitia berjumlah gasal b. Unsur panitia c. Yang dilarang menjadi anggota panitia d. Kwalitas anggota panitia e. Tugas dan wewenang anggota panitia f. Masa kerja panitia

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 3. PENETAPAN SISTIM PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARAN a. Penetapan metoda pemilihan: Lelang Umum, Lelang Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi: Seleksi Umum, Seleksi Terbatas, Seleksi Langsung, Penunjukan Langsung. b. Penetapan metoda penyampaian penawaran c. Penetapan metoda evaluasi penawaran d. Penyusunan sistim pengadaan mempertimbangkan: jenis, sifat, nilai, lokasi pekerjaan, jumlah penyedia jasa dan kepentingan masyarakat.


PENGUMUMAN AKHIR PENDAFTARAN AKHIR AMBIL DOKUMAN

PENJELASAN USULAN CALON PEMENANG

PENETAPAN PEMENANG

PENGAJUAN SANGGAHAN

SK PENETAPAN P. JASA

PENGUMUMAN PEMENANG

JAWABAN SANGGAHAN

MIN 3 HR

MIN 3 HR

5 HR PP OLEH PIMPRO 14 HR PP OLEH MENTERI

MASA PENGAMASA JUAN JAWABAN SANGGAH SANGGAHAN AN

PENANDATANGANAN KONTRAK

Max 7 HR

Max 7 HR

MIN 3 HR

MAX 2 HR

MAX 5 HR

MAX 5 HR

SECEPAT-CEPATNYA 36 HARI KERJA SELAMBAT-LAMBATNYA 45 HARI KERJA

MAX 5 HR

MAX 14 HR

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 5. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN a. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 1) Dokumen Lelang/PIL/PL 2) Dokumen Pasca/Pra Kualifikasi b. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi 1) Dokumen Pengadaan 2) Dokumen Prakualifikasi c. Dokumen pengadaan disahkan pengguna jasa d. Dilarang membuat ketentuan/syarat yang membatasi keikutsertaan penyedia jasa dari luar domisili propinsi/kabupaten/kota lokasii PBJ

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 6. PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) a. Pengguna Jasa wajib mempunyai HPS b. HPS disusun oleh Panitia, ditetapkan oleh Pengguna Jasa c. Tetapkan asumsi penyusunan HPS (metoda pelaksanaan, metoda kerja), survey harga satuan dasar/kondisi lapangan, periksa spesifikasi masing-masing mata pembayaran, periksa pasal-pasal dokumen PBJ terkait d. Anggota panitia dari unsur proyek menjadi koordinator dalam penyusunan HPS

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 7. PENYUSUNAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI a. Panitia Pengadaan menyiapkan Dokumen Prakualifikasi, termasuk form-form isian prakualifikasi b. Pengguna Jasa dan Pantia Pengadaan menetapkan ketentuan pokok/syarat prakualifikasi termasuk ketentuan penggunaan sertifikat BU, cara penilaian prakualifikasi, kualifikasi, dan segmen pasar c. Dilarang membuat ketentuan/syarat yang membatasi keikutsertaan penyedia jasa dari luar domisili propinsi/ kabupaten/kota lokasi PBJ


III. PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA(30-44) BARANG/JASA(301. Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pelelangan umum 2. Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pelelangan terbatas 3. Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pemilihan langsung 4. Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan penunjukan langsung 5. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi umum 6. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi terbatas dan seleksi langsung 7. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda penunjukan langsung

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 1.a. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/ JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA METODA PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI 1) Pengumuman pelelangan umum sekaligus prakualifikasi 2) Pengambilan dokumen prakualifikasi 3) Pemasukan dokumen prakualifikasi 4) Evaluasi dokumen prakualifikasi 5) Penetapan hasil prakualifikasi 6) Pengumuman hasil prakualifikasi 7) Masa sanggah prakualifikasi 8) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi 9) Pengambilan dokumen pelelangan umum 10) Penjelasan dokumen lelang 11) Penyusunan Bertia Acara Penjelasan Dokumen Lelang

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) Pemasukan penawaran Pembukaan penawaran Evaluasi Penawaran Usulan calon pemenang Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa sanggah/sanggahan/sanggah banding Penunjukan pemenang Penandatanganan kontrak

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 1.b. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA METODA PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Pengumuman pelelangan Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan Pengambilan dokumen lelang Penjelasan dokumen lelang Penyusunan berita acara penjelasan Pemasukan penawaran Pembukaan penawaran Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi Usulan calon pemenang Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa sanggah/sanggahan/sanggah banding Penunjukan pemenang Penandatanganan kontrak

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 2. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA METODA PELELANGAN TERBATAS 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih Pengumuman pelelangan terbatas Pengambilan dokumen prakualifikasi Pemasukan dokumen prakualifikasi Evaluasi dokumen prakualifikasi Penetapan hasil prakualifikasi Pengumuman hasil prakualifikasi Masa sanggah prakualifikasi Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi Pengambilan dokumen pelelangan terbatas


11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

Penjelasan dokumen lelang Penyusunan berita penjelasan dokumen lelang Pemasukan penawaran Pembukaan penawaran Evaluasi penawaran Usulan calon pemenang Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa sanggah/sanggahan/sanggahan banding Penunjukan pemenang Tandatangan kontrak

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 3. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA METODA PEMILIHAN LANGSUNG 1) Pengumuman Pemilihan Langsung 2) Pengambilan Dokumen Prakualifikasi 3) Pemasukan Dokumen Prakualifikasi 4) Evaluasi Dokumen Prakualifikasi 5) Penetapan Hasil Prakualifikasi 6) Pengumuman Hasil Prakualifikasi 7) Masa sanggah prakualifikasi 8) Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung 9) Pengambilan dokumen pemilihan langsung 10) Penjelasan dokumen pemilihan langsung


11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

Pembuatan berita acara penjelasan Pemasukan penawaran Pembukaan penawaran Evaluasi penawaran Negosiasi teknis dan biaya Penetapan pemenang Pemberitahuan pemenang Masa sanggah/sanggahan/sanggahan banding Penunjukan pemenang Penandatanganan kontrak

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 4. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA METODA PENUNJUKAN LANGSUNG 1) Undangan kepada peserta terpilih 2) Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung 3) Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi 4) Penjelasan dokumen penunjukan langsung 5) Pembuatan berita acara penjelasan dokumen 6) Pemasukan penawaran 7) Evaluasi penawaran 8) Negosiasi teknis dan biaya dan pembuatan berita acara negosiasi 9) Penetapan penyedia jasa 10) Penandatanganan kontrak

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 5. PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI METODA SELEKSI UMUM a. Metoda Evaluasi Kualitas, Sistim 2 sampul 1) Pengumuman prakualifikasi 2) Pengambilan dokumen prakualifikasi 3) Pemasukan dokumen prakualifikasi 4) Evaluasi prakualifikasi 5) Penetapan hasil prakualifikasi 6) Pengumuman hasil prakualifikasi 7) Masa sanggah prakualifikasi 8) Undangan konsultan yang masuk daftar pendek 9) Pengambilan dokumen seleksi umum 10) Penjelasan 11) Pembuatan berita acara penjelasan 12) Pemasukan penawaran

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Pembukaan penawaran administrasi & teknis (Sampul I) Evaluasi administrasi dan teknis Pengumuman peringkat teknis Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis Masa sanggah Pembukaan penawaran harga (Sampul II) Klarifikasi dan negosiasi teknis & biaya Penunjukan pemenang Penandatanganan kontrak

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH b. Metoda Evaluasi Kualitas dan Biaya Sistim 2 Sampul Sampai dengan butir 16, prosedur sama dengan pada metoda evaluasi kualitas 16) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis 17) Undangan pembukaan penawaran 18) Pembukaan penawaran biaya 19) Evaluasi biaya 20) Perhitungan kombinasi teknis dan biaya 21) Penetapan pemenang 22) Pengumuman pemenang 23) Masa sanggah 24) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 25) Penunjukan pemenang 26) Penandatanganan kontrak

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH c. Metoda Evaluasi Pagu Anggaran, Sistim 2 Sampul Sampai dengan butir 13, prosedur sama dengan pada metoda evaluasi kualitas 13) Pembukaan penawaran administrasi & teknis (Sampul I) 14) Evaluasi administrasi dan teknis; terhadap penawaran yang biayanya sama atau lebih rendah dari Pagu Anggaran 15) Penetapan peringkat teknis 16) Pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis 17) Masa sanggah 18) Undangan pembukaan kepada yang lulus evaluasi teknis 19) Pembukaan penawaran, koreksi aritmatik, penetapan pemenang 20) Klarifikasi/konfirmasi negosiasi teknis & biaya peringkat teknis terbaik 21) Penunjukan pemenang 22) Penandatanganan kontrak

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH d. Metoda Evaluasi Biaya Terendah,, Sistim 2 Sampul Sampai dengan butir 13, prosedur sama dengan pada metoda evaluasi kualitas 13) Pembukaan penawaran administrasi & teknis (Sampul I) 14) Evaluasi administrasi & teknis 15) Pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi 16) Undangan pembukaan penawaran kepada yang lulus 17) Pembukaan penawaran biaya (Sampul II) 18) Evaluasi Biaya 19) Penetapan Pemenang 20) Pengumuman Pemenang 21) Masa sanggah 22) Klarifikasi/konfirmasi negosiasi teknis & biaya 23) Penunjukan pemenang 24) Penandatanganan kontrak

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 6. PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI METODA SELEKSI TERBATAS DAN SELEKSI LANGSUNG Prinsipnya prosedur = prosedur dengan metoda selksi umum hanya berbeda dalam cara penyusunan daftar pendek 7. PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI METODA PENUNJUKAN LANGSUNG 1) Undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen pengadaan 2) Pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi dan penjelasan 3) Pemasukan penawaran 4) Pembukaan dan evaluasi penawaran 5) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 6) Penetapan dan penunjukan penyedia jasa konsultansi 7) Penandatanganan kontrak

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH IV. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMASOKAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/ JASA LAINNYA 1. PELELANGAN UMUM 2. PELELANGAN TERBATAS 3. PEMILIHAN LANGSUNG 4. PENUNJUKAN LANGSUNG 5. PBJ PEKERJAAN PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA ALAM


1. PELELANGAN UMUM1. Segmen pasar dan kualifikasi 2. Jadual waktu pelaksanaan pelelangan umum 3. Syarat peserta lelang 4. Isi pengumuman 5. Prakualifikasi (PQ) 6. Undangan dan penjelasan lelang 7. Pembukaan dokumen penawaran 8. Evaluasi penawaran 9. Evaluasi administrasi 10. Evaluasi teknis 11. Evaluasi harga 12. BA Pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan dan pengaduan, penunjukan pemenang, dan tanda tangan kontrak 13. Pelelangan gagal dan pelelangan ulang

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH4. SEGMEN PASAR DAN KUALIFIKASI PBJ PEMBORONGAN/BARANG/JASA LAINNYA

Masa transisiNo. 1. SEGMEN PASAR Usaha Kecil 0-1.000 Juta Rupiah Kualifikasi K3 0 - 100 Juta Rp K2 100 400 Juta Rp K1 400 1.000 Juta Rp. M2 1.000 3.000 Juta Rp Dengan memperhatikan KD Dengan memperhatikan KD Kemampuan Dasar

2.

Usaha Menengah 1.000 3.000 Juta Rupiah Usaha Besar > 3.000 Juta Rupiah

3.

M1 3000-10.000 juta Rp B > 10.000 Juta Rp

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH4. SEGMEN PASAR DAN KUALIFIKASI PBJ PEMBORONGAN/BARANG/JASA LAINNYA

Setelah 1 Januari 20061. Usaha kecil 0-1000 juta Rp K3 0-100 juta Rp 0K2 100-400 juta Rp 100K1 400-1000 juta Rp 400M2 1000-3000 juta Rp 1000M1 3000-10.000 juta Rp 3000B > 10.000 juta Rp Dengan memperhatikan KD

2.

Bukan usaha kecil > 1000 juta Rp

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH2.JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN PRAKUALIFIKASI

PENGUMUMAN LL PENGAMBILAN DOK,PQ

BATAS AKHIR PEMASUKAN DOK.PQ

PENETAPAN HASIL PQ

UNDANGAN LELANG

PEMASUKAN PENAWARAN

HR

HR BATAS AKHIR AMBIL DOK PQ MIN 3 HR PROSES EVALUASI PQ PENGUMUMAN HASIL PQ PENJELASAN DOK LELANG

HR

PENAYANGA PENGUMUMAN

MIN 7HR

PENGAMBILAN DOK LELANG

MIN 7 HR MIN 7 HR HR MIN 7 HR

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHJADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI

PENGUMUMAN LL

PENJELASAN LELANG

PEMASUKAN PENAWARAN

1 HR PENAYANGAN PENGUMUMAN

MIN 7 HR

MIN 7HR

1 HR

PENGAMBILAN DOK .LELANG

I HR


PELELANGAN TAHUN ANGGARAN 2004Syarat Peserta Lelang : 1. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. 2. Memiliki keahlian,pengalaman,kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa. 3. Memiliki Surat Ijin Usaha (SIUJK) 4. Harus mendaftarkan diri dan mengikuti prakualifikasi yang dilakukan panitia 5. Lulus prakualifikasi/pasca kualifikasi. 6. Tidak membuat pernyataan tidak benar/palsu atas pernyataan dalam dokumen prakualifikasi 7. Diundang untuk mengikuti pelelangan


ISI PENGUMUMAN1. Nama dan alamat pengguna barang/jasa 2. Uraian singkat pekerjaan,perkiraan nilai pekerjaan 3. Perkiraan nilai pekerjaan. 4. Syarat pelelangan. a. Syarat peserta lelang b. Penggolongan dan segmen pasar c. Kualifikasi dan klasifikasi BU. d. Surat Izin Usaha 5. Tempat, tanggal, hari, waktu pengambilan dokumen pengadaan.

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHPASCAKUALIFIKASI DAN PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA

1. Syarat peserta kualifikasi a. Memiliki Surat Izin Usaha yang masih berlaku b. Mempunyai kapasitas menandatangani kontrak dan tidak dalam pengawasan pengadilan/bangkrut/sanksi pidana. c. Telah melunasi kewajiban wajib pajak d. Memiliki pengalaman/sub kontraktor dalam 4 tahun terakhir e. Memiliki kinerja baik/tidak masuk daftar hitam f. Memiliki kualifikasi/klasifikasi kd yang sesuai

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHPASCAKUALIFIKASI DAN PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA

g. Memiliki surat dukungan bank h. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas peralatan dan personil i. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan j. Tidak membuat pernyataan palsu atas kompetensi/kualifikasi yang dimilikinya k. Masih memiliki skp,skk,dan

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH UNDANGAN DAN PENJELASAN DOKUMEN LELANG 1) Peserta yang diundang disahkan pengguna jasa 2) Hanya peserta yang diundang yang boleh memasukan penawaran 3) Peserta yang lulus PQ < 3, lelang ulang 4) Hanya peserta yang diundang berhak mengambil dokumen 5) Ketidakhadiran dalam penjelasan, tidak menggugurkan 6) Penjelasan adalah menjelaskan pasal dokumen lelang, perubahan/tambahan pasal harus dituangkan dalam adendum dokumen lelang 7) Berita acara penjelasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang 8) HPS diumumkan pada penjelasan dokumen lelang


PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN1. Panitia harus secara tegas pada pembukaan penawaran a. Tidak memundurkan batas waktu pembukaan penawaran untuk hal yang tidak penting b. Menolak penawaran tambahan dokumen penawaran c. Tidak menggugurkan penawaran pada pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat 2. Syarat administrasi yang telah diminta pada prosees prakualifikasi,tidak perlu dilampirkan pada dokumen penawaran 3. Pelelangan dinyatakan gagal dalam pembukaan penawaran, apabila: a. Penawaran yang masuk < 3 b. Seluruh penawaran di atas Pagu DIP


EVALUASI PENAWARAN (UMUM)Evaluasi penawaran dilakukan terhadap semua penawaran yang masuk pada pembukaan penawaran 1. Dilakukan koreksi aritmatik sekurang-kurangnya 3(tiga) penawaran terendah 2. Pengertian penawaran yang memenuhi syarat 3. Pengertian the lowest responsible bid 4. Pengertian lelang ulang dan evaluasi ulang 5. Sebab-sebab kegagalan dalam evaluasi a. Kemampuan panitia/pemahaman dokumen lelang lemah b. Kemauan untuk mengubah paradigma untuk tidak melakukan KKN masih belum ada c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lemah d. Dokumen lelang tidak jelas/tidak lengkap/salah


EVALUASI PENAWARAN (UMUM)

6. 7. 8. 9.

Ada indikasi KKN pada evaluasi penawaran BA Evaluasi rahasia sampai dengan tanda tangan kontrak Adanya perbedaan pengertian tentang ahs dengan BPK Pengertian penting pada proyek PHLN a. unbalanced bid b. substantially responsive c. evaluated bid


EVALUASI ADMINISTRASIPenawaran memenuhi syarat administrasi apabila: 1. Syarat yang diminta dokumen lelang dipenuhi 2. Isi setiap dokumen benar 3. Dokumen penawaran menunjukan persaingan yang sehat 4. Jaminan penawaran a. Dari bank umum atau asuransi yang mempunyai program Surety Bond dan punya dukungan reasuransi b. Redaksi, masa laku, nama penawar, nilai, nama proyek, penulisan nama paket yang dijamin benar sesuai ketentuan dokumen lelang


EVALUASI ADMINISTRASI5. Surat penawaran a. Redaksi sesuai dokumen lelang b. Ditandatangani oleh orang yang berhak c. Masa laku penawaran sesuai dokumen lelang d. Bermaterai dan bertanggal Daftar kuantitas dan harga setiap jenis pekerjaan diisi lengkap AHS pekerjaan utama yang diminta dalam dokumen lelang dirinci dengan lengkap Melampirkan copy bukti tanda terima SPT-PPH tahun terakhir dan kopi setoran pajak SPP pasal 29 dari kantor pajak setempat

6. 7. 8.

Bila ada yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi, tanpa mengubah substansi penawaran terhadap penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi, tidak dilakukan evaluasi teknis.


EVALUASI TEKNIS1. Penawaran memenuhi syarat teknis apabila: a. Metoda pelaksanaan diyakini memenuhi perysaratan substantif dan diyakini menggambarkan penyelesaian pekerjaan. b. jangka waktu pelaksanaan tidak melampaui batas yang ditetapkan dalam dokumen lelang c. Jenis, kapasitas dan jumlah alat, memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dokumen lelang d. Spesifikasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan


EVALUASI TEKNISe. Personil inti yang ditempatkan sesuai persyaratan f. Pek yang disubkontrakkan sesuai yang dipersyaratkan g. Memenuhi syarat teknis lain yang ditetapkan Dapat dilakukan klarifikasi Tidak menggugurkan teknis dari harga satuan Metode kerja sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen lelang Gugur teknis bila tidak dapat membuktikan dan meyakinkan

2. 3. 4. 5.


EVALUASI HARGA1. 2. 3. 4. Panitia melakukan koreksi aritmatik Diperiksa apakah melalui Pagu Anggaran dalam DIP Nilai penawaran angka dan huruf Cek harga satuan timpang > 110%, dan harga satuan nol


EVALUASI HARGA5. Cek kewajaran harga a. Terlampau rendah 1) Sanggup mengerjakan, naikkan jaminan pelaksanaan 2) Tidak sanggup mengerjakan, sita jaminan penawaran dan black list 1 tahun b. Terlampau tinggi (> OE tapi < Pagu DIP) 1) Cek indikasi KKN 6. Unsur-unsur yang mempengaruhi subtansi/lengkap/kualitas pekerjaan (dapat menggugurkan penawaran)

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH1. Penetapan pemenang lelang a. Adalah penawaran terevaluasi terendah yang responsif b. Bila pejabat yang menetapkan tidak sependapat dengan panitia lelang c. Bila terjadi keterlambatan dalam penetapan pemenang 2. Pengumuman pemenang 3. Sanggahan dan pengaduan a. Kriteria sanggahan, pengaduan, dan sanggahan banding (15 hari sejak diterima) b. Hak dan kewajiban masyarakat dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam bekerja dan berusaha c. Tujuan jawaban sanggahan/pengaduan d. Proses pbj jalan terus e. Yang kpw menjawab sanggahan/pengaduan f. sanggahan dalam proses prakualifikasi


4. Penunjukan pemenang lelang a. Pre award meeting Pengunduran diri dengan alasan yang diterima/tidak diterima 5. Berita acara hasil pelelangan a. rahasia sampai dengan tanda tangan


6. Tanda tangan kontrak a. Jaminan pelaksanaan 5% b. Bila penyedia jasa gagal menandatangani kontrak c. Larangan mengubah dokumen lelang sebelum tanda tangan kontrak d. Urutan hirarki kontrak e. Banyaknya rangkap kontrak f. Penyelesaian asuransi g. Pendapat ahli hukum kontrak


PELELANGAN GAGALPelelangan dinyatakan gagal apabila: 1. Yang mendaftar/yang lulus PK < 3 2. Penawaran yang masuk < 3 3. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat 4. Semua penawaran di atas Pagu dana tersedia 5. Sanggahan atas kesalahan prosedur benar 6. Sanggahan atas KKN oleh peserta urutan 1, 2, 3 benar 7. Calon pemenang urutan 1, 2, 3 mengundurkan diri 8. Pelelangan tidak sesuai dokumen lelang/prosedur 9. Pengaduan terjadinya KKN ternyata benar


PELELANGAN ULANG

Pelelangan diulang apabila: 1. Karena tersebut 1, 2, 5: diumumkan kembali 2. Karena tersebut 1, 4, 8: mengundang calon peserta yang terdaftar 3. Karena tersebut 3, 9,: a. Bila panitia/pejabat tidak terbukti KKN 1) Mengundang yang terdaftar/bila perlu peserta baru 2) Tidak mengundang yang terlibat KKN b. Bila panitia terlibat KKN: panitia dikenakan sanksi


PELELANGAN ULANG

4. Karena tersebut 7: mengundang peserta yang memenuhi syarat 5. Bila lelang ulang pesertanya < 3: a. Bila hanya 2, dilakukan seperti pemilihan langsung b. Bila hanya 1, dilakukan penunjukan langsung 6. Bila lelang ulang masih terjadi KKN, proses lelang dihentikan, dilakukan pembindahan alokasi dana. 7. Indikasi kuat KKN diantara peserta lelang


2. PELELANGAN TERBATAS1. Prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum 2. Dilakukan apabila diyakini pesertanya terbatas dan untuk pekerjaan bersifat kompleks 3. Pengumuman mencantumkan peserta yang diundang 4. Bila ada peserta lain di luar yang diundang dan memenuhi kualifikasi, wajib diikutsertakan dalam pelelangan terbatas. 5. Pesertanya harus lulus prakualifikasi


3. PEMILIHAN LANGSUNG1. Hanya untuk PBJ bernilai sampai dengan Rp.100 juta 2. Tetapkan calon peserta yang diundang dan diumumkan pada papan pengumuman resmi 3. Sekurang-kurangnya 3 penawaran 4. Dilakukan prakualifikasi 5. Tetap harus memenuhi prinsip-prinsip PBJ 6. Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran 7. Tidak memerlukan persetujuan Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota 8. Tetap diumumkan pemenangnya 9. Diberikan kesempatan sanggahan dan pengaduan


4. PENUNJUKAN LANGSUNG1. Kriteria: a. Keadaan tertentu: 1) Penanganan darurat/bencana alam 2) Pekerjaan perlu dirahasiakan 3) Pekerjaan < Rp. 50 juta b. Keadaan khusus: a. Tarif resmi b. Spesifik/satu penyedia jasa/hak paten c. Kompleks/teknologi khusus/hanya satu penyedia jasa. 2. Memenuhi asas keterbukaan dan keadilan 3. Dengan prakualifikasi dan diumumkan di papan pengumuman resmi 4. Dilakukan klarifikasi dan negosiasi 5. Tanpa persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota 6. Diberikan kesempatan pengaduan masyarakat.


5. PBJ PEKERJAAN PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA ALAM1. Pemasokan barang untuk keperluan bencana alam 2. PL untuk penanganan darurat/konstruksi darurat 3. BA yang tidak masuk cakupan kontrak a. PL kepada BU yang melaksanakan pek.terdekat, diyakini mempunyai kemampuan b. SPMK diterbitkan setelah persetujuan penanggung jawab keuangan,dan pernyataan bencana alam c. Opname pek.bersama-sama BU yang ditunjuk,proses PBJ diproses simultan d. DIP bencana alam untuk penanganan darurat e. Penangan permanen dilakukan dengan lelang 4. BA yang masuk cakupan kontrak a. Pengangan darurat dengan CCO


V. DOKUMEN LELANG1. PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG 2. SKEMA LELANG STANDAR JASA PEMBORONGAN KEPMEN PU NO. 38/KPTS1998 3. INFORMASI YANG DIPERLUKAN DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG 4. ISI DOKUMEN LELANG 5. HAL-HAL PENTING DALAM DOKUMEN LELANG


1. PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG1. Kenapa penyusunan dokumen lelang menjadi penting artinya? a. Belum ada standar dokumen lelang yang berlaku nasional b. Menjadi dasar pelaksanaan dalam pelelangan sampai pelaksanaan kontrak c. Kesalahan dokumen lelang akan berakibat fatal 2. Siapa yang menyiapkan dokumen lelang? a. Panitia lelang menyusun dokumen lelang b. Panitia lelang menetapkan dokumen lelang 3. Saran kepada panitia lelang a. Menggunakan standar dokumen lelang Kepmen PU No 38/KPTS/1998 b. Mengadopsi peraturan perundang-undangan yang terakhir berlaku 4. Masalah yang timbul dalam pelelangan a. Dokumen lelang yang salah/tidak lengkap b. Pemahaman dokumen lelang lemah

2. SKEMA DOKUMEN LELANG STANDAR JASA PEMBORONGAN, KEPMEN PU NO. 38/KPTS/199

SECTION 1= INV FOR BID SECTION 2= INST TO BIDDERS SECTION 3= BIDDING DATA SECTION 4= GCC (FIDIC) s/d Clause 72 SECTION 5= COPA (ADD FIDIC) s/d Clause 79 SECTION 6= SPECIFICATION SECTION 7= FORM BID

SECTION 8 = BOQ SECTION 9 = FORM OF AGREEMENT, SECURITY SECTION 10 = DRAWINGS SECTION 11 = EXPLANATORY NOTES SECTION 12 = POST QUAL SECTION 13 = DISPUTES RESOLUTION PROCEDURE SECTION 14 = ELIGIBILITY FOR GOODS WORS, SERVICES SECTION 5 = SPECIFICATION SECTION 8 = DRAWING SECTION 7 = BOQ SECTION 8 = SECURITY FORM BAB V = SPESIFIKASI LELANG BAB VI = DAFTAR KUANTITAS BAB VII = GAMBAR-GAMBAR GAMBARBAB VIII = BENTUK JAMINAN BAB V = SPESIFIKASI BAB VI = GAMBAR-GAMBAR GAMBARBAB VII = SKEDUL AKTIVITAS BAB VIII = BENTUK JAMINAN

Dep. PU mengeluarkan standar Bidding Dok untuk kontrak-kontrak ICB, LCB dan APBN yang semuanya mengacu ketentuan Bank Dunia/FIDIC Untuk Rekanan yang berminat pekerjaan di Dep. PU (di A, B, C) harus menguasai ini, karena seluruh ketentuan pelelangan dan pelaksanaan ada di sini. Dengan Kepmen diperintahkan kepada seluruh proyek untuk menggunakan ini.

LAMPIRAN 1 KONTRAK HS KONTRAK BESAR (ICB) >50 JUTA US$ Atau 10-50 JUTA US$

LAMPIRAN 2 KONTRAK LS KONRAK KECIL (ICB) >10 JUTA US$ atau 10-50 JUTA US$

SECTION 1= INST TO BIDDERS SECTION 2= FORM OF BID SECTION 3= COND OF CONTRACT SECTION 4= COTRACT DATA BAB I = INST KEPADA PESERTA BAB II = BENTUK PENAWARAN BAB III = SYARAT KONTRAK BAB IV= DATA KONTRAK BAB I = INST KEPADA PESERTA LELANG BAB II = BENTUK PENAWARAN BAB III = SYARAT KONTRAK BAB IV= DATA KONTRAK BAB I = INST KEPADA PESERTA LELANG BAB II = BENTUK PENAWARAN BAB III = SYARAT KONTRAK BAB IV= DATA KONTRAK BAB I = INST KEPADA PESERTA LELANG BAB II = BENTUK PENAWARAN BAB III = SYARAT KONTRAK BAB IV= DATA KONTRAK

FIDIC

STANDARD BIDDING DOC DOKUMEN STANDAR JASA PEMBORONGAN KEPMEN PU NO.38/KPTS/98 PQ STANDARD DOC

LAMPIRAN 3 KONTRAK HS (NCB)

STANDARD DOC

LAMPIRAN 4 KONTRAK LS (NCB)

ICW

BAB V = SPESIFIKASI BAB VI = GAMBAR-GAMBAR GAMBARBAB VII = SKEDUL AKTIVITAS BAB VIII = BENTUK JAMINAN

KEPPRES NO. 18/2000

LAMPIRAN 5 KONTRAK HS (APBN)

BAB V = SPESIFIKASI BAB VI = GAMBAR-GAMBAR GAMBARBAB VII = SKEDUL AKTIVITAS BAB VIII = BENTUK JAMINAN

WB = World Bank HS = Harga Satuan LS = Lumpsum

LAMPIRAN 6 KONTRAK LS (APBN)

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 3. INFORMASI YANG DIPERLUKAN DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG 1. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan 2. Jenis kontrak 3. Sumber dana 4. Metoda pengadaan 5. Nilai kontrak 6. Standar-standar nasional indonesia 7. Perencanaan teknik 8. dll.


4. ISI DOKUMEN LELANGBAB I : INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG A. Umum B. Dokumen Lelang C. Penyiapan Penawaran D. Pemasukan Penawaran E. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi F. Pemenang Lelang G. Data Lelang

BAB II : BENTUK PENAWARAN, KUALIFIKASI, PENUNJUKAN, JO, DAN PERJANJIAN


BAB III

:

SYARAT-SYARAT KONTRAK A. Umum B. Pengendalian Waktu C. Pengendalian Mutu D. Pengendalian Biaya E. Penyelesaian Kontrak

BAB IV BAB V BAB VI

: DATA KONTRAK : SPESIFIKASI : DAFTAR KUANTITAS

BAB VII : GAMBAR-GAMBAR BAB VIII : BENTUK-BENTUK JAMINAN


1. Persyaratan peserta lelang, kualifikasi/sertifikasi 2. BA Penjelasan 3. Harga satuan penawaran = NOL 4. Hal yang menggugurkan penawaran 5. Pemutusan kontrak bila terbukti persaingan usaha tidak sehat 6. Penawaran terendah responsif 7. Juru penengah (adjudicator) 8. Data lelang 9. Sub Kontrak 10. Masalah klaim 11. Penyesuaian harga/eskalasi 12. Kompensasi bagi penyedia jasa 13. Masa pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan 14. Pemutusan kontrak 15. Kegagalan bangunan 16. Data kontrak 17. Provisional sum

5. HAL-HAL PENTING DALAM DOKUMEN HALLELANG


HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)1. KEGUNAAN PENAKSIRAN HARGA/BIAYA 2. APA GUNANYA HPS 3. PERLAKUAN TERHADAP HPS 4. CARA PEMBUATAN HPS


KEGUNAAN PENAKSIRAN HARGA/BIAYA1. Perkiraan kasar nilai/biaya pekerjaan, dari FS/Pra FS 2. Nilai EE, dari desain/spesifikasi konsultan 3. RAB, untuk usulan DUP 4. Pagu Anggaran, nilai/biaya dalam DIP 5. HPS/OE, nilai/biaya pekerjaan berdasarkan hasil survey/HSD 28 hari sebelum pembukaan.


APA GUNANYA HPS1. Untuk menilai kewajaran harga penawaran (evaluasi harga) 2. Untuk menetapkan tambahan nilai jaminan pelaksanaan 3. Sebagai acuan menetapkan harga satuan timpang 4. Sebagai patokan dalam hal seluruh penawaran di atas pagu anggaran 5. Sebagai acuan bila ada indikasi kuat KKN 6. Sebagai bahan perhitungan penyesuaian harga/eskalasi 7. Sebagai acuan dalam negosiasi harga pada proses penunjukan/pemilihan langsung


PERLAKUAN TERHADAP HPS1. Setiap pengadaan harus dibuat HPS 2. HPS disusun oleh panitia, disahkan pengguna jasa 3. Nilai HPS tidak bersifat rahasia, rincian HPS rahasia 4. Nilai HPS diumumkan pada akhir penjelasan dokumen pengadaan 5. HPS sudah memperhitungkan PPN, overhead & profit tidak boleh memperhitungkan biaya lain-lain, PPh, biaya tidak terduga. 6. Sistim koridor > 80% HPS dan < 100% HPS tidak dipakai lagi 7. Bagaimana menyikapi penawaran 99% HPS 99,5% HPS dan 99,80% HPS


CARA PEMBUATAN HPS1. Tetapkan asumsi-asumsi a. Metoda pelaksanaan b. Metoda kerja c. Lokasi base camp/quarry d. Jenis & kapasitas alat yang akan digunakan 2. Kumpulkan data informasi a. Harga satuan dasar upah setempat b. Harga satuan dasar bahan setempat, BPS, pabrikan, dan dari instansi berwenang c. Survey kondisi lapangan d. Pasal terkait dokumen lelang e. Harga satuan paket kontrak sejenis f. Engineers Estimate (EE) g. HS kontrak terdekat


VII. ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA(PBJ)1. Bidang hukum terkait dengan PBJ Pemerintah 2. Hirarki hukum 3. Peraturan Per-UU-an terkait dengan PBJ Pemerintah 4. Hukum kepatutan 5. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan per-UU-an 6. Ketentuan yang inkonsistensi/saling bertentangan 7. Persaingan tidak sehat/KKN, terbukti secara dokumentasi 8. Indikasi kuat KKN 9. Sanksi bagi PNS dan BU 10. Responsibilitas dan akuntabilitas 11. Pakta Integritas

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHVIII.PASCA KUALIFIKASI DAN PRAKUALIFIKASI 1. Pedoman umum pasca/kualifikasi 2. Kebijakan umum pasca/prakualifikasi 3. Dokumen pasca/prakualifikasi 4. Pasca kualifikasi dan prakualifikasi jasa Pemborongan dan barang/jasa lainnya 5. Prakualifikasi jasa konsultansi 6. Formulir isian pasca/prakualifikasi 7. Hal-hal yang dinilai untuk jenis usaha 8. Butir-butir penting yang perlu diperhatikan

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH1. PEDOMAN UMUM PASCA/PRAKUALIFIKASI Perlu dibuat pedoman umum pasca/prakualifikasi yag memuat : a). Ketentuan umum (pengertian,pengumuman,panitia dan tugasnya,jadual waktu,prosedur/tata cara,dll) b). Kebijakan umum pemerintah c). Dokumen kualifikasi d). Formulir isian kualifikasi e). Cara penilaian kualifikasi f). Tersebut a) s/d e) untuk jasa pemborongan,jasa konsultansi dan pemasokan barang/jasa lainnya

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 2. KEBIJAKAN UMUM PASCA/PRAKUALIFIKASI a. PASCA KUALIFIKASI 1) Penilaian kualifikasi harus dengan pasca kualifikasi 2) Pelelangan umum harus dengan pasca kecuali untuk pekerjaan kompleks 3) Data kualifikasi = dokumen penawaran susulan/tambahan data tidak diperkenankan kualifikasi,


4) Penilaian kualifikasi dilakukan pada akhir evaluasi setelah diperoleh penawaran terendah 1, 2 dan 3 5) Pelelangan umum pekerjaan kompleks,pelelangan terbatas, pemilihan langsung,penunjukan langsung dan seluruh metoda pengadaan jasa konsultansi, dilakukan dengan prakualifikasi

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHb. Segmen pasar 1). Masa transisi s.d 31 Desember 2005 a) Jasa pemborongan konstruksi UK ; s.d Rp 1000 juta UM ; > Rp 1000 juta s.d Rp 3000 juta B ; > Rp 3000 juta b) Jasa konsultansi konstruksi UK ; s.d Rp 200 juta B ; > Rp 200 juta


c)

Jasa pemborongan nonkonstruksi, pemasokan barang,jasa lainnya UK : s.d Rp 1000 juta B : > Rp 1000 juta Jasa konsultansi non konstruksi tidak ada segmen pasar

d)

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH2). Setelah I Januari 2006 a). Jasa pemborongan konstruksi UK : S.D Rp 1000 juta B : > Rp 1000 juta Jasa konsultansi konstruksi tidak ada segmen pasar Jasa pemborongan non konstruksi,pemasokan barang/jasa lainnya UK : S.D Rp 1000 juta B : > Rp 1000 juta Jasa konsultansi non konstruksi tidak ada segmen pasar

b). c).

d).

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 c. SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN 1). Keharusan sertifikasi BU : Tidak disebut , sertitifikasi/perizinan diserahkan masing-masing sektor Jasa konstruksi : Diatur oleh menteri yang bertanggung jawab bidang konstruksi Bebas, boleh pakai/boleh tidak

Jasa nonkonstruksi

:

2). Sertifikat keahlian dan ketrampilan bagi bidang jasa konstruksi diatur oeh menteri yang bertanggung jawab bidang konstruksi


3). Sertifikat belum diyakini menggambarkan Kompetensi BU , perlu dilakukan verifikasi dan validasi kualifikasi BU 4). Isi sertifikat minimum .

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 4. ISI SERTIFIKAT MINIMUMJP KONST JP NON KONST + B/L

NO

JENIS DATA

JK

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama & alamat perusahaan Nama pimpinan perusahaan Golonngan perusahaan Kekayaan bersih Bidang / sub bidang Kualifikasi

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 d. Kemampuan dasar (KD) JP JK B/L KD = 2 Npt KD = 3 Npt KD = 5 Npt Npt = 7 tahun terakhir

Untuk bukan usaha kecil e. Pengalaman JP & B/L = Mempunyai pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir kecuali BU yang baru berdiri < 3 tahun Mempunyai pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir kecuali BU yang baru berdiri < 2 tahun

JK

=


Dukungan bank JP B/L JK = = = 10% NK,usaha kecil tidak perlu DB 5% NK, usaha kecil tidak perlu DB Tidak perlu DB

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 3. DOKUMEN PASCA/PRAKUALIFIKASI Isi dokumen : a). Ketentuan umum (jadual,pendaftaran,syarat kelulusan,penetapan nilai/scoring/nilai kelulusan,ketentuan Fp,Fl,Kp,SKK,SKP,Kd b). Formulir isian dan cara pengisiannya c). Pemeriksaan kelengkapan administrasi d). 1) 2) 3) Penilaian kelulusan pasca/prakualifikasi Keuangan Teknik Pengalaman

e). Penetapan kelulusan

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 4. PASCA KUALIFIKASI DAN PRAKUALIFIKASI JASA PEMBORONGAN DAN BARANG/JASA LAINNYA a. Tata cara pascakualifikasi 1) 2) 3) Dokumen kualifikasi menjadi bagian dokumen penawaran dan disampaikan bersamaan Tidak diperkenankan tambahan dokumen kualifikasi Evaluasi kualifikasi dilakukan setelah evaluasi dokumen penawaran Evaluasi kualifikasi dilakukan sebelum pembukaan penawaran Dokumen kualifikasi dapat dilengkapi

Tata cara prakualifikasi 1) 2)

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 b. SYARAT KELULUSAN KUALIFIKASI 1). Memiliki surat izin usaha 2). Secara hukum berkapasitas menandatangani kontrak 3). Tidak dalam pengawasan pengadilan/bangkrut 4). Mempunyai perjanjian KSO 5). Telah melunasi kewajiban pajak 6). 4 tahun terakhir mempunyai pengalaman pek kecuali BU yang baru berdiri 3 tahun 7). Tidak masuk daftar hitam 8). Mempunyai Kd yang sesuai 9). Bagi KSO yang diperhitungkan Kd lead firm 10).Memenuhi ketentuan peralatan khusus/tenaga spesialis bagi pek khusus/spesifik/teknologi tinggi

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 11). 12). 13). 14). 15) . 16) . Memiliki dukungan bank bagi BU bukan kecil Memiliki kemampuan menyediakan peralatan dan personil Golongan BU mempunyai nilai pekerjaan Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan Tidak menyampaikan pernyataan tidak benar/dokumen palsu Memiliki SKK dan SKP (untuk jasa pemborongan), barang/jasa lainnya tidak diperlukan SKK dan SKP Penyedia jasa dinyatakan lulus kualifikasi bila memenuhi ketentuan 1) s.d 16)

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 c. CARA PENILAIAN PASCA/PRAKUALIFIKASI JASA PEMBORONGAN KONSTRUKSI 1). Pemeriksaan administrasi a). Pemeriksaan kelengkapan dokumen,dapat disusulkan dengan batas waktu b). SIU asli ditunjukan sebelum pembukaan penawaran


2). Penilaian keuangan (max 10/min 3,75) a). Perhitungan SKK (7,5) SKK = KK-NK KK = Fp.Mk Fp = 6 (UK) Fp = 8 (NON UK) MK = Fl.Kb Fl = 0,3 (UK) Fl = 0,8 (NON UK) b). Dukungan bank (DB) ; (2,5) DB >= 10% (JP) / 5% (B/J) nilai 100%

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH3. Penilaian pengalaman (max 60 / min 30) a). Bidang dan sub bidang pekerjaan (30) Bidang dan sub bidang sama (30) Bidang sama, sub bidang tidak sama (15) b). Nilai kontrak pengalaman (20) NKP > nilai pek (20) NKP > 50% nilai pek < 100% nilai pek (10) NKP > 50% nilai pek (0) c). Status badan usaha (10) Kontraktor utama/lead firm (10) Sebagai sub kontraktor (3)

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH4). Penilaian kemampuan teknis (max 30/min 15) a). Peralatan (15) Yang dinilai kondisi > 70% Bila tidak ada bukti sewa/sewa beli,tidak dinilai Milik sendiri (100% = 15) Sewa beli (100% = 15) Sewa jangka panjang (90% = 13,5) Sewa jangka pendek (50% = 7,5) UK : Ditetapkan minimal kepemilikan peralatan Bukan UK : Kebutuhan alat disesuaikan dengan jenis pekerjaan

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHb). Personil (10) UK : Min personil ditetapkan Bukan UK : Ditetapkan sesuai jenis pekerjaan SKA dan SKT harus bersertifikat c). Manajemen mutu (5) Yang menyampaikan manajemen mutu diberi nilai 5, yang tidak,tidak dinilai 5. Ambang lulus a). Minimum nilai kelulusan tiap kriteria (keuangan,pengalaman dan teknis) adalah 50% nilai bobot kriteria b). Nilai 60 untuk pekerjaan sederhana c). Nilai 75 untuk pekerjaan kompleks

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH5. Prakualifikasi jasa konsultansi a). Tata cara kualifikasi seluruhnya sama dengan prakualifikasi jasa pemborongan dan barang/jasa lainnya b). Syarat kelulusan = Jasa pemborongan dan barang/jasa lainnya, kecuali : 1). 4 tahun terakhir mempunyai pengalaman pek kecuali BU yang baru berdiri 2 tahun 2). SKK dan SKP tidak diperlukan 3). Tidak diperlukan dukungan bank 4). Memilik Kd = 3 Npt (7 tahun terakhir) c). Cara penilaian 1). Menyusun peringkat sesuai nilai prakualifikasi yang ditetapkan panitia pengadaan

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHd). Penetapan hasil prakualifikasi 1). Ditetapkan daftar pendek konsultan,min 5 konsultan,maksimal 7 konsultan 2). Bila yang lulus > 7 ,daftar pendek = 7 3). Bila yang lulus < 5 ,dilakukan PQ ulang, dengan mengumumkan PQ kembali 4). Bila setelah PQ ulang yang lulus Antara 2-4 konsultan,dilakukan seleksi umum Hanya 1 konsultan,dilakukan penunjukan langsung e). Yang diundang konsultan peringkat terbaik yang masuk daftar pendek

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH6. Formulir isian pasca/prakualifikasiNo 1. 2. 3. Surat pernyataan minat ikut pbj Pakta integritas Surat pernyataan kapasitas menandatangani kontrak Data administrasi (umum) Izin usaha Landasan HK.Pendirian BU Pengurus (komisaris & pengurus) JP JK B/L KETERANGAN JP = Jasa Pemborongan JK = Jasa Konsultansi B/L = Pemasokan barang /Jasa lainnya

4. 5. 6. 7.

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHNo 8. Data keuangan Pemilik saham & pajak Neraca Data personalia Tenaga teknis Peralatan Data pengalaman Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan Dukungan bank JP JK B/L KETERANGAN

9.

10. 11. 12.

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH7. Hal-hal yang dinilai untuk jenis usahaKuali fikasi K M B K Non K K Non K K Non K K Non K ADM DB SKK SKP KD Keterangan

no Jenis usaha JP Konstruksi JK Konstruksi JK Non Konstruksi JP Non Konstruksi B/L

1.

2. 3. 4. 5.

JP = Jasa Pemborongan JK = Jasa Konsultansi B/L = Pemasokan barang/Jasa lainnya

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH8. Butir penting lain yang perlu diperhatikan a). Penetapan sub bidang b). IUJK yang berlaku c). Surat pernyataan black list lembaga dan keharusan legalisir SBU pada pelelangan d). Persyaratan kualifikasi yang diskriminatif e). Penetapan Fp,Fl pada perhitungan KK MK = Fl.Kb Fl = 0,3 untuk UK = 0,7 untuk non KK KK = Fp.MK Fp = 6 untuk UK = 8 untuk non KK

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHf). Penetapan Net Present Value (NPV) 1). JP dari index perdagangan besar barangbarang konstruksi,diambil komponen terbesar 2). JK dari index biaya hidup 3). B/L dari index perdagangan besar barang/jasa yang sesuai g). Penetapan kemampuan paket 1). UK : Kp = 3 2). NON UK : Kp = 5 atau Kp = 1,2 N ( N = Jumlah paket terbanyak pada tahun yang bersamaan, dalam 7 tahun terakhir )

PBJ INSTANSI PEMERINTAH2

Documents