Panorama Teori Hukum dan Keadilan

PANORAMA TEORI HUKUM DAN KEADILAN

Zainal Arifin Mochtar(Pengajar Hukum FH UGM –

Direktur PuKAT Korupsi FH UGM)

Yogyakarta, 10 Januari 2009

STRUKTUR/SUSUNAN ILMU

• STRUKTUR ILMU DIILUSTRASIKAN SEBAGAI SEBUAH LIMAS ATAU PIRAMID.

• PADA BAGIAN DASAR TERDIRI ATAS FAKTA-FAKTA, KEMUDIAN KE BAGIAN ATAS TERDIRI ATAS: KLASIFIKASI, DEFINISI, HIPOTESA, HUKUM, DAN TEORI PADA BAGIAN PUNCAKNYA.

TEORI

• MEMAHKOTAI SISTEM ILMIAH• TERDIRI ATAS HUKUM-HUKUM ILMIAH.• PERNYATAAN-PERNYATAAN UMUM YANG

MEMAUT HUBUNGAN TERATUR ANTAR FAKTA/GEJALA.

• BERFUNGSI UNTUK MEMBERI EKSPLANASI, PREDIKSI DAN PEMAHAMAN TERHADAP BERBAGAI FAKTA/GEJALA.

TEORI HUKUM ALAM

• MENGAKUI ADANYA NORMA-NORMA HUKUM YANG LEBIH TINGGI (HIGHER LAW) ATAS NORMA-NORMA HUKUM YANG BERLAKU DI BERBAGAI NEGARA (HUKUM POSITIF).

• NORMA-NORMA HUKUM ALAM BERFUNGSI SEBAGAI PEMBENARAN MAUPUN PENOLAKAN ATAS NORMA-NORMA HUKUM POSITIF.

LANJUTAN

• NORMA-NORMA HUKUM ALAM BERASAL DARI TUHAN, AKAL BUDI MANUSIA DAN GEJALA-GEJALA ALAM

• HUKUM POSITIF SEMESTINYA BERASAL DARI HUKUM ALAM.

TEORI HUKUM ALAM KLASIK DAN MODERN

• TEORI HUKUM ALAM KLASIK: FOKUS PADA TELAAHAN THD MUATAN MORAL DARI HUKUM POSITIF.

• TEORI HUKUM MODERN: FOKUS PADA FUNGSI-FUNGSI HUKUM.

LON FULLER: DUA ASPEK MORALITAS SISTEM NORMA: EKSTERNAL DAN INTERNAL

ASPEK EKSTERNAL

MEMUAT/MENGANDUNG NILAI-NILAI IDEAL:

• MEWUJUDKAN KEADILAN• MENCEGAH KETIDAKADILAN

ASPEK INTERNAL: 8 PRASYARAT SISTEM NORMA HUKUM:

• NORMA HUKUM BERLAKU UMUM• NORMA HUKUM HARUS DIUNDANGKAN.• NORMA HUKUM TIDAK BOLEH BERLAKU

SURUT.• NORMA HUKUM HARUS DIMENGERTI.

LANJUTAN

• DALAM SEBUAH SISTEM HUKUM, NORMA HUKUM TIDAK BOLEH SALING BERTENTANGAN.

• TIDAK MEMUAT PERINTAH ATAU LARANGAN PERILAKU YANG MELAMPAUI KEMAMPUAN MANUSIA.

• NORMA HUKUM BERSIFAT KONSTAN• KONSISTENSI ANTARA NORMA HUKUM

DAN PELAKSANAAN/PENEGAKAN

POSITIVISME : JOHN AUSTIN: “LAW AS COMMAND”

HUKUM ADALAH:PERINTAH BERBUAT ATAU TIDAK

BERBUAT YANG DIPATUHI OLEH WARGA SEBAGAI SEBUAH KEBIASAAN (HABIT).

PERINTAH DITUJUKAN KEPADA MASYARAKAT PADA UMUMNYA.

DIBUAT OLEH OTORITAS YANG BERDAULAT.

LANJUTAN

• YANG BERDAULAT ADALAH YANG DIPATUHI OLEH WARGA/PENDUDUK.

• YANG BERDAULAT TIDAK TUNDUK PADA PIHAK LAINNYA

• SANKSI MENJADI UNSUR PENTING

JOHN AUSTIN: DUA KATEGORI ATURAN/KETENTUAN

• ATURAN/KETENTUAN YANG DISEBUT SEBAGAI HUKUM (LAWS PROPERLY SO CALLED)

• ATURAN/KETENTUAN YANG TIDAK DISEBUT SEBAGAI HUKUM (LAWS IMPROPERLY SO CALLED), MISALKAN KETERATURAN DALAM ALAM, MISALKAN MATAHARI TERBIT DI TIMUR TENGGELAM DI BARAT, SETIAP HUJAN PASTI DIDAHULUI OLEH ADANYA AWAN HITAM.

ATURAN YANG DISEBUT SEBAGAI HUKUM:

• MEMUAT/MENGANDUNG PERINTAH DAN LARANGAN YANG DITUJUKAN KEPADA MASYARAKAT KESELURUHAN.

• DIBEDAKAN ATAS DUA KATEGORI:• NORMA DARI TUHAN DAN NORMA

BUATAN MANUSIA

NORMA BUATAN MANUSIA

• HUKUM POSITIF, YAITU NORMA-NORMA HUKUM YANG DITETAPKAN OLEH OTORITAS POLITIK.

• NORMA HUKUM YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH OTORITAS POLITIK, DISEBUT JUGA “POSITIVE MORALITY” MISALKAN ATURAN SEBUAH ORGANISASI ATAU PERKUMPULAN.

POSTIVISME H.L.A. HART: CONCEPT OF LAW

• KOREKSI THD PEMIKIRAN AUSTIN, BAHWA HUKUM ADALAH PERINTAH (COMMAND) DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM SEBAGAI SEBUAH KEBIASAAN (HABIT).

• TEORI AUSTIN TIDAK DAPAT MENJELASKAN KEBERLANJUTAN HUKUM YANG TELAH ADA PADA GENERASI BERIKUT.

HART: PRIMARY RULES DAN SECONDARY RULES

• PRIMARY RULES: NORMA HUKUM YANG MEMUAT KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

• SECONDARY RULES: NORMA HUKUM YANG MEMUAT KEWENANGAN KEPADA SUBJEK HUKUM.

TIGA JENIS SECONDARY RULES

• RULES OF CHANGE: ATURAN-ATURAN YANG MEMFASILITASI LEMBAGA LEGISLATIF, EKSEKUTIF ATAU JUDIKATIF UNTUK MENGUBAH PRIMAIRY RULES.

• RULES OF ADJUDICATION: ATURAN-ATURAN PENYELESAIAN SENGKETA/KASUS HUKUM

• RULES OF RECOGNITION: ATURAN YANG MEMBERI PEDOMAN/KRITERIA UNTUK MENENTUKAN BAHWA SUATU NORMA ADALAH NORMA HUKUM.

JOHN RAWLS: TEORI KEADILAN (A THEORY OF JUSTICE)

TIGA BENTUK KONSEPSI KEADILAN:• 1. MAKSIMALISASI KEBEBASAN

(MAXIMISATION OF LIBERTY), KEBEBASAN HANYA TUNDUK PADA PEMBATASAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MELINDUNGI KEBEBASAN ITU SENDIRI.

KONSEPSI KEBEBASAN MENGAKUI ADANYA HAK-HAK DASAR

• HAK BEBAS BERBICARA DAN BERORGANISASI, HAK MEMILIH DAN DIPILIH UNTUK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK, HAK KEBEBASAN BERFIKIR, HAK UNTUK MEMILIKI HARTA BENDA PRIBADI, KEBEBASAN DARI PENANGKAPAN/PENAHAN SECARA SEWENANG-WENANG

• HAK-HAK TERSEBUT TIDAK BOLEH DIKORBANKAN ATAS ALASAN KEPENTINGAN MASYARAKAT/NEGARA

LANJUTAN

• 2. KESETARAAN UNTUK SEMUA (EQUALITY FOR ALL), DALAM HAL KEBEBASAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN DALAM DISTRIBUSI (PEMBAGIAN) SUMBER DAYA SOSIAL (SOCIAL GOODS), HANYA TUNDUK PADA PENGECUALIAN BAHWA KETIDAKSETARAAN DIBOLEHKAN JIKA HAL ITU MENGHASILKAN MANFAAT PALING BESAR BAGI MEREKA YANG PALING TIDAK SEJAHTERA DALAM MASYARAKAT.

LANJUTAN

• 3.KESETARAAN DALAM KESEMPATAN DAN PENGHAPUSAN KETIDAKSETARAAN DALAM KESEMPATAN BERDASARKAN KEKAYAAN DAN KELAHIRAN.

JOHN FINNIS:TEORI KEADILAN

TIGA UNSUR-UNSUR KEADILAN:• 1. KETERKAITAN DENGAN PIHAK LAIN;

HUBUNGAN ANTAR ORANG.• 2. ADANYA KEWAJIBAN (DUTY) PADA

SESEORANG UNTUK MEMENUHI HAK PIHAK LAIN.

• 3. KESETARAAN (EQUALITY).

JENIS-JENIS KEADILAN

• KEADILAN UMUM (GENERAL JUSTICE): MEWUJUDKAN KEBAIKAN BERSAMA BAGI MASYARAKAT (COMMON GOOD OF ONE’S COMMUNITY).

• KEADILAN DISTRIBUTIF (DISTRIBUTIVE JUSTICE): KESETARAAN.

• KEADILAN KOMUTATIF (COMMUTATIVE JUSTICE) KEADILAN DALAM HUBUNGAN HUKUM ANTAR PARA PIHAK, MISALKAN KONTRAK, GANTI RUGI DALAM PERISTIWA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

NOZICK:TEORI NEGARA MINIMAL

• NEGARA TIDAK BOLEH TERLALU CAMPURTANGAN DALAM URUSAN WARGA.

• PERAN NEGARA SEBATAS MENJAGA AGAR JANGAN TERJADI ANARKI.

• NEGARA HANYA PERLU CAMPUR TANGAN UNTUK PERLINDUNGAN WARGA DARI KEJAHATAN SEPERTI: PEMERKOSAAN, PENCURIAN, PENGINGKARAN PERJANJIAN/KONTRAK.

LANJUTAN

• UNDANG-UNDANG NEGARA BAGIAN NEW YORK MENYATAKAN: SEORANG PEMBUNUH TIDAK KEHILANGAN HAK ATAS BENDA/KEKAYAAN YANG DIPEROLEH MELALUI WASIAT.

• KAKEK ELMER BERWASIAT, BAHWA ELMER MEMPEROLEH BEBERAPA HARTA SI KAKEK.

• WASIAT BARU BELAKU JIKA KAKEK TELAH MENINGGAL.

DWORKIN: TEORI HAK

• HUKUM TIDAK HANYA TERDIRI ATAS ATURAN-ATURAN (RULES), TETAPI JUGA PRINSIP-PRINSIP (PRINCIPLES), DOKTRIN-DOKTRIN.

• ATURAN DAN PRINSIP SAMA-SAMA MENGATUR PERILAKU, TETAPI MEMILIKI BOBOT YANG BEDA.

HAK LAWAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

• PRINSIP/ASAS MENGANDUNG HAK-HAK.• JIKA SEBUAH HAK BERHADAPAN/KONFLIK

DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, MAKA HAKIM HARUS MEMENANGKAN HAK.

• HAK TIDAK DAPAT DIKALAHKAN OLEH PRINSIP EFISIENSI.

• HAK-HAK MEMILIKI BOBOT YANG BERBEDA.• HAK KEBEBASAN BERBICARA MEMILIKI BOBOT

YANG LEBIH DIBANDINGKAN HAK KEBENDAAN.

TEORI-TEORI HUKUM SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK

FUNGSI: MENJELASKAN LATARBELAKANG, FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PEMBENTUKAN SUATU PRODUK HUKUM

KEBIJAKAN PUBLIK?

• WHAT GOVERNMENT CHOOSE TO DO OR NOT TO DO.

KEBIJAKAN PUBLIK: PENDIDIKAN, TRANSPORTASI, PERTAHANAN, LUAR NEGERI, PERTANAHAN, INVESTASI PERUMAHAN, KESEHATAN, LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN.

HUKUM SEBAGAI LEGITIMASI KEBIJAKAN PUBLIK

• UNDANG-UNDANG• PERPU• PP• PERATURAN PRESIDEN• PERATURAN DAERAH

DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI LEGITIMASI KEBIJAKAN PUBLIK

TEORI ELIT

• DALAM SETIAP NEGARA/MASYARAKAT TERDAPAT: KELOMPOK ELIT DAN KELOMPOK MASSA.

• KELOMPOK ELIT JUMLAHNYA KECIL, TETAPI MEMILIKI KEKUASAAN POLITIK EKONOMI DAN SOSIAL, SEDANGKAN KELOMPOK MASSA JUMLAHNYA BANYAK, TETAPI TIDAK MEMPUNYAI KEKUASAAN.

• KELOMPOK ELIT YANG MENENTUKAN PEMBUATAN DAN ARAH KEBIJAKAN PUBLIK, SEDANGKAN KELOMPOK MASSA PASSIF.

LANJUTAN

• KELOMPOK ELIT BERASAL DARI STRATA SOSIAL EKONOMI ATAS.

• PERPINDAHAN DARI KELOMPOK MASSA KE KELOMPOK ELIT SANGAT SULIT, JARANG TERJADI, TERKECUALI TERJADI REVOLUSI.

• KELOMPOK ELIT MEMILIKI PERSAMAAN PANDANGAN: MEMPERTAHANKAN SISTEM YANG BERLAKU.

TEORI GROUP

• DALAM SETIAP NEGARA ATAU MASYARAKAT SELALU TERDAPAT DUA ATAU LEBIH KELOMPOK KEPENTINGAN, IDEOLOGI.

• INTERKASI ANTARA BERBAGAI KELOMPOK TITIK SENTRAL KEBIJAKAN PUBLIK.

• KEBIJAKAN PUBLIK MERUPAKAN HASIL PERTARUNGAN/KONFLIK POLITIK BERBAGAI KELOMPOK/IDEOLOGI.

FUNGSI SISTEM POLITIK DAN HUKUM

• MENGELOLA KONFLIK AGAR TIDAK TIMBUL KEKERASAN.

• MENJADIKAN KOMPROMI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DAN DIBERI LEGITIMASI MELALUI PRODUK HUKUM: UU, PP. PERPRES, PERDA.

• MENJALANKAN/MENEGAKKAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG TELAH DILEGITIMASI OLEH HUKUM

TEORI SISTEM

• ADA LINGKUNGAN DAN ADA ISTEM POLITIK/HUKUM.

• SISTEM TERDIRI ATAS LEMBAGA-LEMBAGA, FUNGSI-FUNGSI,

• LINGKUNGAN MEMBERIKAN TEKANAN, PENGARUH, MASUKAN, ASPIRASI, TUNTUTAN YANG KEMUDIAN DIPROSES MELALUI SISTEM.

LANJUTAN

• PROSES-PROSES DALAM SISTEM POLITIK MENGHASILKAN KELUARAN ATAU KEBIJAKAN PUBLIK.

• TEORI SISTEM JUGA DAPAT MENJELASKAN SISTEM PERADILAN.

RULE OF LAW

FUNGSI RULE OF LAW:

MENCEGAH PENGGUNAAN KEKUASAAN NEGARA SECARA SEWENANG-WENANG, KORUP, PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN.

UNSUR-UNSUR RULE OF LAW

• PROSEDURAL• SUBSTANTIF• KONTROL INTERNAL/INSTITUSI PENJAGA

UNSUR PROSEDURAL

• HUKUM MESTI TERTULIS: SEBERAPA SERING PEMERINTAH MEMBUAT KEBIJAKAN TANPA LANDASAN HUKUM? SEBERAPA SERING PEMERINTAH MENGGUNAKAN LANDASAN INSIDENTAL DIBANDINGKAN ATURAN UMUM?

• PERBUATAN/TINDAKAN NEGARA/APARAT NEGARA HARUS TUNDUK PADA HUKUM: SEBERAPA LUAS ADA DISKRESI, ADAKAH BANYAK PENGECUALIAN DALAM ATURAN HUKUM? APAKAH PEMERINTAH SECARA EMPIRIS MENDASARKAN PERBUATANNYA PADA HUKUM?

LANJUTAN

• SUBSTANSI HUKUM MESTI JELAS DAN PASTI, ATURAN HUKUM BERLAKU UMUM, RELATIF KONSTAN, TIDAK SEIRNG BERUBAH-UBAH, ATURAN HUKUM DISOSIALISASIKAN.

• PERSETUJUAN RAKYAT MENENTUKAN DAN MEMPENGARUHI ISI HUKUM DAN PERBUATAN HUKUM NEGARA (PRINSIP DEMOKRASI); MEKANISME PERANSERTA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT INDIVIDUAL, TERSEDIA MEKANISME PERANSERTA RAKYAT DAN PERANSERTA EFFEKTIF.

UNSUR SUBSTANTIF

• TUNDUKNYA SEMUA ATURAN HUKUM DAN INTERPETASI ATURAN HUKUM PADA PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DAN DUE PROCESS.

• PERLINDUNGAN HAK-HAK INDIVIDUAL: NORMATIF DAN PELAKSANAANNYA.

• KEBERADAAN NEGARA BERMANFAAT BAGI KESEJAHTERAAN INDIVIDU: EKONOMI DAN SOSIAL, NORMATIF DAN PELAKSANAANNYA.

• PERLINDUNGAN KEPENTINGAN HAK-HAK KELOMPOK, GENERASI MENDATANG, NORMATIF DAN PELAKSANAANNYA.

UNSUR KONTROL INTERNAL DAN INSTITUSI PENJAGA

• ADA TIDAKNYA PROSEDUR PEMERIKSAAN/PENGUJIAN INTERNAL UNTUK PENCEGAHAN PERBUATAN APARAT PEMERINTAH/PEJABAT PUBLIK YAN MELAWAN HUKUM.

• ADA TIDAKNYA LEMBAGA PERADILAN YANG MANDIRI, BEBAS DARI PENGARUH DALAM MENAFSIRKAN/MENERAPKAN HUKUM, SETIAP ORANG MEMILIKI AKSES KE PENGADILAN.

LANJUTAN

• ADA TIDAKNYA LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEMILIKI KEWENANGAN MENJAGA RULE OF LAW: NORMATIF DAN PELAKSANAANNYA.

• DI INDONESIA: KOMISI KEPOLISIAN, KOMISI KEJAKSAAN, KOMISI YUDISIAL, MAJELIS KODE ETIK, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.

TEORI PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM

• TOKOH-TOKOH: JEREMY BENTHAM, GARY BECKER, RICHARD POSNER.

• MENGANALISIS LOGIKA DAN EFEK EKONOMI DARI PRANATA HUKUM, NORMA, UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

• MISAL ADAKAH PENGARUH HAK MILIK PRIBADI DAN HAK MILIK KOMUNAL TERHADAP PERTUMBUHAN INVESTASI.

LANJUTAN

• MENGIDENTIFIKASI ALASAN-ALASAN EKONOMI YANG MENDORONG TERJADINYA PERUBAHAN HUKUM.

• MENGANJURKAN PARA PEMBUAT HUKUM UNTUK MEMBUAT HUKUM YANG EFISIEN.

• MENDORONG PARA HAKIM UNTUK MEMBUAT PUTUSAN YANG EFISIEN.

• FUNGSI HUKUM SEBAGAI FASILITATOR PASAR EKONOMI.

KONSEP-KONSEP DASAR PENDEKATAN EKONOMI THD HUKUM

• MANUSIA ADALAH MAKHLUK YANG SENANTIASA MEMAKSIMALISIR KEBUTUHAN/KEPENTINGANYA.

• TUJUAN HUKUM ADALAH MEWUJUDKAN EFISIENSI EKONOMI YANG JUGA DISEBUT DENGAN ISTILAH: PARETO EFFICIENCY.

• EFISIENSI DIARTIKAN: KEADAAN DIMANA KESEJAHTERAAN SESEORANG/KELOMPOK ORANG MENINGKAT TANPA MENGAKIBATKAN PENURUNAN KESEJAHTERAAN SESEORANG/KELOMPOK LAIN.

LANJUTAN

• SEBUAH KEBIJAKAN/HUKUM ATAU PUTUSAN HAKIM DINILAI ATAS PENGARUHNYA UNTUK MENDORONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

• BAIK ATAU BURUK SEBUAH KEBIJAKAN DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN ANALISA COST BENEFIT (BIAYA DAN MANFAAT)

• COST BENEFIT DIUKUR DENGAN NILAI MATA UANG.

SISTEM HUKUM:OLEH L. FRIEDMAN

SEBUAH SISTEM HUKUM TERDIRI ATAS KOMPONEN-KOMPONEN:

KELEMBAGAANSUBSTANSIFUNGSIBUDAYA

KELEMBAGAAN

• DIUMPAMAKAN KALAU DALAM SISTEM TUBUH MANUSIA: SEBAGAI SEBUAH TULANG KERANGKA.

• KELEMBAGAAN MERUPAKAN KERANGKA DASAR BAGI SISTEM HUKUM.

SUSBTANSI

• ATURAN-ATURAN SUSBTANSIAL/MATERIIL DAN ATURAN-ATURAN PROSEDURAL.

FUNGSI SISTEM HUKUM

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERIAN HUKUMAN BAGI PERILAKU

MENYIMPANG PENDORONG PERUBAHAN SOSIAL PERILAKU

MANUSIA PENCATATAN/DOKUMENTASI

BUDAYA HUKUM

• NILAI-NILAI ATAU PANDANGAN MASYARAKAT .

• NILAI-NILAI ATAU PANDANGAN MAUPUN PERILAKU PARA PELAKU DALAM SISTEM HUKUM.