P U T U S A N - pt-medan.go.id filePENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan perkara antara : 1. Ahli waris Almarhum

Hal 1 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN

P U T U S A N

NOMOR : 381/PDT/2015/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara perdata dalam

Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan perkara antara :

1. Ahli waris Almarhum H. Djuned Hamdani Nasution, tempat tinggal

Jalan Turi Indah No. 190 Kelurahan Cengkeh Turi,

Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dalam hal ini

Hj. Khairul Bariah, tempat tinggal Jalan Sabit CT

Indah, Dusun VI, Kelurahan Cengkeh Turi,

Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai,diwakili oleh

kuasa hukumnya, Etty Reita Siregar, SH.,J.Juniman Sitepu, SH., masing masing sebagai

Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum di Kantor

Advokat Etty Reita Siregar, SH., & Rekan, beralamat

di Jalan Medan No. 08 Lubuk Pakam Telp. (061)

7952029, berdasarkan surat kuasa khusus,

tertanggal 30 September 2013, selaku

Pembanding I semula Tergugat I ;

2. Ny. Syamsul Fatimah, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:

Partikulir, tempat tinggal: Jalan S. Parman No. 248

Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya, Boni F.

Sianipar, SH. M.Hum., Noperdi Pandapotan

Ambarita , SH., Hertati Suryani Pardede, SH., Jhon

Sabam Panjaitan, SH., Advokat Pengacara,&

Penasehat Hukum, dari Law Office Boni F. Sianipar

SH., M.Hum & Patners, berkedudukan dan

berkantor di Medan Jl. Sei Merah No. 27, Medan,

yang dapat bertindak baik secara bersama-sama,

maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa


khusus, tertanggal 13 September 2013, disebut

sebagai Pembanding II semula Tergugat IIIKonvensi / Penggugat Rekonvensi ;

3. Harmaen (Harmaini) Nasution,Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:

Partikulir, tempat tinggal Jalan S. Parman No. 248

Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya, Boni F.







yang dapat bertindak baik secara bersama sama,

maupun sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa

khusus, tertanggal 13 September 2013, disebut

sebagai Pembanding III semula Tergugat IVKonvensi / Penggugat Rekonvensi;

4. Ahmad Jailani Nasution, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal:

Jalan S. Parman No. 248 Medan,diwakili oleh kuasa

hukumnya, Boni F. Sianipar, SH. M.Hum., Noperdi

Pandapotan Ambarita , SH., Hertati Suryani

Pardede, SH., Jhon Sabam Panjaitan, SH., Advokat

Pengacara,& Penasehat Hukum, dari Law Office

Boni F. Sianipar SH., M.Hum & Patners,

berkedudukan dan berkantor di Medan Jl. Sei Merah

No. 27, Medan, yang dapat bertindak baik secara

bersama sama, maupun sendiri sendiri, berdasarkan

surat kuasa khusus, tertanggal 13 September 2013,

disebut sebagai Pembanding IV semula TergugatV Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

5. Kamarul Zaman, SH, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan S. Parman No.

248 Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya, Boni F.








yang dapat bertindak baik secara bersama sama,

maupun sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 13 September 2013, disebut

sebagai Pembanding V semulaTergugat VIKonvensi/Penggugat Rekonvensi;

M E L A W A N

1. Ahli Waris, Almarhum Johanes Alias Kam Sun, yaitu : 1. WatiAnna (Istri Almarhum Johanes Alias Kam Sun),

Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan, mengurus

Rumah Tangga, 2. Farida,(Anak Almarhum Johanes

Alias Kam Sun), Warganegara Indonesia, Pekerjaan, Ibu

Rumah Tangga, 3. Angga Slamat, (Anak Almarhum

Johanes Kam Alias Kam Sun), Warganegara, Indonesia,

Pekerjaan, Wiraswasta, ketiganya bertempat tinggal di

Jalan Gatot Subroto, N0. 92 A, Kelurahan, Sei Putih

Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, yang

diwakili oleh Kuasa Hukumnya, 1. Facruddin Rifai, SH,2.

Purwanto,SH, 3. Hj. Faridah Ariany, SH, 4. Muhammad

Riau SHR, SH. 5.Andy Rizaldy, SH., 6. Muhammad

Yasid, SH., kesemuanya Berkantor Pusat di Jalan Bambu

II No. 1-J Medan, Kantor Cabang, Komplek Taman

Perkasa Indah II Blok Z No. 18 Jakarta Utara,Dalam hal

ini bertindak untuk sendiri-sendiri maupun bersama-

sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 Juli

2013,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semulaPenggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ;

2. Jacob Alias Tjio Tang Kok. Kewarganegaraan, Indonesia ,


Perkerjaan Pemborong tempat tinggal Jalan palang Merah No.

112 D Kel.Petisan Tengang Kec. Medan Petisah Kota Medan

sebagai Terbandin II, Semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :

1. Berkas perkara & surat-surat yang bersangkutan;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014 No:

432/Pdt.G/2013/PN-Mdn.-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juli 2013,

Register Nomor : 432 / Pdt.G / 2013 / PN Mdn. Yang berbunyi sebagai

berikut :

Bahwa Penggugat-Penggugat adalah selaku ahli waris dari Almarhum

JOHANES Alias KAM SUN yang telah meninggal dunia di Medan, sesuai

dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/150/SK/SPTG/II/2009

tertanggal 9 Februari 2009 ; ------------------------------------------------------------

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Johanes Alias Kam Sun dengan

Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan

Tergugat II (Selaku Pihak Ketiga) telah membuat Akta Perjanjian

Perdamaian Nomor 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan

H. Makmur Ritonga, SH. Notaris di Medan; -----------------------------------------

Bahwa dibuatnya akta Perjanjian Perdamaian No. 116 tanggal 22 Mei

2001, adalah betujuan untuk mengakhiri seluruh perkara yang terjadi

antara Almarhum Johanes Alias Kam Sun (Suami/orang tua Penggugat-

Penggugat) selaku Pihak kedua dengan Tergugat I, Tergugat III s/d

Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan Tergugat II (Selaku Pihak Ketiga)

dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 116 tanggal 22 Mei 2001; -----------

Bahwa Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan

Tergugat II (selaku Pihak ketiga) dalam Akta Perjanjian Perdamaian

Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001, telah setuju dan tidak keberatan bahwa

Almarhum JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-


Penggugat) selaku Pihak kedua untuk membangun dan menyelesaikan

bangunan berupa rumah toko diatas tanah Grant C 1939 yang terletak di

Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan ; --------------------------------

Bahwa untuk menindak lanjuti isi Perdamaian sebagaimana tertuang

dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001,

maka JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-

Penggugat) selaku Pihak kedua dalam Akta Perjanjian Perdamaian

Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001, dengan itikad baik telah mengurus Izin

Mendirikan Bangunan dan telah terbit SIMB Nomor:043/648.1/MP/668

tanggal 1 Februari 2001, kemudian pembangunan ruko yang terletak di

Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan telah dikerjakan oleh

JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat) ; -----

Bahwa ternyata isi Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22

Mei 2001 tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I, Tergugat III s/d

Tergugat VI selaku Pihak Pertama dalam Akta Perdamaian dan juga tidak

dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat II selaku Pihak Ketiga dalam

Akta Perdamaian, dimana Tergugat II tidak melakukan penyelesaian

permasalahannya dengan PT. Putra Sejahtera Pionerindo, sehingga

JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat)

menghadapi berbagai perkara baik perkara perdata, perkara Tata Usaha

Negara dan juga perkara Pidana atas laporan PT. Putra Sejahtera

Pionerindo, sehingga patut dan beralasan hukum jika Tergugat I,

Tergugat III s/d Tergugat VI dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan

perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;-------------------------------------------------

Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22

Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH Notaris di

Medan ternyata tidak tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I,

Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama, dan Tergugat II,

(selaku pihak ketiga), maka cukup alasan hukum jika Akta Perjanjian

Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan

H. Makmur Ritonga, SH Notaris di Medan untuk dinyatakan batal demi

hukum dengan segala akibat hukumnya ;--------------------------------------------

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh

Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI, selaku pihak pertama dan

Tergugat II (selaku pihak ketiga), dalam Akta Perjanjian Perdamaian No.


116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,

SH., Notaris di Medan, menimbulkan kerugian materiil maupun imateril

bagi Penggugat-Penggugat karena JOHANES Alias KAM SUN

(suami/orang tua Penggugat-Penggugat / ic. Pihak Kedua dalam Akta

Perdamaian) harus menghadapi beberapa perkara atas gugatan dalam

Perkara Tata Usaha Negara, Laporan Pidana dan gugatan Perdata, yang

diajukan oleh PT. Putra Sejahtera Pionerindo, yaitu sebagai berikut :------

1. Perkara Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor : 63/G/2001/PTUN-Mdn tanggal 20 Mei 2002 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 17

Januari 2003 Nomor: 80/BDG/2002/PT.TUN-Mdn Jo. Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor: 277 K/TUN/2003 Tanggal 28 Januari

2004 ;-------------------------------------------------------------------------------------

2. Perkara Pidana, dikenal dalam Putusan Nomor: 1618/Pid.B/2003/PN-

MDN tanggal 19 Maret 2004, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Nomor: 91/PID/2004/PT-MDN Tanggal 9 Juni 2004, jo. Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor: 2013 K/PID/2004 Tanggal 6 April 2006,

Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 87 PK/PID/2007 Tanggal 28

Januari 2008; --------------------------------------------------------------------------

3. Perkara Perdata dikenal dalam Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2004/PN-

MDN Tanggal 23 Maret 2005, jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Sumatera Utara Nomor: 262/PDT/2005/PT-MDN Tanggal 12

Desember 2005, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 90

K/PDT/2007 Tanggal 24 Oktober 2007, jo. Putusan Peninjauan

Kembali Nomor: 254 PK/PDT/2009 Tanggal 21 Juni 2010. ---------------

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh

Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan

Tergugat II, (selaku Pihak ketiga), menimbulkan kerugian materiil maupun

imateril bagi Penggugat-Penggugat yaitu sebagai berikut :---------------------

- Kerugian Materiil yang diderita Penggugat-Penggugat yang harus

mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkara yang terjadi karena

harus menunjuk dan meminta bantuan jasa Advokat/Penasihat Hukum

sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; ----------------------------

- Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat-Penggugat karena dalam

perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:


1618/Pid.B/2003/PN-MDN.- tanggal 19 Maret 2004, Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 91/PID/2004/PT-MDN.- Tanggal 9

Juni 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2013 K/PID/2004

Tanggal 6 April 2006, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 87

PK/PID/2007 Tanggal 28 Januari 2008 Almarhum JOHANES Alias

KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat) sempat ditahan di

Rumah Tahanan Tanjung Gusta, sehingga menimbulkan kerugian

immateriil karena tercemar nama baik, dan tidak berpenghasilan

selama dalam tahanan, kerugian mana ditaksir sejumlah Rp.

1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ; kerugian mana patut dan wajar

dibebankan kepada Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung

renteng :-----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang timbul akibat perbuatan

ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III s/d

Tergugat VI, selaku Pihak Pertama dan Tergugat II (selaku Pihak Ketiga)

dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 116 taggal 22 Mei 2001, yang

diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga SH., Notaris di Medan maka

patut dan wajar menurut hukum apabila 2 (dua) unit bangunan ruko

terletak di Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan yang semula

akan diserahkan kepada Tergugat II yaitu : -----------------------------------------

a. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 16 m menghadap ke Jalan

Gajah Mada pintu kedua dari sudut jalan Mojopahit Medan:----------------

b. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 14 m menghadap ke Jalan

Mojopahit Medan:-----------------------------------------------------------------------

Untuk dinyatakan menjadi hak Penggugat-Penggugat selaku ahli waris

Almarhum JOHANES Alias KAM SUN (suami / orang tua Penggugat-

Penggugat) sebagai konpensasi atas kerugian materiil maupun kerugian

immateriil yang diderita oleh Penggugat-Penggugat ;----------------------------

Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi hampa dan nihil,

maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan

untuk meletakkan sita Jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak

bergerak milik Tergugat I s/d Tergugat VI;-------------------------------------------

Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimajukan oleh Penggugat

merupakan bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum jika


putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;--------------------

Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini diakibatkan adanya perbuatan

ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI,

maka cukup alasan hukum apabila Tergugat I s/d Tergugat VI, dihukum

untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----------------

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan penggugat tersebut diatas,

Penggugat memohon, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan,

berkenan untuk memanggil pihak pihak yang berperkara untuk hadir dalam

suatu hari sidang yang ditentukan, selanjutnya memberi putusan sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam

perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116

tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH

Notaris di Medan dengan segala akibat hukumnya ;--------------------------------

4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan ingkar janji

(wanprestasi) ;- -------------------------------------------------------------------------------

5. Menyatakan 2 (dua) unit bangunan ruko terletak di Jalan Gajah Mada sudut

jalan Mojopahit Medan yang semula akan diserahkan kepada Tergugat II,

yaitu :--------------------------------------------------------------------------------------------

.a. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 16 m menghadap ke Jalan

Gajah Mada pintu kedua dari sudut jalan Mojopahit Medan : --------------

b. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 14 m (pintu pertama)

menghadap ke Jalan Mojopahit Medan;-----------------------------------------

menjadi hak Penggugat-Penggugat selaku ahli waris Almarhum JOHANES

Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat) sebagai

konpensasi atas kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diderita

oleh Penggugat-Penggugat ;--------------------------------------------------------------

6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung rentenguntuk

membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat-Penggugat sejumlah

Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) serta kerugian immaterial sejumlah

Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah),secara seketika dan sekaligus;-----


7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

walaupun ada Verzet (perlawanan), Banding maupun Kasasi (uit voorbaar

bij voorrraad) ;---------------------------------------------------------------------------------

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam

perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :------------------------------ ------------------

- Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;---------------

Membaca jawaban Tergugat III, IV, V, VI, sekaligus Gugatan

Rekonpensi sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Exceptio Pluriu Litis Consortium yaitu ada pihak lain yangseharusnya diikut sertakan akan tetapi tidak dijadikan pihak dalamperkara ini.

1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 30 Juli 2013 maupun

dalam perbaikan gugatan tanggal 28 Oktober 2013 mengajukan

gugatan terhadap ahli waris Alm. H. Djuned Hadani Nasution yaitu

hanya Hj. Khairul Bariah sebagai Tergugat – I, gugatan mana untuk

membatalkan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22

Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris

di Medan.

1.2. Bahwa dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22

Mei 2001 tersebut diatas Alm. H. Djuned Hadani Nasution juga

bertindak untuk atas nama diri sendiri, sehingga secara hukum

seluruh ahli waris dariAlm. H. Djuned Hadani Nasution harus diikut

sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini dapat kita lihat di

dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1982-I hal 234 Reg.

No. 2438-K/Sip/1980 tanggal 1 Desember 1980 yang berbunyi :

“Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima, kerna tidaksemua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.


1.3. Bahwa kemudian petitum gugatan Penggugat adalah untuk

membatalkan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22

Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris

di Medan, maka secara hukum Penggugat harus mengikut sertakan

H. Makmur Ritonga, SH, sebagai pihak, oleh karena Akte Perjanjian

Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 dibuat dihadapan H.

Makmur Ritonga, SH.

1.4. Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris dari Alm. H. Djuned

Hadani Nasution turut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dan

NotarisH. Makmur Ritonga, SH juga tidak dijadikan Penggugat

sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara hukum berdasarkan

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438-K/Sip/1980 tanggal 1

Desember 1980 gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tentang Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mempunyaidasar hukum.

2.1. Bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan Akte Perjanjian

Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 tidak mempunyai dasar

hukum, oleh karena Penggugat telah melakukan wanprestasi

terhadap Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei

2001.

2.2. Bahwa dalam pasal 1Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116

tanggal 22 Mei 2001, secara jelas menyebutkan bangunan tersebut

selesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnya

pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12 – 2001), sehingga

jelas Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi akte

tersebut.

2.3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi mempunyai dasar hukum

dalam mengajukan gugatan ini, maka mohon kepada Majelis Hakim

untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan

tidak dapat diterima.


Berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang telah dipaparkan diatas

dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima eksepsi

tersebut dan menolak gugatan Pengugat atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan

memutus perkara ini tidak sependapat dengan eksepsi diatas, bersama ini

Tergugat – I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil eksepsi Tergugat-I yang dipaparkan diatas

adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

jawaban ini, untuk itu adalah bantahan terhadap pokok perkara dan

tidak perlu diulangi lagi.

2. Bahwa Tergugat-I membantah segala dalil-dalil dalam posita

maupun dalam petitum gugatan Penggugat, kecuali sepanjang

yang diakui secara tegas oleh Tergugat-I dalam jawaban ini.

3. Bahwa benar semasa hidup Alm. H. Djuned Hadani Nasution ada

membuat kesepakatan bersama dengan Alm. Johanes Alias Kam

Sun dan Jacob alias Tjioe Tang Kok sesuai dengan Akta Perjanjian

Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat

dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan.

4. Bahwa dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22

Mei 2001 terlebih dahulu menegaskan Bahwa “Pihak Pertama yakni

Haji. Djuned Hamdani Nasution, Syamsi Qamariah, Syamsul

Fatimah, Harmaen (Harmaini) Nasution, Ahmad Djailani Nasution,

Kamarul Zaman adalah para ahli waris dari Almh. Djamilah

mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada

sudut jalan Mojopahit yang dikenal dengan tanah Grand C 1939”.

5. Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei

2001 diperbuat karena Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat)

tidak melaksanakan (ingkar janji) terhadap isi Akte Persetujuan No.


42 tanggal 11-11-1972 yang dibuat dihadapan Notaris Roesli di

Medan.

6. Bahwa meskipunAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal

22 Mei 2001 dibuat guna melanjutkan bangun bagi diatas tanah

milik ahli waris dari Almh. Djamilah, akan tetapi Johanes alias Kam

Sun (Penggugat) sebagai pihak kedua dalamAkta Perjanjian

Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 tetap tidak

melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ruko sampai

batas yang ditentukan yakni selesai selambat-lambatnya pada

bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) sebagaimana

ketentuan pasal 1 dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116

tanggal 22 Mei 2001.

7. Bahwa dalil Penggugat dalam perbaikan gugatan pada halaman 3

alinea ke-1 menyatakan untuk menindak lanjuti isi Perdamaian

dalamAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei

2001, dengan itikad baik telah mengurus Izin Mendirikan Bangunan

No. 043/648.1/MP/668 tanggal 1 Pebruari 2001 adalah dalil yang

salah dan keliru, oleh karena Izin Mendirikan Bangunan terlebih

dahulu dibuat tanggal 1 Pebruari 2001 kemudian Akta Perjanjian

Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001, sehingga tidak

mungkin dan tidak masuk akal sehat jika dikatakan SIMB

No.043/648.1/MP/668 tanggal 1 Pebruari 2001 menindak lanjuti isi

perdamaian dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal

22 Mei 2001.

8. Bahwa oleh karena secara fakta hukum Alm. Johanes alias Kam

Sun (Penggugat) tidak melaksanakan (ingkar janji) terhadap isi

pasal 1 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei

2001, maka secara hukum Penggugat tidak dapat

membatalkanAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22

Mei 2001.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perbaikan gugatan pada

halaman 3 alinea ke-2,3,4 adalah merupakan dalil-dalil yang salah

dan keliru, oleh karena Tergugat-I tidak pernah melakukan


wanprestasi terhadapAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116

tanggal 22 Mei 2001, akan tetapi yang melakukan wanprestasi

adalah Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat) yakni tidak

melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ruko sampai

batas waktu yang ditentukan yakni selesai selambat-lambatnya

pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) sebagaimana

ketentuan pasal 1 dalamAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116

tanggal 22 Mei 2001, sehingga menimbulkan beberapa perkara

Tata Usaha Negara maupun gugatan perdata yang diajukan oleh

PT. Putra Sejahtera Pionerindo.

10. Bahwa dalil Penggugat hal. 4 yang menyatakan “akibat ingkar janji

(wanprestasi) yang dilakukan Tergugat-I s/d Tergugat VI

menimbulkan kerugian materil maupun imateril bagi Penggugat

…..dst”, hal ini dapat ditanggapi sebagai berikut :

10.1. Bahwa ahli waris Alm. H. Djuned Hadani Nasution tidak

pernah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat,

akan tetapi yang melakukan wanprestasi adalah Alm.

Johanes alias Kam Sun (Penggugat) yakni tidak

melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ruko

sampai batas waktu yang ditentukan yakni selesai selambat-

lambatnya pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-

2001) sebagaimana ketentuan pasal 1 dalam Akta Perjanjian

Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001.

10.2. Bahwa seandainya ada kerugian Penggugat sebagaimana

dalam gugatannya adalah bukan akibat dari perbuatan ahli

waris Alm. H. Djuned Hadani Nasution akan tetapi akibat dari

perbuatan wanprestasi adalah Alm. Johanes alias Kam Sun

(Penggugat) terhadapAkta Perjanjian Perdamaian Nomor.

116 tanggal 22 Mei 2001 maupun Akte Persetujuan No. 42

tanggal 11-11-1972, dengan demikian tuntutan kerugian

materil maupun imateril yang didalilkan Penggugat harus

ditolak dan dikesampingkan.


10.3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami

kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah) dan imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat-I s/d VII

adalah merupakan dalil yang salah dan keliru, oleh karena

Tergugat-I tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji

terhadap Penggugat dan lagi pula tuntutan kerugian tersebut

tidak diperinci dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, hal

ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 8

Mei 1980 No. 550-K/Sip/1979 yang menyatakan “Petitumtentang ganti rugi harus ditolak karena tidak diperinci”.

10.4. Bahwa tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk

menggunakan jasa Advokat/ Penasehat Hukum sehingga

kerugian materil yang diderita Penggugat karena

menggunakan jasa Advokat adalah patut ditolak dan

dikesampingkan.

11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “kerugian materil dan

imateril yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VII patut dan wajar

apabila 2 (dua) unit bangunan ruko yang terletak di Jalan Gajah

Mada sudut jalan Mojopahit Medan yang semula akan diserahkan

kepada Tergugat-II untuk dinyatakan menjadi hak Penggugat-

Penggugat adalah merupakan dalil yang salah dan keliru, oleh

karena Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat) telah melakukan

perbuatan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Perdamaian

Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H.

Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan maupunAkte Persetujuan

No. 42 tanggal 11-11-1972 yang diperbuat dihadapan Notaris

Roesli di Medan, kemudian tanah bangunan ruko tersebut adalah

tanah para ahli waris dari Almh Djailah yang dikenal dengan tanah

Grand C 1939”, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut

harus ditolak dan dikesampingkan.

12. Bahwa permohonan Penggugat untuk permohonan sita jaminan

terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-I


adalah irrelevant untuk dipertimbangkan, oleh karena Tergugat-I

tidak pernah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak disertai bukti-bukti

yang authentiek dan Tergugat-I tidak pernah melakukan perbuatan

wanprestasi kepada Penggugat, maka putusan serta merta

(uitvoerbaar bij voorraad) yang dimohonkan Penggugat harus

ditolak karena bertentangan dengan Pasal 191 RBg/ Pasal 180

HIR.

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas Tergugat-I

mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

yang memeriksa dan memutus perkara ini mengambil keputusan sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat-I secara keseluruhannya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Tergugat, III, IV,V,dan VI :

I. DALAM EKSEPSI.

1. TENTANG EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK ATAUTIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PARA PENGGUGAT DENGANPARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI PERISTIWA HUKUM(HUBUNGAN HUKUM).

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat

berkenan dengan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor.116 tanggal 22 Mei

2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,SH, Notaris di Medan;

2. Bahwa benar Para Tergugat dengan Tergugat II serta dengan Alm.

Johanes Als. KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalamAkte


Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat

dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan;

3. Bahwa benar Para Penggugat tidak ada menjadi Pihak dalamAkte

Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat

dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan sehingga Para

Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum (Hubungan Hukum) dengan

Para Tergugat ;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum

(Hubunga Hukum) dengan Para Penggugat sama sekali, patut dan

beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menyatakan “gugatan Para Penggugat harus ditolak

adanya” atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak

dapat diterima;

B. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT.

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat

berkenan dengan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22

Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di

Medan;

2. Bahwa benar Para Tergugat dengan Tergugat II serta dengan Alm.

Johanes Alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akte

Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang

diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;

3. Bahwa benar dalam pasal 8 dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor.

116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur

Ritonga, SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut :

“Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidakberubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini,yang tidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaan tersebut”;


4. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas adanya, tidak ada dasar dan

alasan dari Alm. Johanes Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat

untuk mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian

tersebut;

5. Bahwa oleh karena Alm. Johanes Alias KAM SUM ataupun Para

Penggugat tidak ada dasar dan alasan untuk mengakhiri ataupun

membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut maka patut dan

beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara menyatakan Para Penggugat tidak memiliki

kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat ;

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk

mengajukan gugatan kepada Para Tergugat maka patut dan beralasan

menurut hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa benar didalam gugatan Para Penggugat halaman 3 (tiga)

alinea kedua (2), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“……………………..……, dimana Tergugat II tidak melakukan

penyelesaian permasalahannya dengan PT. Putra Sejahtera Pionerindo,

sehingga ……………”

2. Bahwa benar didalam permasalahan/ perkara ini telah ada pihak-

pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum sehingga patut dan

beralasan menurut hukum diikut sertakan sebagai Pihak dalam

proses perkara guna untuk memberikan kepastian hukum dan

keadilan bagi Pihak-Pihak memiliki kepentingan hukum dalam proses

hukum ini ;

3. Bahwa benar sesuai uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya

seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan PT. Putra Sejahtera

Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment Internasional, Tbk

sebagai Pihak didalam gugatannya ;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Putra

Sejahtera Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment


Internasional sebagai Pihak didalam gugatannya maka gugatan Para

Penggugat dinyatakan kurang pihak ;

5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang

pihak, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para

Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;

D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.

1. Bahwa benar semasa hidupnya Alm. Johanes alias KAM SUM ada

memiliki berbagai perkara berkenaan dengan obyek sengketa yang

diajukan oleh Para Penggugat ;

2. Bahwa adapun perkara-perkara yang berkenan dengan obyek

sengketa adalah sebagai berikut :

a. Perkara Perdata Register Nomor : 293/Pdt.G/1990/PN.Medan

b. Perkara Perdata Register Nomor : 341/Pdt.G/1991/PN.Medan

c. Perkara Perdata Register Nomor : 341/Pdt.G/1993/PN.Medan

d. Perkara Perdata Register Nomor : 71/Pdt.G/1993/PN.Medan

e. Perkara Perdata Register Nomor : 12/Pdt.G/1996/PN.Medan

f. Perkara Perdata Register Nomor : 512/Pdt.G/1997/PN.Medan

dan terakhir

g. Perkara Perdata Register Nomor :283/Pdt.G/2004/PN-Medan.-;

3. Bahwa benar perkara-perkara diatas telah memiliki kekuatan

hukum tetap dan pihak-pihak didalam perkara-perkara diatas

adalah sama dengan perkara yang diajukan Para Penggugat

(aquo) register Nomor : 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn serta demikian

pula dengan obyek sengketa adalah sama ;

4. Bahwa oleh karena perkara Aquo (Nomor :

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah pernah diajukan oleh Penggugat

pada Pengadilan Negeri Medan dan telah berkekuatan hukum

tetap, maka jelas adanya gugatan Aquo yang diajukan oleh

Penggugat adalah NEBIS IN IDEM;


5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah

NEBIS IN IDEM, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum

“apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknyagugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvankelijke verklaard)” ;

E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR(OBSCUUR LIBELS).1. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan

kita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah

sempurna dan cermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas

dan sistematis serat factual ;

2. Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan

Penggugat tertanggal 30 Juli 2013 yang didaftarkan pada

Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor :

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 31 Juli 2013 yang lalu, dan

diperbaikan gugatan tanggal 20 September 2013 dan 28 Oktober

2013 menuntut ganti rugi materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua

milyar rupiah) dang anti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) tanpa meberikan rincian secara jelas ;

3. Disamping itu, didalam gugatan Penggugat, posita dan petitum

gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta hukum yang

sebenarnya ;

4. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat adalah

kabur (Obscuur Libels), maka patut dan beralasan kiranya menurut

hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

menyatakan “gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya

gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvankelijke verklaard) ;

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi diatas dimasukan kedala dan

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara

ini.


2. Kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dengan

tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat.

3. Bahwa benar Para Tergugat dan Tergugat II serta dengan Alm. Johanes

alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akte Perjanjian

Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan

H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan.

4. Bahwa benarBahwa benar dalam pasal 8 dalam Akte Perjanjian


H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut :

“Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidakberubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yangtidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaantersebut” ;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas adanya, Para Pihak telah

sepakat mengakhiri sengketa atau perkara ini dan Perjanjian ini tidak

dapat dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari Alm.

Johanes Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat untuk mengakhiri

ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;

6. Bahwa Tergugat III, IV, V dan VI dengan tegas menolak gugatan Para

Penggugat pada halaman 3 (tiga) alinea ketiga yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH,Notaris di Medan ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya olehTergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI (selaku Pihak Pertama) danTergugat II (selaku Pihak Ketiga), maka cukup alasan hukum jikaAkte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yangdiperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medanuntuk dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya ;


7. Bahwa benar Para Tergugat dan Tergugat II serta dengan Alm. Johanes

alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akte Perjanjian


H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;

8. Bahwa benar dalam pasal 8 dalamAkte Perjanjian Perdamaian Nomor.


SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut :



sepakat mengakhiri sengketa atau perkara ini da Perjanjian ini tidak

dapat dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari Alm.

Johanes Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat untuk mengakhiri

ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;

10. Disamping itu, justru mencederai dan melanggar serta lalai untuk

melaksanakan isi dari Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal

22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris

di Medan adalah Alm. Johanes Alias KAM SUM sendiri, dimana hingga

sampai sekarang kewajiban dari Alm. Johanes Alias KAM SUM

terhadap Para Tergugat (i.c. Tergugat I, III, IV, V dan VI) belum dipenuhi

yaitu Pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

“Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa PihakKedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan beruparumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai denganAkta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebutselesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnyapada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, makasesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akan


menyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua)pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong” ;

11. Bahwa benar hingga saat ini JOHANES Alias KAM SUM belum

memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati,

khususnya terhadap Para Tergugat I, III, IV, V dan VI, sehingga tidak

ada dasar JOHANES Alias KAM SUM ataupun ahli warisnya (i.c. Para

Tergugat) untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116

tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH,

Notaris di Medan sekaligus mengajukan gugatan berkenaan dengan

Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang

diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;

12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya gugatan Para

Penggugat pada halaman tiga (3) alinea ketiga (3) haruslah ditolak atau

dikesampingkan adanya, karena tidak beralasan dan tidak berdasar atau

setidak - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat

diterima ;

13. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Penggugat pada

halaman tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak dan dikesampingkan

adanya, adapun dalil Para Penggugat adalah menyatakan :

“……………., sehingga patut dan beralasan menurut hukum jikaTergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI dan Tergugat II dinyatakantelah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

14. Bahwa sebagaimana Tergugat III, IV, V, dan VI uraikan diatas, panjang

lebar justru mencederai dan melanggar serta lalai untuk melaksanakan

isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001

yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan

adalah alm.JOHANES Alias KAM SUM sendiri, dimana hingga sampai

sekarang kewajiban dariJOHANES Alias KAM SUM terhadap Para

Tergugat (i.c. Tergugat I, III, IV, V, dan VI) belum dipenuhi yaitu Pasal 1

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

“Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa PihakKedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan berupa


rumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai denganAkta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebutselesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnyapada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, makasesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akanmenyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua)pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong”.



khususnya terhadap Para Tergugat I, III, IV, V, dan VI, sehingga tidak

ada dasar dan alasan JOHANES Alias KAM SUM ataupun ahli warisnya

untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22


Medan sekaligus mengajukan gugatan berkenaan dengan Akta

Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat

dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;

16. Demikian halnya dengan Akta Persetujuan No. 42 tanggal 11 Nopember

1972, yang dibuat dihadapan Notaris Roesli, Notaris di Medan, tentang

bagi hasil bangunan antara Tergugat I, III, IV, V, dan VI dengan

JOHANES Alias KAM SUM, dimana JOHANES Alias KAM SUM tidak

melaksanakan dan memenuhi kewajibannya untuk mendirikan bangunan

hingga tujuh belas (17) tahun ;

17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya justru yang

telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian-perjanjian

adalah JOHANES Alias KAM SUM, sehingga tidak relepan dan tidak

ada dasar dan alasan Para Penggugat menyatakan Tergugat III, IV, V

dan VI melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;

18. Bahwa oleh karena Tergugat III, IV, V dan VI tidak melakukan ingkar janji

(wanprestasi), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalil Para

Penggugat pada halaman tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak dan

dikesampingkan sekaligus menolak gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya ;


TUNTUTAN MEMBAYAR KERUGIAN MATERIAL SEBESAR Rp.2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH) DAN KERUGIAN IMMATERIALSEBESAR Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) ADALAH TIDAKMEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI.

19. Bahwa benar Tergugat III, IV, V dan VI menolak dengan tegas dalil Para

Penggugat dalam Gugatan yang pada intinya menuntut agar Para

Tergugat membayar kerugian Material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua

milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat, karena sebagaimana telah

diuraikan panjang lebar di atas olehTergugat III, IV, V dan VI Para

Tergugat tidak ada melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tuntutan membayar kerugian

Material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian

immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para

Penggugat yang dituntut oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar

hukum, dan harus ditolak seluruhnya;

TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

21. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat menuntut putusan serta merta

(Uit Voerbaar Bij Voorraad). Tergugat menolak permohonan tersebut,

karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa

gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

22. Bahwa permohonan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 180 HIR

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun

2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad). dan

oleh karena itu harus ditolak.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk tetap konsisten dengan dalil-dalil

Penggugat dr/Tergugat dk baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok

Perkara dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para

Tergugat dr/ Para Penggugat dk. Kecuali sepanjang hal-hal yang diakui


dengan tegas oleh Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk didalam

perkara ini.

2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Para

Penggugat dr/ Para Tergugat dk dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi

dalil-dalil dan alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak

diulangi lagi.

3. Bahwa benar Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk dan

Tergugat II serta dengan alm. JOHANES Alias KAM SUM telah sepakat

mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal


di Medan ;

4. Bahwa benar dala Pasal 8 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116


Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut :


5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas adanya, Para Pihak telah

sepakat mengakhiri sengketa atau perkara dan Perjanjian ini tidak dapat

dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari alm. JOHANES

Alias KAM SUM ataupun Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk

mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;

6. Bahwa Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk dengan tegas

menolak gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk pada halaman 3

(tiga) alinea ketiga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,SH, Notaris di Medan ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh


Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI (selaku Pihak Pertama) danTergugat II (selaku Pihak Ketiga), maka cukup alasan hukum jikaAkte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yangdiperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medanuntuk dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya” ;

7. Bahwa benar Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk dan Tergugat II serta

dengan alm. JOHANES Alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri

dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001

yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;

8. Bahwa benar dala Pasal 8 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116


Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut :



sepakat mengakhiri sengketa atau perkara dan Perjanjian ini tidak dapat

dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari alm. JOHANES

Alias KAM SUM ataupun Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk

mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;

10. Disamping itu, yang justru mencederai dan melanggar serta lalai untuk

melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal


di Medan adalah alm.JOHANES Alias KAM SUM sendiri, dimana hingga

sampai sekarang kewajiban dari JOHANES Alias KAM SUM terhadap

Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk (i.c. Tergugat I, III, IV, V, dan VI)

belum dipenuhi yaitu Pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :


“Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa PihakKedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan beruparumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai denganAkta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebutselesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnyapada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, makasesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akanmenyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua)pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong”.



khususnya terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat I, III, IV, V, dan

VI dk, sehingga tidak ada dasar dan alasanJOHANES Alias KAM SUM

ataupun ahli warisnya (i.c. Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk) untuk

membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei

2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di

Medan sekaligus mengajukan gugatan berkenaan denganAkta

Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat

dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;

12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya gugatan Para

Tergugat dr/ Para Penggugat dk pada halaman tiga (3) aline ketiga (3)

haruslah ditolak atau dikesampingkan adanya, karena tidak beralasan

dan tidak berdasar atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para

Tergugat dr/ Para Penggugat dk tidak dapat diterima ;

13. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Tergugat dr/ Para

Penggugat dk pada halaman tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak

dan dikesampingkan adanya, adapun dalil Para Penggugat adalah

menyatakan :

“……………., sehingga patut dan beralasan menurut hukum jikaTergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI dan Tergugat II dinyatakantelah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

14. Bahwa sebagaimana Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V, dan VI dk

uraikan diatas, panjang lebar justru mencederai dan melanggar serta


lalai untuk melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor :


SH, Notaris di Medan adalah alm.JOHANES Alias KAM SUM sendiri,

dimana hingga sampai sekarang kewajiban dari JOHANES Alias KAM

SUM terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk (i.c. Tergugat I, III,

IV, V, dan VI) belum dipenuhi yaitu Pasal 1 yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

“Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa PihakKedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan beruparumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai denganAkta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebutselesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnyapada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, makasesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akanmenyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua)pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong”.



khususnya terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat III, IV, V, dan VI,

dk, sehingga tidak ada dasar dan alasan JOHANES Alias KAM SUM

ataupun ahli warisnya untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian

Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur

Ritonga, SH, Notaris di Medan sekaligus mengajukan gugatan

berkenaan dengan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22


Medan ;

16. Demikian halnya dengan Akta Persetujuan No. 42 tanggal 11 Nopember

1972, yang dibuat dihadapan Notaris Roesli, Notaris di Medan, tentang

bagi hasil bangunan antara Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V, dan

VI dk dengan JOHANES Alias KAM SUM, dimana JOHANES Alias KAM

SUM tidak melaksanakan dan memnuhi kewajibannya untuk mendirikan

bangunan hingga tujuh belas (17) tahun ;


17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya justru yang

telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian-perjanjian

adalahJOHANES Alias KAM SUM, sehingga tidak relepan dan tidak ada

dasar dan alasan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk menyatakan

Tergugat III, IV, V dan VI melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;

18. Bahwa oleh karena Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk

tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan

menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini menyatakan dalil Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk pada halaman

tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak dan dikesampingkan sekaligus

menolak gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk

seluruhnya ;




ini menyatakanAkta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei


Medan sah dan memiliki kekuatan hukum ;




ini menyatakan sikap, tindakan dan perbuatan yang dilakukan Para

Tergugat dr/ Para Penggugat dk yang mengajukan gugatan terhadap

Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk selaku warga Negara yang baik

dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

21. Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah

dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan menurut hukum

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum

Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi moril

kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk, guna memudahkan

Majelis Hakim menghitungnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat

milyar rupiah), karena Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk telah


tercemar nama baiknya selaku warga Negara yang baik di mata

masyarakat ;

22. Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah

dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan menurut hukum


Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi moril

kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk, guna memudahkan

Majelis Hakim menghitungnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah), yang dikeluarkan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk menghadapi

gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk ;

23. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk sangat meragukan keberadaan dan

sikap dari Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk mematuhi dan

menjalankan isi putusan ini, maka patut dan beralasan menurut hukum


Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk mebayar uang paksa

(dwangsom) kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalankan isi

putusan dalam perkara ini ;

24. Bahwa Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk sangat meragukan

keberadaan dan sikap Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk dan untuk

menghindari gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dr/ Tergugat dk

hampa adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita

jaminan (conservatoir beslag) atas harta Para Tergugat dr/ Para

Penggugat dk, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak

bergerak, baik harta saat ini maupun harta yang timbul setelah perkara

ini, khususnya harta Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk, yaitu :

1. Satu (1) pintu rumah permanent beserta pertapakkannya,setempat dikenal Jl. Gatot Subroto No. 92-A, Kelurahan Sei PutihTengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

25. Bahwa gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan oleh Para Penggugat

dr/ Para Tergugat dk didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang


cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum

apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dijalankan/ dilaksaakan

lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (UitVoerbaar Bij Voorraad).

26. Berdasarka uraian-uraian diatas, dengan sengaja kerendahan hati,

dimohonkan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dengan registrasi No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- dan gugatan

balik (Rekonpensi) ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang

timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

III. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dr/ Tergugat dk

untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang

dimohon oleh Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk atas harta-harta

Para Tergugat dr / Para Penggugat dk ;

3. Menyatakan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei


Medan sah dan memiliki kekuatan hukum ;

4. Menyatakan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah melakukan

perbuatan melawan hukum “onrechtmatigedaad” ;


5. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar

ganti rugi moril kepada Penggugat dr/ Tergugat dk, yang untuk

memudahkan Majelis Hakim guna menghitungnya sebesar Rp.

4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;


ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dr/ Tergugat dk, yang telah

dikeluarkan Penggugat dr/ Tergugat dk sebesar Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) guna meghadapi gugatan Para Tergugat dr/ Para

Penggugat dk ;


uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat dr/ Tergugat dk sebesar

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalani isi

putusan dalam perkara ini ;

8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar BijVoorraad) ;


ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Setelah membaca berturut-turut :1. Relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 25-08-2014 melalaui Kantor

Kalurahan tempat tinggal Tergugat II; Relaas tanggal kepada 02-12-2014

kepada kuasa Tergugat I;

2. Akta Banding Nomor. 85/2014 bahwa pada hari Jumat, tanggal 11-07-

2014 Kuasa Tergugat III sampai dengan Tergugat VI dan akta banding

Nomor: 166/2014, bahwa pada hari selasa 09 Desember 2014 Kuasa

Tergugat I mengajukan permohonan banding terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Medan, tanggal 02 -07- 2014, Nomor.

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.-;

3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding : 1. Hari Rabu, tanggal 25-02-

2015 kepada kuasa Penggugat; 2. Hari Kamis, tanggal 04-12-2014

kepada kuasa Tergugat I; 3. Hari Kamis, tanggal 10-09-2015 melalui

kalurahan tempat tinggal Tergugat II;


4. Memori bandingKuasa Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan hari Rabu, tanggal 11-02-2015 Dan Memori

Banding Kuasa Tergugat III sampai dengan Tergugat VI; yang diterima di

kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 25

September 2015;

5. Kontra memori banding dari Kuasa Penggugat yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hari Selasa, tanggal 07 April

2015;

6. Risalah-risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat

oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada para

pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14

(empat belas) setelah hari dan tanggal pemberitahuan diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

memeriksa permohonan banding dari kuasa Tergugat III, IV, V, VI pada hari

Jumat, tanggal 11-07-2014 dan Tergugat I pada hari Selasa, tanggal 09-12-

2014 maka permohonan banding dari kuasa para Tergugat masih dalam

tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 199 RBg dan diajukan

dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan sehingga permohonan banding tersebut secara formal

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca & mempelajari Memori Banding

yang diajukan oleh kuasa Pembanding I semula Tergugat I yang terdaftar di

Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Pebuari 2015, Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan menyimpulkan alasan permohonan banding

sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium)

karena Akta Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 merupakan

harta peninggalan almh Djamilah orang tua H Djuned HN, dengan tidak


menggugat / mengikut sertakan semua ahli waris alm. H Djuned

Hamdani Nasution;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Pembanding I menolak putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 02 Juli 2014; Nomor. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- karena

bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

2. Bahwa Akta Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 lahir

karena Penggugat / Terbanding ingkar janji terhadap Akta

Persetujuan Nomor : 42 tanggal 11 Nopember 1972;

3. Bahwa Terbanding semula Penggugat Tn Johannes als Kam Sun

yang ingkar janji / wanprestasi yaitu tidak membangun Ruko

sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Persetujuan Nomor : 42

tanggal 11 Nopember 1972;

4. Bahwa Pembanding I berkeberatan dan menolak untuk membayar

ganti rugi karena yang melakukan wanprestasi adalah Terbanding

dan tuntutan tersebut tidak diperinci; (vide Putusan MARI tanggal 8

Mei 1980 Nomor : 550-K/Sip/1979);

Menimbang, bahwa setelah membaca & mempelajari Memori Banding

Pembanding III sampai dengan Pembanding VI semula Tergugat III sampai

dengan Tergugat VI yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan pada hari

Jumat tanggal 25 September 2015, yang menjadi alasan permohonan

banding sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING HARUSDITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PARAPENGGUGAT / PARA TERBANDING DENGAN PARA TERGUGAT /PARA PEMBANDING TIDAK MEMILIKI PERISTIWA HUKUM(HUBUNGAN HUKUM).

1. Bahwa benar Para Penggugat tidak ada menjadi Pihak dalam Akta

Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 yang

diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH Notaris di Medan

sehingga Para Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum (Hubungan

Hukum) dengan Para Tergugat; Dan Para Penggugat tidak membantah


eksepsi dari Para Tergugat sehingga Eksepsi dari Para Tergugat telah

terbukti;

2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum

(Hubungan Hukum) dengan Para Penggugat sama sekali, patut dan

beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menyatakan “gugatan Para Penggugat harus

ditolak adanya” atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para

Penggugat tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING TIDAK MEMILIKIKAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARATERGUGAT/PARA PEMBA NDING.

1. Bahwa dalam pasal 8 dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116

tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,

SH Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut:“Semua kekuasaan

tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidak berubah), tidak dapat

dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam

Undang-Undang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

perjanjian menurut akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa ada/dibuatnya

kekuasaan-kekuasaan tersebut”;

2. Bahwa oleh karena alm. JOHANES Alias KAM SUM ataupun Para

Penggugat tidak ada dasar dan alasan untuk mengakhiri ataupun

membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut maka patut dan

beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara menyatakan Para Penggugat tidak memiliki

kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, oleh

karena itu gugatan harus ditolak atau tidak diterima;

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT / PARATERBANDING KURANG PIHAK.

1. Bahwa benar didalam gugatan Para Penggugat halaman 3 (tiga) alinea

kedua (2), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:


a. “……………………………………, dimana Tergugat II tidak

melakukan penyelesaian permasalahannya dengan PT. Putra

Sejahtera Pionerindo, sehingga ……………………………..

2. Bahwa dengan demikian ada pihak ketiga yang memiliki kepentingan

hukum sehingga patut dan beralasan menurut hukum diikutsertakan

sebagai Pihak dalam perkara a quo yaitu PT. Putra Sejahtera

Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment International, Tbk

sebagai Pihak didalam gugatannya; maka gugatan Para Penggugat

dinyatakan kurang pihak; maka patut dan beralasan menurut hukum

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan

gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Para

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke

verklaard)”;

D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT/PARATERBANDING NEBIS IN IDEM.

1. Bahwa semasa hidupnya alm. JOHANES Alias KAM SUM ada memiliki

berbagai perkara berkenaan dengan obyek sengketa yang diajukan

oleh Para Penggugat yaitu:

a. Perkara Perdata Register Nomor: 293/Pdt.G/1990/PN. Medan

b. Perkara Perdata Register Nomor: 341/Pdt.G/1991/PN. Medan

c. Perkara Perdata Register Nomor: 341/Pdt.G/1993/PN. Medan

d. Perkara Perdata Register Nomor: 71/Pdt.G/1993/PN. Medan

e. Perkara Perdata Register Nomor: 12/Pdt.G/1996/PN. Medan

f. Perkara Perdata Register Nomor: 512/Pdt.G/1997/PN. Medan

dan terakhir

g. Perkara Perdata Register Nomor: 283/Pdt.G/2004/PN. Medan

2. Bahwa perkara -perkara diatas telah memiliki kekuatan hukum tetap

dan pihak-pihak / subyek dan obyek gugatan didalam perkara –perkara

diatas adalah sama dengan perkara Nomor :432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.-

maka jelas adanya gugatan Aquo yang diajukan oleh Penggugat

adalah NEBIS IN IDEM;


3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah

NEBIS IN IDEM, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum

“apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan

penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke

verklaard)”;

E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT/PARA

TERBANDING KABUR (OBSCUUR LIBELS).

1. Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Penggugat

tertanggal 30 Juli 2013 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri

Medan dengan register Nomor: 432/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- tanggal 31

Juli 2013 yang lalu, dan diperbaikan gugatan tanggal 20 September

2013 dan 28 Oktober 2013 menuntut ganti rugi materil sebesar Rp.

2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa memberikan rincian

secara jelas;

2. Bahwa, didalam gugatan Penggugat, posita dan petitum gugatan

Penggugat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya;

Dengan demikian gugatan kabur (Obscuur Libels), maka patut dan

beralasan menyatakan “gugatan Penggugat ditolak atau setidak-

tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

onvankelijke verklaard)”;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM

PERKARA AQUO TELAH BERTINDAK TIDAK OBJEKTIF & TIDAK

ADIL SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn TANGGAL 2 JULI 2014 MENGANDUNG

KESALAHAN/KEKELIRUAN SEHINGGA HARUS DIBATALKAN.


a. Bahwa kuasa Pembanding III sampai dengan VI / Para Tergugat

keberatan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan

Negeri Medan No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- tanggal 2 Juli 2014 pada

halaman 37 (tiga puluh tujuh ) hingga halaman 38 (tiga puluh delapan)

alinea pertama karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya

telah mengesampingkan dalil-dalil T.III,IV,V,VI; dengan bukti T.III,IV,V,VI-

1 atau P-6 adalah Tergugat III,IV,V,VI / Para Pembanding hanya

berhubungan hukum dengan alm. Johanes alias Kam Sun tidak dengan

Penggugat dan Perjanjian tersebut bersifat kekuasaan tetap (tidak

berubah); sehingga hanya mengikat antara Tergugat III,IV,V,VI/Para

Pembanding dengan alm. Johanes alias Kam Sun bukan dengan

Penggugat serta Penggugat tidak memiliki landasan untuk mewakili alm.

Johanes alias Kam Sun, khususnya untuk membatalkan (i.c. bukti

T.III,IV,V,VI-1 atau P-6); sehingga jelas adanya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Medan bertindak tidak objektif dan tidak adil;

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan

mengadili perkara aquo bertindak obyektif akan menolak atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah

Nebis In Idem; Karena perkara aquo sudah berulang kali diajukan ke

persidangan dengan subyek dan obyek yang sama;

c. Bahwa seharusnya Para Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap

PT. Putra Sejahtera Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment

International, Tbk, termasuk Notaris H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di

Medan; sehingga perkara No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 2 Juli

2014; kurang pihak;

2. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH KELIRU

(SALAH) MEMBUAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn TANGGAL 2 JULI 2014 SEHINGGA HARUS

DIBATALKAN.

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru (salah)

membuat Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- tanggal 2 Juli 2014 yaitu pada halaman enam

puluh dua (62) poin lima (5) amar putusan, sebagai berikut: 5.Menghukum


Tergugat I,II, dan Tergugat III, IV,V,VI d.k/Pengguigat d.r secara tanggung

renteng untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat-

Penggugat d.k/Tergugat d.r. sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah), serta kerugian immaterial sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua ratus

juta rupiah), secara seketika dan sekaligus tunai; dimana tertulis dalam

angka Rp. 100.000.000,-, akan tetapi dalam ejaan tertulis dua ratus juta

rupiah sehingga haruslah dibatalkan;

b. Bahwa tentang kerugian, khusus Jasa Advokat/Penasihat Hukum yang

dituntut oleh Para Penggugat / Para Terbanding, tidaklah menjadi

kewajiban dari Para Tergugat / Para Pembanding, serta tidak ada

keharusanya dari Para Penggugat/Para Terbanding untuk mengunakan

jasa Advokat/Penasihat Hukum dalam menangani Perkara-Perkara yang

ditimbulkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sendiri sehingga nilai

kerugian tersebut haruslah ditolak;

c. Bahwa disamping itu, yang justru mencederai dan melanggar serta lalai

untuk melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116


Notaris di Medan adalah Johanes alias KAM SUM sendiri, dimana hingga

sekarang kewajiban dari Johanes alias KAM SUM terhadap Para

Tergugat I,III.IV,V, VI/Para Pembanding belum terpenuhi atau terealisasi

yaitu pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:“Pihak

Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa Pihak Kedua akan

membangun dan menyelesaikan bangunan berupa rumah toko diatas

tanah Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai dengan Akta Perjanjian

No. 42 tersebut dan setelah bangunan tersebut selesai dilaksanakan yang

dijadwalkan selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun

dua ribu satu (12-2001) ini, maka sesuai dengan perjanjian bagi hasil

tersebut Pihak Kedua akan menyerahkan hak dan bahagian Pihak

Pertama sebanyak 2 (dua) pintu rumah toko tersebut dalam keadaan

kosong”.

Berdasarkan uraian diatas Pembanding III sampai dengan VI

berpendapat bahwa yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) adalah

Johanes alias KAM SUM ataupun Para Penggugat / Para Terbanding selaku


ahli waris dari Johanes alias KAM SUM bukan Para Tergugat / Para

Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca & mempejari Kontra Memori

Banding Terbanding tanggal 07 April 2015; Majelis Hakim Tinggi

menyimpulkan hal hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

Bahwa Terbanding/Penggugat menolak eksepsi Pembanding dengan

menyatakan Terbanding/Penggugat mempunyai hak subyektif siapa-

siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata a quo;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa para Pembanding tidak melaksanakan sepenuhnya Akta

Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yaitu berupa

penyelesaian pembayaran atas peralihan obyek bangunan dan tanah

pembangunan Ruko; sehingga Akta Perjanjian Perdamaian Nomor :

116 tanggal 22 Mei 2001 batal demi hukum dengan segala akibatnya;

2. Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Terbanding semula Tergugat

adalah sah sehingga putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat

dan benar, sepatutnya dipertahankan;


membaca dan menelaah Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam

korelasinya dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014

No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- berpendapat sebagaimana terurai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari pertimbangan

hukum tentang eksepsi sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan

Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014 No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- Halaman

36 sampai dengan 38; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendpat

bahwa pertimbangan hukum tentang penolakan eksepsi-eksepsi yang


diajukan oleh para Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah

tepat dan benar sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah Putusan

Pengadilan Negeri Medan, tanggal 02 Juli 2014, Nomor.

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.-,dan berita acara sidang serta alat bukti dalam

perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menemukan fakta

hukum sebagai terurai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo bertitik tolok dari adanya Akta

Persetujuan Nomor : 42 tanggal 11Nopember 1972 antara Terbanding semula

Penggugat dengan Pembanding III sampai dengan VI ; Dalam akta Nomor :

42 tersebut, kedudukan Pembanding III sampai dengan VI semula Tergugat

III s/d VI sebagai pihak pertama sebagai pemilik tanah yang akan digunakan

untuk mendirikan bangunan yang kemudian menjadi obyek gugatan

sedangkan Terbanding / almarhun Johannes alias Kam Sun sebagai pihak kedua; yang akan membangun toko dan rumah di atas tanah obyek

gugatan;Adapun kewajiban pihak pertama / Terbanding menyerahkan tanah

obyek gugatan untuk dibangun oleh pihak ke dua dengan seluruh biaya

pembangunan ditanggung oleh pihak kedua; Jika pembangunan selesai

pihak pertama berhak mendapat satu pintu toko yang menghadap ke Jln

Gajah Mada, pintu kedua dihitung dari sebelah barat dan satu pintu rumah

petak menghadap ke Jln Mojopahit menjadi milik pihak pertama; Sedang

pihak ke dua mendapat pemakaian tanah dan bangunan diatasnya berupa

toko bertingkat dan rumah petak lainnya;(vide hal.39);

Menimbang, bahwa pembangunan belum selesai kemudian muncul

permasalahan sehingga pembangunan terhenti di luar kesalahan Terbanding

/ Penggugat ; Tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terbanding /

Penggugat Pembanding III sampai dengan VI mengalihkan tanah obyek

gugatan kepada Pembanding II/ Jakoeb, yang selanjutnya Pembanding II

mengalihkan kepada PT . Putra Sejahtera Pioneerindo berkedudukan di

Jakarta;


Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan sampai dengan

tingkat Kasasi (Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 1991

Nomor : 293/Pdt.G/1990/PN.Mdn.- jo. Nomor : 144/PDT/1991/PT-MDN.- jo.

2996K/PDT/1991; dengan obyek gugatan tanah obyek perjanjian dalam akta

Nomor : 42 tanggal 11-11-1972 ) ; Putusan telah berkekuatan hukum tetap

yang pada pokoknya Akta Persetujuan Nomor : 42 tanggal 11-11-1972

dinyatakan sah; (vide hal.42 s/d hal 45) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan di atas Pembanding III s/d VI

mengajukan perlawanan; telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yaitu

tanggal 7-3-1991 Nomor : 24/Pdt.Plw/1990/PN.Mdn jo. 145/PDT/1991/PT-

MDN. Jo. 3169K/Pdt/1991 jo. 330PK/Pdt/1995; Pelawan dinyatak beritikad

tidak baik;

Menimbang, bahwa muncul gugatan baru lagi dan telah diputus

Pengadilan Negeri Medan tanggal 28-11-1996, Nomor :

12/Pdt.G/1996/PN.Mdn.-, jo 204/PDT/1997/PT-MDN; terhadap putusan ini

permohonan kasasi dicabut selanjutnya untuk mengakhiri permasalahan

antara pihak-pihak dan pembangunan bisa dilanjutkan maka mereka

membuat perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor : 116

tanggal 22 Mei 2001; (vide hal.45);

Menimbang, bahwa permasalahan melebar ke ranah pidana karena

Terbanding / almarhum Johannes melaporkan Pembanding II / H Djoned

dengan Putusan tanggal 29-10-2001 H. Djoned dinyatakan bersalah

melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke

dalam akta otentik dan dipidana enam bulan; dan dengan Putusan tanggal

12-9-2002 Nomor : 842/Pid.B/2001 Pembanding II/ Jokoeb dinyatakan

bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan

palsu ke dalam akta otentik dan dipidana tujuh bulan; terhadap laporan balik

dan menjadi perkara pidana Nomor : 1618/Pid.B/2003/PN.Mdn; dengan

terdakwa alm Johannes/Terbanding/ dan dinyatakan tidak terbukti bersalah

dan dibebaskan; (vide hal.53 – 54)


Menimbang, bahwa PT Putra Sejatera Pioneerindo menggugat

Terbanding / Alm Johannes Nomor : 283/Pdt.G/2004/PN.Mdn; jo.

262/PDT/2005/PT-MDN.- jo. 90K/Pdt/2007; PT Putra Sejahtera Pioneerindo

kalah; Kemudian Alm Johannes menggugat pembatalan HGB milik PT Putra

SejateraPioneerindo; berdasarkan Putusan Peratun Nomor :

39/G/2000/PTUN.Mdn jo. 17/BDG-G.MD/2001/PT TUN-MDN.- jo. Putusan

Kasasi Nomor : 419K/TUN/2001; Alm Johannes menang, HGB atas nama :

PT PSP dibatalakn (vide halaman ; PT PSP mengajukan perlawannan

terhadap Putusan Peratun Nomor : 337G.Plw/2004/PTUN-Mdn.-; ditolak (vide

halman 40-57);

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan menelaah surat bukti

dengan landasan hukum pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Pertama

berpendapat bahwa Akta Nomor : 42 tanggal 11 Nopember 1972 adalah

sah;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat

Pertama bahwa karena Akta perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001

telah gagal dilaksanakan oleh para pihak maka Akta Nomor : 42 tanggal 11

Nopember 1972 adalah sah dan berkekuatan hukum ; (vide halaman 57);

Menimbang bahwa, dengan demikian alasan Memori Banding yang

menyangkut persoalan keabsahan akta Nomor : 42 tanggal 11-11-1972 dan

pernyataan Terbanding yang wanprestasi serta dalil tidak ada hubungan

hukum antara Terbanding dengan akta dimaksud dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan mengutakan amar putusan ke 2, 3, 4;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kuasa Pembanding III sampai

dengan VI angka 2 hurub a, b;. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

berpendapat sebagai terurai berikut;


Menimbang, bahwa keberatan Pembanding III s/d VI terhadap amar

Nomor : yang menyatakan Menghukum Tergugat I,II, dan Tergugat III,

IV,V,VI d.k/Pengguigat d.r secara tanggung renteng untuk membayar

kerugian materil yang diderita Penggugat-Penggugat d.k/Tergugat d.r.

sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta kerugian immaterial

sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah), secara seketika dan

sekaligus tunai; dimana tertulis dalam angka Rp. 100.000.000,-, akan tetapi

dalam ejaan tertulis dua ratus juta rupiah sehingga haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kerugiam materiil yang

dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada posita

gugatan secara nyata ada biaya perkara sebagai akibat jasa advokat atau

Penasihat Hukum dan biaya Notaris pembuatan Akta Perdamaian Nomor :

116 yang gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke 2 tentang ganti kerugian

sebagai akibat menggunakan Jasa Advokat / Penasihat Hukum Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan menerima keberatan kuasa hukum Pembanding III

s/d VI karena hukum acara perdata tidak ada kewajiban untuk mengunakan

jasa Advokat/Penasihat Hukum dalam menangani berperkara di Pengadilan

Negeri dengan demikian petitum ganti rugi biaya advokat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya pembuatan akta

perdamaian Nomor : 116 yang dituntut oleh Terbanding/ Penggugat ternyata

tidak disertai dengan surat bukti biaya untuk itu sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagai akibat perbuatan

wanprestasi para Pembanding maka pembangunan toko dan rumah

sebagaimana dalam akta persetujuan Nomor : 42 tanggal 11-11-1972 menjadi

terhambat, bertahun-tahun tidak terwujud yang mestinya sudah dapat

memberi keuntungan bagi pihak yang terkait termasuk Terbanding /

Penggugat;


Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan

halaman 58, Terbanding semula Penggugat telah mengeluarkan biaya

pembangunan ruko dengan adanya gugatan maka menjadi terhenti sehingga

sampai dengan sekarang tidak bisa mendapatkan keuntungan yang

semestinya diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut dalam posita

maupun dalam pembuktian dipersidangan belum ada perincian secara

terperinci/ detail sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak bisa

memperoleh perhitungan yang nyata sehingga posita dan petitum demikian

dinilai masih kabur meskipun secara logis nyata ada kerugian berupa

keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat; Oleh karena petitum

kabur/ obscuur libel maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selajutnya amar penghukuman kerugian

immaterial sebagai akibat pengaduan para Pembanding sehingga diproses

secara pidana dengan putusan tanggal 19-03-2004 Nomor :

1618/Pid.B/2003/PN-Mdn jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09-

06-2004 Nomor : 91/PID/2004/PT-MDN jo. Putusan Mahkah Agung Republik

Indonesia tanggal 06-04-2006; Nomor : 2013K/Pid/2004; jo. Putusan

Peninjauan Kembali tanggal 28-01-2008 Nomor : 87/PK/PID/2007; yang mana

Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan; sehingga

Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan sejumlah Rp. 100.000.000,-

(dua ratus juta rupiah);


meneliti bahwa benar amar tersebut ada permasalaha yaitu tertulis dalam

angka Rp. 100.000.000,-, akan tetapi dalam ejaan tertulis dua ratus juta

rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immaterial sebagai

akibat laporan adanya tindak pidana, menurut, Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan laporan tersebut sebagai akibat saling adanya pengaduan ke


Kepolisian; Hal ini karena Terbanding/ almarhum Johannes melaporkan

Pembanding II/ H Djoned dengan Putusan tanggal 29-10-2001 Nomor :

926/Pid.B/2001/PN.Mdn di mana, H. Djoned dinyatakan bersalah melakukan

tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta

otentik dan dipidana enam bulan; dan selanjutnya Putusan tanggal 12-9-2002

Nomor : 842/Pid.B/2001 Pembanding II/ Jokoeb dinyatakan bersalah

melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke

dalam akta otentik dan dipidana tujuh bulan; Terbanding/alm. Johannes

dilaporan balik dan menjadi perkara pidana Nomor :

1618/Pid.B/2003/PN.Mdn; dan alm Johannes/Terbanding/ dan dinyatakan

tidak terbukti bersalah dan dibebaskan; (vide hal.53 – 54);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi immaterial tersebut mendasarkan

adanya perkara pidana yakni mendasarkan adanya perbuatan melawan

hukum sedangkan dalam perkara a quo dasarnya adalah wanpretasi/ ingkar

janji maka petitum demikian dinyatakan tidak dapat diterima/ niet onvankelijk

veerklraad;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas

Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014 No.

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- harus diperbaiki sekedar amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para

Pembanding semula para Tergugat ditolak maka dihukum untuk membayar

biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan UU Nomor :49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,

RBG serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :


- Menerima permohonan banding kuasa Pembanding I kuasa

Pembanding III s/d VI semula para Tergugat ;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2015,

Nomor : 432/Pdt.G/2013/ PN. Mdn.- sekedar mengenai amar

putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSIDalam Eksepsi.- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III,IV,V,VI dalam

Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara.1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----------------------------------------

2. Menyatakan Tergugat I s/d VI telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) ;-

3. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Perdamaian No. 116

tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH.,

Notaris di Medan dengan segala akibat hukumnya; ---------------------------------

4. Menyatakan 2 (dua) unit bangunan ruko terletak di Jalan Gajah Mada sudut

jalan Mojopahit Medan yang semula akan diserahkan kepada Tergugat III

yaitu:

a. 1(satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 16 m menghadap ke Jalan

Gajah Mada pintu kedua dari sudut jalan Mpjopahit Medan;----------------

b. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 x 14 m (pintu pertama)

menghadap ke Jalan Mojopahit Medan Menjadi hak Penggugat –

Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi selaku ahli

waris Almarhum Johannes Alias KAM SUN (suami/orang tua

Pengugat-Pengugat d.k/Tergugat d.r) ; -------------------------------------------

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

walaupun ada Verzet (Perlawanan), Banding, maupun Kasasi ( Uitvoorbaar

bij Voorraad); -----------------------------------------------------------------------------------

6. Menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya;-----------------------------------

DALAM REKONVENSI.


- Menolak gugatan Penggugat III,IV,V,VI dalam Rekonpensi/Tergugat

III,IV,V,VI, dalam Konpensi; seluruhnya; -----------------------------------------------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum para pembanding semula Tergugat I, II, Tergugat III, IV,V,VI,

dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya

perkara membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000;- (Seratus lima

puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin : tanggal 09 Nopember 2015oleh kami : Dr. A.Th. Pudjiwahono, SH. M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi,

selaku Hakim Ketua Majelis, Heru Pramono, SH, M.Hum.- Hakim Anggota I

dan Maryana, SH, MH.- Hakim Anggota II yang ditunjuk untuk mengadili

perkara a quo, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 30 Oktober 2015 Nomor. 381/PDT/2015/PT-MDN.- dan putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU

tanggal 02 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Susila Wardhani, SH, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

HERU PRAMONO, SH, M.HUM. Dr.A.TH. PUDJIWAHONO, SH, M.HUM

MARYANA, SH, MH.PANITERA PENGGANTI,

SUSILA WARDHANI, SH


Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-2. Redaksi Rp. 5.000,-3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

P U T U S A N - pt-medan.go.id filePENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan perkara antara : 1. Ahli waris Almarhum

Documents