PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Oleh:

DR. Ir. Chaizi Nasucha, M.PKN. (Ketua Umum Keluarga Alumni Teknik Geodesi UGM)

Disampaikan Dalam:

Acara Peringatan Setengah Abad Jurusan Teknik Geodesi UGM I. PENDAHULUAN

Pada saat ini pajak adalah merupakan sumber penerimaan Negara yang cukup

sigfnifikan besarnya. Dalam APBN Tahun 2009 kontribusi penerimaan pajak adalah

sebesar Rp 661,8 Milyar (77% dari APBN).

Salah satu jenis pajak yang walaupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak

secara keseluruhan kecil, tapi sangat berarti bagi Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB). Dalam kurun empat atau lima tahun mendatang pengelolaan PBB

khususnya sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan akan dilimpahkan kepada Pemerintah

Daerah. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Pemerintah Daerah harus

mengetahui bagaimana sistem pengelolaan PBB dari mulai pendataan sampai dengan

masuknya uang ke Kas Negara.

Alur pengelolaan PBB dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak

yang dilakukan melalui pendaftaran ataupun pendataan. Hasil dari pendaftaran dan

pendataan terhadap objek dan subjek pajak merupakan informasi baik bersifat numerik

maupun spasial yang sangat berguna dalam pengelolaan PBB. Keseluruhan pengelolaan

PBB tersebut telah terintegrasi dalam suatu system informasi yang biasa dikenal dengan

nama Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

II. SUMBER DAYA PBB

Inventarisasi sumber daya PBB pada hakekatnya merupakan survey dan

investigasi terhadap segenap jenis objek dan cakupan wilayah tanah pemajakan, yang

apabila disentuhkan dengan system penunjangnya akan mampu melahirkan desain

potensi untuk peningkatan jumlah, luas, jenis objek dan subjek pajak yang mendekati

keadaan sebenarnya di lapangan. Usaha tersebut berarti mengantarkan desain potensi

sumber daya PBB untuk dapat diproses lebih lanjut melalui intensifikasi. Ekstensifikasi

dan pemeliharaan data objek dan subjek PBB.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, diperlukan sistem penunjang berupa

sinergi dari pengaruh hubungan timbal balik antara sumber daya manusia, sumber daya

PBB dan sumber daya ilmu dan teknologi. Apabila sistem penunjangnya berfungsi

dengan baik, maka hasil dari interaksi ketiganya dapat melahirkan desain potensi yang

prima, untuk kemudian diolah menjadi data objek dan subjek pajak yang akurat.

Inventarisasi sumber daya PBB harus selalu dilandasi pemikiran optimalisasi

pemanfaatan segenap potensi yang terdapat dalam wilayah yang bersangkutanmenuju

posisi kesiapan untuk dilakukan pendataan dan penilaian. Pemeliharaan data dilakukan

agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam operasionalisasinya, inventarisasi sumber daya PBB memerlukan

kelompok kerja yang secara khusus bertugas mengadakan inventarisasi dan evaluasi

terhadap segenap sumber daya PBB bagi kebijaksanaan pengelolaan dan

pemanfaatannya. Kelompok kerja tersebut berfungsi menghubungkan aspek penyediaan

data dan informasi dengan aspek perumusan kebijaksanaan melalui unsur yang

bertanggung jawab dan mampu menerjemahkan seleksi yang bersifat menyeluruh ke

dalam faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pengumpulan harga jual tanah sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, progresifitas NJKP sesuai dengan

pemanfaatan objek PBB, laporan PPAT yang kontinyu, lengkap, benar dan dilampiri

SPOP, dan penilaian individu pada semua jenis objek khusus yang dibarengi dengan

penyertaan parameter-parameter jenis objek yang segera dibakukan, seperti bangunan di

pedesaan, bangunan baru berupa condominium dan apartemen di perkotaan, status

pertanian yang beralih fungsi menjadi real estate, kawasan industri, pelabuhan laut dan

udara, lapangan golf, jalan tol, platform di lokasi penambangan dan emplasemen di

wilayah perkebunan dan perhutanan. Penyusunan rencana inventarisasi hendaknya

komprehensif dan pragmatis, serta ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang

berkaitan dengan basis data untuk peningkatan pokok ketetapan yang sangat mendesak

dan memerlukan prioritas penanganan untuk kepentingan jangka pendek, menengah,

dan panjang.

Mengingat luasnya wilayah serta kompleksnya pola sumber daya PBB, maka

dalam program inventarisasi ini diselenggarakan pendekatan bertingkat, yaitu:

a. Program inventarisasi sumber daya PBB yang menyangkut ruang, sebaiknya

memanfaatkan segenap sistem sensor dalam bentuk peta sesuai keperluan yang

sudah tersedia di instansi terkait.

b. Hampiran fungsional dengan melibatkan segenap unsur departemen dan

lembaga yang secara fungsional berkaitan dengan sumber daya PBB yang dapat

merekomendasikan daftar dengan satuan jumlah, jenis, dan lokasi objek dan

subjek pajak dari institusi lainnya, yang diharapkan dapat memberikan

diantaranya berupa data harga jual tanah yang sebenarnya, agar informasi harga

tanah menjadi kokoh. Dengan cara ini akan tercapai pelaksanaan atas dasar

partisipasi fungsional sesuai bidang keahlian dan tanggung jawab masing-

masing.

c. Hampiran terpadu yang mengarahkan kegiatan fungsional itu sedemikian rupa,

sehingga hasil kegiatan masing-masing merupakan komponen yang memenuhi

dan mencukupi kebutuhan informasi sebagaimana dirumuskan guna mencapai

tujuan inventarisasi sumber daya PBB untuk bahan operasional bagi intensifikasi

dan ekstensifikasi data objek dan subjek pajak. Hampiran terpadu ini juga

bertujuan mencapai efisiensi dan sinkronisasi dalam memenuhi kebutuhan

informasi yang menyeluruh bagi penangananinformasi sumber daya PBB dari

hulu, menengah, sampai hilir, serta perumusan rencana-rencana alternatif

pemanfaatannya.

III. PERAN DATA DAN INFORMASI SPASIAL

Dalam memenuhi harapan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sumber

keuangan negara, yang bertumpu pada tanah sebagai sumber daya alam yang tidak

pernah habis dan bangunan yang merupakan benda ekonomi yang akan terus

berkembang mengikuti pertumbuhan kebutuhan manusia, maka diperlukan suatu

kebijaksanaan berjenjang dan menyeluruh terhadap pendataan. Pendataan menyentuh

langsung objek dan subjek pajak sebagai pelaku utama dalam proses ke-PBB-an. Untuk

itu perlu terus dilakukan pengembangan sistem, perlengkapan, teknologi dan

pranatanya.

Pendataan PBB pada dasarnya merupakan kepentingan pemerintah, karenanya

merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pula agar pendataan dilakukan dengan

ketelitian optimal agar tidak merugikan wajib. Komputerisasi sebagai suatu subsistem

pendataan mengalami perkembangan dengan intensitas yang mengagumkan karena

kecepaan proses data yang tinggi. Dengan demikian keterlambatan waktu (time lag)

antara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dibuat menjadi semakin singkat

sehingga tercapai real time assessment dan ini sangat menolong integrasi pengenaan

PBB yang tepat waktu. Karenanya fungsi profesionalisme dan pengawasan sangat

penting disini. Pengawasan produk secara tajam sangat penting yang semuanya dapat

dicakup dalam pranata pendataan yang lengkap dan berwibawa.

Peta dasar PBB atau peta sejenis yang diperoleh dari instansi lain, harus

didefinisikan sebagai media komunikasi dan tulang punggung pengembangan PBB

tingkat primer yang lebih mapan dan perlu dimonitor agar lebih memadai untuk

program jangka panjang dalam menghadapi era reformasi. Arah perkembangan sistem

informasi disinyalir akan mengikuti pola awal berupa interaksi data alfanumeris dalam

Sistem Manajemen Informasi Perpajakan (PBB, PPN, PPh, dan BPHTB), kemudian

interelasi data grafis dengan data alfanumeris dalam Sistem Informasi PBB dan pada

akhirnya menjadi interdependensi antar sistem informasi yang bertumpu pada data

grafis (spasial) dan data alfanumeris dari instansi terkait.

Peta (data spasial) harus disiapkan agar sewaktu-waktu dalam jumlah dan mutu

tertentu dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan, perencanaan,

peningkatan pokok, pengendalian pemungutan, dan penerimaan pada semua jenis objek

pajak. Peta pada hakekatnya sangat diperlukan sebagai sebagai alat komunikasi PBB

yang bersifat strategis, taktis, dan operasional dalam pendataan PBB yang berwawaskan

penerimaan negara.

Peta-peta yang khusus berhubungan dengan pengelolaan PBB terdiri dari Peta

Zona Nilai Tanah (ZNT), dan Peta Blok. Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan

suatu peta yang menggambarkan informasi mengenai nilai-nilai tanah yang ada dalam

suatu kelurahan/desa yang terbagi atas beberapa zona nilai tanah. Dengan melihat peta

ini seorang wajib pajak misalnya dapat mengetahui berapa nilai tanah per meter persegi

di daerahnya dan mencocokkannya dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

PBB. Seorang developer misalnya juga dapat melihat berapa nilai tanah per meter

persegi yang ingin dibebaskannya untuk mendirikan real estat (perumahan). Demikian

juga halnya dengan instansi pemerintah yang ingin membebaskan tanah guna

kepentingan umum dapat melihat dan mempelajari nilai-nilai tanah yang tercantum di

dalam peta tersebut sebelum mengambil keputusan untuk pembebasannya. Contoh peta

ZNT adalah sebagaimana gambar 1 berikut.

P ETA ZON A N ILAI TAN AH

Gambar 1. Peta Zona Nilai Tanah

Peta Blok merupakan peta yang berisikan data mengenai bidang-bidang objek

pajak. Dalam suatu blok biasanya terdiri dari kurang lebih 200 objek pajak. Untuk

daerah yang padat dapat lebih dari angka tersebut sedangkan untuk daerah yang jarang

seperti di pedesaan mungkin kurang dari angka tersebut. Peta blok ini didesain

sedemikian rupa lengkap dengan nomor objek pajak. Nomor-nomor dalam peta tersebut

menggambarkan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai dengan NOP yang ada di SPPT.

Pemanfaatan lebih lanjut dari peta blok ini dirancang sedemikian rupa sehingga

dapat memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan PBB seperti

berikut:

1. Informasi Rinci Objek Pajak

Gambar 2: Informasi Rinci Objek Pajak

Dalam tampilan diatas dapat dilihat bahwa selain informasi grafis berupa gambar

bidang-bidang objek pajak, maka data atributiknya juga dapat ditampilkan. Sebagai

contoh untuk bidang objek pajak dengan Nomor Objek Pajak 12 ditampilkan

sebagian data atributik berupa: Nomor Objek Pajak (NOP), letak objek pajak, nama

wajib pajak, status wajib pajak, pekerjaan, alamat wajib pajak, luas bangunan,

jumlah lantai bangunan, luas tanah, kode Zona Nilai Tanah, jenis tanah (tanah

kosong atau ada bangunan), jumlah bangunan, Nilai Jual Objek Pajak bumi, Nilai

Jual Objek Pajak bangunan, dan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam perkembangan berikutnya, karena tuntutan kebutuhan maka informasi yang

ditampilkan dalam Informasi Rinci Objek Pajak juga meliputi: informasi keluarga,

informasi kenderaan, informasi tagihan listrik/telepon, dan informasi perpajakan

lainnya seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian dengan menggunakan

teknologi image processing tampilan Informasi Rinci tersebut juga dilengkapi

dengan foto dari objek pajak. Sehingga tampilan lengkap dari Informasi Rinci Objek

Pajak adalah seperti dalam gambar 3 berikut ini.

Gambar 3: Informasi Rinci Objek Pajak Perumahan

Informasi Rinci Objek Pajak yang ditampilkan dalam Gambar 3 tersebut di atas

merupakan informasi rinci objek pajak perumahan. Selain itu informasi rinci objek

pajak dapat juga menampilkan objek pajak non-perumahan (perusahaan), seperti

gambar 4 dibawah ini.

FOTO BANGUNAN LOKASI ASET

SIN : XX.XX.XXX.XXX

FOTO BANGUNAN LOKASI ASET

SIN : XX.XX.XXX.XXX

Gambar 4 : Informasi Rinci Objek Pajak Non-Perumahan

Dengan kelengkapan informasi yang tersedia, Informasi Rinci Objek Pajak

Perumahan dan non-Perumahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan

(multipurpose) perpajakan seperti:

(a) intensifikai dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;

(b) ekstensifikasi Wajib Pajak PPh Orang Pribadi;

(c) ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak PPh Badan;

(d)intensifikasi dan ekstensifikasi PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas

Tanah dan Bangunan;

(e)intensifikasi PPN (membangun sendiri).

2. Informasi Jenis Penggunaan Bangunan Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengelola PBB, maka SIG PBB juga

menampilkan jenis penggunaan bangunan, seperti perumahan, perkantoran, pertokoan,

rumah sakit dan lain-lain yang ditampilkan dalam gambar 5 berikut ini.

Gambar 5: Informasi Jenis Penggunaan Bangunan

Dalam tampilan informasi jenis penggunaan bangunan diatas, yang ditampilkan adalah:

perumahan, perkantoran swasta, pabrik, toko/apotik/pasar/ruko, rumah sakit/klinik,

olahraga/rekreasi, hotel/wisma, bengkel/gudang/pertanian, gedung pemerintah,

bangunan tidak kena pajak, bangunan parkir, apartemen, pompa bensin, tangki minyak,

gedung sekolah, dan lain-lain. Didalam pengelolaan PBB terdapat 16 jenis penggunaan

bangunan sehingga apabila didalam suatu lokasi terdapat ke 16 jenis penggunaan

bangunan tersebut, maka didalam tampilan akan terdapat warna-warna yang berbeda

yang menunjukkan masing-masing jenis penggunaan bangunannya.

3. Informasi Penilaian Individual Sebagaimana diketahui penilaian objek pajak yang dilakukan oleh irektorat PBB

(KP.PBB) ada 2(dua) jenis yaitu secara massal dan individual. Informasi hasil penilaian

individual dapat ditampilkan seperti gambar 6 dibawah ini.

Gambar 6: Informasi Penilaian Individual.

Dalam tampilan informasi penilaian individual diatas, yang ditampilkan adalah objek-

objek yang sudah dinilai secara individual ataupun belum. Sehingga di dalam tampilan

hanya akan muncul dua warna yang berbeda yaitu warna objek yang telah dinilai secara

individual dan warna objek yang belum dinilai secara individual.

4. Informasi Status Pemilik Objek Pajak

Gambar 7: Informasi Status Pemilik Objek Pajak

Dalam tampilan status pemilik objek pajak diatas, yang ditampilkan adalah: Pegawai

Negeri Sipil (PNS), ABRI, Pensiunan, Badan Usaha, dan lain-lain. Masingmasing status

juga akan ditampilkan dengan warna yang berbeda.

5. Informasi Status Pembayaran

Gambar 8: Informasi Status Pembayaran

Dalam informasi status pembayaran diatas, yang ditampilkan adalah PBB sudah lunas

atau belum lunas. Dalam contoh di atas, warna merah menunjukkan bahwa PBB atas

objek tersebut belum dilunasi, sedangkan warna kuning menunjukkan bahwa PBB atas

objek tersebut telah dilunasi pembayarannya.

IV. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

1. Hendaknya Data dan Informasi Spasial dapat lebih dimanfaatkan bukan hanya

untuk kepentingan pengelolaan PBB namun juga untuk kepentingan-

kepentingan lainnya khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara.

2. Peran data dan Informasi Spasial sangat berguna dalam pengelolaan PBB,

Kebutuhan yang sangat besar ini pada dasarnya merupakan lahan yang

menjanjikan bagi lulusan Teknik Geodesi.

3. Segera setelah pengelolaan PBB sepenuhnya diberikan kepada Pemda oleh

Pemerintah Pusat maka kewajiban Pendidikan dan Pelatihan khususnya

mengenai Pemetaan, Pendataan dan Penilaian pada SDM Pemda akan sangat

dibutuhkan , dan Sumbangsih peran Lulusan Teknik Geodesi sangat diminta

partisipasinya.