P U T U S A N - pt-medan.go.id · PDF fileP U T U S A N Nomor : 41/PDT/2016/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili

P U T U S A NNomor : 41/PDT/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

Alm. M. AMIN GINTING, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya :

1. SYAMSUL HILAL GINTING, Wiraswasta, beralamat di Jalan Mongonsidi

II Kelurahan No.17 Kota Medan ;

2. SADA ARIHTA GINTING, Wiraswasta, beralamat di Jalan Mongonsidi II

No.22 Kota Medan ;

3. REZEKI GINTING, Amd, Wiraswasta, beralamat di Jalan Pelajar Timur

Gang Darmo No.24 Kota Medan ;

4. SURIATI PINTA MEHULI GINTING, Wiraswasta, beralamat di Jalan

Mongonsidi II No.22 Kota Medan ;

5. EKAKIN GINTING, Wiraswasta, beralamat di Jalan Mongonsidi No.22

Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Terlawan I;

L a w a n :

1. H. ABDUL JALIL, Laki-laki, Umur 78, Pensiunan Pegawai, Alamat Jalan

Komp. Laut Yos Sudarso No. 17-A, Kelurahan Tanjung

Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I

semula Pelawan I ;

2. ABDULLAH, Laki-laki, Umur 56, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun

III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan

Perak, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya

disebut sebagai Terbanding II semula Pelawan II ;

3. LUTHFIAH, Perempuan, Umur 50, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Alamat Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan

- 2 -

Hamparan Perak, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Pelawan

III ;

4. ABDUL HALIM, Laki-laki, Umur 49, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan

Hamparan Perak, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Pelawan

IV ;

5. SITI ZUBAIDAH, S.Ag, Perempuan, Umur 47, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Alamat Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak,

Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan Provinsi

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V

semula Pelawan V ;

6. UBAIDILLAH, Laki-laki, Umur 43, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun

III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan

Perak, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya

disebut sebagai Terbanding VI semula Pelawan VI ;

7. AZMI, Laki-laki, Umur 39, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III,

Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak,

Kota Medan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut

sebagai Terbanding VII semula Pelawan VII ;

8. YAHYA, Laki-laki, Umur 62, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III,

Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak,

Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut

sebagai Terbanding VIII semula Pelawan VIII ;

9. SUTOPO, Laki-laki, Umur 64, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan KLY

Sudarso G Rakit 50 LK 7, Kelurahan Tanjung Mulia,

Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera

Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula

Pelawan IX ;

10. AMSALUDDIN, S.H, Laki-laki, Umur 40, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Jalan KL Yos Sudarso No. 141 LK VI, Kelurahan Titi

Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi

- 3 -

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X

semula Pelawan X ;

11. NURHAYANI, S.Sos, Perempuan, Umur 37, Pekerjaan Pegawai

Swasta, Alamat Jalan Kom. Laut Yos Sudarso No. 141 LK

VI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota

Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut

sebagai Terbanding XI semula Pelawan XI ;

12. NUR AMALIA MURNI, Perempuan, Umur 42, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Alamat Jalan Lebak Sari No. 19-A, Kelurahan Tg.

Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Kota Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula

Pelawan XII ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. H.HAMDANI HARAHAP, SH, MH 2.

MASITA HASIBUAN, SH dan DAM HASONANGAN HARAHAP, SH.

masing-masing Advokat berkantor pada Biro Hukum “ CITRA KEADILAN “

Jalan Sutomo No.6 Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) tertanggal 28 Oktober 2014

yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

No.2301/Penk/2014/PN.Mdn tertanggal 29 oktober 2014, selanjutnya

disebut sebagai Terbanding semula Pelawan;

D a n :

AHMAD, dahulu bertempat tinggal di Jalan Medan-Belawan Km. 8

Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota

Medan, dan sekarang tidak diketahui lagi dimana

alamatnya, namun diduga tetap berada di Negara Republik

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

semula Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :

41/PDT/2016/PT-MDN tanggal 9 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor :

508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara

tersebut ;

- 4 -

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PELAWAN dengan surat Perlawanan tanggal 29

Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan pada tanggal 29 Oktober 2014 dalam Register Nomor 508/Pdt.Plw/

2014/PN.Mdn , telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

Adapun perlawanan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pelawan I bersama-sama dengan Hajjah Fatimah Zahrah, Haji Ahmad

atau disebut juga H. Ahmad Syafiuddin, Haji Mahmud, Haji Amaluddin, Hajjah

Halimah, Hajjah Patimah, Hajjah Zainah, Abdul Djalil, Hajjah Aminah, Hajjah

Nur Amnah kesemuanya adalah anak kandung dari H. Muhammad Turki hasil

perkawinannya dengan istrinya bernama Hj. Misah (sesuai dengan Penetapan

Pengadilan Agama Medan No. 601/PEN/1989/1989/PA.Mdn), sedangkan

Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, Pelawan VII,

Pelawan VIII, dan Pelawan IX adalah anak kandung dari Haji Ahmad, dan

Pelawan X, Pelawan XI, dan Pelawan XII adalah anak kandung dari H.

Amaluddin ;

Bahwa semasa hidup alm. Muhammad Turki ada memiliki sebidang tanah

seluas lebih kurang 20.360 M² yang terletak di Jl. Komodor Laut Yos Sudorso

KM. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang

diperolehnya dari Tengku Jaksa, sedangkan Tengku Jaksa memperolehnya

dari dan atas pemberian Sultan Deli pada tahun 1898, kemudian anak Tengku

Jaksa, yakni Tengku Hamidin dkk, menjualnya kepada H. Turki dihadapan

mahkamah kerapatan medan sesuai dengan Gran Sultan (GS) No. 7.

Kemudian pada tahun 1998 Para Pelawan ic. H. Abdul Jalil mengajukan

permohonan hak tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan

oleh Badan Pertanahan Nasional memberikan Hak Milik Tanah kepada para

penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No. : 283/HM/BPN/98 Tentang Pemberian Hak

Milik Atas Tanah di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 13

Agustus 1998, Memutuskan, Menetapkan, PERTAMA : Memberikan kepada

Abdul Jalil, dkk (Para Pelawan) hak milik atas tanah yang terletak di Jl.

Komodor Laut Yos Sudorso KM. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan

Medan Deli Kota Medan dengan batas-batas, sebelah :

Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan sekarang

berbatasan dengan PT. Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak,

sepanjang 330 M ;

- 5 -

Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi

GS 7), sekarang berbatas dengan Jl. Komodor Laut Yos Sudorso

sepanjang 60,4 M.;

Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri

sekarang berbatasan dengan tanah Milik Suwandi Bunsui dan tanah Alm.

Bajuri, sepanjang 330 M.;

Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya selatan

utara 60,4 M (dulu dan sekarang sama).

Bahwa setahu bagaimana Para Pelawan menerima surat dari Pengadilan

Negeri Medan No. W2.U1/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 pada tanggal 03

September 2013 Perihal : pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan

tanah Para Pelawan tersebut sebagai bagian dari objek perkara dalam perkara

Nomor : 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn yang akan dilaksanakan pada

hari Rabu 11 September 2013, padahal Para Pelawan tidak sebagai pihak

(Tergugat) dalam perkara pokoknya Reg. No. : 453/Pdt.G/2001/PN-Mdn dan

tidak ada hubungan Para Pelawan dengan M. Amin Ginting sebagai

Penggugat yang sekarang diteruskan oleh ahli warisnya dalam hal ini

Terlawan I dalam perkara tersebut dan dengan Ahmad ic. Terlawan II sebagai

Tergugat serta Para Pelawan tidak memperoleh tanah terperkara dari Ahmad

yang diposisikan sebagai pemilik tanah terperkara berdasarkan Grand Sultan

Nomor 415 ;

Bahwa atas pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi tersebut Para Pelawan

mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam

perkara Reg. No. : 502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn yang telah diputuskan pada

tanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Medan

menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (NO), karena

keputusan NO, maka secara hukum Pelawan masih diperkenankan

mengajukan perlawanan kembali guna menyempurnakan, baik formil maupun

substansi hukumnya ;

Bahwa bila dipelajari secara seksama dari segala aspek, secara hukum,

logika akal sehat keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. :

453/Pdt.G/2001/PN-MDN yang akan dieksekusi tersebut telah cacat hukum

prosedural dan cacat hukum substantif, dilakukan dengan cara-cara melawan

hukum, sehingga tidak memiliki syarat hukum untuk dieksekusi atau tidak

dapat dieksekusi (non eksekutabel), karena Grand Sultan No. 415 yang

dinyatakan Pengadilan Negeri Medan meliputi (bagian dari) tanah Ahmad ic.

Terlawan II adalah cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- 6 -

Grand Sultan (GS) No. 415 sebagai dasar Pengadilan Negeri Medan

mengeksekusi tanah terperkara adalah cacat hukum, karena GS 415

bukan atas nama Ahmad, tetapi an. Tengku Maimunah dan bila pun

telah milik Ahmad, Penggugat (asal) Muhammad Amin Ginting melawan

Ahmat dalam perkara Reg. No. : 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. tidak dapat

menguraikan dalam dalil posita gugatannya, cara Ahmad memperoleh

tanah terperkara, sehingga menjadi hak miliknya ic Ahmad, karena tidak

ada sebab-musababnya dalam Grand Sultan (GS) No. 415 tersebut

menjadi milik Ahmad ;

Dalam GS 415, batas tanahnya disebut :

Peringgan sebelah Selatan Tengku Farid Cs panjangnya selatan utara

sebelah barat 380 M2 ;

Peringgan sebelah Utara Tengku farid Cs jalan belawan selatan utara

sebelah timur 440 meter ;

Peringgan sebelah Barat Tengku maimunah barat timur sebelah

selatan 300 meter ;

Peringgan sebelah Timur Jalan Kampung barat timur sebelah utara

280 meter ;

dihubungkan dengan batas-batas tanah terperkara yang diuraikan dalam

posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sesuai dengan GS 415

tahun 1939, yakni sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Maimunah, sekarang tanah

jalur hijau/Sungai Deli ±400 M.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan – Belawan ± 440 M ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tengku Maimunah,

sekarang tanah PT. Gugang Garam, ±300 M.

Sebelah Utara berbatasan dengan Tengku Maimunah sekarang tanah

Pabrik PT. Industri Karet Deli ± 230 M

dihubungkan dengan keadaan rill masa lalu dengan masa sekarang,

diperoleh fakta tidak sama batas-batasnya dan juga dengan

ukurannya, sehingga dapat disimpulkan tanah GS 415 berada di

tempat lain, tidak menyangkut tanah terperkara ;

Bahwa Grand Sultan (GS) No. 415 tidak terdaftar di Kesultanan Deli dan

Kesultanan Deli telah menyatakan Grand Sultan (GS) No. 415 sebagai

surat palsu sesuai dengan keterangan Sultan Deli dalam Surat Nomor :

24.6/IM-SD/2011 tertanggal 19 Mei 2011 yang ditujukan kepada

Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan ;

- 7 -

Bahwa Grand Sultan (GS) No. 415 tidak terdaftar di Kantor Pertanahan

Kota Medan sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanah Kota Medan

sesuai dengan Suratnya Nomor : 2033/600-12.71/VI/2011 ttgl 14 Juni

2011 yang ditujukan ke Polres Pelabuhan Belawan ;

Bahwa lazimnya Kesultanan Deli memberikan Hak kepada Warganya

hanya seluas 2 Hektar, tetapi dalam Grand Sultan (GS) No. 415 seluas

10,8 Hektar ;

Bahwa Ahmad tidak dikenal masyarakat dan tidak pernah menguasai dan

mengusahai tanah terperkara sebagaimana diwajibkan oleh Kesultanan

Deli dalam Grand Sultan (GS) No. 415 tersebut, sehingga seandainya

benar Grand Sultan (GS) No. 415 sebagai milik Ahmad -- quad noon hak

Ahmad telah gugur sebagai pemilik tanah terperkara;

Bahwa lazimnya sesuatu Grand Sultan dalam satu daerah Nomornya

berurutan, namun faktanya Grand Sultan (GS) No. 415 tidak ada

bersebelahan dengan tanah terperkara, sementara Grand Sultan (GS)

No. 10 sebagai tanda bukti Hak Muhammad Badjuri, berurutan satu sama

lain seperti Grand Sultan (GS) No. 7 atas nama Muhammad Turki, Grand

Sultan (GS) No. 8 an. Tengku Zubir yang sekarang ditingkatkan status

haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 78 Tahun 1965 an.

Suwandi dkk, Grand Sultan (GS) No. 6 sekarang Kantor Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) dan GS No. 9 sekarang menjadi milik PT. Gudang

Garam ;

Bahwa bila perkara perdata menyangkut tanah, secara Hukum Acara Perdata

Pengadilan (Majelis Hakim) mewajibkan dilakukan sidang lapangan, akan

tetapi faktanya Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. Nomor :

453/Pdt.G/2001/PN-MDN tidak melakukan sidang lapangan, yang seharusnya

dilakukan karena Majelis Hakim yang mengadilinya wajib bertanggungjawab

keputusannya kemudian dapat dieksekusi, supaya dapat dieksekusi harus

diketahui batas-batas objektif tanah terperkara, apakah objek benar milik

Penggugat dan apakah diatas tanah ada orang lain yang merasa berhak (data

fisik), dan apakah data juridis ic. Grand Sultan (GS) No. 415 secara formil dan

materil milik Tergugat II, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180

Rbg, Pasal 211 s/d 214 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat ;

Bahwa oleh karena kewajiban hukum tersebut dilanggar oleh Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara pokok dan ditemukan pula dalam

objek perkara GS 415 meliputi seluas 10,8 Ha terbukti telah dikuasai dan

diusahai oleh orang lain, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Perumahan Dinas

- 8 -

PU, PT. Industri Karet Deli, dan Para Pelawan telah menguasai dan

mengusahai (menghuni/menetap) dan telah memiliki bukti hak atas tanah

masing-masing, seperti GS No. 6, 7, 8, 9 dan 10 dan telah ditingkatkan haknya

menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 334/335 An. PT. Industri Karet Deli,

SHM Nomor 78 (Ex GS Nomor 8) An. Suwandi, SHM Nomor 85 An. Lim Sin

Oh, sehingga secara hukum bilapun benar GS 415 – quad noon – GS 415

telah menjadi terlumpuhkan ataupun bila Terlawan I masih merasa berhak

sebagai pemilik atas tanah terperkara, Terlawan I harus melakukan gugatan

baru terhadap pihak Pelawan, atau dengan kata lain Penetapan Eksekusi No. :

59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn menjadi keputusan yang tidak dapat

dilaksanakan lagi (non eksekutabel);

Bahwa demikian pula bila diperhatikan secara seksama Surat Pengakuan

Hutang Ahmad kepada Amin Ginting tertanggal 10 Mei 1956 sebagai

sumber hukum (rujukan) dalam memutus keputusan Reg/ No. :

453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. hanya ditandatangani oleh dua orang saksi, tidak

diketahui oleh Kepala Kampung atau Kepala Kelurahan (non authentik) dan di

persidangan Penggugat ic. M. Amin Ginting sekarang diteruskan oleh ahli

warisnya Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi tidak menghadirkan saksi-

saksi yang dapat membenarkan Surat Pengakuan tersebut, dan tidak pula

ditandatangani oleh Muhammad Amin Ginting, sehingga secara logika hukum

dan hukum pembuktian, surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti

yang sah dan berkekuatan hukum yang dapat menjadi rujukan pembenar telah

terjadi hutan piutang, dengan gadai GS 415 seluas tanah 10,89 H. Apalagi

hutang Ahmad ic. Terlawan II kepada pihak Terlawan I hanya Rp. 700.000,00

dipandang tidak cukup alasan hukumnya ;

Bahwa seandainya Surat Pengakuan hutang tersebut benar adanya – quad

noon -- tidaklah adil bila uang pinjaman hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh

ratus ribu rupiah) diganti/dibayar menjadi seharga Tanah 10,8 Hektar,

sehingga keuntungan pihak Penggugat (Amin Ginting) menjadi 10.800 x Rp.

3.000.000,00 = Rp. 32.400.000.000,00.- yang diputuskan Pengadilan tersebut;

Bahwa bila seandainya keputusan pengadilan tersebut dipandang berkeadilan

-- quad noon -- diktum Keputusan Pengadilan Reg. Nomor :

453/Pdt.G/2001/PN-MDN yang berprasa : “menghukum Tergugat dan atau

siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan hak

dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan

kosong kepada Penggugat .......... “ . Artinya, makna hukum keputusan ini

hanya menghukum bagi pihak ketiga yang memperoleh hak tanah yang

bersumber dari Grand Sultan (GS) No. 415 , sementara Para Pelawan atau

- 9 -

orang lain disekitar tanah terperkara bukan memperoleh dari Ahmad ic.

Terlawan II, tetapi telah memperoleh hak jauh sebelumnya sesuai dengan

Grand Sultan (GS) No. 10 (bagi Penggugat), sedangkan tanah sekitar lainnya

berdasarkan Grand Sultan (GS) No. 6,7,8,9, yang sekarang telah ditingkatkan

menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), salah satu faktor kekeliruan Pengadilan

Negeri Medan mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor :

59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001 dan melaksanakan Eksekusinya ;

Bahwa akibat akan dilaksanakannya eksekusi Keputusan Pengadilan Reg. No.

: 453/Pdt.G/2001/PN-Mdn terhadap tanah seluas 10,8 Ha yang telah dihuni

banyak orang, maka atas permohonan masyarakat luas kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi telah menyurati

Pengadilan Negeri Medan yang pada pokonya memerintahkan Pengadilan

Negeri Medan menunda pelaksanaan eksekusi dan supaya melaporkan

secara tertulis keberadaan Grand Sultan (GS) No. 415 dan tentang orang-

orang yang ada di atas tanah terperkara, akan tetapi diabaikan oleh

Pengadilan Negeri Medan, pengabaian ini tidak lazim dalam praktek peradilan

di Indonesia, setiap perintah jabatan yang lebih tinggi akan dipatuhi oleh

Pejabat Pengadilan dibawahnya, namun dalam perkara aquo menyimpang dari

kebiasaannya, sehingga dapat diduga keputusan perkara pokok dan

pelaksanaan eksekusi diputuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan eksekusinya

dalam keadaan melawan hukum dan dipengaruhi oleh pihak ketiga pengendali

dengan kekuatan uangnya (mafioso peradilan) ;

Bahwa inheren dengan fakta-fakta dan alasan logis diatas bila dihubungkan

perkara aquo dengan pertimbangan hukum dan keputusan Pengadilan Negeri

Medan dalam perkara Reg. Nomor : 489/Pdt. Plw/2013/PN-MDN antara

Suwandi, dkk melawan Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi, Perlawanan

Pelawan Suwandi,dkk ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan alasan

objek tanah yang didalilkan Pelawan tidak sama dengan objek tanah yang

dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, sementara faktanya Suwandi dkk,

menerima anmaning dari pengadilan atas permohonan dari Terlawan I,

dengan demikian dapat dipastikan objek tanah yang diperkarakan antara

Suwandi dengan objek yang dimohonkan oleh Terlawan I adalah sama, dan

terbukti pula Pengadilan Negeri Medan telah mengeksekusi tanah Suwandi

yang telah memiliki Sertifikat HM No. 78 Tahun 1965, oleh karena itu makin

dapat diyakini Keputusan Pengadilan Negeri Medan dan pelaksanaan

eksekusi Reg. No.59 /Eks/ 2005/ 453/Pdt.G/2001/PN-MDN dilakukan dengan

cara-cara melawan hukum dengan menghalalkan segala cara yang

menyimpangkan hukum (mafioso) ;

- 10 -

Bahwa oleh karena keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. :

453/Pdt.G/2001/PN-Mdn didasari dengan perbuatan yang menyimpang, GS

415 adalah fiktif Ahmad sengaja diciptakan, tidak dilakukan tata cara

persidangan sebagaimana seharusnya menurut Hukum Acara Perdata dan

demikian pula Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan Reg. No. :

59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn karena tidak dilakukan peninjauan fisik

atas tanah yang dieksekusi (tanah terperkara) dan diatas tanah terperkara

telah ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai

dengan keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. : 473 PK/Pdt/2010 dan

keputusan Pengadilan Tinggi Reg. No. : 383/ PDT/ 2013/ PT-Mdn yang

menyatakan kedua keputusan tersebut memutuskan tanah terperkara sebagai

milik Para Pelawan, karena itu berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg,

Pasal 211 s/d Pasal 214 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka dapat disimpulkan

Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi memohon dalam keadaan beriktikad

buruk dan melawan hukum dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri

Medan Reg. No. : 59/ Eks/ 2005/ 453/ Pdt.G/2001/PN-Mdn tersebut secara

hukum tak dapat lagi dieksekusi (non eksekutabel) ;

Bahwa oleh karena Pelawan telah menguasai dan mengusahai tanah

terperkara sebelum Indonesia Merdeka hingga sekarang, memperoleh hak

secara beriktikad baik sesuai dengan Grand Sultan Nomor 7 dan telah

mendapat pengakuan hak milik dari negara sesuai dengan Surat Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 283/HM/BPN/98 tertanggal

13 Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya

Medan Provinsi Sumatera Utara, maka dapat ditarik kesimpulan Para Pelawan

adalah Pelawan yang baik ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan

seraya memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan ini, seterusnya

mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang

terletak di Jl. Komodor Laut Yos Sudorso KM. 8 Kelurahan Tanjung Mulia

Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan batas-batas, sebelah :

Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan

sekarang berbatasan dengan PT. Industri Karet Deli dan Kantor

Pelayanan Pajak, sepanjang 330 M ;

- 11 -

Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan

(versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jl. Komodor Laut Yos Sudorso

sepanjang 60,4 M.


sekarang berbatasan dengan tanah Milik Suwandi Bunsui dan tanah

Alm. Bajuri, sepanjang 330 M.


utara 60,4 M (dulu dan sekarang sama).

sesuai dengan Grand Sultan Nomor 7, yang telah ditingkatkan status

haknya menjadi hak milik sesuai dengan keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 283/HM/BPN/98 tertanggal 13

Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya

Medan Provinsi Sumatera Utara ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita

eksekutorial sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. :

59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tertanggal 14 Agustus 2013 ;

Menghukum dan membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini

kepada Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng ;

Subsidair.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut pihak Ter

lawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Melekat Azas Ne Bis In Idem.

Bahwa Pelawan I s/d XII (disebut juga Para Pelawan) dahulu telah pernah

mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I dan II di Pengadilan

Negeri Medan dibawah register nomcr :502/ Pdt.Plw/ 2013/ PN-Mdn yang

diputus tanggal 24 September 2014 (vide dalil posita perlawanan point 4)

dan gugatan perlawanan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa adapun objek gugatan perlawanan Para Pelawan (alasan Para

Pelawan) dahulu dan sekarang adalah karena Para Pelawan menerima

surat dari Pengadilan Negeri Medan No. W2. Ul/13.894 /Pdt.04.10/

IX/2013 pada tanggal 03 September 2013, Perihal : Pemberitahuan

Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Objek Perkara Dalam Perkara

No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn. yang akan dilaksanakan pada

- 12 -

hari Rabu tanggal 11 September 2013 (vide dalil posita perlawanan point

3) ;

Bahwa oleh karena dalam perlawanan dahulu dan sekarang subjek dan

objeknya sama, sedangkan perlawanan terdahulu telah diputus sehingga

berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan perlawanan a quo telah

melekat Azas Ne Bis In Idem sehingga gugatan perlawanan Para Pelawan

harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata

adalah terhadap objek gugatan yang sama dan alasan mengajukan

gugatan yang sama telah melekat Azas ne bis in idem sehingga gugatan

tidak dapat diajukan 2 (dua) kali. Mengenai hal tersebut perkenankanlah

Terlawan Penyita mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam

bukunya Hukum Acara Perdata halaman 447 yang mengatakan

"Ketentuan mengenai syarat itu, telah pernah disinggung dalam Putusan

MA No.647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976. Menurut putusan tersebut,

untuk menentukan ada tidaknya ne bis in idem dalam suatu gugatan, tidak

ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek

yang sama";

B. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Melanggar Hukum Acara Perdata.

Bahwa adapun alasan gugatan perlawanan Para Pelawan adalah karena

Para Pelawan menerima surat dari Pengadilan Negeri Medan

No.W2.Ul/13.894/Pdt. 04.10/IX/2013 tanggal 03 September 2013, Perihal :

Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Objek

Perkara Dalam Perkara No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn

terhadap objek gugatan dalam perkara pokok No.453/PdtG/2001/PN-Mdn

tanggal 27 Desember 2001 ;

Bahwa sebelumnya, sebelum Para Pelawan menerima surat dari

Pengadilan Negeri Medan No.W2.Ul/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 tanggal 03

September 2013 tersebut, kemudian mengajukan perlawanan di

Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomor :502/ Pdt. Plw/ 2013/

PN-Mdn yang diputus tanggal 24 September 2014, dan dilanjutkan dengan

perlawanan yang kedua kalinya terhadap perkara pokok

No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 27 Desember 2001, Ketua Fengadilan

Negeri Medan telah menerbitkan PENETAPAN No.59 /Eks/ 2005/

453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. tanggal 26 Nopember 2008, dan telah

melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah yang kosong seluas

22.719,45 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Barat 169,50 M, berbatas dengan Benteng Sei Deli ;

- 13 -

Sebelah Timur 148,70 M, berbatas dengan Dinding Tembok

Suwandi ;

Sebelah Selatan 123,50 M, berbatas dengan Dinding Tembok

FT. Gudang Garam ;

Sebelah Utara 163 M, berbatas dengan Dinding Tembok Pabrik

IKD ; sesuai BERITA ACARA EKSEKUSI PENGOSONGAN

(ONTRUIMING No.59 /Eks/ 2005/ 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn.

tanggal 04 Desember 2008 dan telah diserahkan kepada,

dikuasai dan dimiliki oleh ahliwaris Aim. M. AMIN GINTING ic.

Terlawan I selaku pemohon Eksekusi ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas objek gugatan perlawanan Para

Pelawan telah dieksekusi sebagian dan oleh karena sudah dieksekusi

sebagian maka seharusnya Para Pelawan TIDAK mengajukan gugatan

perlawanan akan tetapi mengajukan gugatan perdata biasa sebagaimana

ditegaskan dalam :

Putusan M.A.R.I. No.996 K/Pdt/1989 tanggal 30 Mei 1991, Kaidah Hukumnya

menyatakan : "Bahwa derden verzet yang diajukan atas conservatoir beslag yang

diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan

selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai

kekuatan hukum tetap serta conservatoir beslag tersebut belum diangkat";

Pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara

Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 300

menyebutkan :

"Derden Verzet atas conservatoir beslag dapat diajukan pemilik selama

perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan

hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu,

bukan derden verzet, tetapi bertentuk gugatan perdata biasa"; Pendapat Prof.

Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata

Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2000, halaman 210

menyebutkan :

"Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai pelaksanaan lelang/ penjualan

barang sitaan, dalam hal ini perlawanan tidak dapat dibenarkan dan pengadilan

akan menolak perlawanan tersebut. Jalan yang dapat ditempuh adalah dengan

mengajukan gugatan baru..............................Akan tetapi, karena eksekusi sudah

selesai maka perlawanan tersebut di tolak. Jalan yang dapat ditempuh oleh Beni

pemilik adalah mengajukan gugatan baru ..........................................

C. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel.

- 14 -

a. Bahwa dalam perlawanan terdahulu Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn

tanggal 24 September 2014 antara lain disebutkan :

Yang mengajukan perlawanan 13 (tiga belas) orang, yaitu : H. ABDUL

JALIL, ABDULLAH, LUTHFIAH, ABDUL HALIM, SITIZUBAIDAH, S.

Ag., UBAIDILLAH, AZMI, YAHYA, SUTOPO, AMSALUDDIN, SH.,

NURHAYANI, S. Sos., NUR AMALIA MURNI dan ZAINAL ABIDIN.

Luastanah : 20.000 m2.

Batas-batas dan luas tanah :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komodore Laut Yos Sudarso

sepanjang 57,5 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli sepanjang 57,5 Meter.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan

tanah almarhum Bahjuri sepanjang 290 Meter.

- Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Pelayanan Pajak dan tanah

milik Pabrik Karet Deli sepanjang 290 Meter.

Sedangkan fakta batas-batas tanah sewaktu Pemeriksaan Setempat

adalah :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komodore Laut Yos

Sudarso.

- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suwandi Buncui dan

tanah Alm. Bahjuri.

- Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

b. Bahwa dalam perlawanan sekarang Reg. No.508/Pdt.Plw/2014/PN-Mdn antara

lain disebutkan:Yang mengajukan perlawanan 12 (dua belas) orang, yaitu: H.

ABDULJALIL, ABDULLAH, LUTHFIAH, ABDUL HALIM, SITIZUBAIDAH,S.Ag.,

UBAIDILLAH, AZMI, YAHYA, SUTOPO, AMSALUDDIN, SH., NURHAYANI,

S. Sos., dan NUR AMALIA MURNI.

Luas tanah : 20.360 m2.

Batas-batas dan luas tanah :

Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan

sekarang berbatasan dengan PT. Industri Karet Deli dan Kantor

Pelayanan Pajak, sepanjang 330 M ;


(versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jl. Komodor Laut Yos Sudarso

sepanjang 60,4 M.

- 15 -


sekarang berbatasan dengan tanah Milik Suwandi Bunsui dan tanah

Aim. Bajuri, sepanjang 330 M.


utara 60,4 M (dulu dan sekarang sama) ;

c. Bahwa oleh karena dalam gugatan perlawanan dahulu dengan gugatan

perlawanan sekarang terdapat perbedaan mengenai subjek hukum yang

mengajukan perlawanan (dahulu 13 orang, sekarang 12 orang), dan objek

tanah mengenai jumlah luas,batas-batas dan ukuran, termasuk dengan batas

Pemeriksaan Setempat dalam perlawanan terdahulu, maka gugatan

perlawanan Para Pelawan obcuur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat

diterima.

D. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Petitum

Tidak Jelas.

Bahwa dengan dasar GS No.7 dan Surat Kepurusan BPN

No.283/HM/BPN/98 tanggal 13 Agustus 1998, Para Pelawanan

mendalilkan dalam dalil posita perlawanannya sebagai Pelawan yang baik

(vide point 13 dalil posita) ;

Bahwa akan tetapi dalam petitum Para Pelawan tidak meminta /menuntut

agar dinyatakan sebagai Pelawan yang baik atau Pelawan yang benar

(good opposant) ;

Bahwa oleh karena Para Pelawan tidak meminta / menuntut agar

dinyatakan sebagai Pelawan yang baik atau Pelawan yang benar (good

opposant) maka sesuai Hukum Acara Perdata perlawanan Para Pelawan

harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

E. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Posita dan

Petitum Tidak Saling Mendukung.

Bahwa Para Pelawan dalam petitum perlawanannya point 3 menuntut agar

Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan "Memerintahkan Panitera

Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita eksekutorial sesuai

dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg.

No.:59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tertanggal 14 Agustus 2013"

Bahwa akan tetapi Para Pelawan dalam posita / fundamentum petendi

perlawanannya tidak ada menguraikan tentang Penetapan Pengadilan

Negeri Medan Reg. No.: 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tertanggal

14 Agustus 2013, tegasnya petitum TIDAK DIDUKUNG posita

/fundamentum petendi ;

- 16 -

Bahwa oleh karena petitum TIDAK DIDUKUNG/TIDAK SINKRON dengan

posita / fundamentum petendi maka menurut Hukum Acara Perdata dan

pendapat Mahkamah Agung terhadap perkara yang demikian harus

dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai putusan Mahkamah Agung No.720

K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang Kaedah Hukumnya menyatakan :

"Petitum suatu gugatan perdata harus di dasarkan dan di dukung oleh

positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan

nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan

petitumnya.

Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak

jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut

Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus

dinyatakan : "tidak dapat diterima".

Bahwa untuk meneguhkan Eksepsi tersebut di atas, perkenankanlah Terlawan

I menghunjuk Yurisprudensi tetap M.A.R.I. sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember

1970, yang pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan : " Apabila

dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak

dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan TIDAK

DAPAT DITERIMA".;

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober

1976, yang pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan : "Gugatan

yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya

kekeliruan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA".; Bahwa

dari uraian tersebut di atas, jelas gugatan perlawanan para Para Pelawan

dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil, sehingga sangat beralasan

hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan gugatan

perlawanan Para Pelawan DITOLAK atau dinyatakan TIDAK DAPAT

DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Terlawan I Dalam Eksepsi tersebut

diatas mohon dianggap telah masuk dan menjadi bagian Dalam Pokok

Perkara, sehingga tidak mengulanginya satu persatu pada bagian Dalam

Pokok Perkara ini ;

Bahwa Terlawan I menolak, membantah dan memungkiri seluruh dalil

posita dan petitum perlawanan Para Pelawan kecuali diakui secara tegas di

bawah ini ;

- 17 -

Bahwa Terlawan I membantah dan menolak dalil posita perlawanan point 2

s/d 13, dengan dasar dan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terlawan I adalah ahliwaris dari Alm. MUHAMMAD AMEV

GINTING meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2010 dan Almh. SITI

AISYAH SITEPU meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1995 ;

Bahwa benar semasa hidupnya Alm. MUHAMMAD AMIN GINTING memiliki

sebidang tanah seluas 10,89 Ha, sebagaimana diuraikan dalam Grant

Sultan (GS) No.415 tahun 1939, terletak di Kelurahan Tanjung Mulia

(dahulu Kampung Tanjung Mulia), Kecamatan Medan Deli, Kota Medan

Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah T. Maimunah sekarang tanah jalur

hijau/sungai deli 400 m ;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan - Belawan 440 m ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tengku Maimunah sekarang

tanah kantor PT. Gudang Garam 300 m ;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tengku Maimunah sekarang

tanah pabrik PT. Industri Karet Deli 230 m ;

Bahwa tanah seluas 10,89 Ha ic.GS No.415 tahun 1939 awalnya diperoleh

Alm.MUHAMMAD AMIN GINTING dari AHMAD sesuai Surat Pengakuan

AHMAD yang dibuat diatas kertas segel dihadapan saksi-saksi pada

tanggal 10 Mei 1956. Dalam Surat Pengakuan AHMAD disebutkan bahwa

"benar AHMAD memindjam uang AMIN GINTING sebanjak Rp.700.000,-

(tudjuh ratus ribu rupiah) dan AHMAD berdjandji membajar 1 (satu) tahun

kemudian, dengan djaminanja GS No.415 tahun 1939, apabila tidak dibajar

maka tanah dan rumah dan hasil sewa mendjadi milik AMIN GINTING " ;

Bahwa GS No.415 tahun 1939 diterbitkan oleh Sri Paduka Tuanku Negeri

Deli yang termaktub di Mahkamah Kerapatan Medan pada 25 hari bulan

Februari 1939 dan diberikan kepada seorang Islam bernama TENGKU

MAIMUNAH berupa pembagian yang berasal dari Gran nomor 258 di

Kampung Tanjung Mulia tanggal 16 hari bulan Mei tahun 1917. Kemudian

berpindah kepada ABDULLAH dan ASNIKA oleh karena dijual TENGKU

MUHAMMAD MALIK sebagai kuasa dari TENGKU KHAIRIYAH Cs,

kemudian berpindah hak kepada AHMAD oleh karena dijual ABDULLAH

dan ASNIKA ;

Bahwa peralihan hak dari AHMAD kepada Aim. M. AMIN GINTEVG sesuai

Surat Pengakuan AHMAD tahun 1956 diatas, sepanjang PARA PIHAK

sepakat mengenai isi dan apa yang diperjanjikan, secara hukum peralihan

- 18 -

hak tersebut mengikat PARA PIHAK tanpa harus diketahui Kepala

Kampung.

Bahwa kepemilikan Alm. MUHAMMAD AMIN GINTING terhadap tanah

seluas 10,89 Ha ic. GS No.415 tahun 1939, telah disahkan secara hukum

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.453/Pdt.G/

2001/PN.Mdn tanggal 27 Desember 2001 dan telah berkekuatan hukum

tetap (Inkracht van Gewijsde)sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan

No.W2.Ul/3218/Pdt.04.10/in/ 2011, tanggal 07 Maret 2011 ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan No.453/Pdt.G/

2001/PN.Mdn tanggal 27 Desember 2001 telah berkekuatan hukum tetap,

selanjutnya M. AMIN GINTING mengajukan permohonan eksekusi tanggal

29 Nopember 2005, dan Ketua Pengadilan Negeri Medan telah

mengabulkan permohonan dimaksud dengan menerbitkan PENETAPAN

No.59/Eks/2005/Pdt.G/2001/PN,Mdn tanggal 07 Desember 2005 dengan

memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil AHMAD untuk

ditegur/aanmaning pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2005, pada hari

Kamis tanggal 04 September 2008 dan pada hari Kamis tanggal 18

September 2008 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan melalui Jurusita Pengadilan Negeri

Medan dengan dibantu dua orang saksi telah melaksanakan

PEMERIKSAAN DITEMPAT sesuai dengan BERITA ACARA

PEMERIKSAAN DITEMPAT No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn,

mulai hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 s/d hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 ;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali (hasil berita acara

PEMERIKSAAN DITEMPAT) diketahui bahwa batas-batasnya adalah

sebagai berikut :

-Sebelah Barat 400 M, berbatas dengan benteng Sungai Deli ;

-Sebelah Timur 397,40 M, berbatas dengan Jalan Medan - Belawan ;

-Sebelah Selatan 300 M, berbatas dengan Kantor PT. Gudang

Garam;

-Sebelah Utara 230 M, berbatas dengan Tanah Pabrik PT. Industri

Karet Deli ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan No.453/Pdt.G/

2001/PN. Mdn tanggal 27 Desember 2001 telah SEMPURNA, maka atas

permohonan eksekusi dari M. AMIN GINTING tanggal 31 Juli 2008, Ketua

Pengadilan Negeri Medan telah menerbitkan PENETAPAN

No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. tanggal 26 Nopember 2008, dan

- 19 -

telah melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah yang kosong

seluas 22.719,45 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat 169,50 M, berbatas dengan Benteng Sei. Deli ;

- Sebelah Timur 148,70 M, berbatas dengan Dinding Tembok

Suwandi;

- Sebelah Selatan 123,50 M, berbatas dengan Dinding Tembok PT.

Gudang Garam ;

- Sebelah Utara 163 M, berbatas dengan Dinding Tembok Pabrik IKD ;

sesuai BERITA ACARA EKSEKUSI PENGOSONGAN

(ONTRUIMING) No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. tanggal 04

Desember 2008, sedangkan sisa tanah objek sengketa seluas

86.180,55 M2 menunggu proses hukum lebih Ianjut ;

k. Bahwa dari fakta hukum diatas jelas tidak ada penyimpangan dan tidak ada

kewajiban hukum yang dilanggar Pengadilan Negeri Medan dan nyatanya

putusan a quo telah dieksekusi dan tanah objek eksekusi telah diserahkan

kepada, dikuasai dan dimiliki oleh ahliwaris Alm. M. AMIN GINTING ic.

Terlawan I selaku pemohon Eksekusi ;

1. Bahwa terkait dengan dalil Para Pelawan yang menyatakan menerima surat dari

Pengadilan Negeri Medan No.W2.Ul/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 tanggal 03

September 2013, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan

Tanah Objek Perkara Dalam Perkara No.59/Eks/2005/453/ Pdt.G/2001/PN-Mdn

terhadap objek gugatan dalam perkara pokok No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn

tanggal 27 Desember 2001 padahal Para Pelawan tidak sebagai pihak Tergugat

dalam perkara pokok No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn adalah patut dimaklumi

sebab Para Pelawan menguasai sebagian tanah milik Terlawan I sehingga wajib

diberitahu untuk selanjutnya dilaksanakan eksekusi lanjutan, hal mana sebagian

terhadap tanah milik Terlawan 1 yang dikuasai Para Pelawan tersebut telah

dieksekusi berdasarkan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan

No.59/Eks/2005/453/PdtG/2001/PN.Mdn tanggal 26 Nopember 2008, jo.

BERITA ACARA EKSEKUSI PENGOSONGAN (ONTRUIMING) No.59/ Eks/

2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 04 Desember 2008 ;

Bahwa sebelum Para Pelawan mengajukan gugatan No.508/Pdt.Plw/

2014/PN.Mdn ini, Para Pelawan telah pernah mengajukan perlawanan di

Pengadilan Negeri Medan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn terkait

terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.59 /Eks/

2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2013, dan perlawanan

No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn telah diputus tanggal 24 September 2014

dan telah berkekuatan hukum tetap ;

- 20 -

Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-

Mdn tanggal 24 September 2014 telah berkekuatan hukum tetap, dan

sebagian tanah objek gugatan dalam perkara pokok Reg. No.453/Pdt.G/

2001/PN.Mdn telah dieksekusi sebagian pada tanggal 04 Desember 2008

sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai Hukum Acara Perdata

terhadap objek yang telah dieksekusi tidak dapat diajukan perlawanan akan

tetapi diajukan gugatan biasa, sehingga dengan demikian gugatan

perlawanan Para Pelawan No.508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn ini harus

dinyatakan ditolak seluruhnva atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima, sesuai Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, yaitu : -

Putusan Mahkamah Agung R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal 2 Pebruari 1980,

Kaidah Hukumnva menyatakan : "Sanggahan oleh pihak ke-III diiuar pihak-pihak

dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek

hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diadakan dalam

bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan/verzet" ;

Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1281 K/Sip/1979 tanggal 23 April 1981,

Kaidah Hukumnya menyatakan :

"Bantahan terhadap eksekusi, yang diajukan setelah eksekusi itu

dilaksanakan, tidak dapat diterima" ;

Putusan Mahkamah Agung R.I.'No.954 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976,

Kaidah Hukumnya menyatakan : "Eksekusi putusan perkara perdata telah selesai

dilakukan pada tanggal 21 Mei 1960. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tanggal 26

November 1964 telah diajukan perlawanan/bantahan terhadap pelaksanaan

eksekusi yang telah selesai tersebut. Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa

gugatan bantahan eksekusi ini, dalam putusannya : Mengabulkan

bantahan/perlawanan putusan tersebut. Putusan Judex facti ini adalah salah

menerapkan Hukum Acara, karena barang yang dieksekusi telah berada dan

dikuasai oleh yang berhak (Pemohon eksekusi).Dalam menghadapi kasus ini,

pihak Pelawan/Pembantah Eksekusi, seharusnya mengajukan "gugatan baru", dan

bukan dengan mengajukan "gugat perlawanan" terhadap eksekusi yang sudah

selesai."

Putusan Mahkamah Agung R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980,

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memberi putusan yang amarnya sebagai

berikut ;

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kartongahat dan

Sanipah, dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.296/

1971/Pdt/PT.Smg, sedemikian rupa, sehingga seluruh amarnya menjadi

berbunyi sebagai berikut:

- 21 -

- Menerima permohonan banding.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati No.91/1968/Pdt.Pati

yang dimohon banding ;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Pembantah-Pembanding sebagai Pembantah yang tidak

benar.

- Menyatakan bantahan Pembantah/Pembanding tidak dapat diterima.

- Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas di dasari pertimbangan hukum

yang intisarinya : Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 134/1965

telah mempunyai kekuatan pasti dan telah dieksekusi ini berarti barang

sengketa telah selesai dicantumkan status hukumnya, sehingga Judex

facti tidak dapat memeriksa dan mengadili untuk kedua kalinya. Disamping

itu ketidak setujuan atas putusan tersebut seharusnya diajukan gugatan

bukan bantahan.

Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal

24 Januari 1980 antara lain sebagai berikut : "Bantahan/verzet yang diajukan oleh

pihak ketiga, diluar para pihak dalam perkara perdata yang putusannya telah

berkekuatan hukum pasti, dan sedang/ sudah dieksekusi, menurut Hukum Acara

Perdata, pada azasnya pihak ketiga tersebut harus mengajukan dalam bentuk

"gugatan" dan bukan dalam bentuk "Bantahan" seperti yang terjadi dalam kasus

di atas." Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1281 K/Sip/1979 tanggal 23 April

19819 Kaidah Hukumnya menyatakan :

Bantahan terhadap Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan oleh

Pengadilan, maka bantahan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bukan bantahan, melainkan harus mengajukan suatu "gugatan" terhadap

pihak yang memperoleh hak atas barang tersebut dari hasil eksekusi

tersebut.

Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 Nopember

1987, Kaidah Hukumnya menyatakan :

"Bahwa perkara perdata yang putusannya telah selesai dieksekusi oleh

Pengadilan, maka gugat perlawanan atas eksekusi tersebut, tidak dapat diterima.

Para pelawan seharusnya mengajukan gugatan perdata biasa, bukan perlawanan

seperti dalam kasus di atas".

o. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan yang menyatakan GS No.415 Tahun 1939

tidak terdaftar di Kantor BPN Kota Medan harus ditolak, sebab tidak ada

ketentuan hukum yang mengharuskan GS terdaftar di Kantor BPN Kota

Medan, dan nyatanya GS. No.415 tahun 1939 terdaftar di Kesultanan Deli

yang berasal dari GS. No.258 tahun 1917 terletak di Kampung Tanjung Mulia

- 22 -

Km.8 Jalan Besar Medan Belawan sesuai Surat Keterangan tanggal 12

November 2011, diterbitkan T. ZULFIKRI selaku Waris/Ahli Waris Sultan

Ma'moen Al Rasyid/Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam dan faktanya GS.

No.415 tahun 1939 sah secara hukum berdasarkan putusan

No.453/Pdt.G/2001/PN.Mdn ;

p. Bahwa sebaliknya "Grand Sultan No.7 tahun 1898" yang dijadikan Para

Pelawan sebagai dasar menerbitkan Surat Keterangan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN No.283/HM/BPN/98 tanggal 13 Agustus 1998, diyakini

objek tanahnya tidak berada diatas tanah milik Terlawan I seluas 10,89 Ha

melainkan berada di tempat lain ;

q. Bahwa keyakinan tersebut bersumber dari kebenaran berdasarkan SURAT

PENJELASAN No:18.9/IM-SD/2014 Tentang Keberadaan Grant Sultan Deli

No.7 dan No. 10 Tahun 1898, tanggal 30 Juni 2014 yang diterbitkan

Pemangku Sultan Deli XIV yang pada pokoknya menjelaskan Grant No.7

tahun 1898 dibawah titel "Surat Menentukan Hak Kebun" tidak dapat

dipertanggungjawabkan keabsahannya. dengan alasan sebelum tahun 1909

Sultan Deli tidak pernah menerbitkan Grant ;

r. Bahwa Grant yang pertama sekali diterbitkan Sultan Deli adalah pada tanggal

1 Januari 1909 ditetapkan sebagai Grant No.l, dengan demikian disimpulkan

bahwa Grant No.7 penerbitannyatidak berasal dari Institusi Kesultanan Deli

yang sah dan karenanya Grant tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas

hak(rechtstitel) yang memiliki legalitas hukum ;

s. Bahwa oleh karena keabsahannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan

penerbitannya tidak berasal dari Institusi Kesultanan Deli yang sah sehingga

tidak dijadikan sebagai alas hak (rechtstitel) yang memiliki legalitas hukum,

konsekwensi juridisnya Surat Keterangan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

No.283/HM/BPN/98 tanggal 13 Agustus 1998 harus dinyatakan tidak sah dan

tidak berkekuatan hukum mengikat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didukung dengan fakta dan landasan

hukum tersebut, jelas Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik atau Pelawan

yang tidak benar, sehingga beralasan hukum bagi Terlawan I memohon agar Yth.

Majelis HakimYang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

menjatuhkan putusan dengan amar menolak seluruh gugatan perlawanan Para

Pelawan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan

tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) dan menghukum Para Pelawan

untuk membayar ongkos yangtimbul dalam perkara ini;

- 23 -

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan

Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn

tanggal 24 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar ;

- Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang

terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km.8 Kelurahan Tanjung Mulia

Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan batas-batas sebelah :

- Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak dan sekarang

berbatasan dengan PT. Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan

Pajak sepanjang 330 M.

- Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan

(versi GS 7) sekarang berbatas dengan Jalan Komodor Laut Yos

Sudarso sepanjang 60,4 M.

- Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri

sekarang berbatasan dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah

alm. Bajuri sepanjang 330 M.

- Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya Selatan

Utara 60,4 M.

Sesuai dengan Grand Sultan No.7 yang telah ditingkatkan status

haknya menjadi Hak Milik sesuai dengan Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 283/HM/BPN/1998 tertanggal 13

Agustus 1998 tentang pemberian Hak Milik atas tanah di Kotamadya

Medan Propinsi Sumatera Utara ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat Sita

Eksekutorial sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg.

No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn tertanggal 14 Agustus 2013 ;

- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng

membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksirkan sebesar

Rp.4.751.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan aquo dibacakan, Turut

Terbanding semula Terlawan II tidak hadir, maka kepada Turut Terbanding semula

Terlawan II telah diberitahukan isi putusan aquo dengan sah dan patut melalui

media surat kabar Patroli edisi No.2527 tahun XIII halaman 11 sebagaimana

Relaas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 21 September 2015 yang dilaksanakan oleh :

Sayid Yusri Hamdani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

- 24 -

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015, tersebut diatas telah diajukan

permohonan banding oleh kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I

sebagaimana dalam akta pernyataan permohonan banding nomor : 136/2015

tanggal 3 September 2015 yang dibuat dihadapan Sugeng Wahyudi, SH.MM

Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh kuasa hukum

Pembanding semula Terlawan I tersebut diatas telah diberitahukan dengan sah

dan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Pelawan sebagaimana dalam

relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn

tanggal 2 Nopember 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan II

melalui media surat kabar Sumut edisi 29 Oktober 2015 halaman 3 sebagaimana

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn

tanggal 29 Oktober 2015 yang dilaksanakan masing-masing oleh : Sayid Yusri

Hamdani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan permohonan banding yang

diajukan tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I mengajukan

memori banding tertanggal 29 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 September 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya secara nyata telah mengutip dan

menguatkan serta menjadikan dalil posita perlawanan Pelawan dan bahkan

dengan inisiatif sendiri menyempurnakan dalil posita dan petitum perlawanan

Pelawan dengan tujuan agar dalil posita dan petitum Pelawan

sinkron/bersesuaian guna mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan dengan

mengabaikan seluruh Eksepsi dan Jawaban Terlawan I ;

2. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Eksepsi yang

diajukan Terlawan I adalah mulai dari halaman 64 s/d 70.

Pembanding/Terlawan I tidak sependapat dan sangat keberatan dengan

pertimbangan hukum atas Eksepsi tersebut dengan alasan-alasan sebagai

berikut :

a. Tentang Gugatan Perlawanan Melekat Azas Ne Bis In Idem.

- Bahwa perlawanan Pelawan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn

tanggal 24 September 2014 telah berkekuatan hukum tetap. Perlawanan

tersebut diajukan Pelawan/Terbanding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Medan No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 27 Desember 2001

yang telah berkekuatan hukum tetap dan sebagian objek tanah dalam

- 25 -

putusan tersebut telah dieksekusi Pengadilan Negeri Medan. Adapun

perlawanan Pelawan yang sekarang di banding ini objek dan subjeknya

sama dengan perlawanan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn tanggal

24 September 2014, diajukan Pelawan/Terbanding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Medan No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 27

Desember 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

- Bahwa meskipun putusan perlawanan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-

Mdn tanggal 24 September 2014 bersifat negatif namun karena telah

berkekuatan hukum tetap dan objek yang dilawan dalam putusan

tersebut telah dieksekusi maka menurut hukum telah melekat Azas Ne

Bis In Idem. Dan perlawanan yang sekarang di banding ini diajukan oleh

subjek dan objek yang sama dengan alasan yang sama sehingga

perlawanan yang kedua ini telah melanggar ketentuan Pasal 1917

KUHPerdata dan Putusan M.A.R.I. No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April

1976 oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk di tolak.

b. Tentang Gugatan Perlawanan Melanggar Hukum Acara Perdata.

- Bahwa adapun pertimbangan hukum halaman 68 alinea ke-5 dan ke-6

adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap tanah para

Pelawan Sesuai permohonan eksekusi Terlawan I ke Pengadilan Negeri

Medan pada tanggal 03 September 2013, eksekusi tersebut belum

terlaksana karena ada perlawanan ke Pengadilan Negeri Medan dalam

perkara reg. Perkara No.502/ Pdt/Plw/2013/PN-Mdn;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut

belum dieksekusi, maka dengan dasar dan alasan tersebut prosedur

perlawanan yang ditempuh oleh para Pelawan berdasar dan beralasan

menurut hukum;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut harus ditolak, dengan fakta hukum

sebagai berikut :

Saksi Pelawan telah mengakui kalau sebagian tanah objek

perlawanan dibagian sebelah Barat/Sungai Deli telah dieksekusi

tahun 2008, yaitu saksi SUHERWANTO : “Bahwa perlawanan yang

diajukan atas objek perkara perlawanan pada tahun 2013 adalah

terhadap eksekusi yang dilaksanakan pada tahun 2008”. Saksi

SARJANA HUMI LUMBAN TOBING, ST : “Bahwa eksekusi yang

saksi ketahui dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan setahu

saksi eksekusi Tahun 2008...................”.

- 26 -

Saksi Terlawan I : MHD. IDRIS DARWIS S : “Bahwa saksi hadir

waktu eksekusi tahun 2008 dilaksanakan”. TENGKU ARMEN :

“Bahwa saksi hadir waktu eksekusi tahun 2008 yang meminta saksi

hadir waktu eksekusi tahun 2008 adalah Amin Ginting”.

Bukti Terlawan I bertanda Bukti T.I – 4 jo. Bukti T.I – 23.

Hasil Sidang Lapangan/Pemeriksaan di Tempat hari Jumat tanggal

19 Juni 2015. Dari keterangan Pelawan diketahui bahwa diatas tanah

bagian Timur/ Jln. K.L. Yos Sudarso terdapat rumah sewa, bengkel

dan tanaman keras, akan tetapi Pelawan tidak dapat menunjukkan

dengan jelas dan pasti mengenai batas-batas dan ukuran tanahnya,

hal tersebut disebabkan karena sesuai keterangan Terlawan I

sebagian tanah tersebut yaitu di sebelah Barat/Sungai Deli sudah

dieksekusi tahun 2008 bersama-sama dengan tanah Amiruddin, SE

dkk mulai dari tembok Gudang Garam sampai dengan tembok PT.

Industri Karet Deli, akan tetapi Majelis Hakim dengan sengaja tidak

mempertimbangkan keterangan Terlawan I tersebut.

Bahwa menurut SEMA No.7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan

Setempat jo. Putusan M.A.R.I. No.3537 K/Pdt/1984 tanggal 3

Pebruari 1986 ditegaskan Pemeriksaan Setempat dibarengi dengan

pembuatan sketsa tanah perkara dan mencatat hal-hal yang

dikemukakan oleh para pihak. Judex facti dengan sengaja tidak

mengutif keterangan Terlawan I dalam pertimbangan hukumnya.

- Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas sebagian dari tanah objek

perkara telah dieksekusi tahun 2008, sedangkan eksekusi lanjutan atas

tanah tersebut pada tahun 2013 belum terlaksana, sebab andaikata

terlaksana maka seluruh tanah objek perkara telah dieksekusi dengan

sempurna.

- Bahwa oleh karena objek perkara telah dieksekusi, jelas gugatan

perlawanan Pelawan telah melanggar Hukum Acara Perdata,

bertentangan dengan Jurisprudensi M.A.R.I. dan Pendapat Ahli/Praktisi

Hukum. Para Pelawan seHARUSnya mengajukan gugatan perdata

biasa, BUKAN gugatan perlawanan sebagaimana ditegaskan dalam :

Jurisprudensi M.A.R.I. :

- Putusan M.A.R.I. No.1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 Nopember

1987, Kaidah Hukumnya menyatakan :

“Bahwa perkara perdata yang putusannya telah selesai

dieksekusi oleh Pengadilan, maka gugatan perlawanan atas

eksekusi tersebut, tidak dapat diterima. Para pelawan

- 27 -

seharusnya mengajukan gugatan perdata biasa, bukan

perlawanan seperti dalam kasus diatas”.

- Putusan M.A.R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal 2 Pebruari 1980.

- Putusan M.A.R.I. No.1281 K/Sip/1979 tanggal 23 April 1981.

- Putusan M.A.R.I. No.954 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976.

- Putusan M.A.R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980.

- Putusan M.A.R.I. No.996 K/Pdt/1989 tanggal 30 Mei 1991.

Pendapat Ahli/Praktisi Hukum :

- Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya berjudul

Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Bandung 2000, halaman 210 menyebutkan :

“Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai

pelaksanaan lelang/ penjualan barang sitaan, dalam hal ini

perlawanan tidak dapat dibenarkan dan pengadilan akan

menolak perlawanan tersebut. Jalan yang dapat ditempuh adalah

dengan mengajukan gugatan baru. Akan tetapi, karena eksekusi

sudah selesai maka perlawanan tersebut di tolak. Jalan yang

dapat ditempuh oleh Beni pemilik adalah mengajukan gugatan

baru “;

- M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara

Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005,

halaman 300 menyebutkan :

“Derden Verzet atas conservatoir beslag dapat diajukan

pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan

yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan

sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap,

upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan

itu, bukan derden verzet, tetapi bertentuk gugatan perdata biasa”;

- Bahwa dari landasan hukum dan fakta persidangan tersebut diatas yaitu

dari keterangan saksi Pelawan/Terbanding dan Terlawan I, bukti surat

Terlawan I, hasil Sidang Lapangan/Pemeriksaan di Tempat, jelas

TERBUKTI bahwa sebagian tanah objek perkara telah di eksekusi

Pengadilan Negeri Medan tahun 2008 bersama-sama dengan tanah

Amiruddin, SE dkk..

- Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan

No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 27 Desember 2001 telah dieksekusi

maka berdasarkan ketentuan yang dikemukakan Pembanding/Terlawan

- 28 -

I tersebut diatas, perlawanan Pelawan berlasan hukum untuk di TOLAK

dengan menerima Eksepsi Terlawan I/Pembanding.

c. Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel.

- Bahwa Pelawan/Terbanding dalam perlawanan terdahulu Reg. No.502/

Pdt.Plw/2013/PN-Mdn tanggal 24 September 2014, secara tegas

menyebutkan subjek yang mengajukan perlawanan 13 (tiga belas)

orang, objek tanahnya seluas 20.000 m2 dengan batas-batas dan luas

tanah : Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komodore Laut Yos

Sudarso sepanjang 57,5 Meter, Sebelah Barat berbatas dengan Sungai

Deli sepanjang 57,5 Meter, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah

milik Suwandi Bunsui dan tanah almarhum Bahjuri sepanjang 290 Meter

dan Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Pelayanan Pajak dan tanah

milik Pabrik Karet Deli sepanjang 290 Meter.

- Bahwa dalam perlawanan sekarang Reg. No.508/Pdt.Plw/2014/PN-Mdn

Pelawan/Terbanding menyebutkan subjek yang mengajukan

perlawanan 12 (dua belas) orang, objek tanahnya seluas 20.360 m2

dengan batas-batas dan luas tanah : Utara berperinggan/berbatasan

dengan tanah milik Bayak, dan sekarang berbatasan dengan PT.

Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang 330 M,


(versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jl. Komodor Laut Yos Sudarso

sepanjang 60,4 M, Selatan berperinggan/ berbatasan dengan tanah T.

Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah Milik Suwandi

Bunsui dan tanah Alm. Bajuri, sepanjang 330 M dan Barat

berperinggan/ berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya selatan utara

60,4 M (dulu dan sekarang sama).

- Bahwa adapun pertimbangan hukum halaman 69 alinea ke-1 dan ke-2

adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perlawanan Para

Pelawan sudah cukup jelas, oleh karena untuk mempertahankan

sesuatu hak tidak perlu semua ahli waris ikut menggugat meskipun

dalam perkara perlawanan ini pihak pelawan hanya 12 orang, tidak

dengan sendirinya luas tanah dalam perkara a quo menjadi berkurang

dan berbeda batasnya, pengajuan perlawanan dalam perkara ini adalah

merupakan hak dari para Pelawan setelah kekeliruan itu diperbaiki

sebagai penyempurnaan perlawanan Para Pelawan dalam perkara No.

Reg. Perk.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn;

- 29 -

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perkara a quo

merupakan penyempurnaan dalam perlawanan Para Pelawan dalam

perkara terdahulu maka secara hukum pengajuan perkara perlawanan

ini adalah tidak Obscuur Libel;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut harus ditolak, dengan alasan dan

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari subjek hukum yang berbeda jumlahnya dalam

perlawanan terdahulu dengan perlawanan yang sekarang di

banding ini, yang menjadi permasalahan hukum yang membuat

perlawan Pelawan Obscuur Libel adalah FAKTA HUKUM terjadinya

perbedaan batas-batas tanah dan luas dan ukurannya sebagaimana

diuraikan diatas.

- Bahwa selanjutnya mengenai batas-batas, luas dan ukuran tanah

tersebut pada saat dilakukan Sidang Lapangan/Pemeriksaan di

Tempat, hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 Pelawan tidak dapat

menunjukkan dengan pasti batas-batas, luas dan ukuran tanah

sesuai dengan dalil-dalil perlawanan Pelawan.

- Bahwa sebaliknya Pembanding/Terlawan I telah dapat membuktikan

sebagian tanah tersebut yaitu di sebelah Barat/Sungai Deli sudah

dieksekusi tahun 2008 bersama-sama dengan tanah Amiruddin, SE

dkk mulai dari tembok Gudang Garam sampai tembok PT. Industri

Karet Deli, akan tetapi Majelis Hakim dengan sengaja tidak

mempertimbangkan fakta tersebut.

- Bahwa oleh karena nyata terdapat perbedaan mengenai batas-batas

tanah, luas dan ukurannya dalam perlawanan terdahulu dengan

perlawanan yang sekarang di banding ini, apalagi dihubungkan

dengan hasil Sidang Lapangan/Pemeriksaan di Tempat dimana

Pelawan tidak dapat menunjukkan dengan pasti batas-batas, luas

dan ukuran tanah sesuai dengan dalil-dalil perlawanan Pelawan jelas

perlawanan Pelawan Obscuur Libel sehingga beralasan hukum

dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Petitum Tidak

Jelas.

- Bahwa adapun pertimbangan hukum halaman 69 alinea ke-7 s/d

halaman 70 baris ke-6 adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum tidak disebutkan

secara tegas agar dinyatakan sebagai pelawan yang baik atau pelawan

yang benar tidaklah dengan sendirinya menyebabkan gugatan

- 30 -

perlawanan ini menjadi kabur karena dalam perkara aquo Para pelawan

dalam posita gugatan perlawanannya telah menguraikan tentang hal itu,

disamping itu fokus atau titik berat dari pemeriksaan perkara ini di

dasarkan pada hak kepemilikan, sehingga atas dasar tuntutan subsidair

dan mendasarkan pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya

ringan, maka kelalaian penyebutan sebagai pelawan yang baik atau

pelawan yang benar dalam petitumnya, tentang hal ini masih dapat

dikoreksi dalam pertimbangan Putusan perkara ini;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut harus ditolak, dengan alasan dan

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari pertimbangan hukum diatas jelas judex facti telah NYATA

bertindak sebagai ADVOKAT dari Para Pelawan yang

merubah/ memperbaiki dengan mengkoreksi (menambah satu

petitum perlawanan Pelawan) sehingga tidak Obscuur Libel dengan

mendasarkan/dalil pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya

ringan untuk tujuan mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan.

- Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung (Jurisprudensi tetap

Mahkamah Agung R. I.) apabila suatu gugatan/perlawanan tidak

memenuhi (bertentangan) dengan Hukum Acara Perdata

sebagaimana yang diajukan Terlawan I/Pembanding dalam eksepsi

ini, seharusnya judex facti terlebih dahulu mempertimbangkan syarat

formil (Hukum Acara Perdata) tersebut sehingga putusan

mengandung nilai kebenaran, keadilan untuk tujuan kepastian

hukum, BUKAN dengan serta merta mengenyampingkan syarat

formil Hukum Acara Perdata dengan memeriksa pokok/meteri

perkara mengenai sengketa kepemilikan.

- Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum yang mendasarkan pada

asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan adalah alasan/dalil

yang sengaja dibuat judex facti yang telah BERTENTANGAN dengan

fakta persidangan (Berita Acara Persidangan), perkara ini mulai

disidangkan pada bulan NOPEMBER 2014 dan diputus bulan

AGUSTUS 2015 sehingga telah melanggar asas peradilan

sederhana cepat dan biaya ringan.

- Bahwa yang paling melanggar asas peradilan sederhana cepat dan

biaya ringan adalah AGENDA PEMBACAAN PUTUSAN DITUNDA

4 (EMPAT) KALI padahal ketiga Majelis Hakim telah pindah tugas

dan sudah melapor ketempat tugas yang baru, namun Majelis Hakim

tetap menunda PEMBACAAN PUTUSAN dengan berbagai alasan.

- 31 -

- Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan bertentangan dengan

Hukum Acara Perdata maka beralasan hukum putusan a quo

dibatalkan ditingkat banding.

e. Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Posita Dan Petitum

Tidak Saling Mendukung.

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 70 alinea ke-3 dan ke-4

harus ditolak dengan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta persidangan, Pelawan dalam dalil posita TIDAK

ADA mengemukakan/menguraikan sita eksekutorial berdasarkan

Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg.

No.:59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tertanggal 14 Agustus

2013, namun Pelawan menuntut agar mengangkat sita eksekutorial

tersebut (petitum perlawanan point 3).

- Bahwa dengan dasar tersebut Terlawan I/Pembanding mengajukan

Eksepsi tersebut diatas karena NYATA petitum tidak didukung posita.

- Bahwa fakta persidangan Pelawan telah DAPAT MEMBUKTIKAN

eksekusi lanjutan tahun 2013 TIDAK TERLAKSANA karena Pelawan

mengajukan perlawanan Reg. No.502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn dan

adanya surat dari Pengadilan Negeri Medan dan dari Pengadilan

Tinggi Medan, dan hal ini didukung dengan keterangan saksi

Pelawan dan Terlawan I yang pada pokoknya menerangkan bahwa

eksekusi lanjutan terhadap tanah yang didalilkan milik Pelawan tidak

jadi terlaksana tahun 2013 yang terlaksana adalah eksekusi terhadap

tanah yang didalilkan milik Pelawan tahun 2008,

- Bahwa meskipun Pelawan telah DAPAT MEMBUKTIKAN eksekusi

lanjutan tahun 2013 TIDAK TERLAKSANA, namun Majelis Hakim

dalam pertimbangan hukum diatas DAPAT MEMBUKTIKAN

SEBALIKNYA bahwa eksekusi lanjutan tahun 2013 (petitum point 3)

TELAH TERLAKSANA dan menyatakan cacat hukum dan

memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Medan untuk

mengangkat Sita Eksekutorial sesuai Penetapan Pengadilan Negeri

Medan Reg. No.59/Eks/2005/453/ Pdt.G/2001/ PN-Mdn tertanggal 14

Agustus 2013.

- Bahwa dari fakta tersebut diatas jelas judex facti telah salah dalam

pertimbangan hukumnya dan oleh karena itu putusan a quo harus

dibatalkan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan.

3. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Pokok Perkara

yang diajukan Terlawan I adalah mulai dari halaman 70 s/d 84.

- 32 -

4. Bahwa Pembanding/Terlawan I tidak sependapat dan sangat keberatan

dengan pertimbangan hukum terhadap Pokok Perkara tersebut dengan alasan-

alasan sebagai berikut :

a. Bahwa judex facti telah salah dan keliru serta tidak cukup memberikan

pertimbangan hukum tentang bukti-bukti sebagai fakta persidangan

dengan mengabulkan petitum ke-2, mulai halaman 73 alinea ke-4 s/d

halaman 84 alinea ke-1, oleh karena itu di tingkat banding pertimbangan

tersebut harus ditolak.

b. Bahwa adapun tanah objek perkara yang didalilkan sebagai miliknya

dengan dasar Surat Menentukan Hak Kebun ic. GS No.7 ic. P-5 dan P-5.A

sebenarnya telah dapat dibantah dengan bukti Terlawan I bertanda Bukti

T. – 6, akan tetapi bukti Terlawan I tersebut tidak dipertimbangkan dan

dengan sengaja dikesampingkan oleh judex facti.

c. Bahwa terhadap bukti Pelawan bertanda P-3 pada dasarnya adalah berupa

surat keputusan yang bersifat menerangkan, BUKAN Sertifikat Hak Milik

dan bahkan saksi Pelawan bernama SUWANDI menerangkan di

Pengadilan “Bahwa saksi tidak tahu mengapa belum siap jadi sertifikat SK

Menteri surat tanah Abdul Jalil tersebut menurut saksi mungkin dana Abdul

Jalil tidak ada sehingga habis masa berlaku SK Menteri itu” (vide halaman

47).

d. Bahwa adapun pertimbangan hukum halaman 74 alinea ke-3 s/d 76 alinea

ke-1 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pelawan/Terbanding

adalah ahliwaris dari Alm. H. M. Turki dan oleh karenanya sebagai pemilik

tanah warisan Alm. H. M. Turki, yaitu sebidang tanah yang dimaksud

dalam GS No.7.

e. Bahwa pertimbangan hukum halaman 74 alinea ke-3 s/d 76 alinea ke-1

bertolak belakang dan bertentangan dengan fakta persidangan, dimana

saksi Pelawan menerangkan H. M. Turki semasa hidupnya dan

ahliwarisnya ic. Para Pelawan tidak pernah tinggal diatas tanah tersebut,

tidak pernah menguasai, tidak pernah mengusahai dan tidak pernah

mendirikan bangunan apapun diatas tanah tersebut. Fakta tersebut sesuai

dan jelas diuraikan judex facti dalam pertimbangan hukum halaman 76

alinea ke-2 yaitu :

“Menimbang, bahwa dari fakta persidangan saksi-saksi yang

diajukan oleh Pelawan menerangkan bahwa H. Turki dan Pelawan tidak

pernah menguasai tanah Objek Perkara, tidak pernah tinggal diatas tanah

Objek Perkara dan tidak pernah mendirikan bangunan apapun diatas

- 33 -

tanah objek perkara, namun H. Turki ada menerima uang sewa dari tanah

yang disengketakan”.

f. Bahwa dari fakta persidangan dan meskipun dihubungkan dengan bukti

pembayaran pajak bumi yang nyata-nyata tidak menunjukkan hak

kepemilikan atas pajak bumi yang dibayarkan Pelawan, dihubungkan lagi

dengan hasil sidang lapangan sebagaimana diuraikan Pembanding

tersebut diatas dan pertimbangan hukum halaman 76 alinea ke-2 jelas

Pelawan TIDAK PEMILIK tanah objek

perkara, namun judex facti tetap memberikan pertimbangan yang subjektif

untuk memenangkan Pelawan sehingga merugikan kepentingan hukum

Terlawan I/Pembanding sebagai pemilik yang sah atas tanah objek

perkara.

g. Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 77 aliena ke-1 karena Akyar

Efendi dan Amrik tidak ada hubungannya dengan Terlawan I/Pembanding

harus dikesampingkan, dan bahkan mengenai surat perintah pengosongan

dari Pengadilan Negeri Medan No.W2.U1/13.894/Pdt.04.10/IX/2013

tanggal 3 September 2013 dihubungkan dengan Sita Eksekutotial

berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Medan sebagaimana

petitum Pelawan yang ke-3, Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak

pernah melaksanakan PENETAPAN Sita Eksekutorial tahun 2013

terhadap tanah objek perkara, tegasnya Pelawan tidak dapat

membuktikan Sita Eksekusi tahun 2013 terlaksana diatas tanah objek

perkara, namun judex facti mengabulkan petitum perlawanan ke-3.

h. Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex facti mulai halaman 77 alinea

ke-2 s/d halaman 81 alinea ke-1, harus ditolak dengan alasan sebagai

berikut :

- Asal usul tanah Terlawan I/Pembanding, dari GS No.415 Tahun 1939

terdaftar sebagai pemilik terakhir adalah AHMAD. Adapun GS No.415

tersebut terdaftar di Kesultanan Deli, pecahan/berasal dari GS No.258

Tahun 1917 terletak di Kampung Tanjung Mulia Km.8 Jalan Besar

Medan Belawan (vide Bukti T. I – 14).

- Pada tahun 1956, AHMAD meminjam uang Alm. M. AMIN GINTING,

orang tua Pembanding/Terlawan I dengan jaminan sebidang tanah

seluas ± 10,8 Ha yang dimaksud dalam GS No.415 Tahun 1939.

Karena waktu pinjaman uang sudah jatuh tempo selanjutnya Alm. M.

AMIN GINTING mencari AHMAD, namun AHMAD tidak

ditemukan/tidak diketahui alamatnya, selanjutnya Alm. AMIN GINTING

menggugat AHMAD di Pengadilan Negeri Medan Reg.

- 34 -

No.453/Pdt.G/2001/PN-Mdn yang diputus tanggal 27 Desember 2001.

Tanggal 04 Desember 2008 Pengadilan Negeri Medan telah

mengeksekusi sebagian tanah objek perkara terhadap putusan

tersebut yaitu terhadap tanah seluas ± 22.719,45 M2, yaitu tanah yang

didalilkan sebagai miliknya Amiruddin, SE dkk dan sebagian tanah

yang didalilkan sebagai miliknya H. Abdul Jalil dkk, terletak dibagian

sebelah Barat/Sungai Deli antara tembok Gudang Garam s/d tembok

PT. Industri Karet Deli dan Eksekusi Lanjutan tanggal 18 September

2014 seluas ± 14.786 M2 yang didalilkan sebagai miliknya Suwandi

(vide Bukti T. I – 1, Bukti T. I – 4 s/d Bukti T. I – 6, Bukti T. I – 11, Bukti

T. I – 14 dan Bukti T. I – 23).

- Bahwa pertimbangan hukum halaman 82 alinea ke-2 adalah bukti

nyata dimana judex facti memberikan pertimbangan hukum yang

subjektif dan bersifat pembodohan hukum sehingga judex facti

berkesimpulan bahwa tanah yang dimaksud dalam GS No.415 berada

di tempat lain, padahal judex facti mengetahui dengan pasti bahwa

luas tanah Terlawan I/Pembanding dalam

GS No.415 adalah ± 10,8 Ha, sedangkan tanah yang di dalilkan

Pelawan sebagai miliknya berdasarkan GS No.7 yang luasnya ±

20.360 m2 adalah berada di dalam/bagian dari tanah milik Terlawan

I/Pembanding seluas ± 10,8 Ha tersebut, oleh karena itu tentu batas-

batas tanah Pelawan/ Terbanding dengan tanah milik Terlawan

I/Pembanding baik dulu maupun sekarang tidak sama apalagi

dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat.

- Bahwa mengenai eksekusi lanjutan (menunggu proses hukum lebih

lanjut, vide pertimbangan hukum halaman 82 alinea terakhir sampai

halaman 83 baris ke-4) yang diuraikan dalam bukti Terlawan I

bertanda Bukti T. I – 4 adalah eksekusi terhadap sisa tanah seluas ±

86.180,65 m2, termasuk di dalamnya sebagian tanah yang didalilkan

milik Pelawan yang dieksekusi tahun 2008 bersama-sama dengan

tanah Amiruddin, SE dkk, dan hal ini telah sesuai dengan

pertimbangan hukum halaman 83 alinea ke-3 yaitu : “Menimbang,

bahwa dengan dasar dan alasan pertimbangan tersebut Pelawan telah

berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya sebagai pemilik yang

sah terhadap objek tanah sengketa dari sebagian yang belum

dieksekusi”.

- Bahwa sebagai contoh “menunggu proses hukum lebih lanjut” (vide

pertimbangan hukum halaman 83 baris ke-3 dari atas) yang diuraikan

- 35 -

dalam bukti Terlawan I bertanda Bukti T. I – 4 adalah eksekusi

lanjutan terhadap tanah saksi SUWANDI yang dilaksanakan tahun

2014 seluas ± 14.786 M2 (Bukti T. I – 11).

- Bahwa mengenai pertimbangan hukum halaman 82 alinea ke-3 s/d 5

harus ditolak karena bertolak belakang dan bertentangan dengan

Pertimbangan hukum halaman 76 alinea ke-2 yaitu :

“Menimbang, bahwa dari fakta persidangan saksi-saksi yang

diajukan oleh Pelawan menerangkan bahwa H. Turki dan Pelawan

tidak pernah menguasai tanah Objek Perkara, tidak pernah tinggal

diatas tanah Objek Perkara dan tidak pernah mendirikan bangunan

apapun diatas tanah objek perkara, namun H. Turki ada menerima

uang sewa dari tanah yang disengketakan”.

- Bahwa mengenai pertimbangan hukum halaman 82 alinea ke-1 s/d ke-

2 adalah rangkaian tahapan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi

terhadap tanah milik Terlawan I, akan tetapi dengan sengaja judex

facti memberikan penilaian yang subjektif sehingga bukti-bukti tersebut

seolah-olah tidak memiliki nilai pembuktian dan atau memiliki nilai

pembuktian tapi tidak berkenaan dengan objek perkara dan oleh

karena itu pertimbangan hukum tersebut karena tidak berdasar harus

ditolak.

- Bahwa dari fakta persidangan secara hukum Terbanding/Pelawan

tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawannnya sebagai pemilik

tanah objek perkara, TERBUKTI dimana H. Turki dan

Terbanding/Para Pelawan tidak pernah menguasai tanah Objek

Perkara, tidak pernah tinggal diatas tanah Objek Perkara dan tidak

pernah mendirikan bangunan apapun diatas tanah objek perkara, dan

mengenai GS No.7 tidak diterbitkan Institusi Kesultanan Deli sehingga

tidak dapat dijadikan sebagai alas hak yang memiliki legalitas hukum

(vide pertimbangann hukum halaman 80 alinea ke-2).

- Bahwa demikian juga dengan bukti P-3 menurut saksi SUWANDI

“karena SK itu tidak ditingkat menjadi Sertifikat Hak Milik maka SK itu

habis masa berlakunya” akan tetapi judex facti telah salah dan keliru

mempertimbangkan bukti-bukti Pelawan sehingga karena kesalahan

dan kekeliruan judex facti tersebut akhirnya judex facti mengabulkan

perlawanan Pelawan, dimana Terbanding/Pelawan sendiri tidak

mampu membuktikan dalil-dalil perlawanannya karena bukti-bukti

tersebut telah dapat dibantah dan dipatahkan dengan bukti-bukti yang

diajukan Pembanding/ Terlawan I.

- 36 -

i. Bahwa khusus terhadap pertimbangan hukum halaman 83 alinea ke-4 s/d

halaman 84 alinea ke-1. dan amar putusan MENGADILI halaman 85

point 2, karena tidak berdasar, bertentangan dengan Hukum Acara

Perdata dan pendapat Mahkamah Agung harus di tolak.

- Bahwa Para Pelawan dalam dalil posita point 13 baris terakhir ada

mendalilkan“.........................., maka dapat ditarik kesimpulan Para

Pelawan adalah Pelawan yang baik :”

- Bahwa akan tetapi Para Pelawan dalam petitum perlawanannya tidak

ada menuntut/meminta amar : “Menyatakan Para Pelawan sebagai

Pelawan yang baik.

- Bahwa pada persidangan dengan agenda sidang pembacaan gugatan

perlawananan, Majelis Hakim ada menanyakan kepada Pelawan

“apakah ada perbaikan dan perubahan dalam perlawanan ini ?, yang

dijawab Pelawan “tidak ada perbaikan dan perubahan”, kemudian

Majelis Hakim kembali bertanya kepada Pelawan “apakah gugatan

perlawanan ini dibacakan atau dianggap dibacakan ?” yang dijawab

Pelawan “mohon dianggap dibacakan” dan Terlawan I menyatakan

“tidak keberatan” sehingga persidangan dilanjutkan.

- Bahwa tegasnya mulai dari agenda sidang pertama sampai agenda

sidang menyerahkan Kesimpulan tanggal 29 Juni 2015 dan bahkan

sampai agenda sidang pembacaan putusan yang ditunda sebanyak 4

(empat) kali, Pelawan tidak ada dan tidak pernah memperbaiki dan

merubah apalagi “menambah” dalil-dalil posita dan petitum

perlawanannya.

- Bahwa akan tetapi di dalam putusan ini, dengan alasan “berdasarkan

asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan” Majelis Hakim telah

bertindak sebagai KUASA Pelawan “mengkoreksi kelalaian Pelawan”

dengan “menambah” 1 (satu) petitum yaitu petitum (amar)

MENGADILI “Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik

dan benar”.

- Bahwa oleh karena itu jelas tindakan Majelis Hakim yang “menambah”

1 (satu) petitum bertentangan dan melanggar Hukum Acara Perdata

dan pendapat Mahkamah Agung , sehingga sangat beralasan hukum

putusan a quo harus dibatalkan di tingkat banding pada Pengadilan

Tinggi Medan, sesuai dengan :

1. Pasal 189 R.Bg./178 HIR ayat (3) :

Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak

diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.

- 37 -

2. Putusan M.A.R.I. No.96 K/Sip/1955 tanggal 7 September 1957,

yang Kaidah Hukumnya menyatakan :

Putusan Landrechter dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dengan

alasan Juridis, bahwa putusan Landrechter, a quo telah melebihi

apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya i.c.

mengenai waktu mulainya ganti kerugian harus dibayar oleh pihak

Tergugat. Putusan ini melanggar Hukum Acara.

3. Putusan M.A.R.I. No.339 K/Sip/1969 tanggal 21 Pebruari 1970,

yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri telah menyimpang dari

tuntutan/ petitum surat gugatan dari Penggugat. Disamping itu,

amar putusannya melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat.

Putusan Judex facti baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan

Tinggi tersebut secara Juridis harus dibatalkan oleh Mahkamah

Agung, karena bertentangan dengan Pasal 178 HIR.

Putusan yang menyimpang dari Hukum Acara Perdata ini telah

dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi.

4. Putusan M.A.R.I. No.589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang

Kaidah Hukumnya menyatakan :

Putusan Hakim yang diktumnya “melebihi dari tuntutan” yang

dimohon oleh Penggugat, maka dalam tingkat banding Pengadilan

Tinggi harus dibatalkan Putusan Hakim pertama yang salah

tersebut.

5. Putusan M.A.R.I. No.372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971,

yang Kaidah Hukumnya menyatakan :

Putusan Majelis Hakim yang didasarkan atas pertimbangan hukum

yang menyimpang dari dasar posita gugatan, bertentangan

dengan Hukum Acara Perdata dan telah dinyatakan batal oleh

Mahkamah Agung.

6. Putusan M.A.R.I. No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982,

yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

Judex facti dalam memberikan putusan di dalam perkara perdata

harus tetap berpegang pada Hukum Acara Perdata, ex pasal 178

ayat (3) HIR : Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang melebihi

dari tuntutan Penggugat atau mengabulkan hal-hal yang tidak

dituntut atau sesuatu yang tidak digugat.

j. Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 84 alinea ke-2 s/d ke-3

harus di tolak dengan dasar dan alasan sebagai berikut.

- 38 -

- Bahwa judex facti telah keliru mengabulkan petitum ke-3 karena dari

fakta persidangan PENETAPAN Pengadilan Negeri Medan Reg.

No.59/ Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-Mdn tanggal 14 Agustus 2013 ic.

Bukti T. I – 15 tidak jadi dilaksanakan/ditunda (eksekusi) terhadap

tanah objek perkara dan oleh karena tidak terlaksana/ditunda

sehingga tidak ada Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming).

- Bahwa tentang tanah objek perkara yang eksekusinya tahun 2013

ditunda/tidak terlaksana telah sesuai dengan bukti Pelawan

bertanda P-13.A s/d P-13.D dan Pelawan sendiri maupun Terlawan

I sama-sama tidak dapat membuktikan adanya eksekusi lanjutan

terhadap tanah objek perkara di tahun 2013, kecuali eksekusi terhadap

sebagian tanah objek perkara di tahun 2008.

- Bahwa meskipun Pelawan dan Terlawan I sama-sama tidak dapat

membuktikan adanya eksekusi lanjutan terhadap tanah objek perkara

di tahun 2013, akan tetapi sebaliknya judex facti yang tanpa dasar dan

tanpa alat bukti telah dapat dan dengan sempurna membuktikan

adanya eksekusi terhadap tanah objek perkara tahun 2013 dan

selanjutnya mengabulkan petitum Pelawan yang ke-3 (ketiga).

- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex facti tersebut tanpa

dasar dan bertentangan dengan fakta persidangan maka

pertimbangan hukum tersebut harus di tolak di tingkat banding, vide

Putusan M.A.R.I. No.683 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang

Kaidah Hukumnya menyatakan : Putusan judex facti baik Pengadilan

tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, yang

pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap

(onvoldoende gemotiverrd) merupakan Putusan judex facti yang akan

dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi.

k. Bahwa yang mengakibatkan putusan a quo harus di batalkan di tingkat

banding pada Pengadilan Tinggi Medan adalah karena judex facti dalam

pertimbangan hukum halaman 84 alinea ke-6 (terakhir) telah

menggunakan Undang-undang yang secara tegas telah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku, yaitu :

- Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan

putusan yang pada pokoknya mengacu pada :

Pasal 206 ayat (6) R.Bg yang isinya :

Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang

menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti

semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh

- 39 -

Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi

pelaksanaan putusan itu.

Pasal 196 ayat (6) HIR :

Tidak ada Pasal 196 ayat (6) HIR, yang ada Pasal 196 HIR.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak

diundang- kannya Undang-undang R. I. No.48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang di Undangkan di Jakarta

tanggal 29 Oktober 2009. Dalam BAB XIII, KETENTUAN

PENUTUP, Pasal 62 Undang-undang R. I. No.48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan menyatakan : Pada saat Undang-Undang ini

berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Bahwa judex facti disatu sisi berdasarkan pertimbangan hukum

tersebut diatas ic. Pasal 206 ayat (6) R.Bg telah : “mengakui dan dapat

membuktikan sebagian tanah objek perkara telah di Eksekusi

Pengadilan Negeri Medan, hal ini sesuai dengan Bukti T. I – 4

(bertentangan dan bertolak belakang dengan pertimbangan hukum

halaman 68 alinea ke-5 dan ke-6)”.

- Bahwa oleh karena telah dieksekusi maka menurut Hukum Acara

Perdata SEHARUSNYA upaya hukum yang dilakukan oleh pihak

ketiga (Terbanding/Pelawan) adalah mengajukan gugatan perdata

biasa, BUKAN mengajukan perlawanan, namun judex facti dengan

sengaja telah mengabaikan Hukum Acara Perdata tersebut.

- Bahwa selanjutnya meskipun Pelawan dan Terlawan I sama-sama

tidak dapat membuktikan adanya eksekusi lanjutan terhadap tanah

objek perkara di tahun 2013 berdasarkan PENETAPAN

Pengadilan Negeri Medan Reg. No.59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN-

Mdn tanggal 14 Agustus 2013 ic. Bukti T. I – 15, namun judex facti

tanpa dasar dan tanpa alat bukti telah dapat membuktikan adanya

eksekusi lanjutan pada tahun 2013.

- Bahwa judex fakti telah salah menerapkan hukum karena

menggunakan ketentuan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku dan oleh karena itu beralasan menurut hukum putusan a quo

harus dibatalkan ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan.

- 40 -

Bahwa dari alasan-alasan keberatan yang diuraikan Pembanding/Terlawan

I dalam MEMORI BANDING tersebut diatas, jelas judex facti telah salah dan keliru

dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan a quo tidak mencerminkan rasa

keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, dan oleh karena itu tidak dapat

dipertahankan melainkan harus dibatalkan di tingkat banding pada Pengadilan

Tinggi Medan dengan amar putusan :

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Terlawan I.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.508/Pdt.Plw/2014/PN-

Mdn tanggal 24 Agustus 2015.

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding/Terlawan I.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak perlawanan Terbanding/Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan perlawanan Terbanding/Pelawan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula

Terlawan I tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa

hukum Terbanding semula Pelawan sebagaimana dalam relaas pemberitahuan

pernyataan banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 2 Nopember 2015,

dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan II melalui media surat kabar Sumut

edisi 29 Oktober 2015 halaman 3 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori

Banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015 yang

dilaksanakan masing-masing oleh : Sayid Yusri Hamdani Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa

hukum Pembanding semula Terlawan I tersebut, kuasa hukum Terbanding semula

Pelawan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Nopember 2015

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24

Nopember 2015, yang isinya berikut :

A. Tentang Gugatan Pelawan Melekat Asas Nebis In Idem

1) Bahwa Perlawanan Pelawan/Terbanding dalam Perkara Reg. No. :

502/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn menyangkut Keputusan Pengadilan Negeri

Medan Reg. No. : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn dinyatakan perlawanan

Pelawan/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),

secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. : 650

- 41 -

K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976 dan doktrin M.Yahya Harahap, S.H

dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit

Sinar Grafika, Jakarta, 2004, pada halaman 166-167 :

“Terhadap putusan pengadilan yang bersifat negatif, masih dapat

mengajukan gugatan sekali lagi kepada tergugat yang sama dan

dengan dasar dalil gugatan yang sama dengan cara menyesuaikan dan

memperbaiki gugatan tentang cacat formil yang melekat pada gugatan

semula”.

dapat mengajukan gugatan perlawanan kembali, setelah dalil posita dan

petitum disempurnakan dan perlawanan aquo telah disempurnakan ;

2) Bahwa oleh karena itu, Pasal 1917 KUHPerdata dan Jurisprudensi

Mahkamah Agung RI No. : 647 K/Sip/1973 yang dijadikan Terlawan

I/Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagai yang melumpuhkan

pertimbangan dan keputusan Judex Aquo tidak relevan diterapkan dalam

perkara aquo, sehingga pertimbangan dan keputusan Judex Aquo dalam

Perkara Reg. No. : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn telah tepat dan benar dalam

menilai alat bukti dan menerapkan ketentuan hukumnya ;

B. Tentang Gugatan Perlawanan Melanggar Hukum Acara Perdata

1) Bahwa tidak benar saksi Suherwanto, Mhd. Idris dan Darmin S menyatakan

di persidangan bahwasanya tanah terperkara telah dieksekusi pada tahun

2008, yang benar yang terungkap di persidangan adalah yang sebaliknya,

sebab jika seandainya benar – quad noon – (telah dieksekusi tahun 2008)

untuk apa Terlawan I/Pembanding mengajukan permohonan pelaksanaan

eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan telah

mengeluarkan Surat No. W2.U1/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 tanggal 03

September 2013 yang ditujukan kepada Pelawan/Terbanding dan faktanya

sesuai dengan sidang lapangan tanah terperkara tetap dikuasai dan

diusahai para Pelawan/Terbanding dan tidak benar Pelawan/Terbanding

tidak dapat menunjukkan tanah luas dan batas-batas tanah terperkara,

telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan

Negeri Medan (dilihat berkas perkara) ;

2) Bahwa tentang tanah terperkara sebelah barat dipagar seng adalah

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan I/Pembanding,

pemagaran tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan eksekusi

tahun 2014 atas tanah Suwandi yang bersebelahan dengan tanah

terperkara, sesuai dengan keterangan saksi Swandi, Suherwanto, Sarjana

Humi Lumban Tobing, karena itu Pelawan/Terbanding telah melaporkan

- 42 -

Terlawan I/Pembanding ke pihak Kepolisian sesuai dengan bukti Laporan

Polisi No. : STTLP/953/IX/2013/SPKT “III” (vide bukti P-17) dan sampai

saat ini sedang diproses oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara ;

3) Bahwa oleh karena Perlawanan ini sebagai yang menyempurnakan

perlawanan sebelumnya atas Keputusan Reg. No. : 502/Pdt.Plw/2013/PN-

Mdn yang diputuskan secara “tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard)” dan pemagaran sebelah barat dari tanah terperkara yang

dilakukan Terlawan I/Pembanding secara melawan hukum yang dilakukan

pada tanggal 26 November 2014, bukan dalam konteks eksekusi karena

dilakukannya setelah perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan,

yakni pada tanggal 29 Oktober 2014, maka secara hukum upaya hukum

perlawanan ini sudah sangat beralasan hukum dan bukan dengan gugatan

seperti yang dikehendaki oleh Terlawan I/Pembanding, dengan demikian

Yurisprudensi, Doktrin yang dikutip Terlawan I/Pembanding dalam Memori

Bandingnya tidak relevan diterapkan dalam perkara aquo ;

C. Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel

Bahwa tentang Memori Banding Terlawan I/Pembanding pada sub C ini

sama substansinya dengan pada sub B di atas, maka Pelawan/Terbanding

menganggap untuk merespon Memori Banding Terlawan I/Pembanding

pada bagian sub C ini, Pelawan/Terbanding cukup menunjuk alasan-alasan

yang tersebut dalam Kontra Memori Banding pada bagian sub B diatas.

D. Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Petitum Tidak Jelas

1) Bahwa dalam petitum bagian subsidair perlawanan Pelawan/Terbanding,

Pelawan/Terbanding telah memohon jika Pengadilan berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), frasa ex aequo et

bono bermakna hukum memberi kebebasan kepada Majelis Hakim

menggunakan kewenangannya guna melengkapi segala alasan hukum

yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara – vide

Pasal 189 ayat (1) Rbg / Pasal 178 ayat (1) HIR, dan menurut Doktrinal M.

Yahya Harahap, S.H dalam bukunya : HUKUM ACARA PERDATA

Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan

Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, pada halaman 64 alinea

kedua yang redaksinya :

“ bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan

petitum ex-aequo et bono dengan syarat :

- harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan (appropriateness), dan

- kalayakan atau kepatutan yang ditetapkan atau dikabulkan itu, masih

berada dalam kerangka jiwa petitum primer dan dalil gugatan”.

- 43 -

dan dihubungkan lagi dengan asas peradilan yang sederhana cepat dan

biaya ringan (vide Pasal 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman) ;

2) Bahwa sekalipun Pemohon tidak memohonkan dalam Perlawanannya ada

petitum good opposant (Pelawan yang baik), namun bila fakta tersebut

dihubungkan dengan kaedah hukum dan doktrinal yang dikutip diatas,

perlawanan Pelawan/Terbanding telah memenuhi syarat formil dan syarat

materil suatu perlawanan, sebab dalam perlawanan perkara aquo telah

didalilkan dalam posita pada halaman 7 point ke-13 dan sesungguhnya

dalam petitum point ke-2 telah dimohonkan objek perkara sebagai tanah

milik Pelawan/Terbanding yang secara etimologis dapat ditafsirkan bila

sebagai pemilik bermakna sebagai Pelawan yang baik (good opposant),

dengan demikian pertimbangan Judex Aquo pada halaman 69 alinea ke-7

s/d halaman 70 baris ke-6 yang redaksinya :

“Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum tidak disebutkan secara

tegas agar dinyatakan sebagai pelawan yang baik atau pelawan yang

benar tidaklah dengan sendirinya menyebabkan gugatan perlawanan ini

menjadi kabur karena dalam perkara aquo Para pelawan dalam posita

gugatan perlawanannya telah menguraikan tentang hal itu, disamping itu

fokus atau titik berat dari pemeriksaan perkara ini didasarkan pada hak

kepemilikan, sehingga atas dasar tuntutan subsidair dan mendasarkan

pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, maka kelalaian

penyebutan sebagai pelawan yang baik atau pelawan yang benar dalam

petitumnya, tentang hal ini masih dapat dikoreksi dalam pertimbangan

Putusan perkara ini ;

telah tepat dan beralasan hukum dan telah memenuhi syarat-syarat formil

sesuai dengan Hukum Acara Perdata ;

E. Tentang Gugatan Perlawanan obscuur libel dalam Hal Posita Tidak Saling

Mendukung

1) Bahwa Pelawan/Terbanding telah jelas menguraikan dalam Gugatan

Perlawanannya, yakni tentang objek Pengadilan Negeri Medan hendak

melaksanakan eksekusi tanah Pelawan/Terbanding sesuai dengan

Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan Reg. No. :

59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn, karena itu tidak jelas pertimbangan

hukum mana yang dimaksudkan oleh Pembanding/Terlawan I dalam

Memori Bandingnya Petitum ke-3 tidak didukung dengan dalil posita dan

sebaliknya Pembanding/Terlawan I tidak jelas menunjukkan fakta Judex

- 44 -

aquo telah keliru atau tidak mempertimbangkan petitum ke-3 tidak didukung

oleh posita ;

2) Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Aquo pada halaman 70

alinea ke-3 sudah jelas mempertimbangkan dalam posita gugatan

perlawanan para Pelawan/Terbanding telah diuraikan dengan jelas

bahwasanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. :

59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn adalah cacat hukum, sebab tanah

yang dieksekusi bukanlah tanah yang berstatus Grand Sultan No. 415,

melainkan Grand Sultan No. 6,7,8,9 dan 10 dan telah pula ditingkatkan

haknya menjadi Sertifikat Hak Milik kesemuanya tidak sebagai pihak dalam

Perkara Reg. No. : 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn dan juga tanah tersebut tidak

diperoleh dari Terlawan II/Turut Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa bila dipelajari secara seksama Memori Banding pada bagian pokok

perkara ini, Terlawan I/Pembanding menyatakan keberatan pertimbangan dan

keputusan Judex Aquo mulai dari halaman 73 s/d halaman 84 Keputusan Judex

Aquo, namun Terlawan I/Pembanding tidak menguraikan bagian mana saja dari

pertimbangan Judex Aquo tersebut sebagai kekeliruan Judex Aquo salah

menilai fakta-fakta alat bukti dalam keputusannya ;

2. Bahwa oleh karena itu, Pelawan/Terbanding menilai seluruh pertimbanan Judex

Aquo telah tepat dan benar menilai fakta dan alat bukti di persidangan dan telah

tepat menerapkan ketentuan hukumnya dan tidak akan terlumpuhkan dengan

alasan Memori Banding Terlawan I/Pembanding ataupun dengan faktor-faktor

lain dengan alasan dan dasar seperti terurai dibawah ini ;

3. Bahwa secara hukum untuk menguji subjek hukum sebagai pemilik hak atas

tanah dapat diukur dari 2 (dua) pendekatan, yakni data yuridis dan data fisik :

Data yuridis

a) Grand Sultan No. 7 tentang surat menentukan hak kebun (vide bukti P-

5.A) yang telah ditingkatkan menjadi Surat Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 283/HM/BPN/1998 tanggal 13

Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah di Kotamadya

Medan Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-3), sehingga berdasarkan

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu diajukan ke

Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 45 -

b) Walikota Medan dalam memberikan ganti rugi pelebaran Sungai Deli

yang dibayar kepada Pelawan/Terbanding yang dicatat dalam GS No.

7 (vide bukti P-5A) ;

c) Perjanjian sewa-menyewa antara H.M Turki dengan Leong Tjak Lam

dan Leong Tjak Khoen yang ditulis dalam Aksara Jepang 1 Juli 1602

(vide bukti P-4) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-40) ;

d) Berdasarkan 2 (dua) Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. :

/Pdt.G/2005/PN Mdn dan No. : 506/Pdt.G/2011/PN.Mdn (vide bukti P-

19.A, s/d P-19.G) yang menyatakan tanah terperkara adalah tanah

milik Pelawan/Terbanding, sehingga berdasarkan Pasal 224 HIR objek

perkara baru dapat dieksekusi setelah ada Putusan Pengadilan yang

membatalkan keputusan Pengadilan yang menyatakan tanah

terperkara bukan sebagai tanah milik para Pelawan/Terbanding ;

Data Fisik

a) Berdasarkn hasil sidang lapangan ditemukan ada bangunan rumah

sewa dan banguan bengkel yang sejak dulu dikuasai oleh Pelawan/

Terbanding dan tanpa terbantahkan oleh Pembanding/Terlawan I ;

b) Berdasarkan keterangan saksi Binsar, H. Arpan, Suherwanto, Swandi

als. Bunsui dan Alamsyah Nasution, tanah terperkara dikuasai dan

diusahai oleh Pelawan/Terbanding sejak dahulu hingga sekarang dan

sebaliknya saksi-saksi ini tidak mengenal Terlawan II/Turut Terbanding;

4. Bahwa atas poin 1 diatas (data fisik dan data yuridis) dapat ditarik kesimpulan

Pelawan/ para Terbanding memilki bukti hak yang sempurna atas tanah milik

para Pelawan/Terbanding dan terbukti telah menguasai dan mengusahai tanah

terperkara lebih dari 30 Tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata

dan PP No. : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah demi hukum para

Pelawan/Terbanding adalah pemilik hak atas tanah ;

5. Bahwa sementara Pembanding/Terlawan I yang mendalilkan tanah terperkara

diperolehnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. :

453/Pdt.G/2001/PN.Mdn yang akan mengekseskusi tanah terperkara sangat

beralasan dilumpuhkan/dikesampingkan oleh Judex Aquo karena :

a) Keputusan Pengadilan Negeri Medan tersebut cacat hukum/non

eksekutable karena hanya berlaku bagi pihak yang memperoleh hak atas

tanah dari Grand Sultan No. 415 (vide bukti P-12.B) sementara Para

Pelawan/Terbanding berdasarkan Grand Sultan No. 7 yang telah

ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (vide bukti P-3) dan Warisan Alm.

H. Muhammd Turki ;

- 46 -

b) Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan (vide bukti P-19.A s/d P-

19.G) yang memutuskan tanah terperkara milik Para Pelawan/Terbanding

berdasarkan Pasal 224 HIR objek perkara baru dapat dieksekusi setelah

ada Putusan Pengadilan yang membatalkan keputusan Pengadilan yang

menyatakan tanah terperkara bukan sebagai tanah milik para

Pelawan/Terbanding ;

c) Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. : Reg. No. :

453/Pdt.G/2001/PN.Mdn yang diputus secara Verstek dan Surat Perintah

Pengosongan No. : W2UI/13.894/Pdt.10/XI/2013 tanggal 3 September

2013 (vide bukt P-13.C) terbukti tidak pernah dilakukan pemeriksaan

setempat, sehingga bertentangan dengan Pasal 155 HIR/180 Rbg Jo. 214

Rv dan SEMA No. : 7 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Setempat ;

d) Berdasarkan keterangan saksi Binsar, H. Arpan, Suherwanto, Swandi alias.

Bunsui, Alamsyah Nasution, Humi Sarjana Lumban Tobing menerangkan di

persidangan, Ahmad sebagai Terlawan II/Turut Terbanding sebagai pemilik

Grand Sultan No. 415 tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah

terperkara, telah berdiri PT. Gudang Garam, PT. Industri Karet Deli, Kantor

Dinas PU, Perumahan Dinas PU masing-masing telah memiliki Setifikat

Hak Milik sebagai cakupan yang diklaim Terlawan I/Pembanding sebagai

bagian dari tanah Grand Sultan No. 415 ;

e) Grand Sultan No. 415 sebagai dasar jaminan pembayaran utang Terlawan

II/Turut Terlawan kepada Pembanding/Terlawan I diduga palsu

berdasarkan Surat Kesultanan Deli (vide bukti P-16) dan Surat Kepala

Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (vide bukti P-28) dan atas indikasi

palsu tersebut Pelawan/Terbanding telah melaporkannya ke Kepolisian

(vide bukti P-22) ;

f) Disamping fakta-fakta diatas, dan atas pelaksanaan eksekusi tersebut telah

ada Keputusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan Pengadilan Negeri

Medan untuk tidak melaksanakan eksekusi tersebut (vide bukti P-13.A) dan

lazjimnya Pengadilan Negeri yang lebih rendah akan patut dan tunduk pada

perintah Pengadilan Tinggi, namun faktanya perintah Pengadilan Tinggi

Medan tersebut diabaikan oleh Pengadilan Negeri Medan, pengabaian

tersebut patut diduga ada kekuasaan lain, kekuatan mafioso sebagai faktor

dominan yang mempengaruhinya yang selalu terjadi dalam praktek di

Medan ;

g) Inheren dengan fakta dan alasan di atas, berdasarkan kesaksian

Suherwanto, saksi Suwandi alias Bunsui dan berita Koran yang diduga ada

- 47 -

kekuasaan lain, kekuatan mafioso sebagai faktor dominan yang

mempengaruhinya yakni sebagai berikut :

Sinar Indonesia Baru, “Sidang Dugaan Mafia Tanah Hasil Penyidikan

Poldasu Kembali Digelar” (vide bukti P-36) ;

Sinar Indonesia Baru, “Sering Disebut-sebut Terlibat Kasus Tanah di

Sumut, Pengusaha “TS” segera Dipanggil DPRD SU” (vide bukti P-37);

Waspada Online, “Tersangka Mafia Tanah Ditangkap Poldasu” (vide

bukti P-23.B) ;

Waspada Online, “Mahasiswa Demo di Kejagung, Tangkap Mafia

Tanah Tamin Sukardi”, tanggal 16 Mei 2013 (vide bukti P-23.C) ;

Waspada Online, “Polda Sumut Komit Bongkar Mafia Tanah”, tanggal

21 Oktober 2014 (vide bukti P-23.D) ;

dan dihubungkan lagi dengan Berita Acara pertemuan antara Timbang

Sianipar, Suherwanto dengan Tamin Sukardi – vide bukti P-41, yang berisi :

1. Benar Tamin Sukardi mengenal Amin Ginting dan bekerjasama

dengannya untuk mengurus tanah seluas 10,8 Hektar yang terletak di

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Kelurahan Tanjung Mulia kecamatan Medan

Deli Kota Medan dengan cara menyuruh Muhammad Amin Ginting

mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan terhadap Ahmad

seolah-olah Ahmad berutang kepada Muhammad Amin Ginting dan

Tamin Sukardi membenarkan Muhammad Amin Ginting memenangkan

perkara tersebut secara Verstek sehingga keluarlah putusan

Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn.

2. Tamin Sukardi membenarkan dia yang mengurus perkara tersebut dan

membiayainya sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

dan sebagai jaminan pembayaran Tamin Sukardi membenarkan Asli

Grand Sultan 415 dipegangnya sebagai jaminanpembayaran atas

kerugiannya tersebut.

3. Bahwa kemudian Tamin Sukardi menjelaskan kepada kami setelah

Amin Ginting meninggal duina ia merasa tertipu dengan ahli waris Amin

Ginting karena ahli waris tersebut menggunakan Keputusan

Pengadilan tersebut bersama-sama dengan tiga orang suku batak yang

bermarga Tambunan, Manurung, Silalahi, menjumpai pihak Deli Work

(PT. IKD) dengan dasar Keputusan Pengadilan Negeri tersebut ahli

waris M. Amin Ginting mendapat uang Rp. 12.000.000.000,- (dua belas

miliar rupiah) dari PT. IKD lalu ahli waris tersebut menemui Tamin

Sukardi dan memberikan uang kepada Tamin Sukardi sebesar Rp.

4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya Tamin

- 48 -

Sukardi menyerahkan asli GS No. 415 tersebut kepada ahli waris Amin

Ginting/kepada tiga orang batak tersebut dan selanjutnya Tamin

Sukardi dia melepaskan haknya selanjutnya ketika ada masalah Tamin

Sukardi siap untuk menjadi penengah.

4. Selanjutnya Tamin Sukardi dekat dengan Pengadilan Negeri Medan

seperti Rahman dan aparat hukum lainnya di Medan karena dia sudah

diberi gelar oleh masyarakat medan sebagai Raja perkara dan

selanjutnya Gunawan adalah anggotanya, oleh karena

Suherwanto/Agus mendesak Tamin Sukardi menyelesaikan tanah

terperkara karena Agus menceritakan kepada Tamin Sukardi sekitar

tahun 2013 Gunawan melalui Agus hendak menyelesaikan tanah

terperkara lalu Tamin Sukardi menghubungi Gunawan melalui

Handphone berbicara dengan Suherwanto melalui Handphone Tamin

Sukardi guna memastikan Gunawan pernah menawar tanah Abdul Jalil

sebesar Rp. 700.000,- per Meter sekitar tahun 2013 dan selanjutnya

Tamin Sukardi menyatakan kepada kami siap membantu

menyelesaikan tanah ini asalkan kejalan kebaikan dapat menghubungi

langsung maupun melalui Amiruddin, selanjutnya kamipun pulang dari

kantornya.

6. Bahwa uraian yang terbukti diatas adalah faktor penyebab Terlawan

I/Pembanding dapat memenangkan Gugatan Reg. No. :

453/Pdt.G/2001/PN.Mdn secara verstek, hingga dapat mengurus penetapan

eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan adalah dengan cara-cara melawan

hukum sebagai faktor penyebabnya yang dilakukan pihak Terlawan

I/Pembanding selama ini, karena itu pertimbangan dan keputusan Judex Aquo

telah tepat dalam menilai alat buktinya, telah benar menerapkan hukumnya

dan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan/Terbanding dengan

hormat dengan ini memohon pada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim

Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini kiranya berkenan

mengambil putusan dengan menolak dalil dan alasan Terlawan I/Pembanding

dalam Memori Bandingnya seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan

Reg. No. 508/Pdt.G/2008/PN. Mdn. Seluruhnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding

semula Pelawan tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa

hukum Pembanding semula Terlawan I sebagaimana dalam relaas penyerahan

kontra memori banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 15 Desember

- 49 -

2015, dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan II melalui media surat kabar

Suara Rakyat edisi 10 Desember 2015 halaman 10 sebagaimana Relaas

Penyerahan Kontra Memori Banding nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 10

Desember 2015 yang dilaksanakan masing-masing oleh : Sayid Yusri Hamdani

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding yang diajukan oleh

kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I tersebut, maka baik kepada kuasa

hukum Pembanding semula Terlawan I maupun kepada kuasa hukum Terbanding

semula Pelawan telah diberitahukan hak-haknya, untuk memeriksa/ membaca

berkas perkara, sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Perkara Nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn masing-masing tanggal 2 Desember

2015, tanggal 27 Nopember 2015, dan khusus kepada Turut Terbanding semula

Terlawan II melalui media surat kabar Suara Rakyat edisi 1 Desember 2015

halaman 10 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Nomor : 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 1 Desember 2015, yang dilaksanakan

masing-masing oleh : Sayid Yusri Hamdani Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg, tenggang

waktu mengajukan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari setelah

putusan diucapkan di persidangan atau setelah pemberitahuan isi putusan

dilaksanakan kepada pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan/

diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015, yang dimohonkan banding

tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan dihadiri

kuasa hukum para Terbanding semula para Pelawan dan kuasa hukum

Pembanding semula Terlawan I, tetapi tidak dihadiri Turut Terbanding semula

Terlawan II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta banding nomor : 136/2015 yang

dibuat dihadapan Sugeng Wahyudi, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Medan,

bahwa kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I mengajukan banding pada

tanggal 3 September 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015 aquo, bahwa dengan

demikian pengajuan permohonan banding tersebut telah sesuai dalam tenggang

waktu pengajuan banding yang ditentukan perundang-undangan;

- 50 -

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding aquo

selain memenuhi tenggang waktu, juga telah dilaksanakan dengan cara serta

syarat-syarat yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan maka

permohonan banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I

tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan

seksama berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan, alat bukti para pihak

dan khususnya turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015, serta alasan-alasan

keberatan kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I dan kontra alasan-alasan

kuasa hukum para Terbanding semula para Pelawan didalam memori banding dan

kontra memori banding aquo, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat

sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum

Pembanding semula Terlawan I atas gugatan perlawanan yang diajukan oleh para

Terbanding semula para Pelawan tersebut yakni meliputi eksepsi :

1. Eksepsi Nebis in idem;

2. Gugatan perlawanan melanggar hukum acara;

3. Gugatan perlawanan abscuur libel karena alasan :

3.1. Subjek dan luas objek antara gugatan perlawanan terdahulu dan gugatan

perlawanan sekarang;

3.2. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas;

3.3. Antara posita dan petitum gugatan perlawanan tidak saling mendukung;

Pengadilan tingkat pertama didalam putusannya nomor :

508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015, menolak seluruh eksepsi

tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang

menolak seluruh eksepsi yang diajukan Pembanding semula Terlawan I tersebut,

Pembanding semula Terlawan I mengajukan keberatan dengan dasar dan alasan

keberatan sebagaimana tertera didalam memori banding yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2015, yang

isi pada pokoknya telah dikutip pada bagian dimuka putusan ini. Bahwa demikian

pula para Terbanding semula para Pelawan untuk menanggapi dasar dan alasan-

alasan keberatan Pembanding semula Terlawan I tersebut, telah mengajukan

kontra dasar dan alasan-alasan didalam kontra memori banding yang diterima di

- 51 -

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Nopember 2015 yang isi

pada pokoknya sebagaimana telah dikutip pada bagian dimuka putusan ini;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan-alasan keberatan Pembanding

semula Terlawan I atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak seluruh

eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I, dengan

memperhatikan kontra dasar dan alasan-alasan didalam kontra memori banding

yang diajukan para Terbanding semula para Pelawan tersebut, Pengadilan tingkat

banding berpendapat bahwa dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam

putusan Pengadilan tingkat pertama didalam menolak seluruh eksepsi yang

diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I adalah sudah tepat dan benar.

Dengan mengambil alih dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat

pertama tersebut menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum sendiri didalam

memutuskan perkara ini pada tingkat banding, maka dasar dan alasan-alasan

keberatan Pembanding semula Terlawan I terhadap putusan Pengadilan tingkat

pertama tentang eksepsi aquo haruslah ditolak dan dengan demikian Pengadilan

tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dalam

eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang

mengabulkan gugatan perlawanan seluruhnya tersebut, Pembanding semula

Terlawan I mengajukan keberatan dengan dasar dan alasan-alasan keberatan

sebagaimana tertera didalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2015, yang isi pada

pokoknya telah dikutip pada bagian dimuka putusan ini. Bahwa demikian pula para

Terbanding semula para Pelawan untuk menanggapi dasar dan alasan-alasan

keberatan Pembanding semula Terlawan I atas putusan Pengadilan tingkat

pertama dalam pokok perkara aquo, telah mengajukan kontra dasar dan alasan-

alasan didalam kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan pada tanggal 24 Nopember 2015 yang isi pada pokoknya

sebagaimana telah dikutip pada bagian dimuka putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan

hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama didalam mempertimbangkan

posita dan petitum gugatan perlawanan dari para Terbanding semula para

Pelawan aquo berdasarkan penilaian alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

para Terbanding semula para Pelawan tersebut, kemudian diperbandingkan

dengan pertimbangan atas dalil bantahan dari Pembanding semula Terlawan I,

- 52 -

berdasarkan alat bukti yang relevan yang diajukannya tersebut, menurut pendapat

Pengadilan tingkat banding adalah sudah tepat dan benar menurut hukum.

Dengan mengambil alih dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat

pertama tersebut menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum sendiri didalam

memutuskan perkara ini pada tingkat banding, maka Pengadilan tingkat banding

berpendapat bahwa dasar dan alasan-alasan keberatan yang diajukan

Pembanding semula Terlawan I didalam memori banding aquo dianggap tidak

dapat melumpuhkan atau membatalkan dasar dan alasan-alasan pertimbangan

hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan

perlawanan dari para Terbanding semula para Pelawan. Dengan demikian putusan

Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas

bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding itu baik

dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar

menurut hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015 aquo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Terbanding semula para

Pelawan dikabulkan seluruhnya baik pada tingkat pertama dan banding, maka

biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding

semula Terlawan I dan Turut Terbanding semula Terlawan II dengan tanggung

renteng, yang pada tingkat banding biaya perkara akan disebutkan dalam amar

putusan;

Mengingat: Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 162 RBg dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Terlawan I;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015, yang dimohonkan

banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Terlawan I dan Turut Terbanding semula

Terlawan II dengan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam 2

(dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh kami : Dr. A. TH.

- 53 -

PUDJIWAHONO, SH.MHum. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim

Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH., dan ADE KOMARUDIN,

SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari 2016,

nomor : 41/PDT/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

ttd ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH. Dr. A. TH. PUDJIWAHONO, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

P U T U S A N - pt-medan.go.id · PDF fileP U T U S A N Nomor : 41/PDT/2016/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili

Documents