Top Banner
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Panduan Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Kepentingan Telematika Format Surat Permohonan, Formulir isian terkait, Check List Kelengkapan, dan keterangan tambahan lainnya dapat diunduh di : www.djk.esdm.go.id V. Waktu Penetapan keputusan pemberian atau penolakan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan. VI. Biaya Tidak dikenakan biaya. Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Telp. (021) 522 5180 ext. 3125 (021) 527 9349 Fax. (021) 527 9349 email : [email protected] [email protected] Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 7-8 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 www.djk.esdm.go.id
2

Panduan Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk ... Lembaga Sertifikasi dan SOP/Brosur... · jaringan diharuskan membuat rancangan pemanfaatan jaringan yang meliputi daerah cakupan

Mar 06, 2019

Download

Documents

truongnga
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Panduan Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk ... Lembaga Sertifikasi dan SOP/Brosur... · jaringan diharuskan membuat rancangan pemanfaatan jaringan yang meliputi daerah cakupan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Subdirektorat Usaha Penunjang KetenagalistrikanDirektorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Panduan PermohonanIzin Pemanfaatan Jaringan Untuk Kepentingan Telematika

Format Surat Permohonan, Formulir isian terkait, Check List Kelengkapan, dan keterangan tambahan lainnya dapat diunduh di : www.djk.esdm.go.id

V. Waktu

Penetapan keputusan pemberian atau penolakan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

VI. Biaya

Tidak dikenakan biaya.

Subdirektorat Usaha Penunjang KetenagalistrikanDirektorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Telp. (021) 522 5180 ext. 3125 (021) 527 9349 Fax. (021) 527 9349email : [email protected] [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Direktorat Jenderal KetenagalistrikanKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 7-8Kuningan, Jakarta Selatan 12950

www.djk.esdm.go.id

Page 2: Panduan Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk ... Lembaga Sertifikasi dan SOP/Brosur... · jaringan diharuskan membuat rancangan pemanfaatan jaringan yang meliputi daerah cakupan

I. Pendahuluan

Selain untuk menyalurkan tenaga listrik, jaringan tenaga listrik dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika (telematika). Untuk dapat memanfaatkan jaringan tenaga listrik bagi kepentingan telematika, pemegang iz in penyediaan tenaga listrik atau izin operasi atau yang disebut sebagai pemilik jaringan diwajibkan mengajukan permohonan izin pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika (IPJ Telematika).Adapun jaringan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telematika meliputi :

1. Penyangga dan/atau Jalur sepanjang jaringan;

2. Serat optik pada Jaringan;3. Konduktor pada Jaringan; dan4. Kabel pilot pada Jaringan.

IPJ Telematika diterbitkan oleh :1. Pemerintah (Menteri ESDM) untuk pemegang

izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan pemerintah;

2. Pemerintah provinsi (Gubernur) untuk pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan pemerintah provinsi;

3. Pemerintah kabupaten/kota (Bupati /Wali Kota) untuk pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota.

II. Dasar Hukum

1. UU Nomor 30 Tahun 2009 t en tang Ketenagalistrikan;

2. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

3. Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika.

7. Surat keterangan domisili calon pemanfaat jaringan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat;

8. Rancangan perjanjian pemanfaatan Jaringan9. D o k u m e n h a s i l a n a l i s i s k e l a i k a n

pemanfaatan Jaringan;10. Cakupan Jaringan yang akan dimanfaatkan;11. Jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas

peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dipasang di Jaringan; dan

12. Rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.

IV. Alur Permohonan IPJ Telematika

Berikut adalah alur mekanisme permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika):

III. Tata Cara Permohonan IPJ Telematika

Calon pemanfaat jaringan mengajukan Permohonan persetujuan pemanfaatan jaringan kepada pemilik jaringan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Identitas pemohon;2. Akte pendirian badan usaha;3. Profil badan usaha;4. Nomor pokok wajib pajak;5. Surat keterangan domisili dari instansi yang

berwenang; dan6. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang

di bidang telekomunikasi, multimedia, dan/ atau informatika.

Selain hal tersebut di atas, calon pemanfaat jaringan diharuskan membuat rancangan pemanfaatan jaringan yang meliputi daerah cakupan kerja, kapasitas jaringan, desain, serta spesifikasi alat dan perangkat telematika yang akan digunakan.

Pemilik jaringan selanjutnya melakukan analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan jaringan tersebut, selanjutnya dalam hal hasil anal is is kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan jar ingan dinyatakan laik dimanfaatkan untuk kepentingan telematika maka pemilik jaringan mengajukan IPJ Telemat ika dengan mengajukan surat permohonan IPJ Telematika dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Identitas pemohon;2. Identitas calon Pemanfaat Jaringan dan surat

permohonan dari calon Pemanfaat Jaringan;3. Profil calon Pemanfaat Jaringan;4. Akte pendirian calon Pemanfaat Jaringan,

serta;5. Pengesahan sebagai badan hukum

Indonesia;6. Nomor pokok wajib pajak calon Pemanfaat

Jaringan;