TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL: PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) 1. Tinjauan Umum Pasar Modal di Indonesia Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi maka diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi 1 . Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini masih didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-undang 2 . Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat 3 . Dalam rangka mencapai tujuan 1 Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., “Pokok-pokok Hukum Pasar Modal”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002, hal. 38. 2 Ibid., hal. 38. 3 Ibid. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL:
PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)
1. Tinjauan Umum Pasar Modal di Indonesia
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional khususnya di bidang
ekonomi maka diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum
yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di
bidang ekonomi1. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang
pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini masih
didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
tentang Bursa sebagai Undang-undang2.
Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat3. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal
mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha,
termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain
Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil
dan menengah4.
1 Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., “Pokok-pokok Hukum Pasar Modal”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002, hal. 38.
2 Ibid., hal. 38.
3 Ibid.
4 Ibid., hal. 39.
1
Dasar pertimbangan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(untuk selanjutnya disingkat “UUPM”) pada tanggal 10 November 1995 sebagai
penganti UU No. 15 Tahun 1952 adalah sebagai berikut5:
a. Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b. Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai
salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi
masyarakat;
c. Agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh
untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di
Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang
merugikan;
d. Sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka
antisipasi atas globalisasi ekonomi, UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-undang dipandang sudah
tidak sesuai lagi dengan keadaan;
5 Ibid., hal. 41-42.
2
e. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-
15 M. Irsan Nasarudin, SH dan Indra Surya, SH., LL.M, “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, Kontributor: Ivan Yustiavandana, SH., LL.M., Arman Nefi, SH., dan Adiwarman, SH. S.Sos., Prenada Media, Jakarta 2004, hal. 43.
10. Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan Ketua Bapepam sejak tanggal 17
Januari 199618.
2. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)
Bapepam merupakan badan yang multifungsi, yaitu sebagai regulator, pengelola
bursa efek, pengawas pihak-pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan di bidang pasar
modal, melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menjatuhkan sanksi19.
Perkembangan selanjutnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menetapkan
Bapepam sebagai regulator dan penegak hukum pasar modal demi peningkatan kualitas
penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang
sesuai dengan standar internasional20.
Pasal 3, 4 dan 5 UUPM mengatur mengenai Bapepam yang berturut-turut adalah
sebagai berikut:
1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan
oleh Bapepam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan;
18 M. Irsan Nasarudin, SH dan Indra Surya, SH., LL.M, “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, Kontributor: Ivan Yustiavandana, SH., LL.M., Arman Nefi, SH., dan Adiwarman, SH. S.Sos., Prenada Media, Jakarta 2004, hal. 43.
19 Ibid., hal. 2.
20 Ibid., hal. 2-3.
6
2. Pelaksanaan tersebut di atas bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal
yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan
masyarakat;
3. Bapepam berwenang untuk:
a. memberikan izin:
- usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat
Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
- orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara
Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
- persetujuan bagi Bank Kustodian.
b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk
sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen
sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnay komisaris dan atau
direktur yang baru;
7
d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan,
menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi
peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini
dan/atau peraturan pelaksanaannya;
f. mewajibkan setiap Pihak untuk:
- menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan
dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
- mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang
timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
g. melakukan pemeriksaan terhadap:
- setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
- pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan,
persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini;
h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka
pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
8
i. mengumumkan hasil pemeriksaan ;
j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau
menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu
guan melindungi kepentingan pemodal;
k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu
dalam hal keadaan darurat;
l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan
pengenaan sanksi dimaksud;
m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan
penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat
sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini
atau peraturan pelaksanaannya;
9
p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal
karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya denga emiten atau
perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang
dalam, atau pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (dalam UUPM pihak ini disebut sebagai
“orang dalam”).
2. Pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position)
atau dikenal dengan Tippees.
Informasi orang dalam yang dimaksud adalah informasi material yang dimiliki oleh
orang dalam yang belum tersedia untuk umum32.
Perdagangan Orang Dalam diatur di dalam Pasal 95, 96 dan 97 UUPM yang
berturut-turut adalah sebagai berikut:
1. Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang
dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek:
a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik
yang bersangkutan.
2. Orang dalam sebagaimana dimaksud di atas, dilarang untuk:
32 UUPM, Penjelasan Pasal 95 huruf c.
17
a. Mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek
dimaksud, atau
b. Memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduganya
dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau
penjualan atas Efek.
3. Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan orang
dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan
yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud
dalam point 1 dan 2 (Pasal 95 dan 96 UUPM).
Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian
memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi
orang dalam sebagaimana dimaksud diatas, sepanjang informasi tersebut disediakan
oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.
Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang
dalam dapat diamati antara lain dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan
transaksi atas efek perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi orang dalam, dari
adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkannya
informasi material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan
volume perdagangan yang tidak wajar.
18
Insider Trading dan Bapepam33
Salah satu kekuatan terpenting dari Bapepam adalah kewenangan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam
pelanggaran terhadap UUPM ataupun peraturan-peratuan pelaksanaannya. Berdasarkan
PP No. 46 Tahun 1995 (PP 46) tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal,
suatu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencar, mengumpulkan, dan mengolah
data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada
atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
Dikarenakan insider trading dikategorikan sebagai pelanggaran yang paling serius
dan dianggap sebagai tindakan kriminal, Bapepam memperoleh hak untuk melaksanakan
pemeriksaan (formal and criminal) dan dapat menjatuhkan sanksi-sanksi baik
administratif maupun pidana. UUPM memberikan pengaturan yang jelas bagi Bapepam
untuk menjalankan fungsinya sebagai badan pengawas pasar modal.
Di dalam Bab 12, Pasal 100 UUPM dan di dalam PP 46 mengatur mengenai
kewenangan Bapepam untuk melaksanakan pemeriksaan formal yang tujuannya adalah
untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal. Kewenangan Bapepam tersebut mencakup:
33 Op.Cit.
19
1. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau
terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya atau
Pihak lain apabila dianggap perlu,
2. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap
UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan
kegiatan tertentu,
3. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan pembukuan, dan atau dokume
lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran
terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila
dianggap perlu, dan atau
4. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat
dalam pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya untuk
melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian
yang timbul.
Petugas Pemeriksa pada tahap ini adalah seorang pegawai Bapepam yang telah
ditunjuk oleh Ketua Bapepam untuk melaksanakan pemeriksaan formal. Jika pada waktu
pemeriksaan ditemukan bukti-bukti atas kegiatan kejahatan/pidana, maka pelaksanaan
pemeriksaan tetap dilanjutkan dan petugas pemeriksa harus melaporkan bukti permulaan
20
tersebut kepada Ketua Bapepam. Berdasarkan bukti permulaan, Ketua Bapepam dapat
memberikan ketetapan untuk mengadakan penyidikan.
Jika Bapepam berpendapat bahwa pelanggaran UUPM dan atau peraturan
pelaksanaannya telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau
membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam dapat menetapkan
dimulainya tindakan penyidikan (Pasal 101 UUPM).
Pelaksanaan penyidikan berdasarkan pada UUPM dan peraturan-peraturan pada
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kewenangan yang diberikan
kepada Bapepam pada saat menjalankan penyidikan:
1. Menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana di bidang pasar modal,
2. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan,
3. Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam
tindak pidana di bidang pasar modal,
4. Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak
yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar
modal,
21
5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan,
6. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
barang yang dapat dijadikan bahan bukti,
7. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dan Pihak yang diduga
melakukan atau terlibat,
8. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, dan
9. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, Bapepam dapat meminta
bantuan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian, Imigrasi, Kejaksaan dan
Kehakiman. Hasil dari penyidikan diserahkan kepada Kejaksaan Agung sesuai dengan
ketetapan di dalam KUHAP, Bapepam tidak dapat bertindak sebagai Penuntut.
UUPM mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran UUPM atau peraturan
pelaksanaannya, yaitu:
22
a. Sanksi Administratif (Pasal 102)34
- Dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yakni para pihak yang
memperoleh izin, persetujuan dari Bapepam dan yang melakukan pendaftaran
kepada Bapepam.
- Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-
pihak tersebut adalah:
peringatan tertulis;
denda;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan; dan
pembatalan pendaftaran.
- Untuk sanksi denda Pasal 102 ayat 3 menyatakan bahwa sanksi administratif
diatur oleh PP yaitu PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Pasar Modal.
b. Sanksi Pidana (Pasal 103-110)
- Pasal 104 menyatakan bahwa pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan
mengenai insider trading harus dikenai sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun
dan denda sebesar Rp. 15 rupiah.
34 M. Irsan Nasarudin, SH dan Indra Surya, SH., LL.M, “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, Kontributor: Ivan Yustiavandana, SH., LL.M., Arman Nefi, SH., dan Adiwarman, SH. S.Sos., Prenada Media, Jakarta 2004, hal. 274-275.
23
- Sebagai tambahan dalam rangka pengawas pasar modal, Bapepam juga
melengkapi dengan pedoman untuk pasar modal. Pada prakteknya, Bapepam
tidak selalu memberikan sanksi-sanksi sebagai jawaban atas setiap tindakan yang
dianggap melanggar UUPM atau peraturan pelaksanaannya. Bapepam
menjatuhkan sanksi-sanksi jika dengan adanya corrective actions tidak dapat
memecahkan permasalahan yang timbul. Jadi penerapan sanksi adalah pilihan
terakhir.
5. Kesimpulan
Perdagangan orang dalam (insider trading) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
a. dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan yang memiliki informasi
b. informasi tersebut belum diungkap dan terbuka untuk umum
c. transaksi (perdagangan) terjadi berdasarkan adanya informasi tersebut
untuk memperoleh keuntungan pribadi
Insider trading dianggap termasuk tindak kejahatan di bidang pasar modal karena
akibatnya dapat menimbulkan kerugian yang banyak dan meluas termasuk diantaranya
adalah kredibilitas pasar modal.
Agar pasar modal Indonesia terus dipercaya baik oleh investor asing maupun dari
Indonesia sendiri, adalah tugas dari Bapepam sebagai badan yang multifungsi, yaitu
sebagai regulator, pengelola bursa efek, pengawas pihak-pihak yang terlibat dan
pelaksana kegiatan di bidang pasar modal. Bapepam juga dapat melakukan pemeriksaan,
24
penyidikan dan menjatuhkan sanksi jika diduga dan atau terjadi pelanggaran ataupun
tindak kejahatan di dalam kegiatan di bidang pasar modal sesuai ketentuan-ketentuan