Top Banner

of 24

Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

Oct 13, 2015

Download

Documents

lia2479

Peraturan pajak terkait perhimpunan penghuni rumah susun strata title
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    1/24

    PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK

    PERHIMPUNAN PENGHUNI

    PPRSH APARTEMEN THE

    PEAK @ SUDIRMAN

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    2/24

    Apakah Yayasan dan PerkumpulanMerupakan Subyek Pajak

    Subyek pajak terdiri dari: Orang pribadi

    Warisan

    Badan: PT, CV, dan perseroan lainnya,BUMN, BUMD, persekutuan, perkumpulan,

    yayasan atau organisasi sejenis dan bentuk

    usaha lainnya, FA, kongsi, koperasi

    BUT

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    3/24

    UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah

    dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

    Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas

    kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk

    mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak

    mempunyai anggota.

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    4/24

    Perkumpulan (bahasa Belanda: vereniging;

    bahasa Inggris: association) merupakanistilah yang umum untuk menyatukan orang-

    orang dalam satu wadah yang terorganisir

    untuk melakukan kegiatan dengan tujuan

    tertentu.

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    5/24

    Perkumpulan menurut undang-undang adalah

    asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan

    dari pihak-pihak yang mempunyai

    kepentingan yang sama.

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    6/24

    Hal umum yang perlu diperhatikan sebagai

    berikut. Mendaftar sebagai wajib pajak dan memberikan

    penjelasan tentang tujuan, kegiatan utama,

    karakteristik yayasan. Hal ini untuk memastikan

    jenis pajak yang menjadi kewajiban kita. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai

    pengusaha kena pajak. Ketentuan ini dijalankan

    apabila usaha pokoknya melakukan penyerahan

    barang kena pajak dan atau jasa kena pajaksesuai UU PPN

    Yayasan dan Organisasi Nirlaba

    lainnya

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    7/24

    Menyelenggarakan pembukuan sesuai kaidah

    pembukuan yang berlaku. Yayasan atau organisasi nirlaba tidak serta merta

    dapat menikmati berbagai fasilitas pengecualian

    oleh undang-undang perpajakan jika tidak

    memenuhi kriteria Sisa hasil

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    8/24

    Dasar Hukum :

    SE DIRJEN PAJAK NO. SE - 01/PJ.33/1998

    tentang perlakuan perpajakan bagi perhimpunan

    penghuni dari rumah susun yang strata title

    Sumber Penghasilan berupa :

    Iuran dari para penghuni;

    Sinking Fund dari para penghuni;

    Sewa ruangan, penyelenggaraan parkir, bunga deposito,dll.

    PAJAK-STRATA TITLE

    PERHIMPUNAN PENGHUNI

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    9/24

    Penggunaan penghasilan :

    - listrik untuk penerangan "public area"

    seperti halaman, AC, lift;

    - air untuk "public area";

    - pemeliharaan/perawatan gedung dan alat-

    alat mesin;- kebersihan;

    - gaji karyawan (satpam, teknik, kantor);

    - biaya adminitrasi, biaya kendaraan kantor,dsb.

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    10/24

    Sinking Fund digunakan untuk biaya

    rehabilitasi benda dan bagian bersama sepertilift, tempat parkir, taman, dsb.

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    11/24

    PAJAK PENGHASILAN

    Bagi Pengembang

    PPRSH Belum terbentuk

    Penghasilan dan biaya sesuai yang disebutkan

    menjadi penghasilan dan biaya Pengembang

    wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT)

    Tahunan PPh yang berkenaan,

    sewa dan service charge yang dibayar oleh penyewa

    kepada Pengembang dikenakan PPh yang bersifat

    final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29

    Tahun 1996.

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    12/24

    Bagi Perhimpunan Penghuni.

    Merupakan subyek pajak

    wajib mendaftarkan diri untuk memperolehNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan,

    menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

    Tahunan PPh Badan. Sinking Fund yang diterima atau diperoleh

    Perhimpunan Penghuni merupakan

    deposit/pinjaman dari para penghuni dan

    diakui sebagai penghasilan dan biaya padasaat digunakan untuk rehabilitasi benda dan

    bagian bersama.

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    13/24

    Perhimpunan Penghuni wajib memotong,

    menyetorkan, dan melaporkan PPh

    Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26yang terutang atas pembayaran yang

    dilakukan kepada karyawan atau pihak ketiga.

    service charge dan Sinking Fund tidak

    dipotong PPh Pasal 23,

    merupakan penghasilan yang wajib dilaporkan

    dalam SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun

    yang bersangkutan

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    14/24

    Kegiatan Perhimpunan Penghuni diserasikan

    dengan kegiatan RT/RW yang bergerak

    dibidang kemasyarakatan, maka atas jasa

    pengelolaan tersebut termasuk dalam

    pengertian jasa dibidang pelayanan sosialyang tidak terutang PPN.

    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PPN

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    15/24

    Bagian kepemilikan bersama yang dikelola

    oleh Perhimpunan Penghuni disewakan

    kepada pihak lain misalnya untuk mesin ATM,kios, restoran, maka atas persewaan tersebut

    terutang PPN dan Perhimpunan Penghuni

    harus dikukuhkan sebagai PKP

    apabila peredarannya melebihi batas omzet

    Pengusaha Kecil.

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    16/24

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

    68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil

    Pajak Pertambahan Nilai, didalam;Pasal 4 ayat (1) ; Wajib melaporkan dan dikukuhkan

    sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan

    dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau

    penerimaan brutonya melebihi Rp.600 Juta

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    17/24

    Pengecualian Pajak adalah tax exemptionyaitu hak

    yang dijamin undang-undang untuk dibebaskan darikewajibanmembayar pajak karena bukan subjek dan

    objek pajak, seperti propertiyang digunakan untuk

    tujuan pendidikan, keagamaan, sosial, konsul-

    konsul, dan wakil diplomat asing.

    Tax Exemption

    http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kewajiban.aspxhttp://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/properti.aspxhttp://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/properti.aspxhttp://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kewajiban.aspx
  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    18/24

    Dasar Hukum

    UU No 36 tahun 2008 tentang PPH, Pasal 4 ayat 3 huruf yangtidak termasuk objek pajak : Bantuan sumbangan,

    Harta hibahan

    yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

    derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk

    yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dankecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

    Keuangan,

    sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

    penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

    Warisan

    Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaanmodal.

    Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaana atau jasa yang diterima

    atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau

    pemerintah, kecuali yang diberikan oleh : bukan wajib pajak, WP yang dikenakan pajak

    secara final atau WP yang menggunakan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit)

    Tax Exemption - Penghasilan

    http://wibowo-pajak.blogspot.com/2012/02/undang-undang-nomor-36-tahun-2008.htmlhttp://wibowo-pajak.blogspot.com/2012/02/undang-undang-nomor-36-tahun-2008.htmlhttp://wibowo-pajak.blogspot.com/2012/02/undang-undang-nomor-36-tahun-2008.html
  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    19/24

    Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi

    kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

    Dividen atau bagian laba

    yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi,

    BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

    kedudukan di Indonesia dengan syarat :

    Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

    Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada

    badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

    Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension

    yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi

    kerja maupun pegawa.i

    Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun

    bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

    Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya

    tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk

    pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    20/24

    Bunga obligasi

    yang diterima atau diperoleh reksadana selama 5 tahun pertama sejak tanggal

    pendirian atau tanggal kontrak ( ketentuan ini tidak tercantum lagi dalam UU No.

    36 tahun 2008 sehingga dihapus sejak 1 Januari 2009 dan merupakan Objek pajak)

    Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

    berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan

    usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

    Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang mejalankan kegiatandalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri

    Keuangan

    Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

    Beasiswa

    yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan

    atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ( Permenkeu No 246/PMK.03/2008

    : diterima WNI untuk pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar,

    menengah dan tinggi, terdiri dari : biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah,

    biaya ujian, biaya penelitian terkait bidang studinya, pembelian buku dan biaya

    hidup yang wajar di lokasi belajar)

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    21/24

    Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga

    nirlaba

    yang bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang

    penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada

    instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali

    dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan

    atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu

    paling lama 4tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut,

    yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

    Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

    kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarka

    Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu No 247/PMK.03/2008: Jamsostek, Taspen, Asabri,

    Askes, badan hukum lainnya penyelenggara Program Jaminan Sosial).

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    22/24

    Pengertian

    Adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek Pajak

    Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan

    tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional

    sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.

    Sisa Lebih

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    23/24

    Dasar Hukum

    UU PPH No. 36 tahun 2008

    Peraturan Dirjend Pajak No.44/PJ./2009tentang Pelaksanaan pengakuan Sisa lebih yang diterima atau

    diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang

    pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dikecualikan

    dari objek pajak penghasilan.

    Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2009tentang Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga

    nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang

    penelitian dan pengembangan dikecualikan dari objek pajak

    penghasilan.

    Surat Direktur Jendral Pajak No. S-146/PJ.333/1998 tanggal 7 Juli

    1998 butir 2

    selisih lebih antara penghasilan dan biaya dalam perhimpunan

    penghuni terutang pajak penghasilan

  • 5/23/2018 Pajak Bagi Perhimpunan Penghuni

    24/24