Pajak Hotel

Date post:26-Dec-2015
Category:
View:332 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Ekonomi
Transcript:

PAJAK HOTEL

Sebelum kita membahas pajak hotel, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu. Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Jenis-Jenis Pajak Pusat :1. Pajak Penghasilan (PPh)Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.3. Bea MateraiUU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.4. Bea MasukUU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan5. CukaiUU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Jenis Pajak Daerah terdiri dari :Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah: Jenis Pajak provinsi :1. Pajak Kendaraan bermotor;2. Bea balik nama kendaraan bermotor;3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;4. Pajak air permukaan; dan5. Pajak Rokok. Jenis Pajak daerah :1. Pajak Hotel;2. Pajak Restoran;3. Pajak Hiburan;4. Pajak Reklame;5. Pajak Penerangan Jalan;6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;7. Pajak Parkir;8. Pajak Air Tanah;9. Pajak Sarang burung walet;10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan11. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak provinsi dan pajak daerah. Pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebiijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. Seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Pertama-tama saya akan membahas pajak Hotel dari segi Pajak Daerahnya yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 32. Dasar hukum Perda Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. PENGENAAN PAJAK DAERAH UNTUK HOTEL OBJEK PAJAK1. Pelayana yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.2. Jasa penunjang yang dimaksud adalah Fasilitas telepon; Faksimile; Teleks; Internet; Fotokopi; Pelayanan cuci; Setrika; Transportasi; Dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh hotel.

BUKAN OBJEK PAJAK1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah,2. Jasa sewa apartment, kondominium, dan sejenisnya.3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit,asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

SUBJEK PAJAKadalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

WAJIB PAJAKOrang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

TARIF PAJAKTarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah.

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)Jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

CARA PERHITUNGANTarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

MASA PAJAKadalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan takwim (berawal dari 1 Januari sampai 31 Desember).

SAAT TERUTANG Pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan hotel.

SISTEM PEMUNGUTANSelf assessment yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Contoh soal :Moses menginap di hotel Taruma dengan tarif kamar Rp 750.000 per malam. Masuk pada tanggal 31 Desember 2013,dan keluar pada tanggal 2 Januari 2014 sesuai dengan jam yang ditentukan pihak hotel. Pada saat keluar Moses melakukan pembayaran atas :Jasa sewa kamar (2 hari)Rp 1.500.000Jasa Laundry Rp 75.000Jasa Makanan (Restoran)Rp 150.000Jasa Karoke (Hiburan)Rp 150.000Jasa teleponRp 50.000 +Total Rp 1.925.000Perhitungan Service Charge dan Pajak Daerah Service Charge = 10% Nilai jasa yang diserahkan = 10% 1.925.000 = 192.500Pajak Daerah = 10% x (Objek Pajak + Service Charge ) = 10% x (1.925.000 + 192.500) = 10% x 2.117.500 = 211.750 Total Pajak Daerah dan Service adalah 404.250

Hotel mencatat2 Jan 2014Kas/Bank 2.329.250Pajak Daerah211.750Service Charge 192.500Pendapatan Kamar1.500.000Pendapatan Laundry75.000Pendapatan Restoran150.000Pendapatan Lain-lain125.000Saat terutangnya pajak adalah tanggal 2 Januari 2014.

PENGENAAN PAJAK PUSAT UNTUK HOTEL

1. PAJAK PENGHASILAN (PPh)1) PPh Pasal 21 Adalah pemotongan pajak yang dilakukan pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. PEGAWAI TETAP Penghasilan Brutoi. Gaji SebulanXXXii. Tunjangan PPhXXXiii. Tunjangan dan Honorarium lainnyaXXXiv. Premi Asuransi di bayar pemberi kerjaXXXv. Jumlah Penghasilan Bruto XX Pengurangi. Biaya Jabatan (5% x jumlah penghasilan bruto,max Rp 500.000 sebulan)(XXX)ii. Iuran yang dibayarkan penerima penghasilan(XXX)iii. Jumlah Pengurang (XX) Perhitungan PPh 21i. Penghasilan Neto sebulanii. Penghasilan Neto yang disetahunkan XXiii. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)(XX)iv. Penghasilan Kena Pajak Setahun (PKP) XXPPh pasal 21 yang terutang = PKP Tarif pasal 17PPh pasal 21 yang dipotong sebulan =PPh pasal 21 terutang 12Tarif PPh pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri,yaitui. Sampai dengan Rp 50.000.000 tarif 5%ii. Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 tarif 15%iii. Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tarif 25%iv. Diatas Rp 500.000.000 tarif 30%Penghasilan Tidak Kena PajakWajib Pajak PribadiRp 24.300.000KawinRp 2.025.000Tanggungan (max 3 orang)Rp 2.025.000PEGAWAI TIDAK TETAP Tenaga Ahli (Dokter,Arsitek,Konsultan,dll) sebagai pekerja bebas cara perhitungannya yaitu Tarif Pasal 17 50% Bruto Setahun Honorarium yaitu Tarif Pasa; 17 Bruto Komisaris yang bukan pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima bonus, gratifikasi atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yaitu Tarif Pasal 17 kumulatif bruto satu tahun Pegawai Lepas, pemagang yang menerima upah harian, satuan, borongan, mingguan.1) Upah sehari < Rp 200.000 dan kumulatif < Rp 2.025.000 sebulan,bebas PPh 212) Upah sehari > Rp 200.000 PTKPnya Rp 200.000 dan PPh tariff 5%. Bila kumulatif sebulan > Rp 2.025.000 maka PTKP sebenarnya dibagi 360. Bila lebih dari Rp 7.000.000 tarif pasal 17 (PKP setahun 12)3) Bila dibayar bulanan Tarif Pasal 17 (PKP setahun 12) PPh 21 disetor paling lambat tgl 10 bulan berikutnya dan SPT masa 21 dilaporkan tgl 20 bulan berikutnya. Denda 2% per bulan untuk keterlambatan bayar dan Rp 100.00 untuk lapor. Penerima penghasilan berhak mendapat dokumen PPh 21. Bila tidak punya NPWP kenaikan tariff 20%. Jurnal PPh pasal 21Pembayaran Gaji Beban GajiXXXUtang PPh 21XXXKas/BankXXXPembayaran PajakUtang PPh 21XXXKasXXX2) PPh pasal 23Adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti dividen, bunga yang berhubungan dengan utang, royalty, sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri , dan bentuk usaha tetap (BUT).

Tarif 15%a. Bunga, kecuali dibayarkan kepada bankb. Dividen, kecuali kepada WP OP 10% Final, dan PT dengan kepemilikan 25% atau lebih. c. Royaltid. Hadiah yang bukan undian. Kecuali dibagikan kepada semua pembeli atau diberikan langsung pada saat pembelian. Tarif 2% dari Brutoa. Sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, kecuali Tanah dan Bangunan dan sewa dengan hak opsi;b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh 21, kecuali jasa konstruksi (Final). Administrasia. Terutang saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau jatuh tempo;b. Disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya.c. Penerima penghasilan yang dipungut mendapat dokumen PPh 23.

3) PPh 26 Penerimaan penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang berada kurang dari 183 hari di Indonesia. Jenis penghasilan sama seperti PPh 21 dan 23, ditambah dengan premi asuransi. Tarif 20% atau mengikuti tax treaty yang berlaku.

4) PPh 4 ayat 2 (FINAL)Merupakan pajak yang sifat pemungutannya final. Yang dimaksud final bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran dimuka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Penghasilan yang bersifat final penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi ; penghasilan berupa hadiah undian ; p

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended