PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PAJAK

LOGO

enny, 2008

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

PAJAK

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

PAJAK

MOH. SALEH ISMAIL&

RUSDIANTO SESUNG

MOH. SALEH ISMAIL&

RUSDIANTO SESUNG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

2012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

2012

LOGO

enny, 2008

DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LOGO

enny, 2008

DEFINISI

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

LOGO

enny, 2008

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah

Peranan PAD dalam APBD:

Provinsi : 51%

Kabupaten/Kota : 7%

2. Basis pajak daerah sangat terbatas.

Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil.

3. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD

”open-list”

4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif.

Sistem pengawasan bersifat ”Represif”

Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.

KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH

LATAR BELAKANG

LOGO

enny, 2008

1. Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD

2. Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:

Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an

Perda bertentangan dengan kepentingan umum

Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut

Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah

Pungutan tanpa dasar hukum

3. Dampak:

Kepastian hukum kurang

Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat

Menghambat kegiatan investasi di daerah

LATAR BELAKANG

IMPLIKASI DI DAERAH

LOGO

enny, 2008

1. Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Penguatan perpajakan daerah

(local taxing empowerment)

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan

pungutan daerah

4. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD

LOGO

enny, 2008

ALASAN HUKUM

Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU PEMDA dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

a. UU PDRD berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010

b. Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sampai 31 Desember 2013 sepanjang belum ada Perda terkait.

c. Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah setelah 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

d. Ketentuan mengenai Pajak Rokok mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

LOGO

enny, 2008

No. TUJUAN UU 28/2009

1 Sistim Pemungutan 1. Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2 Local Taxing Power 2. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah

3. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah

4. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah

5. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah

3 Sistim Pengawasan 6. Mengubah sistim pengawasan.7. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar

ketentuan PDRD

4 Sistim Pengelolaan 8. Bagi Hasil Pajak Provinsi9. Earmarking10. Insentif Pemungutan

POKOK-POKOK PERUBAHAN

LOGO

enny, 2008

SISTIM PEMUNGUTAN

UU 34/2000 UU 28/2009

Open-List:

1. Provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU.

2. Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU.

Closed List:

1. Daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU.

2. Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.

LOGO

enny, 2008

PAJAK DAERAH

PAJAK PROVINSI :a. Pajak Kendaraan Bermotor;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;d. Pajak Air Permukaan; dane. Pajak Rokok.

PAJAK KABUPATEN/KOTA :a. Pajak Hotel;b. Pajak Restoran;c. Pajak Hiburan;d. Pajak Reklame;e. Pajak Penerangan Jalan;f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;g. Pajak Parkir;h. Pajak Air Tanah;i. Pajak Sarang Burung Walet;j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dank. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

LOGO

enny, 2008

PAJAK PROPINSI UU 28/2009

1. Pajak Kendaraan

Bermotor

Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah)

2. Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah)

PERLUASAN OBJEK PAJAK

PAJAK KABUPATEN/KOTA UU BARU

1.Pajak Restoran Termasuk katering/jasa boga (sebelumnya PPN)

2.Pajak Hiburan Termasuk permainan golf dan bowling.

LOGO

enny, 2008

RETRIBUSI DAERAH UU 28/2009

1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Termasuk kendaraan di air

2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Termasuk pemeriksaan alat-alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan jiwa

3. Retribusi Ijin Gangguan Termasuk berbagai retribusi yang terkait dengan lingkungan

PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI

LOGO

enny, 2008

PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH

Daerah UU 34/2000 UU 28/2009

Propinsi 1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok

LOGO

enny, 2008

Daerah UU 34/2000 UU 28/2009

Kabupaten/

Kota

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Parkir

7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame


6. Pajak Parkir

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. PBB Pedesaan & Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH

LOGO

enny, 2008

UU 34/2000 UU 28/2009

1. Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil

4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

6. Retribusi Pelayanan Pasar



9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Persampahan/Kebersihan

3. Retribusi KTP dan Akte Capil

4. Retribusi Pemakaman

5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

6. Retribusi Pelayanan Pasar



9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

11. Retribusi Penyedotan Kakus

12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Jasa Umum

PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

LOGO

enny, 2008

UU 34/2000 UU 28/20091. Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah

2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

3. Retribusi Tempat Pelelangan

4. Retribusi Terminal

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa

7. Retribusi Rumah Potong Hewan

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

10. Retribusi Penyeberangan di Air

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

3. Retribusi Tempat Pelelangan

4. Retribusi Terminal

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa

7. Retribusi Rumah Potong Hewan

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

10. Retribusi Penyeberangan di Air

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

RETRIBUSI JASA USAHA

LOGO

enny, 2008

UU 34/2000 UU 28/2009

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3. Retribusi Izin Gangguan

4. Retribusi Izin Trayek

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3. Retribusi Izin Gangguan

4. Retribusi Izin Trayek

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

LOGO

enny, 2008

No.No. PAJAK PROPINSIPAJAK PROPINSI UU-34/2000UU-34/2000 UU 28/2009

1 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KB Pribadi (Pertama) KB Pribadi (Kedua, dst) KB Umum/Pem/TNI/POLRI Alat Berat

5%

10%

1% - 2%

2% - 10%

0,5% - 1%

0,1% - 0,2%

2 BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR Penyerahan Pertama Penyerahan Kedua, dst Alat Berat (Penyerahan I) Alat Berat (Penyerahan II,dst)

10% 20%

20%

1%

0,75%

0,075%

3 PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR 5% 10%**

4 PAJAK AIR PERMUKAAN 20% 10%

5 PAJAK ROKOK - 10%

**Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)

TARIF MAKSIMUM PROVINSI

LOGO

enny, 2008

PAJAK KABUPATEN/KOTAPAJAK KABUPATEN/KOTA UU-34/2000UU-34/2000 UU 28/2009

1. Pajak Hotel 10% 10%

2. Pajak Restoran 10% 10%

3. Pajak Hiburan 35% 75%

4. Pajak Reklame 25% 25%

5. Pajak Penerangan Jalan 10% 10%

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

20% 25%

7. Pajak Parkir 20% 30%

8. Pajak Air Tanah 20% 20%

9. Pajak Sarang Burung Walet - 10%

10. BPHTB - 5%

11. PBB Pedesaan & Perkotaan - 0,3%

TARIF MAKSIMUM KAB/KOTA

LOGO

enny, 2008

No Tarif UU 34/2000 UU 28/2009

1 Pajak Provinsi Ditetapkan dengan PP(diberlakukan seragam di seluruh Indonesia)

Ditetapkan dengan Perda(tidak boleh melampaui UU)

2 Pajak Kabupaten/Kota



3 Retribusi Daerah Ditetapkan dengan Perda(sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)

Ditetapkan dengan Perda(sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)

PENETAPAN TARIF

LOGO

enny, 2008

No. UU 34/2000 UU 28/2009

1 Pengawasan bersifat :REPRESIF

Pengawasan bersifat :- PREVENTIF- KOREKTIF

2Pembatalan oleh Mendagri dengan pertimbangan Menkeu.

Pembatalan oleh Presiden ,o diusulkan oleh Mendagrio berdasarkan rekomendasi

Menkeu .

PENGAWASAN

LOGO

enny, 2008

No.

UU 34/2000 UU 28/2009

1. Tidak mengatur sanksi. Mengatur sanksi, berupa:o Penundaan, atauo Pemotongan dana

perimbangan

SANKSI

LOGO

enny, 2008

JENIS PAJAK UU 34/2000 UU 28/2009

Provinsi Kab/Kota Provinsi Kab/Kota

1. PKB 70% 30% 70% 30%

2. BBN-KB 70% 30% 70% 30%

3. PBB-KB 30% 70% 30% 70%

4. Pajak Rokok - - 30% 70%

5. Pajak Air Permukaan

30% 70% 50%20%*

50%80%*

*) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

LOGO

enny, 2008

JENIS PAJAK Penerimaan

Porsi Peruntukan

1. PKB Minimal 10%

Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

2. Pajak Rokok Minimal 50%

Pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum.


Sebagian Penyediaan penerangan jalan.

EARMARKING (PENGELOLAAN)

LOGO

enny, 2008

No. UU 34/2000 PP 65/2001 UU 28/2009

1 -- Biaya Pemungutan Pajak Daerah maksimum 5%

--

2 -- -- 1. Insentif Pemungutan diberikan kepada instansi yang memungut PDRD atas dasar kinerja tertentu.

2. Ditetapkan dalam APBD

3. Diatur lebih lanjut dalam PP

INSENTIF PEMUNGUTAN

LOGO

enny, 2008

No. Jenis Pajak Daerah Tanggal Berlaku

1 UU 28/2009 01-01-2010

2 BPHTB 01-01-2011

3 PBB Pedesaan & Perkotaan 01-01-2014

4 Pajak Rokok 01-01-2014

MASA BERLAKU

LOGO

enny, 2008

No. Produk Hukum

Tentang Keterangan

12

3

PPPP

PP

Sistim pemungutan pajak daerahTatacara pemberian insentif pemungutan PDRDPenetapan retribusi daerah tambahan

20102010

Sesuai kebutuhan

4

5

6

7

PMK

PMK

PMK

PMK

Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak RokokBadan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan dan PerkotaanBadan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek BPHTBTatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran ketentuan PDRD

2010

2010

2010

2009

8 Permendagri Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Setiap tahun

9 PB Menkeu & Mendagri

Tahapan pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah

2010

PERATURAN PELAKSANA

LOGO

enny, 2008

1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk :1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk :

a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi umum;peningkatan moda dan sarana transportasi umum;

b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum dalam rangka pengawasan penegakan hukum dalam rangka pengawasan

peredaran rokok peredaran rokok illegal.illegal.

2. Meningkatkan kepastian hukum. 2. Meningkatkan kepastian hukum.

3. Meningkatkan pelayanan publik 3. Meningkatkan pelayanan publik Masyarakat tidak Masyarakat tidak

dipungut secara berlebihandipungut secara berlebihan

4.4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business (business friendly).friendly).

IMPLIKASI SOSIAL & EKONOMI

LOGO

enny, 2008

Terima KasihTerima Kasih

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PAJAK

Documents