Home >Documents >Panduan Teknis Integrasi Pnpm Perdesaan

Panduan Teknis Integrasi Pnpm Perdesaan

Date post:19-Jul-2015
Category:
View:102 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

BABI PENDAHULUAN A. LATARBELAKANG Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menujukondisiyanglebihbaik.Dalamkonteksbernegara,kerjabesarpembangunan diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundangan yang ditetapkan. Sebuah produk hukum, pada hakikatnya adalah instrumen perubahan sosial menuju tatanan dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yanglebihbaik.Halitubukanlahsesuatuyangniscaya,karenasebuahprodukhukum tidak muncul dari ruang hampa kepentingan dan nirpolitik. Sebuah produk hukum justru dibentuk dari tarik menarik kepentingan politis dan beroperasi dalam ruang yangsaratkepentinganatassumberdayaekonomi. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secaralegalmenjaminaspirasimasyarakatdalampembangunandalamkesatuannya dengankepentinganpolitis(keputusanpembangunanyangditetapkanolehlegislatif) maupunkepentinganteknokratis(perencanaanpembangunanyangdirumuskanoleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasamapembangunanantaramasyarakatdanpemerintah. Dalam konteks peningkatan kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat seperti halnya PNPM Mandiri Perdesaan, upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis. Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan dengan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).Agendapengintegrasianprograminimerupakantindaklanjutdari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan utamanya terkait dengan instruksi untuk melaksanakan Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Perencanaan Desa. Rumusantindakandalamrangkaintegrasidimaksudmeliputi: 1. Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forumyangbersifatpartisipatifditingkatdesa. 2. Menyusunmekanismependampinganagarmasyarakatdesamampumenyiapkan programjangkamenengahdesayangbersifatkomprehensif. 3. Menyusunmekanismeagarprogramjangkamenengahdesayangdisusunmelalui prosespartisipatifdapatdisatukandenganprogramjangkamenengahdesayang regulersehinggamenghasilkanprogramberbasismasyarakat. 4. Menyusun mekanisme agar aparat desa dapat mengakomodir dan memproses PJMdesasebagaibahanmusrenbangditingkatyanglebihtinggi.1

5. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasismasyarakatmelaluiinstrumenPNPMMandiri. PendasaranlegalterhadaptindaklanjutInstruksiPresidenRepublikIndonesiaNomor 3 Tahun 2010 khususnya terkait integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan MusrenbangdespertamatamaharusdirujukkepadaPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikanpendasaranlegalyangcukupkuatterhadapperencanaanpembangunan partisipatifdidalampelaksanaanpembangunandesa. Prosedur perencanaan partisipatif dalam Musrenbang yang diintruksikan melalui Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 maupun Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 perlu diaktualisasikan dengan cara memperkuat langkahlangkah optimalisasi kinerja yang secara strategis dapat ditempuh dengan cara mendayagunakan pengalamanpengalaman yang baik (good practices) tentang perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program/proyek pemberdayaan masyarakat. Perencanaan partisipatif dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dapat dijadikan rujukan untuk mendayagunakan good practices program/proyek pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunandesayangbersifatreguler. Kekuatan utama PNPM Mandiri Perdesaan adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang dirumuskan secara kolektif oleh sebesarbesarnya warga desa yang hadir dalam musyawarah desa (Musdes) ataupun musyawarah antar desa (MAD). Strategi penguatan ruang perbincangan publik untuk memvitalisasi tradisi musyawarah mufakat menjadi inti kekuatan PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu, pembiasaan warga desa untuk mengelola dana BLM sesuai prosedur kerja PNPM Mandiri Perdesaan juga menjadi kekuatan pokok dari program ini. Proses perencanaanpartisipatifdiPNPMMandiriPerdesaandilakukansecaraberulangulang setiap tahun dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) dengan tujuan menciptakan kebiasaan warga desa untuk merumuskan keputusan pembangunan berdasarkan prinsipprinsip program yaitu desentralisasi, partisipasi, otonomi, demokrasi, bertumpu pada pembangunan manusia, berorientasi kepada masyarakat miskin, kesetaraan dan keadilan gender, prioritas, transparansi dan akuntabilitas, serta berkelanjutan. BerdasarkanhasilpelaksanaanProgramNasionalPemberdayaanMasyarakatMandiri Perdesaan(PNPMMandiriPerdesaan),dapatdiperolehberagampengalamanempiris yang membuktikan keunggulan perencanaan partisipatif yang dioperasionalkan berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu antara lain: (1) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan desa; (2) partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; (3) hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan

2

kemiskinan cukup nyata; (4) biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain; (5) keterbukaan dalam pengambilan keputusandanpengelolaankeuangannyacukupkuat. KendatipunperencanaanPNPMMandiriPerdesaanmemilikiberagamgoodpractices, namun juga harus didasari bahwa dalam program ini terkandung beberapa kelemahan.KelemahanPNPMMandiriPerdesaanantaralain:(1)ekslusivitasproyek yaitu menggunakan prosedur kerja yang bersifat khusus (Petunjuk Teknis Operasional/PTO tersendiri) sehingga dalam pelaksanaannya kurang mempertimbangkan penyatupaduan dengan prosedur perencanaan pembangunan yang bersifat reguler; (2) karakter proyek bersifat sementara (ad hoc); (3) aspirasi masyarakat dan keputusan pemerintah cenderung belum menjadi satu keputusan pembangunan yang harmonis dan saling mendukung dikarenakan perecanaan pembangunan belum terpadu; (4) pelaksanaan proyek masih berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat, belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah; dan (5) penyediaan tenaga bantuan teknis (technical assistance) menciptakan ketergantungan masyarakat kepada unsur eksternal sehinggamengurangibobotkemandirian. Kelemahan yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan menjadi titik tolak perbaikan sistemdanprosedurkerjasehinggaPNPMMandiriPerdesaandapatmenyumbangkan pengamalanpengalaman yang terbaiknya dalam rangka penguatan sistem pembangunan partisipatif. Langkah penguatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan denganmelembagakankeunggulankomparatifdariperencanaanpartisipatifmenjadi sistem sosial yaitu pola perencanaan pembangunan yang bersifat tetap. Untuk itu, PNPM Mandiri Perdesaan harus menyatukan diri dengan aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan secara reguler sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Titik temu antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes disebut dengan istilah teknis Integrasi Program. Intisari pemikiran Integrasi Program adalah ikatan sistemik yang berhubungan secara timbal balik sebagai praktek teratur berdasarkan kondisi otonomi relatif dan ketergantungan relatif antara sistem perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan sistem perencanaan partisipatif dalam Musrenbang. PNPM Mandiri Perdesaan tetap bekerja otonom sebagai sebuah program nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara legal berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, maupun Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/4916/PMD tanggal 7 Desember 2009 perihal Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Demikian pula pelaksanaan Musrenbangdes tetap berjalan otonom berdasarkan aturan legal sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maupun Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan PembangunanDesa.Namundemikian,dalamkerangkakerjapengintegrasianterjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pengintegrasian ini membawa3

good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan sebagai upaya memperkuat perencanaan partisipatif yang bersifat reguler. Sekaligus, good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan kekuatan legal untuk diterapkan ke dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa dikarenakan masuk dalam sistem Musrenbangdes. Titik temu antara perencanaan partisipatif yang bersifat reguler dengan PNPM Mandiri Perdesaan harus bersifat saling menguatkan. Oleh sebab itu, melalui proses pengintegrasian programiniterbukakemungkinanterjadipenataanulangprosedurkerjaperencanaan partisipatifdidalamsistempembangunanregulermaupunPNPMMandiriPerdesaan. Simpul yang mempertemukan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang reguler denganperencanaanpartisipatifdalamPNPMMandiriPerdesaanadalahpenyusunan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan penyusunan Rencana Kerja PembangunanDesa(RKPDesa).PNPMMandiriPerdesaanmemilikipengalamannyata dalam menerapkan rencana jangka menengah desa melalui tahapan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) yang dimulai da

Embed Size (px)
Recommended