PARLEMEN HUNGARIA ANTUSIAS MASYARAKAT SIAP …dpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-132-2015.pdf · penyerobotan tanah Adat Bahraini seluas 58.000 m2 oleh Sdr. Rudy Resnawan

EDISI 132 TH. XLV, 2015

ANTUSIAS MASYARAKAT PELAJARI TUGAS DAN FUNGSI DPR CUKUP TINGGI

PARLEMEN HUNGARIA SIAP KERJASAMA CAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Parlementaria edisi akhir tahun pada Desember 2015 kali ini diisi dengan kaleidoskop berupa kegiatan DPR selama setahun. Pada edisi inilah disajikan perjalanan Dewan dalam mengisi kegiatan konstitusionalnya baik dalam fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan serta diplomasi.

Laporan akhir tahun ini pula dimaksudkan sebagai sarana evaluasi, koreksi dan introspeksi apakah pelaksaaan fungsifungsi Dewan tersebut telah berjalan dengan baik. Secara jujur harus diakui bahwa fungsi anggaran dan pengawasan telah berjalan cukup efektif, namun dari sisi fungsi legislasi masih perlu ditingkatkan lagi.

Selama tahun 2015 ini perjalanan Dewan penuh dinamika, dan perlu dicatat secara kelembagaan DPR sedang melaksanakan reformasi guna meningkatkan performa dan kinerja. Upaya yang dilakukan diantaranya membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Tim ini bertugas melakukan akselerasi agar pembenahan internal kelembagaan DPR dapat segera terlaksana. Sebab reformasi Dewan tidak sematamata hanya ingin mewujudkan DPR Modern yang ditandai dengan transparansi, penggunaan teknologi informasi dan masyarakat dengan mudah dapat mengakses semua kegiatan secara online,

tetapi juga terwujudnya fungsi representasi di setiap fungsi DPR. Konsep ini sangat ideal, bila tercapai akan terbentuk sebuah parlemen yang didambakan masyarakat.

Satu lagi yang disajikan dalam edisi terak hir tahun 2015 ini adalah rubrik pernik. Ternyata kunjungan delegasi masyarakat ke Gedung wakil rakyat termasuk para siswa dan mahasiswa serta ormas dan karyawan berbagai instansi di daerah, cukup banyak. Akibatnya mereka tidak bisa datang secara tibatiba tetapi harus pesan tempat terlebih dahulu. Tidak hanya antre haji sehingga ada waiting list, kunjungan ke DPR pun ada daftar tunggu. Gedung DPR yang bersejarah, kini telah menjadi salah obyek wisatawisata politik dan ketatanegaraan.

Pengantar redaksiPENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.SosANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos, Supriyanto, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan EfendiREDAKTUR FOTO:Eka HindraFOTOGRAFER:Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri NurdriansyahYaserto Denus Saptoadji, Andi Muhamad Ilham, Jaka NugrahaSEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

Kini Majalah Dan Buletin Parlementaria

Hadir Lebih Dekat Dengan Anda

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

LAPORAN UTAMAKaleidoskop DPR RI 2015 6

sUMbANg sARANKinerja DPR dan Tantangannya 34

seTAhUN dPR di MATA MAsyARAkAT

38

fOTO beRiTA 40kiAT sehATMembangun Negeri Melalui Hematopsikiatri 54

PROfiL Jazilul Fawaid Sosok Santri di Panggung Politik 56kUNjUNgAN keRjA 60LiPUTAN khUsUsIntervensi yang Membuka Mata 66Parlemen Hungaria Siap Kerjasama Capai Pembangunan Berkelanjutan 68seLebRiTisHetty Koes Endang Dukungan Pemerintah Terhadap Seniman Masih Kurang

70

PARLeMeN dUNiAParlemen Thailand : Kesiapan Menjelang MEA 74POjOk PARLeMemancing di Air Keruh 78

3EDISI 132 TH. XLV, 2015

kALeidOskOP dPR Ri 2015 8

LiPUTAN khUsUs 68

PROfiL 56

JAZILUL FAWAID Sosok Santri di Panggung Politik

PARLEMEN HUNGARIA SIAP KERJASAMA CAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTANPada bulan November lalu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf memimpin delegasi BKSAP ke Hungaria. Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti komitmen IPU untuk mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Delegasi BKSAP DPR melakukan pertemuan dengan beberapa institusi terkait yang berada di dalam badan parlemen maupun eksekutif.


asPirasi

Surat dari Sdr. Dr. Janes Johan Karubaba (terpidana dugaan korupsi Proyek DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mam-beramo APBD Prov Papua T. 2009-2000) yang ditujukan ke-pada Ketua DPR RI, sbb :

a. Bahwa Pengadu mengajukan permohonan grasi (pe-ngampunan) para mantan pejabat Pemda Papua yang terjerat perkara korupsi agar mendapat persamaan ke-adilan sebagaimana grasi yang diberikan kepada tahanan politik (mantan Anggota Organisasi Papua Merdeka).

b. Bahwa para mantan pejabat Pemda tersebut memi-liki hak konstitusional dan HAM yang sama dengan 5 orang tahanan politik yang telah diberikan grasi, dan

bahkan menyusul 90 orang tahanan politik yang akan mendapatkan grasi. Menurut Pengadu perbuatan makar dan berkhianat kepada negara dan Pemerintah RI yang dilakukan para Tapol/ anggota OPM jelas lebih merugikan bangsa dan negara.

c. Pengadu mengaku, tindakan korupsi dilakukan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundangundangan dan juga karena lemahnya sistem penga-wasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu untuk upaya pencegahan korupsi di seluruh Pemda Papua adalah dengan melibatkan Kejaksaan menjadi penasehat hukum dalam proses pengadaan ba-rang dan jasa Pemda Papua.

Dr. Janes Johan Karubaba

DKI Jakarta

Kami Komisioner Komnas HAM meminta perhatian DPR khu-susnya Komisi III menindaklanjuti penyelesaian kasus sengketa lahan antara warga Desa Batu Leman, dsk dengan PT. Harapan Hibrida Kalbar – Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna Triputra Persada (PT. HHK) di Kab. Ketapang Prov.Kalbar.

Kami menyampaikan pengaduan dari Gabriel Goa (Pela-yanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia/PADMA), mewakili masyarakat Suku Dayak Jelak Sekayuk (di Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak Burung) terkait dugaan perampasan lahan milik masyarakat dan kriminalisasi terhadap Kepala Desa Seguling dan 5 warganya yang ditang-kap oleh aparat Polres Ketapang dengan tuduhan melakukan pencurian buah sawit di lahan PT. HHK. Padahal persoalan inti-nya adalah tidak diberikannya hak-hak masyarakat atas tanah seluas +1.434 Ha. yang telah diserahkan ke PT. HHK untuk dibangunkan kebun kelapa sawit melalui Program Kredit ke-pada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) Tahap III sejak 2006/2007. Akibatnya kondisi saat ini belum kondusif karena pendekatan hukum yang digunakan Polres Ketapang cende-rung mengabaikan akar permasalahan konflik, yaitu pemulihan hak-hak atas tanah.

Bahwa Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan dan investigasi lapangan serta meminta penjelasan dari Pimpinan PT. HHK maupun Staf Ditjen Perkebunan Kementan dengan ke-simpulan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM khususnya hak atas tanah dan hak atas keadilan antara lain:

a. Belum diberikannya ganti rugi atas lahan warga oleh PT.HHK menyebabkan beberapa warga yang menuntut keadilan justru diproses hukum dengan tuduhan pencu-rian, sementara laporan masyarakat ke PT. HHK dengan tuduhan penyerobotan lahan belum ditindaklanjuti oleh Polres Ketapang.

b. Adanya indikasi tumpang tindih perizinan dan lahan ser-

ta perbedaan persepsi antara PT. HHK yang mengang-gap pembangunan kebun kemitraan adalah solusi atas tuntutan KKPA III sementara menurut masyarakat bukan demikian solusinya.

c. Harus dilakukan verifikasi faktual terhadap setiap pemilik lahan yang telah menyerahkan lahannya untuk diketahui letak perbedaan data hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Ketapang.

d. Perlu penelusuran pihak-pihak yang terlibat dalam skema KKPA untuk dimintai pertanggungjawabannya.

e. Pemidanaan terhadap Kades dan 5 (lima) warganya de-ngan tuduhan pencurian sawit bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri tapi berakar dari tidak dipenuhinya hak-hak keperdataan warga, lemahnya sosialiasi dan ko-munikasi antara PT. HHK dengan warga sekitar.

f. Lembaga Penegak hukum hendaknya melihat akar per-soalan kriminalisasi warga disebabkan oleh persoalan lahan warga yang diserahkan ke PT. HHK, maka seharus-nya diarahkan untuk penyelesaian hak-hak keperdataan masyarakat terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bupati Ketapang, Kapolres Ketapang, Ketua PN Ketapang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kal-bar, dan Padma Indonesia agar rekomendasi tersebut dijalan-kan dan rencana pelaksanaannya disampaikan ke Komnas HAM.

Kami memohon Komisi III DPR RI menindaklanjuti rekomen-dasi Komnas HAM tersebut sebagaimana mestinya.

Natalius Pigai

Jakarta Pusat, DKI Jakarta

SENGKETA LAHAN WARGA BATU LEMAN DENGAN PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR

PERMOHONAN GRASI DAN USULAN PENCEGAHAN KORUPSI


Saya ingin menyampaikan kepada Ketua Komisi III DPR RI, perihal permo-honan keadilan atas tindakan oknum Ke-pala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dan oknum Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Kota Bandung yang diduga telah membongkar paksa papan reklame yang masih dalam proses seng-keta di MA-RI.

Saya adalah Dirut PT. Rajawali Neon yang memiliki papan reklame berlokasi di Jl. Pajajaran dan Jl. Pasiri Kota Ban-dung yang dibongkar secara paksa. Pa-dahal papan reklame yang seharusnya dibongkar adalah papan reklame iklan rokok yang terletak di Jl. Asia Afrika, Kota Bandung dan saya tidak pernah mema-

sang reklame berupa iklan rokok. Atas pembongkaran papan reklame

tersebut, saya merasa keberatan karena permasalahan papan reklame tersebut saat ini masih dalam proses pemerik-saan di Mahkamah Agung RI Melalui PN Kelas 1A Bandung dengan No. Reg. 16/PDT/KS/2014/PN.BDG. Seharusnya tin-dak pembongkaran baru dapat dilaku-kan setelah proses hukum di pengadilan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Selain itu barang bukti besi dan tiang pancang reklame hasil pembongkaran sudah hancur dan dibawa oleh dua ken-daraan truk operasional dari Satpol PP dan Dinas Pemakaman dan Pertama nan

Kota Ban dung, yang hingga saat ini tidak diketa-hui keberadaannya. Pengadu berharap agar petugas yang membawa barang bukti tersebut dapat ditahan oleh petugas yang berwajib.

Saya memohon bantuan Ketua Komi-si III DPR RI agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan keten-tuan hukum yang berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

Haji Yana Sunaryana

Bandung, Jawa Barat

Disampaikan dengan hormat kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal permohonan perlindungan hukum dan ganti rugi atas penyerobotan tanah Adat Bahraini seluas 58.000 m2 oleh Sdr. Rudy Resnawan (RR), Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang saat itu merupakan Walikota Banjarbaru beserta istri, yaitu Sdri. Rosdiawati (R), dimana tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan Kampus IPDN Prov. Kalsel.

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Bahraini dan milik sebagian warga masyarakat di Kampung Cempaka, Ban-jarbaru. Sdr. RR dan istrinya, R telah mengambilalih hak atas ta-nah tersebut dengan diterbitkannya SHM No. 3994/3997/3999 tahun 2004 atas nama ybs, dimana penerbitan SHM tersebut diduga cacat hukum karena pada saat pembuatan sertifikat tanah dimaksud belum dalam proses dibeli dan status tanah masih merupakan tanah milik adat Bahraini sesuai surat No. 25/1.13.KT/1971, tgl 23 Maret 1971 yang dibuat oleh Kepala Kampung Cempaka dan diketahui oleh Camat dan Ketua RT Cempaka.

Kami mendapat informasi bahwa tanah tersebut semula di-beli oleh Sdr. Gajali (yang merupakan anak buah Sdr. RR) dari Sdr. Ruyani dan A. Hulaini, selaku pemilik tanah tersebut. Na-mun pembelian tanah tersebut ternyata cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang berlaku. Pengadu menduga BPN

Banjarbaru telah terlibat dalam pelanggaran tersebut, karena ketika pengadu menanyakan kepada BPN Banjarbaru terkait legalitas penerbitan SHM No. 3994/3997/39999 tahun 2004 atas nama Sdr. RR dan R, pihak BPN Banjarbaru tidak berani memberikan jawaban yang sebenarnya karena masalah terse-but menyangkut pejabat mantan Walikota Banjarbaru.

Adapun dana yang disediakan untuk pembangunan Kam-pus IPDN tersebut adalah sebesar Rp. 128.000.000.000,-. Oleh karenanya pengadu meminta ganti rugi atas tanah miliknya yang telah diambilalih tersebut karena masyarakat mengalami kerugian yang tidak sedikit sebagai dampaknya.

Kami memohon agar Komisi III DPR RI dapat membantu me-nyelesaikan permasalahan tersebut,sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masalah tersebut terkait dengan persoalan pertanahan yang merupakan lingkup bidang kerja Komisi II, kiranya su-rat tersebut juga dapat disampaikan kepada Komisi II untuk mendapat tindaklanjut.

HM. Padlan, SH., MH

Banjarmasin, Kalsel

PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MASIH BERSENGKETA DI MA RI

PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI ATAS PENYEROBOTAN TANAH ADAT BAHRAINI


Salah satu momen yang patut dicatat perjalanan DPR selama tahun adalah pada saat Konferensi Para Ketua Parlemen Du

nia ke4, yang bersamaan dengan 70 tahun Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Ketua DPR Setya Novanto dalam pidatonya menekankan, perlu evaluasi sistemik melalui reformasi PBB yang konkrit yaitu meninjau ulang tata kelola organisasi sehingga setiap negara bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.

Menurut Novanto, perdamaian dan keamanan masih menjadi impian bagi sebagian warga dunia. Pendudukan IsraeldiPalestina,konflikdiSuriah,Yaman, Irak, Libya, masalah Korea, adalah pekerjaan rumah kita yang harus diselesaikan. Belum lagi pengungsi Rohingya dan ketegangan yang terus hidup di belahan bumi lainnya.

Konflik selalu melahirkan penderitaan dan kemiskinan terutama pada anakanak, perempuan dan orang tua. Pembangunan tak bisa berjalan tanpa perdamaian. Perdamaian tak akan tercapai tanpa demokrasi dan keadilan.

“Peran PBB hanya bisa relevan kalau demokrasi juga diterapkan di organisasi ini khususnya di Dewan Keamanan PBB.

Dalam Konferensi Parlemen Asia Afrika di Jakarta, Indonesia, April 2015, kami sepakat reformasi PBB adalah sebuah keharusan,” tekan politisi Golkar.

Reformasi Perserikatan Bangsabangsa (PBB) menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara DPR dengan Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan itu Presiden Erdogan meminta dukungan dari Indonesia untuk reformasi PBB.

“Kita akan mendukung reformasi PBB yang akan kita rumuskan bersama Presi den (Indonesia),” ungkap Ketua DPR RI Setya Novanto (FPG), usai pertemuan dengan Presiden Erdogan, di Gedung Nusantara III, Jumat (31/07) lalu.

Presiden Erdogan menyampaikan perlu adanya reformasi PBB, yang sekarang ini keputusan PBB hanya ditentukan oleh lima negara anggota Dewan

Keamanan PBB, yang meliputi Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Di selasela kesibukan melaksanakan tugas sebagai Ketua DPR, Setya Novanto juga menerima sejumlah Dubes negaranegara sahabat dan tamutamu penting lainnya. Diantaranya menerima kunjungan 21 Anggota Parlemen Jepang. Delegasi Parlemen Jepang itu dipimpin oleh Former Minister of Economy, Trade

and Industry and Chairman of General Council of Liberal Democratic Party of Japan, Mr Toshihiro Nakai.

Dalam pertemuan, Novanto menyampaikan, bahwa dalam kunjungan DPR ke Jepang belum lama ini, Kaisar Akihito mengakui pentingnya hubungan kedua negara. Kedua negara memiliki hubungan yang memiliki nilai historis, yang harus didukung oleh Parlemen secara lebih aktif di masa depan.

Pasang surut hubungan IndonesiaAustralia menjadi perbincangan dengan Dubes Australia untuk Indonesia, Paul Grigson. Kedekatan yang tidak terpisahkan diharapkan Ketua DPR bisa menjadikan hubungan bilateral antar kedua Pemerintah yang semakin kuat.

Apalagi, tambah politikus FPG itu, sudah cukup lama Indonesia dengan Australia sudah menandatangani Perjanjian Lombok atau Lombok Treaty. Perjanjian Lombok meliputi kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan pembangunan dan keamanan pencegahan senjata pe

musnah massal. Perjanjian ini juga mencakup kerjasama darurat, kerjasama dalam organisasi dunia tentang isuisu keamanan dan kerjasama antarmasyarakat.

“Di dalam perjanjian itu tentunya sudah ada detail mengenai pelaksanaanpelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Indonesia dengan Australia. Jika ini dapat dilakukan dengan baik, tentu ini akan menjadi kekuatan

REFORMASI PBB ADALAH SUATU KEHARUSAN

Menerima Presiden Turki

Ketua DPR pidato di Sidang PBB

laPoran utama

KALEIDOSKOP KETUA DPR RI SETYA NOVANTO


bersama. Karena Indonesia dan Australia ini tidak terpisahkan,” imbuh Novanto.

Di kesempatan lain, Ketua DPR juga mengklarifikasipertemuannyadenganDonald Trump. Pertemuan itu merupakan bagian dari diplomasi DPR. Tidak ada aturan konstitusi dan UU MD3 yang dilanggar. Pertemuan tersebut lebih banyak membicarakan peluang investasi di Tanah Air untuk membantu program pemerintah dalam memulihkan perkonomian.

ASPIRASI DAERAHDari tanah air, kegiatan Ketua DPR

Setya Novanto juga cukup padat. Diantaranya berudiensi Masyarakat Buton yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan seluruh Kepala Daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (27/08/2015).

Kedatangan Delegasi Masyarakat Buton terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton, yang akan pisah dari induknya Provinsi Sultra.Enam daerah yang berada dalam regional Kepulauan Buton itu antara lain meliputi kabupaten Wakatobi, kabupaten Buton, kabupaten Buton Utara (Butur), kabupaten Buton Tengah (Buteng), kabupaten Buton Selatan (Butsel), dan Kota Baubau.

“Wacana pembentukan Provinsi Buton sudah bergulir sejak lama, terutama dari wilayah kepulauan Buton dan sekitarnya, semata dalam kerangka pemikiran pendekatan pelayanan pemerintahan serta percepatan pembangunan wilayah,” terang Gubernur Sultra Nur Alam.

Menjelang Lebaran 1436 Hijriyah, Ketua DPR bersama dengan Pimpinan Komisi V DPR, Selasa (7/7) meninjau kesiapan angkutan lebaran di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Setibanya di lokasi Ketua DPR langsung berdialog dengan petugas yang berada di pelabuhan tersebut.

“Kunjungan ini, dalam rangka untuk melihat persiapan pelayanan mudik lebaran dengan menggunakan angkutan laut, dan kami juga mendapatkan laporan mengenai situasi eskpor yang men

galami penurunan sebesar 30 persen. Selain itu kesiapan sarana prasarana seperti toilet, mushola, serta ruang tunggu para calon penumpang yang akan menggunakan transportasi kapal laut,” jelas Setya Novanto.

Didampingi isteri Desti Novanto, Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua BURT Roem Kono, anggota DPR RobertYoppyKardinaldanSekjenDPRWinantu ningtyastiti beserta pejabat Setjen, Senin (29/6) di Aula Masjid Baiturrahman Komplek Parlemen, Senayan menggelar acara buka bersama anakanak yatim.

Sekitar300anakyatimdariYayasanSautul Qolbi dan Rumah Asuh Aisyah Pondok Labu Jakarta Selatan hadir dalam acara ini, selain menerima bingkisan juga mendengar ceramah Ramadan dari Ustad Aswan Faisal. Hadir pula sejumlah wartawan yang seharihari meliput kegiatan DPR.

Ketua DPR Setya Novanto me ngatakan, momen buka bersama ini meru

pakan kebahagiaan tersendiri. Karena kehadiran anakanak yatim selain menikmati bingkisan dan hidangan yang disediakan juga pendorong doa bagi DPR supaya kepentingan bangsa dan negara ke depan semakin maju dan semakin baik.

Berangkat dari kepedulian atas kepentingan rakyat, Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo, Robert Joppy Kardinal, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono melakukan sidak ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD.

Ketua DPR beserta rombongan setibanya di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD langsung berinteraksi dengan para pedagang dan pembeli untuk mengetahui harga dan ketersedia an bahan pokok menjelang Ramadhan. (MP) FOTO: DENUS, ANDRI, DOK.

BKSAP/PARLE/HR

Buka puasa bersama anak-anak yatim

MUNDUR16 Desember, perhatian publik terfokus ke ruang

siang MKD DPR, ketika Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan surat pengunduran dirinya. Aduan Menteri ESDM Sudirman Said memang telah membuatnya pada posisi sulit. Panggilan hatinya kemudian sampai pada kesimpulan, demi kebaikan bangsa mundur lebih baik.

“Sehubungan perkembangan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka

untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 20142019,” demikian bunyi salah satu paragraf dalam surat pengunduran dirinya.

Dalam rapat paripurna DPR (18/12), politisi Partai Golkar ini kemudian mengulang kembali pernyataan mundurnya. Walaupun berupaya tegar, pada bagian akhir ia terbatabata, ada air mata di pelupuk matanya.


TERPILIH MENJADI KETUA GOPACKarir Fadli Zon setelah dilantik men

jadi anggota DPR periode 20142019 pada 1 Oktober 2014 cukup cemerlang. Setelah terpilih sebagai Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini terpilih menjadi Ketua GOPAC (Global Organization for Parliamentarians Against Corruption). Terpilihnya Fadli Zon ini disetujui secara aklamasi dalam penutupan Konferensi GOPAC, Kamis(8/10-2015)diYogyakarta.

Sebelumnya Fadli Zon merupakan kandidat tunggal dari SEAPAC (Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption) yang bersaing dengan kandidat dari regional lainnya yaitu John Hyde, politisi senior dari Australia dan juga Osei Kyei Mensah Bonsu dari Ghana.

Fadli terpilih sebagai Presiden GOPAC menggantikan Ricardo Garcia Cervantes dari Meksiko setelah melalui sidang board meeting yang dihadiri oleh 5 perwakilan benua dan regional chap-ter seperti Afrika, Arab, Latin Amerika, South Asia, Oceania Karibia, North America.

Saat menyampaikan pidato dalam sidang Parlemen Dunia/133rd Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss, Senin (19/10/2015), Wakil Ketua DPR Fadli Zon RI sekaligus Ketua Delegasi DPR RI Dalam pidatonya Fadli Zon mengajak semua negara untuk mengakhiri perang yang masih terjadi di beberapa negara.

Walaupun bukan negara pihak konvensi pengungsi, Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam mena

ngani pengungsi. Komisioner PBB untuk pengungsi (UNHCR) mencatat per Agustus 2015, Indonesia menerima 13.110 pengungsi dan pencari suaka.

“Sejarah peperangan dan nilai solidaritas yang kami miliki mengajarkan bahwa kemanusiaan ada tanpa sebab apapun. Karena itu, kami menerima dan memperlakukan pengungsi dengan baik. Di Aceh, kami menyediakan perlindungan bagi lebih dari 1.300 warga Rohingya,” ungkapnya.

AWASI PILKADADi dalam negeri, Wakil Ketua DPR

RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon, mendukung peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada yang akan digelar serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Peran aktif itu bisa ditunjukkan melalui perorangan, maupun perkumpulan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat.

Usai menerima Pilkada Watch, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kamis (15/10/15) ia menyatakan, kelompok masyarakat dalam bentuk LSM, atau perorangan untuk melakukan pengawasan terhadap pilkada serentak, itu penting. “Karena Pilkada serentak ini merupakan yang terbesar dan pertama yang dilakukan serentak di 269 Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Kita sambut baik peran serta masyarakat ini,” kata Fadli.

Ketika menyampaikan sambutan pada acara Press Gathering di Lombok belum lama ini, Fadli Zon menyatakan, media massa mengalami revolusi yang

sangat pesat. Di masa lalu, media massa hanya tersedia pada media elektronik dan media cetak. Namun kini, media massa merambah ke media online, yang melahirkan online news. Sehingga, berita sudah dapat tersaji secara real time.

Sejumlah tamu dari negara sahabat juga mengunjungi Wakil Ketua DPR Koordinator Polkam ini. Diantaranya menerima Vice Chairman of Presiden-cial Committee for Unification Prepara-tion (PCUP) of the Republic of Korea YM.Dr. Chung Chong Wook di ruang kerjanya Gedung DPR, Selasa (13/10). Parlemen Republik Indonesia mendukung UnifikasiKorea.

Chung Chong Wook menerangkan proses terwujudnya Unifikasi Korea, pertama akan membawa suasana perdamaian terhadap semenanjung Korea, dan akan meciptakan untuk hidup bersama dalam kedua negara di Semenanjung Korea, setelah itu akan dimulai negosiasi tentang Pemerintahan membuat satu negara dalam Semenanjung Korea.

Lithuania membuka kemungkinan kerja sama di bidang energi terbarukan, terutama energi matahari (solar energy). Energi yang satu ini memang belum sepenuhnya dikembangkan di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Antanas Linkevicius di DPR, Jumat (28/8). Usai pertemuan, Fadli menjelaskan, se

jauh ini Lithuania sangat menguasai teknologi energi yang bersumber dar i sinar matahari tersebut.

Satu lagi momen i s t i mewa y a n g d i a l a m i Fadli adalah batu cincin seberat 70 kg miliknya dianugerahi penghargaan MUR I oleh Jaya Supra

na. Bahkan, batu cincin tersebut menurut Suprana diperkirakan menjadi batu cincin terbesar di dunia. (MP) FOTO: ANDI/

PARLE/HR

laPoran utama

KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI FADLI ZON

Ketua GOPAC terpilih Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Pimpinan Pilkada Watch


DPR ADALAH MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA

Saatmembeberkanrefleksiperjalanan1 Tahun DPR RI Periode 20142019, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menekankan bahwa DPR adalah Masa Depan Demokrasi Indonesia. Menurut Pimpinan Dewan dari FPKS ini Demokrasi Indonesia merupakan Demokrasi yang masih muda.“Perlunya kita memandang DPR sebagai harapan bagi keberlangsungan proses demokrasi yaitu proses daulat rakyat,” kata Fahri Hamzah awal Oktober lalu.

Dia menekankan, dalam satu tahun kinerja DPR dapat dilihat dari sistem kelembagaan baru yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3, yang memandang bahwa selama ini DPR sebagai lembaga pengawas tidak memiliki alat yang mumpuni untuk mengimbangi sistem kerja Pemerintah yang memiliki sistem pendukung birokrasi dan berbagai lembaga tinggi negara.

Sejalan dengan itu, studi awal termasuk sayembara penataan komplek parlemen harus sukses, karena ini adalah sebagai upaya meletakkan blue print (cetak biru) menuju masa depan.

“Ini adalah keberlanjutan dari proses kita membangun pilarpilar bernegara dan pilar demokrasi. Di level Pimpinan tidak ada keraguan bahwa proses ini harus berjalan terus karena tidak mungkin kita membiarkan anomali kondisi kita menjadi tertawaan orang,” katanya saat memimpin Rapat Tim Implementasi Reformasi DPR dengan Ikatan Arsitek Indonesia beserta tokoh senior IAI di Jakarta, Senin (31/8).

Menurut Fahri, transformasi yang luar biasa terjadi sejak 17 tahun lalu, ada demokrasi di Indonesia dan lahirlah 4 kali amandemen UUD 45, yang secara jelas menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden itu dirampas oleh rakyat melalui penguatan Dewan. “Maka mustahil Dewan tidak berubah,” tegasnya.

Saat memperingati Hari Guru Nasional tanggal 25 November, Fahri mengatakan, masalah kesejahteraan dan kualitas guru masih tetap isu krusial yang perlu mendapat perhatian.

“Di desa itu, guruguru identik dengan penderitaan, dan kesulitan hidup.

Masih banyak yang belum berkecukupan.Sehingga ini menjadi tugas kita untuk memuliakan guru. Kalau negara belum bisa, paling tidak kita secara pribadi dapat membantu guru yang memiliki jasa kepada kita,” pesan Fahri.

Perhatian Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada nasib buruh juga ditunjukkan saat menerima Panitia Nasional Kongres keIV Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 di ruang kerjanya Lantai IV Gedung Nusantara III Selasa (24/3) Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan, aspirasi para buruh yang disampaikan ke DPR lebih banyak menagih janjijanji pemilu, sebagaimana diungkapkan JokowiJK di depan buruh pada kampenye lalu.

Guna menjawab kesimpangsiuran keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Banten, DPR Wakil Ketua Bidang Korkesra Fahri Hamzah beserta Anggota Komisi IX DPR mengambil inisiatif mendatangi langsung perusahaan yang terindikasi mempekerjakan TKA yaitu pabrik Semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak Banten, Rabu sore (9/9/2015).

“Kami datang untuk mengklarifikasi ada laporan di berbagai media bahwa ada Tenaga Kerja Asing unskilled(tanpa keahlian) asal Tiongkok yang dipekerjakan di sini,” sergah Fahri meminta penjelasan fokus pada permasalahan tersebut. Menurut Fahri, jika praktek tersebut ada maka tidak sesuai dengan UndangUndang Tenaga Kerja dan sejumlah peraturan Menteri Tenaga Kerja.

Satu lagi yang patut dicatat adalah ke

giatan Fahri Hamzah melakukan sidak ke Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur Selasa (26/10) siang. Menurut Fahri, kedatangan Pimpinan DPR dan rombongan adalah dalam rangka menggunakan haknya salah satunya adalah inspeksi mendadak (sidak).

Kunjungan ini dilakukan karena Pimpinan menerima surat dari masyarakat warga binaan yang meminta agar negara memberikan perhatian atas hubungan mereka dengan anakanaknya.

“Melihat kondisi itu, Pimpinan DPR meminta agar ditinjau kembali dan waktu kunjungan diubah menjadi pukul 4 sampai pukul 5 sore,” ungkapnya. Anakanak tidak bermasalah, yang bermasalah adalah orang tuanya. “Jadi anak janganlah dibawa dalam persoalan ini, biarlah orang tuanya yang bermasalah, tapi anak jangan,” pungkas Fachri.Pimpinan DPR ini juga memberi per

hatian khusus pada pembangunan Papua dengan mengunjungi Biak. Fahri menegaskan Kabupaten Biak di Papua dinilai sangat menarik.Namun, bandaranya yang luas kini sepi. Lokasinya strategis tapi tak dimanfaatkan dengan baik. Dahulu pernah difungsikan dengan baik, karena posisi bandarainidiSamudraPasifikdanberlokasi di ekuator. Garuda Indonesia pernah memasukkan Biak dalam penerbangan Internasional ke Amerika Serikat (AS).

Saya mau menarik perhatian Pemerintah Pusat, agar kota Biak kembali menjadi kota international dan pusat pengembangan di kawasan timur. Ini juga bisa membantu kemajuan pengembangan di tanah Papua. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Biak, Papua, Sabtu (31/10).

Pengembangan Biak menjadi kota internasional, kata Politisi FPKS ini, harus menjadi salah satu agenda dalam perjanjian Trans Pasific Partnership yang sedang dijajaki pemerintah. Menurut Fahri, bila tak ada agenda itu, berarti hanya akan menjadi deal dagang yang “kejam”. “Kita harus berani memasukkan klausul perjanjian, dengan meletakkan pusat kemajuan di timur yang merupakan bagian dari desain kerja sama perdagangan Internasional,” tandasnya. (MP) FOTO: JAKA/PARLE/IW

laPoran utama

KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI FAHRI HAMZAH

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima cindera mata dari mahasiswa IISIP, Biak Numfor Papua

10 EDISI 132 TH. XLV, 2015

MAKSIMALKAN POTENSI ENERGI TERBARUKAN

Selaku Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang), Agus Hermanto aktif mencari solusi akan kebutuhan energi yang terus melonjak. Ditegaskan, Indonesia tidak akan bertahan mengandalkan energi fosil. Karena persediaan yang semakin menipis, sehingga nilai ekspor mineral dan batubara menjadi menurun. Bahkan, Indonesia telah menjadi importer, salah satunya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kita tidak dapat bertahan dengan kondisi ini terus, sehingga kita harus beralih ke renewable energy, yang belum kita garap secara maksimal,” kata Agus Hermanto, usai menerima beberapa cendekiawian Insititut Teknologi Bandung yang tergabung dalam Ametis Institute, di Gedung Nusantara III, Selasa (17/11/15).

Dalam pertemuan juga dibahas masalah ekspor gelondongan, atau minerba yang belum mengalami pemurnian, oleh perusahaan tambang asing, seperti Freeport dan Newmont. Padahal UU Minerba mengamanatkan agar perusahaan tambang tidak boleh ekspor bahan mentah, tapi harus yang sudah mengalami pemurnian.

“Sehingga ini jika dikaitkan de ngan perusahaan tambang asing, yakni Freeport dan Newmont, tidak boleh ekspor konsentrat lagi, harus mengalami pemurnian di smelter. Kedua perusahaan dari Amerika itu harus mempunyai smelter. Kalau Freeport, sudah mempunyai smelter di Gresik, walaupun ini skalanya belum memadai. Kami tetap mendorong agar Freeport membangun smelter di Papua. Sedangkan Newmont membangun smelter di NTB,” harap Agus.

Politikus asal dapil Jawa Tengah itu juga menambahkan, bahwa saat ini UU Minerba sudah masuk dalam Prolegnas 20152019 untuk segera di revisi.

Di kesempatan lain, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang tergabung dalam Komite Pencari Kerja Bersatu (KPKB), terkait masalah ketidakadilan di bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan dan hukum.

Menurut KPKB, masalah tersebut belum sesuai dengan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar (UUD) 1945.

Masih berkaitan dengan tambang, Pimpinan DPR RI mendorong Pemerintah Daerah Maluku untuk mendapat haknya sebesar sepuluh persen atas blok Marsela. Hal tersebut diungkapkan Wakil ketua DPR RI kordinator bidang industri dan pembangunan Agus Hermanto usai menerima Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaf di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Selasa (17/3).

“Hari ini kami menerima Gubernur Maluku membicarakan komitmen pemerintah untuk memberikan PI (participating interest) sebesar 10 persen kepada Pemda Maluku sebagai wakil dari masyarakat setempat,” jelas Agus Hermanto.

Sebagai wakil rakyat, diungkapkan Agus, pihaknya akan mendorong pemerintah (Kementerian ESDM) untuk bisa memenuhi tuntutan dari masyarakat Maluku.PAGELARAN WAYANG KULIT

Di selasela kegiatan rapatrapat, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berkesempatan membuka pagelaran wayang kulit dalam rangkaian peringatan HUT

RI dan DPR ke70. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian lembaga DPR dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilainilai luhur budaya bangsa di tengahtengah serbuan budaya asing dalam kehidupan kita.

Ketika menyampaikan sambutan pada pagelaran wayang kulit semalam suntuk dibawakan dalang Ki Enthus Susmono (Bupati Tegal), dengan lakon “Semar Pe’Peling” di DPR Senayan Jakarta, Sabtu ( 29/8) malam, Agus menyambut baik dan menghargai upaya yang telah dilakukan Kesekjenan. DENDA INDOSAT

Pemerintah Qatar lewat Duta Besarnya di Jakarta mempertanyakan denda yang selama ini dikenakan kepada PT. Indosat sebesar Rp1,3 triliun atas penyalahgunaan frekuensi 3G Indosat di 2,1 GHz. Namun, Qatar juga meminta bantuan DPR untuk memudahkan jalan investasi Qatar di bidang lainnya, selain telekomunikasi.

Demikian terungkap dalam perbincangan menarik saat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima Dubes Qatar untuk Indonesia Mohammed KhaterAl Khater di ruang kerjanya, Rabu (18/3). Indosat menurut Agus sudah menjadi ikon kebanggaan Indonesia. Walau pun kini sahamnya dimiliki perusahaan Qatar, tapi pihak Indonesia masih bisa membicarakan persoalan Indosat dengan penuh persaudaraan dan ukuwah islamiyah.

Perhatian kepada karyawan yang terkena PHK juga ditunjukkan DPR kepada menerima Delegasi Forum Pegawai Merpati, di lantai III Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Senin (2/2) siang.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto didampingi Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said dan Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilanang beraudensi terkait nasib karyawan PT Merpati yang sekarang ini terkatungkatung. Kalau diberhentikan, ada pesangonnya, kalau bekerja harus ada gajinya. “Ini sudah 14 bulan, mereka tidak gajian, sedangkan perusahaannnya dalam kondisi kollaps,” kata Agus Hermanto seusai pertemuan. (MP)

FOTO: JAKA/PARLE/IW

laPoran utama

KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI AGUS HERMANTO

Wayang Kulit HUT DPR


KRITISI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBN

Topik ekonomi dan keuangan menjadi konsentrasi Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentunyataklepasdaripantauanTaufik.Bahkan, ia selalu memastikan memimpin Rapat Paripurna, jika beragendakan tentang pengesahan APBN.

Mengawali tahun 2015, Taufik memimpin Paripurna untuk mengesahkan APBNPerubahan 2015. Tak dipungkiri, prosesnya memerlukan skorsing yang cukup panjang dan lobi yang ketat. Sejumlah catatan dari fraksi DPR pun menyertai persetujuan itu. Memasuki pertengahan tahun 2015, pembahasan DPR mengarah kepada RAPBN 2016.

Usai pemerintah mengajukan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal2016,seluruhfraksiDPRmemberikan pandangannya. Masalah pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, menjadi sorotan sebagian besar fraksi terkait RAPBN 2016. Pemerintah memperkirakan nilai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,86,2 persen pada 2016, cukup realistis.

Walaupun DPR dan Pemerintah sedang membahas RAPBN 2016, namun laporan pelaksanaan APBN 2014 juga tetap menjadi perhatian. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

tahun 2014 telah diperiksa BPK, dan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sepuluh fraksi DPR memberikanpandangannya,Taufikmeminta,aspek hasil audit BPK terkait APBN 2014, menjadi bagian tak terpisahkan dari penyusunan RAPBN 2016. Seluruh fraksi pun menyetujui laporan pertanggungjawaban APBN 2014.

Terkait RAPBN 2016, DPR pun meminta penyusunannya lebih realistis. TaufikmemintaTimEkonomiPemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk lebih keras dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) di tahun anggaran 2016. Koordinasi lintas sektoral juga dibutuhkan seluruh Kementerian dan Lembaga.

Menuju pengesahan RAPBN 2016, Taufik memastikan, APBN pertama JokowiJK itu sudah sesuai harapan pasar dan sudah realistis dengan kondisi mekanisme pasar. Walaupun disertai beberapa catatan, seluruh fraksi menyetujuiRAPBN2016.Taufikmengatakan,sebelum palu pengesahan diketok, sempat terjadi ketegangan, dan akhirnya diperlukan lobi kepada seluruh fraksi DPR. APBN 2016 disepakati pada 30 Oktober 2015.

“Dari hasil lobi antara 10 pimpinan fraksi, dihasilkan dua kesepakatan. Pertama, menyetujui Rancangan APBN 2016

untuk disahkan menjadi APBN tahun 2016, dengan catatan, bahwa seluruh catatan merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari yang wajib dilaksanakan dari pemerintah. Kedua, Penanaman Modal Negara (PMN) dikembalikan kepada komisi terkait, dan akan dibahas kembali dalam pembahasan APBN Perubahan 2016 mendatang,” jelas Taufik.

APBN 2016 disepakati pendapatan negara sebesar Rp 1.822,5 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.095 triliun. Asumsi Makro yang disepakati meliputi Pertumbuhan Ekonomi 5,3 persen, Inflasi 4,7 persen, Kurs Rp13.900/US$, Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, ICP (Indonesia Crude Price) US$ 50/barel, Lifting Minyak 830.000 barel per hari, dan Lifting Gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari.

Selamakurunwaktu2015,Taufikjugaaktif dalam kegiatan hubungan internasional. Salah satunya, ia menerima kunjungan Delegasi Komisi Anggaran Parlemen Tiongkok dipimpin Wakil Ketua Liu Xiuwen. Delegasi itu ingin bertukar pikiran dan berdiskusi terkait situasi ekonomi global termasuk pelemahan mata uang. Dalam situasi yang penuh tantangan global ini, Taufik berharap kedua parlemen bisa saling kerja sama dan saling mendukung.

Taufik juga pernah menerima kunjungan Managing Director of Interna-tional Monetary Fund (IMF) Christine Madeleine Odette Lagarde. Dalam kesempatan itu, IMF mengapresiasi apa yang dilakukan parlemen dan pemerintah Indonesia terhadap situasi global. Pertemuan yang sangat bersahabat ini sekaligus untuk tukar menukar informasi menyangkut perkembangan krisis global yang sangat terasa dampaknya di negaranegara berkembang.

Terkait Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), politisi asal dapil Jawa Tengah ini berharap, ada optimisme untuk menghadapi pasar bebas Asean yang telah berlangsung ini. Dengan atau tanpa program MEA, Indonesia tetap harus melakukan pergerakan untuk menghadapi tanta ngan globalisasi. (SF) FOTO: AN-

DRI/PARLE/HR

laPoran utama

KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI TAUFIK KURNIAWAN

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Komisi XI dan Pimpinan Banggar menerima Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta

12 EDISI 132 TH. XLV, 2015

KOMIT PADA INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI

Kenapa harus ngotot. Itu pertanyaan yang muncul menanggapi rencana TNI AU untuk membeli pesawat helikopter buatan ItaliaInggris Agusta Westland AW101. Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mengingatkan pentingnya mengedepankan industri alutsista dalam negeri PT DI sesuai amanat UU no.16/2012 tentang Industri Perta hanan. Apalagi BUMN ini ternyata sudah menjalin bekerja sama dengan Airbus Helicopter untuk memproduksi pesawat sejenis, termasuk untuk kategori VVIP Kepresidenan. “Seharusnya Kasau tidak perlu ngotot untuk membeli heli AW101 dan tidak perlu juga mendiskreditkan PT DI. Dana untuk pembelian itukan dari APBN, kalau nanti pemerintah memutuskan menunda atau membatalkan pembelian apakah Kasau juga tetap ngotot,” tekannya awal Desember lalu di Jakarta.

Masih dalam kerangka fungsi pengawasan anggota Komisi I dari FPDIP Tugasus Hasanudin juga tidak kalah tegas dalam menyampaikan sikapnya. Helikopter Super Puma EC 225 menurutnya sudah diproduksi PT DI dan digunakan oleh 32 kepala negara di dunia termasuk AS dan Jerman, mengapa Indonesia kemudian melirik helikopter yang diproduksi negara lain dan baru digunakan empat kepala negara. Ia juga mengingatkan pasal 43 UU 16/2012 yang mengharuskan pemerintah mengedepankan industri pertahanan dalam negeri. Sorotan anggota dewan dan sejumlah pihak lainnya membuat Presiden Jokowi membuat keputusan akhir tetap menggunakan helikopter produksi PT DI.

Keberpihakan Komisi Pertahanan DPR kepada industri petahanan dalam negeri juga seiring dengan upaya meningkatkan kemampuan alutsista TNI. Dukungan ini terlihat pada saat melaksanakan rapat kerja gabungan menghadirkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pertengahan Oktoberlalu.WakilKetuaKomisiIHanafiRais menyebut pertemuan tersebut un

tuk memastikan dukungan pemerintah dalam upaya mencapai Minimum Essen-tial Force (MEF) bagi kekuatan TNI.

Sebelumnya ada hal menarik yang dilontarkan Menteri Pertahanan yaitu

tentang pentingnya program bela negara. Sejumlah anggota dewan merespon positif wacana ini namun dengan catatan kritis yaitu perlu menetapkan payung hukum terlebih dahulu. Pada pasal 9 ayat 3 UU no.3/2002 dijelaskan ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi perlu diatur dalam UU. Masalahnya sampai saat ini legislasi terkait belum menjadi agenda pemerintah dan dewan. Problem lain adalah masalah anggaran untuk menuntaskan target melatih 100 juta warga negara, apalagi sampai saat ini sarana dan prasarana pelatihan yang dimiliki Kemenhan masih jauh dari cukup. “Kita dukung niat pemerintah tapi sebaiknya undangundangnya kita selesaikan dulu,” kata WakilKetuaKomisiITantowiYahya.

Terkait isu Laut Cina Selatan, Komisi I menilai ada eskalasi ketegangan di kawasan tersebut. Komisi I DPR mendukung Kementerian Pertahanan memperkuat pangkalan Tentara Nasional Indonesia di Pulau Natuna. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan ini juga sangat mungkin dipengaruhi oleh pertarungan ekonomi antara Cina dengan Amerika. Menurutnya Indonesia tidak bisa menutup mata bahwa

banyakkasuskonflikpolitikdanmiliterjugaakandidorongolehkonflikkepenti-ngan ekonomi. “Kita menyutujui usulan TNI untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran di Kemenhan dan TNI sekitar sebesar Rp450 milyar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Pulau Natuna,” ungkap Mahfudz Siddiq.

FIT PROPER DAN MITRA BARU

Sepanjang tahun 2015 Komisi I telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon duta besar, Kepala BIN dan Panglima TNI. Pertengahan September, menindaklanjuti surat presiden, 33 dubes diuji kemampuannya oleh 47 orang wakil rakyat. Bagi anggota Komisi I Djoko Udjianto kemampuan seorang dubes dalam memahami wilayah yang ditempatinya sangat penting dalam menentukan keberhasilan tugas. Juni, giliran calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Sutiyoso yang diuji. Purnawirawan yang sudah menjadi Ketua Umum PKPI ini berhasil mendapat dukungan walaupun sudah kepala tujuh. Sebagian besar anggotakomisimenilaiBangYosmemilikikompetensi dan pemikiran yang diperlukan dalam dunia intelejen. Seiring dengan itu untuk menunjang dan mengawal kinerja aparat intelejen, Komisi I telah memmbentuk Tim Pengawas Intelejen sesuai amanat UU no.17/2011 tentang Intelijen Negara. Selanjutnya giliran calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Perta hanan ini. Kepala Staf TNI AD ini berhasil mendapat dukungan anggota Komisi I sehingga melaju mulus menjadi orang tertinggi di angkatan bersenjata RI.

April lalu, Lembaga Sensor Film (LSF) secara resmi menjadi mitra kerja Komisi I.WakilKetuaITantowiYah-ya mengatakan keputusan ini jangan diterjemahkan kembalinya era represif. “Komisi I ini jangan dilihat dari sisi panser, alutsista dan aspek pertahanan semata.KitainginLSFmendorongfilmsebagai alat propaganda, mengawal kedaulatan bangsa. Itu yang dilakukan negara lain seperti Korea, Tiongkok, AS dalam menjual image bangsanya,” tekan dia. (IKY) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI I DPR RI

Pimpinan Komisi I DPR bersama Panglima TNI


Selama Periode 2015, Komisi II terus menjalankan tugas dan kewajibannya menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi dalam kerangka representasi rakyat. Di awal masa kerja Komisi II langsung dihadapkan pada tugas besar di bidang legislasi yaitu merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) no.1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perppu no.2/2014 atas perubahan terhadap UU no.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepastian untuk merevisi itu disepakati dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (15/1/15). Kemudian dalam Raker dengan Mendagri dan MenkumHAM pada Senin (19/1/15), seluruh fraksi di Komisi II DPR ak hirnya menyetujui kedua Perppu tersebut menjadi UndangUndang. Pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/2/15) Perppu tersebut resmi disetujui untuk disahkan menjadi Undangundang.

Dalam hal pengawasan selain menggelar rapatrapat dengan mitra kerja, Komisi II juga melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka meninjau berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi II. Dalam Kunjungan Komisi II ke Provinsi Aceh

meninjau Arsip dan Perpustakaan Daerah, terkait permasalahan tanah di Aceh serta terkait persiapan Pilkada di Aceh. Terkait permasalahan tersebut, Komisi II juga lakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Riau serta daerah lainnya. Tentu kunjungan itu dalam kerangka fungsi pengawasan DPR.

Terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2015, Komisi II juga lakukan kunjungan kerja di berbagai daerah untuk mengecek persiapan pelaksanaannya. Sedangkan terkait Calon Daerah Otonom Baru (DOB), Komisi II juga mengecek kesiapan dan kelayak daerah

daerah tersebut untuk di mekarkan.Dalam hal fungsi Anggaran, Komisi

II intens membahasnya dengan Mitra Kerja Komisi II. Dalam hal ini Komisi II berhasil memperjuangkan pengangkatan Tenaga Honorer K1 dan K2 menjadi CPNS dan dimasukkan dalam RAPBN 2016.

Dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghasilkan 6 keputusan yaitu yang pertama, Komisi II DPR RI dan KemenPANRB sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui verifikasi, Selasa (15/09/2015).

“Berkenaan dengan keputusan bersama tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer kategori I dan II akan diagendakan secepatcepatnya sebelum pembicaraan RAPBN 2016,” ungkap Rambe.

Sementara itu, anggota Komisi II Arteria Dahlan meminta pemerintah untuk melaksanakan enam keputusan atau rekomendasi tersebut. “Meski hanya merupakan keputusan tapi pemerintah harus menjalankan,” tegas Arteria Dahlan.

Berkaitan dengan lanjutan pembahasan pagu anggaran tahun 2016 Kementerian PAN/RB, BKN dan KASN Komisi II melakukan pembahasan pada tanggal 2122 September 2015. (SKR) FOTO:

RIZKA, ANDRI/PARLE/HR

Komisi II DPR Berhasil Perjuangkan Aspirasi Rakyat

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI II DPR RI

Kunjungan Kerja Komisi II ke Maluku

Rapat Kerja Komisi II dengan Mendagri

14 EDISI 132 TH. XLV, 2015

RUU KUHP MULAI DIBAHASInilah RUU yang sejak lama selalu

menjadi PR besar para Anggota DPR RI dari period ke periode. Dan Komisi III DPR akhirnya memulai kembali pembahasan RUU KUHP pada Juni 2015. Dalam Prolegnas 20152019, RUU KUHP sudah dicanangkan bisa rampung dalam periode keanggotaan kali ini.

Semua institusi hukum diundang Komisi III DPR untuk memberi masukan. Komisi III dan pemerintah mencanangkan pembaharuan sistem peradilan pidana terpadu. Sinkronisai dan harmonisasi juga sudah dilakukan. Masih banyak materi kontroversial dalam RUU warisan Pemerintah Kolonial Belanda ini. Seiring pembahasan RUU KUHP, Komisi III juga melakukan konsolidasi atas hukum pidana materiil, termasuk memperbarui kelembagaan penegak hukum.

KODIFIKASI PARSIAL KUHPPembahasan RUU KUHP pada Sep

tember 2015 terus berlanjut. Kali ini isukodifikasitotal(tertutup)danparsial (terbuka) jadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Komisi III DPR sendiri menginginkan pembahasan RUUinidengankodifikasiparsial.Biladalam lima tahun ke depan, RUU ini belum rampung juga, Komisi III berusaha realistis, agar pembahasannya dengankodifikasiparsial.

Komisi III DPR sempat mengundang pakar hukum pidana Romli Atmasasmi

ta dan mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua untuk membahas hal ini. Pihak pemerintah sendiri waktu itu menginginkan kodifikasi total. Untuk itu, Komisi III perlu mendengar argemumenpemerintahtentangfilosofidanlatar pilihannya pada kodifikasi total tersebut.

Dalamkodifikasitotal,semuatindakpidana kejahatan khusus dilebur men

jadi satu dalam KUHP. Contoh kejahatan khusus itu adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, narkotika, pen

cucian uang, dan perdagangan manusia. Romli Atmasasmita di hadapan Komisi III berpendapat, hendaknya hukum di Indonesia tidak terinspirasi pada hukum umum (kodifikasi total). Dengan kodifikasiparsial,justruIndonesiabisa

meneguhkan kedaulatan hukumnya. PENYERAHAN DIM RUU KUHP

Oktober 2015 daftar invetaris masalah (DIM) RUU KUHP diserahkan saat raker perdana dengan Menteri Hukum danHAMyangbaruYasonaLaolly.Ada 2.394 DIM yang berhasil dinventarisir. DIM substansi 847, DIM substansi baru 88, DIM memintapenjelasan 221, DIM redaksional 73, dan DIM bersifat catatan 62. Komisi III membahas DIM ini dengan Menkum HAM.

CAPIM KPKSetelah melalui seleksi ketat, ak

hirnya para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan fit and profer test di Komisi III pada Desember 2015. Ada sepuluh calon yang melakukan tes. Kesepuluh nama itu adalah Saut Situmorang, Surya Chandra, Alexander Marwata, Basariah Panjaitan, Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Prabowo, Laode Muhammad Syarif, Busro Muqoddas, dan Robby Arya Brata.

Yangmenarikadasatucalonperempuan yang masuk sebagai capim KPK, yaitu Basariah Panjaitan. Ia juga satu

satunya yang berasal dari Polri. Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman berharap, para calon yang mengikuti seleksi ini bisa menjadi harapan masyarakat agar lembaga antirasuah ini eksis dan kuat. (SPY/MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI III DPR RI

Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung bahas revisi UU KUHP

Pleno Komisi III DPR Tentang Pemilihan Anggota dan Ketua KPK secara voting dipimpin Ketua Komisi Azis Syamsudin


Tahun 2015, hampir seluruh wilayah Indonesia terkena dampak dari iklim El Nino. El Nino ini berdampak terhadap kondisi cuaca Indonesia.

El Nino pernah menimbulkan kekeringan panjang di Indonesia. Curah hujan berkurang dan keadaan bertambah menjadi lebih buruk dengan meluasnya kebakaran hutan dan asap yang ditimbulkannya.

Disektor irigasi, hasil kajian menyebutkan bahwa kondisi beberapa DAS di Indonesia cukup kritis dan jumlahnya semakin banyak, khususnya di Jawa. Berdasrkan analisis terhadap data debit minimum dan maksimum dari 52 sungai yang tersebar di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke terlihat bahwa jumlah sungai yang debit minimumnya berpotensi untuk menimbulkan masalah kekeringan meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daerah aliran sungai di wilayah Indonesia setelah tahun 1990 banyak yang sudah mengalami degradasi sehingga adanya penyimpangan iklim dalam bentuk penurunan atau peningkatan hujan jauh dari normal akan langsung menimbulkan penurunan atau peningkatan yang tajam dari debit minimum atau debit maksimum (kekeringan hidrologis).

Komisi IV telah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) serius mengantisipasi kekurangan produk pangan dalam negeri akibat kemarau panjang.

Dua agenda besar ketahanan pangan mengalami gangguan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda tanam dan panen. Dengan gagalnya dua agenda tersebut, maka stok pangan selama dua periode masa tanam bisa terganggu.

Komisi IV juga memberikan solusi terkait pelimpahan anggaran untuk kegiatan antisipasi kekeringan, di antaranya pembelian pompa di sejumlah daerah.

Kementerian Pertanian pun menyampaikan pada Komisi IV, akan mengantisipasi dampak El Nino sehingga ada beberapa langkah diambil salah satunya mengubah beberapa kegiatan anggaran yang penyerapannya tidak optimal dialihkan untuk mengantisipasi kekeringan ini.

Selain pembelian pompa air untuk daerah rawan kering, Kementerian Pertanian dan Komisi IV juga telah membuat sumur sintesis bagi daerah yang memang sulit akses sungainya atau tidak adanya sumber air.

Pembuatan sumur sintesis itu merupakan solusi jangka pendek. Tentunya dalam jangka panjang nanti Komisi IV DPR akan meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum karena berhubungan dengan irigasi dan bendungan air dan Kementerian Kehutanan untuk mulai menanami.

Selain itu, Ancaman kebakaran hutan dan asap pekat terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan berlangsung hingga November 2015. Bahkan, hal tersebut bukan hanya mengancam kedua wilayah itu melainkan juga kawasan hutan lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah; dan Gunung Watangan Puger, Kabupaten Jember.

Adanya titik panas atau hotspot di Sumatera, yang tersebar di wilayah Jambi, Sumatera Selatan dan Pekan Baru, Rengat, Pelalawan. bisa dibilang parah, dan ini ditambah pengaruh siklon tropis selain El Nino.

Komisi IV berharap pemerintah dapat mengambil pelajaran atas musibah kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang beberapa waktu lalu terjadi dan menimbulkan masalah besar, hingga ke negara lain, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi saat musim kemarau di tahun mendatang.

Patut disayangkan sebagian Peraturan Daerah tidak melarang pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan. Namun hendaknya hal tersebut harus terlebih dahulu membuat batasan area hutan yang akan dibuka untuk lahan baru. Dan juga mewajibkan masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan untuk terlebih dahulu membuat pompa air guna memadamkan api jika meluas melebihi batasan wilayah hutan yang akan dibuka lahan baru.

Komisi IV DPR mengapresiasi pemerintah dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan, atas langkahlangkah pengendalian kebakaran hutan serta kabut yang ditimbulkannya. Bahkan Komisi IV juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas pelaku pembakaran.

Seperti diketahui, sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp200 trilliun.

Komisi IV juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, disarankan juga dalam RAPBN 2016, pemerintah menganggarkan restorasi kawasan hutan dan lahan pasca bencana kebakaran sehingga bencana serupa tidak terulang. (AS) FOTO: RIZKA/PARLE/IW

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI IV DPR RI

Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo bersama Menteri Kehutanan Siti Nurbaya

KOMISI IV DAN PEMERINTAH BAHU MEMBAHU MINIMALISIR DAMPAK EL NINO

16 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Memasuki akhir tahun 2015, Komisi V DPR terus menunjukkan peningkatan kinerja yang baik, dalam setahun ini, Komisi V DPR sebagai salah satu wujud pelaksanaan fungsi representasi politik anggota dewan, intens melakukan kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke daerahdaerah termasuk ke daerah pemilihan (dapil) untuk berkomunikasi langsung dengan konstituen baik di masa reses maupun di luar reses.

Hal ini dimaksudkan agar para wakil rakyat dengan konstituen lebih dekat dan menyerap langsung aspirasi, kemudian melakukan serangkaian tindakan advokasi atas aspirasi tersebut dalam bentuk kebijakan. Seperti halnya, di awal 2015, Komisi V DPR yang memiliki ruang lingkup infrastruktur dan perhubu ngan itu mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) keselamatan transportasi dan penerbangan nasional yang bertujuan melakukan review peraturan terkait penerbangan.

Masih dalam rangka penguatan sektor perhubungan, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR yang dipimpin Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis juga meninjau langsung aktivitas di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB. Tim ini menyoroti lamanya waktu tunggu sandar dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang menjadi penghubung Jawa, Bali dan NTT ini.

Bahkan di tempat yang sama, Tim Kunker Komisi V DPR juga meninjau sejumlah permasalahan terkait aspek keamanan dan kenyamanan yang dianggap

masih perlu diperbaiki manajemen PT Angkasa Pura I yang mengoperasikan Bandara Internasional Lombok, NTB. Hal ini penting karena bandara ini cukup sibuk melayani maskapai dari dalam maupun mancanegara.

Terkait sektor infrastruktur, kinerja Komisi V DPR juga patut diapresiasi. Komisi V DPR membentuk Tim KunjunganSpesifikuntukmeninjausejumlahtanggul besar sungai Cimanuk, Jatibarang, Indramayu yang jebol 16 Maret lalu yang menyebabkan ribuan rumah, sekolah dan masjid kebanjiran.

Pada April 2015, Tim Kunjungan SpesifikKomisiVDPRjugamelakukankunju-ngan kerja ke Pemprov Bali, akademisi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam rangka menyerap aspirasi sejumlah pihak di Bali terkait penyempurnaan RUU Jasa Konstruksi.

Di bulan yang sama, Tim kunjungan kerja Komisi V DPR juga meninjau langsung Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara untuk melihat dari dekat fasilitas yang ada, proyek yang sedang dikerjakan, dan kendala pembangunan apa saja yang ada di pelabuhan tersebut.

Pada bulan Mei di 2015, DPR juga menyatakan siap untuk membahas RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Selain RUU Tapera, Komisi V DPR juga mendorong RUU Arsitek untuk mengatur mengenai profesionalisme dan integritas profesi, perlindungan profesi arsitek dan ketentuan sanksi pada bidang arsitek ini.

Sementara itu, dalam rangka melakukan Tugas Pokok dan Fungsi Penga

wasan, Komisi V DPR melakukan KunjunganKerjaSpesifikmeninjaupersiapaninfrastruktur dan angkutan lebaran ke Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah secara marathon melalui jalur darat.

Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR YudiWidianameninjauTolDalamKotaarah Cikampek dan terlebih dahulu meninjau kesiapan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) Provinsi Jawa barat. Beberapa titik yang akan menjadi fokus perhatian rombongan Komisi V DPR antara lain ruas Tol Subang – Palimanan sepanjang 78 Km dan ruas Tol Palimanan – Kanci sepanjang 26 km.

Banyak catatan kritis Komisi V DPR menyangkut penyelenggaraan angkutan lebaran 2015. Dari angkutan Udara, laut, dan darat terus dipantau Komisi V. Perlu ada perbaikan sistem manajemen angkutan lebaran yang dilakukan pemerintah pusat dan otoritas angkutan umum.

Sementara di awal September, Komisi V DPR menyampaikan keprihatinanya atas semakin meluasnya dampak kebakaran hutan di sejumlah daerah. Kabut asap mulai mengganggu aktivitas bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pemerintah diminta menuntaskan permasalahan kabut asap sesegera mungkin.

Komisi V DPR juga memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang diusulkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolong an (Basarnas) dan BMKG pada saat pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2016 untuk membiayai programprogram prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR.

Sementara itu, di akhir 2015, Panja Keselamatan Penerbangan Nasional Komisi V DPR menyampaikan sejumlah hasil rekomendasi dari hasil kerja Panja kepada pemerintah dan mendesak pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi yang sudah Panja sampaikan. (NT) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

MENUJU ZERO ACCIDENT MELALUI PANJA KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN PENERBANGAN NASIONAL

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI V DPR RI

Tim Kunker Komisi V DPR meninjau aktivitas bongkar muat di pelabuhan NTB


RAPAT MARATON PMNMengawali tahun 2015, Komisi VI

DPR RI disibukkan dengan menggelar rapat maraton soal Penyertaan Modal Negara (PMN). Komisi VI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan pengawasan atas program pemerintah menyuntikkan anggaran ke sejumlah BUMN. Seperti diketahui, Pemerintahan Joko Widodo merilis beberapa program unggulan, seperti pembangunan infrastruktur dan tol laut.

Untuk melicinkan program tersebut, pemerintah menggelontorkan anggaran ke BUMN pilihan. Dan Komisi VI sempat membentuk dua tim Panja untuk membahas PMN dengan sejumlah BUMN. Pada APBNP 2015 tercatat PMN yang diajukan sebesar Rp 72,9 triliun. Ada 35 BUMN yang mengajukan proposal untuk mendapatkan PMN dari pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan (Dapil Jabar VI) pada akhir Janua ri menjelaskan, Panja PMN ini i ngin mengorek lebih jauh tentang kinerja korporasi dan operasional beberapa BUMN yang diundang. “Lalu, kita juga ingin tahu bagaimana BUMN tersebut tanpa PMN dan setalah mendapat PMN,” ka tanya. Dari rapat dengan beberapa BUMN tersebut akan terlihat mana yang sehat dan mana yang tidak sehat.

TINJAU DJAKARTA LLOYDTim Komisi VI DPR tinjau PT. Dja

karta Lloyd (D’Lloyd) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Peninjauan ini terkait dengan PMN yang diberikan untuk D’Lloyd sebesar Rp 350 miliar. April 2015, Tim Komisi VI melihat dari dekat program perbaikan kapal sekaligus pembelian kapal baru oleh D’Lloyd dari anggaran PMN yang sudah dikucurkan. Kapalkapal yang sedang diperbaiki u mumnya sudah mengalami korosi di lambung dan berumur tua.

Kapal Sam Ratulangi adalah salah satu dari program revitalisasi kapal yang dilakukan D’Llyod. Kapal ini memiliki kapasitas 1.600 kontainer dan dibuat tahun 2001. Nilai perbaikan kapal mencapai Rp 38,1 miliar. Dengan menggunakan speed boot, Tim Komisi VI mendekati tiga kapal di perairan teluk Jakarta. Dua ka

pal lainnya adalah kapal Jatiwangi yang menelan anggaran perbaikan sebesar Rp 22,6 miliar. Dan kapal Lhoksemawe butuh anggaran Rp 19,2 miliar.

KUNJUNGI PASAR TEBET TIMURJelang Ramadan pada Juni 2015,

Komisi VI DPR RI kunjungi Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan. Hargaharga kebutuhan bahan pokok waktu itu membumbung tinggi di tingkat pengecer. Selain lonjakan harga, Komisi VI juga banyak menemukan produk makanan tanpa label. Dipimpin Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir dan Wakil Ketua Heri Gunawan, tim Komisi VI menyisir setiap pedagang sembako di dalam pasar.

Dialog dengan para pedagang pasar terjadi begitu cairnya. Heri Gunawan sempat menanyakan harga beberapa komoditas. Tempe, misalnya, ukuran kecil dijual Rp 2500, ukuran sedang Rp 5.000, dan ukuran besar Rp 6000. Harga beras bermerek dijual mulai Rp 18.500/kg atau Rp 9.000/liter. Tim Komisi VI juga memberi penjelasan kepada para pedagang yang menjual produk kue tanpa label. Izin pembuatan label tak dipungut biaya. Temuan banyaknya jajanan pasar tanpa label mengindikasikan lemahnya pengawasan oleh pemerintah.

BENTUK PANJA PELINDO IISeptember 2015, Komisi VI memben

tuk Panja Pelindo II untuk menyelidiki kontrak konsesi anak perusahaan Pelindo II, JICT kepada perusahaan asal

Hong kong, Hutchison Port Holding (HPH). Kasus ini telah mengundang perhatian publik dan memenuhi headline media massa. Pasalnya, Pelindo II telah memperpanjang kontrak tanpa melibatkan regulator pelabuhan (Kemenhub). Kasus ini juga berawal dari kunjungan mendadak Presiden Joko Widodo ke Tanjung Priok dan mempersoalkan dwelling time.

Dirut Pelindo II RJ. Lino dinilai telah melanggar UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Tak hanya melanggar UU, Lino juga telah mengabaikan tiga surat mantan Menteri Perhubungan yang melarang perpanjangan konsesi kepada HPH. Nilai kontrak juga tak sesuai yang diharapkan. Kontrak pertama tahun 1999, HPH membayar USD 243 juta. A nehnya, pada kontrak kedua, HPH hanya diwajibkan membayar USD 215 juta untuk 20 tahun kemudian.

Semua pihak yang terkait dengan persoalan ini dipanggil ke rapat Panja. Bahkan,KetuaKomisiVIAchmadHafiszTohir, menyatakan, Panja bisa saja mengunjungi HPH ke Hongkong untuk me

lihatsepertiapaprofilperusahaanini.Panja menilai, JICT sudah bisa dikelola oleh anak bangsa sendiri, tak perlu lagi asing ikut mengelola pelabuhan. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan, ada pendapatan ke kas negara sebesar USD 160 juta bila JICT dikelola mandiri oleh putra putri terbaik bangsa. (MH) FOTO: AYU, ANDRI/PARLE/HR

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI VI DPR RI

Pimpinan Komisi VI DPR panggil Dirut Pelindo II

Komisi VI DPR sidak ke Pasar Tebet

18 EDISI 132 TH. XLV, 2015

RENEGOSIASI FREEPORT HARUS LIBATKAN PEMPROV PAPUA

Januari 2015, Komisi VII DPR RI sudah mendesak pada Menteri ESDM Sudirman Said agar melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dalam renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Pelibatan Pemprov Papua dalam kontrak karya selalu disuarakan Komisi VII kepada setiap Menteri ESDM yang sedang menjabat. Rapat ketika itu dihadiri pula perwakilan SKK Migas, BPH Migas, dan Pertamina.

Pembangunan smelter juga sudah disuarakan Komisi VII kepada Freeport sesuai amanat UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Wakil Ketua Komisi VII DPR SatyaWidyaYudhamendesakMenteriESDM meninjau kembali MoU yang ditandatangani Dirjen Minerba dengan PT. Freeport pada 25 Januari 2015. Sekali lagi MoU tersebut harus disesuaikan dengan UU Minerba.

Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR juga meminta Menteri ESDM menyiapkan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi wilayah kerja migas yang akan habis masa kontraknya. Regulasi kontrak terutama ditujukan bagi perusahaan nasional, baik BUMN, BUMD, dan swasta nasional.

BENTUK PANJA SMELTER Pembangunan smelter untuk dunia

pertambangan sudah sangat mendesak. Komisi VII DPR memandang penting pengawasan terhadap pembangunan smelter ini. Pada Februari 2015, Komisi VII DPR membentuk Panja Smelter untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaanperusahaan pertambangan. Smelter sendiri merupakan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral yang harus ada pada semua perusahaan pertambangan.

Dan yang menjadi sorotan adalah perusahaan tambang asing raksasa PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di Papua. Panja Smelter mendesak PT. Freeport membangun smelter di Papua. Komisi VII berkepentingan mengawal isu penting ini. Dan dari hasil konsultasi Presiden, Wakil Presiden, beserta Pim

pinan DPR, pembangunan smelter ditempatkan di Mimika, Papua.

Dengan pembangunan smelter ini, limbah industri pertambangan bisa terkontrol dengan baik. Komisi VII menyerukan agar pemerintah dan Freeport melakukan pengawasan berkala terhadap pembangunan smelter, agar masyarakat yang tinggal di lingkungan pertambangan tidak terdampak dari buruknya pengolahan limbah.

SEPAKATI ANGKA SUBSIDI LISTRIK

Komisi VII DPR menyapakati penetapan angka subsidi listrik untuk tahun 2016, yaitu sebesar Rp 67 triliun hingga Rp 71 triliun. Angka tersebut ternyata lebih besar dari angka yang diajukan pemerintah sebesar Rp 60,14 triliun hingga Rp 63,18 triliun. Inilah yang mengemuka menjadi butir kesepakatan antara Komisi VII dengan Menteri ESDM, Juni 2015.

Pada kesempatan itu, DPR RI menolak keinginan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dengan alasan masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima kenaikan tarif listrik. “DPR RI mempertimbangkan keadaan ekonomi sedang

tidak baik, maka Komisi VII DPR tidak bisa menyetujui kenaikan tarif listrik,” jelas Tamsil Lindrung, Wakil Ketua Komisi VII yang memimpin raker.

DIVESTASI SAHAM FREEPORT

Komisi VII DPR RI pada Oktober 2015 mendesak Pemerintah segera menyambut divestasi saham PT.Freeport Indonesia. Divestasi merupakan amanat UU No.4/2009 tentang Per

tambangan Mineral dan Batubara, yang tujuannya agar penguasaan nasional atas lahan per tambangan mineral yang masih dikuasai perusahaan asing bisa semakin besar. Divestasi harus diambil Pemerintah. bila Pemerintah tidak mampu, ada BUMN pertambangan yang bisa ambil alih. (MH) FOTO: ANDRI/PARLE/IW

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudya

Suasana rapat Komisi VII dengan Kementerian ESDM

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI VII DPR RI


Tahun 2015 telah banyak yang diperjuangkan Komisi VIII bagi masyarakat Indonesia. Masukan, dorongan dan desakan kepada para mitra kerjanya seperti Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Baznas dan beberapa badan lainnya tak lain adalah demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Berikut beberapa diantara sekian banyak perjuangan Komisi VIII yang berhasil dirangkum Parlementaria.MENURUNKAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI

Setelah berhasil membuat UndangUndang 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji pada tahun 2014, di tahun 2015 ini Komisi VIII DPR berhasil menurunkan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) 2015. Pada tahun 2014 BPIH yang dibebankan kepada para calon jemaah haji sebesar 3.219 Dolar Amerika. Berkat desakan dari Komisi VIII BPIH tahun 2015 turun sebesar 502 dolar Amerika Serikat, menjadi 2.717 dolar Amerika.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa penurunan BPIH tahun ini adalah penurunan yang paling drastis dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Sebagai perbandingan, pada 2010 besaran BPIH adalah USD 3.364. Tahun 2011 turun menjadi USD 3.357, tahun 2012 kembali naik menjadi USD 3.617, tahun 2013 turun menjadi USD 3.527 atau sama dengan tahun 2011, pada tahun 2014 turun menjadi USD 3.219. Dan yang paling besardansignifikanpenurunannyaadalah2015 dimana ditetapkan menjadi sebesar USD 2.717.MENDESAK PEMERINTAH MEMBANGUN RUMAH KORBAN ERUPSI SINABUNG

Masih di awal tahun 2015, tepatnya bulan Mei, Komisi VIII DPR RI ber

hasil mendesak mitra kerjanya, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) merelokasi korban erupsi Gunung Sinabung Sumatera Utara. Sejatinya erupsi Gunung Sinabung ini dimulai sejak tahun sebelumnya, namun saat itu masyarakat di jarak tertentu masih memilih menetap di rumah yang telah dihuninya selama puluhan tahun itu. Namun awal tahun 2015 gunung ini kembali mengeluarkan lahar panas, hingga akhirnya masyarakat dievakuasi, bahkan beberapa desa terpaksa direlokasi guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Komisi VIII DPR mendesak pemerintah untuk segera membangun rumah warga yang direlokasi.

Atas desakan tersebut, Kepala BNPB, Syamsul Maarif beserta Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Selasa (5/5) menyerahkan 103 dari 370 unit rumah tahap pertama bagi korban erupsi gunung Sinabung yang direlokasi dari desa Bakerah di Siosar, Kecamatan Merk, Kabupaten Karo Sumatera utara. Pembangunan rumah akan dilanjutkan kembali mendatang dengan total jumlah rumah yang direncanakan dibangun adalah 2.053 yang secara bertahap akan terus dilanjutkan.MENDESAK PENINGKATAN ANGGARAN KEMEN PP & PA

Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan mendorong Komisi VIII DPR RI untuk mendesak mitra kerjanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Kemen PP & PA) untuk meningkatkan kinerjanya. Desakan tersebut didukung dengan peningkatan anggaran yang

diberikan Komisi VIII DPR kepada mitra kerjanya tersebut. Pada akhirnya pemerintah menyetujui peningkatan anggaran yang diberikan Komisi VIII kepada Kemen PP & PA, dari sekitar 217 Miliar pada tahun sebelumnya, menjadi sebesar 1,269 triliun untuk Pagu anggaran tahun 2016 mendatang.

“Kami mengapresiasi peningkatan anggaran yang diberikan pemerintah kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) sebesar 1,269 triliun untuk Pagu anggaran tahun 2016. Ini merupakan sejarah tersendiri, dan tentunya atas desakan Komisi VIII untuk memberikan tambahan anggaran dibanding

tahuntahun sebelumnya yang hanya sekitar 217 Miliar,”ungkap Saleh usai Rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak,YohanaSYembise,Senin(31/8) di Senayan Jakarta. PERJUANGKAN HAK PENYANDANG DISABILITAS LEWAT RUU PENYANDANG DISABILITAS

Dipenghujung tahun 2015, Komisi VIII DPR RI akhirnya resmi mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi RUU inisiatif DPR dan men

jadi Prolegnas.RUU ini menggantikan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah mengatakan perubahan undangundang itu lebih kepada merubah paradigma di masyarakat. Undangundang sebelumnya itu lebih menitik beratkan pada pelayanan dan belas kasihan (charity based). Sementara RUU tentang Penyandang Disabilitas ini berparadigma lebih kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas (right based), baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

“Munculnya inisiati RUU Disabilitas ini karena para penyandang disabilitas masih banyak mengalami diskriminasi baik secara fisik, mental, intelektual, juga sensorik saat berinteraksi di lingkungan sosialnya,” jelasnya usai sidang paripurna hari Selasa (20/10). (AYU) FOTO:

NAEFUROJI/PARLE/HR

Komisi VIII DPR RI menerima masyarakat penyandang disabilitas

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI VIII DPR RI

PERJUANGAN KOMISI VIII DI TAHUN KAMBING KAYU

20 EDISI 132 TH. XLV, 2015

KOMISI IX BERPENDAPAT KASUS ANESTESI RS SILOAM MUSIBAH

Di awal tahun 2015 ini, kembali kita dikejutkan dengan meninggalnya dua pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang. Dua pasien di rumah sakit ini, meninggal dunia setelah diberi injeksi Buvanest Spinal produk PT Kalbe Farma.

Pasien pertama adalah seorang wanita yang menjalani operasi caesar dan pasien kedua adalah seorang lakilaki yang menjalani operasi urologi. Keduanya langsung dibawa ke ruang ICU. Namun, kurang dari 24 jam nyawanya tak tertolong. Sementara itu, untuk pasien yang menjalani operasi caesar, bayinya selamat.

Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Buvanest Spinal yang diberikan ternyata bukan berisi Bupivacaine yang merupakan obat bius, akan tetapi berisiasamtraneksamatgolonganantifibrinolitikyangbekerja mengurangi pendarahan. Pihak RS Siloam mengaku sudah melakukan tindakan operasi sesuai prosedur.

Terkait kasus tersebut, Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) dan langsung melakukan investigasi ke rumah sakit Siloam Karawaci dan ke PT Kalbe Farma di Bandung. Panja dibentuk bukan untuk menentukan siapa yang salah dan benar, tetapi untuk mendapatkan rekomendasi kepada pemerintah sebagai dasar tindak lanjut masalah ini.

Selain melakukan investigasi ke RS Siloam Karawaci dan PT Kalbe Farma, Panja juga memanggil seluruh pemangku di bidang kesehatan, seperti Menteri Kesehatan, Kepala Badan POM, Komite Nasioanl Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Perhimpunan Dokter Anestesi, Ikatan Apoteker Indonesia, Asosiasi Farmasi Indonesia (Gabungan Perusahaan/GP Farmasi Indonesia) dan International Pharmaethical Manufactories Group.

Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI menemukan bahwa kasus meninggalnya pasien yang diduga karena injeksi obat Buvanest Spinal 0,5% Heavy 4 ml/5 (Bupivacaine HCI) produksi Industri Farmasi PT. Kalbe Farma, Tbk. hanya terjadi di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI tidak menemukan kasus serupa terjadi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Berdasarkan temuantemuan di lapangan, Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI merekomendasikan bahwa kejadian ini adalah musibah di dalam dunia kesehatan sehingga menjadi momentum untuk segera melakukan perbaikan mendasar terkait prosedur dan mekanisme penanganan kasus atau kejadian serupa baik di Rumah Sakit maupun di Industri Obat.

Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta PT. Kalbe Farma, Tbk, melakukan corrective action preventive action (CAPA) sesuai CPOB yang ditentukan oleh BPOM secepatnya. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta BPOM untuk mencabut segel dan mengaktifkan kembali line 6 sehingga dapat berproduksi kembali.

Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta kepada Rumah Sakit Siloam Karawaci untuk mematuhi ketentuan

dalam Undangundang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya pasal 32 terkait hak pasien secara konsisten sehingga pasien dapat terlindungi.

Selain membentuk Panja Anestesi, Komisi IX DPR juga membentuk Panja BPJS Kesehatan, Panja Tenaga Kesehatan, dan Panja Kesehatan Haji.

Panja BPJS Kesehatan dibentuk karena banyaknya permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang telah digulirkan pemerintah sejak Januari 2014.

Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional tersebut. Mulai dari aktivasi keanggotaan, ecatalog, pelayanan fasilitas kesehatan dan aneka masalah lain kerap dikeluhkan masyarakat maupun pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Panja Tenaga Kesehatan Komisi IX dibentuk adalah untuk mengawal perekrutan CPNS Tenaga Kesehatan di tahun 2016 terutama terhadap 42.000 Bidan PTT. Hal tersebut, didasarkan pada Keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak akan menghentikan perekrutan CPNS, khususnya tenaga kesehatan.

Komisi IX DPR RI berharap perekrutan tersebut harus memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangan lamanya pengabdian. Tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat yang diangkat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah diusulkan kepada KemenPAN untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Pertimbangannya adalah karena PTT ini telah mengabdi cukup lama dan bertugas di daerah terpencil. Namun, masalah ini belum disetujui karena harus memiliki regulasi sebagai payung hukum.

Sedangkan untuk memberikan pengawasan kesehatan bagi jemaah haji yang akan beribadah di tahun 2015 ini, Komisi IX DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Kesehatan Haji. Panitia ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap persiapan dan juga pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terhadap para jemaah haji, khususnya bagi jemaah haji dengan resiko tinggi.

Dewan berharap bahwa seluruh fasilitas kesehatan haji mulai sebelum keberangkatan jemaah haji, kemudian mereka masuk ke embarkasi, dan mereka terbang kemudian sampai di madinah, ini harus dapat perhatian secara sungguhsungguh dari Kementerian Kesehatan. (SC) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI IX DPR RI

Kunjungan Komisi IX DPR RI ke RS Siloam Karawaci


Komisi X DPR, atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Pendidikan, menunjukkan komitmennya dengan memaksimalkan tiga fungsi Dewan, kepada mitra kerjanya. Mengawali tahun 2015, Komisi X sudah melakukan pengawasan terhadap persiapan Ujian Nasional (UN) 2015 berbasis komputer (Computer Based Test), yang baru pertama kalinya dilaksanakan. UN Onlinedianggaplebihefisiendanmengurangikecurangan.

Komisi X mendorong pelaksanaan UN berbasis komputer dapat diperluas dan digunakan oleh banyak sekolah. Walaupun, program ini dianggap tidak menjamin permasalahan yang melingkupi UN itu sendiri, maupun pendidikan Indonesia. Mendikbud mengklaim, dengan UN berbasis komputer ini akan meminimilisir kecurang an selama UN berlangsung.

Implementasi Kurikulum 2013 pun menjadi sorotan Komisi X. Komisi X menilai penghentian sementara penerapan K13 membuat pihak penyelenggara pendidikan menjadi bingung. Pemerintah dinilai tidak memiliki ketegasan untuk menentukan, apakah K13 dapat diterapkan atau dihentikan sementara.

Permasalahan Kemenpora dengan PSSI pada awal 2015 pun mendapat sorotan dari Komisi X. Komisi X berharap Menpora dapat berkomunikasi dengan PSSI, dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Apalagi, semenjak Menpora Imam Nahrawi dilantik belum ada pertemuan antara Menpora dengan PSSI. Pembekuaan PSSI oleh Kemenpora, pun dianggap salah alamat.

Akibat kekisruhan yang tak kunjung usai, Komisi X meminta Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan PSSI paling lambat 23 Juni 2015. Komisi X juga meminta Menpora dan PSSI membicarakan langkahlangkah strategis bersama PSSI untuk segera mengakhiri sanksi FIFA.

Prestasi Indonesia di Sea Games 2015 Singapura dinilai mengecewakan. Dengan perolehan medali yang didapat, menempatkan Indonesia di peringkat ke lima. Padahal, Indonesia menargetkan minimal peringkat ke tiga. Hasil ini dinilai masih mengecewakan dan tak memenuhi harapan.

Mengawali September 2015, jabatan Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman (FPKS), kini digantikan oleh Anggota DPR Abdul Kharis Almasyhari. Sebelumnya, Kharis bertugas di

Komisi XI DPR. Sohibul yang terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dinilai memiliki tanggung jawab semakin luas di partainya.

Di bidang anggaran, Komisi X DPR dan Mendikbud menyepakatipagualokasianggarandefinitifKementerianPendidikan dan Kebudayaan untuk RAPBN 2016 sebesar Rp 49,232 triliun. Sementara, penurunan anggaran Badan Ekonomi Krea tif tahun 2016 yang telah disetujui Komisi X, diharapkan tidak mengganggu target yang telah disepakati. Pagu anggaran sementara Bekraf semula sebesar Rp 1,157 triliun, namun me ngalami pengurangan sebesar Rp 43 miliar, sehingga menjadi Rp 1,113 trilun untuk tahun mendatang.

Pertengahan Oktober, Komisi X DPR sepakat untuk menghapus Pasal Kretek dari Rancangan UndangUndang Kebudaya an yang saat ini sedang dibahas. Mengingat, pasal ini cukup menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. Keputusan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang menilai, dengan adanya Pasal Kretek ini, seperti i ngin

membudayakan konsumsi kretek kepada anakanak.

Memperingati Hari Guru Nasional (HGN) pada 25 November 2015, Komisi X menilai, distribusi guru yang tidak merata menyebabkan banyak sekolah kekurangan guru, masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

Akhir November, Tim Panja Program Indonesia Pintar (PIP) mendatangi Provinsi Jawa Timur untuk melihat dari dekat problem implementasi PIP di daerah. Penyaluran dana Program Indonesia Pin

tar (PIP) bagi para siswa miskin harus dipermudah aksesnya. Selama ini para siswa miskin di daerah kerap sulit mencairkan dana PIP di bank pelaksana.

Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam mengatakan, ada sistem pada PIP yang perlu diperbaiki, sehingga pencairan bisa lebih cepat dan tak menemui kendala.

Awal Desember 2015, Komisi X menurunkan Tim Panja RUU Kebudayaan ke Mojokerto, Jawa Timur, untuk mensosialisasikan dan menjaring masukan bagi RUU tentang Kebudayaan. RUU ini diharapkan mampu membantu pengembangan kebudayaan di Indonesia.

Dalam waktu bersamaan, Tim Panja RUU Sistem Perbukuan,berkunjungkeProvinsiDIYogyakartauntukmenyerapaspirasi terkait RUU ini. Dengan adanya RUU, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI X DPR RI

SEPAKAT HAPUS PASAL KRETEK PADA RUU KEBUDAYAAN

Penyerahan palu pimpinan kepada Wakil Ketua Komisi X yang baru, Abdul Kharis Almasyhari

22 EDISI 132 TH. XLV, 2015

TARGETKAN RUU JPSK DAN RUU PERBANKAN SELESAI TAHUN 2015

Masa Persidangan II Tahun Sidang 20142015 yang sudah dimulai pada awal Januari, memacu Anggota Dewan untuk segera mengerjakan tugasnya di tiga fungsi Dewan, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selama tahun 2015 pun, Komisi XI sebagai komisi yang membidangi ekonomi dan perbankan, menjalankan ketiga fungsinya dengan maksimal.

Mengawali tahun 2015, Komisi XI langsung membahas RAPBNP 2015 bersama Pemerintah. Berbagai pandangan Anggota Komisi XI yang mewakili fraksinya pun mewarnai jalannya pembahasan. Kesepakatan yang didapat, pertumbuhanekonomisebesar5,7persen.Besaraninflasidisepakati

sebesar 5,0 persen, Suku Bunga SPN 3 Bulan 6,2 persen dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar sebesar Rp 12.500 per 1 US$.

Sementara, terkait bidang keuangan, Komisi XI DPR membuat sejarah baru bagi bangsa Indonesia yaitu Arsitektur Sistem Keuangan Republik Indonesia. Komisi XI sudah membuatkerangkaberfikirtentangpembangunankedepan,dimana ada target, ada kerangka makro pembangunan mengenai pertumbuhanekonomi,BI,inflasidanlain-lain.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada beberapa bulan waktu yang lalu, pun tak luput dari perhatian Komisi XI. Komisi XI langsung mengadakan rapat kerja dengan Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS. Rapat menghasilkan tujuh kesimpulan, yang diharapkan mampu memperbaiki performa rupiah. Menghadapi ekonomi yang tidak bersahabat, Komisi IX sempat meminta pemerintah untuk membentuk crisis center.

Terkait kinerja pengawasan, Komisi XI juga melakukan kunjungankerjakebeberapadaerah.DalamkunkerkeDIYogyakarta yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI, Marwan Cik Asan, pihaknya meminta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Diharapkan ada kebijakan agar para wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

Terkait Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan oleh Pemerintah, Marwan menilai kebijakan ini lebih memberikan kepastian, sehingga diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi. Sementara, Anggota Komisi XI DPR, Willgo Zainar berharap, paket kebijakan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di tengah kondisi perekonomian yang kurang bersahabat.

Komisi XI pun terlibat dengan pemilihan pejabat publik, salah satunya Calon Deputi Gubernur BI. Pertengahan April, Komisi XI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada tiga calon, yakni Dody Budi Waluyo, Erwin Riyanto, dan Hendy Sulistiowati. Usai melalui uji yang ketat, Komisi XI menyetujui Erwin Riyanto.

Target penerimaan pajak pada tahun 2015, Komisi XI memperkirakan tidak lebih dari 90 persen dari target. APBNP 2015 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,258 triliun. Namun hingga 4 November 2015, penerimaan pajak baru mencapai 59,84 persen, atau sebesar Rp 774,4 triliun. Akibat tidak tercapainya target, Dirjen Pajak pun mengundurkan diri.

Akhir September 2015, Komisi XI DPR dan Pemerintah a k hir nya menyepakati asumsi makro dalam RAPBN tahun 2016. Asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3 persen.Kesepakatanberikutnya,asumsiinflasidanSPN3bulan, dipatok masingmasing 4,7 persen dan 5,5 persen. Sedangkan untuk asumsi nilai tukar rupiah disepakati Rp13.900 per dolar AS, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam nota keuangan Rp13.400 per dolar AS.

Fungsi anggaran Komisi XI dijalankan dengan menyetujui anggaran empat mitranya untuk tahun anggaran 2016. Untuk Kementerian Keuangan, disetujui sebesar Rp 39,278 triliun, BPK disepakati sebesar Rp 3,471 triliun, BPS sebesar Rp 5,4 triliun, dan BPKP sebesar Rp 1,663,4 triliun.

Komisi XI DPR menargetkan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Perbankan rampung Tahun 2015. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Komisi XI kepada Menkeu pada akhir November lalu. Total DIM sebanyak 409 pasal, dengan 315 pasal masih terdapat masalah substansif, 70 pasal tetap, dan 23 pasal redaksional yang berubah.

Untuk memperkaya draft RUU JPSK, pada awal Oktober lalu, Komisi XI meminta dari masukan dari para pakar ekonomi, diantaranya, Mantan Wakil Presiden RI Boediono, Hasan Bisri, Bambang Subianto, Erman Rajagukguk, Hadi Purnomo, dan Miranda Goeltom. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW

laPoran utama

KALEIDOSKOP KOMISI XI DPR RI

Komisi XI DPR RI Menyerahkan DIM RUU JPSK kepada Menteri Keuangan

Penandatanganan kesepakatan Asumsi Makro RAPBN 2016


MINTA PEMERINTAH SUSUN ANGGARAN LEBIH REALISTIS

Mengawali tahun 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR, membahas Rancangan Undangundang APBNPerubahan 2015, dan menyepakati berbagai poin di dalamnya. Hasil pembahasan di Banggar, kemudian di bawa ke Pembahasan Tingkat II di Paripurna DPR.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit melaporkan, kesepakatan pada asumsi dasar APBN 2015, yaitu pertumbuhan ekonomi disepakati di angka 5,7 persen,inflasisebesar5,0persen,dannilai tukar Rp 12.500 per 1 USD. Kemudian, tingkat suku bunga SPN 3 bulan disepakati 6,2 persen, dan harga minyak mentah 60,0 USD/barel. Lifting minyak bumi 825 ribu barel/hari, lifting gas bumi 1.221 ribu barel setara minyak perhari, sehingga lifting minyak dan gas bumi disepakati 2.046 ribu barel per hari.

Dengan asumsi dasar tersebut, disepakati pendapatan negara dan hibah dalam APBNP TA 2015 sebesar Rp 1.761 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 1.984triliun.Sementara,besarandefisitdisepakati sebesar Rp 222,5 triliun, atau 1,9persendariPDB.Besarandefisitinilebih rendah dari APBN 2015 sebesar 2,21 persen dari PDB.

Dimulainya pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016, Banggar meminta Pemerintah agar lebih realistis serta berdasarkan kondisi dan

perkembangan perekonomian saat ini.“Untuk itu, perlu Pemerintah melaku

kan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 dan tahuntahun berikutnya, yang juga akan menjadi penyusunan APBN,” jelas Ahmadi.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga mencapai lebih dari Rp 14 ribu lebih, juga menjadi sorotan Banggar. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid menilai Pemerintah kurang serius dalam mengantisipasi hal ini. Termasuk dalam menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi global.

“Pemerintah kurang antisipasi dan telat berpikir. Sekarang kurs rupiah terhadap dolar AS sudah Rp 14 ribu lebih. Ini ibarat sakit sudah sampai leher, kita sudah tidak dalam upaya bagaimana mengantisipasi. Termasuk dalam menghadapi ekonomi dunia. Padahal DPR sudah memberikan dorongan,” tegas Jazilul.

Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2014, sebelum disepakati di Paripurna, terlebih dahulu di Banggar. Sejumlah catatan turut menyertai persetujuan ini. Diantaranya, masih ada nya permasalahan birokrasi pencairan anggaran, dan masih adanya temuan BPK yang merupakan pengulangan dari temuan BPK tahuntahun sebelumnya.

Berkutat dengan keuangan negara, Banggar menilai banyak APBN yang mubazir setiap tahunnya karena tidak

terserap dengan optimal oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Banggar melihat, penyebab rendahnya peran belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah akibat buruknya koordinasi lintas kementerian atau lembaga (K/L).

“Kita masih melihat masih lemahnya koordinasi antar Kementerian dan Lembaga. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum, membangun jalan yang diperuntukan untuk menunjang pelabuhan, tapi pelabuhannya belum dibangun,” kata Ahmadi.

Di tahun 2015 ini pun, Banggar memperkirakan Pemerintah tidak akan menyerap anggaran secara optimal. Banggar pesimis Pemerintah dapat menyerap anggaran hingga 100 persen di waktu yang tersisa ini.

Mendekati deadline pengesahan RAPBN 2016, DPR mengebut pembahasan. Hingga akhirnya, sembilan fraksi DPR (F Gerindra menolak) di Banggar menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan RAPBN 2016, ke Pembahasan Tingkat II. Di Paripurna pun, pembahasan sempat mengalami kebuntuan. Hingga akhirnya dilakukan lobi, dan didapati dua ke sepakatan.

Pertama, menyetujui Rancangan APBN 2016 untuk disahkan menjadi UndangUndang APBN Tahun Anggaran 2016, dengan catatan, bahwa seluruh catatan merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari yang wajib dilaksanakan dari pemerintah. Kedua, Penanaman Modal Negara (PMN) dikembalikan kepada komisi terkait, dan akan dibahas kembali dalam pembahasan APBN Perubahan 2016 mendatang.

Terkait postur anggaran, pendapatan negara disepakati sebesar Rp 1.822,5 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.095 triliun. Sementara Asumsi Makro yang disepakati meliputi Pertumbuhan ekonomi5,3persen,Inflasi4,7persen,Kurs Rp13.900/US$, Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, ICP (Indonesia Crude Price) US$ 50/barel, Lifting Minyak 830.000 barel per hari, dan Lift-ing Gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari. (SF) FOTO: ANDRI/PARLE/IW

laPoran utama

KALEIDOSKOP BANGGAR DPR RI

Suasana Rapat Banggar DPR RI

BADAN ANGGARAN

24 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Wacana pembentukan polisi parlemen sempat menuai pro kontra, karena urgensinya dianggap belum relevan dengan kondisi saat ini. Dibentuknya polisi parlemen di komplek parlemen senayan dinilai akan menjauhkan anggota dewan dengan rakyatnya.

Ketua Badan Legislasi DPR RI (Baleg) Sarehwiyono menyatakan DPR bukan membentuk polisi parlemen tapi membuat peraturan mengenai sistem pengaman terpadu di komplek Gedung Parlemen. Ia mengaku banyak yang salah mengartikan mengenai hal ini, seolaholah DPR akan membentuk polisi parlemen sendiri.

“Sebetulnya bukan demikian, tapi bagaimana sistem pengamanan di Gedung Parlemen ini tertata dengan baik. Dengan demikian kita harus bekerja sama dengan pihak kepolisian. Tidak mungkin kita akan berdiri

sendiri,” kata Sareh.Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo

menambahkan yang sedang dibahas Baleg adalah Peraturan Tata Tertib DPR RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI, bukan memba

has pembentukan polisi parlemen.“Peraturan DPR RI ini menjadi hal

yang penting dan keamanan menjadi sesuatu yang mutlak karena komplek Parlemen ini adalah merupakan lembaga negara, dimana lembaga negara ini belum mendapatkan satu perhatian khusus,” kata Firman.

Mengenai pembentukan Peraturan DPR RI tentang Sistem Keamanan di lingkungan Gedung DPR RI ini mendapat

dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri Komjen. Pol. Putut Eko Bayuseno, S.H. menyatakan sangat mendukung terhadap rencana pemberdayaan tenaga Pamdal (Pengamanan Dalam.red) dalam rangka peningkatan keamanan di lingkungan DPR. Pada prinsipnya polri mendukung peningkatan keamanan menuju kepada yang lebih baik.

Menurutnya, sistem pengamanan di DPR perlu disempurnakan. Salah satu solusinya yaitu dengan melakukan seleksi ulang terhadap tenaga

laPoran utama

KALEIDOSKOP BALEG DPR RI BADAN LEGISLASI

BALEG BERHASIL PERJUANGKAN UP2DP

Ketua Baleg DPR RI Sareh Wiyono


pengamanan dalam (pamdal) yang ada saat ini untuk kemudian diberikan pendidikan dan pelatihan sebagaimana petugas keamanan. Karena menurutnya, berdasarkan informasi tidak semua tenaga pamdal yang ada telah mengikuti pendidikanyangbersertifikat.

Ia juga menyarankan pentingnya ke sadaran dan pengertian dari semua yang melakukan aktivitas di Gedung Dewan termasuk Anggota Dewan sendiri. Menurutnya, perlu dibuat suatu peraturan yang benarbenar ditaati oleh semua penghuni Gedung Rakyat ini.

Selain membuat Peraturan DPR RI tentang Sistem Keamanan di Lingkungan Gedung DPR RI yang sampai hari ini masih dibahas Baleg, Baleg juga telah berhasil menyelesaikan pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau lebih dikenal dengan “Dana Aspirasi”.

Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan disahkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Juni 2015. Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua Panja Dana Aspirasi yang juga Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto menyampaikan usulan program dana aspirasi ini telah dibahas dan disepakati dalam beberapa tahap di DPR, termasuk dalam

Panja Baleg DPR.Menurutnya, hanya tiga fraksi, yakni

PDI Perjuangan, Partai NasDem dan Partai Hanura, yang menolak adanya usulan dana aspirasi dalam Peraturan

DPR tersebut. “Soal tata cara dalam melaksanakan hak anggota untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, anggota menyusun secara tertulis dan ditandatangani anggota yang bersangkutan,” imbuhnya. “Dengan itu, Pleno Badan Legislasi sepakat bulat melan

jutkan pembahasan UP2DP pada tahap berikutnya.” Tambah Totok.

Di tahun 2015 ini, selain membahas dua peraturan DPR RI tentang Sistem Keamanan di Lingkungan DPR RI dan Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, Baleg DPR telah menyelesaikan harmonisasi terhadap delapan Rancangan UndangUndang (RUU) Usul DPR antara lain RUU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Penjaminan, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Jasa Konstruksi, RUU tentang Kebudayaan, RUU tentang Sistem Perbukuan.

Dua RUU yaitu RUU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penepatan Peraturan Pemerintah

Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Januari 2015. (SC) FOTO: NAEFU-

ROJI, ANDRI/PARLE/IW

Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto

Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat peninjauan sistem keamanan di Lingkungan DPR

26 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Kabar baik ini sepertinya kurang dicatat publik. Awal Oktober 2015, Wakil Ketua DPR Fadli Zon terpilih menjadi Ketua Organisasi Anggota Parlemen Global Antikorupsi (GOPAC). Tidak mainmain, organisasi ini didukung oleh anggota parlemen yang tersebar di 74 negara di dunia. Ia terpilih sebagai Presiden GOPAC menggantikan Ricardo Garcia Cervantes dari Meksiko setelah melalui sidang board meeting yang dihadiri oleh 5 perwakilan benua dan regional chapter seperti Afrika, Arab, Latin Amerika, South Asia, Oceania Karibia, North America. Susunan kepengurusan lainnya adalah, Wakil Ketua GOPAC Paula Berto dari Amerika Latin dan Osei KyeiMensahBonsu dari Ghana. Sekretaris GOPAC Oceania, John Hyde dari Australia dan

bendaharanya dari Karibia.Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, ter

pilihnya sebagai Ketua GOPAC merupakan tugas berat. Dia sebagai orang pertama Indonesia yang menjabat sebagai Ketua GOPAC. “Saya melihat ini adalah kerja berat. Pertama menyangkut reputasi internasional GOPAC yang sudah cukup bagus, standingnya di dunia internasional dan kesempatan pertama bagi orang Indonesia, buat saya ini suatu amanah yang berat karena menyangkut nama baik dan standing position dalam pemberantasan korupsi itu sendiri,” ujar dia.

Sementara itu Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mendapat kesempatan memaparkan konsepnya sebagai panelis

laPoran utama

KALEIDOSKOP BKSAP DPR RI BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

ANGGOTA DPR PIMPIN ORGANISASI PERLEMEN ANTIKORUPSI SE-DUNIA

Opening Session Sidang GOPAC ke-6 di Yogyakarta


Pemukulan gong oleh Presiden RI membuka acara Asian African Parliamentary Conference

dalam pertemuan High Level Thematic Debate on Means of Implementation for a Transformative Post-2015 Development AgendayangdiadakanolehMajelisUmumPBBdiNewYork,Amerika Serikat. Acara ini mengundang negaranegara anggota untuk mendiskusikan isuisu kritis. Dari parlemen dunia, hanya Indonesia dan Mexico yang diundang. Acara dibuka oleh Presiden Majelis Umum PBB, Sam Kutesa dari Uganda. Nurhayati menegaskan, parlemen punya peran strategis di setiap negara dalam program MDGs (Millenium Development Goals). Dari parlemenlah aturan main berupa UU yang menyangkut pembangunan dirumuskan. Parlemen berkepentingan menyusun legislasi, anggaran, dan evaluasi undangundang yang terkait dengan agenda pembangunan global.

April 2015 sejarah kembali ditorehkan DPR karena berhasil mengusung hajat besar Konferensi Parlemen Asia A frika (KPAA). Kegiatan yang dikomandoi Badan Kerja Sama Antar Parlemen — BKSAP DPR ini sebagai salah satu bagian dari agenda peringatan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Indonesia 60 tahun lalu. KPAA menghasilkan 24 butir kesepakatan diantaranya mengenai butir solidaritas untuk Palestina, Perdamaian dan Kesejahteraan dan Kerjasama Asia Afrika di masa mendatang. Parlemen Asia A frika mendukung Palestina menjadi negara observer di PBB sebagai bentuk pengakuan internasional atas keberadaan Palestina dan hak kedaulatan terhadap wilayah me reka. Terkait persoalan kejahatan transnasional terorganisir, seluruh anggota parlemen menolak segala bentuk terorisme dan manifestasinya. termasuk juga perusakan benda bersejarah serta penyelundupan benda bersejarah tersebut baik langsung maupun tidak langsung dari situs arkeologi, museum, perpustakaan, arsip, dalam ber bagai

bentuk dan cara yang dilakukan oleh Al Nusrah Front (ANF) Boko Haram dan Daesh Islamic State (IS). Pada butir kesepakatan juga mengajak seluruh negara parlemen Asia Afrika untuk berjuang bersama dalam memberantas terorisme, ekstremisme dan group radikal diantara anggota Parlemen Asia Afrika.

Pelaksanaan Asian African Parliamentary Conference (AAPC) sebagai bagian dari peringatan 60 tahun Konferensi Asia Africa dinilai cukup berhasil. Harapan publik agar kegiatan ini jangan hanya sekedar seremoni dinilai positif dan berhasil mendorong peserta konferensi bekerja optimal. “Kegiatan ini tentu ada aspek seremoni, kita harus akui. Namun secara umum parlemen dari 30 negara yang hadir telah berhasil menyepakati deklarasi yang berisi aksi nyata dalam kerangka ingin mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan di dua kawasan ini,” kata anggota BKSAP Hamdani.

Sepanjang tahun 2015, BKSAP DPR telah mengirimkan sejumlahdelegasidiantaranyakeForumParlemenAsiaPasifikdi Quito, Ekuador. Ada empat tema besar yang dibahas diantaranya Cooperation for advancing freedom, peace, democ-racy and prosperity dan non military cooperation for mat-ters regarding peace and regional securities. Awal Desember BKSAP juga menghadiri Sidang Umum APA ke8 di Phnom Penh, Kamboja. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam pidatonya pada sidang ini menyampaikan pentingnya Parlemen Asia bersatu menghadapi terorisme. “Teror di Paris dan Beirut belum lama ini menunjukkan kepada kita bahwa aksi seperti ini tetap menjadi ancaman bagi perdamaian dan stabilitas. Perkembangan ini harus kita hadapi bersama, setiap bangsa harus bersatu, saling bantu dalam menghadapi ancaman itu,” tekan dia. (IKY) FOTO: IWAN ARMANIAS, RIZKA, DOK. BKSAP/PARLE/IW

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuan di New York

28 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang ada di DPR RI. Tugas BURT diantaranya adalah menetapkan kebijakan kerumahtanggan DPR, melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Tidak sedikit tugas yang berhasil dijalankan BURT DPR selama setahun terakhir ini, diantaranya adalah:DESAK MENKEU CABUT PEMBLOKIRAN ANGGARAN DPR

Di pembukaan tahun 2015, DPR RI “bernasib” yang sama dengan beberapa lembaga dan Kementerian lainnya yang mendapat pemblokiran anggaran dari Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan Menteri Keuangan dengan Pimpinan DPR pada Jumat (9/1) terungkap anggaran DPR sebesar Rp 783 miliar masih diblokir Kementerian Keuangan.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono tidak mengetahui secara pasti alasan pemblokiran anggaran tersebut. Ia menduga hal itu terkait persoalan teknis semata. Olehkarena itu Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendesak agar Menteri Keuangan segera mencabut pemblokiran anggaran tersebut, karena akan mengganggu kinerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR.

“Saya bilang kalau diblokir berarti sama saja mengurangi peranan DPR dan mengurangi kinerja DPR. saya minta kepada Menteri Keuangan untuk dicabut, karena itu untuk kepentingan peningkatan kinerja anggota dan Kesekjenan DPR,” ungkap Roem Kono sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Senin (12/1). PERJUANGKAN PENINGKATAN PERALATAN DI BAGIAN PEMBERITAAN

Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso akan memperjuangkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana dari TV Parlemen dan Majalah Parlementaria yang merupakan sub bagian Pemberitaan. Pasalnya sebagai unit kerja yang yang mempublikasikan seluruh kegiatan anggota DPR kepada masyarakat perlu dukungan peralatan yang memadai.

“Saya meninjau ruangan TV Parlemen kok ruangannya sempit kaya gitu. Padahal ini lembaga besar yang kedudukannya sama dengan lembaga Kepresidenan,” kata politisi Partai Demokrat tersebut saat meninjau ruangan kerja Bagian Pemberitaan Lantai II, Gedung Nusantara III, Rabu (4/3) siang.

Beberapa sarana dan prasarana yang akan diperjuangkannya diantaranya adalah penambahan komputer di TV Parlemen dan Majalah Parlementaria. Peningkatan akses internet yang selama ini terlihat sangat lambat terutama ketika mengunggah foto dan berita mengalami masalah. Ia berharap pejabat di Setjen DPR untuk segera mengirim 10 unit komputer terbaru.

“Kita ini parlemen yang mengatur anggaran negara Indonesia, masak masalahmasalah di internal Dewan tidak diperhatikan,” ujar Agung. PEMBENTUKAN POLISI PARLEMEN

Ketua BURT, Roem Kono menyetujui usulan dibentuknya polisi parlemen. Politisi Partai Golkar ini mengatakan sangat diperlukan suatu peraturan pengamanan yang jelas mengenai peng amanan di Gedung DPR. Karena di tempat inilah berlangsung pembahasan perundangundangan dan masalah ang

garan negara lebih dari dua ribu triliun. Tidak hanya itu, di Gedung DPR ini juga kerap dimanfaatkan untuk menerima tamutamu negara, serta tempat diadakannya eventevent internasional.

Ia menilai selama ini pengamanan dalam atau Pamdal DPR telihat kurang reaktif, terutama ketika ada kejadiankejadian yang genting. Ia mencontohkan saat terjadi Rapat Paripurna pengambilan keputusan pe

milihan Pimpinan DPR beberapa waktu lalu, dimana Pamdal tidak reaktif dan membiarkan begitu saja anggota DPR yang naiknaik ke panggung. Oleh karena itu menurutnya keberadaan Polisi Parlemen sangat diperlukan saat ini. Saat ditemui di selasela Rapat Paripurna Selasa (14/04), ia mengaku belum menentukan jumlah personil polisi parlemen yang akan didatangkan di DPR.

DUKUNG LARANGAN PENGGUNAAN MOBIL DINAS UNTUK MUDIK

Anggota BURT DPR RI Rendy Lamadjido mendukung sikap tegas KPK yang tetap melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik pada lebaran yang akan datang ini. Pasalnya Menteri PAN danReformasiBirokrasiYudyKrisnandiketika itu mengijinkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran. Hal ini sempat menuai polemik di masyarakat.

“Namanya mobil dinas tidak boleh untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik. Dari dulu ketentuan sudah diberlakukan seperti itu,” katanya usai mengikuti rapat BURT dengan jajaran Setjen DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (29/6).

Rendy yang juga anggota Komisi V (bidang transportasi dan infrastruktur) DPR ini menegaskan, mobil dinas tidak diperbolehkan untuk kepentingan mudik. Kecuali status mobil sudah dim, itu boleh. Apalagi sekarang banyak mobil dinas yang sudah didim (pindah kepemilikan), itu bisa dilakukan termasuk pembayaran pajaknya oleh pribadi PNS yang bersangkutan. (AYU) FOTO: IWAN AR-

MANIAS/PARLE/IW

laPoran utama

KALEIDOSKOP BURT DPR RI BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

PERJUANGAN BURT TINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DI DPR

Ketua BURT Roem Kono meninjau Ruang Pemberitaan DPR RI


TEROBOSAN MKD UNTUK TRANSPARANSI

MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan benarbenar mendapat perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Perhatian itu dijawab pula dengan melakukan terobosan, membuka sidang pemeriksaan kepada publik. Langkah pertama dimulai pada saat mende ngar keterangan pihak pengadu Menteri ESDM Sudirman Said dalam perkara dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. “Iya sidang MKD itu pada prinsipnya tertutup tetapi apabila persidangan meminta terbuka, bisa saja itu dilakukan. Prinsipnya kami mencermati kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat sehingga ini tentu menjadi pertimbangan,” kata anggota MKD Darizal Basir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta awal Desember 2015.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar I ini menyebut pihaknya menyadari harapan masyarakat sangat besar pada penuntasan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR. Ia menekankan MKD dalam proses pemeriksaan hanya fokus pada apakah ada pelanggaran etik. Masalah lain misalnya pidana merupakan ruang bagi kepolisian dan kejaksaan.

Pendapat akhir 10 anggota MKD menyatakan Setya Novanto bersalah melanggar kode etik dengan sanksi ringan sedangkan 7 memilih sanksi berat. Persidangan ditutup setelah Novanto menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR.

Mahkamah Kehormatan DPR RI pada masa persidangan I tahun 20152016 telah menerima 17 perkara baik dengan pengaduan maupun tanpa pengaduan. Hal ini disampaikan Pimpinan MKD dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, akhir Oktober lalu. Perkara yang telah diputuskan diantaranya dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Perkara tersebut adalah, Kasus Krisna Mukti (FPKB) yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait etika keluarga dan pribadi dan dikenakan sanksi teguran lisan. Selanjutnya perkara Frans Agung Mula Putera (FP Ha

nura) mendapat sanksi teguran tertulis demikian pula Zulfadhli (FPG). Sementara perkara Muhlisin (FPPP) dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Rapat pleno MKD juga memutuskan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon telah melakukan pelanggaran kode etik saat melakukan pertemuan dengan pengusaha yang juga calon kandidat Presiden AS Do nald Triumph. Keputusan diambil setelah melewati pembahasan dan perdebatan

diantara anggota mahkamah, pada akhirnya semua sepakat dua pimpinan dewan ini melakukan pelanggaran kode etik ringan. Selanjutnya sanksi lain juga diberikan kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang tersandung etik saat menyatakan sebagian anggota dewan radarada bloon dalam sebuah talk show acara televisi.

Ketua MKD Surahman Hidayat menjelaskan dalam melaksanakan tugas sejumlah pihak diajak serta diantaranya Polri, PPATK, pakar dari perguruan tinggi dan media yang membantu mengabarkan perkembangan perkara kepada masyarakat. “Kita mengharapkan dukungan DPR baik secara kelembagaan maupun personal,” tutur politisi FPKS ini. Tidak kalah penting dukungan masyarakat luas untuk bersama memba ngun dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

MKD HASIL TERBAIK UU MD3

Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI mengundang Pakar Hukum Tata Negara Jimly Assiddiqi untuk menggali masukan dalam upaya

mengoptimalkan peran AKD yang baru dibentuk ini. Setelah berubah menjadi Mahkamah ada sejumlah penyesuaian kalau dibandingkan pendahulunya Badan Kehormatan. Prof. Jimly Assiddiqi menyebut MKD sebagai hal positif yang patut diapresiasi. “Ditengah banyak pertanyaan soal materi UU MD3 ada yang sangat bagus yaitu dimuatnya ketentuan tentang MKD,” paparnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut perkembangan di dunia saat ini orang semakin sadar hukum pidana tidak bisa lagi diandalkan untuk mengatur manusia. Hukum semakin rumit, tidak efisien dan persidangan di pengadilan bisa memakan waktu 2 tahun sementara nama baik institusi tersandera. “Masalah ini yang dijawab dengan peradilan etika, bagaimana menyelamatkan nasib institusi karena jarang sekali putusan pengadilan bisa cepat. Jadi MKD ini proyek pertama DPR yang menggunakan istilah pengadilan. Saya harap bisa sukses dan mengubah wajah DPR,” kata dia. Ia menyebut keberhasilan Komite Etik di Senat Amerika Serikat. Para senator yang terhormat itu sangat segan kepada lima orang anggota Komisi Etik yang berhasil menjalankan tugasnya menjaga wibawa pejabat publik. Saat ini menurutnya di 50 negara bagian AS sudah memiliki lembaga etik dan terus berkembang.

Untuk membangun pemahaman yang benar diantara anggota dewan MKD mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap. Salah satu pertanyaan yang mengemuka dalam sosialisasi di Fraksi PAN akhir Mei lalu ialah tentang sanksi bagi anggota yang melanggar kode etik. Sanksi tersebut yaitu sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang de ngan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan AKD. Sedangkan sanksi berat adalah pemberhentian sementara paling singkat selama tiga bulan atau pemberhentian sebagai anggota dewan. (IKY) FOTO:

IWAN ARMANIAS/PARLE/IW

laPoran utama

KALEIDOSKOP MKD DPR RI

Pimpinan MKD menerima palu sidang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

30 EDISI 132 TH. XLV, 2015

LINDUNGI HAK KARYA INTELEKTUAL MELALUI PATEN DAN MERK

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa unit kerja yang biasa disebut dengan alatalat kelengkapan. Alatalat kelengkapan DPR tersebut ada yang bersifat tetapdanadayangsementara.Yangdimaksuddengantetapadalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung, yakni selama lima tahun.

Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Seperti halnya, Panitia Khusus (Pansus) yang ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiaptiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Namun demikian, rapat paripurna atau bamus dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Pansus.

Dalam tahun 2015, ada beberapa Pansus yang telah ditetapkan. Pada pertengahan Juni, Anggota Komisi III DPR John Kenedy Azis terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Paten. John Azis terpilih berdasarkan kesepakatan rapat tertutup yang dipimpinolehWakilKetuaDPRTaufikKurniawan(F-PAN),diGedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).

Politisi dari Partai Golkar, yang terpilih sebagai Ketua Pansus RUU Paten ini meminta kepada seluruh pimpinan dan anggota Pansus untuk sungguhsungguh, dan saling bekerjasama dalam penyusunan RUU Paten. Apalagi, tambahnya, saat ini DPR sangat disorot oleh publik terkait kinerjanya yang kurang memuaskan.

“Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa dugaan itu tidaklah benar. Karena itu, saya minta dukungan dari seluruh Anggota Pansus, apa yang menjadi amanah ini, kita kerjakan dengan sebaikbaiknya,” ujarnya.

Terkait RUU Paten menurutnya, hak paten itu menunjukkan kemajuan peradaban suatu negara, sehingga makin banyak hak paten yang didaftarkan berarti negara itu kaya, karena hak paten itulah yang akan menggerakkan sektor perekonomian masyarakat. Termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Hanya saja kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak paten tersebut masih rendah.

“Hak paten itu menunjukkan kemajuan peradaban suatu

negara. Seperti negaranegara maju yang setiap tahunnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan hak paten atas hasil karya teknologi yang dihasilkan,” tegas John Kenedy Aziz

Karena itu politisi FPG itu berharap Indonesia terus mengembangkan hak paten, mengingat sudah menjadi indikator, peringkat kemajuan suatu negara di dunia. Sekaligus untuk melindungi hak karya intelektual masyarakat dan mencegah masyarakat lain untuk mengambil keuntungan secara ilegal.

“Jadi, DPR berkomitmen akan pentingnya hak paten ini untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah sekitar April – Mei 2016 akan disahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari (FPAN) terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Merek. Keputusan ini didapatkan setelah rapat tertutup yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).

Ketua Pansus RUU Merek Desy Ratnasari mengatakan, dirinya mengharapkan RUU Merek dapat memudahkan pelayanan dan pendaftaran merek lokal para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nantinya.

“Kita mengharapkan RUU ini dapat memberikan pelayanan bagi UMKM dalam mendaftarkan mereknya serta dapat muncul merek lokal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya kepada Parlementaria, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (31/8).

Menurutnya, RUU Merek ini akan memangkas waktu pendaftaran merek yang tadinya berteletele melalui RUU ini semakin dipermudah, serta memberikan kepastian terhadap merek lokal dan masyarakat dapat semakin mencintai produk dalam negeri. “Melalui RUU ini kita semua berharap dapat memberikan pelayanan lebih mudah dan muncul pelaku ekonomi lokal yang bersaing dikancah internasional,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Merek Refrizal mengatakan, kuatnya arus globalisasi di segala bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa, yang sudah tidak mengenal lagi batasbatas wilayah negara, membuat suatu regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk merek harus mampu memenuhi perkembangan yang ada serta efektif dalam memberikan jaminan hukum bagi merek yang telah didaftarkan.

“Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan saat ini,” ujar Refrizal selaku Ketua Tim saat kunker RUU Merek di Surabaya, Kamis, (17/9).

Menurutnya, pentingnya suatu merek merupakan konsekuensi Indonesia yang telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat Lampiran Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs).

“Tujuan Perjanjian TRIPs adalah memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakkan hak menuju perdagangan yang sehat,” ujarnya.

laPoran utama

KALEIDOSKOP PANSUS DPR RI PANITIA KHUSUS

Tim Pansus RUU Merek tinjau Dirjen HAKI Kemenkumhan


PadaOktober2015,PolitisiPPPMohammadArwaniTomafiterpilih dan disahkan sebagai Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dalam rapat perdana Pansus yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Kamis (22/10) di Gedung DPR, Jakarta.

KetuaPansusArwaniTomafiyangdidampingitigawakilnyamengatakan, pembahasan RUU Minol adalah kerja bersama untuk memenuhi target kebutuhan legislasi yang telah diputuskan Prolegnas sebagai RUU Prioritas 2015.

Rapat internal Pansus RUU Minol, Selasa (17/11), memutuskan, pembahasan RUU tersebut dilakukan dalam tiga kali masa persidangan dan ditargetkan selesai pada Juni 2016.

Menurut Arwani, selain menyetujui jadwal acara pembahasan RUU tersebut, rapat Pansus juga sepakat untuk mengundang beberapa pihak yang terkait dengan masalah minuman beralkohol, seperti tokoh masyarakat, ormas, tokoh dan organisasi keagamaan MUI, PGI, KWI dan PHDI, Walubi dan Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (Matakin).

Pansus menjadwalkan menggelar rapat kerja dengan enam kementerian yakni Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM. Pansus juga mengagendakan mengundang dan mengunjungi beberapa Pemprov yang sebagian telah memiliki Perda Larangan Minol.

Wakil Ketua Pansus RUU Minol Lili Asdjudiredja mengatakan,pengaturanminolsecaraspesifikdalamsuatuUUsangat penting. Pasalnya tingkat konsumsi minol pada generasi muda semakin tinggi, sudah banyak korban jiwa secara masal dan dalam waktu bersamaan terutama untuk kategori minuman oplosan.

Anggota Pansus Achmad Mustaqim mengusulkan agar Pansus juga mengundang Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas lain yang akrab dengan pemberantasan minuman keras (beralkohol). Mereka bisa diminta pandangannya mengenai pemberantasan minol sebab terkadang mereka berada di garis paling depan sehingga Pan

sus bisa minta pandangan dan solusi yang ditawarkan.Anggota Pansus RUU Larangan Minimal Beralkohol (Minol)

MohammadSyafiimengatakan,anggotaDPRperiodeinimemiliki kesamaan pandangan bersama pemerintah bahwa RUU Minol harus diselesaikan pada Juni 2016. Terkait judul RUU Larangan bukan Pengaturan, sebetulnya minol ini tidak punya dampak positif apapun.

“Substansi yang akan dibahas adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, sebab sudah jadi fakta bahwa kerusuhan, kecelakaan dan perkelahian serta tindak kejahatan itu berawal dari konsumsi minuman keras. Dunia sepakat minuman keras jadi sumber berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum,” tandas politikus Gerindra, Rabu (2/11).

Sementara itu, barubaru ini, Pansus Angket Pelindo II DPR yang diketuai oleh politisi dari FPDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, mendesak agar Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, diberhentikan sementara agar tak mengganggu jalannya pemeriksaan yang dilakukan Pansus. Desakan pemberhentian sementara itu disampaikan Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Pansus Pelindo II DPR terus mendalami beberapa temuantemuan berkaitan dengan beberapa kasus di PT. Pelindo II. Pansus menemukan potensi kerugian negara dan pelanggaran peraturan perundangundangan.

Wakil Ketua Pansus Pelindo II Aziz Syamsuddin mengatakan fakta dan data menjadi bukti penting dalam penyelidikan dan penyidikan atas sebuah skandal. Kesimpulan dan putusan yang tepat didasarkan pada fakta dan data yang akurat. Inilah

yang sedang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI.

Fakta dan data dari ketiga lembaga ini sangat dibutuhkan oleh Pansus untuk saling mengkonfrontir data mana yang sesungguhnya sangat valid atas neraca keuangan dan data proyek Pelindo II. Dari ketiganya pula akan diketahui penyelewengan yang telah dilakukan oleh Direksi Pelindo II.

Anggota Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjelaskan beberapa temuantemuan berkaitan dengan beberapa kasus di Pelindo II, antara lain kasus pertama mengenai kasus pengadaan barang dan jasa yaitu 10 unit mobil crane dan 3 unit Quay Container Crane (QCC), serta pengadaan IT.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, hak DPR untuk mengajukan pemberhentian Dirut Pelindo II. Pimpinan DPR juga akan menjaga hak konstitusional DPR itu untuk menyelidiki suatu kasus hingga terungkap secara jelas dan tuntas. Menurut Fahri, proses penyelidikan yang dilakukan DPR kerap kali mendapat tantangan besar dan Pimpinan DPR akan ikut membantu mengawal kerja Pansus ini. (NT) FOTO: IWAN AR-

MANIAS, ANDRI, NAEFUROJI/PARLE/HR

Pimpinan Pansus RUU MInol

Penetapan Pimpinan Pansus Angket Pelindo II

32 EDISI 132 TH. XLV, 2015

DPR RI berkomitmen mewujudkan Parlemen Modern, dengan terus mendorong transformasi dan reformasi kelembagaan. Deputi bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Damayanti mengatakan reformasi kelembagaan ini didasarkan pada prinsip terwujudnya transparansi, penggunaan teknologi informasi dan reformasi reprentasi rakyat.

Penggunaan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern juga diperlukan dalam melakukan aksi kehumasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan electronic publik relation atau ePR.

Selain itu, penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI juga dilakukan guna meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas layanan dan dukungan kepada anggota dewan terutama dalam mendukung terciptanya Parlemen Modern yang selama ini men

jadi citacita DPR RI Periode 20142019.Guna mendukung hal tersebut,

Setjen DPR telah membentuk struktur

baru yaitu Badan Keahlian Dewan (BKD) guna memperkuat fungsi dan tugas DPR. Terkait itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti melantik 14 pejabat baru di lingkungan Sekretariat Jenderal terutama untuk mengisi struktur baru di BKD, Kamis (19/11/15).

Dalam sambutan pelantikannya, Sekjen menyampaikan, Sekretariat Jenderalmemangharusfleksibelmenyambut perubahan struktural yang terjadi, agar layanan publik dan kebutuhan para anggota bisa segera dipenuhi. Mereka yang dilantik ini merupakan pejabat ese lon II, III, dan IV yang akan bertugas di Badan Keahlian Dewan (BKD). BKD, lanjut Win demikian ia biasa dipanggil, merupakan badan baru yang menyiapkan semua kebutuhan kajian, data akademis, dan hasil penelitian. MKD harus betulbetul profesional bekerja tanpa harus dicampuri kepentingan politik.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto melantik 5 (lima) Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI hari ini, Kamis (17/9/2015) di Pustakaloka Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lima pejabat tersebut antara lain Winantuningtyastiti sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI, K. Johnson Rajaguk

TINGKATKAN KINERJA SETJEN DUKUNG PARLEMEN MODERN

laPoran utama

KALEIDOSKOP SETJEN DPR RI

Pelantikan lima Pimpinan Tinggi Madya Setjen DPR RI

Sekjen DPR RI menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK


guk sebagai Kepala Badan Keahlian, Se tyanta Nugraha sebagai Inspektur Utama, Achmad Djuned sebagai Deputi Administrasi, dan Damayanti sebagai Deputi Bidang Persidangan.

KELEMBAGAAN DPR TERBUKTI TRANSPARAN

Dalam hal transparansi, pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen DPR terbukti transpaan. Hal ini dilihat dari penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2014 yang diterima Setjen DPR dari BPK RI. Penghargaan opini WTP tersebut diterima langsung Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani di gedung BPK, Jakarta, Senin (15/6/2015). Selain itu, Setjen DPR juga menerima penghargaan yang sama yaitu penghargaan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan lembaga Tahun Anggaran 2014. Penghargaan yang diraih DPR tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti Swasanani dari Menko Ekuin Darmin Nasution didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kementerian Keuangan, Jumat (02/09/2015).

Kedua penghargaan tersebut diraih

oleh Setjen DPR sudah yang keenam kalinya. “Alhamdulillah untuk keenam kalinya DPR mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dari BPK maupun Kementerian Keuangan, hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan DPR dilakukan secara akuntabel dan transparan,” ungkap Sekjen DPR.

BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ASGP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Winantuningtyastiti, telah menghadiri Pertemuan Association of Secreta-ries General of Parliaments (ASGP) yang berlangsung pada tanggal 18—21 Oktober 2015 di Jenewa, Swiss. Acara ini diselenggarakan bersamaan de ngan konfe rensi The 133th Assembly of the In-ter-Parliamentary Union (IPU) and Its Related Meetings. Sekjen DPR adalah anggota Executive Committee ASGP untuk periode 2014—2017.

Dalam sesisesi diskusi dalam sidang ASGP tersebut Sekjen DPR menyampaikan antara lain yang terkait dengan Gedung parlemen merupakan salah satu bangunan Negara yang harus dapat di akses secara mudah bagi masyarakat untuk datang dan menyaksikan prosesproses kerja DPR, sebagai pusat pem

belajaran sejarah demokrasi dan keparlemenan serta tempat untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya secara baik.

Oleh karenanya saat ini Parlemen Indonesia sedang merencanakan pembangunan fasilitas khusus bagi masyarakat yang dinamakan “alunalun demokrasi, museum, pusat riset dan perpustakaan. Namun untuk hal ini DPR masih menghadapi resistensi dari publik. Maka DPR terus berupaya melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengajak masyarakat membangun fasilitas bersama yang akan bermanfaat tidak saja bagi DPR tetapi juga bagi masyarakat.

Terkait dengan semangat membentuk parlemen modern yaitu dengan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas parlemen melalui peningkatan informasi berbasis IT, Sekjen

DPR mengingatkan perlunya membangun sistem keamanan fisik maupun keamanan informasi melalui regulasi.

Dengan demikian masyarakat yang datang maupun yang tidak berkesempatan datang langsung ke gedung DPR dapat mengetahui prosesproses kerja dan hasil kerja yang terjadi di Parlemen melalui sarana tehnologi informasi dan fasilitas yang baik. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Parlemen Indonesia terkait dengan aksesibilitas masyarakat untuk mengetahui proses kerja di Parlemen Indonesia, yaitu: Website, Video tron, TV Parlemen, Majalah Parlementaria, Kerjasama TV Swasta, Media cetak dan juga Media Sosial. (SKR) FOTO: NAEFUROJI, ANDRI, JAKA/

PARLE/HR

Sekjen DPR RI melantik Pejabat Eselon II, III, IV Badan Keahlian Dewan (BKD)

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti

34 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Menutup Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih diliputi berbagai tantangan yang tidak ringan terutama persoalan menghadapi persepsi publik (masyarakat) yang me

nilai bahwa DPR belum menunjukkan kinerja yang optimal dan cenderung dituduh tidak aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian ditambah dengan kondisi internal DPR yang masih dihinggapi berbagai persoalan termasuk kasus yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto. Hal ini tentu menjadi tantangan yang tidak ringan untuk dapat diatasi oleh DPR secara kelembagaan.

Sejat inya, DPR telah berusaha seoptimal mungkin dalam kerangka menjalankan berbagai fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta fungsi diplomasi parlemen. Hal itu semua dapat terlihat dalam Ringkasan Laporan Kinerja Tahun Sidang 20142015. Selain itu DPR juga telah melakukan reformasi kelembagaan sejak awal periode keanggotaan 20142019 dalam rangka menuju parlemen modern yang ditandai dengan dibentuknya Rencana Strategis (Renstra) 20152019.

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pembentukan undangundang yang di dalamnya terdapat siklus berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR perlu dimaknai lebih luas, bukan hanya membahas rancangan undangundang (RUU) bersama dengan Pemerintah, untuk kemudian dihitung secara kuantitatif jumlah RUU yang telah disahkan menjadi undangundang, melainkan bagaimana DPR melaksanakan rangkaian kegiatan dalam sebuah siklus tersebut dari tahap perencanaan sampai secara intens dan penuh dedikasi.

Kinerja legislasi DPR dalam Tahun Sidang 2014–2015 belummenunjukkanhasilyangsignifikansesuaidengantargetyang diharapkan berdasarkan jumlah RUU yang ditetapkan

dalam Prolegnas. Hal ini tidak lepas dari adanya tantangan dan hambatan dalam membentuk undang undang Antara lain: Pertama, pengesahan Prolegnas 2014–2019 yang mengalami keterlambatan sampai dengan masa persidangan kedua Tahun Sidang 2014–2015. Keterlambatan ini berimplikasi terhadap waktu penyelesaian pembentukan sebuah undangundang, yang kemudian berlanjut terhadap tertundanya proses pembahasan RUU antara DPR dan Pemerintah.

Kedua, dalam penyusunan/penetapan Prolegnas, persyaratan naskah akademik (NA) dan rancangan undangundang (RUU) tampaknya belum secara riil tersedia, karena setelah Prolegnas ditetapkan tidak serta merta komisi menyampaikan NA dan RUU ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Padahal dalam catatan Baleg ada 15 (lima belas) RUU yang sudah dalam Tahap

Pembicaraan Tingkat I dan sudah selesai dilakukan harmonisasi pada periode keanggotaan DPR 20092014 yang berarti sudah ada draft RUU dan Naskah Akademiknya, namun Komisikomisi Pengusul RUU akan membahas kembali dari awal.

Ketiga, prioritas kerja Anggota DPR yang belum terfokus pada penyelesaian target legislasi. Hal ini dikarenakan Anggota DPR masih terpecah perhatiannya untuk menyelesaikan permasalahan baik di tingkat internal, maupun dalam penanganan fungsi DPR yang lainnya yaitu fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hal ini yaitu dengan lebih mengefektifkan 2 hari legislasi dalam seminggu selama masa sidang. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian RUU yang merupakan Prioritas Prolegnas. Selain itu, kunjungan kerja Anggota DPR maupun Komisi dan AKD yang tidak simultan berangkatnya ke daerahdaerah yang dikunjungi, ikut mengurangi waktu yang tersedia untuk mengadakan rapat Panja tertentu pada alat kelengkapan yang mengadakan kunjungan kerja.

Kinerja DPR dan Tantangannya

sumbang saran


Keempat, penyelesaian tahap penyusunan dan penyampaian RUU dari pemerintah atau DPR untuk dilakukan pembahasan bersama tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa komitmen terhadap Prolegnas yang sudah disepakati bersama antara DPR dengan Pemerintah selama ini masih kurang.

Kelima, Baleg yang memiliki peran signifikandalampenyiapanRUUmenjadiRUUUsul

DPR pada periode 20092014, pada periode 20142019 tidak lagi memiliki tugas dalam penyiapan RUU sehingga akan berpengaruh terhadap percepatan jumlah RUU yang penyiapannya menjadi tanggung jawab DPR.

Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, seluruh siklus pembahasan APBN telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan berhasil diselesaikan dalam waktu yang seharusnya karena seluruh siklus pembahasan dibatasi oleh waktu yang telah ditetapkan oleh UU. Namun seluruh kinerja tersebut juga tidak terlepas dari tantangan, terlebih tahun sidang 20142015 merupakan awal periode DPR tahun 20142019.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi anggaran yaitu dalam konteks era keterbukaan saat ini, tentu masyarakat lebih ingin tahu kinerja dari wakil rakyat pilihannya di DPR. Transparansi, kemudahan dan kecepatan untuk mendapat akses informasi tentu sangat diinginkan oleh masyarakat. Badan Anggaran berupaya terus untuk melakukan perbaikan pelaksanaan fungsi anggaran dengan membuat rapatrapat bersifat terbuka, sehingga memudahkan masyarakat untuk memantau kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Juga terus berupaya untuk mengupload kesepakatankesepakatan dalam website DPR. Selain itu juga melakukan RDP/RDPU dengan pakar/institusi/masyarakat untuk mendapatkan masukan/referensi/aspirasi sebagai bahan evaluasi pengalokasian APBN tahun berjalan dan sebelumnya, serta persiapan pembahasan APBN tahun berikutnya.

Terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, dalam ku

run waktu Tahun Sidang 2014–2015 lalu, pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan sedikit mengalami perlambatan. Hal ini dikarenakan DPR harus melakukan kesepakatan pengutamaan atas kepentingan nasional di antara dua koalisi yang saat itu masih mengemuka, yaitu antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Salah satu dampaknya adalah

setiap AKDterutama KomisiKomisi yang mengundang Menteri dan pejabat Esselon I untuk melakukan rapatrapat di DPR tidak hadir. Selain itu, DPR juga harus melakukan penyesuaian mitra kerja di beberapa komisi karena adanya perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja.

Dalam Tahun Sidang 20142015 lalu, DPR membentuk 4 (empat) Tim dan 38 (tiga puluh delapan) Panja. Tim dibentuk di Pimpinan DPR sedangkan Panja dibentuk di AKD. Adapun tim yang dibentuk di Pimpinan DPR yaitu Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan UndangUndang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusul

kan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua Barat dan Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakartasudahmulai dibentuk sejak DPR pada periode 20042009. Kemudian kembali diperpanjang pada periode 2009 – 2014 dan periode 2014 – 2019 dengan alasan untuk memastikan bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat dan DaerahIstimewaYogyakartasudahdilaksanakandandijalankan sebagaimana mestinya, dan peraturan pelaksana yang menjadi landasan pemberian keistimewaan pada daerahdaerah tersebut sudah terbentuk dan dilaksanakan.

Tantangan dalam implementasi fungsi pengawasan terutama adalah terkait dengan tindak lanjut dari kegiatankegiatan peninjauan yang telah dilakukan DPR terhadap suatu isu. Ke depan perlu ditetapkan suatu kerangka waktu yang jelas atas penindaklanjutan hasil kegiatan pengawasan itu, apalagi DPR

Indra PahleviPeneliti Bidang Politik Dalam Negeri Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

SEJATINYA, DPR TELAH BERUSAHA

SEOPTIMAL MUNGKIN DALAM KERANGKA

MENJALANKAN BERBAGAI FUNGSINYA YAITU FUNGSI

LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN, DAN FUNGSI

PENGAWASAN, SERTA FUNGSI DIPLOMASI

PARLEMEN.

36 EDISI 132 TH. XLV, 2015

secara kelembagaan dapat menggunakan berbagai haknya untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi yang sudah dihasilkan. Penggunaan hakhak tersebut sudah diatur baik dalam konstitusi UUD Tahun 1945, undangundang, serta Peraturan Tata Tertib. Setiap AKD perlu membuat rencana kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang akan dilakukan dalam satu tahun sidang berdasarkan skala prioritas, terutama dari segi tingkat strategis dan tingkat dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat banyak, tanpa mengesampingan tindak lanjut pengawasan atas permasalahan yang berkembang pada tahun sidang berjalan.

Agar hal itu bisa terwujud, penyusunan rencana dan kerangka waktu yang jelas, serta penetapan prioritas follow up terhadap hasilhasil kegiatan pengawasan DPR perlu didukung data dan informasi yang diperoleh dari temuan hasil pengawasan baik rapat maupun kunju ngan kerja Alat Kelengkapan DPR dan Hasil Kunjungan Kerja perorangan anggota serta pengaduan masyarakat yang masuk ke DPR. Analisis terhadap hasilhasil temuan itu tentunya perlu mendapatkan dukungan keah lian yang memadai, baik itu oleh pihak Sekretariat Jenderal maupun dari para Staf Ahli Anggota Dewan. Analisa follow up tersebut sangat penting karena mengingat untuk menindaklanjuti suatu temuan, diperlukan kajian yang cermat agar solusi yang diberikan Dewan atas suatu isu dapat tepat sasaran, efektif, danseefisienmungkin.

DPR juga perlu menentukan waktu minimal satu hari dalam seminggu, untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah atau pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dengan temuan hasil pengawasan dan juga untuk mengonfirmasi sejauhmana rekomendasi DPR telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam rangka perbaikan ini, DPR telah menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan UndangUndang dan APBN. Pedoman ini harus segera disosialisasikan dan diinternalisasikan guna lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi penga

wasan yang dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Di sisi lain, secara kelembagaan DPR sedang melaksanakan reformasi dalam rangka meningkatkan performa dan kinerja kelembagaan secara keseluruhan. Salah satu wujud upaya tersebut adalah dibentuknya Tim Implementasi Reformasi DPR yang dipimpin Wakil Ke tua DPR Fahri Hamzah. Salah satu tugasnya adalah melakukan akselerasi agar pembenahan internal (reformasi) kelembagaan DPR dapat segera terlaksana. Sebab, reformasi DPR tidak sematamata hanya ingin mewujudkan DPR Modern yang ditandai oleh semakin terbukanya akses bagi masyarakat terhadap apa yang dilakukan DPR (transparansi); penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatannya sehingga terwujud kondisi paperless (tidak boros kertas) dan masyarakat dapat mengak

ses secara online dengan mudah; dan terwujudnya fungsi representasi dengan sebenarbenarnya di setiap fungsi yang dimiliki DPR. Konsep tersebut terlihat sangat ideal dan jika benarbenar tercapai maka akan terbentuk sebuah parlemen ideal yang didambakan masyarakatnya.

Sasaran dari reformasi DPR tersebut adalah para Anggota DPR, alat kelengkapan, dan fraksi di satu sisi serta para sistem pendukungnya di sisi lain (Sekretariat Jenderal, Badan Keahlian, tenaga ahli, staf anggota, dll). Terhadap kedua unsur tersebut perlu dilakukan penguatan sistem kedewanan secara benar dan tepat agar kinerja DPR dapat terukur dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Penguatan tersebut dilakukan melalui penataan dan pengembangan tata kelola kelembagaan DPR secara efisiendanefektif.

sumbang saran


Dari semua gagasan dan konsep ideal di atas terdapat tantangan berat untuk mewujudkannya yang sangat tidak mudah dilakukan. Secara prosedural dan sistematis berbagai program tersebut sudah mulai dilaksanakan seperti fokus memperhatikan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai DPR dengan mengembangkan museum dan membangun learning center dan art center serta exhibition hall untuk dapat diakses masyarakat yang ingin mengetahui proses reformasi yang sedang dilakukan DPR. Selain itu, kebutuhan penataan kawasan gedung DPR merupakan salah satu prioritas kegiatan guna menciptakan iklim kondusif bekerja anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.Selaincontohprogramfisikdi atas, juga dilakukan upaya di bidang nonfisiksepertipenataankelembagaan,penataan mekanisme pengambilan

keputusan, penataan manajemen masa persidangan, penataan manajemen rapat, serta penatakelolaan pelaksanaan tiga fungsi utama yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Persoalannya adalah apakah semua program dan konsep tersebut dapat diimplementasikan dengan baik? Sebenarnya melalui Renstra DPR 20152015 upaya reformasi DPR sudah dijalankan. Terhadap berbagai item kegiatan baik fisikdannonfisiksangattergantungkepada keterlibatan seluruh elemen DPR baik para Anggota DPR, Sekretariat Jenderal, Badan Keahlian DPR, para Tenaga Ahli, dan unsur pendukung lainnya. Dari sisi kesiapan anggaran terutama untuk program fisik, sudah tersedia dalam APBN tahun 2016 yang akan berlanjut untuk tahun berikutnya. Artinya, secara prinsip tidak ada masalah meskipun prosesnya harus dikawal oleh publik se

lain secara prosedural dilakukan secara transparan yang melibatkan berbagai lembaga pengawas dan audit. Semantara kesiapan personil menjadi sebuah tantangan besar untuk dapat mewujudkan citacita menjadikan DPR sebagai parlemen modern.

Sebagai penutup, apa yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan DPR saat ini memang tidak mudah untuk dapat terlihat secara langsung. Tantangan terberatnya adalah perubahan mindset dari seluruh stakeholders DPR baik Anggota maupun para unsur pendukungnya. Jika hal itu tidak berubah, maka perubahan kelembagaan (reformasi) DPR akan sulit terwujud. Namun demikian dengan optimisme dan kerja keras seluruh elemen, niscaya niat dan citacita itu dapat terwujud. Amin … FOTO: RIZKA, ANDRI/PARLE/

HR

38 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Anggota DPR melalui seluruh Alat Kelengkapan Dewan telah diamanatkan untuk menjalankan fungsi representasi dari rakyat yang diwakilinya secara efektif. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam UU 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal dengan UU MD3. Dalam Pasal 69 disebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam setahun terakhir kita lihat bersama melalui berbagai media massa baik cetak, elektronik dan online, DPR RI telah berupaya ‘habis-habisan’ dalam melakukan dan menyampaikan kinerjanya. DPR RI membangun kerjasama dengan berbagai TV publik/swasta dan Radio, hingga diskusi rutin “Forum Legislasi” dan “Dialektika Demokrasi” yang dilaksanakan oleh Koordinatoriat Wartawan DPR RI. Berbagai program kerjasama dengan TV dan Radio ini

tentu tanpa melihat kedekatan pemilik kepada partai tertentu, harapannya agar masyarakat mampu melihat sejauhmana DPR telah menjalankan fungsi representasinya. Tidak hanya sampai disitu, TV streaming yang merupakan acara siaran TV Parlemen milik DPR juga disiarkan melalui jaringan internet selama 24 jam dengan domain tvparlemen.co.id agar masyarakat bisa memantau jalannya persidanganpersidangan di DPR.

Namun disisi yang lain, skeptisisme publik meningkat ketika melihat kemampuan anggota dewan untuk memahami dan merespon kebutuhan mereka. Dapat kita sebut beberapa catatan di tahun ini yang menyita perhatian publik seperti Konflik KMPKIH, Pengangkatan Kapolri, Pansus Pelindo II, Pengesahan RAPBN 2016, Seleksi Capim KPK, Sidang MKD, dan sebagainya. Dari berbagai tinjauan, publik cenderung menolak untuk mendukung ide (baca: kebijakan) baru apabila mereka merasa tidak diikutsertakan dalam perumusan kebijakan politik yang dilakukan DPR sebagai wakilnya, karena publik merasa bahwa ide tersebut dipaksakan kepada mereka. Oleh karenanya, dalam situasi seperti ini, publik akan lebih memilih untuk

menolak kebijakankebijakan tersebut. Sepertinya untuk merespon berbagai

hal tersebut, DPR terlihat lebih lamban karena harus mempertimbangkan hasil analisis dan rekomendasi yang terbaik. Kenyataannya memang DPR perlu mengakomodasi pendapat dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pendapat para ahli. Keadaan ini menyebabkan serangkaian proses yang lebih kompleks dalam menemukan konklusi dan rekomendasi. Rentetan prosedur yang berjalinkelindan inilah yang kemudian muncul karena adanya kesulitan dalam menentukan pandanganpandangan strategis yang patut diperhitungkan.

Bagaimanapun dinamika yang terjadi di DPR, masyarakat tetap berharap agar DPR dapat menyuarakan aspirasinya sebagaimana yang telah dicitacitakan sesuai tujuan kemerdekaan Indonesia. Anggota DPR tetap perlu menjalin komunikasi dengan publik agar dapat menjalankan perannya. Salah satu tugas utama dari anggota dewan adalah memberikan informasi kepada publik mengenai proses yang terjadi di dalam parlemen. Anggota dewan merupakan wakil rakyat, untuk itu penilaian terhadap kinerja mereka bergantung pada kemampuan mereka dalam mendengar, memahami dan menginterpretasi pandangan dari publik yang diwakili dan menghasilkan keputusankeputusan terbaik demi kemaslahatan bersama yang tujuannya mampu dipahami oleh masyarakat yang diwakili dengan sederhana dan jelas. (FIKRI & HASBI)

DPR DAN HARAPAN PUBLIK DI PENGHUJUNG TAHUN 2015

A. Rifqi Fuadi, 31 tahun (Pengusaha Muda Sektor Retail - Jakarta)

Kinerja DPR masih jauh dari kata memuaskan, belum nampak secara nyata dan dapat dirasakan kinerja besar DPR oleh masyarakat. Pimpinan DPR sering diberitakan negatif oleh media, mulai dari kasus pertemuan dengan

Donald Trump sampai kasus Papa Minta Saham. Seharusnya DPR fokus untuk mengawasi kinerja pemerintah, jangan sampai DPR gaduh terus, akhirnya pengawasannya menjadi lemah. Apresiasi untuk pansus Pelindo dan juga upaya

DPR menurunkan ongkos naik haji tahun ini, namun itu masih sangat kurang dan belum bisa menutup kekurangan kinerja DPR. Apabila boleh memberi nilai, Saya menilai DPR mendapatkan Nilai 4 dari 10.

Abdul Haris M.H.I , 27 tahun (Santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas– Jombang)

Kinerja DPR buruk, di awal periode, energinya banyak tersita untuk menyelesaikan sengketa KIH vs KMP, sehingga banyak RUU mangkrak.

setahun dPr di mata masyarakat


Problem lama juga masih terulang seperti tidur saat sidang atau bahkan tidak hadir. DPR belum mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah betulbetul wakil rakyat. Penyambung lidah rakyat semestinya memperjuangkan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai dan golongannya. Sebetulnya saya yakin bahwa masih banyak anggota DPR yang jujur dan bekerja untuk rakyat. Tapi jika mereka diam saja terhadap kesalahan anggota lainnya, jangan salahkan apabila rakyat tidak lagi percaya kepada lembaga DPR secara keseluruhan, ditambah lagi skandal yang membelit pimpinan Dewan, sejauh penilaian saya pribadi, Pimpinan DPR saat ini adalah pimpinan yang paling tidak kredibel dibandingkan dengan pimpinan sebelumnya.

Hanindyo Permana, S.IP, 24 tahun (Karyawan Swasta - Palangkaraya)

Opini saya, kinerja DPR sebagai lembaga legislatif belum berfungsi secara maksimal. Lebih banyak menunjukkan kontroversi dibanding kinerja dalam perumusan undangundang yang pro rakyat. Selain itu saya berharap, tidak ada tendensitendensi yang bersifat negatif yang bukan untuk kepentingan

masyarakat dalam pembentukan Pansus seperti Pelindo dll. Pansuspansus tersebut diharapkan menjadi pembuktian DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah, bukan malah dijadikan alat untuk manuvermanuver kepentingan politik tertentu. Terakhir harapannya DPR mampu menjadi tangga dalam menjembatani aspirasi Rakyat secara keseluruhan, bukan terbatas golongan/partai politik.

Abdul Hair, 26 tahun (Penulis – Tolitoli)

Pengamatan saya tentang DPR selama ini bersumber dari media, artinya baik atau buruknya kinerja DPR yang saya ketahui adalah ditentukan oleh media. Menurut saya media saat ini condong ke dua sisi: yang satu cenderung pro ke pemerintah dan yang satunya lagi cenderung kontra. Yang pro

pemerintah biasanya (dan seringkali) menilai buruk kinerja DPR. Halhal yang diliput media tentang DPR kebanyakan halhal yang bombastis, pertarungan antar elit Parpol. Jadinya isu tentang kebijakan dan kinerja jadi tersingkir. Menurut objektivitas saya, DPR itu isinya lebih dari 500 orang, untuk melihat satu persatu kinerja anggota tentulah sulit, dan media mainstream tentu tidak menjangkau itu. Kalau saya mengatakan semua anggota DPR berkinerja buruk, kurang tepat juga, karena pasti masih ada yang kinerjanya bagus.

Menurut saya secara perorangan, ada anggota yang kinerjanya bagus namun ada juga yang buruk. Tapi secara kelembagaan dan secara general, kinerja DPR saya nilai sangat buruk, itu hasil penilaian saya yang bersumber dari Media.

Iqbal Fajar, 22 Tahun (Aktivis Mahasiswa Univ Brawijaya – Malang)

Sesungguhnya Parlemen (dalam hal ini DPR), merupakan kunci utama dalam sebuah negara Demokrasi, karena melalui lembaga

inilah Rakyat terwakili untuk mengawasi dan mengatur pemerintah agar tidak semenamena dan menjadi diktator. Indonesia telah mengalami masa dimana DPR lemah sehingga Eksekutif menjadi semenamena saat zaman Soeharto. Namun sayang, pasca reformasi, meskipun secara kelembagaan DPR menguat namun DPR saat ini tidak sama sekali mencerminkan keterwakilan Rakyat Indonesia. DPR seolah hanya mewakili kepentingan partai dan golongannya saja. Kerja DPR setahun ini tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Seharusnya DPR membenahi regulasi pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar agar pro terhadap rakyat kecil, bukan malah mempertontonkan dagelan politik seperti Papa Minta Saham dll. Jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Seluruh Anggota DPR harus melakukan instropeksi diri, bahwa mereka saat ini memegang amanah Rakyat Indonesia yang begitu besar, sehingga tidak boleh mainmain dalam menjalankan amanah tersebut. Kesimpulannya adalah, kita jaga lembaga DPR, kita perkuat. namun mari kita robohkan orangorang yang membuat kotor DPR!!! Hidup Rakyat Indonesia!!!

Bagus Santa Wardhana, 32 Tahun (Tokoh Pemuda – Buleleng)

Saya berpendapat kinerja DPR selama 1 tahun ini kurang maksimal, sepertinya yang kita ketahui bersama DPR mempunyai fungsi: penganggaran, pengawasan dan legislasi. Secara umum kinerja DPR bisa dikatakan bagus, tetapi jika

dilihat secara spesifik tidak ada pekerjaan yang kongkrit misalkan dalam legislasi yang masih lemah. Sejauh pengamatan saya untuk pengawasan dan anggaran sudah cukup bagus. Namun sayang sekali, fungsi pengawasan dan penganggaran yang sudah cukup bagus tersebut harus tertutup oleh pemberitaan negatif di media, terlebih karena oknum pimpinan DPR yang bertemu Donald Trump atau yang terbaru kasus pencatutan nama Presiden. Polemik seperti ini membuat masyarakat berpikir bahwa DPR seluruhnya adalah buruk, meskipun di DPR itu ada 560 anggota yang pasti ada juga anggota yang betulbetul bekerja untuk Rakyat. Saya berharap DPR ini bekerja demi Indonesia yang maju, adil, sejahtera dan makmur serta berpedoman pada Pancasila dan UUD1945.

Castie, 42 Tahun (Karyawati Swasta – Jakarta)

Saya melihat kinerja birokrasi di tubuh Sekretariat Jenderal DPR semakin baik dibandingkan tahun kemarin. Sebagai pihak swasta, para pegawai Setjen terlihat semakin profesional. Namun disisi lain, sulit untuk melihat kinerja birokrasi berimbas positif pada lembaga DPR se

bagai legislatif. Birokrasi Setjen yang notabene PNS atau pegawai, dan anggota DPR yang dipilih rakyat dari partai politik, seperti terpisah dan berbeda walau berada dalam satu kompleks dan gedung yang sama. Menurut saya ini pen ting untuk menjadi perhatian kita bersama. Saya sebagai masyarakat biasa juga tetap mengharapkan agar para anggota DPR bisa mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan partai atau kelompoknya.

40 EDISI 132 TH. XLV, 2015

berita foto

PRESS GATHERING

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Setjen DPR RI Winantuningtyastiti, dan Ketua Koordinatoriat Press Room Hilman Matauch membuka acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI dengan pelemparan pancing.

FOTO: DENUS, JAKA


42 EDISI 132 TH. XLV, 2015

berita foto

PANSUS PELINDO II

Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menyampaikan Laporan Pendahuluan Kinerja Pansus Pelindo II yang berisi 7 rekomendasi penting di Rapat Paripurna DPR RI.

FOTO: IWAN ARMANIAS, ANDRI


44 EDISI 132 TH. XLV, 2015

berita foto


SEJARAH MKD

Dinamika proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berakhir dengan dibacakannya surat pengunduran diri Ketua DPR RI Setya Novanto.

FOTO: IWAN ARMANIAS, DENUS, JAKA

46 EDISI 132 TH. XLV, 2015

JEJAK GENOSIDA

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama Sumail Abdullah, delegasi DPR RI dalam Sidang Umum APA ke-8 meninjau Museum Genosida di Kamboja.

FOTO: IBNUR KHALID

berita foto


PANEN RAYA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri Panen Raya di Desa Pamagersari, Jasinga, Bogor.

FOTO: ANDI MUHAMAD

48 EDISI 132 TH. XLV, 2015

DORONG

Tim Kunker Komisi V DPR RI turut beramai-ramai mendorong bus yang terperosok saat akan meninjau hutan Mangrove dan Rumput Laut di Sulawesi Selatan.

FOTO: IWAN ARMANIAS

berita foto


TINJAU TAMBANG

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau tambang batubara di Kalimantan Selatan.

FOTO: EKA HINDRA

50 EDISI 132 TH. XLV, 2015

berita foto


PAMIT

Pimpinan DPR bersama mantan Ketua DPR RI Setya Novanto usai memberikan sambutan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI.

FOTO: NAEFUROJI, ANDRI

52 EDISI 132 TH. XLV, 2015

berita foto


PIMPINAN KPK

Suasana Rapat Paripurna DPR RI terkait pengesahan Pimpinan KPK periode 2015-2019.

FOTO: NAEFUROJI, JAKA

54 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Pengetahuan tentang hubungan golongan darah dan kepribadian (ket-su eki gata) telah berkembang pesat di Jepang. Sampaisampai berkembang adagium “you are what you bleed” yang berarti “golongan darah mencerminkan siapa diri Anda yang sebenarnya”.

SEJARAHDi Jepang, kajian tentang golongan

darah dan kepribadian bermula dari tahun 1927. Saat itu, Takeji Furukawa, profesor di Tokyo Women’s Teacher’s School, mempublikasikan “The Study of Temperament Through Blood Type” di jurnal Psychological Research. Kemudian di tahun 1970, Masahiko Nomi, seorang jurnalis, berhasil menyelesaikan dan menerbitkan buku “Ketsuekigata de Wakaru Aisho” (Understanding Affinity by Blood Type). Ia sukses meluncurkan lebih dari sepuluh buku populer. Beruntunglah, di tahun 1971, buku tersebut menjadi best seller. Di tahun 1981, Toshitaka Nomi melanjutkan studi ini. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004, Toshitaka Nomi mendirikan Human Science ABO Center.

HEMATOPSIKIATRIIstilah hematopsikiatri berasal dari

hemato (darah) dan psikiatri (ilmu kejiwaan). Secara singkat berarti ilmu yang mempelajari hubungan antara (golongan) darah dan ilmu kejiwaan. Seiring berkembangnya riset dan teknologi, maka pelbagai komponenkomponen di dalam hematopsikiatri semakin lama semakin menjadi kompleks, meliputi: hematologi, psikologi dan psikiatri, genetika dan biologi molekuler, patobiologi. Sehingga jelaslah bahwa dalam tinjauan multidisipliner hematopsikiatri bermakna ilmu pengetahuan yang mem

bahas korelasi antara (golongan) darah, kejiwaan manusia, genetika, biologi molekuler, dan pelbagai gangguan atau penyakit yang mendasarinya. Tentunya banyak sekali faktor yang berperan serta mempengaruhi hematopsikiatri. Salah satunya epigenetik.

EPIGENETIKEpigenetik adalah studi tentang pe

rubahan yang diturunkan melalui fungsi gen yang terjadi tanpa perubahan di untai DNA. Faktorfaktor lingkungan memberikan “stempel” kepada gen, yang disebut epigenome. Hal ini mengubah aktivitas sel dan gen yang dapat menyebabkan perubahanperubahan yang tidak menyenangkan pada penampilan kulit. Jadi epigenetik adalah mekanisme mayor yang mengakomodasi perubahanperubahan ekspresi gen sebagai respon terhadap interaksi genlingkungan.

Di dalam epigenetik terjadi pelbagai proses, seperti metilasi DNA, metilasi histon, asetilasi histon. Metilasi DNA dan deasetilasi histon diketahui terjadi sesaat setelah sintesis DNA dan dapat dimodifikasiolehfaktor-faktorfisiologisatau patologis yang mengubah ekspresi gen organisme. Enzimenzim yang berperan di dalam epigenetik antara lain: histone asetiltransferase, histon demetilase, histon metiltransferase.

Ada pelbagai faktor yang berpengaruh terhadap epigenetik, yakni: modifikasi epigenetik dan modulasi epigenetik.Yangtermasukmodifikasiepigenetik, misalnya: obatobatan, kebiasaan makan, olahraga, mikrobiom, proses penuaan, dan stres. Sedangkan yang termasuk modulasi epigenetik, misalnya: diet, perubahan cuaca/iklim/temperatur, kondisi psikologis, interaksi sosial, pengobatan alternatif, penyalah

gunaanobat,statusfinansial.Semuainimemengaruhi fungsi dan kinerja gen.

GEN-LINGKUNGANKondisi eksternal dari lingkungan

amat memengaruhi suasana internal gen. Maksudnya, sinyalsinyal lingkungan, asupan (ion, radikal bebas, radiasi, substrat, dsb) dari lingkungan, memengaruhi pelbagai gen, seperti: gen untuk proteinregulatori,genuntukmodifikasiprotein, gen untuk pengikatan protein, dsb.

Jelaslah ada hubungan mesra antara faktor lingkungan (pengaruh kelompok, dukungan keluarga/pasangan hidup, stres,dsb),fisiologis(metabolismealkohol, homeostasis, toleransi, gangguan metabolisme/enzim, dsb), perilaku (personaliti, temperamen, gangguan perilaku, dsb), perkembangan (sosial, emosional, pubertas, kematangan otak, kedewasaan berpikir, dsb), dan genetik.

GEN – PERSONALITIBenjamin J, dkk (1998) berhasil mene

mukan hubungan antara gen reseptor D4 dopamin (D4DR) dan trait perso naliti. Ada interaksi antara gen D4DR dan gen reseptor 2C serotonin (5HT2C). Bertindak selaku reseptor mekanisme uptake monoamine adalah serotonin transporter (5HTT), sebagai kandidat gen untuk trait personaliti. Polimorfisme 5HTT terkait erat dengan kejadian cemas dan deperesi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Plomin R dan Caspi A (1998) berhasil mengungkapkan asosiasi antara dopamine D4 receptor (DRD4) dengan trait personaliti. Hasil ini membuka cakrawala pengetahuan bahwa ada kait an antara trait personaliti, mekanisme biologis (dalam konteks biologi selulermolekuler), dengan

MEMBANGUN NEGERI MELALUI HEMATOPSIKIATRI Oleh: dr. Dito Anurogo

kiat sehat


gen. Jadi ada interaksi dan korelasi antara gen, personaliti, dan lingkungan.

GOLONGAN DARAHMenurut ISBT (International Soci-

ety of Blood Transfusion) ada 33 sistem golongan darah. Misalnya: sistem golongan darah ABO, rhesus, MNS, P, Lutheran, Kell, Lewis, Duffy, Kidd, CO, FY,GE,RhAG,Jk,Cromer,LU,XK,dsb.Banyaknya sistem golongan darah ini terjadi karena ada pelbagai tipe antigen yang ditemukan di membran sel darah. Jadi sebenarnya sistem golongan darah yang kita kenal seharihari itu (sistem ABO) hanya satu bagian kecil dari 33 sistem yang ada.

Golongan darah adalah sistem klasifikasiataupengelompokanyangterdiri dari antigen sel darah merah yang secaraspesifikdikendalikanolehsekelompok gen yang bersifat allelic atau terhubung amat dekat di kromosom yang sama. Karl Landsteiner dikenal berjasa karena penemuan sistem golongan darah ABO di tahun 1900.

Sedangkan “tipe darah” mengacu ke polaspesifikdarireaksiterhadapujiantisera di dalam sistem tertentu. Pemahaman tentang implikasi golongan darah tidak terbatas hanya pada problematika terkait transfusi darah, melainkan juga penyakitspesifikterkaitdenganantigenpermukaan sel darah merah.

Penggolongan sistem golongan darah ABO dan Rh berdasarkan keberadaan aglutinogen. Aglutinogen adalah antigen di permukaan selsel darah merah yang bereaksi saat ditempatkan dengan darah dari tipe yang berbeda. Sedangkan aglutinin adalah antibodi yang berinteraksi dengan antigen di permukaan partikel (seperti eritrosit, bakteri, partikel lateks)

sehingga menyebabkan penggumpalan (aglutinasi). Aglutinasi terjadi saat aglutinogen A dicampur dengan alfaaglutinin (antiA) atau ketika aglutinogenB dicampur dengan betaaglutinin (antiB).

TENDENSI PERSONALITIMenurut Japan’s Human Science ABO

Center, ada empat tipe personaliti dasar berdasarkan golongan darah, yaitu: tipe A, B, AB, dan O.

Karakteristik tipe A adalah perfeksionis, terorganisasi, amat mematuhi norma dan peraturan yang berlaku, amat membanggakan pencapaian/prestasi diri, cenderung rentan terkena stres.

Karakteristik tipe B adalah individualis, bebas berkehendak (“liar”), tampak tidak berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan, cenderung berkarir di ranah akademis atau intelektual (riset).

Karakteristik tipe AB adalah realis, rasional, menjaga jarak dengan yang lain. Cenderung kreatif, sensitif, emosional (meskipun terpendam).

Karakteristik tipe O adalah berbakat memimpin, kemauannya kuat, ramah, mudah bersosialisasi, pendamba kekuasaan dan kemakmuran.

KELEBIHAN-KEKURANGANKelebihan tipe A: terpercaya, setia,

kredibel, berkomitmen, taat peraturan, istiqomah, percaya diri tinggi, amat memerhatikan detail, melakukan segala sesuatu secara sistematis, tepat waktu. Kekurangan tipe A: perfeksionis, sekali terluka hatinya cenderung lama untuk dipulihkan, kalau marah cenderung diam, kalau berkatakata terkadang “nylekit” (menyakiti) tanpa disadarinya, sekali dikhianati selamanya takkan percaya, berpikir terlalu mendalam, rapuh secara emosional.

Kelebihan tipe B: penyayang anak, pekerja keras, berbakat bisnis, suka spontanitas, suka berpetualang alam, berfokus pada hal yang disenanginya saja, berpikiran terbuka. Kekurangan tipe B: moody (suasana hati mudah berubah), pencemburu, kurang dapat mengapresiasi kelebihan orang lain, kurang romantis, cenderung boros, susah diatur,

workaholic (pencandu kerja), cenderung meluapkan emosinya kapanpun ia mau. Wanita golongan darah B cenderung banyak berbicara dan suka berbelanja tanpa perhitungan cermat.

Kelebihan tipe AB: tempat curhat yang baik, dapat menjaga rahasia, diplomatis, menjaga perasaan orang, hatinya sensitif dan peka, punya kemampuan negosiasi yang baik, kemampuan berpikir analitik dan rasional yang tinggi, sangat kritis. Kekurangan tipe AB: misterius, susah menolak bila dimintai bantuan, sulit berkata “tidak”, sering lupa meletakkan barangbarang (misal: kunci rumah, HP, dsb).

Kelebihan tipe O: rasa ingin tahu tinggi, mudah bersahabat dengan siapapun, mudah penasaran, suka membantu tanpa pamrih. Kekurangan tipe O: ambisius, ekspresif, eksplosif (kalau marah cenderung meledak, meskipun setelah itu mudah mereda kembali), cenderung menunda pekerjaan, gagal fokus, mudah sekali dimanfaatkan orang lain tanpa pernah menyadarinya.

HEMATOPSIKIATRI DAN KEMAJUAN INDONESIA

Melalui hematopsikiatr i, dapat dikembangkan potensi dan karakter diri. Dalam skala nasional, maka akan memudahkan perekrutan karyawan, seleksi pelajar/mahasiswa berprestasi, memudahkan perusahaan untuk mutasi / promosi jabatan, pembuatan database golongan darah, memudahkan bila ada yang memerlukan darah, memercepat proses transfusi darah, pencarian jodoh berdasarkan golongan darah, konseling pernikahan berdasarkan golongan darah, dsb.

Melalui hematopsikiatri, pemerintah bersama masyarakat dapat membangun karakter dan jatidiri bangsa ini menjadi lebih sempurna, bermartabat, dan beradab. (Disarikan dari berbagai referensi)

*Dito Anurogo, dokter online/digital, pemerhati hematopsikiatri, penulis 17 buku, CEO Sahabat Literasi Indonesia, sedang studi S2 di Biomedis FK UGM, email: ditoanuro[email protected],

INTERAKSI GEN DENGAN LINGKUNGAN

56 EDISI 132 TH. XLV, 2015

SOSOK SANTRI DI PANGGUNG POLITIK

Profil

JAZILUL FAWAID


Pribadinya begitu ramah dan sederhana. Tuturnya jelas, apa adanya. Ia juga sosok yang sangat religius. Inilah Jazilul

Fawaid, Anggota FPKB DPR RI. Bicara soal dunia pesantren, Jazil adalah sosok yang tepat untuk diajak bicara. Hampir separuh hidupnya berada di pesantren. Kepada Parlementaria, dia berbagi cerita menarik tentang masa kecilnya di kampung dan suka dukanya menjadi santri.

Di tengah kesibukkannya yang luar biasa, Jazil menyempatkan waktu untuk wawancara eksklusif dengan Parlementaria. Sejak dilantik sebagai Anggota DPR, Jazil dipercaya menempati kursi Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. Selain itu, ia juga duduk sebagai Anggota Komisi V DPR.

MASA KECIL DI BAWEANBawean adalah pulau kecil di laut

Jawa, tepatnya di utara Gresik. Dahulu akses kapal dari Bawean ke daratan pulau Jawa masih sulit, karena sangat bergantung pada cuaca. Butuh waktu delapan jam ke Gresik dengan kapal. Bila ombak sedang besar, dermaga terpaksa ditutup dan warga pun terisolir. Umumnya mata pencaharian masyarakat Bawean adalah nelayan dan petani. Secara administratif, Bawean masuk Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Adalah M. Sunan Hamli, seorang PNS pensiuanan guru agama yang dipindah dari Pulau Bawean ke Sidayu, Gresik. Pagi itu, ia sedang menanti kelahiran anak pertamanya bersama istri tercinta, Insiyah. Minggu pagi, ketika mentari sedang bersinar indah, tangis bayi memecah kesunyian di rumah sederhana. Kalender yang tergantung menunjukkan, 5 Desember 1971. Dibantu dukun beranak, lahirlah bayi mungil lakilaki yang diberi nama Jazilul Fawaid. Nama islami yang diharapkan banyak menebar manfaat bagi masyarakat.

Lahir di masa serba sulit. Hampir tak ada fasilitas kesehatan di Bawean. Bayi mungil yang biasa disapa Jazil itu, menjadi pelipur lara kedua orangtuanya. Setelah kelahiran Jazil, masih ada dua adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Jazil

adalah sulung dari tiga bersaudara. Adik pertamanya perempuan wafat karena sakit. Tak ada upaya pengobatan maksimal yang bisa dilakukan waktu itu, karena di kampungnya tak ada dokter atau puskesmas.

Jazil kecil hidup di tengah keluarga yang sangat religius. Bersama temanteman kecilnya di kampung, ia suka sekali bermain. Sungai dan pantai adalah dua tempat favorit untuk bermain. Berenang dan memancing ikan hampir menjadi keseharian masa kecilnya. Bermain bola juga menjadi kesukaannya. Tak cuma itu, Jazil kecil pun sangat kreatif membuat mainan sendiri dari pelepah pisang untuk dijadikan sebilah pedang. Senangnya mengingat masa kecil di kampung.

Waktu itu, di kampungnya belum banyak pemilik TV. Untuk mendapat hiburan tontonan TV, Jazil mampir ke rumah paman yang kebetulan bertetangga. Bila malam tiba, rumah pamannya dipenuhi tetangga yang juga ingin menonton tv ramairamai. Aneka Ria Safari jadi acara favorit yang disiar

kan TVRI. Sesekali ada pula hiburan layar tancap. Kampung dipastikan ramai bila layar tancap digelar.

Sementara itu, memulai pendidikan formalnya, Jazil kecil bersekolah di SDN 1 Daun Timur, Bawean. Bersama sahabatsahabat kecilnya, ia biasa berjalan kaki ke sekolah yang jaraknya tak jauh dari rumah. Di SD ini hanya dua tahun. Jazil kemudian pindah ke Gresik dan melanjutkan kelas III SD sekaligus bersekolah

juga di Madrasah Ibtidaiyah Ma’rif Islamiyah, Kertosono, Gresik. Pagi belajar di SD, sorenya di madrasah ibtidaiyah. Pengetahuan umum seperti sejarah jadi mata pelajaran yang sangat disuka Jazil.

Malamnya, ia juga belajar mengaji pada sang kakek dan Ayahnya. Nilainilai agama sudah ditanamkan sejak dini oleh keluarganya. Kedua orangtuanya juga selalu menanamkan kejujuran. Satu hal yang tak pernah dilupakan Jazil dari nasihat sang kakek, “Jangan pernah merasa rugi saat menolong orang lain.” Nasihat itu terus membekas hingga kini.

Setamat SD, Jazil kecil melanjutkan ke Pondok Pesantren Ihya’ul Ulum, Gresik di bawah asuhan KH. Ma’shum Sufyan. Di sinilah dunia pesantren mulai dikenalnya. Enam tahun lamanya ia mengenyam pendidikan pesantren. Tak hanya ilmu agama yang didapat, kemandirian hidup juga jadi pelajaran berharga yang didapat. Banyak kenangan samasa menjadi santri. Ia tak suka pada kegiatan latihan pidato di pesantrennya, karena memang tak biasa bicara di depan umum.

Jazil selalu mencari cara agar ia tak mendapat giliran menjadi orator dalam latihan pidato tersebut. Namun, disiplin pondok memaksanya ia harus tetap menghadapi latihan berpidato (muhad-horoh dalam istilah pesantren). Akhirnya ia terbiasa juga dengan kegiatan muhadhoroh. Menariknya lagi, semasa di pesantren, ternyata Jazil pernah terpilih menjadi Ketua Pondok. Semacam ketua OSIS di sekolah yang memimpin adik

Foto kenangan di pesantren. Jazil (paling kiri) saat mengaji kitab kuning bersama KH Ma’shum Sofyan

58 EDISI 132 TH. XLV, 2015

adik kelasnya yang mukim di pesantren.“Saya dipilih temanteman, karena

dianggap pemalas dan suka tidur. Sejak itulah, saya menyadari pentingnya belajar pidato. Saya juga belajar tanggung jawab untuk memimpin santri yang jumlahnya sekitar 500 orang,” cerita Jazil penuh tawa, mengenang masa lalu di pesantren. Dahulu, di pesantrennya belum ada listrik. Untuk mendapatkan penerangan, para santri membayar iuran Rp 500 per bulan untuk membeli solar mesin diesel sebagai sumber penerangan.

Jelang tengah malam, listrik dipadamkan. Baru dinyalakan kembali jelang subuh. Begitulah kondisi pesantren tempat Jazil dahulu menuntut ilmu. Kini, pesantrennya sudah kian modern. Tak ada mesin diesel lagi untuk mendapat penerangan. Listrik sudah tersambung selama 24 jam. Lalu, apa citacitanya saat masih di pesantren? Jawabnya, tak ada. Tugasnya hanya menuntut ilmu untuk menyambut masa depan.

Dengan berilmu, ia menjadi insan yang mampu menebar banyak manfaat bagi orang lain. Apalagi dalam tradisi di pesantren tak diajarkan bercitacita. Ayahanda Jazil pernah berpesan, menuntut ilmu di pesantren bukan untuk meraih kekayaan, mendapat pekerjaan, atau kemewahan duniawi.

“Untuk itulah saya tak terbiasa berpikir tentang citacita sejak kecil. Hanya

saja kakek saya pernah menyarankan agar saya jadi kiai saja. Jadi kiai itu, kata kakek saya, sangat mulia,” ujar Jazil, seraya menambahkan, “Ayah saya juga pernah berkata, kalau kamu punya citacita lalu tidak tercapai, nanti bisa putus asa,” ungkap Jazil lagi, mengingat pesan ayah dan kakeknya.

MASA KULIAHSetamat dari pesantren, tahun 1990,

Jazil muda tampil menjadi pribadi yang religius dan matang. B e k a l i l m u d a r i pesantren menjadi mutiara berharga dalam menapak masa depannya. Ia lalu hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ). Pemuda Jazil mengambil jurusan Hukum Islam, sebuah studi yang sangat dekat dengan penguasaan ilmunya sebagai santri.

Di kampus ini, semua mahasiswanya diwajibkan hafal Al Quran. Setiap kali menghadapi ujian semester, syaratnya harus hafal minimal dua juz Al Quran. Saat lulus kuliah nanti, diharapkan semua mahasiswanya sudah hafal 30 juz Al Quran. Syarat ujian yang cukup berat bagi Jazil. Karena sering telat mengha

fal Al Quran setiap kali semesteran, Jazil pun telat lulus dari almamaternya itu. Ia baru merampungkan kuliahnya pada 1998, saat gelombang reformasi bergulir.

Sebagai aktivis kampus, Jazil aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Kapasitas intelektual Jazil juga terus terasah. Selain aktif di senat mahasiswa, Jazil aktif pula di PMII dan perkumpulan mahasiswa Jawa Timur. Berdemonstrasi menuntut perubahan sering ia lakukan bersama kawankawan aktivis seperjuangan. Bahkan, Jazil dan kawankawan pernah mendemo kampusnya sendiri untuk melalukan pembenahan yang waktu itu dinilainya semraut.

Ada dua mata kuliah yang disuka Jazil selama kuliah di PTIQ, yaitu mata kuliah tafsir dan mata kuliah filsafat. Zainun Kamal adalah salah satu dosen favoritnya. Dan di antara para seniornya sealmamater yang kini samasama menjadi anggota DPR adalah Mujib Rohmat Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar.

MENJADI POLITISIUsai menamatkan studi Hukum Is

lam di PTIQ, Jazil berkiprah di Pemuda Ansor. Kedekatannya dengan kalangan NU, membawanya pada organisasi sayap PKB, yaitu Gerakan Pemuda Kebangkit

an Bangsa, tahun 1999 dan menjadi Wakil Sekjen. Dunia politik telah menarik minatnya. Mantan Ketua Komisariat PMII Jakarta Selatan ini, memiliki kedekatan personal dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ketika Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR tahun 20062009, Jazil adalah

Profil

Jazil bersama para nelayan di pulau Bawean

Keluarga Jazil bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar


staf ahlinya. Ketika Muhaimin menjadi Menakertrans tahun 20092013, Anggota Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Pertanian PB NU ini, menjadi staf khususnya. Jazil begitu dekat dengan sang Ketua PKB tersebut. “Saya pengikut sekaligus pengagum beliau (Muhaimin),” aku dosen STAINU itu.

Ketertarikan pada dunia politik, tidak sematamata karena memiliki kedekatan dengan elit PKB.

Bagi Jazil, berkiprah di panggung politik berarti ikut andil mengelola kebijakan publik di negeri ini. Itulah yang menjadi daya tarik Jazil menjadi politisi. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebetulnya sudah dilakukan sejak Pemilu perdana di masa reformasi, tahun 1999. Hanya saja belum mendapat suara yang memadai untuk melenggang ke Senayan.

Pada Pemilu 2009, ia kembali menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari dapil Jatim II (Pasuruan, Probolinggo). Jazil belum mendapat suara yang cukup. Perolehan suaranya nomor dua setelah Lily Wahid (dahulu masih bergabung dengan PKB). Namun, kemudian Jazil menjadi anggota Pengganti AntarWaktu (PAW) menggantikan Lily Wahid untuk sisa waktu 20132014. Saat itulah Jazil resmi menjadi Anggota DPR RI.

Apa perasaannya usai dilantik kali pertama menjadi anggota DPR RI? Jazil merasa mendapat amanah dan tanggung jawab yang berat. Sebagai seorang santri yang berpolitik, tentu ia tahu apa yang harus dilakukannya sebagai wakil rakyat yang religius. Ia raih amanah jabatan ini tanpa ambisi negatif. Ia jalankan saja apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

“Saya harus menjaga amanah ini dengan sebaikbaiknya,” tutur peraih gelar magister Ulumul Quran dan Hadist dari Institut Ilmu Al Quran itu. Usai dilantik menjadi anggota PAW, Jazil ditempatkan di Komisi I yang membidangi politik luar negeri dan pertahanan. Tiga bulan kemudian, ia pindah ke Komisi IV yang membidangi pertanian, kelautan, dan kehutanan.

Pada Pemilu 2014, Komisaris CV

Kreasi Permaisindo ini, kembali menjadi caleg. Kali ini ia mewakili kampung halamannya sendiri di Jatim X (Gresik, Lamongan). Di dapilnya ini, Jazil meraih suara tertinggi dari semua caleg. Setelah resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 20142019, Jazil kemudian ditempatkan di Komisi V yang membidangi infrastruktur. Bersamaan dengan itu, Jazil juga dipercaya menempati kursi Wakil Ketua Banggar DPR.

Berbincang tentang politik anggaran, Jazil melihat, secara sederhana anggaran negara diambil dari pajak yang berhasil dikumpulkan. Sebisa mungkin dikembalikan lagi secepatnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Nah, soal angkaangkanya dan bagaimana membaginya, itulah yang kita rembukkan dengan pemerintah.

HOBI BACA BUKUAktivitas membaca buku tak pernah

dilupakan Jazil. Di tengah kesibukkan bekerja, ia selalu luangkan waktu untuk membaca. Di antara koleksi bukunya yang paling favorit adalah buku tafsir. Di rumahnya, ia mengoleksi pelbagai buku tafsir. Dahulu, semasa menjadi mahasiswa, ia ingin sekali membaca bukubuku tafsir sekaligus mengoleksinya. Tapi belum mampu membeli. Kini ia sudah mengoleksi pelbagai buku tafsir dari para ulama klasik hingga kontemporer.

Ketika sudah menjadi Anggota DPR, tentu koleksi bukunya kian bertambah

dengan tematema politik modern. Bukubuku bertema agama memang masih mendominasi. Begitulah kesukaannya pada buku. Di tengah kesibukkan bekerja sebagai wakil rakyat, mantan Wakil Sekjen PKB ini, tak melupakan keluarga tercinta di rumah.

Ada Chalimatus Sa’diyah wanita Gresik yang dinikahinya pada 1999. Pertemuannya dengan sang istri justru terjadi ketika keduanya samasama menempuh pendidikan S2 di IIQ, Ciputat, Jakarta. Dari intensitas pertemuan di kampus itu, akhirnya berujung ke pelaminan. “Saya bertemu jodoh justru di tempat yang baik,” kilah Jazil.

Dari pernikahannya itu, Jazil dikaruniai empat anak, masingmasing M. HilmanMufidi,GanisSamahah,KemalAmjad Mahdavi, dan Hilma Aqila. Soal

pendidikan putra putrinya, sebetulnya Jazil tak ingin memasukkan buah hatinya itu ke sekolah formal. Ia ingin mendidiknya sendiri lewat home shcooling. Toh, hasilnya nanti sama saja dengan anakanak yang bersekolah formal. Namun, keinginan itu ditentang istrinya. Putra putrinya pun tetap bersekolah formal.

Lalu, soal kesukaannya pada lagu, Jazil menyukai dangdut. Rhoma Irama adalah favoritnya. Dahulu, waktu pertama kali nonton layar tancap di kampung, film yang ditontonnya adalahfilmRhomaIramaberjudul“Penasaran”. Lagulagu dangdut dari Rhoma Irama membawa kenangan masa lalu. Saat kuliah dulu,

Jazil juga sering mendengarkan nyanyian dari Raja Dang dut tersebut.

Selain dangdut, lagu pop lawas seperti Widuri yang didendangkan Bob Tutupoli juga sangat disuka. Ada lagi lagulagu Arab dari Umi Kalsum, Jazil tak ketinggalan mendengarkannya sekadar untuk intermezo. Lagulagu Arab tersebut sebenarnya kesukaan istrinya. Namun, kalau ia didaulaut untuk menyanyi oleh para koleganya, Jazil lebih senang menyanyikan lagulagu yang sedang hit saat ini. Jarang mendendangkan lagulagu lawas kesukaannya. (MH) FOTO:

JAKA, DOK. PRIBADI/PARLE/HR

Berpose bersama keluarga tercinta

60 EDISI 132 TH. XLV, 2015

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI X DPR RI

Serap AspirasI Kebudayaan dan Sistem Perbukuan

kunjungan kerja

Rancangan Undang-undang Kebudayaan diharapkan mampu membantu pengembangan kebudayaan di Indonesia. Sementara dengan adanya RUU Sistem Perbukuan, muncul harapan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan.


bangan Pranata SDM kebudayaan serta sarana dan prasarana budaya,” jelasnya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto.

Undangundang ini, lanjut politisi FPG itu, sebenarnya sudah lama dibahas, namun belum disahkan. Diharapkan, dengan adanya UU ini, kebudayaan Indonesia terlindungi dan Jawa Timur merupakan wilayah peninggalan sejarah yang tinggi.

“Jatim khususnya Trowulan ini memiliki kebudayaan yang tinggi dan juga melahirkan seni budaya, adat istiadat, naskah kuno serta artefak. Oleh karena itu, tujuan kami ke Trowulan ini untuk melihat dari dekat permasalahan yang ada untuk diakomodir dalam RUU tersebut,” jelas politisi asal dapil Jawa Timur ini lebih lanjut.

Masih dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengharapkan wilayah Trowulan menjadi destinasi wisata tingkat nasional untuk lebih mengenal cikal bakal Nusantara. Apalagi, jelas Pejabat Kabupaten Mojokerto, Ardi Prase tyawan

menyatakan cagar budaya yang ada di Trowulan merupakan warisan dari leluhur.

“Ini merupakan sejarah yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, cagar budaya nasional ini diperlukan peran pemerintah baik dari daerah dan juga dari pemerintah pusat. Cagar budaya ini perlu dilakukan pelestarian secara maksimal dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar cagar budaya di Trowulan ini.

Cagar budaya ini, kata Ardi, diharapkan bisa terus digali dan kedepan bisa membantu pengetahuan bagaimana perdaban zaman dulu. Bahkan, Trowulan bisa menjadi kawasan pariwisata nasional tata ruang dan menjadi pusat sentral cagar budaya yang ada di Indonesia.

Tim Panja Kebudayaan ke Mojokerto terdiri dari Anggota Komisi X DPR Wiryanti Sukamdani (PDIPerjuangan) , Reni Marlinawati (PPP), Bambang Sutrisno dan Jhon Kennedy Azis (FPG), Ida Bagus Putu Sukarta (FGerindra), danYayukSriRahayuningsih(Nasdem).Setelah pertemuan, Tim Panja melaku

Kedua RUU yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi X DPR. Untuk mendapat masukan terkait RUU Prioritas ini, Komisi X

menerjunkan tiga timnya, yang terbagi menjadi Panja RUU Kebudayaan dan Panja RUU Sistem Perbukuan. Berbagai masukan pun diperoleh, dengan harapan semakin memperkaya kandungan kedua RUU.

Tim Panja RUU Kebudayaan dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam bertolak ke Jawa Timur, Sabtu (5/12/15). Tujuan pertama, Tim mensosialisasikan dan menjaring masukan untuk RUU tentang Kebudayaan di Mojokerto, Jawa Timur. Hisjam menjelaskan setidaknya delapan poin utama pada RUU Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

“Delapan item tersebut yang pertama adalah penguatan hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, pelestarian sejarah dan budaya. Selain itu juga ada pembinaan kesenian, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengem

Tim Panja RUU Kebudayaan menyerap aspirasi di Kabupaten Mojokerto Jatim

62 EDISI 132 TH. XLV, 2015

kan kunjungan ke Candi Brahu, Vihara Mojopahit Trowulan, pengrajin logam, dan UKM di Trowulan.

Sehari sebelumnya, satu lagi Tim Panja Kebudayaan Komisi X DPR bertolak ke Provinsi Riau, Jumat (4/12/15), untuk menggali aspirasi terkait RUU Kebudayaan. Tim Panja dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR, Mujib Rohmat (FPG).

“Kunjungan Kerja Tim Panja Komisi X ini dilakukan guna mencari serta meminta masukan kepada pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat tentang revisi RUU Kebudayaan. Baik secara umum, kebijakan maupun masalah kebudayaan Melayu di Provinsi Riau,” kata Mujib.

Dalam kunjungan ini, Tim Komisi X DPR disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Kamsol bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Al Azhar. Hadir juga dalam pertemuan sejumlah Kepala Dinas terkait, diantaranya Kepala BPAD YoserizalZein,KadisPariwisataFahmizal Usman dan Kadisnakertrans Rasidin Siregar serta Pejabat Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam pertemuan, Pemprov Riau sangat berharap kepada Komisi X agar dalam RUU Kebudayaan nanti dapat lebih memperhatikan pengelolaan kebudayaan di daerah dan persoalan dalam

pengembangan Kebudayaan Melayu Riau.

“Untuk memelihara, menjaga dan membudayakan kebudayaan yang ada di Riau, agar seluruh cagar budaya dan kesenian dapat terkelola dengan baik, tidak seperti sekarang. Jadi ini penting, dan kita minta DPR bisa mendukung dalam perwujudannya,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Riau, Kamsol.

Provinsi Riau yang memiliki kekayaan Suku Anak Dalam, melalui Tokoh Adat Suku Pedalaman, Haryono, menyatakan bahwa keberadaan Suku Anak Dalam dianggap disepelekan oleh pemerintah sehingga kehidupannya makin tidak jelas. Bahkan, saat ini ada yang pergi ke kotakota berbaur dengan masyarakat lain dan menjadi pengemis.

“Dalam beberapa waktu terakhir, kami bahkan sering menemukan keberadaan Suku Anak Dalam melintas di Pekanbaru. Kondisi tersebut menjadi bukti kepunahan suku asli Riau. Saat ini sudah mulai datang kepunahan budaya kami. Masyarakat Suku Laut, Masyarakat Sakai dan Suku Anak Dalam sudah mulai punah,” kata Haryono, yang juga keberatan dengan sikap pemerintah yang menyebut Anak Dalam sebagai komunitas adat terpencil.

Menanggapi hal ini, Mujib mengaku akan menampung aspirasi mereka untuk dirancang dalam RUU Kebudayaan. “Ke

beradaan Suku Adat Pedalaman adalah cermin dan budaya bagi nusantara. Jadi memanng harus didukung. Nanti akan menjadi bahan bagi kami untuk membahasnya ditingkat legislatif,” janji politisi dari dapil Jawa Tengah itu.

TIM PANJA DAPAT MASUKAN LUAR BIASA

Sementara itu, Tim Panja RUU Sistem Perbukuan yang mengunjungi ProvinsiDaerahYogyakartapadaJumat (4/12/15), mendapatkan berbagai masuk an yang luar biasa untuk memperkaya kandungan RUU yang sedang dibahas Komisi X itu.

Tim Panja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari, langsung melakukan pertemuan dengan SekretarisDaerahProvinsiDIYogyakarta, Ichsanuri; Kepala Dinas Pendidikan,PemudadanOlahragaProvinsiDIY,Baskara Aji, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, Masharun; Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Totok Sudarto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Arif Haryono, hingga Forum Lingkar Pena.

Kharis menekankan pentingnya keberadaan RUU Sistem Perbukuan. Buku merupakan salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni dan budaya. Karena itu, hingga saat ini, buku masih merupakan sarana pembentukan dan pengembangan peradaban suatu bangsa. Pepatah ‘Buku adalah jendela dunia’ pun sudah taka sing lagi.

“Kita bisa mengetahui apa yang di luar kita, dan berbagai macam yang belum pernah kita lihat, dan pernah kita lihat, itu dari buku. Penelitian yang belum pernah kita bayangkan, hingga sejarah masa lalu juga dari buku. Buku adalah jendela dunia, itulah ungkapan yang paling tepat,” kata Kharis.

Selama pertemuan dengan stakeholder dan pelaku pendidikan di Kota Gudeg, Kharis mengaku mendapat banyak masukan yang akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam draft RUU Sistem Perbukuan. Diantaranya terkait materi pendidikan karakter bangsa yang

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI berdialog dengan Ptl. Gubernur Riau

kunjungan kerja


mungkin dipertimbangkan untuk masuk dalam draft RUU. Terkait penerbit yang bertanggungjawab pun mendapat sorotan para pelaku pendidikan di Kota Gudeg itu.

“Mesti ada sebuah institusi, atau siapa nanti yang ditunjuk untuk melakukan penelahaan konten buku. Jangan sampai, buku yang diterbitkan dan disebarkan, mengandung konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini masih ada hubungannya dengan institusi penerbitan yang jelas dan bertanggung jawab juga,” kata Kharis.

Politisi FPKS itu menambahkan, institusi yang dibentuk itu nantinya bertugas untuk mengawasi konten, dalam hal ini ketika terjadi penyimpangan dalam konten buku. Bukan kemudian malah mengatur konten. “Mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan, yang berdampak pada kontraproduktif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” imbuh Kharis.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi DIYogyakarta,BaskaraAji,mengakupihaknya pernah kecolongan dengan adanya kesalahan pada buku referensi untuk anak didik. Ini terjadi pada buku digital atau e-book, yang dapat diunduh

dengan mudah oleh kalangan umum.

“Kami beberapa waktu lalu kecolongan, kami menemukan buku referensi yang isinya salah dan sangat fatal.Yakni,BurungGaruda Indonesia menengok kearah yang salah. Dan tidak dicantumkan siapa yang menerbitkan dan bertanggung jawab. Tapi anakanak dengan mudah mudah mengunduhnya. Anakanak mengunduhnya tidak selektif,” jelas Baskara.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, Totok Sudarto mengaku pernah menemukan buku yang beralisan radikalisme, padahal buku itu sudah mendapat izin untuk terbit dari Kemendikbud dan Kemenag. Ia mempertanyakan, apakah kedua Kementerian itu sudah benarbenar menyeleksi buku yang akan diterbitkan. Akibat kesalahan cetak buku itu, membuat kondisi semakin tidak kondusif.

Rendahnya minat untuk menjadi profesi penulis pun menjadi bahan diskusi. Kharis menduga, minimnya minat untuk menjadi penulis, diantaranya diakibatkan oleh kecilnya royalti dan pembajakan yang masif.

“Royalti penulis buku itu rendah sekali. Ini dikarenakan jumlah oplah cetak dari penerbit untuk bukubuku itu sangat kecil. Kalau oplah cetaknya kecil, berarti royalti kecil. Saya kira ini merupakan suatu permasalahan yang cukup complicated, sehingga harus diurai satu per satu dalam UU Sistem Perbukuan,” kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR, My Esti Wijayati (FPDI Perjuangan) mengaku mendapat masukan yang sangat luar biasa. Ia meng apresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi DIYogyakarta, salahsatunya terkaitkonten.

“Dengan mendengar apa yang disampaikan, saya langsung merasa maknyes. DiYogya,kitamendapatmasukanterkait konten. Saya kira ini menjadi kesempatan dan juga momentum yang bisa kita jadikan salah satu masukan dan referensi untuk kita masukkan di dalam RUU Sisbuk ini,” imbuh politisi asal dapil DIYogyakartaini.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Sofyan Tan(F-PDIPerjuangan),YayukBasuki(F-PAN), Dedi Wahidi (FPKB), dan Dadang Rusdiana (FHanura). (SC,HR,SF) FOTO: EKA

HINDRA, SOFYAN, SUCIATI/PARLE/HRTim Panja Sistem Perbukuan Komisi X DPR berfoto bersama dengan pejabat Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari memimpin Tim Panja Sistem Perbukuan ke Provinsi DI Yogyakarta

64 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Panja RUU Migas Komisi VII Serap Aspirasi Dari Tiga Daerah

DPR RI sepakat memasukan RUU tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi men

jadi RUU Prioritas yang masuk dalam Program legislasi nasional (Prolegnas) Tahun 2015. Sebagai bagian dari proses pembentukan RUU beberapa waktu lalu Panitia Kerja (Panja) RUU Migas Komisi VII DPR RI menjaring aspirasi Pemerintah daerah langsung dari tiga Provinsi, yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

RIAU Provinsi Riau merupakan penghasil

minyak terbesar di Indonesia. Panitia Kerja (Panja) RUU Migas Komisi VII DPR RI dalam pertemuannya Kamis (3/12) dengan Plt Gubernur Riau yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mi neral Riau, Syahrial Abdi, dan Para Pakar Hukum dan Migas dari Universitas Islam Riau menerima sejumlah masukan.

Pemprov Riau memberi masukan

terkait porsi bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak swasta sebagai kontraktor atau developernya. Selama ini dalam pengelolaan minyak bumi prosentase bagi hasilnya 85 persen untuk negara dan 15 persen untuk swasta yang menjadi kontraktor. Disini pemerintah daerah juga diberikan porsi khusus yakni sekurangkurangnya sepuluh persen dari jatah 85 persen yang dimiliki negara (pemerintah pusat). Jika penghasil minyak itu ada di beberapa kabupaten, maka harus dibagi secara proposional dari 10 persen jatah pemerintah daerah tadi.

Pada kesempatan itu Pakar Hukum dari Universitas Islam Riau, Syafrinaldi juga berharap adanya perubahan paradigma terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran Undangundang Migas ke depan. Jika sebelumnya ada katakata “selamalamanya” diberikan hukuman sebagai berikut, maka ke depan kata “selamalamanya” itu harus diiubah menjadi sekurangkurangnya. Begitupun yang terkait

dengan denda dari kata “sebanyakbanyaknya” diubah menjadi “sekurangkurangnya”. Hal itu tak lain adalah untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Anggota Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI sangat mengapresiasi masukan tersebut. Dikatakan anggota Komisi VII DPR Jamaluddin Jafar yang memimpin Tim Kunjungan kerja, permintaan tersebut merupakan hal yang wajar. Namun ia mengingatkan bahwa negara repu blik Indonesia ini merupakan negara kesatuan, dimana ada daerahdaerah yang tidak memiliki potensi minyak di daerahnya. Ini pun harus mendapat subsidi dari negara,

Sementara itu terkait pencantuman sanksi yang dimaksud para pakar tersebut, anggota Panja RUU Migas Komisi VII, Dony Maryadi Oekon menyetujuinya. Karena jika masih ada kata selamaselamanya dapat diartikan paling lama, sehingga bisa saja pengadilan menjatuhkan hukuman terendah. Namun sebaliknya jika “sekurangkurangnya” maka

kunjungan kerja

Tim Kunker Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI bersama Pemprov. Riau


pelaku paling sedikit akan menerima hukuman sekurangkurangnya seperti yang tercantum dalam undangundang tersebut. Begitupun dengan kata “sebanyakbanyaknya” untuk denda yang dijatuhkan pada para pelaku pelanggaran Undangundang Migas ke depan.

SUMATERA SELATAN Hal yang sama juga terjadi pada

Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan. Bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (5/12) Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam menyebut

kan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan gudangnya energi. Dengan demikian masukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera selatan sangat diperlukan untuk penyusunan RUU Migas, yang saat ini dalam tahap penyempurnaan naskah akademik.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai dari hasil evaluasi dan pendapat berbagai kalangan, sektor migas belum dikelola dengan maksimal, dan produksinya tidak meningkat dari waktu ke waktu semakin menurun, serta tidak mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dalam pertemuan ini, Panja RUU Migas mendapat masukan diantaranya tentang tata kelola dan kelembagaan kegiatan usaha Migas baik hulu maupun hilir. Kemudian perlunya peningkatan peranan Pemda dan BUMD serta ma

syarakat dalam kegiatan Migas. Selama ini tata kelola Migas ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara Pemerintah Daerah tempat dimana sumber Migas itu berada terlihat kurang berperan terhadap tata kelola Migasnya.

KALIMANTAN TIMURTim Kunjungan Kerja Komisi VII ke

Kalimantan Timur juga menyerap aspirasi dan mendengar masukan serta ingin mengetahui kendalakendala terkait dengan RUU tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil

Linrung mengatakan dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah sebelumnya pihaknya kerap mendapat keluhan dari beberapa investor luar negeri akan sulitnya proses perijinan dalam berinvestasi Migas di Indonesia. Dengan semangat

baru, Tamsil berharap melalui revisi UU No.22 Tahun 2001 ini ada ruang untuk kemudahan berinvestasi.

Tidak berbeda dengan pemerintah daerah lainnya, pada kesempatan itu Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Mustakim berharap agar daerah penghasil hendaknya diberikan dana bagi hasil yang proporsional. Artinya, antar daerah penghasil Migas diberikan bagian berbedabeda. Pihaknya menganalogikan sebuah perusaahaan yang karyawannya produktif gajinya tidak sama dengan karyawan yang tidak produktif. Hal ini menurutnya sangat bermanfaat untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Pada umumnya Kabupatenkabupaten di Kaltim infrastuktur masih kurang dibanding daerah perkotaan. Sehingga diperlukan dana untuk pembangunan infrastruktur, dan itu berasal dari energi Migas yang dihasilkan di daerahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan Pemprov Kaltim berharap Pemda penghasil Migas hendaknya selalu diikutsertakan dalam pertemuan good plain and budgeting yaitu rencana anggaran karena baginya sangat penting untuk mengetahui dan memperkirakan penerimaan perimbangan bagi hasil berdasarkan rencana Kontraktor Kontrak

Kerja Sama (K3S) tersebut itu. Selain itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memonitoring dan rekomendasi perbaikan pengelolaan CSR yang dilakukan oleh K3S. (AYU, AGUNG, EKA HIN-

DRA) FOTO: EKA HINDRA, AGUNG, AYU/PARLE/HR

Tim Komisi VII DPR saat pertemuan dengan Kepala DInas Pertambangan Pemprov Kaltim

Tim Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan

66 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Untuk kedua kalinya papan nama delegasi Indonesia diangkatnya. Itu pertanda minta persetujuan pimpinan sidang

untuk melakukan intervensi rapat atau biasa dikenal sebagai interupsi. Ketua Delegasi DPR Agus Hermanto kembali menjelaskan dengan bahasa Inggris yang jelas tentang sikap Indonesia dan alur pembahasan APBN. Ia menekankan kembali alasannya kepada peserta Sidang Umum ke8 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Phnom Penh, Kamboja (712 Desember 2015), tidak mungkin persoalan iuran anggota diputuskan sekarang dan mulai ditarik tahun depan. Pasalnya anggaran untuk tahun 2016 sudah selesai dibahas oleh DPR bersama pemerintah, kondisi seperti itu menurutnya pasti juga terjadi di negara anggota APA lainnya.

“Penetapan iuran tidak bisa ditetapkan begitu saja, karena harus tertera dalam anggaran negara — APBN. Sementara APBN 2016 sudah diketok, jadi sebaiknya pembahasan ini ditunda saja pada sidang selanjutnya untuk diusulkan pada anggaran 2017,” papar Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan ini. Sebelumnya Ketua Sidang Monavar Shah Bahadori, delega

si dari Afganistan terlihat sedikit ngotot masalah iuran perlu dituntaskan segera. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Parlemen Iran yang telah memberikan dukunganfinansialbagiSekretariatAPAdalam waktu yang cukup lama. Menurutnya tidak sehat apabila organisasi bergantung pada kebaikan satu parlemen, sudah saatnya seluruh anggota berpartisipasi. Setelah memperhatikan masukan dari delegasi Indonesia, akhirnya seluruh peserta sidang dapat menerima keputusan pembahasan tentang aturan keuangan akan dibicarakan pada pertemuan standing committee selanjutnya di Afganistan, awal tahun 2016.

Agus Hermanto dalam sidang ini juga kehormatan untuk menyampaikan pidato dalam Rapat Pleno Debat Umum. Dihadapan peserta sidang organisasi parlemen Asia yang didukung 41 negara ini, ia menyampaikan pentingnya Parlemen Asia bersatu menghadapi terorisme. Ia menekankan teror di Paris dan Beirut belum lama ini menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa aksi seperti itu tetap menjadi ancaman bagi perdamaian dan stabilitas. Perkembangannya harus dihadapi bersama, setiap bangsa harus bersatu, saling bantu dalam menghadapi ancaman itu. Senada de

nganituWakilKetuaDelegasiDPRRofi’Munawar mengingatkan untuk memahami aksi terorisme di sejumlah lokasi di dunia jangan hanya terfokus hanya pada siapa pelaku teror tetapi perlu didalami latar belakang dan dalang dibalik aksi tersebut.

“Dimungkinkan ada oknumoknum negara besar yang turut mendalangi aksi teror ini. Mereka ingin menyeret sebanyak mungkin wilayah untuk terlibat diarenakonflikdaninilahyangharusdihentikan. APA perlu mengambil sikap dalam hal ini,” ungkap dia. Baginya isu ini bagi sebagian pihak masih dianggap sensitif tetapi pada kenyataannya keterlibatan negara tertentu dalam berbagai konflik berdarah dan memanfaatkan kelompok bersenjata ilegal semakin berdampak luas bagi kemanusiaan.

PARLEMEN VIRTUALSidang Umum ke8 APA ini berha

sil memutuskan Resolusi tentang Asia yang Terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satu bagian menarik dari resolusi ini adalah pembentukan Asian Virtual Parlia-ment (Parlemen Virtual Asia). “Ini upaya mengintegrasikan parlemen di Asia melalui virtual community berbasis IT. Walaupun ini masih embrio tapi saya kira ini ide menarik dan patut didukung. Hasilhasil kajian, diskusi, pembahasan UU dari berbagai negara di Asia bisa diakses seluruh anggota parlemen dari seluruh Asia,” kata anggota delegasi DPR, Zulkieflimansyah.IaberharapParlemenVirtual Asia tidak hanya menampilkan rekomendasi UU saja tetapi juga dalam bentukmotion,gambardanfilmjadisetiap anggota parlemen di kawasan Asia bisa melihat proses debat pembahasan UU. Ini menurutnya bisa menjadi input, pembelajaran bagaimana hangatnya perdebatan parlemen pada isu dan di negara tertentu.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota delegasi DPR dari FP Gerindra Sumail Abdullah menilai ide Parlemen Virtual Asia ini dapat dibawa ke dalam

liPutan khusus

INTERVENSI YANG MEMBUKA MATA

Ketua Delegasi DPR Agus Hermanto disambut Ketua DPR Kamboja Heng Samrin

SIDANG UMUM KE-8 APA


negeri. Persidangan di DPR apabila didokumentasikan dengan baik dan ditampilkan di laman website dapat menjadi masukan berharga bagi anggota dewan di daerah. “Saya kira menarik juga kalau hal ini diterapkan di Indonesia, yang ditampilkan tidak hanya sekedar laporan singkat tetapi data lengkap termasuk video pembahasan. Sidang jadi akuntabel, masyarakat juga akan tahu dan mencatat sikap fraksi dan anggota dewan dalam isuisu tertentu,” tekan dia.

Agenda dua tahunan yang dihadiri parlemen dari 22 negara dan 4 observer berhasil menyepakati sejumlah keputusan yaitu 18 resolusi dan Deklarasi Phnom Penh. Bagi Agus Hermanto deklarasi itu cukup positif untuk menata langkah parlemen Asia ke depan. “Iya saya rasa apa yang kita hasil dalam pertemuan ini cukup positif, ada 18 resolusi berhasil disepakati kemudian deklarasi Phnom Penh yang memantapkan sejumlah pertemuan sebelumnya,” ujar dia. Ia mengingatkan persidangan parlemen seAsia ini pada hakekatnya bagian dari upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Ini juga sejalan dengan goal ke16 SDGs (Sustainable DevelopmentGoals)yangmerefleksikankomitmenparlemensebagaibagian dari komunitas internasional.

Pembahasan 18 draf resolusi dipimpin oleh Nguon Nhel Wakil Ketua Parlemen Kamboja yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah Sidang Umum ke8 yang mengusung tema; “Promoting Peace, Reconciliation and Dialogue in Asia”. Resolusi yang disepakati diantaranya tentang Resolusi tentang Pasar Energi Terintegrasi di Asia, Resolusi Upaya Mengurangi Kemiskinan di Asia, Resolusi Menyesalkan Aksi Terorisme dan Kekerasan Ekstrim dan Resolusi tentang Masalah Lingkungan. Sementara Deklarasi Phnom Penh menekankan kekerasan

yang dilakukan kelompok ekstrim telah menghasilkan aksi terorisme dan itu tidak dapat dikaitkan dengan budaya, peradaban, agama atau etnis tertentu. Aksi teror tersebut tidak bisa ditoleransi atau dimaafkan. Penyelesaian masalah melalui

radikalisasi, kekerasan, terorisme atau perang hanya menyebabkan kesulitan yang lebih besar dan melahirkan kekerasan yang lebih banyak.

Parlemen anggota APA bertekad menegakkan prinsipprinsip hidup berdampingan secara damai dan upaya negosiasi dalam memecahkan sengketa internasional. Menuntaskan segala bentuk terorisme dan pendudukan melalui hukum dan kerja sama internasional.Bagian lain deklarasi juga menyebut pentingnya agenda moderat dan inisiatif untuk melakukan upaya deradikalisasi pada setiap tingkatan masyarakat termasuk generasi muda dan sektor swasta sebagai bagian dari upaya menuntaskan permasalahan radikalisme, kekerasan dan terorisme. (IKY) FOTO: IBNUR KHALID/PARLE/HR

Assalamualaikum, I am from IndonesiaDelegasi DPR pada Sidang Umum ke8 Asian Parlia

mentary Assembly (APA) di Phnom Penh, Kamboja 712 Desember 2015 meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat di Mesjid Agung Al Serkal. Dipimpin Ketua Delegasi Agus Hermanto, rombongan berbaur dengan masyarakat muslim dan juga delegasi dari negara lain.

Ibadah shalat Jumat berlangsung khusuk walaupun ceramah disampaikan dalam bahasa Kamboja yang tentu pesannya tidak dimengerti oleh jamaah dari negara lain. Usai ibadah para jamaah bersalaman dan kesempatan itu dipergunakan oleh rombongan delegasi DPR bersilaturahmi dengan masyarakat muslim Kamboja.

“Assalamualaikum, I am from Indonesia,” demikian sapaan Agus yang juga Wakil Ketua DPR RI ketika menjabat tangan para jamaah. Ketika bertemu dengan jamaah yang mampu berbahasa Inggris pembicaraan kemudian mengalir tentang pekerjaan, kehidupan muslim di Kamboja, dll.

Salah seorang jamaah bernama Ahmad berdialog cukup lama. Ia mengaku berasal dari suku Cam yang berdasarkan sejarah nenek moyangnya pernah membesarkan Kerajaan Campa yang menurut para ahli terletak di perbatasan KambojaVietnam. Salah seorang raja Campa dikenal ada yang menganut agama Islam, sehingga kerajaan waktu itu menerapkan prinsipprinsip islami.

Delegasi DPR juga berdialog dengan Syam warga Kamboja asli Malaysia yang sudah tinggal cukup lama di negara ini. Kejutan lain dari Hamdi yang ternyata orang Indonesia yang bekerja di sebuah restoran di Kamboja. “Wah Bapak DPR ini ya,” sapanya sambil tersenyum lebar.

Salah seorang pejabat KBRI Kamboja, Muhsin menyebut cikal bakal Mesjid Al Serkal dibangun prajurit Garuda TNI pada saat bertugas membantu keamanan pasca konflik di wilayah ini. Beberapa tahun lalu mesjid dipugar dengan dukungan dana dari Uni Emirat Arab. (IKY) FOTO: IBNUR KHALID/PARLE/HR

Delegasi DPR RI pada sidang APA ke-8 di Kamboja

68 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Pada bulan November lalu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf memimpin delega

si BKSAP ke Hungaria. Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti komitmen IPU untuk mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Delegasi BKSAP DPR melakukan pertemuan dengan beberapa institusi terkait yang berada di dalam badan parlemen maupun eksekutif.

Nurhayati menyampaikan apresiasinya kepada badan dan institusi yang berada di Parlemen Hungaria. Mengingat, Hungaria sendiri memiliki berbagai institusi di dalam parlemen maupun di kepresidenan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

“Parlemen Hungaria menjadi salah satu contoh terbaik untuk DPR RI, dalam mempelajari bagaimana parlemen dapat memaksimalkan peran parlemen untuk menyukseskan pembangunan berkelanjutan. Mereka bercerita bagaimana

parlemen merupakan pemimpin yang memberikan contoh kepada progres dari pembangunan berkelanjutan disini,” ungkap Nurhayati.

Komisi Pembangunan Berkelanjutan Parlemen Hungaria menyatakan bahwa parlemen mereka siap mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang telah disahkan oleh PBB pada bulan september lalu, dan siap bekerjasama dengan DPR untuk memperkuat peran parlemen dalam hal ini.

“Kami telah memiliki komite pembangunan berkelanjutan di dalam parlemen sebelum tujuan pembangunan berkelanjutan disahkan oleh PBB . Komite memiliki tugas untuk mereview dan memberikan amandemen terhadap legislasilegislasi agar sesuai de ngan konsep pembangunan berkelanjutan,” ujar Salar R Benedek, selaku Ketua Komite Pembangunan Berkelanjutan di Parlemen Hungaria.

Komite Pembangunan Berkelanjutan sendiri memiliki keanggotaan sebanyak

10 orang yang berasal dari partaipartai politik yang berbeda untuk meningkatkan dukungan politik untuk pembangunan berkelanjutan dan juga meningkatkan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan di masingmasing partai.

Sementara, dalam pertemuan dengan Direktur Lingkungan di Kantor Kepresidenan, Csaba Korosi, Anggota BKSAP DPR Okky Asokawati tertarik dengan kurikulum tentang pembangunan berkelanjutan di Sekolah Dasar.

“Menarik sekali bagaimana pemerintah Hungaria telah mencanangkan kurikulum tentang pembangunan berkelanjutan di Sekolah Dasar. Selain itu pengajar juga dapat mendapatkan titel pengajar pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu titel yang prestisius di Hungaria. Hal ini dapat dicontoh untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran pembangunan berkelanjutan sejak dini,” kata politisi yang juga Anggota Komisi IX DPR.

BKSAP DPR sendiri sudah memiliki panitia kerja untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibentuk pada bulan Juni lalu. Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga telah mengadakan dialog dengan instansiinstasi terkait mengenai penyusunan tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional.

Ketua Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga terus mengingatkan bahwasanya pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan harus menggunakan bahasa yang lebih membumi yang dapat dimengerti masyarakat.

TINGKATKAN DIALOG ANTAR AGAMA

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, Indonesia sebagai negara demokratis memberikan banyak upaya dalam meningkatkan stabilitas dan perdamaian dunia, salah satunya melalui dialog antar agama. Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Kota Godollo, Hungaria.

“Ada persepsi yang salah saat ini, di

PARLEMEN HUNGARIA SIAP KERJASAMA CAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

liPutan khusus

Delegasi BKSAP DPR mengunjungi Komisi Pembangunan Berkelanjutan Parlemen Hungaria


mana melihat salah satu agama sebagai dalang dari terorisme. Ini pandangan yang salah. Oleh sebab itu perwakilan dari masingmasing agama harus saling berinteraksi, mengenal satu sama lain dan samasama menumbuhkan rasa toleransi,” terang Nurhayati.

Sependapat dengan Nurhayati, Walikota Godollo, Gyargo Gemesi yang menyambut Delegasi BKSAP di depan gong perdamaian dunia ini mengatakan, bahwa kerjasama antara Indonesia dan Hungaria juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan dialog antara dua kultur yang berbeda. Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim. Sedangkan penduduk Hungaria mayoritas pemeluk agama Kristen. Kondisi ini dapat digunakan untuk saling mempelajari kultur antar dua negara.

Godollo yang merupakan sister city dengan Bogor juga sering mengadakan dialog antar agama di kotanya. Pada tahun 2014 yang lalu digelar dialog lintas agama yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia. Sedangkan pihak Hungaria diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Budaya Hungaria dan Kota Godollo.

Bahkan Gong perdamaian dunia yang kini menjadi ikon budaya Kota Godollo ini merupakan sumbangan Indonesia. Selain di Godollo, gong perdamaian juga ada di Bali, Ambon, Palu, Shandong (China) dan Jenewa (Swiss). Hal itu menjadi simbol harapan dunia yang terbebas dari konflik sara, terorisme, perang yang masih terjadi di belahan dunia seperti yang terjadi di Palestina.

APRESIASI PEREMPUAN PARLEMEN INDONESIA

Wakil Ketua Parlemen Hungaria, Mr. JakabIstvan mengapresiasi banyaknya perempuan yang masuk di dalam Parlemen Indonesia (DPRRI). “Kami melihat banyak sekali perempuan yang ada di delegasi DPR RI ini. Ini berarti Parlemen Indonesia memberikan kesempatan dan akses yang lebih banyak kepada anggota parlemen perempuan, dibanding

Parlemen Hungaria. Di Hungaria sendiri tidak mempunyai Parlemen Perempuan yang menjadi ketua di Parlemen ataupun Ketua Komisi untuk saat ini,” ungkap JakabIstvan.

Sementara, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf juga mengapresiasi atas penilaian Wakil Ketua Parlemen Hungaria terhadap keterwakilan Perempuan Indonesia di Parlemen. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa kunjungannya kali ini ke Hungaria memiliki misi untuk mempelajari bagaima

na parlemen dapat menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan mekanisme yang dapat memaksimalkan peran parlemen.

Sebagaimana diketahui Hungaria memiliki Komite Pembangunan Berkelanjutan di dalam sistem parlemen, serta Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan, yang memiliki ke terlibatan parlemen di masingmasing institusi.

Baik Indonesia maupun Hungaria sepakat bahwa peran parlemen di dalam proses maupun implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan sangat krusial. Terutama dengan menggunakan tiga fungsi parlemen yakni, legislasi, penganggaran dan pengawasan dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ditambahkan Nurhayati, peran par

lemen perempuan untuk menyukseskan agenda pembangunan global sendiri telah tertuang dalam deklarasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Kehadiran parlemen perempuan dipercaya dapat meningkatkan pencapaian pembangunan nasional, karena parlemen perempuan dapat memberikan legislasilegislasi terkait di perlindungan perempuan, edukasi, kematian ibu dan anak ataupun kesehatan untuk mensukseskan pencapaian negara untuk TPB.

Dalam pertemuan tersebut juga

dipaparkan strategi Hungaria yang lebih mementingkan tindakan preventif dibanding tindakan kuratif dalam menangani permasalahan kesehatan. Selain memiliki sistem perawatan kesehatan universal yang dibiayai oleh pajak, Hungaria juga terus mengingatkan bahaya konsumsi alkohol dan merokok di negara ini. Karena dua hal itulah yang menyebabkan permasalahan kesehatan di Hungaria.

“Namun disini saya sangat menyayangkan kurangnya parlemen perempuan sebagai Presiden organisasi parlemen dunia. karena selama 25 tahun terakhir ini IPU (InterParliamentary Union) belum memiliki presiden perempuan,” tegas Nurhayati yang diamini oleh seluruh delegasi. (SKR) FOTO: DOK.

BKSAP/PARLE/HR

Delegasi BKSAP DPR di depan Gong Perdamaian Dunia di Kota Godollo, Hungaria

70 EDISI 132 TH. XLV, 2015

DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP SENIMAN MASIH KURANG

selebritis


Sedikit sekali artis lawas yang masih tetap eksis hingga saat ini. Hetty Koes Endang merupakan satu dari sedikit artis tersebut. Ditemui usai konferensi Pers acara Dangdut Academy Asia di Indosiar, penyanyi berdarah

campuran Sunda dan Minang ini berbagi rahasia pada Rahayu Setiowati dan Naefurodji dari Parlementaria.

“Istirahat, banyak air putih, olahraga, dan kebetulan saya tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol,” ungkap pemilik nama lengkap Hetty Koes Madewy ini.

Meski demikian ditambahkannya, sebagai orang Sunda asli, sejak gadis oleh sang ibu, ia sudah diperkenalkan dengan jamu, minum tradisional yang diraciknya sendiri. Seperti perasan daun sirih, kencur dan kunyit. Tak heran jika kualitas vokal dan penampilannya tetap terjaga meski usianya sudah tidak muda lagi.

Ketika banyak artis lawas yang bernasib “kurang beruntung” di masa tuanya, Hetty bersyukur hal itu tidak terjadi pada dirinya. Baginya, saat ini menyanyi menjadi hal nomer dua. Keluarga merupakan yang utama bagi dirinya. Tak sedikit tawaran menyanyi yang ia tolak, karena berbenturan dengan agenda keluarganya. Bahkan ia kini menggandeng putra sulungnya, Ameer Mahmed untuk memenejerinya.

“Saat ini anak saya sendiri yang menjadi menejer saya. Jadi kalau dia bilang enggak boleh ambil pekerjaan itu, ya saya tidak akan ambil. Keluarga nomer satu bagi saya,” ungkap Hetty.

LebihlanjutistridariYusufErwinFaisalinimenjelaskanbahwa penyanyi itu ada beberapa kategori, yakni penyanyi festival atau kompetisi, penyanyi di TV, penyanyi di pentas ataupun penyanyi di album rekaman saja. Ia bersyukur pernah merasakan dan melewati semua itu. Bahkan kini diakuinya untuk luar negeri seperti di Malaysia, ia hanya bernyanyi untuk acara khusus saja, misalnya undangan keluarga kerajaan.

Sebulan terakhir ini hampir setiap hari wajahnya tampil di layar kaca. Pasalnya, penyanyi kelahiran Jakarta 6 Agustus 1957 ini dipercaya oleh Indosiar untuk menjadi juri acara contest dangdut tingkat Asia bertajuk Dangdut Academy Asia. Meski bukan termasuk penyanyi dangdut, namun kemampuan, kualitas serta pengalaman ibu empat orang anak dalam kompetisi menyanyi sudah tidak diragukan lagi.

Maklum awal karir Hetty di sekitar tahun 1970 an dimulai dari satu kompetisi ke kompetisi lainnya, mulai tingkat daerah hingga tingkat nasional, bahkan internasional pernah diikutinya. Sebut saja pada Tahun 1972, 1973, 1974, Hetty berturutturut meraih juara pertama festival penyanyi seJawa Barat. Tahun 1976 ia menjadi runner up festival Penyanyi Tingkat nasional dimana juara pertama diraih Grace Simon, dan juara tiga diraih Margie siegers.

Tahun berikutnya, ia meraih juara pertama di ajang yang sama, sementara juara dua diraih oleh Melky Goeslaw dan Diana Nasution, dan juara tiga diraih Ira Puspita. Tidak hanya itu, di ajang internasional Hetty juga pernah mewakili Indonesia di ajang WPSF di Tokyo dan berhasil meraih “Most Outstanding Performance” bersama Aji Bandi, pencipta lagu “Damai Tapi Gersang”.

JURI DANGDUT ACADEMY ASIASaat ini Hetty mengaku kompetisi pencarian bakat dan

penyanyi muda memang lebih banyak dibanding ketika pada masa dulu. Sayangnya, hal itu bukan diprakasai pemerintah. Sejatinya pemerintah juga memiliki kewajiban menciptakan regenerasi penyanyi dan seniman asli Indonesia yang bisa melestarikan budaya bangsa. Namun, justru pihak swastalah yang lebih tergerak menggelar ajang tersebut.

“Yajustrupihakswastayanglebihtertarikmenggelarkompetisi menyanyi, termasuk dangdut. Ini sangat positif. Namun sayangnya tidak sedikit penyelenggara yang lebih memilih pemenang berdasarkan vote atau polling SMS. Terus terang bunda tidak suka ini. Karena apa gunanya penilaian bunda sebagai juri. Ini jugalah yang bunda tanyakan ke Indosiar saat ditawari menjadi juri Dangdut Academy Asia. Untungnya Indosiar tidak demikian. Pemenang berdasarkan penilaian juri, bukan SMS. Makanya bunda terima tawaran itu,” paparnya.

Terkait keberadaan kontes dangdut tingkat Asia yang diprakasai oleh Indosiar, dimana Hetty didapuk menjadi salah satu jurinya, Ia menilai itu merupakan hal positif yang harus terus didukung. Mengingat dangdut merupakan musik asli Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak hanya itu, ajang ini juga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan musik dan budaya asli dalam negeri.

Meskipun bukan berasal dari genre musik dangdut, namun ia bangga dengan perkembangan dangdut masa kini. Itu terbukti dengan semakin banyaknya anak muda yang notabene sebagai generasi penerus bangsa yang tertarik dan mendalami music ini.

Lagilagi Hetty melihat dukungan pemerintah terhadap musik dangdut dan seniman Indonesia belum seratus persen. Pasalnya, saat ini belum ada gedung khusus yang sengaja disediakan negara atau pemerintah bagi penyanyi dan seniman untuk memamerkan karyanya secara free alias gratis.

“Bunda lihat perhatian pemerintah terhadap seniman khususnya musisi dangdut saat ini masih kurang ya. Misalnya belum ada gedung khusus kesenian sebagai tempat seniman memamerkan karyanya secara gratis. Itu kan bagian dari dukungan pemerintah juga kan,” pungkasnya sambil berharap ke depan pemerintah bisa mewujudkan harapannya tersebut. (AYU) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

Hetty bersama Direktur Programing Indosiar dan peserta DAA

72 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Komplek MPR/DPR/DPD yang memiliki luas 32,1604 Ha merupakan salah satu kawasan tujuan wisata bagi masyarakat

yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Ide DPR sebagai salah satu obyek wisata ini tercetus pada tahun 1994, pada saat dinas pariwisata DKI Jakarta mengadakan pertemuan dengan sejumlah biro perjalanan di Jakarta, yang juga dihadiri oleh pejabat dari Humas Sekretariat Jenderal DPR. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui pemahaman dan pengenalan lebih luas tentang Lembagalembaga Negara yang ada di Indonesia.

Dari tahun ke tahun, jumlah kunjungan masyarakat ke gedung DPR terus mengalami peningkatan. Kunjungan ini tidak hanya terbatas pada kunjungan wisata saja, tetapi juga berupa kunjungan study tour. Peserta kunjunga study tour, terdiri dari berbagai macam kalangan masyrakat, termasuk siswasiswa dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Ma

hasiswa.Kepala Bagian Humas Setjen DPR

Saiful mengemukakan, DPR terbuka dikunjungi oleh masyarakat umum baik untuk menyampaikan aspirasi atau bahkan hanya sekedar berkunjung ke DPR untuk melihat rapatrapat maupun mempelajari tugas dan fungsi DPR.

“DPR itu kalau dikatakan tertutup juga tidak, tapi memang terbatas yang bisa datang kesini namun setelah reformasi dan ada UndangUndang keterbukaan informasi publik. Karena itu DPR itu membuka diri menerima elemen masyarakat dengan dibuatnya ruangan khusus yang namanya Opera-tional Room, dimana di ruangan ini bisa menerima tamutamu DPR baik itu dari kalangan pelajar, dari tingkat SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi serta elemen masyarakat lain,” ungkap Saiful.

DPR juga menerima rombongan Study Tour yang berkonsep edukasi politik sehingga masyarakat akan memiliki pemahaman akan tugastugas lembaga politik. Tujuannya adalah untuk mengubah

dan membentuk tata perilaku seseorang agar sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab.

Menurut Saiful, pelajarpelajar itu selain mendapatkan pemaparan tentang tugas dan fungsi DPR mereka juga diajak untuk mengunjungi museum yang ada di DPR dan diajak untuk tour building dimana mereka diperkenalkan dan memasuki gedung paripurna utama dimana tempat pelantikan presiden dan mereka diajak untuk masuk ke ruang paripurna tersebut melalui ruang balkon.

“Kita harapkan mereka dapat mengetahui yang namanya mekanisme kerja DPR baik gambaran secara positif apa yang sebenarnya dilakukan oleh DPR, dimana tugastugasnya memang sangat

ANTUSIAS MASYARAKAT PELAJARI TUGAS DAN FUNGSI DPR CUKUP TINGGI

Pernik

Humas Setjen DPR RI menerima kunjungan siswa-siswi SMA Negeri I Ubud Bali

Kabag Humas Setjen DPR RI Saiful


berat. Selama ini masih banyak acara yang tidak dapat diliput secara langsung oleh media, baik itu media cetak maupun media elektronik,” ungkapnya.

Lebih lanjut Saiful sampaikan bahwa, banyak informasi kinerja Anggota DPR atau proses pembahasan suatu UndangUndang hingga menjadi UU yang kurang diekspos oleh media, sehingga banyak informasi yang tidak tersampaikan secara utuh ke masyarakat.

Dia juga berharap dengan keterbukaan DPR menerima kunjungan masyarakat, diharapkan bisa memberikan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat dengan sebaikbaiknya. Kita prioritaskan juga untuk pelajarpelajar dan mereka ini kita harapkan bisa menjadi corong dari DPR bahwa sebenarnya yang ada di lembaga legislatif dan mendapat gambaran yang sebenarnya.

“Kita harapkan mereka itu bisa mengenal DPR yang sebenarnya dan mereka itu tidak termakan oleh beritaberita yang lebih banyak memojokkan DPR. Kita harapkan DPR itu bersidang sampai tengah malam dan dini hari itu perlu mereka diketahui,” harapnya.

Bagian Humas DPR menerima kunjungan Masyarakat yang ingin study tour ke DPR setiap hari kerja yaitu Senin sampai dengan Kamis.

“Kita bisa menerima pelajar itu dalam satu hari ratarata sekitar 200 orang, dalam sebulan itu kita batasi hanya ratarata mengambil 4 hari kerja. Jadi sekitar sebulan itu sudah sampai 20004000 orang yang kita bisa terima disini. Kemudian juga ada yang minta tanggal tertentu dan jika sudah di booking lebih awal dari beberapa sekolah atau dari masyarakat, mereka kita tawarkan untuk jadwal bulan berikutnya.” terang Saiful.

“Sampai saat bulan Maret itu sudah terprogram waktunya oleh beberapa sekolah dan sampai saat ini saja yang minta untuk bulan Maret itu sudah ada lebih dari 30 sekolah,” terangnya.

Beberapa instansi yang sudah terjadwal untuk melakukan kunjungan ke DPR pada Januari hingga 22 Pebruari tahun 2016. Terdiri 11 sekolah tingkat SD, 5 sekolah tingkat SMP, 4 sekolah tingkat

SMA dan sebuah Universitas. Saiful juga menyampaikan bahwa,

minat dari Sekolahsekolah yang ingin berkunjung ke DPR sangat tinggi, bahkan beberapa Sekolah harus menunggu jadwal yang bisa diterima langsung oleh Bagian Humas Setjen DPR. Selain itu, Saiful menyampaikan pesan bahwa instansi yang ingin berkunjung ke DPR sebaiknya sebelum menentukan jadwalnya bisa melakukan cek jadwal yang tersedia di http://www.dpr.go.id/humas/kunjunganjadwal agar instansi tersebut bisa mendapatkan jadwal yang pas.

TAMBAH WAWASAN

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ubud, Bali I Wayan Gabra dalam kunjunganya ke DPR pada 8 Desember 2015 menyampaikan bahwa kunjungan ke DPR sebagai motivasi anak didiknya untuk mengenal DPR lebih dekat. “Kita berkunjung ke DPR untuk menambah wawasan mereka agar timbul motivasi supaya lebih mengenal gedung DPR ini. Kemudian setelah termotivasi, ada dorongan dari kita untuk bersamasama menjaga citra supaya gedung ini menjadi lebih terhormat, anggota dewan menjadi lebih termuliakan lagi, begitu intinya,” ungkap I Wayan Gabra.

I Wayan Gabra berharap dengan mengajak anak didiknya berkunjung langsung ke DPR, mereka mempunyai pengetahuan yang lebih tentang DPR, kemudian setelah mereka pulang dapat menginformasikan kepada temantemannya apa yang mereka dapatkan disini kemudian yang lebih penting lagi bagaimana dengan pengetahuan itu dengan pengalaman itu dengan apa yang pernah dilihat disini lebih memberikan motivasi terhadap mereka untuk menjaga citra DPR.

Terkait kunjungan ke DPR, I Wayan Gabra memiliki kesan tersendiri bahwa ternyata DPR sangat terbuka menyambut kunjungankunjungan masyarakat dari daerah.

“Bayangan saya sih orang dari desa tidak akan bisa seperti ini (datang ke DP{R) ternyata terhapus kesan salah itu. Kami diterima dengan baik, kami diperlakukan dengan baik dan kami semakin

bangga terutama dengan sekretariatnya,” tekan I Wayan Gabra.

I Wayan Gabra juga menyatakan kebanggaanya bahwa Indonesia memiliki karya arsitektur anak negeri yang sangat membanggakan dan berdiri de ngan kokoh yaitu gedung DPR. “Gedung DPR merupakan ikon bangsa yang harus kita jaga, karena ini merupakan warisan yang sangat berharga bagi perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya,” terang I Wayan Gabra.

Sementara itu, Ni Putu Ayustin Krisnati Dewi dari SMA Negeri 1 Ubud, Bali menyampaikan bahwa kunjunganya ke DPR dalam rangka ingin lebih tahu bagaimana sejarah gedung DPR, terutama bukan hanya sekedar lihat di TV tetapi juga ingin tahu bagaimana mekanisme kerjanya. Dirinya mengaku yang dide ngar dari beritaberita dibanding aslinya belum tentu sama, sehingga tertarik untuk datang ke Senayan.

“Kami jadi lebih tahu tentang DPR, tentang pembagian tugas, tentang cara menyalurkan aspirasi rakyat dan semua tugastugas yang dijalankannya,” ungkap Ni Putu Ayustin.

“Saya sangat senang karena bisa dibilang gedung paripurna itukan tempat bersejarah, sehingga suatu kebanggaan saya bisa datang kesana,” ungkapnya.

“Harapan saya semoga DPR bisa bekerja lebih baik sehingga kemajuan bangsa ini menjadi lebih cepat karena semua aspirasi rakyat akan diperjuangkan DPR,” tegasnya dengan menambahkan, kunjungan seperti ini sangat bermanfaat terutama dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.(SKR) FOTO: JAKA/PARLE/HR

Ni Putu Ayustin Krisnati Dewi siswa SMA Negeri 1 Ubud

74 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Parlemen Thailand : Kesiapan Menjelang MEA

Negara T ha i land mengg unakan s istem pemer int a han Monark i Kost it us iona l secara resmi sejak 10 Desember 1932, yaitu setelah Sistem Monarki Absolut dihapus.

Artinya kekuasaan raja dibatasi oleh kontitusi, namun keterbatasan ini sangat tidak transparan karena kekuasaan raja memainkan peran penting di belakang layar.

Parlemen Thailand merupakan cabang legislatif

pemerintahan Thailand yang menggunakan sistem dua kamar (bicameral) yaitu Majelis Nasional atau Rathasapha yang terdiri dari 480 anggota Dewan Perwakilan dan 150 anggota Senat. Dalam satu periode, Anggota Dewan Perwakilan menjabat selama empat tahun, sementara para senator menjabat selama enam tahun. Senator Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2000 (sebelumnya diangkat oleh Raja atas rekomendasi Dewan Menteri). Thailand juga memiliki Badan

Peneliti CEPP FISIP UI: Larissa Amanda Indianti, S.IP., Dessy Raufiana Pramitha, S.IP., Prasetyo Pudji Wasito, ST

Parlemen dunia


Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah Agung dimana anggotanya adalah para jaksa yang dilantik oleh raja.

Anggotaanggota Senat tersebut mewakili distrikdistrik pemilihan dan dipilih secara langsung dimana setiap provinsi memiliki setidaknya satu orang senator. Setelah kudeta militer pada September 2006, Lembaga Senat terdiri dari 150 anggota, di mana 76 orang dipilih langsung untuk mewakili provinsi masingmasing, sementara sisanya dipilih dari caloncalon yang dinominasikan dari masyarakat umum, kalangan akademis, swasta dan professional oleh Komite Pemilihan Senat. Sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari 480 anggota, di mana 400 orang diantaranya dipilih langsung dari distrik pemilihan dan sisanya berasal dari namanama yang diajukan oleh partai politik.

Dalam sistem pemerintahan, Raja Thailand merupakan Kepala Negara dan mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi. Raja juga menjadi pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan menjadi lambang jati diri serta persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini, Bhumibol Adulyadej yang telah berusia85tahun,merupakanfiguryangsangat dihormati dan dianggap sebagai pemimpin dari aspek moral, dimana telah dimanfaatkan dalam beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Raja Thailand melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen, kekuasaan eksekutifnya melalui kabinet, serta kekuasaan yudisial melalui pengadilan.1 Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk mem1 English Division, Bureau of Foreign Languages Secre

tariat of the House of Representatives. 2008. Guide to Parliament. Bangkok: Bureau of Printing Services, hal 1

peringatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas kebermanfaatan untuk rakyat. Kepala Pemerintahan Thailand adalah seorang Perdana Menteri, yang dilantik raja dari anggota parlemen (sejak amandemen konstitusi tahun 1992). Perdana Menteri Thailand saat ini adalah Prayut Chanocha yang mulai menjabat sejak 24 Agustus 2014.

STRATEGI MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS

Di akhir tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diterapkan di seluruh negara ASEAN. Lima tahun terakhir setiap negara mempersiapkan diri untuk menyambut implementasi MEA tersebut, tidak terkecuali negara Thailand. Melalui MEA, diharapkan negaranegara di Asia Tenggara dapat

76 EDISI 132 TH. XLV, 2015

menjadi basis produksi dan pasar tunggal, wilayah dengan kompetisi ekonomi yang tinggi, wilayah yang mempunyai perkembangan ekonomi yang stabil, serta wilayah yang terintegrasi de ngan ekonomi global.2 Thailand berada di titik terdepan untuk mempersiapkan rencana komprehensif menuju implementasi MEA.

Pada masa pemerintahan Perdana MenteriYingluckShinawartaditahun2012, MEA menjadi prioritas utama dan kebijakan utama yang populis.3 Pemerintah mengadopsi 8 rencana strategis yang dipersiapkan oleh National Eco-nomic and Social Development Coun-cil. Strategi tersebut memprioritaskan kemampuan untuk berkompetisi dalam perdagangan barang dan jasa, termasuk investasi. Kedua, pengembangan kualitas hidup dan social safety net. Ketiga, pembangunan infrastruktur dan logis

2 Audray Souche, Kunal Sachdev, Matthew Christensen. Countdown to AEC: Thailand’s Journey So Far. DFDL Legal and Tax. Hlm. 24.

3 Kavi Chongkittavorn. Why Thailand is crazy over AEC. Diakses dari http://www.nationmultimedia.com/opinion/WhyThailandiscrazyoverAEC30194564.html pada 3 Desember 2015 pukul 16:40 WIB.

tik. Keempat, Membangun sumber daya manusia. Kelima, reformasi peraturan. Keenam, promosi ASEAN untuk membangun kesadaran masyarakat. Ketujuh, meningkatkan keamanan nasional. Kedelapan, membangun kapasistas pembangunan untuk kotakota di Thailand untuk dapat berkompetisi dengan kotakota di negara ASEAN lainnya.

Untuk dapat menerapkan 8 strategi tersebut, pemerintah dan parlemen mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan kebijakankebijakan, prosedur dan prasyarat administrasi untuk mendukung pelaksanaan MEA. Pada September 2014, Perdana Menteri Prayuth Chanocha menyampaikan policy statement di depan anggota dewan Thailand mengenai pentingnya perkembangan ekonomi dan kompetisi bisnis Thailand di Asia Tenggara.4 Melalui MEA, perdana menteri Prayuth mengharapkan akan menaikkan stan

4 Thailand Investment Review – Thailand +1: Towards the AEC

21 May 2015 Announcement. Diakses dari http://www2.thaiembassy.be/thailandinvestmentreviewthailand1towardstheaec/ pada 3 Desember 2015 pukul 16:50 WIB.

dar kehidupan masyarakat Thailand bersamaan dengan masyarakat ASEAN lainnya.5 Untuk meningkatkan standar hidup masyarakat tersebutlah kedelapan strategi tersebut dimasukkan ke dalam program dan kebijakankebijakan yang diputuskan bersama oleh pemerintah dengan Parlemen Thailand.

Dinamika politik lokal yang terjadi di Thailand sedikit menghambat Thailand untuk mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, terutama dalam aspek ekonomi. Beberapa perubahan hukum danproseduryangspesifikdiperlukanuntuk memastikan implementasi MEA. Di te ngah dinamika politik dan pemerintahan yang belum stabil, parlemen mempunyai peranan penting untuk dapat memutuskan kebijakan dan mengawasi implementasi kebijakan yang dilakukan dalam menyongsong MEA. Beberapa isu yang mendapatkan perhatian secara langsung adalah hukum ketenagakerjaan Thailand yang membutuhkan amandemen di parlemen.6 Sesuai dengan Pasal 140 Konstitusi Thailand, segala bentuk 5 Ibid.,6 Ibid.,

Parlemen dunia


perjanjian internasional harus disetujui oleh Parlemen Thailand. 7 Untuk itulah parlemen merevisi undangundang ketenagakerjaan agar dapat mendukung implementasi kebijakankebijakan serta strategi MEA lainnya.

Sampai saat ini, beberapa peraturan terkait dengan MEA yang sudah disahkan dalam parlemen antara lain: Mutual Recognition Agreements (MRAs) untuk 7 profesi: teknisi, perawat, physician, dokter gigi, arsitek, surveyor, dan akuntan.8 Sesuai dengan peraturan MRA, ke10 negara ASEAN mengakui lisensi profesi yang tergabung dalam ketujuh profesi tersebut untuk dapat praktek ke negaranegara ASEAN, namun mereka harus mengikuti dan lolos lisensi test di negara ASEAN yang bersangkutan. Karena itulah kemudian Parlemen Thailand merevisi peraturan tes lisensi yang sebelumnya hanya dilakukan dengan menggunakan bahasa Thai. Selanjutnya untuk melindungi tenaga kerja Thailand dari serbuan tenaga kerja dari negara

7 Ibid.,8 A Voice in the Wilderness: Why the AEC in 2015 Will Lead

to Few Changes in Thailand. Diakses darihttp://www.norcham.com/news/whytheaecin2015willlead

tofewchangesinthailand. pada 4 Desember 2015 pukul 12:20 WIB.

ASEAN lainnya, diberlakukan Thailand’s Alien Employment Act 2551 yang mengharuskan tenaga asing harus memiliki ijin kerja yang valid untuk dapat bekerja di Thailand. Selain itu, tenaga kerja a sing tidak bisa mendirikan praktek secara mandiri, melainkan harus berkolaborasi dengan bisnis lokal.

Dalam mempersiapkan ekonomi Thailand menghadapi pasar bebas MEA, Pemerintah dan Parlemen Thailand membangun konsep “Thailand Plus One”. Konsep “Thailand Plus One” merupakan instrumen untuk menarik investasi asing ke Thailand, dan memprioritaskan juga investasi Thailand ke luar negeri seperti Indonesia, Singapura, Burma dan Vietnam di kawasan ASEAN serta Jepang, Hongkong, Uni Eropa dan Amerika Serikat melalui program Thai-land’s Outbound Foreign Direct Invest-ment (OFDI). Konsep ini didukung oleh beberapa proyek infrastruktur yang disponsori oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) yang menghubungkan peluang biaya tenaga kerja yang lebih rendah di wilayah Kamboja, Laos dan Burma dengan klaster industri yang berada di Thailand. Dengan menggunakan strategi perlindungan tenaga kerja lokal dan investasi ini, diharapkan Thailand siap menghadapi kompetisi pasar bebas MEA.

Lesson learned yang dapat diambil Indonesia khususnya sinergi antara Pemerintah dan Lembaga Legislatif adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang tepat dari sisi pembangunan sosialekonomi, ketenagakerjaan dan investasi untuk memperkuat kapasitas dalam negeri Thailand dalam rangka menghadapi MEA yang segera diimplementasikan.

Referensi:

Thailand Political Crisis Affects Ability To Implement Asean Economic Community Diakses dari http://www.establishmentpost.com/thailandpoliticalcrisisaffectsabilityimplementaseaneconomiccommunitycommitments/Kavi Chongkittavorn. Why Thailand is crazy over AEC. Diakses dari http://www.nationmultimedia.com/opinion/WhyThailandiscrazyoverAEC30194564.htmlThailand Investment Review – Thailand +1: Towards the AEC. Diakses darihttp://www2.thaiembassy.be/thailandinvestmentreviewthailand1towardstheaec/A Voice in the Wilderness: Why the AEC in 2015 Will Lead to Few Changes in Thailand. Diakses dari http://www.norcham.com/news/whytheaecin2015willleadtofewchangesinthailand

Souche, Audray, Kunal Sachdev, Matthew Christensen. Countdown to AEC: Thailand’s Journey So Far. DFDL Legal and Tax.Rattanakhamfu, Saowaruj, Sumet Ongkittikul, Nutthawut Laksanapunyakul, Nichamon Thongpat, Natcha OCharoen. Thailand Country Study: ASEAN Economic Community Blueprint Midterm Review Project. Thailand Development Research Institute. June 2015

DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAND MENGHADAPI PASAR

BEBAS MEA, PEMERINTAH DAN PARLEMEN THAILAND

MEMBANGUN KONSEP “THAILAND PLUS ONE”.

KONSEP “THAILAND PLUS ONE” MERUPAKAN

INSTRUMEN UNTUK MENARIK INVESTASI

ASING KE THAILAND, DAN MEMPRIORITASKAN JUGA

INVESTASI THAILAND KE LUAR NEGERI

78 EDISI 132 TH. XLV, 2015

PojokParle

Acara Press Gathering terakhir pada tahun 2015 digelar agak lain dari yang lain. Kalau sebelumnya di ruangan rapat atau gedung, kali ini di tempat pemancingan. Acara yang

berlangsung Minggu (13/12) di kolam pemancingan Fishing Valleys Bogor berjalan meriah.

Suasana makin meriah dengan kehadiran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan Inspektur Utama Setyanta Nugraha serta Deputi Persidangan Damayanti dan Kepala Bagian Pemberitaan Irfan. Di sebelah kolam pemancingan, dua biduanita dan para wartawan diiringi organ tunggal asyik bernyanyi dan berjoget melantunkan lagu kesayangannya. Apalagi panitia juga menyediakan aneka hadiah dari laptop, pesawat TV 32 inci, home teater, kompor gas juga uang tunai.

Sekjen DPR yang akrab disapa Win mengatakan, acara press gathering kali ini agak berbeda dengan sebelumnya yakni di kolam pemancingan. Sebanyak 300 kg ikan disebar oleh panitia diperuntukkan bagi para wartawan yang seharihari meliput kegiatan di Komplek Parlemen Senayan.

Win mengatakan, acara press gathering ini sudah dibicarakan dengan Ketua Koordinatoriat Hilman.

Dan mereka mengusulkan acara yang tidak membuat jenuh dan memilih jenis rekreasi ini. “Cuma saya nggak tahu apa ikannya nggak bingung, yang mancing ramairamai,” katanya disambut tawa termasuk Fahri Hamzah yang mengatakan apalagi airnya keruh. Memancing di air keruh dalam arti sebenarnya, bukan sebagaimana arti pepatah, memancing keributan atau kerusuhan.

“Mudahmudahan ikannya tetap berkumpul dan makan umpan, tanpa memperkeruh air,” harap Win. Hilman Matauch mengatakan, sengaja dipilih memancingkarenaadafilosofinyayaitumelatihke-sabaran. Meski memancing di air keruh tetapi pikiran kita tetap jernih dan memandang DPR dengan jernih pula.

Dalam sambutannya Fahri juga mempertanyakan, kenapa memilih memancing. Apalagi, kolam ikan tempat memancing, airnya cukup keruh. Sehingga, bisa dikatakan, ikannya tidak terlihat.

“Saya tidak mengerti ini pilihannya meman cing, di air yang keruh pula. Kalau serius mancing, ya seharusnya di laut, menggunakan pakaian resmi. Sehingga akan ketahuan, siapa yang asli, siapa yang palsu,” kata Fahri, yang disambut tertawa peserta acara. (MP) FOTO: DENUS, JAKA/PARLE/HR

MEMANCING DI AIR KERUH

Serunya memancing bersama dalam acara

Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI


PARLEMEN HUNGARIA ANTUSIAS MASYARAKAT SIAP …dpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-132-2015.pdf · penyerobotan tanah Adat Bahraini seluas 58.000 m2 oleh Sdr. Rudy Resnawan

Documents