Top Banner
PAJAK Oleh Abdul Kodir
29

Pajak

Dec 22, 2014

Download

Sports

abdul kodir

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pajak

PAJAK

Oleh Abdul Kodir

Page 2: Pajak

PENGERTIAN

PAJAK

Iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak (masyarakat) kepada negara (pemerintah) berdasarkan norma-norma hukum dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung.

Page 3: Pajak

Sumber pendapatan pemerintah daerah

Sumber pendapatan pemerintah pusat

Berlaku untuk daerah bersangkutan.

Berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.

Mendapat imbalan jasa secara langsung.

Tidak mendapat imbalan jasa secara langsung.

Wajib bagi orang yang menggunakan fasilitas pemerintah daerah.

Wajib dan dapat dipaksakan bagi seluruh warga negara

Dipungut pemerintah daerah.Dipungut pemerintah pusat.

Ditetapkan dengan peraturan daerah.

Diatur dengan undang-undang .

Keputusan dari pemerintah daerah.

Keputusan/undang-undang dari pemerintah pusat.

RETRIBUSIPAJAK

Page 4: Pajak

Dasar Pemungutan Pajak

1. UU No. 16 Tahun 2000: Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. UU No. 17 Tahun 2000: Pajak Penghasilan (PPh).2. UU No. 18 Tahun 2000: PPN dan PPnBM3. UU No. 19 Tahun 2000: Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa.

1. UU No. 20 Tahun 2000: BPHTB

Page 5: Pajak

PRINSIP-PRINSIPPEMUNGUTAN PAJAK

KeadilanKepastian

Kelayaka

n Ekonomi

Penghasilan

tegasjelas

hukum

kemampuan

memberatkan

Biaya < penerimaan

Page 6: Pajak

Prinsip Keadilan (Equity)

pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya.

Page 7: Pajak

Prinsip Kepastian (Certainty)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan

tegas,jelas, dan ada kepastian hukum.

Hal ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh

wajib pajak dan memudahkan administrasi.

Page 8: Pajak

Prinsip Kecocokan/Kelayakan

(Convience)

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak.

Artinya pemerintah harus memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati membayar pajak.

Page 9: Pajak

Prinsip Ekonomi (Economy)

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya

lebih tinggi dari pajak yang dikenakan.

BIAYA PEMUNGUTAN < PENERIMAAN PAJAK

Page 10: Pajak

UNSUR-UNSURPAJAK

SUBJEK PAJAK

OBJEK PAJAK

TARIF PAJAK

Orang

Badan

Sasar

anga

ji

hadiah undian laba usaha

royalti

Prog

resi

f

Degresif

Proporsional

Teta

p

Page 11: Pajak

Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut

pajak atau pemotong pajak tertentu,

Page 12: Pajak

Objek Pajak

Sesuatu yang dikenakan pajak,

Page 13: Pajak

Tarif Pajak

ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak

terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.

Page 14: Pajak

Tarif pajak progresif

Persentase tarif pajaknya semakin meningkat mengikuti pertambahan

jumlah objek pajaknya.

5%

10%

15%

Rp1.000.000,00

Rp2.000.000,00

Rp3.000.000,00

1.

2.

3.

Tarif PajakPenghasilanNo.

Page 15: Pajak

Tarif pajak degresif

• Persentase tarif pajaknya semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah objek pajaknya.

25%

20%

15%

10%

5%

Rp1.000.000,00

Rp2.000.000,00

Rp3.000.000,00

Rp4.000.000,00

Rp5.000.000,00

1.

2.

3.

4.

5.

Tarif PajakPenghasilanNo.

Page 16: Pajak

Tarif pajak proporsional

• Persentase tarif pajaknya tetap berapapun jumlah objek pajaknya.

10%

10%

10%

Rp1.000.000,00

Rp2.000.000,00

Rp3.000.000,00

1.

2.

3.

Tarif PajakObjek pajak No.

Page 17: Pajak

Tarif pajak tetap

Besaran tarif pajaknya tetap berapapun jumlah objek pajaknya.

Page 18: Pajak

JENIS PAJAK

GOLONGAN

SIFAT

LEMBAGA

PEMUNGUT

Lang

sung

Tidak Langsung

SubjektifObjektif

Negara

Daerah

Page 19: Pajak

PAJAK LANGSUNG

Pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada

orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB).

Page 20: Pajak

PAJAK TIDAK LANGSUNG

pajak yang harus dibayar pihak tertentu, tetapi dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Biasanya dibebankan kepada harga jual

Contoh: Pajak Penjualan (PPn), Pajak PertambahanNilai (PPN), bea impor.

Page 21: Pajak

PAJAK PUSAT

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

Lembaga yang memungut Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Departemen Keuangan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan, bea cukai, pajak orang asing pajak atas royalti dan dividen.

Page 22: Pajak

PAJAK DAERAH

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Tingkat

I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas

air, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

Page 23: Pajak

PAJAK SUBJEKTIF

Pajak yang pemungutannya berdasarkan diri wajib pajak,

Contoh: pajak penghasilan (PPh).

Page 24: Pajak

PAJAK OBJEKTIF

Pajak yang pemungutannya berdasarkan objek atau tidak memerhatikan keadaan wajib

pajaknya.

Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM).

Page 25: Pajak

FUNGSI PAJAK

• 1. Sumber Pendapatan Negara

• 2. Pengatur Kegiatan Ekonomi

• 3. Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat

• 4. Sarana Stabilitas Ekonomi

Page 26: Pajak

SUMBER PENDAPATAN NEGARA

Menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara

Page 27: Pajak

Pengatur Kegiatan Ekonomi

Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial

Page 28: Pajak

Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat

Pemerintah akan mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada warga negara yang

berpendapatan yang tinggi dan kemudian digunakan untuk fasilitas umum yang dirasakan oleh semua warga negara.

Page 29: Pajak

Sarana Stabilitas Ekonomi

Alat untuk menstabilkan kondisi perekonomian