Paparan Simak Ppk

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

Negara (SIMAK BMN)

Dasar Hukum Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar

Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga

Gambaran Umum Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Perolehan lainnya yang sah: Barang yang diperoleh dari

hibah/sumbangan atau yang sejenis; Barang yang diperoleh sebagai

pelaksanaan dan perjanjian/kontrak; Barang yang diperoleh berdasarkan

ketentuan undang-undang; atau Barang yang diperoleh berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi

BMN dengan prinsip-prinsip:• Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan

sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

• Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.

Lanjutan :

• Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.

• Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

• Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Lanjutan :

SAI

SAK SIMAK BMN

SATUAN KERJASATKER

PERANGKAT DAERAH

Kerangka SAI

SIMAK-BMN merupakan subsistem dari SAI.• Untuk melaksanakan SIMAK-BMN Kementerian

Negara/Lembaga membentuk Unit Akuntansi Barang sebagai berikut:

– UAPB;– UAPPB-E1; – UAPPB-W; dan– UAKPB.

• SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga.

STRUKTTUR ORGANISASI SIMAK BMN

• UAKPB termasuk DK/TP melakukan proses akuntansi atas DS BMN untuk menghasilkan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS), Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT), Jurnal Transaksi BMN, dan daftar/laporan yang dananya bersumber dari APBN.

• Jurnal Transaksi BMN disampaikan kepada petugas akuntansi UAKPA termasuk DK/TP setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan Neraca.

• Nilai BMN dalam Neraca Laporan BMN, UAKPB melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA.

• LBKPS disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-W termasuk DK dan TP atau melalui UAPPB-E1 dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester.

• LBKPT disertai Laporan Kondisi Barang dan Catatan atas Laporan BMN disampaikan kepada UAPPB-W/UAPPB-E1 dan KPKNL setiap tahun.

• UAKPB melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan KPKNL setiap semester.

• Laporan BMN beserta Catatan atas Laporan BMN merupakan bahan penyusunan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan serta lampiran Laporan Keuangan tingkat UAKPA.

Tugas dan fungsi Unit Akuntansi BMN

• UAPPB-W menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna-Wilayah (DBPP-W), Laporan Barang Pembantu Pengguna-Wilayah Semesteran (LBPP-WS), Laporan Barang Pembantu Pengguna-Wilayah Tahunan (LBPP-WT), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB di wilayah kerjanya.

• Laporan BMN dan laporan keuangan tingkat wilayah, UAPPB-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-W.

• Laporan BMN tingkat wilayah LBPP-WS disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-E1 dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di wilayahnya setiap semester.

• LBPP-WT diserta Laporan Kondisi Barang dan Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di wilayahnya masing-masing setiap tahun.

• Laporan BMN beserta Catatan atas Laporan BMN merupakan bahan penyusunan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan serta lampiran Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W.

Lanjutan :

• UAPB menyusun Daftar Pengguna Barang (DPB), Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), dan daftar/laporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjanya.

• UAPB melakukan Rekonsiliasi Laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.

• Rekonsiliasi Laporan BMN UAPB dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menerima dan memroses Laporan BMN yang diterima dari seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester/tahun.

• Laporan BMN dan laporan keuangan, APB melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPA.

• LBPS dan LBPT dengan Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap semester dan Tahunan.

• Laporan BMN dan Catatan atas Laporan BMN merupakan bahan penyusunan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan serta lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Lanjutan :

• Dalam rangka mendukung keandalan Laporan BMN, setiap Unit Akuntansi Barang melakukan inventarisasi atas BMN yang dikuasainya.

• Inventarisasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun kecuali untuk Persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan dilaksanakan setiap tahun.

• Unit Akuntansi Barang menyampaikan hasil inventarisasi kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya akhir inventarisasi.

Pengelola Barang melakukan inventarisasi atas tanah dan bangunan yang dikuasainya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Lanjutan :

BLU

UAPPA-E1

UAPA

UAPPA-W

UAKPA

UAPB

UAPPB-E1

UAPPB-W

UAKPBKPKNL

KANWILDJKN

DJKN

KPPN

KANWILDJPBN

DJPBN

Mekanisme Pelaporan SAIMekanisme Pelaporan SAI

Klasifikasi Barang Milik Negara(PMK 97/PMK.06/2007)

BMN diklasifikasikan berdasarkan golongan, bidang, BMN diklasifikasikan berdasarkan golongan, bidang, kelompok sub kelompok dan sub-sub kelompok barangkelompok sub kelompok dan sub-sub kelompok barang

GolonganGolongan

BidangBidang

KelompokKelompok

Sub KelompokSub Kelompok

Sub–sub KelompokSub–sub

Kelompok

Semakin rinci/ detail

Semakin rinci/ detail

1. Barang Tidak Bergerak2. Barang Bergerak3. Hewan, Ikan, & Tanaman4. Persediaan5. KDP6. Aset Tak Berwujud7. Gol Lain-lain

1. Barang Tidak Bergerak2. Barang Bergerak3. Hewan, Ikan, & Tanaman4. Persediaan5. KDP6. Aset Tak Berwujud7. Gol Lain-lain

LBKPS/TLBKPS/T

LBPP-WS/TLBPP-WS/T

LBPP-E1S/TLBPP-E1S/T

LBPS/TLBPS/T

• Aset Lancar Persediaan: aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

• Aset Tetap aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Barang Milik Negara dalam Neraca

Jenis Transaksi BMN

Perolehan•Pembelian•Transfer masuk•Hibah•Rampasan•Penyelesaian Pembangunan

•Pembatalan Penghapusan

•Reklasifikasi Masuk

•Pelaksanaan Perjanjian/kontrak

Perubahan•Pengurangan kw/nilai

•Pengembangan•Perubahan Kondisi

•Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas

Penghapusan•Penghapusan•Transfer Keluar•Reklasifikasi Keluar

•Koreksi Pencatatan

•Hibah

Gambaran Proses SIMAK-BMN

BAST

Bukti Kepemilikan

SPM/SP2D

Faktur/Kwitansi

SK Penghapusan

DS lainnyayang sah

Input

Proses• Inputing

- klas/kode- NUP- kwantitas - satuan- nilai- dst

• Verifikasi• Pencetak

an

Daftar BMN

Laporan BMN& CR-BMN

Output

LKBDIRKIB

DIL

Register BMN

ADK

A. PERSEDIAANB. KDPC. BMN BERSEJARAHD. NON A, B, DAN C

A. PERSEDIAANB. KDPC. BMN BERSEJARAHD. NON A, B, DAN C

UAPPB-WUAPPB-W

UAPBUAPB

UAPPB-E1UAPPB-E1

KPKNLKPKNL

MENKEU(DJKN)

MENKEU(DJKN)

UAKPAUAKPAJURNAL TRANSAKSIJURNAL TRANSAKSI

(Bulanan)(Bulanan)

(Semester/Tahunan)

(Semester/Tahunan)

SIMAK-BMNSIMAK-BMN

UAKPBUAKPB

Ps 35 ayat (3)Ps 35 ayat (3)

Ps 35 ayat (2)Ps 35 ayat (2)

Dokumen/laporan yang dihasilkan dari SIMAK-BMN terdiri dari:• Daftar BMN;• Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah; • Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung;• Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan

Bermotor;• Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan;• Daftar Inventaris Lainnya (DIL); • Daftar Inventaris Ruangan (DIR);• Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP);• Laporan Kondisi Barang (LKB).

Keluaran SIMAK BMN

Jadwal Pelaporan BMN Semester 1

Unit Organisasi

Terima Proses Kirim Waktu Pengiriman

UAKPB - - 05 Juli 20x0

2 hari

UAPPB-W 06 Juli 20x0 3 hari 11 Juli 20x0

2 hari

UAPPB-E1 12 Juli 20x0 3 hari 14 Juli 20x0

3 hari

UAPB 17 Juli 20x0 3 hari 20 Juli 20x0

1 hari

Menkeu cq. DJKN

21 Juli 20x0 - -

Jadwal Pelaporan BMN Semester 2

Unit Organisasi


UAKPB - - 10 Januari 20x1

5 hari

UAPPB-W 15 Januari 20x1

5 hari 20 Januari 20x1

3 hari

UAPPB-E1 23 Januari 20x1


2 hari

UAPB 30 Januari 20x1

5 hari 4 Februari 20x1

1 hari

Menkeu cq. DJKN

5 Februai 20x1

- -

Jadwal Pelaporan BMN Tahunan

Unit Organisasi


UAKPB - - 15 Januari 20x1

5 hari

UAPPB-W 20 Januari 20x1


3 hari

UAPPB-E1 28 Januari 20x1


2 hari

UAPB 4 Februari 20x1


(termasuk pemutakhira

n data)

1 hari

Menkeu cq. DJKN

20 Februai 20x1

- -

• Ditjen PHI & JSK Depnakertrans pada TA. 2008 untuk Pusat dan Daerah satker yang mendapatkan Belanja Modal (BM) sebanyak 184 satker

• Dari hasil penyusunan Laporan BMN Semester I melalui Aplikasi SABMN TA. 2008 dan melakukan rekonsiliasi tingkat Departemen ke DJKN Departemen Keuangan R.I, bahwa Ditjen PHI & JSK yang telah mengirimkan Laporan BMN melalui Aplikasi SABMN sebanyak 57 satker atau (30,98%) sedangkan yang belum mengirimkan Laporan BMN sebanyak 127 satker atau (69,02%). Dengan perincian sebagai berikut :

Satker-satker Pusat dan Daerah Pada Unit Ditjen PHI DAN JSK Yang mendapatkan BM (Belanja Modal)

T. A 2008 yang telah atau belum mengirimkan Laporan Barang Milik Negara melalui Aplikasi SABMN/SIMAK BMN

s.d Semester I TA. 2008

LANJUTAN :

No.

Urut

Unit Eselon ISatker ygmendapat

BM menurut E-

1

SatkerYang Telah mengirim

Lap.BM menurut E-1 s.d SMT

I/08

SatkerYang Belum

mengirim Lap.BM menurut E-1

s.d SMT I/08

Prosentase Satker yag

Telah mengirimk

an Lap. BMN

menurut E-1

Ditjen PHI & JSK :

• Pusat

• UPTP

• Dekon

• TP

184

1

0

33

150

57

1

0

6

50

127

0

0

27

100

30,98 %

100,00 %

00,00 %

18,18 %

33,33 %

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Satker-satker Pusat dan Daerah Pada Unit Ditjen BINAPPENTA Yang mendapatkan BM (Belanja Modal)

T. A 2008 yang telah atau belum mengirimkan Laporan Barang Milik Negara melalui Aplikasi SABMN/SIMAK BMN

s.d Semester I TA. 2008

No.Uru

t

Kode Satker

Unit Organisasi Satuan Kerja

SatkerYang Telah

mengirim Lap.BMN s.d SMT

I/08

SatkerYang Belum

mengirim Lap.BMN s.d SMT

I/08

KP, UPTPDK & TP

0102030405

451139451145451160500638451182

PUSAT : Sekretariat Ditjen Binapenta Dit. Pengembangan Pasar Kerja Dit. Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dit. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negei Dit. Pengembangan Kesempatan Kerja

√√√√√

~~~~~

KPKPKPKPKP

06 451139UPT. PUSAT : BB Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang

~ √ UPTP

070809

020835035138325106

DAERAH : Disnaker Kabupaten Bekasi Prop. Jabar Disnakertrans Kota Semarang Prop. Jateng Disnaker Kota Batam Prop. Riau Kepulauan

√~√

~√~

TPTPTP

Paparan Simak Ppk

Documents