Panduan Penghitungan Bosp Dan Penyusunan Kebijakan Edisi Nov Kemdiknas 07

PANDUANPENGHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKANDAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Draft Edisi Agustus 2007

PANDUAN PENGHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN

BAB 1. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang dan Isyu Kebijakan ................................................................................1.2. Dasar Hukum ...................................................................................................................1.3. Ruang Lingkup ..................................................................................................................1.4. Gambaran Umum Metode ............................................................................................1.5. Tahapan Proses .................................................................................................................1.6. Manfaat Penghitungan BOSP ........................................................................................1.7. Bagaimana Menggunakan Panduan Ini? .........................................................................

BAB 2. PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG BOSP2.1. Pengertian dan Konsep Biaya Satuan (Unit Cost) Pendidikan ................................2.2. Biaya Pendidikan di Sekolah ..........................................................................................2.3. Klasifikasi Sekolah ............................................................................................................

Lampiran Bab 2.Panduan Fasilitasi .....................................................................................................................Penyamaan Persepsi Tentang BOSP ....................................................................................

BAB 3. PENGHITUNGAN BOSPBERDASAR KLASIFIKASI SEKOLAH3.1. Penghitungan BOSP Minimal .........................................................................................3.2. Penghitungan BOSP Berdasarkan Klasifikasi Sekolah (Optional) ..........................

Lampiran-1a Bab-3.Panduan Fasilitasi Penghitungan BOSPBagian Pertama (Penentuan Komponen Biaya) ....................................................................

Lampiran-1b Bab-3.Panduan Fasilitasi Penghitungan BOSPBagian Kedua (Penghitungan BOSP) ...............................................................................

1245678

111417

18

2142

44

47

DAFTAR ISI

i

DAFTAR ISI

PANDUAN PENGHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Lampiran-2 Bab-3.Contoh Template Untuk Penghitungan BOSP ........................................................................

BAB 4. PENYUSUNAN KEBIJAKAN4.1. Pentingnya Kebijakan ............................................................................................................4.2. Ruang Lingkup Kebijakan .....................................................................................................4.3. Dokumen Kebijakan ..............................................................................................................

Lampiran-1 Bab-4.Panduan Fasilitasi Penyusunan Kebijakan ...............................................................................

Lampiran-2 Bab-4Contoh Draft Peraturan Bupati ................................................................................................

Lampiran-3 Bab-4Contoh Draft SK Bupati .............................................................................................................

49

555556

57

61

70

ii

PENDAHULUAN BAB 1

1PANDUAN PENGHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN

BAB 1PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Isyu Kebijakan

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunanpendidikan secara keseluruhan. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaanpendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional sekolah di satu sisi, dandi sisi lain bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak mampu) darihambatan biaya untuk memperoleh pendidikan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, sejak tahun 2005 pemerintah meluncurkan programBantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memberikan bantuan uang kepada sekolahberdasarkan jumlah murid. Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikanbagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperolehlayanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajibbelajar 9 tahun1.

Program BOS ternyata ditanggapi secara beragamoleh daerah (kabupaten/kota). Ada daerah yangmengalokasikan APBD-nya sebagai danapendamping BOS (dengan jumlah yangbervariasi) dan kemudian menerapkan kebijakansekolah gratis, ada pula yang tetap bertahandengan kebijakan mengizinkan partisipasimasyarakat dalam pembiayaan operasionalsekolah. Perbedaan respon daerah tersebut pada dasarnya dilatar-belakangi olehperbedaan pemahaman tentang biaya operasional pada satuan pendidikan (sekolah).

Perbedaan respondaerah dilatar-belakangi

oleh perbedaanpemahaman tentang biaya

satuan pendidikan.

1 Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku dalam rangka WajibBelajar 9 Tahun. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, 2006.

BAB 1 PENDAHULUAN

2 PANDUAN PENGHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Biaya operasi satuan pendidikan (BOSP) yang dimaksud dalam panduan ini merupakanrata-rata biaya operasional di luar biaya untuk pegawai yang dikeluarkan oleh sekolahuntuk mendidik satu orang anak/murid di sekolah (Catatan: Kalau pun biaya pegawaiakan dimasukkan ke dalam komponen perhitungan BOSP, hal itu dilakukan secara terpisahdengan perhitungan BOSP non-pegawai).

Informasi tentang BOSP diperlukan, paling tidak jika muncul situasi seperti di bawah ini:

Muncul wacana tentang sekolah gratis, terutama setelah adanya program BOS. Denganadanya penghitungan BOSP, semua pihak diharapkan akan dapat melangkah berdasarkanpemahaman yang sama tentang berapa biaya yang diperlukan untuk operasional sekolah.

Pemerintah Daerah ingin mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional sekolah(pada situasi ada BOS) sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan adanya penghitunganBOSP, Pemda dapat mengetahui berapa dana APBD yang harus dialokasikan sebagaipendamping BOS.

Dengan latar belakang pemikiran itu lah buku panduan ini disusun. Selain sebagai panduanbagi Pemda dalam menghitung BOSP, buku panduan ini juga memberikan gambaran tentangbagaimana proses fasilitasi mesti dilakukan dalam rangka penghitungan BOSP danpenyusunan kebijakan berdasarkan BOSP.

1.2. Dasar HukumAda beberapa peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung mendasariperhitungan BOSP. Pertama, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakanrevisi terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salahsatu kewenangan wajib kabupaten/kota. Hal ini merupakan landasan pelaksanaandesentralisasi di sektor pendidikan. Dengan adanya ketentuan ini, Pemda dituntut untukberperan lebih besar, termasuk dalam menyusun kebijakan pembiayaan pendidikan didaerah masing-masing.

Kedua, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adabeberapa pasal yang relevan, yaitu:

a. Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawabmenyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4)Undang undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PENDAHULUAN BAB 1


b. Pasal 47 ayat (1): Sumber pendanaanpendidikan ditentukan berdasarkan prinsipkeadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

c. Pasal 48 ayat (1): Pengelolaan danapendidikan berdasar pada prinsip keadilan,efisiensi, transparansi, dan akuntabilitaspublik

d. Pasal 49 ayat (1): Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasandialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.PP ini memberikan penjelasan yang lebih detil tentang pembiayaan pendidikan. Beberapapasal yang relevan adalah:

a. Pasal 42 ayat (1) : Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputiperabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang prosespembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

b. Pasal 62 Ayat (1) : Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan

biaya personal Ayat (2) : Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdayamanusia, dan modal kerja tetap

Ayat (3) : Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biayapendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikutiproses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

Ayat (4) : Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :

i. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekatpada gaji

ii. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, daniii. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi,

..PP 19/2005memberikan penjelasan

lebih detil tentangpembiayaan pendidikan..

BAB 1 PENDAHULUAN


pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Keempat , Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM (RencanaPembangunan Jangka Menengah) Nasional 2004 - 2009 Bab 27, arah kebijakan butir (20):Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan danakuntabel termasuk pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa. Peraturan inimerupakan landasan bagi kebijakan alokasi anggaran pemerintah untuk keperluanoperasional pendidikan, termasuk di dalamnya alokasi dana BOS.

Kelima, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 129a/U/2004tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan :

a. Pasal 1: Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerjapelayanan pendidikan yang diselenggarakan Daerah

b. Pasal 2, ayat (2): Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah termasukPendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Pasal 10: Sumber pembiayaan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD).

1.3. Ruang Lingkup

PENDAHULUAN BAB 1


Gambar-1 menunjukkan pengkategorian biaya pendidikan berdasarkan PP 19/2005.Panduan ini hanya mencakup biaya operasi di sekolah yang meliputi: gaji dan tunjangan,bahan habis pakai dan biaya tidak langsung. Dengan penghitungan BOSP berdasarkanbiaya operasi, dapat diketahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk mendidiksatu orang murid. Pada dasarnya biaya operasi merupakan kebutuhan sekolah agar prosesbelajar-mengajar berjalan dengan baik.

Biaya personal merupakan kategori biaya yangjuga penting, meskipun tidak dicakup secaralangsung oleh buku panduan ini. Biaya personalmerupakan biaya-biaya yang ditanggung olehpeserta didik (atau orang tua/keluarga). Dengankata lain, biaya operasional memberikan gambarantentang biaya yang diperlukan oleh rumah tanggauntuk mengirim anak ke sekolah. Dalam banyakkasus, sebagian biaya operasi dan investasi di sekolah juga menjadi tanggungan anak didik(orang tua).

Keterbatasan ruang lingkup buku panduan ini membuat semua pihak perlu bersikap hati-hati dalam menindaklanjuti hasil penghitungan BOSP. Pemenuhan kebutuhan operasionalsekolah tidak berarti terselesaikannya seluruhmasalah pembiayaan pendidikan, khususnya jikadikaitkan dengan upaya peningkatkan partisipasisekolah. Persoalan lainnya terkait dengan biayapersonal yang perlu dicarikan solusinya agarsemua anak usia sekolah (termasuk dari keluargakurang mampu) bisa bersekolah tanpa hambatanbiaya.

1.4. Gambaran Umum Metode

Metode penghitungan BOSP yang ditampilkan dalam panduan ini dikembangkanberdasarkan metode yang dipakai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).Metode itu memiliki beberapa karakteristik: (1) yang dihitung adalah biaya minimal, (2)standar biaya dihitung berdasarkan standar-standar yang tercantum dalam PP 19/2005

Pemenuhan kebutuhanoperasional sekolah tidakberarti terselesaikannyaseluruh masalah biaya

pendidikan

..yang dihitung di siniadalah biaya standar

minimal

BAB 1 PENDAHULUAN


tentang Standar Nasional Pendidikan danperaturan pelaksanaan yang telah ada.

Ada tiga hal yang sangat menentukan hasilpenghitungan BOSP:

a. Level perhitungan BOSP: Paling tidak adatiga level yang relevan, yakni minimal,standar atau ideal. BSNP menghitung BOSP pada level minimal berdasarkanberbagai standar yang berlaku. Dengan kata lain, yang dihitung di sini adalah biayastandar minimal untuk keperluan operasional sekolah.

b. Komponen biaya: Untuk keperluan operasional standar minimal sebagaimanatersebut dalam butir (a), komponen biaya apa saja yang perlu dimasukkan.

c. Tingkat penggunaan: Untuk setiap komponen biaya pada butir (b), berapa tingkatpenggunaannya (jumlah, frekuensi, dan sebagainya) untuk periode waktu tertentu.

d. Harga: Untuk setiap komponen dan tingkat penggunaan sebagaimana tersebut dalambutir (b) dan (c), berapa harga per satuan penggunaan. Dalam hal ini, BSNPmenggunakan harga Jakarta sebagai patokan. Penyesuaian nilai BOSP untuk daerahtertentu bisa dilakukan dengan menggunakan indeks harga yang juga disediakanoleh BSNP.

1.5. Tahapan Proses

Hasil akhir proses penghitungan BOSP di daerah adalah tersusunnya kebijakan yangpembiayaan pendidikan di daerah yang antara lain mengacu pada hasil penghitungan BOSP.Kebijakan tersebut bisa berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, ataupun SK Bupati/Walikota.

Untuk menuju ke sana, diperlukan beberapa tahap, mulai dari persiapan hingga penyusunankebijakan. Tahapan proses tersebut dapat dilihat dalam Gambar-2.

..BSNP menggunakanpatokan harga Jakartadan menyediakan indeks

harga untuk setiap daerah..

PENDAHULUAN BAB 1


Gambar-2. Proses Penghitungan BOSP hingga Penyusunan Kebijakan

1.6. Manfaat Penghitungan BOSP

Penghitungan BOSP bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan pendidikan,khususnya bagi pemda, sekolah dan masyarakat (orang tua).

1.6.1. Bagi Pemda

Manfaat penghitungan BOSP bagi Pemda:

Memperoleh gambaran tentang berapa yang diperlukan sekolah untuk menopangkegiatan operasionalnya. Informasi ini selanjutnya bisa digunakan sebagai langkahawal untuk menghitung kebutuhan biaya pendidikan secara keseluruhan.

Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan sekolah. DanaAPBD perlu dialokasikan untuk mendampingi dana BOS, jika terbukti bahwaBOSP lebih tinggi dibandingkan dengan dana BOS yang diterima oleh sekolah.

Menjadi dasar penyusunan kebijakan tentang pembiayaan pendidikan, khususnyaterkait dengan isyu sekolah gratis atau boleh tidaknya sekolah menarik danadari masyarakat setelah adanya dana BOS. Kebijakan memperbolehkan adanya

BAB 1 PENDAHULUAN


partisipasi masyarakat dalam menunjang kegiatan operasional sekolah perludiambil jika terbukti bahwa dana BOS dan APBD (serta dana pemerintah lainuntuk keperluan operasional sekolah) tidak bisa menutup BOSP.

1.6.2. Bagi Sekolah

Manfaat penghitungan BOSP bagi sekolah:

Dapat mengkomunikasikan kebutuhan dana untuk keperluan operasionalsekolah secara lebih baik dengan pihak di luar sekolah.

Dapat dijadikan dasar usulan untuk diperbolehkannya sekolah menarikpartisipasi masyarakat dalam pembiayaan operasional sekolah, kalau memangBOSP lebih tinggi dibandingkan dengan dana pemerintah yang diterima.

Bisa bisa acuan alokasi/penggunaan dana di sekolah.

1.6.3. Bagi Masyarakat/Orang Tua

Manfaat penghitungan BOSP bagi masyarakat/orang tua:

Diperoleh gambaran lebih jelas tentang berapa sebenarnya yang dibutuhkanoleh sekolah untuk keperluan operasionalnya.

Diperoleh gambaran lebih jelas tentang apakah memang sekolah masihmemerlukan partisipasi masyarakat untuk keperluan operasionalnya.

Diperoleh gambaran tentang alokasi penggunaan dana operasional di sekolah,sehingga memberi peluang untuk ikut mengawasi penggunaan dana di sekolah.

1.7. Bagaimana Menggunakan Panduan Ini?

Seperti disinggung sebelumnya, panduan ini berisi substansi tentang pembiayaanpendidikan, khususnya tentang BOSP, dan panduan fasilitasi. Meskipun demikian, panduanini sebenarnnya lebih ditujukan bagi lembaga/program yang hendak melakukan fasilitasipenghitungan BOSP dan penyusunan kebijakan pembiayaan pendidikan (berdasarkan hasilpenghitungan BOSP).

PENDAHULUAN BAB 1


Pengguna panduan ini sangat dianjurkan untuk mengikuti alur. Bagi yang inginmemperdalam pengetahuan tentang biaya pendidikan, khususnya tentang BOSP, dianjurkanuntuk membaca sumber-sumber lain.

Buku ini dilengkapi dengan CD (compact disk) yang berisi template untuk penghitunganBOSP di setiap jenjang pendidikan dan juga beberapa bahan yang bisa digunakan sebagaireferensi dalam proses fasilitasi.

PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG BOSP BAB 2


BAB 2PENYAMAAN PERSEPSI

TENTANG BOSP

2.1. Pengertian dan Konsep Biaya Satuan Pendidikan

Biaya pendidikan didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) baikdalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang dikeluarkan untukseluruh kegiatan pendidikan.

Untuk kepentingan analisis, biaya pendidikan diukur sebagai biaya satuan (unit cost), yaitubiaya pendidikan per tahun per siswa dan biaya siklus (cycle cost), yaitu biaya yangdibutuhkan oleh setiap siswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Cycle costadalah unit cost dikalikan dengan waktu (dalam tahun) yang dibutuhkan untukmenyelesaikan suatu jenjang pendidikan.

Selain itu, biaya satuan pendidikan perlu pula diklasif ikasikan berdasarkan: (1) jenis input,(2) sifat penggunaan, (3) jenis penggunaan, dan (4) pihak yang menanggung, serta (5) sifatkeberadaannya.

2.1.1. Berdasarkan jenis inputnya

Biaya satuan pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam biaya satuan pendidikanoperasional/lancar (operational /recurrent costs) dan biaya satuan pendidikaninvestasi/modal/pembangunan (investment/capital/ development costs).

Biaya satuan pendidikan operasional adalah biaya input pendidikan yang habis pakaidalam satu tahun atau kurang, atau biaya yang dikeluarkan berulang-ulang setiaptahunnya per siswa per tahun. Biaya satuan pendidikan operasional ini mencakup,antara lain, pengeluaran-pengeluaran untuk: gaji dan tunjangan, buku-buku wajib,barang-barang yang harus sering diganti dengan yang baru, beasiswa dan bantuandari dalam maupun luar negeri, pelayanan kesejahteraan, seperti kantin, transport,penginapan dan olahraga, pemeliharaan gedung dan peralatan, serta pengoperasiangedung, seperti listrik, air, dan telepon.

BAB 2 PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG BOSP


Biaya satuan pendidikan investasi adalah biaya input pendidikan yang penggunaannyalebih dari satu tahun per siswa per tahun. Biaya satuan pendidikan investasi inimeliputi, antara lain, pengeluaran-pengeluaran untuk: pembelian tanah,pengembangan gedung sekolah, kelas, laboratorium, peralatan tetap, perlengkapanpelajaran lain yang tahan lama, tempat tinggal dan sebagainya.

2.1.2. Berdasarkan sifat penggunaannya

Biaya satuan pendidikan dapat dibedakan antara biaya satuan pendidikan langsung(direct costs) dan biaya satuan pendidikan tidak langsung (indirect costs).

Biaya satuan pendidikan langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhaninput yang langsung terkait dengan proses belajar mengajar. Biaya satuan pendidikanlangsung ini mencakup pengeluaran-pengeluaran, antara lain untuk: gaji guru dantenaga kependidikan lainnya; pembelian bahan, peralatan dan perlengkapan belajar;dan pembangunan gedung untuk belajar.

Biaya satuan pendidikan tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar tetapimenunjang proses belajar mengajar tersebut. Biaya satuan pendidikan tidak langsungini, antara lain adalah: overhead sekolah, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten,kecamatan, dan pendapatan yang tidak jadi diterima oleh siswa karena bersekolahdan tidak bekerja (forgone earning). Biaya tidak langsung selain yang ditanggungoleh orangtua/siswa dapat disebut juga biaya overhead atau institusional (overhead/institutional costs).

2.1.3. Berdasarkan jenis penggunaannya

Khususnya di sekolah, biaya satuan pendidikan operasional dapat dikelompokkanke dalam biaya satuan pendidikan operasional personel dan biaya satuan pendidikanoperasional bukan personel.

Biaya satuan pendidikan operasional personel adalah biaya yang dikeluarkan untukkesejahteraan dan pengembangan personel. Personel di sekolah meliputi gurudan tenaga kependidikan lain (laboran, pustakawan, dll), administratur (kepalasekolah dan pegawai administrasi lain), dan pegawai lain (seperti penjaga sekolah,tukang kebun, dll) yg melaksanakan atau menunjang proses pembelajaran.



Biaya satuan pendidikan operasional bukan personel adalah biaya yang dikeluarkanuntuk menyediakan segala bahan, peralatan, perlengkapan, serta sarana danprasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran, seperti buku, alat tulissekolah, gedung, daya dan jasa, dll.

2.1.4. Berdasarkan pihak yang menanggung

Biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi biaya satuan pribadi (private unit costs),biaya satuan publik (public unit cost), dan biaya satuan sosial/total (social/total unitcost).

Biaya satuan pribadi adalah biaya yang ditanggung oleh orangtua (siswa) per tahun.Biaya satuan pribadi mencakup pengeluaran untuk sumbangan pendidikan, iuransekolah, buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, akomodasi, transportasi,konsumsi, karyawisata, uang jajan, kursus, dan forgone earning. Forgone earningadalah potensi penghasilan yang tidak jadi diterima siswa karena siswa sekolahdan tidak bekerja.

Biaya satuan publik adalah biaya yang ditanggung oleh pemerintah (pusat, provinsi,kabupaten) dan masyarakat, yang berarti keseluruhan biaya selain yang ditanggungoleh orangtua (siswa) per tahun.

Biaya satuan sosial (total) adalah total biaya yang ditanggung pemerintah, orangtua(siswa) dan masyarakat lain per tahun, atau sama dengan biaya satuan pribadiditambah dengan biaya satuan publik.

2.1.5. Berdasarkan sifat keberadaannya

Biaya satuan pendidikan dapat dibedakan ke dalam biaya satuan pendidikan faktualdan biaya satuan pendidikan ideal.

Biaya satuan pendidikan faktual adalah biaya-biaya yang senyatanya dikeluarkandalam penyelenggaraan pendidikan.

Biaya satuan pendidikan ideal adalah biaya-biaya satuan pendidikan yangsemestinya dikeluarkan agar penyelenggaraan pendidikan dapat menghasilkan mutupendidikan yang diinginkan.



2.2. Biaya Pendidikan di SekolahDi tingkat sekolah, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya operasional dan biayainvestasi.

2.2.1. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah biaya yang ditimbulkan dari pengadaan barang dan jasayang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang habis digunakan dalamwaktu satu tahun atau kurang per siswa per tahun. Biaya operasional dapat dipilahmenjadi biaya operasional personil dan biaya operasional bukan personil.

2.2.1.1. Biaya Operasional Personil

Biaya operasional personil meliputi seluruh pengeluaran sekolah yangdigunakan untuk kesejahteraan personil atau sumber daya manusia (SDM)dan pengembangan personil (SDM) sekolah1.

Kesejahteraan personil mencakup gaji, tunjangan, kesejahteraan, transportasi

termasuk perjalanan dinas, seragam, kelebihan jam mengajar atau kerja,tunjangan hari raya, dan sebagainya.

Adapun personil (SDM) sekolah tersebut adalah : kepala sekolah, wakil kepalasekolah, guru tetap pegawai negeri sipil (PNS), guru honorer, gurudiperbantukan, guru tetap yayasan, pegawai tata usaha (TU), pesuruh sekolah,satpam, tenaga laboratorium atau bengkel, pegawai perpustakaan, danpengurus komite sekolah.

Pengembangan personil (SDM) meliputi lokakarya, seminar, magang, pelatihan,penataran, dan pendidikan untuk personil.

1 Sebenarnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 biaya pengembanganpersonel/SDM termasuk biaya investasi/capital/modal karena penggunaan ataupemanfaatan hasil pengembangan SDM bukan hanya untuk satu tahun, melainkan lebihdari satu tahun. Namun, karena biaya pengembangan SDM ada setiap tahun dalam nilairiil yang relatif sama maka biaya pengembangan SDM ini dapat diklasifikasikan sebagaibiaya operasional



2.2.2. Biaya Operasional Bukan Personil

Biaya satuan pendidikan operasional bukan personil meliputi seluruhpengeluaran sekolah selain yang dimanfaatkan untuk keperluan kesejahteraanguru dan staf di sekolah. Komponen biaya ini mencakup biaya-biaya sebagaiberikut:

(1) Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS)a. Alat Tulis Kantorb. Alat Tulis PBM

(2) Buku2

a. Buku pegangan gurub. Buku untuk siswac. Buku perpustakaan

(3) Biaya Alat dan Bahan Habis Pakaia. Bahan Praktek

b. Alat-alat Praktekc. LKS (Lembar Kerja Siswa)d. Alat Kebersihane. Alat Listrikf. Kebutuhan Rumah Tangga Sekolah

(4) Biaya Daya dan Jasaa. Listrikb. Teleponc. Aird. Internete. Gas

2 Seperti halnya pengembangan SDM, buku sebenarnya masuk kategori barang tahan lama(durable good), sehingga dalam kategori biaya operasional, nilainya harus dibagi denganumur buku.



(5) Biaya Perbaikan Ringan dan Pemeliharaana. Gedungb. Alat /Utilitasc. Perabot

(6) Biaya Pembinaan Siswaa. Pramukab. LDKS OSISc. Masa Orientasi Siswa (MOS)d. Olimpiadee. Lomba-lombaf. LPIP (Lomba Penelitian Ilmiah Pelajar)/LKIR (Lomba Karya Ilmiah

Remaja)g. PIB (Pembinaan Intensif Belajar)/Bimbingan Belajar (BIMBEL)h. Kegiatan Keagamaani. Peringatan PHBK/PHBNj. UKSk. Bimbingan dan Penyuluhan/Bimbingan Karier/Bursa Kerja Khususl. Olah Ragam. Keseniann. PMR

(7) Biaya Hubungan Industri (HI)a. Sinkronisasi Kurikulumb. Koordinasi Hubungan Industric. Pelaksanaan Praktek Kerja Industrid. Uji Kompetensi

(8) Biaya Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Pelaporan

(9) Biaya Rapata. Pendukung perlengkapan rapatb. Konsumsi

(10) Biaya Operasional Komite Sekolah



2.3. Klasifikasi SekolahDalam menghitung Standar BOSP, BSNP menggunakan jumlah rombongan belajar (rombel)untuk mengakomodir variasi antar sekolah. Sekolah dengan jumlah rombel berbeda akanmempunyai nilai BOSP yang berbeda.

Dalam beberapa kasus, jumlah rombel dianggap tidak cukup mewakili variasi sekolah yangberimplikasi pada variasi nilai BOSP. Dalam kasus demikian, perlu dicari kriteria yangakan digunakan untuk melakukan klasifikasi sekolah. Beberapa model klasifikasi sekolah(selain jumlah rombel) yang umum digunakan antara lain :

Jumlah kegiatan di sekolah : Ada sekolah dengan kegiatan sedikit, sekolah dengankegiatan sedang, sekolah dengan kegiatan banyak. Kriteria ini biasa digunakan denganpertimbangan bahwa di luar kegiatan belajar-mengajar di kelas, biaya operasional sekolahditentukan oleh keberadaan kegiatan seperti : kepramukaan, praktek komputer,keberadaan laboratorium bahasa, adanya berbagai kegiatan ketrampilan, dan sebagainya.

Jarak dari pusat kegiatan (kota) : Ada sekolah jauh, sekolah di pertengahan, sekolah dipusat. Klasifikasi ini bisa digunakan dengan pertimbangan bahwa sekolah yang jauhbiasanya memerlukan biaya yang lebih besar untuk melakukan suatu kegiatandibandingkan dengan sekolah yang berada di pusat kota. Misalnya : biaya transportasilebih besar, harga ATS/buku dan peralatan lain yang lebih mahal, dam sebagainya.Masalahnya adalah, biasanya selalu muncul perdebatan tiada henti tentang pendefinisianjauh, pertengahan dan pusat.

Status sekolah : Ada sekolah biasa, sekolah standar nasional, sekolah standarinternasional. Masalah yang muncul dalam kasus ini biasanya terkait dengan penilaianstatus sekolah internasional yang tidak dilakukan untuk semua sekolah.

Hasil akreditasi Badan Akreditasi Sekolah (BAS). Dalam hal ini, sekolah diklasifikasikanberdasarkan berbagai kriteria yang sangat rinci. Tidak semua kriteria yang ada dalampenilaian akreditasi sekolah mencerminkan pelayanan langsung kepada siswa, karenaada beberapa hal yang merupakan kegiatan administrasi.

Pada dasarnya, klasifikasi sekolah dilakukan untuk membuat penghitungan BOSPmendekati kenyataan di lapangan, khususnya dalam hal variasi antar sekolah. Meskipundemikian, klasifikasi sekolah juga harus memperhitungkan faktor kepraktisan, sehinggadalam implementasi tidak malah menimbulkan persoalan lain.



LAMPIRAN BAB 2.

PANDUAN FASILITASIPENYAMAAN PERSEPSI

TENTANG BSP

Penyamaan persepsi perlu dilakukan bagi penentu kebijakan di daerah. Oleh karena itu,kegiatan yang diusulkan adalah Lokakarya Provinsi atau setidak kelompok kabupaten/kota (district cluster) dengan peserta perwakilan dari kabupaten/kota.

Tujuan:

1. Peserta memahami konsep apa, mengapa dan bagaimana BOSP disusun2. Peserta mengetahui bagaimana model kebijakan terkait dengan BOSP

Waktu:

Minimal 1 (satu) hari, disesuaikan dengan kondisi di lapangan

Peserta:

1. Perwakilan dari setiap kab/kota: Bapeda, Bag Keuangan Setda, Dinas Pendidikan,Dewan Pendidikan, DPRD

2. Tim BOSP daerah (jika sudah ada)3. DC

Setting Ruangan:

Duduk berkelompok menurut daerah masing-masing

Alat dan Bahan:

1. Berbagai dokumen kebijakan pembiayaan pendidikan yang relevan (baik Pusatmaupun Daerah)

2. Kertas plano, meta plan, spidol besar3. Laptop & LCD



4. Bahan presentasi yang telah disiapkan sebelumnya (P-2-01)

Metode:

1. Ceramah2. Curah pendapat3. Diskusi dan presentasi

Urutan Fasilitasi :

a. Pleno-1: Pengantar (90 menit)1. Fasilitator menyampaikan ide dasar lokakarya, tujuan yang hendak dicapai, garis

besar acara, dsb. (Gunakan bahan presentasi P-2-01, atau bahan lain yang telahdisiapkan sebelumnya)

2. Beberapa narasumber (Depdiknas, atau daerah lain) menyampaikan pengalaman-nya, terkait dengan BOSP. Narasumber Depdiknas akan menyampaikan perkem-bangan kebijakan pemerintah (pusat), narasumber daerah menyampaikanpengalaman menyusun kebijakan berdasarkan BOSP.

3. Tanya jawab, fasilitator memandu diskusi.

b. Diskusi/Kerja Kelompok-1: Kebijakan di Daerah (60 menit)1. Fasilitator menyampaikan pokok bahasan dan tujuan materi yang akan

didiskusikan. Pada intinya materi yang didiskusikan adalah: Apa yang terjadi disekolah setelah adanya BOS? Apakah Pemda memperbolehkan sekolah menarikuang dari orang tua? Bagaimana perlakuan terhadap siswa dari keluarga miskinsetelah adanya BOS? Apakah Pemda mengalokasikan dana APBD sebagaipendamping BOS? Apakah ada rencana kebijakan pembiayaan pendidikan didaerah? Dsb. (Gunakan bahan presentasi P-2-02)

2. Masing-masing kelompok menunjuk ketua, sekretaris dan dan presenter3. Ketua kelompok dipersilakan untuk memimpin diskusi dan menjawab pertanyaan

yang diajukan oleh fasilitator. Fasilitator mengamati proses diskusi/kerjakelompok agar diskusi berjalan seperti yang diharapkan (peserta aktif, tidakdidominasi peserta tertentu, fokus pada topik bahasan, dsb)

4. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya dalam kertas plano

c. Pleno-2: Presentasi dan Diskusi (60 menit)1. Presenter masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kesepakatannya.2. Tanya jawab dan diskusi, dipandu fasilitator.



d. Pleno-3: Konsep dan Cara Menghitung BOSP (90 menit)1. Fasilitator (atau narasumber ahli/BSNP) menjelaskan tentang apa, mengapa,

bagaimana menyusun BOSP. Jika fasilitator yang menyampaikan materi ini,gunakan bahan presentasi P-2-03 atau materi lain yang relevan.

2. Tanya jawab dan diskusi, dipandu fasilitator

3. Fasilitator menyampaikan apa yang perlu dilakukan untuk menindaklanjutilokakarya

e. Kerja Kelompok-2: Penyusunan RTL (60 menit)1. Setiap kelompok menyusun rencana tindak lanjut (RTL) di daerah masing-masing2. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya dalam kertas plano dan

memajangkannya

f. Pleno-3: Presentasi dan Diskusi (30 menit)1. Kunjung karya, peserta melihat hasil kerja kelompok (daerah) lain, memberikan

komentar tertulis2. Fasilitator mempersilakan beberapa kelompok untuk mempresentasikan

hasilnya3. Fasilitator memandu tanya-jawab4. Fasilitator menyampaikan wrap-up apa yang telah dilakukan selama 1 (satu)

hari

PENGHITUNGAN BOSP BERDASAR KLASIFIKASI SEKOLAH BAB 3


BAB 3PENGHITUNGAN BOSPBERDASAR KLASIFIKASI

SEKOLAH

3.1. Penghitungan BOSP Minimal

Penghitungan BOSP perlu didahului dengan membuat berbagai asumsi tentang komponenbiaya, volume penggunaan dan harga yang terkait dengan setiap komponen biaya.Perbedaan dalam ketiga hal tersebut (komponen, volume dan harga) akan sangatmempengaruhi hasil perhitungan BOSP.

3.1.1. Komponen Biaya untuk SD/MI

Beberapa asumsi dasar yang digunakan oleh BSNP untuk menghitung standar biayaoperasi SD/MI mencakup:1. Jumlah peserta didik per rombongan belajar = 28 orang2. Jumlah rombongan belajar (rombel): Standar Biaya Operasi Pendidikan di tingkat

SD/MI disusun untuk 6 rombel, 12 rombel dan 18 rombel3. Jumlah guru SD/MI:

a. Untuk 6 rombongan belajar sebanyak 9 guru yaitu: 1 kepala sekolah, 6 gurukelas, 1 guru agama, 1 guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes),pelajaran muatan lokal diajarkan oleh kepala sekolah atau guru kelas.

b. Untuk 12 rombongan belajar sebanyak 17 guru yaitu: 1 kepala sekolah, 12guru kelas, 2 guru agama, 2 guru pendidikan jasmani dan kesehatan(penjaskes), dan pelajaran muatan lokal diajarkan oleh kepala sekolah atauguru kelas.

c. Untuk 18 rombongan belajar sebanyak 23 guru yaitu: 1 kepala sekolah, 18guru kelas, 2 guru agama, 2 guru pendidikan jasmani dan kesehatan(penjaskes), dan pelajaran muatan lokal diajarkan oleh kepala sekolah atauguru kelas

BAB 3 PENGHITUNGAN BOSP BERDASAR KLASIFIKASI SEKOLAH


4. Biaya pegawai dihitung berdasarkan asumsi 12 bulan gaji dan tunjangan dalamsetahun terdiri dari:

a. Gaji guru termasuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah diasumsikanpada rata-rata berada pada golongan III-B

b. Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 5 orang berasal dari Standar Penge-lolaan yaitu pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, TU dan kebersihan

c. Tunjangan melekat pada gaji berdasarkan peraturan yang berlaku tahun2006, terdiri dari:

i. Tunjangan istri/suami 10 % dari gajiii. Tunjangan anak maksimal untuk 2 orang anak, masing-masing 2 % dari

gajiiii. Tunjangan perumahan sebesar Rp 7.000,- per bulaniv. Tunjangan askes sebesar Rp 6.000,- per bulanv. Tunjangan beras sebesar 40 kg, Rp.2.500,- per kg beras

d. Penghasilan lainnya yaitu:

i. Tunjangan profesi (maksimal 1 kali gaji pokok PNS bagi yang sudahmemperoleh sertifikat guru, kurang lebih 15 % dari jumlah guru),

ii. Tunjangan fungsional diberikan sesuai dengan Peraturan Peresidennomor 58 tahun 2006 sebesar Rp. 227.000,- ditambah Rp. 100.000,-per bulan sesuai kesepakatan DPR untuk APBN TA 2007, sedangkanuntuk pustakawan diberikan sesuai dengan KepMenpan No.33/1998),

iii. Tunjangan khusus (diberikan untuk daerah khusus, hanya diberikankepada guru dan tenaga kependidikan yang berada di daerah terpencil,oleh karena itu tidak ditentukan jumlahnya dalam standar biaya operasi,dan

iv. Maslahat tambahan: (1) tunjangan tugas tambahan kepala sekolahsebesar Rp. 365.000,- (Perpres No. 58/2006) dan (2) tenaga kepen-didikan struktural/administrasi Rp. 175.000,- per bulan.

5. Biaya bukan pegawai diberikan berdasarkan asumsi kebutuhan setahun yaituterdiri dari:

a. Alat tulis sekolah (ATS), bahan dan alat habis pakai antara lain



1. ATSi. Pensil, pena, penghapus pensil dan penghapus tinta: kebutuhan untuk

guru dan tenaga kependidikan, per tahun @ 10 bulanii. Penggaris, stepler kecil dan isi stepler kecil: kebutuhan untuk guru

per tahun @ 1 buahiii. Stepler besar dan isi stepler besar: kebutuhan untuk sekolah per

tahun @ 1 buahiv. Kertas manila: kebutuhan per tahun untuk guru per rombel dan

tenaga kependidikanv. Buku tulis: untuk guru per tahun @ 10 buahvi. Buku folio: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahvii. Buku absen: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahviii. Buku daftar/kelas: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahix. Buku kleper/rekap nilai : untuk guru per rombel per tahun @ 1

buahx. Buku leger : untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahxi. Buku nilai: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahxii. Buku rencana pembelajaran (RP) untuk guru per rombel per tahun

@ 1 buahxiii. Kapur tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru per

rombelxiv. Penghapus papan tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing

guru per rombelxv. Penggaris papan tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru

per rombelxvi. Jangka papan tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru

per rombelxvii. Kertas warna: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru per

rombelxviii. Cat poster: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru per

rombelxix. Spidol warna-warni: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru

per rombelxx. Buku rapor siswa: kebutuhan per tahun untuk masing-masing peserta

didikxxi. Buku administrasi (ADM): kebutuhan pertahun untuk administrasi



sekolah antara lain agenda rapat, surat keluar dan surat masuk

xxii. Buku induk: kebutuhan per tahun untuk administrasixxiii. Kertas HVS, kertas karbon, amplop, cutter, gunting, lem, lakban, selotip,

stopmapxxiv. Fotocopy (penggandaan): untuk kebutuhan belajar per mata pelajaran

dan kebutuhan surat per peserta didik

2. Bahan habis pakai (sesuai dengan standar sarana dan prasarana hanya adapraktikum IPA dan komputer)

i. Bahan praktikum IPA: kebutuhan per peserta didik Rp. 15.000,- untuk10 kali pertemuan per tahun

ii. Bahan praktikum komputer : kebutuhan untuk sewa komputerdengan asumsi Rp. 300.000,- per rombel per tahun, dengan @ 3orang per kelompok

iii. Bahan praktikum keterampilan : kebutuhan per bulan per rombelper kelompok @ 4 orang

iv. Tinta stempel, toner/ tinta printerv. Bahan kebersihan

3. Alat habis pakai

i. Alat olah raga : kebutuhan per tahun untuk bola kaki dan kastiii. Set alat jahitiii. Alat kebersihan

4. Lain-lain

i. Kartu anggota perpustakaan: tiap peserta didik

ii. Kartu buku perpustakaan SD: kebutuhan kartu perpustakaan pertahun dihitung 20 % dari jumlah buku perpustakaan yang terdiri atas:

Jumlah buku Teks Pelajaran adalah satu eksemplar untuk 9 matapelajaran per peserta didik ditambah 2 eksemplar untuk masing-masing mata pelajaran.

Jumlah buku Panduan Pendidik adalah satu eksemplar untuk 9



mata pelajaran per guru mata pelajaran yang bersangkutanditambah satu eksemplar per masing-masing mata pelajaran.

Jumlah buku Pengayaan adalah 840 judul persekolah denganproporsi 60 % non fiksi dan 40 % fiksi, dengan jumlah minimal(a) 1000 eksemplar untuk 3 s.d 6 rombel; (b) 1500 eksemplaruntuk 9 s.d 12 rombel; (c) 2000 eksemplar untuk 15 s.d 18rombel; dan (d) 4000 eksemplar untuk 21 s.d 24 rombel.

Jumlah buku Referensi adalah 10 judul persekolah, meliputi:Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris,Ensiklopedi, Buku Statistik Daerah, Buku Telepon, Buku Undang-Undang dan Peraturan, dan Kitab-Kitab Suci.

Jumlah buku sumber belajar lainnya adalah 10 judul per sekolah,meliputi: majalah, surat kabar, globe, peta dan CD pembelajaran

iii. Kartu iuran bulanan: tiap peserta didikiv. Kartu pelajar: tiap peserta didikv. Kotak P3K + isi: kebutuhan per tahun per sekolah

b. Rapat-rapat: perhitungan didasarkan kepada asumsi kebutuhan minimalkonsumsi dan bahan rapat per peserta masing-masing Rp. 10.000,- terdiridari:

i. Rapat penerimaan siswa baruii. Rapat evaluasi semester siswaiii. Rapat kenaikan kelasiv. Rapat kelulusanv. Rapat pemecahan masalahvi. Rapat koordinasivii. Rapat wali murid

c. Transpor/Perjalanan Dinas diasumsikan untuk kebutuhan minimal per tahun,yaitu untuk:

i. Kepala sekolahii. Guruiii. Tenaga kependidikan

d. Penilaian (penggandaan soal) diasumsikan untuk kebutuhan minimal per



tahun, yaitu untuk:

i. Ulangan umum kelas I s.d Vii. Ulangan umum kelas VIiii. Ujian akhir kelas UASiv. Penyusunan soal ulangan umum kelas I-Vv. Penyusunan soal ulangan umum kelas VIe. Daya dan jasa diasumsikan untuk kebutuhan minimal per tahun, yaitu

untuk:i. Listrikii. Teleponiii. Air

f. Pemeliharaan sarana dan prasarana: diasumsikan untuk kebutuhan minimalper tahun, yaitu untuk:

i. Pengecatan gedung/pagarii. Penggantian genteng yang rusakiii. Perbaikan/penggantian komponeniv. Pemeliharaan meubelv. Pemeliharaan peralatanvi. Pemeliharaan tamanvii. Pemeliharaan bahan pustaka

g. Pembinaan siswa diasumsikan untuk kebutuhan minimal per tahun, yaitu,untuk:

i. Pramukaii. PMRiii. UKSiv. kelompok Ilmiah Remaja (KIR)v. Pembinaan Prestasi Olah Ragavi. Pembinaan Prestasi Kesenianvii. Lomba Bidang Akademikviii. Perpisahan kelas terakhirix. Pembinaan kegiatan keagamaan



3.1.2. Komponen Biaya untuk SMP/MTs

Beberapa asumsi dasar yang digunakan oleh BSNP untuk menghitung standar biayaoperasi SMP/MTs mencakup:

1. Jumlah peserta didik per rombongan belajar = 32 orang2. Jumlah rombongan belajar (rombel):Standar Biaya Operasi Pendidikan di tingkat

Untuk SD/MI disusun untuk 3 rombel, 9 rombel dan 18 rombel3. Jumlah guru SMP/MTs:

a. 3 rombongan belajar sebanyak 12 guru (yaitu: 1 kepala sekolah, 1 wakilkepala sekolah dan 10 guru lainnya), dengan alokasi mengajar sebagai berikut:

i. 1 kepala sekolah (sebagai guru mengajar minimal selam 4 jam perminggu),

ii. 1 wakil kepala sekolah (sebagai guru mengajar minimal 8 jam perminggu),

iii. 10 guru lainnya mengajar minimal 6 jam per minggu yaitu:

1. Untuk 6 mata pelajaran @ 2 jam, masing-masing guru minimalmengajar 3 rombel

2. untuk 5 pelajaran @ 4 jam; masing-masing guru mengajar 3 rombel

b. Untuk 9 rombongan belajar sebanyak 17 guru (yaitu: 1 kepala sekolah, 1wakil kepala sekolah dan 15 guru lainnya), dengan alokasi mengajar sebagaiberikut:

i. 1 kepala sekolah sebagai guru mengajar minimal selam 4 jam per minggu,ii. 1 wakil kepala sekolah sebagai guru mengajar minimal 12 jam per

minggu,iii. 15 guru lainnya mengajar minimal 16 jam s.d 20 jam per minggu yaitu:


2. untuk 5 pelajaran @ 4 jam; masing-masing guru mengajar 4 atau 5rombel

c. Untuk 18 rombongan belajar sebanyak 33 guru yaitu: (yaitu: 1 kepala sekolah,



1 wakil kepala sekolah dan 15 guru lainnya), dengan alokasi mengajar sebagaiberikut:

i. 1 kepala sekolah sebagai guru mengajar minimal selam 4 jam per minggu,ii. 1 wakil kepala sekolah sebagai guru mengajar minimal 12 jam per

minggu,iii. 31 guru lainnya mengajar minimal 16 jam s/d 20 jam per minggu yaitu:


2. Untuk 5 pelajaran @ 4 jam; masing-masing guru mengajar 4 atau 5rombel


a. Gaji guru termasuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah diasumsikanpada rata-rata berada pada golongan III-C

b. Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 5 orang berasal dari StandarPengelolaan yaitu pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, TU dankebersihan


i. Tunjangan istri/suami 10 % dari gaji,ii. Tunjangan anak maksimal untuk 2 orang anak, masing-masing 2 % dari

gaji,iii. Tunjangan perumahan sebesar Rp. 7000,- per bulan,iv. Tunjangan askes sebesar Rp 6000,- per bulanv. Tunjangan beras sebesar 40 kg, Rp.2.500,- per kg beras

d. Penghasilan lainnya yaitu

i. Tunjangan profesi (maksimal 1 kali gaji pokok PNS bagi yang sudahmemperoleh sertifikat guru, kurang lebih 60 % dari jumlah guru),

ii. Tunjangan fungsional diberikan sesuai dengan Peraturan Peresidennomor 58 tahun 2006 sebesar Rp. 227.000,- ditambah Rp. 100.000,-



per bulan sesuai kesepakatan DPR untuk APBN TA 2007, sedangkanuntuk pustakawan diberikan sesuia dengan KepMenpan No.33/1998),

iii. Tunjangan khusus (diberikan untuk daerah khusus, hanya diberikankepada guru dan tenaga kependidikan yang berada di daerah terpencil,oleh karena itu tidak ditentukan jumlahnya dalam standar biaya operasi,dan

iv. Maslahat tambahan: (1) tunjangan tugas tambahan kepala sekolahsebesar Rp. 406.000,- (Perpres No. 58/2006) dan (2) tenagakependidikan struktural/administrasi Rp. 180.000,- per bulan.


a. Alat tulis sekolah (ATS), bahan dan alat habis pakai antara lain

1. ATS

i. Pensil, pena, penghapus pensil dan penghapus tinta: kebutuhan untukguru dan tenaga kependidikan, per tahun @ 10 bulan

ii. Penggaris, stepler kecil dan isi stepler kecil: kebutuhan untuk guruper tahun @ 1 buah

iii. Stepler besar dan isi stepler besar: kebutuhan untuk sekolah pertahun @ 1 buah

iv. Kertas manila: kebutuhan per tahun untuk guru per rombel dantenaga kependidikan

v. Buku tulis: untuk guru per tahun @ 10 buahvi. Buku polio: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahvii. Buku absen: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahviii. Buku daftar/kelas: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahix. Buku kleper/rekap nilai : untuk guru per rombel per tahun @ 1

buahx. Buku leger : untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahxi. Buku nilai: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahxii. Buku rencana pembelajaran (RP) untuk guru per rombel per tahun

@ 1 buah



xiii. Kapur tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru perrombel

xiv. Penghapus papan tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masingguru per rombel

xv. Penggaris papan tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guruper rombel

xvi. Jangka papan tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guruper rombel

xvii. Kertas warna: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru perrombel

xviii. Cat poster: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru perrombel

xix. Spidol warna-warni: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guruper rombel

xx. Buku rapor siswa: kebutuhan per tahun untuk masing-masing pesertadidik

xxi. Buku administrasi (ADM): kebutuhan pertahun untuk administrasisekolah antara lain agenda rapat, surat keluar dan surat masuk

xxii. Buku induk: kebutuhan per tahun untuk administrasixxiii. Kertas HVS, kertas karbon, amplop, cutter, gunting, lem, lakban, selotip.

stopmapxxiv. Fotocopy (penggandaan): untuk kebutuhan belajar per mata pelajaran

dan kebutuhan surat per peserta didik

2. Bahan habis pakai (sesuai dengan standar sarana dan prasarana hanya adapraktikum IPA dan komputer)

i. Bahan praktikum IPA: kebutuhan per peserta didik Rp. 15.000,- untuk10 kali pertemuan per tahun

ii. Bahan praktikum komputer : kebutuhan untuk sewa komputerdengan asumsi Rp. 300.000,- per rombel per tahun, dengan @ 3orang per kelompok

iii. Bahan praktikum keterampilan : kebutuhan per bulan per rombelper kelompok @ 4 orang

iv. Tinta stempel, toner/ tinta printerv. Bahan kebersihan



3. Alat habis pakai

i. Alat olah raga : kebutuhan per tahun untuk bola kaki dan kastiii. Set alat jahitiii. Alat kebersihan

4. Lain-lain

i. Kartu anggota perpustakaan: tiap peserta didikii. Kartu buku perpustakaan SMP: kebutuhan kartu perpustakaan per tahun

di hitung 20 % dari jumlah buku perpustakaan yang terdiri atas:

Jumlah buku Teks Pelajaran adalah satu eksemplar untuk 11 matapelajaran per peserta didik ditambah 2 eksemplar untuk masing-masing mata pelajaran.

Jumlah buku Panduan Pendidik adalah satu eksemplar untuk 11mata pelajaran per guru mata pelajaran yang bersangkutan ditambahsatu eksemplar per masing-masing mata pelajaran.

Jumlah buku Pengayaan adalah 870 judul persekolah denganproporsi 60 % non fiksi dan 40 % fiksi, dengan jumlah minimal (a)1000 eksemplar untuk 3 s.d 6 rombel; (b) 1500 eksemplar untuk 9s.d 12 rombel; (c) 2000 eksemplar untuk 15 s.d 18 rombel; dan (d)4000 eksemplar untuk 21 s.d 24 rombel.

Jumlah buku Referensi adalah 10 judul persekolah, meliputi: KamusBesar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedi, BukuStatistik Daerah, Buku Telepon, Buku Undang-undang danPeraturan, dan Kitab-kitab Suci.

Jumlah buku sumber belajar lainnya adalah 10 judul per sekolah,meliputi: majalah, surat kabar, globe, peta dan CD pembelajaran

iii. Kartu iuran bulanan: tiap peserta didikiv. Kartu pelajar: tiap peserta didikv. Kotak P3k + isi: kebutuhan per tahun per sekolah

b. Rapat-rapat: perhitungan didasarkan kepada asumsi kebutuhan minimalkonsumsi dan bahan rapat per peserta masing-masing Rp. 10.000,- terdiri dari:





i. Kepala sekolahii. Guruiii. Tenaga kependidikan

d. Penilaian (penggandaan soal) diasumsikan untuk kebutuhan minimal per tahun,yaitu untuk:

i. Ulangan umum kelas VI s.d VIIIii. Ulangan umum kelas IXiii. Ujian akhir kelas UASiv. Penyusunan soal ulangan umum kelas VII-VIIIv. Penyusunan soal ulangan umum kelas IX

e. Daya dan jasa diasumsikan untuk kebutuhan minimal per tahun, yaitu untuk:

i. Listrikii. Teleponiii. Air

f.. Pemeliharaan sarana dan prasarana: diasumsikan untuk kebutuhan minimal pertahun, yaitu untuk:

i. Pengecatan gedung/pagarii. Penggantian genteng yang rusakiii. Perbaikan/penggantian komponeniv. Pemeliharaan meubel



v. Pemeliharaan peralatanvi. Pemeliharaan tamanvii. Pemeliharaan bahan pustaka

g. Pembinaan siswa diasumsikan untuk kebutuhan minimal per tahun, yaitu, untuk:

i. Pramukaii. PMRiii. UKSiv. kelompok Ilmiah Remaja (KIR)v. Pembinaan Olah Ragavi. Pembinaan Prestasi Kesenianvii. Lomba Bidang Akademikviii. Perpisahan kelas terakhirix. Pembinaan kegiatan keagamaan

3.1.3. Komponen Biaya untuk SMA/MA

Beberapa asumsi dasar yang digunakan oleh BSNP untuk menghitung standar biayaoperasi SMA/MA mencakup:

1. Jumlah peserta didik per rombongan belajar (rombel) = 32 orang2. Jumlah rombongan belajar (rombel): Standar Biaya Operasi Pendidikan di tingkat

SMA/MA disusun untuk 3 rombel, 9 rombel, dan 18 rombel:

a. 3 rombel:i. Kelas X dan XI, masing-masing 1 rombelii. Kelas XII, terdiri dari 1 rombel maksimal 1 jurusan

b. 9 rombel:i. Kelas X dan XI, masing-masing 3 rombelii. Kelas XII, terdiri dari 3 rombel maksimal 3 jurusan

c. 18 rombel:i. Kelas X dan XI, masing-masing 6 rombelii. Kelas XII, terdiri dari 6 rombel maksimal 3 jurusan

3. Jumlah guru SMA/MA:



a. Untuk 3 rombongan belajar (rombel) sebanyak 18 guru (yaitu 1 kepalasekolah dan 3 wakil kepala sekolah dan 14 guru lainnya) dengan alokasiwaktu mengajar sebagai berikut:

i. 1 kepala sekolah (sebagai guru mengajar minimal selama 4 jam perminggu)

ii. 3 wakil kepala sekolah (sebagai guru mengajar minimal 8 jam perminggu)

iii. 20 guru lainnya mengajar 12 jam per minggu yaitu:

1. Untuk 11 mata pelajaran @2 jam per minggu, masing-masing gurumengajar minimal 3 rombel


b. Untuk 9 rombongan belajar sebanyak 24 guru (yaitu 1 kepala sekolah dan3 wakil kepala sekolah dan 15 guru lainnya) dengan alokasi waktu mengajarsebagai berikut:

i. 1 kepala sekolah sebagai guru mengajar minimal 4 jam per minggu yaitu:ii. 3 wakil kepala sekolah sebagai guru mengajar minimal 16 jam per

mingguiii. 20 guru lainnya mengajar antara 16 s/d 20 jam per minggu yaitu:


2. Untuk 6 pelajaran @4 jam per minggu, masing-masing gurumengajar 4 atau 5 minimal rombel

c. Untuk 18 rombongan belajar sebanyak 47 guru (yaitu 1 kepala sekolah dan3 wakil kepala sekolah dan 46 guru lainnya) yaitu dengan alokasi waktumengajar sebagai berikut:

i. 1 kepala sekolah, (sebagai guru mengajar minimal 4 jam per minggu)ii. 3 wakil kepala sekolah, (sebagai guru mengajar minimal 16 jam per

minggu)iii. 46 guru lainnya mengajar antara 16 s/d 20 jam per minggu yaitu:




a. Gaji guru termasuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah diasumsikanrata-rata berada pada golongan III-D

b. Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 5 orang berasal dari StandarPengelolaan yaitu pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, TU dankebersihan


i. tunjangan istri/suami 10% dari gaji,ii. tunjangan anak maksimal untuk 2 orang anak, masing-masing 2% dari

gaji,iii. tunjangan perumahan sebesar Rp 7000,- per bulaniv. tunjangan askes sebesar Rp 6000,- per bulanv. tunjangan beras sebesar 40 kg beras, Rp 2500,- per kg beras

d. Penghasilan lainnya yaitu:

i. Tunjangan profesi (maksimal 1 kali gaji pokok PNS bagi yang sudahmemperoleh sertifikasi guru, yaitu kurang lebih 80% dari jumlah guru),

ii. Tunjangan fungsional diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 58 Tahun 2006 sebesar Rp 227.000,- ditambah Rp 100.000,-per bulan sesuai kesepakatan DPR untuk APBN TA 2007, sedangkanuntuk pustakawan diberikan sesuai KepMenpan No. 33/1998

iii. Tunjangan khusus (diberikan untuk daerah khusus, hanya diberikankepada guru dan tenaga kependidikan yang berada di daerah terpencil,oleh karena itu tidak ditentukan jumlahnya dalam standar biaya operasi.

iv. Maslahat tambahan: (1) tunjangan tugas tambahan kepala sekolahsebesar Rp 475.000,- dan (2) tenaga kependidikan struktural/administrasi Rp 180.000,- per bulan.


a. ATS, bahan dan alat habis pakai antara lain:



1. ATS

i. Pensil, pena, penghapus pensil dan penghapus tinta: kebutuhan untukguru dan tenaga kependidikan, per tahun @ 10 buah

ii. Penggaris, stepler kecil dan isi stepler kecil: kebutuhan untuk guruper tahun @ 1 buah

iii. Stapler besar dan isi stapler besar: kebutuhan untuk sekolah pertahun @ 1 buah

iv. Kertas manila: kebutuhan per tahun untuk guru per rombel dantenaga kependidikan

v. Buku tulis: untuk guru per tahun @ 10 buahvi. Buku polio: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahvii. Buku absen: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahviii. Buku daftar/kelas: untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahix. Buku kleper/rekap nilai untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahx. Buku leger untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahxi. Buku nilai untuk guru per rombel per tahun @ 1 buahxii. Buku rencana pembelajaran (RP) untuk guru per rombel per tahun

@ 1 buahxiii. Kapur tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru per

rombelxiv. Penghapus papan tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing

guru per rombelxv. Penggaris papan tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru

per rombelxvi. Jangka papan tulis: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru

per rombelxvii. Kertas warna: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru per

rombelxviii. Cat poster: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru per

rombelxix. Spidol warna-warni: kebutuhan per tahun untuk masing-masing guru

per rombelxx. Buku rapor siswa: kebutuhan per tahun untuk masing-masing peserta

didik



xxi. Buku administrasi (ADM): kebutuhan per tahun untuk administrasisekolah antara lain agenda rapat, surat keluar, dan surat masuk

xxii. Buku induk: kebutuhan per tahun untuk administrasixxiii. Kertas HVS, kertas karbon, amplop, cutter, gunting, lem, lakban, selotip,

stopmapxxiv. Foto copy (penggandaan): untuk kebutuhan belajar per mata pelajar-

an dan kebutuhan surat per peserta didik

2. Bahan Habis Pakai

i. Bahan praktikum IPA: kebutuhan per peserta didik Rp 15.000 untuk10 kali pertemuan per tahun

ii. Bahan praktikum IPS: berupa kebutuhan kunjungan lapangan 3 kaliper tahun @ Rp 25.000,- untuk transpor dan/atau karcis masuk

iii. Bahan praktikum bahasa, untuk sewa laboratorium bahasa 10 bulanper tahun @ Rp 25.000,-

iv. Bahan praktikum komputer: kebutuhan untuk sewa komputer permurid per tahun diasumsikan Rp 15 ribu per bulan untuk 10 bulan

v. Bahan praktikum keterampilan: kebutuhan per bulan per rombelper kelompok @ 4 orang

vi. Tinta stempel, toner/tinta printervii. Bahan kebersihan

3. Alat Habis Pakai

i. Alat olahraga untuk basket, voli, dan sepakbola: kebutuhan per tahunii. Set alat jahitiii. Alat kebersihan

4. Lain-lain

i. Kartu anggota perpustakaan: tiap peserta didikii. Kartu buku perpustakaan SMA:

Kebutuhan kartu perpustakaan per tahun dihitung 20% darijumlah buku perpustakaan yang terdiri atas:

Jumlah buku Teks Pelajaran adalah satu eksemplar untuk 17mata pelajaran per peserta didik ditambah 2 eksemplar untukmasing-masing mata pelajaran



Jumlah buku Panduan Pendidik adalah satu eksemplar untuk 17mata pelajaran per guru mata pelajaran yang bersangkutanditambah satu eksemplar per masing-masing mata pelajaran

Jumlah buku Pengayaan adalah 820 judul per sekolah denganproporsi 75% non fiksi dan 25% fiksi, dengan jumlah minimal(a) 1.000 eksemplar untuk 3 s.d. 6 rombel; (b) 1500 eksemplaruntuk 9 s.d. 12 rombel; (c) 2.000 eksemplar untuk 15 s.d. 18rombel; dan (d) 4.000 eksemplar untuk 21 s.d. 24 rombel.

Jumlah buku Referensi adalah 30 judul per sekolah, meliputiantara lain: Kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris,Ensiklopedi, Buku Statistik Daerah, Buku Telepon, Buku Undang-Undang dan Peraturan, dan Kitab-Kitab Suci.

Jumlah buku sumber belajar lainnya adalah 30 judul per sekolah,meliputi antara lain: majalah, surat kabar, globe, peta, dan CDpembelajaran.

iii. Kartu iuran bulanan: tiap peserta didikiv. Kartu pelajar: tiap peserta didikv. Kotak P3K + isi: kebutuhan per tahun per sekolah

b. Rapat-rapat: perhitungan didasarkan kepada asumsi kebutuhan minimalkonsumsi dan bahan rapat per peserta masing-masing Rp 10.000,- terdiridari:



i. Kepala sekolahii. Guru



iii. Tenaga kependidikan

d. Penilaian (penggandaan soal) diasumsikan untuk kebutuhan minimal pertahun, yaitu untuk:

i. Ulangan umum kelas X dan XIii. Ulangan umum kelas XIIiii. Ujian akhir tertulisiv. Penyusunan soal UASv. Penyusunan soal ulangan umum kelas X dan XIvi. Penyusunan sial ulangan umum kelas XII

e. Daya dan jasa diasumsikan untuk kebutuhan minimal per tahun, yaitu untuk:

i. Listrikii. Teleponiii. Air

f. Pemeliharaan sarana dan prasarana: diasumsikan untuk kebutuhan minimalper tahun, yaitu untuk:

i. Pengecatan gedung/pagarii. Penggantian genteng yang rusakiii. Perbaikan/penggantian komponeniv. Pemeliharaan meubelv. Pemeliharaan peralatanvi. Pemeliharaan tamanvii. Pemeliharaan bahan pustaka

g. Pembinaan siswa diasumsikan untuk kebutuhan minimal per tahun, yaituuntuk:

i. Pramukaii. PMRiii. UKSiv. Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)v. Pembinaan Prestasi Olah Raga



vi. Pembinaan Prestasi Kesenianvii. Lomba bidang akademikviii. Perpisahan kelas terakhirix. Pembinaan kegiatan keagamaan

3.1.2. Penghitungan BOSP

Penghitungan BOSP dilakukan setelah tercapai kesepakatan tentang komponenbiaya yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Penghitungan biaya dilakukansecara sederhana : (jumlah penggunaan) x (frekuensi penggunaan) x (harga setiapsatuan penggunaan) untuk setiap komponen biaya yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk mempermudah proses, penghitungan dilakukan dengan menggunakan tem-plate program Microsoft Excel (lihat Lampiran-2 Bab-3). Template inidikembangkan berdasarkan apa yang digunakan oleh BSNP dalam menghitungstandar biaya operasional.

Dalam template tersebut terdapat beberapa kolom yang perlu dipahami sebelummelakukan penghitungan BOSP, yaitu:

`t Kolom 3 (Frekuensi per Tahun): Kolom ini menunjukkan jumlah bulanpenggunaan terkait dengan komponen pengeluaran tertentu. Misalnya,untuk SD/MI: Untuk gaji, frekuensi per tahun adalah 12, karena guru dantenaga kependidikan harus dibayar setiap bulan selama satu tahun; Untukpensil (ATS), frekuensi per tahun adalah 10, karena diasumsikan bahwaproses belajar mengajar efektif hanya 10 bulan (2 bulan libur), dst.

Kolom 4 (Jumlah) dan Kolom 5 (Per Unit Satuan) . Secara bersama-sama (4)x(5) menunjukkan jumlah penggunaan terkait dengan komponenbiaya tertentu. Misalnya, untuk SD/MI: Ada 8 guru yang harus digaji, sehinggakolom 4 berisi 8 dan kolom 5 berisi 1; Untuk pensil (ATS) kolom 4berisi 2 karena diasumsikan setiap guru dan tenaga kependidikanmembutuhkan 2 pensil per bulan, sedangkan kolom 5 berisi 14, karenajumlah guru dan tenaga kependidikan adalah 14. Sebagai catatan, pengisian

1 Bagian ini diperlukan untuk daerah yang tidak puas dengan pembedaan BOSP hanyaberdasarkan jumlah rombel.



kolom 4 dan kolom 5 sebenarnya bisa fleksibel, karena yang terpentingadalah diperoleh gambaran tentang berapa jumlah penggunaan terkaitdengan komponen pengeluaran tertentu.

Kolom 6 (Biaya per Unit): Menunjukkan harga (dalam ribuan) untuksetiap komponen biaya. Misalnya, untuk SD/MI: Untuk gaji guru, kolom 6berisi 1.085,2 karena diasumsikan bahwa rata-rata guru berpangkat IIIBdengan gaji Rp 1.085.200,- per bulan; Untuk pensil (ATS) kolom 6 berisi2 karena diasumsikan harga sebuah pensil adalah Rp 2.000,-. Sepertidisampaikan di bagian lain buku panduan ini, harga yang digunakan olehBSNP adalah harga Jakarta. Oleh karena itu, daerah perlu melakukanpenyesuaian agar hasil perhitungan BOSP bisa lebih mendekati kenyataandi lapangan. Penyesuaian harga bisa dilakukan berdasarkan patokan hargayang digunakan oleh Pemda dalam menyusun anggaran, atau berdasarkanharga nyata (riil).

Kolom 7 (Nilai): Merupakah hasil perkalian (3)x(4)x(5)x(6) yangmenunjukkan nilai pengeluaran untuk setiap komponen biaya selama satutahun. Kolom ini akan terisi secara otomatis (menggunakan formula),sehingga tidak perlu diisi secara khusus.

Komponen biaya yang ada dalam template tetapi disepakati untuk tidak digunakan,harus dihapus terlebih dahulu. Sebaliknya, komponen biaya yang tidak ada dalamtemplate tetapi disepakati untuk digunakan, harus ditambahkan ke dalam templatesebelum melakukan penghitungan.

Penyesuaian volume penggunaan dan/atau harga untuk komponen biaya tertentu(jika ada) dilakukan pada saat penghitungan BOSP. Hal terpenting dalam melakukanperubahan adalah bahwa setiap perubahan harus mempunyai dasar atau alasanyang jelas. Jika tidak ada alasan yang benar-benar kuat, dianjurkan untukmenggunakan asumsi yang dipergunakan oleh BSNP.



Penyesuaian juga bisa dilakukan pada beberapa asumsi dasar, terutama jumlahrombel dan jumlah murid. Beberapa asumsi tersebut terdapat di bagian bawahtemplate. Satu hal yang perlu diingat adalah, jika dilakukan perubahan dalam asumsijumlah murid, hal itu akan berdampak pada perubahan penggunaan di komponenbiaya tertentu. Misalnya, untuk SD/MI: Penggunaan kapur tulis (ATS) sebanyak 30(5 x 6) akan berubah jika jumlah rombel diasumsikan tidak 6; Penggunaan bahanhabis pakai juga akan berubah jika ada perubahan asumsi jumlah murid atau jumlahrombel.

3.2. Penghitungan BOSP Berdasarkan Klasifikasi Sekolah(Optional1)

3.2.1. Klasifikasi Sekolah

Seperti yang disampaikan di bagian terdahulu, tambahan klasifikasi sekolah bisadilakukan jika Pemda tidak puas dengan pembedaan BOSP hanya berdasarkanjumlah rombel. Dalam Bab 2 disampaikan, bahwa klasifikasi sekolah dapat dilakukanberdasarkan berbagai kriteria, seperti: jumlah kegiatan di sekolah, jarak sekolahdari pusat kegiatan, status sekolah, dan hasil akreditasi BAS. Selain itu, jugadisampaikan bahwa penambahan klasifikasi sekolah (selain jumlah rombel)sebaiknya juga tidak melupakan unsur kepraktisan dan kemudahan dalammelakukan penilaian.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, disarankan untuk menggunakanjumlah kegiatan di sekolah sebagai patokan klasifikasi sekolah. Kegiatan sekolahyang dimaksud antara lain:

1. Pramuka2. Dokter kecil atau kegiatan sejenisnya3. Karya ilmiah atau kegiatan sejenisnya4. Kursus Bahasa Inggris atau Bahasa Asing lainnya di sekolah

2 Perlu diingat, bahwa tambahan nilai BOSP tidak secara serta-merta menambah jumlahdana yang diterima dari pemerintah. Hal ini akan dibicarakan dalam Bab 4 tentangPenyusunan Kebijakan.



5. Kursus komputer di sekolah6. Penggunaan laboratorium bahasa7. Kegiatan pengayaan di bidang keagamaan8. Kegiatan pengayaan untuk siswa berpretasi9. Kegiatan pembelajaran intensif untuk siswa kelas akhir10. Kegiatan olah raga (ekstra kurikuler)11. Kegiatan kesenian (ekstra kurikuler)12. Kegiatan ketrampilan (ekstra kurikuler)13. Kegiatan lainnya Selanjutnya sekolah dikelompokkan berdasarkan jumlah

kegiatan tersebut di atas. Salah satu alternatif pengelompokan sekolah:

1. Sekolah Kategori-C : 1 s/d 4 kegiatan2. Sekolah Kategori-B : 5 s/d 8 kegiatan3. Sekolah Kategori-A : > 8 kegiatan

Pada dasarnya, pengelompokan dilakukan dengan tujuan mendorong sekolahmenggunakan dana operasional untuk hal-hal yang memang bersifat melayanisiswa.

3.2.2. BOSP Berdasarkan Klasifikasi Sekolah

Karena kegiatan-kegiatan yang menjadi dasar klasifikasi sekolah tersebut di atastidak selalu ada di setiap sekolah, maka sebaiknya jumlah kegiatan tidak secaralangsung dimasukkan sebagai komponen penghitungan BOSP. Meskipun demikian,sangat disadari bahwa jumlah kegiatan mempengaruhi nilai BOSP.

Dengan pertimbangan bahwa BOSP yang telah dihitung sebelumnya merupakanBOSP minimal, maka jumlah kegiatan tersebut di atas dianggap sebagai sesuatuyang menambah nilai BOSP2. Tambahan biaya yang muncul dari berbagai kegiatanitu harus dihitung secara terpisah, sebelum ditambahkan ke dalam BOSP minimalyang telah dihitung sebelumnya.



Lampiran-1a Bab-3.

PANDUAN FASILITASIPENGHITUNGAN BOSP

BAGIAN PERTAMA(PENTUAN KOMPONEN BIAYA)

Tujuan:

1. Peserta memahami komponen dan sub komponen BOSP2. Peserta mampu menentukan komponen dan sub komponen BOSP yang sesuai

dengan kondisi daerah

Waktu:

Minimal 270 menit, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan

Peserta:

1. Tim Penyusun BOSP2. Perwakilan sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)3. Perwakilan komite sekolah untuk setiap jenjang pendidikan4. Perwakilan dari Dinas Pendidikan

Seting Ruangan:

Duduk berkelompok sesuai dengan jenjang sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA).Untuk setiap jenjang sekolah, dibagi menjadi dua kelompok kecil. Perwakilan DinasPendidikan menyebar, sehingga di setiap kelompok (jenjang pendidikan).

Alat dan Bahan:

1. RAPBS tahun terakhir2. Copy bahan yang berisi komponen BOSP yang digunakan oleh BSNP3. Kertas plano, meta plan, spidol besar, selulotip bolak-balik



4. White board/papan tulis5. Laptop & LCD

Metode:

1. Curah pendapat2. Diskusi/kerja kelompok3. Presentasi dan diskusi

Urutan Fasilitasi:

a. Pleno-1: Pengantar Lokakarya dan Pemahaman tentang BOSP (120 menit)

1. Fasilitator menyampaikan pokok bahasan dan tujuan materi yang akandidiskusikan

2. Fasilitator menjelaskan tentang tata cara penghitungan BOSP dan kontekspenghitungan BOSP, dengan penekanan bahwa tujuan akhirnya adalah menyusunkebijakan pembiayaan pendidikan (gunakan bahan presentasi P-2-02 dan/atauP-2-03 atau bahan lain yang telah disiapkan sebelumnya)

3. Fasilitas memberikan penekanan bahwa posisi lokakarya adalah memberikaninput kepada Pemda (khususnya Dinas Pendidikan)

4. Tanya Jawab (Diskusi)

b. Pleno-2: Pengantar Diskusi Komponen Biaya(15 menit)

1. Fasilitator menyampaikan pokok bahasan dan tujuan materi yang akandidiskusikan

2. Fasilitator menjelaskan tentang tata cara penghitungan BOSP yang dimulaidengan Penentuan Komponen Biaya

3. Fasilitator menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh BSNP, khususnya terkaitdengan komponen biaya.

4. Fasilitator membagi kelompok sesuai dengan jenjang pendidikan5. Dibantu petugas lain, fasilitator membagikan copy bahan yang berisi komponen

biaya yang dipergunakan oleh BSNP untuk setiap kelompok (jenjang sekolah)6. Fasilitator menjelaskan apa yang perlu didiskusikan dalam kelompok, yaitu

apakah komponen biaya yang dipergunakan oleh BSNP sudah sesuai dengan



kondisi di daerah. Peserta bisa mengusulkan perubahan untuk disepakati bersama.Jangan lupa memberikan penekanan bahwa yang dihitung oleh BSNP adalahstandar minimal.

c. Kerja Kelompok-1 (90 menit)

1. Masing-masing kelompok menunjuk ketua, sekretaris dan dan presenter2. Ketua kelompok memimpin diskusi tentang komponen biaya. Dimulai dengan

membaca bahan yang telah dibagian selama kurang lebih 15-20 menit. Fasilitatormendampingi/mengamati dan mengarahkan jika diskusi keluar dari fokus/topikpembicaraan, serta menjaga agar semua peserta bisa menyampaikanpendapatnya.

3. Diskusi difokuskan pada: Apa yang dianggap kurang sesuai? Apa usulan perubahanyang diajukan? (Catatan: Usulan perubahan harus disertai dengan alasan/dasarhukum yang sangat jelas, bukan hanya karena keinginan).

4. Kelompok menuliskan butir-butir kesepakatan ke dalam kertas plano, atau padameta plan yang ditempelkan pada kertas plano. Hasil diskusi kelompokditampilkan dalam bentu tabel/matriks yang berisi: Nomor, Butir (yang dianggapkurang sesuai), Tentang, Usulan Perubahan, Alasan/Dasar Hukum.

d. Presentasi dan Diskusi-1 (30 menit)

1. Setiap kelompok memajang hasil kerja kelompoknya masing-masing2. Peserta saling melihat hasil kerja kelompok lain, memberikan komentar secara

tertulis.3. Tanya jawab, dipandu oleh fasilitator.4. Fasilitator mencatat hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama, dan juga hal-

hal yang belum disepakati.

e. Pleno-3: Membangun Kesepakatan (15 menit)

1. Fasilitator menyampaikan butir-butir yang telah disepakati2. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang belum disepakati.

Usahakan semaksimal mungkin agar tercapai kesepakatan3. Fasilitator menyampaikan bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan

penghitungan BOSP



Lampiran-1b Bab-3.

PANDUAN FASILITASIPENGHITUNGAN BOSP

BAGIAN KEDUA(PENGHITUNGAN BOSP)

Tujuan:

Peserta mampu melakukan penghitungan BOSP dengan menggunakan template yangdibuat berdasarkan metode yang dipergunakan oleh BSNP

Waktu:

Minimal 180 Menit, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Peserta:

1. Tim Penyusun BOSP2. Perwakilan sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)3. Perwakilan komite sekolah untuk setiap jenjang pendidikan4. Perwakilan Dinas Pendidikan

Keterangan: Harus ada minimal satu peserta di setiap jenjang yang terampilmengoperasikan komputer (laptop), khususnya program Microsoft Excel.

Seting Ruangan:

Duduk berkelompok sesuai dengan jenjang sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA).Perwakilan Dinas Pendidikan menyebar, sehingga ada di setiap kelompok (jenjangpendidikan).

Alat dan Bahan:

1. RAPBS tahun terakhir2. Komponen BOSP yang digunakan oleh BSNP



3. Hasil diskusi sebelumnya (kesepakatan penyesuaian komponen biaya)4. Kertas plano, meta plan, spidol besar, selulotip bolak-balik5. White board/papan tulis6. Laptop untuk setiap kelompok7. LCD

Metode:

1. Curah pendapat2. Diskusi dan presentasi

Urutan Fasilitasi:

a. Pleno-1: Pengantar (15 menit)

1. Fasilitator menyampaikan pokok bahasan dan tujuan materi2. Fasilitator menjelaskan tentang tata cara penghitungan BOSP, setelah Penentuan

Komponen Biaya diikuti dengan penghitungan BOSP.3. Fasilitator menjelaskan template berdasarkan metode yang digunakan BSNP

(contoh template ada dalam Lampiran-2 Bab-3).4. Fasilitator membagi kelompok sesuai dengan jenjang pendidikan5. Dibantu petugas lain, fasilitator membagikan file template. Setiap peserta harus

mendapatkan hard copy template tsb.6. Fasilitator menjelaskan apa yang perlu dikerjakan dalam kelompok, khususnya

pengertian setiap kolom yang ada dalam template. Jangan lupa memberikanpenekanan sekali lagi, bahwa yang dihitung adalah standar minimal. Juga perludisampaikan, bahwa masalah komponen biaya sudah selesai dibahas, sehinggatidak perlu dibahas ulang dalam kerja kelompok.

b. Kerja Kelompok-1 (120 menit)

1. Masing-masing kelompok menunjuk ketua, sekretaris dan dan presenter2. Ketua kelompok memimpin kerja kelompok, dimulai dengan melakukan penye-

suaian komponen biaya berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Fasilitator men-dampingi/mengamati dan mengarahkan jika diskusi keluar dari fokus/topik pem-bicaraan, serta menjaga agar semua peserta bisa menyampaikan pendapatnya.

3. Hasil perhitungan disimpan dalam file tersendiri.4. Kelompok menuliskan hasil akhir perhitungan BOSP ke dalam kertas plano,

kemudian dipajangkan.

c. Presentasi dan Diskusi-1 (30 menit)



Lampiran-2 Bab-3.

CONTOH TEMPLATE UNTUK PENGHITUNGAN BOSP

Biaya Satuan Pendidikan (BSP) - Biaya Operasional SD/MI Per Tahun



Biaya Satuan Pendidikan (BSP) - Biaya Operasional SMP/MTs Per Tahun



Biaya Satuan Pendidikan (BSP) - Biaya Operasional SMA/MA Per Tahun

PENYUSUNAN KEBIJAKAN BAB 4


BAB 4PENYUSUNAN KEBIJAKAN

4.1. Pentingnya Kebijakan

Tujuan akhir penghitungan BOSP adalah tersusunnya kebijakan daerah tentang pembiayaanpendidikan. Kebijakan pembiayaan ini diharapkan akan berguna bagi semua pihak, antaralain:

1. Bagi Pemda: Adanya kebijakan pembiayaan pendidikan akan menjadi acuan bagiPemda sendiri dalam mengambil berbagai langkah yang diperlukan, misalnya terkaitdengan pengalokasian dana APBD, pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalampembiayaan pendidikan, dan sebagainya.

2. Bagi Sekolah: Adanya kebijakan pembiayaan merupakan payung hukum yang akanmenghilangkan keragu-raguan di kalangan sekolah untuk melangkah, khususnyaterkait dengan penggunaan dana di sekolah dan upaya mendorong partisipasimasyarakat di bidang pembiayaan sekolah.

3. Bagi Masyarakat: Adanya kebijakan pembiayaan membuat masyarakat semakin yakinbahwa sektor pendidikan di daerahnya tertata dengan baik.

4.2. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan pembiayaan pendidikan setidak-tidaknya mencakup beberapa hal sebagaiberikut:

1. Alokasi APBD: Apakah Pemda akan mengalokasikan APBD-nya untuk mendukungkegiatan operasional sekolah ataukah tidak. Pada level ini, bisa dipertimbangkanuntuk menyebutkan berapa yang akan dialokasikan untuk keperluan operasional

BAB 4 PENYUSUNAN KEBIJAKAN


sekolah, sesuai dengan kemampuan APBD. Alokasi dana operasional sekolah dariAPBD sebaiknya mempertimbangkan Tipe/Klasifikasi Sekolah.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan di Tingkat Sekolah: Apakah sekolahdiperbolehkan menarik iuran dari orang tua murid untuk mendukung kegiatanoperasional sekolah ataukah tidak. Pada level ini, mungkin perlu ditetapkan berapajumlah uang maksimal yang boleh ditarik oleh sekolah (sesuai dengan Tipe Sekolahsebagaimana didiskusikan dalam Bab 3).

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan di Tingkat Kabupaten/Kota: Perludinyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan di daerah,Pemda bisa menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau komponen masyarakatlainnya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

4. Perlindungan untuk Siswa dari Keluarga Miskin: Secara tegas harus dinyatakan bahwaanak miskin harus dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan iuran kepadasekolah, sebagaimana diatur oleh ketentuan program BOS. Juga perlu dijelaskanbahwa perlindungan untuk siswa miskin dilakukan melalui mekanisme subsidisilang di sekolah, bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta caralain.

5. Pengawasan Keuangan di Sekolah: Hal ini terkait dengan butir (2). Perlu dijelaskanbahwa pemerintah, pemda dan masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadappenggunaan uang di sekolah melalui cara-cara yang berlaku sesuai dengan peraturanyang ada. Secara spesif ik, perlu dipertimbangkan untuk memberi Pengawas danKomite Sekolah kewenangan untuk juga memeriksa keuangan sekolah.

4.3. Dokumen Kebijakan

Kebijakan pembiayaan pendidikan harus diformulasikan ke dalam sebuah dokumenkebijakan resmi (formal). Dokumen kebijakan tersebut setidak-tidaknya berupa SKBupati/Walikota atau Peraturan Bupati/Walikota.



Lampiran-1 Bab-4.

PANDUAN FASILITASIPENYUSUNAN KEBIJAKAN

Tujuan:

1. Peserta memahami pentingnya diterbitkannya kebijakan daerah terkait denganBOSP

2. Peserta memahami dampak diterbitkannya kebijakan tersebut

3. Peserta memahami urutan penyusunan kebijakan tersebut

4. Peserta mampu menyusun, mensosialisasikan,mengevaluasi dan mengawal kebijakantersebut

Waktu:

Minimal 150 Menit, disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan di lapangan

Peserta:

1. Tim Penyusun BOSP

2. Perwakilan Pemda (Bagian Keuangan Setda, Bapeda, Dinas Pendidikan, dan instansilain yang relevan)

3. Perwakilan DPRD

4. Perwakilan masyarakat (Dewan Pendidikan, LSM peduli pendidikan, pengusaha, dsb)

Seting Ruangan:

Duduk berkelompok menurut profesi atau fungsi (Tim BOSP, Pemda, DPRD +Masyarakat)

BAB 4 PENYUSUNAN KEBIJAKAN


Alat dan Bahan:

1. Peraturan yang terkait dengan pendidikan, khususnya pendanaan pendidikan seperti:a. UU 32/ 2004b. UU 33/2004c. UU 20/2003d. PP 19/2005

2. Perda/ Surat Keputusan Kepala Daerah yang terkait dengan pendanaan pendidikan(RPJD, Renstra SKPD, dll)

3. Hasil kesepakatan tahap sebelumnya (jika ada)4. Contoh peraturan tentang BOSP dari daerah lain5. Kertas plano, meta plan, spidol besar, selulotip bolak-balik6. White board/papan tulis7. Laptop & LCD

Metode:

1. Ceramah (minimal)2. Curah pendapat3. Diskusikerja kelompok4. Presentasi dan diskusi

Urutan Fasilitasi :

a. Pleno-1: Pengantar (15 menit):

1. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan, konsideran pentingnya kebijakan (Perda/Perbup/Surat Keputusan Kepala Daerah) terkait dengan BOSP

2. Fasilitator menjelaskan langkah-langkah penyusunan kebijakan daerah terkaitdengan BSP

3. Fasilitator menjelaskan dampak dari kebijakan tersebut4. Tanya jawab tentang materi/pengantar yang disampaikan5. Fasilitator membagi kelompok sesuai dengan profesi/ fungsi6. Fasilitator menjelaskan apa saja yang perlu didiskusikan dalam kelompok (ruang

lingkup kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah)

b. Kerja Kelompok-1 (90 menit)

1. Kelompok memilih ketua, sekretaris dan presenter.



2. Ketua kelompok memimpin diskusi sesuai dengan butir-butir dalam ruang lingkupkebijakan. Fasilitator mendampingi/mengamati dan mengarahkan jika diskusi keluardari fokus/topik pembicaraan, serta menjaga agar semua peserta bisa menyampaikanpendapatnya.

3. Kelompok menuliskan butir-butir kesepakatan ke dalam kertas plano, atau padameta plan yang ditempelkan pada kertas plano.

c. Presentasi dan Diskusi-1 (30 menit)

1. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kesepakatannya (alternatif lainadalah melakukan kunjung karya: setiap kelompok memajang hasil kesepakatankelompok, peserta dari kelompok lain melihat dan memberikan komentar/pertanyaantertulis)

2. Peserta memberi pendapat, saran, atau masukan.

3. Fasilitator mencatat hal-hal yang telah disepakati, dan juga hal-hal yang masih terdapatperbedaan pendapat antar peserta.

d. Pleno-2: Membangun Kesepakatan (30 menit)

1. Fasilitator menyampaikan butir-butir yang telah disepakati (sesuai dengan ruanglingkup kebijakan yang didiskusikan)

2. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang belum disepakati.Usahakan semaksimal mungkin agar tercapai kesepakatan.

e. Ple

Panduan Penghitungan Bosp Dan Penyusunan Kebijakan Edisi Nov Kemdiknas 07

Documents