Home >Documents >PBB Migas Majalah

PBB Migas Majalah

Date post:23-Oct-2015
Category:
View:67 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • No.10 I November 2013BULETIN SKK MIGAS

    SINERGI TINGKATKAN INVESTASI / KEPASTIAN REVISI UU MIGAS / MENcARI TITIK TERANG PENERAPAN PBB dI INdUSTRI HUlU MIGAS

  • 2 BUMI November 2013

    10 17

    16

    DAFTAR ISI SAlAM REdAKSI3 Investasi Untuk Kesinambungan

    FOKUS4 Sinergi Tingkatkan Investasi

    7 Kepastian Revisi UU Migas

    8 PERSPEKTIF Mencari Titik Terang Penerapan PBB di

    Industri Hulu Migas

    SEREMONIAl10 Kegiatan SKK Migas-Kontraktor KKS

    BIANGlAlA12 Jabamanusa Gelar Forum Operasional 13 Sosialisasi MoU Pengamanan di

    Sumbagsel

    13 Industri Migas Bantu Korban Kebakaran di Balikpapan

    OPINI14 Eksplorasi Selat Makassar : Layu Sebelum Berkembang

    SPEKTRUM16 Kolaborasi Industri Hulu Migas Dengan

    Perguruan Tinggi 17 Kesepakantan Pengalihan Gas Untuk

    Domestik 18 Komitmen Tanggung Jawab Sosial Star Energy

    INFO19 Rangkaian Pameran SKK Migas

    7

    18

    Redaksi : Pelindung J. Widjonarko, Gde Pradnyana / Penanggungjawab Elan Biantoro / Pemimpin Redaksi Zuldadi Rafdi / Editor Heru Setyadi, Ryan B. Wurjantoro / Tim Redaksi Adhitya C, Utama, Alfian, Galuh Andini, Heri Slamet, Ruby Savira, Suhendra Atmaja

    Redaksi memerima masukan artikel melalui : hupmas@skkmigas.go.id acutama@skkmigas.go.idRedaksi : Bagian Komunikasi dan Protokol SKK MigasAlamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710Facebook : Humas SKK Migas | Twitter @HumasSKKMigas www.skkmigas.go.id

  • November 2013 BUMI 3

    SALAM REDAKSI

    Dengan kondisi ini, mau tidak mau investasi harus digenjot. Karakteristik sektor hulu migas yang padat modal, teknologi, dan risiko tinggi masih memaksa kita menghadirkan perusahaan multinasional di Indonesia. Terlepas perusahaan nasional atau multinasional, yang perlu digarisbawahi, dengan sistem kontrak bagi hasil, negara memegang penuh kendali atas kegiatan ini. Seluruh program dan anggaran yang dilakukan kontraktor harus mendapat persetujuan SKK Migas, sebagai perwakilan pemerintah.

    Kembali ke cara menarik investor. Yang pertama kali dilakukan bagaimana seluruh pihak bersinergi menyelesaikan kendala yang dihadapi sektor strategis ini. Contohnya, proses perizinan disederhanakan. Tak kalah penting, tantangan yang terkait regulasi. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang tengah dibahas di DPR diharapkan segera tuntas. Tujuannya, membuat tata kelola migas nasional menjadi lebih pasti dan jelas, terutama pasca pembubaran BPMIGAS oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2012.

    Iklim investasi akan menggalakkan kegiatan eksplorasi dan produksi. Eksplorasi yang masif bertujuan menambah cadangan migas. Penambahan cadangan diharapkan dapat menjaga kesinambungan produksi migas Indonesia di masa mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, sinergi menjadi kata kunci.

    ELAN BIANTOROKepala Bagian Hubungan Masyarakat

    Ada gula, ada semut. Adagium tersebut relevan untuk menilik iklim investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Guna menarik minat investor nasional maupun multinasional melakukan kegiatan hulu migas, khususnya eksplorasi, kita harus bisa memberikan gula. Apalagi, untuk menggaet perusahaan multinasional, Indonesia bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki cadangan migas. Saingan terdekat tentu negara-negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Thailand, Vietnam hingga Australia. Negara-negara tersebut menawarkan insentif fiskal yang menarik agar perusahaan migas kelas dunia hadir di sana.

    Alih-alih insentif, perusahaan migas di Indonesia banyak menemui kendala non teknis semisal perizinan, pembebasan lahan, hingga masalah sosial kemasyarakatan. Fakta bahwa investasi hulu migas di Indonesia lima tahun terakhir meningkat semestinya tidak membuat kita jumawa. Jika dilihat lebih dalam, investasi kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) mayoritas dikucurkan untuk kegiatan pengembangan dan produksi. Untuk kegiatan eksplorasi, meski sudah naik, tapi belum menggembirakan. Bahkan, rencana kerja dan anggaran yang sudah disetujui SKK Migas kerap tidak bisa teralisasi karena banyaknya kendala. Sebagai contoh, hingga kuartal III 2013, dari target 256 pengeboran sumur eksplorasi, terealisasi 53 sumur atau sekitar 20 persen.

    Seperti diketahui, eksplorasi erat kaitannya dengan penambahan cadangan migas. Beberapa tahun terakhir, rasio penggantian cadangan (reserve replacement ratio) minyak bumi selalu di bawah 1. Artinya, minyak yang diproduksi lebih banyak ketimbang cadangan yang ditemukan. Di sisi lain, konsumsi minyak di Indonesia naik setiap tahun, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

    INVESTASI UNTUK KESINAMBUNGAN

  • 4 BUMI November 2013

    Industri hulu migas perlu bersinergi dengan stakeholder lainnya untuk menyelesaikan tantangan teknis dan non teknis yang kerap dihadapi sektor ini. Permasalahan yang sudah teridentifikasi perlu segera dicari upaya penyelesaiannya untuk meningkatkan iklim investasi. Iklim yang kondusif akan mengundang investor, nasional maupun multinasional, melakukan kegiatan mencari cadangan. Tujuan akhirnya, mempertahankan, bahkan meningkatkan produksi migas, untuk kesinambungan ketahanan energi Indonesia.

    Investasi di sektor migas nasional selama ini terus meningkat. Peningkatan itu diperkirakan masih bertahan setidaknya hingga lima tahun ke depan.

    Tahun ini, investasi migas ditargetkan US$ 26,2 miliar. Jumlah ini naik 19,7 persen dari komitmen investasi 2012 lalu sebesar US$ 21,88 miliar. Dari target investasi tahun ini, sebesar US$ 23,5 miliar

    SINERGITINGKATKAN

    INVESTASIOleh : Adhitya Cahya Utama/acutama@skkmigas.go.id

    FOKUS

  • November 2013 BUMI 5

    FOKUS

    Selain itu, Menteri ESDM menjanjikan insentif fiskal untuk proyek migas tertentu, utamanya proyek yang cukup sulit. Insentif diperlukan agar investor lebih masif dalam melakukan eksplorasi dan pengeboran pengembangan, sehingga mampu menaikkan produksi sekaligus cadangan migas nasional. Namun Jero mengakui, penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal tidak bisa cepat direalisasikan karena butuh waktu untuk mengkoordinasikannya dengan sejumlah kementerian terkait.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy Hermantoro, mengatakan kurangnya sinergi antar instansi menjadi salah satu kendala pengembangan proyek hulu migas. Padahal, sinergi tersebut diperlukan dan sangat relevan dengan upaya peningkatan produksi migas. Edy mencontohkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Inpres tersebut menginstruksikan 15 instansi untuk mendukung pencapaian produksi minyak bumi paling sedikit 1,01 juta barel per hari pada 2014 sebagai upaya peningkatan ketahanan energi. Inpres ini melibatkan sepuluh kementerian seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kehutanan, dua badan yakni Badan Pertanahan Nasional dan SKK Migas, serta gubernur, bupati, dan walikota. Dalam implementasinya, Inpres ini tidak didukung semangat kebersamaan antar sektor terkait. Kondisi ini membuat program dan anggaran yang direncanakan kontraktor migas tidak berjalan sesuai target. Untuk itu, kami terus berupaya meningkatkan sinergi dengan kementerian lain maupun pemerintah daerah, katanya. Asisten Ahli Kepala UKP4, Agung Wicaksono, menambahkan struktur organisasi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah terkesan sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pola Service Level Agreement (SLA) guna menyederhanakan masalah, misalnya perizinan. Agung menyarankan agar Inpres No 2/2012 dipertajam melalui SLA. Teknisnya, berbagai bentuk perizinan yang biasanya disyaratkan kepada investor akan disatukan dalam satu kelompok izin, kemudian direkomendasikan dan dicantumkan dalam SLA tersebut.Di hulu migas, ada 5.000 izin per tahun yang diterbitkan 17 instansi. Padahal jika dikelompokkan, tidak sampai 10 area perizinan. Inilah yang akan disederhanakan dalam SLA, kata Agung.

    diperuntukkan bagi wilayah kerja eksploitasi. Rinciannya, US$ 2,3 miliar untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan US$ 5 miliar, produksi US$ 14,7 miliar, dan administrasi umum US$ 1,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengeboran 1.177 sumur pengembangan, 1.094 sumur kerja ulang, dan 99 sumur eksplorasi. Untuk wilayah kerja eksplorasi, direncanakan sebesar US$ 2,7 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pengeboran 75 sumur eksplorasi migas konvensional dan 82 sumur eksplorasi gas metana batubara (coal bed methane/CBM). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, mengatakan kontraktor di blok produksi wajib melakukan investasi sesuai rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) yang telah disetujui SKK Migas. Hingga September 2013, realisasi investasi migas mencapai 80 persen dari target atau senilai US$ 20,96 miliar. Sampai akhir tahun, kami harapkan target bisa tercapai, tuturnya dalam acara forum bisnis yang diadakan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) di Jakarta, akhir Oktober lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, meminta investor tidak menunda investasi migas. Meski Indonesia akan melaksanakan pemilu pada 2014, pemerintah menjamin iklim investasi migas tidak akan terganggu. Menurutnya, saat ini migas masih menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintahan yang baru nanti pasti menginginkan investasi dan produksi migas terus meningkat. Untuk menarik investasi, pemerintah tengah melakukan audit perizinan di sektor migas. Audit bertujuan mencari celah, sehingga pemerintah bisa menyederhanakan jenis perizinan hulu migas. Jika ternyata ada perizinan yang bisa dihilangkan atau dikelompokkan dalam satu jenis tanpa mengganggu pengembangan proyek migas, perizinan tersebut akan dikelompokkan sesuai jenisnya.

    Berdasarkan data Unit Kerja Presiden Bid

Embed Size (px)
Recommended