Home >Documents >PARLEMEN HUNGARIA ANTUSIAS MASYARAKAT SIAP...

PARLEMEN HUNGARIA ANTUSIAS MASYARAKAT SIAP...

Date post:04-Mar-2019
Category:
View:249 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

EDISI 132 TH. XLV, 2015

ANTUSIAS MASYARAKAT PELAJARI TUGAS DAN FUNGSI DPR CUKUP TINGGI

PARLEMEN HUNGARIA SIAP KERJASAMA CAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2 EDISI 132 TH. XLV, 2015

Parlementaria edisi akhir tahun pada Desember 2015 kali ini diisi dengan kaleidoskop berupa kegiatan DPR selama setahun. Pada edisi inilah disajikan perjalanan Dewan dalam mengisi kegiatan konstitusionalnya baik dalam fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan serta diplomasi.

Laporan akhir tahun ini pula dimaksudkan sebagai sarana evaluasi, koreksi dan introspeksi apakah pelaksaaan fungsifungsi Dewan tersebut telah berjalan dengan baik. Secara jujur harus diakui bahwa fungsi anggaran dan pengawasan telah berjalan cukup efektif, namun dari sisi fungsi legislasi masih perlu ditingkatkan lagi.

Selama tahun 2015 ini perjalanan Dewan penuh dinamika, dan perlu dicatat secara kelembagaan DPR sedang melaksanakan reformasi guna meningkatkan performa dan kinerja. Upaya yang dilakukan diantaranya membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Tim ini bertugas melakukan akselerasi agar pembenahan internal kelembagaan DPR dapat segera terlaksana. Sebab reformasi Dewan tidak sematamata hanya ingin mewujudkan DPR Modern yang ditandai dengan transparansi, penggunaan teknologi informasi dan masyarakat dengan mudah dapat mengakses semua kegiatan secara online,

tetapi juga terwujudnya fungsi representasi di setiap fungsi DPR. Konsep ini sangat ideal, bila tercapai akan terbentuk sebuah parlemen yang didambakan masyarakat.

Satu lagi yang disajikan dalam edisi terak hir tahun 2015 ini adalah rubrik pernik. Ternyata kunjungan delegasi masyarakat ke Gedung wakil rakyat termasuk para siswa dan mahasiswa serta ormas dan karyawan berbagai instansi di daerah, cukup banyak. Akibatnya mereka tidak bisa datang secara tibatiba tetapi harus pesan tempat terlebih dahulu. Tidak hanya antre haji sehingga ada waiting list, kunjungan ke DPR pun ada daftar tunggu. Gedung DPR yang bersejarah, kini telah menjadi salah obyek wisatawisata politik dan ketatanegaraan.

Pengantar redaksiPENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.SosANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos, Supriyanto, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan EfendiREDAKTUR FOTO:Eka HindraFOTOGRAFER:Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri NurdriansyahYaserto Denus Saptoadji, Andi Muhamad Ilham, Jaka NugrahaSEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

Kini Majalah Dan Buletin Parlementaria

Hadir Lebih Dekat Dengan Anda

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.

LAPORAN UTAMAKaleidoskop DPR RI 2015 6

sUMbANg sARANKinerja DPR dan Tantangannya 34

seTAhUN dPR di MATA MAsyARAkAT

38

fOTO beRiTA 40kiAT sehATMembangun Negeri Melalui Hematopsikiatri 54

PROfiL Jazilul Fawaid Sosok Santri di Panggung Politik 56kUNjUNgAN keRjA 60LiPUTAN khUsUsIntervensi yang Membuka Mata 66Parlemen Hungaria Siap Kerjasama Capai Pembangunan Berkelanjutan 68seLebRiTisHetty Koes Endang Dukungan Pemerintah Terhadap Seniman Masih Kurang

70

PARLeMeN dUNiAParlemen Thailand : Kesiapan Menjelang MEA 74POjOk PARLeMemancing di Air Keruh 78

3EDISI 132 TH. XLV, 2015

kALeidOskOP dPR Ri 2015 8

LiPUTAN khUsUs 68

PROfiL 56

JAZILUL FAWAID Sosok Santri di Panggung Politik

PARLEMEN HUNGARIA SIAP KERJASAMA CAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTANPada bulan November lalu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf memimpin delegasi BKSAP ke Hungaria. Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti komitmen IPU untuk mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Delegasi BKSAP DPR melakukan pertemuan dengan beberapa institusi terkait yang berada di dalam badan parlemen maupun eksekutif.

4 EDISI 132 TH. XLV, 2015

asPirasi

Surat dari Sdr. Dr. Janes Johan Karubaba (terpidana dugaan korupsi Proyek DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mam-beramo APBD Prov Papua T. 2009-2000) yang ditujukan ke-pada Ketua DPR RI, sbb :

a. Bahwa Pengadu mengajukan permohonan grasi (pe-ngampunan) para mantan pejabat Pemda Papua yang terjerat perkara korupsi agar mendapat persamaan ke-adilan sebagaimana grasi yang diberikan kepada tahanan politik (mantan Anggota Organisasi Papua Merdeka).

b. Bahwa para mantan pejabat Pemda tersebut memi-liki hak konstitusional dan HAM yang sama dengan 5 orang tahanan politik yang telah diberikan grasi, dan

bahkan menyusul 90 orang tahanan politik yang akan mendapatkan grasi. Menurut Pengadu perbuatan makar dan berkhianat kepada negara dan Pemerintah RI yang dilakukan para Tapol/ anggota OPM jelas lebih merugikan bangsa dan negara.

c. Pengadu mengaku, tindakan korupsi dilakukan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan dan juga karena lemahnya sistem penga-wasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu untuk upaya pencegahan korupsi di seluruh Pemda Papua adalah dengan melibatkan Kejaksaan menjadi penasehat hukum dalam proses pengadaan ba-rang dan jasa Pemda Papua.

Dr. Janes Johan Karubaba

DKI Jakarta

Kami Komisioner Komnas HAM meminta perhatian DPR khu-susnya Komisi III menindaklanjuti penyelesaian kasus sengketa lahan antara warga Desa Batu Leman, dsk dengan PT. Harapan Hibrida Kalbar Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna Triputra Persada (PT. HHK) di Kab. Ketapang Prov.Kalbar.

Kami menyampaikan pengaduan dari Gabriel Goa (Pela-yanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia/PADMA), mewakili masyarakat Suku Dayak Jelak Sekayuk (di Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak Burung) terkait dugaan perampasan lahan milik masyarakat dan kriminalisasi terhadap Kepala Desa Seguling dan 5 warganya yang ditang-kap oleh aparat Polres Ketapang dengan tuduhan melakukan pencurian buah sawit di lahan PT. HHK. Padahal persoalan inti-nya adalah tidak diberikannya hak-hak masyarakat atas tanah seluas +1.434 Ha. yang telah diserahkan ke PT. HHK untuk dibangunkan kebun kelapa sawit melalui Program Kredit ke-pada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) Tahap III sejak 2006/2007. Akibatnya kondisi saat ini belum kondusif karena pendekatan hukum yang digunakan Polres Ketapang cende-rung mengabaikan akar permasalahan konflik, yaitu pemulihan hak-hak atas tanah.

Bahwa Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan dan investigasi lapangan serta meminta penjelasan dari Pimpinan PT. HHK maupun Staf Ditjen Perkebunan Kementan dengan ke-simpulan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM khususnya hak atas tanah dan hak atas keadilan antara lain:

a. Belum diberikannya ganti rugi atas lahan warga oleh PT.HHK menyebabkan beberapa warga yang menuntut keadilan justru diproses hukum dengan tuduhan pencu-rian, sementara laporan masyarakat ke PT. HHK dengan tuduhan penyerobotan lahan belum ditindaklanjuti oleh Polres Ketapang.

b. Adanya indikasi tumpang tindih perizinan dan lahan ser-

ta perbedaan persepsi antara PT. HHK yang mengang-gap pembangunan kebun kemitraan adalah solusi atas tuntutan KKPA III sementara menurut masyarakat bukan demikian solusinya.

c. Harus dilakukan verifikasi faktual terhadap setiap pemilik lahan yang telah menyerahkan lahannya untuk diketahui letak perbedaan data hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Ketapang.

d. Perlu penelusuran pihak-pihak yang terlibat dalam skema KKPA untuk dimintai pertanggungjawabannya.

e. Pemidanaan terhadap Kades dan 5 (lima) warganya de-ngan tuduhan pencurian sawit bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri tapi berakar dari tidak dipenuhinya hak-hak keperdataan warga, lemahnya sosialiasi dan ko-munikasi antara PT. HHK dengan warga sekitar.

f. Lembaga Penegak hukum hendaknya melihat akar per-soalan kriminalisasi warga disebabkan oleh persoalan lahan warga yang diserahkan ke PT. HHK, maka seharus-nya diarahkan untuk penyelesaian hak-hak keperdataan masyarakat terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bupati Ketapang, Kapolres Ketapang, Ketua PN Ketapang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kal-bar, dan Padma Indonesia agar rekomendasi tersebut dijalan-kan dan rencana pelaksanaannya disampaikan ke Komnas HAM.

Kami memohon Komisi III DPR RI menindaklanjuti rekomen-dasi Komnas HAM tersebut sebagaimana mestinya.

Natalius Pigai

Embed Size (px)
Recommended