PBB Migas Majalah

No.10 I November 2013BULETIN SKK MIGAS

SINERGI TINGKATKAN INVESTASI / KEPASTIAN REVISI UU MIGAS / MENcARI TITIK TERANG PENERAPAN PBB dI INdUSTRI HUlU MIGAS

2 BUMI November 2013

10 17

16

DAFTAR ISI SAlAM REdAKSI3 Investasi Untuk Kesinambungan

FOKUS4 Sinergi Tingkatkan Investasi

7 Kepastian Revisi UU Migas

8 PERSPEKTIF Mencari Titik Terang Penerapan PBB di

Industri Hulu Migas

SEREMONIAl10 Kegiatan SKK Migas-Kontraktor KKS

BIANGlAlA12 Jabamanusa Gelar Forum Operasional 13 Sosialisasi MoU Pengamanan di

Sumbagsel

13 Industri Migas Bantu Korban Kebakaran di Balikpapan

OPINI14 Eksplorasi Selat Makassar : “Layu Sebelum Berkembang”

SPEKTRUM16 Kolaborasi Industri Hulu Migas Dengan

Perguruan Tinggi 17 Kesepakantan Pengalihan Gas Untuk

Domestik 18 Komitmen Tanggung Jawab Sosial Star Energy

INFO19 Rangkaian Pameran SKK Migas

7

18

Redaksi : Pelindung J. Widjonarko, Gde Pradnyana / Penanggungjawab Elan Biantoro / Pemimpin Redaksi Zuldadi Rafdi / Editor Heru Setyadi, Ryan B. Wurjantoro / Tim Redaksi Adhitya C, Utama, Alfian, Galuh Andini, Heri Slamet, Ruby Savira, Suhendra Atmaja

Redaksi memerima masukan artikel melalui : [email protected] [email protected] : Bagian Komunikasi dan Protokol SKK MigasAlamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710Facebook : Humas SKK Migas | Twitter @HumasSKKMigas www.skkmigas.go.id

November 2013 BUMI 3

SALAM REDAKSI

Dengan kondisi ini, mau tidak mau investasi harus digenjot. Karakteristik sektor hulu migas yang padat modal, teknologi, dan risiko tinggi masih “memaksa” kita menghadirkan perusahaan multinasional di Indonesia. Terlepas perusahaan nasional atau multinasional, yang perlu digarisbawahi, dengan sistem kontrak bagi hasil, negara memegang penuh kendali atas kegiatan ini. Seluruh program dan anggaran yang dilakukan kontraktor harus mendapat persetujuan SKK Migas, sebagai perwakilan pemerintah.

Kembali ke cara menarik investor. Yang pertama kali dilakukan bagaimana seluruh pihak bersinergi menyelesaikan kendala yang dihadapi sektor strategis ini. Contohnya, proses perizinan disederhanakan. Tak kalah penting, tantangan yang terkait regulasi. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang tengah dibahas di DPR diharapkan segera tuntas. Tujuannya, membuat tata kelola migas nasional menjadi lebih pasti dan jelas, terutama pasca pembubaran BPMIGAS oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2012.

Iklim investasi akan menggalakkan kegiatan eksplorasi dan produksi. Eksplorasi yang masif bertujuan menambah cadangan migas. Penambahan cadangan diharapkan dapat menjaga kesinambungan produksi migas Indonesia di masa mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, sinergi menjadi kata kunci.

ELAN BIANTOROKepala Bagian Hubungan Masyarakat

“Ada gula, ada semut”. Adagium tersebut relevan untuk menilik iklim investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Guna menarik minat investor nasional maupun multinasional melakukan kegiatan hulu migas, khususnya eksplorasi, kita harus bisa memberikan “gula”. Apalagi, untuk menggaet perusahaan multinasional, Indonesia bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki cadangan migas. Saingan terdekat tentu negara-negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Thailand, Vietnam hingga Australia. Negara-negara tersebut menawarkan insentif fiskal yang menarik agar perusahaan migas kelas dunia hadir di sana.

Alih-alih insentif, perusahaan migas di Indonesia banyak menemui kendala non teknis semisal perizinan, pembebasan lahan, hingga masalah sosial kemasyarakatan. Fakta bahwa investasi hulu migas di Indonesia lima tahun terakhir meningkat semestinya tidak membuat kita jumawa. Jika dilihat lebih dalam, investasi kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) mayoritas dikucurkan untuk kegiatan pengembangan dan produksi. Untuk kegiatan eksplorasi, meski sudah naik, tapi belum menggembirakan. Bahkan, rencana kerja dan anggaran yang sudah disetujui SKK Migas kerap tidak bisa teralisasi karena banyaknya kendala. Sebagai contoh, hingga kuartal III 2013, dari target 256 pengeboran sumur eksplorasi, terealisasi 53 sumur atau sekitar 20 persen.

Seperti diketahui, eksplorasi erat kaitannya dengan penambahan cadangan migas. Beberapa tahun terakhir, rasio penggantian cadangan (reserve replacement ratio) minyak bumi selalu di bawah 1. Artinya, minyak yang diproduksi lebih banyak ketimbang cadangan yang ditemukan. Di sisi lain, konsumsi minyak di Indonesia naik setiap tahun, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

INVESTASI UNTUK KESINAMBUNGAN


Industri hulu migas perlu bersinergi dengan stakeholder lainnya untuk menyelesaikan tantangan teknis dan non teknis yang kerap dihadapi sektor ini. Permasalahan yang sudah teridentifikasi perlu segera dicari upaya penyelesaiannya untuk meningkatkan iklim investasi. Iklim yang kondusif akan mengundang investor, nasional maupun multinasional, melakukan kegiatan mencari cadangan. Tujuan akhirnya, mempertahankan, bahkan meningkatkan produksi migas, untuk kesinambungan ketahanan energi Indonesia.

Investasi di sektor migas nasional selama ini terus meningkat. Peningkatan itu diperkirakan masih bertahan setidaknya hingga lima tahun ke depan.

Tahun ini, investasi migas ditargetkan US$ 26,2 miliar. Jumlah ini naik 19,7 persen dari komitmen investasi 2012 lalu sebesar US$ 21,88 miliar. Dari target investasi tahun ini, sebesar US$ 23,5 miliar

SINERGITINGKATKAN

INVESTASIOleh : Adhitya Cahya Utama/[email protected]

FOKUS


FOKUS

Selain itu, Menteri ESDM menjanjikan insentif fiskal untuk proyek migas tertentu, utamanya proyek yang cukup sulit. Insentif diperlukan agar investor lebih masif dalam melakukan eksplorasi dan pengeboran pengembangan, sehingga mampu menaikkan produksi sekaligus cadangan migas nasional. Namun Jero mengakui, penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal tidak bisa cepat direalisasikan karena butuh waktu untuk mengkoordinasikannya dengan sejumlah kementerian terkait.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy Hermantoro, mengatakan kurangnya sinergi antar instansi menjadi salah satu kendala pengembangan proyek hulu migas. Padahal, sinergi tersebut diperlukan dan sangat relevan dengan upaya peningkatan produksi migas. Edy mencontohkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Inpres tersebut menginstruksikan 15 instansi untuk mendukung pencapaian produksi minyak bumi paling sedikit 1,01 juta barel per hari pada 2014 sebagai upaya peningkatan ketahanan energi. Inpres ini melibatkan sepuluh kementerian seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kehutanan, dua badan yakni Badan Pertanahan Nasional dan SKK Migas, serta gubernur, bupati, dan walikota. Dalam implementasinya, Inpres ini tidak didukung semangat kebersamaan antar sektor terkait. Kondisi ini membuat program dan anggaran yang direncanakan kontraktor migas tidak berjalan sesuai target. “Untuk itu, kami terus berupaya meningkatkan sinergi dengan kementerian lain maupun pemerintah daerah,” katanya. Asisten Ahli Kepala UKP4, Agung Wicaksono, menambahkan struktur organisasi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah terkesan sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pola Service Level Agreement (SLA) guna menyederhanakan masalah, misalnya perizinan. Agung menyarankan agar Inpres No 2/2012 dipertajam melalui SLA. Teknisnya, berbagai bentuk perizinan yang biasanya disyaratkan kepada investor akan disatukan dalam satu kelompok izin, kemudian direkomendasikan dan dicantumkan dalam SLA tersebut.“Di hulu migas, ada 5.000 izin per tahun yang diterbitkan 17 instansi. Padahal jika dikelompokkan, tidak sampai 10 area perizinan. Inilah yang akan disederhanakan dalam SLA,” kata Agung.

diperuntukkan bagi wilayah kerja eksploitasi. Rinciannya, US$ 2,3 miliar untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan US$ 5 miliar, produksi US$ 14,7 miliar, dan administrasi umum US$ 1,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengeboran 1.177 sumur pengembangan, 1.094 sumur kerja ulang, dan 99 sumur eksplorasi. Untuk wilayah kerja eksplorasi, direncanakan sebesar US$ 2,7 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pengeboran 75 sumur eksplorasi migas konvensional dan 82 sumur eksplorasi gas metana batubara (coal bed methane/CBM). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, mengatakan kontraktor di blok produksi wajib melakukan investasi sesuai rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) yang telah disetujui SKK Migas. Hingga September 2013, realisasi investasi migas mencapai 80 persen dari target atau senilai US$ 20,96 miliar. “Sampai akhir tahun, kami harapkan target bisa tercapai,” tuturnya dalam acara forum bisnis yang diadakan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) di Jakarta, akhir Oktober lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, meminta investor tidak menunda investasi migas. Meski Indonesia akan melaksanakan pemilu pada 2014, pemerintah menjamin iklim investasi migas tidak akan terganggu. Menurutnya, saat ini migas masih menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintahan yang baru nanti pasti menginginkan investasi dan produksi migas terus meningkat. Untuk menarik investasi, pemerintah tengah melakukan audit perizinan di sektor migas. Audit bertujuan mencari celah, sehingga pemerintah bisa menyederhanakan jenis perizinan hulu migas. Jika ternyata ada perizinan yang bisa dihilangkan atau dikelompokkan dalam satu jenis tanpa mengganggu pengembangan proyek migas, perizinan tersebut akan dikelompokkan sesuai jenisnya.

Berdasarkan data Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), ada 69 jenis perizinan hulu migas, 284 proses perizinan, 600 ribu lembar persyaratan perizinan dan diterbitkan 17 instansi dengan total izin sebanyak 5.000 izin per tahun. Rencananya, perizinan akan disederhanakan menjadi delapan jenis saja. Kedelapan jenis izin pasca-disederhanakan tersebut antara lain izin kawasan hutan, izin pembebasan lahan, izin dari pemerintah provinsi dan izin pemerintah kabupaten, izin perpotongan persinggungan lintas kereta api, izin dumping limbah pengeboran, peraturan dry docking FSO/FPSO, dan penggunaan kapal asing. “Ini masih finalisasi proses audit, izin mana yang bisa dihilangkan dan mana yang masih harus ada,” kata Jero.


Lima Tantangan Peningkatan Investasi versi Perusahaan Migas

1. Revisi UU Migas No 22/2001. Investor berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan masukan dan saran bagi upaya revisi UU ini, sehingga bisa memberikan kepastian kepada investor dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

2. Perpanjangan atau perbaruan kontrak bagi hasil (PSC). Ketidakpastian status pasca berakhirnya kontrak dapat secara tidak langsung menyebabkan kerugian negara dalam bentuk penurunan produksi dan penerimaan negara. Sebuah keputusan yang cepat akan membantu industri dan menciptakan kepastian.

3. Penghapusan Cost Recovery dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PSC adalah pengaturan kontrak antara pemerintah dan perusahaan swasta/investor. Investasi tersebut tidak didanai APBN. Karena itu, tidak dapat menimbulkan “kerugian negara” di bawah UU Anti Korupsi. Kasus bioremediasi, yang sedang diadili dalam pengadilan pidana, merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan industri.

4. Pengenaan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) pada PSC Eksplorasi. Persyaratan bagi kontraktor untuk menanggung biaya operasional PBB menjadi disinsentif terhadap kegiatan eksplorasi. IPA minta pembatalan tagihan PBB dan memberikan kebijakan pajak yang adil untuk industri migas sesuai dengan PSC.

5. Pembebasan lahan dan izin lainnya. Pembebasan lahan dan izin lainnya yang diperlukan telah memberatkan. IPA berharap pemerintah bisa merampingkan birokrasi pembebasan lahan dan izin-izin lainnya.

Tantangan Investasi Presiden Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesian Petroleum Association/IPA), Lukman Mahfoedz, mengatakan tantangan utama di hulu migas adalah meningkatkan eksplorasi dan produksi minyak. Pasalnya, untuk meningkatkan produksi, hulu migas perlu investasi yang cukup besar, setidaknya US$ 28 miliar per tahun. Untuk itu, investor memerlukan iklim usaha yang kondusif guna mengamankan investasi mereka. Selain itu, kesucian kontrak, stabilitas fiskal, dan stabilitas pengawas menjadi bahan utama untuk mendukung iklim investasi. Lukman juga menegaskan, sinergi dan keselarasan antara para pemangku kepentingan diperlukan untuk menyederhanakan birokrasi. Saat ini, setidaknya ada lima tantangan yang harus dihadapi industri migas, yakni revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, perpanjangan kontrak migas yang butuh waktu lama, cost recovery yang masuk dalam APBN, pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB), serta perizinan yang tumpang-tindih dan membutuhkan waktu lama.

Hal senada diungkapkan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Harry Karyuliarto. Menurutnya, kontraktor butuh kejelasan regulasi terkait perizinan untuk pembebasan lahan, akuisisi lahan, dan tumpang-tindih lahan. Dengan kejelasan itu, kontraktor bisa segera melakukan pengeboran yang bisa berdampak pada peningkatan produksi migas nasional.Di tengah tantangan dan hambatan yang dihadapi, IPA tetap optimis investasi migas di tahun-tahun mendatang terus meningkat, setidaknya tiga kali lipat dalam satu dekade. Peningkatan itu terjadi karena investor menilai kebutuhan energi di Indonesia sangat besar. Selain itu, Indonesia kaya potensi hidrokarbon yang belum tereksplorasi. “Potensi migas nasional masih sangat besar dan belum tergarap maksimal, terutama di kawasan Indonesia timur,” kata Lukman.

IPA tetap optimis investasi migas di tahun-tahun mendatang terus meningkat

FOKUS


KEPASTIAN REVISI UU MIGAS

FOKUS

ketahanan nasional serta kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam UU Migas.

Anggota Komisi VII (Bidang Energi) DPR, Satya W. Yudha, mengatakan legislatif belum membahas revisi UU Migas lebih lanjut. Pembahasan masih di tingkat internal fraksi. Dia optimistis, revisi UU Migas bisa dituntaskan tahun depan sebelum pergantian anggota parlemen setelah pemilihan legislatif pada April 2014. “Karena revisi ini merupakan inisiatif DPR, kami berkeyakinan bisa menuntaskan sebelum pelantikan anggota DPR yang baru,” katanya.

Dalam pembahasan revisi UU Migas, institusi hulu migas diwacanakan tidak akan dikembalikan ke PT Pertamina (Persero) seperti Petronas di Malaysia. Pasalnya, DPR ingin memisahkan peran regulator dengan pemain di sektor hulu migas. DPR juga tetap memisahkan institusi pelaksana kegiatan usaha hulu dan hilir migas, sama seperti sekarang di mana ada SKK Migas dan BPH Migas.

Namun demikian, institusi SKK Migas akan diubah menjadi badan usaha khusus seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bukan lagi berbentuk badan hukum seperti era BPMIGAS.

Dengan dibentuknya badan pelaksana kegiatan usaha hulu migas berupa badan usaha, DPR berharap tidak ada lagi tumpang-tindih dan pertentangan kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. “Urgensi revisi UU Migas tidak hanya milik DPR, tapi juga milik pemerintah,” tandasnya.

Industri hulu migas di Indonesia dalam masa sulit. Perlu usaha luar biasa untuk mengejar target produksi minyak nasional tahun 2013 sebesar 830.000 barel per hari. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain tantangan sosial, ekonomi, teknis, regulasi, dan lainnya. Namun tantangan terbesar berkaitan dengan regulasi.

Oleh karena itu, SKK Migas berharap revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang tengah dibahas di DPR bisa segera dituntaskan. Tujuannya agar tata kelola migas nasional menjadi lebih pasti dan jelas, terutama pasca pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2012.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, mengatakan SKK Migas saat ini hanya instansi sementara sampai ada kepastian lembaga khusus yang menangani sektor hulu migas nasional yang nantinya tertuang dalam revisi UU Migas. Melalui revisi, masing-masing institusi memiliki peran dan kewenangan yang jelas. “Kepastian regulasi akan memberikan kepastian bagi investor,” tuturnya saat membuka Pameran dan Konvensi Minyak dan Gas Bumi Asia Pasifik (APOGCE) di Jakarta, akhir Oktober 2013.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus utama, antara lain hubungan dan sinkronisasi UU Migas dengan UU Energi, hubungan fungsi dan kewenangan institusional, serta kedudukan hukum pengelola dan kontrak migas terhadap institusi dan perundang-undangan lainnya. Selain itu, kontribusi migas kepada pembangunan nasional dalam rangka


Oleh : Adhitya Cahya Utama/[email protected]


Industri hulu migas selalu menghadapi tantangan dalam operasionalnya. Kali ini, tantangan yang mengemuka terkait penerapan pajak bumi dan bangunan (PBB). Masalah PBB ini diperkirakan bisa memicu para kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) menunda komitmennya untuk mengebor setidaknya 19 sumur eksplorasi di area lepas pantai pada 2013.

Peliknya masalah ini memaksa Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesian Petroleum Association/IPA) meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan fiskal pengenaan PBB dalam kegiatan eksplorasi hulu migas. Presiden IPA, Lukman Mahfoedz, menilai pengenaan PBB tersebut tidak sejalan dengan keinginan pemerintah menggiatkan aktivitas eksplorasi migas.

“IPA sangat mengharapkan pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan fiskal PBB di kegiatan eksplorasi,” katanya. Hal ini untuk meningkatkan iklim investasi dan situasi yang kondusif guna mendorong pengusaha hulu migas agar lebih aktif, terutama eksplorasi di lepas pantai dan frontier area. Lukman menuturkan, perhitungan dan pengenaan PBB tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010. Peraturan itu menyatakan perusahaan-perusahaan migas harus membayar PBB dengan memperhitungkan seluruh luas wilayah kerja lepas pantai, walaupun belum dimanfaatkan seluruhnya. Padahal, ukuran dan besaran blok

MENCARI TITIK TERANG PENERAPAN PBB DI

INDUSTRI HULU MIGASOleh : Adhitya Cahya Utama/[email protected]

PERSPEKTIF


Keuangan diharapkan bisa mengerti kondisi yang dihadapi para pengusaha migas dalam melakukan eksplorasi. “Kami minta yang terbaik supaya eksplorasinya jalan. Usulan dari kami, mereka jangan dibebani dulu,” ujar Edy.

Untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan pengenaan PBB migas, terutama untuk wilayah kerja Kontraktor KKS eksplorasi yang sebagian besar di offshore, Ditjen Migas telah memfasilitasi pertemuan antara DJP, SKK Migas, IPA dan beberapa kontraktor migas. Tujuannya agar bisa dicapai terobosan yang terbaik.

DJP pun memberi perhatian serius mengenai hal ini. Menurut Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany, pihaknya tengah menjajaki penghapusan PBB untuk eksplorasi migas. Langkah ini bakal dijadikan salah satu insentif fiskal yang akan diberikan Pemerintah. Ini bisa menjadi insentif tersendiri bagi para Kontraktor KKS untuk meningkatkan produksinya. “Hal yang menjadi pertimbangan, wilayah kerja eksplorasi belum tentu memberikan hasil,” katanya.

Tata laksana penghapusan itu akan disesuaikan dengan pengertian dasar PBB. Menurut Fuad, perubahan ini tidak akan berpengaruh besar terhadap penerimaan negara. Pasalnya, besaran penerimaan PBB eksplorasi migas sangat kecil. “Nanti yang akan dikenakan hanya di wilayah eksploitasi migas saja, karena sudah jelas menghasilkan,” katanya.

Seperti diketahui, pengenaan PBB untuk eksplorasi migas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 15/PMK.03/2012 tentang penatausahaan dan pemindahbukuan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan migas. Objek pajak PBB migas adalah bumi dan atau bangunan yang ada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan migas yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Kontraktor KKS.

Berdasarkan Peraturan Ditjen Pajak No 11/PJ/2012 yang mengatur tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan, bumi yang dimaksud dalam beleid meliputi areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen dan areal pengamanan.

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 persen. Dasar perhitungan pajak, nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20 persen dan setinggi-tingginya 100 persen dari nilai pajak.

PERSPEKTIF

eksplorasi bisa mencapai ribuan kilometer persegi, bahkan ada yang lebih luas dari pulau di sekitarnya.

Akhir Juni 2013, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan tagihan PBB tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 2,6 triliun. Tagihan itu ditujukan kepada 15 perusahaan hulu migas yang mengoperasikan 20 wilayah kerja eksplorasi lepas pantai. Besaran PBB berkisar antara Rp 40 miliar hingga Rp 190 miliar per wilayah kerja. Uniknya, jumlah tersebut melebihi anggaran untuk kegiatan eksplorasi di blok itu sendiri.

“Akan sulit bagi pengusaha migas untuk membayar PBB tersebut, padahal eksplorasi belum tentu berhasil. Walaupun berhasil, area yang dimanfaatkan hanya sebagian kecil dari wilayah tersebut,” kata Lukman.

Kegiatan eksplorasi merupakan tahap awal dari rangkaian panjang produksi migas dengan risiko yang sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor. Pada tahap eksplorasi belum ada kepastian cadangan migas yang komersial bisa dikembangkan secara ekonomis. Namun, hanya dengan usaha eksplorasi yang intensif, produksi migas bisa bertambah atau minimal dipertahankan. Tidak hanya itu, sebagian besar potensi migas Indonesia saat ini berada di lepas pantai dan laut dalam. Wilayah tersebut menjadi target eksplorasi migas Indonesia ke depan.

Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas, Aussie B. Gautama, menjelaskan diperkirakan ada 19 sumur eksplorasi yang akan ditunda. Padahal, 19 sumur itu kemungkinan mengandung 1,6 miliar barel minyak dan 3,7 trillion cubic feet (TCF) gas bumi.

Menurutnya, para investor mengeluhkan kewajiban membayar PBB untuk seluruh area padahal mereka hanya menggunakan sebagian kecil dari area itu. Mereka harus membayar keseluruhan area yang bisa mencapai 5.000 hektare, sementara mereka hanya menggunakan lima hektare untuk pengeboran. Besar pajaknya bisa mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. “Mereka tidak bisa melakukan pengeboran jika belum membayar PBB,” kata Aussie.

Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edy Hermantoro, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat ke Direktur Jenderal Pajak (DJP) mengenai PBB. Usulan itu disampaikan agar DJP bisa mengevaluasinya. Edy berharap, DJP tidak membebankan tagihan PBB kepada perusahaan migas selama masa eksplorasi.

Kementerian ESDM juga sedang melakukan pembahasan internal dengan Kementerian Keuangan terkait pengenaan PBB tersebut. Kementerian


SEREMONIAL

Silaturahmi duta Besar Belgia – Plt Kepala SKK Migas, J. Widjonarko (kanan) menerima kunjungan duta Besar Belgia untuk Indonesia, Filip cumps di kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2013. Pertemuan membahas perkembangan terakhir operasional hulu migas dan aktifitas perusahaan Belgia di sektor hulu migas di Indonesia.

Healthy Talk – dr Ryan Thamrin menjadi pembicara pada acara Healthy Talk yang digelar di kantor SKK Migas, Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2013. Kegiatan bertajuk “Bagaimana Berobat yang Rasional” ini dihadiri ratusan pekerja dan himpunan wanita SKK Migas.

Knowledge café – Kepala divisi Pengendalian Program dan Anggaran, SKK Migas, yang pernah menjadi analis OPEc, Benny lubiantara berbicara dalam knowledge café yang digelar divisi SdM, di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2013. Mengangkat tema “Praktik Tata Kelola Migas di Mancanegara” kegiatan dihadiri lebih dari 400 peserta dari SKK Migas dan Kontraktor KKS.

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan – deputi Pengendalian dukungan Bisnis, lambok H. Hutauruk (kanan) menyerahkan kenang-kenangan kepada pembicara dari kementerian keuangan dan lKPP yang menjadi narasumber sosialisasi mekanisme pengelolaan keuangan berbasis APBN di kantor SKK Migas, Jakarta, 23 Oktober 2013. Pertemuan bertujuan sebagai antisipasi proses pengadaan barang/jasa dan laporan keuangan jika anggaran SKK Migas masuk ke APBN.

Sosialisasi camat Sumbagut – camat, lurah, dan kepala desa se-wilayah Riau yang mengikuti sosialisasi kegiatan hulu migas berfoto bersama usai acara di Pekanbaru pada Rabu, 2 Oktober 2013 lalu. Sehari setelahnya, sosialisasi serupa dihadiri awak media di Riau. Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Sumbagut, Bahari Abbas mengatakan, dua kegiatan yang dihadiri sekitar 200 peserta ini bertujuan meningkatkan silaturahmi dan koordinasi agar terjalin sinergi antara kedua belah pihak.

1

2

3

4

5

1

2

4

3

5


SEREMONIAL

Audiensi Stakeholders Bengkulu –Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel, Tirat Sambu Ichtijar (kiri) menyerahan kenang-kenangan ke Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah (kanan) usai pertemuan di Bengkulu, Senin, 4 November 2013. Sebelumnya, rombongan SKK Migas dan Total E&P Indonesie kembali melakukan kunjungan kerja ke Kapolda Bengkulu dan Komandan lanal Bengkulu. Rangkaian silaturahmi itu bertujuan untuk sosialisasi rencana Total Mentawai melakukan pengeboran sumur Eksplorasi Rnedang-1X.

Jatim Fair - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (kanan), disambut Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa Timur, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara (Jabamanusa), Arief Sukma Widjaja (kiri), saat mengunjungi stand SKK Migas-KKKS pada gelaran Jatim Fair 2013 yang dilaksanakan di Surabaya pada 3-13 Oktober 2013 lalu. Pada kegiatan tersebut, SKK Migas-KKKS meraih Juara 2 Stand Terbaik.

Sorong Menanam – Industri hulu migas bekerja sama dengan pemerintah daerah Sorong menyediakan 5.000 pohon untuk ditanam secara serentak di sela-sela kunjungan Menteri lingkungan Hidup, Bhaltasar Kambuaya, ke Sorong pada 18-19 Oktober 2013. Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua-Maluku, Sutjipto (keempat dari kiri), berfoto bersama dengan kontraktor KKS yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Kunjungan ke NTT – Rombongan yang dipimpin Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabamanusa, Arief Sukma Widjaja (keempat dari kiri), berfoto bersama Bupati Timor Tengah Selatan, Paulus Victor R.M (kelima dari kiri), usai kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 30 Oktober 2013. Selama tiga hari, SKK Migas melakukan rangkaian kunjungan kerja ke stakeholders, yaitu Gubernur NTT, Wakil Komandan lantamal VII Kupang, dan Pemimpin Redaksi Harian Timor Express, serta mengisi kuliah umum di Universitas Nusa cendana (Undana), Kupang.

Edukasi Migas Kalteng – Sebanyak 130 peserta sosialisasi kegiatan hulu migas dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, polisi, dan militer di Kalimantan Tengah (Kalteng) berfoto bersama di sela-sela kegiatan yang digelar di Palangkaraya, Kamis, 17 Oktober 2013 lalu. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan-Sulawesi, djoko Widhihananto, mengatakan ajang ini menjadi sarana meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan di daerah terkait industri hulu migas.

6

7

8

9

10

7

9

10

6

8


JABAMANUSA GELAR FORUM OPERASIONAL

Oleh : Cindy Koeshardini/[email protected]

SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, Madura dan Nusa Tenggara (Jabamanusa) mengadakan Forum Operasional di Surabaya pada 23-24 Oktober 2013. Gelaran yang dihadiri sekitar 125 peserta dari 54 instansi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten di wilayah Jabamanusa itu dibuka Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabamanusa, Arief Sukma Widjaja.

Pertemuan kali ini mengangkat tema “Peningkatan Efektivitas Perizinan Antar Instansi, Aspek K3LL Pemboran, dan Efisiensi Fasilitas Produksi Guna Pencapaian Target 2013”. Arief menyampaikan, pertemuan ini diharapkan menjadi ajang pemangku kepentingan di industri hulu migas untuk berbagi dan bertukar informasi agar kegiatan operasional dapat berjalan sesuai rencana.

SKK Migas telah mencanangkan 2013 sebagai tahun pengeboran. Oleh karena itu, kontraktor mesti lebih agresif dalam melakukan pengeboran pengembangan dan eksplorasi. Setiap peraturan yang mengatur kegiatan operasional harus ditaati oleh setiap kontraktor. “Kami mohon bantuan para pemangku kepentingan di daerah agar dapat mengayomi dan menjadi guru yang baik bagi kontraktor hulu migas,” kata Arief.

Beberapa topik yang diangkat pada acara itu antara lain optimalisasi pemeliharaan fasilitas guna menekan unplanned shutdown agar kegiatan operasional produksi berjalan sesuai rencana, sehingga target produksi dapat tercapai. Pertemuan juga membahas sharing facillity yang bertujuan menekan biaya cost recovery.

BIANGLALA


Sebanyak 180 kepala keluarga (KK) korban kebakaran di Kelurahan Kampung Baru Ulu, Balikpapan mendapat bantuan paket sembako dari SKK Migas Perwakilan Kalimantan-Sulawesi (Kalsul) dan Total E&P Indonesie. Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul,

Agustinus Djoko Widhihananto, kepada Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Barat, di Balikpapan, Jumat, 27 September 2013 lalu.

Paket bantuan yang diserahkan pada 180 KK tersebut berupa beras, telur, minyak, gula, teh, dan kopi. Bantuan itu merupakan dukungan kepada korban bencana kebakaran yang menimpa 634 jiwa dan menyebabkan 65 rumah ludes terbakar. Sebagai bagian dari warga Balikpapan, industri hulu migas turut berempati atas musibah tersebut dan berupaya meringankan beban para korban.

“Kita tidak boleh berpangku tangan, industri ini harus ikut meringankan penderitaan warga yang terkena musibah. Bencana kebakaran ini adalah persoalan kemanusiaan sehingga perlu saling bantu secara bersama,” ujar Djoko.

Oleh Rudy Fadjar/[email protected]

SOSIALISASI MoU PENGAMANAN DI SUMBAGSELPerwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menggelar Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Penyelenggaraan Pengamanan di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis, 10 Oktober 2013. Sosialisasi diikuti seluruh jajaran kepolisian di wilayah Sumbagsel, mulai dari polda, polres hingga polsek, dan Kontraktor KKS yang beroperasi di wilayah tersebut.

Berbagai materi terkait pengamanan objek vital disampaikan dalam sosialisasi dengan narasumber dari Mabes Polri dan Sub Bagian Sekuriti SKK Migas. Sosialisasi ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi kontraktor maupun jajaran kepolisian dalam mendukung iklim investasi yang kondusif. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan

peningkatan produksi sebesar 1,01 juta barel per hari pada 2014 nanti. Pencapaian target itu membutuhkan jaminan keamanan selama kegiatan usaha hulu migas berjalan.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Tirat S. Ichtijar, berharap sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman yang tepat mengenai arti penting sektor hulu migas bagi pendapatan negara dan daerah. Sementara Kapolda Sumsel, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, meminta seluruh unsur Polri di tingkat polda maupun polres agar segera menyusun peranti lunak yang aplikatif. Peranti tersebut dibutuhkan sebagai pedoman kerja sesuai nota kesepahaman yang telah ditandatangani Kepala SKK Migas dan Kepala Polri.

Oleh : Danang Agung/[email protected]

INDUSTRI HULU MIGAS BANTU KORBAN KEBAKARAN DI BALIKPAPAN

BIANGLALA


Eksplorasi di Indonesia Timur penting untuk diangkat mengingat risiko dan besarnya biaya yang harus diinvestasikan. Strategi yang cerdas dan taktis sangat dibutuhkan karena Indonesia Timur merupakan next destination untuk eksplorasi dan produksi migas.

Berdasarkan plot Discovery-Production (Gambar-1), dibutuhkan 20-30 tahun sejak penemuan migas hingga tercapainya puncak produksi. Siklus 20-30 tahun ini menjadi bagian penting dalam strategi eksplorasi. Kegiatan eksplorasi mencatat tahap penting ketika pengeboran sumur eksplorasi Maja-1 di Jawa Barat dilakukan pada 1871. Sejak itu kegiatan eksplorasi di Indonesia Barat cukup massive, yang akhirnya dilanjutkan dengan komersialisasi lapangan-lapangan secara intensive.

Kegiatan eksplorasi di Indonesia Timur saat itu kurang massive mengingat teknologi yang ada belum cukup canggih untuk area yang didominasi laut dalam. Sementara Indonesia Barat, yang umumnya daratan, merupakan lokasi tepat untuk menguji teknologi tersebut. Kondisi ini menyebabkan Indonesia Barat didominasi cekungan-cekungan yang sudah terbukti berproduksi, sementara di Indonesia Timur umumnya belum ada penemuan. Inilah mengapa evaluasi dan strategi Indonesia Timur harus dipisahkan dari Indonesia Barat.

Cekungan-cekungan di Indonesia Barat dipetakan sebagai Known Petroleum System Area yang

cukup luas sehingga menempati lima ranking teratas berdasarkan luas cekungan yang terbukti. Sementara cekungan-cekungan di Indonesia Timur umumnya masuk kategori under-developed. Sayangnya cekungan-cekungan di Indonesia Timur yang umumnya masuk kategori No Discovery Hydrocarbon justru masih Open Area dan bukan Wilayah Kerja Aktif.

Berdasarkan kondisi tersebut, sangat tidak bijaksana jika Indonesia Barat dan Timur dirata-rata bersama. Sebagai contoh, sukses rasio pengeboran eksplorasi mencapai 60 persen dalam 3 tahun terakhir untuk seluruh Indonesia. Rata-rata seperti ini telah mengaburkan beberapa fakta penting yang menentukan strategi eksplorasi.

Dengan cara berbeda, rata-rata sukses rasio pengeboran eksplorasi dibagi dalam beberapa kategori area dari Barat sampai Timur. Metode ini menunjukkan, dalam kurun 1998-2012, kegiatan eksplorasi yang massive hanya dilakukan di Indonesia Barat. Rata-rata sukses rasio pengeboran sumur taruhan di Indonesia Barat di atas 45 persen. Sedangkan di Indonesia Timur hanya 20 persen, sesuai risiko ketidakpastian yang tinggi.

Namun sukses rasio pengeboran sumur deliniasi di Indonesia Timur mencapai 80-100 persen. Hal ini menegaskan, pengeboran sumur deliniasi memegang peranan penting dalam strategi eksplorasi di Indonesia Timur. Satu hal yang menarik, besar sumber daya dari penemuan tiga sumur eksplorasi di cekungan Indonesia Timur hampir sama dengan penemuan 18 sumur eksplorasi di cekungan area Sumatera.

Gambar-1: Discovery – Production plot

EKSPLORASI SELAT MAKASSAR:

“Layu Sebelum Berkembang”

Oleh : Shinta Damayanti/ [email protected]

INFO


Hal ini menunjukkan, strategi eksplorasi di Indonesia Timur harus dipersiapkan dengan cerdas karena sumber daya migas yang signifikan menjadi reward atas risiko dan tingginya biaya investasi. Pengeboran sumur deliniasi dan rentang waktu 20-30 tahun harus menjadi bagian dalam strategi eksplorasi di Indonesia Timur.

Dalam kurun 2007-2012, kegiatan eksplorasi yang cukup massive dilakukan di Selat Makassar. Hasil kegiatan eksplorasi ini diikuti pengajuan terminasi oleh beberapa Kontraktor KKS sebelum jangka waktu eksplorasi mencapai enam tahun. Kondisi ini mengindikasikan kegiatan eksplorasi di Selat Makassar telah selesai dengan kegagalan membuktikan adanya penemuan hidrokarbon. Namun apakah demikian faktanya?

Terbatasnya data memunculkan setidaknya lima kemungkinan konsep perangkap hidrokarbon di Selat Makassar sebelum kegiatan eksplorasi dimulai. Sebanyak 8.050 km survei seismik 2D, 5.100 km persegi survei seismik 3D, dan pengeboran 15 sumur taruhan oleh tujuh kontraktor KKS mencoba menjawab konsep mana yang bekerja di Selat Makassar (Gambar-2).

Pengeboran sumur eksplorasi merupakan metode pembuktian atas interpretasi konsep perangkap hidrokarbon. Pengeboran 15 sumur taruhan memang tidak memberikan hasil konklusif hidrokarbon yang komersial. Namun pengeboran tersebut tetap masih memberikan data yang berarti terhadap adanya hidrokarbon dan batuan reservoir. Gas indication, gas show, good quality sandstone reservoir, gas-water contact, dan carbonate reservoir merupakan data yang diperoleh dalam pengeboran sumur taruhan di Selat Makassar. Secara kesatuan, survei seismik dan

pengeboran sumur eksplorasi telah membuktikan konsep perangkap hidrokarbon yang bekerja di Selat Makassar. Namun, hasil kegiatan eksplorasi ini hanya mampu membuktikan dan memetakan secara regional. Perlu data tambahan untuk dapat melakukan pemetaan lebih detail. Kegiatan eksplorasi baru saja dimulai dan menunjukkan hasil, sehingga sangatlah tidak tepat jika diberikan status gagal dan tidak komersial.

Lapangan Abadi Blok Masela di Laut Arafura dapat digunakan sebagai analogi investasi dan eksplorasi di Indonesia Timur. Butuh enam pengeboran sumur taruhan dan sumur deliniasi dalam 10 tahun untuk membuktikan cadangan sebesar 25 trillion cubic feet (TCF) dengan investasi sebesar US$ 860 juta. Kegiatan eksplorasi di Selat Makassar selama 5 tahun baru melakukan pengeboran sumur taruhan untuk membuktikan sumber daya sebesar 50 TCF, dengan investasi US$ 1 miliar.

Jika kembali pada plot Discovery-Production, penemuan sumber daya yang signifikan pada 1945 dan 1970 merupakan hasil pengeboran massive lebih dari 600 sumur eksplorasi dalam lima tahun. Namun, penemuan besar tidak bertahan lama mengingat 80 persen pengeboran eksplorasi masih dilakukan di Indonesia Barat. Dalam tiga tahun terakhir, pengeboran eksplorasi tidak melebihi 100 sumur dan sebagian besar masih dilakukan di Indonesia Barat. Jika ingin mengulang sukses penemuan besar sebelumnya, kegiatan eksplorasi harus beralih ke Indonesia Timur (Gambar-3). Definisi eksplorasi adalah mencari informasi, memperoleh data ada-tidaknya hidrokarbon, dan data akuisisi, sehingga tidak ada status gagal. Eksplorasi belum berakhir.

* Kepala Dinas Keteknikan Geologi dan Geofisika, disampaikan dalam presentasi di HAGI-IAGI Joint Convention di Medan, 29-31 Oktober 2013.

Gambar-1: Discovery – Production plot

INFO


pendidikan sebagai upaya pemberdayaan kapasitas nasional,” katanya.

Dia meminta butir-butir yang telah disepakati oleh kedua belah pihak direalisasikan. “SKK Migas berharap kerja sama ini bisa menjadi contoh bagi kontraktor migas lainnya,” kata Widjonarko.

Didit menyambut baik kerja sama ini. Banyak manfaat yang dapat dipetik dari terealisasinya kerja sama ini, antara lain membantu perguruan tinggi mengenal industri migas dan memberi kesempatan pemanfaatan data-data empiris lapangan untuk kepentingan dunia pendidikan.

“Kerja sama juga membuka peluang pemanfaatan sarana penelitian di perguruan tinggi serta tenaga-tenaga ahlinya untuk pemecahan masalah operasional di lapangan,” kata dia.

Suzuki menambahkan, Kangean berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas nasional, termasuk perguruan tinggi, untuk menghadapi tantangan industri hulu migas. “Terima kasih kepada SKK Migas atas dukungannya dalam program ini,” kata dia.

Kangean Energy Indonesia menggandeng dua perguruan tinggi di Jawa Timur dan Yogyakarta sebagai langkah kolaborasi antara industri hulu migas dengan institusi pendidikan.

Pada Jumat, 8 November 2013, disepakati kerja sama antara Kangean dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. Nota kesepahaman ditandatangani President dan General Manager Kangean, Katsuo Suzuki, dan Rektor UPN, Didit Welly Udjianto, disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, di kampus UPN, Yogyakarta. Sebelumnya, Kangean menandatangani kerja sama serupa dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada 27 September 2013.

Bentuk kerja sama yang dilakukan antara lain penelitian, pendidikan, dan pelatihan seperti dukungan tugas akhir, kerja praktik, jasa konsultasi, serta program pelaksanaan tanggung jawab sosial. Kerja sama ini berlaku selama lima tahun.

Dalam sambutannya, Widjonarko menjelaskan, Kangean yang beroperasi di Jawa Timur ingin memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di Jawa Timur dan sekitarnya. “Ini sesuai komitmen industri hulu migas ikut menggandeng institusi

SPEKTRUM

KOLABORASI INDUSTRI HULU MIGAS DENGAN PERGURUAN TINGGI

Oleh : Adhitya Cahya Utama/[email protected]


Untuk bisa mengalirkan gas dari lapangan Gajah Baru kepada PlN Batam dan UBE, perlu dibangun infrastruktur pendukung, yaitu pembangunan pipa penyalur dari West Natuna Transportation System (WNTS) ke Batam melalui Pulau Pemping. Pembangunan pipa penyalur dari WNTS menuju Pulau batam ini terdiri dari 2 seksi, yakni pipa Seksi 1 dari WNTS menuju Pulau Pemping akan dilakukan oleh Premier , dan pipa Seksi 2 dari Pulau Pemping menuju Pulau Batam akan dilakukan oleh PlN Batam dan UBE. Infrastruktur pendukung tersebut diperkirakan akan siap sekitar kuartal ketiga tahun 2015. Pasokan gas dari lapangan Gajah Baru diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan gas untuk domestik. Tujuannya, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan nasional dan daerah, serta menciptakan multiplier effect terhadap kegiatan sosial ekonomi. Gas dimanfaatkan untuk sektor industri yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Pasokan juga dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan kelistrikan yang pada gilirannya akan peningkatan rasio elektrifikasi dan akan menurunkan subsidi BBM.

Secara Nasional, memasuki tahun 2013, pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan domestik meningkat cukup signifikan. Pada akhir tahun 2013 ini diperkirakan telah melebihi volume gas bumi yang diekspor. Berdasarkan data per Agustus 2013, gas bumi untuk mendukung domestik akan sebesar 3.530 juta kaki kubik per hari (MMScFd) atau setara 3.650 BBTUd. Sementara untuk ekspor sebesar 3.216 MMScFd atau setara 3.325 BBTUd. dengan kata lain komposisi untuk domestik dan ekspor masing-masing 52 persen dan 48 persen.

Gde menjelaskan, SKK Migas terus berupaya melakukan negosiasi perjanjian jual beli gas dengan para pembeli domestik. Hal ini tentunya menciptakan paradigma baru dimana sebagian pasar gas domestik saat ini telah memiliki kemampuan untuk membeli gas bumi dengan harga yang lebih kompetitif.

Industri hulu migas terus menunjukkan komitmen untuk memasok gas bumi bagi kebutuhan domestik. Hal ini ditunjukkan dengan kesepakatan pengalihan (swap agreement) gas untuk domestik yang diproduksi dari lapangan Gajah Baru, Wilayah Kerja (WK) Natuna Sea Block A, dengan gas yang diproduksi dari WK corridor.

Penandatangan swap agreement dilakukan pimpinan Premier Oil Natuna B.V, selaku operator Block A, dan conocoPhillips Indonesia Inc, ltd., selaku operator corridor, serta pihak-pihak terkait, disaksikan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana di Jakarta, Kamis, 7 November 2013. Selain swap, ditandatangani kesepakatan jual beli gas bumi (gas sales agreement) antara shareholders Natuna Sea Block A dengan pembeli domestik, yaitu PT PGN (Persero) Tbk, PT PlN (Persero), dan PT Banten Global development.

Menurut Gde, perjanjian ini sangat penting, terutama untuk pasar domestik. “Ini menunjukkan dukungan yang kuat dari pemerintah atas semakin banyaknya pasokan gas untuk domestik di masa yang akan datang,” katanya.

dengan penandatanganan kesepakatan tersebut, mekanisme pelaksanaan swap dilakukan dengan cara menambah supply gas dari lapangan Gajah Baru, Block A kepada Sembgas, pembeli gas dari Singapurar. Sebagai gantinya, gas dari corridor yang juga sedang mengalirkan gas ke Singapura melalui pembeli gas lain GSPl, dikurangi pasokannya dan dialihkan ke PGN, PlN, dan Banten Global development.

Sesuai dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESdM) tentang alokasi gas bumi dari lapangan Gajah Baru, alokasi gas sebesar 40 miliar British thermal unit per hari (BBTUd) yang direncanakan akan dialirkan ke PlN Batam dan PT. Universal Batam Energy (UBE), dialihkan ke PlN sebesar 5 BBTUd, Banten Global development sebesar 10 BBTUd, dan PGN sebesar 25 BBTUd. Pengalihan pasokan gas tersebut bersifat sementara sampai PlN Batam dan UBE siap menerima gas dari lapangan tersebut.

KESEPAKATAN PENGALIHAN GAS UNTUK DOMESTIK

Oleh : Alfian/ [email protected]

SPEKTRUM


Oleh : Suhendra Atmaja / [email protected]

KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL STAR ENERGY

Industri hulu migas selalu berkomitmen mengembangkan masyarakat di sekitar daerah operasinya. Tidak terkecuali Star Energy, kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau.

Setiap tahunnya, SKK Migas dan Star Energy bersama pemerintah kabupaten menggelar CD Day. Tahun ini, CD Day dilaksanakan pada 6-7 November 2013 di ibu kota Anambas, Tarempa. Selama dua hari itu, pihak-pihak terkait dan masyarakat dapat melihat program-program tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan pada tahun 2013 melalui stand pameran. Hadir saat pembukaan acara Bupati Anambas Tengku Mukhtarudin, Vice President Relation and Security Star Energy Asrul Saleh Amru, dan perwakilan SKK Migas.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain pembangunan sekolah berbasis technoculture dari tingkat SMP hingga SMA di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur, program kesehatan dengan menggandeng RS Mitra Kemayoran Jakarta mendatangkan dokter-dokter spesialis melayani kesehatan masyarakat secara gratis di Puskesmas Tarempa, dan penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan budidaya laut. Star Energy juga menyerahkan beasiswa

untuk 1.000 pelajar tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pemberian penghargaan juga diberikan kepada guru-guru berprestasi dan berdedikasi.

Tengku Mukhtarudin mengapresiasi bantuan yang telah dilakukan oleh industri hulu migas di daerahnya. “Manfaat (bantuan) sangat dirasakan masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat terus berlanjut di masa-masa mendatang,” kata dia. Dia berharap, ke depan bantuan tidak hanya untuk pendidikan formal, tapi juga memperhatikan pendidikan keagamaan seperti pesantren.

Yudi mengatakan, Star Energy mengalokasikan dana tanggung jawab sosial sebesar Rp 7 miliar di tahun 2013. Menurutnya, dari tahun ke tahun dana tersebut terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi. “Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama. Program yang dijalankan ini berkelanjutan dan akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan,” kata dia.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, Star Energy bersinergi dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang-tindih dengan program yang direncanakan pemerintah kabupaten. “Tujuannya sama, menyejahterakan dan membangun kemandirian masyarakat,” kata Yudi.

SPEKTRUM


INFO

RANGKAIAN PAMERAN SKK MIGASSKK Migas mengikuti lima pameran selama Oktober 2013, di antaranya Gelar Karya

Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) dan Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN). Keikutsertaan SKK Migas di gelaran tersebut bertujuan sebagai sarana edukasi dan

sosialisasi industri hulu migas, khususnya SKK Migas kepada publik.

1. GelarKaryaPemberdayaanMasyarakatExpo2013 Jakarta, 3-6 Oktober 20132. The38thHAGIand2ndIAGIAnnualConvention&Exhibition Medan, 28-31 Oktober 20133.2013APOGCE:AsiaPacificOil&GasConferenceand

Exhibition Jakarta, 22-24 Oktober 20134.28thAPOSHOConferenceSeminar&Expo2013 Jakarta, 8-12 Oktober 20135.THE6THKSNEXPO&AWARDS2013 GelarPuncakKaryaKesetiakawananSosial Jakarta, 24-27 Oktober 2013

1

5

3

2

4

“A single arrow is easily broken, but not ten in a bundle.” - Japanese Proverb

PBB Migas Majalah

Documents