P U T U S A NP U T U S A N “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN ... · berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 3717 / SDM.200322 / 2009 atau sebagai Pengganti sementara (Pgs) Pimpinan

Halaman 1 dari 50 halaman Perkara No.32/Tipikor/2015/PT.Bdg

P U T U S A NP U T U S A NP U T U S A NP U T U S A N

Nomor 3Nomor 3Nomor 3Nomor 32222 / TIPIKOR / 201/ TIPIKOR / 201/ TIPIKOR / 201/ TIPIKOR / 2015555 / PT. BDG/ PT. BDG/ PT. BDG/ PT. BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ““ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ““ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ““ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANDUNG, yang

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat

banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGENG SUPRIJONO, SE. SUGENG SUPRIJONO, SE. SUGENG SUPRIJONO, SE. SUGENG SUPRIJONO, SE. ; ; ; ; -------------------------------

Tempat lahir : Malang ; -----------------------------------------------------------

Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 19 September 1966 ; -----------------------------

Jenis kelamin : Laki-laki ; ---------------------------------------------------------

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ; ----------------------------------------

Agama : Islam ; -------------------------------------------------------------

Alamat : 1. Jalan A. Yani No. 240 RT/ RW. 006/001 Kelurahan

Kacapiring Kecamatan Batununggal Kota

Bandung ; ----------------------------------------------------

2. Perum. Sweet Antapani Resident, Jl. Antapani

Lama RT. 05 / RW. 09 Kel. Antapani Wetan Kec.

Antapani Kota Bandung; ---------------------------------

Pekerjaan : Karyawan PT. Pegadaian ( Mantan Manajerial

Operasional pada Cabang Perum Pegadaian (CPP)

Cikudapateuh, dan saat ini adalah sebagai

Karyawan / Penaksir di PT. Pegadaian Cabang

Sukajadi Bandung ; -------------------------------------------

Pendidikan : S-1; ----------------------------------------------------------------

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27

Desember 2014 ; ----------------------------------------------------------------------------

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28

Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ; -----------------


3. Perpanjangan Penahanan ke-1 dan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, sejak tanggal 06 Februari 2015

sampai dengan tanggal 06 April 2015 ; ----------------------------------------------

4. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2015 sampai

dengan tanggal 25 April 2015 ; --------------------------------------------------------

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung,

sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ; ------

6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung,

sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ; ------

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan

tanggal 28 Juli 2015 ; -------------------------------------------------------------------

8. Perpanjangan penahanan ke-1 dan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 29 Juli 2015

sampai dengan tanggal 26 September 2015 ; -------------------------------------

9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi

Bandung, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15

Oktober 2015 ; ------------------------------------------------------------------------------

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan

tanggal 14 Desember 2015 ; -----------------------------------------------------------

PENGADILAN TINGGI TERSEBUTPENGADILAN TINGGI TERSEBUTPENGADILAN TINGGI TERSEBUTPENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta

turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 16 September 2015

Nomor: 84 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut di

atas ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------


Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April

2015 Nomor Register Perkara : PDS-15 / BDG / 04 / 2015 Terdakwa di Dakwa

dengan Dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :D A K W A A N :D A K W A A N :D A K W A A N :

PPPPRIMAIRRIMAIRRIMAIRRIMAIR ::::

---- Bahwa terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE, yang tercatat sebagai Manager

Operasional pada Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh Bandung

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 3717 / SDM.200322 / 2009 atau

sebagai Pengganti sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Pegadaian Cikudapateuh

Bandung, berdasarkan Surat Pimpinan Wilayah XI Perum Pegadaian No.

381/SDM.2.04003/2009 tanggal 05 Oktober 2009, bersamabersamabersamabersama----sama dengansama dengansama dengansama dengan saksi

BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE, selaku analis kredit/ petugas fungsional KUMK Cabang

Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan

Kota Bandung Nomor : 627/ SDM.204003/ 2009 tanggal 28 Mei 2009 (yang

penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan bersamabersamabersamabersama----sama dengansama dengansama dengansama dengan saksi

AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI yang tercatat sebagai Manajer Cabang pada Kantor Cabang

Kelas II Perum Pegadaian Cikudapateuh berdasarkan SK Direksi Perum

Pegadaian Nomor : 1792 / SDM.200322 / 2008 tentang pengangkatan dan

pemindahan dalam jabatan setingkat manajer dan asisten manajer Lingkungan

Perum Pegadaian tertanggal 07 Agustus 2008 (yang penuntutannya dilakukan

secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti,

dalam bulan Juni 2009 s/d bulan Nopember 2009, atau setidaknya pada suatu

waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero)

CP Cikudapateuh Jl. Ahmad Yani No. 240 Bandung, atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo

Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang

berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta telah melakukan atau turut serta telah melakukan atau turut serta telah melakukan atau turut serta

melakukan perbuatan, secara melawan hukum,melakukan perbuatan, secara melawan hukum,melakukan perbuatan, secara melawan hukum,melakukan perbuatan, secara melawan hukum, yaitu terdakwa SUGENG SUGENG SUGENG SUGENG

SUPRIJONO, SE,SUPRIJONO, SE,SUPRIJONO, SE,SUPRIJONO, SE, tidak melakukan audit calon nasabah ke lapangan dengan

cara survey/cross check secara acak setidaknya sebanyak 40% dari jumlah

nasabah yang mengajukan kredit, hal ini bertentangan dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor


233/US.2.00/2006 tentang Pedoman Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga

(KRISTA) yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2007, yang melakukan perbuatan melakukan perbuatan melakukan perbuatan melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasimemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasimemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasimemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yaitu karena

penyaluran KRISTA tidak sesuai dengan ketentuan di atas, kredit tersebut

diberikan kepada orang-orang yang tidak sesuai kriteria yang disyaratkan

berakibat dana tersebut dinikmati oleh orang yang tidak berhak menerimanya

sebab penggunaan dana tidak tepat sasaran, yang dapat meruyang dapat meruyang dapat meruyang dapat merugikan keuangan gikan keuangan gikan keuangan gikan keuangan

NegaraNegaraNegaraNegara yaitu akibat tidak tepat sasaran maka KRISTA yang seharusnya

bergulir/dapat disalurulangkan menjadi macet yang sesuai temuan Satuan

Pengawas Intern PT. Pegadaian (Persero) per tanggal 06 Juni 2014 yaitu kurang

lebih Rp.10.958.786.184,- (sepuluh milyar simbilan ratus lima puluh delapan juta

tujuh ratus delapan puluh enam ribu serratus delapan puluh empat rupiah) atau

setidak- tidaknya sebesar Rp.9.360.319.808,- (Sembilan milyar tiga ratus

enampuluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu delapan ratus delapan rupiah) atau atau atau atau

perekonomian Negaraperekonomian Negaraperekonomian Negaraperekonomian Negara yaitu pemanfaatan dana yang tujuannya untuk penguatan

usaha sangat mikro kaum wanita yang tergabung dalam suatu kelompok

pengusaha mikro (KPM), pihak negara dan juga masyarakat lain yang justru lebih

berhak mendapatkan kredit akan dirugikan, masyarakat umum lainnya yang

secara tidak langsung terkena multiplikasi ekonomi atau eksternalitas positif dari

Skim Kredit tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---------------

1. Bahwa Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang

berbentuk Perusahaan Umum (Umum) Pegadaian, sejak tanggal 10 April

1990 sampai dengan 1 April 2012, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

: 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)

Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Selanjutnya

berubah menjadi Perseroan PT. Pegadaian sejak tanggal 1 April 2012,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2011 tanggal 13

Desember 2011; dan Akta Pendirian No. 1 Tanggal 1 April 2012, yang dibuat

oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, serta Keputusan Menteri Hukum

dan HAM RI No. AHU-17525.A.H.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan

Badan Hukum Perseroan; -------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2000

Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Pasal 1 ke-1, menyatakan :

“Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang selanjutnya dalam Peraturan

Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara


sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1969, yang

bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri

Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan

Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; ----------------------------------

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan

Umum Pegadaian, Pasal 3 ayat (1) menyatakan : “Perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas

dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang

pinjaman atas dasar hukum gadai; -------------------------------------------------------------

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan

Umum Pegadaian, Pasal 7 menyatakan : Perum Pegadaian mempunyai

maksud dan tujuan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama

golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum

gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; ------------------------------------------------------------

5. Bahwa Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan

kebijakan berupa Program Perkuatan Permodalan Bagi Wanita Wira Usaha

(P3W2), dan Direksi Perum Pegadaian memutuskan menerima tawaran dari

Pemerintah untuk menjadi salah satu pelaksana program P3W2 tersebut,

melalui pemberian pinjaman dengan skema khusus yang dimodifikasi dari

skim Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Skim ini difokuskan pada

penguatan usaha sangat mikro kaum wanita yang tergabung dalam suatu

kelompok pengusaha mikro, dengan diberi nama Kredit Usaha Rumah

Tangga (KRISTA); -----------------------------------------------------------------------------------

6. Bahwa pada tanggal tanggal 29 Desember 1999 Perum Pegadaian,

mendapatkan Program Pendanaan Kredit sesuai Surat Utang Pemerintah

Nomor : SU-005/MK/1999, dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro

dan kecil terhadap dana pinjaman. Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil

tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

12/PMK. 06/2005 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil, untuk

mengatur penyediaan kredit dengan persyaratan ringan dan terjangkau guna

pembiayaan investasi dan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil dengan

prosedur, tata cara dan persyaratan khusus melalui Lembaga Keuangan

Pelaksana (LKP); ------------------------------------------------------------------------------------


7. Bahwa pada tanggal 01 April 2005 sebagai implementasi penyaluran kredit

kepada usaha mikro dan kecil, Direksi Perum Pegadaian memberlakukan

skim Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) dan Kredit Angsuran Sistem

Gadai (KRASIDA) melalui Surat Keputusan Direksi Nomor : 106/US.200/2004

tentang Pedoman Operasional KREASI dan KRASIDA yang disempurnakan

dengan Surat Keputusan Direksi No. 40/US.200/2005 tanggal 01 April 2005; -----

8. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006 Direksi Perum Pegadaian

menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 233/US.200/2006 tentang

Pedoman Operasional Kredit Usaha Rumah tangga (KRISTA) yang mulai

berlaku tanggal 01 Januari 2007, dengan tujuan untuk memberikan arah yang

jelas agar mencapai target yang diharapkan sekaligus keberhasilan

perusahaan dalam menambah jangkauan pasar;-------------------------------------------

9. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB III tentang Prosedur Analisis Kredit Surat

Keputusan Direksi Nomor : 233/US.200/2006 tersebut, diatur persyaratan

untuk memperoleh kredit KRISTA adalah sebagai berikut : ------------------------------

a. Pinjaman Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) hanya diberikan kepada

calon nasabah yang menjalankan usaha rumah tangga dengan kriteria

sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------

1) Calon nasabah betul-betul merupakan pengusaha sangat mikro

(gurem), seperti penjual jamu gendong (bakul), pedagang sayur-mayur,

daging, atau pedagang-pedagang di pasar, pedagang dengan

menggunakan gerobak dorong (bakso, mie ayam, bubur), usaha lapak

atau kios dan sebagainya; ----------------------------------------------------------------

2) Calon nasabah terdaftar sebagai anggota dari suatu kelompok

pengusaha mikro (minimal kelompok tersebut telah berdiri selama 6

bulan) yang berkembang usahanya; --------------------------------------------------

3) Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada

kelompok/koperasi maupun lembaga keuangan lainnya; ------------------------

4) Calon nasabah mempunyai tempat tinggal yang tetap dibuktikan

dengan KTP dan KK. Bila alamat KTP berbeda dengan alamat tempat

tinggal untuk menjalankan usaha, maka calon nasabah harap

menyerahkan keterangan domisili dari kantor kelurahan; -----------------------

5) Calon nasabah memiliki barang yang dijadikan agunan kredit KRISTA

tersebut. nilai agunan yang diserahkan oleh nasabah minimal 20% dari

total uang pinjaman yang diperoleh calon nasabah tersebut. mengenai


jenis-jenis barang yang dijadikan agunan KRISTA akan dijelaskan pada

bab IV.A; --------------------------------------------------------------------------------------

6) Jarak tempat tinggal nasabah dari lokasi kantor cabang penyelenggara

KRISTA maksimum 15 KM; --------------------------------------------------------------

7) Calon nasabah memiliki jiwa wirausaha serta motivasi yang kuat untuk

menekuni dunia usahanya dilihat saat wawancara; -------------------------------

8) Sikap dan perilakunya santun; ----------------------------------------------------------

b. Usaha calon nasabah termasuk dalam kategori usaha yang dapat didanai

KUMK oleh Perum Pegadaian sebagaimana diatur dalam Bab III A butir 2

buku ini; ---------------------------------------------------------------------------------------------

c. Aktivitas usaha rumah tangga milik calon nasabah tersebut minimal sudah

berjalan 6 (enam) bulan; -----------------------------------------------------------------------

d. Tempat usaha di daerah yang tidak terlarang dan tidak menimbulkan

ganguan terhadap lingkungan masyarakat; -----------------------------------------------

e. Mengajukan permohonan pinjaman ke kantor cabang pegadaian melalui

kelompok pembinanya sesuai kebutuhan dan kelayakan usaha; -------------------

f. Produk yang dihasilkan calon nasabah jelas dan masih laku; -----------------------

g. Menyerahkan agunan yang diperlukan; ----------------------------------------------------

h. Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan pegawai fungsional KUMK; -----------

i. Mengisi dan menandatangani aplikasi kredit KRISTA (KRISTA-1); ----------------

j. Menandatangani surat perjanjian hutang piutang (KRISTA-2) yang diketahui

suami dan ketua kelompok/asosiasi;--------------------------------------------------------

k. Menandatangani surat pernyataan tanggung renteng bersama-sama

dengan anggota kelompok lain; --------------------------------------------------------------

10. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan BAB III tentang Prosedur Analisis Kredit

Surat Keputusan Direksi Nomor : 233/US.200/2006 tersebut di dalam

Prosedur Analisis Kredit BAB III : Pedoman Operasional Kredit Usaha Rumah

tangga (KRISTA) tersebut, diatur Prinsip Dasar Dalam Analisa Kredit

“...pemberian kredit tidak boleh dipaksakan sekedar memenuhi himbauan

pihak tertentu atau tanpa analisa yang matang”; --------------------------------------------

11. Bahwa selain itu sesuai ketentuan BAB III tentang Prosedur Analisis Kredit

Surat Keputusan Direksi Nomor : 233/US.200/2006 tersebut langkah-langkah

yang harus ditempuh dalam menyalurkan kredit KRISTA, adalah sebagai

berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------------


1) Calon nasabah bersama-sama dengan anggota kelompok yang lain

datang ke kantor cabang dan mengajukan permohonan pinjaman dan

mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapinya dengan Copy

Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah dan suami serta Kartu

Keluarga, surat keterangan domisili dari kantor kelurahan untuk calon

nasabah yang alamat KTP-nya berbeda dengan alamat tempat tinggalnya,

Copy Kartu tanda Anggota (KTA) kelompok pengusaha (kalau ada), Surat

kesepakatan kelompok pengusaha mikro yang telah ditandatangani oleh

pengurus beserta seluruh anggotanya, surat ijin usaha (kalau ada), copy

rekening tagihan telpon/listrik/bukti pembayaran PBB yang terakhir (kalau

ada); -----------------------------------------------------------------------------------------------

2) Calon nasabah bersama pegawai fungsional KUMK melakukan

peninjauan domisili/lokasi usaha; ----------------------------------------------------------

3) Pegawai Fungsional Kredit KUMK melakukan penelitian awal; -------------------

4) Apabila hasil penelitian awal nasabah memenuhi persyaratan lalu calon

nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan kredit berikut

menanyakan barang-barang milik calon nasabah yang dapat dijadikan

jaminan; -------------------------------------------------------------------------------------------

5) Pegawai fungsional KUMK melakukan penggalian informasi lapangan

dengan jalan meninjau lokasi/domisili usaha calon nasabah dan

wawancara pada orang-orang kunci/tetangga nasabah dan analisis

terhadap dokumen pengajuan kredit serta memeriksa dan menilai kondisi

agunan; -------------------------------------------------------------------------------------------

6) Pegawai fungsional KUMK membuat resume hasil analisis kredit; ---------------

7) Manajer cabang memeriksa dokumen pengajuan kredit, melakukan audit

calon nasabah ke lapangan dengan cara melakukan cross-check secara

acak setidaknya sebanyak 40% dari jumlah nasabah yang mengajukan

kredit; ----------------------------------------------------------------------------------------------

8) Atas dasar hasil analisi kelayakan usaha dan taksiran barang jaminan

yang dilakukan Pegawai fungsional KUMK, Manajer Cabang membuat

nota persetujuan kredit dan menandatangani formulir Aplikasi Kredit dan

Hasil Analisis Kelayakan Usaha Calon Nasabah KRISTA. Yang

selanjutnya melakukan prosedur pemberian kredit; ---------------------------------

12. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2009 saksi BUDI SUSANTO, SE ditunjuk

sebagai Petugas Fungsional Analis Kredit Kreasi/Krasida, Krista maupun


Arrum di CP Cikudapateuh berdasarkan Surat Pemimpin Wilayah XI Perum

Pegadaian Nomor : 04/SDM.2.4.003/08 perihal Penunjukan Petugas

Fungsional Analis Kredit; --------------------------------------------------------------------------

13. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 saksi BUDI SUSANTO, SE, dan selaku

analis kredit/ petugas fungsional analis kredit Cabang Perum Pegadaian

(CPP) Cikudapateuh berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah XI

Nomor : 627/ SDM.204003/ 2009 dalam kurun waktu tanggal 23 Maret 2009

sampai dengan tanggal 02 Februari 2010, telah menerima permohonan kredit

calon nasabah sebanyak 8.580 nasabah yang tergabung dalam 1.320

kelompok, dengan rincian sebagai berikut :

NoNoNoNo Bulan/Tahun KreditBulan/Tahun KreditBulan/Tahun KreditBulan/Tahun Kredit Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

NasabahNasabahNasabahNasabah

Total Uang Pinjaman (Rp)Total Uang Pinjaman (Rp)Total Uang Pinjaman (Rp)Total Uang Pinjaman (Rp)

1 Maret 2009 27 77.000.000

2 April 2009 101 298,500,000

3 Mei 2009 210 627,000,000

4 Juni 2009 1406 4,221,000,000

5 Juli 2009 1154 3,462,000,000

6 Agustus 2009 1165 3,495,000,000

7 September 2009 1458 4,374,000,000

8 Oktober 2009 1218 3,654,000,000

9 Nopember 2009 8580 8,244,000,000

10 Desember 2009 - -

11 Januari 2010 263 813,000,000

12 Februari 2010 278 834,000,000

14. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2009 Cabang Perum Pegadaian (CPP)

Cikudapateuh, disetujui sebagai cabang penyalur KRISTA berdasarkan Surat


Direksi Perum Pegadaian Nomor 31/UL.2.00.22.2/2009 Perihal Persetujuan

Cabang Penyalur KRISTA yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah XI Perum

Pegadaian; --------------------------------------------------------------------------------------------

15. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 Cabang Perum Pegadaian (CPP)

Cikudapateuh, ditetapkan sesuai Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Nomor :

068/UL.3.01101/2009 tentang Penunjukan Kantor Cabang dan Unit Pelayanan

Cabang Pelaksana Kredit Usaha Rumah Tangga; -----------------------------------------

16. Bahwa pada kurun waktu antara tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 02

Februari 2010 Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh mulai

menyalurkan Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) dengan Target dan

Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rumah tangga (KRISTA) Cabang Perum

Pegadaian (CPP) Cikudapateuh adalah sebagai berikut : -------------------------------

TahunTahunTahunTahun Target (Rp)Target (Rp)Target (Rp)Target (Rp) Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)

2009 1.450.000.000 24.108.500.000

2010 14.825.000.000 1.647.000.000

JumlahJumlahJumlahJumlah 16.275.000.00016.275.000.00016.275.000.00016.275.000.000 25.755.500.00025.755.500.00025.755.500.00025.755.500.000

17. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009, Terdakwa Sugeng Suprijono, SE

ditunjuk sebagai Manager Operasional pada Cabang Perum Pegadaian

(CPP) Cikudapateuh Bandung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor

3717/SDM.200322/2009 dan sebagai Pengganti sementara (Pgs) Pimpinan

Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh Bandung, berdasarkan

Surat Pimpinan Wilayah XI Perum Pegadaian No. 381/SDM.2.04003/2009; ------

18. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 16 Desember 2009,

Terdakwa Sugeng Suprijono, SE mulai efektif melaksanakan tugas sebagai

Pengganti sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Pegadaian Cikudapateuh

Bandung, saat Saksi Agus Mulyadi yang menjabat sebagai

Pimpinan/Manajer Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh sedang

menjalani cuti ; ---------------------------------------------------------------------------------

19. Bahwa dalam realisasi penyaluran Kredit Usaha Rumah tangga (KRISTA)

tersebut saksi BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE melakukannya dengan cara ::::

a. Tidak melakukan survey kelayakan terhadap nasabah penerima Krista

terhadap masing-masing calon nasabah Krista melainkan hanya :


1. Mengumpulkan calon nasabah di tempat koordinator atau ketua

kelompok/salah satu calon nasabah, bahkan ada nasabah yang

tidak pernah disurvey sama sekali;

2. Menyerahkan dokumen aplikasi kredit yang berisi dokumen

permohonan kredit dari calon nasabah untuk digunakan oleh pihak

ketiga yaitu Taqwa Eka Gama alias Eka (seorang sopir Kantor

Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh) dan Nandang

yang tidak memiliki keahlian dalam analisa kredit untuk dilakukan

survey kelayakan usaha calon nasabah.

3. Menggunakan data hasil survey yang dilakukan oleh pihak ketiga

tersebut, yaitu Taqwa Eka Gama alias Eka dan Nandang tersebut,

seolah-olah saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE telah melakukan survey

sendiri.

b. Melibatkan pihak ketiga/calo/koordinator yang tidak memiliki hubungan

kerja dengan Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh dalam

merekrut calon nasabah, pencairan sampai dengan pembayaran

angsuran yang mengakibatkan adanya dana angsuran yang tidak

kembali karena pembayarannya ditahan/dinikmati oleh koordinator

tersebut ataupun ketua kelompok;

c. Mengusulkan permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah

yang kelompoknya baru dibentuk, bahkan terdapat kelompok yang

anggotanya tidak saling kenal;

d. Melayani nasabah yang memiliki domisili > 15 km.

20. Bahwa saksi BUDI SUSANTO,BUDI SUSANTO,BUDI SUSANTO,BUDI SUSANTO, SE SE SE SE sebagai petugas fungsional analis kredit

Kreasi/Krasida, Krista, telah menerima permohonan Kredit Usaha Rumah

tangga (KRISTA) dari calon nasabah yang melebihi kemampuannya untuk

menganalisa, yang mana hal tersebut menyebabkan saksi BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO,

SESESESE kewalahan dan mengabaikan prosedur yang telah ditentukan dalam

Prosedur Analisis Kredit BAB III : Pedoman Operasional Kredit Usaha Rumah

Tangga (KRISTA) yang berlaku tanggal 01 Januari 2009, yang antara lain

tidak melakukan survey dan melibatkan pihak ketiga. Padahal sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Pedoman Operasional KRISTA, survey nasabah

dan lokasi usaha dilakukan untuk memastikan dan menilai solidaritas

kelompok pengusaha mikro dan menilai kelayakan usaha untuk mengukur

kemampuan nasabah.


21. Bahwa saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE setelah menerima aplikasi kredit (KRISTA-

1) secara bertahap yang diajukan oleh calon nasabah-nasabah sebanyak

8.580 nasabah yang tergabung dalam 1.320 kelompok, selanjutnya

mengusulkannya kepada Kuasa Pemutus Pinjaman/Manajer Cabang Perum

Pengdaian Cikudapateuh untuk disetujui yaitu :

a. Kepada saksi Agus Mulyadi (Kuasa Pemutus Pinjaman/Manajer

Cabang Perum Pengdaian Cikudapateuh) lebih kurang sebanyak 637

kelompok dengan total nilai uang pinjaman Rp. 10.903.500.000,-; dan

b. Kepada Terdakwa Sugeng Suprojono, SE (apabila saksi Agus Mulyadi

berhalangan), selaku Manajer Operasional Cabang Perum Pengdaian

Cikudapateuh atau Penggati Sementara kuasa pemutus

pinjaman/manajer Cabang Perum Pengdaian Cikudapateuh, lebih

kurang sebanyak 381 kelompok dengan total nilai uang pinjaman Rp.

8.328.000.000,- .

22. Bahwa dari permohonan kredit yang diusulkan oleh saksi BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO,

SESESESE tersebut selain dilakukan pada saat Terdakwa ditunjuk sebagai

Pengganti Sementara Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cikudapateuh,

sebagian diantaranya juga dilakukan pada saat saksi Agus Mulyadi selaku

Pimpinan Cabang/Manajer Cabang/Kuasa Pemutus Kredit berhalangan (di

luar masa cuti), yang selanjutnya oleh Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SUGENG SUPRIJONO, SUGENG SUPRIJONO, SUGENG SUPRIJONO,

SESESESE aplikasi kredit yang diusulkan oleh saksi BUBUBUBUDI SUSANTO, SE DI SUSANTO, SE DI SUSANTO, SE DI SUSANTO, SE tersebut

diterima. seharusnya Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE melakukan

audit calon nasabah ke lapangan dengan cara melakukan cross-check

secara acak setidaknya sebanyak 40% dari jumlah nasabah yang

mengajukan kredit tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa

SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE mengabaikan prosedur tersebut dan langsung

menyetujui aplikasi /permohonan kredit itu sebagaimana yang ia lihat dari

kebiasaan yang dilakukan oleh saksi AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI. Persetujuan usulan

kredit yang telah disetujui oleh Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE

(apabila saksi AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI berhalangan) kemudian diserahkan

kembali kepada saksi BUDI SUSANTO, SE.BUDI SUSANTO, SE.BUDI SUSANTO, SE.BUDI SUSANTO, SE.

23. Bahwa saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE mengetahui jika saksi AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI

dan Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE tidak pernah melakukan audit

calon nasabah ke lapangan untuk melakukan cross-check secara acak


setidaknya sebanyak 40% dari jumlah nasabah yang mengajukan kredit

tersebut.

24. Bahwa walaupun saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE mengetahui jika calon

nasabah yang diusulkannya untuk disetujui oleh Terdakwa SUGENG SUGENG SUGENG SUGENG

SUPRJONO, SESUPRJONO, SESUPRJONO, SESUPRJONO, SE (apabila saksi AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI berhalangan) tidak

pernah dilakukan survey ulang dan di cross-check, saksi BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO,

SESESESE tetap melanjutkan proses aplikasi kredit itu dengan membuat naskah

perjanjian hutang piutang dengan sistem tanggung renteng (perjanjian

kredit).

25. Bahwa setelah saksi BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE membuat naskah perjanjian

hutang piutang dengan sistem tanggung renteng (perjanjian kredit),

selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa SUGENG SUPRIJONOSUGENG SUPRIJONOSUGENG SUPRIJONOSUGENG SUPRIJONO, SE

(apabila saksi AGUSAGUSAGUSAGUS MULYADIMULYADIMULYADIMULYADI berhalangan) bersama-sama dengan

ketua kelompok (nasabah), untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan

kredit.

26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE bersama-

sama dengan saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE dan bersama-sama dengan saksi

AGUS MULAGUS MULAGUS MULAGUS MULYADIYADIYADIYADI tersebut, nasabah-nasabah yang tidak memenuhi

kualifikasi/ persyaratan sebagaimana diatur dalam PO Krista di atas

berhasil menerima dana KRISTA (tidak tepat sasaran), diantaranya :

a. Nasabah yang tidak memiliki usaha, sehingga tidak mampu

membayar angsuran;

b. Nasabah dengan jarak domisili dari Pegadaian CP Cikudapateuh >

(lebih dari) 15 Km (kilometer),

c. Nasabah tergabung dalam kelompok usaha yang baru saja dibentuk

sehingga tidak solid yang mengakibatkan tanggung renteng tidak

berjalan, beberapa diantaranya terdapat ketua kelompok yang

menahan sebagian angsuran anggotanya.

27. Bahwa atas perbuatan terdakwa SUGENG SUPRIJONOSUGENG SUPRIJONOSUGENG SUPRIJONOSUGENG SUPRIJONO, SE bersama-

sama dengan saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE, telah memperkaya pihak-pihak

diantaranya yaitu nasabah yang tidak memenuhi kriteria nasabah KRISTA,

dan para calo/koordinator/pihak ketiga.

28. Bahwa perbuatan terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE bersama-sama

dengan saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE dan bersama-sama dengan saksi

AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI tersebut tersebut di atas, mengakibatkan program


pemerintah tersebut tidak tercapai secara optimal karena sebagian tidak

tepat sasaran yang mengakibatkan kerugian negara Cq. Perum

Pegadaian karena tidak kembalinya dana KRISTA per tanggal 14 Mei

2014 sebesar Rp.10.958.786.184 (sepuluh milyar sembilan ratus lima

puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan

puluh empat rupiah), yang terdiri dari Pinjaman Pokok sebesar

Rp.9.360.319.808 ditambah Tunggakan Sewa Modal (Bunga) sebesar

Rp.1.177.077.000 dan Tunggakan Denda sebesar Rp.421.389.376,-

sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala SPI Nomor: 624b-

s/1300000/2014 tanggal 04 Juni 2014 Perihal Perhitungan Kerugian Kredit

KRISTA CP Cikudapateuh sehingga uang sejumlah Rp.10.958.786.184

tidak dapat digulirkan kembali untuk melayani calon nasabah/pengusaha

mikro yang lainnya sebagaimana hasil pemeriksaan SPI tanggal 06 Juni

2014. Dengan rincian sebagai berikut :

NoNoNoNo PenyimpanganPenyimpanganPenyimpanganPenyimpangan OSLOSLOSLOSL Tunggakan Tunggakan Tunggakan Tunggakan

Sewa ModalSewa ModalSewa ModalSewa Modal

Tunggakan Tunggakan Tunggakan Tunggakan

DendaDendaDendaDenda Total KewajibanTotal KewajibanTotal KewajibanTotal Kewajiban

1.

Menggunakan

coordinator/calo

sebanyak 4402

nasabah

6.529.319.808,

- 839.565.000,- 294.568.896,- 7.661.453.704,-

2.

Penyaluran Kredit

dengan

menggunakan

Koordinator dan

jarak nasabah >

15 Km sebanyak

1314 nasabah

2.639.750.000,

- 316.086.000,- 118.233.440,- 3.074.069.440,-

3.

Penyimpangan

jarak Domisili

nasabah > 15 Km

sebanyak 66

nasabah.

193.250.000,- 21.426.000,- 8.587.040,- 223.263.040,-

Perbuatan Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE tersebut sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor : 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana


telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP; ------------------------------------------------------------------------

SUBSIDIAIR :SUBSIDIAIR :SUBSIDIAIR :SUBSIDIAIR :

---- Bahwa terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE, yang tercatat sebagai

Manager Operasional pada Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh

Bandung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 3717 / SDM.200322 /

2009 atau sebagai Pengganti sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Pegadaian

Cikudapateuh Bandung, berdasarkan Surat Pimpinan Wilayah XI Perum

Pegadaian No. 381/SDM.2.04003/2009 tanggal 05 Oktober 2009, bersamabersamabersamabersama----

sama dengansama dengansama dengansama dengan saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE, selaku analis kredit/ petugas

fungsional KUMK Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kota Bandung Nomor : 627/

SDM.204003/ 2009 tanggal 28 Mei 2009 (yang penuntutannya dilakukan

secara terpisah), dan bersamabersamabersamabersama----sama dengansama dengansama dengansama dengan saksi AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI yang

tercatat sebagai Manajer Cabang pada Kantor Cabang Kelas II Perum

Pegadaian Cikudapateuh berdasarkan SK Direksi Perum Pegadaian Nomor :

1792/SDM.200322/2008 tentang pengangkatan dan pemindahan dalam

jabatan setingkat manajer dan asisten manajer Lingkungan Perum Pegadaian

tertanggal 07 Agustus 2008 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)

pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, dalam bulan

Juni 2009 s/d bulan Nopember 2009, atau setidaknya pada suatu waktu dalam

tahun 2009, bertempat di Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP

Cikudapateuh Jl. Ahmad Yani No. 240 Bandung, atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2)

jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang

berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta telah melakukan atau turut serta telah melakukan atau turut serta telah melakukan atau turut serta

melakukan perbuatanmelakukan perbuatanmelakukan perbuatanmelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiridengan tujuan menguntungkan diri sendiridengan tujuan menguntungkan diri sendiridengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau orang atau orang atau orang

lainlainlainlain yaitu untuk melayani calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi Perum Pegadaian

Nomor 233/US.2.00/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pedoman


Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) yang mulai berlaku

tanggal 01 Januari 2007 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu pada saat

Terdakwa menjabat sebagai Manajer Operasional menyalahgunakan

wewenangnya dengan cara menandatangani perjanjian hutang piutang

dengan sistem tanggung renteng seolah-olah Terdakwa adalah Kuasa

Pemutus Kredit tanpa melakukan survey ulang, pada saat Terdakwa menjabat

sebagai Pengganti sementara (Pgs) Pimpinan Cabang Pegadaian

Cikudapateuh Bandung dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya yaitu

tidak melakukan survey terhadap sejumlah calon nasabah Cabang Pegadaian

(CPP) Cikudapateuh yang mengikuti program Kredit Usaha Rumah Tangga

(KRISTA) dan melayani calon nasabah yang berada di luar wilayah

kewenangan Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh, yang akibatnya

penyaluran kredit tidak tepat sasaran, hal ini bertentangan dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor

233/US.2.00/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pedoman Operasional

Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) yang mulai berlaku tanggal 01 Januari

2007, yang dapat merugikan keuangan Negarayang dapat merugikan keuangan Negarayang dapat merugikan keuangan Negarayang dapat merugikan keuangan Negara yaitu akibat tidak tepat

sasaran maka KRISTA yang seharusnya bergulir/dapat disalurulangkan

menjadi macet yang sesuai temuan Satuan pengawas Intern PT. Pegadaian

(Persero) per tanggal 06 Juni 2014 yaitu kurang lebih Rp.10.958.786.184,-

(sepuluh milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan

puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya

sebesar Rp.9.360.319.808,- (Sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta tiga

ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan rupian) atauatauatauatau perekonomian perekonomian perekonomian perekonomian

NegaraNegaraNegaraNegara yaitu pemanfaatan dana yang tujuannya untuk penguatan usaha

sangat mikro kaum wanita yang tergabung dalam suatu kelompok pengusaha

mikro (KPM), pihak negara dan juga masyarakat lain yang justru lebih berhak

mendapatkan kredit akan dirugikan, masyarakat umum lainnya yang secara

tidak langsung terkena multiplikasi ekonomi atau eksternalitas positif dari

Skim Kredit tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang

berbentuk Perusahaan Umum (Umum) Pegadaian, sejak tanggal 10 April

1990 sampai dengan 1 April 2012, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor : 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan


(Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Selanjutnya berubah menjadi Perseroan PT. Pegadaian sejak tanggal 1

April 2012, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2011

tanggal 13 Desember 2011; dan Akta Pendirian No. 1 Tanggal 1 April

2012, yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, serta

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-17525.A.H.01.01 Tahun

2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

2. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun

2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Pasal 1 ke-1,

dinyatakan bahwa : “Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang

selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah

Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas

dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki dimana seluruh modalnya dimiliki dimana seluruh modalnya dimiliki dimana seluruh modalnya dimiliki

NegaraNegaraNegaraNegara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas

saham;

3. Bahwa beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2000

Tentang Perusahaan Umum Pegadaian, Pasal 3 ayat (1) dinyatakan

bahwa : “Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah

Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk

menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas

dasar hukum gadai;

4. Bahwa beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2000

Tentang Perusahaan Umum Pegadaian, Pasal 7 dinyatakan bahwa :

Perum Pegadaian mempunyai maksud dan tujuan turut meningkatkan

kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah

melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang

keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

5. Bahwa Dalam rangka Pendanaan Kredit Program, pemerintah

menerbitkan Surat Utang Pemerintah Nomor : SU-005/MK/1999 tanggal 29

Desember 1999 dan salah satu kredit program tersebut adalah dalam

rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana

pinjaman. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor : 12/PMK. 06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha


Mikro dan Kecil, ketentuan tersebut untuk mengatur penyediaan kredit

dengan persyaratan ringan dan terjangkau guna pembiayaan investasi dan

modal kerja bagi usaha mikro dan kecil dengan prosedur, tata cara dan

persyaratan khusus melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP).

6. Bahwa pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM sebelumnya telah

mengeluarkan kebijakan berupa program perkuatan permodalan bagi

wanita wira usaha (P3W2), yang perwujudannya Direksi Perum

Pegadaian memutuskan menerima tawaran dari pemerintah untuk menjadi

salah satu pelaksana progra P3W2 tersebut melalui pemberian pinjaman

dengan skema khusus yang dimodifikasi dari skim Kredit Angsuran Sistem

Fidusia (KREASI). Skim ini difokuskan pada penguatan usaha sangat

mikro kaum wanita yang tergabung dalam suatu kelompok pengusaha

mikro, dengan diberi nama Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA).

7. Bahwa sebagai implementasi penyaluran kredit kepada usaha mikro dan

kecil, Direksi Perum Pegadaian memberlakukan skim Kredit Angsuran

Sistem Fidusia (KREASI) dan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

melalui Surat Keputusan Direksi Nomor : 106/US.200/2004 tentang

Pedoman Operasional KREASI dan KRASIDA yang disempurnakan

dengan Surat Keputusan Direksi No. 40/US.200/2005 tanggal 01 April

2005 dan skim Kredit KRISTA melalui Surat Keputusan Direksi Nomor :

233/US.200/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pedoman

Operasional Kredit Usaha Rumah tangga (KRISTA) yang mulai berlaku

tanggal 01 Januari 2007. Bahwa disusunnya Pedoman Operasi Kredit

Krista tersebut bertujuan untuk memberikan arah yang jelas agar

mencapai target yang diharapkan sekaligus keberhasilan perusahaan

dalam menambah jangkauan pasar.

8. Bahwa berdasarkan Prosedur Analisis Kredit BAB III : Pedoman

Operasional Kredit Usaha Rumah tangga (KRISTA), yang terlampir dalam

Surat Keputusan Direksi Nomor : 233/US.200/2006 tanggal 26 Desember

2006 tentang Pedoman Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga

(KRISTA), yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2007, diatur persyaratan

untuk memperoleh kredit KRISTA yaitu:

a. Pinjaman Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) hanya diberikan

kepada calon nasabah yang menjalankan usaha rumah tangga dengan

kriteria sebagai berikut :


1) Calon nasabah betul-betul merupakan pengusaha sangat mikro

(gurem), seperti penjual jamu gendong (bakul), pedagang sayur-

mayur, daging, atau pedagang-pedagang di pasar, pedagang

dengan menggunakan gerobak dorong (bakso, mie ayam, bubur),

usaha lapak atau kios dan sebagainya;

2) Calon nasabah terdaftar sebagai anggota dari suatu kelompok

pengusaha mikro (minimal kelompok tersebut telah berdiri selama 6

bulan) yang berkembang usahanya.

3) Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada

kelompok/koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.

4) Calon nasabah mempunyai tempat tinggal yang tetap dibuktikan

dengan KTP dan KK. Bila alamat KTP berbeda dengan alamat

tempat tinggal untuk menjalankan usaha, maka calon nasabah

harap menyerahkan keterangan domisili dari kantor kelurahan;

5) Calon nasabah memiliki barang yang dijadikan agunan kredit

KRISTA tersebut. nilai agunan yang diserahkan oleh nasabah

minimal 20% dari total uang pinjaman yang diperoleh calon

nasabah tersebut. mengenai jenis-jenis barang yang dijadikan

agunan KRISTA akan dijelaskan pada bab IV.A.

6) Jarak tempat tinggal nasabah dari lokasi kantor cabang

penyelenggara KRISTA maksimum 15 Km.

7) Calon nasabah memiliki jiwa wirausaha serta motivasi yang kuat

untuk menekuni dunia usahanya dilihat saat wawancara.

8) Sikap dan perilakunya santun.

b. Usaha calon nasabah termasuk dalam kategori usaha yang dapat

didanai KUMK oleh Perum Pegadaian sebagaimana diatur dalam Bab

III A butir 2 buku ini.

c. Aktivitas usaha rumah tangga milik calon nasabah tersebut minimal

sudah berjalan 6 (enam) bulan.

d. Tempat usaha di daerah yang tidak terlarang dan tidak menimbulkan

ganguan terhadap lingkungan masyarakat.

e. Mengajukan permohonan pinjaman ke kantor cabang pegadaian

melalui kelompok pembinanya sesuai kebutuhan dan kelayakan usaha.

f. Produk yang dihasilkan calon nasabah jelas dan masih laku.

g. Menyerahkan agunan yang diperlukan.


h. Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan pegawai fungsional KUMK;

i. Mengisi dan menandatangani aplikasi kredit KRISTA (KRISTA-1).

j. Menandatangani surat perjanjian hutang piutang (KRISTA-2) yang

diketahui suami dan ketua kelompok/asosiasi.

k. Menandatangani surat pernyataan tanggung renteng bersama-sama

dengan anggota kelompok lain.

9. Bahwa berdasarkan Surat Direksi Perum Pegadaian Nomor

31/UL.2.00.22.2/2009 tanggal 19 Januari 2009 perihal persetujuan cabang

penyalur KRISTA yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah XI Perum

Pegadaian, Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh disetujui

sebagai cabang penyalur KRISTA yang selanjutnya ditetapkan dalam

Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Nomor: 068/UL.3.01101/2009 tanggal

14 Maret 2009 tentang Penunjukan Kantor Cabang dan Unit Pelayanan

Cabang Pelaksana Kredit Usaha Rumah Tangga.

10. Bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyalurkan

KRISTA seperti diatur dalam Lampiran dalam Surat Keputusan Direksi

Nomor : 233/US.200/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pedoman

Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA), pada Bab III

Pedoman Analisis Kredit huruf B Prosedur Analisis Kredit Pedoman

Operasional Krista, adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah bersama-sama dengan anggota kelompok yang lain

datang ke kantor cabang dan mengajukan permohonan pinjaman dan

mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapinya dengan Copy

Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah dan suami serta Kartu

Keluarga, surat keterangan domisili dari kantor kelurahan untuk calon

nasabah yang alamat KTP-nya berbeda dengan alamat tempat

tinggalnya, Copy Kartu tanda Anggota (KTA) kelompok pengusaha

(kalau ada), Surat kesepakatan kelompok pengusaha mikro yang telah

ditandatangani oleh pengurus beserta seluruh anggotanya, surat ijin

usaha (kalau ada), copy rekening tagihan telpon/listrik/bukti

pembayaran PBB yang terakhir (kalau ada);

2. Calon nasabah bersama pegawai fungsional KUMK melakukan

peninjauan domisili/lokasi usaha;

3. Pegawai Fungsional Kredit KUMK melakukan penelitian awal;


4. Apabila hasil penelitian awal nasabah memenuhi persyaratan lalu

calon nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan kredit

berikut menanyakan barang-barang milik calon nasabah yang dapat

dijadikan jaminan;

5. Pegawai fungsional KUMK melakukan penggalian informasi lapangan

dengan jalan meninjau lokasi/domisili usaha calon nasabah dan

wawancara pada orang-orang kunci/tetangga nasabah dan analisis

terhadap dokumen pengajuan kredit serta memeriksa dan menilai

kondisi agunan;

6. Pegawai fungsional KUMK membuat resume hasil analisis kredit;

7. Manajer cabang memeriksa dokumen pengajuan kredit, melakukan

audit calon nasabah ke lapangan dengan cara melakukan cross-check

secara acak setidaknya sebanyak 40% dari jumlah nasabah yang

mengajukan kredit;

8. Atas dasar hasil analisi kelayakan usaha dan taksiran barang jaminan

yang dilakukan Pegawai fungsional KUMK, Manajer Cabang membuat

nota persetujuan kredit dan menandatangani formulir Aplikasi Kredit

dan Hasil Analisis Kelayakan Usaha Calon Nasabah KRISTA. Yang

selanjutnya melakukan prosedur pemberian kredit.

11. Bahwa Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE ditunjuk sebagai Manager

Operasional pada Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh

Bandung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor

3717/SDM.200322/2009 dan sebagai Pengganti sementara (Pgs)

Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Bahwa tugas SUGENG SUGENG SUGENG SUGENG

SUPRIJONO, SESUPRIJONO, SESUPRIJONO, SESUPRIJONO, SE sebagai Manajer Operasional berdasarkan Pasal 254

Struktur Organisasi dan tata Kerja Perum Pegadaian yaitu :

4. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi

kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain;

5. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu,

dan barang Polisi),barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet,

serta asuransi kredit;

6. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap

barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala

dan terprogram;


7. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi,

keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, serta pembuatan laporan

kegiatan operasional kantor cabang;

8. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerimaan dan

pembayaran serta pengelolaan modal kerja.

12. Bahwa selain sebagai Manajer Operasional, saksi Sugeng Suprijono, SE

juga ditunjuk sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang

Pegadaian Cikudapateuh berdasarkan Surat Pimpinan Wilayah XI Perum

Pegadaian No. 381/SDM.2.04003/2009 tanggal 05 Oktober 2009 yang

mulai efektif dalam kurun waktu antara tanggal 19 Oktober 2009 s/d 16

Desember 2009 saat Pimpinan Cabang yaitu Agus Mulyadi menjalani cuti,

pada jabatan tersebut melekat pula fungsi sebagai Kuasa Pemutus Kredit

(KPK).

13. Bahwa berdasarkan Lampiran dalam Surat Keputusan Direksi Nomor :

233/US.200/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pedoman

Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA), Manajer Cabang/

KPK (Kuasa Pemutus Kredit) memiliki tugas :

9. Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit KRISTA bersama-

sama dengan Pegawai Fungsional/Asman Operasional KUMK sesuai

ketentuan yang berlaku;

10. Menyediakan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku

agar pemberian kredit berjalan lancar;

11. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak-

pihak yang terkait dengan kredit KRISTA, seperti kantor perwakilan

asuransi, Kepolisian.

12. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah teliti

dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan;

13. Merencanakan persediaan dan kebutuhan modal kerja kredit KRISTA;

14. Menetapkan besarnya Uang Pinjaman sesuai dengan hasil analisis

kredit yang dibuat oleh Pegawai Fungsional KUMK;

15. Menyiapkan berkas/dokumen usaha dan barang jaminan kredit

KRISTA;

16. Mengkoordinasikan pelayanan angsuran dan penaganan penagihan

yang menunggak/macet;


17. Memimpin penyitaan jaminan tambahan kredit KRISTA yang macet

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

18. Menetapkan taksiran barang jaminan yang telah dilakukan Pegawai

Fungsional KUMK sebagai dasar harga limit barang jaminan yang

akan dijual/dilelang.

19. Melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan yang mengatur

tentang operasional produk KRISTA, diantaranya melakukan audit

calon nasabah ke lapangan dengan catatan melakukan cross – cheek

secara acak setidak-tidaknya 40 % dari jumlah nasabah yang

mengajukan kredit.

14. Bahwa saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE telah ditunjuk sebagai petugas

fungsional analis kredit Kreasi/Krasida, Krista maupun Arrum di CP

Cikudapateuh berdasarkan surat Pemimpin Wilayah XI Perum Pegadaian

Nomor : 04/SDM.2.4.003/08 tanggal 02 Januari 2009 perihal Penunjukan

Petugas Fungsional Analis Kredit dan selaku analis kredit/ petugas

fungsional analis kredit Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh

berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah XI Nomor : 627/

SDM.204003/ 2009 tanggal 28 Mei 2009 yang menjalankan fungsinya

sebagai petugas fungsional KUMK.

15. Bahwa berdasarkan PEDOMAN OPERASIONAL KRISTA, Petugas

Fungsional KUMK memiliki tugas :

20. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah, teliti

dan prosedural dalam rangka mewujudkan citra perusahaan;

21. Melakukan pemeriksaan pendahuluan atas permohonan kredit calon

nasabah;

22. Melakukan analisis kredit atas usaha calon nasabah sebagai dasar

pemberian kredit;

23. Menaksir barang jaminan kredit KRISTA berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka

menentukan dan atau menetapkan besarnya uang pinjaman;

24. Memproses pembuatan perjanjian kredit dan kelengkapan

administrasi pencairan kredit;

25. Melakukan penyetoran premi uang pertanggungan sesuai ketentuan

yang berlaku;


26. Menyiapkan berkas-berkas barang jaminan kredit KRISTA yang akan

disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

27. Menyiapkan berkas-berkas untuk somasi dan penyitaan barang

jaminan kredit KRISTA berdasarkan ketentuan yang berlaku;

28. Menaksir barang jaminan yang akan dijual atau dilelang berdasarkan

peraturan yang berlaku.

16. Bahwa baik Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SE SUGENG SUPRIJONO, SE SUGENG SUPRIJONO, SE SUGENG SUPRIJONO, SE selaku Pengganti

Sementara (Pgs) Pimpinan Cabang,,,, Pimpinan Cabang selaku Kuasa

Pemutus Kredit (KPK) maupun analis sama-sama memiliki kewajiban

untuk melayani nasabah yang kriterianya telah ditentukan secara terbatas

sebagaimana diuraikan pada poin 8 di atas.

17. Bahwa selain itu, di dalam Prosedur Analisis Kredit BAB III : Pedoman

Operasional Kredit Usaha Rumah tangga (KRISTA) tersebut juga diatur

Prinsip Dasar Dalam Analisa Kredit yang harus ditaati oleh Analis dan

KPK (Kuasa Pemutus Kredit) yaitu “...pemberian kredit tidak boleh

dipaksakan sekedar memenuhi himbauan pihak tertentu atau tanpa

analisa yang matang”.

18. Bahwa Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh mulai

menyalurkan Kredit Usaha Rumah tangga (KRISTA) pada tanggal 23

Maret 2009 sampai dengan 02 Februari 2010 dengan Target dan

Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rumah tangga (KRISTA) Cabang

Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh adalah sebagai berikut :

TahunTahunTahunTahun Target (Rp)Target (Rp)Target (Rp)Target (Rp) Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)

2009 1.450.000.000 24.108.500.000

2010 14.825.000.000 1.647.000.000

JumlahJumlahJumlahJumlah 16.275.000.00016.275.000.00016.275.000.00016.275.000.000 25.755.500.00025.755.500.00025.755.500.00025.755.500.000

19. Bahwa saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE yang telah ditunjuk sebagai petugas

fungsional analis kredit Kreasi/Krasida, Krista maupun Arrum di CP

Cikudapateuh berdasarkan surat Pemimpin Wilayah XI Perum Pegadaian

Nomor : 04/SDM.2.4.003/08 tanggal 02 Januari 2009 perihal Penunjukan

Petugas Fungsional Analis Kredit dan selaku analis kredit/ petugas

fungsional analis kredit Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh

berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah XI Nomor : 627/

SDM.204003/ 2009 tanggal 28 Mei 2009, dalam kurun waktu tanggal 23


Maret 2009 sampai dengan tanggal 02 Februari 2010, telah menerima

permohonan kredit calon nasabah sebanyak 8.580 nasabah yang

tergabung dalam 1.320 kelompok, dengan rincian sebagai berikut :

NoNoNoNo Bulan/Tahun KreditBulan/Tahun KreditBulan/Tahun KreditBulan/Tahun Kredit Jumlah NasabahJumlah NasabahJumlah NasabahJumlah Nasabah Total Uang Pinjaman (Rp)Total Uang Pinjaman (Rp)Total Uang Pinjaman (Rp)Total Uang Pinjaman (Rp)

1 Maret 2009 27 77.000.000

2 April 2009 101 298,500,000

3 Mei 2009 210 627,000,000

4 Juni 2009 1406 4,221,000,000

5 Juli 2009 1154 3,462,000,000

6 Agustus 2009 1165 3,495,000,000

7 September 2009 1458 4,374,000,000

8 Oktober 2009 1218 3,654,000,000

9 Nopember 2009 8580 8,244,000,000

10 Desember 2009 - -

11 Januari 2010 263 813,000,000

12 Februari 2010 278 834,000,000

20. Bahwa dalam realisasi penyaluran Kredit Usaha Rumah tangga (KRISTA)

tersebut saksi BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE tidak melaksanakan kewajibannya

dan menyalahgunakan kewenangannya yaitu melakukannya dengan cara::::

a. Tidak melakukan survey kelayakan terhadap nasabah penerima Krista

terhadap masing-masing calon nasabah Krista melainkan :

29. Mengumpulkan calon nasabah di tempat koordinator atau ketua

kelompok/salah satu calon nasabah, bahkan ada nasabah yang

tidak pernah disurvey sama sekali;

30. Dokumen aplikasi kredit yang berada di bawah penguasaan dan

kewenangannya yang berisi dokumen permohonan kredit dari

calon nasabah, diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Taqwa Eka

Gama alias Eka (seorang sopir Kantor Cabang Perum Pegadaian


(CPP) Cikudapateuh) dan Nandang yang tidak memiliki keahlian

dalam analisa kredit untuk digunakan pihak ketiga tersebut dalam

melakukan survey kelayakan usaha calon nasabah.

31. Menggunakan data hasil survey yang dilakukan oleh pihak ketiga

tersebut, yaitu Taqwa Eka Gama alias Eka dan nandang tersebut,

seolah-olah saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE telah melakukan survey

sendiri.

b. Melibatkan pihak ketiga/calo/koordinator yang tidak memiliki hubungan

kerja dengan Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh dalam

merekrut calon nasabah, pencairan sampai dengan pembayaran

angsuran yang mengakibatkan adanya dana angsuran yang tidak

kembali karena pembayarannya ditahan/dinikmati oleh koordinator

tersebut ataupun ketua kelompok;

c. Mengusulkan permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah

yang kelompoknya baru dibentuk, bahkan terdapat kelompok yang

anggotanya tidak saling kenal;

d. Melayani nasabah yang berada di luar kewenangan Cabang Perum

Pegadaian (CPP) Cikudapateuh yaitu nasabah yang memiliki domisili

> 15 km.

21. Bahwa saksi BUDI SUBUDI SUBUDI SUBUDI SUSANTO, SE SANTO, SE SANTO, SE SANTO, SE sebagai petugas fungsional analis

kredit Kreasi/Krasida, Krista, telah menerima permohonan Kredit Usaha

Rumah tangga (KRISTA) dari calon nasabah yang melebihi

kemampuannya untuk menganalisa, yang mana hal tersebut

menyebabkan saksi BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO, BUDI SUSANTO, SESESESE kewalahan dan mengabaikan

prosedur yang telah ditentukan, yang antara lain tidak melakukan survey

dan melibatkan pihak ketiga. Padahal sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Pedoman Operasional Krista, survey nasabah dan lokasi

usaha dilakukan untuk memastikan dan menilai solidaritas kelompok

pengusaha mikro dan menilai kelayakan usaha untuk mengukur

kemampuan nasabah.

22. Bahwa saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE setelah menerima aplikasi kredit

(KRISTA-1) secara bertahap yang diajukan oleh calon nasabah-nasabah

sebanyak 8.580 nasabah yang tergabung dalam 1.320 kelompok,

selanjutnya mengusulkannya kepada Kuasa Pemutus Pinjaman/Manajer

Cabang Perum Pengdaian Cikudapateuh untuk disetujui yaitu :


a. Kepada saksi AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI (Kuasa Pemutus Pinjaman/Manajer

Cabang Perum Pengdaian Cikudapateuh) sebanyak 637 kelompok

dengan total nilai uang pinjaman Rp. 10.903.500.000,-; dan

b. Kepada Terdakwa SUGENG SUPROJONOSUGENG SUPROJONOSUGENG SUPROJONOSUGENG SUPROJONO, SE (apabila saksi AGUS AGUS AGUS AGUS

MULYADIMULYADIMULYADIMULYADI berhalangan), selaku Manajer Operasional Cabang Perum

Pengdaian Cikudapateuh atau Penggati Sementara kuasa pemutus

pinjaman/manajer Cabang Perum Pengdaian Cikudapateuh, sebanyak

381 kelompok dengan total nilai uang pinjaman Rp. 8.328.000.000,- ,

dengan rincian sebagai berikut :

No. Bulan/Tahun Kelompok UP Krista (Rp) Sisa UP (Rp)

1 Juni 2009 1 15.000.000 12.499.500

2 Juli 2009 36 594.000.000 186.960.800

3 Agustus 2009 1 15.000.000 750.000

4 September 2009 87 2.028.000.000 1.032.000.000

5 Oktober 2009 103 2.538.000.000 1.651.750.000

6 Nopember 2009 147 3.897.000.000 2.447.500.000

Jumlah 375 9.087.000.0009.087.000.0009.087.000.0009.087.000.000 5.361.460.3005.361.460.3005.361.460.3005.361.460.300

23. Bahwa setelah menerima aplikasi kredit yang diusulkan oleh saksi BUDI BUDI BUDI BUDI

SUSANTO, SE SUSANTO, SE SUSANTO, SE SUSANTO, SE tersebut, seharusnya Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SUGENG SUPRIJONO, SUGENG SUPRIJONO, SUGENG SUPRIJONO,

SE SE SE SE melakukan audit calon nasabah ke lapangan dengan cara melakukan

cross-check secara acak setidaknya sebanyak 40% dari jumlah nasabah

yang mengajukan kredit tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya

Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE mengabaikan prosedur tersebut

dan memaksakannya dengan langsung menyetujui aplikasi /permohonan

kredit itu. Persetujuan usulan kredit yang telah disetujui oleh Terdakwa

SUGENG SUPRIJONO, SE SUGENG SUPRIJONO, SE SUGENG SUPRIJONO, SE SUGENG SUPRIJONO, SE (apabila saksi AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI berhalangan)

kemudian diserahkan kembali kepada saksi BUDI SUSANTO, SE.BUDI SUSANTO, SE.BUDI SUSANTO, SE.BUDI SUSANTO, SE.

24. Bahwa selain saat menjabat sebagai penggati sementara kuasa pemutus

pinjaman/manajer Cabang Perum Pengdaian Cikudapateuh, Terdakwa

SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE juga telah menyalahgunakan wewenang

dengan memberikan persetujuan pemberian kredit KRISTA pada saat

Terdakwa menjabat sebagai Manajer Operasional seolah-olah Terdakwa

Manajer Cabang/Kuasa Pemutus Kredit (KPK) dengan alasan ia

mengikuti kebiasaan yang berlaku di perum pegadaian, padahal pada


saat itu Terdakwa tidak memiliki mandat resmi dari pejabat yang

berwenang.

25. Bahwa saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE mengetahui jika Terdakwa SUGENG SUGENG SUGENG SUGENG

SUPRIJONOSUPRIJONOSUPRIJONOSUPRIJONO, SE, SE, SE, SE tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk

melakukan audit calon nasabah ke lapangan untuk melakukan cross-

check secara acak setidaknya sebanyak 40% dari jumlah nasabah yang

mengajukan kredit tersebut dan saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE juga

menyadari bahwa selain pada masa antara tanggal 19 Oktober 2009 s/d

16 Desember 2009 Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SESUGENG SUPRIJONO, SE tidak memiliki

mandat resmi untuk memberikan persetujuan Kredit KRISTA.

26. Bahwa walaupun saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE mengetahui jika calon

nasabah yang diusulkannya untuk disetujui oleh Terdakwa SUGENG SUGENG SUGENG SUGENG

SUPRJONO, SE SUPRJONO, SE SUPRJONO, SE SUPRJONO, SE (apabila saksi Agus Mulyadi berhalangan) tidak pernah

dilakukan survey ulang dan di cross-check dan selain pada masa antara

tanggal 19 Oktober 2009 s/d 16 Desember 2009 Terdakwa SUGENG SUGENG SUGENG SUGENG

SUPRIJONO, SESUPRIJONO, SESUPRIJONO, SESUPRIJONO, SE tidak memiliki mandat resmi untuk memberikan

persetujuan Kredit KRISTA, saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE tetap melanjutkan

proses aplikasi kredit itu dengan membuat naskah perjanjian hutang

piutang dengan sistem tanggung renteng (perjanjian kredit).

27. Bahwa setelah saksi BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE BUDI SUSANTO, SE membuat naskah perjanjian

hutang piutang dengan sistem tanggung renteng (perjanjian kredit),

selanjutnya naskah tersebut ditandatangani oleh Terdakwa SUGENG SUGENG SUGENG SUGENG

SUPRJONO, SESUPRJONO, SESUPRJONO, SESUPRJONO, SE (apabila saksi AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI berhalangan) bersama-

sama dengan ketua kelompok (nasabah), untuk selanjutnya dilakukan

pencairan kredit.

28. Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SE bersama-

sama dengan saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE dan saksi AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI

sebagaimana diuraikan di atas, telah menguntungkan nasabah-nasabah

yang tidak sesuai persyaratan mendapatkan dana KRISTA, yaitu

diantaranya:

a. Nasabah yang tidak memiliki usaha, sehingga tidak mampu

membayar angsuran;

b. Nasabah dengan jarak domisili dari Pegadaian CP Cikudapateuh >

(lebih dari) 15 Km (kilometer);


c. Nasabah tergabung dalam kelompok usaha yang baru saja dibentuk

sehingga tidak solid yang mengakibatkan tanggung renteng tidak

berjalan, beberapa diantaranya terdapat ketua kelompok yang

menahan sebagian angsuran anggotanya.

29. Bahwa perbuatan terdakwa SUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SE bersama-sama

dengan saksi BUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SEBUDI SUSANTO, SE dan bersama-sama dengan saksi

AGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADIAGUS MULYADI tersebut di atas, mengakibatkan program pemerintah

tersebut tidak tercapai secara optimal karena sebagian tidak tepat sasaran

yang mengakibatkan kerugian negara Cq. Perum Pegadaian karena tidak

kembalinya dana KRISTA per tanggal 14 Mei 2014 sebesar

Rp.10.958.786.184 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta

tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah),

yang terdiri dari Pinjaman Pokok sebesar Rp.9.360.319.808 ditambah

Tunggakan Sewa Modal (Bunga) sebesar Rp.1.177.077.000 dan

Tunggakan Denda sebesar Rp.421.389.376,- sebagaimana tertuang

dalam Surat Kepala SPI Nomor: 624b-s/1300000/2014 tanggal 04 Juni

2014 Perihal Perhitungan Kerugian Kredit KRISTA CP Cikudapateuh

sehingga uang sejumlah Rp.10.958.786.184 tidak dapat digulirkan

kembali untuk melayani calon nasabah/pengusaha mikro yang lainnya

sebagaimana hasil pemeriksaan SPI tanggal 06 Juni 2014. Dengan

rincian sebagai berikut :

PenyimpaPenyimpaPenyimpaPenyimpanganngannganngan OSLOSLOSLOSL Tunggakan Tunggakan Tunggakan Tunggakan

Sewa ModalSewa ModalSewa ModalSewa Modal

Tunggakan Tunggakan Tunggakan Tunggakan

DendaDendaDendaDenda Total KewajibanTotal KewajibanTotal KewajibanTotal Kewajiban

1.

Menggunakan

coordinator/calo sebanyak

4402 nasabah

6.529.319.808,

- 839.565.000,- 294.568.896,- 7.661.453.704,-

2.

Penyaluran Kredit dengan

menggunakan Koordinator

dan jarak nasabah > 15

Km sebanyak 1314

nasabah

2.639.750.000,

- 316.086.000,- 118.233.440,- 3.074.069.440,-

3.

Penyimpangan jarak

Domisili nasabah > 15 Km

sebanyak 66 nasabah.

193.250.000,- 21.426.000,- 8.587.040,- 223.263.040,-

Perbuatan Terdakwa SUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SE tersebut sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun


1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ----------------------------

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I

A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG SUPRJONO, SE terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan melakukan “tindak pidana korupsi secara

bersama-sama” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangPasal 2 ayat (1) UndangPasal 2 ayat (1) UndangPasal 2 ayat (1) Undang----

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang----Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Undangtentang Perubahan Undangtentang Perubahan Undangtentang Perubahan Undang----Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kePemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kePemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kePemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke----1 KUHP1 KUHP1 KUHP1 KUHP

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----------------------------------

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SE dengan

pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan tahun tahun tahun tahun dikurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta)

rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; ------------------------------------------------

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel (copy) Dokumen LSUP-005 dan Damandiri Kantor Pusat

PT. Pegadaian (Persero); ----------------------------------------------------------------

2. 1 (satu) bundel (copy) struktur organisasi dan Tata Kerja Perum

Pegadaian; -----------------------------------------------------------------------------------

3. 1 (satu) bundel (copy) Dokumen Berkas Pendukung Berita Acara

Pemeriksaan Cabang Cikudapateuh; -------------------------------------------------

4. 1 (satu) bundel (copy) Dokumen yang telah dilegalisir Pelimpahan LHPP

No. R.07/Pi.1/SDM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Kasus Krista Cp.

Cikuapateuh dari Inspektorat Wilayah XI Perum Penggadaian yang

ditujukan kepada Pemimpin Wilayah XI Perum Pegadaian; -------------------

5. 1 (satu) berkas (copy) Dokumen yang telah dilegalisir Pelimpahan LHPP

No. R.20/SPI-BDG.I/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 Penyimpangan

SOP KRISTA pada Cpp. Cikuapateuh untuk diperiksa di tingkat MDKW


dari Inspektorat Wilayah XI Perum Penggadaian yang ditujukan kepada

Pemimpin Wilayah XI Perum Pegadaian dengan surat

R.114/PI.5.04405/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011; --------------------------

6. 1 (satu) eksemplar copy yang sudah dilegalisir daftar nama-nama

Koordinator dan Sub Koordinator CPP Cikudapateuh; --------------------------

7. 1 (satu) bundel (copy) yang dilegalisir Surat Edaran PT. Pegadaian

(Persero); -------------------------------------------------------------------------------------

8. 1 (satu) berkas (copy) berkas dari Inspektur Wilayah Pegadaian yang

ditujukan kepada General Manager Kesra dan HI selaku Ketua MDKP PT.

Pegadaian Persero di Jakarta Nomor : R.22/PI.4.010.005/2012 tanggal 03

Mei 2012 perihal melengkapi berkas perkara nomor : R..20/SPI-

BDG.I/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011; ------------------------------------------

9. 1 (satu) eksemplar (asli) Dokumen Data penyaluran Kredit dan sisa uang

pinjaman per 15 Oktober 2013 dari Satuan Pengawas Intern; -----------------

10. 1 (satu) berkas (asli) dokumen dari Kepala SPI PT. Pegadaian yang

ditujukan kepada Pimpinan Wilayah X Bandung nomor: 624b-

S/130000/2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal perhitungan Kerugian Krista

CPP Cikudapeteuh; -----------------------------------------------------------------------

11. 2 (dua) bundel asli dokumen Register nasabah kredit kelayakan usaha

Pegadaian periode sampai dengan Juli 2013; -------------------------------------

12. 1 (satu) bundel asli dokumen perkembangan kolektibilitas Krista per

tanggal 30 Januari 2013; ----------------------------------------------------------------

13. 1 (satu) bundel (copy) dokumen Pedoman Operasional Kredit Usaha

Rumah Tangga Krista Pegadaian Divisi Usaha Syaruah Perum Pegadaian

Tahun 2006; --------------------------------------------------------------------------------

14. 1 (satu) bundel (copy) Berkas Pendukung Berita Acara Pemeriksaan Sdr.

Edwin S. Inkiwirang (Manager Fidusia) saksi dugaan Tipokor pada cabang

Cikudapateuh; ------------------------------------------------------------------------------

15. 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdri. Fina

sebagai Kasir di PT. Pegadaian; ------------------------------------------------------

16. 1 (satu) eksemplar dokumen Keputusan Direksi Perum Pegadaian; -------

17. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Wilayah XI Wilayah Bandung yang

ditujukan kepada Pemimpin Perum Cabang Pegadaian nomor :

198/UL.4.0110/2011 tanggal 223 Agustus 2013 perihal Evaluasi tingkat %

NPL Krista bulan Juli 2011; ------------------------------------------------------------------


18. 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdri. Novi

sebagai Kasir di PT. Pegadaian; -----------------------------------------------------------

19. 1 (satu) eksemplar Dokumen dari Pemimpin Wilayah yang ditujukan

kepada Manager Cabang Perum Pegadaian Nomor :

382/UL.4.04001/2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal Pelaksanaan

Kredit Kreasi, Krasida dan Krista; ----------------------------------------------------------

20. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kartu Piutang Nasabah PT. Pegadaian

cabang UPC Bandung Trade Mall; --------------------------------------------------------

21. 2 (dua) lembar copy Buku Kas (Kas Besar) Perum Pegadaian cabang

Cikudapateuh; -----------------------------------------------------------------------------------

22. 1 (satu) bundel copy berkas Sistem Penilaian Kerja Karyawan Perum

Pegadaian 2010; -------------------------------------------------------------------------------

23. 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Transfer Modal Kerja dari Kanwil ke

CPP Cikudapateuh; ----------------------------------------------------------------------------

24. 1 (satu) eksemplar Printout penyaluran Krista CPP Cikudapateuh periode

Juni s/d November 2009; ---------------------------------------------------------------------

25. 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdri. Fitri


26. 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdr. Hesron


27. 1 (satu) berkas (copy) dokumen-dokumen Daftar penyaluran Krista PT.

Pegadaian Kanwil X periode Maret 2009 s/d Desember 2009; -------------------

28. 1 (satu) bundel (asli) permohonan Kredit Krista Cabang Cikudapateh

Perum Pegadaian No. 9151.01 Tanggal 11-06-2009 Nama Kelompok

JUJUR (CINTA ASIH) Ketua Dedeh Sukma Sintasari Anggota 5 Orang

Uang Pinjaman Rp. 15.000.000,-; ---------------------------------------------------------



ABADI YUANGSIH Ketua Yuangsih Anggota 6 Orang Uang Pinjaman Rp.

18.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------



MOJANG Ketua Ika Sutika Anggota 5 orang Uang Pinjaman Rp.

15.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------




DOA IBU Ketua Yoyoh Rohayati Anggota 8 orang Uang Pinjaman Rp.

24.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------



NADEWA Ketua Imas Rohaeti Anggota 10 orang Uang Pinjaman Rp.

30.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------



RAMAYANA Ketua Yeni Saripah Anggota 9 orang Uang Pinjaman Rp.

27.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------



BARAYA GEULIS Ketua Eli Halimah Anggota 9 Orang Uang Pinjaman

Rp. 30.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------



SINAR HARAPAN Ketua Depi Kurnia Anggota 6 Orang Uang Pinjaman

Rp. 18.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------



PANCI Ketua Reni Yuli Anggota Orang 7 Uang Pinjaman Rp.

21.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------



BARAYA Ketua Mimin Mintarsih Anggota 10 Orang Uang Pinjaman Rp.

30.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------



MITRA SEJATI Ketua Nia S Iwan Anggota 6 Orang Uang Pinjaman Rp.

18.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------




KUE KEJU Ketua Sri Wahyuningsih Anggota 9 Orang Uang Pinjaman Rp.

27.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------



BAHAGIA TATI Ketua Tati Suryati Anggota Orang 9 Uang Pinjaman Rp.

27.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------



SPONGE BOB Ketua Yulia Ulpah Anggota 9 Orang Uang Pinjaman

Rp.27.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------



BARAYA GEULIS Ketua Duryani Anggota 9 Orang Uang Pinjaman

Rp.34.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------



MUSLIMAH Ketua Ani Yanti Kartika Anggota 6 Orang Uang Pinjaman Rp.

18.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------



MANDIRI YANI Ketua Yani Suryani Anggota 5 Orang Uang Pinjaman Rp.

15.000.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------



MANDIRI ADAH Ketua Adah Sa'adah Anggota 6 Orang Uang Pinjaman

Rp. 18.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------



KENCANA Ketua Yyah Aisah Anggota Orang 9 Uang Pinjaman Rp.

27.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------



SERUNI Ketua Tati Rochaeti, SH Anggota 10 Orang Uang Pinjaman Rp.

30.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------




MAWAR PUTIH Ketua Enung Meliawaty Anggota 5 Orang Uang

Pinjaman Rp.15.000.000,-; -------------------------------------------------------------



FLAMBOYAN (CINTA ASIH) Ketua Sri Rejeki Anggota 5 Orang Uang

Pinjaman Rp. 15.000.000,- ; ------------------------------------------------------------



BINTANG Ketua Dian Angraeni Anggota Orang Uang Pinjaman

Rp.15.000.000,- ; --------------------------------------------------------------------------

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa

BUDI SUSANTO,SE dan AGUS MULYADI ; ------------------------------------------

4. Menetapkan agar terdakwa SUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SESUGENG SUPRJONO, SE membayar biaya

perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum

tersebut, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 16

September 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SE terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

sebagaimana dalam dakwaan primer ; ----------------------------------------------------

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 2 (DUA) BULAN ; -------------------------------------

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -------------------------------------------------

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; ----------------------------------------------------

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bundel (copy) Dokumen LSUP-005 dan Damandiri Kantor Pusat

PT. Pegadaian (Persero) ; --------------------------------------------------------------


2) 1 (satu) bundel (copy) struktur organisasi dan Tata Kerja Perum

Pegadaian ; ---------------------------------------------------------------------------------

3) 1 (satu) bundel (copy) Dokumen Berkas Pendukung Berita Acara

Pemeriksaan Cabang Cikudapateuh ; -----------------------------------------------

4) 1 (satu) bundel (copy) Dokumen yang telah dilegalisir Pelimpahan LHPP



ditujukan kepada Pemimpin Wilayah XI Perum Pegadaian ; ------------------

5) 1 (satu) berkas (copy) Dokumen yang telah dilegalisir Pelimpahan LHPP






6) 1 (satu) eksemplar copy yang sudah dilegalisir daftar nama-nama

Koordinator dan Sub Koordinator CPP Cikudapateuh ; -------------------------

7) 1 (satu) bundel (copy) yang dilegalisir Surat Edaran PT. Pegadaian

(Persero) ; -----------------------------------------------------------------------------------

8) 1 (satu) berkas (copy) berkas dari Inspektur Wilayah Pegadaian yang

ditujukan kepada General Manager Kesra dan HI selaku Ketua MDKP PT.

Pegadaian Persero di Jakarta Nomor : R.22/PI.4.010.005/2012 tanggal 03

Mei 2012 perihal melengkapi berkas perkara nomor : R..20/SPI-

BDG.I/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011; -----------------------------------------

9) 1 (satu) eksemplar (asli) Dokumen Data penyaluran Kredit dan sisa uang

pinjaman per 15 Oktober 2013 dari Satuan Pengawas Intern ; ---------------

10) 1 (satu) berkas (asli) dokumen dari Kepala SPI PT. Pegadaian yang



CPP Cikudapeteuh ; ----------------------------------------------------------------------

11) 2 (dua) bundel asli dokumen Register nasabah kredit kelayakan usaha

Pegadaian periode sampai dengan Juli 2013 ; ------------------------------------

12) 1 (satu) bundel asli dokumen perkembangan kolektibilitas Krista per

tanggal 30 Januari 2013 ; ---------------------------------------------------------------


13) 1 (satu) bundel (copy) dokumen Pedoman Operasional Kredit Usaha

Rumah Tangga Krista Pegadaian Divisi Usaha Syaruah Perum Pegadaian

Tahun 2006 ; -------------------------------------------------------------------------------

14) 1 (satu) bundel (copy) Berkas Pendukung Berita Acara Pemeriksaan Sdr.

Edwin S. Inkiwirang (Manager Fidusia) saksi dugaan Tipokor pada cabang

Cikudapateuh ; -----------------------------------------------------------------------------

15) 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdri. Fina

sebagai Kasir di PT. Pegadaian ; -----------------------------------------------------

16) 1 (satu) eksemplar dokumen Keputusan Direksi Perum Pegadaian ; -----

17) 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Wilayah XI Wilayah Bandung yang

ditujukan kepada Pemimpin Perum Cabang Pegadaian nomor : 198 /

UL.4.0110 / 2011 tanggal 223 Agustus 2013 perihal Evaluasi tingkat %

NPL Krista bulan Juli 2011; -------------------------------------------------------------

18) 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdri. Novi


19) 1 (satu) eksemplar Dokumen dari Pemimpin Wilayah yang ditujukan

kepada Manager Cabang Perum Pegadaian Nomor : 382 / UL.4.04001 /

2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal Pelaksanaan Kredit Kreasi,

Krasida dan Krista ; -----------------------------------------------------------------------

20) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kartu Piutang Nasabah PT. Pegadaian

cabang UPC Bandung Trade Mall ; ---------------------------------------------------

21) 2 (dua) lembar copy Buku Kas (Kas Besar) Perum Pegadaian cabang

Cikudapateuh ; -----------------------------------------------------------------------------

22) 1 (satu) bundel copy berkas Sistem Penilaian Kerja Karyawan Perum

Pegadaian 2010 ; --------------------------------------------------------------------------

23) 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Transfer Modal Kerja dari Kanwil ke

CPP Cikudapateuh ; ----------------------------------------------------------------------

24) 1 (satu) eksemplar Printout penyaluran Krista CPP Cikudapateuh periode

Juni s/d November 2009 ; ---------------------------------------------------------------

25) 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdri. Fitri


26) 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdr. Hesron


27) 1 (satu) berkas (copy) dokumen-dokumen Daftar penyaluran Krista PT.

Pegadaian Kanwil X periode Maret 2009 s/d Desember 2009 ; --------------


28) 1 (satu) bundel (asli) permohonan Kredit Krista Cabang Cikudapateh



Uang Pinjaman Rp. 15.000.000,-; -----------------------------------------------------



ABADI YUANGSIH Ketua Yuangsih Anggota 6 Orang Uang Pinjaman Rp.

18.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------




15.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------




24.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------




30.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------




27.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------




Rp. 30.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------




Rp. 18.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------





21.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------




30.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------




18.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------



KUE KEJU Ketua Sri Wahyuningsih Anggota 9 Orang Uang Pinjaman Rp.

27.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------



BAHAGIA TATI Ketua Tati Suryati Anggota Orang 9 Uang Pinjaman Rp.

27.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------




Rp.27.000.000,-; ---------------------------------------------------------------------------




Rp.34.000.000,-; ---------------------------------------------------------------------------



MUSLIMAH Ketua Ani Yanti Kartika Anggota 6 Orang Uang Pinjaman Rp.

18.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------



MANDIRI YANI Ketua Yani Suryani Anggota 5 Orang Uang Pinjaman Rp.

15.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------





Rp. 18.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------




27.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------



SERUNI Ketua Tati Rochaeti, SH Anggota 10 Orang Uang Pinjaman Rp.

30.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------------




Pinjaman Rp.15.000.000,-; -------------------------------------------------------------




Pinjaman Rp. 15.000.000,-; -------------------------------------------------------------




Rp.15.000.000,-; ---------------------------------------------------------------------------

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa BUDI

SUSANTO,SE dan AGUS MULYADI ; ----------------------------------------------------

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

5.000,00 (lima ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Terdakwa telah mengajukan

permintaan banding pada tanggal 16 September 2015, permintaan banding

tersebut telah diberitahukan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum pada tanggal

04 Nopember 2015 dengan seksama ; --------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak menyerahkan

memori banding ; -------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat

Banding, telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa

masing-masing pada tanggal 02 November 2015 ; ----------------------------------------

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut

secara formal dapat diterima ; ---------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti , saksi-saksi dan bukti

tulisan yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

berikut :

Kesatu

1. Bahwa benar Cabang Perum Pegadaian (CPP) Cikudapateuh Bandung

ditunjuk sebagai penyalur Kredit Usaha Rumah Tangga ( krista ) ; ---------------

2. Bahwa Terdakwa Sugeng Suprijono, SE selaku Manager Operasional pada

Cabang Perum Pegadaian ( CPP ) Cikudapateuh Bandung berdasarkan SK

Direksi Nomor 3717 / SDM.200322 / 2009 dan Sebagai Pengganti Sementara

( SGS ) Pimpinan cabang Pegadaian Cikudapateuh Bandung berdasarkan

surat Pimpinan wilayah XI Perum Pegadaian No.381 / SDM.2.04003 / 2009

tanggal 5 Oktober 2009 ; --------------------------------------------------------------------

3. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Mulyadi sebagai

Manager tersebut pada Kantor Cabang Kelas II Perum Pegadaian

Cikudapateuh pada bulan Juni 2009 sampai dengan Nopember 2009

bertempat di Kantor Cabang PT. Pegadaian ( Persero ) cq Cikudapateuh jalan

A. Yani No.240 Bandung, sewaktu melaksanakan penyaluran kredit tidak

melakukan audit calon nasabah dengan cara survey ( cross check dari

nasabah yang mengajukan kredit ) ; --------------------------------------------------------

4. Bahwa selain tidak melakukan audit calon nasabah, penyalurannya juga

melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, sehingga banyak penyaluran

kredit tidak sampai ketangan nasabah yang bersangkutan ; -------------------------

Kedua :

- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran kredit dimaksud, Direksi

Perum Pegadaian telah menerbitkan SK Direksi No.233 / US.2.00 / 2006


tentang Pedoman Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga ( KRISTA )

yang mulai berlaku pada tanggal 1 Junuai 2007 ; ---------------------------------

- Bahwa berdasarkan Bab III tentang Prosedur Analisis Kredit SK Direksi

No. 233 / US.2.00 / 2006 persyaratan untuk memperoleh kredit

sebagaimana tercantum dalam SK tersebut tidak dilaksanakan oleh

Terdakwa ; -------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa persyaratan yang dimaksud adalah, diantaranya :

1. Calon nasabah harus betul-betul merupakan pengusaha sangat mikro

(gurem) ;

2. Calon nasabah terdaftar sebagai anggota dari suatu kelompok

pengusaha mikro dan minimum kelompok tersebut telah berdiri selama 6

bulan ;

3. Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada kelompok

/ koperasi maupun lembaga keuangan lainnya ;

Dan persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam

SK dimaksud

Ketiga :

- Bahwa akibat tidak dipatuhinya persyaratan untuk seorang calon nasabah,

banyak penerima kredit krista tidak tepat sasaran, diantaranya :

1. Nasabah yang bersangkutan tidak memiliki usaha, sehingga tidak dapat

mengembalikan / membayar angsuran kreditnya ;

2. Nasabah dengan letak domisili jauh melebihi 15 km dari kantor cabang

Pegadaian Cikudapateuh ;

3. Nasabah yang bersangkutan baru bergabung atau terbentuk ;

Keempat :

- Bahwa kerugian Negara cq. Perum Pegadaian pertanggal 14 Mei 2014

sebesar Rp 10.958.786.184,-

Dengan rincian :

1. Pinjaman pokok Rp 9.360.319.808,-

2. Tunggakan Sewa Modal ( Bunga ) sebesar Rp 1.177.077.000,-

3. Tunggakan denda sebesar Rp 421.389.376,-


- Bahwa dalam penyaluran kredit tersebut Terdakwa menandatangani

persetujuan kredit kepada 2.601 Nasabah dengan jumlah dana sebesar Rp

7.983.000.000 sedangkan saksi Agus Mulyadi menandatangani

persetujuan kredit kepada 512 Nasabah dan dana yang disalurkan Rp

1.536.000.000,- jadi dan yang disalurkan seluruhnya Rp 9.519.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan

dan dengan mengacu pada fakta hukum yang dikemukakan tersebut di atas,

Hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan uraian

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur

tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair dan Terdakwa dinyatakan

telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

korupsi ; ------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti

dengan sah dan meyakinkan bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi

pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -------------------------------------------

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim tingkat banding tidak sependapat

perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan petimbangan /

alasan sebagai berikut :

- Bahwa tingkat kesalahan Terdakwa tidak sesuai dengan pidana yang

dijatuhkan ;

- Bahwa kerugian Negara masih bisa diminimalisir dengan masih

berjalannya penagihan kepada Nasabah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, terlepas alasan bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi

yang dituduhkan kepada Terdakwa. Mengenai pertimbangan hukum dan amar

putusan selain dan selebihnya tertanggal 16 September 2015 Nomo 84 /

Pid.Sus-TPK / 2015 / PN. Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan

perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -------------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada

dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; ---


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan

tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa

tetap berada dalam tahanan ; ---------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun

dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana,

maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara

pada kedua tingkat peradilan ; --------------------------------------------------------------------

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18

Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal

200 KUHAP, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan : ------------------------

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; ---------------------------

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 84 / Pid.Sus-TPK /

2015 / PN. Bdg yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan

sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

sebagaimana dalam amar putusan selengkapnya di bawah ini ; -----------------

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SUPRIJONO, SE terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair ; ------------------------

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 4444 (empaempaempaempat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan ; ---------

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ------------------------------------------

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; ---------------------------------------------

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. (satu) bundel (copy) Dokumen LSUP-005 dan Damandiri Kantor Pusat

PT. Pegadaian (Persero); ---------------------------------------------------------------


2. 1 (satu) bundel (copy) struktur organisasi dan Tata Kerja Perum

Pegadaian; ----------------------------------------------------------------------------------

3. 1 (satu) bundel (copy) Dokumen Berkas Pendukung Berita Acara

Pemeriksaan Cabang Cikudapateuh; ------------------------------------------------

4. 1 (satu) bundel (copy) Dokumen yang telah dilegalisir Pelimpahan LHPP



ditujukan kepada Pemimpin Wilayah XI Perum Pegadaian; ----------------------

5. 1 (satu) berkas (copy) Dokumen yang telah dilegalisir Pelimpahan LHPP






6. 1 (satu) eksemplar copy yang sudah dilegalisir daftar nama-nama

Koordinator dan Sub Koordinator CPP Cikudapateuh; --------------------------

7. 1 (satu) bundel (copy) yang dilegalisir Surat Edaran PT. Pegadaian

(Persero); ------------------------------------------------------------------------------------

8. 1 (satu) berkas (copy) berkas dari Inspektur Wilayah Pegadaian yang

ditujukan kepada General Manager Kesra dan HI selaku Ketua MDKP

PT. Pegadaian Persero di Jakarta Nomor : R.22/PI.4.010.005/2012

tanggal 03 Mei 2012 perihal melengkapi berkas perkara nomor :

R..20/SPI-BDG.I/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011; ---------------------------

9. 1 (satu) eksemplar (asli) Dokumen Data penyaluran Kredit dan sisa

uang pinjaman per 15 Oktober 2013 dari Satuan Pengawas Intern; --------

10. 1 (satu) berkas (asli) dokumen dari Kepala SPI PT. Pegadaian yang



CPP Cikudapeteuh; -----------------------------------------------------------------------

11. 2 (dua) bundel asli dokumen Register nasabah kredit kelayakan usaha

Pegadaian periode sampai dengan Juli 2013; -------------------------------------

12. 1 (satu) bundel asli dokumen perkembangan kolektibilitas Krista per

tanggal 30 Januari 2013;-------------------------------------------------------------


13. 1 (satu) bundel (copy) dokumen Pedoman Operasional Kredit Usaha

Rumah Tangga Krista Pegadaian Divisi Usaha Syaruah Perum

Pegadaian Tahun 2006; ---------------------------------------------------------------

14. 1 (satu) bundel (copy) Berkas Pendukung Berita Acara Pemeriksaan Sdr.

Edwin S. Inkiwirang (Manager Fidusia) saksi dugaan Tipokor pada

cabang Cikudapateuh; -------------------------------------------------------------------

15. 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdri. Fina


16. 1 (satu) eksemplar dokumen Keputusan Direksi Perum Pegadaian; --------

17. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Wilayah XI Wilayah Bandung yang

ditujukan kepada Pemimpin Perum Cabang Pegadaian nomor :

198/UL.4.0110/2011 tanggal 223 Agustus 2013 perihal Evaluasi tingkat

% NPL Krista bulan Juli 2011; ---------------------------------------------------------

18. 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdri. Novi


19. 1 (satu) eksemplar Dokumen dari Pemimpin Wilayah yang ditujukan

kepada Manager Cabang Perum Pegadaian Nomor :

382/UL.4.04001/2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal Pelaksanaan

Kredit Kreasi, Krasida dan Krista; -----------------------------------------------------

20. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kartu Piutang Nasabah PT. Pegadaian

cabang UPC Bandung Trade Mall; ---------------------------------------------------

21. 2 (dua) lembar copy Buku Kas (Kas Besar) Perum Pegadaian cabang

Cikudapateuh; ------------------------------------------------------------------------------

22. 1 (satu) bundel copy berkas Sistem Penilaian Kerja Karyawan Perum

Pegadaian 2010; ---------------------------------------------------------------------------

23. 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Transfer Modal Kerja dari Kanwil ke

CPP Cikudapateuh; -----------------------------------------------------------------------

24. 1 (satu) eksemplar Printout penyaluran Krista CPP Cikudapateuh periode

Juni s/d November 2009; ----------------------------------------------------------------

25. 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdri. Fitri


26. 1 (satu) berkas dokumen-dokumen penyaluran Krista saat sdr. Hesron


27. 1 (satu) berkas (copy) dokumen-dokumen Daftar penyaluran Krista PT.

Pegadaian Kanwil X periode Maret 2009 s/d Desember 2009; --------------





Uang Pinjaman Rp. 15.000.000,-; -----------------------------------------------------



ABADI YUANGSIH Ketua Yuangsih Anggota 6 Orang Uang Pinjaman

Rp. 18.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------




15.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------




24.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------




30.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------




27.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------




Rp. 30.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------




Rp. 18.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------





21.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------




30.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------




18.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------



KUE KEJU Ketua Sri Wahyuningsih Anggota 9 Orang Uang Pinjaman

Rp. 27.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------



BAHAGIA TATI Ketua Tati Suryati Anggota Orang 9 Uang Pinjaman

Rp. 27.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------




Rp.27.000.000,-; ---------------------------------------------------------------------------




Rp.34.000.000,-; ---------------------------------------------------------------------------



MUSLIMAH Ketua Ani Yanti Kartika Anggota 6 Orang Uang Pinjaman

Rp. 18.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------



MANDIRI YANI Ketua Yani Suryani Anggota 5 Orang Uang Pinjaman

Rp. 15.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------





Rp. 18.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------




27.000.000,-; --------------------------------------------------------------------------------



SERUNI Ketua Tati Rochaeti, SH Anggota 10 Orang Uang Pinjaman

Rp. 30.000.000,-; -------------------------------------------------------------------------




Pinjaman Rp.15.000.000,-;--------------------------------------------------------------




Pinjaman Rp. 15.000.000,-; -------------------------------------------------------------




Rp.15.000.000,-; ---------------------------------------------------------------------------

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa

BUDI SUSANTO,SE dan AGUS MULYADI ; --------------------------------------------

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat

peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

dan ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; ------------------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada

hari KAMIS KAMIS KAMIS KAMIS tanggal 26262626 NOPEMBER NOPEMBER NOPEMBER NOPEMBER 2012012012015555 oleh kami MOERINOMOERINOMOERINOMOERINO, S.H. , S.H. , S.H. , S.H. Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, RUSSEDARRUSSEDARRUSSEDARRUSSEDAR, S.H. , S.H. , S.H. , S.H.


Hakim Tinggi dan H. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTO, S.H., , S.H., , S.H., , S.H., CNCNCNCN hakim Ad HocAd HocAd HocAd Hoc Tindak

Pidana Korupsi masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Bandung tanggal 18 November 2015 Nomor 32 / PEN / TIPIKOR / 2015 / PT.

BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding.

Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS KAMIS KAMIS KAMIS tanggal 3333 DESEMBER DESEMBER DESEMBER DESEMBER 2012012012015555 dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu H.H.H.H. DEDE SOBARI, DEDE SOBARI, DEDE SOBARI, DEDE SOBARI,

S.H., M.H., S.H., M.H., S.H., M.H., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOHAKIM ANGGOHAKIM ANGGOHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS TA HAKIM KETUA MAJELIS TA HAKIM KETUA MAJELIS TA HAKIM KETUA MAJELIS

RUSSEDARRUSSEDARRUSSEDARRUSSEDAR, S.H., S.H., S.H., S.H. MOERINOMOERINOMOERINOMOERINO, S.H. , S.H. , S.H. , S.H.

H. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTO, S.H., , S.H., , S.H., , S.H., CNCNCNCN

PANITERA PENGGANTI

H. DEDE SOBARI, SH, MH.



P U T U S A NP U T U S A N “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN ... · berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 3717 / SDM.200322 / 2009 atau sebagai Pengganti sementara (Pgs) Pimpinan

Documents