Top Banner
Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari Wajib Pajak (WP), dimana WP berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka untuk mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahannya. Setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tingkat laba yang maksimal, karena itu perusahaan dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi setiap kebutuhan dari pada customer, misalnya saja dengan menyediakan produk dengan barang yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan, sehingga diharapkan penjualan / pelayanan dapat ditingkatkan dan biaya dapat ditekan seminimal mungkin (cost reduction). Dalam upaya menekan biaya tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya agar dapat dicapai tingkat laba yang optimum. Pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta WP untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pajak bukan iuran yang bersifat sukarela melainkan iuran yang dipaksakan. Terdapat perbedaan kepentingan antara WP dengan 1
31

Paper Final Tax Planning Inne Titip

Jun 27, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Paper Final Tax Planning Inne Titip

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai

sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan

pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka

pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya

atau beban yang akan mengurangi laba bersih.

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan

dengan tujuan dari Wajib Pajak (WP), dimana WP berusaha untuk mengefisiensikan beban

pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka untuk

mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahannya. Setiap perusahaan

berusaha untuk mencapai tingkat laba yang maksimal, karena itu perusahaan dituntut untuk dapat

selalu mengantisipasi setiap kebutuhan dari pada customer, misalnya saja dengan menyediakan

produk dengan barang yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan, sehingga diharapkan

penjualan / pelayanan dapat ditingkatkan dan biaya dapat ditekan seminimal mungkin (cost

reduction). Dalam upaya menekan biaya tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan yang

baik terhadap dimensi-dimensi biaya agar dapat dicapai tingkat laba yang optimum.

Pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta WP untuk membiayai

penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pajak bukan iuran yang bersifat sukarela melainkan

iuran yang dipaksakan. Terdapat perbedaan kepentingan antara WP dengan pemerintah dalam

perpajakan. Pada dasarnya tidak seorangpun juga suka membayar pajak dan berpotensi untuk

bertahan membayar pajak meskipun status WP sudah melekat, sehingga selalu berusaha

meminimalkan pembayaran pajak terutang (tax avoidance) dan cenderung melakukan tax

evasion (penyeludupan pajak). Sehingga dalam hal ini sangat wajar jika pemerintah mencegah

terjadinya kerugian pajak (tax losses) dan mendorong kepatuhan WP.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) merupakan usaha yang dilakukan WP untuk

mengurangi pajak tanpa melanggar KPPP (lawful) dengan cara mengeksploitasi loopholes yang

terdapat dalam KPPP. Alasan WP melakukan penghindaran pajak: level of opportunity, level of

detection, level of benefit compared with risk, level of fine, level of playing filed, level of

enforcement. Tax Evasion (penyeludupan pajak) merupakan usaha yang dilakukan oleh WP

untuk mengurangi pajak atau sama sekali menghapuskan utang pajak dengan cara melanggar

KPPP (unlawful). Contoh: tidak melaporkan seluruh penjualan, memasukkan pembelian fiktif,

1

Page 2: Paper Final Tax Planning Inne Titip

memasukkan pegawai fiktif, memark-up harga perolehan aktiva, melakukan under-invoice

penjualan. Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan minimalisasi pajak

secara ilegal, yaitu:

Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin

besar kecenderungan wajib pajak dalam melakukan pelanggaran.

Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar

kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan pelanggaran terdeteksi,

semakin besar kecenderungan wajib pajak dalam melakukan pelanggaran.

Besar sanksi. Semakin ringan sanksi atas pelanggaran, semakin besar kecenderungan

wajib pajak dalam melakukan pelanggaran.

Meminimalkan jumlah pajak terutang seharusnya tidak perlu menggunakan cara-cara ilegal

seperti menyembunyikan atau memanipulasi data penghasilan yang sebenarnya seperti yang

selama ini dilakukan oleh beberapa wajib pajak terutama wajib pajak badan. Ada cara lain yang

dilegalkan oleh aparat perpajakan yaitu melalui penerapan Tax Planning (Perencanaan Pajak).

Pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan

perpajakan. Pertama adalah kegiatan Administrasi Pajak, yaitu menyeleggarakan administrasi

perpajakan misalnya memperoleh NPWP, mengisi SPT dan seterusnya. Hal ini berkaitan dengan

aktivitas masa lalu. Kedua adalah Perencanaan Pajak yang intinya ialah pengaruh yang dihadapi

oleh perusahaan terhadap pajak bila mengambil keputusan tertentu dan keputusan apa yang akan

perusahaan ambil setelah mengetahui dampak pajaknya. Ini berkaitan dengan masa yang akan

datang. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha

penghematan pajak berdasarkan the least and latest rule yaitu WP selalu berusaha menekan

pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih

diperkenankan peraturan perpajakan.

Dalam prakteknya, apa yang sesungguhnya diinginkan oleh setiap pembayar pajak adalah

efisiensi atau efektifitas memenuhi kewajiban perpajakan. Tax Planning adalah wujud

perencanaan efektifitas dan efisiensi tersebut usaha penghindaran pajak (tax avoidance) pada

dasarnya adalah dengan menekan dan megendalikan jumlah pajak serendah mungkin sehingga

2

Page 3: Paper Final Tax Planning Inne Titip

mencapai angka yang minimum, sepanjang tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Oleh karena

itu dalam perencanaan pajak ditetapkan beberapa hal yang dapat menghemat pajak.

Dengan tax planning, perusahaan dapat menggunakan celah-celah dari peraturan

perpajakan yang berlaku (loopholes) untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutangnya tanpa

melanggar peraturan pajak yang berlaku. Lebih jauh, loopholes perpajakan adalah sebuah

keadaan, peraturan, transaksi atau kejadian yang memungkinkan seseorang atau badan usaha

mendapatkan peluang penghematan pembayaran pajak atau terhindar dari kewajiban perpajakan

tertentu atau terhindar dari pengenaan sanksi administratif perpajakan. Hal ini merupakan hal

yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan itu sendiri atau karena kondisi tersebut

memang tidak diatur secara spesifik didalam peraturan perpajakan

Perencanaan pajak ini penting karena pajak terutama pajak penghasilan merupakan salah

satu faktor pengurang yang cukup besar bagi laba perusahaan. Dengan menggunakan cara ini,

badan usaha dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajak terutangnya sehingga laba yang

diperoleh dapat lebih besar. Dalam keadaan yang serba kompleks dan peraturan yang sering

berubah-ubah, kebutuhan akan pentingnya tax planning secara berkala meningkat untuk semua

tax payers, termasuk wajib pajak badan.

Keterbatasan sumber daya dan informasi untuk memahami ketentuan Undang-Undang

Perpajakan serta kesadaran wajib pajak yang masih rendah menjadi salah satu alasan masih

banyaknya perusahaan yang belum melakukan manajemen pajak untuk meminimalkan

pembayaran pajak terutangnya. Hal ini menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan melebihi

jumlah yang sebenarnya. Oleh karena itu, peranan tax planning sangat penting dan diperlukan.

Strategi yang digunakan dalam tax planning ini adalah memanfaatkan celah yang terdapat pada

ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan tidak melebihi

jumlah yang seharusnya.

MANAJEMEN PAJAK ( TAX MANAGEMENT )

Manajemen perpajakan (Tax Management) merupakan suatu proses untuk meminimalkan

beban pajak (minimizing tax burden), dimana dalam hal ini tetap berada pada jalur (on the track)

ketentuan peraturan per-UU-an perpajakan (lawful) dan tidak melanggarnya (unlawful). Untuk

mendapatkan penghematan pajak (tax benefit atau tax saving) dan kemanfaatan usaha lainnya

3

Page 4: Paper Final Tax Planning Inne Titip

dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (Tax

Planning), pengimplementasian pajak (tax implementation), pengendalian pajak (tax control)

yang berkesinambungan. Fungsi-fungsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dalam membentuk manajemen perpajakan dan tujuan manajemen perpajakan dapat dicapai

melalui fungsi-fungsi ini.

Tax Management merupakan pelaksanaan dari peran pengaturan dan pengawasan dalam

bidang perpajakan (organization and controlling). Pelaksanaannya bersifat rutin/regular, karena

bersangkutan dengan transaksi yang berulang kali terjadi. Tax Management bertujuan untuk

meminimalisasi tax exposure/risiko hutang pajak yang mungkin akan timbul dalam suatu

transaksi yang rutin tersebut.

Contoh Tax Management

Suatu perusahaan melakukan penjualan dengan orientasi ekspor. Sedangkan, bahan baku

banyak dibeli di dalam negeri. Dengan demikian, maka PPN masukan yang diperoleh lebih besar

daripada PPN keluaran, akibatnya harus dilakukan restitusi, mungkin tiap tahun atau tiap bulan

harus dilakukan proses tersebut. Divisi perpajakan harus melakukan suatu proses Tax

Management berupa me-manage restitusi pajak yang berjalan. Misalnya : me-mantain suatu

rekonsiliasi pajak antara Penjualan menurut PPh badan dan menurut SPM PPN, merapikan faktur

pajak masukan, serta bank account ataupun voucher pembayaran yang diperlukan. Kita bisa

bayangkan jika hal ini tidak ter-manage dengan baik, restitusi akan membawa denda dan hutang

pajak yang materiil tentunya.

Beberapa Teknik dari Tax Management

Membuat rekonsiliasi data akuntansi dan pajak seperti : Beban pegawai vs Nilai

penghasilan bruto di SPT PPh psl 21 ,Sales revenue (as per book/PL) vs Peredaran dari

SPM PPN.

Mengontrol dokumentasi untuk mendukung transaksi yang terjadi. Misalnya: Surat

Perintah Kerja (Kontrak), Perjanjian Jual Beli, Akte Notaris.

Sistem administrasi keuangan untuk memastikan perhitungan pajak yang tepat dan

pembayaran yang tepat waktu.

Sistem arsip laporan dan korespondensi pajak yang teratur serta terkontrol.

Management atas proses tax audit.

4

Page 5: Paper Final Tax Planning Inne Titip

Manajemen perpajakan yang baik memenuhi kriteria dimana, manajemen perpajakan

harus didesain sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an perpajakan berlaku, manajemen

perpajakan harus mendapat komitmen dari seluruh lapisan manajemen, dan harus

menyelenggarakan administrasi dan akuntansi perpajakan yang memenuhi persyaratan pasal 28

UU KUP.

Bagan Teknik Dasar Tax Management

PENGHEMATAN PAJAK – MANFAAT PAJAK ( TAX SAVING – TAX BENEFIT )

Tax saving (penghematan pajak) adalah usaha untuk memperkecil utang jangka panjang

yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan. Tax Avoidance juga merupakan usaha

yang sama yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi celah yang terdapat dalam ketentuan

5

Page 6: Paper Final Tax Planning Inne Titip

peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana aparat perpajakan tidak dapat melakukan

tindakan. Karena cara meminimalkan beban pajak melalui tax evasion (penyeludupan pajak)

tidak akan mendapat toleransi, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah melalui tax

avoidance (penghindaran pajak). Meminimalkan beban pajak melalui tax avoidance dengan Tax

Planning harus dilakukan secara hati-hati, agar tidak terperangkap sebagai tax evasion, sehingga

tidak dianggap sebagai perbuatan yang tergolong tindak pidana di bidang perpajakan, karena

tidak ada batasan yang jelas antara tax avoidance dan tax evasion.

PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING )

Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the

minimization of tax liability in current and future tax period (Crumbley, 1994). Tax Planning

merupakan proses mengorganisasi usaha atau kelompok WP sedemikian rupa untuk

meminimalkan utang pajak sepanjang dimungkinkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan (KPPP) maupun secara komersial (Zain, 2003).

Menyiasati perpajakan berkaitan erat dengan kegiatan WP yang harus dengan jeli

mengamati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perubahan yang terjadi pada

ketentuan tersebut agar dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada, dengan tujuan akhir

agar perusahaan dapat membayar pajak dengan benar dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga

tidak mengganggu kelangsungan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan likuiditas dan juga

sehemat mungkin. Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu

kelangsungan perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan dalam tax planning atau dalam

menyiasati peraturan perpajakan.

Tax Planning merupakan suatu perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu

penghematan pajak (tax savings) dengan mencari ide-ide baru dan memanfaatkan celah hukum

perpajakan. Pada umumnya ditujukan pada suatu transaksi yang spesifik serta tidak bersifat rutin.

Tax Planning bertujuan untuk melakukan penghematan pajak atau juga penghindaran pajak yang

diperbolehkan oleh undang-undang (tax avoidance). Tax Planning berkaitan dengan efisiensi dan

pemanfaatan kegiatan usaha. Tax Planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan

kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang

6

Page 7: Paper Final Tax Planning Inne Titip

berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan

pemerintah dan dengan cara yang legal.

7

Mendaftar

NPWP-NPKP

SAS

Pengetahuan perpajakan

Beban Perpajakan

Kepatuha Suka Rela

Peluang Penghindaran

SPT

Tax AvoidanceTax Evasion

Tax Planning

Tax Implementation

Tax Control

Page 8: Paper Final Tax Planning Inne Titip

Contoh suatu Tax Planning

Sebuah perusahaan yang menderita kerugian fiskal yang sangat material hingga beberapa

tahun. Seperti kita ketahui rugi fiskal yang dapat dikompensasi adalah kerugian fiskal yang

masih dalam jangka waktu lima tahun, selebihnya tentu akan expired atau daluwarsa. Bagaimana

cara memanfaatkan kerugian fiskal tersebut sehingga batas expiry yang ada dapat dihindari.

Untuk hal seperti inilah Tax Planning dilakukan. Dengan memanfaatkan kerugian fiskal yang

ada maka terdapat penghematan pajak.

Tax Management diawali dengan Tax Planning, yang antara lain mencakup pemilihan

langkah-langkah (termasuk tax strategy) yang akan diambil untuk memenuhi hak dan kewajiban

di bidang perpajakan. Tax strategy dirumuskan sebagai cara atau upaya yang dilakukan WP

dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Banyak Tax strategy

yang tersedia dan dapat dipakai tapi yang penting adalah bagaimana WP memilih alternatif

strategi yang sesuai dengan kebetuhan WP dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Kriteria tax strategy yang efektif tidak mempunyai resiko (risk inherent) sehingga harus

sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu-an perpajakan, mudah untuk dipahami dan

diimplementasikan (simplicity), tidak memerlukan biaya mahal, sesuai dengan kebutuhan,

memperoleh dukungan/komitmen dari manajemen saat diimplementasikan, dan fleksibel

terhadap perubahan yang terjadi di masa akan datang.

Aspek Tax Planning

Tax Planning harus sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an perpajakan yang berlaku

agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi (denda, bunga,

dan kenaikan) dan sanksi pidana (kurungan, penjara, dan denda). Tax Planning adalah suatu

proses mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan per-uu-an perpajakan dimaksud untuk

kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukan suatu cara penghindaran pajak (tax

avoidance) yang dapat menghemat pajak (tax saving/tax benefit) akibat cacat teoritis tersebut.

Tax Planning didasarkan pada tiga unsur sistem perpajakan yaitu tax policy, tax law, dan tax

administration. Perencanaan pajak yang utuh harus memenuhi aspek formal-administratif yang

berkaitan dengan hukum pajak formal, maupun aspek material-substantif yang berkaitan dengan

hukum pajak material.

8

Page 9: Paper Final Tax Planning Inne Titip

Tax Planning dari Aspek Formal

Aspek formal ialah pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan tata cara

atau prosedur yang telah ditentukan oleh KPPP sebagai mana diatur dalam hukum pajak formal

yang terdiri dari UU KUP, UU PPSP, dan UU pengadilan pajak. Pemenuhan kewajiban

perpajakan aspek formal ini penting dalam perpajakan karena dari aspek inilah dapat diukur

tingkat kepatuhan (tax compliance) WP terhadap ketentuan peraturan per-uu-an perpajakan.

Sebagai cara untuk mengukur tingkat kepatuhan WP terhadap ketentuan peraturan per-uu-an

perpajakan, aspek ini sering dijadikan alat ukur dalam menentukan criteria pemeriksaan.

Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan

merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan Tax Planning. Tax

Planning dari aspek formal difokuskan pada pemenuhan kewajiban perpajakan yang bersifat

administratif. Dengan Tax Planning yang baik dari aspek formal, maka hal-hal yang tidak

menyenangkan dalam pemeriksaan pajak dapat dihindari atau setidaknya dapat diminimalkan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan Tax Planning dari aspek formal yaitu:

klasifikasi account, memilih saat tepat membayar/melaporkan pajak, penyimpanan data, menjadi

WP criteria tertentu (Golden Taxpayer).

ILUSTRASI:

Perusahaan mengeluarkan biaya pembelian oli mesin kendaraan operasional yang telah

beroperasi selama waktu tertentu:

Apabila dibiayakan dengan klasifikasi biaya perawatan, atas transaksi ini perusahaan wajib

melakukan pemotongan pph pasal 23 (jasa pemeliharaan/perawatan/perbaikan alat

transportasi/kendaraan) sebesar 6% dari jumlah bruto.

Jika pembelian oli tersebut diklasifikasikan sebagai perkiraan biaya oli mesin, tidak termasuk

dalam pengertian yang dimaksudkan oleh surat keputusan dimaksud karena merupakan

pembelian barang.

Pemeriksa pajak biasanya tidak akan mau repot dengan mencari kebenaran material, lebih

mengedepankan formalitas dari apa yang disajikan. Teknik pemeriksaan yang lebih

mengedepankan aspek formalitas dari angka yang disajikan dikenal dengan teknik konfirmasi

yang palling mudah dilakukan dari pada berbagai teknik pemeriksaan lainnya sekalipun cara ini

mengabaikan kebenaran material dari perkiraan transaksi. Karena teknik ini mengandalkan

9

Page 10: Paper Final Tax Planning Inne Titip

kebenaran formal, dapat diatasi dengan memperhatikan kebenaran formal atas perkiraan

keuangan perusahaan. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membuat klasifikasi

perkiraan sesuai dengan KPPP atau istilah yang dianut dalam perpajakan. Pada jasa teknik dan

jasa manajemen dibedakan klasifikasinya dengan jasa konsultan. Sekalipun ada kemiripan istilah

dan kedua transaksi dapat digabungkan dalam satu istilah tersebut, tetapi konsekuensi

perpajakannya berbeda. PPh pasal 23 atas jasa konsultan dikenakan tarif 7,5% dari jumlah bruto,

sedangkan untuk jasa teknik dan manajemen 6% dari jumlah bruto. Karena ada perbedaan tarif

ini, transaksi yang ada sebaiknya diklasifikasikan ke dalam perkiraan yang berbeda. Secara

formal telah dilakukan pembukuan sesuai dengan istilah dan pengertian perpajakan. Hal ini akan

membantu dalam melakukan evaluasi apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan KPPP.

ILUSTRASI

Perusahaan mencatat adanya perkiraan biaya konsultan Rp 1 M pada 2004. untuk memastikan

pemenuhan akan kewajiban memotong PPh pasal 23, dapat dilihat pada total SPM PPh pasal 23

ada sebesar Rp 75 juta, atau dengan cara sebaliknya, bila perusahaan memiliki pemotongan

untuk biaya konsultan sebesar Rp 75 juta, apakah perusahaan punya perkiraan pemotongan biaya

sebesar Rp 1 M? apabila tidak, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami koreksi positif

atas kewajiban pemotongan PPh pasal 23 tersebut.

Tax Planning dari Aspek Material

Tax Planning dari aspek material ialah upaya untuk mengatur kewajiban perpajakan dengan

cara tertentu yang secara keuangan lebih menguntungkan sesuai dengan kppp sebagaimana

diatur dalam hukum pajak material yang terdiri dari UU PPh, UU PPN, UU PBB, UU BM, UU

PDRD, UU BPHTB.

Tahapan Tax Planning

Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)

Dalam menganalisis, penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya

penghasilan dari suatu proyek dan segala pengeluaran yang mungkin terjadi. Seorang

manajer perpajakan haus memperhatikan factor-faktor baik internal maupun eksternal,

sebagai berikut:

Fakta yang relevan

10

Page 11: Paper Final Tax Planning Inne Titip

Selalu memutakhirkan segala perubahan yang ada atau transaksi yang mempunyai

dampak dalam perpajakan. Contoh: kegiatan produksi harus diidentifikasi apakah

produk yang dijual termasuk kena pajak barang mewah atau tidak.

Faktor-faktor pajak

a. Jenis pajak yang ada, dimana manager harus tahu kewajiban perpajakan, apakah

pajak lokal atau pajak internasional.

b. Masalah penafsiran atas suatu undang-undang atau penafsiran, dimana sering

timbul terutama disebabkan oleh pengenaan pajak berganda baik bagi Negara

domisili atau negara sumber.

c. Faktor penghubung :

- Residen/ domisili dan kebangsaan pembayaran pajak, dimana dengan cara

sengaja memiliki residen lebih dari satu Negara.

- Bentuk badan dari pembayaran pajak, dimana beda bentuk badan, beda pula

perlakuan beban pajak, pengurangan, serta tarif pajaknya.

- Sumber penghasilan, dimana terutama sistem pajak scheduler yang mengatur

penghasilan apa yang dikenakan, siapa yang dikenakan, dasar pengenaan,

tarifnya, dll.

- Sifat dari transaksi atau operasi, dimana perlakuan pajaknya mungkin dapat

menguntungkan bahkan bahkan merugikan. Contoh : pajak atas deviden.

- Hubungan antara pembayar dengan pihak lain, dimana dipengaruhi oleh siapa

dan bentuk hubungannya seperti apa. Contoh : perlakuan pajak antara induk

dan anak perusahaan.

d. Insentif pajak

Suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri

untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Insentif pajak ini

digunakan untuk pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Empat bentuk

insentif pajak, yaitu (1) pengecualian dati pengenaan pajak (tax exempation)

dimana palingn banyak digunakan namu perlu diperhatikan apakah ada jaminan

keamanan asset WP terhadap penyitaa oleh negara, (2) pengurangan dasar

pengenaan pajak (deduction from the taxablebase) dimana bentuknya berupa

11

Page 12: Paper Final Tax Planning Inne Titip

pengurangan biaya, contoh: penyusutan yang dipercepat (initial allowance), (3)

pengurangan tariff pajak dimana diberikan untuk jenis perusahaan tertentu dan

bisnis tertentu, dan (4) penangguhan pajak dimana dapat menunda pajak hingga

waktu tertentu dan untuk kasus tertentu saja.

e. Perlindungan pajak

Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi perpajakan di masa yang

akan datang. Kondisi perlindungan pajak (tax heavens), yaitu (1) tidak ada pajak

yang harus dipungut, (2) pajak hanya dipungut untuk international taxable event,

atau hanya dipungut dari keuntungan yang didapat dari luar negeri, dan (3)

perlakuan khusus yang diberikan kepada WP atau kejadian tertentu.

f. Anti peghindaran (anti avoidance)

Dimana harga transfer merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak.

Harga transfer dapat dipraktekkan secara domestic maupun internasional. Akibat

dari harga transfer adalah kekurangwajaran harga yang terjadi pada harga

penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum, pembelian

harta perusahaan dari shareholders, penjualan kepada pihak luar negerei melalui

pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi utama, pembayaran

komisi, lisensi, waralaba, sewa, royalty, imbalan atas jasa manajemen, dan jasa

teknik.

Faktor-faktor non pajak

Beberapa factor yang relevan yaitu masalah hukum, masalah mata uang dan nilai

tukar, masalah pengawasan devisa, masalah program intensif investasi, dan masalah

factor non pajak lainnya seperti stabilitas ekonomi dan politik.

Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one or more

possible tax plans)

Model perjanjian-perjanjiannya seperti pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan

internasional, pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi

residen dari negara tersebut, penggunaan satu atau lebih negara tambahan, misalnya

pembentukan trust atau holding company di negara dengan beban pajak yang redah atau

di negara lain dimana tariff biasa ditetapkan.

12

Page 13: Paper Final Tax Planning Inne Titip

Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)

Dalam pengevaluasian penting untuk mempertimbangkan: (1) bagaimana jika rencana

tersebut tidak dilaksanakan, (2) bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan

berhasil dengan baik, dan (3) bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the tax plans)

Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencaaan

pajak yang diinginkan. Perubahan dapat dilakukan sesuai dengan perubahan undang-

undang. Hal tersebut harus dilakukan meskipun kemungkinan keberhasilannya kecil.

Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan)

Ada dua perencanaan, yakni perencanaan pajak domestic dan perencanaan pajak

internasional.

Perencanaan Pajak Domestik

Pemahaman yang mendalam perlu dilakukan, terkait engan undang-undang dan

peraturan perpajakan yang berlaku, teori akuntansi, serta praktik administrasi

perpajajakan.

Perencanaan Pajak Internasional

a. Witholding Taxes, dimana (1) tariff withholding taxes selalu lebih rendah

dari tarif pajak normal, (2) banyak Negara memperlakukan kredit pajak

untuk penghasilan luar negeri yang sudah dikenakan pajak, (3) banyak

Negara semakin menguatkan atau mempertahankan withholding taxes

agar memperoleh posisi yang baik dalam negosiasi perjanjian pajak.

b. Tax heavens, dimana perusahaan banyak yang menggunakan ini sebagai

media unuk tidak membayar apajak atau transaksi, yaitu dengan

memindahkan pembayaran ke Negara tax heavens.

Beberapa teknik – teknik dalam Tax Planning

Mempelajari nature of business dari company tersebut serta spesifikasi dari transaksi

yang terjadi sehingga dapat dengan jelas diperoleh ”completed picture” yang terjadi

Mempelajari peraturan perpajakan yang terkait dengan kasus tersebut, jika bersangkutan

dengan negara lain, maka perlu dipelajari aspek perpajakan internasional-nya, dengan

melihat tax treaty serta peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut.

13

Page 14: Paper Final Tax Planning Inne Titip

Membuat alternatif – alternatif transaksi yang mungkin dapat diaplikasikan

Melihat adanya risiko perpajakan mungkin akan muncul dengan dilakukannya planning

tersebut.

Jika masih risiko tersebut masih masuk dalam ”Grey Area” ada baiknya melakukan

pertanyaan serta menulis surat ke Direktorat Jendral Pajak.

Mempelajari Tax Planning yang sudah pernah dilakukan dari artikel – artikel lain.

Strategi Umum Perencanaan Pajak

Tax Saving

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif

pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki

penghasilan kena pajak lebih yang tinggi, dapat melakukan perubahan pemberian natura

kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan

pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang

masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang

menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari

timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi (denda, bunga, atau kenaikan)

dan sanksi pidana (pidana atau kurungan).

Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat

dilakukan melalui penundaan pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya.

Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang

dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka, seperti PPh Pasal 22 Impor,

Fiskal Luar Negeri.

14

Page 15: Paper Final Tax Planning Inne Titip

ILUSTRASI

PT Dhana memperoleh penghasilan Rp 10.000.000 dan beban komersial Rp 7.500.000,

termasuk kebijakan menyediakan dokter dan obat-obatan sejumlah Rp 180.000.000.

15

  PERHITUNGAN FISKAL

KETERANGANTANPA

PERENCANAAN TAX PLANNING

Penghasilan 10,000,

000,000.00 10,000,000,000

.00

Beban komersial (7,500,

000,000.00) (7,500,000,000

.00)

Laba sebelum pajak 2,500,

000,000.00 2,500,000,000

.00

Koreksi :    

Biaya tidak boleh dikurangkan 180,

000,000.00  

Laba Fiskal 2,680,

000,000.00 2,500,000,000

.00

Pajak penghasilan (786,

500,000.00) (732,500,000

.00)

Laba setelah pajak 1,893,

500,000.00 1,767,500,000

.00

Page 16: Paper Final Tax Planning Inne Titip

Penghematan pajak Rp 54.000.000

TAX PLANNING PENANAMAN MODAL ASING

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian

suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis

mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai

perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya,

termasuk efiesiensi beban (biaya) pajak.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, yaitu semakin canggihnya skema-skema transaksi

keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu juga akan menciptakan peluang bagi perusahaan

untuk melakukan skema-skema transaksi penghindaran pajak dalam rangka mengurangi beban

pajak mereka, apalagi jika terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan terhadap skema-

skema penghindaran pajak tersebut. Bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional

(perusahaan multinasional) kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak lebih terbuka lagi

yaitu dengan cara memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan suatu negara (international tax

avoidance).

16

Page 17: Paper Final Tax Planning Inne Titip

Dalam perdagangan internasional, perusahaan multinasional tersebut mempunyai peran

sebesar 60 persen dari transaksi internasional. Oleh karena besarnya sumbangan mereka terhadap

perdagangan internasional maka wajar saja kalau perusahaan multinasional tersebut merupakan

penyumbang pajak terbesar di banyak negara, tidak terkecuali juga bagi negara Indonesia.

Terkait dengan perusahaan multinasional (PMA), dalam tahun 2005 saja, di Indonesia,

realisasi investasi yang berasal dari PMA diperkirakan mencapai USD 8.68 miliar. Jumlah

tersebut meningkat dua kalinya dari tahun sebelumnya. Seiring dengan besarnya investasi asing

yang masuk ke Indonesia, pendapatan pemerintah yang berasal pajak dari perusahaan

multinasional seharusnya tinggi. Akan tetapi, saat itu pernah dikejutkan dengan pernyataan

mantan Menteri Keuangan RI Jusuf Anwar pada akhir November 2005, yang menyatakan bahwa

750 PMA tidak pernah membayar pajak. Hal yang sama juga pernah diungkapkan di tahun 2002

oleh pejabat pajak yang menangani perusahaan multinasional yang pernah mengindikasikan

kemungkinan adanya praktik ilegal dari kalangan perusahaan PMA, antara lain melalui transfer

pricing, sehingga 70% perusahaan PMA yang terdaftar sebagai Wajib Pajak laporan

keuangannya terlihat merugi dan akhirnya tidak mempunyai kewajiban membayar pajak. Di

balik pernyataan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, apakah perusahaan multinasional

tersebut benar-benar rugi atau melakukan penghindaran pajak, sehingga tidak membayar pajak?

Dan bagaimana dengan peraturan perundang-undangan anti penghindaran pajak (anti avoidance)

negara dalam menghindari skema penghindaran pajak tersebut?

Tax Avoidance, Tax Planning, dan Tax Evasion

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu suatu perusahaan domestik

maupun perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara

memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara. Di banyak negara, skema

penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance).

2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance).

Antara suatu negara dengan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang

skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai acceptable tax avoidance atau unacceptable tax

avoidance. Dengan demikian, bisa saja suatu skema penghindaran pajak tertentu di suatu negara

17

Page 18: Paper Final Tax Planning Inne Titip

dikatakan sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan, tetapi di negara lain dikatakan

sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan. Istilah lain yang sering dipergunakan untuk

menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah aggressive tax planning dan

istilah untuk penghindaran pajak yang diperkenankan adalah defensive tax planning.

Dalam perpajakan, istilah tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi

yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan

(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Dengan demikian, banyak ahli pajak menyatakan

skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Lebih lanjut,

The Asprey Comittee of Australia, seperti yang dikutip oleh Indrayagus Slamet menyatakan

bahwa tax avoidance umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum tapi

tidak berdasarkan ”bonafide dan adequate consideration”, atau berlawanan dengan maksud dari

pembuat undang-undang (the intention of parliament).

Tax planning adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang

melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Sedangkan tax

evasion diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar

ketentuan perpajakan (ilegal) seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau

memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Berkaitan dengan tax avoidance, pertanyaan yang layak kita ajukan adalah apakah suatu

skema transaksi yang tujuannya semata-mata untuk penghindaran pajak (tidak ada tujuan

bisnisnya) dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan yang ada dapat

dibenarkan? Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan

oleh PMA untuk melakukan penghematan pajak yaitu dengan skema seperti (i) transfer pricing,

(ii) thin capitalization, (iii) treaty shopping, dan (iv) controlled foreign corporation (CFC). Pada

umumnya dalam melakukan penghematan pajak tersebut, Wajib Pajak dapat menjalankan dalam

bentuk:

1. Substantive tax planning, yang terdiri atas:

Memindahkan subjek pajak (transfer of tax subject) ke negara-negara yang dikategorikan

sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan

pajak) atas suatu jenis penghasilan.

18

Page 19: Paper Final Tax Planning Inne Titip

Memindahkan objek pajak (transfer of tax subject) ke negara-negara yang dikategorikan

sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan

pajak) atas suatu jenis penghasilan.

Memindahkan subjek pajak dan objek pajak (transfer of tax subject and of tax object) ke

negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan

perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.

2. Formal tax planning

Melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari

suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang

memberikan beban pajak yang paling rendah.

Ketentuan tentang Anti Avoidance

Dalam menghadapi skema-skema unacceptable tax avoidance atau aggressive tax

planning seperti tersebut di atas, umumnya suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan

penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai

berikut ini:

1. Specific Anti Avoidance Rule (SAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi

seperti (i) transfer pricing, (ii) thin capitalization, (iii) treaty shopping, dan (iv) controlled

foreign corporation (CFC).

2. General Anti Avoidance Rule (GAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak untuk

mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh Wajib Pajak yang semata-mata untuk

tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Di banyak negara, seperti di Israel dan Kanada, telah membuat suatu ketentuan untuk

menangkal praktik unacceptable tax avoidance atau aggressive tax planning yang dilakukan oleh

Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena tax planning yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak lagi

bersifat defensive tax planning lagi tetapi sudah semakin offensive yaitu dengan membuat suatu

transaksi semu yang pada dasarnya tidak ada tujuan bisnisnya atau membuat suatu entitas usaha

di negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven country. Di Australia, skema-skema yang

19

Page 20: Paper Final Tax Planning Inne Titip

dapat dikategorikan sebagai aggressive tax planning oleh Australian Taxation Office (ATO)

adalah sebagai berikut:

1. Transaksi yang dibuat semata-mata untuk tujuan menghindari pajak. Dengan kata lain

transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan bisnis, kalaupun ada tujuan bisnisnya tetapi sangat

tidak signifikan.

2. Berusaha untuk mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas pajak tersebut tidak

ditujukan kepadanya.

3. Membuat transaksi yang berputar-putar yang akhirnya transaksi tersebut akan kembali lagi

kepadanya (round-robin flow of funds).

4. Penggelelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang besar di masa yang

akan datang.

5. Memanfaatkan suatu entitas usaha di mana penghasilan yang diterima oleh entitas usaha

tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.

6. Transaksi bisnis yang melibatkan negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haeven

countries.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan kita yang berlaku saat ini, belum ada

definisi yang jelas mengenai tax plannning, agresive tax planning, acceptable tax avoidance dan

unacceptable tax avoidance. Dengan demikian, dalam praktiknya sering menimbulkan

penafsiran yang berbeda antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Wajib Pajak dan aparat pajak tentu

akan memberikan penafsiran sendiri-sendiri yang menguntungkan mereka, sehingga

menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema

penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi

Wajib Pajak. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan

sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan

penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, untuk kepastian

hukum baik bagi Wajib Pajak maupun bagi pemerintah, ketentuan tentang tax planning, tax

avoidance, dan anti tax avoidance yang berupa Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) maupun

20

Page 21: Paper Final Tax Planning Inne Titip

General Anti Avoidance Rule (GAAR) harus diatur secara jelas dan rinci dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, baik untuk ketentuan formalnya yaitu terkait dengan

sanksi, maupun dalam ketentuan materialnya.

21