PAJAK KENDARAN BERMOTOR

PAJAK KENDARAN BERMOTOR

DAN BEA BALIK NAMA

DI SUSUN OLEH:

MUHAMMAD PADLI

3143111031

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Penulisan makalah merupakan salah satu tugas mata kuliah Hukum Pajak.

Dalam Penulisan makalah ini saya merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Akhirnya saya berharap semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca.

MEDAN, September 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................ ii

BAB I

PENDAHULUAN...................................................................................... 1

1. Latar Belakang ............................................................................................. 1

2. Rumusan Masalah ....................................................................................... 2

3. Tujuan ........................................................................................................... 2

BAB II

PEMBAHASAN ................................................................................................. 3

1. Pengertian Pajak ....................................................................................... 3

2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .......................................... 6

2.1.Dasar Hukum Pemungutan PKB ............................................................... 7

2.2.Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.......................................... 8

2.3.Objek Pajak .............................................................................................. 9

2.4.Subjek Pajak ........................................................................................... 10

2.5.Tarif PKB ................................................................................................ 10

2.6.Jumlah PKB Terutang ............................................................................ 12

2.7.Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor .............................................. 13

2.8.Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran ................... 15

2.9.Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor ................................................. 16

3. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ............................... 18

3.1.Dasar Hukum BBNKB .................................................................. ……….. 18

3.2.Obyek BBNKB ........................................................................................ 18

3.3.Subyek BBNKB ...................................................................................... 19

3.4.Syarat BBNKB ..................................................................................... 19

3.5.Tarif BBNKB ........................................................................................ 20

3.6.Perhitungan BBNKB ........................................................................... 22

3.7.Sanksi Administrasi ............................................................................ 23

BAB III

PENUTUP ................................................................................................. 24

1. Simpulan ........................................................................................... 24

2. Saran ................................................................................................. 25

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 26

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap

daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk

menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada

masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945

yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa

penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur

dengan undang-undang.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang

berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola

dengan baik. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien

dalam mengelolanya.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

Mendefinisikan apa itu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bagaimana dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor?

Siapa subjek, dan apa objek dari Pajak Kendaraan Bermotor?

Dasar perhitungan dan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor.

3. Tujuan

1. Memberikan informasi kepada masyarakat seputar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pajak

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan

yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta

sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas

ekonomi, realokasi sumber – sumber ekonomi.

Menurut Rochmat Soemitro; dalam bukunya Pengantar singkat Hukum Pajak (Eresco Bandung

1992); Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah

kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari

individu. Dan individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari

hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya

masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup Negara

berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup

masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan,

sedangkan biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan hidup alat – alat Negara, administrasi Negara,

lembaga – lembaga Negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan Negara.

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan

alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakansumber yang sangat penting bagi

peneriman Negara, dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga

mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan

lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga

dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Pungutan Pajak mengurangi penghasilan /kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan

penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran –

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh

masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar

pajak.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH, dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak

Pendapatan, (Waluyo & Illyar Wirawan.B; Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, Jakarta,

2003, hal 4) memberikan definisi pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan Undang – Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

( kontra prestasi ), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum” Dan

penjelasannya sebagai berikut : “Dapat dipaksakan” artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu

dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan,

terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan

retribusi.

Pengertian Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga

atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

adalah : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah

menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Dari beberapa pengertian tentang definisi Pajak sebagaimana tersebut diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa Pajak merupakan :

a. Iuran atau kontribusi ( di dalam Undang – Undang lebih ditekankan pada istilah “peran serta”

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi.

b. Yang dipungut oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ; Pemerintah Daerah

Kabupaten / Kota, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

c. Yang oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten /

Kota; dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan negara / pemerintahan.

2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor.

Istilah-istilah umum (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya

yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar

yang bergerak.

2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk

pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam.

3. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak /

berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

4. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan

bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

5. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang

pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

2.1.Dasar Hukum Pemungutan PKB

Pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat

sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB pada

suatu provinsi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu,

yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan

Daerah tentang PKB.

4. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah

tentang PKB pada provinsi dimaksud. Sebagaimana poin 3 di atas, keputusan gubernur yang mengatur

tentang PKB dapat dibuat menyatu, yaitu suatu keputusan gubernur untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat

secara terpisah misalnya Keputusan Gubernur tentang PKB.

2.2.Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran

lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Bobot ini dinyatakan dalam koefisien yang nilainya

1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai, koefisien sama dengan 1 (satu) berarti

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut

dianggap masih dalam batas toleransi, dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan

Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor :

a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.

b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya,

atau jenis bahan bakar lainnya.

c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan

berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan pajak

kendaraan bermotor hanyalah nilai jual kendaraan bermotor. nilai jual kendaraan bermotor ditentukan

berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Penghitungan dasar pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (melalui Samsat) bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor (STNK). Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas)

bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dibayar sekaligus di

muka.

2.3.Objek Pajak

Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor oleh :

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional

dengan azas timbal balik.

3. Pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

2.4. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek PKB adalah Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai

kendaraan bermotor.

2.5.Tarif PKB

Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor : 68 tahun 2011 menetapkan tarif PKB, sebagai berikut:

1. Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).

b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama

dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %

2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %

3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %

4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %

c. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya,

didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif

sebagai berikut:

1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %

2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %

3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %

4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %

2. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh

Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.

3. Tarif PKB angkutan umum ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

4. Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

5. Tarif PKB Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima

persen).

6. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

7. Tarif PKB adalah sebagai berikut :

a. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;

b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama

dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %

2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %

3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %

4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %

c. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya,

didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif

sebagai berikut:

1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %

2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %

3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %

4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %

5. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan,

Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.

2.6.Jumlah PKB Terutang

PKB terutang = Tarif x DPP

a. Kendaraan Bermotor Bukan Umum

- Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 100%

b. Kendaraan Bermotor untuk umum / Plat Kuning diberikan keringanan sebesar 40%

- Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 60%

Masa dan Saat PKB Terutang

1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak saat

pendaftaran kendaraan bermotor dimulai.

2. PKB dibayar sekaligus dimuka.

2.7. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

PKB terutang harus dilunasi atau dibayar sekaligus di muka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi

selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang

harus dibayar bertambah.Pembayaran PKB yang terutang dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat

lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). Apabila

pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas

daerah paling lambat 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh gubernur. Apabila tanggal jatuh

tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak

dan penning harus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan sebelah depan dan belakang. Bentuk, isi,

kualitas, dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning ditetapkan oleh Mentri Dalam Negri.

Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, yaitu:

a) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak, dan

b) Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui lima belas hari

setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak

Dalam keadaan tertentu gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan

kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran PKB terutang dalam kurung waktu tertentu setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pembayaran persetujuan untuk mengangsur pembayaran

pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yg terutang harus dilakukan

secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang

belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, gubernur

atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda

pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan.

Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib

pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran

angsuran ditetapkan dengan keputusan gubernur.

2.8.Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak yaitu denda atas Pajak Kendaraan

Bermotor dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap

tahun. Apabila terlambat membayar 2 kategori pajak tersebut maka akan dikenakan denda yang cara

perhitungannya sebagai berikut:

1. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam 1 tahun, apabila motor/mobil wajib pajak terlambat

baru dalam 3 bulan maka cara perhitungannya: PKB x 25% x (3/12), kalau 6 bulan, PKB x 25% x (6/12),

dan seterusnya.

2. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil

ditetapkan dendanya sebesar 100.000,- sedangkan Motor dendanya sebesar 32.000.

Dengan catatan, denda PKB dihitung per tahun dan bulan tidak ditotalkan menjadi berapa bulan,

sedangkan untuk sanksi SWDKLLJ dihitung per tahun.

Contoh Perhitungan PKB+Denda

a. Pak Lanang karena sedang tugas konferensi di Hongkong telah terlambat membayar pajak

sepeda motornya selama 3 bulan, maka denda yang dan pajak yang harus dibayar adalah sebagai

berikut : Pembayaran wajib untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Rp250.000 Pembayaran

wajib SWDKLLJ adalah Rp80.000 + denda Rp32.000 = Rp112.000 Sehingga yang harus dibayarkan, yaitu

Rp250.000 + Rp112.000 + Rp15.625 adalah Rp377.625

b. Ibu Heriyati telah terlambat membayar pajak mobil Fortunernya selama 6 bulan dari masa

berlakunya. Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) Rp 3.000.000 dan untuk SWDKLLJ sebesar Rp200.000.

Maka penghitungan dendanya adalah sebagai berikut: Rp 3.000.000 x 25% x (6/12) = Rp375.000

Denda SWDKLLJ Rp100.000 Sehingga Total yang harus dibayar Rp3.000.000 + Rp200.000 + Rp375.000 +

Rp100.000 = Rp3.675.000

2.9. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gurbenur atau pejabat

yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak

terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan

atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau peringatan

dikeluarkan tujuh hari saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

oleh gubernur. Dalam jangka 7 hari sejak surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis

diterima, wajib pajak wajib melunasi pajak yang terhutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terhutang yang masih harus di bayar tidak di lunasi jangka waktu

yang ditentukan dalam surat teguran atau peringatan ataupun surat lain yang sejenis, akan ditangih

dengan surat paksa. Tindakan penarikan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan,

pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya

sebagaimana mestinya. Terakhir apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak

yang disita, pemerintah kabupaten atau kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-

barang milik wajib pajak atau penganggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak,

sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan

tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah

bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang atau kewajiban perdata

kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi utangnya sehingga dikatakan

pailit. Selain itu, dalam kondisi tertentu gubernur akan melakukan penagihan pajak tanpa menunggu

batas waktu pembayaran PKB yang ditetapkan gubernur berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan

pajak seketika dan sekaligus.

3. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pengertian BBNKB adalah alih kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama (I) ke

tangan pemilik kedua (II) dan seterusnya dari dasar jual beli dan hibah kendaraan bermotor. Setelah

selesai proses balik nama akan berubah nama pemilik di STNK dan di BPKB. Tapi nomor polisi tidak

berubah kecuali pindah keluar daerah provinsi.

3.1.Dasar Hukum BBNKB

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat ini didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah. Selain itu, penerapan BBNKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada

peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam

teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan BBNKB di provinsi yang bersangkutan serta keputusan

gubernur yang mengatur tentang BBNKB sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BBNKB

pada provinsi yang dimaksud.

3.2.Obyek BBNKB

Adalah penyerahan KBM, yaitu pengalihan hak milik KBM sebagai akibat perjanjian dua pihak

atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk

hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.

3.3.Subyek BBNKB

Adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor (KBM).

3.4.Syarat BBNKB

Syarat pengurusan balik nama alih kepemilikan kendaraan bermotor (BBN II) ke atas nama

perorangan

1. Identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/ SIM)

2. BPKB

3. STNK

4. Kuitansi pembelian

5. Cek fisik

6. Surat pelepasan Hak bila pemilik kendaraan sebelumnya atas nama Badan Hukum

Syarat pengurusan balik nama alih kepemilikan kendaraan bermotor (BBN II) ke atas nama badan

hukum dan instansi pemerintah

1. Identitas pemilik kendaraan bermotor :

a. Salinan akte pendirian perusahaan (foto copy SIUP)

b. Surat keterangan domisili perusahaan (foto copy)

c. NPWP (foto copy)

d. Surat kuasa diatas kop surat perusahaan dibubuhi materai Rp. 6000

2. BPKB

3. STNK

4. Kuitansi pembelian

5. Cek fisik kendaraan bermotor

3.5.Tarif BBNKB

Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis

kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan

pertama ( kendaraan baru), penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas

kendaraan bekas), dan penyerahan karena warisan. Jenis kendaraan yang diserahkan meliputi

kendaraan bermotor bukan umum, kendaraan bermotor umum, dan kendaraan bermotor alat-alat berat

dan alat-alat besar.

Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor : 68 tahun 2011 menetapkan tarif BBNKB, sebagai

berikut:

1. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :

a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor orang pribadi, Badan,Pemerintah,

Pemerintah Daerah, TNI dan Polri.

b. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum.

c. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-

alat besar.

2. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :

a. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor orang pribadi atau Badan, Pemerintah, Pemerintah

Daerah, TNI dan Polri.

b. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; dan 0,075 % (nol koma nol tujuh

puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

3. Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :

a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor orang pribadi.

b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum.

c. 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alatalat berat dan alat-

alat besar.

4. Tarif BBNKB Ex Dump Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri ditetapkan sebagai berikut :

a. Umur kendaraan 1 sampai dengan 5 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB.

b. Umur kendaraan diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari

hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB;

c. Umur kendaraan di atas 10 tahun, sebesar 10% dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari

NJKB.

5. Tarif BBNKB hibah ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB.

b. Kendaraan yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB.

c. Hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang belum

dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 10% dari NJKB.

d. Hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang sudah

dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1% dari NJKB.

3.6.Perhitungan BBNKB

Besarnya pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar

pengenaan pajak. Secara umum perhitungan BBNKB adalah sesuai dengan rumus berikut.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Contoh Perhitungan BBNKB

BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) I Jenis Kendaraan Sepeda Motor : Nilai Jual : Rp.

10.200.000,- , Faktur : tanggal 10 April 2011, Didaftar : tanggal 12 Mei 2011,Ketetapan : tanggal 12 Mei

201, Dibayar : tanggal 13 Mei 2011

Ketetapan BBNKB

Pokok BBNKB : 10 % X Rp. 10.200.000,- = Rp. 1.020.000,-

Sanksi Administrasi : = - + BBNKB Terutang = Rp. 1.020.000,-

4.1.8 Sanksi Administrasi

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan / tanggal jatuh

tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi

berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

BAB III

PENUTUP

1. Simpulan

Dalam hal penerapan tarif progresif terhadap kendaraan bermotor milik pribadi, Pemerintah

Provinsi Jawa Barat telah memberlakukan Perda Nomor 13 Tahun 2011 yang pelaksanaannya dimulai

pada tanggal 2 Januari 2012 di Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pemungutan tarif progresif terhadap

kendaraan bermotor milik pribadi. Penerapan tarif progresif terhadap kendaraan bermotor milik pribadi,

memiliki kontribusi terhadap peningkatan tertib administrasi kepemilikan dan peningkatan Pendapatan

Asli Daerah dengan banyaknya pemilik yang mendaftarkan kendaraan yang dimilikinya agar sesuai

dengan nama dan alamat yang sama.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dispenda Provinsi Jawa Barat adalah permasalahan

penentuan urutan kepemilikan dan belum ada standar penulisan nama dan alamat serta sosialisasi yang

kurang menyeluruh kepada masyarakat yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum

memahami mengenai tarif progresif tersebut.

Upaya yang dilakukan guna penerapan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor milik

pribadi yaitu Pemerintah Daerah telah memberlakukan Peraturan Gubernur untuk kendaraan yang akan

dibaliknama dengan gratis dalam jangka waktu 6 bulan semenjak tanggal ditetapkannya tarif progresif.

Upaya yang dilakukan juga dengan adanya kemudahan pembayaran dengan sistem online dan

melakukan penyederhanaan prosedur dan pelayanan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam

membayar pajak.

2. Saran

Berkaitan dengan Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,

diharapkan masyarakat yang membeli kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk

segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai

pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak

http://www.tempo.co/topik/masalah/341/Pajak-Kendaraan-Bermotortempobr147

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BANDUNG_20_2011.pdf

http://pajakonline.com

Biro Jasa "Praktis Amanah Service": Perhitungan denda pajak STNK Motor / Mobi

http:// ridertuaMotorcycleblogspot.com

Denda Telat Bayar Pajak Sepeda Motor | Cookies Media

MENGHITUNG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Free PDF Articles