P U T U S A N - ptun-pekanbaru.go.idptun-pekanbaru.go.id/do/images/direktori putusan 192014.pdf · P U T U S A N No. 19 / G / 2014 / PTUN-Pbr. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

P U T U S A N

No. 19 / G / 2014 / PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat

pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana

berikut dalam sengketa antara :

PT. CITRA GADING ASRITAMA, Badan Hukum berkedudukan di

Sidoarjo Jalan Delta Sari Indah Blok BQ-43 Waru,

Sidoarjo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Nomor 01 tanggal 01 Maret 1997 dihadapan Lushun Adji

Dharmanto, S.H. Notaris di Kepanjen-Kabupaten Malang,

yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia No.C2-9-642 HT.01.01 TH.97 tanggal

18 September 1997 serta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 12 Mei 2014

dihadapan Herri Rusjahati, S.H. Notaris di Gresik, dalam

hal ini diwakili oleh :

1. Nama : SYUKUR MURSID

BROTOSEJATI, S.T.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur

Utama PT. Citra Gading

Asritama.

Tempat tinggal : Perum Griya Shanta

E-705 Kota Malang.

2. Nama ………….

2

2. Nama : IKA ISKANDAR, S.Sos.


Pekerjaan : Karyawan Swasta/

Direktur I PT. Citra

Gading Asritama.

Tempat tinggal : Jalan Kalimati RT. 007

RW. 003 Kelurahan

Kedaung Kali Angke,

Kecamatan Cengkareng,

Jakarta Barat.

3. Nama : DHAMIS TRI RATNA

PURI, S.T


Pekerjaan : Karyawan Swasta /

Direktur II PT. Citra

Gading Asritama

Tempat tinggal : Karanglor RT. 003 RW.

001 Desa Karanglor,

Kecamatan Manyaran,

Kabupaten Wonogiri.

selanjutnya disebut sebagai……..……..PENGGUGAT ;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

berkedudukan di Jalan Pertanian Bengkalis, dalam hal

ini diwakili oleh :

1. JONNAIDI, S.H., M.H

2. MIRZA AFFENDY, S.H

Keduanya ………….

3

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian Hukum dan HAM

dan Kasubbag Bantuan Hukum pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Bengkalis, alamat Jalan Jenderal

Ahmad Yani No. 070, Bengkalis berdasarkan Surat

Perintah Tugas Nomor : 76/SPT/2014 tanggal 19

Agustus 2014, dan :

3. MUKHLIS, S.H., M.H

4. BUDHI SANTOSO, S.H.

5. ERIZA SUSILA, S.H

6. EDDY SUGANDY TAHIR, S.H

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil/Jaksa Pengacara Negara pada

Kejaksaan Negeri Bengkalis, alamat Jalan Pertanian

Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

600/PU/VIII/2014/536 tanggal 25 Agustus 2014, dan

Surat Kuasa Substitusi No. SK-1460/ N.414/Gp.2/08/

2014 tanggal 26 Agustus 2014, selanjutnya disebut

sebagai………………………………..………… TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru No.19/PEN-AC/2014/PTUN-Pbr. tanggal 13 Agustus

2014 Tentang Penetapan Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru No.19/PEN-AC/2014/PTUN-Pbr. tanggal 13 Agustus

2014 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memutus dan

menyelesaikan perkara ini ;

Telah………….

4

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru No. 19/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 13 Agustus

2014 Tentang Penunjukan Panitera dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal

No.19/PEN-HS/2014/PTUN-Pbr. tanggal 14 Agustus 2014 Tentang

Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam

persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11

Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2014 dengan Register

Perkara No.19/G/2014/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal

sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis

No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal

Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (Multiyears).

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat

berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu

Surat No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal


Pekerjaan ………….

5

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears)

sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu karena Penggugat

selaku Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan

Duri – Sei. Pakning (Multiyears) tidak dapat melaksanakan Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears), hal ini

dikarenakan sejak Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang, Tergugat

tidak memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain tidak

menrbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dengan pihak Penggugat

dengan alasan yang tidak benar sebagaimana diatur oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah

menerbitkan Surat No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni

2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears)

yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu

Tergugat tidak memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain

tidak menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dengan pihak

Penggugat dengan alasan yang tidak benar sebagaimana diatur oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun melakukan

Pembatalan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) serta dengan

sengaja menghalangi agar Penggugat tidak diberikan kesempatan

untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei.

Pakning (Multiyears), dan sudah barang tentu Penggugat tidak akan

mendapatkan keuntungan apa-apa, hal mana sesuai dengan

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa………….

6

4. Bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis




tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah

memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis



Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) yang

menjadi objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada hari SENIN,

tanggal 16 Juni 2014 ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui objek sengketa yakni

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis



Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) pada

hari JUMAT, tanggal 13 Juni 2014, dengan demikian gugatan

diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) berdasarkan

Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) pada tanggal 12 September

2013 diwebsite LPSE Kabupaten Bengkalis

(www.lpse.bengkaliskab.go.id)………….

7

(www.lpse.bengkaliskab.go.id) dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat

Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07

Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning ;

8. Bahwa sebagai kelanjutan atas Pengumuman Pemenang Pelelangan


pada tanggal 12 September 2013 diwebsite LPSE Kabupaten

Bengkalis (www.lpse.bengkaliskab.go.id) dan Surat Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna

Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 600/PU/X/2013/514

tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning,

Tergugat seharus segera memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan

kata lain menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) atas Pekerjaan


Pemenang Lelang (Penggugat), hal tersebut diatur berdasarkan

ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal

15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010

tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi ;

- Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

berbunyi :

“Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa

menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lama 14 (empat belas) hari

kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ”

- Pasal ………….

8

- Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2010 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi

“menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang

ditentukan dalam dokumen lelang”

9. Bahwa adapun Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) tersebut

sebagaimana ditentukan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

telah Penggugat serahkan dalam masa waktu yang dipersyaratkan

sesuai dengan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Timur Kantor Cabang Utama Surabaya No.1906/001051/

3526/6068 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 24.932.279.800,-

(Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua

Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;

10. Bahwa akan tetapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen


bukannya memproses Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain

menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears), justru menerbitkan objek

sengketa yakni Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/ 2014/441 tanggal 12 Juni 2014

Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) ;

11. Bahwa adapun alasan Tergugat melakukan Pembatalan Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) terhadap PT. Citra Gading

Asritama (Penggugat) sebagaimana tersebut dalam objek sengketa

adalah karena PT. Citra Gading Asritama termasuk dalam Daftar

Hitam (black list) dari Asian Development Bank (ADB) dan World

Bank ; 12. Bahwa………….

9

12. Bahwa sesuai dengan Surat Manager, Portfolio and Operations World

Bank, Indonesia tanggal 20 Maret 2014 yang ditujukan kepada

Tergugat secara jelas menyebutkan pada alinea kedua berbunyi

sebagai berikut :

“Untuk PT. Citra Gading Asritama dan setiap badan lainnya yang terdaftar,

Daftar hitam World Bank disediakan khusus untuk daftar hitam dan aturan

daftar hitam yang diberlakukan untuk Kontrak yang dibiayai World Bank.

Daftar hitam ini adalah saksi administratif oleh World Bank, yang mana

diberlakukan terbatas untuk proyek-proyek World Bank termasuk kegiatan-

kegiatan IFC dan MIGA dan kegiatan-kegiatan IBRD dan IDA. World Bank

tidak memiliki pendapat khusus untuk perusahaan atau perorangan yang

tidak berada dalam proyek yang dibiayai oleh World Bank, seperti yang

terlihat dan kami mengerti bahwa saudara berada dalam pembiayaan

pemerintah lokal” ;

13. Bahwa berdasarkan argumentasi dan penjelasan dari Manager,

Portfolio and Operations World Bank, Indonesia sebagaimana

tersebut dalam surat tanggal 20 Maret 2014 yang ditujukan kepada

Tergugat, dapat diambil satu fakta hukum bahwa ruang lingkup

berlakunya Daftar Hitam yang dikeluarkan ADB atas nama PT. Citra

Gading Asritama (Penggugat) hanya berlaku khusus dalam lingkup

World Bank Group (ADB, EDB, African DB dan Inter American DB),

bukan berlaku secara umum yang mana sumber pembiayaannya

jelas-jelas bukan berasal dari World Bank Group (ADB, EDB, African

DB dan Inter American DB) ;

14. Bahwa apabila dikaitkan dengan sumber pembiayaan Paket

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears),

pembiayaannya sama sekali tidak bersumber baik seluruhnya

maupun sebagian dari World Bank Group (ADB, EDB, African DB

dan Inter American DB), dengan demikian secara hukum tidak

mempunyai ………….

10

mempunyai hubungan hukum atau dengan kata lain tidak berkaitan

sama sekali, karena sumber pembiayaannya jelas-jelas berasal dari

APBD Kabupaten Bengkalis. Dan apabila Tergugat akan

memberlakukan Daftar Hitam atas perusahaan yang mengikuti

Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning

(Multiyears), maka peserta maupun pemenang yang dapat

digugurkan atau diputuskan kontraknya hanya terhadap peserta

maupun pemenang yang tercantum dalam Daftar Hitam Portal

Pengadaan Nasional dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis

Operasional Daftar Hitam ;

15. Bahwa untuk mempertegas uraian tersebut diatas Penggugat perlu

menguraikan antara lain :

a. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian

Pekerjaan Umum No.IK 0204-KK/106 tanggal 7 Februari 2014

Perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Bantuan Pendapat

Terhadap Hasil Lelang. Yang mana surat tersebut ditujukan

kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis

(Tergugat) secara jelas disebutkan pada point 10 yakni :

“Sesuai Notice of Debarment Decision tanggal 15 Februari 2013 Ruang

Lingkup berlakukanya daftar hitam yang dikeluarkan ADB terhadap PT.

Citra Gading Asritama hanya ditujukan kepada World Bank Group (ADB,

EDB, African DB dan Inter American DB)” .

b. Surat Plt. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Republik Indonesia No.202/LKPP/D.II.1/01/2014

tanggal ………….

11

tanggal 13 Januari 2014 Perihal Permohonan penjelasan

mengenai Daftar Hitam Nasional, yang secara tegas menyatakan

bahwa PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) tidak tercantum

dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional.

16. Bahwa untuk itu pemberlakuan Daftar Hitam yang dikeluarkan ADB

atas nama PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) sebagai landasan

hukum bagi Tergugat untuk membatalkan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri –

Sei. Pakning (Multiyears) sebagaimana tersebut dalam objek sengketa

adalah tindakan yang inkonstitusional, keliru serta diskriminatif

karena di daerah lain Penggugat justru sedang melaksanakan

pekerjaan proyek-proyek yang sumber pembiayaannya berasal dari

APBN dan APBD yang antara lain adalah :

1) Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik

Tenggarong di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun

Anggaran 2013-2015 dengan Nilai Kontrak Rp.382.212.437.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta

Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

2) Pembangunan Jalan Kembang Janggut Menuju Kelekat di

Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran

2013-2015 dengan Nilai Kontrak Rp.208.661.433.000,- (Dua

Ratus Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat

Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

3) Paket Pemiliharaan Berkala Jalan TM. Rais dan Jalan TGH. Ali

Batu Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jenderal Bina Marga

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Kementerian

Pekerjaan Umum dengan Nilai Kontrak Rp.10.876.082.000,-

(Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Depan

Puluh Dua Ribu Rupiah).

17. Bahwa ………….

12

17. Bahwa disisi lain terlihat secara jelas yang mana Surat Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/

VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat


Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) yang menjadi objek sengketa

adalah cacat juridis karena yang berwenang menerbitkan serta

mengeluarkan Surat Keputusan yang berhubungan dengan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengguna Anggaran

(PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Kepala Instansi.

Hal ini terbukti pada surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri –

Sei. Pakning (Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal

Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri – Sei. Pakning), yang mana Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis bertindak selaku Pengguna

Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Tetapi pada surat Pembatalan

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tersebut pada Surat




Tergugat bertindak bukan selaku Pengguna Anggaran/Pejabat

Pembuat Komitmen tetapi bertindak selaku Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Kepala Instansi yaitu Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis ;

18. Bahwa………….

13

18. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan

Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo adalah perbuatan

sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yakni Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Pasal 10


Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis

Operasional Daftar Hitam serta melanggar Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian

Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan

Formal, karena Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu

mengadakan penelitian-penelitian yang mendalam sehingga

akibatnya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan

hukum yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan yang dijadikan

sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa ;

19. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek

sengketa telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 53

ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/

MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat


Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) yang diterbitkan oleh Tergugat

adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

20. Bahwa ………….

14

20. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo yaitu Surat Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/



Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dinyatakan batal atau tidak

sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diperintahkan untuk

mencabut objek sengketa a quo serta memerintahkan Tergugat

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) untuk memproses Kontrak/Perjanjian Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dengan pihak Penggugat ;

PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

- Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan

Acara Cepat sesuai dengan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa adapun alasan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini

dipercepat adalah karena adanya kepentingan Penggugat yang cukup

mendesak yaitu apabila Tergugat menindak lanjuti Surat Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/



Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) dalam waktu dekat ini,

sedangkan proses hukum masih sedang berjalan, maka otomatis

akan menimbulkan keruwetan serta permasalahan hukum yang

baru, yang pada akhirnya upaya hukum yang dilakukan Penggugat

ini menjadi sia-sia ;

PERMOHONAN………….

15

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

- Bahwa apabila Tergugat melaksanakan Surat Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis




sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

bagi Penggugat baik secara moril maupun materil dan kerugian

negara yaitu terhambatnya penyerapan anggaran pembangunan di

Kabupaten Bengkalis atas keterlambatan proses kontrak oleh

Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri –

Sei. Pakning (Multiyears) ;

- Bahwa disamping menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Penggugat baik secara moril maupun materil dan kerugian Negara,

juga dikhawatirkan apabila Tergugat menindaklanjuti objek sengketa

dengan menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada pihak lain

atau melakukan Pelelangan Ulang atas Paket Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) ;

- Untuk menghindari kerugian sebagaimana tersebut diatas, sesuai

dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

untuk menangguhkan atau menunda tidak lanjut Surat Keputusan a

quo selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai

adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum

tetap ;

Berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas,

Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM ………….

16

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang penundaaan

pelaksanaan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014



- Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda

tindak lanjut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014



serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak

lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa

Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441

tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri –

Sei. Pakning (Multiyears) ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis




4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) untuk memproses Kontrak/Perjanjian Pekerjaan


Penggugat ;

5. Menghukum ………….

17

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut

telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2014

yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURLIBELLUM) :

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat disatu sisi

sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan

angka 16 (enam belas) gugatan mengakui keberadaan Tergugat

sedangkan pada angka 17 menyangkal keberadaan Tergugat dan

mendalilkan objek sengketa cacat hukum dengan alasan Tergugat

tidak berwenang mengeluarkan objek sengketa a quo, padahal

Penggugat mengetahui secara jelas yang mana Tergugat dalam

perkara ini selain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bengkalis sekaligus juga selaku Pengguna Anggaran

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :

229/KPTS/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Penunjukan

Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada bagian Eksepsi Pengugat dalam point 1 s/d 6 tentang

Surat dari Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni

2012 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyediaan

Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei

Pakning, telah diketahui secara jelas yang mana Tergugat dalam

perkara ini selain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten………….

18

Kabupaten Bengkalis sekaligus juga selaku Pengguna Anggaran

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :

229/KPTS/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Penunjukan

Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal ini tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA)

yang menerbitkan Surat Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441

tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembatalan Surat Penunjukan

Penyedia Barang Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-

Sei Pakning (Multiyear) telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan

perusahaan PT. Citra Gading Asri Tama termasuk dalam daftar

hitam Lembaga Donor Asia Development Bank untuk selama 2

(dua) tahun terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2012 sampai

dengan 6 Agustus 2014 sehingga PT. Citra Gading Asritama telah

melanggar dalam ketentuan Pasal Pasal 19 ayat (1) huruf n yang

menyebutkan “bahwa yang dimaksud dengan daftar hitam adalah

daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang

dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN, BUMD, Lembaga Donor

dan atau Pemerintah Negara Lain” jo Pasal 118 ayat (4) yang

menyebutkan “bahwa pemberian sanksi pencantuman dalam

daftar hitam, dilakukan oleh PA / KPA setelah dapat masukan dari

PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan

ketentuan” Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa pembuatan pembatalan Surat Nomor

: 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2012 tentang

Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Paket

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multiyear)

adalah sah menurut hukum ;

2. Bahwa………….

19

2. Bahwa Pengugat pada point 7 s/d 8, dalam dalil gugatan

menjelaskan bahwa Panitia Lelang telah melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam

ketentuan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah dalam BAB II tentang Tata Cara

Pemilihan Penyedia Barang, hal ini dikarena data-data maupun

dokumen yang diterima dari Penggugat telah memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan oleh panitia lelang berdasarkan Perpres

Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah namun pada tanggal 28 Januari 2014 Tergugat

melakukan klarifikasi dan informasi terhadap Blacklist PT. Citra

Gading Asritama oleh World Bank ke World Bank perwakilan

Indonesia dengan nomor surat 600/PU/I/2014/37 dan pada

tanggal 20 Maret 2014 Tergugat menerima jawaban dari World

Bank perwakilan Indonesia yang menyatakan bahwa PT.Citra

Gading Asritama termasuk dalam daftar hitam oleh World Bank

atas sanksi korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan atau praktek

yang bersifat menghalangi kontrak yang dibiayai oleh World Bank

sehingga perusahaan PT. Citra Gading Asritama tidak memenuhi

persyaratan untuk menerima kontrak. Jika penyedia tidak

menyampaikan data yang benar kepada panitia lelang maka dapat

digugurkan sesuai dengan pasal 93 ayat (1) c Peraturan Kepala

LKPP ;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 9 s/d 10 tentang Jaminan

Pelaksanaan yang telah diserahkan kepada Tergugat kewajiban

sebelum menandatangani kontrak pekerjaan atau sebelum

diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK), namun jaminan tersebut

telah di serahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat karena

diketahuinya bahwa Penggugat dalam hal ini PT.Citra Gading

Asritama termasuk dalam daftar hitam oleh World Bank dan Asian

Development Bank (ADB) ;

4. Bahwa………….

20

4. Bahwa dalam point 11 s/d 16 tentang Daftar Hitam (Blacklist) dari

Asian Development Bank (ADB) terhadap PT. Citra Gading Asritama

ternyata diketahui di Blacklist (termasuk daftar hitam) oleh Lembaga

Donor Asia Development Bank untuk selama 2 (dua) tahun tehitung

mulai tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan 6 Agustus 2014

sebagaiman terlihat melalui Situs www.web.worldbank.org “bagian

listing ineligible Firms and individual yang menyebutkan bahwa PT.

Citra Gading Asritama beralamat di Jalan Gayung Kebonsari A-7

Surabaya dinyatakan Debarred Firm sejak tanggal 7 Agustus 2012

sampai dengan 6 Agustus 2014 dan dalam Copy Notice Uncentested

Sanctions Procending tanggal 7 Agustus 2012 yang menyebutkan

bahwa PT. Citra Gading Asritama dinyatakan tidak layak untuk

ditunjuk sebagai pemenang pelelangan, dan hal ini termuat dalam

Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Republik Indonesia Nomor : B-7320/LKPP/D-IV/12/2013 tanggal 24

Desember 2013, Perihal Permohonan Bantuan Pendapat terhadap

Hasil Lelang yaitu :

a. Berdasarkan Pasal 19 ayat 1n dan Penjelasan pada Perpres 54

Tahun 2010 dan perubahannya bahwa Penyedia disyaratkan tidak

masuk dalam daftar hitam. Dalam penjelasan disebutkan bahwa

daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia

barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I BUMN, BUMD,

lembaga donor dan atau pemerintah Negara lain ;

b. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 tahun 2011 tentang

Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Bab II. Pelanggaran

yang dikenakan sanksi daftar hitam Pasal 3 ayat (2), penyedia

barang/jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi daftar

hitam apabila melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan

pemutusan kontrak sepihak oleh PPK (huruf e) sanksi daftar hitam

berlaku sejak tanggal ditetapkan (Pasal 4 ayat (7)) ;

c. Mengacu ………….

21

c. Mengacu pada ketentuan diatas berdasarkan informasi

Pengumuman Sanksi daftar hitam oleh Asia Development Bank

(ADB) terhadap PT. Citra Gading Asritama, maka Penyedia yang

bersangkutan tidak dapat melakukan pelelangan apapun di

instansi Pemerintah selama masa sanksi daftar hitam berlaku,

sehingga penyedia tersebut digugurkan dari proses pelelangan

yang sedang diikuti ;

d. Berdasarkan Pasal 93 ayat 1c, penyedia yang tidak menyampaikan

data dengan benar dapat digugurkan.

Bahwa hal tersebut diatas dipertegas dengan Surat dari

Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Konstruksi Nomor :

IK 0204-KK/36 tanggal 9 Januari 2014 yaitu :

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) huruf n mengatur

bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain yaitu tidak

masuk dalam daftar hitam ;

Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19

ayat (1) huruf n menjelaskan bahwa yang dimaksud daftar hitam

adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang

dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN, BUMD, Lembaga Donor,

dan atau Pemerintah Negara lain ;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III Bagian

B.3.c.16)d) mengatur bahwa peserta dinyatakan memenuhi

persyaratan kualifkasi apabila salah satu dan atau semua

pengurus badan usahanya tidak masuk daftar hitam ;

Copy Notice Uncentested Sanctions Procending tanggal 7 Agustus

2012 menyebutkan bahwa “PT. Citra Gading Asritama dinyatakan

tidak layak ditunjuk sebagai pemenang pelelangan” ;

• Pada………….

22

Pada situs www.web.worldbank.org “bagian listing ineligible Firms

and individual yang menyebutkan bahwa PT. Citra Gading

Asritama beralamat di Jalan Gayung Kebonsari A-7 Surabaya

dinyatakan Debarred Firm sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai

dengan 6 Agustus 2014 ;

Apabila butir 4) dan 5) benar maka PT. Citra Gading Asritama

sejak tanggal 7 Agustus 2012 seharusnya tidak dapat mengikuti

pelelangan (tidak memenuhi pesyaratan kualifikasi, tidak dapat

ditunjuk sebagai pemenang lelang, dan tidak dapat menandatangani

kontrak) ;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Tergugat di

kemukakan diatas, maka Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12

Juni 2012 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyediaan

Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei

Pakning, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian tindakan Tergugat

jelas tidak melakukan tindakan bertentangan dengan Azas-azas

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat, karena objek sengketa yang

dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan

yang berlaku, oleh karena itu tidak beralasan hukum Tergugat untuk

mencabut objek sengketa a quo, karena Penggugat dalam perkara ini

terbukti telah diberi sanksi termasuk daftar hitam oleh Lembaga

Donor World Bank yang keberadaannya sampai sekarang diakui

secara hukum di Indonesia, diantaranya secara tegas disebutkan

dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 (vide penjelasan pasal 19 ayat 1

huruf n Perpres Nomor 70 tahun 2012),dan oleh karena itu beralasan

hukum dalil Penggugat dalam perkara ini ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa………….

23

7. Bahwa posisi Tergugat yang dinyatakan oleh Penggugat bukan

sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam dasar dan alasan gugatan

pada point 17 (tujuh belas) yang menyebutkan bahwa Pengguna

Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Instansi adalah

kekeliruan dari Penggugat, dan hal ini bertolak belakang dengan

petitum Dalam Pokok Perkara pada gugatan Penggugat pada point 4

(empat) yang menyebutkan ”memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA) atau

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk...dst” ;

DALAM HAL PENANGGUHAN PELAKSANAAN.

Bahwa dalam perkara ini jelas tidak ada alasan dan keadaan yang

sangat mendesak sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat ( 2 ) dan

ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan

tetapi kekhawatiran Penggugat tersebut menurut Tergugat hanya

untuk kepentingan Penggugat semata, sedangkan Tergugat dalam hal

justru bersikap hati-hati untuk menghindari pelanggaran hukum,

maka selain itu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis

yang butuh sarana jalan yang baik maka tidaklah keliru dan

berlebihan pada saatnya nanti paket pekerjaan tersebut diberikan

kepada pihak lain, karena tidak ada kepentingan Penggugat yang

dirugikan, maka dari itu beralasan hukum Permohonan Penangguhan

Pelaksanaan Objek Sengketa perkara a quo untuk ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas, Tergugat

mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis/Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan

sebagai berikut :

DALAM………….

24

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN.

1. Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang diajukan

Penggugat ;

2. Menolak Permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat

untuk menangguhkan atau menunda Surat Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441

tanggal 12 Juni 2012, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha

Negara sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan

hukum tetap.

I. DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Kepala Dinas Pekerjaan


tanggal 12 Juni 2012, yang diterbitkan Tergugat berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang

berlaku ;

3. Menolak tuntutan Penggugat yang memerintahkan Tergugat

untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni

2012 ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya timbul

dalam perkara ini.

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adillnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang ………….

25

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat

menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap

dengan dalil-dalil gugatannya. Sedangkan pihak Tergugat atas Replik

yang disampaikan oleh Penggugat juga menyampaikan Duplik secara

lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan

telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto

copynya oleh Hakim Tunggal. Adapun bukti surat Penggugat tersebut

diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 berupa :

Bukti P-1 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun

2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah ;

Bukti P-2 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah ;

Bukti P-3 : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;

Bukti P-4 : Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan

Duri - Sei. Pakning (Multiyears) Tahun Anggaran 2012-

2015 ;

Bukti P-5…………

26

Bukti P-5 : Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan

Duri - Sei. Pakning (Multiyears) Tahun Anggaran 2012-

2015 ;

Bukti P-6 A : Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears)

pada tanggal 12 September 2013 ;

Bukti P-6 B : Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis

Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat

Komitmen No.600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober

2013 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei.

Pakning ;

Bukti P-7 : Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan

No.1906/001 051/3526/6068 tanggal 17 Oktober 2013 ;

Bukti P-8 : Surat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis

Pokja 1 Multi Years No.12/UND/POKJA.MY/

ULP/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 Perihal

Klarifikasi Pengaduan LSM atas Sanksi Daftar Hitam

PT. Citra Gading Asritama ;

Bukti P-9 : Surat Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama

No.046/CGA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013

Perihal Jawaban Klarifikasi atas Surat ULP

No.12/UND/POKJA.MY/ULP/XII/2013 ;

Bukti P-10 : Surat Direktur Advokasi & Penyelesaian Sanggah

Wilayah I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Republik Indonesia No.B.7320/LKPP/D-

IV.1/12/2013 tanggal 24 Desember 2013 Perihal

Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang ;

Bukti P-11…………..

27


No.025/CGA-JKT/I/2014 tanggal 08 Januari 2014

Perihal Pelaksanaan Kontrak ;

Bukti P-12 : Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian

Pekerjaan Umum No.IK.02.04-KK/36 tanggal 9 Januari

2014 Perihal Tanggapan atas Surat Permohonan

Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang ;

Bukti P-13 : Surat Plt. Direktur Perencanaan, Monitoring dan

Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

No.202/LKPP/D-II.1/01/2014 tanggal 13 Januari 2014

Perihal Permohonan penjelasan mengenai Daftar Hitam

Nasional ;

Bukti P-14 : Pendapat Hukum/Legal Opinion Tim Advokasi Pusat

Studi Pembangunan Hukum Lokal Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta tanggal 2 Februari 2014 Perihal

Pendapat Hukum Pelaksanaan Lelang Paket

Pembangunan Jalan Duri - Sai Pakning ;

Bukti P-15 : Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian

Pekerjaan Umum No.IK.02.04-KK/106 tanggal 7

Februari 2014 Perihal Tanggapan atas Surat

Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang ;


No.048/CGA-JKT/II/2014 tanggal 10 Februari 2014

Perihal Pelaksanaan Kontrak ;

Bukti P-17 : Notice Of Debarment Decision tanggal 15 Februari 2013 ;

Bukti P-18 : Surat Manager, Portfolio and Operations World Bank,

Indonesia tanggal 20 Maret 2014 ;

Bukti P-19………..

28

Bukti P-19 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis No.600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12

Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri - Sei. Pakning (Multiyears) ;

Bukti P-20 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 tanggal 01

Maret 1997 dihadapan Lushun Adji Dharmanto, S.H.

Notaris di Kepanjen-Kabupaten Malang ;

Bukti P-21 : Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-9-

642 HT.01.01 TH.97 tanggal 18 September 1997 tentang

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra

Gading Asritama Nomor 01 tanggal 01 Maret 1997 ;

Bukti P-22 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra

Gading Asritama Nomor 01 tanggal 12 Mei 2014

dihadapan Herri Rushajati, S.H. Notaris di Gresik ;

Bukti P-23 : Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.AHU-

02411.40.21.2014 tanggal 28 Mei 2014 Perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PT. Citra Gading Asritama ;

Bukti P-24 : Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Harga

Satuan) Nomor : 5352/620/DBM-SDA/XII/2013

tanggal 19 Desember 2013 Kegiatan Pembangunan Jalan

Kembang Janggut Menuju Kelekat ;

Bukti P-25 : Surat Perjanjian Nomor : 5478/620/DBM-SDA/XII/2013

tanggal 27 Desember 2013 Kegiatan Pembangunan

Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik

Tenggarong ;

Bukti P-26………..

29

Bukti P-26 : Surat Perjanjian Kerja Harga Satuan (Kontrak) Nomor :

HK.02.03/159/SKPD-TP/DPU-NTB/2014 tanggal 26

Februari 2014 Paket Pemiliharaan Berkala Jalan TM.

Rais dan Jalan TGH. Ali Batu ;

Bukti P-27 : Kronologis Black List World Bank terhadap PT. Citra

Gading Asritama ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi dan

Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah

di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan

yang asli dan foto copynya oleh Hakim Tunggal. Adapun bukti surat

Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 berupa :

Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :

229/Kpts/VI/2013 tanggal 06 Juni 2014 tentang

Penunjukkan Pejabat Pelaksana Penatausahaan

Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 ;

Bukti T-2 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal

12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan

Penyedia Barang / Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri – Sei. Pakning (Multiyears) ;


Bengkalis Nomor : 600/DPU/X/2013/1108 tanggal 24

Oktober 2013 Perihal Permohonan Legalisasi terkait

Sanctions Case No. 195 IBRD Loan Number 4834-IND

(SRIP) atas nama PT. Citra Gading Asritama oleh Bank

Dunia ;

Bukti T-4………..

30

Bukti T-4 : Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

No. 15/89/DSTa/DSMI/Pbr tanggal 20 Desember 2013

Perihal Permohonan Klarifikasi Informasi dan

Legalisasi ;


Bengkalis Nomor : 600/PU/MY/I/2014/40 tanggal 28

Januari 2014 Perihal Permohonan Klarifikasi Informasi

dan Legalisasi terkait Sanctions Case No. 195 IBRD

Loan Number 4834-IND (SRIP) atas nama PT. Citra

Gading Asritama ;

Bukti T-6 : Surat Request for Bank’s clarification on the firm (PT.

Citra Gading Asritama) who is recorded in Bank’s

debarment list tanggal 20 Maret 2014 ;

Bukti T-7 : Surat Notice of Uncontesred Sanctions Proceedings, 07

August 2012, Sanction Case No. 195 IBRD Loan

Number 4834-IND (Indonesia Strategic Roads

Infrastructure Project), Respondent : PT. Citra Gading

Asritama ;


Bengkalis Nomor : 600/PU-BM/XI/2013/1089.a tanggal

13 November 2013 Perihal Permohonan Bantuan

Pendapat Terhadap Hasil Lelang ;

Bukti T-9 : Surat Direktur Advokasi & Penyelesaian Sanggah

Wilayah I Nomor : B-7320/LKPP/D-IV.1/12/2013

tanggal 24 Desember 2013 Perihal Permohonan

Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang ;


Bengkalis Nomor : 600/PU-BM/XI/2013/1089.b tanggal

13 November 2013 Perihal Permohonan Bantuan

Pendapat Terhadap Hasil Lelang ;

Bukti T-11………..

31

Bukti T-11 : Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK

0204-KK/106 tanggal 07 Februari 2014 Perihal

Tanggapan atas Surat Permohonan Bantuan Pendapat

Terhadap Hasil Lelang ;


Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/V/2014/295 tanggal

12 Mei 2014 Perihal Klarifikasi dan Permohonan

Pendapat terkait Request Bank’s Clarification on the

firm (PT. Citra Gading Asritama) who is recorded in

Bank’s Debarment List ;

Bukti T-13 : Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK

0204-KK/36 tanggal 09 Januari 2014 Perihal

Tanggapan atas Surat Permohonan Bantuan Pendapat

Terhadap Hasil Lelang ;

Bukti T-14 : Surat Kasubdit Advokasi & Sanggah Wilayah Barat I

Nomor : IK 3249/D.4.1.1/06/2014 tanggal 10 Juni

2014 Perihal Klarifikasi dan Permohonan Pendapat

terkait Request Bank’s Clarification on the firm (PT.

Citra Gading Asritama) who is recorded in Bank’s

Debarment List ;

Bukti T-15 : Surat Head Of Department Of Public Works Bengkalis

Regency Nomor : 600/PU/MY/I/2014/40 tanggal 28

January 2014 subject Petition for Clarification of

Information and Legalization Related to Sanction Case

No. 195 IBRD Loan Number 4834-IND (SRIP) on Behalf

of PT. Citra Gading Asritama ;

Bukti T-16 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun

2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah ;

Bukti T-17………….

32

Bukti T-17 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ;

Bukti T-18 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Daerah ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat,

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-masing

yaitu :

1. Ir. RIAD HOREM DIPL., HE :

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pensiunan Pegawai Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan terakhir menjabat

sebagai Direktur Monitoring dan Evaluasi ;

- Bahwa setahu saksi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa

pemerintah serta mempunyai fungsi penyusunan dan perumusan

strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang

pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan

usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha,

penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan

pembinaan sumber daya manusia dibidang pengadaan

barang/jasa pemerintah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaannya, pembinaan dan pengembangan sistem informasi

serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa

pemerintah secara elektronik (electronic procurement), pemberian

bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum, penyelenggaraan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,

penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta

rumah tangga ;

- Bahwa …………….

33

- Bahwa setahu saksi, PT. Citra Gading Asritama adalah Pemenang

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (Multiyears),

namun Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memproses Kontrak

Kerja, namun Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis justru membatalkan PT. Citra Gading Asritama sebagai

Pemenang Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning

(Multiyears) dengan alasan PT. Citra Gading Asritama masuk

Daftar Hitam (Blacklist dari World Bank) ;

- Bahwa setahu saksi, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) tidak bisa dibatalkan karena sudah bersifat final dan

harus dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pekerjaan

barang/jasa ;

- Bahwa setahu saksi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) tidak dapat dibatalkan oleh Kepala Dinas atau Kepala

Instansi dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis ;

- Bahwa setahu saksi, lembaga yang berwenang menyatakan suatu

perusahaan termasuk Daftar Hitam (Blacklist) adalah Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas usulan

dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- Bahwa setahu saksi, usulan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut setelah mendapatkan

usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pokja ULP/Pejabat

Pengadaan ;

- Bahwa setahu saksi, atas usulan dari Pengguna Anggaran

(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

mengumumkan perusahaan yang diblacklist tersebut melalui

Portal Pengadaan Nasional ;

- Bahwa…………..

34

- Bahwa setahu saksi, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning

(Multiyears) tidak pernah melaporkan Daftar Hitam (Blacklist) atas

nama PT. Citra Gading Asritama kepada Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ;

- Bahwa setahu saksi, Daftar Hitam (Blacklist) yang dikeluarkan

oleh World Bank hanya berlaku jika suatu pekerjaan barang/jasa

sumber dananya baik sebagian maupun seluruhnya dibiayai oleh

World Bank atau Grup World Bank ;

- Bahwa setahu saksi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

sumber dananya berasal dari APBN/APBD tidak berlaku Daftar

Hitam (Blacklist) yang dikeluarkan oleh World Bank ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi

dalam perkara ini, meskipun Hakim Tunggal telah memberikan

kesempatan kepada pihak Tergugat selama 3 (tiga) kali persidangan

untuk menghadirkan saksinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah

menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 15 September

2014 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak

ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon

putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi

Tergugat lebih lanjut dipertimbangkan tentang tenggang waktu

pengajuan gugatan oleh Penggugat, sebagaimana dalil Penggugat pada

posita……………

35

posita angka 6 (enam) yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor :

600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri – Sei Pakning (Multi Years) diketahui pada Tanggal 13 Juni

2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat

gugatan di PTUN Pekanbaru tertanggal 12 Agustus 2014, ketentuan

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan

puluh hari) terhitung sejak surat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“ dan dari

diketahuinya obyek sengketa aquo tanggal 13 Juni 2014 sampai

didaftarkannya gugatan pada tanggal 12 Agustus 2014, maka gugatan

Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ketentuan

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut

pihak Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi

sebagaimana termuat dalam uraiannya pada tanggal 26 Agustus 2014,

yang pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat adalah

kabur dengan suatu alasan disatu sisi Penggugat mengakui keberadaan

Tergugat dan disisi lain mendalilkan bahwa Tergugat tidak berwenang

menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor :

600/DPU/MY /VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri - Sei Pakning (Multi Years) menurut Tergugat Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis sekaligus juga selaku Pengguna

Anggaran adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor

: 229/KPTS/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014, tentang Penunjukan Pejabat

Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan

Umum……………

36

Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014, sehingga menurut

Tergugat dalil Penggugat satu sama lain saling bertentangan dan kabur ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah

oleh Penggugat dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan dimuka

Persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan

menolak eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan

Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan

mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ukuran untuk menentukan apakah suatu

gugatan telah disusun secara benar atau tidak adalah secara tegas diatur

dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada

pokoknya mengatur bahwa gugatan harus memuat/mencantumkan

identitas para pihak, dasar gugatan dan hal yang diminta/dimohon

untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari Tergugat,

Pengadilan menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat cukup jelas

mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat, obyek gugatan dan

uraian-uraian mengenai alasan gugatan serta hal yang dituntut yaitu

agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memutuskan dan

menyatakan batal atau tidak sah, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12

Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multi Years),

maksudnya adalah menunjuk kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang

menerbitkan Surat Keputusan aquo sebagaimana yang ditunjukkan pada

Bukti Surat P-19, oleh karena itu menurut Pengadilan gugatan

Penggugat cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana diatur dalam Pasal

56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut ;

Menimbang……………

37

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang

menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak berdasarkan hukum

sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang menyatakan

gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan ditolak, maka

selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa tata usaha

negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : 600/DPU/


Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan

Duri - Sei Pakning (Multi Years) oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bengkalis (Tergugat) (Vide Bukti P-19) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok

sengketa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut :

- Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi

Years) Nomor : 600/PU/X/ VI/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa penunjukan PT. Citra Gading Asritama

(Penggugat) sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan

Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Kabupaten Bengkalis

adalah setelah Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang

berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis

Nomor : 600/PU/IX/2013/895 tanggal 05 September 2013 ;


38

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-6 (b) yaitu

berupa surat Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 7 Oktober 2013 yang

ditujukan kepada Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama (Penggugat)

Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, surat tersebut ditanda tangani

oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis bertindak

sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang pada pokoknya

PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) termasuk dalam Daftar Hitam

pada Asian Development Bank (APB) dan World Bank dan sesuai

peraturan yang berlaku yaitu Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi

persyaratan antara lain tidak termasuk dalam Daftar Hitam dan atas

dasar tersebut pihak Tergugat pada tanggal 12 Juni 2014 telah

menerbitkan Surat Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) terhadap PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) yaitu surat

Nomor : 600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 (Vide Bukti

P-19, T-2) ;

Menimbang, bahwa surat pembatalan obyek sengketa aquo

ditanda tangani oleh Tergugat bukan selaku Pengguna Anggaran/Pejabat

Pembuat Komitmen tapi bertindak selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah atau tepatnya menggunakan atau mencantumkan nomenklatur

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, padahal saat

Tergugat menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) tanggal

7 Oktober 2013 nomenklatur yang dicantumkan adalah Pengguna

Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( Vide Bukti P-19, T-2) ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas perlu untuk

dipertanyakan sejauh mana pemisahan tugas dan wewenang Tergugat

selaku Kepala Dinas dengan Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA)/

Pejabat Pembuat Komitmen dalam kaitannya dengan Pejabat Pelaksana

Penatausahaan…………..

39

Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya Pelaksanaan Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis

(Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Azas Umum Hukum

Administrasi khususnya Azas Contrarius Actus maka Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

dengan sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkan atau

mencabutnya. Asas ini tetap berlaku meskipun dalam Keputusan Tata

Usaha Negara tersebut, tidak ada klausula pengaman yang lazim

berbunyi “Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya”. (Prof Dr Philipus M.

Hadjon, SH, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press,

Yogyakarta 2005) ;

Menimbang, bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 7 Oktober 2013 tersebut

diatas adalah diterbitkan dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat/

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang

terbaca pada Bukti Surat P-6 (b) yaitu Kepala Dinas sebagai Pengguna

Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor

70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada

Bab III dengan Title para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa bagian

pertama “Organisasi Pengadaan” pasal 7 ayat (1) ;

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia

Barang/Jasa terdiri atas ;

a. PA/KPA ;

b. PPK ;

c. ULP/Pejabat Pengadaan, dan ;

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;

Menimbang…………..

40

Menimbang, bahwa nomenklatur (Nomen Clature)

sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor

70 Tahun 2012 pada Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk

Barang/Jasa adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/

Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

sehingga jika dicermati ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden tersebut

Tergugat pada saat menerbitkan Surat Pembatalan tanggal 12 Juni 2014

Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 (obyek sengketa) seharusnya

menggunakan nomenklatur/penyebutan Pengguna Anggaran (PA) selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bukan menggunakan nomenklatur

Kepala Dinas Pekerjaan Umum karena pencantuman Kepala Dinas

Pekerjaan Umum menunjuk kepada jabatan dalam instansi yang apabila

jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut digunakan kedalam area

Penatausahaan Keuangan sebagaimana lampiran Surat Bupati Nomor :

229/KPTS/VI/2014 dalam kaitannya dengan kegiatan Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning tentu akan lain akibat hukumnya,

dengan demikian unsur formal atau legal formal tidak terpenuhi

sebagaimana pembuatan Surat Keputusan pada umumnya, seharusnya

Tergugat menggunakan atau mempedomani aturan yang ada yaitu Pasal

7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dipertegas oleh saksi

dari Penggugat Ir. Riad Horem DIPL., HE dalam persidangan yang

menerangkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa sudah

ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 khususnya Pasal 7 yaitu Pengguna

Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dan

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan lebih lanjut dijelaskan oleh

saksi bahwa dalam Peraturan Presiden tersebut tidak dikenal Kepala

Dinas bertindak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

dikenal adalah sebagaimana ditentukan di Pasal 7 Peraturan Presiden

tersebut ; Menimbang…………..

41

Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas Umum Hukum

Administrasi khususnya yaitu Contrarius Actus, maka Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dalam jabatan Pengguna

Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah berwenang

menerbitkan dan membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ), akan tetapi Tergugat pada saat membatalkan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 12 Juni 2014 telah salah

menggunakan atau mencantumkan kalimat “Kepala Dinas Pekerjaan

Umum” yang seharusnya menggunakan kalimat Pengguna Anggaran

(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada saat

menerbitkan Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning Nomor : 600/DPU/MY/

VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 bertindak selaku Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dan bukan bertindak selaku

Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka

Tergugat telah melanggar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Surat

Keputusan aquo telah mengandung cacat hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam

perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis (Tergugat) Nomor : 600/DPU/



Duri - Sei Pakning (Multi Years) yang ditujukan kepada PT. Citra Gading

Asritama (Penggugat) (Vide Bukti P-19 dan P-6B) ;

Menimbang……………..

42

Menimbang, bahwa atas terbitnya obyek sengketa aquo pihak

Penggugat merasa keberatan oleh karena yang pada pokoknya

mengemukakan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo

adalah tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 86 ayat (3) Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, Pasal 15 huruf (j), Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun

2010 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 10 Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7

Tahun 2011 tentang petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, serta

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

khususnya Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara dan

Asas Kecermatan Formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas

Penggugat mohon agar Surat Keputusan Tergugat Nomor : 600/DPU/



Duri - Sei Pakning (Multi Years) dinyatakan batal atau tidak sah karena

cacat hukum ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah dibantah

oleh Tergugat dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Surat

Keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil-dalil yang

dikemukakan Penggugat dan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat

dipertimbangkan sebagai berikut ;


43

Menimbang, bahwa Pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat

terhadap surat Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni

2014 (obyek sengketa) berdasarkan Pengaduan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) Indonesian Depelopment Watch (IDEWA) Nomor :

01A1-IDEWA/2013 tanggal 7 November 2013 yang pada pokoknya

PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) termasuk dalam Daftar Hitam

(blacklist) di Bank Dunia (World Bank) yang tertayang di situs

www.web.worldbank.org yang pada bagian “Listening Ineligible Firm and

Individual “ menyebutkan bahwa PT.Citra Gading Asritama (Penggugat)

dinyatakan Debarred Firm sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan

tanggal 6 Agustus 2014 dan dalam Copy Notice Uncentested Sanctions

Procending tanggal 7 Agustus 2012 dinyatakan bahwa PT. Citra Gading

Asritama tidak layak untuk ditunjuk sebagai pemenang pelelangan. Atas

informasi atau pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut

diatas pihak Tergugat menindak lanjuti dengan mengirim surat antara

lain ;

1. Mengirim surat tertanggal 13 November 2013 dengan surat Nomor :

600/P.U-BM/XI/2013/1089a yang ditujukan kepada Kepala Badan

Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Perihal

Permohonan bantuan pendapat terhadap hasil lelang dan telah

dibalas/ditanggapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum Badan

Pembinaan Konstruksi masing-masing tanggal 9 Januari 2014

dengan Nomor Surat : 1K 0204-KK/36 dan tanggal 7 Februari 2014

dengan Nomor Surat : 1K 0204-KK/106 (Vide Bukti T-8, T-11 dan

T-13) ;

2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Unit Layanan Pengaduan

(ULP) mengirim surat kepada PT.Citra Gading Asritama (Penggugat)

tanggal 04 Desember 2013 dengan Nomor Surat :

12/UND/POKJA.MY /ULP/XII/2013, Perihal Klasifikasi atas surat

Unit…………

44

Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Surat Nomor : 046/CGK/

XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 (Vide Bukti P-8, P-9) ;

3. Mengirim surat tertanggal 13 November 2013 dengan Nomor Surat :

600/P.U-BM/XI/2013/1089-b yang ditujukan kepada Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di

Jakarta, Perihal permohonan bantuan pendapat terhadap hasil lelang,

dan telah dijawab oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) tanggal 24 Desember 2013 dengan Nomor Surat :

B-7320/LKPP/D-IV.1/12/2013 (Vide Bukti T-9, T-10) ;

4. Mengirim surat kepada Kepala perwakilan Bank Indonesia Propinsi

Riau tertanggal 24 Oktober 2013 dengan Nomor Surat : 600/DPU/XI

2013/1108, Perihal permohonan klarifikasi informasi dan legalisasi

terkait Sanctions Case Nomor : 195 IBRD Loan Number 5834 –IND

(SRIP) atas nama PT. Citra Gading Asritama oleh Bank Dunia dan

dijawab oleh Bank Indonesia Perwakilan Propinsi Riau Tanggal 20

Desember 2013 dengan Nomor Surat : 15/89/DSTA/DSMI/Pbr (vide

Bukti T-3, T-4) ;

5. Mengirim surat kepada Direktur Utama World Bank perwakilan

Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014 dengan Nomor

Surat : 600/PU/MY/I/2014/40 Perihal permohonan klarifikasi

informasi dan legalisasi terkait Sanctions Case Nomor : 195 IBRD

Loan Number 4834-IND (SRIP) atas nama PT. Citra Gading Asritama

(dalam bentuk bahasa inggris) pihak Bank Dunia yang berkantor di

Jakarta telah menjawab pada tanggal 20 Maret 2014 (Vide Bukti

P-18, T-5, T-6 dan T-15) ;

6. Mengirim surat kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta pada

tanggal 12 Mei 2014 dengan Nomor Surat : 600/DPU/MY/

V/2014/295 Perihal Klarifikasi dan Permohonan Pendapat terkait

Request…………..

45

Request Bank’s Clarification On The Firm (PT. Citra Gading Asritama),

Who is recorded in Bank Debarment List dan telah dijawab oleh

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Pemerintah RI

pada tanggal 10 Juni 2014 dengan Nomor Surat : 3249/

D.4.11.06.2014 (Vide Bukti T-12, T-14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa surat yang telah

dikirim kepada Kementerian Pekerjaan Umum, lembaga dan World Bank

pada akhirnya menerbitkan pembatalan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning

(Multi Years) Nomor : 600/DPU/MY/ VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014.

Alasan Tergugat membatalkan obyek sengketa aquo adalah PT. Citra

Gading Asritama (Penggugat) adalah termasuk dalam Daftar Hitam

(blacklist), sebagaimana yang diliris dalam situs www.web.worldbank.org

pada tanggal 7 Agustus 2012. Dalam surat pembatalan tersebut,

Tergugat antara lain telah menggunakan beberapa acuan peraturan

Perundang-undangan sebagai dasar pembatalannya yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) huruf (n)

yang mengatur bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi syarat antara lain tidak

termasuk dalam Daftar Hitam ;

2. Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat

(1) huruf (n) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Daftar Hitam

adalah Daftar yang menurut identitas Penyedia Barang/Jasa yang

dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN, Lembaga Donor, dan atau

Pemerintah Negara Lain ;

3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 93 ayat 1 (c),

penyedia yang tidak menyampaikan data yang benar dapat

digugurkan ;

4. Peraturan………….

46

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab III bagian B.3 C.1

mengatur bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan

kualifikasi apabila salah satu dan/atau semua pengurus badan

usahanya tidak termasuk dalam Daftar Hitam ;

5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 18 ayat (6) apabila

ditemukan penemuan penipuan/pemalsuan atas informasi yang

disampaikan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pembatalan

sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam dan

jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan atau disetorkan ke kas

Negara atau Daerah (Vide Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa PT. Citra Gading Asritama (Penggugat)

ditunjuk sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) pada tanggal 12 September 2013 di

Website LPSE Kabupaten Bengkalis (www.lpse.bengkalis.go.id) dan

ditindaklanjuti diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi

Years) Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 kepada

Penggugat (PT.Citra Gading Asritama) ;

Menimbang, bahwa setelah diumumkan dan ditetapkan

PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) sebagai pemenang pelelangan

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning yang bersumber dari

pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2012-2015 Kabupaten Bengkalis sebagaimana diuraikan

diatas, pihak Tergugat melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten

Bengkalis berdasarkan bukti surat P-8 telah mengirim surat kepada

Penggugat pada tanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon

klarifikasi pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas sanksi

Daftar Hitam PT. Citra Gading Asritama, selanjutnya atas surat tersebut

pihak…………..

47

pihak PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) telah menjawab klarifikasi

tersebut pada tanggal 20 Desember 2013 melalui suratnya Nomor : 046/

CGA/XII/2013 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar kami

PT. Citra Gading Asritama di blacklist oleh pihak World Bank yaitu

tepatnya pada tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06

Agustus 2014 dan Penggugat telah menjelaskan lebih lanjut kepada

Tergugat hal-hal sebagai berikut ;

- Blacklist tersebut hanya berlaku dilingkungan World Bank, African

Development Bank dan Inter American Development Bank ;

- Blacklist tersebut tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional

(APBN/APBD) sesuai ketentuan yang berlaku menurut Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Cq Penetapan sanksi Daftar Hitam

dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ;

- Daftar Hitam Nasional harus diumumkan melalui Portal Pengadaan

Nasional sesuai dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ;

- Pengumuman melalui Portal Nasional oleh Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilakukan

paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen penetapan

sanksi Daftar Hitam dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) ;

- Bahwa hasil download Daftar Hitam nasional dari website Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (Portal

Nasional) posisi pada tanggal 20 Desember 2013 secara tertulis tidak

tercantum PT. Citra Gading Asritama sebagai penyedia barang/jasa

yang termasuk kedalam Daftar Hitam Nasional (Vide Bukti P-9) ;

- Bahwa PT.Citra Gading Asritama dapat membuktikan tidak termasuk

dalam Daftar Hitam Nasional adalah masih mendapatkan kontrak

kerja yang bersumber dari Anggaran Pendabapat Belanda Negara

(APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I dan

Tingkat II Kabupaten semenjak dikenakan sanksi bulan Agustus 2012

sampai dengan 2013 oleh World Bank ;


48

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat setelah

diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal

07 Oktober 2013 oleh Tergugat antara lain harus menyerahkan jaminan

pelaksanaan dan menandatangani surat perjanjian paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebagaimana telah didalilkan pada

posita gugatan Penggugat ternyata Tergugat tidak memproses surat

perjanjian/kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) dari waktu yang

ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari, padahal Penggugat sudah

menyerahkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan dari PT.Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya pada tanggal 17

Oktober 2013 sebesar Rp. 24.932.279.800 (dua puluh empat milyar

sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu

delapan ratus rupiah) (Vide Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa atas terlambatnya Tergugat menerbitkan

Surat Perjanjian Kontrak tersebut diatas selanjutnya pada tanggal 08

Januari 2014 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor

Surat : 025/CGA-JKT/I/2014 yang pada pokoknya meminta penjelasan

pelaksanaan kontrak dan dilanjutkan dengan mengirim surat kedua

pada tanggal 10 Februari 2014 dengan Nomor Surat : 048/CGA-

JKT/II/2014 yang memohon untuk segera menerbitkan surat perjanjian

kontrak. Oleh karena keterlambatan yang berlanjut-lanjut tersebut

menurut Penggugat telah melanggar Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Para Pihak

menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan

jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung

sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)” ;

Menimbang……………….

49

Menimbang, bahwa untuk mengkaji perbedaan persepsi

tentang penjatuhan sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa

dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan sesuai ketentuan Pasal

19 Ayat (1) khususnya huruf (n) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pemberlakuan

sanksi Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank

(ADB) dan World Bank, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (2)

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang dimaksud dengan

K/L/D/I adalah Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/

Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) dalam kaitannya dengan kegiatan Program Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1)

dan (2) ditegaskan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan

Presiden tersebut adalah pengadaan Barang/Jasa dilingkungan K/L/D/I

yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) ;

Menimbang, bahwa sumber anggaran untuk pekerjaan

pengadaan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis seluruhnya

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni dan

sama sekali tidak ada yang bersumber dari pinjaman atau hibah baik

dari dalam maupun luar negeri yang diterima Pemerintah/Pemerintah

Daerah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) penyedia

Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam huruf

(n) yaitu “tidak termasuk dalam Daftar Hitam” yang dalam penjelasan

pasal tersebut adalah Daftar yang memuat identitas penyedia

Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Donor

atau Pemerintah Negara lain ;


50

Menimbang, bahwa prosedur pemberian sanksi Daftar Hitam

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 telah ditentukan dalam Pasal 124 yaitu :

1. Bahwa yang membuat Daftar Hitam adalah K/L/D/I sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf (b) ;

2. Bahwa Daftar Hitam yang dibuat tersebut memuat :

- Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan

Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan ;

- Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/

Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk

dalam lingkup Peraturan Presiden tersebut ;

3. K/L/D/I mengesahkan Daftar Hitam kepada Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dimasukkan

kedalam Daftar Hitam Nasional ;

4. Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud dimutakhirkan setiap

surat dan dibuat dalam Portal Pengadaan Nasiaonal ;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti surat P-18 dan T-6 pihak

World Bank di Jakarta dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2014 yang

ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis

(Tergugat) sudah sangat jelas dalam penjelasannya bahwa PT. Citra

Gading Asritama (Penggugat) tercatat dalam Daftar Hitam World Bank,

yang merupakan sanksi dari kekuasaan dan kontrak yang dibiayai oleh

World Bank termasuk kegiatan proyek-proyek IFC, MIGA, serta kegiatan-

kegiatan IBRD dan IDA, World Bank pada kalimat terakhirnya

menjelaskan bahwa tidak memiliki pendapat khusus terhadap

perusahaan atau perorangan yang tidak berada dalam proyek yang

dibiayai oleh World Bank, oleh karena kegiatan proyek Tergugat berada

dalam Pembiayaan Pemerintah Lokal maksudnya adalah pendanaan dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis ;

Menimbang…………….

51

Menimbang, bahwa pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang

dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tetap berpedoman

pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan untuk petunjuk

teknisnya sesuai ketentuan Pasal 133 ditetapkan dengan peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ;

Menimbang, bahwa peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011

tentang petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam sebagaimana yang

disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) tanggal 13 Januari 2014 dengan Nomor Surat :

202/LKPP/D.II/01/2014 yang ditujukan kepada PT.Citra Gading

Asritama (Penggugat) telah menjelaskan bahwa ;

- Dalam Pasal 5 ditentukan yang berwenang menetapkan Daftar Hitam

terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada

penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I adalah

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- Dalam Pasal 9 ayat (2) (c) diatur bahwa Pengguna Anggaran (PA)/

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirim dokumen penetapan

sanksi Daftar Hitam kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ;

- Dalam Pasal 10 ayat (1) diatas bahwa kepada Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengumumkan

penetapan sanksi Daftar Hitam melalui Portal Nasional ;

- Selanjutnya, pada saat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) mengirim surat kepada PT. Citra Gading Asritama

tanggal 13 Juni 2014 kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak

termasuk/tercantum dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional ;

Menimbang…………….

52

Menimbang, bahwa dengan adanya situs yang tertayang di

www.web.worldbank.org yang pada pokoknya menyatakan PT. Citra

Gading Asritama termasuk dalam Daftar Hitam, sesuai dengan peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Nomor 7 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis Operasional Daftar Hitam,

Tergugat seharusnya mengambil tindakan dengan memproses tegas jika

memang dianggap BlackList/Daftar Hitam dari Bank Dunia itu bisa

dikenakan kepada PT. Citra Gading Asritama (Penggugat) dalam

kaitannya sebagai Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai

pemenang pelelangan kegiatan pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning

(Multi Years) karena sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 9 ayat (2) Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Nomor 7 Tahun 2011 Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap

penyedia Barang/Jasa dan/atau penerbit jaminan pada Penyelenggaraan

Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I. Faktanya dari adanya laporan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut sampai dengan Tergugat

menerbitkan obyek sengketa tentang pembatalan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 12 Juni 2014 tidak pernah

menggunakan atau memproses secara hukum sebagaimana aturan

diatas terhadap PT. Citra Gading Asritama dan justru Tergugat

menerbitkan Surat Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) sebagaimana tersebut diatas yang hanya mengacu kepada Daftar

Hitam yang dikeluarkan oleh World Bank yang sama sekali tidak ada

hubungannya atau kaitannya dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) murni di Kabupaten Bengkalis ;

Menimbang, bahwa sudah cukup jelas, penjatuhan sanksi

Daftar Hitam yang dikenakan oleh Asian Development Bank terhadap

PT. Citra Gading Asritama hanya berlaku dalam lingkup World Bank

group seperti Asian Development Bank, EDB, African Development Bank

dan Inter American Developmen Bank, yang nyata-nyata pendanaan

kegiatannya yang bersumber dari World Bank, sehingga tidak benar atau

tidak…….

53

tidak relevan jika Daftar Hitam tersebut disamakan atau dikait-kaitkan

dengan Proyek Pengadaan Jalan Duri-Sei Pakning Kabupaten Bengkalis

yang nyata-nyata pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tertanggal 13 Januari 2014

Nomor: 220/LKPP/D.II.1/01/2014 yang ditujukan kepada PT. Citra

Gading Asritama sampai pada tanggal 13 Januari 2014, PT. Citra Gading

Asritama tidak tercantum dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan

Nasional, dari data Portal Pengadaan Nasional tersebut oleh Penggugat

dapat membuktikan kepada Tergugat bahwa PT. Citra Gading Asritama

tetap mendapat kepercayaan dari beberapa daerah untuk mengerjakan

proyek-proyek yang bersumber dari pembiayaan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

yaitu antara lain sebagaimana ditunjukkan dari Bukti Surat P-24, P-25

dan P-26 yaitu ;

1. Penandatanganan surat perjanjian kerja Kontruksi (Kontrak Kerja

Satuan) No.5352/620/DBM-SDA/XII/2013 tanggal 19 Desember

2013 untuk kegiatan pembangunan Jalan Kembang Jenggut menuju

Kelekat, Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersumber dari dana

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013-

2015 ;

2. Penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 5478/620/DBM-SDA/

XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 untuk kegiatan pembangunan

Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisniss Distrik Tenggarong

Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersumber dari dana Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013-2015 ;

3. Penandatanganan surat perjanjian kerja harga satuan (Kontrak)

Nomor: HK.02.03/159/SKPD-TP/DPU-NTB/2014 tanggal 26 Februari

2014 untuk Pekerjaan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan TM.Rais dan

Jalan TGH. Ali Batu yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 ;


54

Menimbang, bahwa dari surat Gugatan, Jawaban, Bukti

Surat, dan Saksi di Persidangan, Pengadilan berpendapat sebagai

berikut ;

- Bahwa Surat Tergugat Nomor : 600/DPU/MY/2014/441 tertanggal

12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning

(Multi Years) yang ditujukan kepada PT. Citra Gading Asritama

(Penggugat) ditandatangani oleh Tergugat bertindak selaku Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dan bukan bertindak

selaku Pengguna Anggaran (PA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2012 khususnya Pasal 7 ayat (1) yang

menyebutkan : Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan

melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri dari a. Pengguna Anggaran

(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), b. Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan, d.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, oleh karena itu Surat

Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah cacat

hukum ;

- Bahwa surat dari PT. Citra Gading Asritama masing-masing

tertanggal 08 Januari 2014 dengan Nomor surat : 025/CGA-

JKT/I/2014 dan tertanggal 10 Februari 2014 dengan Nomor : 048/

CGA-JKT/II/2014 dengan Perihal Pelaksanaan Kontrak yang

ditujukan kepada Tergugat tidak pernah ditanggapi, hal tersebut telah

melanggar ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012,

Pasal 86 ayat (3) “Para Pihak menandatangani kontrak setelah

Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan Pelaksanaan paling

lambat 14 hari kerja terhitung sejak terbit Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)”, dan melanggar Pasal 15 huruf (j)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Konstruksi ;

- Bahwa……………

55

- Bahwa terlepas dari bisa dan tidak bisa atau sah tidaknya

masukan/pengaduan adanya PT. Citra Gading Asritama yang

terkena/masuk dalam Daftar Hitam dari Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang disampaikan kepada Tergugat adalah masih

bisa diperdebatkan, oleh karena ketentuan Petunjuk Teknis

Operasional Daftar Hitam telah diatur oleh peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7

Tahun 2011 ;

- Bahwa Daftar Hitam yang dikeluarkan kepada Penggugat oleh World

Bank telah memberi inspirasi Tergugat untuk membuat alasan-alasan

pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yaitu

dengan menggunakan beberapa peraturan Perundang-undangan

sebagaimana dicantumkan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka

9 (sembilan) pada obyek sengketa yaitu antara lain ;

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) huruf

k, huruf n, Pasal 92 ayat (1) c, Pasal 118 ayat (1) huruf c, Pasal

118 ayat (2), Pasal 118 ayat (6) ;


Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab III bagian b3c;

- Bahwa secara substansi prosedural Tergugat sebelum menerbitkan

Surat Keputusan aquo, Tergugat wajib mempedomani Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional

Daftar Hitam dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 secara

cermat, karena faktanya Tergugat saat menerbitkan Surat Keputusan

obyek sengketa hanya mendasarkan kepada informasi dari luar/

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyebutkan bahwa PT.

Citra Gading Asritama masuk daftar hitam world bank dan pasal-

pasal tertentu yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012……………..

56

2012 tersebut, yang justru oleh Kementerian Pekerjaan Umum Badan

Pembinaan Konstruksi dengan suratnya Nomor : IK 0204 – KK /106

tanggal 7 Februari 2014 yang ditujukan kepada Tergugat pada angka

11 (sebelas) menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan hubungan

antara Pasal 19 ayat (1) huruf n dengan Pasal 118 ayat (4) dan

dengan Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;

- Bahwa dapat dibenarkan PT. Citra Gading Asritama tidak termasuk

dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Portal Pengadaan Nasional

dengan dibuktikannya melalui penandatanganan Surat Perjanjian

Kerja dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang menggunakan sumber

dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ;

- Bahwa pemberlakuan Daftar Hitam oleh World Bank hanya berlaku

pada kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh World Bank termasuk

kegiatan proyek-proyek IFC, MIGA, serta kegiatan-kegiatan IBRD dan

IDA ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka

dapat disimpulkan bahwa Surat Tergugat/Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal

12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning

(Multi Years), sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah

bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu


Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 5 – 10 dan Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 86 ayat (3) dan juga telah

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB),

khususnya Asas Kecermatan sehingga Tergugat

telah mengabaikan dan menghilangkan hak-hak Penggugat untuk dapat

mengerjakan proyek Pembangunan Jalan Duri-Sei

Pakning (Multi Years), oleh karenanya Surat Keputusan aquo

telah……………

57

telah memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan obyek

sengketa dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/ MY/VI

/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 haruslah dinyatakan Batal ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Batal Surat

Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, maka dengan demikian

Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga patutlah

kiranya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Gugatan

Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat

diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan


tanggal 12 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam sengketa perkara ini yang besarnya akan

dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan yang

diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam posita

gugatan Halaman 11 (sebelas) yang oleh Pengadilan telah dikabulkan

dengan Penetapan Nomor : 19/PEN-PNG/2014/PTUN-Pbr tanggal 18

September 2014 dan guna untuk melindungi kepentingan Penggugat

agar dalam sengketa ini tidak dirugikan karena dikhawatirkan objek

sengketa akan menimbulkan dampak yuridis yang tidak diinginkan

Penggugat serta kerugian lainnya, maka Penetapan 19/PEN-

PNG/2014/PTUN-Pbr tanggal 18 September 2014 cukup beralasan

untuk dinyatakan sah dan berlaku ;

Menimbang…………………

58

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka alat bukti selebihnya

setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan

putusan ini, akan tetapi alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam

berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara serta Peraturan Perundang–undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014


Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri–Sei Pakning (Multiyears) ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/



Jalan Duri-Sei Pakning (Multiyears) ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bengkalis) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses Kontrak/Perjanjian

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri Sei-Pakning (Multiyears) dengan

pihak Penggugat ;

5. Menyatakan…………

59

5. Menyatakan Penetapan Hakim Nomor : 19/PEN-PNG/2014/PTUN-Pbr

tanggal 18 September 2014 tentang Penundaan/Penangguhan Surat

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor :

600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (Multiyears) tetap sah dan

berlaku ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa ini sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu

rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal : GATOT

SUPRIYANTO, S.H., M.Hum pada hari SELASA tanggal 17 September

2014, putusan ini diucapkan pada hari RABU tanggal 18 September

2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

tersebut dengan dibantu oleh Drs. PAUZAN, S.H. sebagai Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh kuasa

hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat ;

PANITERA,

ttd

Drs. PAUZAN, S.H.

HAKIM TUNGGAL,

ttd

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.

60

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan dan ATK

M e t e r a i

R e d a k s i

Surat-surat panggilan

J u m l a h

…………

…………

…………

…………

…………..

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

80.000,-

12.000,-

5.000,-

35.000,-

132.000,-

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

P U T U S A N - ptun-pekanbaru.go.idptun-pekanbaru.go.id/do/images/direktori putusan 192014.pdf · P U T U S A N No. 19 / G / 2014 / PTUN-Pbr. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

Documents