Paparan Tnp2k - Rakor Kota Kotamobagu

TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA KOTAMOBAGU

MUHAMMAD ARIF TASRIF KETUA POKJA KEBIJAKAN BIDANG ADVOKASI DAERAH

KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH NASIONAL

PROFIL KEMISKINAN MULTIDIMENSI KOTA KOTAMOBAGU

PERAN PENTING TKPK

TOPIK

“TRIPLE-TRACK PROBLEM”

KEMISKINAN

4

Tingkat kemiskinan nasional menurun, tetapi laju penurunannya melambat

Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya. Penduduk miskin yang tersisa adalah penduduk miskin kronis. Lokasi tempat tinggalnya makin tersebar.

5

Kemiskinan cenderung tinggi di perdesaan. Tetapi, pengangguran cenderung tinggi di perkotaan

Tidak semua penganggur adalah miskin: penganggur berkecukupan (discourage worker)

Orang bekerja tapi miskin: underemployed (<35 jam) dan unpaid worker

Dari 109,67 juta Angkatan Kerja (2011), hanya 41,48 juta (37,8%) yang bekerja di sektor formal

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KOTA DAN DESA

6

Ada kesenjangan dalam tingkat kemiskinan antar-wilayah (provinsi)

Distribusi jumlah penduduk miskin antar-wilayah juga tidak merata (80% ada di Jawa-Bali-Sumatera)

7

12,49% di bawah GK

23,78% di bawah 1,2 x GK

33,94% di bawah 1,4 x GK

60%

40%

20%

0%

Konsumsi bulanan per kapita (Rp.)

% P

op

ula

si

Sumber: Susenas (2010)

Jika garis kemiskinan naik 20%, porsi penduduk di bawah garis kemiskinan (tingkat kemiskinan) akan naik 100%: Indikasi masalah kerentanan

8

Ada ketimpangan dalam laju pertumbuhan pengeluaran antar kelompok penduduk

Masing-masing kelompok memiliki kebutuhan intervensi kebijakan yang berbeda

9

• Makanan adalah 65% dari komponen pembentuk Garis Kemiskinan, dimana 29% di dalamnya disumbangkan oleh konsumsi Beras.

• Tidak ada arti penanggulangan kemiskinan tanpa pengendalian inflasi.

10

Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

Ketepatan sasaran program dapat diperbaiki jika seluruh program menggunakan sumber data sasaran yang sama Basis Data Terpadu



PERAN PENTING TKPK

TOPIK

DIMENSI KEMISKINAN

KEMISKINAN MULTI-DIMENSI

KEMISKINAN EKONOMI

•Angka putus sekolah; Tingkat pendidikan kepala rumahtangga (Pendidikan)

•Tingkat Kematian Bayi; Tingkat Kematian Balita (Kesehatan)

•Akses pada sanitasi layak; akses pada listrik; akses pada air bersih (Prasarana Dasar)

•Harga Beras (Ketahanan Pangan)

•Pengangguran Terbuka (Ketenagakerjaan)

•Dan lain-lain

•Persentase Penduduk Miskin

• Jumlah penduduk miskin

• Indeks Kedalaman Kemiskinan

• Indeks Keparahan Kemiskinan

PENGELOMPOKAN DATA KEMISKINAN

DATA MAKRO

• Data agregat tentang jumlah dan persentase penduduk miskin dan variabel kemiskinan lainnya pada tingkat nasional dan wilayah (provinsi dan kabupaten/kota).

• Terutama bersumber dari BPS

DATA MIKRO

• Data yang lebih operasional yang menyajikan informasi tentang siapa orang miskin itu, dimana mereka berada, dan apa yang mereka lakukan; yang direkap dalam unit administrasi terendah (RT/ RW atau desa/ kelurahan)

• Terutama bersumber dari BPS dan BKKBN

CONTOH DATA:

Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Indeks Kedalaman

Kemiskinan Indeks Keparahan

Kemiskinan

CONTOH DATA:

Jumlah rumahtangga menurut status kesejahteraan

Usia kepala rumahtangga miskin

Pendidikan terakhir kepala rumahtangga

Lapangan pekerjaan kepala rumahtangga

Dan lain-lain

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI EKONOMI (1)

Tahun 2011, persentase penduduk

miskin Kota Kotamobagu (6.64%)

berada di bawah capaian Provinsi dan

merupakan yang terendah ketiga di

Sulawesi Utara setelah Kota Manado dan Kota

Tomohon.

Dalam 5 tahun terakhir, jumlah

maupun persentase penduduk miskin menurun. Tetapi,

laju penurunan itu cenderung melambat


Meskipun indeks kedalaman kemiskinan

rendah di bawah capaian Provinsi

Sulawesi Utara, Indeks keparahan kemiskinan

Kota Kotamobagu adalah yang tertinggi

ketiga setelah Bolaang Mongondow Selatan dan Minahasa Utara.


Indeks kedalaman dan keparahan

kemiskinan meningkat dalam setahun terakhir.

Selama 2007-2011, indeks keparahan kemiskinan juga tidak cenderung

membaik.


Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu

menurun. Di lain pihak, Gini ratio

justru meningkat di tahun terakhir.

PERTUMBUHAN vs PEMERATAAN

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI PENDIDIKAN

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI KESEHATAN

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI PRASARANA DASAR

KEMISKINAN MIKRO (1)

Perbandingan data makro (Susenas 2011) dan data mikro (PPLS 2011) menunjukkan

bahwa jumlah penduduk rentan miskin

di Kota Kotamobagu jauh melampaui jumlah

penduduk


Sebagian besar penduduk desil 1-3 di

Kota Koatmobagu berada pada usia

produktif 15-45 tahun. Di urutan kedua adalah

anak-anak usia 6-15 tahun.


Sekitar 9% dari rumahtangga desil 1-3 di Kota Kotamobagu

dikepalai oleh perempuan. Sebagian

besar dari mereka berada di usia yang tidak lagi produktif


Setengah dari jumlah anak usia

sekolah 5-15 tahun dalam desil 1-3 di Kota Kotamubagu terpaksa bekerja

RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT (PROV+KAB+KOTA) 2009-2010

Selama 2009-2012, rata-rata

pertumbuhan pendapatan daerah

secara agregat (prov+kab+kota) di

Sulawesi Utara (9,9%) adalah yang terendah

di Indonesia

RUANG FISKAL DAERAH (AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA) 2012

Tahun 2012, ruang fiskal daerah (agregat provinsi, kabupaten

dan kota) di Sulawesi Utara berada di bawah rata-rata antardaerah di

Indonesia

REALISASI BELANJA DAERAH MENURUT BIDANG, KOTA KOTAMOBAGU, 2008-2012



PERAN PENTING TKPK

TOPIK

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan

• Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang

Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

• Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)

• Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)

30

STRUKTUR TKPK KABUPATEN/KOTA

TUGAS DAN FUNGSI TKPK

• Penyusunan SPKD

• Penyusunan Renstra SKPD

• Perancangan RKPD

• Penyusunan Renja SKPD KOORDINASI

• Pengendalian pemantauan dan evaluasi kelompok program oleh SKPD

• Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik

• Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat

PENGENDALIAN

Rancangan program dan anggaran daerah

yang lebih sesuai kebutuhan

penanggulangan kemiskinan di setiap

daerah

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang

sesuai ketentuan dan prosedur yang

ditetapkan untuk mencapai tujuannya

TNP2K mendukung TKPK melalui peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK (Pelatihan, Magang dan Konsultasi Teknis)

32

SYARAT PENGUATAN PERAN TKPK

33

TERIMA KASIH

Paparan Tnp2k - Rakor Kota Kotamobagu

Documents