Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 1 dari 29

P U T U S A NNomor : 296 / PDT / 2015 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebuah badanhukum berbentuk Yayasan yang didirikan

berdasarkan hukum Negara Republik

Indonesia yang didasari Akta Notaris Dr.

Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Nomor 186 tanggal

19 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan

Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat,

dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 13

Anggaran Dasar tersebut dalam hal ini diwakili

oleh ALVON KURNIA PALMA, selaku Badan

Pengurus untuk bertindak atas nama Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ;

Dalam hal ini diwakili oleh 1. SURYA

ADINATA, SH, M.Kn, 2. YURIKA N, SH, 3.

ANGGUN RIZAL PRIBADI, SH, 4. ISMAIL

HASAN KOTO, SH, 5. JUPENRIS SIDAURUK,

SH, 6. JULIADI, SH, 7. SEPTIAN F.

CHANIAGO, 8. RENI LORENSA, SH, 8.

INDRA KURNIA SINULINGGA, SH, 9.

ARMADA SIHITE, SH, 9. MARGANDA

SITORUS, SH, 10. MAS ANGGA

WICAKSANA, SH, 11. ANDRY SYAFRIZAL

TANJUNG, SH, 12. AIDIL A. ADITYA, SH, 13.

IRVAN SAPUTRA, SH, 14. MUHAMMAD

ARRASYID RIDHO, SH, 15. IVAN DUNA

HUSADA, SH, 16. M. ALINAFIAH

MATONDANG, SH, M.Hum, 17.RAJA LIOLA

GURUSINGA, SH, 18. YUSNA WULAN SARI

Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 2 dari 29

TANJUNG, SH, 19. RUTH OKTAVIA P, SH

dan 20. MEILISA BANGUN, SH, kesemuanya

adalah Warga Negara Indonesia yang

berprofesi sebagai Advokat, Pengacara Publik,

dan Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung

dalam YAYASAN LEMBAGA BANTUANHUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUANHUKUM MEDAN (YLBHI - LBH Medan) yangberalamat di Jalan Hindu Nomor : 12 Medan

20111, Telp. (061) 451 5340, Fax. (061) 458

9749, E-mail lbh_medan@yahoo.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

04 Juli 2014 Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;

L A W A N

PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA, beralamat di JalanKomodor Laut Yos Sudarso No. 284, Medan

20115, telp. (061) 6615155, Fax : (061)

6613789, E-mail :

kontakkamisumut@pln.co.id, Selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT sekarangTERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 23

Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan pada tanggal 23 Juli 2014 dalam Register Perkara

Nomor.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 3 dari 29

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah

sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT1. Bahwa Penggugat merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat

(Non Government Organisation) yang memiliki kedudukan dan

kepentingan hukum dalam mengajukan hak gugatnya sebagai salah

satu organisasi yang konsern terhadap penegakan hokum yang mana

dalam melaksanakan kegiatannya Penggugat selalu membela hak-hak

masyarakat melalui langkah-langkah hukum;

2. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum yang berbentuk Yayasan

berdasarkan Pasal 1 Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 yang

dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., yang dalam

menjalankan kegiatannya bertujuan untuk kepentingan publik yang

didasari dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga yaitu :

Pasal 3 Ayat 2 : salah satu maksud dan tujuan dari YLBHI adalah

menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan

penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta

hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran

hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat

maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak

dan kewajiban sebagai subyek hukum;

Pasal 3 Ayat 3 : berperan aktif dalam proses pembentukan hukum,

penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi

yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal

Declaration of Human Rights);

Pasal 18 : Ketua mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan

tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas

nama Yayasan;

3. Bahwa sejak berdirinya Penggugat pada tahun 1970, Penggugat telah

diakui secara luas dan nyata dalam melaksanakan kegiatannya dengan

mewujudkan tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

maka untuk itu Penggugat memiliki hak gugat dalam perkara aquo;

Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 4 dari 29

II. FAKTA HUKUM

II.I LATAR BELAKANG

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009

tentang ketenagalistrikan yang berbunyi:

(1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

a. manfaat;

b. efisiensi berkeadilan;

c. berkelanjutan;

d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;

e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;

f. kaidah usaha yang sehat;

g. keamanan dan keselamatan;

h. kelestarian fungsi lingkungan; dan

i. otonomi daerah.

(2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin

ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang

baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

5. Bahwa didalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tantang

ketenagalistrikan pada pasal 29 ayat 1 huruf (a-e) menjelaskan

hakkonsumen untuk mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga

listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik,

memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang

wajar, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan

tenaga listrik dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang

diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang

diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik;

Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 5 dari 29

6. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang

Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada Pasal 26 ayat (2)

Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik secara terus menerus

dengan mutu keandalan yang baik;

7. Bahwa selain itu didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada

Pasal 4 huruf (h) menyatakan Hak konsumen adalah hak untuk

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

tidak sebagaimana mestinya, selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1)

menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan, kemudian pada ayat (2)-nya juga menyebutkan :

ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa kemudian merujuk lagi pada ketentuan pada Pasal 4 huruf a

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan : Hak konsumen hak atas

kenyamanankeamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

dan/atau jasa ; selanjutnya pada huruf c menyatakan hak konsumen

adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa;

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan

: setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

lingkungan peradilan umum. Selanjutnya ayat (2) menyatakan :

penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang

bersengketa;

Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 6 dari 29

9. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan seperti tersebut diatas telah

jelas menerangkan bahwa Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari

Negara yang merupakan pelaksana utama usaha penyediaan tenaga

listrik yang tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas utama

(first right of refusal) dalam penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan

Umum;

10. Bahwa oleh karena listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi

seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-

hari baik untuk menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai oleh

masyarakat, untuk itu sudah sepatutnya pemerintah harus

memperhatikan ketersediaan listrik yang dibutuhkan masyarakat

tersebut sebagaimana kewajiban penjual kepada pembeli.

11. Bahwa selanjutnya karena listrik merupakan sesuatu yang

menyangkut hajat hidup orang banyak yang memiliki sifat fungsi sosial,

maka pemeliharaan ketersediaan listrik merupakan priorita