PANDUAN PEMBUATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/71.-Panduan-HAKI... · tentang Pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) IAIN Purwokerto

i

PANDUAN PEMBUATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

2017

ii

PANDUAN PEMBUATAN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

Ketua

Dr. H. Suwito, M.Ag

Anggota

Ahmad Muttaqin, M.Si. Kholil Lur Rochman, S.Ag., M.Pd.I.

Safrudin Aziz, S.IP., M.Pd.I Rofina Dienasari, S.H.I.

Nursalim, M.Pd.I Risqi Dias Kurniawan, S.Kom

Editor

Arif Hidayat, S.Pd., M.Hum

Penerbit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624, Fax.

0281-636553 Email: [email protected]

All Right Reserved Hak Cipta dilindungi Undang-undang

iii

Kata Pengantar

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu

pembahasan yang penting berkaitan dengan karya-karya intelektual

antara lain yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra dan Inovasi

teknologi. HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan

kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan

kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki

manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga

mempunyai nilai ekonomi. HKI sebagai suatu hak milik yang timbul

dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula disebut sebagai

hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualitas

manusia. Hasil kreasi tersebut dalam masyarakat diakui bahwa yang

menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang

menguntungkannya.

Perguruan tinggi sebagai gudangnya pemikir dan ilmuwan

pastinya banyak melahirkan ide, gagasan serta penemuan baru

yang bersifat mutakhir baik karya tulis, seni ataupun karya teknologi

yang semua itu harus di hak ciptakan. HKI dalam perguruan tinggi

selain sebagai pelindung karya pribadi serta otoritas hak milik juga

menjadi salah satu item pendukung akreditasi program studi dan

institusi. Sehingga perguruan tinggi yang maju pastinya memiliki

hasil karya unggulan, terpublis secara nasional ataupun

internasional sekaligus melekat hak karya ciptanya melalui

kepemilikan HKI.

iv

Seiring dengan perihal di atas, IAIN sebagai kampus yang

unggul dalam memproduk karya ilmiah, karya seni dan karya

teknologi perlu menyusun panduan pembuatan HKI. Perihal tersebut

dimaksudkan memberi pemahaman kepada seluruh dosen dan

tenaga kependidikan tentang tata cara membuat HKI.

Purwokerto, Januari 2017 Rektor,

Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag. NIP. 196708151992031003

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................... i

TIM PENYUSUN ............................................................................. ii

KATA PENGANTAR ........................................................................ iii

DAFTAR ISI ................................................................................... v

SK REKTOR ................................................................................... 1

BAB I DEFINISI ............................................................................... 3

BAB II TUJUAN ............................................................................... 4

BAB III PENGUSUL......................................................................... 4

BAB IV PEMBIAYAAN ..................................................................... 4

BAB V JENIS KARYA ...................................................................... 5

BAB VI SYARAT KELENGKAPAN .................................................. 5

BAB VII TEKNIS PENGUSUL ......................................................... 6

BAB VIII WAKTU PEMBUATAN ...................................................... 6

BAB IX SERTIFIKAT ....................................................................... 6

BAB X PENUTUP ............................................................................ 7

1

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

NOMOR: 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBUATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2017

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan

kegiatan pembuatan HKI di IAIN

Purwokerto, perlu disusun Pedoman

tentang Pembuatan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) IAIN Purwokerto tahun

2017.

b. bahwa untuk memenuhi maksud

sebagaimana tersebut pada point a di atas,

maka perlu ditetapkan dengan keputusan

Rektor Institut Agama Islam Negeri

Purwokerto tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi (lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2012

nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014

tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi

(Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor

2

16, Tambahan Lembaran Negara RI nomor

5500).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi

peraturan Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015

nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5670)

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan

STAIN Purwokerto menjadi IAIN

Purwokerto (Lembaran negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 280).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.

8. Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang

Statuta IAIN Purwokerto

3

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Dokumen Panduan Pelaksanaan Pembuatan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) di IAIN Purwokerto.

BAB I

DEFINISI

Pasal 1 (1) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto selanjutnya disebut

IAIN.

(2) Rektor adalah Rektor IAIN Purwokerto.

(3) Dekan adalah Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Purwokerto.

(4) Ketua Lembaga adalah ketua Lembaga di Lingkungan IAIN

Purwokerto.

(5) Dosen adalah tenaga pendidik di perguruan tinggi yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma PT.

(6) Penduan adalah acuan yang bersifat menyeluruh

menggambarkan proses kegiatan dan teknis pelaksanaan.

(7) Karya dosen adalah berbagai bentuk hasil karya dosen berupa

karya ilmiah, karya seni, karya teknologi, dan sejenisnya.

(8) HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang

menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk

manusia.

4

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya panduan ini adalah sebagai: acuan dalam

membuat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi dosen dan tenaga

kependidikan di IAIN Purwokerto.

BAB III

PENGUSUL

Pasal 3 Pengusul proses penyusunan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Purwokerto.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1) Pembiayaan pembuatan Hak Kekayaan Intelektuan (HKI)

ditanggung oleh (dosen) setiap pengusul.

(2) Lembaga menanggung seluruh pembiayaan pembuatan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) apabila diperlukan secara mendesak

untuk kegiatan pendukung akreditasi program studi dan

akreditasi institusi perguruan tinggi.

(3) Besarnya biaya pembuatan HKI sesuai dengan aturan yang

dikeluarkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

5

BAB V

JENIS KARYA

Pasal 5

(1) Jenis karya yang dapat di HKI kan berupa karya tulis, karya seni

dan karya teknologi.

(2) Jenis karya tulis yang dapat di HKI kan diantaranya berupa

skripsi, tesis, disertasi, monograf, artikel, karya dalam jurnal,

karya dalam proseding, makalah.

(3) Jenis karya seni yang dapat di HKI kan antara lain: puisi, lagu,

hymne, lukisan, foto, alat musik, dan sejenisnya.

(4) Jenis karya teknologi yang dapat di HKI kan diantaranya

berbagai program komputer dan aplikasi berbasis teknologi

informasi.

BAB VI

SYARAT KELENGKAPAN

Pasal 6

(1) Beberapa persyaratan dalam pengusulan HKI di antaranya:

meterai (2 helai) Scan KTP, Scan NPWP, Surat Pernyataan

bermeterai, surat kuasa bermeterai, soft file karya, soft file

musik, lagu, hymne berupa soft file rekaman atau text,

(2) Seluruh karya tulis dan karya musik yang diajukan berbentuk

soft file pdf.

(3) Program komputer yang akan di HKI kan harus disertai manual,

tampilan aplikasi, koding serta soft file program.

6

BAB VII

TEKNIS PENGUSULAN

Pasal 7

Teknis pengusulan pembuatan HKI sebagai berikut:

(1) Dosen mengusulkan pembuatan HKI kepada Lembaga

Penjaminan Mutu (LPM)

(2) Dosen menyerahkan syarat-syarat serta pembayaran yang

telah ditentukan.

(3) LPM memproses pengusulan pembuatan HKI ke Direktorat

Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI secara online serta pembayaran via online.

BAB VIII

WAKTU PEMBUATAN

Pasal 8

Waktu pembuatan HKI berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu

dan selama-lamanya 1 bulan.

BAB IX

SERTIFIKAT

Pasal 9

Sertifikat HKI diunduh secara online melalui web Direktorat

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI. dan diserahkan LPM kepada dosen yang bersangkutan.

7

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Purwokerto

Tanggal : 1 Januari 2017

Rektor,

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.

NIP. 19670815 199203 1 003