PAPARAN fornas e catalogue kompendium alkes fnal.ppt

Makasar 2013

IMPLEMENTASI FORNAS, E-KATALOG, DAN KOMPENDIUM

ALKES DALAM JKN

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

TATA SAJI

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekkes, terutama obat esensial .Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

•Pelayanan obat peserta JK pada faskes berpedoman pada Fornas

(Pengadaan melalui e-purchasing berdasarkan e-katalog obat Fornas)

UU No. 40/ 2004 tentang SJSN

Pelayanan sediaan farmasi di RS harus mengikuti Pelayanan sediaan farmasi di RS harus mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Kefarmasian

Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan habis pakai di RS harus dilakukan oleh IFRS habis pakai di RS harus dilakukan oleh IFRS sistem satu sistem satu pintupintu

Pasal 15 ayat 2Pasal 15 ayat 2

Pasal 15 ayat 3Pasal 15 ayat 3

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yg mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu

UU. No. 36 Tahun 2009UU. No. 36 Tahun 2009

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

S K N

a. Upaya ketersediaan , pemerataan , dan keterjangkauan

b. Upaya jaminan keamanan , khasiat/manfaat, dan mutu serta perlindungan masyarakat

c. Upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasiand. Upaya penggunaan obat yang rasional

e. Upaya kemandirian sediaan farmasi

TUJUAN :TERSEDIANYA SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN YG TERJAMIN AMAN, BERKHASIAT/BERMANFAAT DAN

BERMUTU, DAN KHUSUS UNTUK OBAT DIJAMIN KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUANNYA GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA

Kebijakan Obat Nasional

Ketersediaan, pemerataan & keterjangkauan obat,

termasuk obat esensial

Menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari

penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat

Penggunaan Obat Yang Rasional

SK Menkes No. 189/Menkes/SK/III/2006

MANFAAT OBAT DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS,

ditetapkan oleh Menteri (UU SJSN ps 25, Perpres Jamkes ps 32)

KETERSEDIAANKETERJANGKAUAN

JAMINAN KEAMANAN, MUTU

& MANFAAT

POR

Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan

Kesehatan*

KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA

KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATANKEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN

9

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1. KETERSEDIAAN2. KETERJANGKAUAN3. PENGGUNAAN OBAT

YANG RASIONAL4. KESELAMATAN

PASIEN

1. KETERSEDIAAN

2. PENILAIAN KEBUTUHAN

3. JAMINAN KEAMANAN, KUALITAS DAN EFIKASI ALKES

4. KESELAMATAN PASIEN

OBATOBAT ALAT KESEHATANALAT KESEHATAN

PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU DAN KOMREHENSIF

Daftar obat yang disusun oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, didasarkan pada bukti ilmiah terkini, berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan untuk penulisan resep

dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

DEFINISI

STRATEGI PENYUSUNAN

FORNAS

Daftar Obat disusun oleh

Komite Independen

Mengakomodir usulan

stakeholder

Disusun berdasarkan kelas

terapi

Daftar obat menyeluruh dan

tersegmen

Tingkat Pelayanan kesehatan

Standar Kompetensi

Nakes

KONSEP PENYEDIAAN DAFTAR DALAM SJSN

PRB

Konsep Obat Esensial

Safety, Efficacy, Cost-effective

14

HASIL PEMBAHASANFornas terdiri dari :

Kelas Terapi : 29 Sub kelas terapi : 90 519 item obat/zat aktif, (dalam 923

kekuatan/bentuk sediaan), terdiri dari: 468 item obat /zat aktif (dalam 838

kekuatan/bentuk sediaan) yang sudah ada di dalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013

51 obat/zat aktif (dalam 55 kekuatan/bentuk sediaan) diluar DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013,

30 kekuatan dan bentuk sediaan baru (dari 30 item obat/zat aktif yang sudah ada didalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013)

Pharmaceutical Use and Supply Management

Dispensing

NATIONAL FORMULARY

E-catalog

GDPGSP

GPPGood Prescribing Practice

MESOPTOEPO

POR

IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONALIMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL

16

FORMULARIUM FORMULARIUM NASIONALNASIONAL

FORMULARIUM FORMULARIUM NASIONALNASIONAL

FO

RM

ULA

RIU

FO

RM

ULA

RIU

M R

UM

AH

M

RU

MA

H

SA

KIT

SA

KIT

FO

RM

ULA

RIU

FO

RM

ULA

RIU

M R

UM

AH

M

RU

MA

H

SA

KIT

SA

KIT

E - katalogE - katalogE - katalogE - katalog

MOHMOHMOHMOH KOMITE KOMITE PENYUSUN FORNASPENYUSUN FORNAS

KOMITE KOMITE PENYUSUN FORNASPENYUSUN FORNAS

17

Kebijakan Penerapan FORNAS

TujuanTujuan

Pasien menerima obat yang aman,

berkhasiat, bermutu dengan

cost benefit tertinggi

Pasien menerima obat yang aman,

berkhasiat, bermutu dengan

cost benefit tertinggi

1. Sosialisasi2. Pembinaan dan Pengawasan

Implementasi Fornas dalam JKN dilaksanakan bersama antara Kemenkes, BPJS Kesehatan, Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab/Kota

3. Pengembangan Sistem Informnasi

4. Penerapan/Penguatan kapasitas dibidang Pelayanan Kefarmasian

5. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Fornas Berdasarkan STGs

6. Umpan Balik

1. Sosialisasi2. Pembinaan dan Pengawasan

Implementasi Fornas dalam JKN dilaksanakan bersama antara Kemenkes, BPJS Kesehatan, Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab/Kota

3. Pengembangan Sistem Informnasi

4. Penerapan/Penguatan kapasitas dibidang Pelayanan Kefarmasian

5. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Fornas Berdasarkan STGs

6. Umpan Balik

Strategi Implementasi Strategi Implementasi

STRATEGI IMPLEMENTASI FORNAS JKNSTRATEGI IMPLEMENTASI FORNAS JKN

Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013

19

E-katalog

-SATKER PUSAT-SATKER DAERAH

IF KAB/KOTAIF RUMAH SAKIT

APOTEKE -

PURCHASING

E - CATALOG

PEMANFAATAN E–CATALOG OBAT

LELANG SATUANHARGA OBAT

• NAMA GENERIK • KEMASAN• PENYEDIA• HARGA

• NAMA GENERIK • KEMASAN• PENYEDIA• HARGA

TRANSPARAN

AKUNTABELEFEKTIFEFISIEN

PENETAPAN HARGA OBAT MELALUILELANG HARGA SATUAN TAHUN 2014

NO WILAYAH JML TRANSAKSI (Rp)

1 Kabupaten Indramayu 5,064,508,088

2 Kabupaten Tegal 4,198,058,770

3 Kabupaten Pamekasan 3,571,408,420

4 Kabupaten Cilacap 3,553,175,674

5 Kota Pontianak 3,317,830,196

6 Kabupaten Buleleng 2,562,048,650

7 Kota Pekanbaru 2,501,593,528

8 Kota Samarinda 2,253,987,979

9 Kabupaten Probolinggo 2,233,939,870

10 Kota Singkawang 2,171,995,042

10 Pemda dengan Transaksi E-PurchasingTerbesar *)

*) Data LKPP Nov 2013

e-Catalogue Obat Tahun 2014*)

Daftar Obat

Pengguna

*) 1 Januari 2014

IndustriFarmasi

24

KOMPENDIUM & E-KOMPENDIUM & E-CATALOQUE ALAT CATALOQUE ALAT

KESEHATAN KESEHATAN

Definisi Alat Kesehatan

Alat kesehatan instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan berdasarkan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud oleh produsen, dapat digunakan sendiri maupun kombinasi untuk manusia dengan satu atau beberapa tujuan sebagai berikut: diagnosis, pencegahan, pemantauan, perlakuan atau pengurangan penyakit; diagnosis, pemantauan, perlakuan, pengurangan atau kompensasi kondisi sakit; penyelidikan, penggantian, pemodifikasian, mendukung anatomi atau proses fisiologis; mendukung atau mempertahankan hidup; menghalangi pembuahan; desinfeksi alat kesehatan; dan menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian in vitro terhadap

spesimen dari tubuh manusia

PERMENKES 1189-1190-1191 Th 2010

KOMPENDIUM ALAT KESEHATAN

Sebagai acuan

untuk pelayanan kesehatan dalam menentukan pembelian alat kesehatan yang cost-effective sesuai mutunya

untuk penyusunan e katalog alkes dalam pengendaliaan harga alat kesehatan

Health Technology Assessment

KOMPENDIUM ALAT KESEHATAN

Merupakan kumpulan informasi tentang alat kesehatan yang disajikan secara komprehensif,

1. Daftar Alat Kesehatan• Alkes Elektromedik• Alkes Non elektromedik• Alkes Diagnostik In Vitro

2. Ilustrasi/Gambar alkes3. Tujuan penggunaan4. Deskripsi Alkes5. Spesifikasi dasar alkes6. Hal hal yang perlu

diperhatikan dalam penggunaan alat

7. Resiko yang mungkin terjadi akibat penggunaan alat kes

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

www.lkpp.go.id

Persyaratan e- Catalog Alat Kesehatan

Disalurkan oleh Distributor yang memiliki Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) sesuai Kemampuan Sarana

Alat kesehatan telah memiliki Nomer Ijin Edar dari Kementrian Kesehatan

Transparansi dan kewajaran pada : Harga yang wajar Spesifikasi Layanan Purna jual

Pengadaan Alat Kesehatan

Melalui e-Cataloque

Dilakukan secara e-Purchasing

Daftar alat kesehatan dan spesifikasi akan tercantum dalam e-Catalogue.

E-catalogue alat kesehatan mengatur biaya distribusi sampai Prop/ Kab kota.

Rencana Kebutuhan Alkes Nasional yaitu kebutuhan dari Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi dan RS Pemerintah dilakukan melalui e-Planning

e-cataloque

KESIAPAN KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN MENGHADAPI JKN

33

PENUTUP