Top Banner
Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia
48

Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

Dec 28, 2016

Download

Documents

trinhhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasiJaminan Sosial Indonesia

Page 2: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia
Page 3: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia
Page 4: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

0�

Seri Buku Saku – 3:Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia

Penulis :AsihEkaPutriDesainSampul :MalhafBudihartoLayout :KomunitasPejaten

Diterbitkan olehFriedrich-Ebert-StiftungKantorPerwakilanIndonesia

Bekerjasama denganDewanJaminanSosialNasional(DJSN)

Dicetak olehCVKomunitasPejatenMediatama(Isidiluartanggungjawabpercetakan)

CetakanI,September2014ISBN:978-602-8866-14-9

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun, termasuk fotokopi tanpa ijin tertulis dari penerbit

Tidak untuk diperjualbelikan

Page 5: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

0�

Kata Pengantar

Kebijakan pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),perludiketahuidandipahamiolehseluruhmasyarakatIndonesia.Untukituperludilakukanpenyebarluasaninformasimelaluisosialisasikepadasemuapemangkukepentingandanmasyarakatumum.

PenerbitanBukuSaku “SistemJaminanSosialNasional” inidimaksudkansebagaipeganganbagisemuapemangkukepentingandalammenyampaikaninformasitentangpelaksanaanProgramJaminanSosialsesuaidenganUUNo.40Tahun2004tentangSistemJaminanSosialNasionaldanUUNo.24Tahun2011tentangBadanPenyelenggaraJaminanSosial.

Dengan terbitnya Buku Saku “Sistem Jaminan Sosial Nasional” inidiharapkanmasyarakatakanmengetahuidanmemahamitentangSistemJaminan Sosial Nasional, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak dankewajibannyasebagaipesertajaminansosial.

Sebagaisebuahkarya,bukuiniakanterusdikembangkansesuaikebutuhanpemangku kepentingan di Pusat dan Daerah dalam sosialisasi SistemJaminan Sosial Nasional ini kepada masyarakat luas. Masukan yangkonstruktifdariparapembacauntukpenyempurnaansangatdiharapkan.

Padakesempataninikamimenyampaikanpenghargaandanterimakasihkepada Friedrich Ebert Stiftung (FES) yang membantu penerbitan bukusakuini.

Jakarta,April2014

KetuaDewanJaminanSosialNasional,

Dr.ChazaliH.Situmorang,Apt,M.Sc,PH.

Page 6: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

0�

DAFTAR ISIKataPengantar 03

DaftarIlustrasi 04

DaftarSingkatan 05

1. PerintahTransformasi 07

2. MaknaTransformasi 10

3. BPJSversusPersero 21

4. TransformasiPTAskes(Persero) 28

5. TransformasiPTJamsostek(Persero) 31

6. TransformasiPTAsabri(Persero)danPTTaspen(Persero) 35

7. DuaModeldalamSatuSistem 37

DaftarPustaka 42

TentangPenulis 43

Daftar Ilustrasi1. Transformasi:ApaKataUndang-Undang? 09

2. Transformasi:MaknabagiBadanPenyelenggaraJaminanSosial 20

3. PerjalananTransformasiAskes 31

4. PerjalananTransformasiJamsostek 36

5. DuaModeldalamSatuSistem 34

Page 7: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

0�

Daftar SingkatanAsabri AsuransiSosialAngkatanBersenjataRepublikIndonesiaAPBN AnggaranPendapatandanBelanjaNegaraAskes AsuransiKesehatanIndonesiaBPJS BadanPenyelenggaraJaminanSosialBPK BadanPemeriksaKeuanganBUMN BadanUsahaMilikNegaraDJS DanaJaminanSosialDPR DewanPerwakilanRakyatHAM HakAsasiManusiaJamkesmas JaminanKesehatanMasyarakatJamsostek JaminanSosialTenagaKerjaKemHan KementerianPertahananNRI NegaraRepublikIndonesiaOJK OtoritasJasaKeuanganPBI PenerimaBantuanIuranPNS PegawaiNegeriSipilPOLRI KepolisianRepublikIndonesiaPP PeraturanPemerintahPT PerseroanTerbatasRI RepublikIndonesiaRUPS RapatUmumPemegangSahamSJSN SistemJaminanSosialNasionalTaspen DanaTabungandanAsuransiPegawaiNegeriTNI TentaraNasionalIndonesiaUU Undang-UndangUUD Undang-UndangDasarUU BPJS Undang-UndangNo.24Tahun2011TentangBadan

PenyelenggaraJaminanSosialUU SJSN Undang-UndangNo.40Tahun2004TentangSistemJaminan

SosialNasional

Page 8: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

0�

Page 9: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

0�

PERINTAH TRANSFORMASI

Perintah transformasi kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosialdiaturdalamUUNo.40tahun2004tentangSistemJaminanSosialNasional(UU SJSN). Selanjutnya, pembentukan BPJS dan transformasi badanpenyelenggara diatur rinci dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BadanPenyelenggaraJaminanSosial(UUBPJS).

1. PERINTAH UU SJSNTransformasi menjadi kosa kata penting sejak tujuh tahun terakhir diIndonesia, tepatnya sejak diundangkannya UU SJSN pada 19 Oktober2004.Transformasimenghadirkan identitasbarudalampenyelenggaraanprogramjaminansosialdiIndonesia.

PenjelasanUmumalineakesepuluhUUSJSNmenjelaskanbahwa,BadanPenyelenggaraJaminanSosial(BPJS)yangdibentukolehUUSJSNadalahtransformasidaribadanpenyelenggarajaminansosialyangtengahberjalandandimungkinkanmembentukbadanpenyelenggarabaru.

2. PERINTAH UU BPJSPenjelasanUmumUUBPJSalineakeempatmengemukakanbahwaUUBPJSmerupakanpelaksanaanPasal5ayat(1)danPasal52UUSJSNpascaPutusanMahkamahKonstitusi.KeduapasalinimengamanatkanpembentukanBPJSdan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT ASABRI (Persero),PT Jamsostek (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS untukmempercepat terselenggaranya SJSN bagi seluruh rakyat. TransformasikelembagaankeempatPerserotersebutdiikutiadanyapengalihanpeserta,

01

Page 10: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

0�

program,asetdanliabilitas,sertahak,kewajiban,danpegawai.1

Dengan UU BPJS dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminankesehatandanBPJSKetenagakerjaanmenyelenggarakanprogramjaminankecelakaankerja,jaminanharitua,jaminanpensiun,danjaminankematian.DenganterbentuknyakeduaBPJStersebutjangkauankepesertaanprogramjaminansosialakandiperluassecarabertahap.

UUBPJSmengatur transformasikelembagaanPTAskes (Persero)danPTJamsostek(Persero)menjadiBPJSbercirikansebagaiberikut:2

(1) pembubarantanpaproseslikuidasi,sehinggatidakberlakuketentuanPasal 142 ayat (2) UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas yangmengatur pembubaran Perseroan Terbatas wajib diikuti denganlikuidasi.

(2) Pembubaran dilaksanakan atas perintah UU BPJS, sehingga tidakberlakuketentuanPasal64ayat(1)UU19/2003tentangBadanUsahaMilikNegarayangmenetapkanpembubaranBUMNdenganPeraturanPemerintah.

UU BPJS hanya mengatur pengalihan program jaminan hari tua danjaminanpensiunyangdikelolaolehPTTaspendanPTAsabrikepadaBPJSKetenagakerjaan paling lambat tahun 2029. UU BPJS tidak menetapkanapakahPTTaspendanPTAsabridibubarkan.Tatacarapengalihankeduaprogram tersebut belum diatur dalam UU BPJS, melainkan PemerintahharusmengaturnyalebihlanjutdalamPeraturanPemerintah.3

1 UUNo.24Tahun2011PenjelasanUmumalineakeempat2 UUNo.24Tahun2011Pasal673 UUNo.24Tahun2011Pasal65danPasal66

Page 11: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

0�

Page 12: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

10

MAKNA TRANSFORMASI

Transformasiadalahperubahanrupayangmeliputibentuk,sifat,danfungsi.Transformasimengubahsecaracermatdandramatisbentuk,penampilan,dan karakter.4 Untuk membayangkan transformasi dengan mudah, kitalihat transformasi biologis yang mengubah ulat menjadi kupu-kupu.Setelahmelaluiserangkaianprosesperubahandalamkepompongnya,kitatidakmenemukanrupaulatpadakupu-kupu.Penampilandankarakterulatberubahdramatis.Ulatmenjelmamenjadiseranggabersayapcantik.Iatidaklagimelatadanmakandaun-daunan,melainkanterbangdengansayapnyadanhinggapdikelopakbungadanmenghisapnoktar,sarimadu.

Demikian halnya dengan transformasi kelembagaan jaminan sosialIndonesia. Transformasi keempat BUMN PT (Persero) menjadi BPJSbersifatsangatmendasar.Perubahaninimencakupfilosofi,badanhukum,organisasi,tatakelola,danbudayaorganisasi,sebagaiberikut:

(1) filosofi penyelenggaraan jaminan sosial ditetapkan kembali sebagaiupaya untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara atasjaminansosial,

(2) bentuk badan hukum diubah menjadi badan hukum publik dengankewenangan publik dan privat, serta termasuk lembaga negaraberkedudukanlangsungdibawahPresiden,

(3) organ badan penyelenggara diubah menjadi organ yang terdiridari Dewan Pengawas dan Direksi dengan proses perekrutan secaraterbuka,

(4) penataanulang tatakelolaprogramyangbercirikanprinsipasuransi

4 KBBI,EdisiKetiga,2005:1208danOxfordEnglishReferenceDictionary,2003:1530

0�

Page 13: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

11

sosial, segmentasi pengelolaan ke dalam dua kelompok program(program jaminan kesehatan dan program jaminan non kesehatan),pemisahanasetBPJSdenganasetDanaJaminanSosial,sertapenyertaandanaPemerintah,

(5) budayaorganisasimencerminkanupayamerealisasikantujuanpublikuntukmemberikankepastianperlindungandankesejahteraansosialbagiseluruhrakyatIndonesia.

1. PERUBAHAN FILOSOFIFilosofi penyelenggaraan program jaminan sosial berubah dari wujudhubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja menjadi wujudhubungan konstitusional antara negara dan warga negara. BPJSmerepresentasikan Negara dalam mewujudkan hak kostitusional warganegara atas jaminan sosial. Perubahan ini mengakhiri penyelenggaraanjaminan sosial yang berfungsi insentif bagi pekerja untuk meresponkebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja murah, berdisiplin, danberproduktifitastinggi.

PRA SJSNPenyelenggaraanprogramjaminansosialdierapraSJSNbertujuanuntukmenggairahkansemangatkerjaparapekerja,memberiketenangankerja,menegakkan disiplin dan kemampuan profesional, serta meningkatkanproduktifitas.

Seluruh dasar hukum penyelenggaraan program jaminan sosial di erasebelumdiberlakukannyaUUSJSNmenetapkantujuantersebut.Pertama,jaminansosialdiberikansebagaipenghargaankepadatenagakerjayangtelahmenyumbangkantenagadanpikirannyakepadaperusahaantempatmereka bekerja. Kedua, jaminan sosial berfungsi untuk memberikanperlindungandasaruntukmemenuhikebutuhanhidupminimalbagitenagakerjadankeluarganya.5,6,7,8

5 PenjelasanUmumalineake-2UUNo.3Tahun1992tentangJaminanSosialTenagaKerja6 PenjelasanUmumalineake-7UUNo.3Tahun1992tentangJaminanSosialTenagaKerja7 Pasal32ayat(1)danayat(2)UUNo.43Tahun1999tentangPerubahanatasUUNo.8Tahun

1974tentangPokok-pokokKepegawaian8 PenjelasanPPNo.67Tahun1991

Page 14: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

1�

DierapraSJSN,penyelenggaraprogramjaminansosialadalahPerseroanBadan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, penyelenggaraanprogramjaminansosialterkaitdenganmisipendirianBUMNPerseroantaralain untuk memberikan sumbangan pada perekonomian nasional danpendapatannegarasertauntukmengejarkeuntungangunameningkatkannilaiperusahaan.9

ERA SJSNSebaliknyadieraSJSN,BPJSmerepresentasikanNegaradalammewujudkanhak konstitusional warga negara atas jaminan sosial dan hak ataspenghidupanyanglayak.PenyelenggaraanjaminansosialberbasiskepadahakkonstitusionalsetiaporangdansebagaiwujudtanggungjawabNegarasebagaimanadiamanatkandalamUUDNegaraRITahun1945Pasal28Hayat (3)10danPasal34ayat (2).11Penyelenggaraan sistem jaminan sosialberdasarkan asas antara lain asas kemanusiaan yang berkaitan denganmartabatmanusia.12

BPJSmengembanmisiperlindunganfinansialuntukterpenuhinyakehidupandasarwarganegaradenganlayak.Yangdimaksuddengankebutuhandasarhidupadalahkebutuhanesensialsetiaporangagardapathiduplayak,demiterwujudnyakesejahteraansosialbagiseluruhrakyatIndonesia.13

Transformasi BUMN Persero menjadi BPJS bertujuan untuk memenuhiprinsip dana amanat dan prinsip nir laba SJSN, di mana dana yangdikumpulkan oleh BPJS adalah dana amanat peserta yang dikelola olehBPJSuntukmemberikanmanfaatsebesar-besarnyabagipeserta.14

Penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BUMN Perseroan tidaksesuai dengan filosofi penyelenggaraan program jaminan sosial pascaamandemenUUDNRI1945.TujuanpendirianBUMNbertentangandengan

9 Pasal2ayat(1)hurufadanbdanPasal12hurufbUUNo.19Tahun2003tentangBUMN10 Pasal28Hayat (3)UUDNRI1945:”Setiaporangberhakatas jaminansosialyangmemung-

kinkanpengembangandirinyasecarautuhsebagaimanusiayangbermanfaat.11 Pasal34ayat(2)UUDNRI1945:”Negaramengembangkansistemjaminansosialbagiseluruh

rakyatdanmemberdayakanmasyarakatyanglemahdantidakmampusesuaidenganmartabatkemanusiaan.”

12 PenjelasanPasal2UUNo.40Tahun2004.13 PenjelasanPasal3UUNo.40Tahun200414 Pasal4UUNo.40Tahun2004tentangSJSN

Page 15: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

1�

tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sebagaimanadiuraikandiatas.

2. PERUBAHAN BADAN HUKUM

PTAskes,PTASABRI,PTJamsostek,PTTASPEN,adalahempatBadanUsahaMilikNegara(BUMN)berbentukperseroanterbatas(persero)yangterdiridaripersekutuanmodaldanbertanggungjawabkepadapemegangsaham.Keempat Persero adalah subsistem BUMN dan bertindak sesuai dengankewenangan yang diberikan oleh dan sesuai dengan keputusan pemiliksahamyangtergabungdalamRapatUmumPemegangSaham(RUPS).15

Sebagaibadanhukumprivat,BUMNPerserotidakdidirikanolehpenguasaNegaradenganUndang-Undang,melainkaniadidirikanolehperseoranganselayaknyaperusahaanumumlainnya,didaftarkanpadanotarisdandiberikeabsahanolehKementerianHukumdanHAM.Menterimendirikanperserosetelah berkonsultasi dengan Presiden dan setelah dikaji oleh MenteriTeknisdanMenteriKeuangan.16

Sebaliknya,BPJSdidirikanolehpenguasaNegaradenganUndang-Undang,yaituUUSJSNdanUUBPJS.PendirianBPJStidakdidaftarkanpadanotarisdan tidakperlupengabsahandari lembagapemerintah.17BPJS termasuklembaganegaradankedudukannyaberadalangsungdibawahPresiden.

UUSJSNdanUUBPJSmengubahbentukbadanhukumkeempatperseromenjadibadanhukumpublikBadanPenyelenggaraJaminanSosial(BPJS).BPJSmemilikikewenanganpublik.

KarakteristikBPJSsebagaibadanhukumpublikditandaiolehketentuandibawahini:

(1) dibentukdenganUndang-Undang,18

(2) berfungsiuntukmenyelenggarakankepentinganumum,yaituSistem

15 Pasal13UUNo.19Tahun2003tentangBUMN16 Pasal10ayat(2)UUNo.19Tahun2003TentangBUMNdanPasal7UUNo.40Tahun2007

tentangPerseroanTerbatas.17 Pasal5ayat(1)UUNo.40Tahun2004tentangSJSN,Pasal5danPasal7UUNo.24Tahun2011

tentangBPJS.18 Pasal5UUBPJS

Page 16: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

1�

JaminanSosialNasional (SJSN)yangberdasarkanasaskemanusiaan,manfaatdankeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia,19

(3) diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikatumum,20

(4) bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untukkepentinganpeserta,21

(5) berwenangmelakukanpengawasandanpemeriksaanataskepatuhanpeserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosialnasional,22

(6) bertindakmewakiliNegaraRIsebagaianggotaorganisasiataulembagainternasional,23

(7) berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta ataupemberikerjayangtidakmemenuhikewajibannya,24

(8) pengangkatanAngggotaDewanPengawasdanAnggotaDireksiolehPresiden,setelahmelaluiprosesseleksipublik.25

3. PERUBAHAN ORGAN

OrganBPJSmenurutUUBPJSsangatberbeda jikadibandingkandenganorganPerseroyangtundukkepadaUUNo.19Tahun2003tentangBUMNdanperaturanpelaksanaannya,sertatundukjugapadaUUNo.40Tahun2007tentangPerseroanTerbatas.

Transformasi kelembagaan jaminan sosial mengeluarkan badanpenyelenggara jaminan sosial dari tatanan Persero yang berdasar padakepemilikan saham dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

19 Pasal2UUBPJS20 Pasal48ayat(3)UUBPJS21 Pasal10hurufdUUBPJS22 Pasal11hurufcUUBPJS23 Pasal51ayat(3)UUBPJS24 Pasal11huruffUUBPJS25 Pasal28s/dPasal30UUBPJS

Page 17: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

1�

(RUPS),26menujutatananbadanhukumpubliksebagaipelaksanaamanatkonstitusi dan peraturan perundangan. Didasari pada kondisi bahwakekayaannegaradansahamtidakdikenaldalamSJSN,makaRUPStidakdikenaldalamorganBPJS.

Organ PT (Persero) terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi. RUPSmengangkatdanmemberhentikanKomisarisdanDireksidenganmengacupada mekanisme seleksi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.RUPSadalahMenteriNegaraBUMN.

Sebaliknya, organ BPJS ditentukan dalam UU BPJS, terdiri atas DewanPengawas dan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.JumlahanggotaDewanPengawasdananggotaDireksi,sertamekanismeseleksinyaditentukandalamUUBPJS.

DewanPengawasBPJSberfungsimelakukanpengawasanataspelaksanaantugasBPJS, sedangkanDireksiberfungsimelaksanakanpenyelenggaraankegiatanoperasionalBPJS.27AnggotaDireksidiangkatdandiberhentikanolehPresiden.28

Dewan Pengawas BPJS ditetapkan oleh Presiden. Pemilihan DewanPengawasBPJSdilakukanolehPresidendanDPR.PresidenmemilihanggotaDewanPengawasdariunsurPemerintah,sedangkanDPRmemilihanggotaDewanPengawasdariunsurPekerja,unsurPemberiKerjadanunsurtokohmasyarakat.

4. PERUBAHAN TATA KELOLA

Perubahan tata kelola mencakup 4 (empat) hal utama, yaitu prinsippengelolaan,pemisahanprogramjaminansosial,pemisahanasetjaminansosial, serta penyertaan dana pemerintah dan perlindungan kesehatankeuanganolehNegara.

26 RUPSadalahorganPerseroyangmemegangkekuasaantertinggidalamPerserodanmeme-gangwewenangyangtidakdiberikankepadaDireksiatauKomisaris.

27 UUNo.24Tahun2011tentangBPJSPasal20,Pasal22ayat(1),Pasal24ayat(1)UUNo.24Tahun2011tentangBPJS

28 Ibid,Pasal23ayat(2)

Page 18: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

1�

4.1 PRINSIP PENGELOLAANPengelolaan Perseroan mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku bagiperusahaan privat yang pada intinya memaksimalkan hasil usaha bagipemegangsaham.

Prinsip persero digantikan oleh prinsip pengelolaan BPJS yangdilaksanakanberdasarkan9 (sembilan)prinsippenyelenggaraanasuransisosial yang ditetapkan dalam UU SJSN. Kesembilan prinsip SJSN, yaitukegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,portabilitas,kepesertaanbersifatwajib,danaamanatdanhasilpengelolaanDana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembanganprogramdanuntuksebesar-besarkepentinganpeserta.29

4.2 PEMISAHAN PROGRAMUUSJSNdanUUBPJSmerestrukturisasipenyelenggaraanprogramjaminansosial dan mengelompokkannya menjadi dua kelompok program, yaituprogramjaminankesehatandanprogramjaminanbukankesehatan.

Program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bagiseluruhpendudukIndonesiatermasukpekerjaasingyangbekerjasekurang-kurangnya6(enam)bulandiIndonesia.Penerimamanfaatprogramjaminankesehatanmencakuppulaanggotakeluarganya.

Programjaminanbukankesehatanmencakupprogramjaminankecelakaankerja, jaminanharitua, jaminanpensiundanjaminankematian.Keempatprogram ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruhtenagakerja,termasukpekerjaasingyangbekerjasekurang-kurangnya6(enam)bulandiIndonesia.

Subsidisilangantarprogramdenganmembayarkanmanfaatsuatuprogramdaridanaprogramlaintidakdiperkenankan.

DieraPraSJSN,penyelenggaraanprogramjaminansosialdikelompokkanberdasarkan golongan pekerjaan, yaitu pekerja swasta dan pekerjapemerintah.

Program jaminan sosial bagi pekerja swasta diselenggarakan oleh PT

29 UUNo.40Tahun2004Pasal4

Page 19: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

1�

Jamsostek. Program Jamsostek mencakup program jaminan kesehatan,jaminankecelakaankerja,jaminanharitua,danjaminankematian.

ProgramjaminansosialbagipekerjapemerintahdiselenggarakanolehPTAskes,PTAsabri,PTTaspen,danKementerianPertahananbesertaMabesPOLRI. PT Askes menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagipegawainegerisipildanpensiunanpegawainegerisipil,pensiunTNIdanpensiunPOLRI.PTAsabrimenyelenggarakanprogramjaminanpensiundanprogramjaminanharituabagiprajuritTNIdananggotaPOLRI.PTTaspenmenyelenggarakanprogramjaminanpensiundanprogramjaminanharituabagipegawainegerisipil.KementerianPertahanandanMabesKepolisianRImenyelenggarakanpelayanankesehatanbagiprajuritTNIdananggotaPOLRIbesertakeluarganya.

4.3 PEMISAHAN ASET JAMINAN SOSIALUU SJSN dan UU BPJS merestrukturisasi pengelolaan dana jaminansosial. BPJS mengelola aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. BPJSwajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial.30 Aset DanaJaminanSosialbukanmerupakanasetBPJS.31BPJSwajibmenyimpandanmengadministrasikan dana jaminan sosial pada bank kustodian yangmerupakanbadanusahamiliknegara.32

Di era pra SJSN, pengelolaan dana jaminan sosial oleh keempat BUMN,yaituPTAskes,PTAsabri,PTJamsostek,danPTTaspen,mengikutistandarpengelolaandanaperseroan.Perserotidakmemisahkanpengelolaanasetbadandariasetpeserta.

4.4 PENYERTAAN DANA PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN KEUANGAN OLEH NEGARA

PenyertaandanapemerintahdiBPJSdilakukandalamtigamekanisme.

Pertama, Pemerintah menempatkan dana bersumber dari AnggaranPendapatandanBelanjaNegaradiBPJS.UUBPJSmenetapkanmodalawal

30 UUNo.24Tahun2011Pasal40ayat(2)31 UUNo.24Tahun2011Pasal40ayat(2)32 UUNo.24Tahun2011Pasal40ayat(4)

Page 20: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

1�

BPJSdisediakanolehPemerintahpalingbanyaksebesarduatriliunrupiahuntuk masing-masing BPJS.33 Modal awal dari pemerintah merupakankekayaan Negara yang tidak terbagi atas saham. Modal awal adalahaset BPJS dan sepenuhnya digunakan untuk membiayai operasionalpenyelenggaraanjaminansosialdanpengadaansaranadanjasapendukunguntukoperasionalpenyelenggaraanjaminansosial.34

Kedua,Pemerintahmenyubsidiiuranbagiorangmiskindantidakmampu,yang dinamakan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Subsidi diberikan secarabertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah, dimulai dari subsidiiuranprogramjaminankesehatan.

Ketiga,Pemerintahdapatmelakukan intervensimelalui kebijakankhususuntuk menjamin kelangsungan program jaminan sosial bagi seluruhpeserta.Selanjutnya,bilaterjadikrisiskeuangandankondisitertentuyangmemberatkanperekonomian,Pemerintahdapatmelakukantindakankhususuntukmenjagakesehatankeuangandankesinambunganpenyelenggaraanprogramjaminansosial.35

SebaliknyadierapraSJSN,penyertaanmodalpemerintahadalahberasaldari kekayaan negara yang dipisahkan dan terbagi atas saham yangseluruhataupalingsedikit51%dimilikiolehNegara.36JaminanNegaraataskesehatankeuanganbadanpenyelenggarajaminansosialhanyadisediakanuntukbadanpenyelenggaraprogramjaminansosialpegawainegerisipildanpensiunannya(PTAskes37danPTTaspen38)sertabadanpenyelenggarajaminansosialpegawainegerinonsipil-PrajuritTNIdanAnggotaPOLRI(PTAsabri).39PTJamsostektidakmendapatkanfasilitasperlindunganfinansialdariNegara.HalinimengantarkanketiadaanjaminanperlindunganNegarakepadapesertaJamsostek,yaituparapekerjabukanpegawainegeri.

33 UUNo.24Tahun2011Pasal4234 UUNo.24Tahun2011Pasal41ayat(1)35 UUNo.24Tahun2011Pasal56ayat(1)dan(2)36 UUNo.40Tahun2007Pasal437 PPNo.22Tahun84Pasal11ayat(1)danayat(2),38 PPNo.25Tahun81Pasal1439 PPNo.67Tahun91Pasal12ayat(1)

Page 21: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

1�

5. PERUBAHAN BUDAYA ORGANISASI

TransformasidariPerseromenjadibadanhukumpubliksangatmendasarkarenamenyangkutperubahansifatorganisasi.

Karakter organisasi berubah dari pro laba untuk memenuhi targetpemegang saham menuju nirlaba untuk melayani kepentingan publiksesuai misi yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Fokus penyelenggaraan berubah dari fokuskebutuhan dan permintaan pelanggan di era pra SJSN, menjadi fokusterhadappemenuhanhakkonstitusionalwarganegaradieraSJSN.

BPJSwajibmembangunkulturbadanhukumpublikyangberorientasipadatujuan pembentukannya dan mandat yang didelegasikan oleh Undang-undang.Pembangunankulturbarutersebutdipicuoleh:

(1) asas penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu asas kemanusiaan yangterkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan asaskeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia;

(2) reposisi kedudukan peserta dan kepemilikan dana dalam tatananpenyelenggaraanjaminansosial;

(3) pelaksanaansembilanprinsippenyelenggaraanjaminansosial;

(4) pemisahanasetBPJSdanasetDanaJaminanSosialmemastikanbahwaDana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh pesertayangtidakmerupakanasetBPJS.

(5) Berpedomanpadaasas-asaspelayananpublik.

Pasal5ayat(2)UUNo.25Tahun2009tentangPelayananPublikmenyatakanbahwa jaminan sosial termasuk salah satu pelayanan yang termasukdalampelayananpublik.Sehubungandenganitu,BPJSwajibberpedomanpada asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak,keseimbanganhakdankewajiban,keprofesionalan,partisipatif,persamaanperlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas danperlakuankhususbagikelompokrentan,ketepatanwaktu,dankecepatan,kemudahan,danketerjangkauan.

Page 22: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

�0

Page 23: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

�1

BPJS VERSUS PERSERO

Terdapat17 (tujuhbelas) karakter yangmembedakanBPJSdariPersero.Perbedaan karakter tersebut membedakan karakter penyelenggaraanprogram-programjaminansosialolehBPJSdieraSJSNdaripenyelenggaraanolehPerserodierapraSJSN(1992-2013).

1. PENGERTIANBPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakanprogramjaminansosial.40

Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yangmodalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%sahamnyadimilikiolehnegaraR.I.PTadalahbadanhukumyangmerupakanpersekutuanmodal,didirikanberdasarkanperjanjian,melakukankegiatanusahadenganmodaldasaryangseluruhnyaterbagidalamsaham.41

2. PENDIRIAN / PEMBENTUKANBPJSdibentukdenganUndang-Undang,yaituUUSJSNdanUUBPJS.

PerserodidirikanatasusulanMenteriBUMNkepadaPresidensetelahdikajioleh Menteri Teknis dan Menteri Keuangan, kemudian didaftarkan padanotarisdandiberikeabsahanolehKementerianHukumdanHAM.42

40 UUNo.40Tahun2004Pasal1angka1danUUNo.24Tahun2011Pasal1angka141 UUNo.19Tahun2003Pasal1angka2danUUNo.40Tahun2007Pasal1angka142 Pasal10ayat(2)UUNo.19Tahun2003TentangBUMNdanPasal7UUNo.40Tahun2007

tentangPerseroanTerbatas

0�

Page 24: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

3. STATUS BADAN HUKUMStatus badan hukum BPJS berlaku pada tanggal diundangkannya UUBPJS,yaitu25November2011,denganmasaperalihanduatahununtukpembubaran Persero Askes dan Persero Jamsostek dan penyiapanoperasionalBPJS.43

StatusbadanhukumPerseroberlakupadatanggalditerbitkannyaKeputusanMenteriHukum&HAMmengenaipengesahanbadanhukumperseroan.44

4. DASAR HUKUM KetentuanhukumorganisasiBPJSberdasarkanpadaUUNo.40Tahun2004TentangSJSNdanUUNo.24Tahun2011TentangBPJSbesertaperaturanpelaksanaannya.

KetentuanhukumorganisasiPerseroberdasarkanpadaUUNo.19Tahun2003 Tentang BUMN dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas.

5. MAKSUD DAN TUJUANBPJSmenyelenggarakanprogramjaminansosialuntukmemenuhisebesar-besarnyakepentinganpeserta.45

Persero menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi danberdayasaingkuat,sertamengejarkeuntungangunameningkatkannilaiperusahaan.46

6. TATA KELOLATatakelolaBPJSdiaturdalamUUBPJS.TatakelolaPerserodiaturdalamanggarandasardidalamaktapendirian.47

43 UUNo.40Tahun2011Pasal5ayat(1),Pasal58,Pasal6244 UU40Tahun2007Pasal7angka(4)45 UUNo.40Tahun2004Pasal1angka646 UUNo.19Tahun2003Pasal1247 UUNo.40Tahun2007Pasal8angka1

Page 25: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

7. ORGANOrganBPJSterdiridariDewanPengawasdanDireksi.48OrganPerseroterdiridariRapatUmumPemegangSaham,Komisaris,danDireksi.49

8. KEWENANGAN PUBLIKBPJS selaku badan hukum publik memiliki kekuasaan dan kewenanganuntukmengaturpublikmelaluikewenanganmembuatperaturan-peraturanyangmengikatpublik. BPJSberwewenangmengawasidanmenjatuhkansanksikepadapeserta.50

BUMNPerserotidakmemilikikewenanganpublik.Ketiadaankewenanganpublik menjadi hambatan utama bagi keempat BUMN Persero dalammenegakkan kepatuhan peserta jaminan sosial dan menjadi penyebabketidakefektifan penegakan hukum jaminan sosial. BUMN Persero tidakmemilikikewenanganuntukmengatur,mengawasimaupunmenjatuhkansanksikepadapeserta.

9. MODALBPJSmendapatkanmodalawaldariPemerintah,yangmerupakankekayaannegara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal awal bagiBPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masingpalingbanyakRp2.000.000.000.000,00(duatrilyunrupiah)yangbersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara.51

ModalPerseroberasaldarikekayaannegarayangdipisahkanterbagiatassahamyangseluruhataupalingsedikit51%dimilikiolehnegara.Penyertaanmodalnegaraadalahdalamrangkapendirian,ataupenyertaanpadaBUMN.ModalPerserobersumberdariAPBN,kapitasidansumberlain.52

48 UUNo.24Tahun2011Pasal2049 UUNo.40Tahun2007Pasal1350 UUNo.24Tahun2011Pasal1151 UUNo.40Tahun2004Pasal41ayat(1)hurufadanPasal4252 UUNo.40Tahun2007Pasal4

Page 26: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

10. SAHAMBPJStidakmengenalistilahsaham.

Persero terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%dimilikiolehNegara.53

11. PENGELOLAAN ASETBPJS mengelola aset jaminan sosial yang terdiri dari aset Dana JaminanSosial (DJS) dan aset BPJS. UU BPJS mewajibkan BPJS memisahkan asetBPJSdanasetDJS.AsetDJSbukanmerupakanasetBPJS.Penegasan iniuntukmemastikanbahwaDana JaminanSosialmerupakandanaamanatmilikseluruhpesertayangtidakmerupakanasetBPJS.54

AsetjaminansosialtidakbolehdigunakanselainuntukpenggunaanyangditentukandalamUUBPJS.UUBPJSmewajibkanBPJSuntukmenyimpandanmengadministrasikanDanaJaminanSosialpadabankkustodianyangmerupakanBadanUsahaMilikNegara.55

PemisahanasetjaminansosialdariasetbadanpenyelenggaratidakdikenaldalamPersero.

12. CADANGAN DANA BadanPenyelenggara JaminanSosialwajibmembentuk cadangan teknissesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum.Cadangan teknis adalah liabilitas Dana Jaminan Sosial dan merupakanseluruhkewajibanpembayaranmanfaatkepadapeserta.56Cadanganteknisterdiri atas cadangan iuran yang belum menjadi pendapatan, cadanganatasklaimyangmasihdalamprosespenyelesaian,dancadanganatasklaimyangtelahterjadinamunbelumdilaporkan.57

DierapraSJSN,badanpenyelenggaraberkewajibanmembentukduamacamdana cadangan, yaitu cadangan teknis58dan cadanganusaha.Cadangan

53 UUNo.19Tahun2003Pasal1angka254 UUNo.24Tahun2011Pasal40ayat(1),(2),(3)55 UUNo.24Tahun2011Pasal40ayat(4)56 UUNo.40Tahun2004Pasal50ayat(1),UUNo.24Tahun2011Pasal13i57 PPNo.87Tahun2013Pasal18ayat(5)danPPNo.99Tahun2013Pasal18ayat(3)58 PPNo22Tahun2004Pasal17ayat(3)dan(4)

Page 27: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

teknis adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraanjaminansosial,sedangkancadanganusahaadalahpelaksanaantanggungjawabperserobilaterjadikerugianusahaatauuntukmemenuhikebutuhanperseroan.

Perseroanmembentukcadanganwajibdancadangan lainnya.Cadanganwajibadalah jumlahtertentuyangwajibdisisihkanolehPerseroansetiaptahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugianPerseroan pada masa yang akan datang. Perseroan wajib menyisihkansejumlahtertentudarilababersihsetiaptahunbukuuntukcadangan,bilaPerseroanmemilikisaldolabapositif.Penyisihanlababersihdilakukansampaicadanganmencapaipalingsedikit20%darimodalyangditempatkandandisetor.Cadanganyangbelummencapai20%hanyabolehdipergunakanuntuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutupi oleh cadangan lain.Sedangkanyangdimaksuddengan “cadangan lainnya”adalahcadangandi luar cadanganwajibyangdapatdigunakanuntukberbagaikeperluanPerseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen,untuktujuansosial,danlainsebagainya.59

13. PENGGUNAAN SURPLUSBPJS wajib menggunakan hasil pengelolaan aset jaminan sosial untukpengembangan program bagi sebesar-besarnya kepentingan peserta.SurplusdigunakanuntukmenambahasetbersihBPJSdan/ataumemperkuatasetDanaJaminanSosial.PenggunaansurplusharusmendapatpersetujuanDewanPengawasBPJS.60

Sebaliknya, Perseroan membagi seluruh laba bersih setelah dikurangipenyisihan untuk cadangan kepada pemegang saham sebagai dividen,kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).PenggunaansurplusditetapkanolehRUPS.61

59 UUNo.40Tahun2007Pasal7060 PPNo.87Tahun2013Pasal34ayat(1)dan(2),Pasal36danPPNo.99Tahun2013Pasal44ayat

(1)dan(2),Pasal4661 UUNo.40Tahun2007Pasal70danPasal71

Page 28: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

14. PEMAILITANBPJStidakdapatdipailitkanberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganmengenaikepailitan.62SedangkanPerserodapatdipailitkan.63

15. PEMBUBARAN BPJSBPJShanyadapatdibubarkandenganUndang-Undang.64

Sebaliknya,Perseroandapatdigabungataudilebursehinggamengakibatkanperseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karenahukum. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan sahamyangtelahdiluaskanolehPerseroanmelaluiDireksiPerseroanataulangsungdaripemegangsaham.65

PembubaranPerseroanterjadi:

(1) berdasarkankeputusanRUPS;

(2) karenajangkawaktuberdirinyayangditetapkandalamanggarandasarberakhir;

(3) berdasarkanpenetapanpengadilan;

(4) dengandicabutnyakepailitanberdasarkanputusanpengadilanniagayangtelahmempunyaikekuatanhukumtetap,hartapailitperseroantidakcukupuntukmembayarbiayakepailitan;

(5) karenahartapailitperseroanyangtelahdinyatakanpailitberadadalamkeadaaninsolvensi,sebagaimanadiaturdalamUUtentangKepailitandanPenundaanKewajibanPembayaranUtang;atau

(6) karenadicabutizinusahaperusahaansehinggamewajibkanperseroanmelakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.66

Pembubaranperseroanwajibdiikutidenganlikuidasiyangdilakukanolehlikuidatorataukurator.Dalammasapembubaran,perseroantidakdapat

62 UUNo.24Tahun2011Pasal4763 UUNo.40Tahun2007Pasal142ayat(1d)64 UUNo.24Tahun2011Pasal4665 UUNo.40Tahun2007Pasal62ayat(1c)dan122ayat(1)66 UUNo.40Tahun2007Pasal142ayat(1)

Page 29: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskansemuaurusanperseroandalamrangkalikuidasi.67

16. RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASIBPJStidakdapatdirestrukturisasiataudiprivatisasi.BilaterjadigangguankesehatankeuanganBPJS,Pemerintahdapatmelakukantindakan-tindakankhususgunamenjaminterpeliharanyakesehatankeuanganBPJS.68

Perserodapatdirestrukturisasi.RestrukturisasidilakukandenganmaksuduntukmenyehatkanBUMNagardapatberoperasisecaraefisien,transparandanprofesional.

Persero dapat diprivatisasi kecuali Persero yang bidang usahanya hanyabolehdikelolaolehBUMNberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan. Privatisasi antara lain dimaksudkan untuk memperluaskepemilikanmasyarakatatasPerserodanmenciptakanstrukturkeuangandanmanajemenkeuanganyangbaik/kuat.

17. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMERIKSAAAN LAPORAN KEUANGAN

PengawasanBPJSdilakukanolehDJSN,danlembagapengawasindependen,yaituOtoritasJasaKeuangan(OJK)danBadanPemeriksaKeuangan(BPK).

PemeriksaanLaporanKeuanganPerserodilakukanolehauditoreksternalyangditetapkanolehMenteri.

67 UUNo.40Tahun2007Pasal142ayat(2)68 UUNo.24Tahun2011Pasal56ayat(2)dan(3)

Page 30: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

TRANSFORMASI PT ASKES (PERSERO)

MasapersiapantransformasiPTASKES(Persero)menjadiBPJSKesehatanadalahselamaduatahunterhitungmulai25November2011sampaidengan31Desember2013.Dalammasapersiapan,DewanKomisarisdanDireksiPTAskes(Persero)ditugasiuntukmenyiapkanoperasionalBPJSKesehatan,sertamenyiapkanpengalihanassetdan liabilitas,pegawai sertahakdankewajibanPTAskes(Persero)keBPJSKesehatan.

PenyiapanoperasionalBPJSKesehatanmencakup:

(1) penyusunansistemdanproseduroperasionalBPJSKesehatan;

(2) sosialisasikepadaseluruhpemangkukepentingan;

(3) penentuanprogramjaminankesehatanyangsesuaidenganUUSJSN;

(4) koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkanpenyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas);

(5) koordinasi dengan KemHan, TNI dan POLRI untuk mengalihkanpenyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/POLRIdanPNSdilingkunganKemHan,TNI/POLRI.

(6) koordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk mengalihkanpenyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatanJamsostek.

Penyiapanpengalihanassetdanliabilitas,pegawaisertahakdankewajibanPT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup penunjukan kantorakuntanpublikuntukmelakukanauditatas:

(1) laporankeuanganpenutupPTAskes(Persero);

0�

Page 31: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

(2) laporanposisikeuanganpembukaanBPJSKesehatan;

(3) laporanposisikeuanganpembukaandanajaminankesehatan.

PadasaatBPJSKesehatanmulaiberoperasipada1Januari2014,PTAskes(Persero)dinyatakanbubartanpalikuidasi.SemuaassetdanliabilitassertahakdankewajibanhukumPTAskes(Persero)menjadiassetdanliabilitassertahakdankewajibanhukumBPJSKesehatan,dansemuapegawaiPTAskes(Persero)menjadipegawaiBPJSKesehatan.

Padasaatyangsama,MenteriBUMNselakuRUPSmengesahkanlaporanposisikeuanganpenutupPTAskes(Persero)setelahdilakukanauditkantorakuntanpublik.MenteriKeuanganmengesahkanlaporanposisikeuanganpembukaBPJSKesehatandan laporankeuanganpembukadana jaminankesehatan. Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes(Persero)diangkatmenjadiDewanPengawasdanDireksiBPJSKesehatanuntukjangkawaktupalinglama2(dua)tahunsejakBPJSKesehatanmulaiberoperasi.

Mulai 1 Januari 2014, program-program jaminan kesehatan sosial yangtelahdiselenggarakanolehpemerintahdialihkankepadaBPJSKesehatan.KementerianKesehatantidaklagimenyelenggarakanprogramJamkesmas.Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakanprogram pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanankesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yangditentukandenganPeraturanPemerintah.PTJamsostek(Persero)tidaklagimenyelenggarakanprogramjaminankesehatanpekerja.

Page 32: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

�0

Page 33: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

�1

TRANSFORMASI PT JAMSOSTEK (PERSERO)

TransformasiPTJamsostekdilakukandalamduatahap.

TahappertamaadalahmasaperalihanPTJAMSOSTEK(Persero)menjadiBPJSKetenagakerjaanberlangsungselama2 (dua) tahun,mulai25November2011sampaidengan31Desember2013.TahappertamadiakhiridenganpendirianBPJSKetenagakerjaanpada1Januari2014.BPJSKetenagakerjaanmelanjutkan penyelenggaraan tiga program Jamsostek, yaitu programkecelakaankerja,programjaminanharitua,danjaminankematianpalinglama18 (delapanbelas)bulankemudian (1 Januari 2014–3 Juni2015).Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan ketiga program tersebut masihberdasarkanpadaUUNo.3Tahun1992tentangJamsostek.

Tahapkedua,adalahtahappenyiapanoperasionalisasiBPJSKetenagakerjaanuntuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan haritua,jaminanpensiundanjaminankematiansesuaidenganketentuanUUSJSN.Persiapantahapkeduaberlangsungselambat-lambatnyahingga30Juni2015dandiakhiridenganberoperasinyaBPJSKetenagakerjaanuntukpenyelenggaraankeempatprogramtersebutsesuaidenganketentuanUUSJSNselambatnyapada1Juli2015.

Selama masa persiapan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek(Persero)ditugasiuntukmenyiapkan:

(1) pengalihan program jaminan kesehatan Jamsostek kepada BPJSKesehatan;

(2) pengalihan asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban program

0�

Page 34: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) ke BPJSKesehatan.

(3) PenyiapanberoperasinyaBPJSKetenagakerjaanberupapembangunansistemdanprosedurbagipenyelenggaraanprogramjaminankecelakaankerja, jaminanharitua, jaminanpensiundanjaminankematian,sertasosialisasiprogramkepadapublik.

(4) pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PTJamsostek(Persero)keBPJSKetenagakerjaan.

Penyiapanpengalihanassetdanliabilitas,pegawaisertahakdankewajibanPT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan mencakup penunjukankantorakuntanpublikuntukmelakukanauditatas:

(1). laporankeuanganpenutupPTJamsostek(Persero),

(2). laporanposisikeuanganpembukaanBPJSKetenagakerjaan,

(3). laporanposisikeuanganpembukaandanajaminanketenagakerjaan.

SepertihalnyapembubaranPTASKES(Persero), pada1Januari2014PTJamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan PT Jamsostek(Persero)berubahmenjadiBPJSKetenagakerjaan. PeraturanPemerintahNo. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dicabut dan dinyatakan tidakberlakulagi.

Semuaassetdan liabilitassertahakdankewajibanhukumPT Jamsostek(Persero)menjadiassetdanliabilitassertahakdankewajibanhukumBPJSKetenagakerjaan.SemuapegawaiPTJamsostek(Persero)menjadipegawaiBPJSKetenagakerjaan.

Padasaatpembubaran,MenteriBUMNselakuRUPSmengesahkanlaporanposisikeuanganpenutupPT Jamsostek (Persero)setelahdilakukanauditolehkantorakuntanpublik.MenteriKeuanganmengesahkanposisilaporankeuanganpembukaanBPJSKetenagakerjaandanlaporanposisikeuanganpembukaandanajaminanketenagakerjaan.

Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015, BPJSKetenagakerjaanmelanjutkanpenyelenggaraantigaprogramyangselamaini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), yaitu program jaminan

Page 35: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, termasukmenerimapesertabaru. Penyelenggaraanketigaprogram tersebutolehBPJSKetenagakerjaanmasihberpedomanpadaketentuanPasal8sampaidenganPasal15UUNo.3Tahun1992tentangJamsostek.

Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan beroperasisesuaidenganketentuanUUSJSN. SeluruhpasalUUJamsostekdicabutdan dinyatakan tidak berlaku. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakanprogramjaminankecelakaankerja,jaminanharitua,jaminanpensiundanjaminankematiansesuaidenganketentuanUUSJSNuntukseluruhpekerjakecualiPegawaiNegeriSipil,AnggotaTNIdanPOLRI.

Page 36: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

Page 37: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

TRANSFORMASI PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

UUBPJStidakmembubarkanPTASABRI(Persero)danPTTASPEN(Persero),jugatidakmengalihkankeduaPerserotersebutmenjadiBPJS.UUBPJStidakmengaturpembubaranbadan,pengalihanasetdan liabilitas,pengalihanpegawai serta hak dan kewajiban PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN(Persero).

UUBPJShanyamengalihkanfungsikeduaPersero,yaitupenyelenggaraanprogram perlindungan hari tua dan pembayaran pensiun yangdiselenggarakan oleh keduanya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambatpadatahun2029.UUBPJSmendelegasikanpengaturantatacarapengalihanprogramyangdiselenggarkanolehkeduanyakePeraturanPemerintah.69BerikutkutipanketentuanyangmengaturpengalihanprogramASABRIdanprogramTASPEN:

Pasal 65 ayat 1, “PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.”

Pasal 65 ayat 2, “PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran tabungan hari tua dan program

69 Pasal65danPasal66UUNo.24Tahun2011

0�

Page 38: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.”

UUBPJSmewajibkanPTASABRI(Persero)danPTTASPEN(Persero)untukmenyusunroadmaptansformasipalinglambattahun2014.70

70 PenjelasanPasal65ayat(1)danayat(2)UUNo.24Tahun2011

Page 39: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

DUA MODEL DALAM SATU SISTEM

BPJS menciptakan dualisme penyelenggaraan program jaminan sosial diera implementasiUUSJSN.PerbedaanprosestransformasiempatBUMNpenyelenggara program jaminan sosial dalam UU BPJS membagi duatatananpenyelengaraanprogramjaminansosial.

TransformasikelembagaanjaminansosialmengeluarkanPTAskes(Persero)danPTJamsostek(Persero)daritatananBUMNPerseroketatananbadanhukum publik otonom nirlaba, BPJS. Sedangkan dua BUMN Perserolainnya,yaituPTASABRI(Persero)danPTTASPEN(Persero)tetapsebagaibadanprivatprolabatundukpadaketentuanUUBUMNdanUUPerseroanTerbatas.DualismeiniakanterusberlangsunghinggapengalihanprogramASABRIdanprogramTASPENkeBPJSKetenagakerjaanselesaidilakukandan seluruh penduduk Indonesia bernaung dalam ketentuan UU SJSNpalinglambatpadatahun2029.

MODEL BPJS

Model BPJS adalah penyelenggara jaminan sosial yang diselenggarakanoleh BPJS dengan tata laksana sesuai ketentuan UU SJSN dan UU BPJS.TatananiniberlakubagiBPJSKesehatandanBPJSKetenagakerjaan.

PenyelenggaraanSJSNdilaksanakanolehduaorganutama,yaituBPJSdanDJSN.DJSNdanBPJSadalahorganSJSNyangdibentukolehUUNo.40Tahun2004tentangSJSN.

Secara struktural DJSN dan BPJS adalah subordinasi penguasa publikyaitu Presiden. DJSN dan BPJS bertanggungjawab langsung kepada

0�

Page 40: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

Presiden.71DJSNberfungsimerumuskankebijakanumumdansinkronisasipenyelenggaraansistemjaminansosial.72BPJSberfungsimenyelenggarakanprogram-program SJSN, yaitu program jaminan kesehatan, jaminankecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminanpensiun.73

BPJS menjadi subyek pengawasan eksternal oleh Dewan Jaminan SosialNasional,OtoritasJasaKeuangan,danBadanPemeriksaKeuangan.74

Hubungan kelembagaan antara BPJS dengan DJSN adalah fungsionalmelaluipelaksanaantugasdanwewenangDJSNdalampenyelenggaraanprogramjaminansosialnasional. Sedangkankomunikasidiantarakedualembagainiterlaksanamelaluiempatmedia,yaitukeputusanDJSN,usulanDJSN, hasil monitoring dan evaluasi DJSN, serta tembusan laporan BPJSkepadaPresidenmengenaipengelolaanprogramdankeuangan.

BPJS melaksanakan keputusan DJSN yang memuat rumusan kebijakanumumdansinkronisasipenyelenggaraanprogram-programjaminansosialnasional.

DJSNberkonsultasidenganBPJSdalamrangkaperumusanusulaninvestasidana jaminan sosial dan usulan anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran.DJSNmenyampaikanusulantersebutkepadaPresiden.75

DJSN bertugas sebagai pengawas eksternal BPJS dengan melakukanmonitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dantingkat kesehatan keuangan BPJS.76 DJSN berkomunikasi dengan BPJSsepanjangtahunfiskaldalampelaksanaanmonitoringdanevaluasikarenamonitoring dan evaluasi adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerusdanberkelanjutan.

71 UUNo.24Tahun2011,Pasal7ayat(2)72 UU.No.40Tahun2004,Pasal6danPasal7ayat(2)73 UUNo.24Tahun2004,Pasal2danPasal674 Ibid,Pasal39ayat(3)danpenjelasannya75 Ibid,Pasal7ayat(3)hurufc76 Ibid,Pasal7ayat(4)danUUNo.24Tahun2011PenjelasanPasal39ayat(3)hurufa.

Page 41: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

MODEL PERSERO

Model Persero adalah penyelenggaraan program jaminan sosial sesuaiketentuandantatalaksanaUUBUMNdanUUPerseroanTerbatas.TatananiniberlangsungbagiPTTaspendanPTAsabriselamapengalihanprogramyangdiselengarakanolehkeduaBUMNtersebutkeBPJSKetenagakerjaanbelumselesaidilakukan.

Kedua BUMN tetap berbadan hukum privat pro laba yang terdiri daripersekutuan modal dan bertanggungjawab kepada pemegang saham.SebagianbesarmodalnyadimilikiolehNegaramelaluipenyertaanlangsungyangberasaldarikekayaanNegarayangdipisahkan.77

HubunganPTAsabri (Persero)danPTTaspen (Persero)denganPresidenterjalinsecaratidaklangsungmelaluiMenteriNegaraBUMNdanMenteriKeuangan.

Menteri Negara BUMN adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),pemiliksahamtertinggiatauseluruhnyaPTAsabri(Persero)danPTTaspen(Persero). RUPS adalah organ tertinggi dalam struktur organisasi PTAsabri (Persero)danPTTaspen (Persero).KeduaBUMNPersero tersebutbertindaksesuaidengankewenanganyangdiberikanolehpemiliksahamdan keputusan pemilik saham yang tergabung dalam RUPS. DewanKomisaris dan anggota Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanyakepadaRUPS.78

Menteri Keuangan berfungsi dalam pembiayaan program jaminan sosialbagi Pegawai Negeri, pengawasan penyelenggaraan program jaminansosial, dan perwakilan Pemerintah dalam BUMN, serta penatausahaanmodalnegaradiBUMN.

Menteri Keuangan menguasakan wewenangnya kepada DirekturJendral Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPAmembayarkaniuranjaminansosialdanyangbersumberdariAPBNkepadaPTAsabridanPTTaspen.

Menteri Keuangan menerima kuasa dari Presiden selaku Kepala

77 UUNo.19Tahun2003tentangBUMN,PenjelasanUmumII78 Ibid,Pasal13

Page 42: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

�0

Pemerintahan untuk mengelola keuangan Negara dan mewakiliPemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan.79 Disamping itu, Menteri Keuangan melakukan penatausahaan penyertaanmodalNegaradikeduaBUMNtersebut.SebagaibadanusahayangmodaldankekayaannyadimilikiolehNegara,PTAsabri(Persero)danPTTaspen(Persero)mempertanggungjawabkankinerjakeuangannyakepadaMenteriKeuangan.80

79 UUNo.17Tahun2003tentangKekayaanNegara,Pasal6ayat(2)hurufa80 PPNo.44Tahun2005tentangTatacaraPenyertaandanPenatausahaanModalNegaraPada

BUMNdanPT,Pasal26

Page 43: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

�1

Page 44: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

Daftar Pustaka_______,UUNo.17Tahun2003tentangKekayaanNegara

_______,UUNo.19Tahun2003tentangBUMN

_______,UUNo.40Tahun2007TentangPerseroanTerbatas

_______,UUNo.40Tahun2004TentangSistemJaminanSosialNasional

_______,UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara JaminanSosialNasional

_______,PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan danPenatausahaanModalNegaraPadaBUMNdanPT

AsihEkaPutridanAAOkaMahendra,PengantarHukumJaminanSosial:TransformasiSetengahHatiPersero,Edisi1,PustakaMartabat,2013

Page 45: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

Tentang PenulisAsih Eka PutrimenekunijaminansosialdanterlibataktifdalampenyiapanreformasijaminansosialIndonesiasejakpenyusunanUUSJSNpadatahun2004. IamendirikanKonsultanMartabat, sebuahKonsultanHukumdanManajemen Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan pada tahun 2009.Sebelumnya, ia menjadi konsultan dan deputi Team Leader GVG ExpertTeam, sebuah konsultan jaminan sosial yang berkedudukan di KolnJerman,untukmendukungpenyiapanimplementasiSistemJaminanSosialNasional (SJSN). Saat ini, penulis aktif sebagai anggota tim penasihatDewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk penyusunan “Road MapNasional BPJS Ketenagakerjaan 2014-2020” dan juga sebagai penasihatuntuk transformasi program dan kelembagaan PT Askes (Persero) danpengoperasianBPJSKesehatan.Untukberbagiinformasidanpengetahuanjaminansosialkepadapublik,Penulismendirikanduawebsiteyaituwww.jamsosindonesia.comdanwww.jamkesindonesia.comPenulismengenyampendidikanformaldiFakultasKedokteranUniversitasPadjadjarandanlulussebagaidokterumumpadatahun1992danmemperolehgelarMaster of Public Policy and ManagementdariUniversity of Southern California,USA,padatahun2001.Berbagaipengamatandankajianjaminansosialdinegara-negaratransisimenjadiminatpenulisdanmemperkayapemahamanpenulisakanpenyelenggaraansistemjaminansosialdinegara-negarayangtengahbertransformasimenujunegaramaju.

Page 46: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

PahamTransformasi

JSI

��

Page 47: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia
Page 48: Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia

DJSN – Dewan Jaminan Sosial NasionalKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Lt. 4(Gedung Baru)Jl. Medan Merdeka Barat No. 3Jakarta 10110, IndonesiaTelp: (62-21) 3852165Fax: (62-21) 344356Email: [email protected]: www.djsn.go.id

Friedrich-Ebert-StiftungJl. Kemang Selatan II No. 2AJakarta 12730, IndonesiaP.O. Box 7952 JKSKMJakarta 12079, IndonesiaTelp: (62-21) 7193711 (hunting)Fax: (62-21) 71791358Email: [email protected]: www.fes.or.id

Buku PAHAM TRANSFORMASI JAMINAN SOSIAL INDONESIA mengulas dengan lengkap dan ringkas informasi tentang perubahan mendasar badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Buku ini disusun berdasarkan peraturan perundangan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Informasi dilengkapi dengan ilustrasi sehingga memudahkan pembaca untuk memahami proses transformasi badan penyelenggara jaminan sosial dari badan hukum persero menjadi badan hukum publik. Buku PAHAM TRANSFORMASI JAMINAN SOSIAL INDONESIA adalah kompendium untuk menuntun para pemangku kepentingan SJSN memahami pembubaran PT Askes, PT Jamsostek, serta pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.