PAJAK HOTEL Sebelum kita membahas pajak hotel, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu. Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Jenis-Jenis Pajak Pusat : 1. Pajak Penghasilan (PPh) Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008. 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009. 3. Bea Materai UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PAJAK HOTEL
Sebelum kita membahas pajak hotel, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak
pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
(dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga
pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu. Sedangkan Pajak
daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga
pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).
Jenis-Jenis Pajak Pusat :
1. Pajak Penghasilan (PPh)
Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah
terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)
Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42
Tahun 2009.
3. Bea Materai
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
4. Bea Masuk
UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
5. Cukai
UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai
Jenis Pajak Daerah terdiri dari :
Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-
jenis Pajak Daerah:
Jenis Pajak provinsi :
1. Pajak Kendaraan bermotor;
2. Bea balik nama kendaraan bermotor;
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
4. Pajak air permukaan; dan
5. Pajak Rokok.
Jenis Pajak daerah :
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang burung walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.
Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak provinsi dan pajak daerah. Pajak tersebut
dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan
kebiijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang
setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.
Seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan
gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.
Pertama-tama saya akan membahas pajak Hotel dari segi Pajak Daerahnya yang diatur dalam
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 32. Dasar hukum Perda
Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
PENGENAAN PAJAK DAERAH UNTUK HOTEL
o OBJEK PAJAK
1. Pelayana yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa
penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel
yang disewakan oleh pihak hotel.
2. Jasa penunjang yang dimaksud adalah
Fasilitas telepon;
Faksimile;
Teleks;
Internet;
Fotokopi;
Pelayanan cuci;
Setrika;
Transportasi;
Dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh hotel.
o BUKAN OBJEK PAJAK
1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah,
2. Jasa sewa apartment, kondominium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit,asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan
panti sosial lainnya yang sejenis, dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang
dapat dimanfaatkan oleh umum.
o SUBJEK PAJAK
adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau
badan yang mengusahakan hotel.
o WAJIB PAJAK
Orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
o TARIF PAJAK
Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak hotel ditetapkan
dengan peraturan daerah.
o DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)
Jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
o CARA PERHITUNGAN
Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
o MASA PAJAK
adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan takwim (berawal dari 1
Januari sampai 31 Desember).
o SAAT TERUTANG
Pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan hotel.
o SISTEM PEMUNGUTAN
Self assessment yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD.
Contoh soal :
Moses menginap di hotel Taruma dengan tarif kamar Rp 750.000 per malam. Masuk pada
tanggal 31 Desember 2013,dan keluar pada tanggal 2 Januari 2014 sesuai dengan jam yang
ditentukan pihak hotel. Pada saat keluar Moses melakukan pembayaran atas :
Jasa sewa kamar (2 hari) Rp 1.500.000
Jasa Laundry Rp 75.000
Jasa Makanan (Restoran) Rp 150.000
Jasa Karoke (Hiburan) Rp 150.000
Jasa telepon Rp 50.000 +
Total Rp 1.925.000
Perhitungan Service Charge dan Pajak Daerah
Service Charge = 10% × Nilai jasa yang diserahkan
= 10% × 1.925.000
= 192.500
Pajak Daerah = 10% x (Objek Pajak + Service Charge )
= 10% x (1.925.000 + 192.500)
= 10% x 2.117.500 = 211.750
Total Pajak Daerah dan Service adalah 404.250
Hotel mencatat
2 Jan 2014 Kas/Bank 2.329.250
Pajak Daerah 211.750
Service Charge 192.500
Pendapatan Kamar 1.500.000
Pendapatan Laundry 75.000
Pendapatan Restoran 150.000
Pendapatan Lain-lain 125.000
Saat terutangnya pajak adalah tanggal 2 Januari 2014.
PENGENAAN PAJAK PUSAT UNTUK HOTEL
1. PAJAK PENGHASILAN (PPh)
1) PPh Pasal 21
Adalah pemotongan pajak yang dilakukan pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.
PEGAWAI TETAP
Penghasilan Bruto
i. Gaji Sebulan XXX
ii. Tunjangan PPh XXX
iii. Tunjangan dan Honorarium lainnya XXX
iv. Premi Asuransi di bayar pemberi kerja XXX
v. Jumlah Penghasilan Bruto XX
Pengurang
i. Biaya Jabatan (5% x jumlah penghasilan bruto,max Rp 500.000 sebulan) (XXX)
ii. Iuran yang dibayarkan penerima penghasilan (XXX)
PPh 21 disetor paling lambat tgl 10 bulan berikutnya dan SPT masa 21 dilaporkan tgl
20 bulan berikutnya.
Denda 2% per bulan untuk keterlambatan bayar dan Rp 100.00 untuk lapor.
Penerima penghasilan berhak mendapat dokumen PPh 21. Bila tidak punya NPWP
kenaikan tariff 20%.
Jurnal PPh pasal 21
Pembayaran Gaji
Beban Gaji XXX
Utang PPh 21 XXX
Kas/Bank XXX
Pembayaran Pajak
Utang PPh 21 XXX
Kas XXX
2) PPh pasal 23
Adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan
penghasilan tertentu seperti dividen, bunga yang berhubungan dengan utang, royalty,
sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri , dan bentuk usaha
tetap (BUT).
Tarif 15%
a. Bunga, kecuali dibayarkan kepada bank
b. Dividen, kecuali kepada WP OP 10% Final, dan PT dengan kepemilikan 25% atau
lebih.
c. Royalti
d. Hadiah yang bukan undian. Kecuali dibagikan kepada semua pembeli atau
diberikan langsung pada saat pembelian.
Tarif 2% dari Bruto
a. Sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, kecuali Tanah dan
Bangunan dan sewa dengan hak opsi;
b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain
selain yang telah dipotong PPh 21, kecuali jasa konstruksi (Final).
Administrasi
a. Terutang saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau jatuh tempo;
b. Disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dilaporkan
tanggal 20 bulan berikutnya.
c. Penerima penghasilan yang dipungut mendapat dokumen PPh 23.
3) PPh 26
Penerimaan penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang berada kurang dari 183 hari di
Indonesia.
Jenis penghasilan sama seperti PPh 21 dan 23, ditambah dengan premi asuransi.
Tarif 20% atau mengikuti tax treaty yang berlaku.
4) PPh 4 ayat 2 (FINAL)
Merupakan pajak yang sifat pemungutannya final. Yang dimaksud final bahwa pajak
yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan
(bukan pembayaran dimuka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan
pajak penghasilan pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan.
Penghasilan yang bersifat final
penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat
utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
koperasi orang pribadi ;
penghasilan berupa hadiah undian ;
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha
jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
Jurnal untuk pendapatan bunga deposito :
Kas xxx
PPh pasal 4 ayat 2 xxx
Pendapatan Bunga xxx
5) PPN
Hotel dalam hal ini tidak memungut PPN karena sudah diatur dalam :
Bukan Pengusaha kena pajak
I. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kecil;
II. Pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa bukan kena pajak.
Bukan barang kena pajak
I. Barang hasil tambang dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
II. Barang kebutuhan pokok; beras,jagung,sagu, kedelai,garam.
III. Makanan dan Minuman yang disajikan Hotel dan restoran.
IV. Uang, Emas,surat berharga.
Bukan Jasa Kena Pajak
I. Jasa dibidang kesehatan;
II. Jasa dibidang sosial;
III. Jasa dibidang pengiriman;
IV. Jasa dibidang perbankan, asuransi, leasing dengan hak opsi;
V. Jasa dibidang pendidikan
VI. Jasa dibidang keagamaan;
VII. Jasa dibidang penyiaran yang tidak bersifat iklan atau sponsor komersial;
VIII. Jasa dibidang tenaga kerja;
IX. Jasa dibidang perhotelan,ruangan, dan kegiatan pertemuan.
PAJAK PARKIR
DASAR HUKUM
1) Undang undang nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang
undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2) Peraturan pemerintah nomer 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut
berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
3) Peraturan daerah kabupaten cianjur nomer 02 tahun 2011 tentang pajak daerah.
OBJEK PAJAK
Obyek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
DIKECUALIKAN
Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri
penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing.
Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas s/d 10 kendaraan roda 4
atau lebih dan kapasitas s/d 20 kendaraan roda 2 (dua)
penyelenggaraan tempat parkir yang digunakan untuk usaha memperdagangkan
kendaraan bermotor.
SUBJEK PAJAK
Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan
bermotor.
WAJIB PAJAK
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parker.
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK
Dasar Pengenaan pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
Perhitungan besarnya dasar pengenaan pajak didasarkan kepada :
Kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, minibus, pick up
Kendaraan bermotor roda 2 (dua) seperti sepeda motor dan sejenisnya
Frekuensi pemakaian tempat parkir terdiri dari :
Satuan jam
Satuan hari
Satuan bulan
TARIF PAJAK
Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (duapuluh lima persen).
Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar
pengenaan pajak (jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara
tempat parkir).
Contoh
Dalam 1 bulan dihasilkan pendapatan sebesar Rp 10.000.000 atas jasa parker yang disediakan
di sebuah hotel. Maka perhitungan pajaknya.
Pajak = tarif pajak x dasar pengenaan
Tarif Pajak = 25%
Dasar Pengenaan = Rp. 10.000.000,00
Maka Pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah = 25% x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00
Peruntukan Dan Besarnya Tarif Service Charge
Sebagaimana didefinisikan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1999 Tahun 1999 Tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran Dan Usaha Pariwisata Lainnya (“PERMEN 02/1999”), uangservice adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya. Uang service merupakan milik dan menjadi bagian pendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk sebagai komponen upah (Pasal 2 Ayat (1) PERMEN 02/1999).
Sekarang kita ketahui, pembagian uang service pada dasarnya diperuntukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan bagi pekerja. Hal tersebut juga ditegaskan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Se-04/Bw/1999 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMEN 02/1999 (“SE 04/1999”). Sedangkan mengenai besarnya service charge, poin pertama dari SE 04/1999 menyebutkan:
“uang service sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (5) ditetapkan sebesar 10% dari tarif adalah mengacu pada Keputusan Menteri Perekonomian No. 708 tahun 1956 Tentang Perusahaan yang Menyediakan Tempat Penginapan Termasuk Makanan, dan
Keputusan Menteri pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.95/ HK103/ MPPT-87 tahun 1987 Tentang Ketentuan Usaha dan penggolongan Restoran.”
Jadi, berdasar SE 04/1999, pengusaha dapat mengenakan maksimal 10 % service charge atas layanannya.
Saya mengambil Laporan Keuangan HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk untuk tahun 2010, 2011, dan 2012. Saya mengambil Laporan Keuangan dari segi perpajakannya.
Berdasarkan keterangan dari data laporan keuangan diatas.
PPh Pasal 21 untuk tahun 2012
Terdapat Hutang pajak sebesar Rp 6.852.993,- merupakan pajak yang belom disetorkan
kepada kantor pajak.
Jurnal
Utang PPh pasal 21 6.852.993
Kas/Bank 6.852.993
Pencatatan dan Penyajian Kurang/Lebih Bayar PPh
Apabila Kredit Pajak < PPh terutang, maka timbul PPh kurang bayar( Utang PPh
29) sebesar selisihnya. Hal ini dicatat perusahaan dengan jurnal sebagai berikut :
PPh Badan XXX
PPh 22 dibayar di muka XXX
PPh 23 dibayar di muka XXX
PPh 24 dibayar di muka XXX
PPh 25 dibayar di muka XXX
Utang PPh 29 XXX
Apabila Kredit Pajak > PPh terutang, maka timbul PPh lebih bayar(PPh 28A)
sebesar selisihnya yang dicatat dengan jurnal sebagai berikut
PPh Badan XXX
PPh 28A XXX
PPh 22 dibayar di muka XXX
PPh 23 dibayar di muka XXX
PPh 24 dibayar di muka XXX
PPh 25 dibayar di muka XXX
Dalam kasus ini HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk terutang PPh pasal 29
artinya terdapat PPh kurang bayar sehingga harus membayar sebesar Rp 19.608.964.718 .
Utang PPh 29 19.608.964.718
Kas/Bank 19.608.964.718
PPN
Dalam laporan keuangan terdapat hutang pajak PPN sebesar Rp 4.115.413.214,- . Hal ini
berdasarkan proses pembelian dan penjualan (pemakaian) bahan-bahan proses konstruksi
yang sedang dalam proses dan barang-barang pembelian perlengkapan hotel. Untuk angka
perinciannya tidak dicantumkan dalam laporan keuangan.Dalam kasus ini HOTEL SAHID
JAYA INTERNATIONAL Tbk termasuk PKP dalam hal tidak diperuntukan kepada tamu
hotel. Seperti Hotel menyewakan tempat untuk Toko,Bank, Kantor, Salon dsb yang
ditawarkan kepada khalayak umum yang bukan merupakan tamu hotel sehingga harus
dipungut PPN dan tentunya harus mendaftar menjadi PKP.