Top Banner
0 Diploma IV Kurikulum Khusus BPKP KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH
64

Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Dec 28, 2015

Download

Documents

fdfdfsdfd
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

0

Diploma IV Kurikulum Khusus BPKPKelas 8B

Ardiles PanggabeanGilang PerdanaM. Mafrukh H.Tien Saputri K.

KEBIJAKAN PENGELUARAN

PEMERINTAH

Page 2: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, kebijakan dan alokasi anggaran belanja

negara, termasuk kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat, menempati posisi yang sangat

strategis untuk mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berdimensi

kewilayahan dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan visi, misi dan

platform Presiden terpilih, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2010 - 2014. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara,

pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran-

sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam mempengaruhi

alokasi sumber daya ekonomi antarkegiatan, antarprogram, antarsektor dan antarfungsi

pemerintahan, mendukung stabilitas ekonomi, dan menunjang distribusi pendapatan yang lebih

merata.

Selain itu, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat juga dapat berperan sebagai

stabilisator bagi perekonomian atau menjadi kebijakan countercyclical yang efektif dalam

meredam siklus bisnis atau gejolak ekonomi. Apabila kondisi perekonomian sedang mengalami

kelesuan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi, besaran dan kebijakan alokasi

anggaran belanja negara, termasuk belanja pemerintah pusat, perlu dirancang lebih ekspansif agar

mampu berperan dalam memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas

dan memperkuat fundamental ekonomi makro. Sebaliknya, pada saat kondisi ekonomi terlalu

ekspansif (overheating), kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebagai salah

satu instrumen utama kebijakan fiskal, dapat dijadikan alat kebijakan yang efektif dalam

mendinginkan roda kegiatan perekonomian menuju kondisi yang lebih kondusif.

A. Teori Pengeluaran

1. Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari

suatu negara. Demikian gagasan yang dikemukakan Musgrave dan Rostow yang kemudian

populer sebagai teori pengeluaran negara. Ada perbedaan fokus alokasi sumber daya

antara negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap

lanjut yang kemudian tercermin dalam pengeluaran negara. Masing-masing berawal dari

kebutuhan yang berbeda, sehingga arah kebijakannya juga berbeda. Ini berkaitan dengan

seberapa lama negara itu telah merdeka dan kualitas sumber daya manusianya. Ada

tahapan-tahapan yang harus dilalui negara pada awal perkembangan ekonomi sebelum

menuju tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga, ada beberapa hal yang sudah terpenuhi oleh

1

Page 3: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

negara pada tahap lanjut pembangunan, sehingga tidak perlu lagi terfokus pada penyediaan

prasarana layaknya negara pada tahap awal perkembangan, dengan rincian berikut:

• Pada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran negara yang besar

untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana

jalan, kesehatan, dan pendidikan.

• Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk

pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai

berkembang

• Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan,

utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan

pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

2. Teori Wagner

Wagner menyatakan berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan

bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan

dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-negara maju,

kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut.

Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di

sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri,

hukum, pendidikan, dll

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha

memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, sedangkan

masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan wiseman

menyatakan sebagai berikut: masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu

suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang

dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perkembangan

ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak

tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah

juga semakin meningkat. Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian

suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun

pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Apabila keadaan normal terganggu misalnya

disebabkan oleh perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus

memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya

menimbulkan tuntutan untuk memperoleh penerimaan dari pajak yang lebih besar.

Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana waktu swasta untuk investasi dan

modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut sebagai efek pergantian (displacement

effect) yaitu adanya suatu gangguan social menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada

2

Page 4: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak cukup dibiayai semata-mata dengan

pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan

teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah

yang semakin bertambah, bukan hanya karena GNP meningkat, tetapi karena adanya

kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke

tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu banyak aktivitas pemerintah

yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection

effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan

ke tangan pemerintah, efek ini disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah

sehingga setelah perang selesai, tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum

terjadi perang.

Dari beberapa teori para ahli tentang pengeluaran negara dapat disimpulkan bahwa

kegiatan dan pengeluara pemeritah/negara selalu meningkat setiap tahun yang disebabkan

antara lain meningkatnya pendapatan per kapita, dan tujuan pemerintah yang selalu

berusaha meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga cara yang dianggap

paling efektif adalah dengan meningkatkan pengeluaran negara.

B. Sifat pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat:

1. Exhaustive yaitu pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat

langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi.

dapat berupa pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh swasta atau oleh pemerintah

sendiri.

2. Transfer yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan social,

kepada perusahaan-perusahaan sebagai individu atau mungkin pula kepada negara-negara

sebagai hadiah (grants). Contoh transfer payment yaitu menggeser tenaga beli dari unit-unit

ekonomi yang satu kepada unit- unit yang ekonomi yang laindan membiarkan yang terakhir

ini menentukan pengguna dari uang tersebut.

II. JENIS-JENIS PENGELUARAN PEMERINTAH

Secara Umum Klasifikasi Belanja Pemerintah dapat diklasifiksikan menjadi:

A. Pengeluaran Khusus

1. Transfer pembayaran :

a. Untuk orang termasuk pensiun publik dan transfer ke amal dan organisasi nirlaba,

b. untuk bisnis

2. Pembelian barang dan jasa :

a. Pendidikan,

3

Page 5: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

b. Kesehatan,

c. Lainnya

B. Pengeluaran umum

1. Pembelian barang dan jasa :

a. administrasi umum,

b. pertahanan nasional,

c. Perlindungan orang dan properti,

d. lainnya

C. Bunga atas utang publik

Tetapi Ketika individu atau kelompok-kelompok tertentu dari penerima manfaat tidak bisa

diidentifikasi melalui kriteria seperti yang dijelaskan di atas karena program pengeluaran

pemerintah memberikan manfaat bagi penduduk secara keseluruhan, program-program

diklasifikasikan sebagai pengeluaran.

Dalam dua kategori utama dari pengeluaran pemerintah khusus dan pengeluaran umum - terdapat

perbedaan besar dalam hubungan antara biaya dan manfaat dan kemudahan identifikasi penerima

manfaat. Oleh karena itu, alokasi rinci berbagai komponen pengeluaran pemerintah memerlukan

kajian dari masing-masing program utama.

Untuk analisis pengaruh, pengeluaran pemerintah dapat dipisahkan menjadi empat kategori utama:

pembayaran transfer, pembelian barang dan jasa, pengeluaran umum, dan bunga atas utang publik.

A. Pembayaran Transfer

Pembayaran transfer dapat dipisahkan menjadi transfer ke orang dan transfer untuk bisnis.

1. Transfer Ke Orang

Transfer ke orang terdiri dari dua komponen utama: transfer langsung ke individu dan

transfer tidak langsung. Komponen pertama mencakup semua pembayaran tunai pemerintah

ke individu. Komponen kedua mencakup semua hibah tunai ke lembaga-lembaga non-

bisnis, seperti lembaga-lembaga amal dan nirlaba, yang menggunakan dana tersebut untuk

memberikan uang tunai dan manfaat non kas untuk kelompok sasaran individu dan

keluarga. Transfer ini melibatkan hubungan langsung antara biaya pemerintah dan manfaat

untuk individu karena dolar yang dihabiskan oleh pemerintah menambahkan dolar

pendapatan untuk individu. Selain itu, penerima manfaat dari transfer mudah diidentifikasi

karena program ini biasanya ditargetkan untuk kelompok tertentu. Misalnya, transfer ke

orang tua dialokasikan untuk individu berumur 65 tahun atau lebih tua. Demikian pula,

transfer kepada anak-anak yang dialokasikan untuk keluarga di mana mereka berasal.

Alokasi lebih kompleks dalam kasus transfer tidak langsung karena, dalam kasus ini,

lembaga-lembaga sektor swasta bertindak sebagai perantara antara pemerintah dan

4

Page 6: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

penerima manfaat yang dimaksudkan dan karena manfaat yang diterima mungkin dalam

bentuk barang dan jasa, bukan pendapatan.

2. Transfer Ke Bisnis

Transfer ini adalah subsidi pemerintah untuk perusahaan di sektor-sektor ekonomi yang

dipilih. Alokasinya menimbulkan masalah yang sama dengan transfer langsung kepada

orang. Pemerintah ingin memberikan manfaat khusus kepada individu yang mengkonsumsi

barang dan jasa tertentu, dan menggunakan produsen sebagai perantara subsidi. Apakah

manfaat subsidi ini dinikmati oleh penerima atau diteruskan kepada konsumen sangat

tergantung pada tingkat fleksibilitas harga untuk produk yang disubsidi.

B. Pembelian barang dan jasa

Pembelian barang dan jasa sering disebut dalam bentuk transfer karena penerima dapat

diidentifikasi namun manfaat yang mereka terima dalam bentuk barang dan jasa bukan uang

tunai. Hubungan antara kas dan dalam bentuk transfer paling baik dijelaskan oleh kasus

pendidikan. Pemerintah dapat memberikan voucher pendidikan untuk setiap anak usia sekolah.

Atau, pemerintah dapat membangun sekolah dan membayar guru untuk memberikan layanan

pendidikan gratis kepada anak-anak usia sekolah. Terkecuali masalah yang terkait dengan

perbandingan antara swasta dan publik sekolah, para siswa menerima manfaat yang sama dari

program pengeluaran publik ini, hanya mekanisme pengiriman berbeda. Dalam kasus pertama

ada pembayaran transfer langsung, sedangkan dalam kasus kedua ada transfer nonkas. Seperti

disebutkan sebelumnya, item yang termasuk dalam kategori memenuhi kriteria yang

diperlukan untuk identifikasi penerima manfaat. Dalam bagian ini kita akan membahas dua

komponen terbesar dari kategori pengeluaran publik: pendidikan dan pelayanan kesehatan.

1. Pendidikan

Untuk tujuan pengaruh pengeluaran, dilakukan pemisahan siswa sekolah dasar dan sekolah

menengah dari siswa pasca sekolah menengah (mahasiswa) karena dua alasan: (a) biaya per

siswa bervariasi untuk setiap tingkat pendidikan; dan (b) sedangkan kelompok pertama

termasuk anak-anak sepenuhnya tergantung pada orang tua, kedua kelompok mungkin

berisi rumah tangga yang terpisah atau unit keluarga.

Alokasi belanja pendidikan menyoroti kelemahan utama pengaruh pengeluaran tahunan

ketika manfaat dari belanja publik masih dirasakan setelah waktu pengeluaran dibuat.

Tujuan utama pendidikan umum adalah untuk membekali kaum muda dengan keterampilan

yang diperlukan untuk menjadi angkatan yang produktif. Efek yang dimaksud adalah untuk

meningkatkan kekuatan potensi penghasilan siswa selama kehidupan kerja mereka.

Idealnya, manfaat belanja pendidikan harus dialokasikan secara langsung kepada siswa dan

atas dasar pendapatan seumur hidup mereka.

5

Page 7: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

2. Kesehatan

Pengeluaran publik untuk perawatan kesehatan dapat dilihat sebagai manfaat yang

diberikan kepada semua orang mencakup rencana perawatan kesehatan masyarakat. Nilai

manfaat ini akan berbeda antara individu karena kebutuhan perawatan kesehatan mungkin

berbeda sesuai dengan usia, jenis kelamin, atau bahkan level pendapatan. Dalam kasus

kesehatan, alokasi manfaat ini membutuhkan dua langkah. Pada langkah pertama,

keuntungan rata-rata untuk setiap kelompok yang dipilih adalah dihitung dengan membagi

biaya layanan perawatan kesehatan yang dipilih dengan jumlah orang dalam setiap

kelompok usia dan gender. Biaya ini, yang disamakan dengan keuntungan rata-rata yang

diterima, kemudian dialokasikan ke rumah tangga atau unit keluarga. Yang dialokasikan

dalam pendekatan ini adalah rata-rata manfaat anggota dalam setiap kelompok usia-jenis

kelamin, secara independen dari tingkat pemanfaatan aktual masing-masing anggota

individu. Semakin rinci breakdown pengeluaran perawatan kesehatan menjadi komponen-

komponen dan pemilahan dari penduduk, semakin akurat alokasi manfaat pengeluaran

publik pada perawatan kesehatan.

C. Pengeluaran Umum

Kategori belanja publik mencakup semua pengeluaran untuk penerima yang spesifik namun

manfaat tidak dapat diidentifikasi. Komponen utamanya adalah pengeluaran administratif

pusat, belanja di eksekutif dan legislatif pemerintah, pengeluaran pada perlindungan

lingkungan, pengeluaran pertahanan nasional, dan pengeluaran pada perlindungan orang dan

properti, yang mencakup pengeluaran polisi, sistem peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Masalah utama yang diciptakan oleh kategori belanja publik pada penelitian pengaruh

pengeluaran adalah bahwa hal itu berisi barang-barang publik. Karena manfaat dari barang-

barang ini dinikmati oleh penduduk pada umumnya dan manfaat diterima oleh individu A

tidak mempengaruhi manfaat yang diterima oleh individu B, tidak mungkin untuk

mengalokasikan pengeluaran tersebut kepada penerima manfaat tertentu. Oleh karena itu,

seseorang harus menemukan beberapa aturan umum untuk mendistribusikan pengeluaran

untuk semua anggota masyarakat.

D. Bunga atas utang publik

Pengeluaran utang publik meningkatkan masalah konseptual dan metodologi. Pengeluaran ini

adalah pembayaran tunai kepada individu atau lembaga, tidak seperti transfer langsung ke

individu. Pengeluaran ini untuk membayar obligasi pemerintah. Karena pengeluaran tersebut

bersifat kondisional, seseorang mungkin berpendapat bahwa pengeluaran tersebut tidak

memberikan manfaat bagi penerima oleh karena itu tidak harus disertakan dalam pengaruh

pengeluaran. Alokasi bunga atas utang lebih rumit karena dana pinjaman dapat digunakan

untuk membiayai pengeluaran sekarang dan pengeluaran modal. Jika dana pinjaman digunakan

6

Page 8: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

untuk membiayai investasi publik pemerintah, manfaat dari pengeluaran tersebut termasuk

akan menguntungkan generasi mendatang.

Jika melihat dari sudut pandang anggaran, maka pengeluaran dibagi menjadi dua, yaitu:

A. Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam

menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran

operasional adalah “belanja rutin”. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya

untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi penmerintah.

Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara

umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja

Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.

B. Anggaran Modal / Investasi

Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelnjaan atas aktiva tetap

seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar

biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah

pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah

aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya

operasional dan pemeliharaan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk

memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.

Sedangkan menurut APBN/APBN-Propinsi Pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi:

A. Pengeluaran Pemerintah Pusat

1. Pengeluaran untuk Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat, Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang

digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.

a. Belanja Pegawai, adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai

kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai

Pemerintah Pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri

maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b. Belanja Barang, pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis

pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan,

dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada

masyarakat dan belanja perjalanan.

7

Page 9: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

c. Belanja Modal, adalah belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan,jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

d. Pembayaran Bunga Utang, adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk

membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun

luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah

ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

e. Subsidi, adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang

memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi

hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh

masyarakat.

f. Belanja Hibah, adalah belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa

dari Pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi

internasional, pemerintah daerah, khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang

diterushibahkan ke daerah, yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan

tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak,

dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.

g. Bantuan Sosial, adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang

yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko

sosial, yang dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga

kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah di

bidang pendidikan dan keagamaan.

h. Belanja Lain-lain, adalah semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang

dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian

anggaran, keperluan yang bersifat ad hoc (tidak terus menerus), kewajiban pemerintah

berupa kontribusi atau iuran kepada organisasi/lembaga keuangan internasional yang

belum ditampung dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan dana

cadangan risiko fiskal serta mengantisipasi kebutuhan mendesak.

2. Dana yang dialokasikan ke Daerah

a. Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan

dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

b. Dana bagi hasil, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah

8

Page 10: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah.

c. Dana alokasi umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, dihitung dari pendapatan dalam negeri neto.

3. Pengeluaran untuk Pembiayaan

a. Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah

b. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

c. Pembiayaan lain-lain

B. Pengeluaran Propinsi

Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi:

1. Pengeluaran untuk Belanja

a. Belanja Operasi, yang terdiri dari

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan jasa

Belanja Pemeliharaan

Belanja perjalanan Dinas

Belanja Pinjaman

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Operasi Lainnya

b. Belanja Modal, terdiri dari:

Belanja Aset Tetap

Belanja aset lain-lain

Belanja tak terduga

2. Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa, terdiri dari

a. Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota

b. Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota

c. Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota

3. Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari

a. Pembayaran Pokok Pinjaman

9

Page 11: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

b. Penyertaan modal pemerintah

c. Belanja investasi Permanen

d. Pemberian pinjaman jangka panjang

Dan jika melihat Jenis pengeluaran pemerintah menurut sifatnya, maka pengeluaran dibagi atas:

A. Pengeluaran investasi

Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di

masa datang

Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit,

peningkatan kapasitas SDM, dll

B. Pengeluaran penciptaan lapangan kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan

perekonomian masyarakat

C. Pengeluaran kesejahteraan rakyat

Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,

atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira

Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan

langsung tunai, bantuan korban bencana, dll

D. Pengeluaran penghematan masa depan

Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila

dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa

yang akan datang

Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-

anak yatim, dll

E. Pengeluaran yang tidak produktif

Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat,

namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang

III. PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP PEREKONOMIAN

Dengan volume Rp1.722 triliun, APBN 2013 setidaknya memiliki dua peran penting dalam

peningkatan Perekonomian/kesejahteraan rakyat. Pertama, dampak yang signifikan terhadap

peningkatan permintaan agregat yang merupakan faktor penting pertumbuhan ekonomi dan

pengaruhnya terhadap alokasi serta efisiensi sumberdaya perekonomian. Kedua, tersedianya dana

untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh sektor

swasta secara optimal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

10

Page 12: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Terkait dengan belanja Pemerintah Pusat, fungsi alokasi dilakukan antara lain melalui pendanaan

pada berbagai program dan investasi produktif, seperti pendanaan pembangunan infrastruktur atau

belanja barang dan jasa. Pada APBN 2013, anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp187

triliun. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan antar-wilayah.

Sementara itu, fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untuk pemberdayaan berbagai

kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam APBN 2013, fungsi ini tercermin dalam

bentuk: bantuan langsung seperti program keluarga harapan; program nasional pemberdayaan

masyarakat (PNPM) perdesaan dan perkotaan; serta perluasan kesempatan atas layanan dasar di

bidang pendidikan dan kesehatan seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan

kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Anggaran untuk fungsi alokasi dan distribusi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk transfer ke

daerah yang dalam tahun 2013 mencapai Rp528,6 triliun.

Fungsi stabilisasi dilakukan melalui penyediaan berbagai jenis subsidi, baik subsidi harga barang-

barang kebutuhan pokok, maupun subsidi langsung ke obyek sasaran. Pada 2013, alokasi subsidi

mencapai Rp358 triliun untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan energi (BBM, gas, dan

listrik), maupun memperluas kesempatan masyarakat atas komoditi lain berupa beras, pupuk,

benih, dan lain-lain.

Pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi tersebut secara sinergis berperan besar bagi perbaikan dan

penguatan fundamental perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan; menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga; menciptakan dan

memperluas lapangan kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran; serta memperbaiki

distribusi pendapatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Peran APBN tidak hanya bersumber dari besarnya volume belanja negara yang mencapai 18,2

persen dari PDB. Melalui kualitas pelaksanaan alokasi anggaran yang semakin baik, persepsi

positif yang ditimbulkan, serta harapan rasional positif dari masyarakat, peran ini bisa semakin

besar.

Peran yang lebih besar lagi dari pelaksanaan anggaran dapat diperoleh melalui alokasi pada

beberapa komponen pengeluaran pembiayaan, yang antara lain mencakup kredit usaha rakyat,

dana bergulir, kewajiban penjaminan dan penerusan pinjaman, serta dukungan untuk membantu

pengadaan tanah yang sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.

Alokasi pada beberapa komponen pengeluaran pembiayaan tersebut antara lain berupa dukungan

untuk penguatan modal dalam rangka keberlangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dukungan pembiayaan kegiatan awal proyek

pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal); serta dukungan bagi

pembangunan infrastruktur, berupa penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah atau BUMN,

dan jaminan kepada kreditur atas kegiatan pembangunan infrastruktur (misal proyek 10.000 MW

Tahap I, proyek penyediaan air minum, dan pembangunan PLTU Jawa Tengah).

11

Page 13: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah juga dapat

menyediakan dukungan dalam bentuk tunai (Viability Gap Fund/VGF) bagi proyek infrastruktur

yang dikerjasamakan dengan pihak badan usaha. Dukungan ini diperuntukkan bagi proyek

infrastruktur yang layak secara ekonomi namun marginal secara finansial. Dalam APBN 2013

dukungan ini dianggarkan Rp341,3 miliar dalam pos belanja lain-lain, dan akan diberikan kepada

badan usaha pemenang lelang proyek.

Selain Pengaruh diatas, Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar

atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain

– Sektor produksi

– Sektor distribusi

– Sektor konsumsi masyarakat

– Sektor keseimbangan perekonomian

A. Pengaruh Pengeluaran Negara terhadap Sektor Produksi

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor

produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor

produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material,

method, management). Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan

berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah.

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung

terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas.

Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.

B. Pengaruh Pengeluaran Negara terhadap Sektor Distribusi

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor

distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan

masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya

subsidi listrik, pupuk, BBM, dan lain-lain. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan

SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik

(paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan

masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila

pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan,

barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat

kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh

kesempatan untuk meningkatkan tara hidupnya.

C. Pengaruh Pengeluaran Negara terhadap Sektor Konsumsi

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor

konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk

subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu

12

Page 14: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi

produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan

menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi

masyarakat terhadap BBM turun.

D. Pengaruh Pengeluaran Negara terhadap Sektor Keseimbangan Perekonomian

Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan

tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang

tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju

full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran

tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.

IV. PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT NEGARA INDONESIA

A. Belanja pemerintah pusat

Tabel berikut memberikan gambaran mengenai belanja pemerintah pusat

BELANJA PEMERINTAH PUSAT,2013-2014

(Triliun rupiah)

No

.

Uraian

2013 2014% thd

PDB

% thd

PDB

% thd

PDB1. Belanja Pegawai 241, 2,6 233,0 2,5 276, 2,72. Belanja Barang 200,7 2,2 206,5 2,2 203,7 2,03. Belanja Modal 184, 2,0 192, 2,0 205,8 2,04. Pembayaran Bunga 113, 1,2 112, 1,2 119, 1,25. Subsidi 317, 3,4 348, 3,7 336,2 3,26. Belanja Hibah 3,6 0,0 2,3 0,0 3,5 0,07. Bantuan Sosial 73,6 0,8 82,5 0,9 55,9 0,58. Belanja Lain-lain 20,0 0,2 19,3 0,2 28,9 0,3

Jumlah 1.154,4 12,5 1.196,8 12,7 1.230,3 11,9

Sumber: Kementerian Keuangan

1. Belanja Pegawai

Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar

Rp276,7 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB, atau meningkat sekitar 18,8 persen

(Rp43,7 triliun) bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013 yang

mencapai Rp233,0 triliun (2,5 persen terhadap PDB). Peningkatan ini terjadi pada semua

komponen belanja pegawai yaitu alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan,

alokasi anggaran untuk honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain, serta alokasi anggaran

untuk kontribusi sosial. Peningkatanalokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN

tahun 2014 tersebut terutama berkaitan dengan langkah kebijakan yang ditempuh

Pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan menjaga

13

Page 15: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

kesejahteraan pegawai pemerintah yang berdasarkan kinerja, maupun dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Belanja Barang

Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran belanja barang direncanakan sebesar

Rp203,7 triliun, atau 2,0 persen terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan pagu belanja

barang yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp206,5 triliun (2,2 persen

terhadap PDB), maka alokasi anggaran belanja barang dalam RAPBN tahun 2014

tersebut berarti mengalami penurunan sebesar Rp2,9 triliun atau 1,4 persen. Penurunan

anggaran tersebut dipengaruhi oleh: (1) penerapan flat policy untuk belanja operasional;

(2) pengendalian perjalanan dinas dan konsinyering; dan (3) pengalihan anggaran ke

kegiatan yang lebih produktif.

Secara umum, alokasi anggaran belanja barang tersebut, terutama diarahkan untuk

mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani

kepentingan masyarakat luas, yaitu: (1) menjaga kelancaran penyelenggaraan operasional

pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (2)

meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang K/L melalui pengendalian belanja

barang operasional, dan melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas serta kegiatan

seminar dan konsinyering sesuai kebutuhan dan tugas fungsi masing-masing K/L; dan (3)

menjaga terpeliharanya nilai dan kualitas aset negara melalui dukungan alokasi dana yang

memadai untuk pemeliharaan; serta (4) meningkatkan capacity building SDM dalam

rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional.

3. Belanja Modal

Alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan mencapai

Rp205,8 triliun atau 2,0 persen terhadap PDB. Alokasi anggaran belanja modal ini

termasuk alokasi anggaran dari belanja jenis lainnya (belanja barang dan bantuan sosial)

tetapi berkarakteristik sebagai belanja modal karena menghasilkan aset, tetapi tidak

menjadi milik Pemerintah, antara lain biaya untuk pelaksanaan tugas pembantuan, biaya

pemeliharaan untuk mempertahankan nilai aset, dan biaya pengadaan aset yang

diserahkan kepada masyarakat. Alokasi anggaran tersebut menunjukkan peningkatan

Rp13,2 triliun, atau 6,9 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja modal

yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp192,6 triliun (2,0 persen terhadap

PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2014 tersebut

dilakukan dalam rangka mengakomodasi keperluan anggaran untuk: (1) menjamin

ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan dan

komunikasi; (2) upaya peningkatan domestic connectivity (keterhubungan antarwilayah);

(3) meningkatkan kemampuan pertahanan menuju Minimum Essential Forces (MEF); (4)

14

Page 16: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

mendukung pendanaan kegiatan multiyears; (5) meningkatkan kapasitas mitigasi dan

adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim (climate change), dan

meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan arah

kebijakan, tema dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2014, maka kebijakan

pengalokasian belanja modal pada K/L juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

kontribusi (multiplier effect) K/L bersangkutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan, serta kemampuan penyerapan (kapasitas K/L) anggaran; dan

komposisi sumber pendanaannya: jika dibiayai dengan pinjaman luar negeri (PLN) harus

mempertimbangkan posisi utang dan kesiapan proyeknya. Hal lain yang dipertimbangkan

adalah prioritas dialokasikannya, yaitu untuk program dan kegiatan yang sudah siap

proposal atau rancangan kegiatannya; (4) jika dialokasikan untuk program pembentukan

aset tetap yang akan diserahkan kepada BUMN, maka dilakukan melalui skema

penyertaan modal negara (PMN) atau subsidiary loan agreement (SLA); dan (5)

mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) dan Metropolitan Priority Area (MPA).

4. Pembayaran Bunga Utang

Beban pembayaran bunga utang merupakan bagian dari konsekuensi yang harus dipenuhi

oleh Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah, selain pembayaran pokok utang

yang telah jatuh tempo. Kemampuan anggaran Pemerintah untuk memenuhi kewajiban

utang secara tepat waktu dan tepat jumlah tersebut sangat penting untuk meningkatkan

kredibilitas Pemerintah di mata publik, investor, kreditor maupun masyarakat

internasional. Untuk itu, perlu dilakukan perencanaan utang yang baik, hati-hati (prudent)

dan efisien sehingga kewajiban atas utang di masa mendatang masih dalam batas

kemampuan ekonomi dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN

maupun neraca pembayaran.

Dalam memperhitungkan beban pembayaran bunga utang, beberapa faktor yang

berpengaruh, antara lain: (a) outstanding utang yang berasal dari akumulasi pembiayaan

utang Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya (legacy debts); (b) rencana pembiayaan

utang Pemerintah dalam tahun berjalan; (c) besaran tingkat bunga dan nilai tukar pada

tahun berjalan; (d) rencana pengelolaan portofolio utang; (e) rata-rata nilai tukar rupiah

terhadap USD dan beberapa mata uang kuat lainnya; (f) rata-rata tingkat bunga SPN 3

bulan yang digunakan sebagai referensi bunga instrumen SBN seri VR; dan (g) asumsi

tingkat bunga LIBOR yang digunakan sebagai referensi untuk menghitung instrumen

pinjaman. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pembayaran bunga utang pada RAPBN

tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp119,5 triliun atau 1,2 persen terhadap PDB. Ilustrasi

15

Page 17: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

mengenai alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2014 disajikan

pada Tabel berikut:

PEMBAYARAN BUNGA

UTANG, 2013-2014

(triliun Rupiah)

Uraian

2013 2014

APBN APBNP RAPBN

Pembayaran Bunga Utang 113,2 112,5 119,5a. Utang Dalam negeri 80,7 96,8 107,7

b. Utang Luar Negeri 32,5 15,8 11,8

Faktor-faktor yang

9.300,0 9.600,0 9.750,0a. Rata-rata nilai tukar (Rp/USD)

b. Rata-rata SPN 3 bulan (%) 5,0 5,0 5,5c. Outstanding 2.146,2 2.199,8 2.369,8

a. Penerbitan SBN (neto) 180,4 231,8 182,7

b. Penarikan Pinjaman Dalam

Negeri (Neto)

0,5 0,5 1,0

c. Penarikan Pinjaman Luar

Negeri (Neto)

(19,5) (16,9) (19,0)

Su m ber : Kementerian Keuangan

Beban pembayaran bunga utang tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam

negeri yang diperkirakan mencapai Rp107,7 triliun atau 1,0 persen terhadap PDB, dan

pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan mencapai Rp11,8 triliun atau 0,1

persen terhadap PDB. Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN tahun 2014

mengalami kenaikan sebesar Rp10,9 triliun atau 11,3 persen jika dibandingkan dengan

pagunya dalam APBNP tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh

meningkatnya outstanding SBN, perubahan asumsi tingkat suku bunga SPN 3 bulan dari

5,0 persen dalam APBNP tahun 2013 menjadi 5,5 persen dalam RAPBN tahun 2014, dan

perubahan asumsi rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap USD dari Rp9.600/USD dalam

APBNP tahun 2013 menjadi Rp9.750/USD dalam RAPBN tahun 2014 yang berpengaruh

terhadap pembayaran bunga utang dari instrumen SBN valas.

Di sisi lain, pembayaran bunga utang luar negeri mengalami penurunan dari Rp15,8

triliun dalam APBNP tahun 2013 diperkirakan menjadi Rp11,8 triliun dalam RAPBN

tahun 2014

atau menurun 24,8 persen jika dibandingkan dengan beban tahun sebelumnya. Penurunan

pembayaran bunga utang luar negeri ini disebabkan oleh reklasifikasi akun pembayaran

16

Page 18: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

bunga utang SBN valas dari pembayaran bunga utang luar negeri berubah menjadi akun

pembayaran bunga utang dalam negeri dan menurunnya referensi bunga pinjaman luar

negeri.

Kebijakan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2014 masih

tetap diarahkan untuk: (a) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat

jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (b)

meminimasi pembayaran bunga utang melalui fleksibilitas pengalihan instrumen

pembiayaan utang yang biaya bunganya lebih rendah, baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang.

5. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk

memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu

menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan

harga yang terjangkau. Pemberian subsidi juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga

barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat

berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi

dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok

masyarakat tersedia dalam jumlah yang mencukupi, dengan harga yang stabil, dan

terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja subsidi yang lebih tepat sasaran menuju

pencapaian belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi dalam tahun 2014

mencakup antara lain: (1) peningkatan efisiensi subsidi energi serta ketepatan target

sasaran dalam rangka peningkatan kualitas belanja; (2) pengendalian konsumsi BBM

bersubsidi; (3) penyaluran subsidi nonenergi secara lebih efisien; dan (4) penajaman

penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih

valid.

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN

tahun 2014 direncanakan mencapai Rp336,2 triliun. Jumlah tersebut menurun Rp11,9

triliun bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP

tahun 2013 sebesar Rp348,1 triliun. Sebagian besar dari alokasi anggaran belanja subsidi

dalam RAPBN tahun 2014 tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi

(Rp284,7 triliun), yaitu subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp194,9

triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp89,8 triliun. Sementara itu, anggaran untuk subsidi

nonenergi Rp51,6 triliun, yang meliputi: (1) subsidi pangan sebesar Rp18,8 triliun; (2)

subsidi pupuk sebesar Rp21,0 triliun; (3) subsidi benih sebesar Rp1,6 triliun; (4) subsidi

PSO sebesar Rp2,2 triliun; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp3,2 triliun; dan (6)

subsidi pajak sebesar Rp4,7 triliun .

17

Page 19: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

SUBSI DI BBM, BBN, LPG TABUNG 3 KG DAN LGV, 2013-2014

No URAI AN 2013 2014

Su bsidi BBM, BBN, LPG T abu ng 3 kg

dan LGV (m iliar Rp)

- Subsidi BBM dan BBN (miliar Rp)

- Premium dan BBN

- Miny ak Tanah

- Miny ak Solar dan

BBN

1 99 . 8 5 0 ,0

1 49.7 84,4

83.484,5

6.65 3,6

5 9.646,3

31 .5 23,7

1 00,0

1 94 . 8 9 3 ,

1

1 31 .222,9

68.81 4,4

6.1 06,6

5 6.301 ,9

36.7 7 0,8

1 Param eter :

108,0 106,0ICP (US$/barel)

2 Kurs (Rp/US$) 9.600,0 9.7 5 0,0

3 A lpha BBM (Rp/liter) 666,60-7 15 ,35 7 18,4

4 V olume BBM + Bio BBM (ribu KL) 4 8 . 000 , 0 5 0 . 5 00 , 0

- Premium dan BBN 30.7 67 ,0 32.960,0

- Miny ak tanah 1 .200,0 1 .1 00,0

- Miny ak solar dan BBN 1 6.033,0 1 6.440,0

5 V olume Elpiji (juta kg) 4.394,2 4.7 83,0

Sumber: Kementerian Keuangan

SUBSIDI LISTRIK, 2013-2014

No URAI AN 2013 2014

S u b s i d i L i s t r i k ( M i l i a r R p )

- Subsidi tahun berjalan (miliar Rp)

- Carry over ke Tahun berikutnya (miliar

Rp)

99 . 9 7 9 ,7

87.236,7

(7.822,8)

7.310,7

8 9 . 7 66 ,5

86.266,5

-

-18

Page 20: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Parameter:

1 ICP (US$/bbl) 108,0 106,0

2 Kurs (Rp/US$) 9.600,0 9.750,0

3 TTL (%) 15,0 -

4 Growth Sales (%) 9,0 9,0

5 Energy sales (TWh) 187,7 204,6

6 Losses (%) 8,5 8,5

7 Fuel Mix- High Speed Diesel/HSD (juta KL) 4,9 4,5

- Marine Fuel Oil/MFO (juta KL) 1,4 1,6

- IDO (juta KL) - -- Batu Bara (juta ton) 47,7 58,0

- Gas (MBBTU) 0,4 0,4

- Panas Bumi (TWh) 4,0 4,1- Bio Diesel (juta KL) 0,01 0,01

8 Margin (%) 7,0 7,0

Sumber: Kementerian Keuangan

SUBSIDI NONENERGI, 2013-2014

(miliar rupiah)

No URAI AN

2013

A PBNP

2014

RA PBN

Selisih th d

A PBNP 2013

1 . Subsidi Pangan 21 .497 ,4 1 8.822,5 (2.67 4,9)2. Subsidi Pupuk 1 7 .932,7 21 .048,8 3.1 1 6,23. Subsidi Benih 1 .454,2 1 .5 64,8 1 1 0,64. PSO 1 .521 ,1 2.1 97 ,1 67 6,0

a. PT KA I 7 04,8 1 .224,3 51 9,5b. PT Pelni 7 26,5 87 2,8 1 46,3d. LKBN A ntara 89,8 1 00,0 1 0,2

5. Subsidi Bunga Kredit

Program

1 .248,5 3.235,8 1 .987 ,36. Subsidi Pajak 4.635,5 4.7 1 3,2 7 7 ,7

Sumber: Kementerian Keuangan

6. Belanja Hibah

Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran belanja hibah dialokasikan sebesar Rp3,5 triliun,

yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1,2 triliun bila dibandingkan dengan pagu

19

Page 21: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

anggaran belanja hibah dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp2,3 triliun. Kebijakan

alokasi anggaran belanja hibah kepada daerah tersebut diarahkan untuk mendukung

peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada

bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi,

sanitasi, dan eksplorasi geothermal.

Sumber dana hibah kepada daerah berasal dari luar negeri baik berupa pinjaman yang

diterushibahkan maupun hibah yang diterushibahkan, dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, belanja hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah, yaitu: (1)

program Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp2,9 triliun, yang bersumber dari Japan

International Cooperation Agency (JICA); dan (2) Water Resources and Irrigation Sector

Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp146,3 miliar, yang bersumber dari

World Bank.

Kedua, belanja hibah yang bersumber dari hibah luar negeri Pemerintah, yaitu (1) Hibah

Air Minum sebesar Rp206,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (2) Hibah Air

Limbah sebesar Rp29,8 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3) Development

of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp54,6 miliar yang berasal dari

Pemerintah Jerman; (4) Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar

Rp93,4 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (5) Provincial Road Improvement

and Maintenance (PRIM) sebesar Rp122,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia;

(6) Hibah Air Minum Tahap I sebesar Rp3,5 miliar yang berasal dari Pemerintah

Australia; dan (7) Infrastructure Enhancement Grant sebesar Rp7,8 miliar.

7. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah terus berupaya

menjamin dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan social security system

bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan itu, kebijakan bantuan sosial dalam

RAPBN tahun 2014 difokuskan pada upaya-upaya: (1) memperluas cakupan dan

meningkatkan efisiensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial (BOS, BSM,

PKH), serta melanjutkan kesinambungan dan penajaman pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri); (2) mendukung pelaksanaan SJSN

Kesehatan, melalui pengalokasian anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok

penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan; serta (3) menanggulangi risiko sosial

akibat bencana alam melalui pengalokasian dana cadangan penanggulangan bencana

alam.

Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran bantuan sosial direncanakan sebesar Rp55,9 triliun

(0,5 persen terhadap PDB). Jumlah ini, menunjukkan penurunan sebesar Rp26,6 triliun

(32,3 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggaran bantuan sosial yang ditetapkan

20

Page 22: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp82,5 triliun (0,9 persen terhadap PDB). Penurunan

tersebut, terutama berkaitan dengan penyempurnaan kaidah akuntansi yang menyebabkan

sebagian alokasi anggaran bantuan sosial yang pada tahun 2013 dicatat dalam akun

bantuan sosial, dalam RAPBN tahun 2014 direalokasi ke akun belanja barang (belanja

barang yang diserahkan ke masyarakat). Selain hal tersebut, juga dikarenakan dalam

tahun 2013 terdapat alokasi anggaran program BLSM, yang merupakan program

kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam

RAPBN tahun 2014 disalurkan melalui: (1) K/L sebesar Rp52,9 triliun, dan (2) non K/L,

yaitu berupa dana cadangan penanggulangan bencana alam melalui BA BUN sebesar

Rp3,0 triliun.

8. Belanja Lain-Lain

Kebijakan belanja lain-lain dalam RAPBN tahun 2014 antara lain menampung: (1)

antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko

fiskal; penyediaan biaya operasional lembaga negara yang belum mempunyai kode

bagian anggaran (BA) sendiri; (3) mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan

dana cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan

stabilisasi harga pangan; (4) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras

PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (5) penyediaan

alokasi anggaran pelaksanaan dan pengamanan Pemilu tahun 2014; dan (6) penyediaan

anggaran untuk kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014.

Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar

Rp28,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB), terdiri atas dua kelompok alokasi, yaitu

cadangan risiko fiskal sebesar Rp6,5 triliun dan belanja lainnya sebesar Rp22,4 triliun.

Jumlah alokasi belanja lain- lain ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp9,7 triliun, atau

50,2 persen jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja lain-lain pada

APBNP tahun 2013 sebesar Rp19,3 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Lebih tingginya

alokasi belanja lain-lain dalam tahun anggaran 2014 antara lain disebabkan ditampungnya

alokasi cadangan untuk pengamanan dan pelaksanaan Pemilu tahun 2014 beserta siklus 5

tahunan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun

2014, pembayaran tunggakan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) Kementerian

Pertahanan (Kemhan)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada PT Pertamina tahun

2006-2012 sesuai dengan hasil audit dari lembaga auditor Pemerintah, dan cadangan

BMP Kemhan/TNI tahun 2014 guna memperbaiki baseline anggaran BMP Kemhan/ TNI

sesuai dengan kebutuhan riilnya sehingga diharapkan setelah tahun 2014 tidak ada lagi

kekurangan (utang) anggaran BMP Kemhan/TNI.

21

Page 23: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

V. ANALISIS FISKAL SPACE INDONESIA TAHUN 2014

Dalam Perekonomian Negara sedang berkembang seperti Indonesia, Negara sebagai salah satu

pelaku ekonomi memegang peranan penting dalam menngerakkan perekonomian nasional, salah

satunya dengan fiskal Space. Fiskal Space adalah ketersediaan sumberdaya keuangan bagi

pemerintah untuk membiayai kebijakan yang diinginkan melalui anggaran. Kapasitas fiskal selama

ini masih terbatas, disebabkan oleh anggaran belanja negara yang setiap tahunnya lebih besar

digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat berupa pos belanja rutin antara lain

belanja pegawai, belanja subsidi, dan pembayaran bunga utang.

Dengan adanya mandatory spending yang menyebabkan fiskal space makin terbatas, khususnya

untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang dapat lebih produktif, hal ini berisiko membuat

APBN tidak dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, fungsi APBN sebagai stabilisator bagi

perekonomian yang bersifat countercyclical menjadi kurang fleksibel untuk antisipasi perubahan

asumsi ekonomi global. Padahal sebagai alat kebijakan fiskal, APBN harus dapat bermanuver,

yaitu pada saat ekonomi sedang dalam kondisi stabil, pemerintah dapat menjalankan anggaran

surplus, dan sebaliknya, pada saat krisis, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal dengan

menjalankan anggaran defisit.

Adapun jumlah perkiraan Fiskal Space Indonesia dapat dihitung dengan mengurangi perkiraan

pendapatan Pemerintah Tahun 2014 dengan Jumlah total belanja mengikat yang terdiri atas belanja

pegawai, belanja subsidi, pembayaran bunga utang dan Transfer ke daerah. Dengan perhitungan

tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah Fiskal Space Indonesia Tahun 2014 diperkirakan

sebesar 343,624 Trilyun Rupiah atau hanya sekitar 20,6% dari total penerimaan pemerintah.

Fiskal Space Indonesia Tahun 2014 diprioritaskan Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur,

Penerapan SJSN(Sistem Jaminan Sosial Nasional), Dukungan terhadap penyediaan Transportasi

Publik, dan Pengembangan Sumber Energi Terbarukan.

Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur difokuskan untuk mengakomodasi keperluan anggaran

untuk: (1) menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur energi, ketahanan

pangan dan komunikasi; (2) upaya peningkatan domestic connectivity (keterhubungan

antarwilayah); (3) meningkatkan kemampuan pertahanan menuju Minimum Essential Forces

(MEF); (4) mendukung pendanaan kegiatan multiyears; (5) meningkatkan kapasitas mitigasi dan

adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim (climate change), dan meningkatkan

kesiagaan dalam menghadapi bencana.

Pembiayaan untuk Penerapan SJSN diperlukan karena mulai tahun 2014 Pemerintah akan

melaksanakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) secara bertahap, yang bertujuan untuk

memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

terutama melalui pelaksanaan jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan pengganti

22

Page 24: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Program Jamkesmas dan Jampersal. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk mendukung implementasi dari kedua undang-

undang tersebut, maka alokasi anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi PBI akan menggantikan pola

jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang dijalankan selama ini. Selain itu,

dialokasikan juga dukungan anggaran melalui K/L untuk supply side pelayanan kesehatan pada

pos belanja modal.

Salah satu fokus penggunaan fiskal space untuk mendukung ketersediaan Transportasi Publik

Diantaranya dengan melakukan Hibah atas Program Mass Rapid Transit (MRT). Proyek MRT

diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta, menunjang dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Jakarta dengan membangun sistem transportasi kota

yang efisien, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta dan

mendukung mitigasi dampak perubahan iklim.

Dalam rangka pengembangan green energy, Pemerintah telah menetapkan dukungan kepada badan

usaha terkait untuk pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik panas bumi (geothermal),

salah satu diantaranya adalah dengan membentuk fasilitas dana geothermal (FDG). FDG adalah

dukungan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah untuk mengurangi risiko usaha panas bumi

dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panas bumi bagi pengembangan pembangkit listrik.

Dengan FDG tersebut, diharapkan pengembangan pembangkit panas bumi di masa depan dapat

lebih menjaga kesinambungan keuangan negara dari pengaruh negative gejolak harga minyak dan

batubara yang dapat membebani APBN.

Dengan Keterbatasan Fiskal Space yang dimiliki Oleh Pemerintah, Maka empat fokus pembiayaan

diatas merupakan suatu kebijakan yang tepat karena memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Akan

tetapi Dimasa yang akan datang, diharapkan adanya peningkatan efektifitas di sektor belanja,

khususnya belanja bersifat mengikat yang menjadi penyebab utama keterbatasan fiskal space.

Belanja subsidi merupakan faktor pengurang terbesar terhadap fiskal space sehingga diupayakan

dikurangi secara bertahap agar fiskal space bisa tetap terjaga, diantaranya melalui pengendalian

penggunaan BBM bersubsidi dan listrik bersubsidi.

Selain belanja subsidi, faktor pengurang lainnya adalah belanja pegawai, pembayaran bunga utang,

dan alokasi transfer ke daerah. Selain itu, perlu pembaharuan kebijakan belanja dengan

mempercepat penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang lebih berorientasi kepada

output dan outcome. Ketentuan peraturan perundangan yang akan diterbitkan diupayakan

menghindari terciptanya mandatory spending baru, dan lebih berpihak pada ruang gerak

pemerintah yang longgar dalam meningkatkan multiplier effect perekonomian, misalnya dalam

bidang infrastruktur.

23

Page 25: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

PENGEMBANGAN MODEL KEUANGAN NEGARA UNTUK PENETAPAN RUANG

FISKAL

Pengembangan Ruang Fiskal bertujuan mengkaji model keuangan Negara yang dapat digunakan

untuk menganalisi permasalahan yang berkaitan dengan ruang fiskal, yang meliputi sisi

penerimaan, pengeluaran, dan defisit anggaran.

Secara umum Karakteristik/Syarat Ruang Fiskal adalah:

1. Kebijakan pemerintah saat ini tidak mempengaruhi ruang fiskal dan keberlangsungan

fiskal di masa mendatang.

2. Terjaganya stabilitas Makro Ekonomi.

3. Pemerintah mampu menjawab pertanyaan berikut:

a) Dalam kondisi apa, perusahaan public tidak dimasukkan dalam target fiskal.

b) Bagaimana suatu Negara dapat mengatur cara baru untuk membiayai investasi

termasuk risiko fiskal.

c) Bagaimana suatu Negara mengatur implikasi makro ekonomi dari masuknya arus

dana yang besar ke dalam negeri.

Sedangkan secara khusus, Bank dunia menambahkan syarat sebagai berikut:

1. Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah yaitu bagaimana kebijakan fiscal dapat

menciptakan pertumbuhan ekonomi dan ruang fiscal.

2. Pengeluaran pemerintah yang baik dapat menciptakan ruang sendiri.

Hal hal yang mempengaruhi penetapan ruang fiscal:

1. Apakah Negara tersebut kaya akan sumberdaya ekonomi atau tidak.

2. Apakah rasio pajak cukup tinggi, atau masih mungkin dinaikkan.

3. Apakah keberlangsungan fiscal telah memperhatikan risiko dan apakah penyesuaian fiskal

dibutuhkan untuk mengamankan fluktuasi keuangan pemerintah.

4. Apakah situasi makro ekonomi dan pasar keuangan dapat meningkatkan pinjaman dan arus

modal masuk.

Pengembangan model keuangan ini menggunakan dua model ekonomi yaitu, model Financial

Programming (FP) dan Model Ekonometrika Simultan.

A. Model Financial Programming (FP)

Model Financial Programming merupakan model yang diguanak untuk menhitung,

memproyeksikan dan mensimulasikan berbagai shock yang mungkin muncul dalam

perekonomian terhadap APBN serta menyusun berbagai kebijakan untuk menghadapi

berbagai permasalahan perekonomian melalui instrument fiscal.

Model ini awalnya dikembangkan oleh IMF untuk mengalisa kebijakan makro

ekonomi suatu Negara dalam keseimbangan pasar uang, yang terdiri dari permintaan,

penawaran sektor internal dan sektor eksternal. Setelah itu model ini terus

24

Page 26: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

dikebangkan dan digunakan untuk menganalisa kebijakan makro ekonomi terutama di

sektor fiscal, sehingga digunakan beberapa Negara termasuk Indonesia dalam

menyusun financial programming. Model yang sudah dikembangkan ini menganailsa

hampir semua blok sektor ekonomi makro yaitu, sektor riil, pasar barang, pasar uang,

neraca pembayaran, sektor public dan inflasi.

Beberapa hal yang dilakukan dalam pengembangan model FP antara lain:

1. Melaukan updating terhadap berbagai data yang relevan dan digunakan dalam

permodelan FP.

2. Menyaring Variabel- Variabel yang memeng khusus digunakan dalam

perhitungan, simulai, dan proyeksi APBN.

3. Memformulasikan dalam suatu dokumentasi tentang model FP dalam bentuk

persamaan-persamaan.

4. Merapihkan struktur data dalam model FP, diaman secara umum data terbagi

menjadi 3 bagian, yaitu data input, data proses, dan data output.

5. Menyesuaikan struktur model FP dengan struktur APBN yang baru.

6. Menambahkan persamaan ruang gerak fiscal dalam struktur model FP.

Dimana persamaan ruang gerak fiscal adalah total pengeluaran dikurangi

pengeluaran pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan transfer ke daerah.

B. Model Ekonometrika Simultan

Model ini ditujukan sebagai pelengkap dari model Financial programming. Oleh

sebab itu model ini hanya memetakan 2 persamaan agregat dalam anggaran

pendapatan dan belanja Negara (APBN) yaitu model Penerimaan Dalam negeri dan

Model Belanja Negara. Selain itu dalam model ini semua persamaan diintegrasikan

dalam satu sistem, dan terdapat pengujian statistik. Model ini menggambarkan

berbagai variable ekonomi makro yang diperkirakan dapat mempengaruhi

keseimbangan di sektor rill, sektor fiscal, dan tingkat harga dalam negeri. Hasil dari

mode Ekonometrika simultan ini diharapkan memberikan alternative dari hasil yang

diperoleh dalam Model FP, sebagai salah satu upaya untuk check and balance

terhadap hasil yang diperoleh.

Model ini terdiridari 3 blok yaitu:

1. Blok Riil

Aktivitas perekonomian pada sektor Rill yang dianalisis dari sisi permintaan

Produk Domestik Bruto (PDB). PDB tersusun atas penjumlahan pengeluaran

rumah tangga dan swasta, pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah ,

investasi swasta,ekspor dan impor.

2. Blok Fiskal

25

Page 27: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Penerimaan dalam Negeri (PDN) yang diformulasikan dari penjumlaahn

Penerimaan Pajak dan PNBP.

3. Blok Harga

Blok ini diwakili oleh Model inflasi.

Biasanya hasil Proyeksi yang didapat dari Model Ekonometrika simultan sangat Berbeda dengan

Model FP karena asumsi yang digunakan oleh kedua model sangat berbeda. Model

Ekonometrika simultan bisa dikatakan tidak stabil digunakan sebagai alat forecasting. Sehingga

dibutuhkan berbagai penyesuaian tiap tahun sehingga hasil proyeksi tidak terlalu menyimpang.

Berkenaan dengan hal ini maka Model Ekonometrika simultan tidak cukup memadai sebagai alat

proyeksi untuk menentuakn besaran-besaran dalam APBN.

VI. MANAJEMEN PENGELUARAN PUBLIK

Public Expenditure Management (PEM) adalah suatu pendekatan baru dalam permasalahan

pengalokasian uang negara melalui  pilihan-pilihan kolektif. PEM bekerja melalui mekanisme

kebijakan anggaran yang berbeda dengan penganggaran conventional. Perbedaan ini dapat dilihat

dalam dua kategori, pertama PEM melengkapi aturan-aturan prosedural yang konvensional

dengan norma-norma kebijakan yang substantif, hasil dari PEM berhubungan dengan total

penerimaan dan pengeluaran, alokasi sumber daya antara beberapa sektor dan program, dan

efisiensi terhadap pekerjaan insititusi pemerintah.

Secara umum, Manajemen Pengeluaran Publik ( PEM ) cenderung untuk mendorong pencapaian

tiga hasil , yaitu , disiplin fiskal agregat (Aggregate Fiskal Dicipline), efisiensi alokasi (Allocative

Efficiency), dan efisiensi operasional (Operational Efficiency). Disiplin fiskal agregat mengacu

pada keselarasan dari pengeluaran publik dengan total pendapatan ( pendapatan domestik ditambah

tingkat yang berkelanjutan dari pinjaman luar negeri ) , yang berarti menjaga pengeluaran

pemerintah dalam batas-batas yang berkelanjutan atau dengan kata lain tidak menghabiskan lebih

dari apa yang pemerintah mampu . Efisiensi alokasi di sisi lain mengacu pada keseimbangan antara

alokasi anggaran dengan prioritas strategis : apakah sumber daya anggaran yang dialokasikan

untuk program dan kegiatan yang mempromosikan prioritas strategis negara ? Sederhananya,

adalah pemerintah menghabiskan uang pada "benar" ? Dan, efisiensi operasional mengacu pada

penyediaan layanan publik di kualitas yang wajar dan biaya . Pertanyaan yang relevan di sini

adalah apakah negara ini mendapatkan pembelian terbaik untuk uang nya .

PEM mencakup pengaturan institusional dan manajemen yang luas.  Maksudnya adalah bagaimana

pengeluaran publik diatur agar mencapai hasil yang positif. Untuk mencapai hasil tersebut juga

diperlukan kesesuaian yang cukup akan  informasi, insentif, dan pengaturan institusi.

Unsur utama dari manajemen pengeluaran publik, adalah:

26

Page 28: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

a.  Aggregate Fiskal Dicipline. Total anggaran harus merupakan hasil yang eksplisit, keputusan

yang  berkekuatan, dimana tidak hanya mengakomodasi penempatan kebutuhan. Total anggaran ini

harus dibuat sebelum penetapan rinciannya, dan harus bertahan pada jangka waktu menengah.

b.  Allocative Efficiency. Pengeluaran harus didasarkan pada prioritas pemerintah  dan  keefektifan

dari program publik yang dijalankan. Sistem anggran harus  mendorong relokasi dana dari program

dengan prioritas yang rendah ke priorotas yang tinggi dan dari program yang keefektifannya

rendah sampai yang tinggi.

c.  Operational Efficiency. Agen-agen harus menghasilkan  barang-barang dan jasa pada

tingkat cost untuk mencapai tujuan yang efisien dan pada tingkat biaya yang kompetitif dengan

pasar.

Sejak awal pertumbuhannya, budgeting (penganggaran) telah ditetapkan sebagai suatu bentuk

prosedur yang berulang kali terjadi, dan biasanya dengan perubahan sedikit dari tahun ke tahun

dengan menggunakan rasio sumber daya pemerintah diantara agen-agennya dan pengawasan setiap

jumlah yang dikeluarkan. Jadi penganggaran adalah pekerjaan pilihan runtinisasi yang

berhubungan dengan keuangan publik. Karakteristik ini membedakan penganggaran dari tindakan

pemerintahan yang lain yang mempengaruhi pengeluaran publik, seperti perencanaan nasional dan

kebijakan kabinet.

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam penganggaran, yakni comprehensiveness (anggaran harus

mencakup pendapatan dan pengeluaran), accuracy ( anggaran harus mencerminkan transaksi dan

aliran yang aktual), annuality ( anggaran harus mencakup periode waktu yang tetap, biasanya pada

satu waktu fiskal), authoritativeness (dana publik yang dibelanjakan harus dibawah kuasa hukum),

dan terakhir adalahtransparency (pemerintah harus memperlihatkan informasi anggaran baik yang

berupa estimasi maupun pengeluaran yang sebenarnya secara berkala). Prinsip-prinsip

penganggaran ini adalah untuk diterapkan dan dijalankan melalui  aturan-aturan prosedural yang

detail, mencakup lingkup anggaran, informasi  didalamnya, timetable untuk pengambilan tindakan

tertentu, bentuk-bentuk untuk digunakan, otorisasi diperlukan sebelum dana-dana publik

dikeluarkan, dst. Setiap prinsip ini di latar belakangi  oleh aturan formal  yang dijalankan oleh

pengendali anggaran di pemerintahan pusat dan di departemen yang terkait. Akumulasi dari

prinsip-prinsip dan prosedur merupakan bagian due process in budgeting.

Istilah ”due process” berkonotasi dengan penilaian, dan jika prosedur-prosedur ini disuarakan 

maka outcomes (hasilnya) adalah yang benar. Jadi, hasil-hasil ini harus dapat diperkirakan dalam

kaitannya dengan prosedur yang menghasilkan outcomes tersebut dan bukan yang berkaitan

dengan kriteria yang substantif. Proses dalam penganggaran mendorong pemerintah untuk men-

sentralisasikan manajemen dan pengawasan dari pengeluaran publik. Sentralisasi ini berjalan

bersamaan dengan keseragaman dalam prosedur anggaran. Semua unit pengeluaran harus

menggunakan  bentuk yang sama, beroperasi  menurut dalam waktu yang sama dan mengikuti 

langkah yang sama dalam penerapan anggaran. Dalam suatu pemerintahan yang kecil, proses

27

Page 29: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

anggaran dikerjakan oleh kantor pusat yang membuat peraturan, pengawasan izin, menyiapkan

budget dan mengawasi pengeluaran.

Pendekatan “due process”dalam penganggaran memiliki beberapa manfaat yang penting, yaitu

membentuk basis pengawasan keuangan dalam pemerintahan, memastikan  bahwa informasi

keuangan rasional-akurat, seragam, dan tepat waktu. Pemerintah tidak dapat mengatur

pengeluarannya sendiri secara efektif jika due process dilanggar secara material. Namun, due

process merupakan basis yang kurang memadai untuk mengatur pengeluaran publik karena secara

sistematis akan membawa pada hasil yang bertentangan dan tidak diinginkan.

Manajemen pengeluaran pemerintah (PEM) berhubungan dengan fokus insentif pada aspek

informal penganggaran, sikap partisipan, dan perilaku yang dipengaruhi aturan anggaran. Kedua,

PEM  juga dipengaruhi oleh informasi pembuat kebijakan dan para manajer yang mengeluarkan

uang publik. Kondisi informasi ini dipengaruhi dari dua faktor yang berkaitan : yaitu biaya dalam

menghasilkan dan menyebarluaskan informasi yang relevan, dan manfaat-manfaat dimana

penghasil informasi (agen)  memiliki informasi pengguna yang lebih (prinsipil). Ketiga, PEM

berkaitan dengan peran formal dimana pengawas pusat memiliki wewenang resmi untuk

memutuskan  segalanya  mulai dari total anggaran  hingga  beragam pengeluaran.

Manajemen Pengeluaran Publik (PEM) yang Modern

            Manajemen pengeluaran publik (PEM) pada saat ini lebih mengacu pada proses budgeting

karena aturan-aturan yang prosedural sangat mempengaruhi outcomes (hasil) dari pengeluaran.

Aspek kunci daribudgeting yang mempengaruhi hasil pengeluaran adalah pengaturan institusional,

jenis informasi yang tersedia untuk membuat dan menjalankan  kebijakan pengeluaran, insentif

yang menyediakan cara untuk mempromosikan keinginan akan outcomes, serta jaminan dan

implementasi substanstif.

PEM terbagi dalam tiga basis objektif dari Manajemen Pengeluaran Publik yang Modern, yaitu:

1.         Aggregate Fiskal Dicipline

Disiplin fiskal memerlukan pengawasan pengumpulan anggaran yang efektif yaitu : penerimaan

total dan pengeluaran serta keseimbangan diantara total ini. Pada saat kendali aggregat  bekerja

secara efektif,outcomes ini akan menjadi lebih disiplin daripada akomodasi, hasilnya mereka

peroleh dari keputusan yang dijalankan secara eksplisit pada aggregatnya oleh pemerintahan. PEM

juga mencari efisiensi alokatif,  yaitu suatu  gabungan pengeluaran yang responsif terhadap

perubahan prioritas pemerintah dan juga temuan evaluatif yang bernilai pada keefektifan

pengeluaran alternatif yang komparatif. Efisiensi alokatif bergantung pada kapasitas dalam

menggeser sumber daya  dari program yang lama ke yang baru dan dari penggunaan produktif dari

yang sedikit ke yang lebih besar, sesuai dengan perubahan obyektif kebijakan publik. Pada

akhirnya, PEM mencari efisiensi dalam pengoperasian administratif, pengurangan progresif

melalui perolehan produktivitas dalam mengelola biaya agensi pemerintahan dan dalam unit biaya

jasa.

28

Page 30: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Pengaturan Kelembagaan bagi Aggregate Fiskal Dicipline

a.         Rules

Penetapan (pembatasan) pengeluaran total dan sektoral ditetapkan sebelum pembuatan rinciannya.

Pengeluaran total ini harus konsisten dengan batasan yang telah ditentukan, yakni dalam kerangka

waktu jangka menengah antara 3-5 tahun (Medium-Term Expenditure Framework).

b.         Roles

Peran Departemen keuangan harus kuat dalam penetapan total anggaran dalam negosiasi dengan

departemen teknis dan dalam rapat kabinet. Dalam tahap implementasi anggaran, Departemen

Keuangan dapat melakukan suatu tindakan tegas jika ternyata terjadi pelanggaran dalam batas

total.

c.         Information

Medium Term Expenditure Framework memberikan suatu garis batas untuk mengukur dampak

anggaran dari adanya perubahan kebijakan. Dalam tahap implementasi anggaran, pengeluaran

diawasi untuk memastikan bahwa aggregate fiskal dipenuhi.

2.         Allocative Efficiency

Efisiensi alokatif dapat di kembangkan hanya bila permintaan  informational  dapat diatur, konflik

mengenai penganggaran dapat diredam dan para pembuat kebijakan pengeluaran tidak melakukan

sabotase pengaturan prioritas dan proses pengimplementasian anggaran.

Pengaturan Kelembagaan bagi Allocative Efficiency

a.         Rules

Penetapan batas pengeluaran bagi sektor/departemen dan menteri didorong untuk mere-alokasi

dananya pada batas yang telah ditetapkan. Proses re-alokasi harus didasarkan pada temuan yang telah

dievaluasi terhadap keberhasilan program.

b.         Roles

Pemerintah pusat harus memiliki kapasitas untuk mendefiniskan tujuan dan prioritas nasional dan

melakukan alokasi antar sektor secara konsisten dengan Medium-Term Expenditure Framework.

Menteri teknis yang kuat dengan otoritas yang memadai untuk mere-alokasi dana pada area tanggung

jawabnya melalui masukan dari kabinet atau parlemen.

c.         Information

Para menteri dan manager menyiapkan informasi atau menerima informasi mengenai kebejasilan

program yang direncanakan dan yang sesungguhnya dapat dicapai. Mereka juga menerima informasi

mengenai dampak dari pengeluaran yang dilakukan dalam perspektif medium-term framework.

3.         Operational Efficiency29

Page 31: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Salah satu tujuan penganggaran adalah membuat ekonomis suatu pengoperasian pemerintahan dengan

mengendalikan items pengeluaran, yaitu  pegawai, suplai, peralatan, dll yang dibeli oleh agen-agen

pemerintah. Pada banyak negara, penganggaran terus difokuskan pada  jumlah input yang beragam.

Kendali input ini memperlambat efisiensi operasional karena  tidak memberikan insentif-insentif yang

ekonomis yang dibuat oleh para pembuat kebijakan pengeluaran dan tidak ada hubungannya dengan 

jumlah yang telah dikeluarkan pada output yang dihasilkan.

Pengaturan Kelembagaan bagi Operational Efficiency

a.         Rules

Biaya operasional sangat terbatas karena itu para manajer diberikan diskresi dalam menggunakan

sumber daya. Biaya operasional ini sebisa mungkin dikurangi secara progrsif untuk meningkatkan

efisiensi.

b.         Roles

Manajer tingkat menengah berperan menetapkan bagaimana berbagai sumber daya yang terbatas

digunakan. Diskrsi operasional diberikan kepada manajer berkaitan dengan hal tersebut.

c.         Information

Output anggaran dispesifikkan lebih lanjut dan output actual diperbandingkan dengan target yang

telah ditetapkan sebelumnya. Informasi akan keuangan dan organisasi yang mengatur anggaran

dipublikasikan dalam laporan berkala dan pada dokumen-dokumen lainnya.

VII. PUBLIC EXPENDITURE ANALYST

Salah satu kebijakan pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang bertujuan memberikan

pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat. Pada buku Public Expenditure Analyst disebutkan

bahwa pelayanan publik pada negara berkembang dianggap kurang memuaskan, tidak memberi

perlindungan kepada warga miskin, wanita dan lansia. Serta kurang responsif kepada preferensi

masyarakat. Dalam buku ini dibahas mengenai bagaimana menciptakan desain organisasi dengan

insentif yang tepat agar tercipta sektor publik yang responsif dan bertanggungjawab. Untuk

mengetahuinya terdapat analisis melalui pertanyaan sebagai berikut :

Uji beban public (Public burden test) : Siapa yang menanggung pajak dan siapa yang

mendapatkan keuntungan dari program publik?

Uji pengurangan kemiskinan (Reduction poverty test) : Apakah program yang yang ada

bertujuan mengurangi kemiskinan? Apakah program tersebut dilaksanakan dengan baik?

Uji perlindungan social (Social protection test) :apakah ada jaminan yang memadahi untuk

keamanan penghasilan bagi lansia dan orang miskin?

30

Page 32: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Uji perlindungan gender (gender safeguard test) : apakah program yang ada menjamin

kesetaraan akses terhadap wanita?

Uji responsiveness : Apakah program yang ada responsif terhadap preferensi warga Negara?

Uji Akuntabilitas : Apakah warga ikut andil dalam upaya meminta pertanggungjawaban dari

pejabat terpilih dan diangkat.

A. Uji Beban Publik

Dimaksudkan untuk menganalisis pertanyaan tentang siapa yang mendapatkan keuntungan

dari program publik. Literatur tentang kegiatan fiskal secara tradisional berfokus pada kegiatan

pajak – siapa yang membayar pajak - dan mengabaikan isu kegiatan pengeluaran. Pada bagian

ini mencoba untuk mengisi kesenjangan dan meneliti utama isu metodologi yang timbul dalam

pengukuran kejadian pengeluaran, atau bagaimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi

posisi ekonomi keluarga dan individu .

Estimasi kegiatan pengeluaran membutuhkan tiga langkah utama, yaitu :

1. Menetapkan waktu, kerangka analisis, unit analisis, dan pengukuran penerimaan yang

akurat. Sebuah perbedaan penting harus terlihat antara dampak langsung pengeluaran

publik (analisis ekulibrium parsial) dan dampak tidak langsung melalui perubahan harga

relatif (analisis ekulibrium umum). Pengukuran dari dampak tidak langsung tidak dapat

terlihat dari analisis kegiatan pengeluaran secara tradisional. Karena itu digunakan konsep

pendapatan yang mengasumsikan bahwa manfaat dari belanja pemerintah dialokasikan

dengan cara distribusi netral pada individu. Ketika fokus analisis kegiatan adalah efek

distribusi dari sistem fiskal keseluruhan, konsep pendapatan yang paling tepat adalah

pendapatan komprehensif, yang meliputi pendapatan pribadi ditambah dengan pendapatan

yang berasal dari belanja pemerintah (transfer, gaji pemerintah, belanja barang dan jasa

pemerintah, dan bunga atas utang publik) dikurangi pajak. Satu tambahan pertimbangan

metodologis adalah apakah akan melakukan analisis kegiatan secara tahunan atau secara

berkesinambungan, karena kegiatan tahunan tidak dapat menjelaskan dengan tepat manfaat

multiyear yang berasal dari pengeluaran investasi.

2. Alokasi pengeluaran pemerintah kepada unit keluarga yang dipilih. Secara teori, nilai dari

manfaat yang diberikan oleh pengeluaran publik selain transfer tunai adalah jumlah nilai

yang bersedia dibayar oleh individu. Namun, kesediaan untuk membayar tidak diketahui

dalam kasus barang yang disediakan untuk umum tanpa melalui mekanisme pasar,

sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah hanya sebuah perkiraan. Pengeluaran

pemerintah dapat diklasifikasikan oleh kemudahan mengidentifikasi penerima manfaat.

Pengeluaran tertentu seperti transfer dan pembayaran beberapa pelayanan pemerintah

(seperti kesehatan dan pendidikan) dapat ditujukan untuk individu tertentu, dan biaya

program tersebut dapat ditambahkan ke pendapatan rumah tangga. Pengeluaran umum

31

Page 33: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

(seperti pertahanan , hukum dan ketertiban , dan administrasi) memberikan manfaat

kepada seluruh masyarakat dan sulit untuk menetapkan ke penerima manfaat individu..

3. Pilih dan terapkan indeks redistribusi. Langkah terakhir pada kegiatan pengeluaran adalah

untuk merangkum hasil menggunakan beberapa indeks redistribusi. Indeks ini dapat

diterapkan untuk pengeluaran total pemerintah atau untuk komponen yang tertentu. Indeks

lokal (seperti penyesuaian saham relatif, atau RSA) mengukur tingkat redistribusi untuk

setiap kelompok pendapatan. Indeks global mengukur redistribusi, seperti indeks tunggal

untuk negara, yang didasarkan pada perbandingan koefisien Gini.

B. Uji Penanggulangan Kemiskinan

Pada bahasan ini akan disajikan diskusi tentang berbagai konsep empiris yang dapat digunakan

untuk memeriksa apakah program-program publik yang ada memiliki efek positif dalam

mengurangi kemiskinan. Pendekatan analitis kemudian diterapkan pada Rakyat Republik

Demokratik Laos(PDR) dan Filipina untuk menunjukkan kegunaannya untuk tujuan kebijakan.

Bagian ini menyajikan tinjauan singkat tentang langkah-langkah ketidaksetaraan dan

kemiskinan

dan implikasi kesejahteraan mereka. Langkah-langkah utama ketidaksetaraan dan kemiskinan

dibahas dalam bagian ini meliputi analisis kurva Lorenz, indeks Gini, Indeks Generalized Gini,

ukuran entropi ketidaksetaraan, dan Atkinson langkah-langkah ketidaksetaraan.

Hasil empiris dari studi Lao PDR menunjukkan bagaimana mengukur ketidaksetaraan,

pertumbuhan ekonomi yang cepat telah menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan secara

substansial. Besarnya peningkatan ketidaksetaraan meningkat secara monoton dengan

parameter penghindaran risiko relatif, dan dapat disimpulkan bahwa manfaat relatif terhadap

orang yang sangat miskin adalah kurang dibandingkan dengan manfaat relatif terhadap mereka

yang tidak begitu miskin. Namun, pada periode yang sama, semua indikator kemiskinan

mengungkapkan penurunan luar biasa dalam kemiskinan -menyiratkan bahwa meskipun

keuntungan yang kaya lebih dari yang miskin, manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak

menetes ke bawah kepada orang miskin.

Bagian ini juga memberikan dua kontribusi besar. Pertama, mengembangkan umum

metodologi untuk menilai implikasi ekuitas kebijakan fiskal. Kedua, menggunakan metodologi

ini untuk menilai ekuitas keseluruhan dari sistem fiskal di Filipina. Sebagai alat metodologis,

indeks reformasi kesejahteraan (berdasarkan kelas fungsi kesejahteraan sosial homothetic)

berasal dan diterapkan pada data kemiskinan yang telah dikumpulkan di Filipina untuk

memberikan peringkat perubahan kebijakan yang member dampak pada kesejahteraan sosial.

Dalam analisis ini, kesejahteraan sosial bergantung pada pendapatan rata-rata dan

ketimpangan. Penulis menggunakan ukuran elastisitas kesejahteraan dan indeks reformasi

kesejahteraan pada dua kategori kebijakan fiskal : (a) kebijakan yang mempengaruhi

32

Page 34: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

komponen pendapatan (misalnya, pendapatan dari manufaktur, jasa, dan pertanian tanaman

pangan) dan (b) kebijakan yang mengubah harga. Sekali tindakan ini dihitung, kedua jenis

kebijakan dievaluasi untuk dampak relatif pada rumah tangga miskin dan kaya .

1. Kebijakan yang mempengaruhi pendapatan. Dengan menggunakan data dari Filipina,

penulis menemukan bahwa kebijakan yang meningkatkan pendapatan keluarga

(misalnya,penghasilan dari pertanian) adalah jenis kebijakan yang akan memiliki dampak

terbesar pada masyarakat miskin. Kebijakan yang menaikkan upah dan gaji, dana pensiun

dan jaminan sosial lebih memberikan keuntungan kepada masyarakat kaya daripada orang

miskin.

2. Kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran. Disimpulkan bahwa pajak pada makanan

sama dengan pajak non-pangan (seperti alkohol dan tembakau) sangat regresif.

Pengeluaran pribadi untuk kesehatan dan pendidikan menjadi regresif, pada masyarakat

miskin menghabiskan secara proporsional lebih dari orang kaya. Hal tersebut

menunjukkan kebutuhan untuk melakukan yang lebih baik pada pengeluaran pemerintah

untuk pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Akhirnya, pajak penghasilan

pribadi menjadi progresif dan pajak penghasilan badan (beban yang juga akan dibagi oleh

tenaga kerja) menjadi hanya sedikit progresif.

Penulis menyimpulkan bahwa ada ruang yang cukup untuk membuat kebijakan fiskal

Filipina lebih adil, karena sistem saat ini sebagian besar regresif dan manfaat untuk orang

kaya lebih banyak daripada manfaat untuk orang miskin.

C. Uji Perlindungan Sosial

Pada bagian ini terdapat kerangka kerja untuk menilai program pensiun publik sebagai

perlindungan untuk jaminan penghasilan untuk lansia dan orang miskin. Kebijakan publik

untuk menjamin bahwa pensiunan memiliki rasa aman dan pendapatan yang memadai adalah

yang paling penting dari implementasi pemerintah. Pada sebagian besar negara anggota

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pensiun publik, dan

transfer untuk lansia merupakan proporsi yang signifikan dari total pengeluaran pemerintah.

Mereka terikat menjadi semakin penting di negara-negara berkembang karena alasan politik,

ekonomi, dan demografi.

Bagian ini juga merangkum isu utama dalam pengembangan dan reformasi sistem pensiun,

serta mengkaji alasan untuk intervensi pemerintah pada sektor pensiun dan mengidentifikasi

tiga tujuan utama : (a) untuk mendistribusikan kembali yang kurang baik- orang pensiunan,

yang memiliki kebutuhan yang unik dikaitkan dengan usia mereka, (b) untuk memfasilitasi

tabungan pensiun, baik untuk mengimbangi kecenderungan orang untuk tidak menyimpan

cukup untuk pensiun masa mereka sendiri dan untuk meningkatkan bunga tabungan secara

agregat, dan (c) untuk memastikan lansia dapat menghadapi berbagai risiko yang tidak dapat

33

Page 35: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

ditanggulangi oleh sektor swasta. Ini adalah tiga tujuan yang digunakan untuk fokus pada

rangkaian kebijakan yang akan sesuai untuk mengatasi masing-masing tiga isu yang luas,

mengakui keberadaannya, kepastian, mengetahui tumpang tindih kebijakan dan tujuan.

Manfaat dari reformasi pensiun adalah mengurangi kesenjangan, peningkatan dalam

pemenuhan kebutuhan sendiri orang tua, dorongan dari pertumbuhan ekonomi, pengurangan

risiko individu, dan pengembangan pasar modal.

Dari sini terdapat kebijakan atau desain masalah yang paling penting untuk ditangani dalam

memilih sistem pensiun yang cocok adalah sebagai berikut :

1. Peran sektor publik dibandingkan sektor swasta. Beberapa fungsi, seperti memberikan

transfer untuk kebutuhan lansia, hanya dapat diberikan oleh sektor publik. Namun, untuk

banyak aspek kebijakan pensiun, terdapat pilihan antara penyediaan layanan publik dan

swasta. Pensiun dan skema tabungan pensiun dapat diberikan oleh pemberi kerja atau

lembaga keuangan swasta atau dapat diberikan oleh sektor publik. Dalam kasus lain, ada

juga sebuah peran yang dapat dilaksanakan oleh berbagai sektor. Akumulasi dana pensiun

publik dapat dikelola oleh perusahaan investasi swasta, dan skema kerja pensiun dapat

diamanatkan oleh sektor publik. Tingkat peran pemerintah sebagai regulator skema

pensiun pada swasta, pasar modal, dan lembaga keuangan juga harus diputuskan.

2. Keuniversalan dibandingkan target. Dalam komponen redistributif skema pensiun publik,

transfer kepada lansia dapat didasarkan pada faktor demografi yang universal atau mereka

dapat ditargetkan dalam berbagai tingkatan. Target dapat mengambil berbagai bentuk,

termasuk penggunaan dalam bentuk transfer. Sejumlah besar pertimbangan masuk ke

keputusan ini, termasuk kapasitas pengiriman kelembagaan dan biaya administrasi, efek

insentif ekonomi, harga take- up individu, dan pertimbangan ekonomi politik.

3. Didanai dibandingkan tidak didanai. Komponen umum dari sistem pensiun,

termasuk komponen asuransi sosial, dapat didanai atau tidak didanai. Jika didanai, pemberi

dana dana bisa secara kelompok atau tingkat individu. Tingkat pendanaan tersebut

mempengaruhi kesinambungan program, dampak pada tabungan, dan sejauh mana hal itu

terdistribusikan kembali antar generasi. Pengaturan pendanaan juga dapat mempengaruhi

sejauh mana program tahan terhadap manipulasi politik dan birokrasi.

4. Wajib dibandingkan dengan sukarela. Kebijakan pensiun dapat melibatkan berbagai

tingkatan dari kepatuhan akan suatu kewajiban, sebagai lawan mendorong kepatuhan

sukarela. Mewajibkan dapat berlaku pada tingkat individu atau tingkat perusahaan.

5. Struktur pensiun. Tingkat pembayaran pensiun atau transfer pembayaran harus diputuskan,

sebaik bentuk kontribusi dan struktur tingkat bunga berlaku untuk keduanya. Ini akan

melibatkan pertukaran klasik antara efisiensi dan efek ekuitas.

Resolusi masalah desain yang dibahas di sini melibatkan keputusan politik. Tanggung

jawab saat ini terletak pada pembuat kebijakan, baik di negara maju maupun berkembang,

34

Page 36: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

untuk memilih berbagai alternatif guna menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan

lansia.

D. Uji Persamaan Gender

Berkaitan dengan ketidakadilan gender adalah penting dari perspektif ekonomi dan keadilan

sosial dan perspektif hak asasi manusia. Sejumlah praktisi pembangunan menasihati negara-

negara berkembang untuk mempersiapkan "Anggaran berbasis gender," di mana semua

komponen anggaran diteliti untuk digunakan bagi kesejahteraan perempuan dan disajikan

estimasi sejauh mana wanita mengambil bagian pada manfaat penerimaan bersih perpajakan

dan keputusan belanja publik. Tidak ada kesepakatan seperti belum adanya alat untuk menilai

sejauh mana pemberdayaan perempuan telah dilakukan.

Pada bagian ini dibahas "gender budget " sebuah penilaian yang telah dilakukan di Barbados,

Israel, Afrika Selatan, dan Sri Lanka . Lebih lanjut hal tersebut melihat dari potensi World

Bank’s Public Expenditure Reviews ( PER’s ) sebagai alat advokasi untuk lebih memiliki

bagian dalam anggaran negara untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan

publik dan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi.

Berbagai alat yang telah dianjurkan untuk digunakan dalam analisis anggaran berbasis gender

yang sensitif ini meliputi (a) penilaian manfaat pemisahan gender (seperti survei), (b) analisis

kegiatan pengeluaran publik terkait pemisahan gender, (c) penilaian kebijakan-sadar gender

(bagaimana kebijakan akan mempengaruhi jenis kelamin ketimpangan), dan (d) laporan

anggaran - sadar gender. Laporan anggaran sadar-gender akan mencakup target pengeluaran

kesetaraan jender, pelayanan publik yang memprioritaskan perempuan, sistem manajemen

gender dalam pemerintahan, prioritas transfer pendapatan untuk perempuan, keseimbangan

gender dalam kontrak kerja sektor publik, keseimbangan gender dalam mendukung bisnis, dan

keseimbangan jenis kelamin dalam kontrak sektor publik.

Dari review "anggaran perempuan" yang disiapkan untuk Bahama, Barbados, Afrika Selatan,

dan Sri Lanka, disimpulkan bahwa dokumen tersebut, sementara cukup komprehensif.

E. Uji Responsiveness dan Akuntabilitas

Sektor publik terus menghadapi krisis kepercayaan publik di negara-negara berkembang.

Reformasi layanan sipil yang kuat dan berkelanjutan dilakukan selama beberapa dekade

terakhir bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kapasitas, memperkenalkan

penambahan manfaat, meningkatkan upah sektor publik, menyederhanakan struktur gaji, dan

memperbaiki manajemen keuangan dan pemantauan serta evaluasi telah yang gagal untuk

memulihkan kepercayaan publik pada pemerintah. Dalam bagian ini dijelaskan atribut

kegagalan reformasi yang berfokus pada model hirarkis tata kelola sektor publik. Mereka

berpendapat bahwa solusi pemerintahan top-down tidak membangun sebuah struktur insentif

35

Page 37: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

yang memfasilitasi respon preferensi warga dan akuntabilitas wajib pajak. Selanjutnya,

pendekatan top-down tidak mendorong manajemen publik yang bertanggung jawab karena

manajer publik tidak menghadapi tekanan persaingan dan tidak bertanggung jawab untuk klien

mereka. Untuk mengatasi insentif ini dan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung

untuk responsif, bertanggung jawab, dan akuntabel, diusulkan suatu model kelembagaan baru

sebuah pemerintahan. Pendekatan pemerintahan terpusat menyuarakan warga mereka,

memiliki unsur-unsur yang membedakan berikut :

1. Clien’s charter and sunshine law. Warga diberdayakan melalui piagam klien untuk

menuntut akuntabilitas dari sektor publik. Piagam klien menetapkan standar pelayanan dan

keinginan dan proses ganti rugi jika terjadi ketidakpatuhan. Hukum sinar matahari

memberikan warga hak untuk mengetahui dan hak media untuk memberitahu.

2. Desentralisasi manajemen publik. Pembagian tanggung jawab antara

berbagai tingkat pemerintahan yang didasarkan pada prinsip subsidiaritas, dengan kata

lain, semua pelayanan publik harus diberikan secara lokal kecuali kasus yang meyakinkan

dapat dibuat untuk tugas - tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah

menikmati aturan local pada bidang-bidang tanggung jawab mereka.

3. Partisipasi Demokratis. Warga mempengaruhi pemerintahan dengan mengungkapkan

keinginan mereka pada layanan dari perwakilan terpilih dan menahan tanggung jawab

untuk memastikan bahwa pemerintah menghormati preferensi ini.

4. Demokrasi langsung. Program utama publik harus taat kepada pendapat rakyat banyak.

5. Mandat Legislatif. Badan legislatif menetapkan prioritas anggaran, otorisasi

anggaran, dan menentukan kontrak output untuk berbagai administrasi pemerintah dan

memberikan harapan pada kualitas hasil hidup.

6. Kontrak jasa pengiriman. Eksekutif mengadakan kontrak pengiriman layanan dengan

manajer program dan menyediakan pembiayaan.

7. Fleksibilitas manajerial tetapi akuntabilitas untuk hasil. Manajer terikat dengan beberapa

aturan, tetapi harus bertanggung jawab atas hasil kinerja pelayanan.

8. Anggaran yang diketahui masyarakat dan kartu laporan kinerja pemerintah. Anggaran

tahunan menggunakan format yang diketahui warga dan laporan kinerja tahun lalu sebagai

pembanding bagi pesaing.

9. Akuntabilitas Bottom- up. Warga memberikan umpan balik tentang kinerja pemerintah.

Umpan balik ini memiliki pengaruh pada program pemerintah. Kelompok masyarakat sipil

dan media membantu warga mencapai penilaian informasi tentang

kinerja pemerintah.

Model tata kelola ini berpendapat untuk fleksibel , kompetitif , berbasis hasil , dan tata kelola

publik yang terpusat pada warga, yang bertentangan dengan masukan kontrol top-down

didorong manajemen yang didukung oleh program yang sebagian besar direformasi.

36

Page 38: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Pada bagian selanjutnya, terdapat pertanyaan seberapa baik anggaran dan keuangan

proses manajemen di tingkat lokal melayani warga dan bagaimana mereka bisa

direstrukturisasi untuk melayani warga lebih baik. Pada bagian pertama , meneliti cara-cara

yang konvensional dari proses anggaran dan format di negara berkembang menggagalkan

kemampuan warga negara untuk berkontribusi pada proses tata kelola atau permintaan

pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah. Mereka berpendapat meskipun layanan yang

diberikan

lokal cenderung sangat terlihat (dengan warga bisa melihat apakah jalan-jalan

dibangun atau dipertahankan, klinik yang dikelola dengan baik, dan pengiriman air dapat

diandalkan), warga tidak memiliki akses yang cukup untuk penganggaran dan pengelolaan

keuangan, proses untuk mensapatkan kontribusi darimasyarakat melalui debat publik -

misalnya,

tentang jalan apa yang dibangun, menginformasikan perwakilan ketika klinik

tidak efektif dikelola, atau mencari ganti rugi bila air tidak aman untuk diminum. Warga

umumnya dikecualikan dari sebagian besar tahapan proses anggaran sepenuhnya, dan akses

yang merekamiliki biasanya hanya simbolik.

Dalam hal reformasi kelembagaan yang terkait dengan proses anggaran itu sendiri, diusulkan

bahwa anggaran warga negara yang berorientasi harus memenuhi beberapa prinsip - relevansi,

mudah dibaca, tanggung jawab, dan reportability. Prinsip relevansi mensyaratkan bahwa

anggaran harus diklasifikasikan dalam cara yang benar, dengan format anggaran dan laporan

keuangan yang menjawab pertanyaan besar warga (seperti informasi tentang entitas yang

menerima dana, alokasi aktual yang diterima dan ditargetkan output, kinerja terhadap tersebut

target, dan pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola dana dan memproduksi hasil).

Prinsip pembacaan menegaskan bahwa anggaran harus diformat dengan cara yang sangat

dipahami oleh lulusan sekolah dasar, yang memungkinkan mudah memahami informasi dan

mudah membandingkan target dan kinerja. Prinsip tanggung jawab adalah bahwa format harus

mengkomunikasikan tanggung jawab pejabat untuk warga negara terkait hal-hal penting

(kejujuran fiskal dan hasil layanan). Prinsip reportability mensyaratkan bahwa dokumen

anggaran memfasilitasi pemantauan warga pada kinerja pemerintah, umpan balik, dan ganti

rugi.

Sejumlah besar upaya telah dijalankan di seluruh dunia untuk memfasilitasi ekspresi suara

warga negara untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik yang lebih besar. Telah diteliti

dampak dari inisiatif ini pada pemerintahan lokal melalui review lebih dari 50 kasus yang

melibatkan reformasi mekanisme berbasis suara diadopsi oleh pemerintah lokal dan regional

di negara berkembang, dengan penekanan khusus pada pengalaman Afrika Selatan.

Ulasan ini menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil kasus melakukan mekanisme suara baru

untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik untuk warga negara pada umumnya. Pada

37

Page 39: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

mekanisme suara untuk mempromosikan akuntabilitas, warga harus diberdayakan untuk

menyatakan suara dalam (a) yang memerintah mereka, (b) bagaimana mereka diatur (proses

governance), (c) apa mandat publik (agenda pemerintahan), dan (d) apa yang dihasilkan

(output dan outcome). Dimana mekanisme suara memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan

tingkat pengaruh suara yang tinggi, pemerintah dibuat lebih responsif dan akuntabel kepada

warga. Hanya segmen sosial tertentu yang memberikan suara melalui mekanisme (misalnya,

kelompok fokus), akuntabilitas akan sempit dan terdapat resiko salah tafsir oleh pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur politik terpusat dan struktur administratif tertutup

membatasi partisipasi yang lebih luas dan memberikan pengaruh pada aspirasi. Review

ini menyimpulkan bahwa mekanisme suara partisipatif biasanya bekerja kurang baik dalam

daerah miskin karena suara masyarakat miskin diabaikan atau ditangkap oleh kelompok

dengan kepentingan khusus.

VIII. GOVERNMENT BUDGETING AND EXPENDITURE CONTROL

Ruang lingkup budget tergantung dengan ruang lingkup pemerintah dan tujuan anggaran.dimana pemerintah dikategorikan menjadi dua yaitu pemerintah pusat yang terdiri dari seluruh organisasi di pusat, dengan pemerintah secara umum yaitu semua unit pemerintahan baik itu pusat, provinsi, ataupun kabupaten. Anggaran pemerintah juga harus mencakup semua informasi penting pada transaksi sector publik dan sistem penganggaran terpadu memberikan gambaran komprehensif mengenai transaksi sektor publik kepada pengambil keputusan dan bagian administrasi anggaran.

Penganggaran merupakan interaksi dari berbagai bidang, untuk mendapatkan perspektif yang benar maka penganggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan control pengeluaran. Penganggaran melibatkan tugas yang berbeda pada sisi penerimaan dan pengeluaran. Pada bagian pengeluaran, melibatkan penentuan besarnya anggaran, besarnya pengeluaran berdasarkan fungsi yang berbeda, dna besarnya pengeluaran pada berbagai program yang merupakan bagian dari fungsi.

Perhatian utama pada pengeluaran adalah alokasi efisiensi sumber daya antara sektor publik dan sector swasta. Penyajian pengeluaran secara total dapat dilakukan dengan dua cara. Dengan model devolution, yaitu semua total anggaran diputuskan oleh bagian keuangan pusat atau bagian perencanaan dan kemudian dikomunikasikan kepada seluruh organisasi. Cara kedua adalah model Agregative yaitu disusun rencana permintaan pengeluaran setiap program, kemudian dikompilasikan dan dikonsolidasikan.

Secara natural penyajian penganggaran tidak dapat menyajikan secara detail seluruh program yang dilaksanakan pemerintah. Dengan berbagai penyesuaian dan perbandingan maka total pengeluaran pemerintah dapat disajikan sebagai berikut :

Pendapatan + Defisit = Total belanja pemerintah

Persamaan tersebut akan berbeda pada Negara yang penganggarannya tergantung pada pnjaman luar negeri, persamaan tersebut akan menjadi :

Pendapatan + Pinjaman Luar Negeri +Defisit = Total belanja pemerintah

38

Page 40: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Sedangkan untuk Negara yang memiliki surplus, persamaan tersebut menjadi :

Pendapatan – Surplus = Total belanja pemerintah

Masih ada beberapa pendekatan lainnya yang dilakukan oleh berbagai Negara.

Formula perkiraan penetapan anggaran belanja biasanya dilakukan dengan :

a. Kebutuhan yang bersifat terus menerus dan bersifat jangka panjangb. Perubahan biaya pelayananc. Pengumuman adanya pengeluaran baru, atau pengeluaran terkait kebijakan legislatif padatahun

tersebutd. Alokasi anggaran untuk proyek tahun jamake. Alokasi anggaran untuk proyek atau program baru

Beberapa estimasi membutuhkan sebuah keputusan dalam rangka pembiayaan aktivitas pemerintah. Aspek penting pada pengambilan keputusan adalah determinasi pengeluaran baru, pola alokasi, dan perubahan alokasi untuk anggaran proyek tahun jamak.

Daftar Pustaka.

39

Page 41: Paper SKP Kel 6 Edit Fiscal Space

Heller Peter S., “ Understanding Fiskal Space” March 2005.

Public Expenditure Analysis,edited by Anwar Shah.The World bank, Washington DC,2005.

x

J. Edgardo Campos, "What is Public Expenditure Management (PEM)?," The Governance Brief,

2001. [Online]. HYPERLINK

"http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2001/GovernanceBrief01.pdf"

http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2001/GovernanceBrief01.pdf

Leonard, "Pengembangan Model Keuangan Negara untuk Penetapan Ruang Fiskal," Bappenas,

Jakarta, 2010.

Allen Schick, "A Contemporary Approach to Pumblic Expenditure Management".

A.Premchand, “government budgeting and expenditure control” International Monetary Fund

Nota Keuangan dan RAPBN 2014

40