Paper Filsafat Hukum DAYU

PAPER

FILSAFAT HUKUM

Dosen :I Wayan Dateng, S.Ag

Nama : Ida Ayu WidnyaniNIM : 12.0123.0.02.100

IDA AYU WIDNYANI – NIM : 12.0123.0.02.100

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga bisa

menyusun paper ini.

Saya sebagai penyusun paper ini menyadari sepenuhnya bahwa paper ini

masih jauh dari sempurna.oleh karena itu,kritik dan saran yang membangun

dengan penyempurnaan paper ini sangat saya harapkan dari pembaca. Kritik

dan saran sekecil apapun akan saya perhatikan dan pertimbangkan guna

perbaikan di masa datang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada

seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian paper ini. Semoga

paper singkat ini mampu memberikan manfaat dan mampu memberikan nilai

tambah kepada para pemakainya.

Amlapura, 14 Mei 2013

Penyusun

Ida Ayu Widnyani

i


DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR............................................................................................................i

DAFTAR ISI..........................................................................................................................ii

BAB I......................................................................................................................................1

PENDAHULUAN..................................................................................................................1

A. LATAR BELAKANG...............................................................................................1

B. RUMUSAN MASALAH...........................................................................................3

C. TUJUAN.....................................................................................................................3

D. METODE...................................................................................................................3

BAB II.....................................................................................................................................4

PEMBAHASAN.....................................................................................................................4

A. Konsep Teori Filsafat................................................................................................4

B. Konsep Pemikiran Hukum ......................................................................................4

C. Konsep Pemikiran Filsafat Hukum.........................................................................5

D. Cita-cita dan Tujuan Hukum...................................................................................7

E. Telaah Filosofis Terhadap Hakikat Keadilan ........................................................

Sebagai Cita-cita dan Tujuan Hukum.....................................................................9

BAB III...................................................................................................................................14

PENUTUP..............................................................................................................................14

A. KESIMPULAN..........................................................................................................14

B. SARAN.......................................................................................................................15

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................................17

ii


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemikiran tentang Filsafat hukum dewasa ini diperlukan untuk

menelusuri seberapa jauh penerapan arti hukum dipraktekkan dalam hidup

sehari-hari, juga untuk menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan

praktek hukum. Manusia memanipulasi kenyataan hukum yang baik menjadi

tidak bermakna karena ditafsirkan dengan keliru, sengaja dikelirukan, dan

disalahtafsirkan untuk mencapai kepentingan tertentu. Banyaknya kasus

hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran

hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik sehingga

peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijaksanaan

pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam

menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang

mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena pelecehan terhadap

hukum semakin marak. Tindakan pengadilan seringkali tidak bijak karena

tidak memberi kepuasan pada masyarakat. Hakim tidak lagi memberikan

putusan adil pada setiap pengadilan yang berjalan karena tidak melalui

prosedur yang benar.

Keadaan dan kenyataan hukum dewasa ini sangat memprihatinkan

karena peraturan perundang-undangan hanya menjadi lalu lintas peraturan,

tidak menyentuh persoalan pokoknya, tetapi berkembang, menjabar dengan

aspirasi dan interpretasi yang tidak sampai pada kebenaran, keadilan dan

kejujuran.

1


Fungsi hukum tidak bermakna lagi, karena adanya kebebasan

tafsiran tanpa batas yang dimotori oleh kekuatan politik yang dikemas

dengan tujuan tertentu. Hukum hanya menjadi sandaran politik untuk

mencapai tujuan, padahal politik sulit ditemukan arahnya. Politik berdimensi

multi tujuan, bergeser sesuai dengan garis partai yang mampu menerobos

hukum dari sudut manapun asal sampai pada tujuan dan target yang

dikehendaki.

Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang

sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar

hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan,

ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan

hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan

hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi

perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.

Mengenai fungsi Filsafat Hukum menyatakan, bahwa ahli filsafat

berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk

menciptakan suatu hukum yang sempurna yang harus berdiri teguh

selamalamanya, kemudian membuktikan kepada umat manusia bahwa

hukum yang telah selesai ditetapkan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi.

Suatu usaha untuk melakukan pemecahan menggunakan sistem hukum

yang berlaku pada masa dan tempat tertentu, dengan menggunakan

abstraksi terhadap bahan-bahan hukum yang lebih tinggi. Filsafat hukum

memegang peranan penting dalam kegiatan penalaran dan

penelaahan tujuan-tujuan masyarakat hukum

Dari hal demikian kita menjadi bertanya apakah cita-cita atau tujuan

hukum yang sebenarnya. Dan pemikiran inilah yang mendasari dalam

menyusun makalah ini.

2


B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas maka ada beberapa masalah yang timbul

sebagai berikut :

1. Bagaimana Cita-cita dan Tujuan Hukum ?

2. Bagaimana Telaah Filosofis Terhadap Keadilan Sebagai Cita-cita dan

Hakikat Tujuan Hukum ?

C. TUJUAN

Berdasarkan uraian yang telah di paparka pada rumusan masalah

tersebut di atas, maka makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi, dan

menganalisis tentang:

1. Bagaimanakah Cita-cita dan Tujuan Hukum ?

2. Bagaimanakah Telaah Filosofis Terhadap Keadilan Cita-cita dan

Hakikat Tujuan Hukum ?

D. METODE

Dalam hal ini metode yang saya gunakan dalam pembuatan

paper singkat ini adalah dengan menggunakan metode penelusuran –

penelusuran melalui situs internet / searching internet dan buku-buku

pustaka.

3


BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Teori Filsafat

Seseorang yang berfilsafat dapat diumpamankan sebagai seorang

yang berpijak di bumi dan menengadah ke bintang-bintang. Dia ingin

mengetahui hakekat dirinya dalam kesemestaan galaksi. Atau seseorang,

yang berdiri di puncak tinggi, memandang ke ngarai dan lembah di

bawahnya. Dia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang

ditatapnya. Karakteristik berpikir filsafat yang pertama adalah

sifat menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya

dari segi p andang ilmu itu sendrii. Dia ingin melihat hakekat ilmu dalam

konstelasi pengetahuan yang lainnya.

Dan ”Tiap ilmu dimulai dengan filsafat dan berakhir sebagai seni” ujar

Will Durant, “(Ia) muncul dalam hipotesis dan berkembang ke keberhasilan”

Auguste Comte (1798-1857).

Filsafat ialah gerak pemikiran yang metodis sistematis dan radikal

mengenai “sangkaan-paraning dumadi” =”asal dan tujuan hidup”dan

kedudukan manusia baiksebagai pribadi ataupun soom politicom dalam

kelompok, jagad raya. (Soejono Koesoemo Sisworo,).

B. Konsep Pemikiran Hukum

Pengertian hukum yang penuh dengan faliditas universal untuk

semua fenomena hukum haruslah mampu menjadi wadah untuk dan

beroreantasi pada cita hukum.

Pengertian hukum dan cita hukum yang serasi seimbang itu harus

mampu mengadirkan diri sebagai norma-norma dan institusi-institusi yang

4


mudah dan sederhana di fahami dan diamalkan. (Soejono Koesoemo

Sisworo,).

Apa yang pertama muncul sebagai hukum ialah yang berlaku dalam

sebuah negara. Hukum itu adalah hukum posotif. Yang berawal dari

penetapan pimpinan. Sedangkan ra kyat mencari hukum berarti rakyat

menutuk untuk hidup bersama dalam masyarakat di atur secara adil. Untuk

mengesahkan tuntutan ini tidak perlu diketahui apa yang terkandung dalam

undang-undang negara. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang

diambil adalh sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi dari norma

hukum dalam undang-undang.dan norma yang lebih tinggi ini dapat di

samakan dengan prinsip-prinsi keadailan. (Theo Huijbers).

Bangunan hukum yang lengkap dan substansi logis dan etis harus

mampu berpertanggung jawap dan dipertanggung jawapkan kepada

Grundnormnya.

Sedangkan hukum kodrat, keadilan dan kebenaran mewujudkan

faktor regulatif dan sekaligus unsur konstitutif bagi hukum positif, dan ilmu

hukum empiris dan ilmu hukum metafisis. (Soejono Koesoemo Sisworo,).

C. Konsep Pemikiran Filsafat Hukum

Filsafat Hukum adalah hasil pemikiran yang metodis dan

sistematisdan radikal tentang hakekat dan hal-hal yang funda mental dan

marijinal dari hukum dari segala aspeknya, yang peninjauanya berpusat

pada empat masalh pokok (Soejono Koesoemo Sisworo,) :

1) Hakekat pengertian hukum

2) Cita dan tujuan hukum

3) Berlakunya hukum (Geltung des Rechts)

4) Penerapan/pengalaman hukum (Awendung des Rechts).

5


Filsafat memiliki cabang umum dan khusus serta beberapa aliran

didalamnya, terkait dengan persoalan hukum yang selalu mencari keadilan,

hukum dan keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh manusia tetapi alam

dan Tuhan ikut menentukan. Alam akan memberikan hukum dan keadilan

lebih karena alam mempunyai sifat keselarasan, keseimbangan, keajegan

dan keharmonisan terhadap segalanya, alam lebih bijaksana dari segalanya.

Dan pada dasarnya fungsi filsafat hukum di bagi menjadi tiga (3) macam

(Soejono Koesoemo Sisworo,) :

1) Fungsi Transendental Logis

Yakni mencari dan menyusun pengertian dasar hukum yang

fundamental.

2) Fungsi Fenimenologis

Yakni meneliti sejarah universal dari hukum sebagai bentuk

penjawatahan dari citahukum lestari.

3) Fungsi Deontologis

Yakni meneliti cita hukum terutama keadilan dan hukum kodrat,

sebagai ukuran idil dan umum bagi keadilan/ kebenaran atau

kdholiman hukum positif:

4) Fungsi Ontologis

Yakni mencari dan menciptakan landasan-landasan hakiki yang

mempersatukan secara struktural dan ideal keseluruhan

bangunan dan sistem hukum yang berdiri di atasnya.

Filsafat hukum , sesuai da setia pada induknya yakni kodrat filsafat,

mengandung dalam dirinya suatu aspek pandangan hidup dan dunia.

Sebagai filsafat praktis diharapkan akan mampu memberikan jalan dan cara

yang benar di dalam kehidupan manusia.

Hakekat manusia tidak semata-mata akal budi murninya, tetapi

terutama pada kebebasan kesusilaan yang otonom dari manusia yang

menapakkan diri dalam kemampuan manusiauntuk menciptakan hukum

eksusilaan bagi dirinya secara mandiri dan memperlakukan sesama

6


manusia tidak sebagai alat tapi sebagai subyek tujuan. (Soejono Koesoemo

Sisworo,) .

D. Cita-cita dan Tujuan Hukum

Jika kita kembali pada persoalan pendefenisian hukum, maka istilah

tentang apa yang dimaksud sebagai hukum, tergantung pada sudut

pandang apa yang digunakan seseorang. Hukum dapat diartikan juga dalam

artian yang agak metaforis seperti misalnya jika kita mengatakan tentang

hukum-hukum fisika atau hukum-hukum kimia, demikian pula hukum benda-

benda, artinya jika yang memandangnya seorang sosiolog, atau seorang

sejarawan, seorang filosof, maka sudut pandangnya akan berbeda-beda,

tergantung ia menganut aliran hukum apa.

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan,

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan

kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan

mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun

tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan

yang sedang berlaku. Secara singkat Tujuan Hukum antara lain:

Keadilan

Kepastian

kemanfaatan

Menurut sumberlain juga mengatakan hukum bertujuan untuk

mencapai kehidupan yang selaras dan seimbang, mencegah terjadinya

perpecahan dan mendapat keselamatan dalam keadilan

Dalam membicarakan tentang tujuan hukum, sama sulitnya dengan

membicarakan tentang pendefinisian hukum, karena kedua-duanya

mempunyai obyek kajian yang sama yaitu membahas tentang hukum itu

sendiri.

7

http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/tujuan-hukum.html



Apa yang pertama-tama muncul sebagai hukum ialah hukum yang

berlaku dalam sebuah negara. Hukum semacam ini disebut hukum positif.

Asal mula hukum ini iayalah penetapan oleh pimpinan yang sah dalam

negara. Kalau seorang ahli hukum berbicara mengenai hukum biasanya

yang dia maksud hukum adalah hukum ini.

Lain lagi jikalu rakyat berbicara mengenai hukum, rakyat mencari

hukum untuk sebuah tujuan yaitu agar dapat hidup bersama dalam

masyarakat diatur secara adil.untuk mengesahkan tuntutan itu tidak perlualh

kita mencari apa isi dari undang-undang nagara. Rakyat meminta agar

tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin mesti sesuai dengan

norma yang lebih tinggi dari undang-undang itu sendiri. Karena norma yang

lebih tinggi itu memuat perinsip-perinsip keadilan. Dan inilah yang dianggap

tujuan hukum yang mengatur mereka (rakyat).

Dari kedua perbedaan jenis hukum diatas memang nyata dan ini

pulah sangat berpengaruh terhadap tujuan hukum itu sendiri setiap cenis

memiliki tujuan mereka. Tetapi lain soal lagi apakah kedua hukum ini dapat

dipisahkan.

Atas dasar tersebut dimana hukum merupakan suatu hal yang

penting dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat

kiranya dapat teratasi, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan

sekumpulan peraturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat yang harus

ditaati untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia dalam

masyarakat, dalam tujuan tersebut hukum mempunyai sasaran yang hendak

dicapai, dimana hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara

perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara

memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum itu

sendiri.

8


Berabjak dari hal tersebut, berbagai pakar di bidang hukum maupun

di bidang ilmu sosial lainnya mengemukakan pandangannya masing-masing

tentang tujuan hukum itu sendiri berdasarkan sudut pandang mereka

masing-masing.

Secara etimologis kata tujuan, sebagaimana yang disebutkan dalam

kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “arah atau sasaran yang

hendak dicapai”

E. Telaah Filosofis Terhadap Hakikat Keadilan Sebagai Cita-cita dan

Tujuan Hukum.

Pembahasan mengenai tujuan hukum tidak lepas dari sifat hukum

dari masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan

karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau

bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum.

Dari landasan teori yang dikemukakan di atas terlihat dengan jelas

perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli tentang tujuan hukum,

tergantung dari sudut pandang para ahli tersebut melihatnya, namun

semuanya tidak terlepas dari latar belakang aliran pemikiran yang mereka

anut sehingga dengannya lahirlah berbagai pendapat yang tentu saja

diwarnai oleh aliran serta faham yang dianutnya.

Adapun tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara

universal yaitu menggunakan asas prioritas sebagai tiga nilai dasar hukum

atau sebagai tujuan hukum, masing-masing: keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang

diharapkan.

Secara khusus masing-masing jenis hukum mempunyai tujuan

spesifik, sebagai contoh hukum pidana tentunya mempunyai tujuan spesifik

dibandingkan dengan hukum perdata, demikian pula hukum formal

9


mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil, dan

lain sebagainya.

Kalau dikatakan bahwa tujuan hukum adalah sekaligus keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah ini tidak menimbulkan masalah

dalam kenyataan.

Sebagaimana diketahui, di dalam kenyataanya sering sekali antara

kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara

keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan

kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau

hakim menginginkan keputusannya adil (menerut persepsi keadilan yang

dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau

bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi

masyarakat luas ,sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan,

perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Oleh

karena itu bagaimana keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Prof.Muchsin, pada hakekatnya hukum merupakan alat atau

sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu

masyarakat yang berkeadilan dalam menyelengarakan kesejahtraan sosial

yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan

sangsi bagi yang menyelengarakannya, baik itu untuk mengatur masyarakat

ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.

Ditambahkan pula oleh Prof. Muchsin, bahwa konsep dasar serta

tujuan hukum hanyalah berbicara pada dua konteks persoalan saja :

Konteks yang pertama adalah keadilan yang menyakut tentang

kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan di tengah sangking

banyaknya dinamika dan konflik di tengah masyarakat.

Konteks yang kedua adalah aspek legalitasmenyakut apa yang

disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan

10


oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dalam pemberlakuannya

dapat dipaksakan atas nama hukum.

Dua konteks persoalan tersebut di atas seringkali terjadi benturan,

diman hukum positif tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan, dan

sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum. Untuk

mencari jalan tengahnya komprominya adalah bagaimanabagaiman agar

semua hukum positif ada dan hadir selalu merupakan cermin dari rasa

keadilan.

Di samping itu hakekat hukum bertumpu pula pada idea keadilan dan

kekuatan moral, idea keadilan tidak pernah lepas dengan kaitannyasebab

membicarakan hukum, jelas atu samr-samar senantiasa merupakan

pembicaraan mengenai keadilan pula.

Serupa dengan apa yang di kemukaan oleh Prof. Muchsin, Theo

Huijbers dari tiga tujuan hukum (yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan)

keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada

kepastian dan kemanfaatan.

Selanjutnya menjelaskan dan mengajak kita pertama-tama

memandang hukum posotif secara terpisah dari prinsip-prinsip keadilan.

Seandainya hukum lepas dari norma-norma keadilan kemungkinanya ada

hukum yang ditetapkan adalah hukum yang tidak adil. Dan pertanyaanya

adalah apakah hukum yang tidak adil memiliki kekuatan hukum ?

Lanjaut Theo Huijbers menegemukakan untuk mengetahui mengerti

apakah hukum sebenarnya apakah makna hukum itu hukum ialah

mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Makna ini tercapai

dengan di masukanya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan

hidup bersama waktu itu.

Maka sebenarnya yang di sebut dengan hukum posotif yang

merupakan suatu realisasi dari prinsip keadilan. Keinsyafan keadilan dalam

11


hubungan dengan hukum tidak hanya dimiliki oleh rajyat . yang berkuasa

dalam sebuah negara semestinya sadar akan perlunya keadilan karena

kesadaran ini para penguasa politik sekuat tenaga berusaha untuk

mengesahkan tindakan-tindakanya seakan-akan tindakan itu sesuai dengan

prinsip keadilan.

Selanjutnya Theo Huijbers menegemukakan bila hukum hanya

dipandang sebagi hukum kalau tidak menetang keadilan, konseksuensinya

iyalah bahwa peraturan hukum yang tidak memuak konsep keadilan maka

bukanlah hukum yang sebenarnya.

Memang Undang-undang memiliki kelebihan dalam memenuhi tujuan

kepastian, namun ia juga memiliki kelemahan karena sifatnya akan menjadi

tidak fleksibel, kaku, dan statis. Penulisan adalah pembatasan, dan

pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak (pembatasan dalam

konteks materi) dan dinamis (pembatasan dalam konteks waktu) seperti

halnya value consciousness masyarakat ke dalam suatu undang-undang

secara logis akan membawa kepada konsekuensi ketertinggalan substansi

undang-undang tersebut atas bahan pembentuknya (nilai-nilai masyarakat).

Suatu undang-undang memang memiliki mekanisme pembaharuan

(legal reform) sebagai upaya meminimalisir sifat ketidak dinamisannya,

namun setiap orang juga mengetahui bahwa memperbarui suatu undang-

undang baik melalui proses legislasi maupun proses kontekstualisasi oleh

hakim bukanlah perkara yang gampang untuk dilakukan. Proses legislasi

tidak dapat dipungkiri juga merupakan manifestasi proses pergulatan politik,

dimana untuk menghasilkan suatu undang-undang yang baru tidak akan

dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat karena membutuhkan upaya

pencapaian kesepakatan atas kelompok-kelompok dengan visi dan misi

yang berbeda-beda.

Olehnya itu saat ini asas prioritas yang pertama-tama kita harus

memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah

12


kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik

yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya,

seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-

sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dengan penerapan asas prioritas ini, sisten hukum kita dapat tetap

tegak terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkan. Untuk

mencapai tujuan yang dapat menciptakan kedamaian, ketentraman dan

ketertiban dalam masyarakat, terutama masyarakat yang kompleks dan

mejemuk seperti di Indonesia, maka semestinya kita menganut asas

prioritas yang kasuistis yang ketika tujuan hukum diprioritaskan sesuai

kasus yang dihadapi dalam masyarakat, sehingga pada kasus tertentu

dapat diprioritaskan salah satu dari ketiga asas tersebut sepanjangtidak

mengganggu ketenteraman dan kedamaian merupakan tujuan akhir dari

hukum itu sendiri.

13


BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan hukum secara umum ialah arah atau sasaran yang hendak

dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Dalam rumusan tentang tujuan

hukum masih terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hukum. Hal ini

disebabkan karena sifatnya yang universal, adanya faktor penyebab lain

yaitu dari masing-masing masyarakat atau bangsa yang memiliki

karakteristik yang menjelma menjadi ideologi bangsa yang sekaligus

berfungsi sebagai cita hukum.

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan,

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan

kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan

mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun

tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan

yang sedang berlaku. Secara singkat Tujuan Hukum antara lain:

keadilan

kepastian

kemanfaatan

Namun dengan perkembangan saman terjadi “benturan” antara

Keadilan Dan kepastian hukum, dalam penerapan hukum kan yang di

dahulukan adalah kepastin hukum.

Padahal jikalu kita melihat secara filosofis dan dari pendapat

beberapa pakar, yang mesti didahulukan adalah keadailan, contohnya yang

di kemukankan oleh Theo Huijbers, dari tiga tujuan hukum (yaitu kepastian,

keadilan, dan kemanfaatan) keadilan harus menempati posisi yang pertama

dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan.

14




Dan sesunguhnya kepastian hukum dalam arti peraturan-peraturan

lahir untuk menguatkan pondasi atau landasan dari tujuan hukum

sesungguhnya, namun sebliknya kini kepastian hukun lebih mendominasi,

bahkan Seorang Hakin kini dianggap hanya menjadi “Corong Undang-

undang” hal ini, dianggap oleh penulis adalh dampak atau pengaruh dari

kultur, civil law system yang menghendaki hakim untuk mendasarkan diri

secara ketat kepada bunyi undang-undang walaupun undang-undang

tersebut telah ketinggalan jaman.

Dan dari hasil analisis secara filosofis dapat di simpulkan bahwa

hakekat tujuan hukum itu adalah keadilan, dan kepastian hukumsebagai

perwujudan keadilan maka di setiap undang-undang harus memuat konsep

keadilan dan jikalu dalam penegakan peraturan itu tidak memenuhi rasa

keadilan maka sesungguhnya itu bukanlah hukum. “Penulis ingin

mengemukakan bahwa sesunguhnya keadilan itu tidak perlu difinisi karena

keadilan itu adalah sebuah keputusan sikap, perasaan nurani dari individu

atu kelompok, adil bagi pihak yang lain belum tentu adil bagi pihak lain

merasakan rasa (adil) yang sama, adil bagi penguasa belum tentu adil bagi

masyarkat, dan sebaliknya. Maka kosepnya, keadilan harus dibalut oleh

kepastian hukum yang jelas dengan cataan setiap kepastian hukum (aturan-

aturan) harus memenuhi rasa nurani masayrakat yang lebih banyak.”

B. SARAN

Sebagai saran mengutip apa yang dikemukakan oleh Prof.

Muchsin, Dua konteks persoalan antara kepastian hukum terjadi benturan

dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara

keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan seringkali terjadi benturan,

dimana hukum positif tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan, dan

sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum. Untuk

mencari jalan tengahnya komprominya adalah bagaimana agar semua

15


hukum positif ada dan hadir selalu merupakan cermin atau memuat rasa

keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

16


1. Huijbers,Theo.1982. Filsafat Hukum Dalam Lintasan

Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.

2. Sisworo,Koesoemo,Soejono,SH,CN.1989.

pidato pengukuhan; mempertimbangkan beberapa pokok pikiran

berbagai aliran filsafat hukum dala relasi dan relevansidengan

pembangunan/pembinaan hukum indonesia. Semarang ;Fakultas

Hukum Univ. Diponogoro

3. MuchsinProf.,DR,H,SH. Materi Pokok Filsafat Hukum.

4. MuchsinProf.,DR,H,SH. Nilai-Nilai Keadilan.

17

Paper Filsafat Hukum DAYU

Documents