Top Banner
SEMINAR NASIONAL REVITALISASI MARITIM WIILAYAH TIMUR, 10 MEI 2011, PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA 10 May 2011 SAUT GURNING FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) SURABAYA Mobile Phone : 08214006-563 Email: [email protected]
39

PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Feb 03, 2018

Download

Documents

hoangdang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

SEMINAR NASIONAL REVITALISASI MARITIM WIILAYAH TIMUR, 10 MEI 2011,

PARADIGMA DAN ORIENTASI

KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA10 May 2011

SAUT GURNING

FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

(ITS) SURABAYA

Mobile Phone : 08214006-563

Email: [email protected]

Page 2: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Garis Besar Presentasi

• PENGERTIAN KEBIJAKAN

• INDIKATOR KEBIJAKAN MARITIM

• ISU-ISU TRANSPORTASI LAUT NASIONAL

• PERKEMBANGAN KEPELABUHANAN NASIONAL

• PERKEMBANGAN DENGAN NEGARA LAIN

• PERSPEKTIF PERKEMBANGAN MASA DEPAN

• PELUANG INDONESIA TIMUR

Page 3: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Pengertian Kebijakan (Policy)

Hogwood & Gunn (1984):

a. Sebagai label dari sebuah aktivitas

b. Sebagai ekspresi dari sebuah tujuan umum

c. Sebagai proposal khusus

d. Sebagai keputusan dari pemerintah

e. Sebagai formal otorisasi

f. Sebgai sebuah program

g. Sebagai tujuan (target)

h. Sebagai manfaat yang diinginkan

i. Sebagai sebuah teori

j. Sebagai sebuah proses

Page 4: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Strata Kebijakan Publik

1. Nasional

a. Wewenang: MPR, DPR, Presiden

b. Produk : UUD, UU, PERPU

2. Umum

a. Wewenang: Presiden

b. Produk: PP, Keppres, INPRES

3. Pelaksanaan

a. Wewenang: Menteri dan Kepala LPND

b. Produk: Kepmen, Keputusan Administratif

Page 5: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Kebijakan Maritim

Definisi:

perilaku negara berkenaan dengan isu industri

maritimnya. Sifat kebijakan maritim sebuah

pemerintahan dapat diterapkan dalam sebuah

degradasi antara ekstrim intervensi dan penerapan

kebebasan ala “laissez-faire” atau berada di antara

kualitas kedua set-up tersebut.

Page 6: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Land

Transportation /

hauliers

Storage services

and cargo

agency,and third

parties

Port Operations

and derived

services

Shipping

Service

Port Operations

and derived

services

Storage services

and cargo

agency,and third

parties

Land

Transportation /

hauliers

CORE ACTIVITY OF TRADE

BETWEEN MARKET

MODES OF

TRANSPORTATION

INDUSTRY OF FINANCE

(BANKING SYSYEM)

REGULATION AND

LAW

MODES OF

TRANSPORTATION

INDUSTRY OF FINANCE

(BANKING SYSYEM)

REGULATION AND

LAW

BUYER

SELLER

PERDAGANGAN LEWAT LAUT SEBAGI MOTIF KEBIJAKAN MARITIM

INFORMATION

Page 7: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

KEBIJAKAN MARITIM DAN PROSES EKONOMI MAKRO

Page 8: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Land

Transportation /

hauliers

Storage services

and cargo

agency,and third

parties

Port Operations

and derived

services

Shipping

Service

Port Operations

and derived

services

Storage services

and cargo

agency,and third

parties

Land

Transportation /

hauliers

CORE ACTIVITY OF TRADE

BETWEEN MARKET

MODES OF

TRANSPORTATION

INDUSTRY OF FINANCE

(BANKING SYSYEM)

REGULATION AND

LAW

MODES OF

TRANSPORTATION

INDUSTRY OF FINANCE

(BANKING SYSYEM)

REGULATION AND

LAW

BUYER

SELLER

PERDAGANGAN LEWAT LAUT SEBAGI MOTIF KEBIJAKAN MARITIM

INFORMATION

Page 9: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

REGULASI EKONOM

UNCTADI

Liner Code

Registrasi

pelayaran

WTO

Akses Pasar

Kebijakan Nasional

Most favourite

nations (MFN)

OECD

EU, USA

Kompetisi yang fair

Anti-trust

Anti-dumping

REGULATOR

NASIONAL

REGULASI TEKNIK

IMO

SOLAS

MARPOL

SCTW

ISM CODE

COLREG

OPRC/90 / OPA 90

UNEP

ISO

Standar Teknis

Standar Kualitas

KLASIFIKASI (IACS)

PORT STATE

CONTROL

FLAG STATES

REGULASI SOSIAL

ILO

Standar gaji

Sertifikat dan

kompetensi

ITF

Kesejahteraan

Pelaut

Pembayaran

minimum

Standar Kerja

REGULATOR

NASIONAL

CAKUPAN REGULASI DAN HUKUM INTERNASIONAL

Page 10: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

MASUKAN SECARA INSTRUMENTAL

UNDANG-UNDANG PELAYARAN, UU KETENEGAKERJAAN, UU OTODA, PERDA

PERATURAN PEMERINTAH DI SEKTOR KEPELABUHANAN, BANDARA UDARA, PERDAGANGAN, DAN

BEACUKAI

KEBIJAKSANAAN FISKAL

SUBYEK / INSTITUSI

Dept. Perhubungan

Dept. Keuangan / BI

Dept. perdagangan

dan industri

Kementrian BUMN

Dept. Tenaga Kerja

Kepolisian

PT. Pelindo

Perusahaan Pelayaran

Asosiasi PBM

Asosiasi TKBM

Lembaga Pendidikan

Pertamina dan lainnya

OBYEK

Pelayaran

Kargo

Penumpang

Pelabuhan

Interaksi antar

pulau

Export-import

Rute layar

Awak kapal

Armada kapal

Peran swasta

Masyarakat

INSTRUMEN

Deregulasi

Perbaikan

dunia usaha

Partnership

Asas cabotage

Pendanaan

Konsolidasi

Perdagangan

Dana swasta

Mortgage

SDM / awak

Efisiensi

TARGET

Peningkatan daya

saing

Prinsip Cabotage

Fair-share antara

armada nasional

dan asing

Jasa yg lebih cepat

Lingkungan dan

keselamatan

Efisien

Berkelanjutan

Keamanan dan

keselamatan negara

INPUT BERDASAR KONDISI LINGKUNGAN

Praktek dan pola perjanjian maritime, perkembangan kapal dan teknologi informasi, kerjasama

regional (AFTA, APEC, WTO/GATT, masukan dari universitas/akademik, media, masyarakat,

regulasi beacukai, kebijakan moneter, para pengusaha, kebijakan daerah (tingkat I dan II)

CAKUPAN REGULASI SECARA NASIONAL

Page 11: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

PERTUMBUHAN

PERIODE (WAKTU)

PERTUMBUHAN

PROMOSI

INTERVENSI

PROTEKSI

SIKLUS PROSES KEBIJAKAN

Page 12: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Indikator Kebijakan Maritim

• Neraca pembayaran (Balance of Payment,

BOP)

• Besaran angkutan nasional (National

Carriage rate, NCR)

• Besaran jumlah awak kapal nasional

(National Seafarer Employment rate)

• Daya saing komoditas nasional (National

Competitiveness rate)

Page 13: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

ISU-ISU TRANSPORTASI LAUT INDONESIA

Page 14: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

ISU-ISU KEBIJAKAN MARITIM NASIONAL (1936 - 20011)

Lokal Global

Penyediaan Kapasitas Paknov’88 Penguasaan Asing Cabotage Kolaborasi

Penyiapan SDM

Infrastruktur Dasar

Jaringan

Institusional Teknis

Asosiasi

Landasan Kebijakan

Pembatasan Asing

Penguatan Domestik

Keterlibatan Daerah

Partisipasi Swasta

Kedaulatan dan

Keamanan

Peningkatan kapasitas

Ekspor Non-Migas

Liberalisasi pelaku

Kolaborasi Asing

Korporatisasi

1936 1987 1988 2000 2005 2010-20111970

Kebijakan

terpusat

Kolaborasi

publik dan

Swasta

Pola dan

kebijakan

kolonial

Page 15: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

INSTRUMEN KEBIJAKAN UTAMA MARITIM NASIONAL (1936 - 2008)

Sumber: Howard (2008)

Page 16: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

PERSOALAN PELAYARAN NASIONAL

RENDAHNYA DUKUNGAN FINANSIAL

DOMESTIK

LEMAHNYA DAYA DUKUNGAN INDUSTRI

GALANGAN NASIONAL

RENDAHNYA DAYA DUKUNG INDUSTRI

KOMPONEN KAPAL NASIONAL

KURANG BERSAINGNYA SDM DAN AWAK

KAPAL

PERSOALAN KEAMANAN SELAT MALAKA

POLARISASI PEDIDIKAN MARITIM INDONESIA

KURANGNYA DUKUNGAN POLITIK YANG

MASIH BERORIENTASI KONTINEN (DARAT)

Page 17: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

PERKEMBANGAN KEPELABUHAN INDONESIA

Page 18: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Otoritas/Adpel

Pusat

Anak Usaha

Cakupan Kota

Area Cabang

Skala

Korporasi

Kendali Jasa

DLKr/DLKP

Perusahaan

Milik Negara

19501964-1969

1969-1983

1983-1990 / 1991 1991-2010

Fase Pengelolaan Pelabuhan Indonesia (1950-2011)

Jawatan Perusahaan

Negara / PN

1951-1964

PN + Port AuthorityBPP= reg + operator

Perumpel I-IV Perseroan/ PT PT. PELINDO I - IV

Otoritas Pelabuhan, OP

BUP Badan Usaha Pelabuhan

BUP

BUP

BUP

2011- selanjutnya

Page 19: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

POLA PENGELOLAAN PELABUHAN DI INDONESIA

0%

100%

PT.PELINDO

IIIPT.PELINDO

IV

Terbuka untuk

seluruh kargo

Dikelola Oleh

Negara

Seluruh Tipe

Pelayaran Liner/Trampers

Pelayaran

IdustrialFungsi Spesial

PT.PELINDO I PT.PELINDO

II

Yang Dikelola

oleh Pemerintah

Pusat Melalui

Ditjen Hubla

Yang Dikelola

Pemerintah

Daerah (Propinsi,

Kota/Kabupaten)

Pelabuhan

Perikanan

PELABUHAN UMUM

PELABUHAN KHUSUS

PELABUHAN KOMERSIAL

PELABUHAN NON KOMERSIAL

(KANTOR PELABUHAN/KANPEL)

Area

NasionalInternasional

Lokal

Open Users Packaging

Reg

ulasi

Special

Users

Pen

gelo

laan

CargoCurahDermaga

Tambang

Dermaga

Pertanian

Dermaga

KehutananPelabuhan

Penyeberangan

Dermaga

Industrial

30%

pen

gu

asa

an

pa

sar

0%

100%

PT.PELINDO

IIIPT.PELINDO

IV

Terbuka untuk

seluruh kargo

Dikelola Oleh

Negara

Seluruh Tipe

Pelayaran Liner/Trampers

Pelayaran

IdustrialFungsi Spesial

PT.PELINDO I PT.PELINDO

II

Yang Dikelola

oleh Pemerintah

Pusat Melalui

Ditjen Hubla

Yang Dikelola

Pemerintah

Daerah (Propinsi,

Kota/Kabupaten)

Pelabuhan

Perikanan

PELABUHAN UMUM

PELABUHAN KHUSUS

PELABUHAN KOMERSIAL

PELABUHAN NON KOMERSIAL

(KANTOR PELABUHAN/KANPEL)

Area

NasionalInternasional

Lokal

Open Users Packaging

Reg

ulasi

Special

Users

Pen

gelo

laan

CargoCurahDermaga

Tambang

Dermaga

Pertanian

Dermaga

KehutananPelabuhan

Penyeberangan

Dermaga

Industrial

30%

pen

gu

asa

an

pa

sar

Page 20: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Pengelolaan Kepelabuhanan Baru

Nasional

SyahbandarMan

ag

ing

Operator Terminal Opr.Fasilitas

Pelayan

an

Otoritas Pelabuhan

PemerintahDaerah

MenteriPerhubungan

KementrianTeknis

T.O F.O. T.O. F.O.

Ken

dali

Op

era

ting

Reg

ula

ting

ORIENTASI KARGO

Peren

canaan

Page 21: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

BIAYA

PRODUKSIPEMASARAN

KINERJA

TEKNIS

DIKOTOMI

REGULATOR

OPERATOR

UNSUR

SDM / TKBM

MEKANISME

TARIF DAN

KOMPETISI

LEMAHNYA

PRASARANA

SARANA

SECURITY

&

SAFETY

INDUSTRI

HINTERLAND

OVERLAPPING

INSTITUSI

TERBATASNYA

KEUANGAN

RELATIF

RENDAHNYA

Kualitas Jasa

Daya dukung

logistik

Daya

Kembang

Kredibilitas

Kapasitas

industri

maritim

KONTRAPRODUKTIF

NYA DAYA DUKUNG

REGIONAL

OTONOMI DAERAH / DESENTRALISASI

LEMAHNYA DAYA SAING PELABUHAN

LEMAHNYA

INDUSTRI

PELAYARAN

Page 22: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

EFISIENSI OPERASI PELABUHAN (2010)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Chile

Philippines

Peru

Indonesia

USA

Russia

Mexico

Korea

Vietnam

Eropa

Taiwan

Malaysia

Australia

New Zealand

Japan

Canada

China

Hong Kong

Singapore

Page 23: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

Page 24: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Komparasi Kebijakan Maritim Indonesia

(Li and Cheng 2007)

Page 25: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Komparasi Jumlah Awak Kapal Indonesia

(Li and Cheng 2007)

Page 26: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Komparasi Jumlah Angkutan laut nasional Indonesia

(Li and Cheng 2007, Oanh 2010)

NCR > 1 : Maju

NCR = 1 : Netral

NCR < 1: Proteksi

Page 27: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Perspektif Perkembangan

Maritim Ke Depan

Page 28: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Perubahan struktural pelayaran berbasis

Manajemen rantai suplai

Fordism Post-Fordism

• Economies of scale

• Standarisasi

• Berorientasi kuantitas

• Panjangnya siklus

• Berpola satu moda

• Terpusat & Regional

• Dukungan pemerintah

• Pengembangan kota

• Economies of scope

• Fleksibilitas

• Berorientasi kualitas

• Pendeknya siklus

• Berpola Multi-modal

• Operasi global

• Outsourcing

• Jasa nilai tambah

• Kluster kawasan

Page 29: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Perubahan strategik sektor kepelabuhanan

Page 30: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

POLA OPERASI YANG DIINGINKAN

PENGGUNA JASA KE DEPAN

AutomatikManual Kebutuhan Perdagangan Internasional

Kontinu, Berdasarkan RegulasiMingguan dan BulananRekonfigurasi Pergudangan

DispersifKonsentrasiTujuan

Parsel KecilBulk Tipe Shipment

Lebih SiklusStabil, KonsistenPermintaan

Demand-driven (tarik) Supply-driven (didorong) Model Distribusi

Real-time TerencanaPenggantian / Klaim

Responsif dan FleksibelReaktif dan KakuKeinginan Layanan

Cakupan LuasStrategisKonsumen

Harian atau jamMingguanSiklus Waktu Order

VariabelDapat DiprediksiOrder Jasa

Berbasis Integrasi LogistikTraditional ServisPOLA DAN KEBUTUHAN

AutomatikManual Kebutuhan Perdagangan Internasional

Kontinu, Berdasarkan RegulasiMingguan dan BulananRekonfigurasi Pergudangan

DispersifKonsentrasiTujuan

Parsel KecilBulk Tipe Shipment

Lebih SiklusStabil, KonsistenPermintaan

Demand-driven (tarik) Supply-driven (didorong) Model Distribusi

Real-time TerencanaPenggantian / Klaim

Responsif dan FleksibelReaktif dan KakuKeinginan Layanan

Cakupan LuasStrategisKonsumen

Harian atau jamMingguanSiklus Waktu Order

VariabelDapat DiprediksiOrder Jasa

Berbasis Integrasi LogistikTraditional ServisPOLA DAN KEBUTUHAN

Page 31: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan
Page 32: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan
Page 33: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan
Page 34: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan
Page 35: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

PELUANG INDONESIA TIMUR

• Kondisi geografis maritim yang kuat

• Investasi infrastruktur & suprastruktur

• Supply part of port services :

• Kluster Kawasan industri – Perdagangan

• Aliansi dengan investor domestik + asing

• Pengembangan kekuatan bahan-bahan

mentah

• Pengembangan industri nilai tambah

Page 36: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

POTENSI JALUR PELAYARAN

Sumber : Gurning and Cahoon (2009)

Page 37: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Paradigma Pemda

Paradigma Non-kooperatif

• Pendekatan konflik;

• Orientasi take over aset

/bisnis BUMN pelabuhan;

• Fokus pada income,

kurang pada liability,

contoh : pemkab Gresik;

• Tidak concern pada

resiko pengelolaan

pelabuhan yang tinggi;

Paradigma Koperatif

• Pendekatan sinergis;

• Kompetisi sehat + pelayanan

yg lebih baik;

• Peningkatan ekonomi

daerah;

• Aliansi strategis;

• Keseimbangan antara hak

dan kewajiban;

• Pemberdayaan SDM daerah

Page 38: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan

Kesimpulan

• Bagaimana dengan prinsip mengelola

maritim Indonesia?

• Apakah asas cabotage masih perlu

dipertahanankan?

• Bagaimana dengan peran dan partisipasi

daerah

• Bentuk partisipasi publik dan swasta ?

• Potensi Indonesia Bagian Timur?

Page 39: PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan