p3tb.pu.go.idp3tb.pu.go.id/uploads_file/20191211110547.LAMPIRAN-ESMF.pdfLampiran 1 VOLUME-2 LAMPIRAN LAMPIRAN-1 KAK PENYUSUNAN RIPT UNTUK BATCH-1.....................2 LAMPIRAN-2 :

Lampiran

1

VOLUME-2

LAMPIRAN

LAMPIRAN-1 KAK PENYUSUNAN RIPT UNTUK BATCH-1 ..................... 2

LAMPIRAN-2 : KAK PENYUSUNAN RIPT BROMO-TENGGER-SEMERU ...............................................................................................61

LAMPIRAN-3 : KAK PENYUSUNAN RIPT LABUAN BAJO-FLORES ..............................................................................................135

LAMPIRAN-4 : KAK PENYUSUNAN RIPT WAKATOBI .........................210

Lampiran-5 : Outline UKL-UPL dan AMDAL ............................................281

LAMPIRAN-6 : KERANGKA KERJA PROSES PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA SUKARELA .................................................289

LAMPIRAN-7 : OUTLINE LARAP ..............................................................301

LAMPIRAN-8 : PROSEDUR PENEMUAN BCB TAK TERDUGA ............306

LAMPIRAN-9 : KONSULTASI MASYARAKAT ADAT ...........................308

LAMPIRAN-10 : KAJIAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT .....................312

LAMPIRAN-11 : DAFTAR KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT .......314

LAMPIRAN-12 : OUTLINE IPP ...................................................................318

LAMPIRAN-13 : KATEGORISASI PROYEK MENURUT BANK DUNIA ...............................................................................................320

LAMPIRAN-14 : FORMAT HASIL PENAPISAN .......................................322

LAMPIRAN-15 : DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK ....................323

LAMPIRAN-16 : PROFIL MASYARAKAT ADAT .....................................379

Lampiran

2

LAMPIRAN-1 : KAK PENYUSUNAN RIPT UNTUK BATCH-1

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melakukan transformasi perekonomian

Indonesia dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong

pertumbuhan utama. Lebih khusus lagi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan

kunjungan wisatawan mancanegara, kunjungan wisatawan domestik, penerimaan

devisa, ketenagakerjaan, dan daya saing pariwisata melalui percepatan pembangunan

sepuluh daerah tujuan wisata prioritas. Pemerintah sedang menyiapkan program

pembangunan pariwisata yang secara keseluruhan di bawah arahan Tim Koordinasi

Kepariwisataan Nasional dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai

koordinator dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian

PUPR) sebagai badan pelaksana, bekerja sama dengan kementerian-kementerian dan

institusi-institusi lainnya sebagai unit-unit pelaksana, serta menyatukan APBN,

APBD-I, dan APBD-II2 untuk melaksanakan program Pemerintah ini dan mencapai

tujuan-tujuannya.

Pemerintah memutuskan untuk mengurutkan prioritas pembangunan daerah tujuan

wisata dan memulai program pada tahun 2017 dengan Danau Toba di Provinsi

Sumatera Utara, Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Borobudur-

Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta3.

Program ini akan mencakup penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP -

Integrated Tourism Master Plan) untuk setiap daerah tujuan wisata prioritas guna

memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pembangunan pariwisata dan

pengembangan lahan yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia bermaksud untuk mengajukan pembiayaan dari Bank Dunia

untuk biaya Program Pembangunan Pariwisata Indonesia (“Operasi”). Pemerintah

telah meminta dana Di Muka dan Hibah untuk persiapan dan pelaksanaan awal dari

Operasi yang diusulkan yang terdiri dari pembiayaan Program-untuk-Hasil (Program-

for-Results) dan komponen Pembiayaan Proyek Investasi untuk jasa konsultasi yang

terpilih. Bank Dunia telah menyediakan dana Di Muka dari Fasilitas Persiapan Proyek

Bank Dunia dan Hibah dari Dana Perwalian untuk Dukungan Infrastruktur Indonesia.

2 APBN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; APBD-I - Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; APBD-II -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tingkat Kabupaten atau Kota).

3 Ditambah dengan KSPN Semarang – Karimunjawa; KSPN Solo – Sangiran; KSPN Gunung Sewu; KSPN Dieng.

Lampiran

3

Jasa konsultasi ("Jasa") mencakup pengembangan Rencana Induk Pariwisata Terpadu

untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di [pilih salah satu: Daerah tujuan

wisata Danau Toba/daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan4/daerah

tujuan wisata Lombok]. [Dalam hal daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-

Prambanan, tambahkan: Jasa tersebut mencakup pengembangan Rencana Pengelolaan

Wisatawan/Pengunjung untuk Kompleks Candi Borobudur, seperti yang dijelaskan

dalam Lampiran 4].

Kerangka acuan kerja ini akan dikonsultasikan sebagai bagian dari konsultasi publik

mengenai Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (KPLS), dan setiap revisi yang

diminta yang teridentifikasi selama proses konsultasi ini akan ditambahkan ke dalam

kerangka acuan kerja tersebut dan didiskusikan dengan Konsultan pada saat Negosiasi

Kontrak.

II. LINGKUP PEKERJAAN

Konsultan akan menyiapkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT), yang terdiri

dari a) penahapan rencana pembangunan keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan

wisata dan rencana pembangunan detil untuk kawasan wisata utama prioritas di

daerah tujuan wisata (yang didefinisikan dalam Lampiran 1); b) rencana investasi dan

pembiayaan untuk infrastruktur dan jasa; dan c) program pengembangan kelembagaan

dan program pembangunan kapasitas. Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini akan

menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk pembangunan pariwisata yang

efektif dan berkelanjutan, dan akan menjadi pedoman bagi perbaikan dan/atau

penyusunan rencana tata ruang, rencana induk sektoral dan rencana terkait lainnya di

tingkat Pusat dan daerah (diidentifikasi dalam Lampiran 3). Pendekatan terpadu sangat

penting, menggabungkan pengalaman internasional dan pengetahuan lokal,

mengupayakan sinergi di antara inisiatif-inisiatif pembangunan yang luas, yang

menghubungkan pembangunan infrastruktur multi sektoral dengan perencanaan

pengembangan tata ruang, dan menggabungkan pembangunan pariwisata

berkelanjutan dengan pelestarian kekayaan alam (termasuk keanekaragaman hayati),

warisan budaya dan aset-aset sosial. Dengan adanya dampak kumulatif dan dampak

ikutan, serta dampak dari fasilitas terkait, maka sebagai bagian dari penyiapan RIPT,

kajian lingkungan, sosial dan warisan budaya serta kendala-kendalanya memerlukan

pendekatan yang holistik dan sistematis. Sangatlah penting untuk secara aktif

melibatkan berbagai pemangku kepentingan selama proses perencanaan, termasuk

lembaga di semua tingkat pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), sektor

swasta dan masyarakat setempat.

Lingkup pekerjaan untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini

mencakup delapan kategori tugas utama yang saling terkait berikut ini:

4 Ditambah dengan KSPN Semarang – Karimunjawa; KSPN Solo – Sangiran; KSPN Gunung Sewu; KSPN Dieng.

Lampiran

4

A. Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan;

B. Analisis permintaan dan peluang pengembangan daerah tujuan wisata;

C. Analisis kondisi awal (baseline) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur

dan obyek wisata serta fasilitas bagi pengunjung;

D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosial-ekonomi, dan

warisan budaya;

E. Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan;

F. Merinci skenario pembangunan yang dipilih;

G. Perumusan rencana induk pariwisata terpadu; dan

H. Memastikan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan.

Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini disusun sebagai landasan (platform) koordinasi

untuk pengembangan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan

membuka jalan bagi pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. RIPT

dimaksudkan untuk mencegah dampak yang merugikan yang dapat terjadi jika

pembangunan pariwisata berlangsung secara tidak terintegrasi, misalnya,

pertumbuhan jumlah wisatawan yang melebihi ketersediaan fasilitas untuk mengelola

beban pertumbuhan tersebut yang pada akhirnya akan membebani habitat alami dan

budaya serta masyarakat setempat. Rencana ini akan mengidentifikasi program

prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan

akan memberikan rekomendasi terinci untuk penyusunan dan perubahan rencana tata

ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (jika diperlukan), namun tidak

dengan sendirinya rencana ini menjadi suatu dokumen perencanaan tata ruang yang

memiliki konsekuensi hukum berdasarkan Kerangka Perencanaan Perkotaan

Indonesia.

III. TUGAS/PEKERJAAN KHUSUS

Konsultan akan melakukan sejumlah kegiatan yang telah diidentifikasi sebagai

kegiatan yang penting untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu untuk

masing-masing dari delapan kategori tugas utama yang saling terkait tersebut.

Konsultan akan melakukan kajiannya sendiri, mengidentifikasi kegiatan dan

persyaratan tambahan serta menyusun rencana kerjanya di dalam Proposal Teknis.

Tugas/Pekerjaan A, B, C dan D akan menghasilkan analisis dan pemahaman

menyeluruh tentang kondisi awal. Tugas/Pekerjaan E-G merupakan perencanaan

strategis dan partisipatif yang akan menghasilkan perumusan Rencana Induk

Pariwisata Terpadu. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan — tugas H —

adalah bagian tak terpisahkan dari keseluruhan pendekatan selama penugasan.

Dalam melakukan Tugas C, D, E, F, G dan H, Konsultan harus menggunakan dan

mematuhi KPLS dari Proyek Pembiayaan Infrastruktur Program Nasional

Pengembangan Pariwisata, yang akan diberikan kepada konsultan oleh Badan

Lampiran

5

Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan dan tersedia di tautan www. Dalam menyusun RIPT, konsultan

diharapkan melakukan tugasnya di kantor yang disiapkan dan berlokasi di daerah

tujuan wisata.

A. Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, kerangka peraturan dan kerangka

kebijakan

Konsultan akan melakukan analisis menyeluruh terhadap kerangka kelembagaan dan

hukum yang berkaitan dengan pariwisata terpadu dan pengembangan tata ruang di

daerah tujuan wisata. Hal ini termasuk identifikasi instansi yang bertanggung jawab

atas pengembangan pariwisata, perencanaan pengembangan tata ruang, perencanaan

infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan, sosial dan budaya. Kerangka hukum ini

terdiri dari, antara lain, dokumen perencanaan tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) di Kecamatan, Kota/Kabupaten dan di tingkat Provinsi5 serta

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); rencana induk sektoral, seperti untuk penyediaan

air bersih, pengelolaan limbah padat, dan pasokan tenaga listrik; rencana pengelolaan

lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan LARAP;6 studi/dokumen

mengenai Masyarakat Adat, dan rencana pengelolaan situs warisan budaya. Konsultan

akan memasukkan kegiatan spesifik berikut ini dalam analisis:

• Identifikasi pihak/pihak-pihak berwenang dalam perencanaan di daerah tujuan wisata untuk berbagai komponen; misalnya penggunaan lahan, transportasi, utilitas dan pengelolaan pengunjung/wisatawan ke Situs Warisan Dunia (WHSs - World Heritage Sites) utama.

• Identifikasi semua pemangku kepentingan dan pengaturan kerjasama di antara mereka untuk mengembangkan program kepariwisataan; misalnya Pemerintah, BUMN, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (LSM).

• Evaluasi kerangka peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dari perencanaan.

• Mengkaji dan mengevaluasi rencana pembangunan tata ruang dan sektoral yang relevan (termasuk rencana untuk taman nasional, bila ada), termasuk semua instrumen peraturan dan dokumen kebijakan terkait yang ada saat ini untuk memandu dan mengendalikan pembangunan.

B. Analisis permintaan dan peluang bagi pembangunan daerah tujuan wisata

Konsultan akan menganalisis kondisi perekonomian lokal dan kecenderungan

pembangunan setempat untuk mendapatkan pemahaman terinci mengenai situasi

yang ada saat ini dan potensi pengembangan daerah tujuan wisata dalam hal

kependudukan, lapangan pekerjaan, dan perekonomian daerah dengan fokus khusus

5 Di Indonesia, tata kelola pemerintahan meliputi empat tingkatan: (1) provinsi, (2) kota dan kabupaten, (3) kecamatan dan (4) kelurahan atau desa.

6 AMDAL - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; UKL-UPL - Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; LARAP - Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali). ESMF perlu digunakan sebagai referensi.

Lampiran

6

pada pengembangan pariwisata. Analisis ini akan mencakup kegiatan khusus berikut

ini:

• Mengumpulkan dan mengkaji informasi tentang kependudukan (termasuk etnis minoritas, kelompok rentan, Penduduk Asli/Masyarakat Adat) dan kecenderungan pertumbuhan lapangan pekerjaan termasuk warga pendatang musiman dan migran pencari kerja

• Mengumpulkan dan mengkaji informasi tentang semua bidang pertumbuhan ekonomi potensial, seperti produksi pertanian, perikanan, pengolahan makanan, usaha komersial, industri, dan jasa termasuk pariwisata dan perjalanan, untuk mengidentifikasi dan mengkaji keterkaitan antara berbagai sektor ekonomi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan pariwisata di daerah tujuan wisata.

• Mengumpulkan dan mengkaji informasi tentang pengunjung/wisatawan dalam negeri dan mancanegara serta akomodasi, fasilitas, dan obyek wisata yang terkait, kecenderungan pengunjung/wisatawan di masa lalu serta proyeksi pertumbuhannya, dan permintaan terkait untuk perusahaan dan jasa layanan pariwisata baru dengan penekanan khusus pada Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan yang ditugaskan oleh Grup Bank Dunia dalam kontrak terpisah (Tambahkan tautan untuk mengakses setiap penilaian - Kemenpar dan/atau KemenPUPR diminta untuk mengunggahnya).

• Mengumpulkan dan mengkaji informasi (yaitu dari studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan), mengenai kemampuan dan keterampilan bisnis lokal, terutama perusahaan setempat dan masyarakat setempat untuk berperan aktif di dalam, dan mendapatkan keuntungan dari, percepatan pembangunan pariwisata.

C. Analisis kondisi awal (baseline)

Konsultan akan menganalisis semua aspek yang relevan untuk pengembangan

pariwisata secara menyeluruh, termasuk kecenderungan dan pola pengembangan tata

ruang, infrastruktur dan penyediaan jasa, obyek wisata, dan fasilitas bagi pengunjung.

Analisis tersebut harus menghasilkan pemahaman mendalam tentang kondisi awal

pengembangan pariwisata dan akan mengidentifikasi masalah-masalah tata ruang (C1)

dan infrastruktur serta penyediaan jasa (C2).

C.1 Analisis data awal perencanaan tata ruang

Konsultan akan mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis informasi yang

relevan mengenai kondisi tata ruang, lingkungan dan budaya, termasuk namun tidak

terbatas pada:

• Penggunaan lahan yang ada dan perencanaan penggunaan lahan yang ditetapkan oleh rencana tata ruang dan kesenjangannya.

• Pola pengembangan tata ruang, terutama pola pertumbuhan dan kecenderungan di perkotaan, semi perkotaan, dan perdesaan.

• Rencana inisiatif pembangunan baru yang terkait dengan pembangunan ekonomi.

• Akomodasi wisata, obyek wisata dan nilai lingkungan, budaya atau sosial, kawasan dan fasilitas rekreasi, termasuk investasi baru yang direncanakan.

Lampiran

7

• Kepemilikan lahan (termasuk warisan persoalan tanah – land legacy issues-- yang pernah dan masih ada sampai sekarang7) dengan penekanan khusus pada kawasan wisata utama dan lokasi pembangunan yang strategis.

• Topografi, vegetasi dan hidrologi.

• Kawasan yang membutuhkan perhatian khusus dan/atau memiliki arti penting dari segi lingkungan - kawasan lindung, habitat alami, keanekaragaman hayati, jenis hewan dan tumbuhan langka/terancam punah, badan air, sawah beririgasi, daerah bencana alam, dll.8

• Kondisi kesehatan lingkungan - kualitas air dan udara, kebersihan, timbulnya/kejadian penyakit yang disebabkan oleh air dan vektor (malaria, demam berdarah, dll.), dan bahaya kesehatan, keamanan dan keselamatan lainnya, dll.

• Kawasan yang memiliki makna budaya - historis, religius, pemandangan, situs arkeologi, jalur bersejarah.

• Jika ada, keberadaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat (dengan peta), karakteristik sosial ekonomi, habitat dan tanah adat.

• Konflik sosial.

C.2 Analisis data awal penyediaan infrastruktur dan jasa 9

Konsultan akan mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis informasi yang

relevan mengenai penyediaan infrastruktur dan penyediaan jasa, mengidentifikasi dan

mengukur kekurangan dan kendala-kendalanya. Ini termasuk kegiatan berikut:

• Analisis konektivitas terhadap/akses eksternal ke daerah tujuan wisata (berdasarkan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan), termasuk identifikasi kondisi yang ada saat ini, kekurangannya dan rencana investasi untuk bandara dan kapasitas angkutan udara, pelabuhan, jaringan jalan tol, jalan nasional dan provinsi, kereta api, dan sistem angkutan umum eksternal (jarak jauh).10

7 Konsultan harus mengacu pada Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF), bagian Kerangka

Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF) paragraph 84-87 tentang tugas-tugas konsultan ITMPs untuk mengkaji warisan persoalan tanah yang pernah dan masih ada sampai sekarang

8 [[Tambahan untuk KA untuk daerah tujuan wisata Danau Toba: Atas permintaan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia telah memberi penugasan untuk suatu studi mengenai kualitas air untuk Danau Toba; Konsultan akan menerima hasil akhir dari studi ini (diharapkan pada bulan September 2017) untuk memasukkan temuan-temuannya kedalam proses penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini].

9 Standar untuk pasokan air baku (baseline) dimasukkan di dalam SPM Permen PU 01/PRT/M/2014 dan SNI 03-7065-2005; Untuk limbah padat, SPM Permen PU 01/PRT/M/2014, Permen PU 03-2013, SNI 19-2454-2002 dan untuk limbah cair, SPM Permen PU 01/PRT/M/2014. Konsultan akan memastikan bahwa semua paduk memenuhi standar yang sesuai untuk tujuan pengembangan pariwisata.

10 [Tambahan untuk Lombok: Berdasarkan Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, akses eksternal ke Lombok didominasi oleh: (i) Pelabuhan Pamenang, berada di bagian utara pulau dan melayani sebagian besar pengunjung internasional yang tiba dengan kapal cepat; (ii) Pelabuhan Lembar, berada di sebelah barat, dan melayani mayoritas wisatawan dalam negeri; dan (ii) Bandara Internasional Lombok, di sebelah selatan, dan diharapkan menjadi pintu gerbang yang dominan menuju daerah tujuan wisata di masa depan; Tambahan untuk Danau Toba: Berdasarkan Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, pintu gerbang utama menuju daerah tujuan wisata Danau Toba adalah Bandara Internasional Kualanamu untuk wisatawan asing, dan koridor Medan-Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat (170 km), melayani mayoritas wisatawan dalam negeri/domestik dan internasional.; Tambahan untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan: Berdasarkan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, titik masuk utama ke Borobudur-Yogyakarta-Prambanan adalah: (i) untuk wisatawan dalam negeri, jaringan jalan regional di dalam wilayah segitiga Yogyakarta-Solo-Semarang (JOGLOSEMAR); (ii) bagi wisatawan mancanegara/internasional, dominasi Bandara Internasional Adi Sucipto saat ini di Yogyakarta diperkirakan akan bergeser setelah adanya pembangunan Bandara Kulon Progo yang baru. Konsultan akan meninjau Rencana Induk dan Rencana Pembangunan yang sesuai (MPDP - Master Plan andi

Lampiran

8

• Inventarisasi terinci atas infrastruktur dan layanan yang ada dan investasi yang direncanakan, baik oleh sektor swasta maupun pemerintah, di seluruh daerah tujuan wisata termasuk jalan dan angkutan, drainase dan perlindungan terhadap banjir, pasokan air bersih, pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah padat/sampah, pasokan tenaga listrik, TI dan layanan serta fasilitas khusus untuk pariwisata.

• Mengumpulkan dan menyediakan semua peta infrastruktur (infrastruktur yang ada dan yang direncanakan oleh pemerintah dan/atau sektor swasta).

• Uraian dan analisis terinci mengenai infrastruktur dan tingkat layanan saat ini sebagai informasi/data dasar untuk pemantauan dan evaluasi program di tingkat daerah tujuan wisata dan di tingkat kawasan wisata utama. Hal ini termasuk penyusunan data dasar berupa tingkat layanan untuk pasokan air minum, sanitasi, sampah, dan jalan di tingkat kecamatan menggunakan standar KemenPUPR yang terkait.

• Mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan yang ada saat ini dalam penyediaan infrastruktur dan penyediaan jasa dibandingkan dengan standar nasional di tingkat daerah tujuan wisata dan di tingkat kawasan wisata utama. Hal ini termasuk penyusunan data awal tentang tingkat pelayanan air minum, sanitasi, sampah, dan jalan di tingkat kecamatan menggunakan standar dari KemenPUPR yang relevan.

• Menganalisis apakah dan sejauh mana investasi pemerintah dan swasta yang direncanakan akan meringankan atau mengatasi kekurangan yang teridentifikasi dan kesenjangan apa yang masih ada.

D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosial-ekonomi dan

warisan budaya

Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini akan memandu skala dan lokasi dari

pertumbuhan tata ruang, infrastruktur, dan menetapkan kebijakan dan praktik di masa

depan untuk memastikan bahwa lingkungan, sosial, masyarakat dan kekayaan warisan

budaya yang penting dilindungi dan dampaknya dikelola serta dipantau dengan baik.

Pemahaman mendalam tentang hambatan dan peluang untuk pengembangan daerah

tujuan wisata sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata

akan berkelanjutan. Fondasi dari industri pariwisata adalah warisan budaya,

lingkungan alam (termasuk keanekaragaman hayati), dan identitas budaya yang unik.

Oleh karena itu Konsultan akan mengumpulkan dan menginterpretasikan data awal

yang relevan dan mengembangkan peta serta laporan tentang tantangan, peluang, dan

hambatan bagi pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan sosial dan

untuk berbagai jenis fasilitas pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Potensi

dampak dan risiko lingkungan dan sosial dari pengembangan pariwisata umumnya,

dan khususnya dari rencana pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya yang

disebutkan dalam Rencana Induk akan dikaji. Jika tidak dikelola dengan hati-hati,

pembangunan pariwisata dapat mengakibatkan, misalnya, penurunan kualitas

Development Plan) yang berlaku untuk Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) JOGLOSEMAR yang relevan dan merekomendasikan program mana yang termasuk di dalam daftar program yang harus diprioritaskan dari program pariwisata.

Lampiran

9

kawasan yang dilindungi, punahnya keanekaragaman hayati dan jenis-jenis hewan dan

tumbuhan langka/terancam punah, dan degradasi aset budaya penting. Meskipun

demikian, pariwisata juga memiliki potensi yang besar sebagai penggerak dalam

konservasi kekayaan alam negara, perlindungan keanekaragaman hayati dan

lingkungan alam, perlindungan kekayaan budaya dan dalam penyadaran lingkungan

serta penciptaan lapangan kerja.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan/peraturan kawasan lindung atau zona

penyangga Situs Warisan Dunia (WHS - World Heritage Sites), peta tersebut harus

menampilkan zona-zona “larangan pembangunan”, zona yang hanya sesuai untuk

jenis pembangunan tertentu saja, zona dengan sedikit atau tidak ada batasan pada jenis

pembangunan, dan peraturan bangunan yang direkomendasikan, dll. Kebijakan

pengamanan (environmental and social safeguards) Bank Dunia akan diperhatikan

dalam tugas ini, sesuai dengan panduan yang disajikan secara terinci dalam Kerangka

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.11 Unsur-unsur kebijakan yang memberi pedoman

bagi pembangunan untuk menciptakan hasil yang positif pada kondisi lingkungan,

sosial (termasuk gender), sosial-ekonomi dan warisan budaya akan diperhitungkan

dalam mengidentifikasi peluang, dan larangan serta batasan yang disampaikan dalam

beberapa kebijakan akan menjadi bagian dari hambatan. Kebijakan pengamanan yang

paling relevan pada tahap perencanaan ini12 adalah:

• OP 4.01 Kajian Lingkungan dan hierarki pengelolaan dampaknya – mencegah, meminimalkan, mengurangi, dan memberi kompensasi dalam urutan preferensi yang menurun.

• OP 4.04 Habitat Alami dan pembatasan konversi habitat sensitif dan alami

• OP 4.10 Masyarakat Adat yang memiliki tujuan antara lain untuk menghindari atau meminimalkan dampak buruk pada masyarakat adat

• OP 4.11 Sumber Daya Benda Cagar Budaya yang bertujuan untuk melindungi kekayaan budaya yang sudah diketahui dan yang secara kebetulan ditemukan

• OP 4.12 Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dengan perhatian khusus pada prinsip menghindari atau meminimalkan pemindahan, termasuk pemindahan ekonomi melalui pembatasan akses terhadap sumber daya alam adat

• Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (Grup Bank Dunia, pemutakhiran tahun 2007 ke atas, biasa disebut sebagai Pedoman K2L)13. Bagian yang berlaku adalah Pedoman Umum, yang mencakup standar kualitas udara, air, dan kebisingan; Keamanan masyarakat dan tempat kerja; Pencegahan pencemaran; Konservasi energi dan air, dll., ditambah sejumlah pedoman sektoral, antara lain: ▪ Pembangunan Pariwisata dan Perhotelan

▪ Fasilitas Pengelolaan Sampah

▪ Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

11 [Tambahkan: Tautan ke situs web dan/atau rancangan dokumen yang diunggah di situs web WB dan/atau BPIW].

12 Lihat juga ESMF sebagai referensi

13 www.ifc.org/ehsguidelines

Lampiran

10

▪ Pelabuhan, dan Terminal

▪ Bandara

▪ Jalan tol

▪ Saluran Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik.

Pokok-pokok kebijakan pengamanan disampaikan secara rinci dalam Kerangka

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Relevansi Pedoman K2L sektoral dalam Tugas 5

terutama dilakukan dalam pemilihan lokasi untuk berbagai jenis infrastruktur. Aspek

lain dari pedoman yang disediakan akan menjadi penting dalam Tugas 7.

E. Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan

Berdasarkan analisis kondisi yang ada saat ini dan potensi pertumbuhannya, langkah

selanjutnya adalah menyusun proyeksi pertumbuhan (E1) dan menerjemahkannya ke

dalam persyaratan tata ruang dalam hal skenario pembangunan yang memungkinkan

(E2) dengan mempertimbangkan peluang dan kendala yang teridentifikasi (D).

Konsultan akan menyiapkan model berbasis GIS untuk proyeksi pertumbuhan dan

untuk penyusunan serta visualisasi skenario pengembangan tata ruang yang berbeda.

Diharapkan model tersebut akan direplikasi dan digunakan di daerah-daerah tujuan

wisata lainnya dan mendukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

dan/atau pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pengembangan pariwisata.

E.1 Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan standar perencanaan terdedikasi/khusus

Konsultan akan menyusun proyeksi pertumbuhan untuk jangka waktu 25 tahun dan

proyeksi pertumbuhan jangka menengah selama 5 tahun, termasuk pariwisata, sektor

ekonomi lokal lainnya, kependudukan dan lapangan kerja. Proyeksi pertumbuhan

penduduk harus mempertimbangkan penduduk tetap, penduduk sementara

(wisatawan asing dan domestik), dan kemungkinan masuknya pencari kerja dan

keluarga mereka yang tertarik oleh peluang ekonomi karena percepatan pembangunan

kepariwisataan. Pertumbuhan wisatawan dan proyeksi pekerjaan terkait pariwisata

akan didapat dari Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan yang memungkinkan

dilakukannya kuantifikasi indikator permintaan seperti beban puncak wisatawan (baik

di daerah tujuan wisata maupun di tingkat kawasan wisata utama), jumlah kamar hotel

tambahan, kapasitas tambahan jaringan transportasi (jalan, bandara dll.), jumlah tenaga

kerja terampil yang dibutuhkan dll.

Lampiran

11

E.2 Menyusun dan membahas skenario pengembangan tata ruang alternatif

Konsultan akan menyiapkan setidaknya tiga skenario pengembangan tata ruang yang

berbeda untuk mengakomodasi dan menjadi pedoman bagi proyeksi pertumbuhan dan

akan mempresentasikan serta membahas temuan, standar perencanaan yang diusulkan

dan skenario pembangunan dengan semua pemangku kepentingan terkait. Skenario-

skenario ini harus mencerminkan berbagai konsep pertumbuhan pariwisata dan model

pembangunan yang berbeda dari penggunaan lahan di masa depan, serta peluang dan

kendala yang terkait dengan lingkungan, sosial, social-ekonomi dan warisan budaya.

Satu skenario akan dipilih untuk dijabarkan lebih lanjut, melalui konsultasi mendalam

dengan Pemerintah Indonesia dan yang mencerminkan pandangan semua pemangku

kepentingan terkait. Tugas khusus ini akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

• Mengidentifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk kebutuhan kawasan perumahan, industri, komersial, dan pariwisata di masa depan, dan kebutuhan infrastruktur, termasuk persyaratan lahan untuk perumahan pekerja di bidang pariwisata dan keluarga mereka.

• Mengidentifikasi tuntutan persaingan untuk lahan, sumber daya alam dan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi lainnya (non-pariwisata).

• Mengidentifikasi peluang dan kendala lingkungan, sosial, social-ekonomi, dan warisan budaya untuk pertumbuhan (lihat tugas D).

• Mengidentifikasi peluang untuk pengelompokan (clustering) pembangunan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, infrastruktur dan penyediaan layanan, termasuk kesempatan penyediaan layanan gabungan dan subsidi silang layanan wisata untuk akomodasi dan fasilitas wisata serta masyarakat setempat (berpenghasilan rendah).

• Mengkaji infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di masa depan (jalan, pasokan air bersih, pengelolaan limbah cair, pengelolaan drainase dan banjir, pengelolaan limbah padat/sampah, perumahan, transportasi, energi, telekomunikasi dan utilitas lainnya).

• Mengidentifikasi intervensi strategis, kawasan atau kegiatan yang dapat mendorong atau memfasilitasi sektor swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam berpartisipasi di dalam pengembangan infrastruktur, fasilitas, dan obyek wisata yang terkait dengan pengunjung.

• Mengevaluasi setiap skenario pembangunan dengan rincian yang memadai agar para pemangku kepentingan dapat membandingkannya dengan dampak ekonomi, lingkungan, sosial (termasuk gender) dan budaya yang positif dan negatif serta kepatuhan terhadap pokok-pokok kebijakan pengamanan Bank Dunia yang berlaku.

E.3 Penyusunan sistem pendukung pengambilan keputusan tata ruang berbasis GIS

Konsultan juga akan menyiapkan peta berbasis GIS yang akan menunjukkan proyeksi

pertumbuhan di daerah tujuan wisata dan menghubungkannya dengan skenario

pengembangan tata ruang yang akan membantu para pemangku kepentingan untuk

membuat keputusan yang terbaik berdasarkan pilihan skenario yang berbeda.

Diharapkan model tersebut dapat direplikasi di daerah-daerah tujuan wisata lainnya,

Lampiran

12

dengan menerapkan variabel serupa atau berbeda dengan model yang dianggap

penting untuk daerah tujuan wisata tersebut. Kementerian PUPR akan menyediakan

akses ke peta-peta yang relevan dengan skala 1: 25.000 untuk daerah tujuan wisata

tersebut dan jika tersedia, peta dengan skala 1: 5.000 yang relevan dengan kawasan

pariwisata utama yang diidentifikasi. Konsultan akan menggunakannya untuk

menyajikan representasi visual dari skenario ini.

F. Merinci skenario pengembangan yang diinginkan

Setelah memilih skenario yang diinginkan, tugas selanjutnya adalah menyusun rencana

pengembangan secara keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan wisata (F1) dan

rencana pengembangan terinci untuk kawasan wisata utama masa depan yang sudah

ada dan yang terpilih (F2) (lihat Lampiran 1 untuk batasan tata ruang wilayah sasaran

untuk perencanaan).

F.1 Penyusunan rencana pengembangan secara keseluruhan untuk seluruh daerah

tujuan wisata berdasarkan skenario pengembangan yang diinginkan dengan

menggunakan peta GIS.

Rincian kegiatannya meliputi:

• Menyiapkan peta penggunaan lahan sementara untuk seluruh daerah tujuan wisata (untuk tahun 2022 dan 2042) termasuk lokasi, bentuk, dan ukuran wilayah pengembangan baru secara rinci dengan penekanan khusus pada pengembangan pariwisata. Peta tersebut dapat menyajikan zona “tidak ada pembangunan”, zona yang hanya sesuai untuk jenis pembangunan tertentu saja (zona terlarang), zona dengan sedikit atau tidak ada batasan pada jenis pembangunannya, dll.

• Mengidentifikasi masalah (seperti kesenjangan, hambatan) dalam kerangka kerja hukum, kebijakan, dan perencanaan yang relevan, serta implementasinya, dan memberikan saran yang akan memberi manfaat bagi hasil yang berkelanjutan dari sektor pariwisata. Konsultan akan memberikan saran khusus tentang bagaimana memperkuat program dan kegiatan yang ada dari rencana tata ruang dan sektoral agar sesuai dengan visi yang diajukan di dalam skenario pembangunan yang terpilih.14

• Mengidentifikasi dan membahas masalah pengadaan tanah dan kepemilikan terkait dengan skenario pembangunan yang dipilih.

• Bekerja sama secara intensif dengan instansi pemerintah terkait, sektor swasta dan masyarakat setempat untuk mengevaluasi, membahas dan menetapkan setiap kawasan wisata utama yang ada dan yang baru, ditinjau dari perspektif pengembangan yang optimal, termasuk daya dukung, jenis dan tingkat akomodasi, fasilitas dan pelayanan bagi wisatawan.

• Mengevaluasi opsi penahapan (phasing) dan memilih prioritas kawasan wisata utama yang ada dan yang baru untuk pembangunan dengan ukuran dan bentuk terinci yang terkait, yang sesuai dengan proyeksi permintaan untuk semua

14 Tambahkan untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan: Konsultan akan merekomendasikan, jika ada, penetapan prioritas program yang terkait dengan pariwisata sebagaimana diidentifikasi di dalam MPDP (Master Plan dan Development Plan).

Lampiran

13

penggunaan lahan dan dengan penekanan khusus pada pengembangan pariwisata dalam periode lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033-2037/2038-2042). Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan telah mengusulkan kawasan wisata utama prioritas yang sudah ada dan yang baru (Lampiran 1), namun ini harus disempurnakan, disesuaikan dan/atau dikonfirmasikan, sebagai bagian dari pekerjaan ini.

• Menyusun rancangan konseptual dan perkiraan biaya untuk semua infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan dengan rentang perencanaan masing-masing 5 dan 25 tahun untuk seluruh daerah tujuan wisata.

• Identifikasi kebutuhan peningkatan secara bertahap ambang batas kapasitas utama (perluasan bandara, fasilitas pengolahan limbah, tempat pembuangan sampah, dll.) dan menyusun rencana penahapan 25 tahun untuk investasi ambang batas yang diantisipasi dari semua infrastruktur dan jasa.

• Menyusun rencana penahapan terpadu untuk lokasi dan waktu penyediaan infrastruktur dan jasa secara bertahap, memastikannya memenuhi proyeksi permintaan wisatawan dan dirancang untuk mendukung dan menjadi pedoman bagi pembangunan pariwisata dan meminimalkan risiko, dengan rentang perencanaan masing-masing 5 tahun dan 25 tahun.

• Mengkaji dampak lingkungan, sosial (termasuk bagi Masyarakat Adat) dan warisan budaya yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki pada skala dan tingkat rincian yang sesuai, dengan mempertimbangkan dampak kumulatif dan dampak ikutan (induced) serta dampak dari fasilitas terkait, dan menyusun rencana mitigasi tingkat tinggi dan rencana pemantauan sesuai dengan KPLS.

• Mengidentifikasi dan membahas masalah sumberdaya alam (termasuk keanekaragaman hayati) dan pelestarian warisan budaya yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki serta mencari penyelesaian-penyelesaian yang cocok, daripada saling bersaing, dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dari scenario pengembangan yang dipilih.

• Mengidentifikasi kesadaran serta kebutuhan pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk pembangunan pariwisata inklusif.

• Mengidentifikasi peluang dan kebutuhan pengembangan keterampilan untuk pasokan bagi pasar pariwisata (pendidikan, pengembangan UKM).

• Mengidentifikasi pengaturan kelembagaan untuk melaksanakan skenario pembangunan.

F.2 Penyusunan rencana pengembangan terinci untuk kawasan wisata utama prioritas

Bekerja sama erat dengan instansi pemerintah terkait, sektor swasta dan masyarakat

setempat, Konsultan akan menyusun rencana pengembangan bertahap yang terinci

(rentang perencanaan selama 5 tahun) untuk semua kawasan wisata utama saat ini di

dalam daerah tujuan wisata (klaster fasilitas hotel dan fasilitas bagi wisatawan serta

obyek wisata yang sudah ada) dan untuk kawasan wisata utama baru yang telah

diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata dalam 5 tahun pertama (2018-2022).

Daftar strategi, sasaran, kebijakan dan program yang teridentifikasi yang termasuk di

dalam rencana 5 tahun tersebut harus dijabarkan secara bertahap setiap tahun

(2018/2019/2020/2021/2022). Rencana tersebut harus disajikan pada skala 1:5.000

berikut dengan garis besar desain dan perkiraan biaya untuk semua infrastruktur dan

Lampiran

14

penyediaan jasa dengan menggunakan peta berbasis GIS. Konsultan akan menyusun

perencanaan sampai ke tingkat pra-kelayakan untuk infrastruktur dan penyediaan jasa

yang terpilih (misalnya 2018). Kriteria pemilihan infrastruktur berikut dengan rencana

pra-kelayakan akan disepakati oleh BPIW dan Konsultan. Rencana pembangunan

terinci tersebut harus dikaitkan langsung dengan proyeksi pertumbuhan wisatawan

dan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian jika pertumbuhan riil

melebihi atau tidak memenuhi harapan selama tahun-tahun tersebut.

Rencana pembangunan tersebut akan menyediakan peta dan uraian terinci mengenai

jenis dan karakter dari kawasan wisata utama yang sudah ada dan yang baru di masa

mendatang, penggunaan lahan yang terinci, spesifikasi kapasitas akomodasi dan

jenisnya, fasilitas bagi pengunjung, layanan dan obyek wisata, perumahan untuk para

karyawan sektor pariwisata dan keluarga mereka, infrastruktur dan layanan yang

sudah ada dan yang direncanakan, peraturan bangunan dan pengendalian

pembangunan. Rencana pembangunan terinci ini akan memberikan standar dan

pedoman perencanaan khusus yang direkomendasikan untuk mengelola dan

mengendalikan pembangunan, termasuk namun tidak terbatas pada:

• Kerapatan bangunan, rasio luas lantai dan ruang, dan ketinggian bangunan maksimum

• Perencanaan dan pengelolaan lalu lintas

• Permintaan, distribusi dan pengelolaan air bersih

• Bangkitan dan pengelolaan limbah cair

• Bangkitan dan pengelolaan limbah padat/sampah

• Drainase dan perlindungan banjir

• Penerangan jalan

• Permintaan tenaga listrik

• Layanan internet berjangkauan luas (broadband)

• Bencana alam dan mitigasi risiko

• Gaya arsitektur dan pelestarian warisan budaya

• Standar perencanaan jalan untuk mengakomodasi tidak hanya permintaan lalu lintas, namun juga persyaratan untuk manajemen lalu lintas, pejalan kaki, keselamatan jalan raya, lanskap, tempat parkir, papan petunjuk jalan, dll.

• Lanskap yang terkait dengan kawasan hunian, fasilitas wisatawan, dan penggunaan lahan lainnya

• Pedoman perlindungan lingkungan untuk melindungi dan memulihkan daerah alami dan keanekaragaman hayati

• Pedoman budaya, religi, sejarah, dan arkeologi untuk melindungi fitur berharga

• Perencanaan Pengelolaan Pengunjung/Pengendalian Massa (Crowd Control) untuk obyek wisata dengan daya dukung terbatas seperti candi, petilasan, dan desa budaya.

• Usulan pengaturan kelembagaan untuk memantau kondisi kekayaan alam, sosial dan budaya dan untuk menerapkan rencana perlindungan bagi kekayaan tersebut

• Pedoman bagi ruang terbuka hijau, pemandangan indah, dan gardu pandang

• Sungai dan danau untuk penggunaan rekreasi

Lampiran

15

• Penggunaan air yang efisien dalam penggunaan domestik, komersial, dan industri.

• Pedoman Pengelolaan Sosial untuk menghindari atau meminimalkan potensi konflik sosial atau dampak negatif akibat pelaksanaan rencana pembangunan

• Kerangka/Pedoman Perencanaan Masyarakat Adat untuk menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana pembangunan jika kegiatan berpotensi memiliki dampak terhadap Masyarakat Adat15

G. Perumusan rencana induk pariwisata terpadu ini,16 terdiri dari rencana

pengembangan pariwisata bertahap (G1), rencana investasi dan pembiayaan

untuk infrastruktur dan jasa (G2 dan G3), program pengembangan kelembagaan

(G4) dan program pembangunan kapasitas (G5)17

G.1 Menyusun rencana penahapan pengembangan infrastruktur dan layanan terpadu

Mengkonsolidasikan hasil rencana pengembangan secara keseluruhan (tugas F1) dan

rencana pengembangan terinci (tugas F2) serta menyusun rencana pengembangan

pariwisata bertahap di peta GIS, yang terdiri dari:

• Rencana penggunaan lahan (1:25.000)

• Rencana penahapan yang menunjukkan lokasi prioritas pembangunan periode lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033-2037 / 2038-2042)

• Rencana pembangunan terinci selama 5 tahun (skala 1:5.000) untuk semua kawasan wisata utama yang sudah ada dan untuk kawasan wisata utama baru yang terpilih yang diprioritaskan untuk 5 tahun pertama dari Program ini

• Rencana penahapan pembangunan akomodasi pariwisata, fasilitas dan l jasa, masing-masing selama 5 dan 25 tahun.

• Jika Rencana Pembangunan Rinci mengindikasikan suatu usulan rencana pembangunan fisik atau pengembangan lahan/perubahan penggunaan lahan akan melibatkan pengadaan tanah dan/atau pemindahan penduduk, maka Konsultan akan menentukan bagian ESMF18 yang relevan untuk menangani pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali tersebut.

• Pelestarian kekayaan alam dan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial

• Rencana pengelolaan pelestarian warisan budaya

• Rencana mitigasi risiko bencana alam

• Jika Rencana Pembangunan Rinci mengindikasikan suatu usulan rencana pembangunan fisik atau pengembangan lahan/perubahan penggunaan lahan akan memberikan dampak (positif maupun negatif) terhadap Masyarakat Adat (Indigenous Peoples), Konsultan akan menentukan bagian ESMF yang relevan untuk menangani dampak terhadap Masyarakat Adat tersebut.

15 Lihat tautan ke ESMF

16 Rencana induk pariwisata terpadu ini akan memberikan panduan kepada pihak berwenang setempat dan di tingkat provinsi selama proses perbaikan rencana tata ruang dan sektoral setempat dan provinsi. Rencana induk pariwisata terpadu ini akan mengidentifikasi program, infrastruktur dan layanan prioritas yang dibutuhkan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di daerah tujuan wisata.

17 Lihat Lampiran 2 untuk gambaran indikatif dari daftar isi.

18 Lihat ESMF, termasuk Lampiran-lampiran terkait, sebagai pedoman.

Lampiran

16

• Pengaturan pelaksanaan termasuk rekomendasi mengenai inisiatif hukum dan peraturan yang disyaratkan untuk memberikan efek hukum/legal pada rencana induk pariwisata terpadu (RIPT) dan bagian-bagiannya.19

G.2 Menyusun rencana pentahapan pengembangan infrastruktur dan layanan terpadu

Mengkonsolidasikan hasil dari rencana pengembangan secara keseluruhan (tugas F1)

dan rencana pengembangan terinci (tugas F2) dan menyusun rencana pengembangan

infrastruktur dan layanan prioritas terpadu secara bertahap serta perkiraan biaya yang

terkait untuk semua sektor sampai ke tingkat pra-kelayakan selama 5 dan 25 tahun,

berikut dengan desain konseptualnya. Menyusun perkiraan biaya terinci dan rencana

investasi untuk lima tahun pertama. Menyusun rencana pembiayaan 5 tahun termasuk

kontribusi pemerintah dan sektor swasta serta evaluasi kelayakan ekonomi dari

investasi yang diajukan.

Rencana investasi harus dikaitkan langsung dengan proyeksi pertumbuhan wisatawan

dan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian jika pertumbuhan riil

melebihi atau tidak memenuhi harapan selama tahun-tahun tersebut. Rencana investasi

tersebut harus mendukung dan menjadi pedoman bagi pengembangan pariwisata dan

akan mencakup:

• Pembangunan kembali kawasan

• Akses dari luar: kapasitas bandara dan angkutan udara, pelabuhan, jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi,20 kereta api, angkutan umum eksternal (jarak jauh)

• Akses internal: jaringan jalan internal, sarana angkutan umum internal dan jarak pendek termasuk angkutan air, fasilitas angkutan tidak bermotor, pengelolaan lalu lintas, trotoar, keamanan jalan, parkir, dll. 21


• Pasokan air bersih

• Pengelolaan limbah cair dan sanitasi

• Pengelolaan sampah dan kebersihan

• Pasokan tenaga listrik


• Fasilitas umum


• Infrastruktur terkait wisata khusus seperti pusat pengunjung, marina, dermaga, trotoar, jalur berjalan kaki dan bersepeda, zona pejalan kaki, papan petunjuk, dll.

19 Dalam hal telah ditetapkan bahwa perlu adanya undang-undang atau peraturan baru untuk menerapkan rencana induk ini, hal ini akan menjadi subyek yang terpisah.

20 Untuk jaringan jalan yang merupakan bagian dari Program, rencana ini juga harus memasukkan kebutuhan untuk pemeliharaan dan perbaikan dari jaringan jalan yang sudah ada untuk periode lima tahun.

21 Untuk jaringan jalan yang merupakan bagian dari Program, rencana ini juga harus memasukkan kebutuhan untuk pemeliharaan dan perbaikan dari jaringan jalan yang sudah ada untuk periode lima tahun.

Lampiran

17

G.3 Menyusun program investasi infrastruktur dan layanan yang mendesak di tahun

2018

Sementara proses penganggaran Pemerintah Indonesia mensyaratkan bahwa di sekitar

bulan Agustus 2017 program investasi untuk tahun fiskal 2018 (Januari sampai

Desember) ditetapkan, proses revisi anggaran terus berlanjut. Untuk mengantisipasi

penyusunan skenario pembangunan dan rencana pengembangan infrastruktur dan

layanan, dan untuk mempercepat pembangunan daerah tujuan wisata, investasi

dengan prioritas tertinggi untuk daerah-daerah ini pada tahun 2018 harus diidentifikasi

oleh Konsultan pada bulan Desember 2017, dan akan dibiayai dengan sumber dana

dari manapun yang memungkinkan.

Investasi pada peningkatan akses eksternal hanya terkait sedikit dengan perencanaan

tata ruang pembangunan di daerah tujuan wisata. Kebutuhan dan penahapan dari

infrastruktur konektivitas semacam ini sangat bergantung pada kekurangan yang ada

dan perspektif pertumbuhan secara keseluruhan. Keputusan yang diinformasikan

mengenai investasi jenis ini untuk tahun 2018 dapat dilakukan dengan cara yang dapat

dipertanggung-jawabkan meskipun skenario pembangunan tata ruangnya belum siap.

Untuk tujuan ini, Konsultan akan menyusun dan mendiskusikan dengan semua

lembaga pemerintah terkait mengenai program investasi terpadu untuk peningkatan

akses eksternal secara bertahap termasuk semua moda transportasi sesuai dengan

jadwal yang dapat mengikuti perkembangan jumlah wisatawan dan penyesuaian dapat

dilakukan jika jumlah wisatawan aktual melebihi atau kurang dari yang diperkirakan,

masing-masing untuk 5 tahun dan 25 tahun, dan mengidentifikasi kebutuhan investasi

tahun pertama yang mendesak termasuk:

• Kapasitas bandara dan angkutan udara

• Pelabuhan

• Jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi (termasuk pemeliharaan dan perbaikan)

• Kereta api

• Sistem angkutan umum eksternal (jarak jauh).

Selain akses eksternal, investasi lain yang sangat mendesak untuk tahun fiskal 2018

perlu diidentifikasi pada bulan Desember 2017 juga. Konsultan akan mempersiapkan

dan mendiskusikan secara tepat waktu dengan semua lembaga pemerintah terkait

suatu program investasi 2018 mengenai investasi yang sangat dibutuhkan yang

kemungkinan besar akan menjadi prioritas berdasarkan Rencana Induk. Hal ini tidak

saja menyangkut investasi yang dapat mengatasi kekurangan penyediaan infrastruktur

dan layanan yang ada saat ini, tetapi juga intervensi mendesak lainnya yang telah

teridentifikasi pada tahap proses penyusunan Rencana Induk ini sebagai hal yang layak

dan tidak dapat dihindari, dan yang secara teknis, lingkungan dan sosial dinilai baik

dan memungkinkan dilakukannya peningkatan bertahap di masa depan sesuai dengan

Lampiran

18

pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan pariwisata serta peningkatan

permintaan infrastruktur dan layanan yang terkait.

G.4 Menyusun program pengembangan kelembagaan

Konsultan akan menyusun program pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan

pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah tujuan. Program pengembangan

kelembagaan ini harus memastikan bahwa semua lembaga pemerintah yang terkait

berkomitmen untuk menerapkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) secara

terpadu. Penyusunan program pengembangan kelembagaan tersebut akan dilakukan

melalui kerja sama erat dengan semua pemangku kepentingan di daerah tujuan wisata

(lembaga pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, swasta, masyarakat setempat, dan

lain-lain) dan setidaknya akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

• Kajian minat dan komitmen pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat (kementerian), sektor swasta dan masyarakat setempat terhadap realisasi rencana induk pariwisata terpadu tersebut

• Identifikasi peran dan tanggung jawab semua lembaga pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan rencana induk pariwisata terpadu

• Identifikasi tanggung jawab pengelolaan dan koordinasi, termasuk penyusunan rencana tindak tahunan, pemantauan dan evaluasi indikator kemajuan dan kinerja, pengamanan lingkungan dan sosial, dll.

• Identifikasi mekanisme perencanaan dan koordinasi untuk pengelolaan pembangunan di seluruh daerah tujuan wisata dan pengaturan khusus yang diperlukan untuk sub-wilayah, yaitu kawasan wisata utama, situs warisan budaya, kawasan yang sensitif terhadap masalah lingkungan dan sosial, dll.

• Identifikasi kebutuhan revisi rencana dan peraturan formal (tata ruang) di tingkat hilir dan identifikasi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab.

G.5 Menyusun program pembangunan kapasitas

Program pembangunan kapasitas harus memastikan bahwa semua pemangku

kepentingan siap dan mampu melaksanakan Rencana Induk Pariwisata Terpadu.

Program pembangunan kapasitas tersebut harus mencakup lembaga pemerintah

terkait, sektor swasta dan masyarakat setempat dan akan terdiri dari:

• Program pembangunan kapasitas lembaga pemerintah

• Program pengembangan kapasitas sektor swasta, UKM dan pengembangan keterampilan, dengan fokus peningkatan kompetensi yang bersertifikat yang sesuai dengan kebutuhan sektor swasta serta peningkatan kemampuan perusahaan terkait dengan kualitas pelayanan

• Program pembangunan kapasitas masyarakat setempat

Penyusunan program pembangunan kapasitas tersebut akan dilakukan dengan bekerja

sama erat dengan para pemangku kepentingan terkait dan setidaknya akan mencakup

kegiatan-kegiatan berikut ini:

Lampiran

19

• Kajian kapasitas pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat (kementerian), sektor swasta, dan masyarakat setempat untuk mewujudkan rencana induk pariwisata terpadu.

• Identifikasi kebutuhan pembangunan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan pengembangan pariwisata

• Identifikasi kebutuhan pembangunan kapasitas untuk pelaksanaan rencana mitigasi dan pemantauan lingkungan dan sosial termasuk perlindungan.

• Identifikasi kebutuhan pembangunan kapasitas masyarakat untuk pengembangan pariwisata inklusif

• Identifikasi kebutuhan pengembangan tambahan untuk sektor swasta, UKM dan pengembangan keterampilan

• Identifikasi kebutuhan pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan bagi orang dewasa

H. Memastikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan

Sangatlah penting untuk melibatkan sektor swasta, masyarakat lokal, pemerintah

daerah, dan lembaga pemerintah pusat terkait melalui penjangkauan secara proaktif

dan presentasi publik. Berdasarkan pemetaan awal para pemangku kepentingan22 dan

berdasarkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (sebagai bagian dari

Laporan Pendahuluan) melalui konsultasi rutin dengan lembaga pemerintah dan para

pemangku kepentingan lainnya, Konsultan harus mencari masukan dan konsensus

mengenai semua hasil antara dan hasil akhir pekerjaan akhir.23 Konsultan harus

memastikan bahwa semua masukan dan/atau pertimbangan yang disampaikan selama

proses persetujuan dan ratifikasi formal tercermin di dalam rancangan akhir Rencana

Induk Pariwisata Terpadu. Dalam upaya mendapatkan umpan balik dan dukungan

para pemangku kepentingan, setidaknya harus mencakup hal-hal tentang:

• Tujuan dan visi dari Rencana Induk Pariwisata Terpadu;

• Kisaran peluang wisata yang sesuai dengan daerah tujuan wisata;

• Keragaman pengembangan penggunaan lahan yang seharusnya dilakukan di daerah tujuan wisata dan di lokasi-lokasi di mana pengembangan tersebut harus dilakukan;

• Potensi dampak dan risiko lingkungan dan sosial dari usulan pembangunan/perubahan penggunaan lahan atau pembangunan fisik; aspek ini perlu dimasukkan sebagai pertimbangan dalam merumuskan skenario alternatif pengembangan lahan/pembangunan

• Skenario pengembangan alternatif yang diusulkan serta skenario pengembangan akhir yang dikehendaki;

• Peran dan tanggung jawab semua lembaga pemerintah yang terkait di dalam pelaksanaan rencana induk pariwisata terpadu tersebut

22 BPIW akan berbagi pemetaan dengan Konsultan setelah Penandatanganan Kontrak. 23 [TAMBAHKAN untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan : Konsultan akan memastikan bahwa proses konsultasi penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur (Lampiran 4) akan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait termasuk PT. TWC, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kabupaten Magelang.]

Lampiran

20

• Peran dan tanggung jawab masyarakat setempat, asosiasi, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam pelaksanaan rencana induk pariwisata terpadu tersebut, terutama dalam mengelola obyek wisata.

• Peluang kerja yang ada dan yang akan ada di bidang pariwisata, perusahaan komersial, industri, produksi pertanian, dll;

• Potensi daerah di mana sektor swasta, pemerintah daerah dan BUMN tertarik untuk berinvestasi di sektor pariwisata;

• Kebutuhan pendidikan formal, non formal dan pendidikan bagi orang dewasa.

• Rancangan akhir dari Rencana Induk Pariwisata Terpadu tersebut

IV. HASIL PEKERJAAN DAN TATA WAKTU

Tugas Hasil Pekerjaan

Waktu (bulan sejak

penanda-tanganan

kontrak)

Laporan Awal, termasuk rencana keterlibatan

pemangku kepentingan

1

Laporan Analisis Data Awal (Baseline)

(Tugas/Pekerjaan A, B, C, D)

4

Proyeksi pertumbuhan dan skenario

pembangunan (Tugas E)

5

Rencana pembangunan keseluruhan (Tugas F1) 9

Rencana pengembangan terinci untuk area

prioritas utama (Tugas F2)

9

Rencana penahapan pengembangan pariwisata

(Tugas G1)

11

Rencana penahapan pengembangan

infrastruktur dan layanan terpadu (Tugas G2)

11

Program investasi 2018 yang mendesak (Tugas

G3)

Desember 2017

Program pembangunan kapasitas (Task G4) 11

Rencana Induk Pariwisata Terpadu Akhir

(Tugas G)

12

Lampiran

21

V. TENAGA AHLI UTAMA

Jabatan Kualifikasi Minimum

1. Ketua Tim (Perencana

Perkotaan/ Insinyur Sipil)

Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan

(setingkat Master) dan mempunyai pengalaman

internasional minimal 15 tahun di bidang yang terkait

2. Tenaga ahli pembangunan

kepariwisataan (Ahli

Ekonomi)




[untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, termasuk

mempunyai pengalaman internasional terkait rencana

pengelolaan wisatawan]

3. Perencana perkotaan/daerah Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan

(setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10

tahun di bidang yang terkait

4. Arsitek/Perencana perkotaan Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan



5. Perencana jalan dan angkutan

jalan (Insinyur Konstruksi

Jalan)




6. Tenaga Ahli WATSAN (Water

and Sanitation – Air dan

Sanitasi) dan SWM (Solid

Waste Mgt. – Pengelolaan

Sampah) (Tenaga Ahli

Sanitasi)




7. Tenaga ahli lingkungan Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan



8. Tenaga ahli pembangunan

sosial




9. Tenaga ahli kekayaan warisan

benda cagar budaya




[untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan,

mempunyai pengalaman internasional minimal 15

tahun, termasuk rencana pengelolaan wisatawan]

10. Tenaga ahli pengembangan

kelembagaan/ pembangunan



Lampiran

22

Jabatan Kualifikasi Minimum

kapasitas tahun di bidang yang terkait

11. Tenaga ahli pengembangan

keahlian/kapasitas

perusahaan




Sebagai tambahan atas tenaga ahli utama di atas, untuk melaksanakan tugasnya,

Konsultan harus menyiapkan staf pendukung, seperti tenaga ahli kebandaraan, tenaga

ahli kepelabuhan, tenaga ahli perkeretaapian, dan tenaga ahli transportasi umum

sebagai bagian dari pool tenaga ahli dan stal lainnya, yaitu: administrasi, pemetaan,

teknisi, dan dukungan logistik operasional lainnya yang terkait dengan tugas-tugas.

Lampiran

23

Lampiran 1. Daerah Tujuan Wisata dan Kawasan Wisata Utama

Daerah Tujuan Wisata Lombok

Saat ini, Lombok adalah daerah tujuan wisata yang biasanya merupakan ‘bagian dari

tujuan wisata’ atau ‘perjalanan sampingan’ dari Bali. Hingga saat ini, sebagian besar

pengunjung /wisatawan ke Lombok mengunjungi Kepulauan Gili dan daerah sekitar

Senggigi. Lombok menerima 2 juta wisatawan pada tahun 2015, di antaranya 52%

adalah wisatawan mancanegara. 50% wisatawan mancanegara ini berasal dari Eropa

dan lebih dari 18% dari Australia. Sebagai pulau, konektivitas eksternal Lombok

ditentukan oleh kualitas dan frekuensi akses angkutan udara dan laut. Sebagian besar

wisatawan mancanegara (68%) tiba melalui angkutan laut, terutama dengan kapal

cepat/speedboat dari Bali ke Kepulauan Gili. Wisatawan domestik juga sebagian besar

datang melalui laut (70%) namun biasanya menggunakan layanan kapal feri reguler.

Angkutan udara digunakan oleh sekitar 30% dari seluruh wisatawan (mancanegara

dan domestik) ke Lombok.

Jika dikelola dengan baik, Kepulauan Gili dan Senggigi dapat menyerap semakin

banyak wisatawan. Agar Kepulauan Gili dapat mempertahankan daya tariknya di

masa depan, kelestarian lingkungan perlu ditingkatkan dengan mengatasi kekurangan

pelayanan dasar (seperti pengelolaan air bersih, sanitasi dan pengelolaan sampah).

Untuk pengembangan Senggigi, dan pengembangan ke utara sampai ke Tanjung, akan

sangat penting untuk menetapkan dan menerapkan kendali perencanaan untuk

mempertahankan karakter 'butik', yang diciptakan melalui pengembangan hotel

berskala kecil dengan rentang 20 tahun.

Ke depan, Lombok juga dapat menjadi 'daerah tujuan' atau 'enklaf (enclave - daerah

kantong)' untuk beberapa sumber pasar mancanegara. Berdasarkan Analisis Pasar dan

Kajian Permintaan, untuk mewujudkan potensi penuh Lombok, tahapan lebih lanjut

dari pengembangan hotel berskala lebih besar (seperti di dalam pipeline (aktivitas, item

informasi, material, atau produk, di antara titik awal dan titik penyelesaian proses) untuk

wilayah Mandalika Resort) nampaknya dibutuhkan di daerah pantai selatan, karena

hal ini dapat memberi insentif pada pembentukan jalur angkutan udara secara

langsung ke sumber pasar terdekat, terutama Australia. PT Pengembangan Pariwisata

Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation - ITDC) adalah Badan Usaha Milik

Negara yang bertanggung jawab atas pengembangan Mandalika dan telah menyusun

Rencana Induk Detil untuk wilayah tersebut. Sampai saat ini, investor swasta enggan

mendirikan hotel di Mandalika, yang baru-baru ini juga ditetapkan sebagai kawasan

ekonomi khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2014. ITDC

sekarang memainkan peran sebagai ‘penggerak pertama’ dengan membangun hotel-

hotel baru dan membangun infrastruktur di lokasi tersebut, yang dapat

mendiversifikasi penawaran pariwisata Lombok dan menarik pasar wisatawan baru ke

Mandalika (untuk pengalaman resor terpadu) dan di sepanjang pantai selatan yang

lebih besar (dengan akomodasi kelas atas dan dengan kepadatan yang rendah), jika

Lampiran

24

perhatian yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan alami (termasuk kebersihan)

ditangani.

Angkutan laut merupakan moda kedatangan yang penting bagi semua wisatawan

Lombok saat ini, namun diperkirakan akan bergeser. Pada tahun 2015, 68%

wisatawan internasional dan 70% wisatawan domestik tiba melalui laut. Dalam hal

wisatawan mancanegara, 63% dari mereka yang tiba melalui kapal, menggunakan

kapal cepat ke Kepulauan Gili (Pelabuhan Pemenang) dan 37% tiba di Lembar,

mempergunakan kapal feri (32%) dan kapal pesiar (5%). Dalam hal wisatawan

domestik, 82% tiba dengan mempergunakan kapal feri ke Pelabuhan Lembar dan 18%

dengan kapal cepat ke Kepulauan Gili. Pangsa kedatangan perjalanan udara saat ini

adalah 31%, namun hal ini cenderung meningkat secara signifikan di masa depan

mengingat perjalanan melalui udara dibandingkan dengan perjalanan melalui laut

lebih nyaman dan mengingat Lombok juga diharapkan dapat menjadi tujuan wisata

tersendiri. Total wisatawan yang tiba melalui udara diperkirakan meningkat menjadi

43% pada tahun 2021 dan 66% pada tahun 2041.

Dengan bertambahnya pasokan hotel, konektivitas udara diperkirakan akan

meningkat. Misalnya, penerbangan langsung dari Australia ke Lombok dapat

dipulihkan (berdasarkan koneksi Perth-Lombok Jetstar yang singkat pada tahun 2014),

dan wisatawan Australia dapat mengunjungi Lombok sebagai tujuan utama, bukan

hanya sebagai perjalanan sampingan dari Bali. Lombok, dengan pengembangan resor

di selatan, dan pemasaran yang terkait, juga dapat menjadi tujuan baru bagi wisatawan

Tiongkok dan Asia Timur lainnya. Jumlah wisatawan Timur Tengah ke Lombok dapat

tumbuh dari basis yang rendah, namun ada batasan untuk mempertahankan

pertumbuhan yang cepat ini karena jaraknya yang jauh, gejala musiman, dan pilihan

alternatif untuk pasar sumber ini. Thailand, dengan 660.000 wisatawan dari Timur

Tengah pada tahun 2015 (pertumbuhan 36% sejak 2009), adalah contoh dari daerah

tujuan wisata yang berhasil untuk pasar ini.

Implikasi dari mengejar skenario pertumbuhan pariwisata yang tinggi untuk

kebutuhan perencanaan dan investasi disampaikan pada Gambar 1. Konsultan akan

menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang terdiri dari: rencana

pengembangan keseluruhan untuk daerah tujuan wisata, yaitu pulau Lombok (25 tahun)

dan rencana pembangun terinci (5 tahun) untuk kawasan wisata utama prioritas, yaitu:

a. Daerah Kepulauan Gili-Senggigi meliputi tiga Kecamatan: Batu Layar, Pemenang

dan Tanjung.

b. Daerah pesisir selatan meliputi empat Kecamatan: Pujut, Praya Barat, Sekotong

dan Jerowaru.

Sebagai bagian dari Tugas F Jasa Layanan, Konsultan akan menyesuaikan atau

mengkonfirmasi kawasan wisata utama prioritas tersebut.

Lampiran

25

Gambar 1: Penetapan daerah tujuan wisata Lombok:

Legenda:

1. Senggigi di Kecamatan Batu Layar

2. Tanjung di Kecamatan Tanjung

3. Kepulauan Gili di Kecamatan

Pemenang

4. Kota Mataram

5. Mandalika di Kecamatan Pujut

6. Sekotong di Kecamatan Sekotong

7. Teluk Mekaki di Kecamatan Pujut

8. Kawasan Guling di Kecamatan

Sekotong

9. Bukit Jogo di Kecamatan Praya Barat

10. Pantai Pink di Kecamatan Jerowaru

11. Selong Balanak di Kecamatan Praya

Barat

12. Tanjung Aan di Kecamatan Pujut

13. Gunung Rinjani di Kecamatan

Sembalun

Implikasi Terperinci untuk Jasa Konsultan Rencana Induk Pariwisata Terpadu:

Rencana Induk Pariwisata Terpadu terdiri dari: (a) rencana pembangunan keseluruhan pulau

Lombok sebagai daerah tujuan wisata (25 tahun) dan (b) rencana pembangunan terinci (5 tahun)

untuk kawasan wisata utama prioritas:

− Kepulauan Gili-daerah Senggigi termasuk lokasi # 1-3, dan meliputi: Kecamatan Batu

Layar di Kabupaten Lombok Barat; dan Kecamatan Pemenang dan Kecamatan

Tanjung di Kabupaten Lombok Utara.

− Daerah pesisir selatan termasuk lokasi # 5-12, dan meliputi: Kecamatan Pujut dan

Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah; Kecamatan Sekotong di

Kabupaten Lombok Barat; dan Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur.

Sebagai bagian dari Tugas F dari Jasa Layanan, Konsultan akan menyesuaikan atau

mengkonfirmasi kawasan wisata utama prioritas dan akan memberikan rekomendasi mengenai

bagaimana mengintegrasikan pengembangan lokasi Mandalika dengan kerangka kerja masa

depan dan pengembangan pariwisata yang diusulkan di dalam Rencana Induk Pariwisata

Terpadu.

Lampiran

26

Daerah Tujuan Wisata Danau Toba

Saat ini, pada hakekatnya Danau Toba merupakan daerah tujuan wisata lokal,

dengan daya tarik yang menurun. Mayoritas (> 97%) wisatawan ke daerah tujuan

wisata Danau Toba pada tahun 2015 adalah wisatawan domestik. Wisatawan

mancanegara terutama berasal dari Malaysia (50%) dan Singapura (10%). Wisatawan

jarak jauh (terutama dari Eropa Utara, terutama Belanda dan Jerman) kebanyakan

backpackers (para traveler dengan anggaran minim dengan barang-barang pribadi yang dibawa

menggunakan tas punggung/ransel – pent.) atau ‘flash packers’ (backpacker yang

membelanjakan lebih banyak pada biaya akomodasi) yang tinggal di Indonesia untuk

jangka waktu yang lebih lama (2 minggu atau lebih). Sebagian besar wisatawan ke

Danau Toba adalah warga dari Sumatera Utara dan tiba dengan mobil atau bus dari

Medan (5 sampai 6 jam dari Medan ke Parapat). Parapat adalah pintu gerbang utama

karena adanya akomodasi dan layanan yang tersedia dan kemudahan akses ke obyek-

obyek wisata utama Danau Toba lainnya, yang terletak di Pulau Samosir, yang dapat

diakses dengan kapal feri. Lama tinggalnya bervariasi antara 1 sampai 3 malam.

Jalan raya adalah moda transportasi yang paling sering digunakan untuk akses

eksternal. Pada tahun 2015, 97% wisatawan domestik tiba melalui perjalanan darat dan

sisanya melalui perjalanan udara, sementara 85% wisatawan mancanegara tiba melalui

perjalanan udara dan sisanya melalui laut. Hampir semua wisatawan internasional ke

Danau Toba tiba di Bandara Internasional Kualanamu di Medan. Selain wisatawan

domestik yang melakukan perjalanan darat, semua wisatawan lain yang tiba melalui

udara dan laut menggunakan jalan darat untuk mencapai Parapat. Sekitar 90%

wisatawan datang ke Parapat dari Medan melalui koridor Medan-Tebing Tinggi-

Pematang Siantar-Parapat (170 km). Moda transportasi ini diperkirakan akan tetap

sama dengan kecenderungan yang ada saat ini. Pada tahun 2021 dan 2041 sekitar 97%

wisatawan domestik diperkirakan tiba melalui perjalanan darat dan sisanya melalui

perjalanan udara. Bagi wisatawan internasional, bandara akan tetap menjadi pintu

gerbang utama, 85% diperkirakan tiba melalui perjalanan udara pada 2021 dan 2041.

Diperkirakan Bandara Internasional Kualanamu akan tetap menjadi pintu gerbang

utama dan sebagian besar wisatawan masih akan melakukan perjalanan ke Parapat

dari Medan.

Melalui perbaikan kelestarian lingkungan, aksesibilitas dan aktivitas, Danau Toba

dapat menjadi tujuan wisata yang menarik bagi lebih beragam wisatawan domestik

dan beberapa wisatawan mancanegara. Bila waktu tempuh dari Medan ke Parapat

berkurang, maka hal ini dapat membuka Danau Toba untuk para penikmat akhir pekan

dari Sumatera Utara dan para penglaju (day tripper). Ini juga dapat membuka peluang

bagi kunjungan para wisatawan MICE (meetings, incentives, conferences, and events -

pertemuan, insentif, konferensi, dan acara) dari Medan – suatu peluang penting untuk

meningkatkan hunian pada hari kerja (dan keuntungan hotel dan daya tarik bagi

investasi di sektor perhotelan secara keseluruhan). Danau Toba juga dapat menjadi

Lampiran

27

bagian dari beberapa pilihan akhir pekan dari Jakarta. Mereka yang mengunjungi

teman dan kerabat dapat berkunjung lebih sering, tetapi mungkin untuk jangka waktu

yang lebih pendek. Kedekatan dan obyek wisata yang disempurnakan dapat menarik

pasar jarak pendek para penikmat akhir pekan dari Singapura dan Malaysia. Untuk

pasar jarak jauh, Danau Toba memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas karena

jaraknya dari daerah tujuan wisata lain di Indonesia, sehingga mempersulit untuk

mengintegrasikannya ke dalam penawaran paket wisata untuk wisatawan

mancanegara, dan karena orang Eropa diperkirakan akan melakukan perjalanan jarak

jauh dan mengambil liburan yang lebih singkat di masa mendatang.

Saran untuk Peningkatan Kualitas Air. Atas permintaan Pemerintah Indonesia, Bank

Dunia telah menugaskan suatu studi mengenai kualitas air untuk Danau Toba.

Tujuannya adalah untuk (a) mengidentifikasi sifat dan besarnya dampak terhadap

kualitas air yang terkait dengan pencemaran dan membedakan titik sumbernya (PS –

point sources) dan non-titik sumber (NPS non-point sources); dan (b) mengembangkan

dan merekomendasikan pengelolaan pengendalian pencemaran dan pemantauan data

serta pilihan analisis yang tepat; dan (c) membahas pilihan dengan para pemangku

kepentingan terkait untuk perbaikan dan pelestarian kualitas air di Danau Toba.

Temuan penelitian ini akan tersedia untuk Konsultan pada bulan September 2017

(perkiraan pengiriman laporan akhir), dan Konsultan akan menggabungkan temuan ini

di dalam penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Penelitian tersebut

mencakup pengembangan praktik terbaik menurut pilihan pengelolaan pencemaran

berstandar internasional dengan perkiraan anggaran untuk biaya investasi dan biaya

pemeliharaan. Pemerintah akan dapat membuat keputusan sendiri mengenai pilihan

terbaik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tahunan mereka.

Implikasi dari mengejar skenario pariwisata yang berkembang dengan pesat untuk

kebutuhan perencanaan dan investasi disampaikan pada Gambar 1. Untuk

memastikan adanya perbaikan kelestarian lingkungan, Konsultan akan menyiapkan

Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang terdiri dari: rencana pengembangan

keseluruhan untuk daerah tujuan wisata, yaitu sebagaimana diuraikan dalam Peraturan

Presiden No. 81 No. 2014 tentang “Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan

Sekitarnya”, dan rencana pembangunan detil (5 tahun) untuk kawasan wisata utama

prioritas yang meliputi empat kecamatan: Girsang Sipangan Bolon (Parapat),

Simanindo, Pangururan dan Balige.

Sebagai bagian dari Tugas F Jasa Layanan, Konsultan akan menyesuaikan atau

mengkonfirmasi kawasan wisata utama prioritas.

Lampiran

28

Gambar 2: Penetapan Daerah Tujuan Wisata Danau Toba

Implikasi Terinci untuk Jasa Konsultan Rencana Induk Pariwisata Terpadu:

Rencana Induk Pariwisata Terpadu terdiri dari:

A) Rencana pembangunan keseluruhan Danau Toba sebagaimana diuraikan dalam

Peraturan Presiden No. 81 No. 2014 tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan

Toba dan Sekitarnya” (25 tahun),24 dengan perhatian khusus (yaitu data awal (baseline)

dan target) terhadap limbah cair dan limbah padat/sampah: Simanando, Pangururan,

Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Ronggur Nihuta, Silahisabungan, Merek, Muara,

Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pematang Silimahuta, Silimakuta, Purba,

Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon,

Ajibata, Lumban Julu, Uluan, Porsea, Siantar Narumonda, Sigumpar, Laguboti, Balige,

Tampahan, Sianjur Mulamula, Harian and Sitiotio.

b) Rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk prioritas kawasan wisata utama:

− Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di Kabupaten Simalungun dan

Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan di Kabupaten Samosir.

− Kecamatan Balige di Kabupaten Toba Samosir.

24 Daerah tujuan wisata Danau Toba yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 No 2014 mencakup semua Kecamatan di dalam Outer Ring Road yang diproyeksikan, kecuali di Kecamatan Kerajaan dan Kecamatan Sumbul, yang jauh dari daerah tujuan wisata dan belum diidentifikasi sebagai kawasan wisata utama daerah. Sejauh Jalan Outer Ring diidentifikasi berdasarkan tugas C.2 sebagai hal yang penting untuk konektivitas eksternal dari daerah tujuan wisata, Konsultan akan memberikan rekomendasi khusus terkait dengan pariwisata berkenaan dengan semua segmen yang terkait dengan Jalan ini.

Lampiran

29

Daerah Tujuan Wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan25

Di JOGLOSEMAR, Borobudur, Kota Yogyakarta, dan Prambanan merupakan

pendorong utama pertumbuhan pariwisata. Daerah lain di Joglosemar, seperti Kota

Semarang, kelihatannya tidak menarik minat wisata yang signifikan. Sebagian besar

(93%) pengunjung Candi Borobudur adalah wisatawan domestik yang kebanyakan

datang dengan mobil atau bus. Pada tahun 2015, 79% wisatawan domestik tiba melalui

jalan darat, 11% melalui udara dan sisanya dengan kereta api. Sebagian besar

wisatawan mancanegara (65%) tiba dengan pesawat udara dari Jakarta atau Bali ke

Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta dan sebagian besar berasal dari Eropa (>

80%). Jadi, angkutan darat merupakan moda angkutan yang penting bagi wisatawan

domestik, sementara bandara merupakan gerbang utama bagi wisatawan

mancanegara. Yogyakarta adalah tempat tujuan bagi wisatawan domestik dan

mancanegara, karena merupakan pusat penghubung (hub) transportasi untuk jalan

raya, udara dan kereta api, dan kelompok utama akomodasi yang tersedia (91% kamar

hotel berada di DI Yogyakarta, 9% berada di Kabupaten Magelang) dan jasa, dan

karena kedekatannya dengan obyek wisata utama lainnya seperti di daerah

Prambanan. Sekitar 73% pengunjung diperkirakan datang ke Borobudur dan

Prambanan dari Yogyakarta. Sekitar 18% dan 9% pengunjung masing-masing berasal

dari Semarang dan Solo. Banyak wisatawan domestik dan proporsi yang cukup besar

dari wisatawan mancanegara ke Yogyakarta tidak mengunjungi Borobudur. Sebagian

besar wisatawan hanya tinggal dalam waktu singkat. Rata-rata lama tinggal di hotel di

DI Yogyakarta dan Kabupaten Magelang adalah 1,8 malam untuk tamu mancanegara

dan 1,4 malam untuk tamu domestik.

Borobudur-Yogyakarta-Prambanan26 diperkirakan akan tetap menjadi bagian dari

tujuan wisata bagi lebih banyak wisatawan mancanegara (sebagai hal yang ‘harus

dikunjungi’), tetapi juga bisa menjadi tujuan tersendiri untuk beberapa pasar di

kawasan tersebut. Jika pengalaman wisata Borobudur ditingkatkan, dapat menarik

lebih banyak wisatawan Asia, yang bagi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan27 bisa

menjadi tujuan tersendiri. Melalui obyek wisata yang disempurnakan (seperti desa

budaya di sekitar Borobudur dan peningkatan pengalaman wisata di Kota Yogyakarta

dan Prambanan), rata-rata lama menginap dan pengeluaran harian dapat meningkat.

Diharapkan pola dan distribusi kedatangan wisatawan akan tetap sama dengan

konteks yang ada saat ini. Wisatawan domestik akan terus mengandalkan angkutan

darat untuk bepergian; misalnya, pada tahun 2041 diperkirakan sekitar 73% wisatawan

domestik akan tiba melalui jalan darat dan 18% melalui udara. Sebagai bagian dari

jalan tol Trans Jawa, koridor Bawen-Magelang-Yogyakarta yang direncanakan,

diharapkan dapat bermanfaat bagi wisatawan, namun hal ini tidak memiliki

25 Ditambah dengan KSPN Semarang – Karimunjawa; KSPN Solo – Sangiran; KSPN Gunung Sewu, dan KSPN Dieng.

26 Ibid 82

27 Ibid 82

Lampiran

30

pembenaran dari sudut pandang pariwisata karena pada dasarnya jalan tersebut

melayani konektivitas regional. Wisatawan mancanegara diperkirakan akan terus

berdatangan melalui udara dan Bandara Kulon Progo yang baru diperkirakan akan

menjadi pintu gerbang utama.

Kunci untuk meningkatkan daya tarik wisata, terutama bagi wisatawan

mancanegara, adalah pengembangan Yogyakarta, Borobudur, dan Prambanan28

sebagai tujuan budaya yang koheren. Hal ini dipertimbangkan untuk

mengembangkan daerah tujuan wisata ini sebagai simbol budaya tradisional Jawa yang

diakui secara internasional. Kota Yogyakarta merupakan pusat utama untuk

infrastruktur pariwisata dan transportasi. Selain menjadi kota yang ramai dengan

suasana yang menyenangkan dan jalan perbelanjaan yang terkenal (Malioboro), tempat

ini dilengkapi dengan warisan budaya Jawa yang kaya. Kraton (istana) kota

Yogyakarata adalah kota berdinding di dalam kota. Bukan hanya kediaman Sultan dan

keluarganya saja, tetapi juga merupakan museum hidup yang berpusat pada budaya

Jawa. Di Kraton, wisatawan dapat belajar dan melihat secara langsung bagaimana

budaya Jawa terus hidup dan dilestarikan. Di istana terdapat sebuah museum dan

terdapat pertunjukan seni Jawa yang teratur seperti gamelan, wayang kulit, dan tarian

tradisional. Taman Air (Taman Sari) berada di dalam kawasan Kraton dan dibangun

pada pertengahan abad ke-18. Taman ini memiliki empat kawasan yang berbeda:

danau buatan besar dengan pulau dan paviliun yang terletak di barat, kompleks

pemandian di tengahnya, kompleks paviliun dan kolam di selatan, dan danau kecil di

bagian timur. Saat ini hanya kompleks pemandian di bagian tengah yang terpelihara

dengan baik. Berjarak satu jam berkendara dari Yogyakarta, Borobudur dan

Prambanan adalah kompleks candi Jawa yang megah yang berasal dari abad 8 sampai

9 dan abad 9 sampai 10. Candi-candi tersebut adalah Situs Warisan Dunia UNESCO

dan dikelola oleh PT. TWC.

• Kompleks Candi Borobudur terdiri dari tiga monumen, candi Borobudur utama

dan dua candi kecil di dekatnya (candi Mendut dan Pawon). Candi utama,

Borobudur, adalah candi Budha terbesar di dunia. Terlepas dari skalanya yang

megah, Borobudur terkenal dengan relief dan patung batu yang indah.

• Kompleks Candi Prambanan adalah Candi Hindu terbesar dari masa Jawa

kuno. Delapan candi utama dan delapan candi kecil membentuk kompleks

candi Prambanan utama, namun sisa-sisa lebih dari 200 candi kecil yang

sebagian besar hancur mengelilingi kompleks candi utama. Di dekatnya

terdapat candi Plaosan, terdiri dari dua candi utama yang sudah dipugar dan

lebih dari 100 candi kecil yang kebanyakan hancur.

• Situs lain dengan potensi pertumbuhan pariwisata adalah situs Ratu Boko, yang

terletak berdekatan dengan kompleks Candi Prambanan. Situs ini adalah

kompleks istana Hindu yang sebagian rusak, yang mencakup 16 hektar. Sejarah

28 Ibid 82

Lampiran

31

Ratu Boko tidak jelas, dan banyak dari apa yang dipahami tentang situs tersebut

berasal dari prasasti dan bahkan cerita rakyat. Campuran struktur Budha dan

Hindu ditemukan di kompleks tersebut. Prasasti tertua yang ditemukan di situs

ini diyakini berasal dari tahun 792 Masehi.

Tantangan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Induk ini adalah

merencanakan dan memberi pedoman bagi pengembangan pariwisata dengan sangat

hati-hati untuk memastikan bahwa kekayaan sejarah, budaya dan agama akan

dipertahankan dan dapat dinikmati sebagai warisan yang hidup. Beberapa dampak

negatif kepadatan penduduk oleh wisatawan sudah dapat dilihat di Borobudur yang

mengalami peningkatan ketidakpuasan pengunjung dan pertumbuhan pengunjung

yang merosot. Dengan demikian, salah satu elemen Rencana Induk Pariwisata Terpadu

ini adalah Rencana Pengelolaan Pengunjung untuk Borobudur (lihat Lampiran 4).

Rencana ini akan membantu menurunkan ketidakpuasan dan stagnasi yang terus

berlanjut, terutama di antara wisatawan mancanegara, dan untuk mempertahankan

nilai-nilai yang menjadi dasar dari masuknya Kompleks Candi Borobudur ke dalam

Daftar Warisan Dunia.

Implikasi dari mengejar skenario pariwisata yang berkembang dengan pesat untuk

kebutuhan perencanaan dan investasi disajikan pada Gambar 1. Rencana

konektivitas regional memastikan konektivitas yang memadai antara Borobudur,

Yogyakarta dan Prambanan, serta bandara baru dan yang sudah ada sekarang ini.

Konsultan akan menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang terdiri dari:

(a) Rencana pembangunan secara keseluruhan 25 tahun untuk daerah tujuan

wisata yang terdiri dari Klaster Borobudur yang meliputi Kecamatan

Tempuran, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan

Borobudur dan Kecamatan Mungkid29; Klaster Prambanan-Boko yang meliputi

Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di

Klaten Kabupaten Klaten dan Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta.

(b) Rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk kawasan wisata utama prioritas:

i. Klaster Borobudur meliputi dua Kecamatan: Borobudur dan Mungkid.

ii. Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di

Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten.

iii. Klaster Yogyakarta termasuk Kraton, Taman Sari dan Jalan Malioboro di

Kecamatan berikut: Kraton, Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan,

Kotagede dan Gondomanan.

29 Peraturan Presiden 58/2014 mencakup tujuh kecamatan di dalam batasan Rencana Induk Tata Ruang Borobudur: Tempuran, Mertoyudan, Muntilan, Kalibawang, Samigaluh, Borobudur, dan Mungkid. ITMP telah mengecualikan Kecamatan Kalibawang dan Samigaluh mengingat bahwa wilayah yang termasuk di dalam Rencana Tata Ruang minimal dan tidak ada peluang wisata utama yang teridentifikasi di Kecamatan-Kecamatan ini.

Lampiran

32

(c) Penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur

Sebagai bagian dari Tugas F Jasa Layanan Konsultan akan menyesuaikan atau

mengkonfirmasi kawasan wisata utama prioritas.

Gambar 3 Penetapan Daerah Tujuan Wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan30

Implikasi terinci untuk Jasa Konsultan Rencana Induk Pariwisata Terpadu:

Rencana Induk Pariwisata Terpadu terdiri dari:

(A) Rencana pembangunan secara keseluruhan 25 tahun untuk daerah tujuan wisata yang

terdiri dari Kluster Borobudur yang meliputi Kecamatan Tempuran, Kecamatan

Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid;

Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman

dan Kecamatan Prambanan di Klaten Kabupaten Klaten dan Yogyakarta yang

meliputi Kota Yogyakarta; Ditambah dengan KSPN Semarang-Karimunjawa, KSPN

Solo-Sangiran; KSPN Gunung Sewu, KSPN Dieng.

(b) Rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk kawasan wisata prioritas utama:

i. Klaster Borobudur meliputi dua Kecamatan: Borobudur dan Mungkid.

ii. Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten

Sleman dan Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten.

iii. Klaster Yogyakarta termasuk Kraton, Taman Sari dan Jalan Malioboro yang

meliputi kecamatan berikut ini: Kraton, Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan,

Kotagede dan Gondomanan.

IV. KSPN Semarang-Karimunjawa, KSPN Solo-Sangiran; KSPN Gunung Sewu, KSPN

Dieng.

(c) Penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur (Lampiran 4)

30 Ditambah dengan KSPN Semarang – Karimunjawa; KSPN Solo – Sangiran; KSPN Gunung Sewu, dan KSPN Dieng.

Lampiran

33

Lampiran 2: Gambaran Indikatif Daftar Isi

Bagian I: PENDEKATAN UMUM

1. TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN PARIWISATA TERPADU

2. VISI STRATEGIS

Potensi wisata

Daya dukung wisata dan pariwisata berkelanjutan

Partisipasi masyarakat setempat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan

Mengaktifkan lingkungan bisnis

Pengaturan kelembagaan

BAGIAN II: ANALISIS PASAR UNTUK DAERAH X/Y/Z (Berdasarkan hasil studi

analisis pasar dan penilaian permintaan)

1. PENILAIAN PENAWARAN DAN PERMINTAAN PASAR WISATA

Penilaian pasokan

Penilaian permintaan

Analisis investor

2. STRATEGI PASAR

Analisis permintaan pasar masa depan

Strategi pemasaran dan pemerekan (branding - membangun kekuatan sebuah merek di

dalam persaingan pasar)

BAGIAN III: STRATEGI PEMBANGUNAN UNTUK DAERAH X/Y/Z

1. ANALISIS SITUASI YANG ADA

Definisi batas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Terpadu Wilayah X/Y/Z

Penilaian kerangka perencanaan yang ada dan tinjauan rencana tata ruang saat ini

Meninjau kerangka kelembagaan setempat yang ada

Penilaian situasi sosial-ekonomi dan kecenderungan pembangunan (10 tahun terakhir)

Meninjau keseluruhan kegiatan ekonomi di daerah tersebut

Analisis kegiatan ekonomi yang terkait pariwisata di daerah X/Y/Z (berdasarkan hasil

analisis Pasar dan Hasil Penilaian Permintaan), termasuk:

• Jumlah wisatawan, lokal dan mancanegara, lama tinggal, pola pengeluaran,

dll.

• Akomodasi semalam berdasarkan jenis, kapasitas, dan lokasi

• Restoran berdasarkan jenis, kapasitas, dan lokasi

• Lokasi wisata budaya dan alam menurut jenis, lokasi, dan jumlah

pengunjung

• Tempat wisata buatan (manmade) menurut jenis, lokasi, dan jumlah

pengunjung (taman bermain, pasar wisata, pusat perbelanjaan, dll)

• Dll.

Lampiran

34

Kondisi ketenagakerjaan di industri pariwisata lokal (berdasarkan hasil analisis Pasar dan

Hasil Kajian Permintaan), mis.:

• Kesenjangan permintaan dan penawaran pekerjaan terkait pariwisata

• Kesenjangan (dalam jumlah dan kualitas) dalam persyaratan keterampilan

• Posisi dan potensi UKM setempat

Uraian terinci tentang kondisi kekayaan alam dan budaya (berdasarkan hasil analisis Pasar

dan Permintaan Penilaian dan studi sebelumnya), termasuk:

• Identifikasi kekayaan alam dan budaya di Daerah Tujuan Wisata

• Penilaian kualitas dan keunikan kekayaan alam dan budaya

• Meninjau kondisi kekayaan alam dan budaya saat ini

Kondisi kesehatan lingkungan (kualitas air dan kualitas udara, kebersihan, kejadian malaria

dan gangguan kesehatan lainnya, dll.)

Masalah keamanan

Penggunaan lahan saat ini (peta)

Peta yang menunjukkan lokasi dan ukuran kawasan wisata yang ada:

• daerah tempat wisatawan menginap

• daerah tempat wisatawan rekreasi: daerah pantai, pusat perbelanjaan,

pasar(-wisata), restoran, bar, dll.

• daerah dekat obyek wisata (budaya, alam, buatan manusia)

Inventarisasi infrastruktur dan penyediaan layanan saat ini, dengan fokus pada kawasan

wisata utama yang ada dan yang baru (berdasarkan hasil analisis Kajian Pasar dan

Permintaan), yaitu:

• Akses eksternal: kapasitas bandara dan angkutan udara, pelabuhan,

jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta api, sistem angkutan umum

eksternal (jarak jauh).

• Akses internal: jaringan jalan internal, fasilitas angkutan umum internal

dan jarak pendek, fasilitas angkutan tidak bermotor, fasilitas pejalan kaki,

keselamatan jalan, dll.


• Penyediaan air bersih

• Sanitasi dan saluran pembuangan

• Pengelolaan limbah padat/sampah

• Penyediaan tenaga listrik


• Kebersihan dan perawatan

Lampiran

35

• Pengelolaan lalu lintas dan parkir

• Fasilitas pejalan kaki

• Fasilitas umum


Rincian identifikasi kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur dan pemberian pelayanan

Inisiatif sektor publik dan swasta yang sedang berjalan dan yang direncanakan:

• Investasi sektor publik: apa dan kapan?

• Inisiatif sektor swasta: apa dan kapan?

Dampak investasi yang direncanakan untuk mengatasi kekurangan dan kesenjangan

layanan yang teridentifikasi

2. SKENARIO PEMBANGUNAN

Proyeksi pertumbuhan untuk jangka waktu 25 tahun dan proyeksi pertumbuhan jangka

menengah yang terkait selama 5 tahun (berdasarkan tinjauan statistik, rencana dan

dokumen yang ada):

• Proyeksi pertumbuhan ekonomi

• Proyeksi pertumbuhan industri

• Proyeksi pertumbuhan pengunjung

• Proyeksi pertumbuhan lapangan kerja

• Proyeksi pertumbuhan penduduk, termasuk penduduk sementara

(wisatawan) dan perpindahan warga pencari kerja yang memasuki

wilayah

Merencanakan standar untuk infrastruktur dan layanan pariwisata (dengan

mempertimbangkan bahwa pengunjung memiliki harapan yang relatif tinggi terhadap

standar infrastruktur dan pelayanan).

Identifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk kebutuhan perumahan, industri, kawasan

komersial, dan pengunjung di masa depan, termasuk persyaratan lahan untuk perumahan

pegawai sektor pariwisata dan keluarga mereka

Identifikasi kesadaran masyarakat dan kebutuhan pembangunan kapasitas untuk

pengembangan pariwisata inklusif

Identifikasi kebutuhan terhadap pengembangan keterampilan untuk penyediaan pasar

pariwisata (pendidikan, pengembangan UKM)

Penyajian setidaknya tiga skenario pengembangan tata ruang yang berbeda untuk

mengakomodasi proyeksi pertumbuhan

Kajian dampak lingkungan dan sosial dari setiap skenario pembangunan

Lampiran

36

3. EVALUASI SKENARIO PEMBANGUNAN

Identifikasi pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan, paling tidak

dari: Instansi pemerintah, perwakilan sektor swasta, penduduk dan komunitas bisnis

setempat, LSM setempat

Pembahasan temuan, standar perencanaan yang diusulkan dan skenario dengan semua

pemangku kepentingan

Pemilihan satu skenario untuk diuraikan lebih lanjut

Identifikasi para pemangku kepentingan yang secara aktif akan memberikan kontribusi

untuk merinci skenario pembangunan yang dikehendaki

4. SKENARIO PEMBANGUNAN YANG DIKEHENDAKI

Merinci skenario pengembangan yang dikehendaki dalam kerja sama erat dengan para

pemangku kepentingan yang teridentifikasi:

• Mempresentasikan peta penggunaan lahan (2022 dan 2042) termasuk

rincian lokasi, bentuk dan ukuran kawasan wisata utama yang ada dan

yang baru

• Mengidentifikasi dan membahas masalah kepemilikan lahan yang terkait

dengan skenario pembangunan yang dikehendaki

• Mengidentifikasi dan mitigasi dampak lingkungan dan sosial yang terkait

dengan skenario pembangunan yang dikehendaki

• Mengidentifikasi dan membahas masalah pelestarian warisan budaya dan

alam yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki

• Mengevaluasi pilihan penahapan dan menyeleksi lokasi prioritas untuk

pembangunan dengan rincian ukuran dan bentuk yang sesuai dengan

proyeksi permintaan untuk semua penggunaan lahan dan dengan

penekanan khusus pada pembangunan pariwisata dalam kelompok lima

tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033 -2037 / 2038-2042)

• Mengidentifikasi kebutuhan tambahan akan infrastruktur dan pelayanan

berdasarkan kekurangan yang ada sesuai dengan skenario pembangunan

dan standar infrastruktur yang dikehendaki dengan rentang perencanaan

masing-masing 5 tahun dan 25 tahun.

• Menghadirkan rencana penahapan terpadu untuk menentukan waktu

penyediaan infrastruktur dan pelayanan secara bertahap dan hati-hati

untuk meminimalkan risiko dan menjadi pedoman bagi pengembangan

• Mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk pengembangan UKM dan

keterampilan

• Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab semua pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan skenario yang dikehendaki

• Menilai minat dan komitmen sektor swasta terhadap realisasi skenario

pembangunan

Lampiran

37

• Menilai minat dan komitmen masyarakat terhadap realisasi skenario

pembangunan

• Mengidentifikasi kebutuhan akan revisi di tingkat hilir terhadap rencana

dan peraturan formal lainnya (tata ruang) (untuk daftar indikatif lihat

Lampiran 3).

5. RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA UTAMA PRIORITAS

Menyampaikan rencana pembangunan terinci dengan rentang perencanaan 5 tahun dan 25

tahun untuk semua kawasan wisata utama prioritas yang ada saat ini di dalam Kawasan

Wisata (klaster kegiatan dan fasilitas wisata dan kawasan wisata yang ada) dan untuk

kawasan wisata utama baru yang telah diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata

dalam 5 tahun pertama (2018-2022) Program, termasuk peta, standar perencanaan,

peraturan bangunan dan desain konseptual dengan perkiraan biayanya.

6. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN JASA TERPADU

Rencana investasi jangka menengah dan jangka panjang

Menyampaikan hasil gabungan keseluruhan skenario pembangunan dan rencana

pembangunan terinci dan menunjukkan rencana pembangunan infrastruktur dan pelayanan

terpadu dan bertahap serta perkiraan biaya yang terkait untuk semua sektor pada tingkat

pra-kelayakan selama 5 dan 25 tahun, berikut dengan desain konseptualnya. Rencana

investasi ini harus mendukung dan menjadi pedoman bagi pengembangan pariwisata dan

akan mencakup:

• Pembangunan kembali area

• Akses eksternal: kapasitas bandara dan angkutan udara, pelabuhan, jalan

tol, jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta api, dan angkutan umum

eksternal (jarak jauh)

• Akses internal: jaringan jalan internal, sarana angkutan umum internal dan

jarak pendek termasuk transportasi air, fasilitas angkutan tidak bermotor,

pengelolaan lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, keamanan jalan, parkir, dll.


• Penyediaan air bersih

• Pengelolaan limbah cair dan sanitasi

• Pengelolaan limbah padat/sampah dan kebersihan

• Penyediaan tenaga listrik


• Fasilitas umum


• Infrastruktur terkait wisata khusus seperti pusat informasi, dermaga,

trotoar, papan petunjuk, dll.

Rencana investasi jangka pendek

Menyampaikan rencana investasi tahun pertama yang mendesak (2018) untuk

meningkatkan konektivitas dan investasi infrastruktur dasar tahun pertama yang penting.

Lampiran

38

7. PEMBANGUNAN KAPASITAS

Menyampaikan program pembangunan kapasitas bekerja sama dengan erat dengan para

pemangku kepentingan yang teridentifikasi, termasuk pembangunan kapasitas kelembagaan

di semua tingkat pemerintahan, pemantauan upaya pengamanan dan revisi rencana tata

ruang, pembangunan kapasitas masyarakat, dan pengembangan keterampilan dan UKM.

8. RENCANA INDUK PARIWISATA TERPADU

Menyampaikan rencana induk pariwisata terpadu untuk semua sektor pada tingkat pra-

kelayakan, termasuk desain konseptual untuk semua infrastruktur dan pelayanan untuk

masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun, terdiri dari:

• rencana penggunaan lahan

• rencana penahapan yang menunjukkan lokasi prioritas untuk pembangunan

dalam kelompok lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033-2037

/ 2038-2042)

• rencana pembangunan terinci untuk kawasan wisata prioritas utama

• rencana pembangunan fasilitas pariwisata bertahap selama masing-masing 5

tahun dari jangka waktu 25 tahun

• rencana pengembangan infrastruktur dan layanan terpadu bertahap selama

masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun

• rencana pengembangan sektor swasta, UKM dan keterampilan

• rencana pembangunan kapasitas masyarakat untuk pembangunan inklusif

• rencana pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan pengembangan

pariwisata

• jika informasi yang memadai tentang pengadaan lahan dan/atau pemukiman

kembali tersedia untuk pengembangan lahan /infrastruktur/fasilitas tertentu

seperti yang direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa

rekomendasi ITMP tersebut akan dilaksanakan, maka Konsultan juga akan

menyusun Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

(LARAP) sesuai dengan LARPF sebagaimana ditentukan dalam ESMF.

• jika informasi yang memadai tentang adanya dampak dan potensi dampak

pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat tersedia untuk pengembangan

lahan/infrastruktur/fasilitas tertentu seperti yang direkomendasikan oleh

ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa rekomendasi ITMP tersebut akan

dilaksanakan, maka Konsultan juga akan menyusun Rencana Tindak bagi

Masyarakat Adat (IPP) sesuai dengan Kerangka Kerja Masyarakat Adat (IPPF)

sebagaimana tercantum dalam ESMF

• pelestarian sumber daya alam dan rencana pengelolaan lingkungan

• rencana pengelolaan pelestarian warisan budaya

• pengaturan pelaksanaan

• perkiraan biaya dan rencana investasi 5 tahun yang terinci

• rencana pembiayaan termasuk pembedaan kontribusi sektor publik dan swasta

Lampiran

39

9. EVALUASI PEREKONOMIAN

10. EVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN RENCANA MITIGASINYA

11. EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN RENCANA MITIGASINYA

Lampiran

40

Lampiran 3: Tanggung jawab untuk mengkaji rencana setelah selesainya Rencana

Induk Pariwisata Terpadu

Setelah Rencana Induk Pariwisata Terpadu disusun, sejumlah rencana tata ruang dan

sektoral harus ditinjau dan diperbaiki atau disusun, termasuk:

1. Tinjauan rencana tata ruang:

a. RTRW Provinsi

b. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kawasan Strategis Pariwisata

(lintas kota/kabupaten)

c. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota/Kabupaten

d. RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) Kawasan Strategis Pariwisata

2. Tinjauan Rencana Induk sektoral:

a. Jalan

b. Angkutan

c. Drainase dan pengendalian banjir

d. Persediaan air bersih

e. Pengelolaan limbah cair

f. Pengelolaan limbah padat

g. Sumber Tenaga listrik

h. Rencana Taman Nasional (jika ada)

Sejumlah besar instansi pemerintah akan dilibatkan dalam menyusun/mengkaji ulang

rencana tersebut. Sebagian besar pekerjaan ini akan dilakukan dalam kerja sama dan

konsultasi yang erat dengan para pemangku kepentingan terkait. Catatan awal ini

dimaksudkan untuk mengidentifikasi instansi pemerintah mana di tingkat

pemerintahan mana yang secara formal bertanggung jawab atas penyusunan dan/atau

pengkajian rencana ini. Ini adalah upaya awal untuk mengidentifikasi kebutuhan

perencanaan di tingkat hilir yang akan dikembangkan dan diperbaiki oleh Konsultan.

Ad 1. Rencana tata ruang

Yang bertanggung jawab atas penyusunan/peninjauan RTRW dan RDTR

adalah Bappeda Kota atau Kabupaten dari daerah yang tercakup. Jika wilayah

perencanaan mencakup lebih dari satu pemerintah daerah, yang sering kali

melibatkan RTRW untuk wilayah strategis, Bappeda Provinsi adalah pihak yang

bertanggung jawab.

Ad 2. Rencana induk sektoral.

Jalan

Terdapat sejumlah instansi di setiap tingkat pemerintahan yang bertanggung

jawab di sektor jalan. Sebagian besar tanggung jawabnya berada pada

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Rincian tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut.

Lampiran

41

Instansi Tanggungjawab

Ditjen. Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Mengembangkan rencana induk jalan nasional

• Mengembangkan dan memelihara jaringan jalan nasional, termasuk beberapa jalan tol

• Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten yang telah diklasifikasikan sebagai jalan strategis

• Mengatur sektor jalan

Badan Pengatur Jalan Tol - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Mengatur jalan tol

• Menyeleksi operator jalan tol

Pemerintah Provinsi

• Mengembangkan rencana induk jalan provinsi

• Membangun dan memelihara jaringan jalan provinsi

• Membangun jalan daerah

Pemerintah Kota / Kabupaten

• Mengembangkan rencana induk jalan kota/kabupaten dan daerah

• Membangun dan memelihara jaringan jalan kota/ kabupaten

• Membangun dan memelihara jalan daerah

Pemerintah Desa • Jalan desa

Angkutan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertanggung jawab atas pembangunan

infrastruktur dan layanan angkutan di jaringan nasional (kecuali jalan raya),

dan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten bertanggung jawab atas jaringan

jalan provinsi dan kota/kabupaten. Rincian tanggung jawabnya adalah sebagai

berikut.


Ditjen. Perhubungan Darat – Kementerian Perhubungan

• Mengembangkan rencana induk pelayanan angkutan jalan

• Mengembangkan rencana induk angkutan feri dan penyeberangan

• Mengatur angkutan darat

• Mengaktifkan jaringan jalur angkutan umum lintas provinsi

• Mengeluarkan izin layanan angkutan umum antar-provinsi kepada operator

• Membangun terminal angkutan umum antar provinsi

• Menyetujui desain teknis dan pengoperasian terminal angkutan umum berbasis jalan

• Membangun dan memelihara pelabuhan feri dan angkutan penyeberangan

• Mengembangkan jaringan rute feri

• Mengeluarkan izin layanan feri kepada operator

Ditjen. Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan

• Mengembangkan rencana induk bandara

• Mengembangkan rencana induk pelayanan angkutan udara

• Mengatur sektor angkutan udara

• Mengaktifkan jaringan rute penerbangan reguler

• Mengeluarkan perizinan pelayanan angkutan udara reguler kepada operator

Lampiran

42


• Membangun bandara

• Menyetujui desain teknis dan pengoperasian bandara

Ditjen. Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan

• Mengembangkan rencana induk pelabuhan

• Mengembangkan rencana induk perkapalan

• Mengatur sektor angkutan laut

• Mengaktifkan jaringan rute pengapalan

• Mengeluarkan perizinan layanan pengapalan reguler kepada operator

• Membangun pelabuhan

• Menyetujui desain teknis dan pengoperasian pelabuhan

Ditjen. Perkeretaapian – Kementerian Perhubungan

• Mengembangkan rencana induk perkeretaapian

• Mengatur sektor perkeretaapian

• Membangun dan memelihara jaringan kereta api antar-provinsi

• Mengeluarkan izin layanan angkutan kereta api antar-provinsi kepada operator

• Menyetujui desain teknis dan pengoperasian jalur kereta api

Pemerintah Provinsi

• Sama seperti Kementerian Perhubungan, tetapi untuk jaringan di tingkat provinsi. Pemerintah provinsi harus meminta persetujuan dari Kemenhub mengenai rancangan dan pengoperasian teknis.

Pemerintah Kota/ Kabupaten

• Sama seperti Kementerian Perhubungan, tetapi untuk jaringan di tingkat kota/kabupaten. Pemerintah kota/ kabupaten harus meminta persetujuan dari Kemenhub mengenai rancangan dan pengoperasian teknis.

Drainase dan pengendalian banjir

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)

bertanggung jawab atas pembangunan jaringan drainase dan pengendalian

banjir dan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten bertanggung jawab atas

jaringan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Rincian tanggung jawabnya

adalah sebagai berikut.


Kementerian PUPR - Ditjen. Sumber Daya Air

• Mengembangkan rencana induk pengelolaan sumber daya air dan konservasi air

• Mengatur pengelolaan sumber daya air dan konservasi air

• Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan pengelolaan sumber daya air

• Mengembangkan rencana induk jaringan utama drainase

• Mengembangkan standardisasi pengelolaan sumber daya air

• Mengembangkan dan mengawasi pedoman teknis pengelolaan sumber daya air

• Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air

Kementerian PUPR – Ditjen. Cipta Karya

• Mengembangkan peraturan untuk sistem drainase di lokasi pemukiman

• Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan sistem drainase

• Mengembangkan sistem drainase di lokasi pemukiman

• Mengatur standardisasi sistem drainase di kawasan

Lampiran

43


pemukiman

• Mengembangkan rencana pemukiman nasional untuk mendukung kawasan wisata

• Mengembangkan dan mengawasi pedoman teknis pengembangan drainase di pemukiman

• Memfasilitasi serah terima aset pembangunan dan pembangunan sistem drainase di kawasan pemukiman ke Pemda

Dinas Pekerjaan Umum di Tingkat Provinsi

• Mengatur operasi pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi dan antar kota/kabupaten

• Mengembangkan RPI2JM untuk infrastruktur pelayanan drainase

• Mengawasi operasional dan teknis sumber daya air dan drainase

• Memberikan perizinan penggunaan air dan sumber daya air

• Mengevaluasi dan mengendalikan pengelolaan sumber daya air

• Melaksanakan desentralisasi kewenangan sektor sumber daya air di tingkat provinsi

• Membangun sistem drainase regional

• Pengawasan teknis untuk pekerjaan konstruksi

• Melakukan pekerjaan konstruksi fisik sistem drainase dan air

Dinas Pekerjaan Umum di tingkat Kota / Kabupaten

• Sama seperti Dinas Pekerjaan Umum di tingkat provinsi, namun untuk jaringan di tingkat kota/kabupaten

• Mengembangkan RPI2JM untuk infrastruktur layanandrainase

• Berkoordinasi dengan pemerintah kota lain untuk sistem drainase antar-sambungan dan pengelolaan sumber daya air

Penyediaan Air Minum

Penyediaan air bersih biasanya diatur di tingkat Kota atau Kabupaten. Yang

bertanggung jawab untuk penyusunan dan pelaksanaan rencana induk adalah

PDAM kota/kabupaten.


Kementerian PUPR – Ditjen. Cipta Karya

• Mengatur pengelolaan sistem penyediaan air minum di daerah perkotaan, pedesaan dan daerah tertentu

• Mengembangkan rencana penyediaan air minum nasional untuk mendukung kawasan wisata

• Melaksanakan dan memfasilitasi pengaturan sistem penyediaan air minum

• Mengatur standardisasi untuk sistem penyediaan air minum

• Memfasilitasi lembaga di sektor penyediaan air minum

Kementerian PUPR - BPPSPAM (Badan Pendukung Pengembangan

• Mengatur standardisasi penyediaan air bersih terutama untuk sistem air minum

• Mengawasi sistem penyediaan air bersih ke pemerintah provinsi dan daerah

Lampiran

44


Sistem Penyediaan Air Minum)

Provinsi – Dinas Pekerjaan Umum

• Mengembangkan rencana induk penyediaan air minum untuk tingkat provinsi (RISPAM - Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)

• Mengembangkan RPI2JM (Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah) untuk penyediaan air bersih

• Mengembangkan pelayanan penyediaan air bersih di tingkat daerah

• Pengawasan teknis untuk pekerjaan konstruksi Melakukan pekerjaan konstruksi fisik penyediaan air bersih

Pemerintah Kota – PDAM di tingkat kota

• Mengembangkan peraturan dan strategi pengelolaan penyediaan air minum dan pengelolaan limbah cair

• Mengembangkan rencana induk penyediaan air minum untuk tingkat kota (RISPAM), termasuk pemeliharaan dan pengendaliannya

• Mengembangkan RPI2JM untuk penyediaan air minum

• Mengembangkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)

• Menyediakan sambungan air minum Rumah Tangga, pekerjaan konstruksi dan O&M jaringan air minum kota

Pengelolaan limbah cair dan pengelolaan limbah padat/sampah


Ditjen. Cipta Karya

• Mengatur sistem pembuangan limbah cair dan limbah padat/persampahan

• Mengembangkan rencana pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan nasional untuk mendukung kawasan wisata

• Melaksanakan peraturan sistem pengelolaan limbah cair air dan limbah padat/persampahan termasuk memfasilitasi penyediaan lahannya

• Mengawasi pedoman teknis pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan

• Mengembangkan standardisasi pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan

Dinas Pekerjaan Umum di Tingkat Provinsi

• Mengembangkan sistem pengelolaan limbah padat/persampahan dan limbah cair di tingkat daerah

• Pengawasan teknis untuk pekerjaan konstruksi

• Mengembangkan konstruksi fisik sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan

Pemerintah Kota • Mengembangkan rencana induk sanitasi (Buku Putih Sanitasi/BPS, Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

• Mengembangkan peraturan teknis untuk sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan

• Menyediakan layanan pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan

Lampiran

45

Setiap pemerintah daerah harus menyusun Strategi Sanitasi Kota/ Kabupaten

(SSK) yang mencakup pengelolaan limbah cair dan pengelolaan limbah

padat/sampah. Yang bertanggung jawab atas persiapan dan penyusunannya

adalah Dinas PU setempat.

Penyediaan tenaga listrik

Yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan rencana induk

Penyediaan Tenaga Listrik adalah PT PLN, yang juga merupakan penyedia

tenaga listrik nasional.


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Ditjen. Listrik dan Pemanfaatan Energi

• Mengatur sektor kelistrikan

• Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan di sektor kelistrikan

• Mengembangkan rencana induk kelistrikan

• Mengatur standardisasi sektor kelistrikan

• Mengawasi pedoman teknis sektor kelistrikan

• Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Tingkat Provinsi

• Mengembangkan peraturan teknis untuk sektor energi (termasuk listrik) dan sumber daya mineral

• Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan di sektor kelistrikan

• Mengkoordinasikan dan mengawasi unit pelaksana teknis di tingkat kabupaten dan kota / kabupaten

PLN di tingkat daerah

• Mengembangkan rencana induk penyediaan tenaga listrik di tingkat daerah

• Menyediakan sistem penyediaan tenaga listrik

Potensi untuk meningkatkan efisiensi

Harap dicatat bahwa tanggung jawab untuk berbagai rencana induk sektoral

didelegasikan kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) sebagai akibat

adanya dorongan desentralisasi. Namun hal ini dapat menghasilkan

penyediaan infrastruktur yang kurang efisien. Misalnya, penggunaan gabungan

sumber air baku atau tempat pembuangan sampah oleh lebih dari satu

pemerintah daerah mungkin jauh lebih efisien daripada setiap pemerintah

daerah memiliki fasilitas sendiri. Oleh karena itu, Rencana Induk Pariwisata

Terpadu harus mengidentifikasi peluang untuk menggabungkan penggunaan

sumber daya dan fasilitas antar daerah. Dalam hal seperti ini, provinsi dapat

memimpin dalam menyusun rencana induk sektoral dengan kerja sama yang

erat dengan pemerintah daerah yang terlibat. Contoh yang baik dari kerja sama

semacam itu sudah ada di Provinsi Jawa Tengah, di mana Kota Yogyakarta dan

Kabupaten Sleman, Bantul dan Wonogiri bekerja sama di bawah bimbingan

Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun rencana induk terpadu untuk

pengelolaan limbah padat/sampah, drainase dan sanitasi. Hal yang sama dapat

dilakukan untuk jalan dan angkutan jalan di mana provinsi dapat menjadi

Lampiran

46

pemimpin dalam penyusunan rencana induk sektoral yang mencakup semua

lapisan pemerintahan.

[Tambahan Lampiran ini hanya untuk KA BOROBUDUR-YOGYAKARTA-

PRAMBANAN]

Lampiran 4: Rencana Pengelolaan Pengunjung/Wisatawan Borobudur

Obyek wisata bagi pengunjung Borobudur

Kompleks Candi Borobudur, Situs Warisan Dunia UNESCO, terletak sekitar 40 km ke

arah barat laut pusat kota Yogyakarta. Terdiri dari tiga monumen, candi Borobudur

utama dan dua candi yang lebih kecil (Candi Mendut dan Pawon). Candi utama

Borobudur adalah candi Budha terbesar di dunia. Terlepas dari skala dan

penampakannya yang megah, Borobudur terkenal dengan relief dan patung batu yang

indah.

Pada tahun 2015, jumlah pengunjung mencapai hampir 3,6 juta, yang menjadikan

Borobudur sebagai situs budaya berbayar yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

Candi ini telah dibuka bagi para pengunjung selama beberapa dekade. Pada tahun

1974, ketika pekerjaan restorasi dimulai, tercatat hanya 260.000 pengunjung, di

antaranya 36.000 pengunjung adalah pengunjung mancanegara. Sejak saat itu, jumlah

pengunjung mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan tingkat rata-rata

tahunan sebesar 8,8%. Selama 5 tahun terakhir, jumlah pengunjung meningkat sebesar

1,1 juta, yang mencerminkan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,8%.

Gambar 4 : Jumlah Kunjungan ke Candi Borobudur 1975 – 2015 (ribu kunjungan)

Sumber: TWC

260

717

1,372

2,440

2,118

3,024

3,376 3,4283,559

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1975 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lampiran

47

Harga tiket masuk untuk penduduk Indonesia adalah Rp 30.000 (~ USD 2,3) untuk

orang dewasa dan Rp 15.000 (~ USD 1,15) untuk pelajar. Harga tiket masuk untuk

orang asing adalah USD20 untuk orang dewasa dan USD10 untuk pelajar. Candi

Borobudur banyak dikunjungi oleh pengunjung dalam negeri:

• Siswa dan anak sekolah (1,2 juta, 33%)

• Pengunjung dewasa dalam negeri (2,1 juta, 60%).

• Pengunjung/wisatawan mancanegara (256.000, 7%)

Lima kebangsaan teratas untuk pengunjung/wisatawan mancanegara (angka tahun

2014) adalah Belanda, Jepang, Malaysia, Perancis dan Jerman. Malaysia, Singapura,

Tiongkok dan Australia kurang terwakili dibandingkan dengan jumlah pengunjung

dari negara-negara tersebut ke Indonesia.

Periode puncak pengunjung terjadi pada saat liburan musim panas di Eropa, hari

Lebaran dan Waisak (yang terakhir tercatat sebesar 40.000 sampai 60.000 pengunjung,

kebanyakan berasal dari Indonesia). Kedatangan wisatawan mancanegara ke

Borobudur meningkat dengan mantap dari tahun 2011 sampai 2014 sebelum turun

sedikit di tahun 2015. Kedatangan wisatawan dalam negeri menunjukkan peningkatan

yang tinggi dalam jangka panjang meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini

pertumbuhan tampaknya telah melambat. Karena Borobudur adalah tujuan wisata

warisan budaya yang terkenal di Indonesia, wisatawan dalam negeri datang dari kota-

kota di seluruh Indonesia (dengan persentase yang lebih besar dari Jawa).

Telah terjadi beberapa fluktuasi jumlah pengunjung selama beberapa tahun terakhir

yang mencerminkan terjadinya bencana alam seperti letusan Gunung Merapi pada

akhir tahun 2010 yang mengakibatkan penutupan sementara bandara regional dan

menyebabkan kerusakan pada Borobudur karena abu vulkanik.

Gambar 5: Pertumbuhan kunjungan ke Borobudur, 2010-2015

Tahun Kunjungan wisatawan

mancanegara

Tingkat pertumbuhan

kunjungan wisatawan

mancanegara

Kunjungan wisatawan

dalam negeri

Tingkat pertumbuh

an kunjungan wisatawan

dalam negeri

Total kunjungan

Tingkat pertumbuhan

total kunjungan

2010 156.247 - 2.283.532 - 2.439.779 -

2011 168.028 8% 1.949.817 -15% 2.117.845 -13%

2012 193.982 15% 2.830.230 45% 3.024.212 43%

2013 227.337 17% 3.148.368 11% 3.375.705 12%

2014 268.664 18% 3.159.744 0% 3.428.408 2%

2015 256.362 -5% 3.302.328 5% 3.558.690 4%

Sumber: Laporan tahunan of PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

Penataan kawasan dan pengaturan pengelolaan kawasan warisan budaya Borobudur

Lampiran

48

Pemerintah Indonesia membentuk lima zona pengelolaan untuk Borobudur dengan

dukungan UNESCO dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Area

pengelolaan keseluruhan mencakup lebih dari 15.000 meter persegi.

Zona I meliputi daerah dengan radius 100 sampai 300 meter dari candi utama, dan

terdiri dari tiga candi. Dalam bidang ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

wajib melindungi dan memelihara keadaan fisik candi-candi tersebut.

Zona II, dengan radius sampai 2,5 kilometer, adalah daerah di mana kegiatan wisata,

penelitian, dan konservasi dilakukan. Kawasan ini dikelola oleh sebuah lembaga milik

negara, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT.TWC).

Zona III-V mencakup area 2,5 kilometer di luar candi, di mana perencanaan,

penggunaan atau pengembangan dipantau dan dikelola oleh pemerintah daerah

Kabupaten Magelang.

Kerangka kerja kelembagaan dan para pemangku kepentingan utama

Beberapa pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pelestarian, pengelolaan dan

pengembangan Borobudur.

UNESCO - mengkoordinasikan dan mendanai restorasi Borobudur (lembaga ini

menyediakan jumlah total USD 7 juta antara tahun 1972 dan 1983); menawarkan

dukungan finansial dan teknis jika terjadi kerusakan; dan mendukung pengembangan

pariwisata berkelanjutan, baik dalam memotivasi dan mendukung masyarakat

setempat di wilayah Borobudur, maupun dalam mendukung pelestarian monumen.

Kementerian Koordintor bidang Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata, pada bulan

Juli 2017, menluncurkan Badan Otorita Pariwisata Borobudur. Pembentukan BOP

Borobudur ini berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 46 tahun 2017 yang

ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 April. Diharapkan bahwa

BOP akan berkoordinasi dengan perencanaan Borobudur, dan pembangunan candi

menjadi tujuan wisata nasional dan internasional. Pembentukannya mungkin

berdampak pada peran dari tiga pihak seperti di bawah ini.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Balai Studi dan Konservasi Borobudur ,

diberi tugas pengelolaan konservasi dan pengelolaan Candi Borobudur (Zona I). Badan

ini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan berbagai mitra lokal

lainnya, dalam melaksanakan program-program ini.

PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko - sebuah perusahaan milik

negara yang mengelola kegiatan wisata di Zona II; memasarkan dan mempromosikan

Borobudur, baik di pasar lokal maupun internasional; dan memastikan masyarakat

setempat mendapat manfaat dari pengembangan pariwisata Borobudur.

Kabupaten Magelang - mengelola dan menerapkan tata ruang, tata guna lahan dan

pengendalian pembangunan di daerah Borobudur raya (Zona III - V).

Lampiran

49

Penduduk desa di sekitar kawasan ini juga merupakan pemangku kepentingan utama,

dan harus dilibatkan dalam pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan daerah

tujuan wisata. Kecamatan Borobudur terdiri dari 20 desa yang merupakan bagian dari

inisiatif pariwisata pemerintah yang mendukung aset lokal untuk mendatangkan

wisatawan.

Kerangka hukum, rencana tata ruang dan pengelolaan

Pada tahun 1979, Rencana Induk Borobudur JICA disusun sebagai rencana

komprehensif yang mencakup strategi konservasi, pengelolaan lingkungan, lanskap,

pembangunan kembali infrastruktur, perbaikan desa, rencana penggunaan lahan, pintu

masuk dan fasilitas tambahan, anggaran, dan struktur administrasi. Rencana ini tidak

dilembagakan oleh Pemerintah Indonesia (kecuali untuk zonasi parsial yang diadopsi

oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1992). Sejak saat itu,

sejumlah besar rencana tata ruang dan rencana pengelolaan Borobudur telah disusun,

sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut ini:

Rencana Tata Ruang Rencana Pengelolaan

Internasional

1979 – Rencana Induk JICA

1991- Didaftar sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO

Nasional

UU No. 26/2007 – Pengelolaan Tata Ruang

Keputusan Presiden No. 1/1992 - Pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan

Peraturan Pemerintah No. 26/2008 – Rencana Tata Ruang Nasional

Beberapa studi telah dilakukan untuk Situs Borobudur: - Studi Evaluasi Sarana Pendukung

Fasilitas Wisata di Candi Borobudur (2005);

- Studi mengenai Persepsi Masyarakat di Wilayah Sekitar mengenai Kondisi Konservasi dan Pemanfaatan Candi Borobudur (2009);

- Studi mengenai Daya Dukung Fisik Candi Borobudur (2009);

- Studi Perilaku Pengunjung di Zona I Candi Borobudur (2010):

- Studi Pola Distribusi dan Arus Pengunjung (2010);

- Studi Pengelolaan Pengunjung Candi Borobudur I (2012);

- Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk Konservasi Candi Borobudur dan Kawasan di Sekitarnya (2013);

- Studi mengenai Persepsi Pengunjung terhadap Kenyamanan Kunjungan di Candi Borobudur (2013);

- Studi Pengelolaan Pengunjung Candi Borobudur I (2014), dan

- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Candi Borobudur, Candi Mendut dan

Lampiran

50

Rencana Tata Ruang Rencana Pengelolaan

Candi Pawon (2016).

Keputusan Presiden No. 58/2014 - Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Peraturan Presiden 46/2017 – Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Borobudur

Provinsi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6/2010 - RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 5/2011 – RTRW Kabupaten Magelang 2010 – 2030

Rencana yang paling akhir adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan

Sekitarnya (Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2014). Pasal 42 ayat 2 menunjukkan

bahwa Rencana Pengelolaan Kawasan Borobudur harus dilaksanakan oleh

Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya adalah rencana di tingkat

lokal serta alat koordinasi dan operasional sehubungan dengan RTRW yang lebih

besar, untuk menjamin pelestarian kawasan Borobudur sebagai lokasi warisan nasional

dan dunia.

Rencana tersebut menunjukkan kawasan warisan ini dan memberi arahan bagi

kawasan ini mengenai intensitas penggunaan lahan, persentase maksimum bangunan

tapak, luas area minimum ruang terbuka hijau, tinggi bangunan maksimum, karakter

bangunan, dan infrastruktur minimum yang dibutuhkan. Selain itu, rencana tersebut

mengidentifikasi zonasi yang luas, menyatakan maksud dari pembangunan, dan berisi

peraturan yang berkaitan dengan kegiatan yang diizinkan.

Kendala dan kekhawatiran

Terlepas dari statusnya sebagai Situs Warisan Dunia dan upaya serta sumber daya

pemasaran yang signifikan (mis., TWC menginvestasikan Rp 8,2 miliar pada tahun

2014 untuk pemasaran dan penelitian Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko),

Borobudur tidak mendapat pengakuan yang sama dengan obyek wisata lain yang

memiliki tingkat pengakuan internasional yang setara. Pengunjung mancanegara

hanya menyumbang 6% sampai 8% dari total kunjungan menurut angka wisatawan

yang masuk dari TWC, dan mereka terutama orang Eropa.

Berbagai pihak pengelola Borobudur (Kantor Konservasi Borobudur, TWC, dan

Kabupaten Magelang) kurang memiliki visi dan mekanisme yang jelas untuk

mengkoordinasikan konservasi dan promosi Borobudur. Masing-masing pihak

memiliki mandat dan tujuannya sendiri dan bertanggung jawab atas bagian situs yang

berbeda-beda. TWC lebih berorientasi bisnis, sedangkan kepentingan utama

Lampiran

51

pemerintah daerah adalah kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah dan

pendapatan warga setempat serta lapangan kerja. Dengan demikian, dapat dimengerti

bahwa organisasi ini menginginkan lebih banyak pengunjung untuk meningkatkan

pendapatan dan berkontribusi pada perekonomian setempat. Di sisi lain, sebagai

lembaga konservasi, Kantor Konservasi Borobudur lebih mengkhawatirkan dampak

buruk bagi candi yang mungkin terjadi karena pengunjung.

Candi Borobudur, meskipun sebuah monumen yang mengesankan dan masif, terlihat

agak kecil, berukuran sekitar 15.000 meter persegi, dibandingkan dengan keajaiban

dunia dengan skala yang jauh lebih besar seperti Tembok Besar Tiongkok atau Angkor

Wat di Kamboja. Meningkatnya jumlah pengunjung menyebabkan masalah kelebihan

beban, terutama di saat musim puncak. Hal ini merusak candi sekaligus merugikan

bagi pengalaman berwisata para pengunjung. Beban berlebih juga mengancam citra

situs ini di antara pasar internasional, terutama Eropa, sebagaimana dibuktikan dengan

meningkatnya rekomendasi dari situs web buatan pengguna untuk menghindari situs

Borobudur karena “terlalu padat wisatawan”.

Saat ini tidak ada sistem yang dapat mengatur atau membatasi jumlah pengunjung

atau mengenalkan tur yang wajib berpemandu untuk mengatur kegiatan wisata.

Meskipun ada tanda peringatan di semua tingkat untuk tidak menyentuh apapun,

penyampaian peringatan secara teratur melalui pengeras suara dan kehadiran penjaga,

vandalisme pada relief dan patung adalah kejadian yang biasa ditemui. Beberapa

kerusakan akibat vandalisme oleh wisatawan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

UNESCO tidak memberikan angka mengenai daya dukung harian atau jumlah

pengunjung per tahun, akan tetapi Kantor Konservasi Borobudur melakukan kajian

daya dukung fisik pada tahun 2009 dan terus dilakukan pemutakhiran setelahnya.

Sedangkan UNESCO menganggap potensi “kerusakan yang diakibatkan oleh

pengunjung yang tidak diawasi” adalah kecil, sedangkan potensi kerusakan akibat

risiko adanya letusan gunung Merapi atau gunung berapi lainnya adalah lebih besar

dari pada masalah daya dukung ini. Candi Borobudur berada di dataran bukit

dikelilingi oleh beberapa gunung berapi dan formasi perbukitan, yaitu dua gunung

kembar – Gunung Sindoro dan Sumbing di Barat Laut dan Gunung Merbabu dan

Merapi di Timur Laut, juga Pegunungan Menoreh di Selatan, dan Gunung Tidar di sisi

Utara. Pada tahun 2010, debu vulkanik dari letusan Gunung Merapi dengan tingkat

keasaman pH 3-4, menyelimuti candi dan menempel pada batu. Staf Kantor Konservasi

Borobudur memerlukan waktu 40 hari untuk melakukan pembersihan darurat; akan

tetapi, operasi pembersihan paska letusan memerlukan waktu satu tahun.

Selain ancaman dari bencana alam seperti letusan gunung berapi dan gempa,

kerusakan alami dari dampak iklim juga membahayakan relief batuan dan struktur

Candi Borobudur secara keseluruhan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

melalui Kantor Konservasi Biribudur memerankan peranan penting dalam memastikan

pengamanan dari Candi Borobudur baik bagi generasi sekarang maupun mendatang

Lampiran

52

dengan melakukan kegiatan konservasi secara terus menerus. UNESCO Jakarta juga

telah memberikan bantuan untuk konservasi dan perlindungan kepada Kantor

Konservasi Borobudur sejak 2011 melalui pelaksanaan beberapa teknik konservasi,

temuan dari penelitian, dan memfasilitasi kerja sama dengan tenaga ahli konservasi

dari Jerman dalam kerangka kerja Proyek Pendanaan UNESCO/Jerman.

Kantor Konservasi Borobudur telah mengindikasikan (didukung oleh baik oleh TWC

maupun Kabupaten Magelang) bahwa daya dukung Candi yang optimal hanya

mampu menampung kurang dari 200 pengunjung sekaligus, yang sesuai dengan daya

dukung harian sekitar 3.000 pengunjung (1 jam per pengunjung dan 15 jam

operasional). Saat ini, kapasitas ini sudah sangat terlampaui, dengan rata-rata jumlah

pengunjung harian rata-rata sebesar 9.750 dengan puncaknya sebesar 20.200 di bulan

Desember. Oleh karena itu tampaknya sangat mungkin diperlukan adanya tindakan

pembatasan atau peraturan batasan jumlah pengunjung.

Kekhawatiran lainnya adalah pengelolaan pedagang asongan yang buruk di kompleks

Borobudur yang mengganggu kenyamanan para wisatawan, meninggalkan citra

negatif dari daerah tujuan wisata ini. Terdapat 2 komponen untuk masalah pedagang

asongan ini. Yang pertama adalah kios-kios pedagang yang kacau balau dan yang

harus dilewati oleh para pengunjung sebelum keluar dari kompleks Borobudur yang

tidak sesuai dengan harapan pengunjung akan situs berkelas warisan dunia. Banyak

pedagang yang berasal dari sekitar Jawa yang mendirikan warung, dan tidak memberi

manfaat bagi masyarakat setempat. Yang kedua melibatkan warga desa setempat yang

mendapat akses bebas seumur hidup ke Kompleks Candi di saat mereka terusir dari

rumah mereka untuk memberi jalan bagi pembentukan Kompleks tersebut. Saat,

mereka memasuki Candi dan menjual barang-barang yang tidak ada kaitannya seperti

air minum dan makanan ringan yang dekat dengan candi itu sendiri. Kedua masalah

tersebut diperburuk selama masa puncak yang mengganggu dan membuat frustrasi

para wisatawan. Sementara TWC telah mencoba untuk mengendalikan pedagang

asongan selama lebih dari satu dekade, badan ini memiliki kekuatan yang terbatas

dibandingkan dengan polisi untuk mengatur masyarakat setempat.

Rencana Proyek (aktivitas, item informasi, material, atau produk, di antara titik awal

dan titik penyelesaian proses) di sekitar Borobudur

TWC bersama-sama dengan pemerintah daerah Magelang berencana untuk

memindahkan para pedagang yang saat ini ada di dekat kompleks candi Borobudur ke

pasar baru (seluas sekitar 6 hektar) dengan parkir mobil di luar Borobudur. Tempat

pasar yang saat ini ada bisa diubah menjadi kebun raya.

Ada juga rencana untuk menambah satu pintu masuk lagi dan tempat penjualan tiket.

Dipahami bahwa hal ini masih dalam tahap perencanaan.

Lampiran

53

TWC sedang mencoba mengembangkan sistem penjualan tiket (ticketing) pintar untuk

dapat lebih mengatur jumlah dan arus wisatawan. Dipahami bahwa hal ini sudah

dianggarkan oleh TWC.

TWC memiliki kampanye yang sedang berlangsung untuk mengembangkan desa-desa

di sekitar untuk menjadi desa-desa wisata di mana para wisatawan dapat tinggal

dengan tema berdasarkan keistimewaan masing-masing desa. Program ini

menawarkan bantuan di bidang infrastruktur dan pelatihan dan telah diluncurkan di

beberapa desa perintis pertama. Program akan mencakup keseluruhan 20 desa di

dalam Kecamatan Borobudur. TWC berada di bawah pengawasan dari KemenBUMN

dan sekarang ini bekerja dengan 19 BUMN memberikan dukungan pada

pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Balai Ekonomi Desa (Balkondes),

merupakan sebuah balai masyarakat yang mendukung potensi desa dan dapat

digunakan oleh masyarakat lokal untuk memasarkan produk mereka dan

menyediakan kegiatan seperti lokakarya kerajinan tangan, pembuatan keramik,

pertunjukan tradisional, wisata desa skala kecil, juga pelatihan untuk pengelolaan

rumah wisata dan pembuatan makanan setempat.

UNESCO telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Borobdur dan

Prambanan sejak 2013. Dengan dukungan dari AUSAID, pada tahun 2014, UNESCO

dan Pemerintah Indonesia meluncurkan galeri masyarakat (dinamakan Galeri

Komunitas) di Desa Karanganyar dalam Kecamatan Borobudur. Galeri Komunitas

memberikan dukungan kerajinan tangan lokal dan mempromosikan usaha kecil di

sekitar Borobudur. UNESCO bekerja sama dengan mitra lokal dan sektor swasta

melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam memfasilitasi inervensi

pemberdayaan masyarakat dan kampanye kepedulian masyarakat dalam perlindungan

warisan di Borobudur dan Prambanan.

Pada tahun ini, dengan dukungan dari Citi Foundation, UNESCO Jakarta sedang

melaksanakan proyek “Pemberdayaan Ekonomi Pemuda di Lokasi Warisan di

Indonesia, melalui Pembangungan Kapasitas dan Pariwisata yang Berkelanjutan” di 6

Kabupten (Sleman, Klaten, Magelang, Yogyakarta, Smosir dan Toba Samosir). Proyek

ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mata

pencaharian masyarakat, terutama pemuda (usia 18-25 tahun) melalui pembangunan

kapasitas dalam produksi hasil budaya dan melalui promosi pariwisata berkelanjutan

di dalam dan sektar lokasi warisan dunia UNESCO, dan daerah tujuan wisata prioritas

lainnya yang ditetapkan sebagai prioritas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada

awal tahun 2016. Proyek ditujukan untuk 450 pemuda dan bertujuan untuk

memberikan bantuan pengembangan usaha melalui pemetaan budaya, pembangungan

kapasitas, mengelola persaingan, dan kegiatan promosi. Di dalam proyek ini, UNESCO

Jakarta akan mencakup 150 pemuda di kawasan Borobudur dan Prambanan.

Di kawasan konservasi dan dukungan dari Pemerintah Jerman, pada tahun 2017,

UNESCO Jakarta telah memberikan bantuan teknis di kawasan konservasi candi

Lampiran

54

melalui pelaksanaan proyek “Pembangunan Kapasitas untuk Konservasi dari

Kompleks Candi Borobudur dalam Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana”. Di

bawah proyek UNESCO Jakarta mendukung tim dari Kantor Konservasi Borobudur

melalui pelaksanaan upaya pembangunan kapasitas dalam pelaksanaan mitigasi

bencana di dalam kegiatan konservasi mereka.

Di dalam kawasan zona 1, di bawah kerangka proyek UNESCO/Indonesia Fund-

In_Trust yaitu “Promosi Dialog Antar Budaya melalui Pelatihan Pembangunan

Kapasitas untuk Pembangunan Museum di Lokasi Warisan Dunia UNESCO di

Indonesia dan Afganistan” UNESCO Jakarta bekerja sama dengan Kantor Konservasi

Borobudur dan TWC untuk meningkatkan Museum Karmawibhangga di Borobudur,

Magelang. Sebelum pertengahan September 2017, museum yang telah diperbaik akan

dibuka dan diharapkan akan meningkatkan kepedulian masyarakat tentang filosofi dan

sejarah tentang Candi Borobudur dan obyek-obyek yang dilindungi.

Persyaratan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur

Borobudur tidak dapat mempertahankan, apalagi meningkatkan daya tariknya tanpa

upaya yang signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkaya

pengalaman wisata para pengunjungnya. Untuk menghindari ketidakpuasan dan

stagnasi yang meningkat, terutama di kalangan wisatawan mancanegara, dibutuhkan

adanya revisi pengalaman berwisata di Borobudur melalui penyusunan Rencana

Pengelolaan Pengunjung Kompleks Candi Borobudur.

Sampai saat ini, posisi pasar (positioning) alamiah candi Borobudur sebagai situs

budaya dan agama yang unik di Indonesia dan Asia belum cukup untuk menjadikan

daerah ini sebagai tempat tujuan wisata internasional (atau bahkan domestik) yang

signifikan. Perumusan kembali pengalaman berwisata para pengunjung harus

menguntungkan pelestarian situs sambil berkontribusi terhadap peningkatan

pendapatan. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan jumlah pengeluaran rata-

rata per pengunjung, Kompleks Candi Borobudur harus menjadi dan dipromosikan

sebagai situs warisan kelas dunia yang menawarkan pengalaman berwisata yang luar

biasa, yang hampir dapat mengubah kehidupan, bagi para pengunjung. Mengunjungi

Kompleks Candi Borobudur harus menjadi pengalaman damai dan spiritual sebagai

bagian dari perjalanan budaya ke jantung budaya Jawa kuno yang hidup di segitiga

Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Seharusnya situs ini menjadi:

• suatu kompleks candi di tengah lanskap budaya yang lebih luas, menampilkan ciri-

ciri budaya Jawa yang bersejarah dan yang terkini;

• tempat di mana para pengunjung akan tenggelam dan “terinisiasi” ke dalam

budaya Budha; dan

• mewakili salah satu hal yang menarik dari “inisiasi” tersebut, dengan menjadi

teladan dalam hal kualitas pengalaman berwisata para pengunjung (informasi,

Lampiran

55

pemahaman tentang situs, skenario dan pelayanan) dan konservasi warisan

budaya.

Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur harus berupaya untuk menjamin

kelestarian situs ini untuk generasi sekarang dan masa depan, sekaligus memperbaiki

kondisi kunjungan dan memaksimalkan dampak ekonomi lokal. Rencana tersebut

harus menghasilkan pengalaman berwisata para pengunjung yang lebih baik di

Kompleks Candi Borobudur, dengan informasi yang lebih baik, peraturan arus

pengunjung yang lebih baik dan pengendalian para pedagang yang lebih baik. Rencana

tersebut juga harus dibangun dan dipelajari dari pengalaman sebelumnya di mana

beragam upaya perencanaan telah memberikan hasil yang tidak memadai. Rencana

tersebut harus menangani semua kendala dan kekhawatiran dan memberikan arahan

yang jelas mengenai pengelolaan gabungan kompleks candi, arus pengunjung dan

pengendalian massa (crowd management), akses ke candi yang diatur dan dibatasi,

pengaturan tarif masuk, pemanfaatan obyek wisata di dalam kompleks yang efisien

dan informasi pengunjung yang lebih baik.

Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur akan berfokus pada kawasan para

pengunjung langsung dari kompleks candi dan daerah sekitarnya sejauh mereka

terpengaruh oleh pola lalu lintas pengunjung seperti jalur masuknya pengunjung,

tempat berkumpul; dan pintu masuk. Selain itu, Rencana tersebut juga harus

menangani masalah perencanaan tata ruang di luar area kunjungan langsung, seperti

pengelolaan akses dan kendaraan serta pengelolaan penggunaan lahan di daerah

sekitarnya. Berdasarkan hasil tinjauan rencana yang ada dan pembahasan dengan

instansi pemerintah terkait, Rencana tersebut harus memberikan arahan untuk

memastikan bahwa integritas Kompleks Candi Borobudur (termasuk candi Mendut

dan Pawon) tidak akan terganggu oleh perkembangan di daerah sekitarnya. Arahan ini

kemudian harus memberikan informasi mengenai komponen perencanaan tata ruang

dari Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang lebih luas serta rencana daerah setempat

yang spesifik. Hal tersebut harus mencakup, namun tidak terbatas pada, menyusun

pedoman perencanaan dan tindakan pembatasan dalam hal zonasi, penggunaan lahan,

pergerakan pejalan kaki dan kendaraan, ketinggian dan kepadatan bangunan, rasio

ruang-lantai, ruang terbuka hijau, pemandangan terbuka, gaya arsitektur, lanskap,

kebisingan dan pencemaran udara, dan lain-lain. Pedoman dan langkah perencanaan

tata ruang harus ambisius namun realistis, berdasarkan komitmen yang sungguh-

sungguh dari semua pemangku kepentingan, terutama instansi pemerintah terkait,

untuk menegakkan peraturan yang telah disepakati.

Mengingat masalah kelembagaan yang ada saat ini mengenai pengelolaan kompleks

candi dan sekitarnya, sangatlah penting untuk menyusun Rencana Pengelolaan

Pengunjung Borobudur dengan bekerja sama dengan semua instansi pemerintah terkait

dan para pemangku kepentingan lainnya dengan maksud untuk mencapai konsensus

Lampiran

56

dan komitmen terhadap visi yang sama untuk memastikan pelaksanaan dan koordinasi

yang efektif dari intervensi yang direncanakan. Ini mungkin secara eksplisit

menyertakan usulan untuk revisi peran dan tanggung jawab instansi pemerintah

terkait jika hal ini dianggap perlu untuk memperbaiki pengelolaan Kompleks Candi

Borobudur dan wilayah sekitarnya. Hasilnya harus dimasukkan dalam program

pengembangan kelembagaan dan program pembangunan kapasitas untuk disusun

sebagai bagian dari lingkup kerja Rencana Induk Pariwisata Terpadu secara

keseluruhan.

Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur akan memiliki rentang perencanaan 25

tahun, sesuai dengan Rencana Induk Pariwisata Terpadu secara keseluruhan untuk

seluruh daerah tujuan wisata, dan akan mengusulkan intervensi dan investasi jangka

menengah dan jangka panjang berikut dengan perkiraan biaya terkait pada tingkat pra-

kelayakan untuk masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun. Semua intervensi

dan investasi yang diusulkan harus dikonsolidasikan di dalam Rencana Induk

Pariwisata Terpadu secara keseluruhan.

Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaannya adalah menyusun Rencana Pengelolaan Pengunjung

untuk Kompleks Candi Borobudur. Untuk melakukan pekerjaan tersebut, Konsultan

akan mengikuti prinsip dan kriteria yang ditetapkan di dalam Pedoman Operasional

untuk Pelaksanaan Konvensi Warisan Dunia dan juga panduan dari Pedoman Praktis

UNESCO untuk Pengelola Situs Warisan Dunia. Konsultan juga akan meninjau kembali

kajian Rencana Konservasi dan Daya Tampung yang ada yang telah dilakukan untuk

Borobudur dan memasukkan temuan-temuannya di dalam kajian saat ini.

Penugasan ini juga harus didasarkan pada temuan-temuan Studi Analisis Pasar dan

Kajian Permintaan Borobudur-Prambanan-Yogyakarta. Kajian tersebut menyajikan

informasi yang relevan mengenai data dasar/awal pasokan, skala dan jenis permintaan

yang akan mendorong pengembangan daerah tujuan wisata terpilih dan kebutuhan

investasi (lunak dan keras) serta mengidentifikasi kesenjangannya. Kajian ini

memberikan dasar bagi pengembangan daerah tujuan wisata terpadu dan akan

membantu menginformasikan proses penyusunan rencana induk daerah tujuan wisata

yang dipimpin oleh Pemerintah.

Konsultan akan melakukan tiga tugas berikut ini. Untuk itu, Konsultan akan

melakukan pengkajiannya sendiri, mengidentifikasi kegiatan dan persyaratan

tambahan serta menyusun rencana kerjanya di dalam Proposal Teknis.

Lampiran

57

Tugas 1. Meninjau dan merefleksikan Nilai Warisan Dunia Borobudur

A. Meninjau berkas inskripsi situs untuk membantu merumuskan tujuan kebijakan

dan pengelolaan di masa depan.

• Menganalisis bagaimana kriteria pencatatan situs harus tercermin dalam

kebijakan pariwisata secara keseluruhan dan tujuan pengelolaannya;

• Mengembangkan garis besar yang dapat digunakan untuk pengembangan

kebijakan di bawah Tugas 2.

B. Membuat daftar cara dimana nilai Warisan Dunia dari situs dapat tercermin dan

dimasukkan ke dalam program interpretasi.

• Meninjau kembali kriteria lokasi yang dipilih untuk inskripsi di Daftar Warisan

Dunia, serta tujuan kebijakan dan pengelolaan lokasi yang telah ditetapkan;

• Memilih spesies, monumen, barang seni, dll., yang dapat dengan baik dikenali

sebagai nilai Warisan Dunia dari situs ini;

• Menjelaskan bagaimana obyek wisata ini dapat terwakili dengan baik di dalam

materi interpretasi.

C. Membuat daftar tentang cara untuk memantau obyek-obyek wisata yang mewakili

nilai Warisan Dunia.

• Meninjau bagian formulir aplikasi konvensi Warisan Dunia yang berjudul

“Format untuk Pelaporan Berkala” serta berkas nominasi aslinya;

• Menetapkan unsur-unsur mana yang paling mewakili nilai Warisan Dunia dan

menarik wisatawan, dan mengubah keadaan yang mungkin sesuai dengan

permintaan data pelaporan pemantauan berkala.

Tugas. 2. Tetapkan tujuan kebijakan, tujuan pengelolaan dan susun rencana

infrastruktur

A. Menganalisis tujuan kebijakan dan pengelolaan yang ada

• Meninjau undang-undang dan kebijakan termasuk yang ada di tingkat nasional

terkait dengan pengelolaan pengunjung;

• Meninjau undang-undang, peraturan dan kebijakan yang terkait dengan

kerangka perencanaan tata ruang Borobudur, termasuk yang ada di tingkat

nasional, provinsi dan lokal. Konsultan harus membangunnya berdasarkan

temuan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan Borobudur-Prambanan-

Yogyakarta;

• Meninjau rencana pengelolaan atau strategi pengelolaan yang ada saat ini dan

menganalisis tujuan pengelolaan pengunjung sebelumnya;

• Meninjau rencana pengelolaan dan kebijakan pengunjung sebelumnya,

termasuk garis besar mengenai siapa yang telah melakukan apa dan kekuatan

dan kelemahan dari upaya ini;

• Mengidentifikasi kesenjangan, yaitu kebijakan dan tujuan apa yang harus

diperkuat, dan menyoroti kebutuhan pengunjung di masa depan yang memicu

Lampiran

58

disusunnya saran dan masukan awal mengenai tindakan untuk memenuhi

kebutuhan ini.

B. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan jumlah pengunjung, perilaku dan

persepsinya

• Menetapkan apakah pengunjung ke situs adalah penduduk lokal, wisatawan

mancanegara, atau kelompok lain seperti pelajar, pengunjung harian, dll;

• Mengidentifikasi karakteristik dari berbagai kelompok pengunjung, memeriksa

perilaku pengunjung, pola aliran arus, dan menentukan bagaimana kelompok-

kelompok yang berbeda menggunakan situs termasuk akses masuk dan keluar

situs.

• Mengumpulkan statistik kunjungan yang ada mengenai penggunaan,

kecenderungan, pola perjalanan, kegiatan dan jumlah pengeluaran di lokasi;

• Mengembangkan dan menerapkan survei pengunjung yang menanyakan kepada

wisatawan tentang perilaku, aktivitas, jumlah pengeluaran, kepuasan, persepsi,

dan preferensi mereka serta membandingkannya dengan tempat-tempat yang

sebanding dengan pengalaman mereka; mengidentifikasi masalah pengunjung

atau area yang menjadi perhatian khusus; dan memetakannya;

• Melakukan survei terhadap operator tur dan perusahaan perjalanan yang aktif

dalam membawa pengunjung ke situs tersebut untuk mendapatkan informasi

mengenai kebutuhan dan preferensi pengunjung dan operator dan meminta

mereka untuk mengevaluasi situs tersebut dibandingkan dengan obyek wisata di

sekitar dan yang sebanding;

• Untuk tugas ini, Konsultan harus mendasarkannya pada temuan Studi Analisis

Pasar dan Kajian Permintaan Borobudur-Prambanan-Yogyakarta.

C. Mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan individu, dalam

wawancara atau dengan mengadakan lokakarya, dan mengembangkan rancangan

makalah mengenai permasalahan terkini yang mempengaruhi konservasi dan

pengelolaan Borobudur. Konsultan harus berkonsultasi dengan:

• pemimpin masyarakat untuk mendapatkan masukan dari mereka untuk

perencanaan, pengembangan pariwisata di masyarakat sekitar dan jenis

keterampilan yang ada di masyarakat;

• staf manajemen dan administrasi dari berbagai badan yang memiliki mandat

hukum untuk mengelola situs ini (yaitu PT TWC, Balai Studi dan Konservasi

Borobudur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Magelang)

untuk mengidentifikasi masalah dan permasalahan mereka;

• pemandu lokal untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai pengelolaan

pengunjung serta kondisi sosial dan lingkungan di lokasi;

• ilmuwan dan peneliti untuk lebih lanjut mempelajari tentang kondisi lingkungan

dan sosial situs terkait dengan dampak kunjungan;

Lampiran

59

• pemilik hotel dan pengelola untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai

masalah pengelolaan, misalnya, sistem reservasi dan komunikasi antara situs

dan hotel; dan

• Operator tur yang mengemas dan menjual tur ke situs ini untuk menentukan

kebutuhan dan preferensi para wisatawan dan operator.

D. Tuliskan kebijakan pariwisata

• Berdasarkan hasil kegiatan A, B dan C, mengembangkan kebijakan pengelolaan

pengunjung untuk Kompleks Candi Borobudur. Kebijakan ini harus

mencerminkan kebutuhan kebijakan bagi situs, parameter pengelolaan,

kepentingan stakeholder, keunggulan komparatif situs, dan undang-undang

serta konvensi internasional yang ada;

• Menyusun dokumen kebijakan dan pernyataan visi.

E. Mengembangkan tujuan pengelolaan

• Jika sesuai, dan dengan mempertimbangkan pernyataan visi, pertimbangan para

pemangku kepentingan dan preferensi manajemen untuk lokasi ini, gunakan

keluaran yang dikembangkan dalam kegiatan sebelumnya untuk

mengidentifikasi dan memetakan tujuan pengelolaannya menurut kelas

Spektrum Peluang Rekreasi (ROS - Recreation Opportunity Spectrum) yang

berbeda32 atau teknik yang serupa;

• Merancang tujuan pengelolaan untuk keseluruhan lokasi atau untuk setiap kelas

peluang, jika ROS yang digunakan;

F. Menyusun rencana pembangunan infrastruktur

• Berdasarkan tujuan pengelolaan yang teridentifikasi, menyusun rencana

pembangunan infrastruktur untuk lokasi ini;

• Mengkaji dan menganalisis kerangka perencanaan hukum dan tata ruang yang

ada untuk Kompleks Candi Borobudur yang diuraikan di dalam kegiatan A;

• Menyusun satu set pedoman dan rekomendasi untuk penyusunan Rencana

Induk Pariwisata Terpadu Borobudur-Prambanan-Yogyakarta dan untuk

peninjauan dan penyusunan rencana tata ruang atau sektoral tambahan yang

terkait dengan daerah tujuan wisata ini.

32 Spektrum Peluang Rekreasi (ROS - Recreation Opportunity Spectrum) – ROS adalah sarana untuk menggambarkan bagaimana pariwisata dan rekreasi akan dikelola untuk area yang berbeda dalam sebuah lokasi. ROS bekerja dengan asumsi bahwa kegiatan tertentu paling sesuai dilakukan di bidang fisik tertentu. Identifikasi dan pemetaan kelas peluang menetapkan kondisi yang diinginkan untuk wilayah yang berbeda dan memberikan panduan untuk tujuan pengelolaannya termasuk kegiatan pariwisata/rekreasi dan pembangunan infrastruktur. Setiap klasifikasi mencakup standar manajemen dan kondisi yang diinginkan yang termasuk di dalam tujuan kebijakan suatu lokasi. Informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kelas peluang suatu daerah harus diambil dari informasi latar belakang mengenai tujuan kebijakan, peraturan perundangan yang ada, dan keinginan para pemangku kepentingan.

Lampiran

60

Tugas 3. Mengembangkan sistem pemantauan Kompleks Candi Borobudur

A. Tugas 3. Mengembangkan sistem pemantauan Kompleks Candi Borobudur

• Melakukan penelitian literatur/dokumen/informasi data sekunder dan

berkonsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mengembangkan daftar

prioritas dampak dan ancaman yang ada di lokasi;

• Memeriksa hubungan sebab-akibat dari dampak yang teridentifikasi;

• Menyusun uraian umum tentang dampak dan daftar awal tindakan yang

diperlukan untuk menguranginya.

B. Mengidentifikasi indikator

• Berdasarkan hasil kegiatan sebelumnya, mengembangkan daftar awal indikator

pariwisata dengan justifikasi untuk pemilihannya, dan perkirakan biaya

pemantauan yang terkait.

C. Mengumpulkan data awal (baseline) pada indikator yang dipilih

• Mengembangkan program pemantauan dan menyusun manual pemantauan;

• Menetapkan metode untuk pengumpulan data;

• Menetapkan bagaimana mitra pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam

proses pemantauan.

D. Menetapkan standar untuk indikator

• Berdasarkan data dari kegiatan C dan studi daya dukung sebelumnya,

mengembangkan seperangkat indikator awal;33

• Jika kelas peluang ROS yang digunakan, tetapkan standar yang mencerminkan

berbagai pengalaman yang diinginkan di daerah-daerah yang berbeda;

Menyusun satu set pedoman dan rekomendasi untuk pemilihan indikator yang akan

dipantau oleh Observatori Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism

Observatories, STO) dari UNWTO34 di tingkat daerah tujuan wisata untuk

memaksimalkan upaya dan mengkoordinasikan pengumpulan data dan arus

informasi.

33 Standar pengukuran untuk indikator memberikan target untuk mengukur dampak wisata agar tetap di dalam batas yang dapat diterima. Setelah standar ini ditetapkan, suatu kerangka pemantauan reguler akan digunakan untuk menentukan sejauh mana kondisi yang ada berbeda dari kondisi yang diinginkan. 34 Observatori Pariwisata Berkelanjutan ((Sustainable Tourism Observatories - STOs) sedang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata di daerah-daerah tujuan wisata utama di bawah program pariwisata berkelanjutan dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO). Pembentukan STO tersebut telah dipilih untuk tujuan berikut: Sesaot, Lombok; Sleman, Yogyakarta, Pangandaran, Jawa Barat dan Danau Toba di Sumatera Utara. STO tersebut diformalkan melalui suatu MOU yang ditandatangani antara UNWTO dan Kementerian Pariwisata di Jakarta pada bulan September 2016.

Lampiran

61

Lampiran-2 : KAK PENYUSUNAN RIPT BROMO-

TENGGER-SEMERU

Daftar Isi:

1. Pendahuluan

2. Kerangka kerja

3. Tugas-tugas khusus

4. Deliverables, waktu pelaksanaan, dan manajemen proyek

5. Kebutuhan Tenaga Ahli

Lampiran-lampiran:

1. Wilayah Destinasi Pariwisata (TDA) dan Key Tourism Areas (KTA)

2. Kerangka Indikatif Daftar Isi Laporan Akhir

3. Tanggung jawab atas peninjauan rencana-rencana setelah penyelesaian Integrated

Tourism Master Plan

4. TOR untuk Tugas C.2: Analisis Data Baseline Penyediaan Infrastruktur dan Jasa

TABEL PENGENDALIAN DOKUMEN – AKAN DIHAPUS SEBELUM TOR DITERBITKAN

Version Date Comments

v1 31 May 2019 • Asli sebagaimana yang dikirimkan ke Bank

v2 9 July 2019 • Komentar-komentar Bank pada v1menggunakan

Track Perubahan-perubahan

v3 22 July 2019 • Komentar-komentar Bank dimasukkan

• Komentar-komentar PMS untuk peninjauan

RIDA– teks warna biru

v4 30 Oct 2019 • DOKUMEN INI

• Untuk konsultasi publik

Lampiran

62

1 PENDAHULUAN

1.1 Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melakukan transformasi ekonomi

Indonesia melalui pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama.

Secara lebih spesifik, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan wisatawan

asing, wisatawan domestik, pendapatan valuta asing, lapangan pekerjaan dan

daya saing pariwisata melalui pembangunan terintegrasi destinasi wisata

prioritas. Integrated Infrastruktur Development for National Tourism Strategic Areas

Pemerintah (Indonesia Tourism Development Project, atau “Proyek”) dengan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai badan

pelaksana, bekerja sama dengan beberapa Kementerian dan Badan-badan

pemerintah lainnya sebagai badan-badan pelaksana, menggabungkan APBN,

APBDI, dan APBDII35untuk melaksanakan program tersebut dan mencapai

tujuan ini.

1.2 Pemerintah memutuskan untuk menyusun pembangunan destinasi-destinasi

prioritas dan memulai program tersebut dariLombok di provinsi Nusa Tenggara

Barat, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di provinsi Jawa Tengah dan DI

Yogyakarta, serta Danau Toba di provinsi Sumatra Utara. Program tersebut

mencakup persiapan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) untuk masing-

masing destinasi prioritas ini untuk memberikan kerangka kerja yang kuat demi

pembangunan pariwisata dan lahan yang efektif dan berkelanjutan.

1.3 Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses ke

infrastruktur dan layanan dasar terkait pariwisata, memperkuat perekonomian

daerah yang dikaitkan dengan pariwisata, serta menarik penanaman modal

swasta di wilayah destinasi wisata prioritas di Indonesia. Di antara sasaran-

sasaran inti, Proyek akan diupayakan untuk meningkatkan kapasitas

kelembagaan negara untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi

dan berkelanjutan, yang memungkinkan Indonesia untuk dapat membangun

destinasi-destinasi lebih lanjut di seluruh nusantara.

1.4 Untuk memersiapkan pembangunan destinasi di masa datang, Pemerintah

meminta pembiayaan Hibah untuk persiapan tiga Rencana Induk Pariwisata

Terintegrasi (RIPT) atau Integrated Tourism Master Plan (ITMP) tambahan untuk

destinasi Taman Nasional Komodo/Labuan Bajo di Pulau Flores,Bromo-Tengger-

Semeru dan Wakatobi Jasa Konsultansi (“Jasa”) yang dimaksud mencakup

pengembangan Integrated Tourism Master Plan untuk pembangunan pariwisata

berkelanjutan di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo di Pulau Flores.

1.5 Terms of reference (Kerangka Acuan Kerja, KAK) ini akan dikonsultasikan

sebagai bagian dari konsultasi publik tentang Instrumen Perlindungan

35 APBN - AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Indonesia (State Expenditure Budget); APBDI -

AnggaranPendapatan dan BelanjaProvinsi(Regional Expenditure Budget for Provincial level); APBDII - AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (Regional Expenditure Budget for District level).

Lampiran

63

Lingkungan dan Sosial (yaitu Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Proyek atau instrumen yang setara) yang akan memandu Konsultan, dan segala

revisi yang dibutuhkan yang teridentifikasi selama proses konsultasi ini akan

ditambahkan pada Terms of Reference dan dibahas dengan Konsultan pada saat

perundingan kontrak.

2 LINGKUP KERJA

2.1 Konsultan akan memersiapkan Integrated Tourism Master Plan, yang terdiri atas:

A. Rencana pembangunan bertahap selama 25 tahun untuk keseluruhan

wilayahDestinasi wisata dan rencana pembangunan terperinci selama 5

tahun untuk kawasan inti pariwisata yang diprioritaskan di dalam destinasi

wisata prioritas (Dijelaskan dalam Lampiran 1).

B. Rencana penanaman modal dan pembiayaan untuk infrastruktur dan jasa.

C. Program pembangunan kelembagaan dan program pembinaan kapasitas

Program-program ini dirumuskan dengan mempertimbangkan baseline

analisiskondisi-kondisi sosio-ekonomi (selama sepuluh tahun terakhir dan

menggunakan baseline year yang konsisten) beserta demand analysis untuk kondisi

yang akan datang (sejalan dengan perencanaan bertahap selama 25-tahun).

2.2 Integrated Tourism Master Plan akan memberikan kerangka yang diperlukan

untuk pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan serta akan

memandu revisi hilir dan/atau persiapan rencana-rencana tata ruang, rencana

induk sektoral serta rencana-rencana yang relevan lainnya di tingkat pusat dan

daerah (daftar pendahuluan diidentifikasi dalam Lampiran 3).

2.3 Sebuah pendekatan terintegrasi merupakan hal yang amat penting, yang

menggabungkan pengalaman internasional dengan pengetahuan daerah,

mengupayakan sinergi antara inisiatif pebangunan yang luas, berkenaan dengan

unsur-unsur yang berwujud maupun tidak berwujud dalam pembangunan

pariwisata, menautkan pembangunan infrastruktur multi-sektoral dengan

perencanaan pembangunan spasial, serta meleburkan pembangunan pariwisata

yang berkelanjutan dengan kelestarian aset-aset alami (termasuk keaneka-

ragaman hayati), warisan budaya dan sosial.

2.4 Dengan dampak kumulatif dan yang disebabkan, serta dampak-dampak fasilitas

terkait, dari pembangunan pariwisata, sebuah pendekatan menyeluruh dan

sistematis untuk analisis lingungan, peluang dan hambatan warisan sosial dan

budaya dijamin menjadi bagian dari persiapan dari Integrated Tourism Master

Plan ini.

2.5 Hal yang amat penting adalah agar secara aktif melibatkan banyak pemangku

kepentingan di seluruh proses perencanaan, termasuk lembaga-lembaga pada

semua tingkat pemerintahan, BUMN, sektor swasta dan masyarakat setempat.

Lampiran

64

2.6 Sebuah peta dasar terstandar harus dibuat dan terus digunakan (sebanyak

mungkin) dalam dokumen, dari analisis baseline mengenai pariwisata,

infrastruktur, perlindungan, selain aspek-aspek lain, untuk merencanakan

tentang aspek-aspek tersebut.

2.7 Lingkup kerja untuk persiapan Integrated Tourism Master Plan mencakup

sembilan kategori luas dari tugas-tugas yang saling terkait berikut ini:

A. Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan yang

mencakup Indonesian planning, peraturan perundang-undangan

lingkungan dan sosial, seperti yang berkenaan dengan pembebasan lahan

dan masyarakat adat.

B. Analisis tentang permintaan dan peluang untuk pembangunan Wilayah

Destinasi wisata.

C. Analisis tentang kondisi dasar tata ruang, kesenjangan infrastruktur dan

atraksi serta fasilitas pengunjung dan lingkungan penerima tempat

pembangunan yang direncanakan berlokasi. Ini juga mencakup

analisisdasar tentang kondisi sosio-ekonomi khususnya mengenai

pembangunan SDM, pemberdayaan masyarakat, pembangunan industri

pariwisata, dan memungkinkan iklim untuk penanaman modal swasta dan

business entry (masuknya pemain baru).

D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-ekonomi, dan

warisan budaya.

E. Berdasarkan temuan-temuan dalam huruf A-D, meringkas kesenjangan

kritis dan peluang untuk memastikan pembangunan pariwisata

berkelanjutan di Wilayah Destinasi wisata, termasuk pembangunan atraksi-

atraksi wisata dan sumber daya (alam, budaya, buatan manusia, dan SDM),

memberikan fasilitas dan layanan pendukung, stimulasi permintaan dan

pembangunan kapasitas kelembagaan.

F. Persiapan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan.

G. Memerinci skenario pembangunan yang dipilih.

H. Perumusan integrated tourism master plan.

I. Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif dan

bermakna.

2.8 Integrated Tourism Master Plan:

A. Diciptakan sebagai sebuah program koordinasi untuk pembangunan

wilayah Destinasi Pariwisata yang optimal dan sebagai instrumen yang akan

membuka jalan untuk pembangunan pariwisata yang efektif dan

Lampiran

65

berkelanjutan yang dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan

ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi warga setempat, sembari mencegah

dampak negative yang dapat terjadi jika pembangunan pariwisata

dilakukan dengan cara yang tidak terintegrasi, sehingga pertumbuhan

kedatangan pengunjung melampaui penyediaan fasilitas untuk mengelola

beban yang dapat diakibatkan oleh pertumbuhan itu terhadap sumber

daya-sumber daya alam dan kultural36 serta masyarakat yang menjadi tuan.

B. akan mengidentifikasi program-program prioritas yang diperlukan untuk

memperkuat kegiatan-kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan akan

memberikan rekomendasi-rekomendasi terperinci untuk persiapan dan

revisi rencana tata ruang local dan provinsi serta rencana induk sektoral

(jika perlu), tetapi tidak dengan sendirinya merupakan dokumen

perencanaan tata ruang dengan efek wajib menurut Kerangka Perencanaan

Perkotaan Indonesia tidak dengan sendirinya merupakan dokumen

perencanaan tata ruang dengan pemberlakuan wajib menurut Kerangka

Perencanaan Perkotaan Indonesian.

3. TUGAS-TUGAS KHUSUS

3.1 Konsultan akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi sebagai

kegiatan yang sangat penting untuk persiapan Integrated Tourism Master Plan

untuk masing-masing dari enam kategori luas dalam tugas-tugas yang saling

terkait. Konsultan akan membuat penilaian sendiri, mengidentifikasi kegiatan-

kegiatan dan kebutuhan tambahan serta memersiapkan rencana kerjanya dalam

Proposal Teknis sesuai dengan hal itu.

3.2 Tugas-tugas besar berikut ini juga termasuk dalam lingkupnya:

Analisis

A. Analisiskerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan.

B. Analisispermintaan dan peluang untuk pembangunan Wilayah Destinasi

Pariwisata.

C. Analisiskondisi dasar/baseline: perencanaan tata ruang + infrastrukturdan

penyediaan jasa.

D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-ekonomi dan

warisan budaya.

E. Ringkasan tentang kesenjangan kritis dan peluang untuk pembangunan

destinasi yang berkelanjutan.

36 Rujukan tentang sumber daya atau asset-aset “budaya”, “kultural”, dan “wilayah-wilayah dengan signifikansi kultural”

mencakup tetapi tidak terbatas pada “warisan budaya”.Ini dapat mencakup situs-situs Masyarakat adat yang menjadi atraksi pariwisata.

Lampiran

66

Perencanaan strategis

A. Persiapan proyeksi-proyeksi pertumbuhan dan scenario pembangunan.

B. Persiapan arah pertumbuhan strategis pariwisata (a tourism strategic

growth direction), persiapan keseluruhan rencana pembangunan untuk

seluruh Wilayah Destinasi Pariwisata, dan persiapan rencana pembangunan

terperinci untuk Kawasan Inti Pariiwisata (Key Tourism Areas).

C. Perumusan integrated tourism master plan, terdiri atas:

a. Rencana pembangunan pariwisata bertahap (H1)

b. Rencana penanaman modal dan pembiayaan untuk infrastruktur dan

jasa (H2) + (H3)

c. Program pembangunan kelembagaan (H4)

d. Program pembinaan kapasitas (H5)

Keterlibatan pemangku kepentingan (Stakeholder)

A. memastikan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif dimasukkan

dalam seluruh proyek.

3.3 Tugas A, B, C, D dan E akan menghasilkan sebuah analisis menyeluruh serta

pemahaman tentang kondisi baseline. Tugas F-H merupakan suatu pelaksanaan

perencanaan strategis dan bagianisipatif yang akan menghasilkan perumusan

Integrated Tourism Master Plan. Keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif—

Tugas I—adalah bagian dan bidang dari keseluruhan pendekatan di seluruh

penugasan.

3.4 Sambil menjalankan Tugas C, D, E, F, G, H, dan I, Konsultan akan harus

menerapkan dan mematuhi Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (19

Januari 2018, atau pembaruan terakhir) Proyek (atau Instrumen Pengamanan

Lingkungan dan Sosial yang setara yang akan ditegaskan pada saat perundingan

kontrak).37

3.5 TUGAS A: Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan

mencakup hal-hal berikut ini:

A.1 Konsultan akan melakukan analisismenyeluruh atas kerangka

kelembagaan dan hukum yang ada yang terkait dengan pariwisata terintegrasi

dan pengembangan tata ruang di Wilayah Destinasi Pariwisatadan

mengidentifikasi kekurangan, ketidaksesuaian serta kesenjangan dalam

kerangka kelembagaan dan hukum serta peraturan dan kebijakan yang ada

37ESMF available at:http://documents.worldbank.org/curated/en/827001518354497151/Environmental-and-social-management-framework-final.

http://documents.worldbank.org/curated/en/827001518354497151/Environmental-and-social-management-framework-final


Lampiran

67

serta mengevaluasi dampaknya terhadap pengembangan pariwisata. Analisis

ini harus menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang jelas mengenai persoalan-

persoalan kelembagaan dan hukum yang harus dipecahkan untuk memfasilitasi

pengembangan pariwisata..

A.2 Ini mencakup identifikasi badan-badan yang bertanggung jawab atas

pengembangan pariwisata, perencanaan pembangunan tata ruang, perencanaan

infrastruktur, seperti pengelolaan lingkungan, sosial (termasuk pembebasan

lahan) dan kultural.

A.3 Kerangka hukum terdiri atas:

• Dokumen-dokumen perencanaan tata ruang, seperti Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat kota/kabupaten, provinsi dan

pusat38serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

• Rencana induk sektoral, seperti untuk penyediaan air bersih,

pengelolaan limbah padat, sanitasi, pengangkutan, dan listrik

• Analisis dampak lingkungan dan sosial serta rencana-rencana

pengelolaan, seperti AMDAL, UKL/UPL, dan LARAP39

• Studi/dokumen Masyarakat adat

• Rencana pengelolaan situs warisan alam dan budaya natural, beberapa

di antaranya

A.4 Konsultan akan memasukkan kegiatan-kegiatan spesifik berikut ini

dalam analisis:

• Identifikasi otoritas perencanaan di dalam destinasi wisata untuk

berbagai komponen; misalnya, penggunaan lahan, pengangkutan,

utilitas, pengelolaan pengunjung ke taman nasional, situs-situs warisan

budaya, situs-situs Warisan Dunia, Geopark, Biosfer, dan wilayah-

wilayah yang dilindungi Laut.

• Identifikasi semua pemangku kepentingan dan pengaturan kerjasama di

antara mereka untuk mengembangkan program pariwisata; misalnya,

pemerintah, SOE, sektor swasta, masyarakat (termasuk Masyarakat

adat), dan LSM, termasuk peran dan tanggung jawab para pemangku

kepentingan saat ini, kesenjangan, serta kerjasama saat ini seperti

mengevaluasi dampak terhadap pengembangan pariwisata. Analisis ini

akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang jelas mengenai perna,

38 Di Indonesia, penatalaksanaan subnasional mencakup empat tingkat: (1) Provinsi, (2) Kotadan Kabupaten, (3)

Kecamatanatau Distrik dan (4) Kelurahan atau Desa.

39AMDAL - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; UKL-UPL - Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup / Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup; LARAP - Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Rencana Tindak Pembebasan Lahan dan Relokasi). Lihat juga Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (atau Instrumen Penjagaan Lingkungan dan Sosial yang setara untuk ditegaskan pada saat Perundingan Kontrak).

Lampiran

68

tanggung jawab dan pengaturan kerjasama yang harus dipecahkan

untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata.

• Evaluasi tentang kerangka peraturan perundang-undangan yang di

dalamnya pelaksanaan perencanaan akan terjadi.

• Peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan tata ruang dan sektoral

yang ada (termasuk rencana-rencana untuk taman-taman nasional dan

situs-situs warisan, jika perlu), termasuk semua instrumen peraturan

perundang-undangan serta dokumen-dokumen kebijakan terkait yang

berlaku saat ini untuk memandu dan mengendalikan pengembangan.

3.6 TUGAS B: Analisistentang permintaan dan peluang untuk pembangunan Wilayah

Destinasi Pariwisata mencakup hal-hal berikut ini:

B.1 Konsultan akan menganalisis kondisi ekonomi dan tren pembangunan

setempat (selama sepuluh tahun terakhir dan menggunakan tahun baseline

yang konsisten) untuk memeroleh pemahaman yang seksama tentang situasi

saat ini dan potensi pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisatadalam kaitannya

dengan populasi, pekerjaan, dan perekonomian wilayah dengan fokus khusus

pada pengembangan pariwisata (memberikan prakiraan sejalan dengan

perencanaan bertahap selama 25-tahun)..

B.2 Analisis ini akan memasukkan kegiatan-kegiatan khusus berikut:

• Mengumpulkan dan meninjau informasi tentang populasi (termasuk etnis

minoritas, kelompok-kelompok rentan, Masyarakat adat /Indigenous

Peoples (IPs)) dan tren pertumbuhan pekerjaan, termasuk penduduk

sementara (pengunjung) serta pendatang yang mencari pekerjaan.

• Mengumpulkan dan meninjau informasi untuk menilai hubungan antara

berbagai sector perekonomian yang memengaruhi, dan dipengaruhi oleh

pengembangan pariwisata di Wilayah Destinasi Pariwisata. Sektor-sektor

terkait, diantaranya, termasuk pertanian, perikanan, dan pemrosesan

makanan, di Wilayah Destinasi.

• Mengumpulkan dan meninjau informasitentang jumlah historis

pengunjung dalam negeri dan asing seperti karakteristik intinya (misalnya

pasar-pasar sumber besar, tujuan kunjungan, rata-rata lama menginap, rata-

rata pengeluaran harian, dan jenis akomodasi yang digunakan). Ini juga

harus mencakup setiap informasi tentang permintaan pengunjung atas

fasilitas-fasilitas dan atraksi-atraksi khusus, seperti permintaan untuk

berbagai jasa pariwisata (misalnya, pengangkutan, restoran, tur). Analisis

Pasar dan studi Penilaian Permintaan (Demand Penilaian) yang ditugaskan

oleh World Bank Group di bawah kontrak terpisa40mencakup sebuah

40 bpiw.pu.go.id/itmp

Lampiran

69

penilaian pertama.Konsultan harus menggunakan laporan ini sebagai

pijakan, meninjau, melengkapi dan memperbarui informasi jika perlu, dan

membuat penilaiannya Ini harus mencakup proyeksi-proyeksi bertahap

selama 25-tahun untuk jumlah kedatangan pengunjung, pengeluaran harian

dan lama menginap, untuk pengunjung baik domestik maupun asingpaling

tidak dengan dua skenario (untuk diperhalus lebih lanjut menurut TugasF),

yaitu: sebuah skenario “business as usual” dimana Pemerintah Indonesia

tidak melakukan intervensi khusus; dan sebuah skenario “kasus-terbaik”

dimana Pemerintah melakukan penanaman modal dalam infrastruktur

keras dan lunak yang amat penting yang dianggap perlu untuk memenuhi

permintaan di masa datang.

• Mengumpulkan, meninjau dan memutakhirkan informasi (yaitudari

AnalisisPasar dan studi Demand Penilaian) mengenai kapabilitas dan

keahlian dunia usaha setempat, khususnya perusahaan-perusahaan dan

masyarakat setempat untuk memainkan peran aktif dalam, dan memeroleh

manfaat dari, pembangunan pariwisata yang dipercepat.

3.7 TUGAS C: Analisis kondisi baseline. Konsultan akan menganalisa secara seksama

semua aspek yang berkenaan dengan pembangunan pariwisata, termasuk trend an

pola-pola pengembangan tata ruang, penyediaan infrastruktur dan jasa, atraksi

pengunjung, serta fasilitas-fasilitas pengunjung dan lingkungan yang menerima

tempat pengembangan-pengembangan yang direncanakan akan berlokasi.

3.8 Untuk perencanaan infrastruktur,penting untuk memahami tren dan pola-pola

penyebaran tata ruang serta pembangunan cipta karya, industry, perdagangan dan

pariwisata di masa lalu. Konsultan karenanya harus:

• Menetapkan wilayah-wilayah mana saja yang termasuk perdesaan dan

perkotaan

• Menetapkan kepadatan penduduk di masing-masing Kecamatan

• Memetakan penyebaran cipta karya tata ruang

• memetakan lokasi dan tipologi penggunaan lahan industrial dan komersial

• memetakan lokasi klaster-klaster akomodasi pariwisata

• menganalisa tren pertumbuhan tata ruang permukiman, industry,

perdagangan dan akomodasi pariwisata selama sepuluh tahun terakhir

• menetapkan proyek-proyek saluran pipa yang dikonfirmasi serta

karakteristiknya (perumahan, industri, perdagangan dan pariwisata) serta

memetakan lokasi terencananya, dll

3.9 Analisis tersebut harus menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai

kondisi dasar untuk pembangunan pariwisata dan akan mengidentifikasi

persoalan-persoalan perencanaan tata ruang (C1) maupun penyediaan infrastruktur

dan jasa (C2).

Lampiran

70

C.1 Analisis data dasar perencanaan tata ruang: Konsultan akan

mengumpulkan, menyusun dan menganalisa informasi terkait mengenai

kondisi-kondisi tata ruang, lingkungan, sosial dan budaya, termasuk tapi

tidak terbatas pada:

1) Penggunaan lahan yang ada dan perencanaan penggunaan lahan

yang terdapat dalam rencana-rencana tata ruang.

2) Pola-pola pengembangan tata ruang, terutama pola-pola dan tren-tren

pertumbuhan wilayah perkotaan, semi-perkotaan, dan perdesaan

selama sepuluh tahun terakhir.

3) Inisiatif-inisiatif pengembangan baru yang direncanakan terkait

dengan pembangunan ekonomi.

4) Akomodasi pariwisata, atraksi dan signifikasi lingkungan, kultural

atau sosialnya, area dan fasilitas rekreasi, termasuk penanaman

modal baru yang direncanakan.

5) Kepemilikan lahan (termasuk persoalan warisan tanah41) dengan

penekanan khusus pada Kawasan Inti Pariiwisataatau Key Tourism

Areasdan lokasi-lokasi pengembangan yang signifikan secara

strategis.

6) Uraian tentang lingkungan penerima, baik saat ini maupun di bawah

skenario perubahan iklim yang diantisipasi, untuk mencakup hal-hal

berikut ini:

a) Sumber daya fisik:

• topografi

• tanah: stratigrafi sub-permukaan

• geologi dan bahaya geologis: gempa bumi, patahan, lines,

gunung berapi, sinkholes

• iklim dan meteorologi, termasuk perubahan iklim

• hidrologi

• reseptor sensitif

• kualitas udara

• kebisingan

• getaran

• kualitas air: data sampling kualitas air dasar dan sampling

kualitas air sekunder.

b) Sumber daya ekologis:

• sumber daya daratan

• fauna terrestrial

• sumber daya akuatik

41Lihat Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada LARPF alinea 84–87 tentang tugas-tugas untuk Konsultan

ITMP untuk menilai persoalan warisan tanah.

Lampiran

71

• fauna akuatik.

c) Sumber daya sosial dan kultural:

• demografi

• ekonomi

• pendidikan

• kesehatan

• sejarah, budaya dan arkeologi.

7) Jika mungkin, keberadaan Masyarakat adat(Indigenous Peoples (IPs))

(dengan peta), karakteristik perekonomian masyarakat, habitat

(termasuk total rumah tangga/warga) tanah adat, integrasi kultural

dan masyarakat, kondisi kesehatan, pengetahuan, dan lembaga adat.

8) Konflik-konflik sosial, hubungan/kerjasama sosial.

C.2 Analisis data baseline penyediaan infrastruktur dan jasa42 Konsultan

akan mengumpulkan, menyusun dan menganalisa informasi yang terkait

tentang penyediaan infrastruktur dan pemberian jasa, mengidentifikasi

dan mengkuantifikasi kekurangan dan hambatan-hambatannya.

Tugas C.2 mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini (TOR terperinci untuk

sub-tugas khusus ini diberikan dalam Lampiran 4):

1) Mengumpulkandan menyediakan semua peta infrastruktur

(infrastruktur yang ada dan yang direncanakan oleh pemerintah

dan/atau sektor swasta).

2) Menetapkansuatu dasar populasi terperinci untuk tujuan

perencanaan infrastruktur.43

3) Menetapkansebuah model permintaan transportasiasi untuk Wilayah

Destinasi Pariwisata untuk menganalisa

a. Keseluruhan permintaan transportasiasi seperti permintaan

transportasiasi terkait pariwisata dan volume lalu lintas

b. konektifitas/akses eksternal ke Wilayah Destinasi Pariwisata

(berdasarkan Market Analisisdan studi Demand Penilaian, yang

membutuhkan pemutakhiran dan perluasan), termasuk

identifikasi kondisi sekarang, kekurangan dan penanaman modal

yang direncanakan dalam kapasitas bandara dan angkutan udara,

pelabuhan, jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta

api, dan sistem transportasi umum eksternal (jarak jauh)

42Standar-standar untuk dasar-dasar penyediaan airdimasukkan dalam SPM Permen PU 01/PRT/M/2014

dan SNI 03-7065-2005; untuk limbah padat, SPM Permen PU 01/PRT/M/2014, Permen PU 03-2013, SNI

19-2454-2002 dan untuk air limbah, SPM Permen PU 01/PRT/M/2014. Konsultan akan memastikan

bahwa semua baseline memenuhi standar-standar yang tepat untuk tujuan pembangunan pariwisata.

43Paling tidak data penduduk sampai dengan tingkat kecamatan, khususnya untuk Wilayah Pariwisata Kunci atau Key

Tourism Areas.

Lampiran

72

c. konektifitas internal, termasuk jalan-jalan, lalu litas kendaraan

bermotor dan bukan kendaraan bermotor, keselamatan jalan,

angkutan darat umum dan swasta serta angkutan laut/air.

4) Menganalisa drainase dan perlindungan banjir.

5) Menganalisa infrastruktur kebutuhan dasar, termasuk pasokan air,

pengelolaan limbah cair, dan pengelolaan limbah padat.

6) Menganalisa pasokan listrik, IT serta jasa dan fasilitas khusus

pariwisata.

7) Mengidentifikasi dan menganalisa wilayah-wilayah bencana alam

(banjir, longsor, tsunami, aktifitas gunung berapi, gempa bumi, dll.)

dan peta-peta terperinci saat ini yang memerlihatkan wilayah-wilayah

berisiko, jenis-jenis risiko dan jumlah penduduk dan dunia usaha

yang terdampak. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur untuk

memitigasi risiko. Mengidentifikasi dan menganalisa wilayah-wilayah

bahaya akibat manusia (seperti pengambilan ikan secara berlebihan,

pencemaran air laut, dll.).

Analisis tersebut harus menghasilkan sebuah uraian dasar yang jelas,

termasuk tapi tidak terbatas pada:

8) Sebuah uraian terhitung tentang tingkat infrastruktur dan jasa saat ini

sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi program di tingkat

Wilayah Destinasi Pariwisatadan Key Tourism Area.

9) Sebuah uraian terhitung tentang kesenjangan-kesenjangan yang ada

dalam penyediaan infrastruktur dan penyediaan jasa dibandingkan

dengan standar-standar nasional di tingkat Wilayah Destinasi

Pariwisatadan di tingkat Key Tourism Area. Ini mencakup penetapan

tingkat dasar pelayanan untuk pasokan air, sanitasi, pengelolaan

limbah padat dan jalan-jalan di tingkat kecamatan menggunakan

standar-standar MPWH.

10) Sebuah uraian terhitung tentang kebutuhan infrastruktur untuk

memitigasi risiko-risiko bahaya alam atau akibat manusia.

11) Sebuah analisis terhitung mengenai seberapa taraf penanaman modal

public dan swasta yang direncanakan akan mengentaskan atau

memecahkan kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi dan

kesenjangan di bidang apa yang masih ada.

3.10 TUGAS D: artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-sekonomi dan

warisan budaya. Landasan-landasan inti dari industry pariwisata adalah warisan

budaya, lingkungan alam (termasuk keragaman hayati), dan identitas budaya

yang khas.

Lampiran

73

3.11 Pembangunan pariwisata, jika tidak dikelola dengan cara seksama, dapat

mengakibatkan—misalnya—degradasi daerah-daerah yang dilindungi, hilangnya

keragaman hayati dan spesies langka, serta penurunan asset-aset yang signifikan

secara kultural. Namun demikian, pariwisata juga memiliki potensi yang kuat

sebagai kekuatan pendorong dalam hal konservasi asset lingkungan Negara,

perlindungan keragaman hayati dan habitat-habitat alaminya, perlindungan asset-

aset budaya, seperti dalam hal kesadaran lingkungan dan pembukaan lapangan

pekerjaan.

3.12 Integrated Tourism Master Plan akan memandu skala dan lokasi spasial dari

pertumbuhan spasial dan infrastruktur yang akan dating serta menetapkan

kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk memastikan bahwa asset-aset

lingkungan, sosial, masyarakat dan warisan budaya yang sangat penting tetap

dilindungi, dan dampak-dampaknya dikelola dan dipantau dengan semestinya.

Pemahaman yang mendalam mengenai hambatan dan peluang untuk

pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisata karenanya merupakan prasyarat untuk

memastikan bahwa pengembangan pariwisata akan dilakukan berkelanjutan.

D.1 Konsultan akan (a) mengumpulkan dan menafsirkan data dasar

yang terkait dan (b) mengembangkan peta-peta dan laporan-laporan

tentang tantangan, peluang dan hambatan untuk pertumbuhan yang

berkelanjutan secara lingkungan dan sosial dan untuk berbagai jenis

fasilitas pariwisata serta infrastruktur pendukung.

Dalam menjalankan subtugas D.1, Konsultan harus mengakui bahwa

konsep peluangdan hambatan dapat diterapkan secara berbeda

tergantung pada apakah wilayah yang sedang dipertimbangkan telah

memiliki fasilitas-fasilitas pariwisata atau belum berkembang.

• Jika fasilitas-fasilitas pariwisata sudah ada, peluang dapat mencakup

perluasan, peningkatan, restorasi, atau pelestarian.

• Contoh-contoh hambatan dalam hal ini adalah: pengembangan di

sekitarnya yang tidak konsisten dengan atau menyimpang dari nilai

atau tujuan-tujuan pariwisata; kurangnya akses yang memadai;

degradasi lingkungan; kurangnya peraturan yang diperlukan;

ketiadaan pengendalian untuk mencegah penggunaan yang berlebih;

kurangnya marka/display publik (marka-marka, display public),

pusat-pusat informasi, dan kemudahan-kemudahan wisatawan; atau

kapasitas pengelolaan limbah yang tidak memadai.

• Dalam situasi yang tidak/belum berkembang atau lahan hijau

(greenfield), peluangnya adalah hal-hal yang tersedia yang

merupakan asset lingkungan, sosial, atau kultural.

Lampiran

74

• Hambatan yang akan diterapkan adalah hal-hal yang dapat mencegah

pengembangan asset-aset yang akan mengakibatkan dampak negatif

terhadap peluang-peluang tersebut. Contoh-contohnya dapat

mencakup: belum ada pengembangan terhadap lereng-lereng curam

atau di wilayah rawan banjir, kode-kode bangunan khusus di

wilayah-wilayah dengan risiko seismik, pengendalian pada lokasi

serta karakteristik struktur untuk menghindari dampak-dampak

terhadap viewscape, atau penyediaan jasa pengelolaan limbah yang

beriringan dengan pengembangan.

D.2 Sejalan dengan anggaran rumah tangga/undang-undang tentang

wilayah yang dilindungi serta zona-zona inti dan penyangganya

(misalnyaTaman Nasional, Situs-situs Warisan Dunia, Geopark, Biosfer,

dan Wilayah Terlindung Laut/Marine Protected Areas), peta-peta tersebut

harus menampilkan zona-zona “larangan pengembangan”, zona-zona

yang cocok hanya untuk jenis-jenis pengembangan tertentu, zona-zona

dengan sedikit atau tanpa pembatasan terhadap jenis pengembangan, dan

setiap peraturan bangunan yang direkomendasikan, dll. Ini harus

memasukkan pembatasan-pembatasan pengembangan dan kondisi-

kondisi yang terkait dengan mitigasi risiko bahaya alam secara jelas.

D.3 Kebijakan penjagaan World Bank harus diperhitungkan dalam

tugas ini, panduan berikut ini sebagaimana yang disajikan secara

terperinci dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (atau

Instrumen Penjagaan Lingkungan dan Sosialyang setara, akan ditegaskan

pada saat perundingan kontrak). Unsur-unsur kebijakan yang memandu

pengembangan ke arah hasil-hasil yang positif terhadap kondisi

lingkungan, sosial (termasuk gender), sosio-ekonomi dan warisan budaya

akan diperhitungkan dalam mengidentifikasi peluang, dan pelarangan

serta pembatasan-pembatasan yang disajikan dalam beberapa kebijakan

tersebut akan menjadi bagian dari hambatan. Kebijakan-kebijakan yang

paling sesuai pada tahap perencanaan ini44:

1) OP 4.01 Analisis Lingkungan dan hierarki pengelolaan

dampaknya – cegah, minimalisir, mitigasi, dan imbangi dengan

urutan preferensi menurun.

2) OP 4.04 Habitat Alam dan batasan-batasannya terhadap konversi

habitat kritis dan alam.

44Lihat juga kerangka Pengelolaan Lingkungan dan SosialManagement Framework (atau Instrumen Penjagaan

Lingkungan dan Sosial yang setara yang akan ditegaskan pada saat Perundingan Kontrak).

Lampiran

75

3) OP 4.10 Masyarakat adat yang memiliki tujuan-tujuan yang

diantaranya ialah menghindari atau meminimalisir dampak

buruk terhadap masyarakat asli.

4) OP 4.11 Sumber daya Fisik Kultural yang bertujuan untuk

melindungi sifat kultural yang diketahui dan ditemukan secara

kebetulan.

5) OP 4.12 Relokasi Spontan dengan perhatian khusus terhadap

asas-asas penghindaran atau minimalisir pemindahan, termasuk

pemindahan ekonomi melalui batasan akses ke sumber daya

alam adat.

6) Panduan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (World Bank

Group, 2007 plus pemutakhiran, umumnya disebut sebagai EHS

Guidelines)45. Bagian-bagian yang berlaku adalah Panduan

Umum, yang termasuk standar udara, air, dan kebisingan;

keselamatan masyarakat dan tempat kerja; pencegahan polusi;

perlindungan energi dan air, dll. Ditambah sejumlah panduan

sektoral termasuk:

i. Pengembangan Pariwisata dan Keramah-tamahan

ii. Fasilitas-fasilitas Pengelolaan Limbah

iii. Air dan Sanitasi

iv. Pelabuhan, Dermaga dan Terminal

v. Bandar Udara

vi. Jalan Tol

vii. Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik.

3.13 Asas-asas dari kebijakan penjagaan disajikan secara terperinci dalam Kerangka

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Relevansi Panduan EHS sektoral dalam Tugas

E terutama dalam pemilihan tapak untuk berbagai jenis infrastruktur. Aspek-aspek

lain dari panduan yang mereka sediakan akan merupakan hal yang penting dalam

Tugas G.

3.14 TUGAS E: Ringkasan kesenjangan kritis dan peluang untuk pengembangan destinasi

berkelanjutan. Berdasarkan temuan-temuan dalam A-D, Konsultan akan mengutip

kesenjangan kritis dan peluanguntuk memastikan pengembangan destinasi yang

berkelanjutan. Tugas ini termasuk hal-hal sebagai:

E. Meringkas Kekuangan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (Strengths,

Weaknesses, Opportunities and Threats—SWOT) pariwisata di destinasi di

seluruh rantai nilai pariwisata: berdasarkantemuan dari analisis baseline yang

diadakan dalam Tugas-tugas A sampai D, Konsultan akan menyusun daftar


Lampiran

76

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (Strengths, Weaknesses,

Opportunities and Threats (SWOT)) pariwisata pada destinasi, sesuai

dengan empat pilar daya saing destinasi berikut ini:

1) Kondisi permintaan, termasuk:

i. Tren pengunjung: kedatangan pariwisata domestic dan

internasional, pengeluaran, lama menginapdan musiman.

ii. Konsentrasi dan penyebaran pengunjung spasial.

iii. Akses pengunjung: pilihan akses udara, darat dan laut serta

biaya komparatif; kondisi dan ongkos masuk atraksi.

iv. Profil dan preferensi pengunjung: demografis, segmen,

pengalaman dan kegiatan.

v. Saluran-saluran distribusi dan reservasi: perekonomian berbagi

(sharing economy), saluran pemesanan digital, perantara-

perantara perdagangan perjalanan.

2) Sumber daya pariwisata, termasuk:

i. Fitur-fitur, atraksi dan pengalaman pariwisata alam.

ii. Fitur-fitur, atraksi dan pengalaman pariwisata budaya.

iii. Atraksi dan pengalaman pariwisata buatan manusia.

iv. Kapasitas sumber daya manusia dan usaha.

v. Kondisi ketersediaan, kualitas dan kepemilikan lahan untuk

pengembangan pariwisata.

vi. Keberlanjutan dan daya tampung sumber daya alam dan

budaya.

3) fasilitas dan jasa pendukung, termasuk:

i. Kapasitas, hunian, pendapatan dan penetapan harga

akomodasi.

ii. Keragaman dan kualitas Katering/restoran.

iii. Pilihan-pilihan pengangkutan pengunjung (termasuk frekuensi

layanan per hari atau per minggu) seperti waktu perjalanan

dan ongkos dari masing-masing pilihan.

iv. Pengoperasian tamasya, pengoperasian kegiatan serta ragam

dan kualitas pemanduan.

v. Kapasitas dan kualitas infrastruktur terkait pariwisata

(bandara, jalan, air, listrik, pengelolaan limbah, dll.).

vi. Ketersediaan dan kualitas kemudahan-kemudahan pengunjung

(sanitasi, informasi, marka/display publik, tempat duduk,

perlindungan, dll.)

vii. Fasilitas dan sumber daya pelatihan pariwisata.

viii. Kualitas dan ragam ritel dan belanja.

Lampiran

77

ix. Fasilitas dan layanan terkait pariwisata lainnya (misalnya

finansial).

x. Konsentrasi dan penyebaran spasial fasilitas dan layanan

pendukung.

4) Struktur dan organisasi industri termasuk:

i. Organisasi, kapasitas dan keahlian pariwisata sektor publik,

sektor swasta dan berbasis masyarakat.

ii. Relevansi dan cakupan kebijakan dan perencanaan.

iii. Keberadaan dan relevansi program-program pemasaran dan

strategi branding serta tindakan.

iv. Rasio kinerja, kemajuan dan keberhasilan dengan kebijakan

dan rencana pelaksanaan.

v. Kemitraan dan kerjasama Publik-swasta-masyarakat.

vi. Inisiatif jaminan kualitas.

vii. Kebijakan-kebijakan dan promosi investasi pariwisata.

E.2 Mengartikulasi faktor-faktor keberhasilan yang amat penting untuk

pengembangan pariwisata berkelanjutan: Menyusun prioritas dan, jika perlu,

mengelompokkan unsur-unsur SWOT untuk memeroleh peluangdan

kesenjangan kritis yang harus diselesaikan dalam ITMP, untuk memastikan

dan memaksimalisir pertumbuhan pariwisata berkelanjutan.

3.15 TUGAS F: Persiapan proyeksi pertumbuhan dan skenario pengembangan.

Berdasarkanan analisis kondisi saat ini dan potensi pertumbuhan, langkah

selanjutnya adalah memersiapkan proyeksi pertumbuhan (F1) dan untuk

menerjemahkan semua ini menjadi kebutuhan spasial dalam kaitannya dengan

kemungkinan skenario pengembangan (F2) sembari mempertimbangkan dengan

baik peluangdan hambatan (D) serta analisis SWOT (E1) yang telah teridentifikasi.

3.16 Konsultan akan memersiapkan model-model berbasia GIS untuk proyeksi

pertumbuhan serta untuk persiapan dan visualisasi skenario pengembangan

spasial yang berbeda. Diharapkan bahwa model tersebut akan direplikasi dan

digunakan pada destinasi-destinasi wisata lain dan mendukung Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau pejabat setempat dalam

persiapan rencana pembangunan pariwisata.

Lampiran

78

F.1 Memersiapkan proyeksi pertumbuhandan standar-standar perencanaan

berdedikasi:

1) Konsultan akan memersiapkan proyeksi pertumbuhan untuk

jangka waktu 25 tahun dan proyeksi pertumbuhan jangka

menengah selama 5 tahun, termasukpariwisata, sektor-sektor

ekonomi daerah lain, kepadatan penduduk dan peluang kerja.

2) Proyeksi pertumbuhan penduduk harus memertimbangkan

penduduk tetap, penduduk sementara (pengunjung asing dan

domestik), serta kemungkinan membanjirnya pencari kerja dan

keluarga mereka yang tertarik oleh peluang ekonomi karena

pengembangan pariwisata yang dipercepat.

3) Proyeksi pertumbuhan pengunjung dan lapangan pekerjaan terkait

pariwisata akan tumbuh, tetapi meningkatkan dan memutakhirkan

AnalisisPasar dan Studi Demand Penilaian untuk memungkinkan

kuantifikasi indikator-indikator permintaan seperti:

• Beban pengunjung puncak (baik di tingkat Wilayah Destinasi

Pariwisata maupun Key Tourism Area)

• Jumlah kamar hotel tambahan

• Kapasitas tambahan jaringan transportasiasi (jalan, bandara,

pelabuhan laut, dll.)

• Jumlah staf ahli yang dibutuhkan, dll.

F.2 Memersiapkan dan membahas skenario pengembangan tata ruang

alternatif:

1) Konsultan akan memersiapkan paling tidak tiga skenario

pengembangna spasial yang berbeda untuk mengakomodir dan

memandu pertumbuhan yang diproyeksikan dan akan menyajikan

serta membahas temuan-temuan, standar-standar perencanaan

yang diajukan dan skenario-skenario pengembangan dengan

semua pemangku kepentingan terkait.

2) Semua skenario ini akan mencerminkan keragaman konsep

pertumbuhan pariwisata dan model-model pengembangan

penggunaan lahan di masa depan yang berbeda, serta peluang dan

hambatan lingkungan, sosial, sosio-ekonomi dan warisan budaya

terkait.

3) Satu skenario akan dipilih untuk penjabaran lebih lanjut, dengan

berkonsultasi secara melekat dengan Pemerintah Indonesia dan

yang mencerminkan pandangan dari semua pemangku

kepentingan terkait.

Lampiran

79

4) Persiapan skenario pengembangan spasial untuk mencakup

kegiatan-kegiatan berikut ini:

i. Mengidentifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk

kebutuhan tempat tinggal, industri, komersil dan

pariwisata yang akan datang, serta kebutuhan

infrastruktur, termasuk kebutuhan lahan untuk perumahan

para karyawan pariwisata beserta keluarga mereka.

ii. Mengidentifikasi persaingan permintaan akan lahan,

sumber daya alam dan infrastruktur untuk pengembangan

pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lain (bukan

pariwisata).

iii. Mengidentifikasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial,

sosio-ekonomi, dan warisan budaya untuk pertumbuhan

(lihat tugas D).

iv. Mengidentifikasi peluang untuk pengelompokan

pengembangan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan

lahan, penyediaan infrastruktur dan jasa, termasuk peluang

untuk penyediaan jasa gabungan dan subsidi silang untuk

akomodasi dan fasilitas wisatawan serta masyarakat

setempat (yang berpendapatan rendah).

v. Mengidentifikasi dan mengkuantifikasi investasi yang

dibutuhkan untuk memerbaiki kekurangan dalam hal

infrastruktur dan penyediaan layanan saat ini yang

teridentifikasi dalam Tugas C2 dan di samping investasi

yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan yang

akan datang (bandara, pelabuhan, jalan dan angkutan,

penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan

drainase dan air hujan, pengelolaan limbah padat, mitigasi

bencana alam dan buatan, perumahan, energi,

telekomunikasi dan utilitas-utilitas lainnya).

vi. Mengidentifikasi intervensi, area atau kegiatan strategis

yang dapat memajukan atau memfasilitasi sektor swasta,

pemda, serta masyarakat untuk ikut serta dalam

pengembangan infrastruktur, fasilitass, dan atraksi terkait

pengunjung.

vii. Mengevaluasi masing-masing skenario pengembangan

dengan cukup terperinci untuk agar para pemangku

kepentingan dapat membandingkannya dalam kaitannya

dengan dampak ekonomi, lingkungan, sosial (termasuk

gender) dan warisan budaya yang positif dan negatif dan

Lampiran

80

kepatuhan terhadap asas-asas kebijakan penjagaan World

Bank yang berlaku.

F.3 Persiapan sistem dukungan pembuatan keputusan spasial berbasis GIS.

Konsultan juga akan memersiapkan peta berbasis GIS yang akan

memerlihatkan proyeksi pertumbuhan di destinasi wisata dan

menautkannya dengan skenario-skenario pengembangan spasial yang

akan membantu para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan

terbaik berdasarkan pilihan-pilihan skenario yang berbeda. Diharapkan

bahwa model tersebut dapat direplikasi di destinasi wisata lainnya,

dengan menerapkan variabel-variabel yang serupa atau berbeda terhadap

model yang dianggap penting untuk destinasi-destinasi tersebut.

MPWH akan memberikan akses ke peta-peta skala 1:25000 yang terkait

untuk destinasi tersebut dan, jika ada, peta-peta skala 1:5000 yang relevan

untuk Key Tourism Areas yang teridentifikasi. Konsultan akan

menggunakannya untuk menyajikan representasi visual dari skenario-

skenario tersebut.

3.17 TUGAS G: Memerinci skenario pengembangan yang diinginkan. Setelah memilih

skenario yang diinginkan, tugas selanjutnya adalah merumuskan suatu arah

pertumbuhan strategis (G1) dan memersiapkan sebuah Keseluruhan Rencana

Pembangunan (Rencana Pengembangan Keseluruhan) untuk keseluruhan Wilayah

Destinasi Pariwisata (G2) dan rencana-rencana pengembangan terperinci untuk Key

Tourism Areas yang ada dan terpilih di masa datang (G3). Lihat Lampiran 1 untuk

batas-batas spasial wilayah-wilayah target untuk perencanaan.

G1 Merumuskan suatu arah pertumbuhan strategis pariwisata, untuk

memandu keputusan-keputusan mengenai sifat dan taraf proposal-

proposal pengembangan dan tindakan-tindakan yang dimasukkan dalam

rencana pengembangan keseluruhan dan terperinci yang membentuk

ITMP. Ini harus mencakup:

1) Sebuah visi destinasi wisata selama 25-tahun. Visi tersebut harus singkat

dan padat serta memberikan suatu pernyataan tentang karakter,

skala dan dampak pariwisata di wilayah destinasi.

2) Tujuan pertumbuhan, yang harus spesifik, terukur, dapat dicapai,

relevan dan berfokus pada waktu, berdasarkan proyeksi skenario

yang dipilih. Tujuan-tujuan ini harus terkait dengan faktor-faktor

keberhasilan kritis untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan

yang teridentifikasi dalam E2.

Lampiran

81

3) Asas-asas pengembangan, yang akan bertindak sebagai titik

kedatangan serta landasan-landasan untuk jenis pariwisata yang

diusahakan serta pendekatan-pendekatan pembangunan yang

diterapkan dalam merumuskan rencana pembangunan keseluruhan

dan terperinci yang membentuk ITMP.

4) Pemosisioan destinasi dan rencana penjualan yang khas, yang menyoroti

landasan untuk melakukan diferensiasi dan promosi destinasi

sehubungan dengan destinasi-destinasi kompetitor di Indonesia

dan, jika mungkin, secara internasional, dan implikasi-implikasi

pemosisian demikian terhadap alam dan skala pengembangan

pariwisata.

G.2 Persiapan Rencana Pengembangan Keseluruhan untuk seluruh

Wilayah Destinasi Pariwisata berdasarkan skenario pengembangan yang

diinginkan menggunakan peta-peta GIS. Kegiatan-kegiatan khusus

mencakup:

1) Memersiapkan sebuah peta penggunaan lahan sementara untuk

seluruh Wilayah Destinasi Pariwisata (untuk tahun 2025 dan 2045)

termasuk lokasi terperinci, bentuk dan ukuran wilayah-wilayah

pengembangan baru dengan penekanan khusus pada

pengembangan pariwisata. Peta tersebut dapat menyajikan zona-

zona “larangan pengembangan”, zona-zona yang sesuai hanya

untuk jenis pengembangan tertentu (terbatas), zona-zona dengan

sedikit atau tanpa batasan tentang jenis pengembangan, dll.

2) Mengidentifikasi persoalan-persoalan (seperti kesenjangan,

batasan-batasan) dalam hal kerangka legislatif, kebijakan dan

perencanaan yang terkait, serta pelaksanaannya, dan memberikan

rekomendasi-rekomendasi yang akan memberikan manfaat bagi

hasil-hasil sektor pariwisata yang berkelanjutan. Konsultan akan

memberikan rekomendasi khusus mengenai cara untuk

memerkuat program-program dan kegiatan-kegiatan rencana

spasial dan sektoral yang ada sehingga semua ini dapat beriringan

dengan visi dan tema yang diajukan dalam skenario

pengembangan yang dipilih.

3) Mengidentifikasi dan membahas persoalan-persoalan pembebasan

dan pemilikan lahan terkait dengan skenario pengembangan yang

diinginkan. Sebagaimana yang skenario pengembangan yang

dipilih. Sebagaimana yang berlaku, mengidentifikasi dan

membahas situs-situs/permukiman-permukiman terkait IPs yang

menarik wisatawan, terkait dengan skenario pengembangan yang

dipilih.

Lampiran

82

4) Dengan kerjasama melekat dengan badan-badan pemerintah

terkait, SOE, sektor swasta dan masyarakat setempat

mengevaluasi, membahas dan menetapkan untuk masing-masing

Key Tourism Area yang ada dan yang baru, sudut pandang

pengembangan optimal, termasuk “batas-batas perubahan yang

dapat diterima,”46 tipologi dan taraf akomodasi, fasilitas dan

layanan pengunjung.

5) Mengevaluasi pilihan-pilihan pentahapan dan memilih Key

Tourism Areas prioritas yang ada dan yang baru untuk

dikembangkan dengan ukuran dan bentuk terperinci terkait yang

konsisten dengan permintaan yang diproyeksikan untuk semua

penggunaan lahan dengan penekanan khusus pada

pengembangan pariwisata masing-masing selama lima tahun

(2021-2025 / 2026-2030 / 2031-2035 / 2036-2040/2041-2045).

Analisis Pasar dan studi Demand Penilaian sudah mengajukan Key

Tourism Areas prioritas yang ada dan yang baru (Lampiran 1),

tetapi pada tahap ini dalam proses perencanaan pemilihan Key

Tourism Areas harus diperbaiki, disesuaikan dan/atau ditegaskan

sebagai bagian dari tugas ini.

6) Memersiapkan desain-desain konseptual dan perkiraan biaya

untuk semua infrastruktur dan jasa yang dibutuhkan dengan

batas-batas waktu perencanaan selama 5 dan 25 tahun berturut-

turut untuk seluruh Wilayah Destinasi Pariwisata, termasuk

penanaman modal yang dibutuhkan untuk memperbaiki

kekurangan dalam infrastruktur saat ini dan pemberian layanan

yang teridentifikasi di bawah Tugas C2 dan di samping

penanaman modal yang dibutuhkan untuk mendukung

pengembangan yang akan datang (bandara. pelabuhan, jalan dan

angkutan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, mitigasi

risiko bencana alam, pengelolaan drainase dan air hujan,

pengelolaan limbah padat, perumahan, energi, telekomunikasi dan

utilitas-utilitas lainnya).

7) Mengidentifikasi kebutuhan kapasitas ambang batas naik utama

(perluasan bandara, fasilitas-fasilitas perawatan, lokasi

46Strategi-strategi pengelolaan “Daya tampung”—membatasi jumlah pengunjung sampai suatu batas mutlak—

merupakan hal yang menarik tetapi memiliki batasan-batasan karena: (i) dampak pariwisata tergantung tidak hanya pada jumlah mutlak wisatawan tetapi juga pada perilaku wisatawan, infrastruktur, dan pengelolaan; (ii) penduduk setempat juga menciptakan dampak yang negatif secara potensial dan penggunaan sumber daya; dan (iii) kualitas pengalaman pengunjung tidak begitu saja meningkat sebagai akibatnya. Bahkan, menerapkan strategi pengelolaan adaptif berdasarkan “batas-batas perubahan yang dapat diterima” dapat membantu memastikan bahwa nilai-nilai destinasi yang menarik wisatawan dapat teridentifikasi, terpantau, dan terpelihara dari waktu ke waktu. Hasil-hasil dari pemantauan kemudian dapat digunakan untuk menerapkan strategi-strategi untuk menjaga kondisi ekologis optimum.

Lampiran

83

pembuangan, dll.) dan memrsiapkan rencana pentahapan selama

25 tahun untuk investasi ambang batas utama yang diantisipasi

untuk semua infrastruktur dan layanan.

8) Memersiapkan sebuah rencana pentahapan terintegrasi untuk

penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan secara bertahap,

memastikan semua itu menjawab dan memecahkan kekurangan-

kekurangan yang ada dan permintaan pengunjung yang

diproyeksikan serta dirancang untuk mendukung dan memandu

pengembangan pariwisata dan meminimalisir risiko, dengan batas

waktu perencanaan selama 5 tahun dan 25 tahun berturut-turut.

9) Mengevaluasi kelayakan ekonomi investasi-investasi yang

diajukan dan membahas kemungkinan penyesuaian pada program

investasi dan/atau pentahapan program jika dianggap perlu untuk

meningkatkan dampak dan kelayakan ekonomi (proses berulang).

10) Menilai dampak-dampak lingkungan, sosial (termasuk IPs) dan

warisan budaya terkait dengan skenario pengembangan yang

dipilih pada skala dan tingkat perincian yang tepat, yang

memerhitungkan dampak-dampak kumulatif dan yang dihasilkan

serta dampak-dampak fasilitas-fasilitas terkait, dan memersiapkan

rencana-rencana mitigasi dan pemantauan tingkat tinggi sesuai

dengan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (atau

Instrumen Penjagaan Lingkungan dan Sosial yang setara yang

akan ditegaskan pada saat Perundingan Kontrak).

11) Mengidentifikasi dan membahas persoalan perlindungan alam

(termasuk keragaman hayati) dan warisan budaya terkait dengan

skenario pengembangan yang dipilih dan mencari solusi-solusi

yang cocok, bukannya bersaing, dengan penyediaan infrastruktur

dan pemberian layanan dari skenario pengembangan yang dipilih.

12) Mengidentifikasi kesadaran pemerintah dan masyarakat serta

kebutuhan pembinaan kapasitas untuk pengembangan pariwisata

inklusif.

13) Mengidentifikasi peluang dan kebutuhan akan pengembangan

keahlian untuk penyediaan pasar pariwisata (pendidikan,

pengembangan UMKM).

14) Mengidentifikasi pengaturan-pengaturan kelembagaan untuk

melaksanakan skenario pembangunan.

G.3 Persiapan rencana-rencana pengembangan terperinci untuk Key

Tourism Areas prioritas. Dengan bekerjasama secara melekat dengan

badan-badan pemerintah terkait, SOE, sektor swasta dan masyarakat

Lampiran

84

setempat, Konsultan akan memersiapkan rencana pengembangan

bertahap terperinci (lingkup perencanaan 5 tahun) untuk:

a) Semua Key Tourism Areas yang ada dalam Wilayah Destinasi

Pariwisata (klaster-klaster hotel serta fasilitas-fasilitas dan atraksi

pengunjung yang ada);

b) Untuk Key Tourism Areas yang baru yang telah diprioritaskan

untuk pengembangan pariwisata dalam 5 pertama (2021-2025).

3.18 Daftar strategi-strategi, tujuan, kebijakan dan program-program yang

teridentifikasi dalam rencana 5 tahun harus dilakukan bertahap setiap tahun (2021

/ 2022 / 2023 / 2024 / 2025).

3.19 Rencana-rencana tersebut harus disajikan pada skala 1:5000 bersamaan dengan

desain garis besar dan perkiraan biaya untuk semua penyediaan infrastruktur dan

pemberian layanan menggunakan Peta-peta berbasis GIS.

3.20 Desain-desain garis besar dan perkiraan-perkiraan biaya tersebut akan mencakup

semua investasi yang dibutuhkan untuk memecahkan kekurangan-kekurangan

dalam Key Tourism Areas dalam penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan

saat ini di bawah Tugas C2 dan di samping investasi-investasi yang dibutuhkan

untuk mendukung pengembangan yang akan datang (pengembangan tapak, jalan

dan angkutan termasuk angkutan bukan motor, penyediaan air bersih,

pengelolaan air limbah, pengelolaan drainase dan air hujan, pengelolaan limbah

padat, mitigasi risiko bencana alam, perumahan, energi, telekomunikasi dan


3.21 Konsultan akan memersiapkan rencana sampai dengan tingkat kelayakan untuk

penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan terpilih untuk tahun pertama

penanaman modal dan rencana pembiayaan.misalnyaKriteria untuk pemilihan

infrastruktur dengan rencana kelayakan akan disepakati oleh RIDA dan

Konsultan. Tahun pertama dalam rencana lima tahun ini akan dikenal sebagai

Urgent Investment Plan dan akan perlu dilengkapi pada akhir bulan Juni. Pada

gilirannya ini berarti bahwa Konsultan mungkin perlu menjalankan persiapan

Urgent Investment Plan sejalan dengan pengerjaan Analisis Baseline dan dalam

memilih sub-proyek potensial akan perlu memastikan bahwa semua ini tidak

membahayakan Strategi Pengembangan Pariwisata yang belum dipersiapkan.

3.22 Rencana pengembangan terperinci harus ditautkan secara langsung dengan

pertumbuhan pengunjung yang diproyeksikan dan harus cukup fleksibel untuk

memungkinkan penyesuaian dalam hal pertumbuhan sebenarnya melebihi atau

jauh di bawah harapan selama tahun-tahun tersebut.

Lampiran

85

3.23 Rencana-rencana pengembangan akan memberikan peta-peta dan uraian-uraian

terperinci dalam kaitannya dengan tipologi dan karakter yang ada dan yang akan

datang mengenai Key Tourism Areas yang ada dan yang baru diprioritaskan,

penggunaan lahan terperinci, spesifikasi kapasitas dan tipologi akomodasi

pengunjung, fasilitas-fasilitas pengunjung, layanan dan atraksi, perumahan untuk

para karyawan di sektor pariwisata serta keluarganya, infrastruktur dan layanan

yang ada dan yang direncanakan, peraturan bangunan dan pengendalian

pengembangan.

3.24 Rencana pengembangan terperinci akan menyediakan standar-standar dan

panduan-panduan perencanaan berdedikasi yang disarankan untuk mengelola

dan mengendalikan pembangunan, termasuk tapi tidak terbatas pada:

a) Kepadatan bangunan, rasio lantai-ruang, tinggi bangunan maksimum.

b) Perencanaan dan pengelolaan lalu lintas.

c) Permintaan, distribusi dan pengelolaan air.

d) Produksi dan pengelolaan air limbah.

e) Produksi limbah padat dan pengelolaan limbah.

f) Drainase dan perlindungan banjir.

g) Penerangan jalan.

h) Permintaan listrik.

i) Layanan internet pita lebar.

j) Mitigasi bahaya dan risiko alam.

k) Warisan gaya arsitektur dan konservasi

l) Standar-standar desain jalan untuk mengakomodir tidak hanya

permintaan lalu lintas, tetapi juga persyaratan untuk pengelolaan lalu

lintas, pejalan kaki, keselamatan jalan, seni pertamanan, parkir,

marka/display publik, dll.

m) Seni pertamanan terkait dengan tempat tinggal, fasilitas pengunjung, dan

penggunaan lahan lainnya.

n) Panduan-panduan perlindungan alam untuk melindungi dan

mengembalikan wilayah-wilayah alami dan keragaman hayati.

o) Panduan-panduan kultural, agamis, historis dan arkeologis untuk

melindungi fitur-fitur yang bernilai.

p) Pengelolaan Pengunjung / Rencana Pengendalian Keramaian untuk

tapak-tapak pariwisata dengan daya dukung terbatas, seperti candi, situs-

situs warisan dan desa-desa budaya.

q) Pengaturan-pengaturan kelembagaan yang diajukan untuk memantau

kondisi aset alamiah, sosial dan budaya serta untuk melaksanakan

rencana-rencana untuk perlindungannya.

r) Panduan Ruang terbuka hijau, pemandangan yang indah, dan sudut

pandang.

Lampiran

86

s) Penggunaan sungai dan danau rekreational.

t) Penggunaan air yang efisien dalam rumah tangga, komersil maupun

industri.

u) Panduan-panduan Pengelolaan Sosial untuk menghindari atau

meminimalisir konflik sosial atau efek negatif potensial karena

pelaksanaan rencana pengembangan.

v) Panduan-panduan untuk Rencana Tindak Pembebasan Lahan atau

Relolasi untuk menyarankan para pemangku kepentingan yang

melaksanakan rencana pengembangan dalam hal kegiatan-kegiatan yang

diajukan berpotensi membutuhkan pembebasan lahan47

w) Kerangka /Panduan Perencanaan Masyarakat adat untuk memandu para

pemangku kepentingan yang melaksanakan rencan apengembangan

dalam hal kegiatan-kegiatan yang diajukan berpotensi memengaruhi

Masyarakat adat48

3.25 TUGAS H: Perumusan Integrated Tourism Master Plan,4950terdiri atas:

1. Rencana Pengembangan Pariwisata (G1) bertahap

2. Rencana Investasi dan Pembiayaan untuk Infrastruktur dan layanan (G2

dan G3)

3. Masukan-masukan untuk program-program pemasarna destinasi (B

dan H)

4. Sebuah Program Pengembangan Kelembagaan (G4)

5. Sebuah Program Pembinaan Kapasitas (G5)

Dan yang mencakup subtugas-subtugas berikut ini:

H.1

Memersiapkan sebuah Rencana Pengembangan Pariwisata bertahap.

Konsolidasikan hasil-hasil Keseluruhan Rencana Pengembangan (tugas F1)

dan rencana pengembangan terperinci (tugas F2) dan memersiapkan

sebuah Rencana Pengembangan Pariwisata Bertahap (Phased Tourism

Development Plan) dalam peta GIS, terdiri atas:

47Lihat juga Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (atau Instrumen Penjagaan Lingkungan dan Sosial yang

setara yang akan ditegaskan pada saat Perundingan Kontrak).



49 Integrated Tourism Master Plan akan menyediakan panduan untuk pejabat setempat dan provinsi selama proses

revisi rencana spasial dan sektoral setempat dan provinsi. Integrated Tourism Master Plan akan mengidentifikasi program-program prioritas, infrastruktur dan layanan yang diperlukan untuk memerkuat kegiatan-kegiatan pariwisata di destinasi.

50Lihat Lampiran 2 untuk kerangka indikatif daftar isi.

Lampiran

87

a) Sebuah rencana penggunaan lahan (1:25.000).

b) Sebuah rencana pentahapan yang menunjukkan lokasi-lokasi

prioritas yang akan dikembangkan, selama masing-masing lima

tahun (lihat alinea 3.23-5 di atas untuk tahapan selama lima

tahun).

c) Rencana-rencana pengembangan terperinci selama 5 tahun

(skala 1:5.000) untuk semua Key Tourism Areas yang ada dan

untuk setiap Key Tourism Areas baru yang diprioritaskan untuk

5 tahun pertama..

d) Sebuah rencana pengembangan akomodasi, fasilitas dan

layanan pariwisata bertahap selama 5 dan 25 tahun berturut-

turut.

e) Pelestarian aset alamiah dan rencana pengelolaan lingkungan

dan sosial.

f) Sebuah rencana pengelolaan pelestarian warisan budaya.

g) Sebuah rencana mitigasi risiko bencana alam.

h) Pengaturan perencanaan, termasuk rekomendasi mengenai

inisiatif hukum dan peraturan yang dibutuhkan untuk

pemberlakuan wajib terhadap integrated tourism master plan

dan bagian-bagian komponennya.51

Jika Rencana Pengembangan Terperinci menunjukkan bahwa

pembangunan fisik atau pengembangan/perubahan penggunaan yang

diajukan akan melibatkan pembebasan lahan tidak sukarela dan/atau

relokasi, Konsultan akan menetapkan bagian Kerangka Pengelolaan

Lingkungan dan Sosial yang relevan (19 Januari 2018) untuk menangani

pembebasan lahan dan/atau relokasi tersebut.

Jika Rencana Pengembangan Terperinci menunjukkan bahwa

pembangunan fisik atau pengembangan lahan/perubahan penggunaan

yang diajukan akan memengaruhi Masyarakat adat, Konsultan akan

menetapkan bagian Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang

relevan (19 Januari 2018) untuk menangani dampak terhadap Masyarakat

adat.

H.2

Memersiapkan sebuah Rencana Investasi dan Pembiayaan /Investment and

Financing Plan untuk Infrastruktur dan layanan

51Jika ditentukan bahwa dibutuhkan hukum atau peraturan baru untuk melaksanakan rencana induk

tersebut, ini akan menjadi pokok pekerjaan yang terpisah.

Lampiran

88

Konsolidasikan hasil-hasil Keseluruhan Rencana Pembangunan (tugas F1)

dan rencana pengembangan terperinci (tugas F2) dan memersiapkan

sebuah Rencana Investasi dan Pembiayaan terintegrasi dan bertahap untuk

Infrastruktur dan layanan dan perkiraan biaya terkait untuk semua sektor

pada tingkat pra-kelayakan untuk 5 dan 25 tahun berturut-turut,

bersamaan dengan desain-desain konseptual.

Memersiapkan perkiraan biaya dan sebuah rencana investasi terperinci

untuk lima tahun pertama baik untuk investasi publik maupun swasta

termasuk asumsi-asumsi yang menjadi dasar perkiraan-perkiraan ini.

Memersiapkan sebuah rencana pembiayaan 5-tahun termasuk pembedaan

kontribusi sektor publik dan swasta.

Mengevaluasi kelayakan ekonomi program terkonsolidasi dan membahas

kemungkinan penyesuaian untuk program penanaman modal dan/atau

pentahapan program jika dianggap perlu untuk meningkatkan dampak

dan kelayakan ekonomi (proses berulang).

Rencana investasi tersebut harus dihubungkan secara langsung untuk

memecahkan kekurangan-kekurangan dalam penyediaan infrastruktur

dan pemberian layanan saat ini sebagaimana yang teridentifikasi di bawah

Tugas C2 dan untuk mendukung pertumbuhan pengunjung yang

diproyeksikan dan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan

penyesuaian dalam hal pertumbuhan nyata melebihi atau melebihi atau

jauh di bawah harapan selama tahun-tahun tersebut. Rencana investasi

tersebut harus mendukung dan memandu pembangunan pariwisata dan

akan mencakup hal-hal berikut ini:

a) Pengembangan kembali wilayah tersebut

b) Akses eksternal: bandara dan kapasitas angkutan udara,

pelabuhan, jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi,52 kereta

api, angkutan umum eksternal (jarak jauh)

c) akses internal: jaringan jalan internal,53 fasilitas-fasilitas angkutan

umum internal dan jarak pendek termasuk angkutan air, fasilitas-

fasilitas angkutan tidak bermotor, pengelolaan lalu lintas, trotoar,

keamanan jalan, parkir, dll.

d) drainase dan perlindungan banjir

e) penyediaan air bersih

52Untuk jaringan jalan, yang merupakan bagian dari Pryek, rencana ini juga harus mencakup kebutuhan dalam kaitannya

dengan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan jalan yang ada selama jangka waktu lima tahun.



Lampiran

89

f) pengelolaan air limbah dan sanitasi

g) pengelolaan limbah padat dan kebersihan

h) mitigasi bencana alam dan buatan

i) pasokan listrik

j) penerangan jalan

k) kemudahan-kemudahan publik

l) layanan internet pita lebar

m) infrastruktur terkait wisatawan khusus seperti pusat-pusat

pengunjung, marina, dermaga, jalur jalan kaki, jalur tanjakan dan

bersepeda, zona-zona pejalan kaki, marka/display publik, dll.

H.3

Memberikan masukan untuk program-program pemasaran destinasi untuk

dipersiapkan oleh Agen Pemasaran Destinasi.

Berdasarkan pekerjaan Konsultan di bawah Tugas B (Analisis Permintaan

dan peluang untuk pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisata) dan

pengembangan rencana-rencana pembangunan pariwisata bertahap

selanjutnya (Tugas H), Konsultan akan memersiapkan masukan-masukan

yang akan membantu dalam perumusan rencana-rencana pemasaran

destinasi untuk mempromosikan destinasi tersebut di dalam negeri dan

secara internasional, di seluruh masa berlangsung dan fase-fase ITMP.

Tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana

pemasaran destinasi akan tetap berada pada Dirjen Pemasaran

Kementerian Pariwisata seperti agen-agen pemasaran destinasi lokal dan

regional. Dalam hal program-program pemasaran destinasi untuk

destinasi tersebut telah dipersiapkan, Konsultan akan menyediakan

umpan balik dan masukan-masukan mengenai revisi yang diperlukan,

jika ada, tentang rencana-rencana yang sedang berlangsung.

Masukan-masukan harus dalam bentuk panduan umum tetapi paling

tidak harus memasukkan hal-hal berikut ini:

a) Proposal untuk mengidentifikasi/memperkuat identitas merk,

citra serta nilai destinasi dan bagaimana hal ini dapat berubah

seiring waktu;

b) Penilaian, identifikasi dan profiling pasar-pasar sumber target

geografis dan segmen-segmen pasar;

c) Rekomendasi-rekomendasi untuk campuran pemasaran

(marketing mix) yang sesuai untuk segmen-segmen pasar target

yang menunjukkan produk-produk, layanan dan pengalaman-

pengalaman pariwisata, untuk dijadikan fokus, inisiatif-inisiatif

Lampiran

90

promosional dan material untuk saluran produksi dan distribusi

yang akan ditargetkan

H.4

Memersiapkan sebuah program pengembangan kelembagaan.

Konsultan akan memersiapkan sebuah program pembangunan

kelembagaan untuk pengelolaan pembangunan pariwisata berkelanjutan

di wilayah destinasi. Program pembangunan kelembagaan harus

memastikan bahwa semua lembaga yang relevan berkomitmen untuk

melaksanakan ITMP dengan upaya bersama.

Persiapan program pembangunan kelembagaan akan dilakukan dengan

kerjasama melekat dengan semua pemangku kepentingan di wilayah

destinasi (lembaga-lembaga pemerintah, SOE, pejabat (semi-)

pemerintahan, sektor swasta, masyarakat setempat, Masyarakat

masyarakat adat, dll.) dan paling tidak akan mencakup kegiatan-kegiatan

berikut ini:

a) Penilaian pemerintah daerah/pemerintah sub-nasional,

pemerintah pusat (kementerian terkait), SOEs, sektor swasta serta

kepentingan dan komitmen masyarakat setempat untuk

mewujudkan ITMP.

b) Identifikasi peran dan tanggung jawab semua lembaga-lembaga

(semi-) pemerintah terkait dalam pelaksanaan ITMP.

c) Identifikasi tanggung jawab pengelolaan dan koordinasi,

termasuk persiapan rencana tindak tahunan, pemantauan dan

evaluasi indikator-indikator kemajuan dan kinerja, penjagaan

lingkungan dan sosial, dll.

d) Identifikasi mekanisme UMKM perencanaan dan koordinasi

untuk pengelolaan pembangunan di seluruh Wilayah Destinasi

Pariwisata dan pengaturan-pengaturan spesifik jika diperlukan

untuk sub-wilayah, yaitu Key Tourism Areas, situs-situs warisan,

wilayah-wilayah yang sensitif secara lingkungan dan sosial, dll.

e) Identifikasi kebutuhan akan revisi hilir rencana-rencana dan

peraturan-peraturan (spasial) formal serta identifikasi lembaga-

lembaga pemerintah yang bertanggung jawab.

Lampiran

91

H.5

Memersiapkan sebuah program pembinaan kapasitas.

Program pembinaan kapasitas harus memastikan bahwa semua

pemangku kepentingan telah siap dan mampu untuk melaksanakan

Integrated Tourism Master Plan. Program pembinaan kapasitas harus

mencakup lembaga-lembaga pemerintah yang terkait, SOEs, sektor swasta

dan masyarakat setempat (termasuk Masyarakat masyarakat adat) dan

akan terdiri atas:

a) Sebuah program pembinaan kapasitas lembaga pemerintah.

b) Program pengembangan sektor swasta, kewirausahaan dan

keahlian, dengan fokus pada peningkatan sertifikasi berbasis

kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor swasta

dan meningkatkan kapabilitas perusahaan terkait dengan akses

pasar, kualitas layanan dan profitabilitas bisnis.

c) Sebuah program pembinaan kapasitas masyarakat setempat.

Persiapan program pembinaan kapasitas tersebut akan dilakukan dengan

kerjasama erat dengan pemangku kepentingan terkait dan paling tidak

akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

a) Penilaian pemerintah setempat/pemerintah sub-nasional,

pemerintah pusat pemerintah pusat (kementerian terkait), SOEs,

sektor swasta, dan kapasitas masyarakat setempat untuk

mewujudkan ITMP.

b) Identifikasi kebutuhan pembinaan kapasitas kelembagaan untuk

pengelolaan pembangunan pariwisata.

c) Identifikasi kebutuhan pembinaan kapasitas untuk pelaksanaan

rencana-rencana mitigasi dan pemantauan lingkungan dan sosial

termasuk penjagaan.

d) Identifikasi kebutuhan pembinaan kapasitas masyarakat untuk

pembangunan pariwisata inklusif.

e) Identifikasi kebutuhan tambahan untuk sektor swasta, UMKM

dan pengembangan keahlian.

f) Identifikasi kebutuhan formal, non-formal, dan pembelajar

dewasa.

Lampiran

92

3.26 TUGAS I: Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang aktif. Presentasi dan

jangkauan publik proaktif sangatlah penting untuk melibatkan sektor swasta,

SOEs, masyarakat setempat, universitas, pemerintah setempat, dan lembaga-

lembaga pemerintah pusat terkait. Tepat sejak permulaan penugasan, dalam fase

pendahuluan, Konsultan harus memersiapkan sebuah Rencana Keterlibatan

Pemangku Kepentingan / Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan.

Membangun pemetaan pemangku kepentingan awal54 dan berdasarkan Rencana

Keterlibatan Pemangku Kepentingan, melalui konsultasi teratur dengan lembaga-

lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, Konsultan harus

mengupayakan umpan balik dan mufakat mengenai semua deliverables menengah

dan final.

3.27 Konsultan harus memastikan bahwa semua komentar dan/atau pertimbangan

yang muncul selama proses persetujuan dan ratifikasi formal tercermin dalam

rancangan final Integrated Tourism Master Plan. Mengupayakan umpan balik dan

dukungan pemangku kepentingan harus paling tidak sampai taraf:

a) Tujuan dan visi Integrated Tourism Master Plan

b) Berbagai peluang pariwisata yang disesuaikan dengan destinasi

c) Keragaman pembangunan penggunaan lahan dan perairan yang harus terjadi

di destinasi dan tempat pembangunan ini dilakukan

d) Dampak-dampak lingkungan dan sosial potensial dan risiko-risiko

penggunaan lahan/rencana/perubahan pembangunan atau pengembangan

fisik yang diajukan; ini harus dimasukkan sebagai pertimbangan dalam

mengembangkan pembangunan alternatif/skenario pengembangan

penggunaan lahan

e) Skenario pembangunan alternatif yang diajukan seperti skenario

pembangunan final yang diinginkan

f) Peran dan tanggung jawab semua lembaga (semi-) pemerintah terkait dalam

pelaksanaan integrated tourism master plan

g) peran dan tanggung jawab masyarakat setempat, asosiasi, pemerintah desa,

kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam pelaksanaan integrated tourism

master plan, khususnya dalam mengelola atraksi wisatawan

h) peluang pekerjaan yang ada dan masa datang dalam bidang pariwisata,

perusahaan komersil, industri, produksi pertanian, dll.

i) Wilayah-wilayah potensial dimana sektor swasta, pemerintah setempat dan

SOEs tertarik untuk menanamkan modal dalam sektor terkait pariwisata

j) kebutuhan pendidikan formal, non-formal dan pembelajar dewasa

k) rancangan final Integrated Tourism Master Plan.

54 RIDA akan berbagi pemetaan dengan Konsultan pada saat Penetapan Kontrak.

Lampiran

93

4. DELIVERABLES, WAKTU PELAKSANAAN, DAN PENGELOLAAN PROYEK

4.1 Deliverables Tabel berikut ini menetapkan deliverables dan waktu pelaksanaan

yang diharapkan.

Tugas Deliverable (dalam bahasa Inggris dan Bahasa

Indonesia)

Waktu pelaksanaan sementara (bulan

sejak penandatanganan

kontrak)55

1 Laporan Pendahuluan, termasuk:

• Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

• Perubahan-perubahan pada propsoal teknis yang timbul dari penyelidikan dan keterlibatan pemangku kepentingan awal

1.5

2 Laporan Analisis Dasar

• Tugas-tugas A, B, C, D dan E 4

3 Rencana Investasi Mendesak / Urgent Investment Plan

• Tugas G3 Akhir Juni

4 Proyeksi dan Pertumbuhan dan Skenario Pembangunan

• Tugas F 5

5 Keseluruhan Rencana Pembangunan

• Tugas G1 9

6 Rencana Pembangunan Terperinci Untuk wilayah inti prioritas

• Tugas G2

9

7 Tourism Development Plan Bertahap

• Tugas H1

11

8 Rencana Pembangunan Infrastruktur dan layanan Terintegrasi Bertahap

• Tugas H2

11

9 Program Pembinaan Kapasitas

• Tugas H4 11

10 Integrated Tourism Master Plan Final

• Tugas H

12

11 Laporan Kemajuan

• Ringkasan tentang kegiatan-kegiatan bulan sebelumnya: sebuah uraian singkat tentang kegiatan-kegiatan di bulan yang akan datang, termasuk tanggal-tanggal dan deliberable kunci serta keterlibatan pemangku kepentingan yang diajukan.

• Persoalan untuk dibahas dalam bentuk Agenda.

Bulanan (dalam 10 hari kalendar

dari akhir bulan)

55 Dimungkinkan untuk memperpendek jangka waktu, seusi dengan Wilayah Destinasi Pariwisata dan Key Tourism

Areas final. Ini akan diklarifikasi dalam TOR sebagaimana dimasukkan dalam Permintaan Proposal.

Lampiran

94

4.2 Format dokumen. Semua laporan akan diserahkan dalam format MS Word dan

PDF. Dibutuhkan 20 (dua puluh) salinan keras dari semua laporan (dalam Bahasa

Indonesia maupun bahasa Inggris). Didorong agar dibuat penetapan program

kerja umum daring sehingga tautan-tautan ke dokumen dapat dikirimkan

sebagai ganti dokumen itu sendiri.

4.3 Peninjauan dokumen. Minimal, deliverables di atas akan ditinjau oleh RIDA.

Untuk masing-masing tinjauan diharapkan bahwa masing-masing deliverable

akan dipresentasikan pada rapat yang akan diadakan di Jakarta, dengan

dokumen diberikan paling lambat satu minggu sebelumnya. Setelah presentasi,

waktu selama dua minggu diberikan agar menyelesaikan RIDA komentar tertulis

resmi. Konsultan dapat mengidentifikasi perincian tinjauan tambahan, dan RIDA

memerlukan waktu peninjauan yang cukup. Proposal agar mengidentifikasi

dengan jelas semua periode peninjauan.

4.4 Pengelolaan proyek. Jasa akan dikelola oleh RIDA melalui sebuah Technical

Steering Committee yang mencakup seorang Manajer Proyek RIDA yang

ditugaskan. RIDA dapat meminta bantuan kepada unit Project Management

Support (PMS) untuk mengawasi pekerjaan ini. Tunjangan akan diberikan untuk

rapat-rapat kemajuan bulanan di Jakarta, dengan Laporan Kemajuan sebagai

fokus pembahasan.

4.5 Kantor proyek. Sembari menjalankan tugas ini, Konsultan diharapkan untuk

mengatur, dan menjalankan tugas-tugas dari kantor lapangan di destinasi.

Pertimbangan penting dalam memilih lokasi di antaranya adalah kemudahan

akses ke Jakarta dan lokasi pemangku kepentingan lokal yang diantisipasi.

Dibutuhkan seorang Perwakilan di Jakarta untuk memastikan hubungan dan

kerjasama yang kuat di tingkat pusat.

4.6 Informasi manajemen. Proyek menetapkan (awal 2019) sebuah sistem informasi

manajemen (MIS) daring: data yang dihasilkan dalam Jasa ini harus disimpan

dalam MIS ini oleh Konsultan, sejalan dengan prosedur-prosedur verifikasi yang

sedang ditetapkan.

Lampiran

95

5. KEBUTUHAN TENAGA AHLI

5.1 Tenaga ahli Inti. Tabel berikut ini mengidentifikasi keahlian inti yang akan

dibutuhkan untuk Jasa tersebut. Sejumlah 90 orang bulan disediakan untuk

tenaga ahli inti.

Tenaga Ahli Inti ~ posisi Kualifikasi Minimum

Team Leader

➢ Pengalaman mengelola proyek ➢ Pengalaman pembangunan pariwisata /

perencanaan pariwisata ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan

(Gelar master atau yang setara) ➢ Pengalaman internasional yang relevan paling

sedikit 15 tahun ➢ Kompetensi dasar bahasa Indonesia adalah

nilai tambah

Tenaga Ahli Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)

➢ Pengalaman internasional yang relevan paling sedikit 15 tahun

➢ Pengalaman merencanakan pariwisata pantai dan laut

➢ Pengetahuan/pengalaman dalam pariwisata berkelanjutan

Ahli ekonomi/Ahli evaluasi ekonomi

& Co-team leader

➢ Pengalaman mengelola proyek ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan

(Gelar master atau yang setara) ➢ Pengalaman terkait paling sedikit 10 tahun ➢ Fasih berbahasa Inggris dan Indonesia baik

lisan maupun tulisan

Perencana Kota/Daerah ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)

➢ Pengalaman terkait paling sedikit 10 tahun

Arsitek / Desainer Perkotaan ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)

➢ Pengalaman terkait paling sedikit 10 tahun ➢ Pengalaman solid dalam desain perkotaan

Perencana Transportasiasi ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)


Ahli Teknik Jalan ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)


Tenaga Ahli WATSAN dan SWM

(Tenaga Teknik Sanitasi)



Tenaga Ahli Lingkungan ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan

Lampiran

96


(Gelar master atau yang setara) ➢ Pengalaman internasional relevan minimal 10

tahun ➢ Pengetahuan/pengalaman dalam konservasi

satwa liar ➢ Pengetahuan/pengalaman dalam pengelolaan

taman nasional

Tenaga Ahli Pembangunan Sosial


➢ Pengalaman terkait paling sedikit 10 tahun ➢ Memiliki pengalaman dalam mengidentifikasi

cagar budaya, tempat bersejarah dan sejenisnya ➢ Kecakapan dalam mengidentifikasi nilai

budaya masyarakat yang perlu diakomodasi dalam pengembangan dan pembangunan suatu daerah

➢ Mampu menyusun rekomendasi tentang pemanfaatan warisan budaya daerah sebagai elemen ruang pengembangan daerah

Tenaga Ahli Kehutanan /ekologi


➢ Pengalaman terkait paling sedikit 10 tahun ➢ Memiliki pengalaman dalam konservasi

sumberdaya alam khususnya bidang kehutanan

Tenaga Ahli Pembangunan / Pembinaan Kapasitas

Kelembagaan



Tenaga Ahli Pengembangan Keahlian / Kapabilitas

Perusahaan



Catatan:

Pengalaman internasional relevan’ berarti pekerjaan proyek yang serupa sebelumnya

paling tidak di negara-negara selain negara asal Tenaga Ahli Kunci.

5.2 Tenaga Ahli Non-inti Di samping Tenaga ahli inti di atas, Konsultan akan perlu

menyediakan tenaga ahli non-inti jika dianggap perlu selama jalannya

penugasan. Ini dapat mencakup tenaga ahli bandara, tenaga ahli pelabuhan,

seorang konsultan dengan pengalaman di bidang penyelaman dan/atau industri

kelautan, tenaga ahli warisan budaya, tenaga ahli masyarakat adat (IPs), dan

seorang tenaga ahli angkutan umum sebagai bagian dari kelompok tenaga ahli

dan staf pendukung lainnya, yaitu administrasi, pemetaan, GIS, teknisi, dan

dukungan operasional logistik lainnya terkait dengan tugas. Konsultan juga

harus mampu memerlihatkan pengalaman dalam hal pengelolaan risiko bencana.

Lampiran

97

5.3 Stasiun Tugas Semua pekerjaan akan dilakukan di daerah Indonesia. Team Leader

dan Co-team leader harus dimobilisir untuk bekerja purna waktu pada proyek

selama keseluruhan durasi proyek. Salah satu dari dua posisi ini akan berbasis di

Jakarta. Untuk tenaga ahli inti asing, Konsultan harus mengajukan pertanyaan

tentang proses dan waktu yang dibutuhkan untuk memeroleh izin kerja dan visa

yang dibutuhkan untuk mobilisasi ke lapangan.

Lampiran

98

Lampiran 1.

Destinasi wisata dan Key Tourism Areas

Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru-Arjuno (penunjukan diperoleh pada tahun 2015)

terletak di provinsi Jawa Timur dan mencakup area gunung berapi aktif, Gunung

Bromo (2.392 m dpl). Terdapat 1.025 spesies flora yang dilaporkan yang 226 spesies

diantaranya adalah anggrek dan 260 spesies merupakan tanaman herbal dan hiasan.

Beberapa dari spesies mamalia di situs tersebut termasuk dalam daftar merah spesies

terancam punah International Union for Conservation of Nature (IUCN). Beberapa jenis

ekosistem darat ditemukan dalam cagar tersebut termasuk area-area yang dibudidaya,

hutan sekunder dan hutan primer. Hutan primer juga mencakup hutan hujan daratan

rendah, hutan hujan pegunungan, padang pasir, sabana, dan ekosistem sub-alpine. Di

samping itu, dalam cagar termasuk danau-danau, ekosistem air dan ekosistem riparia.

Cagar Biosfer tersebut terdiri atas:

1) Area Inti. Area inti BTSA-BR mencakup dua area konservasi yang amat penting

di Jawa Timur, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (secara

keseluruhan sekitar 50.276,20) dan Taman Hutan Rakyat R. Soerjo (Tahura R.

Soerjo) dengan luas area sekitar 27.868,30 ha. Taman Nasional BTS National

Park dibentuk pada tahun 2005 (178/Menhut-II/2005) dan dikelola oleh

Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, sementara Taman Hutan Rakyat

Raden Soerjo Forest merupakan taman provinsi yang dikelola oleh Pemda Jawa

Timur (Perda Jawa Timur No 8 Tahun 2002). Badan Pengelola Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru dan Tahura R. Soerjo bertanggung jawab untuk

mengendalikan area inti.

2) Zona Penyangga (96.349,56 ha): Sebagian besar dari area ini merupakan hutan

lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Kementerian Badan Usaha Milik

Negara melalui PERHUTANI wilayah pengelolaan II (Kesatuan Pemangkuan

Hutan (KPH) Malang, Pasuruan dan Jombang)57. Juga terdapat wilayah

pertanian, permukiman (perdesaan dan pinggir kota) serta area industrial.

Pemda Malang, Lumajang, Probolinggo, Pasuruhan. Mojokerjo, Jombang,

Kabupaten Kediri dan Kota Batu City serta Perum Perhutani Wilayah Jawa

Timur (KPH Malang, Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Kediri)

bertanggung jawab untuk mengendalikan dan secara berkelanjutan

menggunakan sumber daya alam di zona penyangga BTSA-BR. Meskipun

BTSA-BR mengajukan peraturan pemerintah untuk penataan ruang, tidak

nampak terdapat landasan hukum untuk zona penyangga tersebut.

57 BTSA-BR Management Plan, p. 61.

Lampiran

99

3) Area Transisi (238.880,51 ha): mencakup pertanian (persawahan, perkebunan

buah-buahan, perkebunan), permukian, dan area industrial/pinggiran kota.

Lagi-lagi, meskipun BTSA-BR mengajukan peraturan pemerintah untuk

penataan ruang, tidak nampak terdapat landasan hukum untuk zona transisi

tersebut. Pemda Malang, Lumajang, Probolinggo, Pasuruhan. Mojokerjo,

Jombang, Kabupaten Kediri dan Kota Batu serta Perum Perhutani Wilayah Jawa

Timur (KPH Malang, Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Kediri),

perusahaan-perusahaan swasta dan LSM bertanggung jawab atas pengelolaan

area ini.

Gambar 6: Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru-Arjuno

Sebuah Rencana Pengelolaan untuk Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru-Arjuno

dibuat oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesian (LIPI) pada tahun 2014,

bekerjasama dengan Pemda Jawa Timur, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan

Hidup serta Taman Nasional BTS. Rencana tersebut memberikan gambaran tentang

zona-zona dalam BTS-BR, tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan yang dihadapi

(dari sudut pandang pengelolaan, ekologis dan sosial), strategi untuk pengelolaan

terintegrasi untuk zona-zona tersebut, dan rencana tindak (2015-2020). rencana tindak

mencakup sejumlah inisiatif yang terkait dengan ‘eko-wisata’.

Sebuah Forum Pengelolaan BTSA-BR (SK Gubernur 188t 243 /KPTS/o13t2015)

dibentuk oleh Pemda Jawa Timur pada tahun 2015. Forum tersebut mencakup

kelompok-kelompok kerja untuk: (a) konservasi, pendidikan dan penelitian: (b)

pengembangan masyarkaat; (c) pembangunan berkelanjutan. Forum tersebut

dikoordinir oleh Departemen Kehutanan, dengan para anggota yang berasal dari

beberapa lembaga dan perwakilan masyarakat, termasuk:

Lampiran

100

• Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

• Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur

• Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS)

• Tahura R. Soerjo

• Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

• Pemda Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Mojokerto, Jombang, Kediri

dan Kota Batu

• Perum PERHUTANI Wilayah Jawa Timur

• Perguruan Tinggi setempat (Negeri dan swasta )

• Lembaga Swadaya Masyarakat

• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI-Purwodadi Botanical Garden,

Purwodadi Pasuruan)

Cagar Biosfer tersebut mencakup 10 kabupaten. Memiliki jumlah populasi sekitar

750.000 penduduk, 2.000 di antaranya tinggal di area inti. Sebagian besar penduduk

setempat berasal dari suku Tengger, tinggal di lereng Gunung Bromo dan Semeru.

Masyarakat Tengger masih memegang teguh tradisi kuno budaya Jawa dan Hindu

Dharma, dan mempraktikkan cara-cara hidup yang berbeda dibandingkan dengan

suku-suku Jawa lainnya. Suku Tengger diyakini sebagai keturunan rakyat Kerajaan

Majapahit yang pindah ke wilayah tempat mereka tinggali saat ini karena mereka ingin

menjaga keyakinan dan budaya mereka selama masuknya agama Islam. Secara

geografis, Suku Tengger tinggal di wilayah-wilayah di Kabupaten Pasuruan, Lumajang,

Probolinggo dan Malang dan sebagian besar di antara mereka memeluk agama Hindu.

Masyarakat ini memiliki dialek yang berbeda dengan bahasa Jawa umum dan mereka

mempertahankan bahasa Kawi dan kosakata Jawa kuno. Kegiatan-kegiatan ekonomi

utama di wilayah ini yaitu pariwisata, pertanian, peternakan hewan, serta

mengumpulkan kayu dan hasil-hasil hutan non kayu lainnya.

A. Berdasarkan Temuan-temuan Analisis Pasar dan Demand Assessment, Wilayah

Destinasi Wisata (Tourism Destination Area) Bromo – Tengger- Semeru terdiri atas

Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan aera penyangga sekitarnya di

Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan bagian dari empat kabupaten: Lumajang,

Malang, Pasuruan dan Probolingo. Ada tiga kota besar yang berdekatan dengan

destinasi wisata – yaitu Kota Malang, Kota Pasuruan dan Kota Probilinggo.

Kota-kota ini merupakan titik masuk utama ke Bromo-Tengger-Semeru.

Karenanya, sebagai TDA mencakup: Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Malang, dan Kota Malang. Sedangkan KTA mencakup: 1) Kec. Tosari - Kab. Pasuruan; 2) Kec. Sukapura - Kab. Probolinggo; 3) Kec. Pasrujambe - Kab. Lumajang; 4) Kecamatan tertentu di Kota Malang yang akan ditentukan kemudian.

Lampiran

101

Gambar 7: Bromo – Tengger- Semeru Tourism Destination Area

Atraksi-atraksi pariwisata inti di destinasi Bromo-Tengger-Semeru termasuk:

• Gunung Bromo

• Gunung Batok

• Gunung Pananjakan

• Cemoro Lawang

• Pasir Berbisik /Bukit Savana

• Gunung Semeru

Lampiran

102

Gambar 8: Atraksi-atraksi inti di Bromo-Tengger-Smeru

Taman Nasional menckakup area seluas 800 km persegi di bagian tengah Jawa Timur.

Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru merupakan daratan tinggi vulkanik seluas

hampir 40 kilometer utara-selatan dan 20-30 kilometer timur-barat, mencakup area

seluas 50.276 hektar dan ketinggian berkisar antara 1000 sampai 3676 meter. Gn

Semeru, merupakan sebuah gunung berapi aktif yang tingginya mencapai 3.676 meter

di atas permukaan laut. Kaldera Tengger merupakan yang terbesar di Jawa, dengan

lautan pasir seperti padang pasir seluas 10 km. Terdapat patahan dalam kerucut

gunung berapi Batok dan Bromo, yang belakangan masih aktif dengan kawah dalam

yang menghembuskan asap ke arah langit. Suhu pada puncak Gn Bromo berkisar

antara 5-18 Derajat Celsius.

Di sebelah selatan taman terdapat dataran tinggi berbukit-bukit yang dipisahkan oleh

lembah-lembah dan dengan beberapa titik berupa danau kecil yang indah, memanjang

ke kaki Gn Semeru. Ada lima gunung berapi di dalam kaldera Tengger yang sangat

luas: Gunung Bromo (2329 meter), Gunung Batok (2470 meter), Gunung Kursi (2581

meter), Gunung Watangan (2661 meter), dan Gunung Widodaren (2650 meter).

Lampiran

103

Meskipun Gunung Bromo bukanlah puncak tertinggi, gunung inilah yang paling

terkenal karena aksesibilitasnya yang lebih mudah dan kegiatan yang dilakukan secara

teratur. Gunung ini merupakan salah satu dari gunung berapi yang paling aktif di

dunia dan memiliki diameter kawah sekitar 600 meter. Semua gunung berapi di sana

masih aktif kecuali Gunung Batok.

Gunung Pananjakan (2770 meter) adalah sudut pandang tertinggi di pegunungan

tersebut yang berada di sebelah utara kaldera Bromo yang dapat diakses melalui jalan

aspal dari Tosari dan terkenal dengan kendaraan jip dan bus. Cemoro Lawang

merupakan sudut pandang alternatif untuk melihat pemandangan kaldera yang

menakjubkan tanpa harus berdesakan. Bukit Pasir Berbisik di Gunung Bromo

merupakan area pasir halus yang amat luas yang menghasilkan suara seperti bisikan.

Destinasi-destinasi inilah yang paling banyak dikunjungi wisatawan setelah menikmati

matahari terbit dan melihat kawah. Gunung Semeru (3676 meter) merupakan

pengunungan tertinggi di Jawa dan terkenal di antara pendaki gunung.

Gunung-gunung berapi tersebut dikelilingi oleh Lautan Pasir Tengger (sebuah cagar

alam yang dilindungi sejak tahun 1919) yang merupakan wilayah pasir yang luas

dengan ekosistem istimewa. Area tersebut tertutup dalam sedimentasi pasir vulkanik

dari aktifitas Gunung Bromo dengan area yang dihasilkan dipercaya sebagai satu-

satunya yang terkenal seperti padang pasir di Indonesia.

Saat ini, Gunung Bromo merupakan wilayah yang dicalonkan sebagai Taman Bumi

(Geopark) nasional– sebuah langkah pertama sebelum memasuki Jaringan Taman Bumi

Global (Global Geopark Network) UNESCO – karena kekayaan geologis dan

keragaman hayatinya.

Mempertimbangkan keragaman hayati yang sensitif di destinasi wisata ini, penting

agar dilakukan identifikasi setiap perencanaan spesifik dan/atau instrumen

pengelolaan yang dibutuhkan untuk pelestarian situs tersebut. ITMP merupakan

sebuah peluang strategis untuk memastikan bahwa semua instrumen perencanaan

telah ditetapkan untuk destinasi tersebut.

Lampiran

104

(Dari Peta Google)

Sumber: RIPPARNAS, 2011

Lampiran

105

Lampiran 2.

Kerangka Indikatif Daftar Isi Laporan Akhir

BAGIAN I: PENDEKATAN UMUM

1. TUJUAN INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN

2. VISI STRATEGIS

Potensi Pariwisata

Daya tampung pariwisata dan pariwisata berkelanjutan

Partisipasi Lokal, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan

Menciptakan iklim usaha

Pengaturan-pengaturan kelembagaan

BAGIAN II: ANALISIS PASAR UNTUK AREA X/Y/Z

1. PENILAIAN SUPPLY AND DEMAND PASAR WISATAWAN

Penilaian Supply

Demand Assessment

Analisis Investor

2. STRATEGI PASAR

Analisis permintaan pasar yang akan datang

Strategi Pemasaran dan Branding

BAGIAN III: STRATEGI PENGEMBANGAN UNTUK AREA X/Y/Z

1. ANALISIS SITUASI SAAT INI

Definisi batasan Integrated Tourism Development Master Plan Area X/Y/Z

Penilaian kerangka perencanaan yang ada dan peninjauan rencana tata ruang yang

berlaku

Peninjauan kerangka kelembagaan daerah yang ada

Penilaian situasi sosio-ekonomi dan tren pengembangan (10 tahun terakhir)

Peninjauan kegiatan ekonomi keseluruhan di area tersebut

Analisis kegiatan ekonomi terkait pariwisata di area X/Y/Z (berdasarkan Analisis Pasar

dan hasil studi Demand Assessment), termasuk:

• Jumlah wisatawan, lokal dan asing, lama menginap, pola belanja, dll.

• Akomodasi semalam menurut jenis, kapasitas dan lokasi.

• Makanan menurut jenis, kapasitas dan lokasi.

• Situs-situs wisatawan budaya dan alam menurut jenis, kapasitas, lokasi,

dan jumlah pengunjung

• Atraksi wisatawan buatan menurut jenis, kapasitas, lokasi, dan jumlah

pengunjung (taman tema, pasar wisatawan, pusat belanja, dll.).

• Dll.

Lampiran

106

Kondisi pekerjaan dalam industri pariwisata setempat (berdasarkan Analisis Pasar dan

hasil studi Demand Assessment), yaitu:

• Kesenjangan dalam hal permintaan dan persediaan dalam hal pekerjaan

terkait pariwisata.

• Kesenjangan (dalam hal kuantitas dan kualitas) persyaratan keahlian.

• Posisi dan potensi UMKM setempat.

Uraian terperinci tentang kondisi aset alamiah dan budaya (berdasarkan Analisis Pasar

dan Hasil studi Demand Assessment dam studi-studi lain sebelumnya), termasuk:

• Identifikasi aset alamiah dan budaya di dalam Wilayah Destinasi

Pariwisata.

• Penilaian kualitas dan kekhasan aset alamiah dan budaya.

• Peninjauan kondisi aset alamiah dan budaya saat ini.

Kondisi kesehatan lingkungan (kualitas air dan udara, pengelolaan limbah, kejadian

malaria dan bahaya kesehatan lain, dll.)

Perhatian mengenai keamanan

Penggunaan lahan dan laut saat ini (peta)

Peta yang menunjukkan lokasi danukuran area pariwisata yang ada:

• area-area tempat wisatawan menginap di malam hari

• area-area tempat wisatawan rekreasi: wilayah pantai, pusat

perbelanjaan, pasar-pasar (wisatawan), restoran, bar, dll.

• area-area dekat atraksi wisatawan (budaya, alam, buatan).

Inventaris penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan saat ini, dengan fokus pada

Key Tourism Areas yang ada dan yang baru (berdasarkan Analisis Pasardan Hasil

studi Demand Assessment), yaitu:

• Akses eksternal: bandara dan kapasitas angkutan udara, pelabuhan,

jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta api, sistem angkutan umum

eksternal (jarak jauh).

• Akses internal: jaringan jalan internal, fasilitas-fasilitas angkutan umum

internal dan jarak pendek, fasilitas-fasilitas angkutan tidak bermotor,

fasilitas pejalan kaki, keamanan jalan, dll.

• Drainase dan perlindungan banjir.

• Penyediaan air bersih.

• Sanitasi dan saluran pembuangan limbah.

• Pengelolaan limbah padat.

• Pasokan listrik.

• Penerangan jalan.

• Pengelolaan limbah dan pemeliharaan.

• Pengelolaan lalu lintas dan parkir.

Lampiran

107

• Fasilitas pejalan kaki.

• Kemudahan-kemudahan publik.

• Layanan internet pita lebar.

Identifikasi terperinci mengenai kesenjangan-kesenjangan dalam penyediaan

infrastruktur dan pemberian layanan

Inisiatif sektor publik dan swasta yang sedang berlangsung dan yang direncanakan:

• Investasi sektor Publik: apa dan kapan?

• Inisiatif Sektor swasta: apa dan kapan?

Dampak investasi-investasi yang direncanakn terhadap pemecahan kekurangan-

kekurangan dan kesenjangan layanan yang teridentifikasi


a. Proyeksi pertumbuhan untuk periode 25 tahun dan proyeksi pertumbuhan

jangka menengah terkait selama 5 tahun (berdasarkan peninjauan statistik,

rencana dan dokumen yang ada):

I. Proyeksi pertumbuhan ekonomi.

II. Proyeksi pertumbuhan industrial.

III. Proyeksi pertumbuhan pengunjung.

IV. Proyeksi pertumbuhan pekerjaan.

V. Proyeksi pertumbuhan populasi, termasuk penduduk sementara

(wisatawan) dan pencari kerja pendatang.

b. Standar-standar perencanaan untuk infrastruktur dan layanan pariwisata

(memperhitungkan bahwa pengunjung memiliki harapan yang relatif tinggi

mengenai standar-standar infrastruktur dan layanan).

c. Identifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk tempat tinggal, industri,

perdagangan, dan kebutuhan pengunjung di masa datang, termasuk kebutuhan

lahan untuk perumahan karyawan di bidang pariwisata dan tanggungan

mereka.

d. Identifikasi tentang kesadaran masyarakat dan kebutuhan pembinaan kapasitas

untuk pembangunan pariwisata inklusif.

e. Identifikasi kebutuhan akan pengembangan keahlian untuk persediaan pasar

pariwisata (pendidikan, pengembangan UMKM).

f. Presentasi paling tidak tentang tiga skenario pengembangan tata ruang yang

berbeda untuk mengakomodasi pertumbuhan yang diproyeksikan.

g. Penilaian dampak-dampak lingkungan dan sosial dari masing-masing skenario

pengembangan.

Lampiran

108

3. EVALUASI SKENARIO PENGEMBANGAN

a) Identifikasi para pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentinga,

paling tidak dari: Lembaga-lembaga pemerintah, perwakilan sektor swasta,

penduduk setempat dan komunitas bisnis, LSM setempat.

b) Pembahasan tentang temuan, standar-standar perencanaan yang diajukan serta

skenario-skenario dengan semua pemangku kepentingan.

c) Pemilihan satu skenario dijelaskan lebih lanjut.

d) Identifikasi para pemangku kepentingan yang akan berkontribusi secara aktif dalam

perincian skenario pengembangan yang dipilih.

4. SKENARIO PENGEMBANGAN YANG DIPILIH

Rincian Skenario pengembangan yang dipilih dalam kerjasama erat dengan pemangku

kepentingan yang didentifikasi:

a) Menyajikan peta penggunaan lahan untuk tahun yang ditetapkan pada

alinea 3.23 G.1 (1) dalam kerangka kerja di atas termasuk lokasi

terperinci, bentuk dan ukuran Key Tourism Areas yang ada dan yang

baru.

b) Mengidentifikasi dan membahas persoalan kepemilikan lahan terkait

dengan skenario pengembangan yang dipilih.

c) Mengidentifikasi dan memitigasi dampak-dampak lingkungan dan

sosial impacts terkait dengan skenario pengembangan yang dipilih.

d) Mengidentifikasi dan membahas pelestarian warisan budaya dan alam

persoalan terkait dengan skenario pengembangan yang dipilih.

e) Mengevaluasi pilihan-pilihan pentahapan dan memilih lokasi-lkasi

prioritas untuk dikembangkan dengan ukuran dan bentuk terperinci

terkait yang konsisten dengan proyeksi permintaan untuk semua

penggunaan lahan dengan penekanan khusus pada pengembangan

pariwisata masing-masing selama lima tahun sebagaimana termuat

dalam alinea 3.23 G.1 (5) dalam kerangka kerja di atas.

f) Mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk infrastruktur dan layanan

di atas kekurangan-kekurangan yang ada berdasarkan skenario

pengembangan yang dipilih dan standar-standar infrastruktur dengan

lingkup perencanaan selama 5 tahun dan 25 tahun berturut-turut.

g) Menyajikan sebuah rencana pentahapan terintegrasi untuk penetapan

waktu penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan dengan cara

bertahap dan berhati-hati untuk meminimalisir risiko dan untuk

memandu pembangunan.

h) Mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk UMKM dan

pengembangan keahlian.

i) Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab semua pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan skenario yang diinginkan.

Lampiran

109

j) Menilai minat dan komitmen sektor swasta terhadap perwujudan

skenario pengembangan.

k) Menilai minat dan komitmen masyarakat terhadap perwujudan skenario

pengembangan.

l) Mengidentifikasi kebutuhan akan revisi hilir terhadap rencana dan

peraturan formal (tata ruang) lainnya (untuk daftar indikatif lihat

Lampiran 3).

5. RENCANA-RENCANA PENGEMBANGAN UNTUK KEY TOURISM AREAS

PRIORITAS

Menyajikan rencana-rencana pengembangan terperinci dalam lingkup perencanaan

selama 5 tahun dan 25 tahun untuk:

a) Semua Key Tourism Areas prioritas saat ini dalam Wilayah Destinasi

Pariwisata (klaster-klaster hotel dan fasilitas dan atraksi wisatawan yang

ada) dan untuk

b) Key Tourism Areas baru yang telah diprioritaskan pembangunan

pariwisatanya dalam 5 tahun pertama Program,

c) termasuk peta-peta, standar-standar perencanaan, peraturan-peraturan

bangunan dan desain konseptual dengan perkiraan biaya.

6. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN

TERINTEGRASI

A) Rencana investasi jangka menengah dan panjang

Menyajikan:

a) Hasil-hasil konsolidasi keseluruhan skenario pengembangan dan

rencana pengembangan terperinci

b) Rencana pengembangan infrastruktur dan layanan terintegrasi dan

bertahap

c) Perkiraan biaya terkait untuk semua sector dengan tingkat prakelayakan

selama 5 dan 25 tahun berturut-turut, bersamaan dengan desain-desain

konseptual.

B) Rencana investasi tersebut harus mendukung dan memandu pembangunan

pariwisata dan akan mencakup:

a) Pembangunan Area kembali.

b) Akses eksternal: bandara dan kapasitas angkutan udara, pelabuhan,

jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta api, angkutan

umum eksternal (jarak jauh)

c) Akses internal: jaringan jalan internal, fasilitas-fasilitas angkutan umum

internal dan jarak pendek termasuk angkutan air, fasilitas-fasilitas

Lampiran

110

angkutan tidak bermotor, pengelolaan lalu lintas, fasilitas pejalan kaki,

keamanan jalan, parkir, dll.

d) Drainase dan perlindungan banjir.

e) Penyediaan air bersih.

f) Pengelolaan air limbah dan sanitasi.

g) Pengelolaan limbah padat dan pemeliharaan.

h) Pasokan listrik.

i) Penerangan jalan.

j) Kemudahan-kemudahan publik.

k) Layanan internet pita lebar.

l) Infrastruktur terkait wisatawan khusus seperti pusat-pusat pengunjung,

dermaga, jalur jalan kaki, marka/display publik, dll.

C) Rencana Investasi Mendesak

Menyajikan:

a) rencana investasi tahun pertama untuk perbaikan konektifitas dan

b) investasi infrastruktur dasar tahun pertama yang amat penting.

7. PEMBINAAN KAPASITAS

Menyajikan:

a) a Program Pembinaan Kapasitas yang bekerjasama erat dengan

pemangku kepentingan yang teridentifikasi

b) termasuk pembinaan kapasitas keembagaan di semua tingkat

pemerintah, pemantauan penjagaan dan revisi rencana tata ruang hilir,

pembinaan kapasitas masyarakat, dan UMKM serta pengembangan

keahlian.

8. INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN

Menyajikan:

a) sebuah integrated tourism master plan untuk semua sektor pada tingkat

prakelayakan, termasuk desain-desain konseptual untuk semua infrastruktur dan

layanan untuk 5 dan 25 tahun, terdiri atas:

a) rencana penggunaan lahan

b) rencana pentahapan yang menunjukkan lokasi-lokasi prioritas yang

akan akan dikembangkan masing-masing dalam jangka waktu lima

tahun sebagaimana termuat dalam alinea 3.23 G.1 (5) kerangka kerja

c) rencana-rencana pengembangan terperinci untuk Key Tourism Areas

prioritas

d) rencana pembangunan fasilitas pariwisata bertahap selama 5 dan 25

tahun

Lampiran

111

e) rencana pembangunan a phased integrated infrastruktur dan layanan

terintegrasi bertahap selama 5 dan 25 tahun

f) rencana sektor swasta, UMKM dan pengembangan keahlian

g) rencana pembinaan kapasitas masyarakat setempat untuk pembangunan

inklusif

h) rencana pembangunan kelembagaan untuk pengelolaan pembangunan

pariwisata

i) jika informasi yang memadai tentang pembebasan lahan dan/atau

relokasi tersedia untuk pembangunan lahan/infrastruktur/fasilitas

tertentu sebagaimana yang direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah

diputuskan bahwa rekomendasi ITMP akan dilaksanakan, maka

Konsultan juga akan memersiapkan rencana tindak pembebasan lahan

dan relokasi atau land acquisition and resettlement action plan (LARAP)

sesuai dengan LARPF sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka

Penjagaan Lingkungan dan sosial

j) jika informasi yang memadai tentang keberadaan dan potensi dampak-

dampak terhadap Masyarakat adat tersedia untuk pembangunan

lahan/infrastruktur/fasilitas tertentu sebagaimana yang

direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa

rekomendasi ITMP akan dilaksanakan, maka Konsultan juga akan

memersiapkan rencana Masyarakat adat atau Indigenous Peoples Plan

(IPP) sesuai dengan Kerangka Perencanaan Masyarakat adat atau

Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF) sebagaimana ditetapkan

dalam Kerangka Penjagaan Lingkungan dan sosial

k) rencana pelestarian aset alami dan pengelolaan lingkungan

l) sebuah rencana pengelolaan pelestarian warisan budaya

m) pengaturan pelaksanaan

n) perkiraan biaya dan rencana investasi 5 tahun terperinci

o) rencana pembiayaan termasuk pembedaan kontribusi sektor publik dan

sektor swasta.

9. EVALUASI EKONOMI

10. EVALUASI DAN RENCANA MITIGASI DAMPAK LINGKUNGAN

11. EVALUASI DAN RENCANA MITIGASI DAMPAK SOSIAL

Lampiran

112

Lampiran 3.

Tanggung jawab atas peninjauan rencana-rencana setelah penyelesaian Integrated

Tourism Master Plan

Begitu Integrated Tourism Master Plan telah dipersiapkan, sejumlah rencana tata ruang

dan sektoral harus ditinjau dan ditingkatkan atau dipersiapkan juga, termasuk:

1. Peninjauan rencana-rencana tata ruang:

a. RTRW Provinsi

b. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kawasan Strategis Pariwisata

(seluruh kota/kabupaten)

c. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota/kabupaten

d. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kawasan Strategis Pariwisata

2. Peninjauan Rencana Induk sektoral:

a. jalan

b. transportasi

c. drainase dan pengendalian banjir

d. penyediaan air bersih

e. pengelolaan air limbah

f. pengelolaan limbah padat

g. persediaan listrik

h. rencana-rencana Taman Nasional dan/atau Laut (jika perlu)

i. rencana-rencana induk terkait lainnya termasuk tapi tidak terbatas pada

Rencana Pengelolaan Tapak, termasuk Penilaian Daya Tampung,

Rencana Konservasi, Rencana Pengelolaan Pengunjung, Penilaian

Dampak Warisan dan Penilaian-penilaian Pengaturan Kelembagaan

terkait (jika perlu).

Sejumlah besar lembaga-lembaga pemerintah akan terlibat dalam

memersiapkan/meninjau rencana-rencana ini. Sebagian besar pekerjaan tersebut akan

dilakukan melalui kerjasama erat dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan

yang relevan. Catatan pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi badan

pemerintah mana di tingkat pemerintah yang mana yang secara resmi bertanggung

jawab untuk persiapan dan/atau peninjauan rencana-rencana ini. Adalah upaya awal

untuk mengidentifikasi kebutuhan perencanaan hilir yang akan dibangun dan

diperbaiki oleh Konsultan.


Yang bertanggung jawab untuk persiapan/peninjauan terhadap RTRW dan

RDTR adalah Bappeda Kota atau Kabupaten dari area yang tercakup. Jika area

perencanaan mencakup lebih dari satu pemerintah daerah, yang seringkali

Lampiran

113

terjadi untuk RTRW untuk wilayah-wilayah strategis, Bappeda Provinsi-lah

yang bertanggung jawab.

Ad 2. Rencana Induk Sektoral.

Warisan Alam

Kemungkinan rencana induk sektoral hilir terkait Warisan Alam termasuk

tetapi tidak terbatas pada Rencana Pengelolaan Situs, termasuk Penilaian Daya

Tampung, Rencana Konservasi, Rencana Pengelolaan Pengunjung, Analisa

Dampak dan Penilaian-penilaian Pengaturan Kelembagaan terkait.

Warisan Budaya

Kemungkinan rencana induk sektoral hilir terkait Warisan Budaya termasuk

tetapi tidak terbatas pada Rencana Pengelolaan Situs, termasuk Penilaian Daya

Tampung, Rencana Konservasi, Rencana Pengelolaan Pengunjung, Penilaian

Dampak Warisandan Penilaian-penilaian Pengaturan Kelembagaan terkait.

Jalan

Ada sejumlah lembaga di masing-masing tingkat pemerintah yang bertanggung

jawab dalam sektor jalan. Sebagian besar tanggung jawab tersebut jatuh pada

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MPWH). Rincian

tanggung jawabnya sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini.

Lembaga Tanggung jawab

Ditjen Jasa Marga -

Kementerian

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Mengembangkan rencana induk jalan nasional

Mengembangkan dan memelihara jaringan jalan

nasional, termasuk beberapa jalan tol

Rekonstruksi dan memelihara jalan provinsi dan

kabupaten yang telah digolongkan sebagai jalan

strategis

Mengatur sektor jalan

Otoritas Jasa Marga –

Kementerian Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat

Mengatur jalan tol

Memilih operator jalan tol

Pemerintah daerah

provinsi

Mengembangkan rencana induk jalan provinsi


provinsi

Mengembangkan jalan lokal

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Mengembangkan rencana induk jalan Kabupaten/Kota

dan daerah


Lampiran

114


Kabupaten/Kota

Mengembangkan dan memelihara jalan daerah

Pemerintah Desa Jalan desa

Transportasi

Kementerian Perhubungan (MOTr) bertanggung jawab atas pengembangan

infrastruktur-infrastruktur dan layanan transportasi di jaringan nasional

(kecuali jalan), dan Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota

bertanggung jawab untuk jaringan provinsi dan Kabupaten/Kota. Perincian

tanggung jawabnya sebagaimana tabel berikut ini.


Dirjen Angkutan

Darat- MOTr

Mengembangkan rencana induk layanan pengangkutan

jalan

Mengembangkan rencana induk jalan air ferry dan darat

Mengatur sektor angkutan jalan

Memberlakukan jaringan rute pengangkutan umum antar

provinsi berbasis jalan

Menerbitkan izin layanan pengangkutan publik berbasis

jalan antar provinsi kepada operator

Mengembangkan terminal pengangkutan publik berbasis

jalan antar provinsi

Menyetujui desain teknis dan pengoperasian terminal

pengangkutan publik berbasis jalan antar provinsi

Mengembangkan dan memelihara pelabuhan jalan air

ferry dan darat

Mengembangkan jaringan rute ferry

Menerbitkan izin layanan ferry kepada operator

Dirjen Angkutan

Udara- MOTr

Mengembangkan rencana induk bandara


udara

Mengatur sektor pengangkutan udara

Memberlakukan jaringan rute pengangkutan udara

reguler

Menerbitkan izin layanan angkutan udara reguler kepada

operator

Mengembangkan bandara

Menyetujui desain teknis dan pengoperasian bandara

Dirjen Angkutan

Laut - MOTr

Mengembangkan rencana induk pelabuhan

Mengembangkan rencana induk jalur pelayaran

Lampiran

115


Mengatur sektor angkutan laut

Memberlakukan jaringan rute pelayaran

Menerbitkan izin layanan angkutan pelayaran reguler

kepada operator

Mengembangkan pelabuhan

Menyetujui desain teknis dan pengoperasian pelabuhan

Dirjen

Perkeretaapian -

MOTr

Mengembangkan rencana induk perkeretaapian

Mengatur sektor perkeretaapian

Mengembangkan dan memelihara jaringan rel kereta api

antar provinsi

Menerbitkan izin layanan angkutan umum kereta api

antar provinsi kepada operator

Menyetujui desain teknis dan pengoperasian jalur kereta

api

Pemerintah daerah

provinsi

Serupa dengan MOTr, tetapi untuk jaringan provinsi.

Pemerintah daerah provinsi harus meminta persetujuan

dari MOTr mengenai desain teknis dan pengoperasian.

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota


Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus meminta

persetujuan dari MOTr mengenai desain teknis dan

pengoperasian.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MPWH) bertanggung

jawab atas pengembangan jaringan drainase serta pengendalian banjir dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi bertanggung jawab untuk

jaringan-jaringan provinsi dan kabupaten/kota. Perincian tanggung jawabnya

adalah sebagiamana dalam tabel berikut ini.


Kementerian

Pekerjaan Umum

dan Perumahan

Rakyat – Dirjen

Sumber Daya Air

Mengembangkan rencana induk pengelolaan sumber

daya air dan pelestarian air

Mengatur pengelolaan sumber daya air dan pelestarian

air

Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan tentang

pengelolaan sumber daya air

Mengembangkan rencana induk jaringan utama

drainase

Mengembangkan standarisasi untuk pengelolaan

sumber daya air

Lampiran

116


Mengembangkan dan mengawasi pedoman teknis untuk


Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air

Kementerian

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat –

Dirjen Cipta Karya

Mengembangkan peraturan untuk sistem drainase di

lokasi permukiman

Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan sistem

drainase

Mengembangkan sistem drainase di lokasi permukiman

Mengatur standarisasi sistem drainase di permukiman

Mengembangkan rencana permukiman nasional untuk

mendukung wilayah pariwisata


pengembangan drainase di permukiman

Memfasilitasi pengembangan serah terima aset dan

pengembangan sistem untuk drainase di permukiman

kepada Pemerintah Daerah

Dinas Pekerjaan

Umum di Tingkat

Provinsi

Mengatur pengoperasian pengelolaan sumber daya air di

tingkat provinsi dan antar kota/ kabupaten

Mengembangkan RPI2JM untuk infrastruktur layanan

drainase

Mengawasi pengoperasian dan teknis sumber daya air

dan drainase

Memberikan izin penggunaan air dan sumber daya air

Mengevaluasi dan mengendalikan pengelolaan sumber

daya air

Melaksanakan desentralisasi wewenang untuk sektor

sumber daya air di tingkat provinsi

Mengembangkan sistem drainase regional

Pengawasan teknis untuk konstruksi

Mengadakan konstruksi fisik sistem drainase dan air

Dinas Pekerjaan

Umum di Tingkat

Kota/Kabupaten

Serupa dengan Dinas Pekerjaan Umum di tingkat

provinsi, tetapi untuk jaringan Kabupaten/Kota


drainase

Berkoordinasi dengan pemerintah kota lainnya untuk

mengkoordinir sistem drainase dan pengelolaan sumber

daya air antar-koneksi

Penyediaan air bersih

Lampiran

117

Penyediaan air bersih biasanya diorganisir di tingkat kota atau kabupaten. Yang

bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan rencana induk sektoral

adalah perusahaan penyediaan air bersih daerah kota/kabupaten PDAM.


Kementerian

Pekerjaan Umum

dan Perumahan

Rakyat – Dirjen Cipta

Karya

Mengatur pengelolaan sistem air minum di daerah

perkotaan, perdesaan dan khusus

Mengembangkan rencana penyediaan air bersih nasional

untuk mendukung wilayah pariwisata


sistem air minum

Mengatur standarisasi for sistem air minum

Fasilitasi kelembagaan sektor air minum

Kementerian

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat–

BPPSPAM

Mengatur standarisasi untuk penyediaan air bersih

khususnya untuk sistem air minum

Mengawasi sistem penyediaan air bersih untuk

pemerintah provinsi dan daerah

Dinas Pekerjaan

Umum– Provinsi

Mengembangkan rencana induk air minum untuk

tingkat provinsi (RISPAM)

Mengembangkan RPI2JM untuk penyediaan air bersih

Mengembangkan layanan penyediaan air bersih services

di tingkat regional


Mengadakan konstruksi fisik penyediaan air bersih

Pemerintah Kota–

PDAM di tingkat

kota

Mengembangkan peraturan dan strategi tentang air

minum dan pengelolaan air limbah

Mengembangkan rencana induk air minum untuk

tingkat kota (RISPAM), termasuk pemeliharaan dan

pengendalian


Mengembangkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)

Menyediakan Koneksi air HH, Konstruksi serta O&M

jaringan air minum kota

Lampiran

118

Pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah padat

Setiap Pemerintah Daerah harus memersiapkan sebuah Strategi Sanitasi

Kota/Kabupaten (SSK) yang mencakup Pengelolaan air limbah dan pengelolaan

limbah padat. Yang bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaannya

adalah Dinas PU.


Dirjen Cipta Karya Mengatur sistem air limbah dan limbah padat

Mengembangkan rencana pengelolaan air limbah dan

limbah padat nasional untuk mendukung wilayah

pariwisata

Melaksanakan sistem peraturan air limbah dan limbah

padat termasuk memfasilitasi penyediaan lahan

Mengawasi pedoman teknis untuk sistem pengelolaan

air limbah dan limbah padat

Mengembangkan standarisasi untuk pengelolaan air

limbah dan limbah padat

Dinas Pekerjaan

Umum di tingkat

provinsi

Mengembangkan sistem peraturan air limbah dan

limbah padat di tingkat regional


Mengembangkan konstruksi fisik sistem air limbah dan

limbah padat

Pemerintah Kota Mengembangkan rencana induk sanitasi (Buku Putih

Sanitasi/BPS, Memorandum Program Sanitasi (MPS)

dan Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Mengembangkan peraturan teknis untuk sistem

pengelolaan air limbah dan limbah padat

Menyediakan layanan pengelolaan air limbah dan

limbah padat

Persediaan listrik

Yang bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan rencana induk

Penyediaan listrik sektoral adalah Perusahaan Penyedia listrik Nasional PLN,

yang juga penyedia pasokan listrik.


Kementerian Energi

dan Sumber Daya

Mineral – Dirjen

Listrik

Mengatur sektor listrik


sektor listrik

Mengembangkan rencana induk listrik

Mengatur standarisasi sektor listrik

Lampiran

119


Mengawasi pedoman teknis sektor listrik


Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral provinsi

Mengembangkan peraturan teknis untuk sektor energi

(termasuk listrik) dan sumber daya mineral


sektor listrik

Berkooordinasi dan mengawasi unit pelaksanaan teknis

di tingkat daerah dan kota / kabupaten

Perusahaan Penyedia

listrik di tingkat

regional

Mengembangkan rencana induk pasokan listrik di

tingkat regional

Menyediakan sistem pasokan listrik

Potensi untuk peningkatan efisiensi

Mengingat tanggung jawab bagi banyak rencana induk sektoral diberikan kepada

Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sebagai akibat dari dorongan untuk

desentralisasi. Namun, ini dapat mengakibatkan penyediaan infrastruktur yang kurang

efisien. Misalnya, penggunaan gabungan sumber daya air mentah atau lokasi

pembuangan libah padat oleh lebih dari satu Pemerintah Daerah dapat jauh lebih

efisien daripada masing-masing Pemerintah Daerah memiliki fasilitasnya sendiri.

Karenanya, Integrated Tourism Master Plan harus mengidentifikasi peluang untuk

penggunaan gabungan terhadap sumber daya dan fasilitas antara daerah-daerah.

Dalam hal demikian, Provinsi dapat memimpin dalam persiapan rencana induk

sektoral dengan kerjasama erat dengan pemerintah setempat yang terlibat. Contoh

yang baik dari kerjasama tersebut sudah ada di Provinsi Jawa Tengah, dimana Kota

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Bantul, dan Wonogiri bekerja sama secara erat di

bawah panduan Provinsi Jawa Tengah untuk membuat rencana-rencana induk

terintegrasi untuk pengelolaan limbah padat, drainase dan sanitasi. Hal yang sama

dapat dilakukan untuk jalan dan pengangkutan jalan dimana Provinsi bisa menjadi

pemimpin dalam persiapan rencana induk sektoral master yang mencakup semua

lapisan pemerintah.

Lampiran

120

Lampiran 4.

TOR Terperinci untuk Tugas C2: Analisis Data Dasar Penyediaan infrastruktur dan

pemberian layanan

Umum

Data dasar/baseline harus dapat direplikasi untuk tujuan pemantauan dalam 25 tahun

berikutnya. Karenanya, sumber data dan metodologi pengumpulan data harus

disajikan dengan jelas. Dalam hal sumber data todal lpmsostem ITMP harus memilih

sumber data yang paling dapat diandalkan dan menyesuaikan pilihan tersebut.

Semua perhitungan baseline harus disesuaikan untuk sampai di baseline perusahaan

untu satu tahun dasar tetap untuk semua sektor infrastruktur yaitu 2018.

Setiap sub-bab infrastruktur harus menyajikan sebuah tabel ringkasan data inti baseline

mengenai penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan saat ini dan kesenjangan-

kesenjangan yang teridentifikasi dibandingkan dengan standar-standar nasional.

ITMP tidak hanya haurs menyajikan informasi statistik tetapi juga analisis data

menyeluruh, tingkat infrastruktur dan layanan untuk memeroleh pemahaman

mendalam mengenai situasi dasar serta kesenjangan-kesenjangan dalam hal

penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan.

Populasi

Untuk perencanaan infrastruktur, penting untuk menetapkan sebuah dasar populasi

yang menyeluruh untuk tahun dasar tetap untuk masing-masing kecamatan dan untuk

masing-masing KTA, dengan tabel ringkasan menurut kabupaten/kota. Populasi

menurut kecamatan harus disajikan dalam tabel keseluruhan tunggal termasuk

populasi perkotaan, perdesaan dan total, rata-rata ukuran rumah tangga, jumlah rumah

tangga, luas area dalam ha, dan kepadatan populasi.

Untuk masing-masing kecamatan Compound Annual Growth Rate (CAGR) harus

dihitung berdasarkan data populasi selama sepuluh tahun terakhir dan CAGR ini harus

digunakan untuk memersiapkan proyeksi populasi menurut Kecamatan.

Dalam hal sebuah Kecamatan yang berukuran relatif besar, yaitu jika Kecamatan

tersebut lebih besar daripada KTA, maka data populasi harus dipisah-pisahkan lebih

jauh menjadi data populasi per Kelurahan/Desa. Ini sudah jelas dalam hal Kecamatan

Komodo, dimana data populasi harus disajikan di tingkat kelurahan/desa level.

Lampiran

121

Permintaan transportasi dan volume lalu lintas terkait pariwisata

ITMP harus menghitung permintaan transportasi dan volume lalu lintas terkait

pariwisata, sebagai sebuah kondisi dasar untuk menyesuaikan investasi dari sebuah

sudut pandang permintaan pariwisata. Analisis Pasar dan laporan Demand

Assessment menyajikan sebuah penilaian berdasarkan jumlah pengunjung puncak

(internasional resp. domestik) per hari dan analisis modal split, termasuk cara

datangnya (udara, laut, darat) dan moda transportasi di dalam TDA (mobil pribadi,

taxi, bus umum, bus wisatawan, dll.). ITMP harus membuat Analisis Pasar dan

temuan-temuan Demand Assessment, memutakhirkan dan melengkapi data jika

diperlukan dan menyajikan sebuah analisis yang lebih mendalam.

Ini harus termasuk, tapi tidak terbatas pada:

• lalu lintas yang diakibatkan pariwisata eksternal, termasuk asal (domestik juga

asing), volume, modal split (udara, laut, darat), dan titik kedatangan di TDA

• lalu lintas yang diakibatkan pariwisata internal, termasuk volume menurut moda

perjalanan (mobil pribadi/rental / taxi, bus umumw, bus wisatawan, motor, dll),

pada bagian-bagian jalan antara titik kepentingan utama untuk wisatawan di dalam

TDA (pelabuhan, bandara, KTAs, atraksi wisatawan utama, dll)

• alokasi volume lalu lintas darat terkait pariwisata untuk jaringan jalan dan

identifikasi volume dan persentasi lalu lintas terkait pariwisata di seksi jalan

eksternal dan internal terpilih yang dianggap penting untuk pembangunan

pariwisata.

Konektifitas udara Eksternal

Laporan Analisis Pasar dan Demand Assessment memberikan informasi terperinci

tentang infrastruktur, fasilitas dan hambatan kapasitas bandara, (membuat perbedaan

antara landasan pacu, taxiway, apron, kapasitas gedung terminal, kapasitas

pengangkutan udara, dll.) dan perbaikan-perbaikan yang direncanakan selama tahun

tersebut. Informasi ini harus ditinjau, dimutakhirkan dan dilengkapi jika perlu. ITMP

harus menganalisa data dan mengidentifikasi serta menghitung kekurangan-

kekurangan.

Analisis kapasitas bandara harus mencakup periode perencanaan ITMP selama 25

tahun penuh dan harus mengidentifikasi investasi ambang batas yang diperlukan dan

penetapan waktunya.

Mengidentifikasi investasi-investasi yang direncanakan dan ditegaskan baik oleh sektor

publik maupun sektor swasta dan menganalisa apakah dan sampai taraf mana

investasi-investasi ini akan mengentaskan atau memecahkan kekurangan-kekurangan

yang teridentifikasi dan kesenjangan apa yang masih ada.

Lampiran

122

Konektifitas laut Eksternal


tentang infrastruktur, fasilitas dan hambatan kapasitas pelabuhan laut yang harus

ditinjau, dimutakhirkan dan dilengkapi jika perlu. ITMP harus menganalisa data dan

mengidentifikasi serta menghitung kekurangan-kekurangan.

Menilai potensi penumpang kapal pesiar untuk mengunjungi TDA (juga disebut

dengan Analisis Pasar dan laporan analisis Demand Assessment; ditinjau,

dimutakhirkan dan dilengkapi jika perlu).

Mengidentifikasi dan menganalisa mata rantai angkutan air eksternal (dari pulau-

pulau lain ke TDA): rute pelayaran reguler untuk penumpang resp. ferry mobil,

frekuensi, kapasitas penyeberangan harian yang ditawarkan, waktu perjalanan, harga

tiket, dll.

Menganalisa kapasitas yang tersedia untuk transportasi laut versus permintaan pada

hari-hari puncak pada musim wisata.

Mengidentifikasi dan menganalisa fasilitas-fasilitas pelabuhan pesiar yang ada, jumlah

kedatangan kapal pesiar serta karakteristik kapal pesiar dan mengidentifikasi

kekurangan-kekurangannya.




yang teridentifikasi dan kesenjangan-kesenjangan apa yang masih ada.

Konektifitas jalan Eksternal

Mengidentifikasi jalan utama yang membantu memberikan akses eksternal ke TDA.

ITMP harus menyajikan informasi dasar mengenai bagian-bagian jalan ini dalam

kaitannya dengan karakter jalan (klasifikasi, panjang, lebar, jenis jalan aspal), volume

lalu lintas, % lalu lintas terkait pariwisata (lihat bagian sebelumnya tentang

“Permintaan Transportasi dan Volume Lalu Lintas terkait Pariwisata”), komposisi lalu

lintas, VCR dan kondisi saat ini mengenai bagian-bagian jalan ini membedakan antara

IRI < 6 resp. > 6. ITMP harus menganalisa data tersebut dan mengidentifikasi serta

menghitung kekurangan-kekurangan.

Konektifitas jalan Internal

Proyek terutama akan memfokuskan pada peningkatan akses internal (berlawanan

dengan konektifitas eksternal). Karena itu, diperlukan inventarisasi dan analisis

menyeluruh tentang akses internal. ITMP harus menganalisa data tersebut dan

Lampiran

123

mengidentifikasi serta menghitung kekurangan-kekuranganya. Ini harus paling tidak

memuat analisis dasar berikut ini:

• Jaringan jalan internal terkait pariwisata

ITMP harus dengan jelas mengidentifikasi bagian-bagian jaringan jalan internal

sections (dalam batas-batas TDA) yang sangat penting untuk pembangunan

pariwisata. Biasanya ini akan berkenaan dengan bagian-bagian jalan yang

menghubungkan titik-titik kepentingan bagi pengunjung (bandara, pelabuhan,

KTA, atraksi wisatawan utama, pantai, dll.). Selanjutnya, karakter jalan

(klasifikasi, panjang, lebar, jenis jalan aspal), volume lalu lintas, % lalu lintas

terkait pariwisata (lihat bagian sebelumnya tentang “Permintaan Transportasi

dan Volume Lalu Lintas terkait Pariwisata”), komposisi lalu lintas, VCR dan

kondisi saat ini mengenai bagian-bagian jalan ini harus ditetapkan sebagai dasar

untuk pemantauan, membedakan antara IRI < 6 resp. > 6. Ini adalah informasi

yang sangat penting untuk mengukur salah satu dari indikator pemantauan

proyek.

• Parkir kendaraan wisata

Jumlah pengunjung masing-masing KTA dan modal split pengunjung harus di

analisa untuk menetapkan kapasitas parkir kendaraan yang dibutuhkan untuk

masing-masing KTA (mobil, sepeda motor dan bus wisatawan). Diperlukan

sebuah analisis terpisah untuk atraksi wisatawan utama dalam TDA. Ini harus

dibandingkan dengan kapasitas yang ada saat ini dan kesenjangan yang harus

diidentifikasi.

• Analisis waktu perjalanan

Sebuah peninjauan mengenai jarak dan waktu perjalanan menggunakan moda

transportasi antara titik-titik kepentingan utama untuk wisatawan harus

ditetapkan sebagai baseline. Menyajikan sebuah matriks yang memerlihatkan

rata-rata waktu perjalanan dari pintu ke pintu yang sebenarnya menggunakan

mobil, bus umum dan sepeda (sebagaimana berlaku).

• Analisis lalu lintas bukan kendaraan bermotor

Sebuah analisis tentang volume lalu lintass bukan kendaraan bermotor dan

infrastruktur terkait saat ini harus disajikan sebagai dasar. Ini akan mencakup

lalu lintas sepeda/becak dan pejalan kaki serta dalam beberapa kasus

kendaraan-kendaraan yang ditarik hewan sebagaimana berlaku.

Analisis tentang akses di dalam KTAs harus mencakup sebuah analisis tentang

rute-rute dan jaringan-jaringan pejalan kaki yang menghubungkan titik

kepentingan lokal bagi pengunjung di dalam masing-masing KTA. Ini akan

mencakup misalnya lebar dan kualitas trotoar, penyeberangan pejalan kaki di

Lampiran

124

jalan utama, titik-black spot kecelakaan lalu lintas, peran becak atau kendaraan

tidak bermotor lain dalam hal berjalan menjadi hal yang menyulitkan,

identifikasi tentang kesenjangan-kesenjangan kualitas dalam jaringan-jaringan

jalur pejalan kaki, dll. Mengidentifikasi bagian-bagian jalan dimana pejalan kaki

dan lalu lintas sepeda terkonsentrasi dan menganalisa komposisi dan volume

lalu lintas saat ini untuk menilai kebutuhan akan lajur terdedikasi, trotoar dan

lokasi untuk fasilitas penyeberangan pejalan kaki. Transportasi bukan

kendaraan bermotor di tempat-tempat wisata mengharuskan kualitas yang

lebih tinggi daripada standar-standar Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang biasa, yaitu dengan lebar jalur minimum 2 m, tidak

terhalang oleh rintangan-rintangan dan lebih baik lagi jika jalur tersebut teduh

dengan pepohonan.

• Analisis keamanan jalan

Menyajikan inventarisasi dan analisis data kecelakaan lalu lintas jalan dan

korban jiwa. Area black spot, persimpangan dan lokasi-lokasi harus

diidentifikasi berdasarkan jumlah kecelakaan dan korban jiwa, khususnya di

wilayah pariwisata inti.

• Parameter pertumbuhan lalu lintas jalan

ITMP harus menganalisa parameter-parameter yang akan digunakan untuk

proyeksi pertumbuhan lalu lintas. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada,

rangkaian waktu data lalu lintas pada bagian-bagian jalan inti, tren kepemilikan

kendaraan dan tren modal split.

• Investasi-investasi yang direncanakan

ITMP harus mengidentifikasi investasi-investasi yang direncanakan dan

ditegaskan baik oleh sektor publik maupun sektor swasta dan menganalisa

apakah dan sampai taraf mana investasi-investasi ini akan mengentaskan atau

memecahkan kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi dan kesenjangan-

kesenjangan apa yang masih ada.

Layanan dan infrastruktur angkutan umum

ITMP harus menganalisa layanan dan infrastruktur angkutan umum saat ini, termasuk

kondisi terminal-terminal, halte bus, dan tingkat layanan bus. Konsultan dapat

mewawancarai operator angkutan umum mengenai volume penumpang harian per

rute, penuh-tidaknya kendaraan, dan jumlah wisatawan asing/lokal yang

menggunakan angkutan umum. Menyajikan jaringan angkutan umum di peta-peta.

ITMP harus menganalisa data tersebut dan mengidentifikasi serta menghitung

kekurangan-kekurangannya. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

Lampiran

125

• Akses eksternal (antar daerah) saat ini dengan bus umum ke TDA: trayek bus,

waktu perjalanan, frekuensi, tarif, titik keberangkatan /terminals dalam TDA,

dll.

• Terminal-terminal dalam TDA: lokasi, desain, fasilitas, kondisi (pemeliharaan)

saat ini, hambatan kapasitas jika ada.

• Angkutan umum internal saat ini dalam wilayah TDA jika ada (bus umum,

minibus, ojek, taxi): ketersediaan, trayek, frekuensi, tarif, waktu perjalanan

antara daerah asal utama dengan destinasi wisata dalam TDA, dll.

• Menganalisa apa yang dapat ditawarkan oleh angkutan umum kepada

pengunjung. Misalnya: bagaimana kualitas angkutan umum yang tersedia pada

saat kedatangan di pelabuhan /bandara dalam kaitannya dengan jenis

kendaraan, trayek, frekuensi, waktu perjalanan, keandalan dan biaya untuk

melakukan perjalanan ke daerah pariwisata inti.

Angkutan air

Analisis tentang angkutan air harus mencakup angkutan air baik laut maupun darat

sebagaimana berlaku tetapi tidak hanya untuk angkutan internal dalam TDA. Bagian

sebelumnya tentang “Konektifitas laut eksternal” mencakup koneksi-koneksi angkutan

laut eksternal. ITMP harus menganalisa data tersebut dan mengidentifikasi serta

menghitung kekurangan-kekurangannya. Data inventaris dan analisis harus termasuk,

tapi tidak terbatas pada:

• Inventarisasi dan karakteristik berbagai pelabuhan, terminal ferry, tempat-

tempat penambatan perahu dan marina (desain, fasilitas, kapasitas bangunan

terminal, kapasitas penambatan, kapasitas parkir mobil, konektifitas angkutan

darat umum, kapasitas saat ini dan hambatan kapasitas, persoalan lingkungan,

investasi-investasi yang direncanakan, ketersediaan ruang untuk perluasan

kapasitas, dll.).

• Karakteristik armada Ferry mobil dan ferry penumpang pejalan kaki (kapasitas,

kualitas, kepemilikan, dll.).

• Hubungan angkutan air internal (antara pelabuhan dalam TDA): rute pelayaran

reguler untuk penumpang resp. ferry mobil, frekuensi, kapasitas

penyeberangan harian yang ditawarkan, waktu perjalanan, harga tiket, dll.

• Angkutan air tidak teratur yang ditawarkan dan karakteristiknya

• Analisis Kapasitas-permintaan pada hari-hari puncak di musim wisata.

• Analisis keselamtan angkutan air, termasuk kecelakaan yang lalu, peraturan,

kelebihan muatan, peralatan keselamatan di atas kapal, keahlian dan perizinan

kapten dan awak kapal, sertifikasi, desain kapal dan kondisi pemeliharaan,

persoalan pengawasan dan penegakan, persoalan keselamatan terminal ferry,

dll. Keselamatan Angkutan air merupakan kondisi dasar bagi pembangunan

pariwisata, yang membutuhkan suatu pendekatan terintegrasi yang

menggabungkan banyak sekali intervensi. Proses perencanaan ITMP

Lampiran

126

menyediakan program yang sempurna untuk menangani permasalahan

keselamatan angkutan air yang saling terkait dengan kerjasama yang erat

dengan semua pemangku kepentingan. Proses ITMP harus menghasilkan

pendekatan yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mengatasi kekhawatiran-

kekhawatiran tentang keselamatan.

• Mengidentifikasi investasi-investasi yang direncanakan dan ditegaskan baik

oleh sektor publik maupun sektor swasta dan menganalisa apakah dan sampai

taraf mana investasi-investasi ini akan mengentaskan atau memecahkan

kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi dan kesenjangan-kesenjangan apa

yang masih ada.

Drainase dan perlindungan banjir

ITMP harus menyajikan sebuah daftar inventaris mengenai infrastruktur drainase dan

perlindungan banjir yang ada (saluran-saluran drainase, selokan, stasiun pemompa,

dll.) dan menganalisa efektifitasnya. Persoalan Drainase dan banjir untuk keseluruhan

TDA harus diidentifikasi, dihitung dan ditetapkan sebuah baseline yang tetap termasuk

tapi tidak terbatas pada: lokasi dan ukuran wilayah rawan banjir, penyebab banjir,

jumlah penduduk dan dunia usaha yang terdampak, daerah wisata yang terdampak,

frekuensi banjir, rata-rata dan maksimum kedalaman bajir, dampak terhadap potensi

pembangunan pariwisata, dll. ITMP harus menyajikan sebuah analisis terperinci

mendalam tentang risiko-risiko banjir saat ini untuk daerah wisata inti dan

infrastruktur terkait pariwisata (khususnya bandara, pelabuhan, jalan utama yang

menghubungkan daerah-daerah wisata inti dengan bandara dan pelabuhan).

ITMP harus juga memasukkan sebuah penilaian tentang risiko banjir daerah pantai dan

dampaknya terhadap pebangunan pariwisata. Risiko banjir terkait dengan laut tinggi,

dampak kenaikan permukaan laut, dan risiko tsunami harus diidentifikasi. Kenaikan

permukaan laut karena perubahan iklim yang diperkirakan terjadi dalam periode

perencanaan ITMP selama 25 tahun membutuhkan analisis menyeluruh sebagai suatu

persoalan yang amat penting yang memengaruhi pembangunan pariwisata pantai.

Area-area mana saja yang berpotensi akan terdampak? Bagaimana dengan akibat-

akibat untuk wilayah pariwisata berorientasi pantai dan pulau-pulau kecil

berpenduduk secara khusus? Tindakan-tindakan mitigasi apa saja yang dapat

dipertimbangkan? Apakah artinya ini bagi skenario pengembangan?

ITMP harus mengidentifikasi investasi-investasi yang direncanakan dan ditegaskan

baik oleh sektor publik maupun sektor swasta dan menganalisa apakah dan sampai

taraf mana investasi-investasi ini akan mengentaskan atau memecahkan kekurangan-

kekurangan yang teridentifikasi dan kesenjangan-kesenjangan apa yang masih ada.

Lampiran

127

Infrastruktur kebutuhan dasar

Sebuah baseline populasi tunggal dan tahun dasaryaituharus digunakan secara

konsisten di seluruh bab ini untuk menetapkan dasar untuk penyediaan layanan

kebutuhan dasar. Ini harus mencakup untuk masing-masing kecamatan perkotaan,

perdesaan dan total populasi, pertumbuhan populasi, rata-rata ukuran rumah tangga,

jumlah rumah tangga, luas daerah dalam ha, dan kepadatan populasi.

Dalam hal kecamatan yang berukuran relatif besar, yaitu jika kecamatan yang

berukuran lebih besar daripada KTA, then data populasi should be further

disaggregated menjadi data per Kelurahan/Desa. Ini sudah jelas dalam hal Kecamatan

Komodo, where data populasi should be presented pada tingkat kelurahan/desa.


ITMP harus menyajikan sebuah daftar inventaris menyeluruh dan analisis tentang

kondisi penyediaan air bersih saat ini dalam TDA dan secara lebih terperinci dalam

KTAs. Ini harus menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan

kekurangan-kekurangan saat ini dalam hal penyediaan infrastruktur dan pemberian

layanan.

Analisis permintaan air

ITMP harus menetapkan dasar untuk permintaan saat ini. Titik awalnya adalah

jumlah populasi dan jumlah pengunjung saat ini. Di samping itu, kebutuhan air

untuk pertanian, industri dan perdagangan harus diidentifikasi. Analisis

permintaan air harus berdasarkan standar-standar SNI; yaitu SPM Permen

PU 01/PRT/M/2014, dan SNI 03-7065-2005; artinya penyediaan air bersih yang

aman adalah 60 berturut-turut 120l/kapita/hari untuk pengguna domestik; 150

l/tempat tidur/hari untuk hotel tidak berbintang dan 250 l/ tempat tidur/hari

untuk hotel berbintang.

Dasar Penyediaan air bersih

Daftar inventaris dan analisis kondisi penyediaan air bersih saat ini harus

mencakup baik PDAM, bukan-PDAM dan/atau sistem berbasis masyarakat.

Untuk masing-masing sistem PDAM dan masing-masing sistem berbasis

masyarakat sebuah uraian terperinci tentang infrastruktur dan cakupan layanan

saat ini harus disajikan, disertai dengan peta-peta untuk menggambarkan

cakupan dan perincian teknis. Infrastruktur termasuk, tetapi tidak terbatas

pada: lokasi dan kapasitas sumber air baku, asupan, transmisi, fasilitas dan

kapasitas perawatan, tank penyimpanan dan embung, produksi air, air yang

disampaikan kepada konsumen akhir, jaringan distribusi, cakupan wilayah

jaringan, jumlah konseksi rumah/konsumen, meteran air, pipa umum, hydrant,

dll. ITMP harus juga menyajikan sebuah analisis kualitatif tentang kondisi

penyediaan air bersih saat ini. Ini akan termasuk, tapi tidak terbatas pada: UFW,

Lampiran

128

kualitas air, keberlangsungan pasokan, tekanan air, tarif air, keterjangkauan dan

kemauan untuk membayar, persoalan pengoperasian dan pemeliharaan, dll.

ITMP harus menyajikan, menganalisa dan menghitung informasi mengenai

kualitas pemberian layanan untuk memeroleh pemahaman menyeluruh

mengenai kondisi dan tantangan-tantangan dasar. ITMP harus mengidentifikasi

dan menghitung kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam kaitannya

dengan: ketersediaan air baku, fluktuasi dan kekurangan musiman; kapasitas

produksi; kapasitas penyipanan; kapasitas transmisi; kehilangan air /UFW;

permintaan jam puncak versus kapasitas pasokan; keberlangsungan pasokan

dan jam-jam layanan harian (24 jam atau kurang); tekanan air; kualitas air; tarif

air dan keterjangkauan; jaringan distribusi, cakupan jaringan distribusi; dll.

Dasar penyediaan air bersih untuk masyarakat pulau kecil berpenghuni berhak

untuk diperhatikan secara khusus. ITMP harus menganalisa untuk masing-

masing permintaan air di pulau kecil berpenghuni (berdasarkan SNI 03-7065-

2005) serta infrastruktur dan pemberian layanan saat ini dalam kaitannya

dengan sumber dan kapasitas air baku, transmisi, pengolahan, kapasitas

produksi dan penyimpanan, UFW, distribusi, koneksi rumah, tarif air,

keberlangsungan pasokan, kualitas air, dll.

Analisis permintaan-pasokan

ITMP harus menyajikan sebuah analisis tentang permintaan air sesuai dengan

standar-standar SNI dan kondisi pasokan saat ini serta mengidentifikasi

kesenjangan-kesenjangan dalam pemberian layanan. ITMP juga harus

memperhitungkan periode jam puncak dan faktor-faktor kehilangan air dalam

menganalisa pasokan tersebut.

Tingkat layanan Penyediaan air bersih

ITMP harus menetapkan sebuah baseline yang tetap menurut kecamatan untuk

tahun dasar yang tetap yang diberikan di atas untuk indikator pemantauan

proyek “Penduduk yang diberikan akses ke sumber air yang baik” dan

menghitung kekurangan-kekurangan sebenarnya yang harus diperbaiki untuk

mencapai tingkat layanan yang sesuai dengan standar-standar nasional. Ini

adalah informasi yang sangat penting untuk mengukur salah satu dari indikator

pemantauan proyek.

Di Indonesia definisi-definisi global telah diterapkan untuk akses ke sumber air

yang baik, yaitu definisi WHO-UNICEF Joint Monitoring Program (JMP)

tentang sumber air yang “diperbaiki” yang mencakup sumber-sumber berikut

ini: koneksi rumah tangga / Pipa tegak umum / sumur bor/ sumur gali

terlindungi /mata air terlindung /pengumpulan air hujan.

Lampiran

129

ITMP harus menyajikan sebuah tabel tingkat layanan ringkasan dasar untuk

masing-masing Kecamatan, masing-masing Kabupaten/Kota, masing-masing

KTA dan TDA secara keseluruhan. Tabel-tabel ini harus menyajikan:

• # populasi, # rumah tangga

• % dari populasi yang terlayani oleh PDAM

• % dari populasi yang memiliki akses ke sumber air yang “diperbaiki”

lain

• % dari populasi tanpa akses ke sumber air yang baik.

Yang belakangan merupakan kesenjangan layanan yang akan diisi. Persentase

populasi yang menggunakan layanan penyediaan air bersih yang “diperbaiki”

harus memerhitungkan kepatuhan terhadap standar-standar dalam kaitannya

dengan kuantitas dan kualitas, yaitu persentasi populasi yang memiliki akses ke

PDAM, sumur bor, atau sumber lainnya dengan ketersediaan air kurang dari

120 l/kapita/hari untuk penggunaan rumah tangga dan harus dianggap

sebagai populasi tanpa akses ke sumber air yang baik.

Dalam hal terdapat temuan bahwa orang-orang mengandalkan air tanah

dangkal dan mata air untuk penyediaan air bersih, ITMP harus memberikan

data tentang kualitas air untuk mengevaluasi apakah sumber-sumber ini dapat

dianggap sebagai sumber air yang aman. Ini sangat penting khususnya dalam

KTAs, karena pengunjung yang menginap di penginapan rumahan akan

menggunakan air dari sumber yang sama.


berukuran lebih besar daripada KTA, maka data tingkat layanan harus dipisah-

pisahkan lebih jauh menjadi data per kelurahan/desa. Ini sudah jelas dalam hal

Kecamatan Komodo, dimana data tingkat layanan harus disajikan pada tingkat

kelurahan/desa. Bahkan perincian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisa

persoalan penyediaan air bersih di pulau-pulau kecil berpenduduk dan Taman

Nasional Komodo.





kesenjangan apa yang masih ada. Menggunakan Rencana Induk penyediaan air

minum (RISPAM) untuk mengidentifikasi apakah peningkatan penyediaan air

bersih dalam jangka pendek, menengah dan panjang harus dicapai melalui

sistem penyediaan air bersih berpipa atau tanpa pipa.

Lampiran

130

Pengelolaan Air Limbah

Analisis pengelolaan air limbah harus didasarkan pada standar-standar SNI; yaitu SPM

Permen PU 01/PRT/M/2014.

ITMP harus menyajikan sebuah daftar inventaris dan analisis lengkap serta

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam infrastruktur dan layanan saat ini

termasuk sistem pembuangan air (jika ada), fasilitas-fasilitas perawatan, sistem-sistem

komunal, MCKs, fasilitas penyedotan, sistem septik, dll.

Penghasilan air limbah untuk masing-masing kecamatan harus dihitung. Tingkat

penghasilan air limbah dapat diasumsikan sebesar 80% dari permintaan air. Ini harus

dibandingkan dengan air limbah yang dikumpukan dan diolah mengidentifikasi

kesenjangan dalam hal kapasitas untuk pengelolaan air limbah. Tingkat risiko Sanitasi

menurut kecamatan harus menjadi bagian dari analisis dasar dengan penekanan

khusus pada KTAs. Di samping hal itu, Konsultan harus juga mengevaluasi faktor-

faktor seperti kepadatan penduduk, ketinggian, ketersediaan air, keinginan untuk

membayar untuk menentukan dalam rangka mengevaluasi apakah sistem saat ini di

area tertentu adalah yang paling sesuai. Informasi ini harus tersedia dalam rencana

induk sanitasi (SSK).

ITMP harus menganalisa praktik-praktik penyedotan saat ini (keseluruhan TDA dan

KTAs lebih khusus) termasuk, tapi tidak terbatas pada kapasitas truk-truk penyedotan

yang tersedia, cakupan wilayah, biaya layanan, keterjangkauan dan keinginan untuk

membayar, lokasi dan kapasitas IPLTs, identifikasi tentang kesenjangan kapasitas (truk

dan IPLTs).

ITMP harus menetapkan sebuah baseline yang tetap menurut kecamatan untuk tahun

dasar yang tetap yang dinyatakan di atas untuk indikator pemantauan proyek

“Penduduk yang disediakan dengan akses ke layanan sanitasi yang baik” dan

menghitung kekurangan-kekurangan yang sebenarnya yang harus diselesaikan untuk

mencapai tingkat layanan yang sesuai dengan standar-standar nasional. Ini adalah

informasi yang sangat penting untuk mengukur salah satu indikator pemantauan.

Di Indonesia definisi global telah digunakan untuk akses ke layanan sanitasi yang baik,

yaitu definisi WHO-UNICEF Joint Monitoring Program (JMP) yang menjelaskan

“sanitasi yang baik” sebagai: koneksi ke saluran pembuangan umum, koneksi ke sistem

septik, toilet siram-flush, toilet lubang sederhana, atau toilet lubang berventilasi yang

ditingkatkan. Jumlah penduduk tanpa akses ke layanan sanitasi yang baik di masing-

masing kecamatan merupakan kesenjangan yang akan diisi.

Lampiran

131

ITMP harus menyajikan sebuah tabel ringkasan dasar tingkat layanan untuk masing-

masing kecamatan, masing-masing kabupaten/kota, masing-masing KTA dan TDA

secara keseluruhan. Tabel-tabel ini harus menyajikan:

• # populasi

• # rumah tangga

• % dari populasi dengan akses ke sanitasi yang baik

• % dari populasi tanpa akses ke sanitasi yang baik (yang belakangan adalah

kesenjangan layanan yang akan diisi), seperti % populasi yang masih

mempraktikkan ODF.






persoalan sanitasi di pulau kecil berpenduduk dan pada Taman Nasional Komodo.

Sebuah persoalan khusus yang akan diselesaikan yaitu pengelolaan air limbah yang

dihasilkan di kapal baik kapal wisatawan maupun kapal-kapal daerah.





Pengelolaan limbah padat

Analisis pengelolaan limbah padat harus didasarkan pada standar-standar SNI; yaitu

SPM Permen PU 01/PRT/M/2014.

ITMP harus menganalisa praktik-praktik pengelolaan limbah padat saat ini dan

mengidentifikasi kekurangan-kekurangannya. ITMP harus menetapkanpekerjaan pada

baseline yang diberikan di atas untuk masing-masing kecamatan untuk indikator

pemantauan proyek “Penduduk yang disediakan dengan akses ke layanan

pengumpulan limbah padat berkelanjutan.” Ini adalah informasi yang sangat penting

untuk mengukur salah satu indikator pemantauan.

Keberlanjutan berarti kepatuhan terhadap standar-standar layanan nasional (SPM

Permen PU 01/PRT/M/2014). Akses ke layanan pengumpulan limbah padat

berkelanjutans ditegaskan sebagai memiliki layanan pengumpulan paling tidak dua

kali satu minggu dan pengangkutan limbah yang dikumpulkan ke sebuah stasiun

pemindahan atau ke sebuah unit pemrosesan.

Lampiran

132

ITMP harus membahas tingkat penghasilan limbah yang sesuai dengan kondisi

setempat untuk penduduk, pengunjung siang hari dan pengunjung menginat, industri,

perdagangan, dll. ITMP harus juga membahas tingkat konversi dari volume ke berat.

Asumsi-asumsi dan metode penghitungan tingkat yang diajukan harus dibuat dengan

jelas dan harus disesuaikan.

Cakupan wilayah dan karakteristik sistem dari sistem pengelolaan limbah saat ini serta

jumlah penduduk yang dilayani harus dianalisa untuk masing-masing kecamatan.




Kecamatan Komodo. Bahkan perincian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisa

pengelolaan limbah persoalan pada pulau-pulau kecil berpenduduk dan di Taman

Nasional Komodo. Sebuah persoalan khusus yang akan diselesaikan yaitu pengelolaan

limbah yang dihasilkan di kapal baik kapal wisatawan maupun kapal-kapal daerah.

Praktik-praktik, peralatan dan fasilitas saat ini harus dianalisa secara terperinci. Ini

termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

• Asumsi tingkat penghasilan limbah, termasuk penghasilan limbah dari

pengunjung yang menginap dan pengunjung siang hari berturut-turut ke KNP.

• Limbah padat yang dihasilkan dan limbah yang dikumpulkan menurut

kecamatan dan dalam hal Kecamatan Komodo menurut desa.

• Praktik pengelolaan limbah padat yang dihasilkan saat ini:

o Di kapal baik dari kapal wisatawan maupun kapal-kapal daerah

o Oleh pengunjung KNP

o Pada pulau-pulau kecil berpenduduk.

• Peta yang menunjukkan wilayah cakupan untuk sistem pengumpulan saat ini.

• Persoalan Operasional (pengoperasian publik/swasta).

• Kualitas sistem pengumpulan dan pembuangan limbah padat saat ini serta

karakteristik menurut kecamatan, di KTAs dan untuk pulau-pulau kecil

berpenduduk individual (cakupan wilayah, frekuensi pengumpulan, persentase

populasi dan dunia usaha yang dilayani menurut pengumpulan dari pintu-ke

pintu, resp. Pengumpulan tidak langsung melalui TPS, penyapuan jalan, praktik

pembuangan sementara dan akhir).

• Ongkos pengumpulan Limbah padat.

• Lokasi dan kapasitas TPS yang ada dan yang direncanakan.

• TPA yang ada dan yang direncanakan (lokasi, ukuran dalam ha, kapasitas

desain, kapasitas tersisa, jenis pengoperasian, peralatan operasional di lokasi,

dll.).

• Kendaraan pengumpul limbah (pick-up, truk sampah dan truk arm roll, kapal,

dll): usia, status operasional, kapasitas, dll.

• Jumlah staf yang terlibat saat ini.

Lampiran

133

• Pengumpulan Limbah padatKeterjangkauan dan keinginan untuk membayar.

Dengan menerima kepatuhan dengan standar-standar layanan nasional (SPM Permen

PU 01/PRT/M/2014), yaitu memiliki layanan pengumpulan paling tidak dua kali

seminggu dan pengangkutan limbah yang dikumpulkan ke sebuah stasiun

pemindahan atau ke unit pemrosesan, dan target pengumpulan limbah ITMP sebesar

100%, ITMP harus mengidentifikasi dan menghitung kekurangan-kekurangan dan

hambatan dalam kaitannya dengan wilayah-wilayah dan penduduk yang saat ini

belum dilayani, volume limbah yang saat ini belum dikumpulkan, jumlah dan

kapasitas kendaraan/kapal pengumpulan tambahan yang dibutuhan, kapasitas

pembuangan sementara (TPS) dan pembuangan akhir (TPA) yang diperlukan

dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia, investasi tambahan yang dibutuhkan

untuk mengganti praktik pembuangan terbuka saat ini menurut pengoperasian tempat

pembuangan sampah terkendali, kebutuhan pengawakan tambahan, dll.





Daerah bencana alam dan mitigasi risiko melalui pengendalian infrastruktur dan

pembangunan

Perencanaan induk tata ruang dan tindakan-tindakan infrastruktural untuk

mengurangi risiko bencana alam membutuhkan informasi dasar khusus mengenai

jenis-jenis risiko, lokasi-lokasi yang berisiko serta jumlah penduduk dan dunia usaha

yang berpotensi terdampak. Ini berhubungan dengan banyak sekali risiko seperti tanah

longsor (misalnya membutuhkan dinding turap), letusan gunung berapi (area-area

larangan pergi dan jalan evakuasi), kekeringan (penyediaan penampungan air), banjir

(area-area larangan pergi, selokan, stasiun pemompaan), gempa bumi (area-area

larangan pergi, standar konstruksi yang lebih tinggi dan biaya konstruksi; penyediaan

rute evakuasi darurat; batasan pelarangan bangunan khususnya pada lereng terjal dan

tanah yang tidak stabil), dll.

Sebagai bagian dari Tugas C2 ITMP harus mengidentifikasi dan menganalisa bahaya

alam ini dan menyajikan peta-peta terperinci yang menunjukkan daerah-daerah yang

berisiko, jenis-jenis risiko dan jumlah penduduk dan dunia usaha yang terdampak.

ITMP harus mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan infrastruktur untuk

memitigasi risiko-risiko ini.

TOR Tugas D mengharuskan Konsultan untuk memersiapkan peta-peta terintegrasi

yang menampilkan zona-zona “larangan pengembangan”, zona-zona yang sesuai

Lampiran

134

hanya untuk jenis pengembangan tertentu, zona-zona dengan sedikit atau tanpa

batasan tentang jenis pengembangan, dan setiap peraturan bangunan yang

direkomendasikan, dll. Ini harus secara jelas mencakup larangan-larangan

pembangunan dan kondisi-kondisi terkait dengan mitigasi risiko bencana alam.

Lampiran

135

LAMPIRAN-3 : KAK PENYUSUNAN RIPT LABUAN

BAJO-FLORES

Daftar Isi:

1. Pendahuluan

2. Kerangka kerja




Lampiran-lampiran:


2. Kerangka Indikatif Daftar Isi Laporan Akhir


Tourism Master Plan



Versi Tanggal Komentar

v1 31 Mei 2019 • Asli sebagaimana yang dikirimkan ke Bank






v4 30 Okt 2019 • DOKUMEN INI

• Untuk konsultasi publik

Lampiran

136

1. PENDAHULUAN


Indonesia melalui pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Secara

lebih spesifik, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan wisatawan asing, wisatawan

domestik, pendapatan valuta asing, lapangan pekerjaan dan daya saing pariwisata

melalui pembangunan terintegrasi destinasi wisata prioritas. Integrated Infrastruktur

Development for National Tourism Strategic Areas Pemerintah (Indonesia Tourism

Development Project, atau “Proyek”) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai badan pelaksana, bekerja sama dengan beberapa

Kementerian dan Badan-badan pemerintah lainnya sebagai badan-badan pelaksana,

menggabungkan APBN, APBDI, dan APBDII58untuk melaksanakan program tersebut dan

mencapai tujuan.

1.2 Pemerintah memutuskan untuk menyusun pembangunan destinasi-destinasi prioritas

dan memulai program tersebut dariLombok di provinsi Nusa Tenggara Barat, Borobudur-

Yogyakarta-Prambanan di provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, serta Danau Toba di

provinsi Sumatra Utara. Program tersebut mencakup persiapan Rencana Induk

Pariwisata Terpadu (RIPT) untuk masing-masing destinasi prioritas ini untuk

memberikan kerangka kerja yang kuat demi pembangunan pariwisata dan lahan yang

efektif dan berkelanjutan.

1.3 Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses ke infrastruktur dan

layanan dasar terkait pariwisata, memperkuat perekonomian daerah yang dikaitkan

dengan pariwisata, serta menarik penanaman modal swasta di wilayah destinasi wisata

prioritas di Indonesia. Di antara sasaran-sasaran inti, Proyek akan diupayakan untuk

meningkatkan kapasitas kelembagaan negara untuk memfasilitasi pembangunan

pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan, yang memungkinkan Indonesia untuk dapat

membangun destinasi-destinasi lebih lanjut di seluruh nusantara.

1.4 Untuk memersiapkan pembangunan destinasi di masa datang, Pemerintah meminta

pembiayaan Hibah untuk persiapan tiga Rencana Induk Pariwisata Terintegrasi (RIPT)

atau Integrated Tourism Master Plan (ITMP) tambahan untuk destinasi Taman Nasional

Komodo/Labuan Bajo di Pulau Flores,Bromo-Tengger-Semeru dan Wakatobi. Jasa

Konsultansi (“Jasa”) yang dimaksud mencakup pengembangan Integrated Tourism

Master Plan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo dan Taman

Nasional Komodo di Pulau Flores.

1.5 Terms of Reference (Kerangka Acuan Kerja, KAK) ini akan dikonsultasikan sebagai

bagian dari konsultasi publik tentang Instrumen Perlindungan Lingkungan dan Sosial

(yaitu Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Proyek atau instrumen yang setara)

yang akan memandu Konsultan, dan segala revisi yang dibutuhkan yang teridentifikasi



Lampiran

137

selama proses konsultasi ini akan ditambahkan pada Terms of Reference dan dibahas

dengan Konsultan pada saat perundingan kontrak.

2. KERANGKA KERJA


A. Rencana pembangunan bertahap selama 25 tahun untuk keseluruhan wilayahDestinasi

wisata dan rencana pembangunan terperinci selama 5 tahun untuk kawasan inti

pariwisata yang diprioritaskan di dalam destinasi wisata prioritas (Dijelaskan dalam

Lampiran 1).


C. Program pembangunan kelembagaan dan program pembinaan kapasitas.

Program-program ini dirumuskan dengan mempertimbangkan baseline analisiskondisi-

kondisi sosio-ekonomi (selama sepuluh tahun terakhir dan menggunakan baseline year

yang konsisten) beserta demand analysis untuk kondisi yang akan datang (sejalan dengan

perencanaan bertahap selama 25-tahun).

2.2 Integrated Tourism Master Plan akan memberikan kerangka yang diperlukan untuk

pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan serta akan memandu revisi hilir

dan/atau persiapan rencana-rencana tata ruang, rencana induk sektoral serta rencana-

rencana yang relevan lainnya di tingkat pusat dan daerah (daftar pendahuluan

diidentifikasi dalam Lampiran 3)

2.3 Sebuah pendekatan terintegrasi merupakan hal yang amat penting, yang menggabungkan

pengalaman internasional dengan pengetahuan daerah, mengupayakan sinergi antara

inisiatif pebangunan yang luas, berkenaan dengan unsur-unsur yang berwujud maupun

tidak berwujud dalam pembangunan pariwisata, menautkan pembangunan infrastruktur

multi-sektoral dengan perencanaan pembangunan spasial, serta meleburkan

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan kelestarian aset-aset alami

(termasuk keaneka-ragaman hayati), warisan budaya dan sosial.

2.4 Dengan dampak kumulatif dan yang disebabkan, serta dampak-dampak fasilitas terkait,

dari pembangunan pariwisata, sebuah pendekatan menyeluruh dan sistematis untuk

analisis lingungan, peluang dan hambatan warisan sosial dan budaya dijamin menjadi

bagian dari persiapan dari Integrated Tourism Master Plan ini.


kepentingan di seluruh proses perencanaan, termasuk lembaga-lembaga pada semua

tingkat pemerintahan, BUMN, sektor swasta dan masyarakat setempat (termasuk

Masyarakat Adat).

2.6 Sebuah peta dasar terstandar harus dibuat dan terus digunakan (sebanyak mungkin)

dalam dokumen, dari analisis baseline mengenai pariwisata, infrastruktur, perlindungan,

selain aspek-aspek lain, untuk merencanakan tentang aspek-aspek tersebut.

Lampiran

138

2.7 Kerangka kerja untuk persiapan Integrated Tourism Master Plan mencakup sembilan

kategori dari tugas-tugas yang saling terkait berikut ini:


mencakup Indonesian planning,peraturan perundang-undangan lingkungan dan

sosial, seperti yang berkenaan dengan pembebasan lahan dan masyarakat adat.

B. Analisis tentang permintaan dan peluang untuk pembangunan Wilayah Destinasi

wisata.

C. Analisis tentang kondisi dasar tata ruang, kesenjangan infrastruktur dan atraksi serta

fasilitas pengunjung dan lingkungan penerima tempat pembangunan yang

direncanakan berlokasi. Ini juga mencakup analisisdasar tentang kondisi sosio-

ekonomi khususnya mengenai pembangunan SDM, pemberdayaan masyarakat,

pembangunan industri pariwisata, dan memungkinkan iklim untuk penanaman

modal swasta dan business entry (masuknya pemain baru).

D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-ekonomi, dan warisan

budaya.

E. Berdasarkan temuan-temuan dalam huruf A-D, meringkas kesenjangan kritis dan

peluang untuk memastikan pembangunan pariwisata berkelanjutan di

WilayahDestinasi wisata, termasuk pembangunan atraksi-atraksi wisata dan sumber

daya (alam, budaya, buatan manusia, dan SDM), memberikan fasilitas dan layanan

pendukung, stimulasi permintaan dan pembangunan kapasitas kelembagaan.



H. Perumusan Integrated Tourism Master Plan.

I. Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif dan bermakna.


A. Diciptakan sebagai sebuah program koordinasi untuk pembangunan wilayah

Destinasi Pariwisata yang optimal dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan

untuk pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan yang dimaksudkan

untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi warga

setempat, sembari mencegah dampak negative yang dapat terjadi jika

pembangunan pariwisata dilakukan dengan cara yang tidak terintegrasi, sehingga

pertumbuhan kedatangan pengunjung melampaui penyediaan fasilitas untuk

mengelola beban yang dapat diakibatkan oleh pertumbuhan itu terhadap sumber

daya-sumber daya alam dan kultural59serta masyarakat yang menjadi tuan

rumahnya.

B. akan mengidentifikasi program-program prioritas yang diperlukan untuk

memperkuat kegiatan-kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan akan memberikan

rekomendasi-rekomendasi terperinci untuk persiapan dan revisi rencana tata ruang

local dan provinsi serta rencana induk sektoral (jika perlu), tetapi tidak dengan


mencakup tetapi tidak terbatas pada “warisan budaya”.Ini dapat mencakup situs-situs Masyarakat adat yang menjadi atraksi pariwisata.

Lampiran

139

sendirinya merupakan dokumen perencanaan tata ruang dengan efek wajib

menurut Kerangka Perencanaan Perkotaan Indonesia tidak dengan sendirinya

merupakan dokumen perencanaan tata ruang dengan pemberlakuan wajib menurut

Kerangka Perencanaan Perkotaan Indonesian


3.1 Konsultan akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi sebagai kegiatan

yang sangat penting untuk persiapan Integrated Tourism Master Plan untuk masing-

masing dari enam kategori luas dalam tugas-tugas yang saling terkait. Konsultan akan

membuat penilaian sendiri, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dan kebutuhan tambahan

serta memersiapkan rencana kerjanya dalam Proposal Teknis sesuai dengan hal itu.


Analisis


B. Analisispermintaan dan peluang untuk pembangunan Wilayah Destinasi Pariwisata.


penyediaan jasa.

D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-ekonomi dan warisan

budaya.

E. Ringkasan tentang kesenjangan kritis dan peluang untuk pembangunan destinasi

yang berkelanjutan.


B. Persiapan proyeksi-proyeksi pertumbuhan dan scenario pembangunan.

C. Persiapan arah pertumbuhan strategis pariwisata (a tourism strategic growth

direction), persiapan keseluruhan rencana pembangunan untuk seluruh Wilayah

Destinasi Pariwisata, dan persiapan rencana pembangunan terperinci untuk Kawasan

Inti Pariiwisata(Key Tourism Areas) prioritas.

D. Perumusan integrated tourism master plan, terdiri atas:


b. Rencana penanaman modal dan pembiayaan untuk infrastruktur dan jasa

(H2) + (H3)


d. programpembinaan kapasitas (H5).


E. memastikan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif dimasukkan dalam

seluruh proyek.

3.3 Tugas A, B, C, Ddan E akan menghasilkan sebuah analisismenyeluruh serta pemahaman

tentang kondisi baseline. Tugas F-Hmerupakan suatu pelaksanaan perencanaan strategis

dan partisipatif yang akan menghasilkan perumusan Integrated Tourism Master Plan.

Keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif—TugasI—adalah bagian dan bidang dari

keseluruhan pendekatan di seluruh penugasan.

Lampiran

140

3.4 Sambil menjalankan Tugas C, D, E, F, G, Hdan I,Konsultan akan harus menerapkan dan

mematuhi Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (19 Januari 2018, atau pembaruan

terakhir) Proyek (atau Instrumen Pengamanan Lingkungan dan Sosial yang setara yang

akan ditegaskan pada saat perundingan kontrak).60

3.5 TUGAS A: Analisiskerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakanmenckaup hal-hal

berikut ini:


kelembagaan dan hukum yang ada yang terkait dengan pariwisata terintegrasi

dan pengembangan tata ruang di Wilayah Destinasi Pariwisatadan

mengidentifikasi kekurangan, ketidaksesuaian serta kesenjangan dalam kerangka

kelembagaan dan hukum serta peraturan dan kebijakan yang ada serta

mengevaluasi dampaknya terhadap pengembangan pariwisata. Analisis ini harus

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang jelas mengenai persoalan-persoalan

kelembagaan dan hukum yang harus dipecahkan untuk memfasilitasi


A.2 Ini mencakup identifikasi badan-badan yang bertanggung jawab atas

pengembangan pariwisata, perencanaan pembangunan tata ruang, perencanaan

infrastruktur, seperti pengelolaan lingkungan, sosial (termasuk pembebasan

lahan) dan kultural.


• Dokumen-dokumen perencanaan tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) di tingkat kota/kabupaten, provinsi dan pusat61serta

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

• Rencana induk sektoral, seperti untuk penyediaan air bersih, pengelolaan

limbah padat, sanitasi, pengangkutan, dan listrik



• Studi/dokumen Masyarakat adat

• Rencana pengelolaan taman/situs warisan alam dan budaya, termasuk di

antaranya.

A.4 Konsultan akan memasukkan kegiatan-kegiatan spesifik berikut ini

dalam analisis:

60ESMF tersedia pada:http://documents.worldbank.org/curated/en/827001518354497151/Environmental-and-sosial-management-framework-final.







Lampiran

141

i. Identifikasi otoritas perencanaan di dalam destinasi wisata untuk

berbagai komponen; misalnya, penggunaan lahan, penggunaan sumber

daya, pengangkutan, utilitas, pengelolaan pengunjung ke Taman-taman

Provinsi, Taman-taman nasional, situs-situs warisan budaya, situs-situs

Warisan Dunia, Geopark, Biosfer, dan wilayah-wilayah yang dilindungi

Laut.

ii. Identifikasi semua pemangku kepentingan dan pengaturan kerjasama di

antara mereka untuk mengembangkan program pariwisata; misalnya,

pemerintah, SOE, sektor swasta, masyarakat (termasuk Masyarakat adat),

dan LSM, termasuk peran dan tanggung jawab para pemangku

kepentingan saat ini, kesenjangan, serta kerjasama saat ini seperti

mengevaluasi dampak terhadap pengembangan pariwisata. Analisis ini

akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang jelas mengenai perna,

tanggung jawab dan pengaturan kerjasama yang harus dipecahkan untuk

memfasilitasi pengembangan pariwisata.

iii. Evaluasi tentang kerangka peraturan perundang-undangan yang di

dalamnya pelaksanaan perencanaan akan terjadi.

iv. Peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan tata ruang dan sektoral

yang ada (termasuk rencana-rencana untuk taman-taman Provinsi,

Taman-taman Nasional, Situs-situs Warisan Budaya, Situs Warisan

Dunia, Taman Bumi/Geopark, Biosfer, dan Wilayah-wilayah Laut yang

dilindungi, jika perlu), termasuk semua instrumen peraturan perundang-

undangan serta dokumen-dokumen kebijakan terkait yang berlaku saat

ini untuk memandu dan mengendalikan pengembangan.

3.6 TUGAS B: Analisistentang permintaan dan peluang untuk pembangunan Wilayah Destinasi

Pariwisatamencakup hal-hal berikut ini:


setempat (selama sepuluh tahun terakhir dan menggunakan tahun baseline yang

konsisten) untuk memeroleh pemahaman yang seksama tentang situasi saat ini

dan potensi pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitannya dengan

populasi, pekerjaan, dan perekonomian wilayah dengan fokus khusus pada

pengembangan pariwisata (memberikan prakiraan sejalan dengan perencanaan

bertahap selama 25-tahun).


i. Mengumpulkan dan meninjau informasi tentang populasi (termasuk etnis

minoritas, kelompok-kelompok rentan, Masyarakat adat /Indigenous

Peoples (IPs)) dan tren pertumbuhan pekerjaan, termasuk penduduk

sementara (pengunjung) serta pendatang yang mencari pekerjaan.

Lampiran

142

ii. Mengumpulkan dan meninjau informasi untuk menilai hubungan antara

berbagai sector perekonomian yang memengaruhi, dan dipengaruhi oleh

pengembangan pariwisata di Wilayah Destinasi Pariwisata. Sektor-sektor

terkait, diantaranya, termasuk pertanian, perikanan, dan pemrosesan

makanan, di Wilayah Destinasi Pariwisata.

iii. Mengumpulkan dan meninjau informasitentang jumlah historis

pengunjung dalam negeri dan asing seperti karakteristik intinya

(misalnya pasar-pasar sumber besar, tujuan kunjungan, rata-rata lama

menginap, rata-rata pengeluaran harian, dan jenis akomodasi yang

digunakan). Ini juga harus mencakup setiap informasi tentang

permintaan pengunjung atas fasilitas-fasilitas dan atraksi-atraksi khusus,

seperti permintaan untuk berbagai jasa pariwisata (misalnya,

pengangkutan, restoran, tur). Analisis Pasar dan studi Penilaian

Permintaan (Demand Penilaian) yang ditugaskan oleh World Bank Group

di bawah kontrak terpisa63mencakup sebuah penilaian

pertama.Konsultan harus menggunakan laporan ini sebagai pijakan,

meninjau, melengkapi dan memperbarui informasi jika perlu, dan

membuat penilaiannya sendiri.Ini harus mencakup proyeksi-proyeksi

bertahap selama 25-tahun untuk jumlah kedatangan pengunjung,

pengeluaran harian dan lama menginap, untuk pengunjung baik

domestik maupun asingpaling tidak dengan dua skenario (untuk

diperhalus lebih lanjut menurut Tugas F), yaitu: sebuah skenario

“business as usual” dimana Pemerintah Indonesia tidak melakukan

intervensi khusus; dan sebuah skenario “kasus-terbaik” dimana

Pemerintah melakukan penanaman modal dalam infrastruktur keras dan

lunak yang amat penting yang dianggap perlu untuk memenuhi


iv. Mengumpulkan, meninjau dan memutakhirkan informasi (yaitudari


keahlian dunia usaha setempat, khususnya perusahaan-perusahaan dan

masyarakat setempat untuk memainkan peran aktif dalam, dan

memeroleh manfaat dari, pembangunan pariwisata yang dipercepat.

3.7 TUGAS C: Analisis kondisi baseline. Konsultan akan menganalisa secara seksama semua

aspek yang berkenaan dengan pembangunan pariwisata, termasuk trend an pola-pola

pengembangan tata ruang, penyediaan infrastruktur dan jasa, atraksi pengunjung, serta

fasilitas-fasilitas pengunjung dan lingkungan yang menerima tempat pengembangan-

pengembangan yang direncanakan akan berlokasi.

3.8 Untuk perencanaan infrastruktur,penting untuk memahami tren dan pola-pola penyebaran

tata ruang serta pembangunan cipta karya, industry, perdagangan dan pariwisata di masa

lalu. Konsultan karenanya harus:


Lampiran

143


perkotaan



• memetakan lokasi dan tipologi penggunaan lahan industrial dan komersial


• menganalisa tren pertumbuhan tata ruang permukiman, industry, perdagangan

dan akomodasi pariwisata selama sepuluh tahun terakhir


karakteristiknya (perumahan, industri, perdagangan dan pariwisata) serta

memetakan lokasi terencananya, dll.

3.9 Analisis tersebut harus menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi dasar

untuk pembangunan pariwisata dan akan mengidentifikasi persoalan-persoalan

perencanaan tata ruang (C1) maupun penyediaan infrastruktur dan jasa (C2).


mengumpulkan, menyusun dan menganalisa informasi terkait mengenai kondisi-

kondisi tata ruang, lingkungan, sosial dan budaya, termasuk tapi tidak terbatas

pada:

1) Penggunaan lahan yang ada dan perencanaan penggunaan lahan yang

terdapat dalam rencana-rencana tata ruang.


pertumbuhan wilayah perkotaan, semi-perkotaan, dan perdesaan selama

sepuluh tahun terakhir.

3) Inisiatif-inisiatif pengembangan baru yang direncanakan terkait dengan

pembangunan ekonomi.

4) Akomodasi pariwisata, atraksi dan signifikasi lingkungan, kultural atau

sosialnya, area dan fasilitas rekreasi, termasuk penanaman modal baru

yang direncanakan.

5) Kepemilikan lahan (termasuk persoalan warisan tanah64) dengan

penekanan khusus pada Kawasan Inti Pariiwisataatau Key Tourism

Areasdan lokasi-lokasi pengembangan yang signifikan secara strategis.


skenario perubahan iklim yang diantisipasi, untuk mencakup hal-hal

berikut ini:


• topografi



Lampiran

144


• geologi dan bahaya geologis: gempa bumi, patahan, lines,

gunung berapi, sinkholes


• hidrologi


• kualitas udara

• kebisingan

• getaran

• kualitas air: data sampling kualitas air dasar dan

sampling kualitas air sekunder.





• fauna akuatik.

(d) Sumber daya sosial dan kultural:

• demografi

• ekonomi

• pendidikan

• kesehatan


7) Jika mungkin, keberadaan Masyarakat adat(Indigenous Peoples (IPs))

(dengan peta), karakteristik perekonomian masyarakat, habitat (termasuk

total rumah tangga/warga) tanah adat, integrasi kultural dan masyarakat,

kondisi kesehatan, pengetahuan, dan lembaga adat.

8) Konflik-konflik sosial, hubungan/kerjasama sosial. (Kemungkinan

konflik-konflik yang dapat timbul dari saling klaim terhadap sumber

daya alam (misalnya, mata pencaharian masyarakat versus perlindungan

habitat alam).


akan mengumpulkan, menyusun dan menganalisa informasi yang terkait tentang

penyediaan infrastruktur dan pemberian jasa, mengidentifikasi dan

mengkuantifikasi kekurangan dan hambatan-hambatannya.





Lampiran

145

Tugas C.2 mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini (TOR terperinci untuk sub-

tugas khusus ini diberikan dalam Lampiran 4):

1) Mengumpulkandan menyediakan semua peta infrastruktur (infrastruktur

yang ada dan yang direncanakan oleh pemerintah dan/atau sektor swasta).

2) Menetapkansuatu dasar populasi terperinci untuk tujuan perencanaan

infrastruktur.66

3) Menetapkansebuah model permintaan transportasiasi untuk Wilayah Destinasi

Pariwisata untuk menganalisa:




(berdasarkan Market Analisisdan studi Demand Penilaian, yang

membutuhkan pemutakhiran dan perluasan), termasuk identifikasi

kondisi sekarang, kekurangan dan penanaman modal yang

direncanakan dalam kapasitas bandara dan angkutan udara,

pelabuhan, jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta

api, dan sistem transportasi umum eksternal (jarak jauh)

c. konektifitas internal, termasuk jalan-jalan, lalu litas kendaraan

bermotor dan bukan kendaraan bermotor, keselamatan jalan,

angkutan darat umum dan swasta serta angkutan laut/air.




6) Menganalisa pasokan listrik, IT serta jasa dan fasilitas khusus pariwisata.

7) Mengidentifikasi dan menganalisa wilayah-wilayah bencana alam (banjir,

longsor, tsunami, aktifitas gunung berapi, gempa bumi, dll.) dan peta-

peta terperinci saat ini yang memerlihatkan wilayah-wilayah berisiko,

jenis-jenis risiko dan jumlah penduduk dan dunia usaha yang terdampak.

Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur untuk memitigasi risiko.

Mengidentifikasi dan menganalisa wilayah-wilayah bahaya akibat

manusia (seperti pengambilan ikan secara berlebihan, pencemaran air

laut, dll.).

Analisis tersebut harus menghasilkan sebuah uraian dasar yang jelas,



Tourism Areas.

Lampiran

146


sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi program di tingkat

Wilayah Destinasi Pariwisatadan Key Tourism Area.

9) Sebuah uraian terhitung tentang kesenjangan-kesenjangan yang ada

dalam penyediaan infrastruktur dan penyediaan jasa dibandingkan

dengan standar-standar nasional di tingkat Wilayah Destinasi

Pariwisatadan di tingkat Key Tourism Area. Ini mencakup penetapan

tingkat dasar pelayanan untuk pasokan air, sanitasi, pengelolaan limbah

padat dan jalan-jalan di tingkat kecamatan menggunakan standar-

standar MPWH.

10) Sebuah uraian terhitung tentang kebutuhan infrastruktur untuk

memitigasi risiko-risiko bahaya alam atau akibat manusia.

11) Sebuah analisis terhitung mengenai seberapa taraf penanaman modal

public dan swasta yang direncanakan akan mengentaskan atau

memecahkan kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi dan

kesenjangan di bidang apa yang masih ada.

3.10 TUGAS D: artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-sekonomi dan warisan

budaya. Landasan-landasan inti dari industry pariwisata adalah warisan budaya,

lingkungan alam (termasuk keragaman hayati), dan identitas budaya yang khas

(termasuk identitas Masyarakat Adat).



keragaman hayati dan spesies langka, serta penurunan asset-aset yang signifikan secara

kultural. Namun demikian, pariwisata juga memiliki potensi yang kuat sebagai kekuatan

pendorong dalam hal konservasi asset lingkungan Negara, perlindungan keragaman

hayati dan habitat-habitat alaminya, perlindungan asset-aset budaya, seperti dalam hal

kesadaran lingkungan dan pembukaan lapangan pekerjaan.


pertumbuhan spasial dan infrastruktur yang akan dating serta menetapkan kebijakan-

kebijakan dan praktik-praktik untuk memastikan bahwa asset-aset lingkungan, sosial,

masyarakat dan warisan budaya yang sangat penting tetap dilindungi, dan dampak-

dampaknya dikelola dan dipantau dengan semestinya. Pemahaman yang mendalam

mengenai hambatan dan peluang untuk pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisata

karenanya merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata

akan dilakukan berkelanjutan.

D.1 Konsultan akan (a) mengumpulkan dan menafsirkan data dasar yang

terkait dan (b) mengembangkan peta-peta dan laporan-laporan tentang

tantangan, peluang dan hambatan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan secara

Lampiran

147

lingkungan dan sosial dan untuk berbagai jenis fasilitas pariwisata serta

infrastruktur pendukung.

Dalam menjalankan subtugas D.1, Konsultan harus mengakui bahwa konsep

peluangdan hambatan dapat diterapkan secara berbeda tergantung pada apakah

wilayah yang sedang dipertimbangkan telah memiliki fasilitas-fasilitas pariwisata

atau belum berkembang.

• Jika fasilitas-fasilitas pariwisata sudah ada, peluang dapat

mencakup perluasan, peningkatan, restorasi, atau pelestarian.





ketiadaan pengendalian untuk mencegah penggunaan yang

berlebih; kurangnya marka/display publik (marka-marka, display

public), pusat-pusat informasi, dan kemudahan-kemudahan

wisatawan; atau kapasitas pengelolaan limbah yang tidak memadai.


(greenfield), peluangnya adalah hal-hal yang tersedia yang

merupakan asset lingkungan, sosial, atau kultural.

• Hambatanyang akan diterapkan adalah hal-hal yang dapat

mencegah pengembangan asset-aset yang akan mengakibatkan

dampak negatif terhadap peluang-peluang tersebut. Contoh-

contohnya dapat mencakup: belum ada pengembangan terhadap

lereng-lereng curam atau di wilayah rawan banjir, kode-kode

bangunan khusus di wilayah-wilayah dengan risiko seismik,

pengendalian pada lokasi serta karakteristik struktur untuk

menghindari dampak-dampak terhadap viewscape, atau penyediaan

jasa pengelolaan limbah yang beriringan dengan pengembangan.


wilayah yang dilindungi serta zona-zona inti dan penyangganya (misalnya,

Taman-taman Provinsi, Taman Nasional, Situs-situs Warisan Dunia, Geopark,

Biosfer, dan Wilayah Terlindung Laut/Marine Protected Areas), peta-peta

tersebut harus menampilkan zona-zona “larangan pengembangan”, zona-zona

yang cocok hanya untuk jenis-jenis pengembangan tertentu, zona-zona dengan

sedikit atau tanpa pembatasan terhadap jenis pengembangan, dan setiap

peraturan bangunan yang direkomendasikan, dll. Ini harus memasukkan

pembatasan-pembatasan pengembangan dan kondisi-kondisi yang terkait dengan

mitigasi risiko bahaya alam secara jelas.

Lampiran

148

D.3 Kebijakan penjagaan World Bank harus diperhitungkan dalam tugas

ini, panduan berikut ini sebagaimana yang disajikan secara terperinci dalam

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (atau Instrumen Penjagaan

Lingkungan dan Sosialyang setara, akan ditegaskan pada saat perundingan

kontrak). Unsur-unsur kebijakan yang memandu pengembangan ke arah hasil-

hasil yang positif terhadap kondisi lingkungan, sosial (termasuk gender), sosio-

ekonomi dan warisan budaya akan diperhitungkan dalam mengidentifikasi

peluang, dan pelarangan serta pembatasan-pembatasan yang disajikan dalam

beberapa kebijakan tersebut akan menjadi bagian dari hambatan. Kebijakan-

kebijakan yang paling sesuai pada tahap perencanaan ini67 adalah:

1) OP 4.01 Analisis Lingkungan dan hierarki pengelolaan dampaknya – cegah,

minimalisir, mitigasi, dan imbangi dengan urutan preferensi menurun.

2) OP 4.04 Habitat Alam dan batasan-batasannya terhadap konversi habitat

kritis dan alam.

3) OP 4.10 Masyarakat adat yang memiliki tujuan-tujuan yang diantaranya ialah

menghindari atau meminimalisir dampak buruk terhadap masyarakat asli.

4) OP 4.11 Sumber daya Fisik Kultural yang bertujuan untuk melindungi sifat

kultural yang diketahui dan ditemukan secara kebetulan.

5) OP 4.12 Relokasi Spontan dengan perhatian khusus terhadap asas-asas

penghindaran atau minimalisir pemindahan, termasuk pemindahan ekonomi

melalui batasan akses ke sumber daya alam adat.

6) Panduan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (World Bank Group, 2007 plus

pemutakhiran, umumnya disebut sebagai EHS Guidelines)68. Bagian-bagian

yang berlaku adalah Panduan Umum, yang termasuk standar udara, air, dan

kebisingan; keselamatan masyarakat dan tempat kerja; pencegahan polusi;

perlindungan energi dan air, dll. Ditambah sejumlah panduan sektoral

termasuk:





v. Bandar Udara

vi. Jalan Tol





Lampiran

149


Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Relevansi Panduan EHS sektoraldalam Tugas E

terutama dalam pemilihan tapak untuk berbagai jenis infrastruktur. Aspek-aspek lain dari

panduan yang mereka sediakan akan merupakan hal yang penting dalam Tugas G.




berkelanjutan. Tugas ini termasuk hal-hal sebagai berikut:

E.1 Meringkas Kekuangan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (Strengths, Weaknesses,

Opportunities and Threats—SWOT) pariwisata di destinasi di seluruh rantai nilai

pariwisata: berdasarkantemuan dari analisis baseline yang diadakan dalam Tugas-

tugas A sampai D, Konsultan akan menyusun daftar Kekuatan, Kelemahan,

Peluang dan Ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT))

pariwisata pada destinasi, sesuai dengan empat pilar daya saing destinasi berikut

ini:





iii. Akses pengunjung: pilihan akses udara, darat dan laut serta biaya

komparatif; kondisi dan ongkos masuk atraksi.

iv. Profil dan preferensi pengunjung: demografis, segmen, pengalaman

dan kegiatan.

v. Saluran-saluran distribusi dan reservasi: perekonomian berbagi

(sharing economy), saluran pemesanan digital, perantara-perantara

perdagangan perjalanan.








vi. Keberlanjutan dan daya tampung sumber daya alam dan budaya.


i. Kapasitas, hunian, pendapatan dan penetapan harga akomodasi.


iii. Pilihan-pilihan pengangkutan pengunjung (termasuk frekuensi

layanan per hari atau per minggu) seperti waktu perjalanan dan

ongkos dari masing-masing pilihan.

Lampiran

150

iv. Pengoperasian tamasya, pengoperasian kegiatan serta ragam dan

kualitas pemanduan.

v. Kapasitas dan kualitas infrastruktur terkait pariwisata (bandara,

jalan, air, listrik, pengelolaan limbah, dll.).

vi. Ketersediaan dan kualitas kemudahan-kemudahan pengunjung

(sanitasi, informasi, marka/display publik, tempat duduk,

perlindungan, dll.)



ix. Fasilitas dan layanan terkait pariwisata lainnya (misalnya finansial).


pendukung.


i. Organisasi, kapasitas dan keahlian pariwisata sektor publik, sektor

swasta dan berbasis masyarakat.




iv. Rasio kinerja, kemajuan dan keberhasilan dengan kebijakan dan

rencana pelaksanaan.




E.2 Mengartikulasi faktor-faktor keberhasilan yang amat penting untuk pengembangan

pariwisata berkelanjutan: Menyusun prioritas dan, jika perlu, mengelompokkan

unsur-unsur SWOT untuk memeroleh peluangdan kesenjangan kritis yang harus

diselesaikan dalam ITMP, untuk memastikan dan memaksimalisir pertumbuhan

pariwisata berkelanjutan.

3.15 TUGAS F: Persiapan proyeksi pertumbuhan dan skenario pengembangan. Berdasarkanan

analisis kondisi saat ini dan potensi pertumbuhan, langkah selanjutnya adalah

memersiapkan proyeksi pertumbuhan (F1) dan untuk menerjemahkan semua ini menjadi

kebutuhan spasial dalam kaitannya dengan kemungkinan skenario pengembangan (F2)

sembari mempertimbangkan dengan baik peluangdan hambatan (D) serta analisis SWOT

(E1) yang telah teridentifikasi.

3.16 Konsultan akan memersiapkan model-model berbasia GIS untuk proyeksi pertumbuhan

serta untuk persiapan dan visualisasi skenario pengembangan spasial yang berbeda.

Diharapkan bahwa model tersebut akan direplikasi dan digunakan pada destinasi-

destinasi wisata lain dan mendukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dan/atau pejabat setempat dalam persiapan rencana pembangunan pariwisata.

Lampiran

151

F.1 Memersiapkan proyeksi pertumbuhandan standar-standar perencanaan

berdedikasi:

1) Konsultan akan memersiapkan proyeksi pertumbuhan untuk jangka waktu

25 tahun dan proyeksi pertumbuhan jangka menengah selama 5 tahun,

termasukpariwisata, sektor-sektor ekonomi daerah lain, kepadatan

penduduk dan peluang kerja.

2) Proyeksi pertumbuhan penduduk harus memertimbangkan penduduk

tetap, penduduk sementara (pengunjung asing dan domestik), serta

kemungkinan membanjirnya pencari kerja dan keluarga mereka yang

tertarik oleh peluang ekonomi karena pengembangan pariwisata yang

dipercepat.





• Beban pengunjung puncak (baik di tingkat Wilayah Destinasi

Pariwisata maupun Key Tourism Area)


• Kapasitas tambahan jaringan transportasiasi (jalan, bandara,

pelabuhan laut, dll.)


F.2 Memersiapkan dan membahas skenario pengembangan tata ruang alternatif:

1) Konsultan akan memersiapkan paling tidak tiga skenario pengembangna

spasial yang berbeda untuk mengakomodir dan memandu pertumbuhan

yang diproyeksikan dan akan menyajikan serta membahas temuan-temuan,

standar-standar perencanaan yang diajukan dan skenario-skenario

pengembangan dengan semua pemangku kepentingan terkait.

2) Semua skenario ini akan mencerminkan keragaman konsep pertumbuhan

pariwisata dan model-model pengembangan penggunaan lahan di masa

depan yang berbeda, serta peluang dan hambatan lingkungan, sosial,

sosio-ekonomi dan warisan budaya terkait.


berkonsultasi secara melekat dengan Pemerintah Indonesia dan yang

mencerminkan pandangan dari semua pemangku kepentingan terkait.

4) Persiapan skenario pengembangan spasial untuk mencakup kegiatan-

kegiatan berikut ini:

i. Mengidentifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk kebutuhan

tempat tinggal, industri, komersil dan pariwisata yang akan datang,

Lampiran

152

serta kebutuhan infrastruktur, termasuk kebutuhan lahan untuk

perumahan para karyawan pariwisata beserta keluarga mereka.

ii. Mengidentifikasi persaingan permintaan akan lahan, sumber daya

alam dan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata dan sektor-

sektor ekonomi lain (bukan pariwisata).

iii. Mengidentifikasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-

ekonomi, dan warisan budaya untuk pertumbuhan (lihat tugas D).

iv. Mengidentifikasi peluang untuk pengelompokan pengembangan

untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, penyediaan

infrastruktur dan jasa, termasuk peluang untuk penyediaan jasa

gabungan dan subsidi silang untuk akomodasi dan fasilitas

wisatawan serta masyarakat setempat (yang berpendapatan rendah).

v. Mengidentifikasi dan mengkuantifikasi investasi yang dibutuhkan

untuk memerbaiki kekurangan dalam hal infrastruktur dan

penyediaan layanan saat ini yang teridentifikasi dalam Tugas C2 dan

di samping investasi yang dibutuhkan dalam mendukung

pengembangan yang akan datang (bandara, pelabuhan, jalan dan

angkutan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan

drainase dan air hujan, pengelolaan limbah padat, mitigasi bencana

alam dan buatan, perumahan, energi, telekomunikasi dan utilitas-

utilitas lainnya).

vi. Mengidentifikasi intervensi, area atau kegiatan strategis yang dapat

memajukan atau memfasilitasi sektor swasta, pemda, serta

masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan infrastruktur,

fasilitass, dan atraksi terkait pengunjung.

vii. Mengevaluasi masing-masing skenario pengembangan dengan

cukup terperinci untuk agar para pemangku kepentingan dapat

membandingkannya dalam kaitannya dengan dampak ekonomi,

lingkungan, sosial (termasuk gender) dan warisan budaya yang

positif dan negatif dan kepatuhan terhadap asas-asas kebijakan

penjagaan World Bank yang berlaku.

F.3 Persiapan sistem dukungan pembuatan keputusan spasial berbasis GIS.

Konsultan juga akan memersiapkan peta berbasis GIS yang akan memerlihatkan

proyeksi pertumbuhan di destinasi wisata dan menautkannya dengan skenario-

skenario pengembangan spasial yang akan membantu para pemangku

kepentingan untuk membuat keputusan terbaik berdasarkan pilihan-pilihan

skenario yang berbeda. Diharapkan bahwa model tersebut dapat direplikasi di

destinasi wisata lainnya, dengan menerapkan variabel-variabel yang serupa atau

Lampiran

153

berbeda terhadap model yang dianggap penting untuk destinasi-destinasi

tersebut.

3.17 MPWH akan memberikan akses ke peta-peta skala 1:25000 yang terkait untuk destinasi

tersebut dan, jika ada, peta-peta skala 1:5000 yang relevan untuk Key Tourism Areas yang

teridentifikasi. Konsultan akan menggunakannya untuk menyajikan representasi visual

dari skenario-skenario tersebut.

3.18 TUGAS G: Memerinci skenario pengembangan yang diinginkan. Setelah memilih skenario

yang diinginkan, tugas selanjutnya adalah merumuskan suatu arah pertumbuhan

strategis (G1) dan memersiapkan sebuah Keseluruhan Rencana Pembangunan (Rencana

Pengembangan Keseluruhan) untuk keseluruhan Wilayah Destinasi Pariwisata (G2) dan

rencana-rencana pengembangan terperinci untuk Key Tourism Areas yang ada dan terpilih

di masa datang (G3). Lihat Lampiran 1 untuk batas-batas spasial wilayah-wilayah target

untuk perencanaan.

3.19 G1 Merumuskan suatu arah pertumbuhan strategis pariwisata, untukmemandu

keputusan-keputusan mengenai sifat dan taraf proposal-proposal pengembangan dan

tindakan-tindakan yang dimasukkan dalam rencana pengembangan keseluruhan dan

terperinci yang membentuk ITMP. Ini harus mencakup:

1) Sebuah visi destinasi wisata selama 25-tahun. Visi tersebut harus singkat dan

padat serta memberikan suatu pernyataan tentang karakter, skala dan

dampak pariwisata di wilayah destinasi.

2) Tujuan pertumbuhan, yang harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan

dan berfokus pada waktu, berdasarkan proyeksi skenario yang dipilih.

Tujuan-tujuan ini harus terkait dengan faktor-faktor keberhasilan kritis

untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan yang teridentifikasi dalam

E2.

3) Asas-asas pengembangan, yang akan bertindak sebagai titik kedatangan serta

landasan-landasan untuk jenis pariwisata yang diusahakan serta

pendekatan-pendekatan pembangunan yang diterapkan dalam

merumuskan rencana pembangunan keseluruhan dan terperinci yang

membentuk ITMP.

4) Pemosisioan destinasi dan rencana penjualan yang khas, yang menyoroti

landasan untuk melakukan diferensiasi dan promosi destinasi sehubungan

dengan destinasi-destinasi kompetitor di Indonesia dan, jika mungkin,

secara internasional, dan implikasi-implikasi pemosisian demikian

terhadap alam dan skala pengembangan pariwisata.

Lampiran

154

3.20 G.2 Persiapan Rencana Pengembangan Keseluruhan untuk seluruh Wilayah Destinasi

Pariwisata berdasarkan skenario pengembangan yang diinginkan menggunakan peta-peta GIS.

Kegiatan-kegiatan khusus mencakup:

1) Memersiapkan sebuah peta penggunaan lahan sementara untuk seluruh

Wilayah Destinasi Pariwisata (untuk tahun 2025 dan 2045) termasuk lokasi

terperinci, bentuk dan ukuran wilayah-wilayah pengembangan baru dengan

penekanan khusus pada pengembangan pariwisata. Peta tersebut dapat

menyajikan zona-zona “larangan pengembangan”, zona-zona yang sesuai

hanya untuk jenis pengembangan tertentu (terbatas), zona-zona dengan


2) Mengidentifikasi persoalan-persoalan (seperti kesenjangan, batasan-

batasan) dalam hal kerangka legislatif, kebijakan dan perencanaan yang

terkait, serta pelaksanaannya, dan memberikan rekomendasi-

rekomendasi yang akan memberikan manfaat bagi hasil-hasil sektor

pariwisata yang berkelanjutan. Konsultan akan memberikan rekomendasi

khusus mengenai cara untuk memerkuat program-program dan kegiatan-

kegiatan rencana spasial dan sektoral yang ada sehingga semua ini dapat

beriringan dengan visi dan tema yang diajukan dalam skenario


3) Mengidentifikasi dan membahas persoalan-persoalan pembebasan dan

pemilikan lahan terkait dengan skenario pengembangan yang diinginkan.

Sebagaimana yang skenario pengembangan yang dipilih. Sebagaimana

yang berlaku, mengidentifikasi dan membahas situs-situs/permukiman-

permukiman terkait IPs yang menarik wisatawan, terkait dengan skenario


4) Dengan kerjasama melekat dengan badan-badan pemerintah terkait, SOE,

sektor swasta dan masyarakat setempat mengevaluasi, membahas dan

menetapkan untuk masing-masing Key Tourism Area yang ada dan yang

baru, sudut pandang pengembangan optimal, termasuk “batas-batas

perubahan yang dapat diterima,”69 tipologi dan taraf akomodasi, fasilitas

dan layanan pengunjung.

5) Mengevaluasi pilihan-pilihan pentahapan dan memilih Key Tourism Areas

prioritas yang ada dan yang baru untuk dikembangkan dengan ukuran

dan bentuk terperinci terkait yang konsisten dengan permintaan yang

diproyeksikan untuk semua penggunaan lahan dengan penekanan



Lampiran

155

khusus pada pengembangan pariwisata masing-masing selama lima

tahun (2021-2025 / 2026-2030 / 2031-2035 / 2036-2040/2041-2045).

Analisis Pasar dan studi Demand Penilaian sudah mengajukan Key

Tourism Areas prioritas yang ada dan yang baru (Lampiran 1), tetapi pada

tahap ini dalam proses perencanaan pemilihan Key Tourism Areas harus

diperbaiki, disesuaikan dan/atau ditegaskan sebagai bagian dari tugas

ini.

6) Memersiapkan desain-desain konseptual dan perkiraan biaya untuk

semua infrastruktur dan jasa yang dibutuhkan dengan batas-batas waktu

perencanaan selama 5 dan 25 tahun berturut-turut untuk seluruh Wilayah

Destinasi Pariwisata, termasuk penanaman modal yang dibutuhkan untuk

memperbaiki kekurangan dalam infrastruktur saat ini dan pemberian

layanan yang teridentifikasi di bawah Tugas C2 dan di samping

penanaman modal yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan

yang akan datang (bandara. pelabuhan, jalan dan angkutan, penyediaan

air bersih, pengelolaan air limbah, mitigasi risiko bencana alam,

pengelolaan drainase dan air hujan, pengelolaan limbah padat,

perumahan, energi, telekomunikasi dan utilitas-utilitas lainnya).

7) Mengidentifikasi kebutuhan kapasitas ambang batas naik utama

(perluasan bandara, fasilitas-fasilitas perawatan, lokasi pembuangan, dll.)

dan memrsiapkan rencana pentahapan selama 25 tahun untuk investasi

ambang batas utama yang diantisipasi untuk semua infrastruktur dan

layanan.

8) Memersiapkan sebuah rencana pentahapan terintegrasi untuk penyediaan

infrastruktur dan pemberian layanan secara bertahap, memastikan semua

itu menjawab dan memecahkan kekurangan-kekurangan yang ada dan

permintaan pengunjung yang diproyeksikan serta dirancang untuk

mendukung dan memandu pengembangan pariwisata dan meminimalisir

risiko, dengan batas waktu perencanaan selama 5 tahun dan 25 tahun

berturut-turut.

9) Mengevaluasi kelayakan ekonomi investasi-investasi yang diajukan dan

membahas kemungkinan penyesuaian pada program investasi dan/atau

pentahapan program jika dianggap perlu untuk meningkatkan dampak

dan kelayakan ekonomi (proses berulang).

10) Menilai dampak-dampak lingkungan, sosial (termasuk IPs) dan warisan

budaya terkait dengan skenario pengembangan yang dipilih pada skala

dan tingkat perincian yang tepat, yang memerhitungkan dampak-

dampak kumulatif dan yang dihasilkan serta dampak-dampak fasilitas-

fasilitas terkait, dan memersiapkan rencana-rencana mitigasi dan

pemantauan tingkat tinggi sesuai dengan Kerangka Pengelolaan

Lampiran

156

Lingkungan dan Sosial (atau Instrumen Penjagaan Lingkungan dan Sosial

yang setara yang akan ditegaskan pada saat Perundingan Kontrak).

11) Mengidentifikasi dan membahas persoalan perlindungan alam (termasuk

keragaman hayati) dan warisan budaya terkait dengan skenario

pengembangan yang dipilih dan mencari solusi-solusi yang cocok,

bukannya bersaing, dengan penyediaan infrastruktur dan pemberian

layanan dari skenario pengembangan yang dipilih.

12) Mengidentifikasi kesadaran pemerintah dan masyarakat serta kebutuhan

pembinaan kapasitas untuk pengembangan pariwisata inklusif.

13) Mengidentifikasi peluang dan kebutuhan akan pengembangan keahlian

untuk penyediaan pasar pariwisata (pendidikan, pengembangan

UMKM).

14) Mengidentifikasi pengaturan-pengaturan kelembagaan untuk

melaksanakan skenario pembangunan.

3.21 G.3 Persiapan rencana-rencana pengembangan terperinci untuk Key Tourism Areas

prioritas. Dengan bekerjasama secara melekat dengan badan-badan pemerintah terkait,

SOE, sektor swasta dan masyarakat setempat, Konsultan akan memersiapkan rencana

pengembangan bertahap terperinci (lingkup perencanaan 5 tahun) untuk:

c) Semua Key Tourism Areas yang ada dalam Wilayah Destinasi Pariwisata

(klaster-klaster hotel serta fasilitas-fasilitas dan atraksi pengunjung yang

ada);

d) Untuk Key Tourism Areas yang baru yang telah diprioritaskan untuk

pengembangan pariwisata dalam 5 pertama (2021-2025).

3.22 Daftar strategi-strategi, tujuan, kebijakan dan program-program yang teridentifikasi

dalam rencana 5 tahun harus dilakukan bertahap setiap tahun (2021 / 2022 / 2023 / 2024

/ 2025).

3.23 Rencana-rencana tersebut harus disajikan pada skala 1:5000 bersamaan dengan desain

garis besar dan perkiraan biaya untuk semua penyediaan infrastruktur dan pemberian

layanan menggunakan Peta-peta berbasis GIS.

3.24 Desain-desain garis besar dan perkiraan-perkiraan biaya tersebut akan mencakup semua

investasi yang dibutuhkan untuk memecahkan kekurangan-kekurangan dalam Key

Tourism Areas dalam penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan saat ini di bawah

Tugas C2 dan di samping investasi-investasi yang dibutuhkan untuk mendukung

pengembangan yang akan datang (pengembangan tapak, jalan dan angkutan termasuk

angkutan bukan motor, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan

Lampiran

157

drainase dan air hujan, pengelolaan limbah padat, mitigasi risiko bencana alam,





infrastruktur dengan rencana kelayakan akan disepakati oleh RIDA dan Konsultan.

Tahun pertama dalam rencana lima tahun ini akan dikenal sebagai Urgent Investment

Plan dan akan perlu dilengkapi pada akhir bulan Juni. Pada gilirannya ini berarti bahwa

Konsultan mungkin perlu menjalankan persiapan Urgent Investment Plan sejalan dengan

pengerjaan Analisis Baseline dan dalam memilih sub-proyek potensial akan perlu

memastikan bahwa semua ini tidak membahayakan Strategi Pengembangan Pariwisata yang

belum dipersiapkan.

3.26 Rencana pengembangan terperinci harus ditautkan secara langsung dengan pertumbuhan

pengunjung yang diproyeksikan dan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan

penyesuaian dalam hal pertumbuhan sebenarnya melebihi atau jauh di bawah harapan

selama tahun-tahun tersebut.


terperinci dalam kaitannya dengan tipologi dan karakter yang ada dan yang akan datang

mengenai Key Tourism Areas yang ada dan yang baru diprioritaskan, penggunaan lahan

terperinci, spesifikasi kapasitas dan tipologi akomodasi pengunjung, fasilitas-fasilitas

pengunjung, layanan dan atraksi, perumahan untuk para karyawan di sektor pariwisata

serta keluarganya, infrastruktur dan layanan yang ada dan yang direncanakan, peraturan

bangunan dan pengendalian pengembangan.

3.28 Rencana pengembangan terperinci akan menyediakan standar-standar dan panduan-

panduan perencanaan berdedikasi yang disarankan untuk mengelola dan mengendalikan

pembangunan, termasuk tapi tidak terbatas pada:












l) Standar-standar desain jalan untuk mengakomodir tidak hanya permintaan lalu

lintas, tetapi juga persyaratan untuk pengelolaan lalu lintas, pejalan kaki,

keselamatan jalan, seni pertamanan, parkir, marka/display publik, dll.

Lampiran

158



n) Panduan-panduan perlindungan alam untuk melindungi dan mengembalikan

wilayah-wilayah alami dan keragaman hayati.

o) Panduan-panduan kultural, agamis, historis dan arkeologis untuk melindungi

fitur-fitur yang bernilai.

p) Pengelolaan Pengunjung / Rencana Pengendalian Keramaian untuk tapak-tapak

pariwisata dengan daya dukung terbatas, seperti candi, situs-situs warisan dan

desa-desa budaya.

q) Pengaturan-pengaturan kelembagaan yang diajukan untuk memantau kondisi

aset alamiah, sosial dan budaya serta untuk melaksanakan rencana-rencana untuk

perlindungannya.

r) Panduan Ruang terbuka hijau, pemandangan yang indah, dan sudut pandang.


t) Penggunaan air yang efisien dalam rumah tangga, komersil maupun industri.

u) Panduan-panduan Pengelolaan Sosial untuk menghindari atau meminimalisir

konflik sosial atau efek negatif potensial karena pelaksanaan rencana

pengembangan.

v) Panduan-panduan untuk Rencana Tindak Pembebasan Lahan atau Relolasi untuk

menyarankan para pemangku kepentingan yang melaksanakan rencana

pengembangan dalam hal kegiatan-kegiatan yang diajukan berpotensi

membutuhkan pembebasan lahan70

w) Kerangka /Panduan Perencanaan Masyarakat adat untuk memandu para

pemangku kepentingan yang melaksanakan rencan apengembangan dalam hal

kegiatan-kegiatan yang diajukan berpotensi memengaruhi Masyarakat adat71

3.29 Untuk ITMP KNP/Labuan Bajo: Memertimbangkan keragaman hayati (laut dan darat)

yang sensitif di Taman Nasional Komodo (salau satu Key Tourism Areas, sesuai dengan

Lampiran 1), Konsultan harus mengidentifikasi dan memersiapkan perencanaan yang

terlewat dan/atau instrumen pengelolaan yang dibutuhkan untuk perlindungan situs

tersebut serta menyarankan tentang, jika dibutuhkan, revisi-revisi tentang rencana-

rencana yang ada untuk taman tersebut. Sebuah penilaian awal tentang rencana-rencana

yang ada serta kesenjangan-kesenjangan yang ada dimasukkan dalam Lampiran 1. Dalam

memersiapkan rencana-rencana dan insturmen-instrumen pengelolaan ini, atau revisi-

revisi yang diajukan tentang rencana-rencana dan instrumen-instrumen pengelolaan yang

diajukan, Konsultan harus mengikuti panduan UNESCO tentang WHS berbasis alam,

tersedia di:

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/iucn_advice_note_environm

ental_assessment_18_11_13_iucn_template.pdf





https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/iucn_advice_note_environmental_assessment_18_11_13_iucn_template.pdf

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/iucn_advice_note_environmental_assessment_18_11_13_iucn_template.pdf

Lampiran

159



7. Rencana Investasi dan Pembiayaan untuk Infrastruktur dan layanan (G2 dan G3)

8. Masukan-masukan untuk program-program pemasarna destinasi (B dan H)




3.31 H.1


Konsolidasikan hasil-hasil Keseluruhan Rencana Pengembangan (tugas F1) dan

rencana pengembangan terperinci (tugas F2) dan memersiapkan sebuah Rencana

Pengembangan Pariwisata Bertahap (Phased Tourism Development Plan) dalam peta

GIS, terdiri atas:


b) Sebuah rencana pentahapan yang menunjukkan lokasi-lokasi prioritas

yang akan dikembangkan, selama masing-masing lima tahun (lihat alinea

3.23-5 di atas untuk tahapan selama lima tahun).

c) Rencana-rencana pengembangan terperinci selama 5 tahun (skala 1:5.000)

untuk semua Key Tourism Areas yang ada dan untuk setiap Key Tourism

Areas baru yang diprioritaskan untuk 5 tahun pertama..

d) Sebuah rencana pengembangan akomodasi, fasilitas dan layanan

pariwisata bertahap selama 5 dan 25 tahun berturut-turut.

e) Pelestarian aset alamiah dan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial.



h) Pengaturan perencanaan, termasuk rekomendasi mengenai inisiatif hukum

dan peraturan yang dibutuhkan untuk pemberlakuan wajib terhadap

integrated tourism master plan dan bagian-bagian komponennya.74






Lampiran

160

3.32 Jika Rencana Pengembangan Terperinci menunjukkan bahwa pembangunan fisik atau

pengembangan/perubahan penggunaan yang diajukan akan melibatkan pembebasan

lahan tidak sukarela dan/atau relokasi, Konsultan akan menetapkan bagian Kerangka

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang relevan (19 Januari 2018) untuk menangani

pembebasan lahan dan/atau relokasi tersebut.

3.33 Jika Rencana Pengembangan Terperinci menunjukkan bahwa pembangunan fisik atau

pengembangan lahan/perubahan penggunaan yang diajukan akan memengaruhi

Masyarakat adat, Konsultan akan menetapkan bagian Kerangka Pengelolaan Lingkungan

dan Sosial yang relevan (19 Januari 2018) untuk menangani dampak terhadap Masyarakat

adat.

3.34 H.2

Memersiapkan sebuah Rencana Investasi dan Pembiayaan /Investment and Financing

Plan untuk Infrastruktur dan layanan

Konsolidasikan hasil-hasil Keseluruhan Rencana Pembangunan (tugas F1) dan


Investasi dan Pembiayaan terintegrasi dan bertahap untuk Infrastruktur dan layanan

dan perkiraan biaya terkait untuk semua sektor pada tingkat pra-kelayakan untuk

5 dan 25 tahun berturut-turut, bersamaan dengan desain-desain konseptual.

3.35 Memersiapkan perkiraan biaya dan sebuah rencana investasi terperinci untuk lima tahun

pertama baik untuk investasi publik maupun swasta termasuk asumsi-asumsi yang

menjadi dasar perkiraan-perkiraan ini.

3.36 Memersiapkan sebuah rencana pembiayaan 5-tahun termasuk pembedaan kontribusi

sektor publik dan swasta.

3.37 Mengevaluasi kelayakan ekonomi program terkonsolidasi dan membahas kemungkinan

penyesuaian untuk program penanaman modal dan/atau pentahapan program jika

dianggap perlu untuk meningkatkan dampak dan kelayakan ekonomi (proses berulang).

3.38 Rencana investasi tersebut harus dihubungkan secara langsung untuk memecahkan

kekurangan-kekurangan dalam penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan saat ini

sebagaimana yang teridentifikasi di bawah Tugas C2 dan untuk mendukung


memungkinkan penyesuaian dalam hal pertumbuhan nyata melebihi atau melebihi atau

jauh di bawah harapan selama tahun-tahun tersebut. Rencana investasi tersebut harus

mendukung dan memandu pembangunan pariwisata dan akan mencakup hal-hal berikut

ini:


Lampiran

161

b) Akses eksternal: bandara dan kapasitas angkutan udara, pelabuhan, jalan tol,

jaringan jalan nasional dan provinsi,75 kereta api, angkutan umum eksternal (jarak

jauh)

c) akses internal: jaringan jalan internal,76 fasilitas-fasilitas angkutan umum internal dan

jarak pendek termasuk angkutan air, fasilitas-fasilitas angkutan tidak bermotor,

pengelolaan lalu lintas, trotoar, keamanan jalan, parkir, dll.






i) pasokan listrik

j) penerangan jalan



m) infrastruktur terkait wisatawan khusus seperti pusat-pusat pengunjung, marina,

dermaga, jalur jalan kaki, jalur tanjakan dan bersepeda, zona-zona pejalan kaki,


3.39 H.3

Memberikan masukan untuk program-program pemasaran destinasi untuk dipersiapkan oleh Agen

Pemasaran Destinasi.

Berdasarkan pekerjaan Konsultan di bawah Tugas B (Analisis Permintaan dan peluang

untuk pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisata) dan pengembangan rencana-rencana

pembangunan pariwisata bertahap selanjutnya (Tugas H), Konsultan akan memersiapkan

masukan-masukan yang akan membantu dalam perumusan rencana-rencana pemasaran

destinasi untuk mempromosikan destinasi tersebut di dalam negeri dan secara

internasional, di seluruh masa berlangsung dan fase-fase ITMP. Tanggung jawab untuk

mengembangkan dan melaksanakan rencana pemasaran destinasi akan tetap berada pada

Dirjen Pemasaran Kementerian Pariwisata seperti agen-agen pemasaran destinasi lokal

dan regional. Dalam hal program-program pemasaran destinasi untuk destinasi tersebut

telah dipersiapkan, Konsultan akan menyediakan umpan balik dan masukan-masukan

mengenai revisi yang diperlukan, jika ada, tentang rencana-rencana yang sedang

berlangsung.

3.40 Masukan-masukan harus dalam bentuk panduan umum tetapi paling tidak harus

memasukkan hal-hal berikut ini:

a) Proposal untuk mengidentifikasi/memperkuat identitas merk, citra serta nilai

destinasi dan bagaimana hal ini dapat berubah seiring waktu;





Lampiran

162

b) Penilaian, identifikasi dan profiling pasar-pasar sumber target geografis dan segmen-

segmen pasar;

c) Rekomendasi-rekomendasi untuk campuran pemasaran (marketing mix) yang sesuai

untuk segmen-segmen pasar target yang menunjukkan produk-produk, layanan dan

pengalaman-pengalaman pariwisata, untuk dijadikan fokus, inisiatif-inisiatif

promosional dan material untuk saluran produksi dan distribusi yang akan

ditargetkan.

3.41 H.4

Memersiapkan sebuah program pengembangan kelembagaan.

Konsultan akan memersiapkan sebuah program pembangunan kelembagaan untuk

pengelolaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di wilayah destinasi. Program

pembangunan kelembagaan harus memastikan bahwa semua lembaga yang relevan

berkomitmen untuk melaksanakan ITMP dengan upaya bersama.

3.42 Persiapan program pembangunan kelembagaan akan dilakukan dengan kerjasama

melekat dengan semua pemangku kepentingan di wilayah destinasi (lembaga-lembaga

pemerintah, SOE, pejabat (semi-) pemerintahan, sektor swasta, masyarakat setempat,

Masyarakat adat, dll.) dan paling tidak akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

a) Penilaian pemerintah daerah/pemerintah sub-nasional, pemerintah pusat

(kementerian terkait), SOEs, sektor swasta serta kepentingan dan komitmen

masyarakat setempat untuk mewujudkan ITMP.

b) Identifikasi peran dan tanggung jawab semua lembaga-lembaga (semi-) pemerintah

terkait dalam pelaksanaan ITMP.

c) Identifikasi tanggung jawab pengelolaan dan koordinasi, termasuk persiapan

rencana tindak tahunan, pemantauan dan evaluasi indikator-indikator kemajuan dan

kinerja, penjagaan lingkungan dan sosial, dll.

d) Identifikasi mekaniUMKM perencanaan dan koordinasi untuk pengelolaan

pembangunan di seluruh Wilayah Destinasi Pariwisata dan pengaturan-pengaturan

spesifik jika diperlukan untuk sub-wilayah, yaitu Key Tourism Areas, situs-situs

warisan, wilayah-wilayah yang sensitif secara lingkungan dan sosial, dll.

e) Identifikasi kebutuhan akan revisi hilir rencana-rencana dan peraturan-peraturan

(spasial) formal serta identifikasi lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung

jawab.

3.43 H.5

Memersiapkan sebuah program pembinaan kapasitas.

Program pembinaan kapasitas harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan

telah siap dan mampu untuk melaksanakan Integrated Tourism Master Plan. Program

pembinaan kapasitas harus mencakup lembaga-lembaga pemerintah yang terkait, SOEs,

sektor swasta dan masyarakat setempat (termasuk Masyarakat masyarakat adat) dan

akan terdiri atas:


Lampiran

163

b) Program pengembangan sektor swasta, kewirausahaan dan keahlian, dengan fokus

pada peningkatan sertifikasi berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan

kebutuhan sektor swasta dan meningkatkan kapabilitas perusahaan terkait dengan

akses pasar, kualitas layanan dan profitabilitas bisnis.


3.44 Persiapan program pembinaan kapasitas tersebut akan dilakukan dengan kerjasama erat

dengan pemangku kepentingan terkait dan paling tidak akan mencakup kegiatan-


a) Penilaian pemerintah setempat/pemerintah sub-nasional, pemerintah pusat

pemerintah pusat (kementerian terkait), SOEs, sektor swasta, dan kapasitas


b) Identifikasi kebutuhan pembinaan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan

pembangunan pariwisata.

c) Identifikasi kebutuhan pembinaan kapasitas untuk pelaksanaan rencana-rencana

mitigasi dan pemantauan lingkungan dan sosial termasuk penjagaan.

d) Identifikasi kebutuhan pembinaan kapasitas masyarakat untuk pembangunan

pariwisata inklusif.

e) Identifikasi kebutuhan tambahan untuk sektor swasta, UMKM dan pengembangan

keahlian.

f) Identifikasi kebutuhan formal, non-formal, dan pembelajar dewasa.


jangkauan publik proaktif sangatlah penting untuk melibatkan sektor swasta, SOEs,

masyarakat setempat (Termasuk Masyarakat Adat), universitas, pemerintah setempat,

dan lembaga-lembaga pemerintah pusat terkait. Tepat sejak permulaan penugasan, dalam

fase pendahuluan, Konsultan harus memersiapkan sebuah Rencana Keterlibatan

Pemangku Kepentingan / Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Membangun

pemetaan pemangku kepentingan awal77 dan berdasarkan Rencana Keterlibatan

Pemangku Kepentingan, melalui konsultasi teratur dengan lembaga-lembaga pemerintah

dan para pemangku kepentingan lainnya, Konsultan harus mengupayakan umpan balik

dan mufakat mengenai semua deliverables menengah dan final.

3.46 Konsultan harus memastikan bahwa semua komentar dan/atau pertimbangan yang

muncul selama proses persetujuan dan ratifikasi formal tercermin dalam rancangan final

Integrated Tourism Master Plan. Mengupayakan umpan balik dan dukungan pemangku

kepentingan harus paling tidak sampai taraf:



c) Keragaman pembangunan penggunaan lahan dan perairan yang harus terjadi di

destinasi dan tempat pembangunan ini dilakukan


Lampiran

164

d) Dampak-dampak lingkungan dan sosial potensial dan risiko-risiko penggunaan

lahan/rencana/perubahan pembangunan atau pengembangan fisik yang diajukan;

ini harus dimasukkan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan pembangunan

alternatif/skenario pengembangan penggunaan lahan

e) Skenario pembangunan alternatif yang diajukan seperti skenario pembangunan final

yang diinginkan

f) Peran dan tanggung jawab semua lembaga (semi-) pemerintah terkait dalam

pelaksanaan integrated tourism master plan

g) peran dan tanggung jawab masyarakat setempat (Termasuk Masyarakat Adat),

asosiasi, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam pelaksanaan

integrated tourism master plan, khususnya dalam mengelola atraksi wisatawan

(termasuk, jika memungkinkan, penggunaan sumber daya-sumber daya taman oleh

masyarakat)

h) peluang pekerjaan yang ada dan masa datang dalam bidang pariwisata, perusahaan

komersil, industri, produksi pertanian, dll.

i) Wilayah-wilayah potensial dimana sektor swasta, pemerintah setempat dan SOEs

tertarik untuk menanamkan modal dalam sektor terkait pariwisata




4.1 Deliverables. Tabel berikut ini menetapkan deliverables dan waktu pelaksanaan yang

diharapkan.


Indonesia)

Waktu pelaksanaan

sementara (bulan sejak

penandatanganan

kontrak)78



• Perubahan-perubahan pada propsoal teknis yang

timbul dari penyelidikan dan keterlibatan

pemangku kepentingan awal

1.5


• Tugas-tugas A, B, C, D dan E

4

3 Rencana Investasi Mendesak / Urgent Investment Plan

• Tugas G3

Akhir Juni

4 Proyeksi dan Pertumbuhan dan Skenario Pembangunan

• Tugas F

5

5 Keseluruhan Rencana Pembangunan

• Tugas G1

9



Lampiran

165


Indonesia)

Waktu pelaksanaan

sementara (bulan sejak

penandatanganan

kontrak)78

6 Rencana Pembangunan Terperinci Untuk wilayah inti

prioritas

• Tugas G2

9

7 Tourism Development Plan Bertahap

• Tugas H1

11

8 Rencana Pembangunan Infrastruktur dan layanan

Terintegrasi Bertahap

• Tugas H2

11

9 Program Pembinaan Kapasitas

• Tugas H4

11


• Tugas H

12

11 Laporan Kemajuan

• Ringkasan tentang kegiatan-kegiatan bulan

sebelumnya: sebuah uraian singkat tentang

kegiatan-kegiatan di bulan yang akan datang,

termasuk tanggal-tanggal dan deliberable kunci

serta keterlibatan pemangku kepentingan yang

diajukan.


Bulanan

(dalam 10 hari kalendar dari

akhir bulan)

4.2 Format dokumen. Semua laporan akan diserahkan dalam format MS Word dan PDF.

Dibutuhkan 20 (dua puluh) salinan keras dari semua laporan (dalam Bahasa Indonesia

maupun bahasa Inggris). Didorong agar dibuat penetapan program kerja umum daring

sehingga tautan-tautan ke dokumen dapat dikirimkan sebagai ganti dokumen itu sendiri.

4.3 Peninjauan dokumen. Minimal, deliverables di atas akan ditinjau oleh RIDA. Untuk

masing-masing tinjauan diharapkan bahwa masing-masing deliverable akan

dipresentasikan pada rapat yang akan diadakan di Jakarta, dengan dokumen diberikan

paling lambat satu minggu sebelumnya. Setelah presentasi, waktu selama dua minggu

diberikan agar menyelesaikan RIDA komentar tertulis resmi. Konsultan dapat

mengidentifikasi perincian tinjauan tambahan, dan RIDA memerlukan waktu peninjauan

yang cukup. Proposal agar mengidentifikasi dengan jelas semua periode peninjauan.

4.4 Pengelolaan proyek. Jasa akan dikelola oleh RIDA melalui sebuah Technical Steering

Committee yang mencakup seorang Manajer Proyek RIDA yang ditugaskan. RIDA dapat

memnta bantuan kepada unit Project Management Support (PMS) untuk mengawasi

pekerjaan ini. Tunjangan akan diberikan untuk rapat-rapat kemajuan bulanan di Jakarta,

dengan Laporan Kemajuan sebagai fokus pembahasan.

Lampiran

166

4.5 Kantor proyek. Sembari menjalankan tugas ini, Konsultan diharapkan untuk mengatur,

dan menjalankan tugas-tugas dari kantor lapangan di destinasi. Pertimbangan penting

dalam memilih lokasi di antaranya adalah kemudahan akses ke Jakarta dan lokasi

pemangku kepentingan lokal yang diantisipasi. Dibutuhkan seorang Perwakilan di

Jakarta untuk memastikan hubungan dan kerjasama yang kuat di tingkat pusat.


manajemen (MIS) daring: data yang dihasilkan dalam Jasa ini harus disimpan dalam MIS

ini oleh Konsultan, sejalan dengan prosedur-prosedur verifikasi yang sedang ditetapkan.

Lampiran

167


5.1 Tenaga ahli Inti . Tabel berikut ini mengidentifikasi keahlian inti yang akan dibutuhkan

untuk Jasa tersebut.Sejumlah 90 orang bulan disediakan untuk tenaga ahli inti.

Tenaga Ahli Inti ~ position

Kualifikasi Minimum

Team Leader

➢ Pengalaman mengelola proyek

➢ Pengalaman pembangunan pariwisata /

perencanaan pariwisata

➢ Tingkat pendidikan universitas yang

relevan (Gelar master atau yang setara)

➢ Pengalaman internasional yang relevan

paling sedikit 15 tahun

➢ Kompetensi dasar bahasa Indonesia adalah

nilai tambah

Tenaga Ahli Pembangunan

Pariwisata Berkelanjutan



➢ Pengalaman internasional yang relevan

paling sedikit 15 tahun

➢ Pengalaman merencanakan pariwisata

pantai dan laut

➢ Pengetahuan/pengalaman dalam

pariwisata berkelanjutan

Ahli ekonomi/Ahli evaluasi ekonomi

& Co-team leader

➢ Pengalaman mengelola proyek




➢ Fasih berbahasa Inggris dan Indonesia baik


Perencana Kota/Daerah ➢ Tingkat pendidikan universitas yang



Arsitek / Desainer Perkotaan ➢ Tingkat pendidikan universitas yang



➢ Pengalaman solid dalam desain perkotaan

Perencana Transportasiasi ➢ Tingkat pendidikan universitas yang



Ahli Teknik Jalan ➢ Tingkat pendidikan universitas yang



Tenaga Ahli WATSAN dan SWM

(Tenaga Teknik Sanitasi)




Lampiran

168

Tenaga Ahli Inti ~ position

Kualifikasi Minimum

Tenaga Ahli Lingkungan ➢ Tingkat pendidikan universitas yang


➢ Pengalaman internasional relevan minimal

10 tahun


konservasi satwa liar


pengelolaan Taman Nasional

Tenaga Ahli Pembangunan Sosial ➢ Tingkat pendidikan universitas yang



➢ Paling tidak pengalaman relevan selama 5

tahun dengan konsultasi gratis,

sebelumnya yang diinformasikan.

➢ Memiliki pengalaman dalam mengidentifikasi cagar budaya, tempat bersejarah dan sejenisnya

➢ Kecakapan dalam mengidentifikasi nilai budaya masyarakat yang perlu diakomodasi dalam pengembangan dan pembangunan suatu daerah

➢ Mampu menyusun rekomendasi tentang

pemanfaatan warisan budaya daerah

sebagai elemen ruang pengembangan

daerah

Tenaga Ahli Biologi Kelautan /ekologi ➢ Tingkat pendidikan universitas yang



➢ Memiliki pengalaman dalam konservasi

sumberdaya alam khususnya bidang

kelautan seperti terumbu karanag,

mangrove, dll

Tenaga Ahli Pembangunan /

Pembinaan Kapasitas Kelembagaan




Tenaga Ahli Pengembangan Keahlian /

Kapabilitas Perusahaan




Catatan:

‘Pengalaman internasional relevan’ berarti pekerjaan proyek yang serupa sebelumnya paling tidak di

negara-negara selain negara asal Tenaga Ahli Kunci.

5.2 Tenaga Ahli Non-inti. Di samping Tenaga ahli inti di atas, Konsultan akan perlu

menyediakan tenaga ahli non-inti jika dianggap perlu selama jalannya penugasan. Ini dapat

Lampiran

169

mencakup tenaga ahli bandara, tenaga ahli pelabuhan, seorang konsultan dengan

pengalaman di bidang penyelaman dan/atau industri kelautan, tenaga ahli warisan budaya,

tenaga ahli masyarakat adat (IPs), dan seorang tenaga ahli angkutan umum sebagai bagian

dari kelompok tenaga ahli dan staf pendukung lainnya, yaitu administrasi, pemetaan, GIS,

teknisi, dan dukungan operasional logistik lainnya terkait dengan tugas. Konsultan juga


5.3 Stasiun Tugas. Semua pekerjaan akan dilakukan di daerah Indonesia. Team Leader dan

Co-team leader harus dimobilisir untuk bekerja purna waktu pada proyek selama

keseluruhan durasi proyek. Salah satu dari dua posisi ini akan berbasis di Jakarta. Untuk

tenaga ahli inti asing, Konsultan harus mengajukan pertanyaan tentang proses dan waktu

yang dibutuhkan untuk memeroleh izin kerja dan visa yang dibutuhkan untuk mobilisasi

ke lapangan.

Lampiran

170

Lampiran 1. Wilayah Destinasi Pariwisata dan Kawasan Inti Pariwisata/ Key

Tourism Areas

Arahan Pengembangan Kepariwisataan di Kawasan Labuan Bajo mengacu pada arahan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan

Nasional Tahun 2010 – 2025. Dalam Lingkup Wilayah Kajian Labuan Bajo-Flores telah

ditetapkan prioritas pengembangan yang ditunjukkan dengan adanya DPN Komodo-

Ruteng dan sekitarnya dengan KSPN Komodo dan sekitarnya dengan KPPN Labuan

Bajo dan KPPN Ruteng sebagai daya tarik utama serta DPN Kelimutu-Maumere dan

sekitarnya dengan KSPN Ende-Kelimutu serta KPPN Bajawa dan KPPN Maumere

sebagai daya tarik utama.

Gambar 9: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo-Ruteng


Lampiran

171

Gambar 10 : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kelimutu – Maumere


Gambar 11 : Peta Kabupaten Manggarai Barat (kiri) dan Kabupaten Manggarai (kanan), Nusa

Tenggara TImur

Di ujung paling barat Pulau Flores, kota Labuan Bajo, juga disebut sebagai Labuhan

Bajo, merupakan sebuah lokasi memancing yang kecil yang saat ini telah berkembang

menjadi pintu gerbang ke banyak destinasi di Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan

http://www.indonesia.travel/content/indtravelrevamp/de/en/destinations/bali-nusa-tenggara/flores.html

Lampiran

172

pintu gerbang maskapai penerbangan utama, pusat akomodasi dan layanan untuk

wisatawan ke Kabupaten Manggarai Barat.

Taman Nasional Komodo (TNK), terletak antara Pulau Sumbawa dan Flores, yang

ditetapan pada tahun 1980 yang bertujuan untuk melindungi ekosistem hewan

endemik Komodo yang hanya terdapat di Pulau Flores. Penetapan tersebut diperkuat

dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan nomor 306/KPTS-II/92 tanggal 29

Februari 1992, SK DJPHKA nomor SK.21/IV-SET/2012, serta Pemberlakuan retrospektif

Statements of Outstanding Universal Value (WHC-13/37.COM/8E). Kawasan Komodo

dan Sekitarnya pada tahun 1977 ditetapkan sebagai Kawasan Keanekaragaman Hayati

(Biosfer) yang kemudian disusun zonasinya pada tahun 2014 dengan luasan 1.118.003

ha yang terdiri dari Kawasan Inti: 173,300 ha; Kawasan Penyangga: 288.353 ha; dan

Kawasan Transisi: 656.350 ha di cakupan wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai

Barat, dan Bima. Sebagai hasil dari usaha perlindungan tersebut, pada tahun 1991,

UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage Site dengan

luasan wilayah 219.322 ha yang diambil dari perpaduan antara cakupan wilayah

Taman Nasional Komodo dan Kawasan Inti Cagar Biosfer.

Fokus awal dari KNP tersebut adalah untuk melindungi spesies Komodo (Varanus

komodoensis) dan habitatnya tetapi sejak itu telah diperluas untuk melindungi

keseluruhan daerah tersebut sebagai landasan vital di Wilayah Ekologi Banda-Flores.

Keragaman hayati lautnya menjadikan taman tersebut sebagai salah satu destinasi yang

paling dicari bagi para penyelam scuba divers.

Gambar 12 : Zonasi Taman Nasional Komodo (Kiri) dan Cakupan Komodo Biosfer (Kanan)

Ketika wilayah perlindungan KNP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan

di tahun 1992, luas areanya sebesar 173.300 Ha. Luas area tersebut lebih kecil

dibandingkan dengan ketentuan UNESCO WHS (219.322 Ha). Taman tersebut terdiri

atas Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan banyak pulau kecil lainnya. Taman

Nasional Komodo merupakan rumah bagi sekitar 3.500 penduduk yang tinggal di

empat desa. Permukiman terbesar adalah Desa Komodo di Pulau Komodo;

permukiman-permukiman lainnya adalah Desa Rinca dan Desa Kerora di Pulau Rinca;

Lampiran

173

dan Desa Paparagan di Pulau Paparagan.80 Di Pulau Komodo terdapat 1 desa, Desa

Komodo (1.818 jiwa) yang termasuk dalam Zona Permukiman Khusus yang mencakup

area seluas 17,6 Ha, Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: SK.21 /

IV-SET / 2012 tanggal 24 Februari, 2012, sekitar 68% mata pencaharian masyarakat di

bidang usaha pariwisata mulai dari pemandu wisata, pengelola rumah penginapan,

kapal-kapal wisata, pengrajin ukiran dan penjual cenderamata. Sementara di Pulau

Rinca ada 2 desa yaitu Desa Papagarang (1.417 penduduk) dan Desa Pasir Panjang

(1.607 penduduk) yang mata pencahariannya sebagai nelayan.

Nilai-nilai universal KNP adalah pemandangan darat dan pemandangan laut yang

unggul serta keragaman hayatinya, khususnya Komodo.81 KNP telah ditetapkan dalam

Daftar Warisan Dunia karena pentingnya bagi dunia pengetahuan dan khususnya

memenuhi dua kriteria pemilihan: kriteria vii – memuat fenomena alami superlative

atau wilayah dengan kecantikan alami dan kepentingan estetika yang luar biasa; dan

kriteria x – mengandung habitat alamiah yang paling penting dan signifikan untuk

konservasi keragaman biologis in-situ, termasuk kriteria-kriteria yang memuat spesies

terancam dari nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan

atau konservasi. Pemandangan lautnya karenanya bukanlah alasan utama untuk status

WHS, tetapi menjadi salah satu aspek pentingnya.

Situs Warisan Dunia UNESCO dilindungi dengan sebaik-baiknya dan dianggap

menyatu secara fundamental,82 dan menarik semakin banyak pengunjung, dari 32.000

orang di tahun 2009 menjadi hampir 120.000 di tahun 2017. Namun demikian,

pemandangan laut situs tersebut menghadapi dampak negatif dan ancaman-ancaman

yang bermunculan terhadap spesies lautnya karena pertumbuhan penduduk dan

penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, khususnya praktik-praktik

memancing ikan ilegal dan merusak. Tingkat kunjungan yang meningkat di dalam dan

di sekitar taman telah menambahkan tekanan lebih lanjut. Jumlah pengunjung yang

menemukan kerusakan karang dan sampah laut naik dari kurang dari 10 persen di

tahun 2009 menjadi lebih dari 50 persen di tahun 2017.83 Perbaikan-perbaikan pada

strategi pengelolaan dapat membantu melindungi nilai-nilai luar biasa pada KNP dan

mengurangi kemungkinan ancaman-ancaman ini mencegah para pengunjung untuk

datang di masa yang akan datang. Tantangan-tantangan terkait laut saat ini, misalnya,

harus diatasi, termasuk melalui persiapan dan pelaksanaan rencana pengelolaan laut,

80http://florestourism.com/districts/komodo-national-park/

81UNESCO. 2013. Pemberlakuan retrospektif Statements of Outstanding Universal Value (WHC-13/37.COM/8E). Komite

Warisan Dunia - World Heritage Committee. Sesi ke 37, Juni 2013. https://whc.unesco.org/en/decisions/4964.

82IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). 2017. Conservation Outlook 2017.

Komodo National Park.International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. https://www.worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/wdpaid/67725.

83Harvey A, Sujatmiko TN, Rosady V, Johnstone R. 2018. Menilai keandalan dan kegunaan data pengetahuan warga

untuk memantau dan mengelola satwa liar dan ekosistem laut. 5th International Marine Conservation Congress, Kuching, Malaysia.

Lampiran

174

untuk menjaga status ini. sebuah laporan dari UNESCO & UNEP (2016) tentang World

Heritage and Tourism in a Changing Climate yang mengidentifikasi ancaman-ancaman

berikut ini terhadap situs tersebut: (i) Perubahan iklim: Populasi Komido di pulau

terpencil amat rentan khususnya terhadap perubahan lingkungan; dan asidifikasi

Lautan serta suhu yang menghangat menimbulkan sebuah ancaman terhadap gugusan

karang di pulau tersebut dan kenaikan permukaan laut menghadirkan risiko potensial

bagi hutan bakau; dan (ii) Pariwisata: jika tidak terencana, tidak terkendali atau

dikelola dengan buruk, pariwisata dapat menghadirkan akibat negatif yang luas bagi

WHS dan masyarakat setempat. Di tahun 2018, UNESCO menerima ungkapan

kekuatiran dari berbagai sumber mengenai perkembangan terbaru di Komodo.

Kekuatiran tersebut termasuk: (i) praktik-praktik memancing ilegal dan merusak:

memancing di dalam area yang dilindungi, peningkatan praktik memancing yang

merusak dengan jaring-jaring besar yang merusak karang dan menangkap spesies yang

dilindungi, memancing dengan bom dan mengambil sirip hiu; (ii) Kenaikan pariwisata

yang tidak diatur: operator-operator jahat yang tidak ramah lingkungan yang

menyebabkan kerusakan dengan menjangkar sauh di area-area yang dilindungi; dan

(iii) Limbah: tidak ada inisiatif daur ulang dan fasilitas-fasilitas limbah dan usaha yang

memadai yang didanai pemerintah. Ungkapan kekuatiran tersebut disampaikan

kepada Pihak Negara sesuai dengan Alinea 174 Panduan Operasional Konvensi

Warisan Dunia. Pihak Negara telah menjawab ungkapan kekuatiran tersebut dan

mengemukakan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Nilai

Universal Komodo yang Luar Biasa. ITMP merupakan sebuah peluang strategis untuk

memastikan bahwa semua instrumen perencanaan yang dibutuhkan telah tersedia

untuk wilayah destinasi.

Meskipun Rencana Pengelolaan Biosfer (2014)—yang dipersiapkan oleh Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI)—telah ada, tetapi tidak memberikan panduan khusus

untuk perencanaan tata ruang dan investasi infrastruktur—kesenjangan yang harus

diisi oleh ITMP. Forum Biosfer memberikan sebuah platform untuk pembahasan dan

pengelolaan serta mencakup para pemangku kepentingan publik, masyarakat dan

swasta, tetapi perlu perkuatan. Hal ini telah ditetapkan pada tahun 2014 melalui

keputusan Pemerintah Daerah.

Begitu pula, Rencana Pengelolaan KNP selama 25-tahun (2000-2025) terdiri atas tiga

buku, yaitu: (1) Rencana Pengelolaan; (2) Data dan Analisis; dan (3) Perencanaan

Tapak. Rencana tersebut dipersiapkan untuk menjawab beberapa persoalan yang

diajukan oleh para pemangku kepentingan mengenai KNP, termasuk:

i. Batasan yang lemah dalam pengaturan batasan dan zonasi

ii. Pertumbuhan penduduk yang cepat di desa-desa yang berbatasan dengan KNP

iii. degradasi sumber daya alam dan lingkungan

iv. kurangnya koordinasi di antara semua pemangku kepentingan

Lampiran

175

v. data dan informasi yang lemah untuk pengelolaan

vi. pengelolaan pariwisata yang lemah

vii. penegakan hukum lingkungan dan kehutanan yang lemah

viii. perbedaan pandangan di antara para pemangku kepentingan mengenai fungsi

Komodo.

Versi revisi tahun 2016 Rencana tersebut memasukkan dorongan dan saran-saran dari

Laporan Periodik untuk Biosfer Komodo (2012). Namun, beberapa bagian dari rencana

pengelolaan tersebut dianggap terlalu umum untuk memandu investasi dan

pengelolaan. Misalnya, tidak ada rencana untuk mempekerjakan masyarakat dan tidak

ada rencana induk untuk penelitian.

Manajemen KNP memersiapkan sebuah rencana induk untuk wisata ramah lingkungan

ecotourism di tahun 2018. Namun, rencana-rencana ini tidak memasukkan rencana

investasi dan pembiayaan masih berlum diketahui. Setiap perencanaan investasi

tergantung pada perencanaan kementerian terkait—kesenjangan yang harus diisi oleh

ITMP melalui Rencana Pengembangan Terperinci untuk Key Tourism Area.

Manajemen KNP di tahun 2018 mengevaluasi zona-zona KNP internal. Berdasarkan

evaluasi tersebut, KNP mengajukan beberapa penyesuaian terhadap zona-zona

tersebut untuk permukiman dan pariwisata. Konsultasi publik mengenai perubahan-

perubahan ini diharapkan akan terjadi di tahun 2019. Manajemen KNP ingin memulai

sistem pemesanan daring untuk mengelola jumlah pengunjung per hari sebagai bagian

dari rencana pengelolaan pengunjungnya. Ini akan membutuhkan kerjasama dan

pengertian dari para operator industri pariwisata. Terdapat kebutuhan untuk

mengadakan penelitian mengenai penggunaan pemesanan daring untuk pengelolaan

pengunjung yang lebih baik. Manajemen KNP juga menyebutkan peluang untuk

mengarahkan para pengunjung ke tempat-tempat lain di Flores (di luar KNP) tempat

Komodo juga dapat ditemukan.

Pengelolaan limbah yang terintegrasi dan sistematis juga menjadi hal penting karena

ini tidak dapat diserahkan kepada jagawana taman untuk pembersihannya.

Pembuangan akhir sampah dari KNP dijalankan oleh sebuah perusahaan swasta yang

mengirimkannya ke Labuan Bajo untuk pemisahan sampah dan pembuangan akhir.

Mempertimbangkan keragaman hayati (laut dan darat) yang sensitif dalam KNP,

Konsultan harus mengidentifikasi dan memersiapkan instrumen-instrumen

perencanaan dan/atau pengelolaan yang terlewat yang dibutuhkan untuk pelestarian

situs tersebut dan memberikan saran, jika diperlukan untuk dilakukan revisi atas

rencana-rencana yang ada untuk taman tersebut. Box 1 memasukkan daftar awal

rencana-rencana, studi dan laporan yang sudah terkumpul atau teridentifikasi.

Lampiran

176

Box 1: Daftar Indicatif rencana-rencana, studi dan laporan terkait dengan Taman Nasional Komodo: Rencana dan Rencana Induk (termasuk rancangan)

- Rencana Induk 25-tahun untuk TNK (2000 – 2025) (2016, diperbarui) - Dokumen Zonasi TNK (2012). - Evaluasi Zonasi TNK (2018). - Rencana Induk Terperinci untuk pelaksanaan Rencana Pengelolaan TNK

(rencana keseluruhan dan daftar rencana-rencana yang ditunda/dibutuhkan).

- Rencana Pengelolaan Biosfer (2014) - Pembangunan Pariwisata Alam MOEF dalam Rencana Induk Wilayah

Konservasi (2018 – 2078) (2018) - Daya Tampung Pariwisata Komodo National Park dengan WWF Indonesia.

2018 - Swisscontact (WISATA I) - Rencana Induk Destinasi Ekowisata Flores 2011 - Kementerian Pariwisata – Rencana Pembangunan Labuan Bajo (n.d) - Kementerian Pariwisata – Rencana Pembangunan untuk Komodo dan

wilayah sekitarnya 2014 – 2034 - RPJP Rencana Pengelolaan untuk TNK (2016-2025) - WWF – Rencana Induk untuk Komodo National Park (draft - 2017) - WWF – Rencana Induk untuk Komodo National Park (final – 2017) - Rencana Induk Kawasan Semenanjung Kokotuku - (draft- Juli 2017) - Rencana Induk Kawasan Semenanjung Kokotuku - (final- Juli 2018)

Laporan Pemantauan

- Studi Penilaian Lingkungan Komodo National Park (2002) - Pelaporan Periodik UNESCO (2003) - Ringkasan Pelaporan Periodik UNESCO (2003) - Laporan Kemajuan Proyek Konservasi Kelautan Komodo Konservasi Alam

2002 - Tinajauan Periodik tentang Pelestarian Biosfer Komodo 2012 - MAB Program Country Report 2016-2017

Panduan:

- World Heritage Advice Note: Environmental Penilaian. https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/iucn_advice_note_environmental_penilaian_18_11_13_iucn_template.pdf

- Panduan untuk WHS berbasis alam, dan Pelestarian Biosfer: [ADD LINK] Peta:

- Marine tourism map Komodo National Park.

Studi-studi terkait - Laporan Evaluasi Zonasi Komodo National Park Kab Manggarai Barat,

Prov. NTT. (2018) - Swisscontact (WISATA I) – Peta Kota Labuan Bajo (2015) - Swisscontact (WISATA I) – Peta Wisata Bersepeda Flores (2015) - Swisscontact (WISATA I) – Subsector Survey Flores (2015) - Swisscontact (WISATA I) – Exit Survey Flores (2015) - Swisscontact (WISATA I) – Dampak Pariwisata di Labuan Bajo (2017) - Swisscontact (WISATA I) – Pariwisata Berbasis Masyarakat di Flores:

Dampak dan Daya Tampung (2017)

Lampiran

177

Tabel berikut ini memasukkan daftar indicatif pemangku kepentingan inti terkait

dengan KNP:

Lembaga Peran

Kementerian Lingkungan dan Kehutanan - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan

tentang konservasi sumber daya alam dan

ekosistem.

- tanggung jawabnya mencakup: (i) konservasi

keragaman hayati; (ii) pengelolaan wilayah-

wilayah konservasi dan taman nasional; (iii)

layanan lingkungan wilayah-wilayah

konservasi termasuk wisata alam.

- DG Conservation adalah anggota Komite

Nasional Program Manusia dan Biosfer.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang

wilayah-wilayah laut, termasuk: (i)

pengelolaan keragaman hayati laut dan (ii)

wilayah-wilayah konservasi laut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peran pembuatan kebijakan dan pengawasan

terhadap langkah-langkah yang diperlukan

oleh Pemerintah Indonesia untuk memenuhi

Komite Warisan Dunia untuk melestarikan

status Situs Warisan Dunia.

Pejabat Taman Nasional Komodo (Balai

Taman Nasional Komodo)

Bertanggung jawab untuk pengelolaan Taman

Nasional Komodo. Unit Pelaksana Teknis ini

berada di bawah Dirjen Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistem, (DG KSDAE)

dalam Kementerian Lingkungan dan

Kehutanan.

Komite Nasional Manusia dan Biosfer

Indonesia – Indonesia Man and Biosphere

(MAB) National Committee

Memberikan pengelolaan yang efektif

terhadap Biosphere Reserves (BR) dan

mengembangkan program-program untuk

pelestariannya.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Menjadi tuan rumah Sekretariat Komite

Nasional Program MAB UNESCO.

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara

Timur (NTT)

Bertanggung jawab untuk pelaksanaan

kebijakan pemerintah untuk pengelolaan

sektor pariwisata, termasuk promosi KNP

sebagai destinasi wisatawan.

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur

(NTT).

Badan perencana pembangunan di tingkat

provinsi

Bappeda Kabupaten Manggarai Barat dan

Kabupaten Manggarai

Badan perencana pembangunan di tingkat

Kabupaten.

Komodo Biosphere Reserve Forum (Forum Diresmikan pada tahun 2014 oleh Bupati

Lampiran

178

Lembaga Peran

Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar

Biosfer Komodo)

Kabupaten Manggarai Barat Forum

memberikan koordinasi di antara para

pemangku kepentingan untuk pengelolaan

Cagar Biosfer, termasuk kerjasama untuk

persiapan rencana kerja terintegrasi BR.

UNESCO Dengan menyatakan KNP sebagai Situs

Warisan Dunia dan Cagar Biosfer, UNESCO

memberikan bantuan pemantauan dan teknis

terus-menerus untuk Pulau Komodo.

WWF- Indonesia Pembinaan kapasitas pendukung untuk

pengelolaan KNP, termasuk pelatihan

pemandu untuk wisata alam, memersiapkan

rencana induk pariwisata dan ikut serta dalam

kegiatan patroli gabungan dengan badan-

badan pemerintah yang bertanggung jawab.

KNP bertanggung jawab untuk memantau populasi Komodo, rusa dan spesies lainnya.

Berdasarkan sebuah laporan pemantauan tahun 2017 dari Manajemen KNP dan

Komodo Survival Programme, populasi Komodo pada saat itu sebesar 2.762 dan rusa

3.900. Sesuai dengan laporan tersebut, perburuan rusa sebagian besar dilakukan oleh

pemburu gelap dari masyarakat setempat. Manajemen KNP berkoordinasi dengan

polisi setempat untuk menyelesaikan persoalan ini. Program pembudidayaan rusa juga

telah dikembangkan di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Di samping itu, Manajemen

KNP berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengatasi ancaman-

ancaman di dalam taman tersebut yaitu Dive Operator Community Komodo untuk

patroli, Komodo Survival Programme dan WWF Indonesia untuk pemantauan spesies,

Direktorat Penegakan Hukum untuk para pemburu gelap, Direktorat Pengelolaan

Sampah dan Limbah Berbahaya untuk sampah, dan seterusnya. Pada 6 Februari 2019,

menurut laporan, sebuah rapat diselenggarakan antara Direktorat Jenderal Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

dan Kabupaten Manggarai Barat untuk membahas ancaman-ancaman yang dihadapi

KNP. Telah disimpulkan bahwa keputusan-keputusan lebih lanjut mengenai taman

tersebut akan dibuat setelah sebuah study yang akan diadakan secara bersama-sama

oleh MOEF, Kementerian Pariwisata, LIPI dan Pemda. Pengelolaan Taman-taman

Nasional di Indonesia—termasuk KNP– berada di bawah otoritas Pemerintah Pusat,

yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen

KSDAE), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan (MOEF). Jika ditegaskan pada saat

pelaksanaan Jasa, Konsultan harus mengkonsultasikan studi ini dengan seksama.

Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Pulau Flores yang yang memberikan

dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan perlindungan ekosistem penting,

Lampiran

179

diidentifikasi adanya destinasi baik di dalam maupun di luar Key Tourism Area (KTA)

yang dapat meningkatkan daya tarik (attraction) dan waktu tinggal (length of stay).

Destinasi ini dikembangkan untuk memastikan adanya penciptaan nilai tambah

ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan Daya Tarik di Luar lokasi Taman Nasional

Komodo merupakan syarat untuk menciptakan kegiatan pariwisata berkelanjutan di

kawasan Labuan Bajo dan Sekitarnya yang memiliki daya tampung terbatas (carrying

capacity).

Dengan demikian, sebagai Tourism Destination Area (TDA) adalah Kabupaten

Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Key Tourism Area (KTA)

adalah Kecamatan Komodo.

Atraksi wisata terkait adalah Gunung Mbeliling, merupakan pegunungan tertinggi di

wilayah ini. Cagar Hutan Mbeliling, yang terentang di atas wilayah seluas 15.000

hektar, merupakan habitat dari banyak spesies tumbuhan dan burung endemik. Flora

dan faunanya yang sangat beragam membuatnya menjadi destinasi trekking yang

sempurna, khususnya selama musim kemarau.

Desa Roe, yang terletak di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut di kaki bukit

Gunung Mbeliling (1239m), merupakan titik awal untuk trek ke pegunungan tersebut.

Desa tersebut berjarak hanya 27 km dari Labuan Bajo di jalan raya Trans Flores.

Anggota masyarakat Roe mengatur perjalanan trekking ke Gunung Mbeliling, dan tur

ke lembah Cunca Wulang.

Tempat-tempat lain yang menarik bagi pengunjung termasuk pulau-pulau di sekitar

Labuan Bajo, Danau Kawah Sano Nggoang, Desa Tado, Gua Batu Kapur Batu Cermin,

Melo dan Warloka.84

Pada tahun 2019 telah dilakukan studi oleh SUSTour terkait aktivitas wisata di Labuan

Bajo – Flores.85 Sejak dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, terdapat

pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara hingga menjadi 125.100 per tahun.

Pasar Wisatawan Labuan Bajo – Flores didominasi Turis dari Australia dan Eropa,

sementara Turis dari Asia tidak terlalu banyak karena lebih memilih fasilitas kelas atas,

pusat perbelajaan, dan hiburan yang berbeda dengan atraksi di Flores. Tren permintaan

wisatawan mancanegara berkutat pada aktivitas leisure, komodo, wildlife, beach (54%),

diving (35%), dan disusul oleh ecotourism dan culture (11%).

84http://florestourism.com/districts/komodo-national-park/#

85 Pergerakan Arus Wisatawan (Strategic Visitor Flow) Destinasi Labuan Bajo – Flores - SUSTOUR

http://www.florestourism.com/node/231

Lampiran

180

Gambar 13 : Pangsa Pasar Wisata Internasional di Pulau Flores

Selain pasar wisatawan dan tren permintaan wisatawan, dilakukan juga studi yang

melihat pola pergerakan wisatawan mancanegara di Labuan Bajo – Flores. Hasil studi

menunjukan setiap wisatawan yang datang ke Labuan Bajo – Flores semuanya

mengunjungi Taman Nasional Komodo (100% Kunjungan), kemudian Taman Nasional

Kelimutu (23% kunjungan), Ngada – Bena – Luba – Jerebu – Kep. Riung (10%

kunjungan), Wae Rebo – Todo _ Cancar (5% kunjungan), dan Manggarai Timur

(2,5%).Terlihat bahwa destinasi utama yang pasti dikunjungi oleh wisatawan yang

berkunjung adalah Taman Nasional Komodo.

Gambar 14 : Tren Karakter Wisatawan Internasional

11% 11% 10%

8% 8% 8%

6%

3%

54%

Leisure, Komodo Wildlife, Beach

35%

Diving 11%

Ecotourism &

Culture

Lampiran

181

Gambar 15 : Peta Arah Pergerakan Arus Wisatawan di Pulau Flores

Jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo – Flores pada tahun 2015 berjumlah

61.257 wisatawan yang terdiri dari 15.885 Wisatawan Nusantara dan 45.372 Turis

Mancanegara. Rata –rata pertumbuhan wisatawan tahun 2016 – 2021 sebesar 5,2 %

yang terbagi menjadi 1,3% untuk pertumbuhan wisatawan nusantara dan 6,4% untuk

Turis Mancanegara. Hasil studi proyeksi kunjungan wisatawan dan tren pertumbuhan

wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Jumlah, Proyeksi, dan Tren Pertumbuhan Wisatawan86

Taman Nasional Komodo menjadi destinasi utama yang dikunjungi oleh wisatawan.

Untuk menjaga kelestariannya, kunjungan wisata harus memperhatikan daya dukung

dari Taman Nasional Komodo. Kapasitas daya dukung perairan di TN Komodo adalah

116.813 orang/tahun, sementara daya dukung daratannya 249.295 orang/tahun. Jika

kita lihat pada tabel proyeksi wisatawan, pada tahun 2026, jumlah wisatawan sudah

mencapai 116.100 dan sudah mendekati daya dukung perairan TN Komodo. Untuk itu,

perlu adanya pengembangan destinasi baru pada tahun 2026 untuk menjaga

kelestarian keanekaragaman hayati di Kawasan TN Komodo.

Tabel 2 : Daya Dukung Daratan dan Perairan TN Komodo87

86 Komodo National Park And Labuan Bajo (Flores) Baseline Demand & Supply, Market Demand Forecasts, And

Investment Needs

87 Daya Dukung dan Daya Tampung Taman Nasional Komodo

Lampiran

182

Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat potensi wisata di Kabupaten Manggarai Barat yang

dapat dikembangkan selain Taman Nasional Komodo antara lain: objek wisata ekologis

Koko Tuku, wisata budaya Kampung Adat Behal. Situs lain yang menarik bagi

pengunjung termasuk pulau-pulau di sekitar Labuan Bajo, Danau Kawah Sano

Nggoang, Desa Tado, Gua Batu Batu kapur Batu, Melo dan Warloka.88 Selain itu,

terdapat usulan KEK Golamori (dekat Danau Sanonggoa) dan usulan KEK Tana Naga

(lokasi komodo di daratan Pulau Flores);

88 http://florestourism.com/districts/komodo-national-park/#

Lampiran

183

Lampiran 2. Kerangka Indikatif Daftar Isi Laporan Akhir



2. VISI STRATEGIS

Potensi Pariwisata







Penilaian Supply

Demand Assessment

Analisis Investor

4. STRATEGI PASAR






Penilaian kerangka perencanaan yang ada dan peninjauan rencana tata ruang yang berlaku




Analisis kegiatan ekonomi terkait pariwisata di area X/Y/Z (berdasarkan Analisis Pasar dan hasil

studi Demand Assessment), termasuk:




• Situs-situs wisatawan budaya dan alam menurut jenis, kapasitas, lokasi, dan

jumlah pengunjung



• Dll.

Kondisi pekerjaan dalam industri pariwisata setempat (berdasarkan Analisis Pasar dan hasil


• Kesenjangan dalam hal permintaan dan persediaan dalam hal pekerjaan terkait

pariwisata.


Lampiran

184


Uraian terperinci tentang kondisi aset alamiah dan budaya (berdasarkan Analisis Pasar dan

Hasil studi Demand Assessment dam studi-studi lain sebelumnya), termasuk:

• Identifikasi aset alamiah dan budaya di dalam Wilayah Destinasi Pariwisata.



Kondisi kesehatan lingkungan (kualitas air dan udara, pengelolaan limbah, kejadian malaria dan

bahaya kesehatan lain, dll.)





• area-area tempat wisatawan rekreasi: wilayah pantai, pusat perbelanjaan, pasar-

pasar (wisatawan), restoran, bar, dll.


Inventaris penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan saat ini, dengan fokus pada Key

Tourism Areas yang ada dan yang baru (berdasarkan Analisis Pasardan Hasil studi Demand

Assessment), yaitu:

• Akses eksternal: bandara dan kapasitas angkutan udara, pelabuhan, jaringan

jalan nasional dan provinsi, kereta api, sistem angkutan umum eksternal (jarak

jauh).

• Akses internal: jaringan jalan internal, fasilitas-fasilitas angkutan umum internal

dan jarak pendek, fasilitas-fasilitas angkutan tidak bermotor, fasilitas pejalan

kaki, keamanan jalan, dll.












Identifikasi terperinci mengenai kesenjangan-kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur dan

pemberian layanan




Lampiran

185

Dampak investasi-investasi yang direncanakn terhadap pemecahan kekurangan-kekurangan dan

kesenjangan layanan yang teridentifikasi


a. Proyeksi pertumbuhan untuk periode 25 tahun dan proyeksi pertumbuhan jangka menengah

terkait selama 5 tahun (berdasarkan peninjauan statistik, rencana dan dokumen yang ada):

I. Proyeksi pertumbuhan ekonomi.

II. Proyeksi pertumbuhan industrial.

III. Proyeksi pertumbuhan pengunjung.

IV. Proyeksi pertumbuhan pekerjaan.

V. Proyeksi pertumbuhan populasi, termasuk penduduk sementara



(memperhitungkan bahwa pengunjung memiliki harapan yang relatif tinggi mengenai

standar-standar infrastruktur dan layanan).

c. Identifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk tempat tinggal, industri, perdagangan, dan

kebutuhan pengunjung di masa datang, termasuk kebutuhan lahan untuk perumahan

karyawan di bidang pariwisata dan tanggungan mereka.

d. Identifikasi tentang kesadaran masyarakat dan kebutuhan pembinaan kapasitas untuk


e. Identifikasi kebutuhan akan pengembangan keahlian untuk persediaan pasar pariwisata

(pendidikan, pengembangan UMKM).

f. Presentasi paling tidak tentang tiga skenario pengembangan tata ruang yang berbeda untuk

mengakomodasi pertumbuhan yang diproyeksikan.


pengembangan.


a) Identifikasi para pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentinga, paling tidak

dari: Lembaga-lembaga pemerintah, perwakilan sektor swasta, penduduk setempat dan

komunitas bisnis, LSM setempat.

b) Pembahasan tentang temuan, standar-standar perencanaan yang diajukan serta skenario-

skenario dengan semua pemangku kepentingan.


d) Identifikasi para pemangku kepentingan yang akan berkontribusi secara aktif dalam

perincian skenario pengembangan yang dipilih.




a) Menyajikan peta penggunaan lahan untuk tahun yang ditetapkan pada alinea

3.23 G.1 (1) dalam kerangka kerja di atas termasuk lokasi terperinci, bentuk dan

ukuran Key Tourism Areas yang ada dan yang baru.

b) Mengidentifikasi dan membahas persoalan kepemilikan lahan terkait dengan

skenario pengembangan yang dipilih.

Lampiran

186

c) Mengidentifikasi dan memitigasi dampak-dampak lingkungan dan sosial

impacts terkait dengan skenario pengembangan yang dipilih.

d) Mengidentifikasi dan membahas pelestarian warisan budaya dan alam

persoalan terkait dengan skenario pengembangan yang dipilih.

e) Mengevaluasi pilihan-pilihan pentahapan dan memilih lokasi-lkasi prioritas

untuk dikembangkan dengan ukuran dan bentuk terperinci terkait yang

konsisten dengan proyeksi permintaan untuk semua penggunaan lahan dengan

penekanan khusus pada pengembangan pariwisata masing-masing selama lima

tahun sebagaimana termuat dalam alinea 3.23 G.1 (5) dalam kerangka kerja di

atas.

f) Mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk infrastruktur dan layanan di atas

kekurangan-kekurangan yang ada berdasarkan skenario pengembangan yang

dipilih dan standar-standar infrastruktur dengan lingkup perencanaan selama 5

tahun dan 25 tahun berturut-turut.

g) Menyajikan sebuah rencana pentahapan terintegrasi untuk penetapan waktu

penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan dengan cara bertahap dan

berhati-hati untuk meminimalisir risiko dan untuk memandu pembangunan.

h) Mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk UMKM dan pengembangan

keahlian.

i) Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan

dalam pelaksanaan skenario yang diinginkan.

j) Menilai minat dan komitmen sektor swasta terhadap perwujudan skenario

pengembangan.


pengembangan.

l) Mengidentifikasi kebutuhan akan revisi hilir terhadap rencana dan peraturan

formal (tata ruang) lainnya (untuk daftar indikatif lihat Lampiran 3).

5. RENCANA-RENCANA PENGEMBANGAN UNTUK KEY TOURISM AREAS PRIORITAS

Menyajikan rencana-rencana pengembangan terperinci dalam lingkup perencanaan selama 5

tahun dan 25 tahun untuk:

a) Semua Key Tourism Areas prioritas saat ini dalam Wilayah Destinasi Pariwisata

(klaster-klaster hotel dan fasilitas dan atraksi wisatawan yang ada) dan untuk

b) Key Tourism Areas baru yang telah diprioritaskan pembangunan pariwisatanya

dalam 5 tahun pertama Program,



6. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN TERINTEGRASI


Menyajikan:

a) Hasil-hasil konsolidasi keseluruhan skenario pengembangan dan rencana

pengembangan terperinci

b) Rencana pengembangan infrastruktur dan layanan terintegrasi dan bertahap

Lampiran

187

c) Perkiraan biaya terkait untuk semua sector dengan tingkat prakelayakan selama

5 dan 25 tahun berturut-turut, bersamaan dengan desain-desain konseptual.

B) Rencana investasi tersebut harus mendukung dan memandu pembangunan pariwisata dan

akan mencakup:



jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta api, angkutan umum eksternal

(jarak jauh)

c) Akses internal: jaringan jalan internal, fasilitas-fasilitas angkutan umum internal

dan jarak pendek termasuk angkutan air, fasilitas-fasilitas angkutan tidak

bermotor, pengelolaan lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, keamanan jalan, parkir,

dll.





h) Pasokan listrik.







Menyajikan:

c) rencana investasi tahun pertama untuk perbaikan konektifitas dan

d) investasi infrastruktur dasar tahun pertama yang amat penting.


Menyajikan:

a) Program Pembinaan Kapasitas yang bekerjasama erat dengan pemangku

kepentingan yang teridentifikasi

b) termasuk pembinaan kapasitas keembagaan di semua tingkat pemerintah,

pemantauan penjagaan dan revisi rencana tata ruang hilir, pembinaan kapasitas

masyarakat, dan UMKM serta pengembangan keahlian.


Menyajikan:

a) sebuah integrated tourism master plan untuk semua sektor pada tingkat prakelayakan,

termasuk desain-desain konseptual untuk semua infrastruktur dan layanan untuk 5 dan 25

tahun, terdiri atas:

Lampiran

188


b) rencana pentahapan yang menunjukkan lokasi-lokasi prioritas yang akan akan

dikembangkan masing-masing dalam jangka waktu lima tahun sebagaimana

termuat dalam alinea 3.23 G.1 (5) kerangka kerja

c) rencana-rencana pengembangan terperinci untuk Key Tourism Areas prioritas

d) rencana pembangunan fasilitas pariwisata bertahap selama 5 dan 25 tahun





inklusif


pariwisata

i) jika informasi yang memadai tentang pembebasan lahan dan/atau relokasi

tersedia untuk pembangunan lahan/infrastruktur/fasilitas tertentu

sebagaimana yang direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah diputuskan

bahwa rekomendasi ITMP akan dilaksanakan, maka Konsultan juga akan

memersiapkan rencana tindak pembebasan lahan dan relokasi atau land

acquisition and resettlement action plan (LARAP) sesuai dengan LARPF

sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Penjagaan Lingkungan dan sosial

j) jika informasi yang memadai tentang keberadaan dan potensi dampak-dampak

terhadap Masyarakat adat tersedia untuk pembangunan

lahan/infrastruktur/fasilitas tertentu sebagaimana yang direkomendasikan

oleh ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa rekomendasi ITMP akan

dilaksanakan, maka Konsultan juga akan memersiapkan rencana Masyarakat

adat atau Indigenous Peoples Plan (IPP) sesuai dengan Kerangka Perencanaan

Masyarakat adat atau Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF)






o) rencana pembiayaan termasuk pembedaan kontribusi sektor publik dan sektor

swasta.

9. EVALUASI EKONOMI



Lampiran

189

Lampiran 3. Tanggung jawab atas peninjauan rencana-rencana setelah penyelesaian

Integrated Tourism Master Plan

Begitu Integrated Tourism Master Plan telah dipersiapkan, sejumlah rencana tata ruang dan

sektoral harus ditinjau dan ditingkatkan atau dipersiapkan juga, termasuk:


a. RTRW Provinsi

b. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kawasan Strategis Pariwisata (seluruh

kota/kabupaten)




a. jalan

b. transportasi








Rencana Pengelolaan Tapak, termasuk Penilaian Daya Tampung, Rencana

Konservasi, Rencana Pengelolaan Pengunjung, Penilaian Dampak Warisan dan

Penilaian-penilaian Pengaturan Kelembagaan terkait (jika perlu).

Sejumlah besar lembaga-lembaga pemerintah akan terlibat dalam memersiapkan/meninjau

rencana-rencana ini. Sebagian besar pekerjaan tersebut akan dilakukan melalui kerjasama erat

dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan. Catatan pendahuluan ini

dimaksudkan untuk mengidentifikasi badan pemerintah mana di tingkat pemerintah yang

mana yang secara resmi bertanggung jawab untuk persiapan dan/atau peninjauan rencana-

rencana ini. Adalah upaya awal untuk mengidentifikasi kebutuhan perencanaan hilir yang akan

dibangun dan diperbaiki oleh Konsultan.


Yang bertanggung jawab untuk persiapan/peninjauan terhadap RTRW dan RDTR

adalah Bappeda Kota atau Kabupaten dari area yang tercakup. Jika area perencanaan

mencakup lebih dari satu pemerintah daerah, yang seringkali terjadi untuk RTRW

untuk wilayah-wilayah strategis, Bappeda Provinsi-lah yang bertanggung jawab.


Warisan Alam

Kemungkinan rencana induk sektoral hilir terkait Warisan Alam termasuk tetapi tidak

terbatas pada Rencana Pengelolaan Situs, termasuk Penilaian Daya Tampung, Rencana

Lampiran

190

Konservasi, Rencana Pengelolaan Pengunjung, Analisa Dampak dan Penilaian-penilaian

Pengaturan Kelembagaan terkait.

Warisan Budaya

Kemungkinan rencana induk sektoral hilir terkait Warisan Budaya termasuk tetapi

tidak terbatas pada Rencana Pengelolaan Situs, termasuk Penilaian Daya Tampung,

Rencana Konservasi, Rencana Pengelolaan Pengunjung, Penilaian Dampak Warisandan

Penilaian-penilaian Pengaturan Kelembagaan terkait.

Jalan

Ada sejumlah lembaga di masing-masing tingkat pemerintah yang bertanggung jawab

dalam sektor jalan. Sebagian besar tanggung jawab tersebut jatuh pada Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MPWH). Rincian tanggung jawabnya

sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini.


Ditjen Jasa Marga -


Umum dan Perumahan

Rakyat


Mengembangkan dan memelihara jaringan jalan nasional,

termasuk beberapa jalan tol

Rekonstruksi dan memelihara jalan provinsi dan kabupaten

yang telah digolongkan sebagai jalan strategis




Umum dan Perumahan

Rakyat

Mengatur jalan tol


Pemerintah daerah

provinsi


Mengembangkan dan memelihara jaringan jalan provinsi


Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Mengembangkan rencana induk jalan Kabupaten/Kota dan

daerah


Kabupaten/Kota



Transportasi


infrastruktur-infrastruktur dan layanan transportasi di jaringan nasional (kecuali jalan),

dan Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk

jaringan provinsi dan Kabupaten/Kota. Perincian tanggung jawabnya sebagaimana

tabel berikut ini.


Dirjen Angkutan Mengembangkan rencana induk layanan pengangkutan jalan

Lampiran

191


Darat- MOTr Mengembangkan rencana induk jalan air ferry dan darat




Menerbitkan izin layanan pengangkutan publik berbasis jalan

antar provinsi kepada operator

Mengembangkan terminal pengangkutan publik berbasis jalan

antar provinsi



Mengembangkan dan memelihara pelabuhan jalan air ferry dan

darat



Dirjen Angkutan

Udara- MOTr


Mengembangkan rencana induk layanan pengangkutan udara


Memberlakukan jaringan rute pengangkutan udara reguler


operator



Dirjen Angkutan Laut

- MOTr





Menerbitkan izin layanan angkutan pelayaran reguler kepada

operator



Dirjen Perkeretaapian

- MOTr



Mengembangkan dan memelihara jaringan rel kereta api antar

provinsi

Menerbitkan izin layanan angkutan umum kereta api antar

provinsi kepada operator

Menyetujui desain teknis dan pengoperasian jalur kereta api

Pemerintah daerah

provinsi


Pemerintah daerah provinsi harus meminta persetujuan dari

MOTr mengenai desain teknis dan pengoperasian.

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota


Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus meminta persetujuan

dari MOTr mengenai desain teknis dan pengoperasian.

Lampiran

192


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MPWH) bertanggung jawab

atas pengembangan jaringan drainase serta pengendalian banjir dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan Provinsi bertanggung jawab untuk jaringan-jaringan provinsi dan

kabupaten/kota. Perincian tanggung jawabnya adalah sebagiamana dalam tabel berikut

ini.



Umum dan Perumahan

Rakyat – Dirjen

Sumber Daya Air

Mengembangkan rencana induk pengelolaan sumber daya air

dan pelestarian air

Mengatur pengelolaan sumber daya air dan pelestarian air



Mengembangkan rencana induk jaringan utama drainase

Mengembangkan standarisasi untuk pengelolaan sumber

daya air





Umum dan Perumahan


Karya

Mengembangkan peraturan untuk sistem drainase di lokasi

permukiman

Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan sistem drainase








pengembangan sistem untuk drainase di permukiman kepada

Pemerintah Daerah

Dinas Pekerjaan Umum

di Tingkat Provinsi




drainase

Mengawasi pengoperasian dan teknis sumber daya air dan

drainase


Mengevaluasi dan mengendalikan pengelolaan sumber daya

air

Melaksanakan desentralisasi wewenang untuk sektor sumber

daya air di tingkat provinsi




Lampiran

193



di Tingkat

Kota/Kabupaten

Serupa dengan Dinas Pekerjaan Umum di tingkat provinsi,

tetapi untuk jaringan Kabupaten/Kota


drainase


mengkoordinir sistem drainase dan pengelolaan sumber daya

air antar-koneksi



bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan rencana induk sektoral adalah

perusahaan penyediaan air bersih daerah kota/kabupaten PDAM.



Umum dan Perumahan


Karya

Mengatur pengelolaan sistem air minum di daerah perkotaan,

perdesaan dan khusus



Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan tentang sistem air

minum




Umum dan Perumahan

Rakyat– BPPSPAM

Mengatur standarisasi untuk penyediaan air bersih khususnya

untuk sistem air minum

Mengawasi sistem penyediaan air bersih untuk pemerintah

provinsi dan daerah

Dinas Pekerjaan

Umum– Provinsi

Mengembangkan rencana induk air minum untuk tingkat

provinsi (RISPAM)


Mengembangkan layanan penyediaan air bersih services di

tingkat regional



Pemerintah Kota–

PDAM di tingkat kota

Mengembangkan peraturan dan strategi tentang air minum

dan pengelolaan air limbah

Mengembangkan rencana induk air minum untuk tingkat kota

(RISPAM), termasuk pemeliharaan dan pengendalian




Menyediakan Koneksi air HH, Konstruksi serta O&M jaringan

air minum kota

Lampiran

194



Kota/Kabupaten (SSK) yang mencakup Pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah

padat. Yang bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaannya adalah Dinas PU.



Mengembangkan rencana pengelolaan air limbah dan limbah

padat nasional untuk mendukung wilayah pariwisata

Melaksanakan sistem peraturan air limbah dan limbah padat

termasuk memfasilitasi penyediaan lahan

Mengawasi pedoman teknis untuk sistem pengelolaan air


Mengembangkan standarisasi untuk pengelolaan air limbah

dan limbah padat


di tingkat provinsi

Mengembangkan sistem peraturan air limbah dan limbah

padat di tingkat regional



limbah padat


Sanitasi/BPS, Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan

Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Mengembangkan peraturan teknis untuk sistem pengelolaan

air limbah dan limbah padat

Menyediakan layanan pengelolaan air limbah dan limbah

padat

Persediaan listrik

Yang bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan rencana induk Penyediaan

listrik sektoral adalah Perusahaan Penyedia listrik Nasional PLN, yang juga penyedia

pasokan listrik.


Kementerian Energi

dan Sumber Daya

Mineral – Dirjen Listrik


Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan tentang sektor

listrik





Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral

provinsi




Lampiran

195


listrik

Berkooordinasi dan mengawasi unit pelaksanaan teknis di

tingkat daerah dan kota / kabupaten

Perusahaan Penyedia

listrik di tingkat

regional

Mengembangkan rencana induk pasokan listrik di tingkat

regional

Menyediakan sistem pasokan listrik system


Mengingat tanggung jawab bagi banyak rencana induk sektoral diberikan kepada Pemerintah

Daerah (Kabupaten/Kota) sebagai akibat dari dorongan untuk desentralisasi. Namun, ini dapat

mengakibatkan penyediaan infrastruktur yang kurang efisien. Misalnya, penggunaan gabungan

sumber daya air mentah atau lokasi pembuangan libah padat oleh lebih dari satu Pemerintah

Daerah dapat jauh lebih efisien daripada masing-masing Pemerintah Daerah memiliki

fasilitasnya sendiri. Karenanya, Integrated Tourism Master Plan harus mengidentifikasi peluang

untuk penggunaan gabungan terhadap sumber daya dan fasilitas antara daerah-daerah. Dalam

hal demikian, Provinsi dapat memimpin dalam persiapan rencana induk sektoral dengan

kerjasama erat dengan pemerintah setempat yang terlibat. Contoh yang baik dari kerjasama

tersebut sudah ada di Provinsi Jawa Tengah, dimana Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman,

Bantul, dan Wonogiri bekerja sama secara erat di bawah panduan Provinsi Jawa Tengah untuk

membuat rencana-rencana induk terintegrasi untuk pengelolaan limbah padat, drainase dan

sanitasi. Hal yang sama dapat dilakukan untuk jalan dan pengangkutan jalan dimana Provinsi

bisa menjadi pemimpin dalam persiapan rencana induk sektoral master yang mencakup semua

lapisan pemerintah.

Lampiran 4. TOR Terperinci untuk Tugas C2: Analisis Data Dasar Penyediaan

infrastruktur dan pemberian layanan

Umum


berikutnya. Karenanya, sumber data dan metodologi pengumpulan data harus

disajikan dengan jelas. Dalam hal sumber data todal lpmsostem ITMP harus memilih

sumber data yang paling dapat diandalkan dan menyesuaikan pilihan tersebut.

Semua perhitungan baseline harus disesuaikan untuk sampai di baseline perusahaan

untu satu tahun dasar tetap untuk semua sektor infrastruktur yaitu 2018.




ITMP tidak hanya haurs menyajikan informasi statistik tetapi juga analisis data

menyeluruh, tingkat infrastruktur dan layanan untuk memeroleh pemahaman

Lampiran

196

mendalam mengenai situasi dasar serta kesenjangan-kesenjangan dalam hal

penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan.

Populasi

Untuk perencanaan infrastruktur, penting untuk menetapkan sebuah dasar populasi

yang menyeluruh untuk tahun dasar tetap untuk masing-masing kecamatan dan untuk

masing-masing KTA, dengan tabel ringkasan menurut kabupaten/kota. Populasi

menurut kecamatan harus disajikan dalam tabel keseluruhan tunggal termasuk

populasi perkotaan, perdesaan dan total, rata-rata ukuran rumah tangga, jumlah rumah

tangga, luas area dalam ha, dan kepadatan populasi.

Untuk masing-masing kecamatan Compound Annual Growth Rate (CAGR) harus

dihitung berdasarkan data populasi selama sepuluh tahun terakhir dan CAGR ini harus

digunakan untuk memersiapkan proyeksi populasi menurut Kecamatan.

Dalam hal sebuah Kecamatan yang berukuran relatif besar, yaitu jika Kecamatan

tersebut lebih besar daripada KTA, maka data populasi harus dipisah-pisahkan lebih

jauh menjadi data populasi per Kelurahan/Desa. Ini sudah jelas dalam hal Kecamatan

Komodo, dimana data populasi harus disajikan di tingkat kelurahan/desa level.


ITMP harus menghitung permintaan transportasi dan volume lalu lintas terkait

pariwisata, sebagai sebuah kondisi dasar untuk menyesuaikan investasi dari sebuah

sudut pandang permintaan pariwisata. Analisis Pasar dan laporan Demand

Assessment menyajikan sebuah penilaian berdasarkan jumlah pengunjung puncak

(internasional resp. domestik) per hari dan analisis modal split, termasuk cara

datangnya (udara, laut, darat) dan moda transportasi di dalam TDA (mobil pribadi,

taxi, bus umum, bus wisatawan, dll.). ITMP harus membuat Analisis Pasar dan

temuan-temuan Demand Assessment, memutakhirkan dan melengkapi data jika

diperlukan dan menyajikan sebuah analisis yang lebih mendalam.


• lalu lintas yang diakibatkan pariwisata eksternal, termasuk asal (domestik juga

asing), volume, modal split (udara, laut, darat), dan titik kedatangan di TDA


perjalanan (mobil pribadi/rental / taxi, bus umumw, bus wisatawan, motor, dll),

pada bagian-bagian jalan antara titik kepentingan utama untuk wisatawan di dalam

TDA (pelabuhan, bandara, KTAs, atraksi wisatawan utama, dll)

• alokasi volume lalu lintas darat terkait pariwisata untuk jaringan jalan dan

identifikasi volume dan persentasi lalu lintas terkait pariwisata di seksi jalan

Lampiran

197

eksternal dan internal terpilih yang dianggap penting untuk pembangunan

pariwisata.



tentang infrastruktur, fasilitas dan hambatan kapasitas bandara, (membuat perbedaan

antara landasan pacu, taxiway, apron, kapasitas gedung terminal, kapasitas

pengangkutan udara, dll.) dan perbaikan-perbaikan yang direncanakan selama tahun

tersebut. Informasi ini harus ditinjau, dimutakhirkan dan dilengkapi jika perlu. ITMP

harus menganalisa data dan mengidentifikasi serta menghitung kekurangan-

kekurangan.

Analisis kapasitas bandara harus mencakup periode perencanaan ITMP selama 25

tahun penuh dan harus mengidentifikasi investasi ambang batas yang diperlukan dan

penetapan waktunya.




yang teridentifikasi dan kesenjangan apa yang masih ada.



tentang infrastruktur, fasilitas dan hambatan kapasitas pelabuhan laut yang harus



Menilai potensi penumpang kapal pesiar untuk mengunjungi TDA (juga disebut

dengan Analisis Pasar dan laporan analisis Demand Assessment; ditinjau,

dimutakhirkan dan dilengkapi jika perlu).

Mengidentifikasi dan menganalisa mata rantai angkutan air eksternal (dari pulau-

pulau lain ke TDA): rute pelayaran reguler untuk penumpang resp. ferry mobil,

frekuensi, kapasitas penyeberangan harian yang ditawarkan, waktu perjalanan, harga

tiket, dll.

Menganalisa kapasitas yang tersedia untuk transportasi laut versus permintaan pada

hari-hari puncak pada musim wisata.


kedatangan kapal pesiar serta karakteristik kapal pesiar dan mengidentifikasi

kekurangan-kekurangannya.

Lampiran

198




yang teridentifikasi dan kesenjangan-kesenjangan apa yang masih ada.


Mengidentifikasi jalan utama yang membantu memberikan akses eksternal ke TDA.

ITMP harus menyajikan informasi dasar mengenai bagian-bagian jalan ini dalam

kaitannya dengan karakter jalan (klasifikasi, panjang, lebar, jenis jalan aspal), volume

lalu lintas, % lalu lintas terkait pariwisata (lihat bagian sebelumnya tentang

“Permintaan Transportasi dan Volume Lalu Lintas terkait Pariwisata”), komposisi lalu

lintas, VCR dan kondisi saat ini mengenai bagian-bagian jalan ini membedakan antara

IRI < 6 resp. > 6. ITMP harus menganalisa data tersebut dan mengidentifikasi serta

menghitung kekurangan-kekurangan.


Proyek terutama akan memfokuskan pada peningkatan akses internal (berlawanan

dengan konektifitas eksternal). Karena itu, diperlukan inventarisasi dan analisis

menyeluruh tentang akses internal. ITMP harus menganalisa data tersebut dan

mengidentifikasi serta menghitung kekurangan-kekuranganya. Ini harus paling tidak

memuat analisis dasar berikut ini:





menghubungkan titik-titik kepentingan bagi pengunjung (bandara, pelabuhan,

KTA, atraksi wisatawan utama, pantai, dll.). Selanjutnya, karakter jalan

(klasifikasi, panjang, lebar, jenis jalan aspal), volume lalu lintas, % lalu lintas

terkait pariwisata (lihat bagian sebelumnya tentang “Permintaan Transportasi

dan Volume Lalu Lintas terkait Pariwisata”), komposisi lalu lintas, VCR dan

kondisi saat ini mengenai bagian-bagian jalan ini harus ditetapkan sebagai dasar

untuk pemantauan, membedakan antara IRI < 6 resp. > 6. Ini adalah informasi

yang sangat penting untuk mengukur salah satu dari indikator pemantauan

proyek.




masing-masing KTA (mobil, sepeda motor dan bus wisatawan). Diperlukan

sebuah analisis terpisah untuk atraksi wisatawan utama dalam TDA. Ini harus

Lampiran

199


diidentifikasi.



transportasi antara titik-titik kepentingan utama untuk wisatawan harus

ditetapkan sebagai baseline. Menyajikan sebuah matriks yang memerlihatkan

rata-rata waktu perjalanan dari pintu ke pintu yang sebenarnya menggunakan

mobil, bus umum dan sepeda (sebagaimana berlaku).



infrastruktur terkait saat ini harus disajikan sebagai dasar. Ini akan mencakup

lalu lintas sepeda/becak dan pejalan kaki serta dalam beberapa kasus

kendaraan-kendaraan yang ditarik hewan sebagaimana berlaku.

Analisis tentang akses di dalam KTAs harus mencakup sebuah analisis tentang

rute-rute dan jaringan-jaringan pejalan kaki yang menghubungkan titik

kepentingan lokal bagi pengunjung di dalam masing-masing KTA. Ini akan

mencakup misalnya lebar dan kualitas trotoar, penyeberangan pejalan kaki di

jalan utama, titik-black spot kecelakaan lalu lintas, peran becak atau kendaraan

tidak bermotor lain dalam hal berjalan menjadi hal yang menyulitkan,

identifikasi tentang kesenjangan-kesenjangan kualitas dalam jaringan-jaringan

jalur pejalan kaki, dll. Mengidentifikasi bagian-bagian jalan dimana pejalan kaki

dan lalu lintas sepeda terkonsentrasi dan menganalisa komposisi dan volume

lalu lintas saat ini untuk menilai kebutuhan akan lajur terdedikasi, trotoar dan

lokasi untuk fasilitas penyeberangan pejalan kaki. Transportasi bukan

kendaraan bermotor di tempat-tempat wisata mengharuskan kualitas yang

lebih tinggi daripada standar-standar Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang biasa, yaitu dengan lebar jalur minimum 2 m, tidak


dengan pepohonan.


Menyajikan inventarisasi dan analisis data kecelakaan lalu lintas jalan dan

korban jiwa. Area black spot, persimpangan dan lokasi-lokasi harus

diidentifikasi berdasarkan jumlah kecelakaan dan korban jiwa, khususnya di

wilayah pariwisata inti.


Lampiran

200

ITMP harus menganalisa parameter-parameter yang akan digunakan untuk

proyeksi pertumbuhan lalu lintas. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada,

rangkaian waktu data lalu lintas pada bagian-bagian jalan inti, tren kepemilikan

kendaraan dan tren modal split.






kesenjangan apa yang masih ada.




mewawancarai operator angkutan umum mengenai volume penumpang harian per

rute, penuh-tidaknya kendaraan, dan jumlah wisatawan asing/lokal yang

menggunakan angkutan umum. Menyajikan jaringan angkutan umum di peta-peta.

ITMP harus menganalisa data tersebut dan mengidentifikasi serta menghitung

kekurangan-kekurangannya. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

• Akses eksternal (antar daerah) saat ini dengan bus umum ke TDA: trayek bus,

waktu perjalanan, frekuensi, tarif, titik keberangkatan /terminals dalam TDA,

dll.

• Terminal-terminal dalam TDA: lokasi, desain, fasilitas, kondisi (pemeliharaan)

saat ini, hambatan kapasitas jika ada.

• Angkutan umum internal saat ini dalam wilayah TDA jika ada (bus umum,

minibus, ojek, taxi): ketersediaan, trayek, frekuensi, tarif, waktu perjalanan

antara daerah asal utama dengan destinasi wisata dalam TDA, dll.

• Menganalisa apa yang dapat ditawarkan oleh angkutan umum kepada

pengunjung. Misalnya: bagaimana kualitas angkutan umum yang tersedia pada

saat kedatangan di pelabuhan /bandara dalam kaitannya dengan jenis

kendaraan, trayek, frekuensi, waktu perjalanan, keandalan dan biaya untuk

melakukan perjalanan ke daerah pariwisata inti.

Angkutan air



sebelumnya tentang “Konektifitas laut eksternal” mencakup koneksi-koneksi angkutan

laut eksternal. ITMP harus menganalisa data tersebut dan mengidentifikasi serta

menghitung kekurangan-kekurangannya. Data inventaris dan analisis harus termasuk,

tapi tidak terbatas pada:

Lampiran

201

• Inventarisasi dan karakteristik berbagai pelabuhan, terminal ferry, tempat-

tempat penambatan perahu dan marina (desain, fasilitas, kapasitas bangunan

terminal, kapasitas penambatan, kapasitas parkir mobil, konektifitas angkutan

darat umum, kapasitas saat ini dan hambatan kapasitas, persoalan lingkungan,

investasi-investasi yang direncanakan, ketersediaan ruang untuk perluasan

kapasitas, dll.).




reguler untuk penumpang resp. ferry mobil, frekuensi, kapasitas







persoalan pengawasan dan penegakan, persoalan keselamatan terminal ferry,

dll. Keselamatan Angkutan air merupakan kondisi dasar bagi pembangunan

pariwisata, yang membutuhkan suatu pendekatan terintegrasi yang

menggabungkan banyak sekali intervensi. Proses perencanaan ITMP

menyediakan program yang sempurna untuk menangani permasalahan

keselamatan angkutan air yang saling terkait dengan kerjasama yang erat

dengan semua pemangku kepentingan. Proses ITMP harus menghasilkan

pendekatan yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mengatasi kekhawatiran-

kekhawatiran tentang keselamatan.

• Mengidentifikasi investasi-investasi yang direncanakan dan ditegaskan baik

oleh sektor publik maupun sektor swasta dan menganalisa apakah dan sampai


kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi dan kesenjangan-kesenjangan apa

yang masih ada.



perlindungan banjir yang ada (saluran-saluran drainase, selokan, stasiun pemompa,

dll.) dan menganalisa efektifitasnya. Persoalan Drainase dan banjir untuk keseluruhan

TDA harus diidentifikasi, dihitung dan ditetapkan sebuah baseline yang tetap termasuk

tapi tidak terbatas pada: lokasi dan ukuran wilayah rawan banjir, penyebab banjir,

jumlah penduduk dan dunia usaha yang terdampak, daerah wisata yang terdampak,

frekuensi banjir, rata-rata dan maksimum kedalaman bajir, dampak terhadap potensi

pembangunan pariwisata, dll. ITMP harus menyajikan sebuah analisis terperinci

mendalam tentang risiko-risiko banjir saat ini untuk daerah wisata inti dan

Lampiran

202

infrastruktur terkait pariwisata (khususnya bandara, pelabuhan, jalan utama yang

menghubungkan daerah-daerah wisata inti dengan bandara dan pelabuhan).






persoalan yang amat penting yang memengaruhi pembangunan pariwisata pantai.

Area-area mana saja yang berpotensi akan terdampak? Bagaimana dengan akibat-

akibat untuk wilayah pariwisata berorientasi pantai dan pulau-pulau kecil

berpenduduk secara khusus? Tindakan-tindakan mitigasi apa saja yang dapat

dipertimbangkan? Apakah artinya ini bagi skenario pengembangan?






Sebuah baseline populasi tunggal dan tahun dasaryaituharus digunakan secara

konsisten di seluruh bab ini untuk menetapkan dasar untuk penyediaan layanan

kebutuhan dasar. Ini harus mencakup untuk masing-masing kecamatan perkotaan,

perdesaan dan total populasi, pertumbuhan populasi, rata-rata ukuran rumah tangga,

jumlah rumah tangga, luas daerah dalam ha, dan kepadatan populasi.


berukuran lebih besar daripada KTA, then data populasi should be further

disaggregated menjadi data per Kelurahan/Desa. Ini sudah jelas dalam hal Kecamatan

Komodo, where data populasi should be presented pada tingkat kelurahan/desa.


ITMP harus menyajikan sebuah daftar inventaris menyeluruh dan analisis tentang

kondisi penyediaan air bersih saat ini dalam TDA dan secara lebih terperinci dalam

KTAs. Ini harus menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan

kekurangan-kekurangan saat ini dalam hal penyediaan infrastruktur dan pemberian

layanan.




Lampiran

203

untuk pertanian, industri dan perdagangan harus diidentifikasi. Analisis

permintaan air harus berdasarkan standar-standar SNI; yaitu SPM Permen

PU 01/PRT/M/2014, dan SNI 03-7065-2005; artinya penyediaan air bersih yang

aman adalah 60 berturut-turut 120l/kapita/hari untuk pengguna domestik; 150

l/tempat tidur/hari untuk hotel tidak berbintang dan 250 l/ tempat tidur/hari

untuk hotel berbintang.


Daftar inventaris dan analisis kondisi penyediaan air bersih saat ini harus

mencakup baik PDAM, bukan-PDAM dan/atau sistem berbasis masyarakat.

Untuk masing-masing sistem PDAM dan masing-masing sistem berbasis

masyarakat sebuah uraian terperinci tentang infrastruktur dan cakupan layanan

saat ini harus disajikan, disertai dengan peta-peta untuk menggambarkan

cakupan dan perincian teknis. Infrastruktur termasuk, tetapi tidak terbatas

pada: lokasi dan kapasitas sumber air baku, asupan, transmisi, fasilitas dan

kapasitas perawatan, tank penyimpanan dan embung, produksi air, air yang

disampaikan kepada konsumen akhir, jaringan distribusi, cakupan wilayah

jaringan, jumlah konseksi rumah/konsumen, meteran air, pipa umum, hydrant,

dll. ITMP harus juga menyajikan sebuah analisis kualitatif tentang kondisi

penyediaan air bersih saat ini. Ini akan termasuk, tapi tidak terbatas pada: UFW,

kualitas air, keberlangsungan pasokan, tekanan air, tarif air, keterjangkauan dan

kemauan untuk membayar, persoalan pengoperasian dan pemeliharaan, dll.

ITMP harus menyajikan, menganalisa dan menghitung informasi mengenai

kualitas pemberian layanan untuk memeroleh pemahaman menyeluruh

mengenai kondisi dan tantangan-tantangan dasar. ITMP harus mengidentifikasi

dan menghitung kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam kaitannya

dengan: ketersediaan air baku, fluktuasi dan kekurangan musiman; kapasitas

produksi; kapasitas penyipanan; kapasitas transmisi; kehilangan air /UFW;

permintaan jam puncak versus kapasitas pasokan; keberlangsungan pasokan

dan jam-jam layanan harian (24 jam atau kurang); tekanan air; kualitas air; tarif

air dan keterjangkauan; jaringan distribusi, cakupan jaringan distribusi; dll.


untuk diperhatikan secara khusus. ITMP harus menganalisa untuk masing-

masing permintaan air di pulau kecil berpenghuni (berdasarkan SNI 03-7065-

2005) serta infrastruktur dan pemberian layanan saat ini dalam kaitannya

dengan sumber dan kapasitas air baku, transmisi, pengolahan, kapasitas

produksi dan penyimpanan, UFW, distribusi, koneksi rumah, tarif air,

keberlangsungan pasokan, kualitas air, dll.

Lampiran

204









tahun dasar yang tetap yang diberikan di atas untuk indikator pemantauan

proyek “Penduduk yang diberikan akses ke sumber air yang baik” dan

menghitung kekurangan-kekurangan sebenarnya yang harus diperbaiki untuk

mencapai tingkat layanan yang sesuai dengan standar-standar nasional. Ini

adalah informasi yang sangat penting untuk mengukur salah satu dari indikator

pemantauan proyek.

Di Indonesia definisi-definisi global telah diterapkan untuk akses ke sumber air

yang baik, yaitu definisi WHO-UNICEF Joint Monitoring Program (JMP)

tentang sumber air yang “diperbaiki” yang mencakup sumber-sumber berikut

ini: koneksi rumah tangga / Pipa tegak umum / sumur bor/ sumur gali

terlindungi /mata air terlindung /pengumpulan air hujan.

ITMP harus menyajikan sebuah tabel tingkat layanan ringkasan dasar untuk

masing-masing Kecamatan, masing-masing Kabupaten/Kota, masing-masing

KTA dan TDA secara keseluruhan. Tabel-tabel ini harus menyajikan:



• % dari populasi yang memiliki akses ke sumber air yang “diperbaiki”

lain



populasi yang menggunakan layanan penyediaan air bersih yang “diperbaiki”

harus memerhitungkan kepatuhan terhadap standar-standar dalam kaitannya

dengan kuantitas dan kualitas, yaitu persentasi populasi yang memiliki akses ke

PDAM, sumur bor, atau sumber lainnya dengan ketersediaan air kurang dari

120 l/kapita/hari untuk penggunaan rumah tangga dan harus dianggap

sebagai populasi tanpa akses ke sumber air yang baik.

Dalam hal terdapat temuan bahwa orang-orang mengandalkan air tanah

dangkal dan mata air untuk penyediaan air bersih, ITMP harus memberikan

data tentang kualitas air untuk mengevaluasi apakah sumber-sumber ini dapat

Lampiran

205

dianggap sebagai sumber air yang aman. Ini sangat penting khususnya dalam

KTAs, karena pengunjung yang menginap di penginapan rumahan akan

menggunakan air dari sumber yang sama.







Nasional Komodo.





kesenjangan apa yang masih ada. Menggunakan Rencana Induk penyediaan air

minum (RISPAM) untuk mengidentifikasi apakah peningkatan penyediaan air

bersih dalam jangka pendek, menengah dan panjang harus dicapai melalui

sistem penyediaan air bersih berpipa atau tanpa pipa.

Pengelolaan air limbah











menurut kecamatan harus menjadi bagian dari analisis dasar dengan penekanan

khusus pada KTAs. Di samping hal itu, Konsultan harus juga mengevaluasi faktor-

faktor seperti kepadatan penduduk, ketinggian, ketersediaan air, keinginan untuk

membayar untuk menentukan dalam rangka mengevaluasi apakah sistem saat ini di

area tertentu adalah yang paling sesuai. Informasi ini harus tersedia dalam rencana

induk sanitasi (SSK).

Lampiran

206

ITMP harus menganalisa praktik-praktik penyedotan saat ini (keseluruhan TDA dan

KTAs lebih khusus) termasuk, tapi tidak terbatas pada kapasitas truk-truk penyedotan

yang tersedia, cakupan wilayah, biaya layanan, keterjangkauan dan keinginan untuk

membayar, lokasi dan kapasitas IPLTs, identifikasi tentang kesenjangan kapasitas (truk

dan IPLTs).

ITMP harus menetapkan sebuah baseline yang tetap menurut kecamatan untuk tahun

dasar yang tetap yang dinyatakan di atas untuk indikator pemantauan proyek

“Penduduk yang disediakan dengan akses ke layanan sanitasi yang baik” dan

menghitung kekurangan-kekurangan yang sebenarnya yang harus diselesaikan untuk

mencapai tingkat layanan yang sesuai dengan standar-standar nasional. Ini adalah

informasi yang sangat penting untuk mengukur salah satu indikator pemantauan.


yaitu definisi WHO-UNICEF Joint Monitoring Program (JMP) yang menjelaskan

“sanitasi yang baik” sebagai: koneksi ke saluran pembuangan umum, koneksi ke sistem

septik, toilet siram-flush, toilet lubang sederhana, atau toilet lubang berventilasi yang

ditingkatkan. Jumlah penduduk tanpa akses ke layanan sanitasi yang baik di masing-

masing kecamatan merupakan kesenjangan yang akan diisi.

ITMP harus menyajikan sebuah tabel ringkasan dasar tingkat layanan untuk masing-

masing kecamatan, masing-masing kabupaten/kota, masing-masing KTA dan TDA


• # populasi

• # rumah tangga




mempraktikkan ODF.






persoalan sanitasi di pulau kecil berpenduduk dan pada Taman Nasional Komodo.

Sebuah persoalan khusus yang akan diselesaikan yaitu pengelolaan air limbah yang

dihasilkan di kapal baik kapal wisatawan maupun kapal-kapal daerah.



Lampiran

207




Analisis pengelolaan limbah padat harus didasarkan pada standar-standar SNI; yaitu

SPM Permen PU 01/PRT/M/2014.




pemantauan proyek “Penduduk yang disediakan dengan akses ke layanan

pengumpulan limbah padat berkelanjutan.” Ini adalah informasi yang sangat penting

untuk mengukur salah satu indikator pemantauan.

Keberlanjutan berarti kepatuhan terhadap standar-standar layanan nasional (SPM

Permen PU 01/PRT/M/2014). Akses ke layanan pengumpulan limbah padat

berkelanjutans ditegaskan sebagai memiliki layanan pengumpulan paling tidak dua

kali satu minggu dan pengangkutan limbah yang dikumpulkan ke sebuah stasiun

pemindahan atau ke sebuah unit pemrosesan.

ITMP harus membahas tingkat penghasilan limbah yang sesuai dengan kondisi

setempat untuk penduduk, pengunjung siang hari dan pengunjung menginat, industri,

perdagangan, dll. ITMP harus juga membahas tingkat konversi dari volume ke berat.

Asumsi-asumsi dan metode penghitungan tingkat yang diajukan harus dibuat dengan

jelas dan harus disesuaikan.

Cakupan wilayan dan karakteristik sistem dari sistem pengelolaan limbah saat ini serta

jumlah penduduk yang dilayani harus dianalisa untuk masing-masing kecamatan.




Kecamatan Komodo. Bahkan perincian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisa

pengelolaan limbah persoalan pada pulau-pulau kecil berpenduduk dan di Taman

Nasional Komodo. Sebuah persoalan khusus yang akan diselesaikan yaitu pengelolaan

limbah yang dihasilkan di kapal baik kapal wisatawan maupun kapal-kapal daerah.

Praktik-praktik, peralatan dan fasilitas saat ini harus dianalisa secara terperinci. Ini

termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

• Asumsi tingkat penghasilan limbah, termasuk penghasilan limbah dari

pengunjung yang menginap dan pengunjung siang hari berturut-turut ke KNP.

• Limbah padat yang dihasilkan dan limbah yang dikumpulkan menurut

kecamatan dan dalam hal Kecamatan Komodo menurut desa.

Lampiran

208










populasi dan dunia usaha yang dilayani menurut pengumpulan dari pintu-ke

pintu, resp. Pengumpulan tidak langsung melalui TPS, penyapuan jalan, praktik




• TPA yang ada dan yang direncanakan (lokasi, ukuran dalam ha, kapasitas

desain, kapasitas tersisa, jenis pengoperasian, peralatan operasional di lokasi,

dll.).

• Kendaraan pengumpul limbah (pick-up, truk sampah dan truk arm roll, kapal,

dll): usia, status operasional, kapasitas, dll.



Dengan menerima kepatuhan dengan standar-standar layanan nasional (SPM Permen

PU 01/PRT/M/2014), yaitu memiliki layanan pengumpulan paling tidak dua kali

seminggu dan pengangkutan limbah yang dikumpulkan ke sebuah stasiun

pemindahan atau ke unit pemrosesan, dan target pengumpulan limbah ITMP sebesar

100%, ITMP harus mengidentifikasi dan menghitung kekurangan-kekurangan dan

hambatan dalam kaitannya dengan wilayah-wilayah dan penduduk yang saat ini

belum dilayani, volume limbah yang saat ini belum dikumpulkan, jumlah dan

kapasitas kendaraan/kapal pengumpulan tambahan yang dibutuhan, kapasitas

pembuangan sementara (TPS) dan pembuangan akhir (TPA) yang diperlukan

dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia, investasi tambahan yang dibutuhkan

untuk mengganti praktik pembuangan terbuka saat ini menurut pengoperasian tempat

pembuangan sampah terkendali, kebutuhan pengawakan tambahan, dll.





Lampiran

209


pembangunan

Perencanaan induk tata ruang dan tindakan-tindakan infrastruktural untuk

mengurangi risiko bencana alam membutuhkan informasi dasar khusus mengenai

jenis-jenis risiko, lokasi-lokasi yang berisiko serta jumlah penduduk dan dunia usaha

yang berpotensi terdampak. Ini berhubungan dengan banyak sekali risiko seperti tanah

longsor (misalnya membutuhkan dinding turap), letusan gunung berapi (area-area

larangan pergi dan jalan evakuasi), kekeringan (penyediaan penampungan air), banjir

(area-area larangan pergi, selokan, stasiun pemompaan), gempa bumi (area-area

larangan pergi, standar konstruksi yang lebih tinggi dan biaya konstruksi; penyediaan

rute evakuasi darurat; batasan pelarangan bangunan khususnya pada lereng terjal dan

tanah yang tidak stabil), dll.

Sebagai bagian dari Tugas C2 ITMP harus mengidentifikasi dan menganalisa bahaya

alam ini dan menyajikan peta-peta terperinci yang menunjukkan daerah-daerah yang

berisiko, jenis-jenis risiko dan jumlah penduduk dan dunia usaha yang terdampak.

ITMP harus mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan infrastruktur untuk

memitigasi risiko-risiko ini.

TOR Tugas D mengharuskan Konsultan untuk memersiapkan peta-peta terintegrasi

yang menampilkan zona-zona “larangan pengembangan”, zona-zona yang sesuai

hanya untuk jenis pengembangan tertentu, zona-zona dengan sedikit atau tanpa

batasan tentang jenis pengembangan, dan setiap peraturan bangunan yang

direkomendasikan, dll. Ini harus secara jelas mencakup larangan-larangan

pembangunan dan kondisi-kondisi terkait dengan mitigasi risiko bencana alam.

Lampiran

210

LAMPIRAN-4 : KAK PENYUSUNAN RIPT WAKATOBI

Daftar Isi:

1. Pendahuluan

2. Kerangka kerja




Lampiran-lampiran:


2. Kerangka indikatif Daftar Isi Laporan Akhir


Tourism Master Plan



Versi Tanggal Komentar

v1 31 Mei 2019 • Asli sebagaimana yang dikirimkan ke Bank






v4 30 Oct 2019 • DOKUMEN INI

• Untuk keperluan Konsultasi Publik

1

Lampiran

211

1. PENDAHULUAN


Indonesia melalui pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama.

Secara lebih spesifik, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan wisatawan

asing, wisatawan domestik, pendapatan valuta asing, lapangan pekerjaan dan

daya saing pariwisata melalui pembangunan terintegrasi destinasi wisata

prioritas. Integrated Infrastruktur Development for National Tourism Strategic Areas

Pemerintah (Indonesia Tourism Development Project, atau “Proyek”) dengan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai badan

pelaksana, bekerja sama dengan beberapa Kementerian dan Badan-badan

pemerintah lainnya sebagai badan-badan pelaksana, menggabungkan APBN,

APBDI, dan APBDII89 untuk melaksanakan program tersebut dan mencapai

tujuan ini.

1.2 Pemerintah memutuskan untuk menyusun pembangunan destinasi-destinasi

prioritas dan memulai program tersebut dariLombok di provinsi Nusa Tenggara

Barat, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di provinsi Jawa Tengah dan DI

Yogyakarta, serta Danau Toba di provinsi Sumatra Utara. Program tersebut

mencakup persiapan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) untuk masing-

masing destinasi prioritas ini untuk memberikan kerangka kerja yang kuat demi

pembangunan pariwisata dan lahan yang efektif dan berkelanjutan.

1.3 Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses ke

infrastruktur dan layanan dasar terkait pariwisata, memperkuat perekonomian

daerah yang dikaitkan dengan pariwisata, serta menarik penanaman modal

swasta di wilayah destinasi wisata prioritas di Indonesia. Di antara sasaran-

sasaran inti, Proyek akan diupayakan untuk meningkatkan kapasitas

kelembagaan negara untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi

dan berkelanjutan, yang memungkinkan Indonesia untuk dapat membangun

destinasi-destinasi lebih lanjut di seluruh nusantara.

1.4 Untuk memersiapkan pembangunan destinasi di masa datang, Pemerintah

meminta pembiayaan Hibah untuk persiapan tiga Rencana Induk Pariwisata

Terintegrasi (RIPT) atau Integrated Tourism Master Plan (ITMP) tambahan untuk

destinasi Taman Nasional Komodo/Labuan Bajo di Pulau Flores,Bromo-Tengger-

Semeru dan Wakatobi Jasa Konsultansi (“Jasa”) yang dimaksud mencakup

pengembangan Integrated Tourism Master Plan untuk pembangunan pariwisata

berkelanjutan di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo di Pulau Flores.



Lampiran

212

1.5 Terms of reference (Kerangka Acuan Kerja, KAK) ini akan dikonsultasikan

sebagai bagian dari konsultasi publik tentang Instrumen Perlindungan

Lingkungan dan Sosial (yaitu Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Proyek atau instrumen yang setara) yang akan memandu Konsultan, dan segala

revisi yang dibutuhkan yang teridentifikasi selama proses konsultasi ini akan

ditambahkan pada Terms of Reference dan dibahas dengan Konsultan pada saat

perundingan kontrak.

2. LINGKUP KERJA


A. Rencana pembangunan bertahap selama 25 tahun untuk keseluruhan

wilayah destinasi wisata dan rencana pembangunan terperinci selama 5 tahun

untuk kawasan inti pariwisata yang diprioritaskan di dalam destinasi wisata

prioritas (Dijelaskan dalam Lampiran 1).


C. Program pembangunan kelembagaan dan program pembinaan kapasitas

Program-program ini dirumuskan dengan mempertimbangkan baseline

analisiskondisi-kondisi sosio-ekonomi (selama sepuluh tahun terakhir dan

menggunakan baseline year yang konsisten) beserta demand analysis untuk kondisi

yang akan datang (sejalan dengan perencanaan bertahap selama 25-tahun).

2.2 Integrated Tourism Master Plan akan memberikan kerangka yang diperlukan

untuk pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan serta akan

memandu revisi hilir dan/atau persiapan rencana-rencana tata ruang, rencana

induk sektoral serta rencana-rencana yang relevan lainnya di tingkat pusat dan

daerah (daftar pendahuluan diidentifikasi dalam Lampiran 3).

2.3 Sebuah pendekatan terintegrasi merupakan hal yang amat penting, yang

menggabungkan pengalaman internasional dengan pengetahuan daerah,

mengupayakan sinergi antara inisiatif pebangunan yang luas, berkenaan dengan

unsur-unsur yang berwujud maupun tidak berwujud dalam pembangunan

pariwisata, menautkan pembangunan infrastruktur multi-sektoral dengan

perencanaan pembangunan spasial, serta meleburkan pembangunan pariwisata

yang berkelanjutan dengan kelestarian aset-aset alami (termasuk keaneka-

ragaman hayati), warisan budaya dan sosial.

2.4 Dengan dampak kumulatif dan yang disebabkan, serta dampak-dampak fasilitas

terkait, dari pembangunan pariwisata, sebuah pendekatan menyeluruh dan

sistematis untuk analisis lingungan, peluang dan hambatan warisan sosial dan

Lampiran

213

budaya dijamin menjadi bagian dari persiapan dari Integrated Tourism Master

Plan ini.


kepentingan di seluruh proses perencanaan, termasuk lembaga-lembaga pada

semua tingkat pemerintahan, BUMN, sektor swasta dan masyarakat setempat.

2.6 Sebuah peta dasar terstandar harus dibuat dan terus digunakan (sebanyak

mungkin) dalam dokumen, dari analisis baseline mengenai pariwisata,

infrastruktur, perlindungan, selain aspek-aspek lain, untuk merencanakan

tentang aspek-aspek tersebut.

2.7 Lingkup kerja untuk persiapan Integrated Tourism Master Plan mencakup

sembilan kategori luas dari tugas-tugas yang saling terkait berikut ini:


mencakup Indonesian planning,peraturan perundang-undangan

lingkungan dan sosial, seperti yang berkenaan dengan pembebasan lahan

dan penduduk asli.

B. Analisis tentang permintaan dan peluang untuk pembangunan Wilayah

Destinasi wisata.

C. Analisis tentang kondisi dasar tata ruang, kesenjangan infrastruktur dan

atraksi serta fasilitas pengunjung dan lingkungan penerima tempat

pembangunan yang direncanakan berlokasi. Ini juga mencakup

analisisdasar tentang kondisi sosio-ekonomi khususnya mengenai

pembangunan SDM, pemberdayaan masyarakat, pembangunan industri

pariwisata, dan memungkinkan iklim untuk penanaman modal swasta dan

business entry (masuknya pemain baru).

D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-ekonomi, dan

warisan budaya.

E. Berdasarkan temuan-temuan dalam huruf A-D, meringkas kesenjangan

kritis dan peluang untuk memastikan pembangunan pariwisata

berkelanjutan di Wilayah Destinasi wisata, termasuk pembangunan atraksi-

atraksi wisata dan sumber daya (alam, budaya, buatan manusia, dan SDM),

memberikan fasilitas dan layanan pendukung, stimulasi permintaan dan

pembangunan kapasitas kelembagaan.



H. Perumusan integrated tourism master plan.

I. Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif dan

bermakna.

Lampiran

214


A. Diciptakan sebagai sebuah program koordinasi untuk pembangunan wilayah

Destinasi Pariwisata yang optimal dan sebagai instrumen yang akan membuka

jalan untuk pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan yang

dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan

pekerjaan bagi warga setempat, sembari mencegah dampak negative yang

dapat terjadi jika pembangunan pariwisata dilakukan dengan cara yang tidak

terintegrasi, sehingga pertumbuhan kedatangan pengunjung melampaui

penyediaan fasilitas untuk mengelola beban yang dapat diakibatkan oleh

pertumbuhan itu terhadap sumber daya-sumber daya alam dan kultural90

serta masyarakat yang menjadi tuan.

B. Akan mengidentifikasi program-program prioritas yang diperlukan untuk

memperkuat kegiatan-kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan akan

memberikan rekomendasi-rekomendasi terperinci untuk persiapan dan revisi

rencana tata ruang local dan provinsi serta rencana induk sektoral (jika

perlu), tetapi tidak dengan sendirinya merupakan dokumen perencanaan

tata ruang dengan efek wajib menurut Kerangka Perencanaan Perkotaan

Indonesia tidak dengan sendirinya merupakan dokumen perencanaan tata

ruang dengan pemberlakuan wajib menurut Kerangka Perencanaan

Perkotaan Indonesian.


3.1 Konsultan akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi sebagai

kegiatan yang sangat penting untuk persiapan Integrated Tourism Master Plan

untuk masing-masing dari enam kategori luas dalam tugas-tugas yang saling

terkait. Konsultan akan membuat penilaian sendiri, mengidentifikasi kegiatan-

kegiatan dan kebutuhan tambahan serta memersiapkan rencana kerjanya dalam

Proposal Teknis sesuai dengan hal itu.


Analisis


B. Analisispermintaan dan peluang untuk pembangunan Wilayah Destinasi

Pariwisata.


penyediaan jasa.


mencakup tetapi tidak terbatas pada “warisan budaya”.Ini dapat mencakup situs-situs Penduduk Asli yang menjadi atraksi pariwisata.

Lampiran

215

D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-ekonomi dan

warisan budaya.

E. Ringkasan tentang kesenjangan kritis dan peluang untuk pembangunan

destinasi yang berkelanjutan.


A. Persiapan proyeksi-proyeksi pertumbuhan dan scenario pembangunan.

B. Persiapan arah pertumbuhan strategis pariwisata (a tourism strategic growth

direction), persiapan keseluruhan rencana pembangunan untuk seluruh

Wilayah Destinasi Pariwisata, dan persiapan rencana pembangunan terperinci

untuk Kawasan Inti Pariiwisata(Key Tourism Areas).

C. Perumusan integrated tourism master plan, terdiri atas:


b. Rencana penanaman modal dan pembiayaan untuk infrastruktur dan

jasa (H2) + (H3)


d. Program pembinaan kapasitas (H5)


A. memastikan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif dimasukkan

dalam seluruh proyek.

3.3 Tugas A, B, C, Ddan E akan menghasilkan sebuah analisismenyeluruh serta

pemahaman tentang kondisi baseline. Tugas F-Hmerupakan suatu pelaksanaan

perencanaan strategis dan bagianisipatif yang akan menghasilkan perumusan

Integrated Tourism Master Plan. Keterlibatan pemangku kepentingan secara

aktif—TugasI—adalah bagian dan bidang dari keseluruhan pendekatan di

seluruh penugasan.

3.4 Sambil menjalankan Tugas C, D, E, F, G, Hdan I,Konsultan akan harus

menerapkan dan mematuhi Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (19

Januari 2018, atau pembaruan terakhir) Proyek (atau Instrumen Pengamanan

Lingkungan dan Sosial yang setara yang akan ditegaskan pada saat perundingan

kontrak).91

91ESMF available at:http://documents.worldbank.org/curated/en/827001518354497151/Environmental-and-social-management-framework-final.



Lampiran

216

3.5 TUGAS A: Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan

mencakup hal-hal berikut ini:


kelembagaan dan hukum yang ada yang terkait dengan pariwisata

terintegrasi dan pengembangan tata ruang di Wilayah Destinasi

Pariwisatadan mengidentifikasi kekurangan, ketidaksesuaian serta

kesenjangan dalam kerangka kelembagaan dan hukum serta peraturan

dan kebijakan yang ada serta mengevaluasi dampaknya terhadap

pengembangan pariwisata. Analisis ini harus menghasilkan kesimpulan-

kesimpulan yang jelas mengenai persoalan-persoalan kelembagaan dan

hukum yang harus dipecahkan untuk memfasilitasi pengembangan

pariwisata..

A.2 Ini mencakup identifikasi badan-badan yang bertanggung jawab

atas pengembangan pariwisata, perencanaan pembangunan tata ruang,

perencanaan infrastruktur, seperti pengelolaan lingkungan, sosial

(termasuk pembebasan lahan) dan kultural.


• Dokumen-dokumen perencanaan tata ruang, seperti Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat kota/kabupaten, provinsi dan

pusat92serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

• Rencana induk sektoral, seperti untuk penyediaan air bersih,

pengelolaan limbah padat, sanitasi, pengangkutan, dan listrik



• Studi/dokumen Penduduk Asli

• Rencana pengelolaan situs warisan alam dan budaya natural,

beberapa di antaranya

A.4 Konsultan akan memasukkan kegiatan-kegiatan spesifik berikut

ini dalam analisis:

i. Identifikasi otoritas perencanaan di dalam destinasi wisata untuk

berbagai komponen; misalnya, penggunaan lahan, pengangkutan,

utilitas, pengelolaan pengunjung ke taman nasional, situs-situs





Lampiran

217

warisan budaya, situs-situs Warisan Dunia, Geopark, Biosfer, dan

wilayah-wilayah yang dilindungi Laut.

ii. Identifikasi semua pemangku kepentingan dan pengaturan

kerjasama di antara mereka untuk mengembangkan program

pariwisata; misalnya, pemerintah, SOE, sektor swasta, masyarakat

(termasuk Penduduk Asli), dan LSM, termasuk peran dan

tanggung jawab para pemangku kepentingan saat ini, kesenjangan,

serta kerjasama saat ini seperti mengevaluasi dampak terhadap

pengembangan pariwisata. Analisis ini akan menghasilkan

kesimpulan-kesimpulan yang jelas mengenai perna, tanggung

jawab dan pengaturan kerjasama yang harus dipecahkan untuk

memfasilitasi pengembangan pariwisata.

iii. Evaluasi tentang kerangka peraturan perundang-undangan yang

di dalamnya pelaksanaan perencanaan akan terjadi.

iv. Peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan tata ruang dan

sektoral yang ada (termasuk rencana-rencana untuk taman-taman

nasional dan situs-situs warisan, jika perlu), termasuk semua

instrumen peraturan perundang-undangan serta dokumen-

dokumen kebijakan terkait yang berlaku saat ini untuk memandu

dan mengendalikan pengembangan.

3.6 TUGAS B: Analisistentang permintaan dan peluang untuk pembangunan Wilayah

Destinasi Pariwisata mencakup hal-hal berikut ini:


setempat (selama sepuluh tahun terakhir dan menggunakan tahun baseline yang

konsisten) untuk memeroleh pemahaman yang seksama tentang situasi saat ini

dan potensi pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisatadalam kaitannya dengan

populasi, pekerjaan, dan perekonomian wilayah dengan fokus khusus pada

pengembangan pariwisata (memberikan prakiraan sejalan dengan perencanaan

bertahap selama 25-tahun)..


i. Mengumpulkan dan meninjau informasi tentang populasi (termasuk

etnis minoritas, kelompok-kelompok rentan, Penduduk Asli

/Indigenous Peoples (IPs)) dan tren pertumbuhan pekerjaan, termasuk

penduduk sementara (pengunjung) serta pendatang yang mencari

pekerjaan.

Lampiran

218

ii. Mengumpulkan dan meninjau informasi untuk menilai hubungan

antara berbagai sector perekonomian yang memengaruhi, dan

dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata di Wilayah Destinasi

Pariwisata. Sektor-sektor terkait, diantaranya, termasuk pertanian,

perikanan, dan pemrosesan makanan, di Wilayah Destinasi.

iii. Mengumpulkan dan meninjau informasitentang jumlah historis

pengunjung dalam negeri dan asing seperti karakteristik intinya

(misalnya pasar-pasar sumber besar, tujuan kunjungan, rata-rata lama

menginap, rata-rata pengeluaran harian, dan jenis akomodasi yang

digunakan). Ini juga harus mencakup setiap informasi tentang

permintaan pengunjung atas fasilitas-fasilitas dan atraksi-atraksi

khusus, seperti permintaan untuk berbagai jasa pariwisata (misalnya,

pengangkutan, restoran, tur). Analisis Pasar dan studi Penilaian

Permintaan (Demand Penilaian) yang ditugaskan oleh World Bank

Group di bawah kontrak terpisa94mencakup sebuah penilaian

pertama.Konsultan harus menggunakan laporan ini sebagai pijakan,

meninjau, melengkapi dan memperbarui informasi jika perlu, dan

membuat penilaiannya Ini harus mencakup proyeksi-proyeksi

bertahap selama 25-tahun untuk jumlah kedatangan pengunjung,

pengeluaran harian dan lama menginap, untuk pengunjung baik

domestik maupun asingpaling tidak dengan dua skenario (untuk

diperhalus lebih lanjut menurut TugasF), yaitu: sebuah skenario

“business as usual” dimana Pemerintah Indonesia tidak melakukan

intervensi khusus; dan sebuah skenario “kasus-terbaik” dimana

Pemerintah melakukan penanaman modal dalam infrastruktur keras

dan lunak yang amat penting yang dianggap perlu untuk memenuhi


iv. Mengumpulkan, meninjau dan memutakhirkan informasi (yaitudari


keahlian dunia usaha setempat, khususnya perusahaan-perusahaan

dan masyarakat setempat untuk memainkan peran aktif dalam, dan

memeroleh manfaat dari, pembangunan pariwisata yang dipercepat.

3.7 TUGAS C:Analisiskondisi baseline. Konsultan akan menganalisa secara seksama

semua aspek yang berkenaan dengan pembangunan pariwisata, termasuk trend

an pola-pola pengembangan tata ruang, penyediaan infrastruktur dan jasa, atraksi

pengunjung, serta fasilitas-fasilitas pengunjung dan lingkungan yang menerima

tempat pengembangan-pengembangan yang direncanakan akan berlokasi.


Lampiran

219

3.8 Untuk perencanaan infrastruktur,penting untuk memahami tren dan pola-pola

penyebaran tata ruang serta pembangunan cipta karya, industry, perdagangan

dan pariwisata di masa lalu. Konsultan karenanya harus:


perkotaan



• memetakan lokasi dan tipologi penggunaan lahan industrial dan

komersial


• menganalisa tren pertumbuhan tata ruang permukiman, industry,

perdagangan dan akomodasi pariwisata selama sepuluh tahun terakhir


karakteristiknya (perumahan, industri, perdagangan dan pariwisata)

serta memetakan lokasi terencananya, dll

3.9 Analisis tersebut harus menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai

kondisi dasar untuk pembangunan pariwisata dan akan mengidentifikasi

persoalan-persoalan perencanaan tata ruang (C1) maupun penyediaan

infrastruktur dan jasa (C2).


mengumpulkan, menyusun dan menganalisa informasi terkait mengenai kondisi-

kondisi tata ruang, lingkungan, sosial dan budaya, termasuk tapi tidak terbatas

pada:

1) Penggunaan lahan yang ada dan perencanaan penggunaan lahan yang

terdapat dalam rencana-rencana tata ruang.


pertumbuhan wilayah perkotaan, semi-perkotaan, dan perdesaan selama

sepuluh tahun terakhir.

3) Inisiatif-inisiatif pengembangan baru yang direncanakan terkait dengan

pembangunan ekonomi.

4) Akomodasi pariwisata, atraksi dan signifikasi lingkungan, kultural atau

sosialnya, area dan fasilitas rekreasi, termasuk penanaman modal baru yang

direncanakan.

5) Kepemilikan lahan (termasuk persoalan warisan tanah95) dengan penekanan

khusus pada Kawasan Inti Pariiwisataatau Key Tourism Areasdan lokasi-

lokasi pengembangan yang signifikan secara strategis.



Lampiran

220


skenario perubahan iklim yang diantisipasi, untuk mencakup hal-hal berikut

ini:


• topografi


• geologi dan bahaya geologis: gempa bumi, patahan, lines, gunung

berapi, sinkholes


• hidrologi


• kualitas udara

• kebisingan

• getaran

• kualitas air: data sampling kualitas air dasar dan sampling kualitas air

sekunder.





• fauna akuatik.

c) Sumber daya sosial dan kultural:

• demografi

• ekonomi

• pendidikan

• kesehatan


7) Jika mungkin, keberadaan Penduduk Asli(Indigenous Peoples (IPs)) (dengan

peta), karakteristik perekonomian masyarakat, habitat (termasuk total rumah

tangga/warga) tanah adat, integrasi kultural dan masyarakat, kondisi

kesehatan, pengetahuan, dan lembaga adat.

8) Konflik-konflik sosial, hubungan/kerjasama sosial.

Lampiran

221


akan mengumpulkan, menyusun dan menganalisa informasi yang terkait tentang

penyediaan infrastruktur dan pemberian jasa, mengidentifikasi dan

mengkuantifikasi kekurangan dan hambatan-hambatannya.

Tugas C.2 mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini (TOR terperinci untuk sub-

tugas khusus ini diberikan dalam Lampiran 4):

1) Mengumpulkandan menyediakan semua peta infrastruktur (infrastruktur

yang ada dan yang direncanakan oleh pemerintah dan/atau sektor swasta).

2) Menetapkansuatu dasar populasi terperinci untuk tujuan perencanaan

infrastruktur.97

3) Menetapkansebuah model permintaan transportasiasi untuk Wilayah

Destinasi Pariwisata untuk menganalisa




(berdasarkan Market Analisisdan studi Demand Penilaian,

yang membutuhkan pemutakhiran dan perluasan), termasuk

identifikasi kondisi sekarang, kekurangan dan penanaman

modal yang direncanakan dalam kapasitas bandara dan

angkutan udara, pelabuhan, jalan tol, jaringan jalan nasional

dan provinsi, kereta api, dan sistem transportasi umum

eksternal (jarak jauh)

c. konektifitas internal, termasuk jalan-jalan, lalu litas

kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor,

keselamatan jalan, angkutan darat umum dan swasta serta

angkutan laut/air.




6) Menganalisa pasokan listrik, IT serta jasa dan fasilitas khusus pariwisata.

7) Mengidentifikasi dan menganalisa wilayah-wilayah bencana alam (banjir,

longsor, tsunami, aktifitas gunung berapi, gempa bumi, dll.) dan peta-peta

terperinci saat ini yang memerlihatkan wilayah-wilayah berisiko, jenis-jenis

risiko dan jumlah penduduk dan dunia usaha yang terdampak.






Tourism Areas.

Lampiran

222

Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur untuk memitigasi risiko.

Mengidentifikasi dan menganalisa wilayah-wilayah bahaya akibat manusia

(seperti pengambilan ikan secara berlebihan, pencemaran air laut, dll.).

8) Analisis tersebut harus menghasilkan sebuah uraian dasar yang jelas,



sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi program di tingkat Wilayah

Destinasi Pariwisatadan Key Tourism Area.

10) Sebuah uraian terhitung tentang kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam

penyediaan infrastruktur dan penyediaan jasa dibandingkan dengan standar-

standar nasional di tingkat Wilayah Destinasi Pariwisatadan di tingkat Key

Tourism Area. Ini mencakup penetapan tingkat dasar pelayanan untuk

pasokan air, sanitasi, pengelolaan limbah padat dan jalan-jalan di tingkat

kecamatan menggunakan standar-standar MPWH.

11) Sebuah uraian terhitung tentang kebutuhan infrastruktur untuk memitigasi

risiko-risiko bahaya alam atau akibat manusia.

12) Sebuah analisis terhitung mengenai seberapa taraf penanaman modal public

dan swasta yang direncanakan akan mengentaskan atau memecahkan

kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi dan kesenjangan di bidang apa

yang masih ada.

3.10 TUGAS D: artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-sekonomi dan

warisan budaya. Landasan-landasan inti dari industry pariwisata adalah warisan

budaya, lingkungan alam (termasuk keragaman hayati), dan identitas budaya

yang khas.



keragaman hayati dan spesies langka, serta penurunan asset-aset yang signifikan

secara kultural. Namun demikian, pariwisata juga memiliki potensi yang kuat

sebagai kekuatan pendorong dalam hal konservasi asset lingkungan Negara,

perlindungan keragaman hayati dan habitat-habitat alaminya, perlindungan

asset-aset budaya, seperti dalam hal kesadaran lingkungan dan pembukaan

lapangan pekerjaan.


pertumbuhan spasial dan infrastruktur yang akan dating serta menetapkan

kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk memastikan bahwa asset-aset

lingkungan, sosial, masyarakat dan warisan budaya yang sangat penting tetap

dilindungi, dan dampak-dampaknya dikelola dan dipantau dengan semestinya.

Pemahaman yang mendalam mengenai hambatan dan peluang untuk

Lampiran

223

pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisata karenanya merupakan prasyarat

untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata akan dilakukan

berkelanjutan.

D.1 Konsultan akan (a) mengumpulkan dan menafsirkan data dasar

yang terkait dan (b) mengembangkan peta-peta dan laporan-laporan

tentang tantangan, peluang dan hambatan untuk pertumbuhan yang

berkelanjutan secara lingkungan dan sosial dan untuk berbagai jenis

fasilitas pariwisata serta infrastruktur pendukung.

Dalam menjalankan subtugas D.1, Konsultan harus mengakui bahwa

konsep peluangdan hambatan dapat diterapkan secara berbeda

tergantung pada apakah wilayah yang sedang dipertimbangkan telah

memiliki fasilitas-fasilitas pariwisata atau belum berkembang.

• Jika fasilitas-fasilitas pariwisata sudah ada, peluang dapat mencakup

perluasan, peningkatan, restorasi, atau pelestarian.





ketiadaan pengendalian untuk mencegah penggunaan yang berlebih;

kurangnya marka/display publik (marka-marka, display public),

pusat-pusat informasi, dan kemudahan-kemudahan wisatawan; atau

kapasitas pengelolaan limbah yang tidak memadai.


(greenfield), peluangnya adalah hal-hal yang tersedia yang merupakan

asset lingkungan, sosial, atau kultural.

• Hambatan yang akan diterapkan adalah hal-hal yang dapat mencegah

pengembangan asset-aset yang akan mengakibatkan dampak negatif

terhadap peluang-peluang tersebut. Contoh-contohnya dapat

mencakup: belum ada pengembangan terhadap lereng-lereng curam

atau di wilayah rawan banjir, kode-kode bangunan khusus di wilayah-

wilayah dengan risiko seismik, pengendalian pada lokasi serta

karakteristik struktur untuk menghindari dampak-dampak terhadap

viewscape, atau penyediaan jasa pengelolaan limbah yang beriringan

dengan pengembangan.


wilayah yang dilindungi serta zona-zona inti dan penyangganya

(misalnyaTaman Nasional, Situs-situs Warisan Dunia, Geopark, Biosfer,

dan Wilayah Terlindung Laut/Marine Protected Areas), peta-peta tersebut

Lampiran

224

harus menampilkan zona-zona “larangan pengembangan”, zona-zona

yang cocok hanya untuk jenis-jenis pengembangan tertentu, zona-zona

dengan sedikit atau tanpa pembatasan terhadap jenis pengembangan, dan

setiap peraturan bangunan yang direkomendasikan, dll. Ini harus

memasukkan pembatasan-pembatasan pengembangan dan kondisi-

kondisi yang terkait dengan mitigasi risiko bahaya alam secara jelas.

D.3 Kebijakan penjagaan World Bank harus diperhitungkan dalam

tugas ini, panduan berikut ini sebagaimana yang disajikan secara

terperinci dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (atau

Instrumen Penjagaan Lingkungan dan Sosialyang setara, akan ditegaskan

pada saat perundingan kontrak). Unsur-unsur kebijakan yang memandu

pengembangan ke arah hasil-hasil yang positif terhadap kondisi

lingkungan, sosial (termasuk gender), sosio-ekonomi dan warisan budaya

akan diperhitungkan dalam mengidentifikasi peluang, dan pelarangan

serta pembatasan-pembatasan yang disajikan dalam beberapa kebijakan

tersebut akan menjadi bagian dari hambatan. Kebijakan-kebijakan yang

paling sesuai pada tahap perencanaan ini98:

1) OP 4.01 Analisis Lingkungan dan hierarki pengelolaan dampaknya

– cegah, minimalisir, mitigasi, dan imbangi dengan urutan

preferensi menurun.

2) OP 4.04 Habitat Alam dan batasan-batasannya terhadap konversi

habitat kritis dan alam.

3) OP 4.10 Penduduk Asli yang memiliki tujuan-tujuan yang

diantaranya ialah menghindari atau meminimalisir dampak buruk

terhadap masyarakat asli.

4) OP 4.11 Sumber daya Fisik Kultural yang bertujuan untuk

melindungi sifat kultural yang diketahui dan ditemukan secara

kebetulan.

5) OP 4.12 Relokasi Spontan dengan perhatian khusus terhadap asas-

asas penghindaran atau minimalisir pemindahan, termasuk

pemindahan ekonomi melalui batasan akses ke sumber daya alam

adat.



Lampiran

225

6) Panduan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (World Bank

Group, 2007 plus pemutakhiran, umumnya disebut sebagai EHS

Guidelines)99. Bagian-bagian yang berlaku adalah Panduan Umum,

yang termasuk standar udara, air, dan kebisingan; keselamatan

masyarakat dan tempat kerja; pencegahan polusi; perlindungan

energi dan air, dll. Ditambah sejumlah panduan sektoral termasuk:





v. Bandar Udara

vi. Jalan Tol



Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Relevansi Panduan EHS sektoraldalam

Tugas E terutama dalam pemilihan tapak untuk berbagai jenis infrastruktur.

Aspek-aspek lain dari panduan yang mereka sediakan akan merupakan hal yang

penting dalam Tugas G.




berkelanjutan. Tugas ini termasuk hal-hal sebagai:

E. Meringkas Kekuangan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (Strengths,

Weaknesses, Opportunities and Threats—SWOT) pariwisata di destinasi di

seluruh rantai nilai pariwisata: berdasarkantemuan dari analisis baseline yang

diadakan dalam Tugas-tugas A sampai D, Konsultan akan menyusun daftar

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (Strengths, Weaknesses,

Opportunities and Threats (SWOT)) pariwisata pada destinasi, sesuai

dengan empat pilar daya saing destinasi berikut ini:





iii. Akses pengunjung: pilihan akses udara, darat dan laut serta

biaya komparatif; kondisi dan ongkos masuk atraksi.


Lampiran

226

iv. Profil dan preferensi pengunjung: demografis, segmen,

pengalaman dan kegiatan.

v. Saluran-saluran distribusi dan reservasi: perekonomian

berbagi (sharing economy), saluran pemesanan digital,

perantara-perantara perdagangan perjalanan.








vi. Keberlanjutan dan daya tampung sumber daya alam dan

budaya.


i. Kapasitas, hunian, pendapatan dan penetapan harga

akomodasi.


iii. Pilihan-pilihan pengangkutan pengunjung (termasuk

frekuensi layanan per hari atau per minggu) seperti waktu

perjalanan dan ongkos dari masing-masing pilihan.

iv. Pengoperasian tamasya, pengoperasian kegiatan serta ragam

dan kualitas pemanduan.

v. Kapasitas dan kualitas infrastruktur terkait pariwisata

(bandara, jalan, air, listrik, pengelolaan limbah, dll.).

vi. Ketersediaan dan kualitas kemudahan-kemudahan

pengunjung (sanitasi, informasi, marka/display publik,

tempat duduk, perlindungan, dll.)



ix. Fasilitas dan layanan terkait pariwisata lainnya (misalnya

finansial).


pendukung.


i. Organisasi, kapasitas dan keahlian pariwisata sektor publik,

sektor swasta dan berbasis masyarakat.


Lampiran

227



iv. Rasio kinerja, kemajuan dan keberhasilan dengan kebijakan

dan rencana pelaksanaan.




E.2 Mengartikulasi faktor-faktor keberhasilan yang amat penting untuk

pengembangan pariwisata berkelanjutan: Menyusun prioritas dan, jika perlu,

mengelompokkan unsur-unsur SWOT untuk memeroleh peluangdan

kesenjangan kritis yang harus diselesaikan dalam ITMP, untuk memastikan

dan memaksimalisir pertumbuhan pariwisata berkelanjutan.

3.15 TUGASF: Persiapan proyeksi pertumbuhan dan skenario pengembangan.

Berdasarkanan analisis kondisi saat ini dan potensi pertumbuhan, langkah

selanjutnya adalah memersiapkan proyeksi pertumbuhan (F1) dan untuk

menerjemahkan semua ini menjadi kebutuhan spasial dalam kaitannya dengan

kemungkinan skenario pengembangan (F2) sembari mempertimbangkan dengan

baik peluangdan hambatan (D) serta analisis SWOT (E1) yang telah

teridentifikasi.

3.16 Konsultan akan memersiapkan model-model berbasia GIS untuk proyeksi

pertumbuhan serta untuk persiapan dan visualisasi skenario pengembangan

spasial yang berbeda. Diharapkan bahwa model tersebut akan direplikasi dan

digunakan pada destinasi-destinasi wisata lain dan mendukung Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau pejabat setempat dalam

persiapan rencana pembangunan pariwisata.

3.17 F.1 Memersiapkan proyeksi pertumbuhandan standar-standar perencanaan

berdedikasi:

1) Konsultan akan memersiapkan proyeksi pertumbuhan untuk jangka waktu

25 tahun dan proyeksi pertumbuhan jangka menengah selama 5 tahun,

termasukpariwisata, sektor-sektor ekonomi daerah lain, kepadatan

penduduk dan peluang kerja.

2) Proyeksi pertumbuhan penduduk harus memertimbangkan penduduk tetap,

penduduk sementara (pengunjung asing dan domestik), serta kemungkinan

membanjirnya pencari kerja dan keluarga mereka yang tertarik oleh peluang

ekonomi karena pengembangan pariwisata yang dipercepat.

Lampiran

228





• Beban pengunjung puncak (baik di tingkat Wilayah Destinasi Pariwisata

maupun Key Tourism Area)


• Kapasitas tambahan jaringan transportasiasi (jalan, bandara, pelabuhan

laut, dll.)


3.18 F.2 Memersiapkan dan membahas skenario pengembangan tata ruang alternatif:

1) Konsultan akan memersiapkan paling tidak tiga skenario pengembangna

spasial yang berbeda untuk mengakomodir dan memandu pertumbuhan

yang diproyeksikan dan akan menyajikan serta membahas temuan-temuan,

standar-standar perencanaan yang diajukan dan skenario-skenario

pengembangan dengan semua pemangku kepentingan terkait.

2) Semua skenario ini akan mencerminkan keragaman konsep pertumbuhan

pariwisata dan model-model pengembangan penggunaan lahan di masa

depan yang berbeda, serta peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-

ekonomi dan warisan budaya terkait.


berkonsultasi secara melekat dengan Pemerintah Indonesia dan yang

mencerminkan pandangan dari semua pemangku kepentingan terkait.

4) Persiapan skenario pengembangan spasial untuk mencakup kegiatan-


i. Mengidentifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk kebutuhan tempat

tinggal, industri, komersil dan pariwisata yang akan datang, serta

kebutuhan infrastruktur, termasuk kebutuhan lahan untuk perumahan

para karyawan pariwisata beserta keluarga mereka.

ii. Mengidentifikasi persaingan permintaan akan lahan, sumber daya alam

dan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata dan sektor-sektor

ekonomi lain (bukan pariwisata).

iii. Mengidentifikasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosio-

ekonomi, dan warisan budaya untuk pertumbuhan (lihat tugas D).

iv. Mengidentifikasi peluang untuk pengelompokan pengembangan untuk

meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, penyediaan infrastruktur

dan jasa, termasuk peluang untuk penyediaan jasa gabungan dan

subsidi silang untuk akomodasi dan fasilitas wisatawan serta

masyarakat setempat (yang berpendapatan rendah).

Lampiran

229

v. Mengidentifikasi dan mengkuantifikasi investasi yang dibutuhkan

untuk memerbaiki kekurangan dalam hal infrastruktur dan penyediaan

layanan saat ini yang teridentifikasi dalam Tugas C2 dan di samping

investasi yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan yang

akan datang (bandara, pelabuhan, jalan dan angkutan, penyediaan air

bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan drainase dan air hujan,

pengelolaan limbah padat, mitigasi bencana alam dan buatan,


vi. Mengidentifikasi intervensi, area atau kegiatan strategis yang dapat

memajukan atau memfasilitasi sektor swasta, pemda, serta masyarakat

untuk ikut serta dalam pengembangan infrastruktur, fasilitass, dan

atraksi terkait pengunjung.

vii. Mengevaluasi masing-masing skenario pengembangan dengan cukup

terperinci untuk agar para pemangku kepentingan dapat

membandingkannya dalam kaitannya dengan dampak ekonomi,

lingkungan, sosial (termasuk gender) dan warisan budaya yang positif

dan negatif dan kepatuhan terhadap asas-asas kebijakan penjagaan

World Bank yang berlaku.

3.19 F.3 Persiapan sistem dukungan pembuatan keputusan spasial berbasis GIS.

Konsultan juga akan memersiapkan peta berbasis GIS yang akan memerlihatkan

proyeksi pertumbuhan di destinasi wisata dan menautkannya dengan skenario-

skenario pengembangan spasial yang akan membantu para pemangku

kepentingan untuk membuat keputusan terbaik berdasarkan pilihan-pilihan

skenario yang berbeda. Diharapkan bahwa model tersebut dapat direplikasi di

destinasi wisata lainnya, dengan menerapkan variabel-variabel yang serupa atau

berbeda terhadap model yang dianggap penting untuk destinasi-destinasi

tersebut.

3.20 MPWH akan memberikan akses ke peta-peta skala 1:25000 yang terkait untuk

destinasi tersebut dan, jika ada, peta-peta skala 1:5000 yang relevan untuk Key

Tourism Areas yang teridentifikasi. Konsultan akan menggunakannya untuk

menyajikan representasi visual dari skenario-skenario tersebut.

3.21 TUGAS G: Memerinci skenario pengembangan yang diinginkan. Setelah memilih

skenario yang diinginkan, tugas selanjutnya adalah merumuskan suatu arah

pertumbuhan strategis (G1) dan memersiapkan sebuah Keseluruhan Rencana

Pembangunan (Rencana Pengembangan Keseluruhan) untuk keseluruhan Wilayah

Destinasi Pariwisata (G2) dan rencana-rencana pengembangan terperinci untuk

Key Tourism Areas yang ada dan terpilih di masa datang (G3). Lihat Lampiran 1

untuk batas-batas spasial wilayah-wilayah target untuk perencanaan.

Lampiran

230

3.22 G1 Merumuskan suatu arah pertumbuhan strategis pariwisata, untukmemandu

keputusan-keputusan mengenai sifat dan taraf proposal-proposal pengembangan

dan tindakan-tindakan yang dimasukkan dalam rencana pengembangan

keseluruhan dan terperinci yang membentuk ITMP. Ini harus mencakup:

1) Sebuah visi destinasi wisata selama 25-tahun. Visi tersebut harus singkat dan

padat serta memberikan suatu pernyataan tentang karakter, skala dan

dampak pariwisata di wilayah destinasi.

2) Tujuan pertumbuhan, yang harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan

berfokus pada waktu, berdasarkan proyeksi skenario yang dipilih. Tujuan-

tujuan ini harus terkait dengan faktor-faktor keberhasilan kritis untuk

pengembangan pariwisata berkelanjutan yang teridentifikasi dalam E2.

3) Asas-asas pengembangan, yang akan bertindak sebagai titik kedatangan serta

landasan-landasan untuk jenis pariwisata yang diusahakan serta pendekatan-

pendekatan pembangunan yang diterapkan dalam merumuskan rencana

pembangunan keseluruhan dan terperinci yang membentuk ITMP.

4) Pemosisioan destinasi dan rencana penjualan yang khas, yang menyoroti landasan

untuk melakukan diferensiasi dan promosi destinasi sehubungan dengan

destinasi-destinasi kompetitor di Indonesia dan, jika mungkin, secara

internasional, dan implikasi-implikasi pemosisian demikian terhadap alam

dan skala pengembangan pariwisata.

3.23 G.2 Persiapan Rencana Pengembangan Keseluruhan untuk seluruh Wilayah

Destinasi Pariwisata berdasarkan skenario pengembangan yang diinginkan menggunakan

peta-peta GIS. Kegiatan-kegiatan khusus mencakup:

1) Memersiapkan sebuah peta penggunaan lahan sementara untuk seluruh

Wilayah Destinasi Pariwisata (untuk tahun 2025 dan 2045) termasuk lokasi

terperinci, bentuk dan ukuran wilayah-wilayah pengembangan baru dengan

penekanan khusus pada pengembangan pariwisata. Peta tersebut dapat

menyajikan zona-zona “larangan pengembangan”, zona-zona yang sesuai

hanya untuk jenis pengembangan tertentu (terbatas), zona-zona dengan


2) Mengidentifikasi persoalan-persoalan (seperti kesenjangan, batasan-batasan)

dalam hal kerangka legislatif, kebijakan dan perencanaan yang terkait, serta

pelaksanaannya, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang akan

memberikan manfaat bagi hasil-hasil sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Konsultan akan memberikan rekomendasi khusus mengenai cara untuk

memerkuat program-program dan kegiatan-kegiatan rencana spasial dan

sektoral yang ada sehingga semua ini dapat beriringan dengan visi dan tema

yang diajukan dalam skenario pengembangan yang dipilih.

Lampiran

231

3) Mengidentifikasi dan membahas persoalan-persoalan pembebasan dan

pemilikan lahan terkait dengan skenario pengembangan yang diinginkan.

Sebagaimana yang skenario pengembangan yang dipilih. Sebagaimana yang

berlaku, mengidentifikasi dan membahas situs-situs/permukiman-

permukiman terkait IPs yang menarik wisatawan, terkait dengan skenario


4) Dengan kerjasama melekat dengan badan-badan pemerintah terkait, SOE,

sektor swasta dan masyarakat setempat mengevaluasi, membahas dan

menetapkan untuk masing-masing Key Tourism Area yang ada dan yang baru,

sudut pandang pengembangan optimal, termasuk “batas-batas perubahan

yang dapat diterima,”100 tipologi dan taraf akomodasi, fasilitas dan layanan

pengunjung.

5) Mengevaluasi pilihan-pilihan pentahapan dan memilih Key Tourism Areas

prioritas yang ada dan yang baru untuk dikembangkan dengan ukuran dan

bentuk terperinci terkait yang konsisten dengan permintaan yang

diproyeksikan untuk semua penggunaan lahan dengan penekanan khusus

pada pengembangan pariwisata masing-masing selama lima tahun (2021-

2025 / 2026-2030 / 2031-2035 / 2036-2040/2041-2045). Analisis Pasar dan

studi Demand Penilaian sudah mengajukan Key Tourism Areas prioritas yang

ada dan yang baru (Lampiran 1), tetapi pada tahap ini dalam proses

perencanaan pemilihan Key Tourism Areas harus diperbaiki, disesuaikan

dan/atau ditegaskan sebagai bagian dari tugas ini.

6) Memersiapkan desain-desain konseptual dan perkiraan biaya untuk semua

infrastruktur dan jasa yang dibutuhkan dengan batas-batas waktu

perencanaan selama 5 dan 25 tahun berturut-turut untuk seluruh Wilayah

Destinasi Pariwisata, termasuk penanaman modal yang dibutuhkan untuk

memperbaiki kekurangan dalam infrastruktur saat ini dan pemberian

layanan yang teridentifikasi di bawah Tugas C2 dan di samping penanaman

modal yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan yang akan

datang (bandara. pelabuhan, jalan dan angkutan, penyediaan air bersih,

pengelolaan air limbah, mitigasi risiko bencana alam, pengelolaan drainase

dan air hujan, pengelolaan limbah padat, perumahan, energi, telekomunikasi

dan utilitas-utilitas lainnya).

7) Mengidentifikasi kebutuhan kapasitas ambang batas naik utama (perluasan

bandara, fasilitas-fasilitas perawatan, lokasi pembuangan, dll.) dan



Lampiran

232

memrsiapkan rencana pentahapan selama 25 tahun untuk investasi ambang

batas utama yang diantisipasi untuk semua infrastruktur dan layanan.

8) Memersiapkan sebuah rencana pentahapan terintegrasi untuk penyediaan

infrastruktur dan pemberian layanan secara bertahap, memastikan semua itu

menjawab dan memecahkan kekurangan-kekurangan yang ada dan

permintaan pengunjung yang diproyeksikan serta dirancang untuk

mendukung dan memandu pengembangan pariwisata dan meminimalisir

risiko, dengan batas waktu perencanaan selama 5 tahun dan 25 tahun

berturut-turut.

9) Mengevaluasi kelayakan ekonomi investasi-investasi yang diajukan dan

membahas kemungkinan penyesuaian pada program investasi dan/atau

pentahapan program jika dianggap perlu untuk meningkatkan dampak dan

kelayakan ekonomi (proses berulang).

10) Menilai dampak-dampak lingkungan, sosial (termasuk IPs) dan warisan

budaya terkait dengan skenario pengembangan yang dipilih pada skala dan

tingkat perincian yang tepat, yang memerhitungkan dampak-dampak

kumulatif dan yang dihasilkan serta dampak-dampak fasilitas-fasilitas

terkait, dan memersiapkan rencana-rencana mitigasi dan pemantauan tingkat

tinggi sesuai dengan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (atau

Instrumen Penjagaan Lingkungan dan Sosial yang setara yang akan

ditegaskan pada saat Perundingan Kontrak).

11) Mengidentifikasi dan membahas persoalan perlindungan alam (termasuk

keragaman hayati) dan warisan budaya terkait dengan skenario

pengembangan yang dipilih dan mencari solusi-solusi yang cocok, bukannya

bersaing, dengan penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan dari


12) Mengidentifikasi kesadaran pemerintah dan masyarakat serta kebutuhan

pembinaan kapasitas untuk pengembangan pariwisata inklusif.

13) Mengidentifikasi peluang dan kebutuhan akan pengembangan keahlian

untuk penyediaan pasar pariwisata (pendidikan, pengembangan UMKM).

14) Mengidentifikasi pengaturan-pengaturan kelembagaan untuk melaksanakan

skenario pembangunan.

3.24 G.3 Persiapan rencana-rencana pengembangan terperinci untuk Key Tourism Areas

prioritas. Dengan bekerjasama secara melekat dengan badan-badan pemerintah

terkait, SOE, sektor swasta dan masyarakat setempat, Konsultan akan

memersiapkan rencana pengembangan bertahap terperinci (lingkup perencanaan

5 tahun) untuk:

a) Semua Key Tourism Areas yang ada dalam Wilayah Destinasi Pariwisata

(klaster-klaster hotel serta fasilitas-fasilitas dan atraksi pengunjung yang

ada);

Lampiran

233

b) Untuk Key Tourism Areas yang baru yang telah diprioritaskan untuk

pengembangan pariwisata dalam 5 pertama (2021-2025).

3.25 Daftar strategi-strategi, tujuan, kebijakan dan program-program yang

teridentifikasi dalam rencana 5 tahun harus dilakukan bertahap setiap tahun

(2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025).

3.26 Rencana-rencana tersebut harus disajikan pada skala 1:5000 bersamaan dengan

desain garis besar dan perkiraan biaya untuk semua penyediaan infrastruktur

dan pemberian layanan menggunakan Peta-peta berbasis GIS.

3.27 Desain-desain garis besar dan perkiraan-perkiraan biaya tersebut akan mencakup

semua investasi yang dibutuhkan untuk memecahkan kekurangan-kekurangan

dalam Key Tourism Areas dalam penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan

saat ini di bawah Tugas C2 dan di samping investasi-investasi yang dibutuhkan

untuk mendukung pengembangan yang akan datang (pengembangan tapak,

jalan dan angkutan termasuk angkutan bukan motor, penyediaan air bersih,

pengelolaan air limbah, pengelolaan drainase dan air hujan, pengelolaan limbah

padat, mitigasi risiko bencana alam, perumahan, energi, telekomunikasi dan





infrastruktur dengan rencana kelayakan akan disepakati oleh RIDA dan

Konsultan. Tahun pertama dalam rencana lima tahun ini akan dikenal sebagai

Urgent Investment Plan dan akan perlu dilengkapi pada akhir bulan Juni. Pada

gilirannya ini berarti bahwa Konsultan mungkin perlu menjalankan persiapan

Urgent Investment Plan sejalan dengan pengerjaan Analisis Baseline dan dalam

memilih sub-proyek potensial akan perlu memastikan bahwa semua ini tidak

membahayakan Strategi Pengembangan Pariwisata yang belum dipersiapkan.

3.29 Rencana pengembangan terperinci harus ditautkan secara langsung dengan


memungkinkan penyesuaian dalam hal pertumbuhan sebenarnya melebihi atau

jauh di bawah harapan selama tahun-tahun tersebut.


terperinci dalam kaitannya dengan tipologi dan karakter yang ada dan yang akan

datang mengenai Key Tourism Areas yang ada dan yang baru diprioritaskan,

penggunaan lahan terperinci, spesifikasi kapasitas dan tipologi akomodasi

Lampiran

234

pengunjung, fasilitas-fasilitas pengunjung, layanan dan atraksi, perumahan untuk

para karyawan di sektor pariwisata serta keluarganya, infrastruktur dan layanan

yang ada dan yang direncanakan, peraturan bangunan dan pengendalian

pengembangan.

3.31 Rencana pengembangan terperinci akan menyediakan standar-standar dan

panduan-panduan perencanaan berdedikasi yang disarankan untuk mengelola

dan mengendalikan pembangunan, termasuk tapi tidak terbatas pada::












l) Standar-standar desain jalan untuk mengakomodir tidak hanya

permintaan lalu lintas, tetapi juga persyaratan untuk pengelolaan lalu

lintas, pejalan kaki, keselamatan jalan, seni pertamanan, parkir,




n) Panduan-panduan perlindungan alam untuk melindungi dan

mengembalikan wilayah-wilayah alami dan keragaman hayati.

o) Panduan-panduan kultural, agamis, historis dan arkeologis untuk

melindungi fitur-fitur yang bernilai.

p) Pengelolaan Pengunjung / Rencana Pengendalian Keramaian untuk

tapak-tapak pariwisata dengan daya dukung terbatas, seperti candi, situs-

situs warisan dan desa-desa budaya.

q) Pengaturan-pengaturan kelembagaan yang diajukan untuk memantau

kondisi aset alamiah, sosial dan budaya serta untuk melaksanakan

rencana-rencana untuk perlindungannya.

r) Panduan Ruang terbuka hijau, pemandangan yang indah, dan sudut

pandang.


t) Penggunaan air yang efisien dalam rumah tangga, komersil maupun

industri.

Lampiran

235

u) Panduan-panduan Pengelolaan Sosial untuk menghindari atau

meminimalisir konflik sosial atau efek negatif potensial karena

pelaksanaan rencana pengembangan.

v) Panduan-panduan untuk Rencana Tindak Pembebasan Lahan atau

Relolasi untuk menyarankan para pemangku kepentingan yang

melaksanakan rencana pengembangan dalam hal kegiatan-kegiatan yang

diajukan berpotensi membutuhkan pembebasan lahan101

w) Kerangka /Panduan Perencanaan Penduduk Asli untuk memandu para

pemangku kepentingan yang melaksanakan rencan apengembangan

dalam hal kegiatan-kegiatan yang diajukan berpotensi memengaruhi

Penduduk Asli102



2. Rencana Investasi dan Pembiayaan untuk Infrastruktur dan layanan (G2

dan G3)

3. Masukan-masukan untuk program-program pemasarna destinasi (B

dan H)




3.33 H.1


Konsolidasikan hasil-hasil Keseluruhan Rencana Pengembangan (tugas F1) dan


Pengembangan Pariwisata Bertahap (Phased Tourism Development Plan) dalam peta

GIS, terdiri atas:


b) Sebuah rencana pentahapan yang menunjukkan lokasi-lokasi prioritas yang

akan dikembangkan, selama masing-masing lima tahun (lihat alinea 3.23-5 di

atas untuk tahapan selama lima tahun).








Lampiran

236

c) Rencana-rencana pengembangan terperinci selama 5 tahun (skala 1:5.000)

untuk semua Key Tourism Areas yang ada dan untuk setiap Key Tourism Areas

baru yang diprioritaskan untuk 5 tahun pertama..

d) Sebuah rencana pengembangan akomodasi, fasilitas dan layanan pariwisata

bertahap selama 5 dan 25 tahun berturut-turut.

e) Pelestarian aset alamiah dan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial.



h) Pengaturan perencanaan, termasuk rekomendasi mengenai inisiatif hukum

dan peraturan yang dibutuhkan untuk pemberlakuan wajib terhadap

integrated tourism master plan dan bagian-bagian komponennya.105

3.34 Jika Rencana Pengembangan Terperinci menunjukkan bahwa pembangunan fisik

atau pengembangan/perubahan penggunaan yang diajukan akan melibatkan

pembebasan lahan tidak sukarela dan/atau relokasi, Konsultan akan menetapkan

bagian Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang relevan (19 Januari

2018) untuk menangani pembebasan lahan dan/atau relokasi tersebut.

3.35 Jika Rencana Pengembangan Terperinci menunjukkan bahwa pembangunan fisik

atau pengembangan lahan/perubahan penggunaan yang diajukan akan

memengaruhi Penduduk Asli, Konsultan akan menetapkan bagian Kerangka

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang relevan (19 Januari 2018) untuk

menangani dampak terhadap Penduduk Asli.

3.36 H.2 Memersiapkan sebuah Rencana Investasi dan Pembiayaan /Investment and

Financing Plan untuk Infrastruktur dan layanan

Konsolidasikan hasil-hasil Keseluruhan Rencana Pembangunan (tugas F1) dan


Investasi dan Pembiayaan terintegrasi dan bertahap untuk Infrastruktur dan layanan

dan perkiraan biaya terkait untuk semua sektor pada tingkat pra-kelayakan

untuk 5 dan 25 tahun berturut-turut, bersamaan dengan desain-desain

konseptual.

3.37 Memersiapkan perkiraan biaya dan sebuah rencana investasi terperinci untuk

lima tahun pertama baik untuk investasi publik maupun swasta termasuk

asumsi-asumsi yang menjadi dasar perkiraan-perkiraan ini.



Lampiran

237

3.38 Memersiapkan sebuah rencana pembiayaan 5-tahun termasuk pembedaan

kontribusi sektor publik dan swasta.

3.39 Mengevaluasi kelayakan ekonomi program terkonsolidasi dan membahas

kemungkinan penyesuaian untuk program penanaman modal dan/atau

pentahapan program jika dianggap perlu untuk meningkatkan dampak dan

kelayakan ekonomi (proses berulang).

3.40 Rencana investasi tersebut harus dihubungkan secara langsung untuk

memecahkan kekurangan-kekurangan dalam penyediaan infrastruktur dan

pemberian layanan saat ini sebagaimana yang teridentifikasi di bawah Tugas C2

dan untuk mendukung pertumbuhan pengunjung yang diproyeksikan dan harus

cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian dalam hal pertumbuhan

nyata melebihi atau melebihi atau jauh di bawah harapan selama tahun-tahun

tersebut. Rencana investasi tersebut harus mendukung dan memandu

pembangunan pariwisata dan akan mencakup hal-hal berikut ini:



jaringan jalan nasional dan provinsi,106 kereta api, angkutan umum eksternal

(jarak jauh)

c) akses internal: jaringan jalan internal,107 fasilitas-fasilitas angkutan umum

internal dan jarak pendek termasuk angkutan air, fasilitas-fasilitas angkutan

tidak bermotor, pengelolaan lalu lintas, trotoar, keamanan jalan, parkir, dll.






i) pasokan listrik

j) penerangan jalan



m) infrastruktur terkait wisatawan khusus seperti pusat-pusat pengunjung,

marina, dermaga, jalur jalan kaki, jalur tanjakan dan bersepeda, zona-zona

pejalan kaki, marka/display publik, dll.

106Untuk jaringan jalan, yang merupakan bagian dari Pryek, rencana ini juga harus mencakup kebutuhan dalam

kaitannya dengan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan jalan yang ada selama jangka waktu lima tahun.

107Untuk jaringan jalan, yang merupakan bagian dari Pryek, rencana ini juga harus mencakup kebutuhan dalam

kaitannya dengan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan jalan yang ada selama jangka waktu lima tahun.

Lampiran

238

3.41 H.3 Memberikan masukan untuk program-program pemasaran destinasi untuk

dipersiapkan oleh Agen Pemasaran Destinasi.

Berdasarkan pekerjaan Konsultan di bawah Tugas B (Analisis Permintaan dan

peluang untuk pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisata) dan pengembangan

rencana-rencana pembangunan pariwisata bertahap selanjutnya (Tugas H),

Konsultan akan memersiapkan masukan-masukan yang akan membantu dalam

perumusan rencana-rencana pemasaran destinasi untuk mempromosikan

destinasi tersebut di dalam negeri dan secara internasional, di seluruh masa

berlangsung dan fase-fase ITMP. Tanggung jawab untuk mengembangkan dan

melaksanakan rencana pemasaran destinasi akan tetap berada pada Dirjen

Pemasaran Kementerian Pariwisata seperti agen-agen pemasaran destinasi lokal

dan regional. Dalam hal program-program pemasaran destinasi untuk destinasi

tersebut telah dipersiapkan, Konsultan akan menyediakan umpan balik dan

masukan-masukan mengenai revisi yang diperlukan, jika ada, tentang rencana-

rencana yang sedang berlangsung.

3.42 Masukan-masukan harus dalam bentuk panduan umum tetapi paling tidak harus

memasukkan hal-hal berikut ini:

a) Proposal untuk mengidentifikasi/memperkuat identitas merk, citra serta

nilai destinasi dan bagaimana hal ini dapat berubah seiring waktu;

b) Penilaian, identifikasi dan profiling pasar-pasar sumber target geografis dan

segmen-segmen pasar;

c) Rekomendasi-rekomendasi untuk campuran pemasaran (marketing mix) yang

sesuai untuk segmen-segmen pasar target yang menunjukkan produk-

produk, layanan dan pengalaman-pengalaman pariwisata, untuk dijadikan

fokus, inisiatif-inisiatif promosional dan material untuk saluran produksi dan

distribusi yang akan ditargetkan

3.43 H.4 Memersiapkan sebuah program pengembangan kelembagaan.

Konsultan akan memersiapkan sebuah program pembangunan kelembagaan

untuk pengelolaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di wilayah destinasi.

Program pembangunan kelembagaan harus memastikan bahwa semua lembaga

yang relevan berkomitmen untuk melaksanakan ITMP dengan upaya bersama.

3.44 Persiapan program pembangunan kelembagaan akan dilakukan dengan

kerjasama melekat dengan semua pemangku kepentingan di wilayah destinasi

(lembaga-lembaga pemerintah, SOE, pejabat (semi-) pemerintahan, sektor swasta,

masyarakat setempat, Masyarakat penduduk asli, dll.) dan paling tidak akan

mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

Lampiran

239

a) Penilaian pemerintah daerah/pemerintah sub-nasional, pemerintah pusat

(kementerian terkait), SOEs, sektor swasta serta kepentingan dan komitmen


b) Identifikasi peran dan tanggung jawab semua lembaga-lembaga (semi-)

pemerintah terkait dalam pelaksanaan ITMP.

c) Identifikasi tanggung jawab pengelolaan dan koordinasi, termasuk persiapan

rencana tindak tahunan, pemantauan dan evaluasi indikator-indikator

kemajuan dan kinerja, penjagaan lingkungan dan sosial, dll.

d) Identifikasi mekaniUMKM perencanaan dan koordinasi untuk pengelolaan

pembangunan di seluruh Wilayah Destinasi Pariwisata dan pengaturan-

pengaturan spesifik jika diperlukan untuk sub-wilayah, yaitu Key Tourism

Areas, situs-situs warisan, wilayah-wilayah yang sensitif secara lingkungan

dan sosial, dll.

e) Identifikasi kebutuhan akan revisi hilir rencana-rencana dan peraturan-

peraturan (spasial) formal serta identifikasi lembaga-lembaga pemerintah

yang bertanggung jawab.

3.45 H.5 Memersiapkan sebuah program pembinaan kapasitas.

Program pembinaan kapasitas harus memastikan bahwa semua pemangku

kepentingan telah siap dan mampu untuk melaksanakan Integrated Tourism

Master Plan. Program pembinaan kapasitas harus mencakup lembaga-lembaga

pemerintah yang terkait, SOEs, sektor swasta dan masyarakat setempat

(termasuk Masyarakat penduduk asli) dan akan terdiri atas:


b) Program pengembangan sektor swasta, kewirausahaan dan keahlian,

dengan fokus pada peningkatan sertifikasi berbasis kompetensi yang

disesuaikan dengan kebutuhan sektor swasta dan meningkatkan kapabilitas

perusahaan terkait dengan akses pasar, kualitas layanan dan profitabilitas

bisnis.


3.46 Persiapan program pembinaan kapasitas tersebut akan dilakukan dengan

kerjasama erat dengan pemangku kepentingan terkait dan paling tidak akan

mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

a) Penilaian pemerintah setempat/pemerintah sub-nasional, pemerintah pusat

pemerintah pusat (kementerian terkait), SOEs, sektor swasta, dan kapasitas


b) Identifikasi kebutuhan pembinaan kapasitas kelembagaan untuk

pengelolaan pembangunan pariwisata.

Lampiran

240

c) Identifikasi kebutuhan pembinaan kapasitas untuk pelaksanaan rencana-

rencana mitigasi dan pemantauan lingkungan dan sosial termasuk

penjagaan.

d) Identifikasi kebutuhan pembinaan kapasitas masyarakat untuk


e) Identifikasi kebutuhan tambahan untuk sektor swasta, UMKM dan

pengembangan keahlian.

f) Identifikasi kebutuhan formal, non-formal, dan pembelajar dewasa.


jangkauan publik proaktif sangatlah penting untuk melibatkan sektor swasta,

SOEs, masyarakat setempat, universitas, pemerintah setempat, dan lembaga-

lembaga pemerintah pusat terkait. Tepat sejak permulaan penugasan, dalam fase

pendahuluan, Konsultan harus memersiapkan sebuah Rencana Keterlibatan

Pemangku Kepentingan / Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan.

Membangun pemetaan pemangku kepentingan awal108 dan berdasarkan Rencana

Keterlibatan Pemangku Kepentingan, melalui konsultasi teratur dengan lembaga-

lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, Konsultan harus

mengupayakan umpan balik dan mufakat mengenai semua deliverables menengah

dan final.

3.48 Konsultan harus memastikan bahwa semua komentar dan/atau pertimbangan

yang muncul selama proses persetujuan dan ratifikasi formal tercermin dalam

rancangan final Integrated Tourism Master Plan. Mengupayakan umpan balik

dan dukungan pemangku kepentingan harus paling tidak sampai taraf:



c) Keragaman pembangunan penggunaan lahan dan perairan yang harus

terjadi di destinasi dan tempat pembangunan ini dilakukan

d) Dampak-dampak lingkungan dan sosial potensial dan risiko-risiko

penggunaan lahan/rencana/perubahan pembangunan atau pengembangan

fisik yang diajukan; ini harus dimasukkan sebagai pertimbangan dalam

mengembangkan pembangunan alternatif/skenario pengembangan

penggunaan lahan

e) Skenario pembangunan alternatif yang diajukan seperti skenario

pembangunan final yang diinginkan

f) Peran dan tanggung jawab semua lembaga (semi-) pemerintah terkait

dalam pelaksanaan integrated tourism master plan


Lampiran

241

g) peran dan tanggung jawab masyarakat setempat, asosiasi, pemerintah desa,

kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam pelaksanaan integrated tourism

master plan, khususnya dalam mengelola atraksi wisatawan

h) peluang pekerjaan yang ada dan masa datang dalam bidang pariwisata,

perusahaan komersil, industri, produksi pertanian, dll.

i) Wilayah-wilayah potensial dimana sektor swasta, pemerintah setempat dan

SOEs tertarik untuk menanamkan modal dalam sektor terkait pariwisata




4.1 Deliverables. Tabel berikut ini menetapkan deliverables dan waktu pelaksanaan

yang diharapkan.

Tugas Deliverable (dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) Waktu pelaksanaan sementara (bulan sejak

penandatanganan kontrak)109



• Perubahan-perubahan pada propsoal teknis yang timbul dari penyelidikan dan keterlibatan pemangku kepentingan awal

1.5


• Tugas-tugas A, B, C, D dan E

4

3 • Rencana Investasi Mendesak / Urgent Investment Plan

• Tugas G3

Akhir Juni

4 • Proyeksi dan Pertumbuhan dan Skenario Pembangunan

• Tugas F

5

5 • Keseluruhan Rencana Pembangunan

• Tugas G1

9

6 • Rencana Pembangunan Terperinci Untuk wilayah inti prioritas

• Tugas G2

9

7 • Tourism Development Plan Bertahap

• Tugas H1

11

8 • Rencana Pembangunan Infrastruktur dan layanan Terintegrasi Bertahap

• Tugas H2

11

9 • Program Pembinaan Kapasitas

• Tugas H4

11


• Tugas H

12

11 Laporan Kemajuan

• Ringkasan tentang kegiatan-kegiatan bulan sebelumnya: sebuah uraian singkat tentang kegiatan-kegiatan di bulan yang akan datang, termasuk tanggal-tanggal dan deliberable kunci serta keterlibatan pemangku kepentingan yang diajukan.


Bulanan (dalam 10 hari kalendar

dari akhir bulan)



Lampiran

242

4.2 Format dokumen. Semua laporan akan diserahkan dalam format MS Word dan

PDF. Dibutuhkan 20 (dua puluh) salinan keras dari semua laporan (dalam Bahasa

Indonesia maupun bahasa Inggris). Didorong agar dibuat penetapan program

kerja umum daring sehingga tautan-tautan ke dokumen dapat dikirimkan

sebagai ganti dokumen itu sendiri.

4.3 Peninjauan dokumen. Minimal, deliverables di atas akan ditinjau oleh RIDA.

Untuk masing-masing tinjauan diharapkan bahwa masing-masing deliverable

akan dipresentasikan pada rapat yang akan diadakan di Jakarta, dengan

dokumen diberikan paling lambat satu minggu sebelumnya. Setelah presentasi,

waktu selama dua minggu diberikan agar menyelesaikan RIDA komentar tertulis

resmi. Konsultan dapat mengidentifikasi perincian tinjauan tambahan, dan RIDA

memerlukan waktu peninjauan yang cukup. Proposal agar mengidentifikasi

dengan jelas semua periode peninjauan.

4.4 Pengelolaan proyek. Jasa akan dikelola oleh RIDA melalui sebuah Technical

Steering Committee yang mencakup seorang Manajer Proyek RIDA yang

ditugaskan. RIDA dapat meminta bantuan kepada unit Project Management

Support (PMS) untuk mengawasi pekerjaan ini. Tunjangan akan diberikan untuk

rapat-rapat kemajuan bulanan di Jakarta, dengan Laporan Kemajuan sebagai

fokus pembahasan.

4.5 Kantor proyek. Sembari menjalankan tugas ini, Konsultan diharapkan untuk

mengatur, dan menjalankan tugas-tugas dari kantor lapangan di destinasi.

Pertimbangan penting dalam memilih lokasi di antaranya adalah kemudahan

akses ke Jakarta dan lokasi pemangku kepentingan lokal yang diantisipasi.

Dibutuhkan seorang Perwakilan di Jakarta untuk memastikan hubungan dan

kerjasama yang kuat di tingkat pusat.


manajemen (MIS) daring: data yang dihasilkan dalam Jasa ini harus disimpan

dalam MIS ini oleh Konsultan, sejalan dengan prosedur-prosedur verifikasi yang

sedang ditetapkan.

Lampiran

243


5.1 Tenaga ahli Inti . Tabel berikut ini mengidentifikasi keahlian inti yang akan

dibutuhkan untuk Jasa tersebut. Sejumlah 90 orang bulan disediakan untuk

tenaga ahli inti.


Team Leader

➢ Pengalaman mengelola proyek ➢ Pengalaman pembangunan pariwisata /

perencanaan pariwisata ➢ Tingkat pendidikan universitas yang

relevan (Gelar master atau yang setara) ➢ Pengalaman internasional yang relevan

paling sedikit 15 tahun ➢ Kompetensi dasar bahasa Indonesia adalah

nilai tambah

Tenaga Ahli Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan


➢ Pengalaman internasional yang relevan paling sedikit 15 tahun

➢ Pengalaman merencanakan pariwisata pantai dan laut

➢ Pengetahuan/pengalaman dalam pariwisata berkelanjutan

Ahli ekonomi/Ahli evaluasi ekonomi & Co-team leader

➢ Pengalaman mengelola proyek ➢ Tingkat pendidikan universitas yang

relevan (Gelar master atau yang setara) ➢ Pengalaman terkait paling sedikit 10 tahun ➢ Fasih berbahasa Inggris dan Indonesia baik


Perencana Kota/Daerah ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)


Arsitek / Desainer Perkotaan ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)

➢ Pengalaman terkait paling sedikit 10 tahun ➢ Pengalaman solid dalam desain perkotaan

Perencana Transportasiasi ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)


Ahli Teknik Jalan ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)


Tenaga Ahli WATSAN dan SWM (Tenaga Teknik Sanitasi)



Tenaga Ahli Lingkungan ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)

➢ Pengalaman internasional relevan minimal 10 tahun

➢ Pengetahuan/pengalaman dalam konservasi satwa liar


Lampiran

244


pengelolaan Taman Nasional

Tenaga Ahli Pembangunan Sosial ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)

➢ Pengalaman terkait paling sedikit 10 tahun ➢ Memiliki pengalaman dalam

mengidentifikasi cagar budaya, tempat bersejarah dan sejenisnya

➢ Kecakapan dalam mengidentifikasi nilai budaya masyarakat yang perlu diakomodasi dalam pengembangan dan pembangunan suatu daerah

➢ Mampu menyusun rekomendasi tentang pemanfaatan warisan budaya daerah sebagai elemen ruang pengembangan daerah

Tenaga Ahli Biologi Kelautan /ekologi ➢ Tingkat pendidikan universitas yang relevan (Gelar master atau yang setara)

➢ Pengalaman terkait paling sedikit 10 tahun ➢ Memiliki pengalaman dalam konservasi

sumberdaya alam khususnya bidang kelautan seperti terumbu karanag, mangrove, dll

Tenaga Ahli Pembangunan / Pembinaan Kapasitas Kelembagaan



Tenaga Ahli Pengembangan Keahlian / Kapabilitas Perusahaan



Catatan:

‘Pengalaman internasional relevan’ berarti pekerjaan proyek yang serupa sebelumnya paling

tidak di negara-negara selain negara asal Tenaga Ahli Kunci.

5.5 Tenaga Ahli Non-inti Di samping Tenaga ahli inti di atas, Konsultan akan perlu

menyediakan tenaga ahli non-inti jika dianggap perlu selama jalannya

penugasan. Ini dapat mencakup tenaga ahli bandara, tenaga ahli pelabuhan,

seorang konsultan dengan pengalaman di bidang penyelaman dan/atau industri

kelautan, tenaga ahli warisan budaya, tenaga ahli penduduk asli (IPs), dan

seorang tenaga ahli angkutan umum sebagai bagian dari kelompok tenaga ahli

dan staf pendukung lainnya, yaitu administrasi, pemetaan, GIS, teknisi, dan

dukungan operasional logistik lainnya terkait dengan tugas. Konsultan juga


5.6 Stasiun Tugas. Semua pekerjaan akan dilakukan di daerah Indonesia. Team

Leader dan Co-team leader harus dimobilisir untuk bekerja purna waktu pada

proyek selama keseluruhan durasi proyek. Salah satu dari dua posisi ini akan

berbasis di Jakarta. Untuk tenaga ahli inti asing, Konsultan harus mengajukan

Lampiran

245

pertanyaan tentang proses dan waktu yang dibutuhkan untuk memeroleh izin

kerja dan visa yang dibutuhkan untuk mobilisasi ke lapangan.

Lampiran

246

Lampiran 1.

Area Destinasi Wisata / Tourism Destination Area dan Area Wisata Inti / Key Tourism

Areas

Arahan Pengembangan Kepariwisataan di Kawasan Wakatobi mengacu pada arahan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan

Nasional Tahun 2010 – 2025. Dalam Lingkup Wilayah Kajian Kendari-Wakatobi, telah

ditetapkan prioritas pengembangan yang ditunjukkan dengan adanya Destinasi

Pariwisata Nasional Kendari-Wakatobi dan Sekitarnya terdiri atas:

a. Tiga (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN): Rawa Aopa

Watumohai, Kendari, Bau-Bau

b. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Wakatobi

Gambar 1: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kendari-Wakatobi


Cakupan Wilayah delineasi ITMP Wakatobi mengacu ke Arahan Pengembangan

Wakatobi dari RIPARDA Sulawesi Tenggara Perda Prov. Sulawesi Tenggara No.5/

2016 tentang RIPPARDA Tahun 2016-2031dan Perda Kab. Wakatobi No.4/ 2017

tentang RIPPARDA Tahun 2016-2025.

Lampiran

247

Gambar 2: Struktur Pelayanan Pariwisata Daerah di Wakatobi

Kabupaten Wakatobi terletak di sebelah tenggara Pulau Sulawesi, antara Laut Banda di

sebelah timur laut dan laut Flores di sebelah barat daya. Taman Nasional Wakatobi

(WNP) mencakup empat Pulau Wakatobi utama – nama Eakatobi sendiri merupakan

lakuran/portmanteau dari dua huruf pertama masing-masing pulau utama: wangi-

Wangi, Kaledupa, Tomia and Binongko. WNP juga mencakup pulau-pulau yang lebih

kecil dan atol-atol seperti Tokabao, Lintea Utara, Lintea Selatan, Kampenaune, Hoga

dan Tolandono.

Lampiran

248

Kawasan Inti Pariwisata untuk Wakatobi dan Indikasi Rencana Induk Pariwisata

Teritegrasi (ITMP) Wakatobi adalah:

1. Pulau Wangi-Wangi

a. Sombu Dive

b. Bajo Mola

c. Kraton Liya

2. Pulau Kaledupa

a. Hoga Dive

b. Pantai Sambono

c. Benteng Ollo

3. Pulau Tomia

a. Tomia Dive

b. Puncak Kahiyangan

4. Pulau Binongko

a. Pantai Palahidu

Gambar 3: Indikasi untuk Rencana Induk Pariwisata Teritegrasi (ITMP) Wakatobi

Wakatobi terletak di pusat Segitiga Terumbu Karang dunia, yang mencakup perairan

laut Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Pulau Solomon dan Timor-Leste.

Wakatobi telah dijelaskan sebagai ’Amazon di laut, yang mencakup 5,7 juta kilometer

persegi perairan samudera dan mengandung hampir 600 spesies yang berbeda di

terumbu karang, enam dari tujuh spesies penyu laut dunia dan lebih dari 2.000 spesies

ikan karang. WNP mencakup hampir 20.000 kilometer persegi, kurang lebih 19.200

Lampiran

249

(96%) di antaranya merupakan daerah laut, dan menjadi rumah bagi banyak spesies

laut yang berwarna-warni serta batu karang tropis.

Kementerian Pariwisata RI menjelaskan Wakatobi sebagai:

Sebuah Taman Laut Nasional111 yang mencakup seluruh Kabupaten Wakatobi, terdiri

dari sejumlah 1,4 juta hektar, 900.000 hektar di antaranya dihiasi dengan spesies batuan

karang tropis warna-warni yang berbeda. Wakatobi secara luas dikenal memiliki

jumlah karang dan spesies ikan yang paling banyak di dunia. Pulau-pulau tersebut juga

terkenal karena terumbu karang terbesar di Indonesia. Di sini dapat ditemukan atol-

atol dan terumbu karang yang luar biasa dan menawarkan lebih dari 50 tempat-tempat

menyelam yang spektakuler yang dapat diakses dengan mudah dari pulau-pulau

besar. Ini merupakan habitat bagi spesies ikan besar dan kecil, taman bermain lumba-

lumba, penyu dan bahkan paus. Wakatobi sendiri katakan memiliki 942 spesies ikan

dan 750 spesies batu karang dari sejumlah 850 koleksi seluruh dunia.’112

Sebuah sistem pengelolaan zonasi dilaksanakan untuk Taman Nasional (Keputusan

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: SK.149 / IV-KK /

2007). Taman tersebut dibagi menjadi 5 (lima) zona113:

(1) zona inti seluas ± 1.300 ha, (terletak di pulau Moromaho yang dianggap sebagai

area asli yang dimaksudkan untuk pelestarian sumber daya biologis);

(2) zona kelautan dilindungi yang mencakup area seluas ± 36.450 ha, (perlindungan

dan pemfungsian sumber daya sebagai "bank" untuk ikan dan sumber daya

lainnya);

(3) zona pariwisata seluas ± 6.180 ha (dimaksudkan untuk kegiatan pariwisata yang

juga berfungsi sebagai zona tanpa penggunaan ekstraktif);

(4) zona eksploitasi lokal seluas ± 804.000 ha (zona yag paling luas untuk

dimanfaatkan oleh masyarakat Wakatobi)

(5) zona utilisasi umum seluas ± 495.700 ha (terletak di laut dalam 4 mil dari

terumbu karang atau pulau dan dimaksudkan untuk kepentingan

pengembangan perikanan laut terbuka skala besar); dan (5) zona khusus /

wilayah seluas ± 46.370 ha (dimaksudkan untuk pengembangan infrastruktur

masyarakat dan pemerintah kabupaten Wakatobi)

Sebuah rangkuman mengenai ancaman-ancaman yang teridentifikasi dalam laporan

WWF tahun 2016 (10 Years of Managing the Wakatobi National Park: Successes and

Challenges of Marine Conservation) mencakup114:

111Wilayah Terlindung Laut di bawah Keputusan Meteri Kehutanan, (Surat Keputusan menteri kehutanan Republic of

Indonesia No. 7651/KptsII/2002 tanggal 19/08/2002).

112 Wonderful Indonesia: www.indonesia.travel/gb/en/destinations/sulawesi/wakatobi

113https://www.wwf.or.id/?2723 and

https://web.archive.org/web/20180827161319/http://wakatobinationalpark.com/website/detailkonten/6

https://www.indonesia.travel/content/indtravelrevamp/gb/en/experience/experience-the-adventure-wonders-of-indonesia/diving-snorkeling.html

https://www.wwf.or.id/?2723

Lampiran

250

• praktik memancing yang merusak (memancing menggunakan bom dan sianida,

jaring muro-ami, dll.)

• penipisan persediaan ikan (memancing berlebihan dan pengeboman)

• praktik memancing yang merusak dengan Bajau, termasuk menggunakan

sianida yang berhubungan dengan perdagangan ikan karang hidup

• penambangan pasir

• persoalan pengelolaan limbah

• penebangan bakau

• pemutihan karang

Rencana pengelolaan tersebut dirancang untuk memecahkan persoalan ini, termasuk

strategi penjangkauan, pengawasan dan pemantauan.115

Program pengawasan Wakatobi mencakup tiga komponen: Jagawana WNP, polisi

daerah, masyarakat setempat, dinas perikanan kabupaten, dan Badan Kelautan dan

Perikanan Wakatobi melaksanakan pengawasan 10 hari/bulan, menggunakan Floating

Ranger Stations (FRS) disekitar Wakatobi. di samping itu, jagawana WNP dan polisi

melaksanakan patroli mendadak, dan akhirnya, patroli terintegrasi oleh para jagawana

WNP, Angkatan Laut Indonesian, polisi, dan Badan Kelautan dan Perikanan Wakatobi

yang dilakukan beberapa kali setiap bulan.

Ada banyak program pemantauan di Taman Nasional Wakatobi yang menilai

efektifitas rencana pengelolaan tersebut:

• Jagawana WNP dan Badan Kelautan dan Perikanan Wakatobi merekam

perincian pengguna sumber daya di taman tersebut selama beberapa hari survei

setiap bulan.

• Selama bulan purnama di musim bertelur, staf Otoritas Taman Nasional

Wakatobi mencatat jumlah dan spesies ikan di lokasi Pengumpulan Peneluran

Ikan

• setiap 1-2 tahun, jagawana WNP mengumpulkan data tentang kondisi populasi

ikan dan terumbu karang di seluruh taman.

• Pengawasan oportunistik fauna laut besar (paus dan lumba-lumba) dicatat di

semua survey.

• Selama bulan purnama setiap bulan, tim pemantauan WNP mensurvey pantai-

pantai tempat kura-kuran bersarang dan mencatat spesies, ukuran dan jumlah

kura-kura yang bersarang.

• setiap 2 tahun, jagawana WNP memantau habitat burung laut dan lokasi

bersarang, hutan bakau dan padang lamun.

114https://www.researchgate.net/publication/322853835_Satu_Dekade_Pengelolaan_Taman_Nasional_Wakatobi_Keber

hasilan_dan_Tantangan_Konservasi_Laut

115https://reefresilience.org/case-studies/indonesia-mpa-management/

https://www.researchgate.net/publication/322853835_Satu_Dekade_Pengelolaan_Taman_Nasional_Wakatobi_Keberhasilan_dan_Tantangan_Konservasi_Laut

https://www.researchgate.net/publication/322853835_Satu_Dekade_Pengelolaan_Taman_Nasional_Wakatobi_Keberhasilan_dan_Tantangan_Konservasi_Laut

https://reefresilience.org/case-studies/indonesia-mpa-management/

Lampiran

251

tiga survey telah diadakan untuk mengevaluasi persepsi pemangku kepentingan

tentang efisiensi pengelolaan MPA, dan untuk meningkatkan efektifitas program

penjangkauan dengan memahami tren pada persepsi local.

KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

252

Lampiran 2. Kerangka indikatif Daftar Isi



2. VISI STRATEGIS

Potensi Pariwisata







Penilaian Supply

Demand Assessment

Analisis Investor

4. STRATEGI PASAR






Penilaian kerangka perencanaan yang ada dan peninjauan rencana tata ruang yang berlaku




Analisis kegiatan ekonomi terkait pariwisata di area X/Y/Z (berdasarkan Analisis Pasar dan

hasil studi Demand Assessment), termasuk:




• Situs-situs wisatawan budaya dan alam menurut jenis, kapasitas, lokasi, dan

jumlah pengunjung



• Dll.

Kondisi pekerjaan dalam industri pariwisata setempat (berdasarkan Analisis Pasar dan hasil



253

• Kesenjangan dalam hal permintaan dan persediaan dalam hal pekerjaan

terkait pariwisata.



Uraian terperinci tentang kondisi aset alamiah dan budaya (berdasarkan Analisis Pasar dan

Hasil studi Demand Assessment dam studi-studi lain sebelumnya), termasuk:

• Identifikasi aset alamiah dan budaya di dalam Wilayah Destinasi Pariwisata.



Kondisi kesehatan lingkungan (kualitas air dan udara, pengelolaan limbah, kejadian malaria

dan bahaya kesehatan lain, dll.)





• area-area tempat wisatawan rekreasi: wilayah pantai, pusat perbelanjaan,

pasar-pasar (wisatawan), restoran, bar, dll.


Inventaris penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan saat ini, dengan fokus pada Key

Tourism Areas yang ada dan yang baru (berdasarkan Analisis Pasardan Hasil studi Demand

Assessment), yaitu:

• Akses eksternal: bandara dan kapasitas angkutan udara, pelabuhan, jaringan

jalan nasional dan provinsi, kereta api, sistem angkutan umum eksternal

(jarak jauh).

• Akses internal: jaringan jalan internal, fasilitas-fasilitas angkutan umum

internal dan jarak pendek, fasilitas-fasilitas angkutan tidak bermotor, fasilitas

pejalan kaki, keamanan jalan, dll.













254

Identifikasi terperinci mengenai kesenjangan-kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur

dan pemberian layanan




Dampak investasi-investasi yang direncanakn terhadap pemecahan kekurangan-kekurangan

dan kesenjangan layanan yang teridentifikasi


a. Proyeksi pertumbuhan untuk periode 25 tahun dan proyeksi pertumbuhan jangka

menengah terkait selama 5 tahun (berdasarkan peninjauan statistik, rencana dan

dokumen yang ada):

VI. Proyeksi pertumbuhan ekonomi.

VII. Proyeksi pertumbuhan industrial.

VIII. Proyeksi pertumbuhan pengunjung.

IX. Proyeksi pertumbuhan pekerjaan.

X. Proyeksi pertumbuhan populasi, termasuk penduduk sementara



(memperhitungkan bahwa pengunjung memiliki harapan yang relatif tinggi mengenai

standar-standar infrastruktur dan layanan).

c. Identifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk tempat tinggal, industri, perdagangan, dan

kebutuhan pengunjung di masa datang, termasuk kebutuhan lahan untuk perumahan

karyawan di bidang pariwisata dan tanggungan mereka.

d. Identifikasi tentang kesadaran masyarakat dan kebutuhan pembinaan kapasitas untuk


e. Identifikasi kebutuhan akan pengembangan keahlian untuk persediaan pasar pariwisata

(pendidikan, pengembangan UMKM).

f. Presentasi paling tidak tentang tiga skenario pengembangan tata ruang yang berbeda

untuk mengakomodasi pertumbuhan yang diproyeksikan.


pengembangan.


a) Identifikasi para pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentinga, paling tidak

dari: Lembaga-lembaga pemerintah, perwakilan sektor swasta, penduduk setempat dan

komunitas bisnis, LSM setempat.

b) Pembahasan tentang temuan, standar-standar perencanaan yang diajukan serta skenario-

skenario dengan semua pemangku kepentingan.


d) Identifikasi para pemangku kepentingan yang akan berkontribusi secara aktif dalam perincian



255




a) Menyajikan peta penggunaan lahan untuk tahun yang ditetapkan pada alinea 3.23

G.1 (1) dalam kerangka kerja di atas termasuk lokasi terperinci, bentuk dan ukuran

Key Tourism Areas yang ada dan yang baru.

b) Mengidentifikasi dan membahas persoalan kepemilikan lahan terkait dengan


c) Mengidentifikasi dan memitigasi dampak-dampak lingkungan dan sosial impacts

terkait dengan skenario pengembangan yang dipilih.

d) Mengidentifikasi dan membahas pelestarian warisan budaya dan alam persoalan

terkait dengan skenario pengembangan yang dipilih.

e) Mengevaluasi pilihan-pilihan pentahapan dan memilih lokasi-lkasi prioritas untuk

dikembangkan dengan ukuran dan bentuk terperinci terkait yang konsisten dengan

proyeksi permintaan untuk semua penggunaan lahan dengan penekanan khusus

pada pengembangan pariwisata masing-masing selama lima tahun sebagaimana

termuat dalam alinea 3.23 G.1 (5) dalam kerangka kerja di atas.

f) Mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk infrastruktur dan layanan di atas

kekurangan-kekurangan yang ada berdasarkan skenario pengembangan yang

dipilih dan standar-standar infrastruktur dengan lingkup perencanaan selama 5

tahun dan 25 tahun berturut-turut.

g) Menyajikan sebuah rencana pentahapan terintegrasi untuk penetapan waktu

penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan dengan cara bertahap dan berhati-

hati untuk meminimalisir risiko dan untuk memandu pembangunan.

h) Mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk UMKM dan pengembangan keahlian.

i) Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan skenario yang diinginkan.

j) Menilai minat dan komitmen sektor swasta terhadap perwujudan skenario

pengembangan.


pengembangan.

l) Mengidentifikasi kebutuhan akan revisi hilir terhadap rencana dan peraturan formal

(tata ruang) lainnya (untuk daftar indikatif lihat Lampiran 3).

5. RENCANA-RENCANA PENGEMBANGAN UNTUK KEY TOURISM AREAS

PRIORITAS

Menyajikan rencana-rencana pengembangan terperinci dalam lingkup perencanaan selama 5

tahun dan 25 tahun untuk:

a) Semua Key Tourism Areas prioritas saat ini dalam Wilayah Destinasi Pariwisata

(klaster-klaster hotel dan fasilitas dan atraksi wisatawan yang ada) dan untuk

b) Key Tourism Areas baru yang telah diprioritaskan pembangunan

pariwisatanya dalam 5 tahun pertama Program,


256



6. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN TERINTEGRASI


Menyajikan:

a) Hasil-hasil konsolidasi keseluruhan skenario pengembangan dan rencana

pengembangan terperinci

b) Rencana pengembangan infrastruktur dan layanan terintegrasi dan bertahap

c) Perkiraan biaya terkait untuk semua sector dengan tingkat prakelayakan

selama 5 dan 25 tahun berturut-turut, bersamaan dengan desain-desain

konseptual.

B) Rencana investasi tersebut harus mendukung dan memandu pembangunan pariwisata

dan akan mencakup:



jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta api, angkutan umum eksternal

(jarak jauh)

c) Akses internal: jaringan jalan internal, fasilitas-fasilitas angkutan umum

internal dan jarak pendek termasuk angkutan air, fasilitas-fasilitas angkutan

tidak bermotor, pengelolaan lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, keamanan jalan,

parkir, dll.





h) Pasokan listrik.







Menyajikan:

a) rencana investasi tahun pertama untuk perbaikan konektifitas dan

b) investasi infrastruktur dasar tahun pertama yang amat penting.


257


Menyajikan:

a) Program Pembinaan Kapasitas yang bekerjasama erat dengan pemangku

kepentingan yang teridentifikasi

b) termasuk pembinaan kapasitas keembagaan di semua tingkat pemerintah,

pemantauan penjagaan dan revisi rencana tata ruang hilir, pembinaan

kapasitas masyarakat, dan UMKM serta pengembangan keahlian.


Menyajikan:

sebuah integrated tourism master plan untuk semua sektor pada tingkat prakelayakan,

termasuk desain-desain konseptual untuk semua infrastruktur dan layanan untuk 5 dan 25

tahun, terdiri atas:


b) rencana pentahapan yang menunjukkan lokasi-lokasi prioritas yang akan

akan dikembangkan masing-masing dalam jangka waktu lima tahun

sebagaimana termuat dalam alinea 3.23 G.1 (5) kerangka kerja

c) rencana-rencana pengembangan terperinci untuk Key Tourism Areas

prioritas

d) rencana pembangunan fasilitas pariwisata bertahap selama 5 dan 25 tahun





inklusif


pariwisata

i) jika informasi yang memadai tentang pembebasan lahan dan/atau relokasi

tersedia untuk pembangunan lahan/infrastruktur/fasilitas tertentu

sebagaimana yang direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah diputuskan

bahwa rekomendasi ITMP akan dilaksanakan, maka Konsultan juga akan

memersiapkan rencana tindak pembebasan lahan dan relokasi atau land

acquisition and resettlement action plan (LARAP) sesuai dengan LARPF


j) jika informasi yang memadai tentang keberadaan dan potensi dampak-

dampak terhadap Penduduk asli tersedia untuk pembangunan

lahan/infrastruktur/fasilitas tertentu sebagaimana yang direkomendasikan

oleh ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa rekomendasi ITMP akan

dilaksanakan, maka Konsultan juga akan memersiapkan rencana Penduduk

Asli atau Indigenous Peoples Plan (IPP) sesuai dengan Kerangka

Perencanaan Penduduk Asli atau Indigenous Peoples Planning Framework


258

(IPPF) sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Penjagaan Lingkungan dan

sosial





o) rencana pembiayaan termasuk pembedaan kontribusi sektor publik dan

sektor swasta.

9. EVALUASI EKONOMI




259

Lampiran 3.

Tanggung jawab atas peninjauan rencana-rencana setelah penyelesaian Integrated

Tourism Master Plan

Begitu Integrated Tourism Master Plan telah dipersiapkan, sejumlah rencana tata ruang dan

sektoral harus ditinjau dan ditingkatkan atau dipersiapkan juga, termasuk:


a. RTRW Provinsi

b. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kawasan Strategis Pariwisata (seluruh

kota/kabupaten)




a. jalan

b. transportasi








Rencana Pengelolaan Tapak, termasuk Penilaian Daya Tampung, Rencana

Konservasi, Rencana Pengelolaan Pengunjung, Penilaian Dampak Warisan

dan Penilaian-penilaian Pengaturan Kelembagaan terkait (jika perlu).

Sejumlah besar lembaga-lembaga pemerintah akan terlibat dalam memersiapkan/meninjau

rencana-rencana ini. Sebagian besar pekerjaan tersebut akan dilakukan melalui kerjasama

erat dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan. Catatan

pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi badan pemerintah mana di tingkat

pemerintah yang mana yang secara resmi bertanggung jawab untuk persiapan dan/atau

peninjauan rencana-rencana ini. Adalah upaya awal untuk mengidentifikasi kebutuhan

perencanaan hilir yang akan dibangun dan diperbaiki oleh Konsultan.


Yang bertanggung jawab untuk persiapan/peninjauan terhadap RTRW dan RDTR

adalah Bappeda Kota atau Kabupaten dari area yang tercakup. Jika area perencanaan

mencakup lebih dari satu pemerintah daerah, yang seringkali terjadi untuk RTRW

untuk wilayah-wilayah strategis, Bappeda Provinsi-lah yang bertanggung jawab.


260


Warisan Alam

Kemungkinan rencana induk sektoral hilir terkait Warisan Alam termasuk tetapi


Rencana Konservasi, Rencana Pengelolaan Pengunjung, Analisa Dampak dan

Penilaian-penilaian Pengaturan Kelembagaan terkait.

Warisan Budaya

Kemungkinan rencana induk sektoral hilir terkait Warisan Budaya termasuk tetapi


Rencana Konservasi, Rencana Pengelolaan Pengunjung, Penilaian Dampak

Warisandan Penilaian-penilaian Pengaturan Kelembagaan terkait.

Jalan

Ada sejumlah lembaga di masing-masing tingkat pemerintah yang bertanggung

jawab dalam sektor jalan. Sebagian besar tanggung jawab tersebut jatuh pada

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MPWH). Rincian tanggung

jawabnya sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini.


Ditjen Jasa Marga -


Umum dan Perumahan

Rakyat


Mengembangkan dan memelihara jaringan jalan nasional,

termasuk beberapa jalan tol

Rekonstruksi dan memelihara jalan provinsi dan

kabupaten yang telah digolongkan sebagai jalan strategis




Umum dan Perumahan

Rakyat

Mengatur jalan tol


Pemerintah daerah

provinsi


Mengembangkan dan memelihara jaringan jalan provinsi


Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Mengembangkan rencana induk jalan Kabupaten/Kota

dan daerah


Kabupaten/Kota




261

Transportasi


infrastruktur-infrastruktur dan layanan transportasi di jaringan nasional (kecuali

jalan), dan Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab

untuk jaringan provinsi dan Kabupaten/Kota. Perincian tanggung jawabnya

sebagaimana tabel berikut ini.


Dirjen Angkutan

Darat- MOTr

Mengembangkan rencana induk layanan pengangkutan jalan

Mengembangkan rencana induk jalan air ferry dan darat




Menerbitkan izin layanan pengangkutan publik berbasis

jalan antar provinsi kepada operator

Mengembangkan terminal pengangkutan publik berbasis

jalan antar provinsi



Mengembangkan dan memelihara pelabuhan jalan air ferry

dan darat



Dirjen Angkutan

Udara- MOTr



udara


Memberlakukan jaringan rute pengangkutan udara reguler


operator



Dirjen Angkutan

Laut - MOTr





Menerbitkan izin layanan angkutan pelayaran reguler

kepada operator



Dirjen

Perkeretaapian -




262


MOTr Mengembangkan dan memelihara jaringan rel kereta api

antar provinsi

Menerbitkan izin layanan angkutan umum kereta api antar

provinsi kepada operator

Menyetujui desain teknis dan pengoperasian jalur kereta api

Pemerintah daerah

provinsi


Pemerintah daerah provinsi harus meminta persetujuan dari

MOTr mengenai desain teknis dan pengoperasian.

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota


Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus meminta

persetujuan dari MOTr mengenai desain teknis dan

pengoperasian.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MPWH) bertanggung jawab

atas pengembangan jaringan drainase serta pengendalian banjir dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi bertanggung jawab untuk jaringan-jaringan

provinsi dan kabupaten/kota. Perincian tanggung jawabnya adalah sebagiamana

dalam tabel berikut ini.


Kementerian

Pekerjaan Umum dan


Dirjen Sumber Daya

Air

Mengembangkan rencana induk pengelolaan sumber daya

air dan pelestarian air

Mengatur pengelolaan sumber daya air dan pelestarian air



Mengembangkan rencana induk jaringan utama drainase

Mengembangkan standarisasi untuk pengelolaan sumber

daya air





Umum dan


Dirjen Cipta Karya

Mengembangkan peraturan untuk sistem drainase di lokasi

permukiman

Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan sistem drainase








263



pengembangan sistem untuk drainase di permukiman

kepada Pemerintah Daerah

Dinas Pekerjaan

Umum di Tingkat

Provinsi




drainase

Mengawasi pengoperasian dan teknis sumber daya air dan

drainase


Mengevaluasi dan mengendalikan pengelolaan sumber

daya air

Melaksanakan desentralisasi wewenang untuk sektor

sumber daya air di tingkat provinsi




Dinas Pekerjaan

Umum di Tingkat

Kota/Kabupaten

Serupa dengan Dinas Pekerjaan Umum di tingkat provinsi,

tetapi untuk jaringan Kabupaten/Kota


drainase


mengkoordinir sistem drainase dan pengelolaan sumber

daya air antar-koneksi



bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan rencana induk sektoral adalah

perusahaan penyediaan air bersih daerah kota/kabupaten PDAM.


Kementerian

Pekerjaan Umum dan


Dirjen Cipta Karya

Mengatur pengelolaan sistem air minum di daerah

perkotaan, perdesaan dan khusus



Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan tentang sistem

air minum




Umum dan

Mengatur standarisasi untuk penyediaan air bersih

khususnya untuk sistem air minum


264


Perumahan Rakyat–

BPPSPAM

Mengawasi sistem penyediaan air bersih untuk pemerintah

provinsi dan daerah

Dinas Pekerjaan

Umum– Provinsi


provinsi (RISPAM)


Mengembangkan layanan penyediaan air bersih services di

tingkat regional



Pemerintah Kota–

PDAM di tingkat kota

Mengembangkan peraturan dan strategi tentang air minum

dan pengelolaan air limbah


kota (RISPAM), termasuk pemeliharaan dan pengendalian




Menyediakan Koneksi air HH, Konstruksi serta O&M

jaringan air minum kota



Kota/Kabupaten (SSK) yang mencakup Pengelolaan air limbah dan pengelolaan

limbah padat. Yang bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaannya adalah

Dinas PU.



Mengembangkan rencana pengelolaan air limbah dan

limbah padat nasional untuk mendukung wilayah

pariwisata

Melaksanakan sistem peraturan air limbah dan limbah

padat termasuk memfasilitasi penyediaan lahan

Mengawasi pedoman teknis untuk sistem pengelolaan air


Mengembangkan standarisasi untuk pengelolaan air limbah

dan limbah padat

Dinas Pekerjaan

Umum di tingkat

provinsi

Mengembangkan sistem peraturan air limbah dan limbah

padat di tingkat regional



265



limbah padat


Sanitasi/BPS, Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan

Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Mengembangkan peraturan teknis untuk sistem

pengelolaan air limbah dan limbah padat

Menyediakan layanan pengelolaan air limbah dan limbah

padat

Persediaan listrik

Yang bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan rencana induk

Penyediaan listrik sektoral adalah Perusahaan Penyedia listrik Nasional PLN, yang

juga penyedia pasokan listrik.


Kementerian Energi

dan Sumber Daya

Mineral – Dirjen

Listrik



listrik





Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral

provinsi




listrik

Berkooordinasi dan mengawasi unit pelaksanaan teknis di

tingkat daerah dan kota / kabupaten

Perusahaan Penyedia

listrik di tingkat

regional

Mengembangkan rencana induk pasokan listrik di tingkat

regional

Menyediakan sistem pasokan listrik


266


Mengingat tanggung jawab bagi banyak rencana induk sektoral diberikan kepada

Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sebagai akibat dari dorongan untuk desentralisasi.

Namun, ini dapat mengakibatkan penyediaan infrastruktur yang kurang efisien. Misalnya,

penggunaan gabungan sumber daya air mentah atau lokasi pembuangan libah padat oleh

lebih dari satu Pemerintah Daerah dapat jauh lebih efisien daripada masing-masing

Pemerintah Daerah memiliki fasilitasnya sendiri. Karenanya, Integrated Tourism Master

Plan harus mengidentifikasi peluang untuk penggunaan gabungan terhadap sumber daya

dan fasilitas antara daerah-daerah. Dalam hal demikian, Provinsi dapat memimpin dalam

persiapan rencana induk sektoral dengan kerjasama erat dengan pemerintah setempat yang

terlibat. Contoh yang baik dari kerjasama tersebut sudah ada di Provinsi Jawa Tengah,

dimana Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Bantul, dan Wonogiri bekerja sama secara

erat di bawah panduan Provinsi Jawa Tengah untuk membuat rencana-rencana induk

terintegrasi untuk pengelolaan limbah padat, drainase dan sanitasi. Hal yang sama dapat

dilakukan untuk jalan dan pengangkutan jalan dimana Provinsi bisa menjadi pemimpin

dalam persiapan rencana induk sektoral master yang mencakup semua lapisan pemerintah.


267

Lampiran 4.

TOR Terperinci untuk Tugas C2: Analisis Data Dasar Penyediaan infrastruktur dan

pemberian layanan

Umum


berikutnya. Karenanya, sumber data dan metodologi pengumpulan data harus disajikan

dengan jelas. Dalam hal sumber data todal lpmsostem ITMP harus memilih sumber data

yang paling dapat diandalkan dan menyesuaikan pilihan tersebut.

Semua perhitungan baseline harus disesuaikan untuk sampai di baseline perusahaan untu

satu tahun dasar tetap untuk semua sektor infrastruktur yaitu 2018.




ITMP tidak hanya haurs menyajikan informasi statistik tetapi juga analisis data menyeluruh,

tingkat infrastruktur dan layanan untuk memeroleh pemahaman mendalam mengenai

situasi dasar serta kesenjangan-kesenjangan dalam hal penyediaan infrastruktur dan

pemberian layanan.

Populasi

Untuk perencanaan infrastruktur, penting untuk menetapkan sebuah dasar populasi yang

menyeluruh untuk tahun dasar tetap untuk masing-masing kecamatan dan untuk masing-

masing KTA, dengan tabel ringkasan menurut kabupaten/kota. Populasi menurut

kecamatan harus disajikan dalam tabel keseluruhan tunggal termasuk populasi perkotaan,

perdesaan dan total, rata-rata ukuran rumah tangga, jumlah rumah tangga, luas area dalam

ha, dan kepadatan populasi.

Untuk masing-masing kecamatan Compound Annual Growth Rate (CAGR) harus dihitung

berdasarkan data populasi selama sepuluh tahun terakhir dan CAGR ini harus digunakan

untuk memersiapkan proyeksi populasi menurut Kecamatan.

Dalam hal sebuah Kecamatan yang berukuran relatif besar, yaitu jika Kecamatan tersebut

lebih besar daripada KTA, maka data populasi harus dipisah-pisahkan lebih jauh menjadi

data populasi per Kelurahan/Desa. Ini sudah jelas dalam hal Kecamatan Komodo, dimana

data populasi harus disajikan di tingkat kelurahan/desa level.


ITMP harus menghitung permintaan transportasi dan volume lalu lintas terkait pariwisata,

sebagai sebuah kondisi dasar untuk menyesuaikan investasi dari sebuah sudut pandang


268

permintaan pariwisata. Analisis Pasar dan laporan Demand Assessment menyajikan sebuah

penilaian berdasarkan jumlah pengunjung puncak (internasional resp. domestik) per hari

dan analisis modal split, termasuk cara datangnya (udara, laut, darat) dan moda

transportasi di dalam TDA (mobil pribadi, taxi, bus umum, bus wisatawan, dll.). ITMP

harus membuat Analisis Pasar dan temuan-temuan Demand Assessment, memutakhirkan

dan melengkapi data jika diperlukan dan menyajikan sebuah analisis yang lebih mendalam.


• lalu lintas yang diakibatkan pariwisata eksternal, termasuk asal (domestik juga asing),

volume, modal split (udara, laut, darat), dan titik kedatangan di TDA


perjalanan (mobil pribadi/rental / taxi, bus umumw, bus wisatawan, motor, dll), pada

bagian-bagian jalan antara titik kepentingan utama untuk wisatawan di dalam TDA

(pelabuhan, bandara, KTAs, atraksi wisatawan utama, dll)

• alokasi volume lalu lintas darat terkait pariwisata untuk jaringan jalan dan identifikasi

volume dan persentasi lalu lintas terkait pariwisata di seksi jalan eksternal dan internal

terpilih yang dianggap penting untuk pembangunan pariwisata.


Laporan Analisis Pasar dan Demand Assessment memberikan informasi terperinci tentang

infrastruktur, fasilitas dan hambatan kapasitas bandara, (membuat perbedaan antara

landasan pacu, taxiway, apron, kapasitas gedung terminal, kapasitas pengangkutan udara,

dll.) dan perbaikan-perbaikan yang direncanakan selama tahun tersebut. Informasi ini harus



Analisis kapasitas bandara harus mencakup periode perencanaan ITMP selama 25 tahun

penuh dan harus mengidentifikasi investasi ambang batas yang diperlukan dan penetapan

waktunya.


publik maupun sektor swasta dan menganalisa apakah dan sampai taraf mana investasi-

investasi ini akan mengentaskan atau memecahkan kekurangan-kekurangan yang

teridentifikasi dan kesenjangan apa yang masih ada.


Laporan Analisis Pasar dan Demand Assessment memberikan informasi terperinci tentang

infrastruktur, fasilitas dan hambatan kapasitas pelabuhan laut yang harus ditinjau,

dimutakhirkan dan dilengkapi jika perlu. ITMP harus menganalisa data dan



269

Menilai potensi penumpang kapal pesiar untuk mengunjungi TDA (juga disebut dengan

Analisis Pasar dan laporan analisis Demand Assessment; ditinjau, dimutakhirkan dan

dilengkapi jika perlu).

Mengidentifikasi dan menganalisa mata rantai angkutan air eksternal (dari pulau-pulau lain

ke TDA): rute pelayaran reguler untuk penumpang resp. ferry mobil, frekuensi, kapasitas


Menganalisa kapasitas yang tersedia untuk transportasi laut versus permintaan pada hari-

hari puncak pada musim wisata.


kedatangan kapal pesiar serta karakteristik kapal pesiar dan mengidentifikasi kekurangan-

kekurangannya.


publik maupun sektor swasta dan menganalisa apakah dan sampai taraf mana investasi-

investasi ini akan mengentaskan atau memecahkan kekurangan-kekurangan yang

teridentifikasi dan kesenjangan-kesenjangan apa yang masih ada.


Mengidentifikasi jalan utama yang membantu memberikan akses eksternal ke TDA. ITMP

harus menyajikan informasi dasar mengenai bagian-bagian jalan ini dalam kaitannya

dengan karakter jalan (klasifikasi, panjang, lebar, jenis jalan aspal), volume lalu lintas, % lalu

lintas terkait pariwisata (lihat bagian sebelumnya tentang “Permintaan Transportasi dan

Volume Lalu Lintas terkait Pariwisata”), komposisi lalu lintas, VCR dan kondisi saat ini

mengenai bagian-bagian jalan ini membedakan antara IRI < 6 resp. > 6. ITMP harus

menganalisa data tersebut dan mengidentifikasi serta menghitung kekurangan-kekurangan.


Proyek terutama akan memfokuskan pada peningkatan akses internal (berlawanan dengan

konektifitas eksternal). Karena itu, diperlukan inventarisasi dan analisis menyeluruh

tentang akses internal. ITMP harus menganalisa data tersebut dan mengidentifikasi serta

menghitung kekurangan-kekuranganya. Ini harus paling tidak memuat analisis dasar

berikut ini:





menghubungkan titik-titik kepentingan bagi pengunjung (bandara, pelabuhan, KTA,

atraksi wisatawan utama, pantai, dll.). Selanjutnya, karakter jalan (klasifikasi,

panjang, lebar, jenis jalan aspal), volume lalu lintas, % lalu lintas terkait pariwisata

(lihat bagian sebelumnya tentang “Permintaan Transportasi dan Volume Lalu Lintas

terkait Pariwisata”), komposisi lalu lintas, VCR dan kondisi saat ini mengenai


270

bagian-bagian jalan ini harus ditetapkan sebagai dasar untuk pemantauan,

membedakan antara IRI < 6 resp. > 6. Ini adalah informasi yang sangat penting

untuk mengukur salah satu dari indikator pemantauan proyek.




masing-masing KTA (mobil, sepeda motor dan bus wisatawan). Diperlukan sebuah

analisis terpisah untuk atraksi wisatawan utama dalam TDA. Ini harus


diidentifikasi.



transportasi antara titik-titik kepentingan utama untuk wisatawan harus ditetapkan

sebagai baseline. Menyajikan sebuah matriks yang memerlihatkan rata-rata waktu

perjalanan dari pintu ke pintu yang sebenarnya menggunakan mobil, bus umum dan

sepeda (sebagaimana berlaku).



infrastruktur terkait saat ini harus disajikan sebagai dasar. Ini akan mencakup lalu

lintas sepeda/becak dan pejalan kaki serta dalam beberapa kasus kendaraan-

kendaraan yang ditarik hewan sebagaimana berlaku.

Analisis tentang akses di dalam KTAs harus mencakup sebuah analisis tentang rute-

rute dan jaringan-jaringan pejalan kaki yang menghubungkan titik kepentingan

lokal bagi pengunjung di dalam masing-masing KTA. Ini akan mencakup misalnya

lebar dan kualitas trotoar, penyeberangan pejalan kaki di jalan utama, titik-black

spot kecelakaan lalu lintas, peran becak atau kendaraan tidak bermotor lain dalam

hal berjalan menjadi hal yang menyulitkan, identifikasi tentang kesenjangan-

kesenjangan kualitas dalam jaringan-jaringan jalur pejalan kaki, dll. Mengidentifikasi

bagian-bagian jalan dimana pejalan kaki dan lalu lintas sepeda terkonsentrasi dan

menganalisa komposisi dan volume lalu lintas saat ini untuk menilai kebutuhan

akan lajur terdedikasi, trotoar dan lokasi untuk fasilitas penyeberangan pejalan kaki.

Transportasi bukan kendaraan bermotor di tempat-tempat wisata mengharuskan

kualitas yang lebih tinggi daripada standar-standar Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat yang biasa, yaitu dengan lebar jalur minimum 2 m, tidak


dengan pepohonan.


271


Menyajikan inventarisasi dan analisis data kecelakaan lalu lintas jalan dan korban

jiwa. Area black spot, persimpangan dan lokasi-lokasi harus diidentifikasi

berdasarkan jumlah kecelakaan dan korban jiwa, khususnya di wilayah pariwisata

inti.


ITMP harus menganalisa parameter-parameter yang akan digunakan untuk proyeksi

pertumbuhan lalu lintas. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, rangkaian waktu

data lalu lintas pada bagian-bagian jalan inti, tren kepemilikan kendaraan dan tren

modal split.





kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi dan kesenjangan-kesenjangan apa yang

masih ada.




mewawancarai operator angkutan umum mengenai volume penumpang harian per rute,

penuh-tidaknya kendaraan, dan jumlah wisatawan asing/lokal yang menggunakan

angkutan umum. Menyajikan jaringan angkutan umum di peta-peta. ITMP harus

menganalisa data tersebut dan mengidentifikasi serta menghitung kekurangan-

kekurangannya. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

• Akses eksternal (antar daerah) saat ini dengan bus umum ke TDA: trayek bus, waktu

perjalanan, frekuensi, tarif, titik keberangkatan /terminals dalam TDA, dll.

• Terminal-terminal dalam TDA: lokasi, desain, fasilitas, kondisi (pemeliharaan) saat

ini, hambatan kapasitas jika ada.

• Angkutan umum internal saat ini dalam wilayah TDA jika ada (bus umum, minibus,

ojek, taxi): ketersediaan, trayek, frekuensi, tarif, waktu perjalanan antara daerah asal

utama dengan destinasi wisata dalam TDA, dll.

• Menganalisa apa yang dapat ditawarkan oleh angkutan umum kepada pengunjung.

Misalnya: bagaimana kualitas angkutan umum yang tersedia pada saat kedatangan

di pelabuhan /bandara dalam kaitannya dengan jenis kendaraan, trayek, frekuensi,

waktu perjalanan, keandalan dan biaya untuk melakukan perjalanan ke daerah

pariwisata inti.


272

Angkutan air



sebelumnya tentang “Konektifitas laut eksternal” mencakup koneksi-koneksi angkutan laut

eksternal. ITMP harus menganalisa data tersebut dan mengidentifikasi serta menghitung

kekurangan-kekurangannya. Data inventaris dan analisis harus termasuk, tapi tidak

terbatas pada:

• Inventarisasi dan karakteristik berbagai pelabuhan, terminal ferry, tempat-tempat

penambatan perahu dan marina (desain, fasilitas, kapasitas bangunan terminal,

kapasitas penambatan, kapasitas parkir mobil, konektifitas angkutan darat umum,

kapasitas saat ini dan hambatan kapasitas, persoalan lingkungan, investasi-investasi

yang direncanakan, ketersediaan ruang untuk perluasan kapasitas, dll.).




reguler untuk penumpang resp. ferry mobil, frekuensi, kapasitas penyeberangan

harian yang ditawarkan, waktu perjalanan, harga tiket, dll.






persoalan pengawasan dan penegakan, persoalan keselamatan terminal ferry, dll.

Keselamatan Angkutan air merupakan kondisi dasar bagi pembangunan pariwisata,

yang membutuhkan suatu pendekatan terintegrasi yang menggabungkan banyak

sekali intervensi. Proses perencanaan ITMP menyediakan program yang sempurna

untuk menangani permasalahan keselamatan angkutan air yang saling terkait

dengan kerjasama yang erat dengan semua pemangku kepentingan. Proses ITMP

harus menghasilkan pendekatan yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk

mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran tentang keselamatan.

• Mengidentifikasi investasi-investasi yang direncanakan dan ditegaskan baik oleh

sektor publik maupun sektor swasta dan menganalisa apakah dan sampai taraf

mana investasi-investasi ini akan mengentaskan atau memecahkan kekurangan-




perlindungan banjir yang ada (saluran-saluran drainase, selokan, stasiun pemompa, dll.)

dan menganalisa efektifitasnya. Persoalan Drainase dan banjir untuk keseluruhan TDA

harus diidentifikasi, dihitung dan ditetapkan sebuah baseline yang tetap termasuk tapi tidak

terbatas pada: lokasi dan ukuran wilayah rawan banjir, penyebab banjir, jumlah penduduk

dan dunia usaha yang terdampak, daerah wisata yang terdampak, frekuensi banjir, rata-rata


273

dan maksimum kedalaman bajir, dampak terhadap potensi pembangunan pariwisata, dll.

ITMP harus menyajikan sebuah analisis terperinci mendalam tentang risiko-risiko banjir

saat ini untuk daerah wisata inti dan infrastruktur terkait pariwisata (khususnya bandara,

pelabuhan, jalan utama yang menghubungkan daerah-daerah wisata inti dengan bandara

dan pelabuhan).






persoalan yang amat penting yang memengaruhi pembangunan pariwisata pantai. Area-

area mana saja yang berpotensi akan terdampak? Bagaimana dengan akibat-akibat untuk

wilayah pariwisata berorientasi pantai dan pulau-pulau kecil berpenduduk secara khusus?

Tindakan-tindakan mitigasi apa saja yang dapat dipertimbangkan? Apakah artinya ini bagi

skenario pengembangan?

ITMP harus mengidentifikasi investasi-investasi yang direncanakan dan ditegaskan baik

oleh sektor publik maupun sektor swasta dan menganalisa apakah dan sampai taraf mana

investasi-investasi ini akan mengentaskan atau memecahkan kekurangan-kekurangan yang



Sebuah baseline populasi tunggal dan tahun dasaryaituharus digunakan secara konsisten di

seluruh bab ini untuk menetapkan dasar untuk penyediaan layanan kebutuhan dasar. Ini

harus mencakup untuk masing-masing kecamatan perkotaan, perdesaan dan total

populasi, pertumbuhan populasi, rata-rata ukuran rumah tangga, jumlah rumah tangga,

luas daerah dalam ha, dan kepadatan populasi.

Dalam hal kecamatan yang berukuran relatif besar, yaitu jika kecamatan yang berukuran

lebih besar daripada KTA, then data populasi should be further disaggregated menjadi data

per Kelurahan/Desa. Ini sudah jelas dalam hal Kecamatan Komodo, where data populasi

should be presented pada tingkat kelurahan/desa.


ITMP harus menyajikan sebuah daftar inventaris menyeluruh dan analisis tentang kondisi

penyediaan air bersih saat ini dalam TDA dan secara lebih terperinci dalam KTAs. Ini harus

menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan kekurangan-kekurangan

saat ini dalam hal penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan.




untuk pertanian, industri dan perdagangan harus diidentifikasi. Analisis permintaan


274

air harus berdasarkan standar-standar SNI; yaitu SPM Permen PU 01/PRT/M/2014,

dan SNI 03-7065-2005; artinya penyediaan air bersih yang aman adalah 60 berturut-

turut 120l/kapita/hari untuk pengguna domestik; 150 l/tempat tidur/hari untuk

hotel tidak berbintang dan 250 l/ tempat tidur/hari untuk hotel berbintang.


Daftar inventaris dan analisis kondisi penyediaan air bersih saat ini harus mencakup

baik PDAM, bukan-PDAM dan/atau sistem berbasis masyarakat. Untuk masing-

masing sistem PDAM dan masing-masing sistem berbasis masyarakat sebuah uraian

terperinci tentang infrastruktur dan cakupan layanan saat ini harus disajikan,

disertai dengan peta-peta untuk menggambarkan cakupan dan perincian teknis.

Infrastruktur termasuk, tetapi tidak terbatas pada: lokasi dan kapasitas sumber air

baku, asupan, transmisi, fasilitas dan kapasitas perawatan, tank penyimpanan dan

embung, produksi air, air yang disampaikan kepada konsumen akhir, jaringan

distribusi, cakupan wilayah jaringan, jumlah konseksi rumah/konsumen, meteran

air, pipa umum, hydrant, dll. ITMP harus juga menyajikan sebuah analisis kualitatif

tentang kondisi penyediaan air bersih saat ini. Ini akan termasuk, tapi tidak terbatas

pada: UFW, kualitas air, keberlangsungan pasokan, tekanan air, tarif air,

keterjangkauan dan kemauan untuk membayar, persoalan pengoperasian dan

pemeliharaan, dll.

ITMP harus menyajikan, menganalisa dan menghitung informasi mengenai kualitas

pemberian layanan untuk memeroleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi

dan tantangan-tantangan dasar. ITMP harus mengidentifikasi dan menghitung

kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam kaitannya dengan: ketersediaan air

baku, fluktuasi dan kekurangan musiman; kapasitas produksi; kapasitas

penyipanan; kapasitas transmisi; kehilangan air /UFW; permintaan jam puncak

versus kapasitas pasokan; keberlangsungan pasokan dan jam-jam layanan harian (24

jam atau kurang); tekanan air; kualitas air; tarif air dan keterjangkauan; jaringan

distribusi, cakupan jaringan distribusi; dll.


untuk diperhatikan secara khusus. ITMP harus menganalisa untuk masing-masing

permintaan air di pulau kecil berpenghuni (berdasarkan SNI 03-7065-2005) serta

infrastruktur dan pemberian layanan saat ini dalam kaitannya dengan sumber dan

kapasitas air baku, transmisi, pengolahan, kapasitas produksi dan penyimpanan,

UFW, distribusi, koneksi rumah, tarif air, keberlangsungan pasokan, kualitas air, dll.


275









tahun dasar yang tetap yang diberikan di atas untuk indikator pemantauan proyek

“Penduduk yang diberikan akses ke sumber air yang baik” dan menghitung

kekurangan-kekurangan sebenarnya yang harus diperbaiki untuk mencapai tingkat

layanan yang sesuai dengan standar-standar nasional. Ini adalah informasi yang

sangat penting untuk mengukur salah satu dari indikator pemantauan proyek.

Di Indonesia definisi-definisi global telah diterapkan untuk akses ke sumber air yang

baik, yaitu definisi WHO-UNICEF Joint Monitoring Program (JMP) tentang sumber

air yang “diperbaiki” yang mencakup sumber-sumber berikut ini: koneksi rumah

tangga / Pipa tegak umum / sumur bor/ sumur gali terlindungi /mata air

terlindung /pengumpulan air hujan.

ITMP harus menyajikan sebuah tabel tingkat layanan ringkasan dasar untuk masing-

masing Kecamatan, masing-masing Kabupaten/Kota, masing-masing KTA dan TDA




• % dari populasi yang memiliki akses ke sumber air yang “diperbaiki” lain



populasi yang menggunakan layanan penyediaan air bersih yang “diperbaiki” harus

memerhitungkan kepatuhan terhadap standar-standar dalam kaitannya dengan

kuantitas dan kualitas, yaitu persentasi populasi yang memiliki akses ke PDAM,

sumur bor, atau sumber lainnya dengan ketersediaan air kurang dari 120

l/kapita/hari untuk penggunaan rumah tangga dan harus dianggap sebagai

populasi tanpa akses ke sumber air yang baik.

Dalam hal terdapat temuan bahwa orang-orang mengandalkan air tanah dangkal

dan mata air untuk penyediaan air bersih, ITMP harus memberikan data tentang

kualitas air untuk mengevaluasi apakah sumber-sumber ini dapat dianggap sebagai

sumber air yang aman. Ini sangat penting khususnya dalam KTAs, karena

pengunjung yang menginap di penginapan rumahan akan menggunakan air dari

sumber yang sama.


276







Nasional Komodo.




kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi dan kesenjangan-kesenjangan apa yang

masih ada. Menggunakan Rencana Induk penyediaan air minum (RISPAM) untuk

mengidentifikasi apakah peningkatan penyediaan air bersih dalam jangka pendek,

menengah dan panjang harus dicapai melalui sistem penyediaan air bersih berpipa

atau tanpa pipa.

Pengelolaan air limbah











menurut kecamatan harus menjadi bagian dari analisis dasar dengan penekanan khusus

pada KTAs. Di samping hal itu, Konsultan harus juga mengevaluasi faktor-faktor seperti

kepadatan penduduk, ketinggian, ketersediaan air, keinginan untuk membayar untuk

menentukan dalam rangka mengevaluasi apakah sistem saat ini di area tertentu adalah

yang paling sesuai. Informasi ini harus tersedia dalam rencana induk sanitasi (SSK).

ITMP harus menganalisa praktik-praktik penyedotan saat ini (keseluruhan TDA dan KTAs

lebih khusus) termasuk, tapi tidak terbatas pada kapasitas truk-truk penyedotan yang

tersedia, cakupan wilayah, biaya layanan, keterjangkauan dan keinginan untuk membayar,

lokasi dan kapasitas IPLTs, identifikasi tentang kesenjangan kapasitas (truk dan IPLTs).

ITMP harus menetapkan sebuah baseline yang tetap menurut kecamatan untuk tahun dasar

yang tetap yang dinyatakan di atas untuk indikator pemantauan proyek “Penduduk yang


277

disediakan dengan akses ke layanan sanitasi yang baik” dan menghitung kekurangan-

kekurangan yang sebenarnya yang harus diselesaikan untuk mencapai tingkat layanan yang

sesuai dengan standar-standar nasional. Ini adalah informasi yang sangat penting untuk

mengukur salah satu indikator pemantauan.


yaitu definisi WHO-UNICEF Joint Monitoring Program (JMP) yang menjelaskan “sanitasi

yang baik” sebagai: koneksi ke saluran pembuangan umum, koneksi ke sistem septik, toilet

siram-flush, toilet lubang sederhana, atau toilet lubang berventilasi yang ditingkatkan.

Jumlah penduduk tanpa akses ke layanan sanitasi yang baik di masing-masing kecamatan

merupakan kesenjangan yang akan diisi.

ITMP harus menyajikan sebuah tabel ringkasan dasar tingkat layanan untuk masing-masing

kecamatan, masing-masing kabupaten/kota, masing-masing KTA dan TDA secara

keseluruhan. Tabel-tabel ini harus menyajikan:

• # populasi

• # rumah tangga




mempraktikkan ODF.

Dalam hal kecamatan yang berukuran relatif besar, yaitu jika kecamatan yang berukuran

lebih besar daripada KTA, maka data tingkat layanan harus dipisah-pisahkan lebih jauh

menjadi data per kelurahan/desa. Ini sudah jelas dalam hal Kecamatan Komodo, dimana

data tingkat layanan harus disajikan pada tingkat kelurahan/desa. Bahkan perincian lebih

lanjut diperlukan untuk menganalisa persoalan sanitasi di pulau kecil berpenduduk dan

pada Taman Nasional Komodo. Sebuah persoalan khusus yang akan diselesaikan yaitu

pengelolaan air limbah yang dihasilkan di kapal baik kapal wisatawan maupun kapal-kapal

daerah.






Analisis pengelolaan limbah padat harus didasarkan pada standar-standar SNI; yaitu SPM






278

pemantauan proyek “Penduduk yang disediakan dengan akses ke layanan pengumpulan

limbah padat berkelanjutan.” Ini adalah informasi yang sangat penting untuk mengukur

salah satu indikator pemantauan.

Keberlanjutan berarti kepatuhan terhadap standar-standar layanan nasional (SPM Permen

PU 01/PRT/M/2014). Akses ke layanan pengumpulan limbah padat berkelanjutans

ditegaskan sebagai memiliki layanan pengumpulan paling tidak dua kali satu minggu dan

pengangkutan limbah yang dikumpulkan ke sebuah stasiun pemindahan atau ke sebuah

unit pemrosesan.

ITMP harus membahas tingkat penghasilan limbah yang sesuai dengan kondisi setempat

untuk penduduk, pengunjung siang hari dan pengunjung menginat, industri, perdagangan,

dll. ITMP harus juga membahas tingkat konversi dari volume ke berat. Asumsi-asumsi dan

metode penghitungan tingkat yang diajukan harus dibuat dengan jelas dan harus

disesuaikan.

Cakupan wilayan dan karakteristik sistem dari sistem pengelolaan limbah saat ini serta

jumlah penduduk yang dilayani harus dianalisa untuk masing-masing kecamatan. Dalam

hal kecamatan yang berukuran relatif besar, yaitu jika kecamatan yang berukuran lebih

besar daripada KTA, maka data tingkat layanan harus dipisah-pisahkan lebih jauh menjadi

data per kelurahan/desa. Ini sudah jelas dalam hal Kecamatan Komodo. Bahkan perincian

lebih lanjut diperlukan untuk menganalisa pengelolaan limbah persoalan pada pulau-pulau

kecil berpenduduk dan di Taman Nasional Komodo. Sebuah persoalan khusus yang akan

diselesaikan yaitu pengelolaan limbah yang dihasilkan di kapal baik kapal wisatawan

maupun kapal-kapal daerah. Praktik-praktik, peralatan dan fasilitas saat ini harus dianalisa

secara terperinci. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

• Asumsi tingkat penghasilan limbah, termasuk penghasilan limbah dari pengunjung

yang menginap dan pengunjung siang hari berturut-turut ke KNP.

• Limbah padat yang dihasilkan dan limbah yang dikumpulkan menurut kecamatan

dan dalam hal Kecamatan Komodo menurut desa.










populasi dan dunia usaha yang dilayani menurut pengumpulan dari pintu-ke pintu,

resp. Pengumpulan tidak langsung melalui TPS, penyapuan jalan, praktik



279



• TPA yang ada dan yang direncanakan (lokasi, ukuran dalam ha, kapasitas desain,

kapasitas tersisa, jenis pengoperasian, peralatan operasional di lokasi, dll.).

• Kendaraan pengumpul limbah (pick-up, truk sampah dan truk arm roll, kapal, dll):

usia, status operasional, kapasitas, dll.



Dengan menerima kepatuhan dengan standar-standar layanan nasional (SPM Permen PU

01/PRT/M/2014), yaitu memiliki layanan pengumpulan paling tidak dua kali seminggu

dan pengangkutan limbah yang dikumpulkan ke sebuah stasiun pemindahan atau ke unit

pemrosesan, dan target pengumpulan limbah ITMP sebesar 100%, ITMP harus

mengidentifikasi dan menghitung kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam kaitannya

dengan wilayah-wilayah dan penduduk yang saat ini belum dilayani, volume limbah yang

saat ini belum dikumpulkan, jumlah dan kapasitas kendaraan/kapal pengumpulan

tambahan yang dibutuhan, kapasitas pembuangan sementara (TPS) dan pembuangan akhir

(TPA) yang diperlukan dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia, investasi tambahan

yang dibutuhkan untuk mengganti praktik pembuangan terbuka saat ini menurut

pengoperasian tempat pembuangan sampah terkendali, kebutuhan pengawakan tambahan,

dll.






pembangunan

Perencanaan induk tata ruang dan tindakan-tindakan infrastruktural untuk mengurangi

risiko bencana alam membutuhkan informasi dasar khusus mengenai jenis-jenis risiko,

lokasi-lokasi yang berisiko serta jumlah penduduk dan dunia usaha yang berpotensi

terdampak. Ini berhubungan dengan banyak sekali risiko seperti tanah longsor (misalnya

membutuhkan dinding turap), letusan gunung berapi (area-area larangan pergi dan jalan

evakuasi), kekeringan (penyediaan penampungan air), banjir (area-area larangan pergi,

selokan, stasiun pemompaan), gempa bumi (area-area larangan pergi, standar konstruksi

yang lebih tinggi dan biaya konstruksi; penyediaan rute evakuasi darurat; batasan

pelarangan bangunan khususnya pada lereng terjal dan tanah yang tidak stabil), dll.

Sebagai bagian dari Tugas C2 ITMP harus mengidentifikasi dan menganalisa bahaya alam

ini dan menyajikan peta-peta terperinci yang menunjukkan daerah-daerah yang berisiko,

jenis-jenis risiko dan jumlah penduduk dan dunia usaha yang terdampak. ITMP harus


280

mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan infrastruktur untuk memitigasi risiko-risiko

ini.

TOR Tugas D mengharuskan Konsultan untuk memersiapkan peta-peta terintegrasi yang

menampilkan zona-zona “larangan pengembangan”, zona-zona yang sesuai hanya untuk

jenis pengembangan tertentu, zona-zona dengan sedikit atau tanpa batasan tentang jenis

pengembangan, dan setiap peraturan bangunan yang direkomendasikan, dll. Ini harus

secara jelas mencakup larangan-larangan pembangunan dan kondisi-kondisi terkait dengan

mitigasi risiko bencana alam.


281

LAMPIRAN-5 : OUTLINE UKL-UPL DAN AMDAL

A. UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Bentuk dari UKL-UPL didasarkan pada Pasal 8 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

No. 16 Tahun 2012, yang meliputi:

a. identitas pemrakarsa;

b. rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. potensi dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan

pemantauan lingkungan;

d. jumlah dan jenis izin lingkungan yang diwajibkan;

e. pernyataan komitmen untuk melakukan semua ketentuan dalam bentuk UKL-

UPL;

f. daftar pustaka; dan

g. lampiran

Format dari UKL-UPL adalah sebagai berikut:

a) Identitas Pemrakarsa

1. Nama Pemrakarsa

2. Alamat usaha, kode pos, no.

telepon, no. fax, dan email

b) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama rencana usaha dan/atau

kegiatan

2. Lokasi rencana usaha dan/atau

kegiatan. Lampirkan peta yang dibuat

sesuai dengan peraturan kartografi

dan/atau ilustrasi lokasi yang

memadai

3. Skala/ukuran dari rencana usaha

dan/atau kegiatan

Sebutkan ukuran, volume, kapasitas, dan/atau

besaran lainnya yang dapat digunakan untuk

memberikan gambaran tentang skala aktivitas.

4. Garis besar komponen dalam rencana

usaha dan/atau kegiatan

Jelaskan: kesesuaian lokasi dengan tata ruang wilayah

dan Peta Indikatif Pemberian Izin Baru, atau PIPIB,

persetujuan prinsip dan bukti formal, uraian

komponen kegiatan yang direncanakan yang

berpotensi menimbulkan dampak sosial dan

lingkungan.


282

c) Potensi Dampak Lingkungan yang Dicakup oleh Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Upaya Pemantauan Lingkungan

Bagian ini berisi tabel/matriks yang merangkum pontens dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan, pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan, dan informasi tentang lembaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan.


283

Contoh Matriks UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan Lembaga

Pengelolaan

dan

Pemantauan

Lingkungan

Hidup

Uraian Sumber

Dampak

Jenis

Damp

ak

Skala

Dampak

Jenis

Pengelolaan

Lingkungan

Lokasi

Pengelolaan

Lingkungan

Jangka Waktu

Pengelolaan

Lingkungan

Jenis

Pemantauan

Lingkungan

Lokasi

Pemantauan

Lingkungan

Jangka Waktu

Pemantauan

Lingkungan

Uraikan

kegiatan

yang

menyeba

bkan

dampak

lingkung

an

Uraika

n

dampa

k yang

dapat

terjadi

Uraikan

satuan

yang

dapat

mengga

mbarkan

skala

dampak

nya

Uraikan jenis

upaya

pengelolaan

lingkungan

yang akan

direncanakan

untuk setiap

dampak yang

ditimbulkan

oleh kegiatan

tersebut

Uraikan lokasi

upaya

pengelolaan

lingkungan

Uraikan

informasi

mengenai

jangka waktu

pengelolaan

lingkungan

Uraikan

informasi

tentang

metode

dan/atau

teknik yang

digunakan

untuk

memantau

kualitas

lingkungan

yang

digunakan

sebagai

indikator

keberhasilan

pemantauan

lingkungan

Uraikan

informasi

tentang lokasi

pemantauan

lingkungan

Uraikan

informasi

tentang waktu

/ periode

pemantauan

lingkungan

yang

direncanakan

Uraikan

lembaga yang

terkait dengan

pengelolaan

dan

pemantauan

lingkungan

Uraikan

informasi

lain yang

berkaitan


284

B. AMDAL

Kerangka Kerja Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012

Dokumen AMDAL terdiri dari (Pasal 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012):

a. KAK (Kerangka Acuan Kerja);

b. ANDAL; and

c. RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan Lingkungan)

Kerangka Acuan Kerja berisi:

a. Pendahuluan: latar belakang dan tujuan rencana usaha dan/atau kegiatan dan

pelaksanaan studi AMDAL.

b. Lingkup: uraian usaha dan/atau kegiatan yang akan dianalisis, terdiri dari status dari

studi AMDAL, kesesuaian lokasi kegiatan yang direncanakan dengan rencana tata ruang

wilayah, dan uraian rencana usaha dengan fokus pada komponen kegiatan yang

berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berdasarkan rencana kegiatan dan

alternatifnya.

c. Metode Studi: uraian metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan,

metode peramalan dampak signifikan yang akan digunakan, dan metode holistik untuk

mengevaluasi dampak lingkungan;

d. Daftar Pustaka: Di bagian daftar pustaka, penyusun mencantumkan literatur atau referensi

yang digunakan untuk menyusun dokumen KAK. Kutipan referensi harus mengikuti

format akademis yang dikenal luas; dan

e. Lampiran: bukti persetujuan prinsip formal, sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL,

bukti registrasi dari lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) dokumen AMDAL, surat

pembentukan tim pelaksana studi AMDAL, biodata personil tim penyusun AMDAL, surat

pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa anggota tim

AMDAL sebenarnya adalah satu-satunya yang menyusun dokumen tersebut, informasi

lain mengenai rencana kegiatan, bukti resmi bahwa rencana kegiatan sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah, data dan informasi mengenai data rona awal (baseline)

lingkungan; bukti mengenai pemberitahuan AMDAL, hasil keterlibatan masyarakat (hasil

konsultasi publik, pembahasan dengan para pemangku kepentingan, dan hasil analisis dari

data hasil konsultasi publik), dan data lain yang dianggap penting.


285

Contoh tabel ringkasan untuk proses penetapan lingkup

No.

Uraian Kegiatan yang

Direncanakan yang

Berpotensi

Menyebabkan Dampak

Lingkungan

Upaya Pengelolaan

Lingkungan yang telah

Direncanakan sebagai bagian

dari Rencana Kegiatan

Komponen

Lingkungan yang

Terkena Dampak

Lingkup

Wilayah Studi

Jangka Waktu Studi

(yang menjadi dasar

pembenaran

mengapa jangka

waktu ini yang

dipilih)

Potensi

Dampak

Evaluasi Potensi

Dampak

Dampak

Hipotetis yang

Signifikan

(DPH)

Tahap pra-konstruksi

Tahap konstruksi

Tahap Operasi

Tahap Pasca Operasi

Contoh tabel ringkasan metode studi

No. DPH Metode Perkiraan

Dampak

Data dan informasi yang

terkait

Metode pengumpulan data

untuk peramalan

Metode analisis data untuk

peramalan

Metode evaluasi (bukan untuk

dampak individual tapi untuk

dampak keseluruhan)

286

AMDAL terdiri dari:

a. Pendahuluan: Ringkasan rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak signifikan hipotetis,

batas wilayah studi, dan batas waktu dari studi berdasarkan penetapan lingkup di dalam

kerangka acuan kerja (termasuk alternatif yang ada);

b. Uraian rinci tentang rona awal lingkungan: Berisi uraian tentang lingkungan secara rinci

pada lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang terdiri dari komponen

lingkungan yang terkena dampak yang signifikan yang disebabkan oleh kegiatan, usaha,

dan/atau kegiatan yang diusulkan di sekitar lokasi kegiatan yang diusulkan;

c. Dampak signifikan hipotetis: menghasilkan informasi mengenai skala dan karakteristik

dampak signifikan untuk setiap dampak signifikan hipotetis yang diteliti;

d. Evaluasi holistik dampak lingkungan: menguraikan hasil evaluasi hubungan dan

interaksi di antara dampak-dampak signifikan hipotetis untuk menentukan karakteristik

dari keseluruhan dampak lingkungan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan

yang diusulkan;

e. Daftar Pustaka: data dan informasi penting harus didukung oleh literatur terbaru yang

tercantum dalam Daftar Pustaka dengan menggunakan format Daftar Pustaka standar;

dan

f. Lampiran: Kesepakatan Kerangka Acuan Kerja atau Pernyataan Kelengkapan Persyaratan

Administrasi dari Kerangka Acuan Kerja, data dan informasi terinci mengenai lingkungan

(tabel, grafik, dan foto lingkungan jika diperlukan), ringkasan teori dasar, asumsi,

prosedur, proses, dan perhitungan yang digunakan untuk meramalkan dampak, dan

ringkasan teori, asumsi, prosedur, proses, dan perhitungan yang digunakan untuk dapat

secara holistik mengevaluasi dampak lingkungan, data dan informasi lain yang terkait.

Contoh tabel ringkasan analisis dampak

No. DPH Rona Awal

Lingkungan

Hasil Perkiraan Dampak

Catatan:

Ada dua pilihan untuk perkiraan:

1. Perbandingan kondisi lingkungan dengan

dan tanpa adanya kegiatan tanpa

mempertimbangkan perubahan alami dalam

kondisi lingkungan

2. Perbandingan kondisi lingkungan dengan

dan tanpa adanya kegiatan dengan

mempertimbangkan perubahan kondisi

lingkungan (analisis perubahan lingkungan

dalam kondisi lingkungan dipersyaratkan)

Hasil

Evaluasi

Dampak

Tahap pra-konstruksi

Tahap konstruksi

Tahap operasi

Tahap pasca operasi

287

RKL – RPL terdiri dari:

a. Pendahuluan: Tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan pernyataan yang jelas.

Pernyataan ini harus sistematis, sederhana, dan jelas;

b. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL): Menjelaskan bentuk pengelolaan lingkungan yang

dilakukan terhadap dampak untuk menghindari, mencegah, meminimalkan, dan/atau

mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

c. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL): Menjelaskan rencana pemantauan secara singkat

dalam bentuk matriks atau tabel bagi dampak yang ditimbulkan;

d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan (PPLH):

dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan diwajibkan untuk memiliki izin PPLH,

maka dijelaskan identifikasi dan perumusan jumlah dan jenis daftar izin lingkungan yang

diwajibkan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan;

e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melakukan ketentuan dalam RKL-RPL: Terdiri dari

pernyataan pemrakarsa untuk melakukan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas

bermeterai;

f. Daftar Pustaka: Pada bagian ini, sampaikan sumber data dan informasi yang digunakan

untuk pengembangan RKL-RPL, baik buku, majalah, esai atau laporan penelitian ilmiah.

Semua literatur harus ditulis sesuai dengan panduan penulisan literatur; dan

g. Lampiran: Data dan informasi penting dan terkait.

288

Contoh matriks rencana pengelolaan lingkungan (RKL)

No

Dampak

Lingkungan

yang

Dikelola

Sumber

Dampak

Indikator

Pengelolaan

Lingkungan

Jenis

Pengelolaan

Lingkungan

Lokasi

Pengelolaan

Lingkungan

Periode

Waktu

Pengelolaan

Lingkungan

Lembaga

Pengelola

Lingkungan

Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Rekomendasi Pengelolaan dari ANDAL)

Dampak Lain yang Dikelola (pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan sejak awal di dalam rencana

kegiatan, SOP, pedoman teknis pemerintah, standar internasional, dll.)

Contoh matriks rencana pemantauan lingkungan (RPL)

No

Dampak Lingkungan yang

Dipantau

Jenis Pemantauan

Lingkungan

Lembaga Pemantauan

Lingkungan Hidup

Jenis

Dampak

yang

Disebabk

annya

(bisa

ambien

atau

pada

sumbern

ya)

Indikator/

Parameter

Sumber

Dampak

Metode

Pengump

ulan &

Analisis

Data

Lokasi

Pemanta

uan

Waktu &

Frekuensi

Pelaksana Pengawas

Penerima

Laporan

289

LAMPIRAN-6 : KERANGKA KERJA PROSES

PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA SUKARELA

A. LATAR BELAKANG

OP 4.12 Lampiran A, pasal 26. Kerangka kerja proses disusun apabila proyek yang

didukung oleh Bank dapat menyebabkan pembatasan akses terhadap sumber daya alam di

taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Tujuan dari kerangka

kerja proses ini adalah untuk membentuk suatu proses di mana anggota masyarakat yang

berpotensi terkena dampak berpartisipasi dalam merencanakan kawasan untuk ditetapkan

sebagai taman nasional dan kawasan lindung, atau investasi fisik yang terkait dengan upaya

konservasi untuk mencegah taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara

hukum dari kerusakan lebih lanjut atau mempertahankan fungsinya, dalam menetapkan

tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pemukiman kembali, dan

dalam pelaksanaan serta pemantauan kegiatan investasi fisik yang terkait (lihat OP 4.12,

Ayat 7 dan 31). Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

T.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan

Kehutanan.

Penerapan Kerangka Proses. Kerangka Proses ini hanya berlaku untuk kegiatan di dalam

Proyek, terutama yang berada di bawah dukungan Komponen 1 dan 4, yang mengakibtkan

adanya pembatasan akses terkait dengan kawasan lindung dan kegiatan konservasi.

Pembatasan akses yang tidak terkait dengan kegiatan konservasi akan ditangani

berdasarkan ESIA/ESMP untuk dampak yang terkait dengan OP 4.01 atau LARAP untuk

dampak yang terkait dengan OP 4.12.

Secara khusus, kerangka kerja proses ini menggambarkan proses partisipatif dimana

kegiatan-kegiatan berikut ini akan dilakukan:

(a) Komponen investasi fisik akan disusun dan dilaksanakan. Dokumen tersebut harus

secara singkat menjelaskan investasi fisik dan komponen atau kegiatan yang mungkin

melibatkan pembatasan baru atau lebih ketat mengenai penggunaan sumber daya

alam. Dokumen ini juga harus menjelaskan proses yang berpotensi memindahkan

mereka yang berpartisipasi dalam desain investasi fisik.

(b) (b) Kriteria kelayakan orang yang terkena dampak akan ditetapkan. Dokumen tersebut

harus menetapkan bahwa masyarakat yang berpotensi terkena dampak akan dilibatkan

dalam mengidentifikasi dampak negatif, penilaian dampak, dan penetapan kriteria

kelayakan untuk setiap tindakan mitigasi atau ganti rugi yang diperlukan.

(c) Langkah-langkah untuk membantu orang-orang yang terkena dampak dalam upaya

mereka untuk memperbaiki mata pencaharian mereka atau mengembalikannya secara

riil ke tingkat sebelum dipindahkan akan diidentifikasi, sambil mempertahankan

keberlanjutan taman nasional atau kawasan lindung. Dokumen tersebut harus

menjelaskan metode dan prosedur dimana masyarakat akan dapat mengidentifikasi

290

dan memilih potensi langkah-langkah mitigasi atau ganti rugi yang harus diberikan

kepada mereka yang terkena dampak, dan prosedur dimana anggota masyarakat yang

terkena dampak negatif akan memutuskan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka.

(d) Potensi konflik atau keluhan di dalam atau di antara komunitas-komunitas yang

terkena dampak akan diselesaikan. Dokumen tersebut harus menjelaskan proses

penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan sumber daya

yang mungkin timbul di dalam atau di antara komunitas-komunitas yang terkena

dampak, dan keluhan yang mungkin timbul dari anggota masyarakat yang tidak puas

dengan kriteria kelayakan, tindakan perencanaan bagi masyarakat, atau

pelaksanaannya secara aktual.

Selain itu, kerangka kerja proses tersebut harus menggambarkan pengaturan yang

berkaitan dengan hal berikut ini.

(e) Prosedur administratif dan hukum. Dokumen tersebut harus meninjau kesepakatan

yang dicapai mengenai pendekatan proses dengan yurisdiksi administratif dan

kementerian yang terkait (termasuk penggambaran yang jelas mengenai tanggung

jawab administratif dan keuangan di bawah investasi fisik).

(f) Pengaturan pemantauan. Dokumen ini harus meninjau kembali pengaturan

pemantauan partisipatif kegiatan investasi fisik karena berkaitan dengan dampak

(positif dan negatif) terhadap masyarakat di dalam area dampak investasi fisik, dan

untuk memantau efektivitas tindakan yang diambil untuk meningkatkan (atau

setidaknya mengembalikan) pendapatan dan standar hidup.

Pelaksanaan dari penetapan suatu kawasan sebagai kawasan lindung mungkin akan

menyebabkan pembatasan akses tradisional pada sumber daya alam di kawasan lindung

yang sudah ditetapkan secara hukum. Pembatasan akses bagi masyarakat yang bergantung

pada hutan terhadap manfaat dari jasa yang diberikan oleh sumber daya alam di kawasan

lindung yang sudah ditetapkan secara hukum mungkin membatasi akses masyarakat

setempat ke kawasan di mana mereka menggantungkan kehidupannya, dan dapat

berdampak negatif pada sosial dan ekonomi bagi masyarakat tersebut. Kerangka kerja

proses (process framework, PF) ini disusun untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam

desain dari rencana penetapan kawasan lindung atau dalam desain investasi fisik yang

terkait dengan upaya konservasi yang dapat mengawasi kegiatan konservasi sementara

pada saat yang sama dapat mengembangkan pemanfaatan sumber daya alternatif secara

berkelanjutan yang dapat diterima yang disebabkan oleh terbatasnya akses karena adanya

dua kegiatan tersebut. Dalam hal penetapan kawasan lindung atau investasi fisik yang

terkait dengan upaya konservasi yang bermaksud untuk melindungi kawasan lindung yang

ditetapkan mensyaratkan masyarakat yang bergantung pada hutan tersebut untuk

menghentikan atau mengurangi kegiatan mereka, masyarakat tersebut harus dapat mencari

alternatif sumber penghidupan. Agar prakarsa konservasi tersebut efektif sambil tetap

menjaga sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak, penetapan

kawasan lindung mungkin akan memerlukan adanya pemberian insentif kepada

masyarakat yang terkena dampak. Insentif tersebut tidak selalu harus terkait langsung

291

dengan rente dari hutan (pembayaran untuk hasil), tetapi juga dapat berupa manfaat

moneter atau non-moneter untuk pemungkin atau pendorong suatu kebiasaan tertentu.

PF ini merupakan panduan untuk perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi dampak dari

terbatasnya akses terhadap mata pencaharian yang disebabkan pelaksanaan Proyek. Tujuan

utama dari kerangka kerja ini adalah untuk memastikan bahwa sumber mata pencaharian

dapat dipulihkan kembali, setidaknya pada tingkat “sebelum dilaksanakannya proyek.”

Setelah lokasi dan masyarakat terkena dampak diidentifikasi, PF ini mensyaratkan bahwa

badan/lembaga yang mengusulkan penunjukan kawasan lindung atau investasi fisik yang

terkait dengan upaya konservasi untuk didanai oleh IPF, untuk menyiapkan suatu Rencana

Aksi (lihat paragraf K) atau suatu instrumen yang setara melalui konsultasi dengan

masyarakat terkena dampak untuk mempersiapkan diantaranya: langkah-langkah

penanganan spesifik yang harus dilakukan, jenis dari sumber mata pencaharian alternatif,

dukungan fasilitasi dan beberapa contoh dari kompensasi moneter dan/atau non-moneter,

pengaturan pelaksanaan, indikator yang jelas untuk hasil dan keluaran, dan tata waktunya.

B. TUJUAN DARI KEBIJAKAN DAN DEFINISI UTAMA

Seringkali terjadi ketidakmungkinan dan ketidakpraktisan untuk mengasumsikan bahwa

semua dampak pada mata pencaharian dari pembatasan yang diusulkan dapat diketahui

sebelumnya. Sifat dari pembatasan ke kawasan lindung yang ditetapkan dan intervensi

spesifik yang dibutuhkan untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat juga tidak

dapat diketahui secara penuh di awal. PF ini diperlukan dengan pandangan untuk

memastikan bahwa penetapan kawasan lindung memenuhi tujuan dari konservasi seiring

dengan itu mendorong mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang

tergantung pada hutan melalui: 1) mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

alam yang berkelanjutan; 2) menghindari pembatasan akses pada sumber daya yang tidak

perlu dan mendukung kemitraan dengan masyarakat setempat116; 3) memastikan partisipasi

dan konsultasi dengan masyarakat terkena dampak di seluruh kawasan proyek dengan

memadai; 4) memastikan bahwa rencana aksi perbaikan dan mitigasi yang menjelaskan

langkah-langkah yang spesifik untuk membantu masyarakat yang terkena dampak negatif

oleh usulan kawasan lindung yang ditetapkan, yang menyebabkan pembatasan,

ditempatkan sebelum pemberlakuan kawasan lindung yang ditetapkan tersebut.

Definisi Utama yang digunakan dalam kerangka kerja adalah sebagai berikut:

a. Orang Terkena Dampak Proyek (OTDP) adalah semua orang yang terdampak dari

kegiatan pengembangan tata guna lahan dan/atau investasi fisik dan/atau suatu

kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, yang akan menyebabkan: (i)

standar kehidupannya terkena dampak negatif; atau (ii) hak, kepemilikan, minat

116 Pedoman khusus untuk Kemitraan Kehutanan dapat mengacu pada Peraturan Menteri No. 39/Menhut-II

/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan

292

atas properti (termasuk tanah rumah, pertanian, penggembalaan dan perburuan)

dan/atau aset tetap atau bergerak lain yang diperolehnya atau dimilikinya baik

secara sementara atau permanen; (iii) terdampak negatif atas akses terhadap aset

produktif, sementara atau permanen; (iv) terdampak negatif pada usaha, profesi,

pekerjaan, atau tempat tinggal atau habitat;

b. Keterbatasan akses adalah suatu proses dimana masyarakat setempat yang tinggal

di dan/atau dekat lokasi proyek kehilangan akses sebagian atau seluruhnya,

sementara atau permanen atas lahan dan sumber daya alam di taman nasional atau

kawasan lindung yang ditetapkan. Keterbatasan tersebut dapat berupa akibat dari

aksi sukarela maupun tidak sukarela.

c. Rehabilitasi adalah suatu proses dimana OTDP diberikan kesempatan yang

memadai untuk memulihkan produktivitas, pendapatan dan standar

kehidupannya. Kompensasi atas aset seringkali tidak memadai untuk mencapai

rehabilitasi penuh.

d. Kompensasi dapat berbentuk moneter (uang tunai) dan non-moneter (berbentuk

natura) sebelum pelaksanaan proyek. Dana dari sumber publik atau donor dapat

digunakan untuk memberikan insentif dan bantuan untuk pemanfaatan lahan dan

mata pencaharian yang berkelanjutan.

e. Pengadaan tanah adalah proses dimana seseorang kehilangan: kepemilikan secara

terpaksa, penggunaan akses, tanah sebagai akibat dari kegiatan suatu

proyek/subproyek. Pengadaan tanah dapat membawa pada dampak ikutan lainnya

termasuk kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, atau aset produktif lainnya.

B. PRINSIP-PRINSIP UTAMA

Dalam menyusun Rencana Aksi untuk melakukan mitigasi dampak negatif dari pembatasan

akses, prinsip-prinsip berikut ini perlu diperhatikan, yaitu:

a. Partisipasi: Dibutuhkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak secara luas.

Masyarakat yang terkena dampak akan dilibatkan dalam suatu pendekatan yang

seusai secara budaya dan berdasar pada konsultasi dengan informasi di awal dan

tanpa paksaan (FPIC), khususnya di mana terdapat masyarakat adat (masyarakat

hukum adat atau masyarakat adat atau masyarakat tradisional). Seluruh masyarakat

yang terkena dampak akan terbuka dalam suatu upaya untuk bekerja sama dan

menjadi peduli terhadap pilihan untuk menolak berpartisipasi dalam persiapan dan

pelaksanaan dari ITMP (termasuk DDP) dan rencana sektoral.

b. Akses terhadap informasi dan pengungkapan: Informasi disiapkan dan tersedia

dalam bahasa yang dapat diterima oleh masyarakat terkena dampak, mengadopsi

berbagai media untuk memastikan penjangkauan yang luas. Komunikasi atas

rencana penunjukan kawasan lindung atau investasi fisik yang terkait dengan upaya

konservasi yang bermaksud melindungi kawasan lindung yang ditunjuk tersebut

akan dimulai seawal mungkin selama masa persiapan, dilakukan secara berkala

293

pada keseluruhan siklus proyek dan konsisten dan transparan dan dilakukan

pengungkapan atas informasi yang terkait dengan tepat waktu.

c. Inkulsi sosial: Pelibatan akan menjadi bahan pertimbangan terhadap isu yang

penting yaitu persamaan gender, iliterasi, disabilitas, etnis, dan faktor eksklusi

lainnya untuk mereka yang tersingkirkan secara sosial dan kelompok rentan lainnya

untuk memastikan bahwa dilakukan dialog secara inklusif dan langkah mitigasi

disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok rentan.

d. Transparansi: Informasi tentang rencana penunjukan kawasan lindung atau

kawasan lindung terkait dengan upaya konservasi yang bermaksud untuk

melindungi kawasan lindung tersebut, termasuk dampak positif dan negatifnya

dikomunikasikan kepada masyarakat yang terkena dampak secara transparan.

Informasi terkait pelaksanaan langkah-langkah mitigasi, termasuk penganggaran,

GRM, dan pemantauan dan evaluasi, harus dapat diakses oleh masyarakat yang

terkena dampak.

e. Konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan: Konsultasi dengan

masyarakat yang terkena dampak akan didokumentasikan dengan baik, dengan

sumber yang memadai, merangkum pandangan dari para pemangku kepentingan

untuk memberikan informasi tentang keputusan terkait proyek (yaitu komunikasi

dua arah), dan memungkinkan adanya rentang waktu yang cukup bagi masyarakat

untuk membuat keputusan.

f. Menghindari pembatasan yang tidak perlu: Desain dari kawasan lindung yang

ditunjuk atau investasi fisik yang terkait dengan upaya konservasi yang bermaksud

untuk melindungi kawasan lindung tersebut harus mencari alternatif untuk

mencapai tujuan penurunan emisi karbon dengan menjaga akses masyarakat lokal

terhadap kawasan konservasi, misalnya melalui skema kemitraan.

C. PELIBATAN MASYARAKAT

Masyarakat yang bergantung pada hutan, mungkin sudah lama memanfaatkan sumber

daya kehutanan. Rumah tangga mereka mungkin tergantung pada sumber daya alam untuk

mendukung penghidupan sehari-hari, seperti pendapatan, lapangan pekerjaan, dan

makanan, serta untuk praktik sosial dan budaya. Masyarakat yang terkena dampak

mungkin akan terdampak negatif oleh kegiatan pembangunan/konstruksi, baik secara

sementara maupun permanen, dan dampak tersebut mungkin saja besar bila

mengakibatkan kehilangan aset produktif dan mata pencaharian. Untuk MA, budaya dan

sejarah mereka terhubung dengan kawasan leluhur, seringkali berupa kawasan hutan.

Dengan demikian sangatlah penting untuk melibatkan masyarakat yang bergantung pada

hutan pada semua tingkatan yang menggunakan atau yang mendapatkan manfaat dari

sumber daya alam di kawasan lindung yang ditunjuk, sejak pengembangan tata guna hutan

dan/atau investasi fisik, karena keberhasilan proyek, sebagian tergantung pada perubahan

perilaku dari masyarakat tersebut. Beberapa aspek untuk pelibatan masyarakat yang perlu

dipertimbangkan adalah:

294

a. Masyarakat yang bergantung pada hutan dikenali sebagai kelompok yang beragam,

walaupun mungkin mereka termasuk ke dalam komunitas atau organisasi yang

sama. Pola dari bergantung pada hutan, pemanfaatan sumber daya alam, dan

hierarki termasuk peran gender, mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat lain

dan dari waktu ke waktu. Upaya tidak seharusnya melihat terlalu dekat pada

kelompok rentan di dalam masyarakat terkena dampak.

b. Masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk MA dan masyarakat setempat

diperlakukan sebagai mitra yang sama dan pemangku kepentingan dalam

pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya alam secara umum. Pandangan

mereka harus dipertimbangkan dan dihormati.

c. Walaupun anggota masyarakat mungkin tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya

dalam proses desain teknis (misalnya, zonasi), kearifan tradisional mereka akan

dimasukkan ke dalam keseluruhan desain.

d. Hal penting untuk meningkatkan harapan masyarakat lebih dari yang dapat

dihasilkan oleh proyek. Perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa

masyarakat sudah diberikan informasi dengan memadai tentang kepentingan

keanekaragaman hayati utama untuk memastikan pencapaian tujuan dari proyek.

e. Tidak seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat memiliki pengetahuan atas

minat, pengelolaan, isu teknis, proses perencanaan atau mekanisme pembagian

manfaat, dengan demikian memerlukan panduan untuk memfasilitasi partisipasi

mereka. Peningkatan kepedulian menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan

dan partisipasi dari masyarakat yang terkena dampak, dan diantaranya mungkin

dapat berupa pertemuan masyarakat, presentasi dari informasi, dan diseminasi dari

bahan-bahan informasi.

D. IDENTIFIKASI DAN KRITERIA DARI MASYARAKAT YANG DIRELOKASI

Dua kategori dari kriteria yang ditetapkan dalam kerangka kerja ini adalah:

a. Kriteria masyarakat

Seperti dalam OP 4.12 Bank Dunia, kata “orang yang direlokasi’ (displaced persons)

yang digunakan dalam kerangka kerja ini sama dengan ‘orang terkena dampak

proyek’ dan tidak terbatas pada mereka yang terkena dampak secara fisik.

Masyarakat yang direlokasi mungkin diklasifikasikan menjadi satu dari tiga

kelompok berikut:

i. Mereka yang memiliki hak resmi secara hukum atas tanah;

ii. Mereka yang tidak memiliki hak resmi secara hukum atas tanah berdasarkan

undang-undang pada saat sensus dimulai, tetapi memiliki klaim atas tanah, aset

atau properti dimana klaim tersebut diakui oleh undang-undang atau menjadi

diakui melalui proses yang didukung oleh proyek;

iii. Mereka yang tidak memiliki hak resmi secara hukum atas tanah berdasarkan

undang-undang, akan tetapi diakui oleh mereka yang klaim lainnya (misalnya

hak adat dan tradisional yang tidak diakui oleh undang-undang).

295

Tergantung pada tingkat kepemilikan dari properti dan tingkat kerentanan atau

dampaknya apakah langsung atau tidak langsung, jenis dari dukungan mata

pencaharian dapat berbeda-beda. Kerangka kerja ini diterapkan kepada semua orang

yang kehilangan akses pada taman nasional dan kawasan yang dilindungi yang

telah ditetapkan yang menyebabkan dampak negatif pada mata pencahariannya. Hal

yang penting untuk digarisbawahi dalam kerangka kerja ini adalah dibutuhkannya

kajian awal untuk menentukan kriteria dan melakukan identifikasi anggota

masyarakat yang layak dibantu. Informasi awal ini juga merupakan hal penting

untuk menunjukkan jenis dan tingkat kehilangan akses sebagai akibat dari

dibatasinya akses.

b. Masyarakat yang tidak layak

Dukungan mata pencaharian dan biaya hidup disiapkan secara fleksibel untuk tidak

memberikan bantuan untuk relokasi bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan

yang merusak dan tidak berkelanjutan setelah ditetapkannya kawasan lindung dan

konservasi, dan skema zonasi telah dikonsultasi dan sepakat. Hal ini perlu

dikomunikasikan kepada anggota masyarakat pada saat konsultasi awal.

E. MENENTUKAN DAMPAK PADA MASYARAKAT LOKAL

Bila penunjukan kawasan lindung atau pembangunan investasi fisik terkait dengan upaya

konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang ditunjuk tersebut

diperkirakan akan berdampak pada mata pencaharian anggota masyarakat lokal

disebabkan oleh pembatasan akses terhadap sumber daya di kawasan lindung tersebut,

dampak spesifik tidak akan diketahui hingga dimulainya pelaksanaan dari kegiatan

tersebut. Agar dapat menentukan dampak tersebut dengan tepat, perlu untuk bekerja sama

dan berkonsultasi dengan anggota masyarakat dan organisasi yang mewakili mereka untuk

melakukan identifikasi siapa yang terkena dampak secara langsung dan menentukan

bagaimana dampak tersebut mempengaruhinya.

F. PEMULIHAN DAN FASILITASI MATA PENCAHARIAN

Tujuan dari langkah-langkah pemulihan dan mitigasi adalah untuk kompensasi dan

diversifikasi mata pencaharian dari masyarakat yang terkena dampak di dalam dan di

sekitar kawasan konservasi/kawasan lindung yang ditunjuk. Kawasan lindung yang

ditunjuk tersebut akan mendukung pengembangan perusahaan berbasis masyarakat atau

kegiatan mata pencaharian skala kecil lainnya, seperti pertanian, perikanan, wana-tani, dll.,

yang dapa membantu mengganti biaya kesempatan dari terbatasnya akses. Upaya tersebut

dapat dicapai dalam kemitraan dengan berbagai lembaga, seperti KSM, LSM, dan sektor

swasta. Proses dari pengembangan strategi mata pencaharian alternatif dilakukan secara

partisipatif dan disemangati oleh rasa kebersamaan dan pengambilan keputusan berbasis

296

masyarakat. Proses untuk mencapai hal tersebut akan diawali dengan memobilisasi anggota

masyarakat yang terkena dampak untuk memastikan bahwa mereka memiliki tempat dan

kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan yang ada untuk mereka. Langkah-langkah

mitigasi dan bantuan dukungan dilaksanakan untuk mengatasi pemulihan mata

pencaharian harus dilakukan dalam jangka panjang agar mereka dapat mencapai efek dari

pemulihan.

G. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (MPK)

Mekanisme penanganan keluhan disiapkan untuk mengidentifikasi prosedur dalam

penanganan keluhan yang datang dari implementasi rencana penunjukan kawasan lindung.

Masyarakat yang terkena dampak harus memiliki tempat dimana keluhan mereka

diakomodasi secara resmi dan konfindensial, dan keluhannya ditangani dengan memadai

serta ditangani tepat waktu. Mekanisme penanganan keluhan akan membantu

dinas/lembaga dalam pengelolaan secara signifikan yang mendorong efisiensi operasional

melalui berbagai cara, seperti peningkatan kepedulian masyarakat atas kawasan lindung

yang ditunjuk atau investasi fisik terkait konservasi yang bertujuan untuk melindungi

kawasan lindung tersebut serta tujuannya, meningkatkan kepercayaan atas itikad baik dari

proyek, menghindari korupsi, mengelola risiko, membekali staf proyek dengan

rekomendasi praktis yang menjadikan mereka lebih akuntabel, transparan dan responsif

pada masyarakat, mengkaji efektifitas dari proses internal organisasi dan meningkatkan

keterlibatan para pemangku kepentingan yang terkena dampak dari penunjukan kawasan

lindung. Pengaturan mekanisme penanganan keluhan dari proyek ini dijelaskan pada Bab

10 dari ESMF ini.

H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DARI KERANGKA KERJA PROSES

Tujuan utama dari sistem Pemantauan dan Evaluasi Kerangka Kerja Proses ini adalah untuk

memantau bagaimana besaran dampak negatif dan efektifitas dari pengelolaan yang

dirancang untuk membantu masyarakat yang tekena dampak meningkatkan atau

memulihkan mata pencahariannya. Pemantauan dan evaluasi dirancang secara partisipatif

dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan berbagai metoda dan pendekatan

yang dapat dikembangkan terkait hal tersebut (lihat bagian pada Pemantauan dan Evaluasi

dari ESMF ini). Pihak yang memperoleh manfaat dari pemulihan mata pencaharian dan

bantuan juga akan terlibat dalam pemantaauan dan evaluasi dari efektifitas dukungan mata

pencaharian alternatif yang dilaksanakan oleh karena adanya pembatasan akses untuk

menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam di kawasan lindung yang ditunjuk.

297

I. PENGUNGKAPAN

Langkah-langkah mitigasi dan pengaturan pelaksanaannya, serta penganggarannya seperti

dijelaskan pada Rencana Aksi disiapkan dengan berkonsultasi dengan masyarakat yang

terkena dampak. Draf harus diungkapkan segera mungkin tidak kurang dari dua minggu

sebelum pertemuan atau konsultasi. Pengungkapan juga termasuk temuan dari kajian sosial

dan analisis yang menjadi masukan Rencana Aksi. Pengungkapan disampaikan dengan cara

yang sesuai dengan budaya dan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh sebagian besar

anggota masyarakat. Upaya tambahan akan dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang

tinggal jauh untuk memastikan diseminasi informasi yang luas. Pada beberapa pengalaman,

komunikasi verbal mungkin lebih efektif dari pada tertulis. Rencana Aksi bersamaan

dengan kesepakatan yang dicapai dengan masyarakat yang terkena dampak dan catatan

dari konsultasi publik harus tersedia di situs jejaring dinas/lembaga dan akan diperbaharui

secara berkala.

J. OUTLINE DARI RENCANA AKSI UNTUK PEMBATASAN AKSES

Rencana dari kawasan lindung yang ditunjuk, atau rencana investasi fisik terkait upaya

konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang ditunjuk tersebut, latar

belakang proyek dan bagaimana rencana tersebut disiapkan, termasuk konsultasi dengan

masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya, merupakan bagian dari Rencana

Aksi. Bagian ini perlu untuk menonjolkan rencana untuk menunjuk kawasan lindung atau

rencana investasi fisik terkait upaya konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan

lindung yang ditunjuk yang didukung oleh komponen / sub-komponen Proyek yang

mungkin akan menyebabkan pembatasan akses:

a. Profil dari sosial-ekonomi masyarakat lokal dan ketergantungannya atas sumber

daya alam dan budaya yang terkait dengan kawasan taman nasional dan konservasi

yang ditetapkan secara hukum;

b. Kondisi dan cakupan dari pembatasan, waktu, dan prosedur administrasi dan legal

untuk melindungi keterkarikan masyarakat yang terkena dampak;

c. Batas dari kawasan yang dilindungi dan zona, juga lamanya penegakan hukum

untuk konservasi (misalnya permanen atau sementara);

d. Dampak sosial dan ekonomi dari pembatasan akses yang diantisipasi;

e. Masyarakat atau perorangan yang berhak untuk memperoleh bantuan;

f. Langkah-langkah khusus sebagai bantuan kepada mereka, sejalan dengan tata

waktu yang jelas untuk melaksanakan aksi dan sumber pendanaan;

g. Pengaturan pelaksanaan, peran dan tanggung jawab dari berbagai pemangku

kepentingan, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, penyedia jasa

(LSM, KSM) dan kelompok lainnya yang menyediakan jasa atau bantuan kepada

masyarakat yang terkena dampak;

h. Pengaturan untuk pemantauan dan pengawasan dari pembatasan dan kesepakatan

pengelolaan sumber daya alam;

a. Indikator keluaran dan hasil yang jelas yang dikembangkan melalui konsultasi

dengan masyarakat yang terkena dampak

298

K. PEMBAGIAN MANFAAT

a. Definisi

Bagian yang terintegrasi dengan Kerangka Kerja Proses adalah pembagian manfaat dengan

masyarakat yang terkena dampak dimana lahan dan pendapatannya terganggu atau

menurun disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang didanai oleh subproyek.

Pembagian manfaat melibatkan transfer tunai atau non-tunai yang ditujukan sebagai

insentif dan bantuan yang memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk

melaksanakan kegiatan yang dapat menggantikan dampak yang diakibatkan oleh kawasan

lindung yang ditunjuk. Manfaat dapat berkisar dari partisipasi sebagai tenaga kerja, bagian

dari saham, inisiatif pembangunan sosial, pembayaran langsung dan bantuan teknis

(contohnya, penyediaan teknologi atau pelatihan keahlian pada bidang yang relevan).

Pengaturan untuk pembagian manfaat dapat menggunakan mekanisme untuk pembagian

pendapatan (yaitu bagian) atau alternatifnya adalah mekanisme untuk transfer bantuan

tunai atau non-tunai diantara pihak dalam kesepakatan. Semua pihak dalam kesepakatan

harus sepakat atas kewajiban dan tanggung jawab yang perlu dipenuhi untuk dapat

memperoleh manfaat. Juga perlu untuk mengembangkan sistem untuk pencatatan dan

pemantauan dari distribusi manfaat dan pencapaian dari kewajiban terkait.

Prinsip utama dari pembagian manfaat melebihi pembayaran kompensasi yang hanya satu

kali dan bantuan relokasi jangka pendek untuk masyarakat yang terkena dampak.

Pembagian manfaat diberikan baik kepada masyarakat yang direlokasi dan masyarakat

yang terkena dampak di mana kawasan lindung yang ditunjuk tersebut berada di tempat

mereka tinggal sebagai mitra yang terlegitimasi dalam subproyek dan yang pertama

diantara penerima manfaatnya. Pembagian manfaat umumnya diatur oleh undang-undang

No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Publik, dimana kompensasi

dapat berupa saham di pasar efek atau bentuk lainnya yang disepakati antara masyarakat

yang terkena dampak dan pemilik sub-proyek.

Pengaturan pembagian manfaat memperhatikan jenis dari dampak yang terjadi karena

kawasan lindung yang ditunjuk tersebut, di mana tidak dapat pulih kembali dan dalam

jangka panjang. Tergantung pada jenis dari pembagian manfaat, pengaturan tersebut dapat

berupa pemanfaatan untuk memobilisasi pendanaan dan kegiatan untuk meningkatkan

pengelolaan dari jasa ekosistem yang secara permanen berubah karena keberadaan kawasan

lindung yang ditunjuk tersebut yang mungkin menyebabkan penurunan pendapatan dan

hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak. Walaupun pembagian

manfaat umumnya diterapkan pada subproyek infrastruktur komersil yang layak (misalnya

jalan tol, pembangkit listrik tenaga air, listrik, dll.), penerapannya mungkin diperluas pada

sektor non-komersil dengan menambah rentang dan jumlah dari manfaat tergantung pada

jenis dan besaran dampaknya. Pembagian manfaat harus fleksibel dan tergantung pada

kesepakatan, mungkin dapat diteruskan setelah daur hidup ekonomis dari investasi fisik

terkait konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung tersebut.

299

b. Persayaratan

Hal yang penting adalah untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan

mengerti tentang mekanisme, termasuk proporsi/rasio dari manfaat yang dibagikan, aliran

manfaat, dan kriteria kelayakannya. Hal yang juga penting bagi penerima manfaat untuk

memiliki pemahaman yang memadai atas bagaimana manfaat dihitung, termasuk saldo

antara tingkat pembagian manfaat (sebagai persentase dari manfaat yang dihasilkan oleh

kegiatan spesifik dari subproyek) dan dampak dari pembagian tersebut terhadap

keuntungan. Mendorong pemahaman tersebut diantara tingkat yang berbeda dari para

pemangku kepentingan merupakan hal yang penting untuk menumbuhkan transparansi

dan menghindari kecurigaan yang mungkin terjadi karena kesenjangan informasi.

Pendekatan umum untuk pembagian manfaat adalah:

1. Rumus dan prosedur standar yang disepakati untuk menentukan bagian dari

pendapatan yang dihasilkan oleh subproyek infrastruktur menjadi dana pembagian

manfaat dan menginternalisasikan biaya tersebut menjadi perhitungan dari ROI

(return on investment);

2. Penentuan kriteria kelayakan, pemilihan hibah, dan prosedur pemberiannya dan

pengaturan administrasi dari dana;

3. Penunjukkan dari dewan/organisasi pembagian manfaat dengan keterwakilan

masyarakat lokal yang memadai dan kapasitas untuk mengkomunikasikan

pengaturan pembagian manfaat dengan penerima manfaat, mengelola dana dengan

transparan dan membuat rekomendasi lainnya atas betuk pembagian manfaat non-

tunai, misalnya pembangunan sosial, bantuan non-tunai, dll.

4. Penggunaan dana untuk menawarkan pilihan dari pembangunan lokal yang

diiginkan oleh para penerima manfaat; hibah seringkali dikelola berdasarkan

kompetisi dengan kriteria yang telah disepakati;

5. Mekanisme untuk transparansi, akuntabel, dan pemantauan untuk memperoleh

kepercayaan publik;

c. Langkah-Langkah

Terdapat beberapa pendekatan untuk pembagian manfaat, tergantung pada kondisi sosial-

ekonomi, tingkat tata kelola, karakteristik kawasan lindung yang ditunjuk, atau jenis

investasi fisik terkait upaya konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung

yang ditunjuk tersebut. Langkah-langkah berikut ini merupakan contoh dan tidak ditujukan

untuk mengarahkan, yaitu:

1. Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak terkait kegiatan pembangunan

tata guna lahan dan/atau investasi fisik, termasuk lokasi, tata waktu, kebutuhan

tenaga kerja dan persyaratannya, juga bersaran dan jenis dampak (dugaan dan

kenyataan) dan sifatnya (permanen atau sementara) serta siapa yang paling banyak

terkena dampak tersebut. Konsultasi harus dilaksanakan di awal selama penyusunan

rencana untuk menunjuk kawasan lindung atau rencana investasi fisik terkait upaya

konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang ditunjuk begitu

300

lokasi dan batas-batasnya telah diidentifikasi dan dilakukan lebih dari satu kali

untuk memastikan penjangkauan. Pada beberapa situasi, proses ini mungkin

memerlukan mediator untuk menciptakan netralitas dan kesetaraan.

2. Setelah masyarakat yang terkena dampak memiliki pemahaman yang memadai dan

sepakat atas rencana kawasan lindung yang ditunjuk atau rencana investasi fisik

terkait upaya konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang

ditunjuk tersebut, maka pemilihan perwakilan masyarakat yang akan ditempatkan

pada dewan pembagian manfaat dapat dilakukan. Partisipasi dalam dewan ini

berdasarkan suka rela dan pemilihannya perlu memperhatikan ada tidaknya

penguasaan oleh elit setempat, sehingga persiapan menjadi penting untuk

memastikan keterwakilan dari kepentingan masyarakat di dalam dewan. Perlu

disusun sistem rotasi untuk dewan ini untuk memastikan adanya partisipasi dari

anggota masyarakat lainnya yang juga layak.

3. Bersama dengan dewan pembagian manfaat, dilakukan persiapan pengaturan dari

pembagian manfaat. Hal ini termasuk menyusun kriteria kelayakan, prioritas, waktu

aliran pembagian manfaat, pengelolaan dana, jenis dari program yang layak,

bantuan teknis, dll. Setiap bahan yang tidak rahasia harus disampaikan kepada

dewan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dalam rentang waktu yang cukup

agar mereka dapat memahami informasi. Informasi tersebut mungkin termasuk

proporsi dari pembagian manfaat juga transfer tunai dan/atau non-tunai dalam

rasio dari proyeksi keuntungan.

4. Putaran berikutnya dari konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk

mengkonsultasikan draf kesepakatan termasuk usulan pembagian manfaat. Hal

yang penting untuk disepakati termasuk penerima manfaat yang layak, jenis dari

manfaat, waktu dari pembagian manfaat, rasio dari manfaat terhadap keseluruhan

keuntungan berdasarkan kegiatan spesifik dari subproyek. Proses ini mungkin dapat

dipimpin oleh dewan dibantu oleh mediator bila diperlukan. Kesepakatan ini juga

harus melihat tata waktu dari pengaturannya (seperti, apakah manfaat akan

meningkat dan bertambah secara berkala sejalan dengan keuntungan dan frekuensi)

dan pengaturan untuk penangantan keluhan.

5. Melakukan pilot dari mekanisme pembayaran dan pemantauan, juga langkah

penanganan keluhan, mulai dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung

sebelum kepada masyarakat lainnya sebagaimana ditetapkan pada kesepakatan.

6. Melakukan pencatatan kembali dengan masyarakat yang terkena dampak terkait apa

yang dapat dicapai dengan baik dan apa yang tidak, juga melakukan perbaikan

sistem dan membangun kapasitas dari organisasi pelaksana dan dewan pembagian

manfaat.

301

LAMPIRAN-7 : OUTLINE LARAP

LARAP lengkap mencakup unsur-unsur di bawah ini, yang relevan. Bila ada unsur yang

tidak relevan dengan keadaan investasi fisik tertentu, maka harus dicatat dalam LARAP.

1. Uraian tentang investasi fisik. Gambaran umum tentang investasi fisik dan identifikasi

kawasan investasi.

2. Potensi dampak. Identifikasi (a) komponen atau kegiatan investasi fisik yang memerlukan

pengadaan tanah atau menyebabkan pemukiman kembali; (b) wilayah dampak

komponen atau kegiatan tersebut; (c) alternatif yang dipertimbangkan untuk

menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan (d) mekanisme yang

dibentuk untuk dapat sejauh mungkin meminimalkan pemukiman kembali.

3. Tujuan. Tujuan utama dari LARAP.

4. Sensus Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek (OTDP) dan inventarisasi aset yang

terkena dampak. Hasil sensus dan inventarisasi aset tersebut termasuk informasi berikut

ini:

• daftar OTDP, yang membedakan antara OTDP dengan hak atas tanah dan penghuni

tanpa hak;

• inventarisasi plot dan struktur yang terkena dampak dan termasuk informasi berikut

ini:

o Ukuran total persil yang terkena dampak, ukuran area yang akan diambil untuk

investasi fisik, dan ukuran lahan yang tersisa;

o Status kepemilikan lahan/bangunan yang terkena dampak dan bukti

kepemilikannya;

o Fungsi lahan/bangunan yang terkena dampak;

o Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, sementara, dll.)

o Aset lain yang terkena dampak (pohon, tanaman pangan, sumur, pagar, dll.)

• jumlah OTDP dan Rumah Tangga yang Terkena Dampak Proyek (RTDP)

• jumlah RTDP yang harus pindah, yang membedakan antara (1) mereka yang akan

dapat membangun kembali rumah mereka di tanah sisa dari persil yang terkena

dampak investasi fisik, dan (2) orang-orang yang akan dipaksa pindah ke lokasi lain;

dan

• jumlah RTDP yang akan kehilangan lebih dari 20% aset produktif mereka.

Informasi di atas harus dirangkum dalam sebuah tabel.

5. Studi sosial ekonomi. Temuan studi sosial ekonomi yang mencakup RTDP yang

kehilangan lebih dari 20% aset produktif mereka dan/atau dipaksa pindah ke lokasi

lain. Studi sosial ekonomi harus mencakup unsur-unsur berikut ini:

302

• Uraian sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga;

• Pola interaksi sosial di masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial

dan sistem pendukung sosialnya, dan bagaimana mereka akan terkena dampak oleh

investasi fisik;

• Informasi tentang kelompok atau orang rentan adalah sebagaimana diatur dalam OP

4.12, para. 8, yang untuk merekalah ketentuan khusus mungkin harus dibuat;

• Sistem penguasaan lahan dan pengalihan status kepemilikan tanah, termasuk

inventarisasi sumber daya alam milik umum di mana orang mendapatkan mata

pencaharian dan penghidupan mereka, sistem hak menikmati hasil tanpa adanya

hak kepemilikan (usufruct - hak memakai dan menikmati hasil suatu benda milik

orang lain tanpa adanya hak kepemilikan) (termasuk memancing, mencari rumput,

atau memanfaatkan kawasan hutan) yang diatur oleh mekanisme alokasi lahan yang

diakui secara lokal, dan masalah apapun yang diangkat oleh sistem kepemilikan

yang berbeda;

• Infrastruktur umum dan layanan sosial yang akan terkena dampak;

• Karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang terdampak, termasuk uraian dari

lembaga formal dan informal (mis., organisasi masyarakat, kelompok ritual,

organisasi non-pemerintah (LSM)) yang mungkin relevan dengan strategi konsultasi

dan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali;

• Informasi dasar mengenai mata pencaharian (termasuk, mana yang berkaitan,

tingkat produksi dan pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi formal dan

informal) dan standar hidup (termasuk status kesehatan) dari masyarakat yang

terdampak; dan

• Ketentuan untuk memutakhirkan informasi tentang mata pencaharian dan standar

hidup masyarakat yang terdampak tersebut secara berkala sehingga informasi

terbaru tersedia pada saat pemindahan mereka.

6. Analisis hukum. Hasil investigasi atas setiap langkah hukum yang diperlukan untuk

memastikan pelaksanaan yang efektif dari kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman

kembali dalam kerangka investasi fisik, termasuk, jika diperlukan, sebuah proses untuk

mengakui gugatan atas hak legal atas tanah - termasuk gugatan yang berasal dari

hukum adat dan pemanfaatan tradisional.

7. Kerangka Kelembagaan. Temuan dari analisis kerangka kelembagaan yang meliputi:

• Identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan pemukiman kembali dan

LSM yang mungkin memiliki peran dalam pelaksanaan investasi fisik;

• Penilaian kapasitas kelembagaan dari lembaga dan LSM tersebut; dan

• Setiap langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari

lembaga dan LSM yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemukiman kembali.

8. Kelayakan. Identifikasi OTDP yang berhak mendapatkan kompensasi, bantuan biaya

pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi serta penjelasan mengenai kriteria yang

digunakan untuk menentukan kelayakan, termasuk tanggal dimulainya tenggat (cut-off

date) yang relevan.

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064610~isCURL:Y~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html


303

9. Penilaian aset dan perhitungan kompensasi atas kerugian. Uraian tentang prosedur yang

akan diikuti untuk mengetahui bentuk dan jumlah kompensasi yang akan ditawarkan

kepada OTDP.

10. Kompensasi, bantuan pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi. Uraian tentang (1) paket

kompensasi yang ditawarkan kepada OTDP yang kehilangan tanah dan/atau aset

lainnya, (2) bantuan pemukiman kembali ditawarkan kepada orang-orang yang

kehilangan tempat tinggal secara fisik, dan (3) dukungan rehabilitasi kepada orang-

orang yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian yang diakibatkan

oleh pengadaan tanah untuk investasi fisik. Paket kompensasi, dikombinasikan dengan

bantuan dan dukungan lain yang ditawarkan kepada setiap kategori OTDP harus cukup

untuk mencapai tujuan Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.12 tentang Pemukiman

Kembali Secara Tidak Sukarela (lihat OP 4.12, para. 6). Pilihan relokasi dan bantuan

lainnya yang ditawarkan kepada OTDP harus dipersiapkan dengan berkonsultasi

dengan mereka dan haruslah layak secara teknis dan ekonomis, dan juga sesuai dengan

preferensi budaya OTDP.

11. Pemilihan lokasi, penyiapan lokasi, dan relokasi. Pertimbangkan lokasi untuk alternatif dari

relokasi dan sampaikan penjelasan mengenai lokasi-lokasi yang dipilih, yang meliputi:

• pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan

lokasi untuk relokasi, baik pedesaan maupun perkotaan, yang memiliki kombinasi

antara potensi produktif, keuntungan lokasi, dan faktor-faktor lainnya setidaknya

sebanding dengan keunggulan dari lokasi lama, dengan perkiraan waktu yang

dibutuhkan untuk mendapatkan dan mengalihkan tanah dan sumber daya

tambahan;

• tindakan apa pun yang diperlukan untuk mencegah spekulasi tanah atau masuknya

orang-orang yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih;

• prosedur relokasi fisik di bawah investasi fisik, termasuk jadwal persiapan dan

pengalihan lokasi; dan

• pengaturan hukum untuk melegalkan hunian dan mengalihkan hak kepemilikan

kepada para pemukim pindahan (resettlers).

12. Perumahan, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Rencana untuk menyediakan (atau untuk

membiayai penyediaan pemukiman kembali) perumahan, infrastruktur (mis., pasokan

air bersih, jalan pengumpan), dan layanan sosial (mis., sekolah, layanan kesehatan);

rencana untuk memastikan layanan yang sebanding dengan kualitas layanan yang

diterima warga tuan rumah; setiap pengembangan lokasi, perekayasaan, dan desain

bangunan yang diperlukan untuk fasilitas ini.

13. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Penjelasan tentang batas-batas wilayah relokasi;

dan kajian dampak lingkungan dari pemukiman kembali yang diusulkan serta langkah-

langkah untuk mengurangi dan mengelola dampaknya (dikoordinasikan sesuai dengan

kajian lingkungan dari investasi utama yang memerlukan pemukiman kembali).


304

14. Partisipasi masyarakat. Keterlibatan para pemukim pindahan dan masyarakat tuan

rumah:

• Uraian dari strategi untuk konsultasi dengan dan partisipasi dari para pemukim

pindahan dan masyarakat tuan rumah dalam perancangan dan pelaksanaan

kegiatan pemukiman kembali;

• Ringkasan dari pandangan yang disampaikan dan bagaimana pandangan ini

dipertimbangkan dalam mempersiapkan rencana pemukiman kembali;

• Tinjauan terhadap alternatif pemukiman kembali yang disampaikan dan pilihan

yang diambil oleh orang-orang yang tergusur mengenai pilihan yang tersedia bagi

mereka, termasuk pilihan terkait dengan bentuk ganti rugi dan bantuan pemukiman

kembali, untuk dipindahkan sebagai individu, keluarga, atau sebagai bagian dari

masyarakat atau kelompok kekerabatan yang sudah ada sebelumnya, dengan

mempertahankan pola organisasi kelompok yang ada, dan untuk mempertahankan

akses terhadap kekayaan budaya (misalnya tempat ibadah, pusat ziarah,

pemakaman);

• Pengaturan yang dilembagakan yang olehnya orang-orang yang terdampak dapat

menyampaikan keprihatinan/keluhan mereka kepada pihak otoritas investasi fisik

selama perencanaan dan pelaksanaan, dan tindakan untuk memastikan bahwa

kelompok rentan terwakili secara memadai; dan

• Langkah-langkah untuk mengurangi dampak pemukiman kembali pada masyarakat

tuan rumah, termasuk konsultasi dengan masyarakat tuan rumah dan pemerintah

daerah, pengaturan untuk segera melakukan pelunasan pembayaran kepada

masyarakat tuan rumah untuk tanah mereka atau aset lainnya yang diberikan

kepada para pemukim pindahan, pengaturan untuk menangani setiap konflik yang

mungkin timbul antara para pemukim pindahan dan masyarakat tuan rumah; dan

tindakan apa pun yang diperlukan untuk meningkatkan layanan (mis., layanan

pendidikan, pasokan air bersih, kesehatan, dan produksi) bagi masyarakat tuan

rumah agar setidaknya sebanding dengan layanan yang tersedia bagi para pemukim

pindahan.

15. Prosedur pengaduan. Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian

perselisihan dengan pihak ketiga yang timbul dari kegiatan yang termasuk di dalam

LARAP; prosedur penanganan pengaduan tersebut harus mempertimbangkan

ketersediaan mekanisme peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat

dan secara tradisional.

16. Tanggung jawab organisasi. Kerangka kerja organisasi untuk pengadaan tanah dan

pemukiman kembali, termasuk identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan LARAP, pelaksanaan tindakan pemukiman kembali dan penyediaan jasa;

pengaturan untuk memastikan koordinasi yang tepat antara instansi dan yurisdiksi

yang terlibat dalam pelaksanaan; dan tindakan apa pun (termasuk bantuan teknis) yang

diperlukan untuk memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dalam merancang dan

melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; ketentuan untuk pengalihan tanggung

jawab untuk mengelola fasilitas dan layanan yang disediakan kepada pemerintah

305

daerah atau kepada para pemukim pindahan itu sendiri dalam kaitan investasi fisik dan

untuk pengalihan tanggung jawab lainnya dari badan pelaksana pemukiman kembali,

jika sesuai.

17. Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan mencakup semua kegiatan pemukiman kembali,

mulai dari persiapan sampai pelaksanaan, termasuk tanggal target untuk pencapaian

manfaat yang diharapkan bagi para pemukim pindahan dan masyarakat tuan rumah

dan mengakhiri berbagai bentuk bantuan. Jadwal tersebut harus menunjukkan

bagaimana kegiatan pemukiman kembali terkait dengan pelaksanaan investasi fisik

secara keseluruhan.

18. Biaya dan anggaran. Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya terinci untuk semua

kegiatan pemukiman kembali, termasuk tunjangan inflasi, pertumbuhan penduduk, dan

biaya kontingensi lainnya; jadwal belanja/pengeluaran; sumber dana; dan pengaturan

arus dana yang tepat waktu, serta pendanaan untuk pemukiman kembali, jika ada, di

wilayah di luar yurisdiksi badan pelaksana.

19. Pemantauan dan evaluasi. Pengaturan pemantauan kegiatan pengadaan tanah dan

pemukiman kembali oleh badan pelaksana, dilengkapi dengan pemantauan secara

independen yang dianggap tepat oleh Bank Dunia, untuk memastikan tersedianya

informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur

masukan, keluaran, dan hasil untuk kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan orang-

orang yang tergusur dalam proses pemantauan; penyampaian laporan pemantauan

kepada Bank Dunia; evaluasi dampak pemukiman kembali untuk jangka waktu yang

wajar setelah seluruh kegiatan pemukiman kembali dan pembangunan yang terkait

telah selesai; menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali untuk menjadi

pedoman bagi pelaksanaan selanjutnya.

Catatan: Informasi tentang jadwal pelaksanaan LARAP dan sumber pendanaannya dapat

dirangkum dalam sebuah tabel.

306

LAMPIRAN-8 : PROSEDUR PENEMUAN BCB TAK

TERDUGA

1. Definisi. Penemuan tak terduga (chance find) adalah benda-benda arkeologi, sejarah,

budaya, dan/atau sisa peninggalan yang ditemukan secara tak terduga selama

berlangsungnya pekerjaan konstruksi atau operasi investasi fisik. Prosedur penemuan

tak terduga adalah prosedur khusus dari investasi fisik yang akan diikuti jika warisan

budaya yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan selama berlangsungnya kegiatan

investasi fisik. Prosedur semacam itu pada umumnya mencakup kewajiban untuk

memberi tahu pihak berwenang terkait benda atau situs yang ditemukan oleh ahli

benda cagar budaya; untuk memagari area penemuan atau situs untuk menghindari

gangguan lebih lanjut; untuk melakukan kajian terhadap obyek atau situs yang

ditemukan oleh ahli benda cagar budaya; mengidentifikasi dan menerapkan tindakan

yang sesuai dengan persyaratan Bank Dunia dan undang-undang Indonesia; dan

untuk memberi pelatihan bagi personil investasi fisik dan para pekerja investasi fisik

tentang prosedur mengenai penemuan tak terduga.

2. Tujuan.

a. Melindungi sumber daya benda cagar budaya dari dampak negatif kegiatan

investasi fisik dan mendukung pelestariannya.

b. Untuk mendorong adanya pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan

Sumber Daya Benda Cagar Budaya (Physical Cultural Resources/PCR).

3. Prosedur. Jika kegiatan yang diusulkan menemukan situs arkeologi, situs sejarah, sisa

peninggalan, dan/atau benda bersejarah, termasuk pemakaman dan/atau kuburan

individu selama berlangsungnya pekerjaan penggalian atau pekerjaan konstruksi,

maka kegiatan tersebut haruslah:

a. Menghentikan kegiatan pekerjaan konstruksi di area penemuan tak terduga;

b. Memberi batasan dan memagari tempat atau area yang ditemukan;

c. Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda yang dapat

diangkat. Jika terdapat barang-barang antik yang dapat diangkat atau sisa

peninggalan yang sensitif, harus dijaga oleh penjaga malam sampai pihak

berwenang setempat yang bertanggung jawab atau Dinas Kebudayaan

kabupaten/kota, atau Lembaga Arkeologi setempat jika ada, untuk mengambil alih;

d. Melarang pemindahan obyek tersebut oleh pekerja atau pihak lain;

e. Memberitahu semua personil investasi fisik mengenai temuan tersebut dan

melakukan tindakan pencegahan awal;

f. Mencatat penemuan tak terduga benda bersejarah dan tindakan awalnya;

g. Segera memberitahu pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab dan

Lembaga Arkeologi yang relevan (dalam waktu 24 jam atau kurang);

h. Pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab akan bertanggung jawab untuk

melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur yang sesuai. Ini

307

akan memerlukan evaluasi awal dari temuan yang akan dilakukan oleh Lembaga

Arkeologi setempat. Makna dan pentingnya temuan tersebut harus dinilai sesuai

dengan berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya; Ini termasuk nilai

estetis, historis, ilmiah atau penelitian, sosial, dan ekonomi;

i. Keputusan tentang bagaimana menangani temuan tersebut harus diambil oleh

pihak yang bertanggung jawab. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam tata letak

investasi fisik (seperti saat menemukan sisa peninggalan budaya atau arkeologi

penting yang tidak dapat dipindah-pindah), konservasi, pelestarian, pemulihan,

dan/atau penyelamatan;

j. Pelaksanaan keputusan pihak berwenang mengenai pengelolaan temuan harus

dikomunikasikan secara tertulis oleh pejabat daerah yang terkait;

k. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan rancangan/tata letak proyek

yang diusulkan, perlindungan, konservasi, pemulihan, dan/atau pelestarian situs

dan/atau obyek;

l. Pekerjaan konstruksi di lokasi dapat dilanjutkan hanya setelah izin diberikan dari

pihak berwenang setempat terkait perlindungan warisan budaya tersebut; dan

m. Pemrakarsa investasi fisik bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak

berwenang setempat yang terkait untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan

memastikan bahwa tindakan pelestarian yang memadai dilakukan dan situs

warisan benda cagar budaya tersebut dilindungi.

308

LAMPIRAN-9 : KONSULTASI MASYARAKAT ADAT

1. Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Tradisional, tiga

istilah yang biasanya digunakan bergantian untuk MA di Indonesia, mungkin rentan

terhadap hilangnya, keterasingan/ pemukiman kembali, atau eksploitasi sumber daya

alam dan budaya. Masyarakat Adat seringkali merupakan salah satu masyarakat

termiskin dari masyarakat miskin dan terikat erat dengan permukiman, lahan, dan

sumber daya alam terkait tempat mereka menggantungkan mata pencaharian.

Seringkali lahan dan permukiman tersebut dimiliki secara tradisional atau

pemanfaatannya berdasarkan kesepakatan secara adat dan seringkali tidak diakui

secara hukum oleh undang-undang nasional. Sebagai pengakuan atas kerentanan ini,

intervensi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki administrasi pertanahan

dan menangani permukiman informal dapat berpotensi membuat masyarakat adat

tersebut terasing dan/atau terusir jika mekanisme bagi konsultasi atas dasar informasi

di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk mendapat dukungan secara luas tidak

diakomodasi di dalam investasi fisik, desain dan implementasinya.

2. Tujuan. Jangkauan, frekuensi, dan tingkat keterlibatan yang dipersyaratkan oleh proses

konsultasi harus sesuai dengan risiko yang teridentifikasi dan potensi dampak

merugikan yang mungkin terjadi dan dengan keprihatinan yang disampaikan oleh

Masyarakat Adat yang terkena dampak. FPIC dibangun dalam proses yang dapat

diterima bersama oleh masyarakat yang terkena dampak dan para pelaku investasi

fisik. FPIC setidaknya memiliki dua tujuan:

a. Menyediakan platform untuk melakukan proses konsultasi dengan itikad baik dan

dengan cara yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat Adat yang terkena

dampak untuk mengungkapkan keprihatinan dan pandangan mereka mengenai

pembagian manfaat, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi, serta

mengeksplorasi cara-cara untuk dapat memanfaatkan manfaat yang secara budaya

dan sosial dapat diterima

b. Menyediakan mekanisme dua arah untuk lembaga/organisasi yang mengajukan

investasi fisik (dengan bantuan konsultan atau tenaga ahli lokal) untuk menjalin

hubungan dengan Masyarakat Adat dan organisasinya, termasuk Dewan Adat,

kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk mempertimbangkan dan

merespons pandangan dan keprihatinan yang disampaikan oleh Masyarakat Adat

yang terkena dampak sebelum pelaksanaan investasi fisik.

3. Prosedur. FPIC harus diarahkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas dan

dengan demikian, dukungan masyarakat luas yang terdiri dari kumpulan pernyataan

oleh anggota masyarakat yang terkena dampak dan/atau perwakilan mereka yang

diakui mendukung kegiatan investasi fisik yang diusulkan. Meskipun FPIC tidak

memerlukan persetujuan secara bulat, dan dalam beberapa kasus keputusan dapat

309

dicapai walaupun beberapa individu atau kelompok di dalam masyarakat tidak setuju,

FPIC menyusun proses terorganisir dan berulang melalui mana keputusan dan

tindakan yang diadopsi oleh kegiatan investasi memasukkan pandangan dari

Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka

secara langsung.

4. FPIC perlu dibangun berdasarkan pendekatan yang peka terhadap gender dan antar

generasi. FPIC yang efektif dibangun berdasarkan proses dua arah yang harus:

a. Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak dan badan perwakilan dan

organisasi perwakilan mereka dengan itikad baik.

b. Menangkap pandangan dan keprihatinan kaum pria, wanita, dan segmen

masyarakat yang rentan termasuk orang tua, remaja, orang terlantar, anak-anak,

orang dengan kebutuhan khusus, dll., mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan

manfaat, mana yang sesuai. Jika perlu, forum atau keterlibatan secara terpisah

harus dilakukan berdasarkan pilihan mereka.

c. Dimulai di awal proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan

terus berlanjut secara terus menerus oleh karena munculnya risiko dan dampak.

d. Didasarkan pada pengungkapan dan sosialisasi informasi sebelumnya yang

relevan, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses yang disampaikan

dengan bahasa dan format yang sesuai dengan budaya dan dapat dimengerti oleh

Masyarakat Adat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan

pemakaian media, perlu diberikan perhatian khusus untuk mengakomodasi

kekhawatiran kaum perempuan, pemuda, dan anak-anak Masyarakat Adat dan

akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan.

e. Fokus pada keterlibatan inklusif terhadap mereka yang terkena dampak langsung

daripada mereka yang tidak terkena dampak secara langsung;

f. Pastikan proses konsultasi bebas dari manipulasi, gangguan, pemaksaan, dan/atau

intimidasi dari pihak luar. Konsultasi tersebut haruslah dirancang untuk

menciptakan lingkungan yang memungkinkan munculnya partisipasi yang berarti,

jika memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, dan

komposisi peserta perlu dipikirkan dengan cermat untuk memastikan semua pihak

dapat menyampaikan pandangan mereka dengan bebas tanpa adanya sanksi.

g. Didokumentasikan.

5. Dalam menentukan apakah akan melanjutkan investasi fisik atau tidak,

instansi/lembaga/entitas yang mendapat masukan dari konsultan dan tenaga ahli

memastikan hal ini berdasarkan hasil penilaian sosial dan FPIC apakah Masyarakat

Adat yang terkena dampak memberikan dukungan luas bagi investasi fisik. Apabila

mendapat dukungan, badan/lembaga harus mempersiapkan:

a. Bukti dokumentasi dari FPIC, serta tindakan yang diambil untuk menghindari dan

meminimalkan risiko serta dampak negatif bagi Masyarakat Adat yang terkena

dampak. Hal ini termasuk daftar peserta, risalah pertemuan dan dokumentasi

lainnya (misalnya foto, video, dll.);

310

b. Langkah-langkah tambahan, termasuk modifikasi desain investasi fisik, lokasi

alternatif, dan, jika ada, ganti rugi untuk mengatasi dampak negatif terhadap

Masyarakat Adat yang terkena dampak dan memberi mereka manfaat yang layak

secara budaya dan sosial;

c. Rencana tindak dan saran untuk FPIC selama pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi investasi fisik, dan

d. Setiap kesepakatan resmi yang dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena

dampak dan/atau organisasi perwakilan mereka.

6. Bank Dunia akan meninjau proses dan hasil konsultasi yang dilakukan oleh

instansi/lembaga untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat yang terkena dampak

telah memberikan dukungan luas bagi investasi fisik. Bank Dunia tidak melakukan

proses lebih lanjut dengan pemrosesan investasi fisik jika tidak dapat memastikan akan

adanya dukungan tersebut.

7. Persyaratan. Untuk memastikan bahwa FPIC dapat dipastikan, persyaratan berikut ini

diperlukan untuk menentukan apakah:

a. Tingkat keterlibatan dengan cara yang memungkinkan partisipasi terinformasi dari

Masyarakat Adat yang terkena dampak dapat diterima;

b. Tingkat dukungan dan perbedaan pendapat terhadap investasi fisik di antara

Masyarakat Adat yang terkena dampak dipertimbangkan dalam pengambilan

keputusan dan pengembangan langkah-langkah mitigasi.

Pertimbangan Persyaratan

Strategi dan prinsip proyek di dalam pelibatan

- Mengarusutamakan FPIC; - Buku Petunjuk Operasional Proyek untuk FPIC; - Ketentuan anggaran dan personalia; - Jadwal konsultasi dan dokumentasi pendukung lainnya.

Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan

- Analisis pemangku kepentingan sebagai bagian dari PS;

Keterlibatan Masyarakat - Rencana konsultasi, konsultasi publik dan rencana pengungkapan informasi, serta rencana keterlibatan pemangku kepentingan;

- Jadwal dan catatan keterlibatan masyarakat termasuk pembahasan dan konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka.

Pengungkapan informasi - Rencana pengungkapan, termasuk jadwalnya - Bahan disiapkan untuk pengungkapan dan konsultasi; - Catatan/risalah pembahasan/konsultasi dengan anggota masyarakat dan

perwakilan mereka

Konsultasi Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan

- Catatan/risalah pembahasan/ konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilannya;

- Dokumentasi tindakan yang diambil untuk menghindari/meminimalkan risiko dan dampak buruk pada Masyarakat Adat yang terkena dampak berdasarkan umpan balik dari masyarakat;

- Rancangan rencana tindakan;

Konsultasi dengan kelompok rentan

- Rencana keterlibatan dan konsultasi publik - Catatan/risalah pembahasan/konsultasi dengan anggota dan perwakilan

kelompok rentan - Dokumentasi tindakan yang diambil untuk menghindari/meminimalkan

risiko dan dampak buruk pada kelompok rentan berdasarkan umpan balik dari masyarakat

- Rancangan rencana tindakan

311

Pertimbangan Persyaratan

Mekanisme penanganan keluhan

- Struktur organisasi dan tanggung jawab serta prosedur untuk mengelola keluhan;

- Catatan keluhan yang diterima, termasuk pernyataan dukungan atau perbedaan pendapat;

- Catatan risalah diskusi dengan anggota masyarakat atau perwakilannya berkaitan dengan penanganan keluhan

Umpan balik ke Masyarakat Adat yang terkena dampak (untuk menunjukkan bahwa keprihatinan dan saran mereka telah diakomodasi dalam investasi fisik dan alasan mengapa saran mereka belum diakomodasi)

- Dokumentasi tindakan mitigasi risiko - Catatan/risalah pembahasan dengan anggota masyarakat dan perwakilan

mereka; - Pelaporan secara terus-menerus tentang pelaksanaan rencana tindak; - Perubahan dalam kegiatan investasi fisik dan rencana tindakan; - Catatan survei / wawancara terhadap Masyarakat Adat yang terkena

dampak.

Pernyataan resmi tentang dukungan atau perbedaan pendapat

- Catatan/risalah pertemuan/konsultasi publik dengan anggota masyarakat dan perwakilannya;

- Surat-surat resmi/surat permohonan dukungan/keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan/atau perwakilannya;

Pernyataan dukungan atau keberatan secara informal

- Foto, laporan media, surat pribadi atau rekening pihak ketiga (LSM, Ormas, dll.)

Bukti konsultasi dengan itikad baik

- Wawancara tatap muka dengan anggota masyarakat/perwakilannya di dalam konsultasi;

- Kesepakatan dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak (misalnya Nota Kesepahaman (MoU), Pernyataan Minat (Letter of Intent), Pernyataan Bersama, dll.)

- Rencana tindakan, misalnya pembagian manfaat, rencana pengembangan, dll.

312

LAMPIRAN-10 : KAJIAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT

1. Tujuan. Tujuan dari Kajian Sosial (KS) yang diuraikan dalam lampiran ini adalah untuk

mengevaluasi potensi investasi fisik yang positif dan dampak yang negatif bagi

masyarakat adat dalam hal Masyarakat Adat berada di, atau memiliki keterikatan

kolektif terhadap area investasi fisik (berdasarkan penapisan sesuai dengan empat

kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam Kebijakan Operasional (OP) 4.10

Bank Dunia dan kriteria Masyarakat Hukum Adat dan/atau nilai-nilai setempat), dan

untuk memeriksa alternatif investasi fisik di mana dampak negatif yang

ditimbulkannya mungkin cukup besar. Keluasan, kedalaman, dan jenis analisis di

dalam PS sebanding dengan sifat dan skala potensi dampak dari investasi yang

diajukan terhadap Masyarakat Adat, baik efek tersebut positif maupun negatif. Dalam

menjalankan KS, pemerintah kota atau kabupaten harus dibantu oleh tim konsultan

atau individu yang merupakan tenaga ahli sosial yang kualifikasi, pengalaman, dan

kerangka acuannya dapat diterima oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja sama. Tenaga

ahli dari perguruan tinggi lokal atau LSM lokal yang telah bekerja dan berpengalaman

dalam bekerja sama dengan Masyarakat Adat didorong untuk membantu pemerintah

kota.

2. Garis besar KS. KS setidaknya akan mencakup hal-hal berikut ini:

a. Uraian mengenai Kegiatan Fisik Investasi

b. Informasi mengenai lokasi Kegiatan Fisik Investasi dan kondisi dari masyarakat

adat

c. Karakteristik Sosial Ekonomi dari Masyarakat Adat yang terkena dampak

i. Karakteristik Umum Masyarakat Adat

ii. Karakteristik Khusus Masyarakat Adat

• Lembaga Sosial Budaya

• Kondisi Perekonomian dan Sumber Mata Pencaharian bagi penduduk desa

• Praktik budaya

• Dll.

iii. Penilaian para pemangku kepentingan

d. Proses konsultasi selama berlangsungnya Penilaian Sosial yang mencerminkan

suatu konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC - free, prior, and

informed consultation) yang mengarah pada dukungan luas dari Masyarakat Adat

yang terkena dampak terhadap usulan Kegiatan Fisik Investasi.

e. Temuan dan potensi dampak dari Kegiatan Fisik Investasi (yang positif maupun

yang negatif), misalnya:

• Setiap potensi dominasi ekonomi yang bersifat negatif oleh pihak luar

• Pengalihan hak atas hak ulayat

• Terbatasnya penggunaan sumber daya alam

313

• Dll.

Langkah Mitigasi yang Diusulkan

• Kemitraan dengan pihak yang mengusulkan investasi fisik untuk

pemanfaatan sumber daya alam

• Pelatihan bagi Masyarakat Adat yang terkena dampak untuk dapat

berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk

pengembangan pariwisata;

• Dll. Potensi dampak positif dan upaya untuk memaksimalkan dampak

tersebut

f. Usulan Rencana Tindak dalam bentuk tabel (untuk disertakan dalam Draf IPP)

yang berisi:

i. Rencana untuk memaksimalkan dampak positif

ii. Hal-hal negatif memerlukan langkah mitigasi, seperti yang ditemukan dari

penelitian

iii. Program mitigasi

iv. Kegiatan Fisik Investasi dalam kerangka mitigasi

v. Lokasi di mana dampak terjadi dan langkah mitigasi akan dilakukan

vi. Kerangka konsultasi untuk persiapan dan pelaksanaan IPP

vii. Lembaga yang bertugas menyusun dan melaksanakan IPP

viii. Jadwal pelaksanaan

ix. Anggaran

x. Sumber anggaran

xi. Keterangan (hal lain yang perlu dimasukkan ke dalam laporan)

314

LAMPIRAN-11 : DAFTAR KEBERADAAN MASYARAKAT

ADAT

No Provinsi Kabupaten yang Ada Masyarakat Adat-nya

1 Kalimantan Tengah Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin

Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Sukamara

2 Maluku Utara Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kep. Sula

3 Jawa Timur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Magetan, Ponorogo, Sumenep. Trenggalek,

Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten, Lumajang, Kabupaten Probolinggo,

Kabupaten Malang.

4 Jambi Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tebo

5 Sulawesi Barat Majene, Mamasa, Mamuju Utara, Mamuju

6 Lampung Tidak ada MA yang teridentifikasi

7 Bengkulu Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Lebong, Seluma

8 Jawa Barat Ciamis, Cianjur, Garut, Majalengka, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya

9 Jawa Tengah Cilacap, Demak, Pati, Semarang

10 Kalimantan Barat Bengkayang, Kapuas Hulu, Landak, Melawi, Pontianak, Sambas, Sanggau, Sekadau,

Sintang 11 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow, Kep. Sangihe, Kep. Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara

12 Sulawesi Selatan Bantaeng, Barru, Bulukumba, Enrekang, Luwu Utara, Luwu, Maros, Palopo, Sidenreng

Rappang, Soppeng, Tanah Toraja, Wajo

13 Nusa Tenggara Barat Bima, Dompu, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa

14 Nusa Tenggara

Timur

Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Manggarai Barat, Sikka, Sumba Barat,

Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara

15 Bali Bangli, Karangasem

16 Bangka Belitung Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Timur, Belitung

17 Banten Lebak, Pandeglang

18 Gorontalo Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo

19 Kalimantan Selatan Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kota Baru, Tabalong, Tanah

Bumbu, Tanah Laut, Tapin 20 Kalimantan Timur Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Pasir

21 Kepulauan Riau Bintan, Karimun, Lingga

22 Maluku Buru, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat

23 Riau Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kep. Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan

Hulu, Siak

24 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan, Banggai, Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Poso, Tojo Una- Una,

Toli-Toli 25 Sulawesi Tenggara Bombana, Buton, Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe, Muna, Wakatobi

26 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Koto, Pasaman

27 Sumatera Selatan Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering

Ilir, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan

28 Sumatera Utara Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak

Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli

Utara, Toba Samosir

29 Kalimantan Utara Bulungan, Nunukan, Malinau

30 DI Yogyakarta Tidak ada MA yang teridentifikasi

315

Catatan: Dirangkum dari Studi Penyaringan Masyarakat Adat Bank Dunia, 2010. Konfirmasi dan verifikasi keberadaan IP

perlu dilakukan di lapangan, begitu lokasi kegiatan Proyek dikonfirmasi. Daftar Lokasi dengan Potensi Keberadaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat di Daerah

Tujuan Wisata Lombok dan Danau Toba

Kecamatan Desa Masyarakat

Adat Jumlah

KK Jumlah

Penduduk Lokasi

Keberadaan

LOMBOK

Kab. Lombok Barat Sekotong Tengah Kedaro Tak bernama 115 683 Lembar Sekotong Timur Sasak 185 860 Dataran tinggi

Lembar Sekotong Timur Sasak 203 760 Dataran tinggi

DANAU TOBA

Kab. Simalungun

Dolok Panribuan Dolok Parmonangan

Batak Simalungun 75 245 Dataran tinggi

Raya Pematang Raya Batak Simalungun 87 125 Dataran tinggi

Raya Bahapal Raya Batak Simalungun 100 380 Dataran tinggi

Dolok Silau Mariah Dolok Batak Simalungun 56 230 Dataran tinggi

Dolok Silau Dolok Mariah Batak Simalungun 100 400 Dataran tinggi

Kab. Toba Samosir Porsea Dolok Nauli Batak 60 238 Dataran rendah

Kab. Tapanuli Utara Tarutung Partali Toruan Batak 70 324 Dataran tinggi

Kab. Humbang Hasundutan Pakkat Sipagabu Batak 100 235 Pedalaman

Pakkat Banuarea Batak 100 420 Pedalaman

Pakkat Parmonangan Batak 80 500 Pedalaman Sumber: Dirangkum dari Studi Penyaringan Masyarakat Adat Bank Dunia, 2010. Konfirmasi dan verifikasi

keberadaan IP perlu dilakukan di lapangan, begitu lokasi kegiatan Proyek dikonfirmasi.

Lokasi proyek yang diidentifikasi dapat terkena dampak oleh investasi fisik:

Lihat tabel di atas yang diberi warna hijau.

316

Daftar Lokasi dengan Potensi Keberadaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat di Daerah

Tujuan Wisata Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru,

Wakatobi

Kecamatan Desa Masyarakat

Adat Jumlah

KK Jumlah

Penduduk Lokasi

Keberadaan

Kecamatan Komodo

Kampung Pasir Panjang Labuan Bajo Kampung Adat Bena Kampung Adat Tololela Kampung Adat Gurusina Kampung Adat Wae Rebo Desa Golo Worok

Suku Komodo Suku Bajo Suku Flores Suku Maras, Suku Wesang, Suku Redo

450 1.330 Pulau Komodo, Pulau Rinca Pulau Padar Pulau Flores Manggarai Barat Flores

Bromo-Tengger-Semeru

Desa Ngadas, Wanatara, Jetak, dan Ngadisari (Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo ), Desa Wanakersa, Ledokombo, Pandansari (Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo ), Desa Tosari, Baledono, Sedaeng, Wonokitri, Ngadiwono, Kandangan, Mororejo (Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan), Desa Keduwung (Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan), Desa Ngadirejo, Ledok Pring ( Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan ), Desa Ngadas ( Kecamatan Poncokusumo

Suku Tengger 100.000 500.000 Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru Kabupaten Pasuruan, Kabupaten, Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang.

317

Kabupaten Malang),dan Desa Ranupani (Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang).

Kab. Wakatobi

1) Masyarakat adat Wanse, Mandati, Liya dan Kapota mendiami wilayah Pulau WangiWangi dan Pulau Kapota: 2) Masyarakat adat Kahedupa, Ollo, Watole, Lewuto, dan Laolua yang mendiami Pulau Kaledupa; 3) Masyarakat adat Waha, Tongano dan Timu menghuni Pulau Tomia; 4) Masyarakat Adat Mbeda-beda dan Cia-Cia menghuni Pulau Binongko

Suku Buton Wakatobi: Masyarakat adat Wanse, Mandati, Liya dan Kapota, Masyarakat adat Kahedupa, Ollo, Watole, Lewuto, dan Laolua, Masyarakat adat Waha, Tongano dan Timu, Masyarakat Adat Mbeda-beda dan Cia-Cia

Kabupaten Wakatobi : Pulau WangiWangi dan Pulau Kapota, Pulau Kaledupa; Pulau Tomia, Pulau Binongko

318

LAMPIRAN-12 : OUTLINE IPP

Contoh (template) berikut ini menyajikan garis besar IPP. Contoh ini dapat dikembangkan

lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai dengan karakteristik kegiatan fisik

investasi.

Judul Bab/Sub-Bab Isi/Keterangan

1. URAIAN INVESTASI FISIK

Ringkasan Uraian aktivitas fisik investasi (mengenai batas wilayah, lokasi, jenis pekerjaan, luas area, daerah pengaruh, dll.)

2. RINGKASAN KAJIAN SOSIAL

2.1. Data Dasar (Baseline) mengenai Masyarakat Adat

• Informasi dasar mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik Masyarakat Adat, tanah dan wilayah yang dimiliki atau secara tradisional dimanfaatkan atau yang biasanya dimanfaatkan atau ditinggali dan sumber daya alam yang mereka andalkan

• Identifikasi para pemangku kepentingan investasi fisik utama dan penjabaran dari proses yang secara budaya layak untuk dikonsultasikan dengan IP pada setiap tahapan siklus investasi fisik

2.2. Ringkasan hasil konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak yang dilakukan selama persiapan proyek dan yang menghasilkan dukungan masyarakat luas untuk kegiatan investasi fisik.

• Identifikasi potensi dampak positif dan negatif dari kegiatan investasi fisik dari Masyarakat Adat yang terkena dampak di dalam wilayah pengaruh kegiatan investasi fisik

• Pengembangan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak negatif atau identifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, mengurangi, atau memberi ganti rugi atas dampak tersebut dan memastikan bahwa Masyarakat Adat mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya dari kegiatan investasi fisik.

• Mekanisme untuk mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi publik dengan Masyarakat Adat (konsultasi mengenai rancangan rencana kegiatan investasi fisik, dan lain-lain yang berkaitan), mencakup: penetapan lokasi dan jadwal konsultasi, penyebarluasan informasi / undangan, dll.

• Proses konsultasi publik

• Hasil/penyelesaian dan kesepakatan bersama yang diperoleh saat rapat konsultasi.

• Jumlah dan perwakilan organisasi/lembaga yang diajukan oleh para peserta dalam rapat konsultasi tersebut.

2.3. Kerangka kerja untuk memastikan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak selama pelaksanaan investasi fisik

3. RENCANA TINDAK (MASUKAN DARI HASIL KAJIAN SOSIAL)

3.1. Kegiatan bagi Masyarakat Adat untuk menerima manfaat sosial dan ekonomi

3.2. Kegiatan untuk mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau memberi kompensasi atas terjadinya dampak negatif

3.3. Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan investasi fisik

3.4. Konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai rancangan IPP

4. PERKIRAAN BIAYA DAN RENCANA PEMBIAYAAN Dalam bentuk tabel yang berisi informasi mengenai: jenis kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, tata waktu (milestone), biaya, sumber pendanaan, dan keterangan.

5. PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK MELAKSANAKAN IPP

• Instansi yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan IPP

• Instansi yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memantau pelaksanaan IPP

• Pengaturan pemantauan pelaksanaan IPP oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak

6. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT ADAT YANG TERKENA DAMPAK

• Mekanisme penanganan keluhan seperti yang disarankan oleh hasil kajian sosial

319

Judul Bab/Sub-Bab Isi/Keterangan

7. PEMANTAUAN INVESTASI FISIK, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN IPP Termasuk konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak

• Menjelaskan rencana kerja untuk memantau pelaksanaan rencana tindak bagi Masyarakat Adat dan mekanisme pelaporan.

• Pemantauan kemajuan pelaksanaan IPP

• Pemantauan proses pelaksanaan IPP

• Melaporkan pelaksanaan IPP (melapor kepada siapa, format mana yang akan digunakan, dan batas waktu penyampaian laporan).

LAMPIRAN

Lampirkan dokumen asli atau fotokopi yang terkait dengan IPP, misalnya:

• Informasi tentang Kegiatan Fisik Investasi (Peta)

• Tabel yang berisi Data Dasar (baseline) IP

• Risalah Pertemuan Sosialisasi dan Konsultasi

• Risalah Kesepakatan tentang Rencana Pemberian Kompensasi (jika ada) berdasarkan konsultasi

• Dokumentasi lain yang terkait

320

LAMPIRAN-13 : KATEGORISASI PROYEK MENURUT

BANK DUNIA

Penyaringan #1: Kategorisasi Proyek berdasarkan Kemungkinan Terjadinya Dampak

Lingkungan dan Sosial

Uraian Singkat Proyek Harap berikan informasi mengenai jenis dan skala proyek (luas

proyek, luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan total luas lantai

bangunan, dll.):

Lingkungan Alam Jelaskan secara umum kondisi kawasan proyek (tutupan lahan,

keberadaan hutan/vegetasi alam, bersebelahan dengan kawasan

lindung, adanya badan sungai, danau, pesisir, pedesaan/

perkotaan, permukiman terdekat)

Kemungkinan Dampak

terhadap Lingkungan dan

Sosial

Apakah menurut Anda proyek akan memiliki dampak besar/

signifikan terhadap lingkungan dan sosial (perubahan pada

lansekap, pembukaan vegetasi alami, pekerjaan perekayasaan

utama - pengalihan aliran sungai, bendungan, potensi pencemaran

lingkungan, penggunaan bahan berbahaya, yang berpotensi akan

mengakibatkan relokasi masyarakat, keberadaan masyarakat adat -

KepMenLH 05/2012 Lampiran 1 tentang kriteria penapisan

dampak lingkungan dan sosial):

Keputusan dari Kategori

Proyek (A/B/C/F1)

Lihat Lampiran 2: Kategorisasi Proyek

Penapisan #2: Kajian Kebijakan Pengamanan Bank Dunia

Berdasarkan Penapisan # 2, apakah

menurut Anda proyek akan memerlukan

penilaian dampak Lingkungan dan Sosial

sepenuhnya (Y/T)

Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.01

mengenai Kajian Lingkungan terpicu

Adakah daerah habitat alami (hutan, sungai,

pesisir, gambut) yang sensitif atau spesies

yang terancam punah yang dapat terkena

dampak proyek ini? (Y/T)


mengenai Habitat Alam dan OP/BP 4.36

mengenai Kehutanan terpicu

Apakah menurut Anda terdapat nilai

budaya atau sejarah di wilayah proyek dan

bahwa proyek tersebut berpotensi memberi

dampak terhadap nilai dan keberadaannya?

(Y/T)


mengenai Sumber Daya Benda Cagar

Budaya terpicu

Apakah menurut Anda ada kelompok

masyarakat adat yang hidup dan

menempati wilayah tertentu di dalam dan

di sekitar wilayah proyek? (Y/T)


mengenai Masyarakat Adat terpicu

Apakah proyek berpotensi memberi

dampak bagi lahan dan/atau

mengakibatkan relokasi bagi orang-orang

yang terkena dampak proyek, dan bahwa


mengenai Pemukiman Kembali Secara

Paksa terpicu

321

pemukiman kembali secara paksa akan

terjadi? (Y/T)

Apakah proyek tersebut berada di

perbatasan dua negara dan menggunakan

batas alami (sungai, danau, dan garis

pantai)? (Y/T)


mengenai Proyek di Perairan

Internasional terpicu

Apakah lokasi proyek memiliki status

sebagai tidak bermasalah (clear and clean)

(tidak ada sengketa, tidak ada tuntutan

yang masih belum terselesaikan mengenai

tanahnya, tanah dimiliki oleh lebih dari satu

pemilik negara)? (Y/T)


mengenai Proyek di Wilayah Sengketa

terpicu

Akankah proyek ini memberi dampak bagi

para petani dalam menggunakan pestisida?

Atau apakah proyek berpotensi akan

berdampak pada terjadinya hama/penyakit

tanaman (mis., bercocok-tanam secara

monokultur)? (Y/T)


mengenai Pengelolaan Hama terpicu

Apakah proyek ini melibatkan bendungan

kecil/bendungan besar, pekerjaan

konstruksi perluasan bendungan? (Y/T)


mengenai Keamanan Bendungan terpicu

Ringkasan Kebijakan

Pengamanan Bank Dunia

yang Berlaku (X)

Untuk daftar lengkap dari

Kebijakan Pengamanan

Bank Dunia, lihat

Lampiran 3: Kebijakan

Pengamanan Bank Dunia

OP/BP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan

OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alam

OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat Adat

OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya

OP/BP 4.36 mengenai Kehutanan

OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan

OP/BP 4.12 mengenai Pemukiman Kembali Secara Paksa

OP/BP 7.50 mengenai Proyek di Perairan Internasional

322

LAMPIRAN-14 : FORMAT HASIL PENAPISAN

A. RENCANA KEGIATAN PROYEK

1. Nama Kegiatan Proyek …………………………………………………………………….

2. Panjang Jalan ………….. km

3. Lebar Jalan A. Lebar saat ini B. Lebar yang direncanakan C. Permukaan yang ada saat ini D. Permukaan yang direncanakan

a. ……… m b. ……… m c. ……… m d. ……… m

4. Lokasi A. Kota B. Kabupaten C. Provinsi

a. …………………………………………… b. …………………………………………… c. ……………………………………………

5. Status Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

6. Status Kota Metropolitan/Besar/Sedang/Kecil

7. Jenis Proyek Pembangunan Baru/Pemeliharaan

8. Luasan Pengadaan Tanah dan Perkiraan Jumlah Orang yang Terkena Dampak Proyek

………….. Ha …………...OTDP

9. Arus Lalu Lintas Rata-rata A. Saat ini B. Direncanakan

a. ………………. Kendaraan/hari b. ………………. Kendaraan/hari

10. Status Proyek Pra-studi kelayakan/Studi kelayakan

B. HASIL PENAPISAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN SENSITIF LAINNYA

1. Jenis Pemanfaatan Lahan a. Jenis/nama dari kawasan lindung b. Lokasi dari jalan di kawasan lindung

a. ……………….. b. Melewati/berbagi batas wilayah dengan/dekat/jauh

dari kawasan lindung.

2. Komponen Lingkungan Lainnya yang sensitif terhadap perubahan (jika ada)

Masyarakat Adat/Masyarakat rentan/Hunian yang Padat/ Kawasan Komersial/Kawasan Warisan Budaya/Medan yang curam

3. Kondisi fisiografi tanah: A. Medan yang curam (> 40%) B. Tanah yang tidak stabil C. Informasi lainnya

1. ………… km 2. ………… km 3. …………. (harap sebutkan)

4. Evaluasi dari Dampak Utama Besar/Kecil

5. Kebijakan perkindungan dari Bank yang dipicu Persyaratan khusus yang harus ditangani di dalam AMDAL atau UKL-UPL untuk mematuhi kebijakan yang dipicu.

C. KEPUTUSAN (harap pilih salah satu)

1. Harus memiliki 117 Penjelasan: ………………………..

2. Harus memiliki UKL/UPL Alasan: ………………………..

3. Perlu adanya LARAP Alasan: ………………………..

4. Tidak memerlukan adanya AMDAL atau UKL dan UPL (hanya memerlukan SOP)

Alasan: ………………………..

A. PERKIRAAN ANGGARAN UNTUK STUDI UKL-UPL, SOP, LARAP

Rp…………………………………….

117 Tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan

323

LAMPIRAN-15 : DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK

Isu Utama yang Umum

Terjadi

1. Persoalan lingkungan dan habitat alami. Dampak secara keseluruhan dari gangguan terhadap ekosistem dan isu lingkungan karena

kegiatan pariwisata yang luas akan menyebabkan krisis pangan/air/energi jika tidak dikelola dengan baik dan dapat menyebabkan

bencana bila terkena dampak perubahan iklim. Hal ini akan berpengaruh terutama pada masyarakat di kawasan danau dan pesisir.

Habitat alam di kawasan Danau Toba dan Lombok, termasuk kawasan pesisir dan pantai harus dipertimbangkan di dalam penyusunan

ITMP.

2. Infrastruktur dasar, kurangnya fasilitas sanitasi dan rendahnya kualitas pengelolaan sampah. Perbaikan akses ke desa wisata. Contoh

isu sanitasi, Gunung Rinjani di Lombok dikenal sebagai gunung sampah, karena wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya

fasilitas sanitasi bagi penduduk setempat dan wisatawan disebabkan rendahnya kesadaran penduduk setempat terhadap sanitasi serta

lemahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoperasikan.

3. Persoalan tanah, pemanfaatan dan transaksi tanah.

a. Dilema antara keinginan investor untuk membangun di kawasan danau (kasus Danau Toba) atau di kawasan pertanian (kasus

Borobudur) dan peraturan mengenai tata ruang dalam pemanfaatan lahan. Saat ini telah terjadi banyak pelanggaran peraturan /

peraturan daerah setempat, terutama oleh bangunan hotel dan restoran di sekitar Danau Toba dan Borobudur.

b. Investor korporat besar membeli tanah dan pemilik/masyarakat setempat kehilangan tanah mereka, berpindah dari lahan pertanian

ke usaha yang terkait dengan pariwisata (yaitu kasus Danau Toba dan Borobudur)

4. Kurangnya penghargaan terhadap Warisan Budaya, tradisi lokal, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi

daerah

a. Kurangnya apresiasi diri terhadap warisan budaya, kearifan lokal, dan tradisi (misalnya pergeseran desain rumah, pakaian,

penggunaan alat musik) masyarakat setempat.

b. Perilaku wisatawan terhadap warisan budaya dan tradisi lokal, seperti di Candi Borobudur dan Pulau Gili Trawangan, Lombok,

yang telah berubah menjadi “pulau berorientasi pesta”, dapat menyebabkan dampak negatif dalam jangka panjang dan harus

diantisipasi.

c. Masyarakat dan desa setempat harus diberi wewenang dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari

penbangunan pariwisata; membutuhkan penguatan kapasitas, akses terhadap kegiatan pariwisata; pengembangan pariwisata

berbasis desa dan berbasis masyarakat (seperti di daerah tujuan wisata Lombok dan Borobudur).

5. Pentingnya peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi pariwisata berbasis desa dan berbasis masyarakat; secara konsisten

menerapkan peraturan mengenai pengembangan tata ruang dan tata guna lahan untuk mencegah pembangunan yang tidak terkendali

yang disebabkan oleh usaha yang berkaitan dengan pariwisata.

1. Proses penyusunan dan pelaksanaan ITMP harus melibatkan semua pemangku kepentingan di daerah tujuan wisata.

324

Tindakan yang Diusulkan

untuk semua Daerah

Tujuan Wisata

1. Pembangunan kapasitas bagi masyarakat setempat untuk memastikan keterlibatan mereka di dalam sistem, mencegah hilangnya aset dan

peluang mata pencaharian, dan untuk melestarikan warisan budaya setempat sebagai identitas mereka.

2. Jelajahi berbagai kemungkinan skema transaksi tanah antara investor dan masyarakat setempat, dan rumuskan /implementasikan

peraturan pemanfaatan lahan yang unik untuk setiap daerah tujuan wisata.

3. Pemetaan model pariwisata berbasis masyarakat/pariwisata berkelanjutan dari praktik yang sudah ada. Beberapa praktik yang baik yang

disebutkan selama konsultasi publik adalah: (i) pengelolaan lahan berbasis masyarakat untuk pariwisata di 40 Desa Wisata yang

dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat adat di Kabupaten Lombok Timur. Model tersebut diadopsi dalam perumusan Peraturan

Gubernur tentang Standardisasi Desa Wisata; (ii) mengurangi dampak sosial pariwisata oleh Program Penyelenggaraan Pariwisata

Berkelanjutan di lima lokasi, beberapa di antaranya berada di Nusa Tenggara Barat dan Sleman; (iii) Pembangunan Pariwisata dan

Pemberdayaan Masyarakat di sebuah desa di Vietnam, di mana banyak korban perang yang mengalami keterbatasan fisik tinggal. Mereka

memiliki keterampilan seni dan dibantu oleh pemerintah dengan fasilitas pemasaran yang baik (misalnya ruang pamer). Membawa klien

ke desa ini adalah hal yang wajib bagi para operator wisata; (iv) pengelolaan sampah, termasuk kegiatan daur ulang sampah, dan standar

sanitasi hotel yang tinggi di Toraja, Sulawesi Selatan.

1. Berbagai ide untuk proyek, seperti: (i) konsep akomodasi alternatif selain homestay; (ii) pengembangan desa berbasis internet, mis. desa

dengan akses wifi gratis dan semua informasi mengenai daerah tujuan wisata ini dapat diakses melalui internet; (iii) peraturan daerah

tentang standar Desa Wisata; (iv) pengembangan kawasan wisata ramah lingkungan; (v) pemetaan homestay yang ada (mis. di sekitar

Borobudur) untuk membuat rencana tindakan dalam meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi infrastruktur pendukung

325

Konsultasi Publik di Medan Konsultasi Publik di Mataram Konsultasi Publik di Yogyakarta Konsultasi Publik di Jakarta

Permasalahan

utama

1. Gangguan terhadap Ekosistem

dan Degradasi Lingkungan.

Proyek pembangunan jarang

mempertimbangkan dan

mengakomodasi kepentingan

populasi margasatwa di

sekitarnya. Akibatnya, banyak

binatang kehilangan habitatnya

dan terancam punah. Misalnya,

habitat singa di sisi barat Danau

Toba dan ekosistem perairan

danau.

Selain itu, kualitas air dan

lingkungan menurun, dan

kerusakannya hampir tidak

dapat diperbaiki. Pihak

berwenang di Sumatera Utara

belum mengadopsi Peraturan

Lingkungan yang relevan.

2. Dilema penggunaan lahan di

"Kawasan Konservasi". Di

Danau Toba, karena adanya

pembatasan kegiatan dari

pemerintah Kabupaten Dairi

sampai 200-meter dari sisi

danau dan menetapkannya

sebagai kawasan konservasi,

banyak investor yang enggan

untuk berinvestasi, karena

ingin membangun dan

menciptakan kegiatan di danau.

3. Transaksi jual beli tanah.

1. Kerusakan lingkungan,

makanan, air dan energi dari

kegiatan pariwisata yang luas

dan dampak perubahan iklim

harus diantisipasi.

2. Bangkitan limbah dari kegiatan

wisata.

3. Gangguan terhadap tata

kehidupan/budaya asli

masyarakat setempat dan

asimilasi budaya asing. Kegiatan

lokal, termasuk “kegiatan

pariwisata organik” oleh

masyarakat setempat mungkin

sudah ada, dan intervensi baru

mungkin akan mengganggu

mereka alih-alih menambah

nilainya, mis. ketika pemerintah

daerah melakukan intervensi di

Gili Trawangan.

4. Privatisasi Ruang Publik &

Kurangnya Keterkaitan dengan

Kegiatan Ekonomi Lokal. Belajar

dari kasus Nusa Dua dan daerah

lain di Bali, kawasan pesisir di

Pulau Lombok dan Danau Toba

harus dikelola dengan hati-hati

untuk mencegah privatisasi

ruang publik, terutama oleh

hotel. Hal ini disebabkan

kurangnya keterkaitan dengan

kegiatan ekonomi lokal dan

1. Pelestarian Warisan Budaya vs

banyaknya pengunjung lokal

dan asing. Beberapa

pengunjung, sebagian besar

wisatawan domestik, juga telah

merusak relief candi.

2. Membangun tanpa Izin dan

Pelanggaran Rencana Tata

Ruang

Di Borobudur, ada hotel yang

dibangun di atas jalur sungai

kuno dan di dalam kawasan

lindung / warisan budaya.

3. Rendahnya akses ke daerah

tujuan wisata, karena macet dan

tidak banyak alternatif.

4. Transaksi jual beli tanah.

Investor korporasi besar

membeli tanah dengan harga

tinggi dan mengusir masyarakat

lokal. Banyak kegiatan jual beli

tanah oleh spekulan dan

masyarakat setempat tidak

dilibatkan. Transaksi tanah

secara liar dengan orang asing

ini, yang oleh undang-undang

tidak diijinkan untuk memiliki

tanah di Indonesia, terjadi, dan

berada di luar kendali

pemerintah daerah. Bahkan

lebih sulit lagi bagi pemerintah

untuk mendapatkan tanah

1. Proyek pembangunan jarang

mempertimbangkan dan

mengakomodasi kepentingan

populasi satwa di sekitarnya.

Hasilnya, terdapat banyak hewan

yang kehilangan habitatnya dan

terancam punah. Misalnya, habitat

singa di sisi barat Danau Toba.

2. Kurangnya sarana dan

penyelenggaraan sanitasi yang

baik dan kurangnya pengelolaan

limbah yang baik. Hal ini

diperparah dengan perilaku buruk

wisatawan lokal.

3. Ketersediaan lahan untuk


Pembangunan infrastruktur

seringkali terhambat oleh proses

pengadaan tanah dan dalam

jangka panjang dapat

menyebabkan pertumbuhan

permukiman liar yang dapat

mempersulit masalah ini. Selain

itu, ketersediaan lahan untuk

pembangunan infrastruktur atau

sarana pariwisata baru juga

menjadi isu penting, oleh karena

itu pemerintah perlu menggali

kemungkinan penerapan konsep

bank tanah.

4. Privatisasi Ruang Publik dan

Kurangnya Keterkaitan dengan

326


Spekulan tanah telah

menyebabkan kenaikan harga

tanah yang signifikan. Badan

otorita juga membeli dan

menjual tanah. Sebagai

konsekuensinya, investor dari

perusahaan-perusahaan besar

membeli tanah dan mengusir

masyarakat setempat.

4. Oleh karena Masyarakat Adat

memiliki sistem pemerintahan

sendiri, bagaimana caranya

untuk memastikan bahwa

rencana dan implementasinya

tidak bertentangan dengan

sistem mereka?

5. Kurangnya apresiasi diri

terhadap warisan budaya,

kearifan lokal, dan tradisi

(misalnya pergeseran desain

rumah, pakaian, penggunaan

alat musik) masyarakat

setempat

6. Penipuan terhadap Wisatawan

yang menghambat wisatawan

untuk mengunjungi kembali

Danau Toba

7. Infrastruktur. Konektivitas

yang buruk antara Medan dan

Danau Toba, dan kurangnya

sarana sanitasi.

kurangnya keterlibatan

masyarakat setempat.

5. Menghadapi status kepemilikan

tanah yang tidak jelas (misalnya

"lahan tidur" dan permukiman

liar).

6. Pembiayaan untuk instrumen

pengamanan seperti AMDAL

dan pembiayaan bagi pengadaan

tanah untuk pengembangan

berskala besar.

untuk pembangunan jika

tanahnya dimiliki oleh investor

(bukan oleh masyarakat

setempat).

5. Ada kekhawatiran bahwa

masyarakat setempat yang

kurang memiliki kapasitas atau

tidak terampil dalam kegiatan

pariwisata akan terdesak oleh

sistem dan menimbulkan

masalah sosial.

6. Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 58 Tahun

1414 yang mengatur tentang

tata ruang Kabupaten

Magelang (sebagai daerah

strategis nasional) pada titik

tertentu terlalu rinci dan tidak

dapat diterapkan, mis. rasio

luas tanah terhadap bangunan

terlalu kecil sehingga

mengganggu investor. Padahal,

ada banyak bangunan yang

sudah dibangun di daerah yang

tidak sesuai dengan Peraturan

Presiden ini.

7. Investor yang lebih memilih

untuk membangun kegiatan

pariwisata di lahan pertanian

vs. pemerintah daerah yang

membela penggunaan lahan saat

ini.

Kegiatan Ekonomi Lokal. Belajar

dari kasus Nusa Dua dan daerah

lain di Bali, kawasan pesisir di

Pulau Lombok dan Danau Toba

harus dikelola dengan hati-hati

untuk mencegah privatisasi ruang

publik, terutama oleh hotel. Harus

ada keterkaitan yang baik dengan

kegiatan ekonomi lokal.

327


Tindakan

yang

Diusulkan

1. PembangunanKapasitas,

terutama pada konservasi

geopark dan pelestarian

lingkungan, berbagai skema

pengadaan tanah , transaksi

tanah, pelestarian warisan

budaya, institusi dalam

masyarakat adat / masyarakat

adat, kemampuan bahasa dan

komunikasi, dan perilaku

terhadap pengunjung.

2. Rencana Induk Pariwisata

harus mempertimbangkan

kearifan lokal dan selaras

dengan jejak warisan budaya

dan rencana induk Universitas

Sumatera Utara (USU) dari 15

situs geo yang berada di sekitar

Danau Toba. Pemilihan

kecamatan prioritas juga harus

mempertimbangkan situs /

taman geologi ini.

3. Menerapkan insentif dan

disinsentif perlindungan

lingkungan. Selain itu, bank

sampah masyarakat bisa

dikembangkan.

4. Inventarisasi data dan

peraturan terkait rencana tata

ruang wilayah danau.

5. Kualitas sarana sanitasi dan

1. Pembangunan Kapasitas,

terutama untuk melestarikan

budaya lokal dan nilai-nilainya,

memberdayakan perempuan,

peluang dari kegiatan

pembangunan pariwisata,

pelestarian lingkungan,

pengelolaan limbah, kehidupan

yang mandiri, menghasilkan

keuntungan dari kepemilikan

lahan dan pengelolaannya,

2. Pengelolaan sampah berbasis

masyarakat dan penyediaan

Tempat Pembuangan Akhir

khusus di sebelah selatan Pulau

Lombok.

3. Libatkan kaum minoritas, wanita,

dan penyandang cacat selama

berlangsungnya pembangunan

pariwisata.

4. Memeriksa konsep akomodasi

alternatif untuk homestay, mis.

rumah tinggal berbasis air, rumah

tinggal berbasis kayu, atau rumah

tinggal berbasis gua

5. Membuat/Mencadangkan Ruang

untuk Penggunaan Umum dan

Pribadi. Kegiatan pariwisata

harus mengakomodasi

kebutuhan ruang dan harus

1. Pembangunan Kapasitas,

terutama mengenai pelestarian

warisan budaya, rencana

pengelolaan pengunjung,

edukasi pengelolaan limbah,

perkebunan lokal, makanan dan

hasil produksi lokal, desain

homestay, perhotelan, dan

peluang ekonomi industri

pariwisata.

2. Kerjasama multipihak untuk

pengelolaan sanitasi daerah.

3. Peraturan khusus tentang

transaksi juaal beli tanah, tata

guna lahan dan kepemilikan

tanah untuk Kawasan

Borobudur yang membawa

keuntungan lebih bagi

lingkungan dan masyarakat

setempat harus diadopsi,

sehingga masyarakat setempat

masih dapat memiliki aset

mereka sepanjang

berlangsungnya pengembangan

kawasan wisata Borobudur.

1. Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 58 tahun

2014 perlu ditinjau ulang dan

peraturan yang

menjembatani Perpres No. 58

tahun 2014 dengan kondisi

1. Perlu dilakukan pemetaan dan

analisis sosial-budaya. Ini akan

berguna untuk memahami

kekuatan / dominasi suku dan

klan (misalnya di Toba), potensi

dan inisiatif lokal, peraturan lokal,

untuk membahas lebih lanjut

bagaimana hal tersebut harus

dipertimbangkan dalam rencana


Pemetaan ini juga akan digunakan

untuk memastikan perencanaan

dan pengembangan pariwisata

yang inklusif

2. Pelestarian Habitat,

Pembangunan dengan Emisi

Karbon yang Rendah dan

Manajemen Resiko Bencana.

Persetujuan pembangunan gedung

baru seharusnya hanya diterapkan

pada bangunan ramah lingkungan

dengan infiltrasi air yang baik.

Pembangunan infrastruktur harus

menerapkan jalan ramah

lingkungan (eco-road) dan

pembangunan ramah lingkungan

(eco-construction yang menjamin

keamanan satwa liar dan habitat

yang ada. Proyek juga harus

menghindari pekerjaan konstruksi

yang dapat menurunkan kualitas

328


pengelolaan limbah harus

ditingkatkan dengan

mengidentifikasi para

pemangku kepentingan terkait

dan solusi yang mungkin

mengenai pembiayaan, serta

menjajaki kemungkinan

pengelolaan oleh Badan Otorita

dan mengembangkan bank

sampah masyarakat.

6. Merumuskan peraturan

masyarakat tentang transaksi

tanah. Setiap transaksi tanah

dengan investor harus dibantu

oleh pemerintah daerah,

terutama BPN.

7. Keterlibatan masyarakat adat /

masyarakat tradisional selama

perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan pembangunan

pariwisata.

dirancang sesuai dengan fungsi

yang dibutuhkan untuk

penggunaan oleh penduduk

setempat dan wisatawan (yaitu

publik), atau yang terbatas hanya

untuk masyarakat setempat

(yaitu ruang pribadi untuk

upacara tradisional yang sakral).

6. Mendorong perumusan Rencana

bagi Masyarakat untuk

menetapkan tindakan yang dapat

dilakukan oleh masyarakat dan

yang harus dilakukan oleh pihak

lain, mis. pemerintah daerah.

7. Menciptakan strategi untuk

berbagi keuntungan dengan

pemilik lahan (yaitu masyarakat

setempat) untuk mencegah

mereka menjual tanah mereka.

8. Standar Desa Wisata

realistis bangunan di sekitar

Borobudur perlu dirumuskan.

lingkungan. Kesadaran masyarakat

setempat dan wisatawan tentang

pelestarian ekosistem harus

ditingkatkan. Komunikasi antara

para pemangku kepentingan

terkait konservasi habitat,

pembangunan dengan emisi

karbon yang rendah dan

manajemen risiko bencana harus

dilakukan lebih awal, termasuk

melibatkan ahli ekologi untuk

memfasilitasi proses perancangan.

3. Pengoperasian dan pengelolaan

investasi setelah pembangunan

harus direncanakan.

4. Pembangunan kapasitas untuk

memberdayakan masyarakat

setempat, termasuk penyandang

cacat, untuk mendukung

penghidupan dan keterlibatan

mereka dalam kegiatan


Memberikan sertifikasi untuk

berbagai keterampilan yang

mendukung kegiatan pariwisata.

5. Meninjau peraturan tentang tanah

dan memeriksa berbagai

kemungkinan skema kolaborasi

antara masyarakat setempat

sebagai pemilik tanah dan pihak

ketiga sebagai investor / pengelola

329


kegiatan pariwisata.

6. Hal-hal lain yang dimasukkan ke

dalam ESSA / ESMF: (i) Aspek

pengelolaan risiko bencana; (ii)

Peraturan Presiden No. 13 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang

Pulau Sumatera; (iii) Kabupaten

Pakpak Barat dalam batas Daerah

Tujuan Wisata Danau Toba (saat

ini hanya 7 kota / kabupaten),

karena kabupaten ini menyediakan

sumber air untuk seluruh kota /

kabupaten; (iv) Mengenai

pemberian wewenang kepada

pemerintah daerah (peran dan

kepentingan masing-masing)

dalam pelaksanaan program

pariwisata; rincian tentang

lembaga lokal di tingkat desa,

termasuk kegiatan mereka yang

dapat mendukung pencapaian

Hasil 2

7. Mengupayakan agar keberadaan

koperasi dan lembaga di tingkat

desa sebagai salah satu indikator

perlu dipertimbangkan.

330

A) DAFTAR HADIR

1) Jakarta dan Magelang, Borobudur

331

2. (Danau Toba)

332

3. (Sengigi, Lombok)

333

B) Foto-Foto

1. (Magelang, Borobudur)

2. (Danau Toba)

3. (Sengigi, Lombok)

334

C) Daftar undangan konsultasi publik untuk draf ESMF

1) Jakarta

335

No Nama Institusi Email No. HP

1 Setyo S. Maasidik BTL UI [email protected] 0811-861-716

2 M. Husen H. STP Trisakti [email protected] 0813-8837-0000

3 Virza Bank Dunia

4 Anugerah S.O DitP4K DJPRL KKP [email protected] 0812-9913-6783

5 Ida Ayu Indira World Bank [email protected] 0811-896-062

6 Amy Chua World Bank [email protected] 0856-4304-1895

7 Bertine World Bank

8 Oki Hadian WWF [email protected] 0822-2003-3993

9 Hotman F.P Dit. KIP, DJCK [email protected] 0812-8840-919

10 Arief Maulana World Bank [email protected] 0878-7846-0143

11 Suteja Kementerian Pariwisata [email protected] 0812-8495-191

12 Gtasanti Djais BPIW - PUPR 0878-8561-1846

13 Dewine E. S. BPIW - PUPR 0878-5362-6380\

14 Qurratu Ainy Pnp - PUPR 0821-1437-1673

15 Siti Nusa Mardiah Kemenko Maritim [email protected] 0895-0495-9267

16 Arie Asmady Bina Marga 0813-1810-5143

17 Basuki Rahmad KEHATI [email protected] 0852-4743-9424

18 Hendra Adi Subdit LKJ, PJJ, BM [email protected] 0812-7203-1177

19 Agastyan Akbar Pnp - PUPR [email protected] 0857-8404-5905

20 Subhany Kemendagri [email protected] 0812-1967-9565

21 Fico Fittorio K. Kemendagri [email protected] 0852-9607-2096

22 Rady Febrian Dit. PPLP, DJCK, Kemen PUPR [email protected] 0821-1716-4471

23 Regina Martadillah Dit. PPLP, DJCK, Kemen PUPR [email protected] 0856-6825-0020

24 Dian Triastuti Dit. PPLP, DJCK, Kemen PUPR [email protected] 0812-6963-071

25 Aditya BAPPENAS 0822-1918-1051\

26 Angger Anindito BAPPENAS [email protected] 0817313-182

27 Dwi Ismar Pennie Direktorat Supan [email protected] 0821-1091-3808

28 Dian Kamila, ST., MT. Direktorat Supan

29 Pak Hadi PUPR

30 Raetami Adira Saraswati ' ATR [email protected]

31 Gianti RC Suci ATR

32 Wita Simatupang INDECON [email protected] 0811-146-985

33 Dewitri Anggraini Kementerian Pariwisata (PIEP) [email protected] 0812-1382-5825

34 Putri Indah Lestari Kementerian Pariwisata (PIEP) [email protected] 0812-2271-4234

35 Kevin BIMTEK (SDA)

36 Dewitri A. Kementerian Pariwisata

37 Putri Indah L Kementerian Pariwisata

38 Pietra W. WWF Indonesia [email protected] 0811-138-436

39 Efran H. Direktorat Jembatan Bina Marga 0852-1896-4009

Jakarta, Ambhara - 19 Juli 2017

ABSENSI PESERTA

PEMBAHASAN DOKUMEN ESMF & ESSA UNTUK DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS

336

2) Yogjakarta

337

338

No Nama Institusi Email No. HP

1 Hari Untoro Kementerian Pariwisata 0878-7677-8599

2 Pak Hadi BPIW - PUPR

3 Amy Chua World Bank [email protected]

4 Agus S Kecamatan Mungkid Magelang 0856-4304-1895

5 Dextron Ar Rissya BPIW - KIKS

6 Toni Suharyanto BPN Kabupaten Magelang 0856-2897-071

7 Epiphana Dinas Sosial Sleman [email protected] 0812-2697-2375

8 Pramana Klaten/Bappeda [email protected] (027) 2321-046

9 Dewitri A.Kementerian Pariwisata

(ASDEPPIEP)dewitri.anggraini@gmail 0812-1382-5825

10 M. A. Rafi Kementerian Pariwisata [email protected] 0852-1541-2993

11 Ari Swasikawah Balai Konservasi Borobudur [email protected] 0813-2887-0906

12 Afandi Kecamatan Kraton 0822-4273-1177

13 Juliana Bappeda Jawa Tengah [email protected] 0816-4256-108

14 Tantia Bappeda Jawa Tengah [email protected] 0858-7610-2466

15 Sriyono BPN Kanwil DI Yogyakarta [email protected] 0815-1720-5480

16 Larasati Kementerian Pariwisata [email protected] 0819-3226-3951

17 Ninik Setia M. P-3 0812-8004-678

18 Purnama Bappeda Kota Yogyakarta [email protected] 0813-2881-1606

19 Djoko Wijono Puspar / UGM [email protected] 0811-25783

20 Ukar T. Kecamatan Ngampilan [email protected] 0857-4795-9111

21 RKH Nugrahani Bappeda DI Yogyakarta [email protected] 0813-8692-1517

22 Kurniawan Bappeda Sleman [email protected]

23 Agus P. Kecamatan Muntilan 0856-4352-151

24 Tekad W. Dinas PU SDA Taru Jawa Tengah [email protected] 0817-384-977

25 Budi Purwanta Dinas PUPKP Kulon Progo [email protected] 0853-8372-1314

26 Sugeng Priyanto Kecamatan Gedong Tengan 0815-7917-536

27 Arief Maulana World Bank [email protected] 0878-7846-0143

28 Joko Rukminto Kecamatan Prambanan 0813-2827-3382

29 Monica Barenlitbangda Kabupaten Semarang [email protected]

30 Agustina Barenlitbangda Kabupaten Semarang [email protected] 0878-292-343

31 Harry Wijayanto Kecamatan Salam Magelang [email protected] 0878-3824-0683

32 Indroyono S. DPUPR Kota Magelang [email protected] 0812-2693-080

33 Arif Pribadi DPUPR Kota Magelang [email protected] 0821-3738-0004

34 Budi Santosa Kecamatan Danurejan [email protected] 0812-2790-858

35 Anung P. BPPM DI Yogyakarta [email protected] 0853-3855-9266

36 Titik Yuliati Disparpora Magelang 0857-2900-5303

37 Worosuryani Bappeda Bantul 0857-4393-6923

38 Shavitri N.D Dinas Pariwisata Sleman [email protected] 0896-0824-9135

39 Tri Agung DLH Kabupaten Magelang [email protected] 0816-1984-1106

40 Eko Suharyono Kecamatan Prambanan Sleman [email protected] 0812-2294-0733

41 Didik K. Sofian Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang [email protected] 0813-2574-4417

42 Maskur Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang [email protected] 0815-7661-171

43 Fajar P. Bappeda Kulon Progo [email protected] 0852-9032-1542

44 Sigit Yasien DPTR Sleman [email protected] 0811-7575-161

45 Untung Subagyo Kanwil BPN Jawa Tengah [email protected] 0815-7877-1104

46 Urip Raharjo Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Magelang [email protected] 0812-1567-972

Yogyakarta, Harper - 17 Juli 2017

ABSENSI PESERTA

PEMBAHASAN DOKUMEN ESMF & ESSA UNTUK DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS

339

3) Mataram

340

341

342

343

344

345

346

No Nama Lembaga Email Handphone

1 Manha N Manalu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan

[email protected] 085280346048

2 Paneguan Malau Dinas Sosial Kabupaten Dairi


3 Melati Silalahi PMDPPA Kabupaten Tobasa

[email protected]

4 Hansen Simalango Dinas PMDPPA Kabupaten Toba Samosir


5 Agus S Kacaribu Bappeda Kabupaten Dairi [email protected] 08126586551

6 Leni R. Simanjuntak Dinas PPAMD Kab. Samosir

081376355970

7 M. Hanafi Bappeda Sumatera Utara [email protected] 081361760080

8 Izma Rizal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara


9 Novaria Bappeda Humbang Hasudutan


10 Rismauli M. Silalahi Bappeda Simalungun [email protected] 081361311423

11 Dwi Sapta Vivi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan


12 Tiar Turonid Dinas Sosial Kabupaten Samosir


13 Adner Silaen Bappeda Tobasa [email protected] 081265235353

14 Muara Bappeda Provinsi Sumatera Utara


15 Rawabi Simbola Dinas PPAMD [email protected] 082161002258

16 S. Sinamu Pemda Kabupten Dairi [email protected] 085297653471

17 Rickson Panggabean DLH Kabupaten Dairi [email protected] 081361426781

18 Andriadi Bappeda Sumatera Utara [email protected] 085263609020

19 N. Sianturi DPMD Kabupaten Karo [email protected] 082163998999

20 Budiater Saragi Bappeda Kabupaten Samosir


21 Hairul Budaya Warisan Sumatera 081361541976

22 Canro Purba Dinas Perkim Humbang Hasundutan


23 Fatimah Boang Manalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


24 Hadi PUPR-BPIW 081385989856

25 Evi Hermirasari World Bank ehermirasari@worldbankorg 08111990199

mailto:[email protected]





















mailto:ehermirasari@worldbankorg

347

No Nama Lembaga Email Handphone

26 Virza World Bank

27 Binar Tarigan Dinas PUPR Kabupaten Karo


28 Nurlisa Ginting USU – STO [email protected] 0811608102

29 Joni P. Manulang Bappeda Humbang Hasudutan


30 Paten Purba Dinas PUPR Kabupten Karo

081375762540

31 Ramot Sipayung Dinas Lingkungan Hidup Samosir


32 Dana P Tarigan Walhi [email protected] 08126344992

33 Roni Fransisko Dinas PUPR Kabupten Karo








348

LAMPIRAN 16

PROFIL MASYARAKAT ADAT

Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo Pulau Flores

Desa Adat di Daerah Labuan Bajo

Pulau Flores merupakan

salah satu wilayah

Indonesia yang masih

sangat alami di Nusa

Tenggara Timur. Flores

menjadi salah satu objek

wisata yang sangat

menarik karena memiliki

paonorama alam, budaya,

serta masyarakatnya yang

masih tradisional.

Objek wisata yang ada di sana adalah Taman Nasional Kelimutu, Taman Nasional Komodo,

Labuan Bajo dan masih banyak lagi. Taman wisata alam terdiri 17 pulau juga tak kalah

indah. Bahkan di Pulau Rutong, bisa ditemukan kawanan kelelawar yang berjumlah ribuan.

Di Flores juga terdapat kampung adat yang sangat terkenal dan banyak dikunjungi turis

lokal sampai mancanegara. Berikut beberapa kampung adat yang ada di Pulau Flores:

1. Kampung Adat Bena

Kampung adat ini menjadi tempat

yang paling terkenal di Pulau

Flores. Banyak wisatawan dari

Labuan Bajo yang melanjutkan

perjalanan ke Kampung Adat

Bena. Berbagai pengalaman dari

masyarakat adat di sana akan

didapat di Kampung Adat Bena.

Kampung adat Bena sangat cocok

untuk para pecinta kopi. Hal ini disebabkan kampung adat ini juga terkenal sebagai sentra

penghasil kopi bajawa berkualitas tinggi.

Sumber: PT Prima Infosarana Media Mbaru Niang, rumah adat di desa Wae Rebo

349

2. Kampung Adat Tololela

Kampung adat Tololea lebih

dikenal sebagai sentra

penghasil alat musik tiup

dari bambu, bombardom.

Bahkan, alat musik tersebut

mendapatkan penghargaan

dari Muri tepatnya pada

tahun 2015.. Penghargaan

tersebut diperoleh setelah

500 peniup musik

bombarom menampilkan aksinya dengan alat musik tradisional tersebut. Pasalnya jiwa

musik di sana diwariskan oleh nenek moyang yang merupakan leluhur dari masyarakat

Ngada di Kampung Adat Tololela.

3. Kampung Adat Gurusina

Kampung Adat Gurusina terletak tidak

jauh dari Kampung Adat Bena dan

Tololela. Hanya saja untuk menuju ke

kampung adat Gurusina pengunjung

harus melakukan pendakian terlebih

dulu. Di tengah kampung, terdapat

jejeran batu megalitik yang membuat

kampung ini semakin menarik. Namun

sayangnya belum lama ini, tepatnya hari Senin, 13 Agustus 2018 rumah-rumah yang terbuat

dari bambu beratap alang-alang ini terbakar. Dilansir dari laman kompas.com, ada

sebanyak 27 rumah adat yang terbakar dan hanya tersisa 6 rumah.

4. Kampung Adat Wae Rebo

Wae Rebo menjadi salah satu desa di

Manggarai Barat, Nusa Tenggara

Timur (NTT), yang kerap menjadi

destinasi bagi pelancong lokal

sampai mancanegara. Wae Rebo

adalah kampung adat satu-satunya

yang tersisa di Manggarai, Nusa

Tenggara Timur. Kampung ini

mempunyai tujuh rumah adat atau

mbaru niang yang masih ditinggali oleh warganya. Untuk menuju kampung ini,

pengunjung harus berkendara delapan jam dari Labuan Bajo dan mendaki gunung sejauh 4

kilometer menembus hutan alam. Wae Rebo berada di antara pegunungan dan sangat indah

350

di waktu pagi karena berselimut kabut. Pada waktu malam hari, kamu juga bisa menikmati

indahnya gugusan bintang karena lokasinya yang jauh dari keramaian dan minim polusi

udara.(*)

Sumber : https://www.msn.com/id-id/travel/ideperjalanan/mengenal-4-kampung-adat-di-flores-namun-satu-kampung-tinggal-kenangan/ar-BBMn9Vt 5. Wilayah Adat Suku Golo Worok

Data wilayah adat Suku Golo Worok di Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat

diperoleh dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), namun tidak banyak penjelasan

yang dapat diperoleh terkait suku adat ini dari BRWA. Hanya luas area wilayah adat

mencapai 488 Ha.

Nama Komunitas : Golo Worok

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

Kecamatan : Kuwus

Desa : -

Peta Lokasi Wilayah Adat

Kewilayah Adat

Luas 488 Ha

Satuan Golo Worok

Diposting oleh Bung Yance : http//: goloworok.blogspot.com/

https://www.msn.com/id-id/travel/ideperjalanan/mengenal-4-kampung-adat-di-flores-namun-satu-kampung-tinggal-kenangan/ar-BBMn9Vt


https://www.blogger.com/profile/15019419784794516257

351

a. SHORT HISTORY

Goloworok is one of the villages in the western part of Central Manggarai, Flores, Indonesia.

Some years ago it was a forested hill and no one was residing in it. Etymologically, the word

"Goloworok" is formed by two manggaraian words, namely: "Golo", which means hill or

mountain. While the word "Worok" is the name of one of the tropical trees found in this

place. Goloworok, then, means the hill of worok trees. Many years ago the worok trees grew

very well here and have covered almost all this small hill. That's why, the name of this hill is

taken from the name of this tree.

Nobody was living here before. The people of Goloworok originally migrated from a small

village called "Sano". Sano is just 4 km distance from Goloworok. It is located in the middle

of the cliff. In the year 70-s, there was a landslide in Sano. The big stones and rocks

practically destroyed the village. It was the saddest tragedy in the history of the people of

Goloworok. This natural disaster have also brought fear to the people, the fear of the same

disaster would inflict their village. For this reason, people decided to migrate in Goloworok.

In the old map, big portion

of this land was part of the

protected area where no

body is allowed to make it as

a land for agriculture. In

terms of protective forest,

the government is usually

strict not to allow anybody

for any form of logging.

Since, there was this natural

disaster, nobody was against

the mass migration of the

people of Sano in this

beautiful hill. From then on,

Goloworok become a home

to more than three thousand people.

Kampung Goloworok In its simplicity The place of peace and serenity Where thousand

smiles and boundless hospitality reign Unique and beautiful All you will experience once

you step on this land.

Your eyes will fill with owe As you ponder the diversity of colors. Of its blue sky Combined

with white clouds. Much green to enjoy The brown color of its land Much colors dance

nicely in your eyes.... In the single time and in the single place. Goloworok, the land of

wanders.

http://2.bp.blogspot.com/--92dCDkf30w/TyHhfF3-BKI/AAAAAAAAAjo/3lx9MEPEMRU/s1600/kampung+Golwor2.jpg

352

b. PEOPLE

There are more than one suku (race) in

Goloworok. We have suku Maras, suku

Wesang, suku Redo, etc. Suku Maras and Suku

Wesang are the two races with the bigger

number of families. These two races have

their own traditional houses called "Rumah

Gendang". Rumah Gendang is traditional

house for multipurpose. Usually, it is in these

traditional houses that they gather together

for the important occasions like the

thanksgiving for the harvest (penti), rituals

for marriage, the venue for the

reconciliations for those who are in conflict,

etc. The most interesting thing is that every

family has their rappresentative who stays

here.

Each race has its customs to be proud

of. Goloworok has its own traditional

clothes. It adds beauty to the Eve

descendants. Towe Songke, kebaya,

Selendang manggarai, all creats harmony in

this traditional customs. In the important

occasions like for ordination of the priest,

marriage, thanksgiving for the harvest

(penti), the people of Goloworok wear their

traditional clothes.

c. TRADITIONAL CEREMONIES

Caci Dance

Caci is a tradizional dance in Manggarai, Flores, Indonesia. It is usually done for big

ceremonies, such as: during priesthood ordanation, during penti (thanksgiving for the

harvest and the blessing received in one village. Caci is a dance performed only by the male

ones. The girls can only participate in playing some musical instruments to accompany the

caci dance. It is a bit violent. It can be very bloody sometimes. Caci is also the expression of

courage because not anybody can do this. They are usually divided in two groups, the home

side and the guests. To know more about caci, please welcome to Manggarai!

http://4.bp.blogspot.com/-byKU8E-RZVI/TyAOYFISrdI/AAAAAAAAAhk/9SGMOhhsvmE/s1600/100_1351+-+Copy.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-uupXDVIjyT0/TyAatXb9d3I/AAAAAAAAAiU/iinXnipoGs0/s1600/100_1340.jpg

353

d. FOOD

The staple food in Goloworok is rice. We eat rice three times a day (breakfast, lunch and

dinner). Eating rice alone is not common here. We usually eat rice with fish, meat,

vegetables and some other things. Be careful! Goloworok foods are spicy. If you want some

traditional wine, we have "Tuak Mince", a juice taken from palm tree. We have also some

hard drinks. They usually call it "Sopi". Never call yourself a champion in drinking alcoholic

drink without trying sopi.

http://2.bp.blogspot.com/-YIIsXxHlo7k/Tx_8UtTJvDI/AAAAAAAAAg4/Be0FUcncfwk/s1600/100_1309.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-5ZURMXZcAjo/Tx_uu50SoLI/AAAAAAAAAgw/297R3MmGqK8/s1600/CIMG1733.JPG

http://4.bp.blogspot.com/-6qqkx221atI/TyAbLId61yI/AAAAAAAAAik/G0QKkDVhXpU/s1600/100_1310.jpg

354

e. RELIGIOSITY IN GOLOWOROK

The majority of the inhabitants are catholics. Only few families are muslims. The catholic

Church entered in Manggarai on May 12, 1912. The diocese of Ruteng (Manggarai) is made

up of 76 parishes. Goloworok belongs to the parish called "Paroki St. Stefanus Ketang".

Religiosity is common in Goloworok.

Gereja Tua Goloworok

f. LIFE SHINES IN SIMPLICITY

http://1.bp.blogspot.com/-98Do1xs-3Z8/TyAL6on--1I/AAAAAAAAAhc/P4svWOBaCrA/s1600/100_1376.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-TwpZO24qFQU/TyAPLowCKDI/AAAAAAAAAhs/bUWWhg_sQ7c/s1600/CIMG1856.JPG

355

6. Kampung Adat Melo

a. Kampung Budaya Flores Dengan Lanskap Alam Indah

Masyarakat Kampung Melo selalu memberikan yang terbaik bagi para tamu yang datang. (Foto: becomingyou.co.za)

Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai provinsi dengan eksotika pemandangan alam yang

indah. Sejauh mata memandang, Kita akan disuguhi cantiknya padang rumput maupun

birunya pantai yang tak berujung. Maka tak heran jika Labuan Bajo, salah satu kelurahan di

Nusa Tenggara Timur, masuk dalam program 10 destinasi Bali Baru yang diusung oleh

Pemerintah Pusat Republik Indonesia guna meningkatkan pariwisata negara.

Tak hanya menyajikan wisata alam yang indah, Nusa Tenggara Timur juga mempunyai

wisata budaya yang sangat bagus. Destinasi tersebut dikenal sebagai Kampung Melo yang

terletak di Desa Liang-Ndara, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa

Tenggara Barat. Kampung Melo terletak di ketinggian 624 meter di atas permukaan laut.

Suhu tertinggi di daerah ini

hanya 20 Celcius. Walaupun

harus menempuh jarak kurang

lebih 70 kilometer atau sekitar 45

menit dari Labuan Bajo. Di

sepanjang perjalanan, terdapat

deretan pepohonan yang rimbun

dan luasnya padang rumput.

Walaupun rute yang ditempuh

cukup terjal, namun jalan

menuju Kampung Melo sudah

ditata dengan baik dan terdapat

petunjuk jalan. Keindahan dan tradisionalitas adat Manggarai Barat bisa Anda pelajari di

Kampung Melo. (Foto: baringopi)

https://phinemo.com/kampung-melo-eksotika-kampung-budaya-di-flores/

https://phinemo.com/wp-content/uploads/2018/09/Kampung-Melo-2.jpg

356

Sesampainya di pa’ang atau pintu masuk menuju Kampung Melo, Ketua Adat akan

menyambut para wisatawansebagai bentuk penyambutan, Selendang cantik khas Kampung

Melo akan diberikan sebagai bentuk ucapan selamat datang. Selain itu, para pengunjung

juga akan diberikan sopi atau tuak lokal dari pohon enau dan pinang sirih. Masyarakat

Kampung Melo sangat menyambut kedatangan para pelancong yang datang karena hal

tersebut merupakan upaya dalam menjaga adat Manggarai Barat. Sambutan yang ramah

dari masyarakat Kampung Melo tidak sampai situ. Setelah menjamu dan mendoakan para

tamu yang datang, Berbagai penampilan seni akan dipersiapkan bagi para tamu. Salah satu

penampilan utama adalah Tari Caci.Tari Caci merupakan tari untuk memanjatkan syukur

kepada Tuhan atas keberhasilan panen dan kebaikan lainnya. Para pemuda dengan

memakai cambuk akan menari sambil mencambuk satu sama lain sesuai dengan iringan

lagu.

Walaupun para penari akan mendapatkan sakit dan memar, namun mencari pemenang

bukanlah tujuan dari tarian ini. Darah yang keluar dari tubuh para penari dianggap sebagai

bentuk persembahan kepada para leluhur agar panen ke depannya bisa berhasil.

Penampilan adat lainnya pun disuguhkan kepada para tamu guna memberikan rasa akrab

dan ramah.

Tarian Caci, tari yang menegangkan namun sarat syukur kepada Tuhan. (Foto: florestourism)

Setelah upacara penyambutan berakhir, pemandangan di sekitar Kampung Melo dapat

dilihat Pemandangan Manggarai Barat dapat dilihat dari ketinggian merupakan hal yang

wajib dilakukan. Nusa Tenggara Barat memang dikaruniai keindahan alam yang melimpah,

mulai dari sawah hijau yang subur hingga langit biru cerah yang tak menyengat.

Rumah warga juga dapat didatangi untuk melihat aktivitas sehari-hari masyarakat

Kampung Melo maupun belajar budaya mereka yang unik secara mendalam. Kampung

Melo seperti berada di rumah sendiri dengan segala keramahan tuan rumah di sini.

Sumber : https://phinemo.com/kampung-melo-eksotika-kampung-budaya-di-flores/



357

b. Kampung Adat Melo, Ethno Tourism di Labuan Bajo

Kampung adat Melo atau desa adat melo adalah desa yang tidak jauh dari Labuan Bajo,

dibutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk mencapai wilayah ini dari pusat Kota Labuan

Bajo. Lokasinya cukup mudah tidak jauh dari jalan utama Trans Flores, kondisi jalan

rayanya tergolong mulus tidak bolong bolong. Untuk mencapai kesana baiknya dengan

menyewa kendaraan.

c. Kampung Melo, dengan pemandangan yang indah

Kampung Melo berada di ketinggian 624 meter di atas permukaan laut. Suhu di daerah ini

hanya berkisar 10-20 derajat celcius. Sehingga akan merasakan suhu dingin namun dengan

langit yang tetap cerah. Sejauh mata memandang akan terlihat hamparan hijau yang indah.

Dedaunan hijau muda hingga hijau tua dapat terlihat secara jelas. Langit biru cerah seperti

yang sering dijumpai di kawasan Indonesia Timur pun bisa dijumpai di sini. Tanda tidak

banyak polusi di daerah ini. Kondisi kegiatan warga yang hidup dengan berkebun dapat

disaksikan langsung. Keramahan masyarakat memberikan rasa hangat di tengah hawa

dingin. Masyarakat Suku asli penduduk Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang menghuni

Kampung Melo di Desa Liang-Ndara. Dalam tatanan administrasi, Liang-Ndara merupakan

desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisinya yang sunyi jauh dari keramaian, membuat

masyarakat Kampung Melo hidup dalam kedamaian dan keramahtamahan. Menurut

sumber yang saya terima, warga Kampung Melo memang terkenal ramah.

Sanggar Compang To’e merupakan tempat

bertamu di Desa itu yang terletak di ketinggian.

Dari sini Kita dapat melihat pemandangan

perbukitan serta laut sisi Barat dan Utara Flores

di kejauhan. Sebuah rumah adat Manggarai

berdiri di tengah-tengah tanah lapang menjadi

pusat kegiatan Sanggar Compang To’e yang

secara rutin berkumpul bersama-sama

358

melestarikan kesenian dan adat-istiadat mereka. Sekelompok ibu-ibu dengan seperangkat

alat musik tabuh memainkan irama khas setempat yang menjadi ilustrasi dari keramahan

warga dalam menyambut tamu. Kaum bapak tampak sibuk menyiapkan sebuah seremoni

sederhana penyambutan tamu di sebuah aula rumah panggung. Sedangkan para pemuda

desa telah siap dengan pakaian tarian mereka, siap menyuguhkan atraksi budaya.

Tarian Caci adalah tarian peperangan yang dilakukan oleh pemuda desa dengan memakai

pakaian adat tarian serta membawa cambuk rotan dan tameng yang terbuat dari kulit

kerbau. Caci adalah tarian untuk memperingati semangat bertempur kaum lelaki suku asli

masyarakat Flores yang bertujuan agar semangat juang itu tetap terjaga. Dilakukan oleh

empat orang pemuda yang secara bergantian saling berhadapan satu lawan satu, saling

serang dan saling cambuk. Tanpa ada dendam walaupun efek dari cambukan rotan telah

membuat badan mereka memar. Cukup membuat kami tegang, mengerutkan dahi

menyaksikan mereka adu kekuatan.

Sumber : http://komodoshuttle.com/2018/06/13/kampung-adat-melo/

7. Desa Adat Todo, Saksi Sejarah Kekuasaan Kerajaan Manggarai di Flores

Desa Todo merupakan pusat

kebudayaan kerajaan Manggarai di

Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Berada di kaki Gunung Anak Ranaka,

Desa Todo adalah pusat Pemerintahan

Kerajaan Manggarai. Manggarai sendiri

merupakan kerajaan terbesar yang

menguasai Pulau Flores sebelum

akhirnya harus pindah ke kota Ruteng

karena invasi Belanda. Ahli sejarah baik

dalam maupun luar negeri telah banyak

yang datang ke Desa Todo untuk meneliti lebih dalam tentang seberapa besar Kerajaan

Manggarai kala masih berkuasa. Todo, yang saat itu menjadi salah satu dari tiga komunitas

http://komodoshuttle.com/2018/06/13/kampung-adat-melo/

359

masyarakat terbesar di Flores, selain Bima dan Gowa, punya andil besar dalam

pembentukan kesatuan Kerajaan Manggarai di sini.

Salah satu bukti kebesaran Raja Todo dan

pengaruhnya terhadap Kerajaan

Manggarai adalah hadirnya Rumah

Niang atau Mbaru Niang. Memiliki

bentuk kerucut pada bagian atap, rumah

adat khas Todo ini cukup mencuri

perhatian dunia, saat dinobatkan sebagai

salah satu kandidat peraih Penghargaan

Aga Khan untuk Arsitektur tahun 2013

dari UNESCO. Dengan lima tingkat yang

ditompa kayu worok dan bambu, Rumah

Niang menyimpan sebuah gendang kulit manusia yang cukup sakral di dalamnya.

Gendang inilah yang mampu menceritakan asal usul Kerajaan Manggarai di Desa Todo.

a. Rebutan Tiga Raja

Sesuai dengan kisah yang utarakan oleh bapak Titus, gendang ini terbuat dari kulit perut

seorang wanita cantik yang menjadi rebutan tiga raja, Gowa, Bima dan Todo. Nggak

sekedar cantik, wanita ini juga memiliki beberapa keahlian khusus yang membuat tiga raja

ini jatuh cinta.

Konflik berkepanjangan antara tiga raja ini

pun terjadi dengan banyak korban dari

masyarakat berjatuhan. Demi

menghentikan pertumpahan darah, Raja

Todo mengajukan sebuah kesepakatan

kepada dua raja lainnya yang berisi, siapa

saja yang dapat menangkap wanita ini dan

menikahinya, niscaya akan dinobatkan

sebagai raja Manggarai.

Raja Todo dengan berbagai upaya mengejar dan berhasil menangkap wanita ini di Desa

Ndoso. Proses penangkapannya pun cukup menarik, yang mana Raja Todo bersembunyi di

desa tersebut, mengintai keberadaan wanita cantik berdasarkan informasi dari orang dalam

Desa Ndoso. Sayangnya, saat sang raja mengungkapkan keinginan untuk menikahi, sang

wanita justru menolak. Namun, demi mengakhiri konflik, Raja Todo membunuh wanita

tersebut dan membawa kulit perutnya balik ke Desa Todo yang kemudian diubah menjadi

sebuah gendang. Sejak itulah, Raja Todo dinobatkan sebagai raja Manggarai, yang

mencakup banyak daerah di Pulau Flores. Sedangkan, Desa Todo menjadi pusat

pemerintahan utama dari Kerajaan Manggarai yang berkuasa di era 1700-an.

360

b. Empat Jam Jalan Darat

Meski termasuk desa wisata andalan di Manggarai Barat, Desa Todo memiliki akses masuk

yang cukup menantang. Untuk datang ke desa ini, dapat berkendara mobil selama empat

jam dari kota Labuan Bajo.

Jalan Lintas Flores menjadi salah satu akses yang bisa dilalui untuk sampai di Desa Todo.

Dengan medan yang berliku hingga keberadaan tanjakan ekstrem, kondisi kendaraan dan

fisik Kita harus prima.

Sumber : https://www.pegipegi.com/travel/desa-todo-saksi-sejarah-kekuasaan-kerajaan-manggarai-di-flores/ c. Budaya Masyarakat

Berwisata bukan hanya dinikmati dengan berjalan-jalan atau berkeliling mengunjungi

obyek-obyek wisata. Wisata juga bisa dilakukan dengan menikmati sejarah dan budaya

setempat. Mengetahui budaya dan sejarah setempat memang memberikan sensasi

tersendiri. Karena setiap keindahan dan eksotisme obyek-obyek wisata pasti memiliki asal-

usul sejarah dan terkait dengan tradisi budaya tertentu. Tidak terkecuali Labuan Bajo.

Menarik Untuk diketahui bagaimana tradisi budaya asli Labuan Bajo sebagai pulau yang

kini dikenal keindahaan dan eksotismenya hingga ke mancanegara.

Labuan Bajo selain memiliki pesona alam yang eksotis dan memanjakan setiap pasang mata

yang melihatnya. Di sisi lain Labuan Bajo memiliki tradisi budaya lokal yang patut

diketahui pula oleh kita semua. Warisan tradisi budaya yang berada di sana akan membuat

takjub wisatawan yang melihatnya. Untuk sensasi wisata yang berbeda, paket wisata labuan

bajo juga merekomendasikan untuk mengenal sejarah dan tradisi masyarakat asli labuan

bajo.

TRADISI BUDAYA UNIK LABUAN BAJO

Di setiap tempat yang kini ramai dan dikenal luas, pasti memiliki daya tarik budaya dan

tradisi dari penduduk aslinya. Karena daya tarik budaya dan tradisi setempat pasti

menampilkan keunikan dan hal-hal baru yang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Simak

informasi tradisi budaya asli Labuan Bajo berikut ini.

1. Suku Laut

Pada suku Bajo atau Bajau dikenal dengan suku laut. Hal ini disebabkan oleh tradisi mereka

yang hidup di atas perahu dan menangkap ikan di berbagai perairan di Indonesia ini. Pada

saat Belanda belum datang ke Manggarai, tempat terebut dinamai sebagai Bong Bajo atau

Pelabuhan Bajo. Sedangkan nama Labuan Bajo dipakai pada tahun 1926 setelah Belanda

datang dan mengangkat Raja Todo sebagai Pemimpin di Manggarai.

https://www.pegipegi.com/travel/desa-todo-saksi-sejarah-kekuasaan-kerajaan-manggarai-di-flores/


https://labuanbajotour.com/


361

Perayaan Budaya Asli Labuan Bajo, sumber ig @idayrost

2. Festival Komodo

Provinsi NTT yang didalamnya termasuk pulau Labuan Bajo terkenal dengan hewan

legendaris yang berumur tua yaitu Komodo. Pada awal bulan maret sekitar 5 hingga 10

Maret, di Labuan Bajo terdapat acara besar yang dinanti – nanti oleh setiap pengunjung,

baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Festival tersebut dinamakan Festival

Komodo. Dalam perayaan festival tersebut, akan ditampilkan berbagai parade kesenian,

tarian tradisional hingga pentas seni budaya khas masyarakat NTT.

3. Tradisi Kepok

Dalam penyambutan wisatawan atau turis mancanegara yang bertandang ke Labuan Bajo,

pada masyarakat Manggarai biasanya akan mengadakan suatu tradisi penyambutan yang

disebut Tradisi Kepok. Para ketua adat atau Tua nya akan menyiapkan ayam jantan

berwarna putih atau merah serta moke putih yang telah disimpan di dalam botol dari buah

labu besar (tawu).

Para Tua berdiri di Dermaga Loh Liang, Pulau Komodo dengan mengenakan pakaian adat

yakni songke dan destar ditambah dengan kemeja putih. Mereka siap menyapa para

wisatawan yang hadir didampingi para wanita Manggarai Barat. Upacara penyambutan

tersebut sering dilakukan warga Maggarai Barat Selain sebagai kegiatan ramah tamah

dengan orang asing, hal itu juga sebagai tanda bahwa orang Manggarai Barat memiliki

sikap cinta terhadap budaya leluhurnya. Sehingga eksistensinya bisa terjaga hingga di

zaman modern seperti sekarang ini.

4. Tradisi Rumusmoso

Tradisi Rumusmoso merupakan suatu tradisi pembagian tanah ulayat. Biasanya pembagian

tanah ini akan diprioritaskan bagi para petinggi kampung atau tetua beserta keluarganya.

Kemudian akan dibagikan lagi kepada warga biasa dan warga dari suku lain. Namun bagi

suku lain, memiliki syarat dan ketentuan khusus, yaitu dengan membawa ayam jantan satu

362

ekor dan Kapu Manuk Lele Tuak atau arak. Setelah itu akan diselenggarakan sidang dewan

kampung untuk pengesahannya. Sebagai pimpinan sidang adalah Tu’a Golo dan yang

mengesahkan adalah Tu’a Teno (ketua adat).

Harapannya dengan mengeksplor berbagai budaya dan tradisi di sana, maka masyarakat

menjadi semakin mencintai dan ikut berperan aktif dalam melestarikan budaya bangsa.

Tetap bangga dengan Indonesia yang kaya akan tradisi dan budayanya. Demikianlah

beberapa informasi mengenai tradisi budaya asli dari Labuan Bajo. Semoga informasi ini

bisa menghibur Anda dan menjadi pengetahuan yang unik dan menarik. Simak ulasan

lainnya terkait tips-tips dan berbagai informasi wisata labuan bajo di halaman

labuanbajotour.com. Selamat menikmati wisata Anda.

SUKU MANGGARAI

Suku Manggarai adalah sebuah suku bangsa yang mendiami bagian barat pulau Flores di

provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Manggarai tersebar di tiga kabupaten di

provinsi tersebut, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten

Manggarai Timur.

a. Sejarah

Menurut catatan sejarah, mereka

secara historis dikuasai secara

bergantian oleh suku Bima dari

pulau Sumbawa dan suku

Makassar dari pulau Sulawesi.

Terdapat sekitar 500.000 orang

Manggarai pada akhir abad ke-20.

b. Politik

Sistem politik mereka berdasarkan

pada klan, dipimpin oleh seorang

kepala klan yang dipanggil Todo.

Suku ini menerapkan sistem

keturunan patrilineal, dan secara

historis mereka bermukim di desa-

desa, yang terdiri dari setidaknya

dua klan.

c. Ritual

Suku Manggarai terkenal memiliki sederet upacara ritual sebagai ucapan syukur atas

kehidupan yang sudah dijalani dalam periode waktu tertentu, antara lain:

Kaum wanita Manggarai, tahun tidak diketahui

https://labuanbajotour.com/wisata/informasi-tentang-suku-asli-labuan-bajo

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Flores

https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai_Barat

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai_Timur


https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bima

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumbawa

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Makassar


https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sulawesi

https://id.wikipedia.org/wiki/Patrilineal

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Vrouwen_van_Manggarai_uit_Pongkor_TMnr_10005937.jpg

363

• Penti Manggarai, upacara adat merayakan syukuran atas hasil panen, • Barong Lodok, ritual mengundang roh penjaga kebun di pusat lingko (bagian tengah

kebun), • Barong Wae, ritual mengundang roh leluhur penunggu sumber mata air, • Barong Compang, upacara pemanggilan roh penjaga kampung pada malam hari, • Wisi Loce, upacara yang dilakukan agar semua roh yang diundang dapat menunggu

sejenak sebelum puncak acara Penti, dan • Libur Kilo, upacara mensyukuri kesejahteraan keluarga dari masing-masing rumah

adat.

Suku Manggarai juga mempunyai olahraga tradisional yang disebut caci, pertarungan saling

pukul dan tangkis dengan menggunakan pecut dan tameng yang dimainkan oleh dua orang

pemuda di sebuah lapangan luas. Pertunjukan caci diawali dengan pentas tarian Danding,

sebelum para jago cacicc beradu kebolehan memukul dan menangkis. Tarian itu biasanya disebut

juga sebagai Tandak Manggarai, yang dipentaskan khusus hanya untuk meramaikan pertarungan

caci.

d. Bahasa

Suku ini menuturkan bahasa Manggarai, sebuah bahasa yang disebut sebagai tombo

Manggarai oleh para penutur aslinya. Bahasa ini mempunyai sekitar 43 subdialek.

(sumber : Wikipedi https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Manggarai)

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarian_Danding&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Manggarai

364

BROMO – TENGGER - SEMERU, JAWA TIMUR, INDONESIA Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah taman nasional di Jawa Timur, Indonesia,

yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten

Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Pintu masuk menuju BTS dapat ditempuh melalui :

Kab. Lumajang: Ranu Pani, Kab. Pasuruan: Wonokitri. Cemorolawang, Tumpang, Kab.

Malang: Malang. Atau ada yang menyebut dari arah Kab. Probolinggo di daerah Nagisari.

Survei lapangan dilaksanakan melalui Malang via Nongko Jajar-Desa Tosari dengan jalur

via Tol Malang- Pandaan dengan jarak 45 Km. Keluar dari pintul Tol Purwodadi menuju

Nongko Jajar terus ke Desa Tosari Jarak 35 Km. Desa Tosari merupakan desa terdekat ke

wilayah Kawah Bromo. Jarak Nongko Jajar - Tosari 18 - 20 Km. Tol Pandaan merupakan tol

baru yang digunakan sejak hari Raya Idul Fitri di bulan Juli 2019.

Secara umum kondisi jalan setelah Exit Tol Purwodadi cukup lancar tidak terjadi

kemacetan. Masih terjadi kemacetan dari arah Kota Malang ke pintu Tol Singosari karena

jalur masuk dan keluar hanya satu menuju arah Kota Batu. Ada under pass yang sudah

dibangun untuk mengurangi kemacetan. Namun jika saat long week end terjadi kemacetan

cukup parah mencapai 1.5 jam waktu tunggu. Kemacetan terjadi karena dari arah Malang

terdapat truk-truk besar yang menuju dan dari Batu, juga terdapat bis-bis pariwisata yang

keluar masuk.

Masuk ke Bromo bisa melalui Gunung Tunggangan yang berada di wilayah Malang.

Namun kondisi jalan parah dari arah jalur Malang. Seperti di Desa Jabung Kecamatan Pakis.

Jalan yang hancur lebih dari 5 Km. Exit toll ada 2 yaitu Pakis dan Singosari. Exit toll yang

menuju Blitar biasanya truk-truk akan diarahkan ke toll baru. Ada rencana pembangunan

toll utk jalur selatan. Sering terjadi kemacetan di exit toll Singosari. Arah masuk dari

Malang-ke Pasuruan jarak 60 km. Kondisi jalan bagus.

Jalan raya Nongko Jajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan - Purwodadi ditempuh

dengan jarak sekitar 35 km. Lebar jalan 5 - 6 meter. Jalur yg paling disukai para wisatawan

biasanya dari Malang karena jarak lebih pendek. Melewati Kebun Raya Purwodadi dengan

jalan berkelok-kelok. Sepanjang jalan terdapat kebun masyarakat. Ditanami kayu sengon

dan pinus. Jarang terjadi kecelakaan di wilayah ini. Kondisi jalan bagus dan terawat. Jalur

menuju Bromo ada Pasar Nongko Jajar kondisi jalan mengecil sampai ke Desa Tosari

dengan lebar 4 meter. Kondisi bagus karena baru diperbaiki. Masih perlu ada pengamanan

jalan untuk lokasi-lokasi terjal di sepanjang jalan. Ada jalan yang sedang diperbaiki,

sehingga harus memutar ke jalan yang dipaving.

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNQLYda6g89-K4_2lWGauK6QiYhDmg:1570429369996&q=taman+nasional+bromo+tengger+semeru+pintu+masuk&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDLPKqu00FLOTrbSzy6IzynXz0yJz0ssyczPS8yJL0gsyrZKzSspSsxLTl3Eql-SmJuYp5CXWAyWVkgqys_NVyhJzUtPTy1SKE7NTS0qVSjIzCspVchNLC7NBgDDOZehZQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG-PilwYnlAhUXT30KHWm3B1MQ6BMoADAWegQIDBBC

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNQLYda6g89-K4_2lWGauK6QiYhDmg:1570429369996&q=Ranu+Pani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDLPKqu0UOLWT9c3NDI0qzBMN9VSzk620s8uiM8p189Mic9LLMnMz0vMiS9ILMq2Ss0rKUrMS05dxMoZlJhXqhCQmJcJAPnv1EBMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG-PilwYnlAhUXT30KHWm3B1MQmxMoATAWegQIDBBD

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNQLYda6g89-K4_2lWGauK6QiYhDmg:1570429369996&q=Wonokitri&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDLPKqu0UOLVT9c3NEwqN7NINikp01LOTrbSzy6IzynXz0yJz0ssyczPS8yJL0gsyrZKzSspSsxLTl3Eyhmen5efnVlSlAkAoVeOsk4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG-PilwYnlAhUXT30KHWm3B1MQmxMoBDAWegQIDBBG

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNQLYda6g89-K4_2lWGauK6QiYhDmg:1570429369996&q=Cemoro+Lawang&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDLPKqu0UAKzU4qNjYzNtJSzk630swvic8r1M1Pi8xJLMvPzEnPiCxKLsq1S80qKEvOSUxex8jqn5uYX5Sv4JJYn5qUDAFwRXo5PAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG-PilwYnlAhUXT30KHWm3B1MQmxMoAjAWegQIDBBE

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNQLYda6g89-K4_2lWGauK6QiYhDmg:1570429369996&q=Tumpang,+Malang&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDLPKqu0UOLWT9c3NDJOMjE1L9RSzk620s8uiM8p189Mic9LLMnMz0vMiS9ILMq2Ss0rKUrMS05dxMofUppbkJiXrqPgm5gDpAH12ZctUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG-PilwYnlAhUXT30KHWm3B1MQmxMoAzAWegQIDBBF


365

A. GAMBARAN KONDISI SOSIAL BUDAYA

a) Suku Tengger

Suku Tengger tersebar di beberapa wilayah mulai dari arah pintu masuk sepanjang 15 Km

dari Kawah Bromo sampai ke empat pintu di Ranu Pani, Wonokitri, Nagisari dan Ngadus.

Suku Tengger juga dapat dikenal dari bahasa yang digunakan masyarakat, yaitu dengan

Bahasa Suku tengger. Di Kecamatan Tosari di Kabupaten Pasuruan ada 8 desa yang

bersuku Tengger. Masyarakat di kampung Nongko Jajar Desa Tutur merupakan umumnya

masyarakatnya sebagai Suku Tengger. Di Kab Probolinggo Kec. Sukapura ada Desa

Ngadisoro, Cemorolawang, Wonokerto, Ngadas, Cetak. Dan Ngadisari yang merupakan

desa-desa dengan mayoritas penduduknya sebagai Suku Tengger. Sejarah kebudayaan atau

adat istiadat Suku Tengger secara lengkap dapat dipelajari di Buku Legenda Bromo.

Kelompok etnik terdekat yaitu suku Jawa, suku Osing, dan Suku Bali

Suku Tengger (IPA: /tənggər/) atau juga disebut wong Tengger atau wong Brama adalah

suku yang mendiami dataran tinggi sekitaran kawasan pegunungan Bromo-Tengger-

Semeru, Jawa Timur, Indonesia. Penduduk suku Tengger menempati sebagian wilayah

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten

Malang. [1]

b) Asal nama

Ada 3 teori yang menjelaskan asal nama Tengger:

• Tengger berarti berdiri tegak atau berdiam tanpa gerak, yang melambangkan watak

orang Tengger yang berbudi pekerti luhur, yang harus tercermin dalam segala aspek

kehidupan.

• Tengger bermakna pegunungan, yang sesuai dengan daerah kediaman suku Tengger.

• Tengger berasal dari gabungan nama leluhur suku Tengger, yakni Rara Anteng dan

Jaka Seger.

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:MelastiSuku_Tengger_Bromo.jpg

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Priesters_uit_het_Tengger_district_Oost-Java_TMnr_10001180.jpg



https://id.wikipedia.org/wiki/Alfabet_Fonetis_Internasional

https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Bromo_Tengger_Semeru


https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur


https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Probolinggo

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang


https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger#cite_note-1

366

c) Agama

Sebagian besar beragama Hindu, serta minoritas Islam dan agama lainnya.Orang-orang

suku Tengger dikenal taat dengan aturan dan agama Hindu. Penduduk suku Tengger

diyakini merupakan keturunan langsung dari Kerajaan Majapahit. Nama Tengger berasal

dari legenda Rara Anteng dan Jaka Seger yang diyakini sebagai asal usul nama Tengger,

yaitu "Teng" akhiran nama Rara An-"teng" dan "ger" akhiran nama dari Jaka Se-"ger".

Perasaan sebagai satu saudara dan satu keturunan Rara Anteng-Jaka Seger inilah yang

menyebabkan suku Tengger tidak menerapkan sistem kasta dalam kehidupan sehari-hari.

d) Kegiatan Ritual dan Adat Istiadat Suku Tengger

Pada saat kegiatan survei lapangan di Desa Tosari, sedang diperangati hari Raya Karo yang

merupakan hari Raya Suku Tengger. Hari raya ini dilaksanakan seperti hari Raya Idul Fitri

yang ditujukan untuk saling silaturahmi diantara suku Tengger baik yang beragama Hindu,

Islam, maupun Kristen. Hari raya ini dilaksanakan secara bergilir antar daerah. Masing-

masing daerah melaksanakan hari Raya Karo selama 2 hari. Sebelum Hari Raya Karo

diperingati Hari Raya Kesodo yang dilaksanakan 2 bulan yang lalu. Hari Raya ini

dilaksanakan secara rutin dengan puncak kegaiatan dilaksanakan di Kawah Bromo.

e) Ritual Membangun Jalan

Jika akan membangun jalan, berdasarkan kepercayaan Suku Tengger harus dilakukan ritual

di titik jalan raya yang ditentukan Dukun Besar. Mengapa perlu dilakukan ritual karena di

beberapa titik/lokasi jalan biasanya dihuni oleh roh-roh halus. Ritual dilaksanakan sekitar 1

jam oleh Dukun Besar. Ritual dilaksanakan berupa sedekah/sesajen yang berisi kedang ayu,

pisang ayu, tumpeng, bubur putih, bubur merah, rokok kobot dan minuman limun linggar

jati atau soda tradisonal. Kemudian ditambah uang satak atau uang jaman dahulu. Biasanya

ada yang kesurupan pada saat dilakukan kegiatan ritual, melalui orang yang kesurupan

dapat diketahui roh halus minta apa.

Kegiatan ritual biasanya dilaksanakan di lokasi-lokasi Patmasari. Patmasari terdapat di

jalan raya mulai Nongko Jajar sampai ke Desa Tosari, area Bromo dan Penanjakan.

Patmasari berbentuk pura kecil dengan berbagai sesaji di dalamnya. Patmasari dipercaya

sebagai tempat sedekah atau sesajen supaya roh-roh halus tidak mengganggu orang yang

lewat di jalan atau dapat dikatakan untuk amit kepada roh-roh halus. Di tempat yang

dipercaya ada roh-roh halus tidak bisa sembarangan untuk melakukan apa saja. Pada saat

ritual dilaksanakan mantera bahasa Jawa.

f) Ritual Membangun Rumah

Untuk membangun rumah juga ada ritualnya tersendiri menurut adat suku Tengger,

biasanya dilaksanakan pada saat menggali pondasi. Untuk membangun rumah dan

melaksanakan ritual harus meminta izin kepada Dukun Besar. Kegiatan ritual dilaksankan

di hari yang pas menurut informasi dari Dukun Besar. Jika di tempat tersebut ada roh halus

dan Dukun Besar menyatakan tidak boleh membangun rumah di tempat tersebut, maka

https://id.wikipedia.org/wiki/Hindu

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam


https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Majapahit

https://id.wikipedia.org/wiki/Legenda

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rara_Anteng&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaka_Seger&action=edit&redlink=1

367

harus pindah ke lokasi lain. Bisa tetap dibangun rumahnya asal dibuatkan tempat Patmasari

oleh Dukun Besar. Baru rumah tersebut dapat dibangun dan dapat ditempati.

g) Lokasi-Lokasi Sakral

Tengger mempercayai di beberapa tempat di wilayah Taman Nasional B-T-S terdapat

tempat-tempat sakral yang keberadaannya harus tetap dijaga dan dihormati.

1) Kawah Bromo. Tempat yang dianggap paling sakral adalah Kawah Bromo dan area

Bromo seluruhnya dan juga di area Penanjakan. Kawah Bromo dianggap seperti

Kota Mekah kedua bagi suku Tengger yang muslim. Tempat-tempat yang sakral

ditentukan oleh Dukun Besar. Di Kawah Bromo dibangun ada Patmasari dalam

bentuk Pura Bromo atau disebut Poten.

2) Lokasi-lokasi tertentu yang dianggap Sakral. Tidak semua lokasi di TN B-T-S dapat

dikunjungi wisatawan, terkecuali ada nadzar tertentu bisa diizinkan. Harus

membawa juru kunci atau pak Duku Sepuh sebagai asisten Dukun Besar. Biasanya

pak Duku Sepuh akan menyampaikan mantera/niat nadzar di lokasi yang akan

dikunjungi.

3) Tempat Pintu Masuk Kawah Bromo. Di tempat masing-masing pintu masuk

menuju Kawah Bromo terdapat tempat-tempat sakral, biasanya ditunjukan dengan

Patmasari. Di lokasi ini perlu diberi sesajen untuk permisi atau kulo nuwun kepada

pemilik tempat.

4) Watu Dukun. Berada di lokasi bawah Kawah Bromo dan lautan pasir juga dianggap

sebagai lokasi sakral.

5) Watu Balong. Terletak di bawah kaki Gunung Bromo.

Pura Bromo, Watu Dukun, dan Wati Balang merupakan tempat suci Suku Tengger dan biasanya upacara-upacara adat Suku Tengger dilaksanakan di lokasi-lokasi tersebut. h) Pemimpin/Tokoh Adat

Kepala desa disebut dengan Pak Inggi yaitu kepala desa administratif. Sementara tokoh

adat dan dihormati disebut dengan Dukun Besar.

Untuk memilih Dukun Besar ada ujian tersendiri atau mekakat. Biasanya ujian dilaksanakan

pada menikahkan orang. Jika selama 7 kali berturut-turut dukun bisa menikahkan dan tidak

ada masalah, maka akan dinyatakan lulus ujian. Namun jika pada saat menikahkan orang

terjadi masalah, maka dukunnya akan sakit atau meninggal. Kemudian dilanjut dengan

ujian jaba mantera orang meninggal atau entas-entas. Setiap desa memiliki Dukun Besar.

Dukun Besar memiliki anak buah disebut Pak Sepuh untuk semua upacara yang

dilaksanakan: menikah, entas-entas, subatan, gono gini. Sebelum melaksanakan ada hajatan

ada ritualnya, atau permisi kepada roh halus yang tinggal di lokasi-lokasi yang dianggap

sakral.

i) Budaya

Bagi suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci.

Setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya Kasada atau Kasodo.

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Bromo

https://id.wikipedia.org/wiki/Kasada

368

Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo utara

yakni Pura Luhur Poten Bromo dan dilanjutkan ke puncak gunung Bromo. Upacara

diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau

15 di bulan kasodo (kesepuluh) menurut penanggalan Jawa.

Upacara adat lain yang diamalkan masyarakat Tengger adalah unan-unan, leliwet, entas-

entas, dll.

sumber : Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger

https://id.wikipedia.org/wiki/Pura

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Jawa

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unan-unan&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Leliwet&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Entas-entas&action=edit&redlink=1


https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger

369

B. NGADAS; DESA ADAT DI ATAS AWAN

Salah satu daya tarik wisata ke Gunung Bromo, yakni melalui Desa Adat Ngadas,

Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sepanjang perjalanan dari Gubugklakah,

Ngadas, hingga lautan pasir Bromo. Alami, menembus hutan pinus, pemandangan Gunung

Semeru di sisi kanan, ngarai di kanan kiri. Pesonanya benar-benar membuat kagum

wisatawan.

Gambar: Desa Adat Ngadas

Desa Adat Ngadas (https://www.photomalang.com)

Desa Adat Ngadas terletak di Desa Ngadas yang terletak di Kecamatan Poncokusumo,

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, berjarak sekitar 2,5 jam perjalanan dari pusat kota

Kabupaten Malang.

Desa Adat Ngadas terletak di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

(TN-BTS) ini punya daya tarik tersendiri, memiliki ketinggian 2.150 mdpl ini, berjarak 6,5

km dari Gunung Bromo, udara yang sejuk. Bila sore hari tiba, awan menggantung di tebing-

tebing curam di seputar desa. Tak heran bila sejumlah wisatawan menjuluki Ngadas sebagai

desa di atas awan.

Sepanjang perjalanan dari Gubugklakah,

Ngadas, hingga lautan pasir Bromo,

pesona alamnya benar-benar membuat

decak kagum wisatawan. Alami,

menembus hutan pinus, pemandangan

Gunung Semeru di sisi kanan, ngarai di

kanan kiri.

Mayoritas penduduk Desa Ngadas

bersuku Tengger, suku yang juga tersebar

di desa-desa sekitar Gunung Bromo yang

ada di Kabupaten Pasuruan dan

Kabupaten Probolinggo. Mayoritas suku

Tengger beragama Hindu.

Gambar: Berkuda di Gunung Bromo (https://www.explorebromo.com)

370

Umumnya penduduk Desa Ngadas memiliki mata pencaharian sebagai petani, dengan

komoditas yang dihasilkan kentang dan bawang prei. Petani di Desa Ngadas umumnya

telah memiliki tingkat pendapatan yang baik, hal ini didukung dengan pendapatan hasil

jual kentang yang tinggi.

▪ Potensi Wisata Alam

Wisatawan juga dapat menikmati matahari terbit di Pananjakan atau Bromo dari Desa

Ngadas. Bisa juga tracking dari Cemoro Lawang ke Bromo sejauh sekitar 3 km, atau

berkeliling naik kuda dari Cemoro Lawang menuju lereng Bromo.

Coban (Air Terjun) Pelangi

Coban Pelangi (https://www.tabloidwisata.com)

Coban Trisula (https://www.lingkarmalang.com)

(https://www.malangtimes.com)

https://www.lingkarmalang.com/

371

Air terjun ini menyimpan keindahan yang istimewa. Jika matahari bersinar terang sebaris

pelangi akan tergurat disisinya. Coban Pelangi merupakan tempat wisata yang penuh

dengan panorama alam, wisata air terjun ini terletak di tengah perjalanan menuju Gunung

Bromo.

Coban (Air Terjun) Raksasa

Coban Raksasa memiliki ketinggian air terjun 150 meter, merupakan wisata air terjun

tertinggi di Pulau Jawa. Untuk mencapai Coban Raksasa yang elok ini tidaklah mudah,

dibutuhkan perjuangan keras melewati perkampungan Desa Ngadas dan hutan belantara

dengan jalan kaki. Jaraknya sekitar 5 kilometer dan memerlukan waktu hingga 3 jam.

Coban Trisula

Merupakan air terjun yang memiliki tiga tingkatan, Coban atas airnya dari sungai Lajing,

dengan ketinggian kurang lebih 35 meter, Coban tengah dengan ketinggian 2,5 meter dan

Coban bawah dengan ketinggian kurang lebih 11 meter serta terletak sedikit tersembunyi.

Upacara Adat

Upacara tahunan yang cukup beragam, misalnya upacara Pujan, Kasada, Karo, Unan-Unan,

Barikan, Mayu Dusun, dan Galungan.

Wisata budaya, banyak sekali kegiatan masyarakat yang rutin dilakukan sepanjang tahun,

seperti Entas-entas, Wolo Goro (upacara pernikahan), Tugel Kuncung, Tugel Gombag,

Penditanan untuk semua dukun, Sayut (upacara adat 7 bulanan wanita hamil), Kekerik

(upacara lepas pusar bayi) dan Among-among (upacara bagi anak yang sudah mulai bisa

bekerja menghasilkan uang).

Inap Desa (Homestay)

Desa tertinggi di Pulau Jawa ini sudah memiliki 50 homestay, yang siap menerima

wisatawan menginap setiap saat, dengan suhu berkisar 0°C hingga 20 °C. Jangan khawatir,

homestay di sana sudah dilengkapi juga dengan alat pemanas untuk mandi.

Sumber : https://gpswisataindonesia.info/2018/06/desa-adat-ngadas-kabupaten-malang-jawa-timur/ C. DESA ADAT WONOKRITI

Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu desa di

wilayah Suku Tengger tepatnya di dataran tinggi pegunungan Bromo-Tengger-Semeru,

Jawa Timur. Desa Wonokitri merupakan salah satu desa yang masih dengan teguh

mempertahankan kebudayaan lokal daerah Tengger, selain antaranya terdapat Desa

Ngadas (Kabupaten Malang) dan Desa Ngadisari (Kabupaten Probolinggo) yang juga masih

bertahan. Upacara adat istiadat masih rutin dilaksanakan setiap tahun tanpa ada bagian

yang dihilangkan, kedudukan dukun desa masih mewarnai hari-hari penting yang

dilakukan masyarakat, serta tidak adanya masyarakat luar daerah yang bisa menetap

diwilayah desa-desa tersebut merupakan faktor penting ketiganya dianggap sebagai desa

adat.

https://gpswisataindonesia.info/2018/06/desa-adat-ngadas-kabupaten-malang-jawa-timur/


372

Dilain sisi, Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS) beberapa tahun terakhir

berhasil memikat hati setiap wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang

melihat keelokan panorama Gunung Bromo, berfoto ria ditengah luasnya lautan pasir dan

bukit teletubbies atau hanya sekedar menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan

matahari terbit bersama teman-teman di bukit Penanjakan, bahkan selain itu masih banyak

sekali tempat-tempat dengan tawaran yang tidak kalah mengasyikan. Ternyata banyaknya

wisatawan yang datang tersebut, tentu berdampak pada masyarakat di desa-desa sekitar

seperti di Desa Wonokitri.

Masyarakat mulai terbuka pemikirannya bahwa sektor pariwisata memiliki aspek positif

untuk menambah penghasilan, sehingga banyak dari mereka berpindah profesi yang

dulunya petani, menjadi pedangan kebutuhan wisatawan, penyedia tempat

istirahat/penginapan, jasa travel jeep, dan warung-warung makan. Pemerintah mendukung

dengan menyumbangkan ide-ide untuk pengembangan masyarakat, dan membentuk Desa

Wonokitri sebagai Desa Wisata. Bahkan tahun ini, masyarakat khususnya para remaja di

Wonokitri antusias menyambut lagi adanya julukan baru desa mereka sebagai Desa

Edelweiss. Bisa dikatakan pengembangan di sektor pariwisata sangat diprioritaskan akhir-

akhir ini.

Desa Wonokitri yang makin berkembang dan bertempat strategis karena merupakan desa

paling ujung sebelum TNBTS kawasan Kabupaten Pasuruan, mengundang inverstor-

inverstor dari berbagai daerah untuk berencana ikut mengembangkan sektor pariwisata,

dengan membeli tanah-tanah warga dan membangun hotel atau tempat rekreasi baru

dengan menjanjikan kemakmuran masyarakat Desa Wonokitri, seperti menambah lapangan

pekerjaan dan mengundang banyak wisatawan agar datang berkunjung.

Namun sungguh haru, Desa Wonokitri tidak melupakan jati dirinya sebagai Desa Adat.

Adanya suatu kepercayaan bahwa orang-orang asing yang datang akan mengikis

kebudayaan mereka perlahan-lahan sehingga hal itu dilarang masih dipatuhi. Belajar dari

desa-desa lain disekitarnya, yang sudah banyak dimasuki baik inverstor maupun orang-

orang luar daerah yang menetap, dan hal itu benar adanya merusak kebudayaan lokal yang

hidup bertahun-tahun, Desa Wonokitri lebih memilih kuat menahan keinginan adanya

bangunan-bangunan besar menjulang tinggi dengan megah dan tawaran uang dari para

investor.

Masyarakat menyadari bahwa mereka tidak perlu hal-hal mewah ada didesa mereka,

kesederhanaan saja cukup namun itu hanya tentang milik mereka dan bukan orang lain.

Pandangan bahwa mereka adalah pengusaha penginapan walaupun satu atau dua kamar

saja lebih dipandang baik daripada harus menjadi pekerja biasa untuk orang lain di

tempatnya sendiri. Inverstor dianggap malah sebagai pengambil uang-uang mereka, tanah-

tanah dikuasai, dan penghasilan mereka disektor pariwisata akan berkurang karena

mungkin saja wisatawan lebih memilih tempat nyaman dari inverstor yang dianggap lebih

menjanjikan.

373

Sumber : https://www.kompasiana.com/lili90695/5bca9cfabde57565ba4b8028/problematika-desa-wonokitri-desa-adat-vs-desa-wisata 2. GAMBARAN KONDISI EKONOMI MASYARAKAT Wilayah Nongko Jajar

Komoditas utama yang ditanam masyarakat di Nongko Jajar apel dan sayuran. Dipasarkan

ke pasar lawang. Sayuran yang biasa ditanam adalah kubis, tomat, dan sayuran lainnya.

Arah menuju Bromo melalui jalan Nongko Jajar ada Hotel berbintang lima yang biasanya

digunakan turis-turis asing. Hanya masih diperlukan pengamanan di sepanjang jalan yang

terjal dan mendaki.

Wilayah Desa Tosari

Kegiatan Usaha Masyarakat

Masyarkat suku Tengger kegiatan pokoknya sehari-hari menjadi petani di kebun-kebun

sekitar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru yang dapat dimanfaatkan masyarakat

ataupun di lahan-lahan milik masyarakat. Kegiatan Bertani hanya dapat dilakukan pada

saat musim hujan efektif hanya 7 – 8 bulan. Masyarakat biasanya menanam sayuran seperti

kentang, kol, bawang, wortel di ketinggian sekitar 1.700 dpl. Kemudian sayuran dijual ke

Pasar Tosari. Buah Apel hanya dapat tumbuh di 1.500 dpl, sehingga banyak tumbuh di

Kawasan Nongko Jajar sebelum ke Desa Tosari.

Pada saat musim kemarau masyarkat melakukan aktifitas menunjang pariwisata di Bromo-

Tengger-Semeru; seperti menjual souvenir, buruh tanah/tani, mencari rumput di ladang.

Kegiatan penunjang wisata yang dilakukan penduduk diantaranya: bekerja menjadi driver

Jeep atau penyewa Jeep untuk membawa wisatawan ke area savana Kawah Bromo. Ada

juga yang bekerja sebagai ojeg motor yang biasanya melayani wisatawan yang datang

sendirian/tidak rombongan mengantar ke wilayah savana Bromo. Ibu-ibu berjualan

souvenir asongan, membuka warung dan pelayanan pariwisata dari mulai Desa Tosari,

penanjakan, sampai ke wilayah Kawah Bromo.

Di wilayah Desa Tosari dan wilayah lain di BTS tingkat pengangguran kecil karena

masyarkat dapat bekerja kapan pun dengan adanya wilayah BTS menjadi wilayah wisata.

Harga lahan di BTS sangat tinggi. Untuk 0.5 Ha ditawar antara Rp. 800 juta – 900 juta,

bahkan sampai Rp. 1 Milyar para pemilik lahan tidak ingin menjualnya.

Lembaga Penunjang Pariwisata

Kegiatan wisata ke Bromo-Tengger-Semeru dikelola oleh suatu perkumpulan/asosial yang

disebut Malang Travel Community yang berlokasi di Kota Malang. MTC beranggotakan 70

agen. Ketua pak Syamsul Maarif. MTC biasanya memiliki kegiatan wisata disebut dengan

Malang Travel Mart, yaitu suatu kerjasama antara seller dan buyer menjual promosi

https://www.kompasiana.com/lili90695/5bca9cfabde57565ba4b8028/problematika-desa-wonokitri-desa-adat-vs-desa-wisata


374

program wisata ke BTS. Travel Mart : kerjasama program antara MTC dengan agen wisata

dari luar kota Malang dan juga luar juga negeri.

Bagi yang memiliki usaha penyewaan Jeep dan drivernya dan usaha Ojeg, pihak Taman

Nasional BTS sering melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan untuk memberikan

pelayanan kepada pengunjung agar dapat membuang sampah pada tempatnya dan

memberikan pelayanan ramah kepada pengunjung: Sapa dan Tegur pengunjung.

Para pemilik Jeep/Driver dan Ojeg memiliki paguyuban sendiri untuk menentukan tarif

sewa Jeep dan motor.

Begitu pula bagi para pedagang asongan mereka juga telah membentuk paguyuban

pedagang asongan supaya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung dan

penentuan tarif harga barang. Para pelaku usaha lainnya penunjang wisata di BTS juga telah

membentuk paguyuban baik di tingkat kecamatan maupun desa.

Area Parkir dan Kegiatan Penunjang Pariwisata

Area parkir menuju Kawah Bromo masih terbatas, biasanya masih menggunakan area

pinggir jalan. Pada saat puncak liburan kendaraan yang masuk dapat mencapai 300 – 400

mobil dan terjadi kemacetan total. Parkir mobil bisa memanjang sampai 1 km dan para

pengunjung harus berjalan kaki.

Untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir, pihak TN BTS telah menyediakan lahan seluas

2 Ha dan bisa lebih dari 2 Ha. Lokasi lahan parkir berada di Zona Pemanfaatan, sehingga

status lahan milik pemerintah. Hanya membutuhkan alat berat untuk meratakan area lahan

parkir ini. Jika akan menggunakan area TN BTS, bisa dilakukan MOU atau perjanjian

kerjsama pemanfaatan lahan TN BTS menjadi lahan parkir.

Pengelolaan lahan parkir bisa dilakukan oleh desa dan masyarakat. Di lahan parkir dapat

dibangun toilet, warung-warung untuk souvenir. Warga bisa menyewa lahan parkit

tersebut untuk kegiatan usahanya.

Peningkatan Kapasitas Masyarakat

• Untuk melindungi Kawasan TN BTS masih diperlukan sosialisasi ke masyarakat

secara intensive;

• Pembinaan bagi masyarakat menengah ke bawah, seperti melayani tamu secara

ramah;

• Pembinaan home stay seperti tata cara pengelolaan home stay, menu bagi tamu (apa

yang harus dihidangkan/dimasak), dll.

3. GAMBARAN KONDISI LINGKUNGAN

Wilayah Nongko Jajar

Di wilayah Nongko Jajar Kabupaten Pasuruan yaitu arah menuju BTS tidak pernah terjadi

masalah lingkungan. Ada sungai dan jembatan di beberapa titik di jalan raya Nongko Jajar.

375

Ada lokasi jalan yg masih rusak sebelum masuk desa Ngadirjo, terdapat 2 tanjakan yang

cukup terjal, sehingga setiap pengendara harus berhati-hati karena sering terjadi kecelakaan

di wilayah tersebut.

Desa Tosari (Wilayah Bromo)

Desa Tosari merupakan desa terdekat ke Gunung Bromo. Para turis lokal maupun

mancanegara biasanya menginap di Desa Tosari dan merencanakan melakukan perjalanan

ke wilayah Kawah Bromo dan padang pasir serta jalur pendakian ke Gunung Semeru dari

Desa Tosari. Saat ini di Desa Tosari sedang musim turis internasional yang menghabiskan

liburannya di wilayah BTS.

Suhu

Kondisi suhu di Desa Tosari sekitar 8 - 10 derajat celcius. Pernah mengalami di bawah 0

derajat di sekitar Kawah Bromo sampai minus 3 derajat. Di Desa Tosari kondisi suhu

terendah mencapai 6 derajat celcius. Bulan Juni sampai September merupakan musim

dingin ekstrem. Di musim dingin ekstrem merupakan high session wisatawan karena para

wisatawan dapat melihat sunrise di jam 5.15 - 5.30. Kondisi awan lebih cerah tidak berkabut

pada musim ini, sehingga sunrise dapat terlihat sangat jelas. Di musim lain sering berkabut

meskipun cuaca tidak terlalu dingin.

Air Bersih

Penduduk menggunakan air bersih berasal dari mata air yang disalurkan melalui pipa atau

selang ke permukiman penduduk dari desa.

Sampah

Sampah masih belum terkelola dengan baik. Pihak pengurus Taman Nasional BST

mewajibkan kepada pengunjung untuk mengambil kembali setiap sampah yang dibuang di

sekitar wilayah Bromo-Tengger- Semeru harus dibawa kembali dan dikumpulkan di

pinggir. Para wisatawan lokal biasanya berperilaku kurang baik, biasanya sering

membuang sampah sembarangan di sekitar TN BTS. Sedangkan wisatawan asing perilaku

sudah sangat baik dan bersih. Biasanya sampah mereka bawa di saku baju atau celana.

Guna melakukan pengelolaan sampah pihak TN BTS melakukan kegiatan kebersihan

lingkungan 1 minggu sekali.

Telah ada Tempat Sampah Terpadu, dimana sampah telah dipilah terutama untuk sampah

plastik oleh penduduk yang kemudian dijual ke pabrik. Tahun2018 ada program di empat

pintu masuk yaitu: Ranu Pani, Cemorolawang, Tumpang, Malang, Wonokitri dengan

penyediaan bak sampah, pengolahan sampah. Saat ini alat angkut sampah yang digunakan

masih menggunakan sepeda/kaisan (beroda 3), sehingga pengambilan sampah kurang

maksimal. Semua sampah diangkut ke TPA di dekat Desa Tosari. Ukuran TPA 25 x 10

meter. Di TPA sampah sudah dipilah, hanya untuk proses selanjutnya agak terhambat.





376

Masih diperlukan manajemen pengelolaan sampah, tenaga (SDM), alat pengolahan sampah

yang masih kurang.

Longsor

Di daerah penanjakan menuju Kawah Bromo masih sering terjadi longsor pada saat hujan.

Masyarakat sering membuang longsoran secara swadaya.

Kebakaran di wilayah TN BTS

Di wilayah Taman Nasional BTS sering terjadi kebakaran yang disebabkan oleh alam

maupun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pengunjung atau pendaki

yang membuang rokok atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Namun dari penjelasan

petugas Taman Nasional BTS kebakaran yang terjadi belum diketahui penyebabnya.

Kemungkinan disebabkan oleh rumput ilalang yang sangat kering, sehingga mudah

terbakar.

Petugas TN BTS telah bekerja Bersama masyarakat bahu membahu untuk memadamkan

api.

Hanya api yang di bukit tidak bias dipadamkan karena lokasi jauh dan peralatan yang

minim. Saat ini masih menggunakan ranting yang masih basah untuk memadamkan api.

Wilayah yang terbakar di Kawasan Semeru yaitu di Ranu Tumbilo seluas 10 Ha. Lokasi

savanna Bromo api dapat dipadamkan.

Program yang harus dilaksanakan Mengatasi Kebakaran

• Perlu dilakukan program pengembalian ekosistem dan rehabilitasi Kawasan terbakar

• Perlu dilakukan sosialisasi kepada pengunjung untuk mengatasi kebakaran di sekitar

TN BTS

• Pengajuan ke Pusat untuk penanganan kebakaran di wilayah TN BTS, khususnya untuk

pendanaan dan peralatan.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Balai Besar Taman Nasional BST merupakan pengelola TN BST di bawah Kementrian

Lingkungan dan Kehutanan. Pegawai taman nasional biasanya tinggal di Wonokitri

berjumlah 4 orang dan 3 orang tinggal di Desa Tosari.

Salah satu tempat kunjungan wisata yaitu Danau di Desa Ranupani harus dilestarikan.

Kondisinya saat ini sedang terjadi pengendapan, dimana danau tersebut sebagian besar

telah dipenuhi lumpur.

377

Kawasan di TN BTS terbagi ke dalam wilayah:

1. Kawasan Rehabilitasi. Di Kawasan ini dilakukan kegiatan rehabilitasi akibat

kebakaran atau perambahan hutan yang dilakukan orang secara illegal.

2. Kawasan Pemnafaatan. Di area ini ada beberapa lokasi yang dapat dimanfaatkan

masyarakat yaitu untuk jalur track pendakian/orang dan pembangunan café masih

diperkenankan.

3. Kawasan Rimba. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di wilayah ini terbatas, hanya

dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian dan rekreasi.

4. Kawasan Inti. Di wilayah ini kegiatan apapun dilarang.

Balai Besar TN BTS memiliki kewenangan mengelola seluruh Kawasan TN BTS. Untuk

wilayah laut pasir yang berada di wilayah Probolonggo dan Pasuruan, pemerintah setempat

tidak memiliki kewenangan untuk pengelolaan.

Retribusi

Para wisatawan yang masuk ke wilayah TN BTS oleh KLHK diwajibkan membayar retribusi

sebesar Rp. 29.000/orang pada saat hari kerja ditambah asuransi sebesar Rp. 4000 per orang.

Pada saat liburan dikenakan retribusi Rp. 34.000/orang. Retribusi masuk ke Pendapatan

Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk turis asing membayar retribusi sebesar Rp.

210.000/orang pada saat hari kerja dan Rp. 310.000/orang pada saat hari libur.

378

WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA, INDONESIA

1. Desa / Suku Adat di Daerah Wakatobi

Penduduk Wakatobi terdiri dari berbagai etnis. Hasil penelitian World Wide Foundation

(WWF) et al. (2013), masyarakat Wakatobi terdiri dari etnis Wakatobi sebanyak 91,33%, Bajo

7,92% dan etnis lainnya yaitu Bugis, Buton dan Jawa sebanyak 0,75%. Etnis Buton Wakatobi

merupakan penduduk asli Wakatobi yang terbagi menjadi berbagai masyarakat adat, yaitu :

1. Masyarakat adat Wanse, Mandati, Liya dan Kapota mendiami wilayah Pulau Wangi- Wangi dan Pulau Kapota.

2. Masyarakat adat Kahedupa, Ollo, Watole, Lewuto, dan Laolua yang mendiami Pulau Kaledupa

3. Masyarakat adat Waha, Tongano dan Timu menghuni Pulau Tomia 4. Masyarakat Adat Mbeda-beda dan Cia-Cia menghuni Pulau Binongko

Masyarakat yang banyak memanfaatkan sumber daya perairan laut dan pesisir adalah etnis

Bajo. Wilayah Mola di Kaledupa merupakan perkampungan bajo yang telah ada sejak

Tahun 1800-an. Perkampungan ini bertempat di pinggir laut dengan rumah-rumah yang

terbuat dari kayu dan batu karang sebagai pondasi. Sementara mata pencaharian etnis

Buton dan Jawa lebih ke arah perdagangan. Mata pencaharian suku asli Wakatobi menyebar

dalam berbagai profesi yaitu sebagai nelayan, pertanian dan pekerja di pemerintahan.

Kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah Wakatobi dipengaruhi oleh masa Kesultanan

Buton. Oleh karena itu mengenal sejarah Kesultanan Buton pada wilayah Wakatobi penting

sebagai benang merah memahami sosial budaya dan adat yang ada di masyarakat. Terlebih

pemerintah daerah memutuskan untuk mengembangkan kembali nilai-nilai adat istiadat

379

LAMPIRAN-16 : PROFIL MASYARAKAT ADAT

Desa Adat di Daerah Labuan Bajo

Pulau Flores merupakan

salah satu wilayah

Indonesia yang masih

sangat alami di Nusa

Tenggara Timur. Flores

menjadi salah satu objek

wisata yang sangat

menarik karena memiliki

paonorama alam, budaya,

serta masyarakatnya yang

masih tradisional.

Objek wisata yang ada di sana adalah Taman Nasional Kelimutu, Taman Nasional Komodo,

Labuan Bajo dan masih banyak lagi. Taman wisata alam terdiri 17 pulau juga tak kalah

indah. Bahkan di Pulau Rutong, bisa ditemukan kawanan kelelawar yang berjumlah ribuan.

Di Flores juga terdapat kampung adat yang sangat terkenal dan banyak dikunjungi turis

lokal sampai mancanegara. Berikut beberapa kampung adat yang ada di Pulau Flores:

1. Kampung Adat Bena

Kampung adat ini menjadi tempat

yang paling terkenal di Pulau

Flores. Banyak wisatawan dari

Labuan Bajo yang melanjutkan

perjalanan ke Kampung Adat

Bena. Berbagai pengalaman dari

masyarakat adat di sana akan

didapat di Kampung Adat Bena.

Kampung adat Bena sangat cocok

untuk para pecinta kopi. Hal ini disebabkan kampung adat ini juga terkenal sebagai sentra

penghasil kopi bajawa berkualitas tinggi.

Sumber: PT Prima Infosarana Media Mbaru Niang, rumah adat di desa Wae Rebo

380

2. Kampung Adat Tololela

Kampung adat Tololea lebih

dikenal sebagai sentra

penghasil alat musik tiup

dari bambu, bombardom.

Bahkan, alat musik tersebut

mendapatkan penghargaan

dari Muri tepatnya pada

tahun 2015.. Penghargaan

tersebut diperoleh setelah

500 peniup musik

bombarom menampilkan aksinya dengan alat musik tradisional tersebut. Pasalnya jiwa

musik di sana diwariskan oleh nenek moyang yang merupakan leluhur dari masyarakat

Ngada di Kampung Adat Tololela.

3. Kampung Adat Gurusina

Kampung Adat Gurusina terletak tidak

jauh dari Kampung Adat Bena dan

Tololela. Hanya saja untuk menuju ke

kampung adat Gurusina pengunjung

harus melakukan pendakian terlebih

dulu. Di tengah kampung, terdapat

jejeran batu megalitik yang membuat

kampung ini semakin menarik. Namun

sayangnya belum lama ini, tepatnya hari Senin, 13 Agustus 2018 rumah-rumah yang terbuat

dari bambu beratap alang-alang ini terbakar. Dilansir dari laman kompas.com, ada

sebanyak 27 rumah adat yang terbakar dan hanya tersisa 6 rumah.

4. Kampung Adat Wae Rebo

Wae Rebo menjadi salah satu desa di

Manggarai Barat, Nusa Tenggara

Timur (NTT), yang kerap menjadi

destinasi bagi pelancong lokal

sampai mancanegara. Wae Rebo

adalah kampung adat satu-satunya

yang tersisa di Manggarai, Nusa

Tenggara Timur. Kampung ini

mempunyai tujuh rumah adat atau

mbaru niang yang masih ditinggali oleh warganya. Untuk menuju kampung ini,

pengunjung harus berkendara delapan jam dari Labuan Bajo dan mendaki gunung sejauh 4

kilometer menembus hutan alam. Wae Rebo berada di antara pegunungan dan sangat indah

381

di waktu pagi karena berselimut kabut. Pada waktu malam hari, kamu juga bisa menikmati

indahnya gugusan bintang karena lokasinya yang jauh dari keramaian dan minim polusi

udara.(*)

Sumber : https://www.msn.com/id-id/travel/ideperjalanan/mengenal-4-kampung-adat-di-flores-namun-satu-kampung-tinggal-kenangan/ar-BBMn9Vt 5. Wilayah Adat Suku Golo Worok

Data wilayah adat Suku Golo Worok di Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat

diperoleh dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), namun tidak banyak penjelasan

yang dapat diperoleh terkait suku adat ini dari BRWA. Hanya luas area wilayah adat

mencapai 488 Ha.

Nama Komunitas : Golo Worok

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

Kecamatan : Kuwus

Desa : -

Peta Lokasi Wilayah Adat

Kewilayah Adat

Luas 488 Ha

Satuan Golo Worok

Diposting oleh Bung Yance : http//: goloworok.blogspot.com/



https://www.blogger.com/profile/15019419784794516257

382

a. SHORT HISTORY

Goloworok is one of the villages in the western part of Central Manggarai, Flores, Indonesia.

Some years ago it was a forested hill and no one was residing in it. Etymologically, the word

"Goloworok" is formed by two manggaraian words, namely: "Golo", which means hill or

mountain. While the word "Worok" is the name of one of the tropical trees found in this

place. Goloworok, then, means the hill of worok trees. Many years ago the worok trees grew

very well here and have covered almost all this small hill. That's why, the name of this hill is

taken from the name of this tree.

Nobody was living here before. The people of Goloworok originally migrated from a small

village called "Sano". Sano is just 4 km distance from Goloworok. It is located in the middle

of the cliff. In the year 70-s, there was a landslide in Sano. The big stones and rocks

practically destroyed the village. It was the saddest tragedy in the history of the people of

Goloworok. This natural disaster have also brought fear to the people, the fear of the same

disaster would inflict their village. For this reason, people decided to migrate in Goloworok.

In the old map, big portion

of this land was part of the

protected area where no

body is allowed to make it as

a land for agriculture. In

terms of protective forest,

the government is usually

strict not to allow anybody

for any form of logging.

Since, there was this natural

disaster, nobody was against

the mass migration of the

people of Sano in this

beautiful hill. From then on,

Goloworok become a home

to more than three thousand people.

Kampung Goloworok In its simplicity The place of peace and serenity Where thousand

smiles and boundless hospitality reign Unique and beautiful All you will experience once

you step on this land.

Your eyes will fill with owe As you ponder the diversity of colors. Of its blue sky Combined

with white clouds. Much green to enjoy The brown color of its land Much colors dance

nicely in your eyes.... In the single time and in the single place. Goloworok, the land of

wanders.

http://2.bp.blogspot.com/--92dCDkf30w/TyHhfF3-BKI/AAAAAAAAAjo/3lx9MEPEMRU/s1600/kampung+Golwor2.jpg

383

b. PEOPLE

There are more than one suku (race) in

Goloworok. We have suku Maras, suku

Wesang, suku Redo, etc. Suku Maras and Suku

Wesang are the two races with the bigger

number of families. These two races have

their own traditional houses called "Rumah

Gendang". Rumah Gendang is traditional

house for multipurpose. Usually, it is in these

traditional houses that they gather together

for the important occasions like the

thanksgiving for the harvest (penti), rituals

for marriage, the venue for the

reconciliations for those who are in conflict,

etc. The most interesting thing is that every

family has their rappresentative who stays

here.

Each race has its customs to be proud

of. Goloworok has its own traditional

clothes. It adds beauty to the Eve

descendants. Towe Songke, kebaya,

Selendang manggarai, all creats harmony in

this traditional customs. In the important

occasions like for ordination of the priest,

marriage, thanksgiving for the harvest

(penti), the people of Goloworok wear their

traditional clothes.

c. TRADITIONAL CEREMONIES

Caci Dance

Caci is a tradizional dance in Manggarai, Flores, Indonesia. It is usually done for big

ceremonies, such as: during priesthood ordanation, during penti (thanksgiving for the

harvest and the blessing received in one village. Caci is a dance performed only by the male

ones. The girls can only participate in playing some musical instruments to accompany the

caci dance. It is a bit violent. It can be very bloody sometimes. Caci is also the expression of

courage because not anybody can do this. They are usually divided in two groups, the home

side and the guests. To know more about caci, please welcome to Manggarai!

http://4.bp.blogspot.com/-byKU8E-RZVI/TyAOYFISrdI/AAAAAAAAAhk/9SGMOhhsvmE/s1600/100_1351+-+Copy.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-uupXDVIjyT0/TyAatXb9d3I/AAAAAAAAAiU/iinXnipoGs0/s1600/100_1340.jpg

384

d. FOOD

The staple food in Goloworok is rice. We eat rice three times a day (breakfast, lunch and

dinner). Eating rice alone is not common here. We usually eat rice with fish, meat,

vegetables and some other things. Be careful! Goloworok foods are spicy. If you want some

traditional wine, we have "Tuak Mince", a juice taken from palm tree. We have also some

hard drinks. They usually call it "Sopi". Never call yourself a champion in drinking alcoholic

drink without trying sopi.

http://2.bp.blogspot.com/-YIIsXxHlo7k/Tx_8UtTJvDI/AAAAAAAAAg4/Be0FUcncfwk/s1600/100_1309.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-5ZURMXZcAjo/Tx_uu50SoLI/AAAAAAAAAgw/297R3MmGqK8/s1600/CIMG1733.JPG

http://4.bp.blogspot.com/-6qqkx221atI/TyAbLId61yI/AAAAAAAAAik/G0QKkDVhXpU/s1600/100_1310.jpg

385

e. RELIGIOSITY IN GOLOWOROK

The majority of the inhabitants are catholics. Only few families are muslims. The catholic

Church entered in Manggarai on May 12, 1912. The diocese of Ruteng (Manggarai) is made

up of 76 parishes. Goloworok belongs to the parish called "Paroki St. Stefanus Ketang".

Religiosity is common in Goloworok.

Gereja Tua Goloworok

f. LIFE SHINES IN SIMPLICITY

http://1.bp.blogspot.com/-98Do1xs-3Z8/TyAL6on--1I/AAAAAAAAAhc/P4svWOBaCrA/s1600/100_1376.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-TwpZO24qFQU/TyAPLowCKDI/AAAAAAAAAhs/bUWWhg_sQ7c/s1600/CIMG1856.JPG

386

6. Kampung Adat Melo

d. Kampung Budaya Flores Dengan Lanskap Alam Indah

Masyarakat Kampung Melo selalu memberikan yang terbaik bagi para tamu yang datang. (Foto: becomingyou.co.za)

Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai provinsi dengan eksotika pemandangan alam yang

indah. Sejauh mata memandang, Kita akan disuguhi cantiknya padang rumput maupun

birunya pantai yang tak berujung. Maka tak heran jika Labuan Bajo, salah satu kelurahan di

Nusa Tenggara Timur, masuk dalam program 10 destinasi Bali Baru yang diusung oleh

Pemerintah Pusat Republik Indonesia guna meningkatkan pariwisata negara.

Tak hanya menyajikan wisata alam yang indah, Nusa Tenggara Timur juga mempunyai

wisata budaya yang sangat bagus. Destinasi tersebut dikenal sebagai Kampung Melo yang

terletak di Desa Liang-Ndara, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa

Tenggara Barat. Kampung Melo terletak di ketinggian 624 meter di atas permukaan laut.

Suhu tertinggi di daerah ini

hanya 20 Celcius. Walaupun

harus menempuh jarak kurang

lebih 70 kilometer atau sekitar 45

menit dari Labuan Bajo. Di

sepanjang perjalanan, terdapat

deretan pepohonan yang rimbun

dan luasnya padang rumput.

Walaupun rute yang ditempuh

cukup terjal, namun jalan

menuju Kampung Melo sudah

ditata dengan baik dan terdapat

petunjuk jalan. Keindahan dan tradisionalitas adat Manggarai Barat bisa Anda pelajari di

Kampung Melo. (Foto: baringopi)



387

Sesampainya di pa’ang atau pintu masuk menuju Kampung Melo, Ketua Adat akan

menyambut para wisatawansebagai bentuk penyambutan, Selendang cantik khas Kampung

Melo akan diberikan sebagai bentuk ucapan selamat datang. Selain itu, para pengunjung

juga akan diberikan sopi atau tuak lokal dari pohon enau dan pinang sirih. Masyarakat

Kampung Melo sangat menyambut kedatangan para pelancong yang datang karena hal

tersebut merupakan upaya dalam menjaga adat Manggarai Barat. Sambutan yang ramah

dari masyarakat Kampung Melo tidak sampai situ. Setelah menjamu dan mendoakan para

tamu yang datang, Berbagai penampilan seni akan dipersiapkan bagi para tamu. Salah satu

penampilan utama adalah Tari Caci.Tari Caci merupakan tari untuk memanjatkan syukur

kepada Tuhan atas keberhasilan panen dan kebaikan lainnya. Para pemuda dengan

memakai cambuk akan menari sambil mencambuk satu sama lain sesuai dengan iringan

lagu.

Walaupun para penari akan mendapatkan sakit dan memar, namun mencari pemenang

bukanlah tujuan dari tarian ini. Darah yang keluar dari tubuh para penari dianggap sebagai

bentuk persembahan kepada para leluhur agar panen ke depannya bisa berhasil.

Penampilan adat lainnya pun disuguhkan kepada para tamu guna memberikan rasa akrab

dan ramah.

Tarian Caci, tari yang menegangkan namun sarat syukur kepada Tuhan. (Foto: florestourism)

Setelah upacara penyambutan berakhir, pemandangan di sekitar Kampung Melo dapat

dilihat Pemandangan Manggarai Barat dapat dilihat dari ketinggian merupakan hal yang

wajib dilakukan. Nusa Tenggara Barat memang dikaruniai keindahan alam yang melimpah,

mulai dari sawah hijau yang subur hingga langit biru cerah yang tak menyengat.

Rumah warga juga dapat didatangi untuk melihat aktivitas sehari-hari masyarakat

Kampung Melo maupun belajar budaya mereka yang unik secara mendalam. Kampung

Melo seperti berada di rumah sendiri dengan segala keramahan tuan rumah di sini.

Sumber : https://phinemo.com/kampung-melo-eksotika-kampung-budaya-di-flores/



388

e. Kampung Adat Melo, Ethno Tourism di Labuan Bajo

Kampung adat Melo atau desa adat melo adalah desa yang tidak jauh dari Labuan Bajo,

dibutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk mencapai wilayah ini dari pusat Kota Labuan

Bajo. Lokasinya cukup mudah tidak jauh dari jalan utama Trans Flores, kondisi jalan

rayanya tergolong mulus tidak bolong bolong. Untuk mencapai kesana baiknya dengan

menyewa kendaraan.

f. Kampung Melo, dengan pemandangan yang indah

Kampung Melo berada di ketinggian 624 meter di atas permukaan laut. Suhu di daerah ini

hanya berkisar 10-20 derajat celcius. Sehingga akan merasakan suhu dingin namun dengan

langit yang tetap cerah. Sejauh mata memandang akan terlihat hamparan hijau yang indah.

Dedaunan hijau muda hingga hijau tua dapat terlihat secara jelas. Langit biru cerah seperti

yang sering dijumpai di kawasan Indonesia Timur pun bisa dijumpai di sini. Tanda tidak

banyak polusi di daerah ini. Kondisi kegiatan warga yang hidup dengan berkebun dapat

disaksikan langsung. Keramahan masyarakat memberikan rasa hangat di tengah hawa

dingin. Masyarakat Suku asli penduduk Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang menghuni

Kampung Melo di Desa Liang-Ndara. Dalam tatanan administrasi, Liang-Ndara merupakan

desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisinya yang sunyi jauh dari keramaian, membuat

masyarakat Kampung Melo hidup dalam kedamaian dan keramahtamahan. Menurut

sumber yang saya terima, warga Kampung Melo memang terkenal ramah.

Sanggar Compang To’e merupakan tempat

bertamu di Desa itu yang terletak di ketinggian.

Dari sini Kita dapat melihat pemandangan

perbukitan serta laut sisi Barat dan Utara Flores

di kejauhan. Sebuah rumah adat Manggarai

berdiri di tengah-tengah tanah lapang menjadi

pusat kegiatan Sanggar Compang To’e yang

secara rutin berkumpul bersama-sama

389

melestarikan kesenian dan adat-istiadat mereka. Sekelompok ibu-ibu dengan seperangkat

alat musik tabuh memainkan irama khas setempat yang menjadi ilustrasi dari keramahan

warga dalam menyambut tamu. Kaum bapak tampak sibuk menyiapkan sebuah seremoni

sederhana penyambutan tamu di sebuah aula rumah panggung. Sedangkan para pemuda

desa telah siap dengan pakaian tarian mereka, siap menyuguhkan atraksi budaya.

Tarian Caci adalah tarian peperangan yang dilakukan oleh pemuda desa dengan memakai

pakaian adat tarian serta membawa cambuk rotan dan tameng yang terbuat dari kulit

kerbau. Caci adalah tarian untuk memperingati semangat bertempur kaum lelaki suku asli

masyarakat Flores yang bertujuan agar semangat juang itu tetap terjaga. Dilakukan oleh

empat orang pemuda yang secara bergantian saling berhadapan satu lawan satu, saling

serang dan saling cambuk. Tanpa ada dendam walaupun efek dari cambukan rotan telah

membuat badan mereka memar. Cukup membuat kami tegang, mengerutkan dahi

menyaksikan mereka adu kekuatan.

Sumber : http://komodoshuttle.com/2018/06/13/kampung-adat-melo/

7. Desa Adat Todo, Saksi Sejarah Kekuasaan Kerajaan Manggarai di Flores

Desa Todo merupakan pusat

kebudayaan kerajaan Manggarai di

Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Berada di kaki Gunung Anak Ranaka,

Desa Todo adalah pusat Pemerintahan

Kerajaan Manggarai. Manggarai sendiri

merupakan kerajaan terbesar yang

menguasai Pulau Flores sebelum

akhirnya harus pindah ke kota Ruteng

karena invasi Belanda. Ahli sejarah baik

dalam maupun luar negeri telah banyak

yang datang ke Desa Todo untuk meneliti lebih dalam tentang seberapa besar Kerajaan

Manggarai kala masih berkuasa. Todo, yang saat itu menjadi salah satu dari tiga komunitas

http://komodoshuttle.com/2018/06/13/kampung-adat-melo/

390

masyarakat terbesar di Flores, selain Bima dan Gowa, punya andil besar dalam

pembentukan kesatuan Kerajaan Manggarai di sini.

Salah satu bukti kebesaran Raja Todo dan

pengaruhnya terhadap Kerajaan

Manggarai adalah hadirnya Rumah

Niang atau Mbaru Niang. Memiliki

bentuk kerucut pada bagian atap, rumah

adat khas Todo ini cukup mencuri

perhatian dunia, saat dinobatkan sebagai

salah satu kandidat peraih Penghargaan

Aga Khan untuk Arsitektur tahun 2013

dari UNESCO. Dengan lima tingkat yang

ditompa kayu worok dan bambu, Rumah

Niang menyimpan sebuah gendang kulit manusia yang cukup sakral di dalamnya.

Gendang inilah yang mampu menceritakan asal usul Kerajaan Manggarai di Desa Todo.

d. Rebutan Tiga Raja

Sesuai dengan kisah yang utarakan oleh bapak Titus, gendang ini terbuat dari kulit perut

seorang wanita cantik yang menjadi rebutan tiga raja, Gowa, Bima dan Todo. Nggak

sekedar cantik, wanita ini juga memiliki beberapa keahlian khusus yang membuat tiga raja

ini jatuh cinta.

Konflik berkepanjangan antara tiga raja ini

pun terjadi dengan banyak korban dari

masyarakat berjatuhan. Demi

menghentikan pertumpahan darah, Raja

Todo mengajukan sebuah kesepakatan

kepada dua raja lainnya yang berisi, siapa

saja yang dapat menangkap wanita ini dan

menikahinya, niscaya akan dinobatkan

sebagai raja Manggarai.

Raja Todo dengan berbagai upaya mengejar dan berhasil menangkap wanita ini di Desa

Ndoso. Proses penangkapannya pun cukup menarik, yang mana Raja Todo bersembunyi di

desa tersebut, mengintai keberadaan wanita cantik berdasarkan informasi dari orang dalam

Desa Ndoso. Sayangnya, saat sang raja mengungkapkan keinginan untuk menikahi, sang

wanita justru menolak. Namun, demi mengakhiri konflik, Raja Todo membunuh wanita

tersebut dan membawa kulit perutnya balik ke Desa Todo yang kemudian diubah menjadi

sebuah gendang. Sejak itulah, Raja Todo dinobatkan sebagai raja Manggarai, yang

mencakup banyak daerah di Pulau Flores. Sedangkan, Desa Todo menjadi pusat

pemerintahan utama dari Kerajaan Manggarai yang berkuasa di era 1700-an.

391

e. Empat Jam Jalan Darat

Meski termasuk desa wisata andalan di Manggarai Barat, Desa Todo memiliki akses masuk

yang cukup menantang. Untuk datang ke desa ini, dapat berkendara mobil selama empat

jam dari kota Labuan Bajo.

Jalan Lintas Flores menjadi salah satu akses yang bisa dilalui untuk sampai di Desa Todo.

Dengan medan yang berliku hingga keberadaan tanjakan ekstrem, kondisi kendaraan dan

fisik Kita harus prima.

Sumber : https://www.pegipegi.com/travel/desa-todo-saksi-sejarah-kekuasaan-kerajaan-manggarai-di-flores/ f. Budaya Masyarakat

Berwisata bukan hanya dinikmati dengan berjalan-jalan atau berkeliling mengunjungi

obyek-obyek wisata. Wisata juga bisa dilakukan dengan menikmati sejarah dan budaya

setempat. Mengetahui budaya dan sejarah setempat memang memberikan sensasi

tersendiri. Karena setiap keindahan dan eksotisme obyek-obyek wisata pasti memiliki asal-

usul sejarah dan terkait dengan tradisi budaya tertentu. Tidak terkecuali Labuan Bajo.

Menarik Untuk diketahui bagaimana tradisi budaya asli Labuan Bajo sebagai pulau yang

kini dikenal keindahaan dan eksotismenya hingga ke mancanegara.

Labuan Bajo selain memiliki pesona alam yang eksotis dan memanjakan setiap pasang mata

yang melihatnya. Di sisi lain Labuan Bajo memiliki tradisi budaya lokal yang patut

diketahui pula oleh kita semua. Warisan tradisi budaya yang berada di sana akan membuat

takjub wisatawan yang melihatnya. Untuk sensasi wisata yang berbeda, paket wisata labuan

bajo juga merekomendasikan untuk mengenal sejarah dan tradisi masyarakat asli labuan

bajo.

TRADISI BUDAYA UNIK LABUAN BAJO

Di setiap tempat yang kini ramai dan dikenal luas, pasti memiliki daya tarik budaya dan

tradisi dari penduduk aslinya. Karena daya tarik budaya dan tradisi setempat pasti

menampilkan keunikan dan hal-hal baru yang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Simak

informasi tradisi budaya asli Labuan Bajo berikut ini.

5. Suku Laut

Pada suku Bajo atau Bajau dikenal dengan suku laut. Hal ini disebabkan oleh tradisi mereka

yang hidup di atas perahu dan menangkap ikan di berbagai perairan di Indonesia ini. Pada

saat Belanda belum datang ke Manggarai, tempat terebut dinamai sebagai Bong Bajo atau

Pelabuhan Bajo. Sedangkan nama Labuan Bajo dipakai pada tahun 1926 setelah Belanda

datang dan mengangkat Raja Todo sebagai Pemimpin di Manggarai.





392

Perayaan Budaya Asli Labuan Bajo, sumber ig @idayrost

6. Festival Komodo

Provinsi NTT yang didalamnya termasuk pulau Labuan Bajo terkenal dengan hewan

legendaris yang berumur tua yaitu Komodo. Pada awal bulan maret sekitar 5 hingga 10

Maret, di Labuan Bajo terdapat acara besar yang dinanti – nanti oleh setiap pengunjung,

baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Festival tersebut dinamakan Festival

Komodo. Dalam perayaan festival tersebut, akan ditampilkan berbagai parade kesenian,

tarian tradisional hingga pentas seni budaya khas masyarakat NTT.

7. Tradisi Kepok

Dalam penyambutan wisatawan atau turis mancanegara yang bertandang ke Labuan Bajo,

pada masyarakat Manggarai biasanya akan mengadakan suatu tradisi penyambutan yang

disebut Tradisi Kepok. Para ketua adat atau Tua nya akan menyiapkan ayam jantan

berwarna putih atau merah serta moke putih yang telah disimpan di dalam botol dari buah

labu besar (tawu).

Para Tua berdiri di Dermaga Loh Liang, Pulau Komodo dengan mengenakan pakaian adat

yakni songke dan destar ditambah dengan kemeja putih. Mereka siap menyapa para

wisatawan yang hadir didampingi para wanita Manggarai Barat. Upacara penyambutan

tersebut sering dilakukan warga Maggarai Barat Selain sebagai kegiatan ramah tamah

dengan orang asing, hal itu juga sebagai tanda bahwa orang Manggarai Barat memiliki

sikap cinta terhadap budaya leluhurnya. Sehingga eksistensinya bisa terjaga hingga di

zaman modern seperti sekarang ini.

8. Tradisi Rumusmoso

Tradisi Rumusmoso merupakan suatu tradisi pembagian tanah ulayat. Biasanya pembagian

tanah ini akan diprioritaskan bagi para petinggi kampung atau tetua beserta keluarganya.

Kemudian akan dibagikan lagi kepada warga biasa dan warga dari suku lain. Namun bagi

suku lain, memiliki syarat dan ketentuan khusus, yaitu dengan membawa ayam jantan satu

393

ekor dan Kapu Manuk Lele Tuak atau arak. Setelah itu akan diselenggarakan sidang dewan

kampung untuk pengesahannya. Sebagai pimpinan sidang adalah Tu’a Golo dan yang

mengesahkan adalah Tu’a Teno (ketua adat).

Harapannya dengan mengeksplor berbagai budaya dan tradisi di sana, maka masyarakat

menjadi semakin mencintai dan ikut berperan aktif dalam melestarikan budaya bangsa.

Tetap bangga dengan Indonesia yang kaya akan tradisi dan budayanya. Demikianlah

beberapa informasi mengenai tradisi budaya asli dari Labuan Bajo. Semoga informasi ini

bisa menghibur Anda dan menjadi pengetahuan yang unik dan menarik. Simak ulasan

lainnya terkait tips-tips dan berbagai informasi wisata labuan bajo di halaman

labuanbajotour.com. Selamat menikmati wisata Anda.

SUKU MANGGARAI

Suku Manggarai adalah sebuah suku bangsa yang mendiami bagian barat pulau Flores di

provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Manggarai tersebar di tiga kabupaten di

provinsi tersebut, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten

Manggarai Timur.

a. Sejarah

Menurut catatan sejarah, mereka

secara historis dikuasai secara

bergantian oleh suku Bima dari

pulau Sumbawa dan suku

Makassar dari pulau Sulawesi.

Terdapat sekitar 500.000 orang

Manggarai pada akhir abad ke-20.

b. Politik

Sistem politik mereka berdasarkan

pada klan, dipimpin oleh seorang

kepala klan yang dipanggil Todo.

Suku ini menerapkan sistem

keturunan patrilineal, dan secara

historis mereka bermukim di desa-

desa, yang terdiri dari setidaknya

dua klan.

c. Ritual

Suku Manggarai terkenal memiliki sederet upacara ritual sebagai ucapan syukur atas

kehidupan yang sudah dijalani dalam periode waktu tertentu, antara lain:

Kaum wanita Manggarai, tahun tidak diketahui

https://labuanbajotour.com/wisata/informasi-tentang-suku-asli-labuan-bajo

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Flores

https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur


https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai_Barat

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai



https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bima

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumbawa



https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sulawesi

https://id.wikipedia.org/wiki/Patrilineal

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Vrouwen_van_Manggarai_uit_Pongkor_TMnr_10005937.jpg

394

• Penti Manggarai, upacara adat merayakan syukuran atas hasil panen, • Barong Lodok, ritual mengundang roh penjaga kebun di pusat lingko (bagian tengah

kebun), • Barong Wae, ritual mengundang roh leluhur penunggu sumber mata air, • Barong Compang, upacara pemanggilan roh penjaga kampung pada malam hari, • Wisi Loce, upacara yang dilakukan agar semua roh yang diundang dapat menunggu

sejenak sebelum puncak acara Penti, dan • Libur Kilo, upacara mensyukuri kesejahteraan keluarga dari masing-masing rumah

adat.

Suku Manggarai juga mempunyai olahraga tradisional yang disebut caci, pertarungan saling

pukul dan tangkis dengan menggunakan pecut dan tameng yang dimainkan oleh dua orang

pemuda di sebuah lapangan luas. Pertunjukan caci diawali dengan pentas tarian Danding,

sebelum para jago cacicc beradu kebolehan memukul dan menangkis. Tarian itu biasanya disebut

juga sebagai Tandak Manggarai, yang dipentaskan khusus hanya untuk meramaikan pertarungan

caci.

d. Bahasa

Suku ini menuturkan bahasa Manggarai, sebuah bahasa yang disebut sebagai tombo

Manggarai oleh para penutur aslinya. Bahasa ini mempunyai sekitar 43 subdialek.

(sumber : Wikipedi https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Manggarai)

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarian_Danding&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Manggarai

395

BROMO – TENGGER - SEMERU, JAWA TIMUR, INDONESIA Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah taman nasional di Jawa Timur, Indonesia,

yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten

Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Pintu masuk menuju BTS dapat ditempuh melalui :

Kab. Lumajang: Ranu Pani, Kab. Pasuruan: Wonokitri. Cemorolawang, Tumpang, Kab.

Malang: Malang. Atau ada yang menyebut dari arah Kab. Probolinggo di daerah Nagisari.

Survei lapangan dilaksanakan melalui Malang via Nongko Jajar-Desa Tosari dengan jalur

via Tol Malang- Pandaan dengan jarak 45 Km. Keluar dari pintul Tol Purwodadi menuju

Nongko Jajar terus ke Desa Tosari Jarak 35 Km. Desa Tosari merupakan desa terdekat ke

wilayah Kawah Bromo. Jarak Nongko Jajar - Tosari 18 - 20 Km. Tol Pandaan merupakan tol

baru yang digunakan sejak hari Raya Idul Fitri di bulan Juli 2019.

Secara umum kondisi jalan setelah Exit Tol Purwodadi cukup lancar tidak terjadi

kemacetan. Masih terjadi kemacetan dari arah Kota Malang ke pintu Tol Singosari karena

jalur masuk dan keluar hanya satu menuju arah Kota Batu. Ada under pass yang sudah

dibangun untuk mengurangi kemacetan. Namun jika saat long week end terjadi kemacetan

cukup parah mencapai 1.5 jam waktu tunggu. Kemacetan terjadi karena dari arah Malang

terdapat truk-truk besar yang menuju dan dari Batu, juga terdapat bis-bis pariwisata yang

keluar masuk.

Masuk ke Bromo bisa melalui Gunung Tunggangan yang berada di wilayah Malang.

Namun kondisi jalan parah dari arah jalur Malang. Seperti di Desa Jabung Kecamatan Pakis.

Jalan yang hancur lebih dari 5 Km. Exit toll ada 2 yaitu Pakis dan Singosari. Exit toll yang

menuju Blitar biasanya truk-truk akan diarahkan ke toll baru. Ada rencana pembangunan

toll utk jalur selatan. Sering terjadi kemacetan di exit toll Singosari. Arah masuk dari

Malang-ke Pasuruan jarak 60 km. Kondisi jalan bagus.

Jalan raya Nongko Jajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan - Purwodadi ditempuh

dengan jarak sekitar 35 km. Lebar jalan 5 - 6 meter. Jalur yg paling disukai para wisatawan

biasanya dari Malang karena jarak lebih pendek. Melewati Kebun Raya Purwodadi dengan

jalan berkelok-kelok. Sepanjang jalan terdapat kebun masyarakat. Ditanami kayu sengon

dan pinus. Jarang terjadi kecelakaan di wilayah ini. Kondisi jalan bagus dan terawat. Jalur

menuju Bromo ada Pasar Nongko Jajar kondisi jalan mengecil sampai ke Desa Tosari

dengan lebar 4 meter. Kondisi bagus karena baru diperbaiki. Masih perlu ada pengamanan

jalan untuk lokasi-lokasi terjal di sepanjang jalan. Ada jalan yang sedang diperbaiki,

sehingga harus memutar ke jalan yang dipaving.

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNQLYda6g89-K4_2lWGauK6QiYhDmg:1570429369996&q=taman+nasional+bromo+tengger+semeru+pintu+masuk&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDLPKqu00FLOTrbSzy6IzynXz0yJz0ssyczPS8yJL0gsyrZKzSspSsxLTl3Eql-SmJuYp5CXWAyWVkgqys_NVyhJzUtPTy1SKE7NTS0qVSjIzCspVchNLC7NBgDDOZehZQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG-PilwYnlAhUXT30KHWm3B1MQ6BMoADAWegQIDBBC






396

1. GAMBARAN KONDISI SOSIAL BUDAYA

a) Suku Tengger

Suku Tengger tersebar di beberapa wilayah mulai dari arah pintu masuk sepanjang 15 Km

dari Kawah Bromo sampai ke empat pintu di Ranu Pani, Wonokitri, Nagisari dan Ngadus.

Suku Tengger juga dapat dikenal dari bahasa yang digunakan masyarakat, yaitu dengan

Bahasa Suku tengger. Di Kecamatan Tosari di Kabupaten Pasuruan ada 8 desa yang

bersuku Tengger. Masyarakat di kampung Nongko Jajar Desa Tutur merupakan umumnya

masyarakatnya sebagai Suku Tengger. Di Kab Probolinggo Kec. Sukapura ada Desa

Ngadisoro, Cemorolawang, Wonokerto, Ngadas, Cetak. Dan Ngadisari yang merupakan

desa-desa dengan mayoritas penduduknya sebagai Suku Tengger. Sejarah kebudayaan atau

adat istiadat Suku Tengger secara lengkap dapat dipelajari di Buku Legenda Bromo.

Kelompok etnik terdekat yaitu suku Jawa, suku Osing, dan Suku Bali

Suku Tengger (IPA: /tənggər/) atau juga disebut wong Tengger atau wong Brama adalah

suku yang mendiami dataran tinggi sekitaran kawasan pegunungan Bromo-Tengger-

Semeru, Jawa Timur, Indonesia. Penduduk suku Tengger menempati sebagian wilayah

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten

Malang. [1]

b) Asal nama

Ada 3 teori yang menjelaskan asal nama Tengger:

• Tengger berarti berdiri tegak atau berdiam tanpa gerak, yang melambangkan watak

orang Tengger yang berbudi pekerti luhur, yang harus tercermin dalam segala aspek

kehidupan.

• Tengger bermakna pegunungan, yang sesuai dengan daerah kediaman suku Tengger.

• Tengger berasal dari gabungan nama leluhur suku Tengger, yakni Rara Anteng dan

Jaka Seger.

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:MelastiSuku_Tengger_Bromo.jpg

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Priesters_uit_het_Tengger_district_Oost-Java_TMnr_10001180.jpg



https://id.wikipedia.org/wiki/Alfabet_Fonetis_Internasional



https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur


https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Probolinggo



https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger#cite_note-1

397

c) Agama

Sebagian besar beragama Hindu, serta minoritas Islam dan agama lainnya.Orang-orang

suku Tengger dikenal taat dengan aturan dan agama Hindu. Penduduk suku Tengger

diyakini merupakan keturunan langsung dari Kerajaan Majapahit. Nama Tengger berasal

dari legenda Rara Anteng dan Jaka Seger yang diyakini sebagai asal usul nama Tengger,

yaitu "Teng" akhiran nama Rara An-"teng" dan "ger" akhiran nama dari Jaka Se-"ger".

Perasaan sebagai satu saudara dan satu keturunan Rara Anteng-Jaka Seger inilah yang

menyebabkan suku Tengger tidak menerapkan sistem kasta dalam kehidupan sehari-hari.

d) Kegiatan Ritual dan Adat Istiadat Suku Tengger

Pada saat kegiatan survei lapangan di Desa Tosari, sedang diperangati hari Raya Karo yang

merupakan hari Raya Suku Tengger. Hari raya ini dilaksanakan seperti hari Raya Idul Fitri

yang ditujukan untuk saling silaturahmi diantara suku Tengger baik yang beragama Hindu,

Islam, maupun Kristen. Hari raya ini dilaksanakan secara bergilir antar daerah. Masing-

masing daerah melaksanakan hari Raya Karo selama 2 hari. Sebelum Hari Raya Karo

diperingati Hari Raya Kesodo yang dilaksanakan 2 bulan yang lalu. Hari Raya ini

dilaksanakan secara rutin dengan puncak kegaiatan dilaksanakan di Kawah Bromo.

e) Ritual Membangun Jalan

Jika akan membangun jalan, berdasarkan kepercayaan Suku Tengger harus dilakukan ritual

di titik jalan raya yang ditentukan Dukun Besar. Mengapa perlu dilakukan ritual karena di

beberapa titik/lokasi jalan biasanya dihuni oleh roh-roh halus. Ritual dilaksanakan sekitar 1

jam oleh Dukun Besar. Ritual dilaksanakan berupa sedekah/sesajen yang berisi kedang ayu,

pisang ayu, tumpeng, bubur putih, bubur merah, rokok kobot dan minuman limun linggar

jati atau soda tradisonal. Kemudian ditambah uang satak atau uang jaman dahulu. Biasanya

ada yang kesurupan pada saat dilakukan kegiatan ritual, melalui orang yang kesurupan

dapat diketahui roh halus minta apa.

Kegiatan ritual biasanya dilaksanakan di lokasi-lokasi Patmasari. Patmasari terdapat di

jalan raya mulai Nongko Jajar sampai ke Desa Tosari, area Bromo dan Penanjakan.

Patmasari berbentuk pura kecil dengan berbagai sesaji di dalamnya. Patmasari dipercaya

sebagai tempat sedekah atau sesajen supaya roh-roh halus tidak mengganggu orang yang

lewat di jalan atau dapat dikatakan untuk amit kepada roh-roh halus. Di tempat yang

dipercaya ada roh-roh halus tidak bisa sembarangan untuk melakukan apa saja. Pada saat

ritual dilaksanakan mantera bahasa Jawa.

f) Ritual Membangun Rumah

Untuk membangun rumah juga ada ritualnya tersendiri menurut adat suku Tengger,

biasanya dilaksanakan pada saat menggali pondasi. Untuk membangun rumah dan

melaksanakan ritual harus meminta izin kepada Dukun Besar. Kegiatan ritual dilaksankan

di hari yang pas menurut informasi dari Dukun Besar. Jika di tempat tersebut ada roh halus

dan Dukun Besar menyatakan tidak boleh membangun rumah di tempat tersebut, maka


https://id.wikipedia.org/wiki/Islam


https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Majapahit

https://id.wikipedia.org/wiki/Legenda

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rara_Anteng&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaka_Seger&action=edit&redlink=1

398

harus pindah ke lokasi lain. Bisa tetap dibangun rumahnya asal dibuatkan tempat Patmasari

oleh Dukun Besar. Baru rumah tersebut dapat dibangun dan dapat ditempati.

g) Lokasi-Lokasi Sakral

Tengger mempercayai di beberapa tempat di wilayah Taman Nasional B-T-S terdapat

tempat-tempat sakral yang keberadaannya harus tetap dijaga dan dihormati.

6) Kawah Bromo. Tempat yang dianggap paling sakral adalah Kawah Bromo dan area

Bromo seluruhnya dan juga di area Penanjakan. Kawah Bromo dianggap seperti

Kota Mekah kedua bagi suku Tengger yang muslim. Tempat-tempat yang sakral

ditentukan oleh Dukun Besar. Di Kawah Bromo dibangun ada Patmasari dalam

bentuk Pura Bromo atau disebut Poten.

7) Lokasi-lokasi tertentu yang dianggap Sakral. Tidak semua lokasi di TN B-T-S dapat

dikunjungi wisatawan, terkecuali ada nadzar tertentu bisa diizinkan. Harus

membawa juru kunci atau pak Duku Sepuh sebagai asisten Dukun Besar. Biasanya

pak Duku Sepuh akan menyampaikan mantera/niat nadzar di lokasi yang akan

dikunjungi.

8) Tempat Pintu Masuk Kawah Bromo. Di tempat masing-masing pintu masuk

menuju Kawah Bromo terdapat tempat-tempat sakral, biasanya ditunjukan dengan

Patmasari. Di lokasi ini perlu diberi sesajen untuk permisi atau kulo nuwun kepada

pemilik tempat.

9) Watu Dukun. Berada di lokasi bawah Kawah Bromo dan lautan pasir juga dianggap

sebagai lokasi sakral.

10) Watu Balong. Terletak di bawah kaki Gunung Bromo.

Pura Bromo, Watu Dukun, dan Wati Balang merupakan tempat suci Suku Tengger dan biasanya upacara-upacara adat Suku Tengger dilaksanakan di lokasi-lokasi tersebut. h) Pemimpin/Tokoh Adat

Kepala desa disebut dengan Pak Inggi yaitu kepala desa administratif. Sementara tokoh

adat dan dihormati disebut dengan Dukun Besar.

Untuk memilih Dukun Besar ada ujian tersendiri atau mekakat. Biasanya ujian dilaksanakan

pada menikahkan orang. Jika selama 7 kali berturut-turut dukun bisa menikahkan dan tidak

ada masalah, maka akan dinyatakan lulus ujian. Namun jika pada saat menikahkan orang

terjadi masalah, maka dukunnya akan sakit atau meninggal. Kemudian dilanjut dengan

ujian jaba mantera orang meninggal atau entas-entas. Setiap desa memiliki Dukun Besar.

Dukun Besar memiliki anak buah disebut Pak Sepuh untuk semua upacara yang

dilaksanakan: menikah, entas-entas, subatan, gono gini. Sebelum melaksanakan ada hajatan

ada ritualnya, atau permisi kepada roh halus yang tinggal di lokasi-lokasi yang dianggap

sakral.

i) Budaya

Bagi suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci.

Setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya Kasada atau Kasodo.

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Bromo

https://id.wikipedia.org/wiki/Kasada

399

Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo utara

yakni Pura Luhur Poten Bromo dan dilanjutkan ke puncak gunung Bromo. Upacara

diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau

15 di bulan kasodo (kesepuluh) menurut penanggalan Jawa.

Upacara adat lain yang diamalkan masyarakat Tengger adalah unan-unan, leliwet, entas-

entas, dll.

sumber : Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger

https://id.wikipedia.org/wiki/Pura

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Jawa

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unan-unan&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Leliwet&action=edit&redlink=1



https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger

400

2. NGADAS; DESA ADAT DI ATAS AWAN

Salah satu daya tarik wisata ke Gunung Bromo, yakni melalui Desa Adat Ngadas,

Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sepanjang perjalanan dari Gubugklakah,

Ngadas, hingga lautan pasir Bromo. Alami, menembus hutan pinus, pemandangan Gunung

Semeru di sisi kanan, ngarai di kanan kiri. Pesonanya benar-benar membuat kagum

wisatawan.

Gambar: Desa Adat Ngadas

Desa Adat Ngadas (https://www.photomalang.com)

Desa Adat Ngadas terletak di Desa Ngadas yang terletak di Kecamatan Poncokusumo,

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, berjarak sekitar 2,5 jam perjalanan dari pusat kota

Kabupaten Malang.

Desa Adat Ngadas terletak di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

(TN-BTS) ini punya daya tarik tersendiri, memiliki ketinggian 2.150 mdpl ini, berjarak 6,5

km dari Gunung Bromo, udara yang sejuk. Bila sore hari tiba, awan menggantung di tebing-

tebing curam di seputar desa. Tak heran bila sejumlah wisatawan menjuluki Ngadas sebagai

desa di atas awan.

Sepanjang perjalanan dari Gubugklakah,

Ngadas, hingga lautan pasir Bromo,

pesona alamnya benar-benar membuat

decak kagum wisatawan. Alami,

menembus hutan pinus, pemandangan

Gunung Semeru di sisi kanan, ngarai di

kanan kiri.

Mayoritas penduduk Desa Ngadas

bersuku Tengger, suku yang juga tersebar

di desa-desa sekitar Gunung Bromo yang

ada di Kabupaten Pasuruan dan

Kabupaten Probolinggo. Mayoritas suku

Tengger beragama Hindu.

Gambar: Berkuda di Gunung Bromo (https://www.explorebromo.com)

401

Umumnya penduduk Desa Ngadas memiliki mata pencaharian sebagai petani, dengan

komoditas yang dihasilkan kentang dan bawang prei. Petani di Desa Ngadas umumnya

telah memiliki tingkat pendapatan yang baik, hal ini didukung dengan pendapatan hasil

jual kentang yang tinggi.

Potensi Wisata Alam

Wisatawan juga dapat menikmati matahari terbit di Pananjakan atau Bromo dari Desa

Ngadas. Bisa juga tracking dari Cemoro Lawang ke Bromo sejauh sekitar 3 km, atau

berkeliling naik kuda dari Cemoro Lawang menuju lereng Bromo.

Coban (Air Terjun) Pelangi

Coban Pelangi (https://www.tabloidwisata.com)

Coban Trisula (https://www.lingkarmalang.com)

(https://www.malangtimes.com)

https://www.lingkarmalang.com/

402

Air terjun ini menyimpan keindahan yang istimewa. Jika matahari bersinar terang sebaris

pelangi akan tergurat disisinya. Coban Pelangi merupakan tempat wisata yang penuh

dengan panorama alam, wisata air terjun ini terletak di tengah perjalanan menuju Gunung

Bromo.

Coban (Air Terjun) Raksasa

Coban Raksasa memiliki ketinggian air terjun 150 meter, merupakan wisata air terjun

tertinggi di Pulau Jawa. Untuk mencapai Coban Raksasa yang elok ini tidaklah mudah,

dibutuhkan perjuangan keras melewati perkampungan Desa Ngadas dan hutan belantara

dengan jalan kaki. Jaraknya sekitar 5 kilometer dan memerlukan waktu hingga 3 jam.

Coban Trisula

Merupakan air terjun yang memiliki tiga tingkatan, Coban atas airnya dari sungai Lajing,

dengan ketinggian kurang lebih 35 meter, Coban tengah dengan ketinggian 2,5 meter dan

Coban bawah dengan ketinggian kurang lebih 11 meter serta terletak sedikit tersembunyi.

Upacara Adat

Upacara tahunan yang cukup beragam, misalnya upacara Pujan, Kasada, Karo, Unan-Unan,

Barikan, Mayu Dusun, dan Galungan.

Wisata budaya, banyak sekali kegiatan masyarakat yang rutin dilakukan sepanjang tahun,

seperti Entas-entas, Wolo Goro (upacara pernikahan), Tugel Kuncung, Tugel Gombag,

Penditanan untuk semua dukun, Sayut (upacara adat 7 bulanan wanita hamil), Kekerik

(upacara lepas pusar bayi) dan Among-among (upacara bagi anak yang sudah mulai bisa

bekerja menghasilkan uang).

Inap Desa (Homestay)

Desa tertinggi di Pulau Jawa ini sudah memiliki 50 homestay, yang siap menerima

wisatawan menginap setiap saat, dengan suhu berkisar 0°C hingga 20 °C. Jangan khawatir,

homestay di sana sudah dilengkapi juga dengan alat pemanas untuk mandi.

Sumber : https://gpswisataindonesia.info/2018/06/desa-adat-ngadas-kabupaten-malang-jawa-timur/ 3. DESA ADAT WONOKRITI

Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu desa di

wilayah Suku Tengger tepatnya di dataran tinggi pegunungan Bromo-Tengger-Semeru,

Jawa Timur. Desa Wonokitri merupakan salah satu desa yang masih dengan teguh

mempertahankan kebudayaan lokal daerah Tengger, selain antaranya terdapat Desa

Ngadas (Kabupaten Malang) dan Desa Ngadisari (Kabupaten Probolinggo) yang juga masih

bertahan. Upacara adat istiadat masih rutin dilaksanakan setiap tahun tanpa ada bagian

yang dihilangkan, kedudukan dukun desa masih mewarnai hari-hari penting yang

dilakukan masyarakat, serta tidak adanya masyarakat luar daerah yang bisa menetap

diwilayah desa-desa tersebut merupakan faktor penting ketiganya dianggap sebagai desa

adat.



403

Dilain sisi, Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS) beberapa tahun terakhir

berhasil memikat hati setiap wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang

melihat keelokan panorama Gunung Bromo, berfoto ria ditengah luasnya lautan pasir dan

bukit teletubbies atau hanya sekedar menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan

matahari terbit bersama teman-teman di bukit Penanjakan, bahkan selain itu masih banyak

sekali tempat-tempat dengan tawaran yang tidak kalah mengasyikan. Ternyata banyaknya

wisatawan yang datang tersebut, tentu berdampak pada masyarakat di desa-desa sekitar

seperti di Desa Wonokitri.

Masyarakat mulai terbuka pemikirannya bahwa sektor pariwisata memiliki aspek positif

untuk menambah penghasilan, sehingga banyak dari mereka berpindah profesi yang

dulunya petani, menjadi pedangan kebutuhan wisatawan, penyedia tempat

istirahat/penginapan, jasa travel jeep, dan warung-warung makan. Pemerintah mendukung

dengan menyumbangkan ide-ide untuk pengembangan masyarakat, dan membentuk Desa

Wonokitri sebagai Desa Wisata. Bahkan tahun ini, masyarakat khususnya para remaja di

Wonokitri antusias menyambut lagi adanya julukan baru desa mereka sebagai Desa

Edelweiss. Bisa dikatakan pengembangan di sektor pariwisata sangat diprioritaskan akhir-

akhir ini.

Desa Wonokitri yang makin berkembang dan bertempat strategis karena merupakan desa

paling ujung sebelum TNBTS kawasan Kabupaten Pasuruan, mengundang inverstor-

inverstor dari berbagai daerah untuk berencana ikut mengembangkan sektor pariwisata,

dengan membeli tanah-tanah warga dan membangun hotel atau tempat rekreasi baru

dengan menjanjikan kemakmuran masyarakat Desa Wonokitri, seperti menambah lapangan

pekerjaan dan mengundang banyak wisatawan agar datang berkunjung.

Namun sungguh haru, Desa Wonokitri tidak melupakan jati dirinya sebagai Desa Adat.

Adanya suatu kepercayaan bahwa orang-orang asing yang datang akan mengikis

kebudayaan mereka perlahan-lahan sehingga hal itu dilarang masih dipatuhi. Belajar dari

desa-desa lain disekitarnya, yang sudah banyak dimasuki baik inverstor maupun orang-

orang luar daerah yang menetap, dan hal itu benar adanya merusak kebudayaan lokal yang

hidup bertahun-tahun, Desa Wonokitri lebih memilih kuat menahan keinginan adanya

bangunan-bangunan besar menjulang tinggi dengan megah dan tawaran uang dari para

investor.

Masyarakat menyadari bahwa mereka tidak perlu hal-hal mewah ada didesa mereka,

kesederhanaan saja cukup namun itu hanya tentang milik mereka dan bukan orang lain.

Pandangan bahwa mereka adalah pengusaha penginapan walaupun satu atau dua kamar

saja lebih dipandang baik daripada harus menjadi pekerja biasa untuk orang lain di

tempatnya sendiri. Inverstor dianggap malah sebagai pengambil uang-uang mereka, tanah-

tanah dikuasai, dan penghasilan mereka disektor pariwisata akan berkurang karena

mungkin saja wisatawan lebih memilih tempat nyaman dari inverstor yang dianggap lebih

menjanjikan.

404

Sumber : https://www.kompasiana.com/lili90695/5bca9cfabde57565ba4b8028/problematika-desa-wonokitri-desa-adat-vs-desa-wisata A. Gambaran Kondisi Ekonomi Masyarakat

a. Wilayah Nongko Jajar

Komoditas utama yang ditanam masyarakat di Nongko Jajar apel dan sayuran. Dipasarkan

ke pasar lawang. Sayuran yang biasa ditanam adalah kubis, tomat, dan sayuran lainnya.

Arah menuju Bromo melalui jalan Nongko Jajar ada Hotel berbintang lima yang biasanya

digunakan turis-turis asing. Hanya masih diperlukan pengamanan di sepanjang jalan yang

terjal dan mendaki.

b. Wilayah Desa Tosari

Kegiatan Usaha Masyarakat

Masyarkat suku Tengger kegiatan pokoknya sehari-hari menjadi petani di kebun-kebun

sekitar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru yang dapat dimanfaatkan masyarakat

ataupun di lahan-lahan milik masyarakat. Kegiatan Bertani hanya dapat dilakukan pada

saat musim hujan efektif hanya 7 – 8 bulan. Masyarakat biasanya menanam sayuran seperti

kentang, kol, bawang, wortel di ketinggian sekitar 1.700 dpl. Kemudian sayuran dijual ke

Pasar Tosari. Buah Apel hanya dapat tumbuh di 1.500 dpl, sehingga banyak tumbuh di

Kawasan Nongko Jajar sebelum ke Desa Tosari.

Pada saat musim kemarau masyarkat melakukan aktifitas menunjang pariwisata di Bromo-

Tengger-Semeru; seperti menjual souvenir, buruh tanah/tani, mencari rumput di ladang.

Kegiatan penunjang wisata yang dilakukan penduduk diantaranya: bekerja menjadi driver

Jeep atau penyewa Jeep untuk membawa wisatawan ke area savana Kawah Bromo. Ada

juga yang bekerja sebagai ojeg motor yang biasanya melayani wisatawan yang datang

sendirian/tidak rombongan mengantar ke wilayah savana Bromo. Ibu-ibu berjualan

souvenir asongan, membuka warung dan pelayanan pariwisata dari mulai Desa Tosari,

penanjakan, sampai ke wilayah Kawah Bromo.

Di wilayah Desa Tosari dan wilayah lain di BTS tingkat pengangguran kecil karena

masyarkat dapat bekerja kapan pun dengan adanya wilayah BTS menjadi wilayah wisata.

Harga lahan di BTS sangat tinggi. Untuk 0.5 Ha ditawar antara Rp. 800 juta – 900 juta,

bahkan sampai Rp. 1 Milyar para pemilik lahan tidak ingin menjualnya.

Lembaga Penunjang Pariwisata

Kegiatan wisata ke Bromo-Tengger-Semeru dikelola oleh suatu perkumpulan/asosial yang

disebut Malang Travel Community yang berlokasi di Kota Malang. MTC beranggotakan 70

agen. Ketua pak Syamsul Maarif. MTC biasanya memiliki kegiatan wisata disebut dengan

Malang Travel Mart, yaitu suatu kerjasama antara seller dan buyer menjual promosi



405

program wisata ke BTS. Travel Mart : kerjasama program antara MTC dengan agen wisata

dari luar kota Malang dan juga luar juga negeri.

Bagi yang memiliki usaha penyewaan Jeep dan drivernya dan usaha Ojeg, pihak Taman

Nasional BTS sering melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan untuk memberikan

pelayanan kepada pengunjung agar dapat membuang sampah pada tempatnya dan

memberikan pelayanan ramah kepada pengunjung: Sapa dan Tegur pengunjung.

Para pemilik Jeep/Driver dan Ojeg memiliki paguyuban sendiri untuk menentukan tarif

sewa Jeep dan motor.

Begitu pula bagi para pedagang asongan mereka juga telah membentuk paguyuban

pedagang asongan supaya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung dan

penentuan tarif harga barang. Para pelaku usaha lainnya penunjang wisata di BTS juga telah

membentuk paguyuban baik di tingkat kecamatan maupun desa.

Area Parkir dan Kegiatan Penunjang Pariwisata

Area parkir menuju Kawah Bromo masih terbatas, biasanya masih menggunakan area

pinggir jalan. Pada saat puncak liburan kendaraan yang masuk dapat mencapai 300 – 400

mobil dan terjadi kemacetan total. Parkir mobil bisa memanjang sampai 1 km dan para

pengunjung harus berjalan kaki.

Untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir, pihak TN BTS telah menyediakan lahan seluas

2 Ha dan bisa lebih dari 2 Ha. Lokasi lahan parkir berada di Zona Pemanfaatan, sehingga

status lahan milik pemerintah. Hanya membutuhkan alat berat untuk meratakan area lahan

parkir ini. Jika akan menggunakan area TN BTS, bisa dilakukan MOU atau perjanjian

kerjsama pemanfaatan lahan TN BTS menjadi lahan parkir.

Pengelolaan lahan parkir bisa dilakukan oleh desa dan masyarakat. Di lahan parkir dapat

dibangun toilet, warung-warung untuk souvenir. Warga bisa menyewa lahan parkit

tersebut untuk kegiatan usahanya.

Peningkatan Kapasitas Masyarakat

• Untuk melindungi Kawasan TN BTS masih diperlukan sosialisasi ke masyarakat

secara intensive;

• Pembinaan bagi masyarakat menengah ke bawah, seperti melayani tamu secara

ramah;

• Pembinaan home stay seperti tata cara pengelolaan home stay, menu bagi tamu (apa

yang harus dihidangkan/dimasak), dll.

B. Gambaran Kondisi Lingkungan

a. Wilayah Nongko Jajar

Di wilayah Nongko Jajar Kabupaten Pasuruan yaitu arah menuju BTS tidak pernah terjadi

masalah lingkungan. Ada sungai dan jembatan di beberapa titik di jalan raya Nongko Jajar.

406

Ada lokasi jalan yg masih rusak sebelum masuk desa Ngadirjo, terdapat 2 tanjakan yang

cukup terjal, sehingga setiap pengendara harus berhati-hati karena sering terjadi kecelakaan

di wilayah tersebut.

b. Desa Tosari (Wilayah Bromo)

Desa Tosari merupakan desa terdekat ke Gunung Bromo. Para turis lokal maupun

mancanegara biasanya menginap di Desa Tosari dan merencanakan melakukan perjalanan

ke wilayah Kawah Bromo dan padang pasir serta jalur pendakian ke Gunung Semeru dari

Desa Tosari. Saat ini di Desa Tosari sedang musim turis internasional yang menghabiskan

liburannya di wilayah BTS.

c. Suhu

Kondisi suhu di Desa Tosari sekitar 8 - 10 derajat celcius. Pernah mengalami di bawah 0

derajat di sekitar Kawah Bromo sampai minus 3 derajat. Di Desa Tosari kondisi suhu

terendah mencapai 6 derajat celcius. Bulan Juni sampai September merupakan musim

dingin ekstrem. Di musim dingin ekstrem merupakan high session wisatawan karena para

wisatawan dapat melihat sunrise di jam 5.15 - 5.30. Kondisi awan lebih cerah tidak berkabut

pada musim ini, sehingga sunrise dapat terlihat sangat jelas. Di musim lain sering berkabut

meskipun cuaca tidak terlalu dingin.

d. Air Bersih

Penduduk menggunakan air bersih berasal dari mata air yang disalurkan melalui pipa atau

selang ke permukiman penduduk dari desa.

e. Sampah

Sampah masih belum terkelola dengan baik. Pihak pengurus Taman Nasional BST

mewajibkan kepada pengunjung untuk mengambil kembali setiap sampah yang dibuang di

sekitar wilayah Bromo-Tengger- Semeru harus dibawa kembali dan dikumpulkan di

pinggir. Para wisatawan lokal biasanya berperilaku kurang baik, biasanya sering

membuang sampah sembarangan di sekitar TN BTS. Sedangkan wisatawan asing perilaku

sudah sangat baik dan bersih. Biasanya sampah mereka bawa di saku baju atau celana.

Guna melakukan pengelolaan sampah pihak TN BTS melakukan kegiatan kebersihan

lingkungan 1 minggu sekali.

Telah ada Tempat Sampah Terpadu, dimana sampah telah dipilah terutama untuk sampah

plastik oleh penduduk yang kemudian dijual ke pabrik. Tahun2018 ada program di empat

pintu masuk yaitu: Ranu Pani, Cemorolawang, Tumpang, Malang, Wonokitri dengan

penyediaan bak sampah, pengolahan sampah. Saat ini alat angkut sampah yang digunakan

masih menggunakan sepeda/kaisan (beroda 3), sehingga pengambilan sampah kurang

maksimal. Semua sampah diangkut ke TPA di dekat Desa Tosari. Ukuran TPA 25 x 10

meter. Di TPA sampah sudah dipilah, hanya untuk proses selanjutnya agak terhambat.

Masih diperlukan manajemen pengelolaan sampah, tenaga (SDM), alat pengolahan sampah

yang masih kurang.





407

f. Longsor

Di daerah penanjakan menuju Kawah Bromo masih sering terjadi longsor pada saat hujan.

Masyarakat sering membuang longsoran secara swadaya.

g. Kebakaran di wilayah TN BTS

Di wilayah Taman Nasional BTS sering terjadi kebakaran yang disebabkan oleh alam

maupun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pengunjung atau pendaki

yang membuang rokok atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Namun dari penjelasan

petugas Taman Nasional BTS kebakaran yang terjadi belum diketahui penyebabnya.

Kemungkinan disebabkan oleh rumput ilalang yang sangat kering, sehingga mudah

terbakar.

Petugas TN BTS telah bekerja Bersama masyarakat bahu membahu untuk memadamkan

api.

Hanya api yang di bukit tidak bias dipadamkan karena lokasi jauh dan peralatan yang

minim. Saat ini masih menggunakan ranting yang masih basah untuk memadamkan api.

Wilayah yang terbakar di Kawasan Semeru yaitu di Ranu Tumbilo seluas 10 Ha. Lokasi

savanna Bromo api dapat dipadamkan.

h. Program yang harus dilaksanakan Mengatasi Kebakaran

• Perlu dilakukan program pengembalian ekosistem dan rehabilitasi Kawasan terbakar

• Perlu dilakukan sosialisasi kepada pengunjung untuk mengatasi kebakaran di sekitar

TN BTS

• Pengajuan ke Pusat untuk penanganan kebakaran di wilayah TN BTS, khususnya untuk

pendanaan dan peralatan.

i. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Balai Besar Taman Nasional BST merupakan pengelola TN BST di bawah Kementrian

Lingkungan dan Kehutanan. Pegawai taman nasional biasanya tinggal di Wonokitri

berjumlah 4 orang dan 3 orang tinggal di Desa Tosari.

Salah satu tempat kunjungan wisata yaitu Danau di Desa Ranupani harus dilestarikan.

Kondisinya saat ini sedang terjadi pengendapan, dimana danau tersebut sebagian besar

telah dipenuhi lumpur.

Kawasan di TN BTS terbagi ke dalam wilayah:

1. Kawasan Rehabilitasi. Di Kawasan ini dilakukan kegiatan rehabilitasi akibat

kebakaran atau perambahan hutan yang dilakukan orang secara illegal.

2. Kawasan Pemnafaatan. Di area ini ada beberapa lokasi yang dapat dimanfaatkan

masyarakat yaitu untuk jalur track pendakian/orang dan pembangunan café masih

diperkenankan.

3. Kawasan Rimba. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di wilayah ini terbatas, hanya

dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian dan rekreasi.

4. Kawasan Inti. Di wilayah ini kegiatan apapun dilarang.

408

Balai Besar TN BTS memiliki kewenangan mengelola seluruh Kawasan TN BTS. Untuk

wilayah laut pasir yang berada di wilayah Probolonggo dan Pasuruan, pemerintah setempat

tidak memiliki kewenangan untuk pengelolaan.

j. Retribusi

Para wisatawan yang masuk ke wilayah TN BTS oleh KLHK diwajibkan membayar retribusi

sebesar Rp. 29.000/orang pada saat hari kerja ditambah asuransi sebesar Rp. 4000 per orang.

Pada saat liburan dikenakan retribusi Rp. 34.000/orang. Retribusi masuk ke Pendapatan

Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk turis asing membayar retribusi sebesar Rp.

210.000/orang pada saat hari kerja dan Rp. 310.000/orang pada saat hari libur.

409

WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA, INDONESIA

1. Desa / Suku Adat di Daerah Wakatobi

Penduduk Wakatobi terdiri dari berbagai etnis. Hasil penelitian World Wide Foundation

(WWF) et al. (2013), masyarakat Wakatobi terdiri dari etnis Wakatobi sebanyak 91,33%, Bajo

7,92% dan etnis lainnya yaitu Bugis, Buton dan Jawa sebanyak 0,75%. Etnis Buton Wakatobi

merupakan penduduk asli Wakatobi yang terbagi menjadi berbagai masyarakat adat, yaitu :

1. Masyarakat adat Wanse, Mandati, Liya dan Kapota mendiami wilayah Pulau Wangi- Wangi dan Pulau Kapota.

2. Masyarakat adat Kahedupa, Ollo, Watole, Lewuto, dan Laolua yang mendiami Pulau Kaledupa

3. Masyarakat adat Waha, Tongano dan Timu menghuni Pulau Tomia 4. Masyarakat Adat Mbeda-beda dan Cia-Cia menghuni Pulau Binongko

Masyarakat yang banyak memanfaatkan sumber daya perairan laut dan pesisir adalah etnis

Bajo. Wilayah Mola di Kaledupa merupakan perkampungan bajo yang telah ada sejak

Tahun 1800-an. Perkampungan ini bertempat di pinggir laut dengan rumah-rumah yang

terbuat dari kayu dan batu karang sebagai pondasi. Sementara mata pencaharian etnis

Buton dan Jawa lebih ke arah perdagangan. Mata pencaharian suku asli Wakatobi menyebar

dalam berbagai profesi yaitu sebagai nelayan, pertanian dan pekerja di pemerintahan.

Kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah Wakatobi dipengaruhi oleh masa Kesultanan

Buton. Oleh karena itu mengenal sejarah Kesultanan Buton pada wilayah Wakatobi penting

sebagai benang merah memahami sosial budaya dan adat yang ada di masyarakat. Terlebih

pemerintah daerah memutuskan untuk mengembangkan kembali nilai-nilai adat istiadat

yang telah hilang semenjak tahun 1958 setelah dihapus secara perlahan oleh rezim

pemerintahan orde lama dan orde baru (FGD Forkani, 22 Oktober 2015).

Pada masa lalu masyarakat ditempatkan berdasarkan tiga kelas yaitu kaumu atau kaum

bangsawan, walaka atau kaum menengah dan mahardika atau masyarakat awam.

Penempatan seseorang dalam strata tersebut merupakan pembagian peran-peran dalam

kehidupan bermasyarakat. Kaum bangsawan merupakan kaum yang dapat menjalankan

fungsi pemerintahan sehingga jabatan-jabatan strategis pemerintahan harus dipimpin oleh

kalangan ini. Strata dibawahnya yaitu walaka juga memiliki fungsi di dalam pemerintahan

dengan peranan yang berbeda. Walaka lebih berperan sebagai pengimbang pemerintah dan

masyarakat, penghubung antara kaum bangsawan dengan masyarakat awam. Ia memiliki

fungsi eksekutif yang lebih rendah, sekaligus fungsi legislatif.

Masyarakat adat tersebut berada dalam satu pemerintahan adat yaitu Barata Kahedupa.

Wilayah Wakatobi merupakan baratayang menginduk pada Kesultanan Buton. Barata

dipimpin oleh seorang miantu’u yang disebut miantu’u kahedupa. Miantu’u merupakan

jabatan yang hanya boleh diduduki oleh kalangan kaumu. Pemilihan Miantu’u dilakukan

atas dasar musyawarah Bonto atau pejabat wilayah yang dibagi menjadi wilayah timur

(umbosa) dan barat (siofa) yang masing-masing dikepalai oleh bonto tooge yang hanya bisa

410

dijabat oleh kalangan walaka. Dengan demikian kalangan walaka memainkan peran besar

dalam pemilihan Miantu’u meski tidak memiliki hak untuk dipilih. Bonto tooge membawahi

beberapa limbo yang dikomandoi oleh bontona yang juga dipilih dari kalangan walaka.

Namun demikian beberapa limbo yang dinilai strategis dipimpin oleh kaumu sehingga

disebut miantu’u namun pada skala wilayah yang setara dengan limbo.

Meski menginduk pada Kesultanan Buton, Barata kahedupa tidak otomatis merupakan sistem

yang tergantung dengan Kesultanan Buton. Barata Kahedupa tetap merupakan sistem

pemerintahan yang independen (FGD Forkani, 22 Oktober 2015). Analogi sistem

pemerintahan yang ada saat ini dekat dengan daerah otonom atau negara bagian yang

memiliki kebebasan dalam mengatur urusan rumah tangga dalam negeri. Barata Kahedupa

memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemerintahan secara umum pada seluruh

wilayah kahedupa termasuk pada wilayah darat dan laut.

Pada wilayah laut, kewenangan barata mencakup perairan dalam yaitu dimulai dari 4 meter

semenjak tubir di pesisir pantai. Pada wilayah laut Barata mengurusi masalah keamanan

wilayah dan pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya termasuk sistem perpajakan

yang harus diberikan oleh Bonto kepada Barata. Pejabat yang bertanggungjawab dalam hal

pengurusan laut dinamakan laksamana. Salah satu implementasi pengaturan wilayah laut

adalah pengaturan masyarakat Bajo. Kedatangan masyarakat Bajo di wilayah Barata

Kahedupa pada tahun 1800-an diberi ijin tinggal dan hanya boleh melakukan penangkapan

ikan di wilayah karang terluar dengan syarat turut menjaga perairan wilayah tersebut.

Selain itu mereka juga harus mengawasi wilayah laut dari kedatangan pihak asing. Kejadian

yang terjadi di masa kepemimpinan Miantu’u Kahedupa ke 8 ini menunjukkan adanya peran

aktif pemerintahan saat itu dalam mengelola laut (FGD Forkani, 22 Oktober 2015).

Sistem Religi dan Pandangan Hidup Masyarakat

Masyarakat adat Wakatobi merupakan masyarakat tradisional yang terikat dengan sistem

religi dan tradisi nenek moyang. Sebagai sebuah wilayah di bawah Kesultanan Buton yang

bersendikan nilai-nilai Islam, maka pandangan hidup masyarakat Wakatobi pun

dipengaruhi oleh nilai-nilai Agama Islam. Selain Agama Islam, tradisi asli masyarakat

Wakatobi sebelum datangnya Islam pun masih membekas dalam norma-norma kehidupan

masyarakat kahedupa.

Sebuah falsafah hidup yang cukup berpengaruh terhadap setiap sendi kehidupan

masyarakat Wakatobi adalah “kahedupa gau satoto”. Menurut salah satu tokoh masyarakat

setempat, gau berarti ucapan dan satoto berari lurus, jadi gau satoto artinya kesamaan antara

kata-kata dan perbuatan atau menyatunya hati, perasaan dan perbuatan3. Gau satoto terdiri

dari 5 prinsip yaitu tara (keteguhan), turu (kesabaran), toro (komitmen), taha (keberanian)

dan toto (kejujuran). Implikasi dari falsafah ini diantaranya adalah sesuatu yang dihasilkan

oleh musyawarah harus dilaksanakan, dan sesuatu yang diucapkan taruhannya nyawa.

Menurut Hadara (2006), gau satoto beserta lima prinsip di dalamnya secara filosofi

merupakan respon positif atas berbagai tantangan lingkungan alam berupa pulau-pulau

yang tandus dan berbatu serta perairannya yang ganas akibat hempasan ombak yang

411

datang dari Laut Banda di musim Timur dan Laut Flores di musim Barat. Untuk bisa

bertahan hidup maka harus dihadapi dengan nilai-nilai tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Wakatobi adalah masyarakat yang sangat memegang teguh komitmen. Dalam konteks pengelolaan sumber daya laut, hal ini merupakan modal sosial yang sangat bernilai untuk menjalankan sebuah aksi kolektif yang terencana dan terprogram dengan baik. Keteguhan dalam memegang komitmen, kesabaran menjalankan komitmen, keberanian dalam menghadapi segala tantangan, dan kejujuran menjalani kehidupan merupakan prasyarat penting tercapainya tujuan sebuah program pembangunan.

Selain itu, masyarakat Wakatobi merupakan masyarakat yang mandiri dan egaliter. Hal ini tercermin dalam filosofi “Kahedupa Tenirabu Teandi-andi Nuwolio” yang artinya Kahedupa setingkat dan sederajat dengan Nuwilo atau Kesultanan Buton (meskipun ada dalam pemerintahan Kesultanan Buton), artinya bahwa mereka semua merasa bersaudara dan sederajat, mereka tidak mau dijajah oleh bangsa lain. Hal ini juga berimplikasi positif dalam pengelolaan sumber daya, karena masyarakat Wakatobi mempunyai kepercayaan diri yang cukup kuat untuk mampu mengelola sumber daya tersebut secara mandiri, yang diperlukan adalah bagaimana membuat konsep pengelolaan yang terencana dan terprogram untuk diberlakukan pada masyarakat Wakatobi.

Masyarakat Wakatobi pun merupakan masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Bagi mereka, yang mempunyai kekayaan alam itu adalah bumi tempat berpijak. Di daerah Kaledupa, jika seseorang menginginkan hasil bumi yang terdapat di wilayah milik orang lain, maka dia bisa mengambilnya dengan cukup mengatakan “saya ingin ...... (menyebutkan nama hasil bumi yang akan diambil) untuk makan”, maka mereka sudah boleh mengambilnya dengan jumlah yang sewajarnya, artinya hanya sebatas memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Sementara jika menginginkan dalam jumlah banyak harus seijin yang punya hasil bumi.

Selain filosofi hidup di atas, masyarakat Wakatobi mempunyai beberapa kearifan lain terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut. kearifan itu dapat dikelompokkan dalam pembatasan jenis dan jumlah ikan yang ditangkap, pembatasan alat tangkap, distribusi manfaat, dan pembiayaan operasional kelembagaan.

Perihal pembatasan jenis dan jumlah ikan yang ditangkap, beberapa masyarakat Wakatobi melakukan pelarangan makan komoditas ikan tertentu. Salah satu keturunan-keluarga tidak boleh makan spesies tertentu. Masyarakat Kaledupa pada umumnya mempunyai larangan makan ikan tertentu berdasarkan jenis ikan yang dilarang dari keturunan orang tuanya. Jadi satu orang bisa terkena larangan lebih dari dua jenis ikan. Biasanya jenis ikan yang dilarang tersebut adalah dari jenis ikan tertentu diantaranya adalah sunu merah (sulira), barakuda, kakap merah besar, hiu, salla, sori, onuhi, pari bakau, talantala, dan katamba karang.

Pembatasan alat tangkap dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap jenis alat tangkap yang merusak yaitu penggunaan, bom dan obat bius. Nelayan Wakatobi banyak yang menggunakan alat tangkap sero. Pemasangan sero tidak boleh terlalu dekat, untuk memberi jalan kepada nelayan lain agar bisa melintasi wilayah tersebut. Mereka pun tidak diperbolehkan menebang tanaman yang terdapat di daerah aliran sungai dengan jarak kurang dari 4 meter, karena akan terjadi pendangkalan laut.

Masyarakat Wakatobi memiliki karakter saling berbagi. Hal ini merupakan aktualisasi dari falsafah hidup turu yaitu mengalir, baik hati dan saling menyayangi. Turu juga diimplementasikan pada prinsip hidup masyarakat Wakatobi yaitu “tidak ada yang

412

kelaparan di Tanah Wakatobi”. Hal ini merupakan aset sosial dalam menjaga kerukunan hidup antar sesama dalam masyarakat yang memiliki strata dalam kehidupan sosialnya. Beberapa kearifan yang menunjukkan hal tersebut yaitu:

a. Pada alat tangkap sero, pemilik harus menyisakan hasil tangkapannya untuk diambil oleh masyarakat yang membutuhkan.

b. Koiyaa, atau pesta panen pertama pada alat tangkap lamba (alat tangkap tradisional yang digunakan oleh nelayan Wakatobi). Panen pertama harus dimakan bersama, baru pada panen ke dua boleh dipanen oleh kelompok pemilik lamba.

c. Jika seseorang ingin mengambil ikan untuk makan dari sero milik orang lain, maka hal itu diperbolehkan asalkan pengambilannya dilakukan dengan cara menghadap ke daratan dan meninggalkan jejak berupa apa saja yang disimpan di atas sero. Namun demikian, masyarakat Wakatobi tetap menghargai hak kepemilikan sumber daya,

Masyarakat Wakatobi merupakan masyarakat yang religius. Bagi masyarakat Wakatobi laut tidak hanya sebagai sebuah areal yang memiliki nilai ekonomi, namun juga merupakan sebuah karunia yang diberikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Laut dipercaya mempunyai kekuatan sakral yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karenanya, di beberapa daerah terdapat beberapa tempat yang dianggap sakral misalnya di wilayah mangrove Desa Kaswari terdapat onituladonda (penguasa mangrove) sehingga di wilayah tersebut tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak atau berkata kasar.

Sumber : Jurnal Dinamika Kebijakan Pengelolaan dan Kewibawaan Kelembagaan Adat (N. Kurniasari, A.Ramadhan, dan Lindawati) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj41KmF1MXlAhUZbisKHS0CC7E4ChAWMAR6BAgDEAI&url=http%3A%2F%2Fejournal-balitbang.kkp.go.id%2Findex.php%2Fjkse%2Farticle%2Fdownload%2F5747%2F5430&usg=AOvVaw1WLjoWwrcOR3ynRov67eTL d. Kampung Terapung Suku Bajo, Kabupaten Wakatobi

Suku Bajo/Bajau merupakan suku laut, yang menggantungkan hidupnya dari laut dan memiliki kehidupan yang tak pernah jauh dari laut. Banyak orang yang mengatakan bahwa Suku Bajo selalu identik dengan perahu, dan permukiman di atas air laut sebab dahulu mereka hanya tinggal diatas perahu dan berkelana/hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya (seanomedic). Lalu kebiasaan hidup berpindah kemudian tergantikan dengan budaya bermukim menetap dengan membangun rumah diatas laut dangkal.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj41KmF1MXlAhUZbisKHS0CC7E4ChAWMAR6BAgDEAI&url=http%3A%2F%2Fejournal-balitbang.kkp.go.id%2Findex.php%2Fjkse%2Farticle%2Fdownload%2F5747%2F5430&usg=AOvVaw1WLjoWwrcOR3ynRov67eTL





https://backpackerjakarta.com/wp-content/uploads/2017/12/dsc_4370.jpg

413

Terdapat di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Desa ini berada di sebelah barat Pulau Muna, yang secara administratif wilayahnya mencakup daratan dan lautan. Permukiman di Desa Bangko dibangun diatas laut, yang berjarak kurang lebih 600 meter dari mainland (pulau Muna), sehingga nampak seolah-olah sebagai permukiman terapung. Desa Bangko merupakan tempat dimana kita bisa menyaksikan kehidupan masyarakat adat yang hidup secara tradisional. Sajian pemandangan alam disekitar kawasan Desa Bangko yang indah, juga menambah alasan untuk memasukkan Desa Bangko sebagai salah satu destinasi wisata menarik yang perlu anda kunjungi.

Jumlah penduduk Desa Bangko pada tahun 2010 adalah kurang lebih 1183 jiwa dan terdiri dari 243 KK. Desa Bangko dihuni oleh Suku Bajo, yang telah mengalami pernikahan antar suku dengan Suku Muna dan Suku Bugis, tetapi masih tetap mempertahankan tatanan tradisional Suku Bajo sebagai suku yang dominan. Mata pencaharian utama penduduk Desa Bangko adalah sebagai

nelayan dan sebagian kecil lainnya bekerja diluar sektor perikanan yaitu sebagai buruh, pedagang dan tukang kayu, namun sesekali mereka juga melaut untuk mencari ikan. Selain mencari ikan di laut, mereka juga membudidayakan hasil laut yang ada seperti rumput laut, udang dan teripang yang memiliki harga jual yang tinggi.

Untuk menuju ke Desa Bangko, pertama-tama pengunjung harus bertolak dari Kota Raha (ibu kota Kabupaten Muna), menuju Desa Pajala di Kecamatan Maginti. Perjalanan akan menempuh jarak kurang lebih sekitar 70 kilometer, dengan perkiraan waktu tempuh selama 2,5 jam – 3 jam. Lama waktu tempuh ini dipengaruhi oleh kondisi beberapa ruas jalan yang masih dalam kondisi rusak.

Perjalanan ke Desa Pajala perlu menggunakan kendaraan pribadi atau sewa (rental), sebab belum ada kendaraan umum yang melayani rute ini. Setelah sampai ke Desa Pajala, maka perjalanan kembali dilanjutkan dengan menggunakan moda transportasi laut seperti speed boat, perahu motor, dan ketinting, dengan jarak tempuh 7 km dan lama tempuh kurang lebih 20 menit dari pelabuhan Desa Pajala. Lama tempuh ini tentu tergantung dari kecepatan mesin perahu motor, keadaan arus laut dan arah angin.

Selanjutnya, untuk masuk Ke Desa Bangko, para pendatang dapat berlabuh di pintu utama yang terdapat di sisi utara permukiman Desa Bangko. Pelabuhan tersebut terletak tepat di depan rumah tokoh masyarakat Suku Bajo Desa

https://backpackerjakarta.com/wp-content/uploads/2017/12/20121122_164814.jpg

https://backpackerjakarta.com/wp-content/uploads/2017/12/bajo-pulau-bangko.jpg

414

foto : @Cumilebay

Bangko, Haji Baharuddin. Karena desa ini dibangun diatas laut, setiap rumahnya hanya dihubungkan oleh jembatan kayu titian. Jembatan kayu ini memiliki luas hingga 1,5 meter, yang terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Jembatan titian ini tidak dilengkapi oleh pagar, namun cukup aman untuk dilewati. Sementara untuk masuk ke rumah atau halaman rumah penduduk, beberapa diantaranya hanya menyediakan sebatang papan kayu sepanjang 2 meter hingga lebih sebagai jembatan, yang cukup kuat untuk dipijaki, namun butuh keberanian untuk mampu melewatinya.

Penduduk Suku Bajo Desa Bangko mendirikan permukiman di atas papan-papan kayu yang ditopang oleh ribuan tiang yang menancap ke dalam dasar laut. Tiang penopang yang tersebut berada pada ketinggian 4 meter (tinggi tiang penopang dari dasar laut hingga ke lantai rumah). Hingga saat ini belum ada penginapan komersil yang ada di permukiman Suku Bajo di Desa Bangko. Para pengunjung yang datang dan ingin menginap di permukiman ini bisa tinggal di rumah penduduk setempat, dengan fasilitas yang sederhana, seperti tempat tidur kasur atau tikar, bantal/guling, dan kamar mandi/toilet. Menikmati malam di Desa ini sangat menenangkan. Pengunjung akan sesekali dapat merasakan bagaimana tiang rumah yang ditumpangi bergoyang karena hempasan ombak. Tapi semuanya akan aman dan baik-baik saja.

Kamar mandi/toilet di permukiman Desa Bangko ini juga sangat sederhana. Untuk mandi, tersedia drum yang berisi air yang diambil dari sungai terdekat, atau dari air hujan. Karena susahnya memperoleh air bersih, selama berada di permukiman ini pengunjung diharapkan untuk menghemat penggunaan air bersih seminimal mungkin.

Sumber : https://backpackerjakarta.com/kampung-terapung-suku-bajo-kabupaten-wakatobi/ e. Desa Haka,

▪ Desa Tradisional di Pulau Lintea Tiwolu, Wakatobi

Berwisata ke Sulawesi Tenggara, terutama ke Wakatobi tidak harus selalu berjelajah ke dunia bawah lautnya yang indah. Namun wisatawan bisa berlibur ke desa tradisional yang bernama Desa Haka di Pulau Lintea Tiwolu. Kehidupan lokal di Desa Haka menawarkan suatu hal yang menarik dan unik. Salah satu hal yang menarik di desa ini adalah dimana penduduknya

https://backpackerjakarta.com/kampung-terapung-suku-bajo-kabupaten-wakatobi/

https://backpackerjakarta.com/kampung-terapung-suku-bajo-kabupaten-wakatobi/

http://www.campatour.com/

415

memiliki pengalaman dalam membuat kapal dan memancing ikan secara tradisional. Seperti pada penduduk di Wakatobi lainnya, penduduk di Pulau Lintea Tiwolu ini juga berprofesi sebagai nelayan.

Pemandangan alam di Desa Haka sangat indah. Keindahan ini semakin bertambah dengan adanya rumah-rumah penduduk asli yang terbuat dari kayu dan tidak dicat sehingga menambah keunikan desa ini. Sensasi lain jika wisatawan mengunjungi desa ini adalah ketika ingin berkunjung dari rumah ke rumah. Wisatawan harus berjalan secara hati-hati karena sebagian besar rumah penduduk dibangun di atas air. Di pinggir pantai berjajar perahu yang terbuat dari bahan kayu menandakan masyarakat di sini berburu ikan dengan mengunakan cara tradisional.

Suguhan menarik dari Desa Haka di Pulau Lintea Tiwolu ini adalah ketika malam hari banyak nelayan yang pergi mencari ikan. Rutinitas nelayan di Desa Haka selalu mencari ikan pada malam hari. Jika wisatawan beruntung, ia akan bertemu dengan nelayan yang mengijinkan mereka ikut mencari ikan. Namun sebagian dari nelayan memang tidak mengijinkan wisatawan ikut serta. Sebagai gantinya, wisatawan ini diperkenankan melihat nelayan ketika bersiap mencari ikan dan bersedia menjawab beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara menangkap ikan di laut.

Selain menyuguhkan pemadangan dan budaya, banyak mayarakat lokal yang biasa menyuguhkan makanan khas Desa Haka secara cuma-cuma. Untuk itu, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati makanan khas berupa Kapusu, Ikan Bakar, Luluta, Tombole dan berbagai masakan lain sebelum memutuskan untuk pulang. Akses menuju ke Desa Haka di Pulau Lintea Tiwolu bisa ditempuh dengan menggunakan kapal dari Pulau Wangi Wangi. Sebelum sampai di Pulau Lintea Tiwolu, wisatawan singgah terlebih dahulu di Pulau Kaledupa untuk transit berganti kapal lain dengan tujuan Pulau Lintea Tiwolu. Sesampainya di Pulau Lintea Tiwolu, wisatawan bisa langsung mengunjungi Desa Haka dengan bertanya pada penduduk lokal atau dipandu dengan pemandu wisata yang dipesan sebelumnya di Pulau Wangi Wangi. Sumber : https://campatour.com/mengenal-desa-haka-desa-tradisional-di-pulau-lintea-tiwolu-wakatobi/ ▪ Budaya Masyarakat

Wakatobi merupakan kawasan di Sulawesi Tenggara yang sudah tidak diragukan lagi pesona alamnya. Keindahan alam baharinya bahkan sudah sering mendapat penghargaan. Keindahan Wakatobi tak hanya sampai di situ saja. Kawasan ini ternyata juga memiliki berbagai tradisi-tradisi adat yang menarik untuk kita ketahui. Nah berikut ini beberapa tradisi yang ada di Wakatobi

1. Prosesi Adat Kansoda'a

Kansoda'a menyimbolkan kebanggaan keluarga Wakatobi memiliki anak perempuan

yang beranjak dewasa. Para orang tua ingin menunjukkan anak perempuan

kebanggaan mereka telah tumbuh dengan baik Prosesi adat ini biasanya dilakukan

setahun sekali setelah Hari Raya Lebaran. Para perempuan didandani dan

mengenakan pakaian adat lengkap dengan aksesoris berwarna cerah dan didominasi

warna emas. Kepala mereka dihiasi mahkota dari bunga dan bulu burung. Selama

prosesi perempuan akan ditandu dan diarak keliling kampung. Prosesi ini dilakukan

sekali dalam seumur hidup.

2. Tradisi Bangka Mbule-Mbule



https://campatour.com/mengenal-desa-haka-desa-tradisional-di-pulau-lintea-tiwolu-wakatobi/

https://campatour.com/mengenal-desa-haka-desa-tradisional-di-pulau-lintea-tiwolu-wakatobi/

416

Tradisi Bangka Mbule-mbule merupakan tradisi yang dilakukan dengan melarung

sesajen ke laut yang diarak oleh perahu-perahu nelayan. Ini merupakan ritual

tradisional rakyat Mandati Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi. Pementasan Bangka

Mbule-Mbule dilakukan sekali dalam setahun atau sekali dalam empat tahun jika ada

bencana alam, gagal panen, ketidakstabilan, dan gangguan lain.

3. Pesta Adat Duata

Duata dilaksanakan oleh masyarakat secara beramai-ramai dengan tujuan untuk

menghilangkan penyakit yang masuk dalam kampung dan mengobati orang sakit dan

juga meminta rejeki. Proses ritual ini dilaksanakan selama 3 hari siang dan malam

pada hari yang ke tiga sebagai penutup acara disaksikan oleh kalyak ramai karena

pawang akan menari-nari di atas sampan yang dirakit dan didayungkan oleh puluhan

orang ke tengah laut serta diiringi oleh penonton di atas sampan

4. Pesta Adat Posepaa Posepaa adalah tradisi masyarakat Liya Wakatobi. Dilaksanakan

di hari-hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

Pelaksanaannya setelah Salat Ied. Atraksi ini seperti namanya Posepaa yang berarti

menendang. Tujuan untuk meninjau ketangkasan pemuda dalam mempertahankan

negri bila ada serangan musuh.

Sumber : https://travel.kompas.com/read/2019/05/14/100800527/4-tradisi-adat-wakatobi-yang-menarik-untuk-diketahui?page=all

https://travel.kompas.com/read/2019/05/14/100800527/4-tradisi-adat-wakatobi-yang-menarik-untuk-diketahui?page=all

https://travel.kompas.com/read/2019/05/14/100800527/4-tradisi-adat-wakatobi-yang-menarik-untuk-diketahui?page=all

p3tb.pu.go.idp3tb.pu.go.id/uploads_file/20191211110547.LAMPIRAN-ESMF.pdfLampiran 1 VOLUME-2 LAMPIRAN LAMPIRAN-1 KAK PENYUSUNAN RIPT UNTUK BATCH-1.....................2 LAMPIRAN-2 :

Documents