Top Banner
PAPER SOSIOLOGI HUKUM Dosen : Drs. I Wayan Lipur, M.si Oleh : I Made Putu Suwena NIM : 12.0123.0.02.101
32

Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

Jan 22, 2016

Download

Documents

KadEcx Gobel

Hubungan Perubahan-Perubahan Sosial Dengan Hukum
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

PAPER

SOSIOLOGI HUKUM

Dosen :Drs. I Wayan Lipur, M.si

Oleh :I Made Putu Suwena

NIM : 12.0123.0.02.101

Page 2: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida

Sanghyang Widhi Wasa, yang atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaiakan

penyusunan paper yang berjudul “ Hubungan Perubahan-Perubahan Sosial

Dengan Hukum ”.

Dalam penulisan paper singkat ini saya masih banyak merasa terdapat

kekurangan-kekurangan terutama pada teknik penulisan dan pencarian bahan

materi, mengingat akan kemampuan yang saya miliki. Untuk itu kritik dan saran dari

semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan pembuatan paper

singkat ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran

bagi yang membutuhkan, khususnya bagi saya sebagai penulis sehingga tujuan

yang diharapkan bisa tercapai.

Amlapura, 13 Mei 2013

Penyusun

I Made Putu Suwena

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 3: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..................................................................................... i

DAFTAR ISI................................................................................................... ii

BAB I.............................................................................................................1

PENDAHULUAN...........................................................................................1

A. LATAR BELAKANG...........................................................................1B. RUMUSAN MASALAH.......................................................................5C. TUJUAN..............................................................................................6D. METODE.............................................................................................6

BAB II............................................................................................................7

PEMBAHASAN.............................................................................................7

A. Perubahan Terhadap Hukum............................................................7B. Perubahan-perubhan Sosial.............................................................9C. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial..............................12D. Hubungan Antara Perubahan-perubahan Sosial............................

Dengan Hukum..................................................................................14E. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum......................14

BAB III...........................................................................................................17

PENUTUP......................................................................................................17

A. KESIMPULAN.....................................................................................17B. SARAN................................................................................................18

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................19

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 4: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak awal sejarah pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi

dalam masyarakat persoalan kaidah atau norma merupakan jelmaan yang

dibutuhkan dalam upaya mencapai harmonisasi kehidupan. Secara empirik

sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai

stabilisasi interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi

bersifat hukuman atau sanksi sosial.

Kaidah agama maupun kaidah hukum yang bersumber pula dari kaidah

sosial merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak

beradab adalah masyarakat yang tidak mempunyai kaidah agama maupun

kaidah sosial, atau masyarakat yang mengingkari atau menyimpang dari kedua

kaidah tersebut. Dalam sejarah kehidupan manusia hal ini telah banyak

dibuktikan.

Interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat dalam sepanjang

perjalanan hidup tidak ada yang berjalan lurus, mulus dan aman-amam saja.

Sepanjang kehidupan manusia, yang namanya persengketaan, kejahatan,

ketidakadilan, diskriminasi, kesenjangan sosial, konflik SARA dan sebagainya

adalah warna-warni  dari realitas yang dihadapi. Persoalan-persoalan tersebut

semakin berkembang dalam modifikasi lain akibat pengaruh teknologi globalisasi

akan semakin canggih setua usia bumi.

Manusia pun menyadari bahwa ketenangan dan ketentraman hidup tidak

akan tercapai tanpa kesadaran pada diri untuk berubah, memperbaiki perilaku

selain dukungan masyarakat untuk memulihkannya. Secara kodrati, hal

essensial ini akan dicapai apabila masyarakat “menyediakan” perangkat kontrol,

pengawasan sosial, baik itu berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis,

kelembagaan penerap sanksi maupun bentuk-bentuk kesepakatan masyarakat

yang menjalankan fungsi tersebut. Secara realitas unsur-unsur pengawasan

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 5: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

2

sosial ini akan mengalami perubahan-perubahan, baik secara evolusi maupun

revolusi sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Interaksi perubahan sosial di satu sisi dan perubahan hukum di sisi lain

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan seperti dua sisi sekeping mata

uang. Interaksi tersebut membawa konsekuensi ilmiah karena akan dilihat dari

sudut pandang yang berbeda. Paradigma atau yang disebut model atau cara

pandang yang bersifat ilmiah adalah cara pandang yang tidak bersifat individual

melainkan kolektif, peers group, teman sejawat yang telah mengalami uji

“laboratorium sosial”. Oleh sebab itu perjalanan paradigma adalah perjalanan

otodidak, tidak diciptakan dan diuji keabsahannya oleh kaum ilmuwan dan

masyarakat.

Apa yang kita sebut sebagai paradigma telah mengalami proses berfikir

secara metodologis keilmuan yang akan dibuktikan keterandalannya melewati

ruang dan waktu. Sebagai bentuk pegangan dalam menganalisis, paradigma

bukan merupakan hasil akhir tetapi sebuah tawaran akademik yang memberikan

jalan berfikir pada pengamat untuk mengevaluasi kembali pola pikir yang telah

dianut orang banyak. Sejalan dengan hal ini maka yang dihindari adalah

penganutan paradigma secara “kultus individu”, yang berpegang pada satu

paradigma dan membelanya mati-matian, tanpa berfikir bahwa persoalan hukum

adalah persoalan sosial, maka kerap kali yang dihadapi adalah memberikan

penjelasan yang mudah dan dapat diterima semua pihak.

Paradigma dalam proses berfikir merupakan sebuah tawaran saja bagi

proses pembelajaran suatu kaidah keilmuan, bukan tawaran akhir. Sepanjang

perjalanan umat manusia untuk terus berfikir, maka terbuka banyak sekali

kemungkinan untuk timbul paradigma-paradigma baru dengan setting social

yang berbeda.

Adapun paradigma yang berkembang dalam memberikan format atas

hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum adalah :

1. Hukum melayani kebutuhan masyarakat, agar supaya hukum itu tidak

akan menjadi ketinggalan oleh karena lajunya perkembangan masyarakat

Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma pertama ini adalah :

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 6: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

3

a) Perubahan yang cenderung diikuti oleh sistem lain karena dalam

kondisi ketergantungan

b) Ketertinggalan hukum di belakang perubahan sosial.

c) Penyesuaian yang cepat dari hukum kepada keadaan baru.

d) Hukum sebagai fungsi pengabdian.

e) Hukum berkembang mengikuti kejadian berarti ditempatnya adalah

dibelakang peristiwa bukan mendahuluinya.

Paradigma pertama ini kita sebut sebagai Paradigma Hukum

Penyesuaian Kebutuhan. Makna yang terkandung dalam hal ini adalah

bahwa hukum akan bergerak cepat untuk menyesuaikan diri dengan

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Kebutuhan akan

peraturan perundang-undangan yang baru, misalnya adalah yang

nampak jelas dalam paradigma ini. Kita tidak bisa menghindari bahwa

kebutuhan masyarakat akan suatu pengaturan sedemikian besar tidak

disertai oleh pendampingan hukum yang maksimal.

Lajunya perubahan sosial yang membawa dampak pada

perubahan hukum tidak serta merta diikuti dengan kebutuhan secara

langsung berupa peraturan perundang-undangan. Persoalan ini sudah

masuk dalam ranah mekanisme dalam lembaga perwakilan rakyat. Tetapi

kebutuhan masyarakat agar hukum mampu mengikuti sedemikian besar

agar jaminan keadilan, kepastian hukum dapat terus terpelihara.

Sebagai contoh dalam paradigma ini adalah kejahatan teknologi

canggih seperti computer, internet (cyber crime), pengaturan pernikahan

beda agama, cloning, perbankan syari’ah, santet dan sejenisnya,

pornografi, terorisme, status hukum waria, legalitas pernikahan lesbian

dan homo, bayi tabung, euthanasia, status pria hamil. Sedemikian banyak

sesungguhnya yang terjadi dalam masyarakat yang perlu dibungkus

dengan baju hukum tetapi tidak semua di atur oleh hukum. Ini ibarat

fenomena gunung es, yang secara realitas hal-hal yang penulis

kemukakan adalah permukaan saja yang senyatanya lebih banyak  dari

contoh di atas. Hal-hal yang diatur oleh hukum dikemudian hari sudah

merupakan pilihan kebijakan publik dari pemerintah dengan  beberapa

pertimbangan. Kalaupun misalnya persoalan-persoalan di atas masuk

dalam perkara di pengadilan maka yang dijadikan dasar adalah aturan

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 7: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

4

yang bersifat umum, masih mencari-macari peraturan bahkan sudah

kadaluwarsa, tidak spesifik pada kasus tersebut.

Paradima pertama ini dalam interaksi perubahan sosial terhadap

perubahan hukum paling banyak terjadi. Hal ini membuktikan bahwa

hukum mempunyai peranan apabila masyarakat membutuhkan

pengaturannya. Jadi sifatnya menunggu. Setelah suatu peristiwa

menimbulkan sengketa, konflik, bahkan korban yang berjatuhan maka

kemudian difikirkan, apakah diperlukan pengaturannya secara formal

dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menampilkan posisi

hukum sangat tergantung sebagai variabel yang dependent terhadap

perubahan sosial yang terjadi.

2. Hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau

setidak-tidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung

dalam masyarakat.

Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma kedua ini adalah :

a) Law as a tool of social engineering.

b) Law as a tool of direct social change.

c) Berorientasi ke masa depan (forward look-ing).

d) Ius Constituendum

e) Hukum berperan aktif.

f) Tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban tetapi menciptakan

dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan tersebut.

Essensi dari paradigma ini adalah penciptaan hukum digunakan

untuk menghadapi persoalan hukum yang akan datang atau diperkirakan

bakal muncul. Paradigma kedua ini disebut sebagai Paradigma Hukum

Antisipasi Masa Depan. Persoalan hukum yang akan datang dihadapi

dengan merencanakan atau mempersiapkan secara matang misalnya

dari segi perangkat perundang-undangan. Hal ini banyak kita jumpai

perundang-undangan yang telah diratifikasi di bidang hukum internasional

misalnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 8: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

5

Berkaitan dengan paradigma ini, terdapat juga peraturan

perundang-undangan yang digunakan untuk mengantisipasi perubahan

sosial tetapi menghadapi polemik yang kontroversial dalam masyarakat

oleh karena sanksi penjara dan denda yang sangat tinggi seperti

UULLAJR (Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya). Akibatnya

pemerintah menunda pemberlakuan UU ini. Kedua paradigma di atas

pada akhirnya akan berujung pada keinginan untuk membuat produk

hukum berupa peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain nilai

positif yang kita ambil adalah :

Aspek pengkajian hukum  Didahului dengan observasi lapangan

dan dianalisis berdasarkan nilai kebutuhan riil masyarakat.  Hasil

riset dapat dijadikan parameter untuk menentukan produk hukum

yang dikeluarkan. Studi komparatif sangat dimungkinkan

mengingat produk hukum yang akan dibuat telah belajar di tempat

lain.

Aspek pendidikan hukum. Kedua paradigma tersebut menjadi

wadah penting bagi proses  pembelajaran dalam pendidikan

hukum. Orientasi pendidikan hukum sangat berhubungan dengan

pola peningkatan intelektual hukum dengan menelaah kasus-kasus

yang terjadi dalam masyarakat yang nantinya dapat diambil

konsep-konsep dasar pengembangan pendidikan hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Pada rumusan masalah yang terjadi, norma –norma hukum yang terdapat

dari masing-masing kebudayaan yang saling berhadapan tentunya memiliki

fungsi untuk mempertahankan kebudayaan itu sendiri yang nantinya

berpengaruh kepada kondisi sosial masyarakat. Pengaruh yang didapatkan dari

fungsi yang berhadapan tersebut tidaklah selalu dapat diterima atau dapat

dikatakan terdapat suatu penyimpangan yang disebabkan adanya akulturasi

budaya. Adakalanya akulturasi memberikan dampak kepada pribadi-pribadi

untuk sejauh mana menaati fungsi hukum yang ada. 

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 9: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

6

Dari uraian singkat diatas timbulah beberapa permasalahan-

permasalahan sebagi berikut:

1. Bagaimana peran hukum bagi suatu kondisi  sosial masyarakat ?

2. Bagaimana hubungan perubahan-perubahan sosial dengan hukum ?

C. TUJUAN

Adapun tujuan penulisan pada makalah ini ialah :

1. Tujuan umum, untuk mengetahui  pemahaman tentang  hubungan

perubahan sosial dengan hukum .

2. Tujuan khusus,untuk mengetahui peran hukum didalam kondisi sosial

masyarakat.

D. METODE

Metode yang saya gunakan dalam penulisan paper singkat ini adalah

melalui searching internet / penelusuran-penelusuran lewat internet dan dari

buku-buku pustaka.

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 10: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

7

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perubahan Terhadap Hukum

Dalam beberapa tahun belakangan ini telah banyak perubahan yang

terjadi terhadap dunia hukum di Indonesia. Perubahan itu dipengaruhi oleh

banyak faktor, salah satunya adalah dorongan reformasi  di segala bidang

termasuk bidang hukum. Reformasi bidang hukum sendiri ditandai oleh

perubahan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang sedikit banyaknya

mengubah wajah sistem hukum Indonesia dan memperluaskan ruang lingkup

penegakan hukum baik dalam sektor privat maupun publik. Perluasan tersebut

semakin menunjukkan bahwa peranan dan fungsi hukum dalam menwujudkan

perubahan sangatlah penting.

Hukum telah menjangkau banyak aspek social  dan ilmu, tidak lagi hanya

dibatasi dalam lingkup hukum saja. Ruang publik semakin terbuka dengan

munculnya kebebasan mengemukakan pendapat dan hukum mempunyai

peranan yang cukup besar disana. Dalam ruang privat juga sama, akuntabilitas

dan transparansi harta kekayaan pejabat yang dulu merupakan hal tabu,

sekarang menjadi salah satu hal yang dapat dinilai bahkan perlu diketahui oleh

publik (masyarakat). Oleh karena itulah, reformasi dalam pembangunan dan

penegakan hukum menjadi salah satuagenda penting pemerintah. Pengaruh

peranan  hukum  tersebut  juga  perlu  diperkenalkan  kepada masyarakat.

Bahwa semua orang tanpa terkecuali perlu mengetahui tentang fungsi dan

peranan hukum. Secara filosofis hukum terlahir karena ada masyarkat, dan

hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga

kehidupanmasyarakat sangat dibatasi oleh norma dan aturan dalam hukum

yang berlaku baik dalam ruang publik maupun privat. Oleh karena itu,

penegakan hukum secara benar merupakan hal yang sangat penting.Perluasan

ruang lingkup hukum sendiri sebenarnya telah menyebabkan munculnya

kompleksitas dalam penegakan hukum.

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 11: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

8

Hal itu bukan hanya berada dalam tataran penafsiran dan pelaksanaan

asas-asas hukum namun juga pada tataran perwujudan hukum formal

(bagaimana cara menegakkan hukum material secara benar). Selain itu, kita

dihadapkan pada semakin banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan

yang berlaku ditambah menumpukknya rancangan peraturan perundang-

undangan baru yang sedang dibahas baik dalam lembagaeksekutif maupun

ruang legislasi. Apakah ini pertanda bahwa arah sistem hokum dan penegakan

hukum kita sedang berjalan kearah yang benar ?  Tidak ada jawaban yang pasti

mengenai hal tersebut. Sebab terlalu sederhana jika jawaban yang muncul

hanya ‘ya’ atau ‘tidak’.

Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum yaitu

faktor ekonomi, sosial, politik, adat budaya, agama, dan sebagainya. Dalam

pelaksanaannya penegakan hukum sendiri dilakukan oleh orang-orang yang

berperan didalamnya mulai dari unsur pemerintah, yustisia, dunia usaha hingga

masyarakat umum. Hubungan tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah.

Semua unsur tersebut berhubungan satu dengan yang lain. Namun dalam hal ini

sangat penting kiranya apabila kita melihatnya dari sisi penegak hukum, sebab

bisa  dikatakan  bahwa  merekalah  yang  bergelut  setiap  saat  dalam

pelaksanaan penegakan hukum kita. Artinya kesan dan pandangan yang

terbangun mengenai pelaksanaan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh

sikap dan tingkah laku para penegak hukum tersebut.

Proses Perubahan-Perubahan Hukum

Suatu pertentangan antara mereka yang menganggap bahwa hukum

harus mengikuti perubahan-perubahan sosial lainnya dan mereka yang

berpendapat bahwa hukum merupakan alat untuk merubah masyarakat, telah

berlangsung sejak lama dan merupakan masalah yang penting dalam sejarah

perkembangan hukum. Kedua faham tersebut bolehlah dikatakan masing-

masing diwakili oleh Von Savigny dan Bentham. Bagi Von Savigny yang dengan

gigihnya membendung datangnya hukum Romawi, maka hukum tidaklah

dibentuk akan tetapi harus diketemukan. Apabila adat istiadat telah berlaku

secara mantap, maka barulah pejabat-pejabat hukum mensyahkannya sebagai

hukum. Sebaliknya, Bentham adalah seorang penganut dari faham yang

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 12: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

9

menyatakan bahwa mempergunakan hukum yang telah dikonstruksikan secara

rasionil, akan dapat diadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Suatu teori yang sejalan dengan pendapat Von Savigny, penah

dikembangkanoleh seorang yuris Austria yang bernama Eugen Ehrlich. Ehrlich

membedakan antara hukum yang hidup yang didasarkan pada perikelakuan

sosial, dengan hukum memaksa yang berasal dari negara. Dia menekankan

bahwa hukum yang hidup lebih penting daripada hukum negara yang ruang

lingkupnya terbatas pada tugas-tugas negara. Padahal hukum yang hidup

mempunyai ruang lingkup yang hampir mengatur semua aspek kehidupan

bersama dari masyarakat. Dari penjelasannnya di atas jelas terlihat bahwa

Ehrlich pun menganut faham bahwa perubahan-perubahan hukum selalu

mengikuti perubahan-perubahan sosial lainnya.

Di dalam suatu proses perubahan hukum, maka pada umumnya dikenal

adanya tiga badan yang dapat merubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk

hukm, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum.

Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan

peradilan yang menegakkan hukum serta adanya badan-badan yang

menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terutama terdapat pada negara-

negara modern. Pada masyarakat sederhana mungkin hanya ada satu badan

yang melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Akan tetapi baik pada masyarakat

modern ataupun sederhana, ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan

saluran-saluran melalui mana hukum mengalami perubahan-perubahan.

B. Perubahan-perubahan Sosial

Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada

dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar

dengan cepat kebagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya

komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya.

Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi,

modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan

cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal

jauh dari pusta terjadinya peristiwa tersebut di atas. Perubahan-perubahan

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 13: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

10

dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku,

organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan,

interaksi sosial dan lain sebagainya.

Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan-

perubahan tersebut, maka peruabahan-perubahan tadi sebagai proses hanya

akan dapat diketemukan oleh seseorang yang sempat meneliti dari kehidupan

suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu dan kemudian membandingkannya

dengan susunan serta kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau.

Seseorang yang tidak sempat untuk menelaah susunan dan kehidupan

masyarakat desa di Indonesia, misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat

desa tersebut tidak maju dan bahkan tidak berubah sama sekali. Pernyataan

tersebut di atas biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang

kurang teliti serta kurang mendalam, oleh karena tidak ada suatu

masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam

perkembangannya sepanjang masa. Sulit untuk menyatakan bahwa masih

banyak masyarakat-masyarakat desa di Indonesia yang masih terpencil.

Para sarjana sosiologi pernah mengadakan suatu klasifikasi antara

masyarakat yang statis dengan masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang

statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat dimana terjadinya perubahan-

perubahan secara relatif sedikit sekali, sedangkan perubahan-perubahan tadi

berjalan dengan lambat. Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang

mengalami pelbagai perubahan-perubahan yang cepat. Memang, setiap

masyarakat pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis,

sedangkan pada masa lainnya dianggap sebagai masyarakat yang dinamis.

Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan belaka,

akan tetapi dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang

berangkutan yang menyangkut bidang-bidang tertentu.

Sebagai suatu pedoman menurut Selo Soemarjan (1962:379), bahwa

kiranya dapatlah dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala

perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial di dalam suatu

masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-

nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 14: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

11

dalam masyarakat. Dari perumusan tersebut kiranya menjadi jelas bahwa

tekanan diletakkan pada lembaga-lembaga sosial sebagai himpunan kaidah-

kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok

manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi

lainnya dari struktur masyarakat.

Proses Perubahan-Perubahan Sosial

Keseimbangan dalam masyarakat dapat merupakan suatu keadaan yang

diidam-idamkan oleh setiap warga masyarakat. Dengan keseimbangan di dalam

masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana lembaga-lembaga

kemasyarakatan yang pokok berfungsi dalam masyarakat dan saling mengisi. Di

dalam keadaan demikian para warga masyarakat merasa akan adanya suatu

ketentraman, oleh karena tak adanya pertentangan pada kaedah-kaedah serta

nilai-nilai yang berlaku. Setiap kali terjadi gangguan terhadap keadaan

keseimbangan tersebut, maka masyarakat dapat menolaknya atau merubah

susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dengan maksud untuk

menerima suatu unsur yang baru. Akan tetapi kadang-kadang suatu masyarakat

tidak dapat menolaknya, oleh karena unsur yang baru tersebut dipaksakan

masuknya oleh suatu kekuatan. Apabila masuknya unsur baru tersebut tidak

menimbulkan kegoncangan, maka pengaruhnya tetap ada, akan tetapi sifatnya

dangkal dan hanya terbatas pada bentuk luarnya, kaedah-kaedah dan nilai-nilai

dalam masyarakat tidak akan terpengaruhi olehnya.

Adakalanya unsur-unsur baru dan lama yang bertentangan, secara

bersamaan mempengaruhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai, yang kemudian

berpengaruh pula terhadap para warga masyarakat. Hal ini dapat merupakan

gangguan yang kontinu terhadap keseimbangan dalam masyarakat. Keadaan

tersebut berarti bahwa ketegangan-ketegangan serta kekecewaan-kekecewaan

di antara para warga masyarakat tidak mempunyai saluran yang menuju kearah

suatu pemecahan. Apabila ketidak seimbangan tadi dapat dipulihkan kembali

melalui suatu perubahan, maka keadaan tersebut dinamakan penyesuaian

(adjustment); apabila terjadi keadaan yang sebaliknya, maka terjadi suatu

ketidak sesuaian (maladjustment).

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 15: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

12

Suatu perbedaan dapat diadakan antara penyesuaian diri lembaga-

lembaga kemasyarakatan, dan penyesuaian diri para warga masyarakat secara

individual. Yang pertama menunjuk pada suatu keadaan dimana masyarakat

berhasil menyesuaikan lembaga-lembaga kemasyarakatan pada kondisi yang

tengah mengalami perubahan-perubahan, sedangkan yang kedua menunjuk

pada orang-orang secara individual yang berusaha untuk menyesuaikan dirinya

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah diubah atau diganti, agar

supaya yang bersangkutan terhindar disorganisasi kejiwaan.

Di dalam proses perubahan-perubahan sosial dikenal pula saluran-

salurannya yang merupakan jalan yang dilalui oleh suatu perubahan, yang pada

umumnya merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok dalam

masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan mana yang merupakan

lembaga terpokok, tergantung pada fokus sosial masyarakat dan pemuka-

pemukanya pada suatu masa tertentu. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang

pada suatu waktu mendapat penilaian tertinggi dari masyarakat, cenderung

untuk menjadi sumber atau saluran utama dari perubahan-perubahan sosial.

Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut akan

membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, oleh karena

lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang

merupakan suatu konstruksi dengan pola-pola tertentu serta keseimbangan

yang tertentu pula. Apabila hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan

tadi ditinjau dari sudut aktivitasnya, maka kita akan berurusan dengan fungsinya.

Sebenarnya fungsi tersebut lebih penting oleh karena hubungan antara unsur-

unsur masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu hubungan fugsional.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial

Apabila ditelaah dengan lebih mendalam perihal yang menjadi sebab

terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat, maka pada umumnya dapatlah

dikatakan bahwa faktor yang dirubah mungkin secara sadar, mungkin pula tidak

~ merupakan faktor yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Adapun

sebabnya masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap suatu faktor tertentu

adalah mungkin karena ada faktor baru yang lebih memuaskan, sebagai

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 16: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

13

pengganti faktor yang lama. Mungkin juga bahwa perubahan diadakan oleh

karena terpaksa diadakan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor lain yang telah

mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu.

Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya

perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat-masyarakat itu

sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang

datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain, atau dari alam sekelilingnya.

Sebab-sebab yang bersumber dari pada masyarakat itu sendiri adalah antara

lain, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru,

pertentangan dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber

pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut misalnya sebab-

sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan

masyarakat lain, dan sebagainya.

Di samping faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya perubahan-

perubahan sosial tersebut di atas, kiranya perlu juga disinggung faktor-faktor

yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial, yaitu faktor-faktor yang

mendorong serta yang menghambat. Diantara faktor-faktor yang mendorong

dapatlah disebutkan kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang

maju, toleransi terhadap pola-pola perikelakuan yang menyimpang, sistem

stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk yang heterogin, dan ketidakpuasan

terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Daya pendorong tersebut dapat

berkurang karena adanya faktor-faktor yang mengahambat, seperti kurangnya

hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain, perkembangan ilmu

pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisionalistis, adanya

kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat sekali, rasa takut akan

terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal

yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin

juga adat istiadat.

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 17: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

14

D. Hubungan Antara Perubahan-perubahan Sosial dengan Hukum

Masyarakat pada hakekatnya terdiri dari berbagai lembaga

kemasyarakatan yang saling pengaruh-mempengaruhi, dan susunan lembaga-

lembaga kemasyarakatan tadi didasarkan pada suatu pola tertentu. Suatu

perubahan sosial biasanya dimulai pada suatu lembaga kemasyarakatan

tertentu dan perubahan tersebut akan menjalar ke lembaga-lembaga

kemasyarakatan lainnya.

S.F. Kechekyan (1956) menguraikan suatu gambaran yang cukup

lengkap tentang fungsi hukum di Soviet Rusia, di satu fihak ia mengakui bahwa

hukum dibentuk oleh negara dimana hukum tersebut merupakan ekspressi

keinginan-keinginan elit politik dan ekonomi. Oleh karena itu hukum terikat oleh

kondisi-kondisi sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat, sehingga

perubahan-perubahan dalam hukum banyak tergantung pada perkembangan-

perkembangan dalam produksi dan hubungan antar kelas dalam masyarakat,

akan tetapi di lain pihak dia pun mengakui beberapa peranan hukum yang

kreatif, namun sudah barang tentu tidak semua usaha-usaha penggunaan

hukum untuk sosial engineering berakhir dengan hasil-hasil yang diingini.

Berkenaan dengan di atas Arnold M. Rose berasumsi bahwa efektivitas

penggunaan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat masih terbatas.

E. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum

Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri

hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin

meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah

efektifitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu

artinya, hukum harus bisa menjadi istitusi yang bekerja secara efektif di dalam

msyarakat.

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun hukum selalu dikaitkan

dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah

yang lebih baik. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial,

melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah

melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 18: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

15

dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan.

Kesadaran hukum masyarakat itu, oleh Lawrence M Friedman, terkait erat

dengan masalah budaya hukum. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini

adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikapyang

mempengaruhi bekerjanya hukum.

Dengan demikian, segala kebijaksanaan pemerintah dapat dirumuskan

dengan jelas dan terbuka melalui institusi yang namanya hukum itu. Di sini,

hukum menjadi sandaran bagi semua pihak, terutama instansi yang terlibat di

dalam proses pembangunan atau pelaksanaan keputusan-keputusan

pembangunan. Apa yang diputuskan melalui hukum itu tidak dapat dilaksanakan

dengan baik dalam masyarakat, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai, sikap-

sikap serta pandangan-pandangan yang telah dihayati oleh anggota-anggota

masyarakat. Hukum Modern dan budaya hukum ternyata perkembangan struktur

sosial Indonesia tidak atau kurang sesuai dengan hukum modern yang

dikembangkan oleh elit penguasa. Dengan kata lain, struktur sosial bangsa

Indonesia belum seluruhnya diserap oleh hukum modern sebagai basis

sosialnya.

Namun demikian, sebaik apapun hukum yang dibuat, tapi pada akhirnya

sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Berbicara mengenai bagaimana sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-

nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Semua komponen budaya hukum itulah yang

sangat menentukan berhasil tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan

dalam   bentuk hukum itu. Saluran komunikasi yang tidak terorganisasi secara

baik dan rapi akan berdampak pada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan

hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

Adapun budaya hukum diperinci ke dalam ”nilai-nilai hukum prosedural” dan

”nilai-nilai hukum substantif”. Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan

tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik. Sedangkan,

komponen substantif dari budaya hukum itu terdiri dari asumsi-asumsi

fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam

masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat,

dan sebagainya. Budaya hukum merupakan unsur penting untuk memahami

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 19: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

16

perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara sistem hukum yang satu dengan

yang lain.

Dalam pemahaman yang lebih luas Lawrence M. Friedman memasukan

komponen budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum.

Friedman membedakan unsur sistem itu ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu: (1)

struktur; (2) substansi; dan (3) kultur. Komponen ”struktur” adalah kelembagaan

yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam

mendukung bekerjanya sistem hukum. Komponen ”substansi” adalah luaran dari

sistem hukum, termasuk di dalamnya norma-norma yang antara lain berwujud

peraturan perundang-undangan.

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 20: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

17

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Para ahli filsafat, sejarah, ekonomi dan para sosiologi telah mencoba

untuk merumuskan prinsip-prinsip atau hukum-hukum perubahan-perubahan

sosial. Banyak yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan

sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia.

Adapula yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan sosial

manusia. Adapula yang berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena

adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan

masyarakat seperti misalnya perubahan dalam bentuk unsur-unsur geografis,

biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Kemudian adapula yang berpendapat

bahwa perubahan-perubahan sosial berupa pendidik-non pendidik.

Kita juga mengenal perubahan penduduk. Perubahan itu sendiri

merupakan suatu perubahan sosial. Disamping itu perubahan penduduk juga

merupakan faktor penyebab timbulnya perubahan sosial dan budaya. Bilamana

suatu daerah baru telah dipadati penduduk, maka kadar keramah tamahannya

pun akan menurun, kelompok sekunder akan bertambah jumlahnya, struktur

kebudayaan akan menjadi lebih rumit, dan masih banyak lagi perubahan yang

akan terjadi. Masyarakat yang keadaannya stabil, mungkin akan mampu

menolak perubahan, tetapi masyarakat yang jumlah penduduknya meningkat

cepat, akan dengan cepat terimbas perubahan walaupun secara cepat atau

lambat.

Teori-teori mengenai perubahan-perubahan masyarakat sering

mempersoalkan perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dengan

perubahan kebudayaan. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial

merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial merupakan

bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan  dalam kebudayaan mencakup

semua bagiannya yaitu : kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, bahkan

perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial.

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 21: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

18

Perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu kedua-

duanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu

perbaikan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat yang terlintas dipersimpangan jalan lalu lintas dunia selalu

merupakan pusat perubahan. Karena kebanyakan masyarakat yang terdekat

hubungannya masuk melalui difusi, maka masyarakat yang terdekat

hubungannya dengan masyarakat lain cenderung melalui perubahan tercepat

pula. Sebaliknya, daerah yang terisolasi merupakan pusat kestabilan,

konservatisme dan penolakan terhadap perubahan. Hampir semua suku yang

sangat primitif juga merupakan suku-suku yang amat terisolasi.

B. SARAN

Dalam paper ini saya berkeinginan memberikan saran kepada pembaca

bahwa dalam pembuatan paper ini saya menyadari bahwa masih banyak

terdapat kekurangan – kekurangan baik dari bentuk maupun isinya. Semoga

dengan paper yang singkat ini para pembaca dapat menambah cakrawala ilmu

pengetahuan

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101

Page 22: Paper Sosiologi Hukum-SUWENA

19

DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet.

II, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2002.

2. Daniel S. Lev, Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan,

Cet I, LP3S, Jakarta, 1990.

3. Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. ke VIII, PT

Citra Adtya Bakti, Bandung 2001.

4. Bushar Muhammad, Asas_Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Cet. ke 4,

Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

5. Fletcher, George P, Basic Concepts of Legal Thougt, Oxford University Press,

New York, 1996.

6. Mieke Komar, at al., Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan,

Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. DR. Mochtar

Kusumaatmadja, SH, LLM, Alumni, Bandung, 1999.

7. Otje Salman, Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali,

PT Refika Aditama, Bandung, 2004.

8. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. ke 27, PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2005.

9. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cet. I,

Konstitusi Press, 2005.

10.Lippman, Walter. Filsafat Publik, Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul ”

The Publik Philosophy, oleh A. Rahman Zainuddin, Penerbit Yayasan Obor

Indonesia, 1999.

I Made Putu Suwena | N i m . 12.0123.0.02.101