Pada Acara : “Sosialiasi PMK Nomor 124/PMK.011/2013 dan Permenperin Nomor 43/M-IND/PER/8/2013”

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK

PERUSAHAAN INDUSTRI TERTENTU

Pada Acara :

“Sosialiasi PMK Nomor 124/PMK.011/2013 dan

Permenperin Nomor 43/M-IND/PER/8/2013”

DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKADIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

PENDAHULUAN

1

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional baik yang berorientasi domestik maupun ekspor, serta untuk mendorong program Pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, serta mencegah terjadinya PHK masal, sehubungan dengan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.

Peraturan Menteri Kuangan Nomor 124/PMK.011/2013 Tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/8/2013 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Fasilitas Insentif Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu.

TUJUAN

3

Tujuan utama pemberian insentif pajak kepada industri untuk bukan hanya untuk menyelamatkan karyawan dari PHK, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2014 di kisaran 6,4-6,9 persen. Pemerintah masih mengandalkan konsumsi rumah tangga melalui keep buying strategy untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

LATAR BELAKANG

2

Dalam rangka pelaksanaan pemberian insentifpengurangan besarnya Pajak Penghasilan

Pasal 25 dan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013

perlu menetapkan ketentuan pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas dimaksud

bagi perusahaan industri

4

ISI

I. WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU

II. KRITERIA INDUSTRI PADAT KARYA

III. PENERBITAN REKOMENDASI

IV. KRITERIA PERUSAHAAN YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN MENDAPAT REKOMENDASI

V. KRITERIA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG MELAKUKAN EKSPOR

VI. MEKANISME PENGAJUAN REKOMENDASI

VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN

5

I. WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU

INDUSTRI PADAT KARYA

INDUSTRI TEKSTIL

INDUSTRI PAKAIAN JADI

INDUSTRI ALAS KAKI

INDUSTRI FURNITUR

INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK

6

II. KRITERIA INDUSTRI PADAT KARYA

TENAGA KERJA PALING SEDIKIT 500 ORANG, ATAU

PRESENTASE BIAYA TENAGA KERJA DALAM BIAYA PRODUKSI PALING SEDIKIT SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)

7

III. PENERBITAN REKOMENDASI

UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA PPH PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPH PASAL 29 TAHUN 2013, PERUSAHAAN INDUSTRI HARUS,

MEMILIKI REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DITERBITKAN DAN DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR PEMBINA INDUSTRI.

8

III. PENERBITAN REKOMENDASI

DIREKTUR PEMBINA INDUSTRI

UNTUK INDUSTRI TEKSTIL, INDUSTRI PAKAIAN JADI, INDUSTRI ALAS KAKI, DAN INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK OLEH DIREKTUR INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA, DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR; ATAU

UNTUK INDUTRI FURNITUR OLEH DIREKTUR INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

9

IV. KRITERIA PERUSAHAAN YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN MENDAPAT REKOMENDASI

PERUSAHAAN YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI YAITU :- PERUSAHAAN TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK;- TIDAK AKAN MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEJAK DIUNDANGKAN PERATURAN MENTERI INI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2013, KECUALI:

1. ATAS KEMAUAN PEKERJA SENDIRI; ATAU2. PEKERJA MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN

HUKUM YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN.

10

V. KRITERIA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG MELAKUKAN EKSPOR

PERUSAHAAN INDUSTRI YANG MELAKUKAN EKSPOR SAMA DENGAN ATAU LEBIH DARI 30% (TIGA PULUH PERSEN) DARI NILAI TOTAL PENJUALAN,

11

VI. MEKANISME PENGAJUAN REKOMENDASI

Permohonan disampaikan secara langsung ke Direktur Pembina IndustriPermohonan disampaikan secara langsung ke Direktur Pembina Industri

Permohonan dilampiri dengan:• Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI);• Fotokopi kartu NPWP;• Laporan nilai penjualan tahun sebelumnya;• Laporan penjualan ekspor tahun sebelumnya; dan• Surat Pernyataan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai dengan akhir Tahun 2013 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

Permohonan dilampiri dengan:• Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI);• Fotokopi kartu NPWP;• Laporan nilai penjualan tahun sebelumnya;• Laporan penjualan ekspor tahun sebelumnya; dan• Surat Pernyataan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai dengan akhir Tahun 2013 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

Jika permohonan belum lengkap, Direktur Pembina mengirimkan suratpermintaan kelengkapan kepada WP paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan

Jika permohonan belum lengkap, Direktur Pembina mengirimkan suratpermintaan kelengkapan kepada WP paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan

Direktur Pembina memberikan keputusan pemberian rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap

12

PEMOHON Direktorat Pembina

Lengkap?

surat permintaan kelengkapan

permohonan

pemenuhan kelengkapan

Surat Rekomendasi

meneliti permohonan

plng lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima

plng lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima

lengkap

TIDAK YA

a. Fotokopi IUIb. Fotokopi NPWPc. Laporan nilai penjualan tahun

sebelumnyad. Surat Pernyataan tidak akan

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)

TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI

NOTE : Permohonan Rekomendasi untuk Masa Pajak Bulan Berjalan Paling Lambat 5 Hari Kerja Sebelum Tanggal 30 Bulan Berjalan Tersebut.

13

SOP Pelayanan Rekomendasi Insentif Pajak PPh 25 dan PPh 29

No Uraian Pemohon Loket Pelayanan Rekom Insentif Pajak PPh 25 dan PPh 29 Proses

1 Pemohon/Direksi menyampaikan berkas permohonan.

- Jika dikuasakan, agar melampirkan Surat Kuasa

dari perusahaan

2 Petugas loket:

- Menerima berkas pendaftaran Tidak

- Menginput data pendaftaran (nama perusahaan,

nomor perizinan dll)

- Memeriksa kelengkapan persyaratan: Ya

* Apabila tidak lengkap, menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan Data

1 hari

* Apabila lengkap menerbitkan bukti registrasi

3 Proses Rekomendasi 1 hari

2 hari

4 Petugas loket menerima Rekomendasi yang telah 1hari ditandatangani Direktur

5 Pemohon menunjukkan bukti registrasi untuk

pengambilan Rekomendasi

Berkas

Kelengkapan berkas

Berkas

Surat

Bukti Registrasi

Surat Rekomendasi

Ketua Tim

Rekom Insentif Pajak

Bukti Registrasi

Surat Rekomendasi

Proses

Persetujuan Direktur

10

LAMPIRAN – LAMPIRAN(SURAT EDARAN DIREKTUR INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA NO. 864/BIM.5/8/2013)

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PHK

DAFTAR ISIAN FORMULIR PERUSAHAAN

TERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTURJl. Gatot Subroto Kav. 52 – 53 JAKARTA. 12950

Telp. : (021) 5251127, Fax. : (021) 5252978 www.kemenperin.go.id