-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 1 dari 29
P U T U S A NNomor : 296 / PDT / 2015 / PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili
perkara-
perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebuah
badanhukum berbentuk Yayasan yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia yang didasari Akta Notaris Dr.
Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Nomor 186 tanggal
19 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan
Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat,
dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 13
Anggaran Dasar tersebut dalam hal ini diwakili
oleh ALVON KURNIA PALMA, selaku Badan
Pengurus untuk bertindak atas nama Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ;
Dalam hal ini diwakili oleh 1. SURYA
ADINATA, SH, M.Kn, 2. YURIKA N, SH, 3.
ANGGUN RIZAL PRIBADI, SH, 4. ISMAIL
HASAN KOTO, SH, 5. JUPENRIS SIDAURUK,
SH, 6. JULIADI, SH, 7. SEPTIAN F.
CHANIAGO, 8. RENI LORENSA, SH, 8.
INDRA KURNIA SINULINGGA, SH, 9.
ARMADA SIHITE, SH, 9. MARGANDA
SITORUS, SH, 10. MAS ANGGA
WICAKSANA, SH, 11. ANDRY SYAFRIZAL
TANJUNG, SH, 12. AIDIL A. ADITYA, SH, 13.
IRVAN SAPUTRA, SH, 14. MUHAMMAD
ARRASYID RIDHO, SH, 15. IVAN DUNA
HUSADA, SH, 16. M. ALINAFIAH
MATONDANG, SH, M.Hum, 17.RAJA LIOLA
GURUSINGA, SH, 18. YUSNA WULAN SARI
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 2 dari 29
TANJUNG, SH, 19. RUTH OKTAVIA P, SH
dan 20. MEILISA BANGUN, SH, kesemuanya
adalah Warga Negara Indonesia yang
berprofesi sebagai Advokat, Pengacara Publik,
dan Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung
dalam YAYASAN LEMBAGA BANTUANHUKUM INDONESIA - LEMBAGA
BANTUANHUKUM MEDAN (YLBHI - LBH Medan) yangberalamat di Jalan Hindu
Nomor : 12 Medan
20111, Telp. (061) 451 5340, Fax. (061) 458
9749, E-mail [email protected],
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
04 Juli 2014 Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;
L A W A N
PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA, beralamat di
JalanKomodor Laut Yos Sudarso No. 284, Medan
20115, telp. (061) 6615155, Fax : (061)
6613789, E-mail :
[email protected], Selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT sekarangTERBANDING ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan
surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA :
Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal
23
Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri
Medan pada tanggal 23 Juli 2014 dalam Register Perkara
Nomor.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 3 dari 29
Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini
adalah
sebagai berikut:
I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT1. Bahwa Penggugat
merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat
(Non Government Organisation) yang memiliki kedudukan dan
kepentingan hukum dalam mengajukan hak gugatnya sebagai
salah
satu organisasi yang konsern terhadap penegakan hokum yang
mana
dalam melaksanakan kegiatannya Penggugat selalu membela
hak-hak
masyarakat melalui langkah-langkah hukum;
2. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum yang berbentuk
Yayasan
berdasarkan Pasal 1 Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011
yang
dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., yang
dalam
menjalankan kegiatannya bertujuan untuk kepentingan publik
yang
didasari dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga yaitu :
Pasal 3 Ayat 2 : salah satu maksud dan tujuan dari YLBHI
adalah
menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan
penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat
serta
hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran
hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat
maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan
hak-hak
dan kewajiban sebagai subyek hukum;
Pasal 3 Ayat 3 : berperan aktif dalam proses pembentukan
hukum,
penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi
yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia
(Universal
Declaration of Human Rights);
Pasal 18 : Ketua mewakili Yayasan di dalam maupun di luar
pengadilan
tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan
atas
nama Yayasan;
3. Bahwa sejak berdirinya Penggugat pada tahun 1970, Penggugat
telah
diakui secara luas dan nyata dalam melaksanakan kegiatannya
dengan
mewujudkan tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
maka untuk itu Penggugat memiliki hak gugat dalam perkara
aquo;
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 4 dari 29
II. FAKTA HUKUM
II.I LATAR BELAKANG
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 tahun
2009
tentang ketenagalistrikan yang berbunyi:
(1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
a. manfaat;
b. efisiensi berkeadilan;
c. berkelanjutan;
d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya
energi;
e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
f. kaidah usaha yang sehat;
g. keamanan dan keselamatan;
h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
i. otonomi daerah.
(2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin
ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas
yang
baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
serta
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Bahwa didalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tantang
ketenagalistrikan pada pasal 29 ayat 1 huruf (a-e)
menjelaskan
hakkonsumen untuk mendapat pelayanan yang baik, mendapat
tenaga
listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang
baik,
memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga
yang
wajar, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada
gangguan
tenaga listrik dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman
yang
diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat
yang
diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik;
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 5 dari 29
6. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989
tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada Pasal 26 ayat
(2)
Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik secara terus
menerus
dengan mutu keandalan yang baik;
7. Bahwa selain itu didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
pada
Pasal 4 huruf (h) menyatakan Hak konsumen adalah hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya, selanjutnya pada Pasal 19 ayat
(1)
menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti
rugi
atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan, kemudian pada ayat (2)-nya juga menyebutkan
:
ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan
dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa kemudian merujuk lagi pada ketentuan pada Pasal 4 huruf
a
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyatakan : Hak konsumen hak atas
kenyamanankeamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa ; selanjutnya pada huruf c menyatakan hak
konsumen
adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;
Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999
menyatakan
: setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku
usaha
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada
di
lingkungan peradilan umum. Selanjutnya ayat (2) menyatakan :
penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui
pengadilan
atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak
yang
bersengketa;
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 6 dari 29
9. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan seperti tersebut diatas
telah
jelas menerangkan bahwa Tergugat sebagai perpanjangan tangan
dari
Negara yang merupakan pelaksana utama usaha penyediaan
tenaga
listrik yang tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas
utama
(first right of refusal) dalam penyediaan tenaga listrik untuk
Kepentingan
Umum;
10. Bahwa oleh karena listrik telah menjadi kebutuhan pokok
bagi
seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya
sehari-
hari baik untuk menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai oleh
masyarakat, untuk itu sudah sepatutnya pemerintah harus
memperhatikan ketersediaan listrik yang dibutuhkan
masyarakat
tersebut sebagaimana kewajiban penjual kepada pembeli.
11. Bahwa selanjutnya karena listrik merupakan sesuatu yang
menyangkut hajat hidup orang banyak yang memiliki sifat fungsi
sosial,
maka pemeliharaan ketersediaan listrik merupakan prioritas utama
bagi
Tergugat sebagai perpanjangan tangan Negara dalam pemenuhan
tenaga listrik tersebut sesuai dengan amanat peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. Dan karena itu pula apabila Tergugat
dalam
melaksanakan kegiatannya tidak sesuai dengan peraturan
perundang-
undangan seperti tersebut diatas maka perbuatan Tergugat
dapat
dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
KONDISI PEMADAMAN LISTRIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA
12.Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan karena
maraknya pemadaman listrik yang dilakukan Tergugat yang
menimbulkan kekesalan bahkan sebagai bentuk kemarahan
masyarakat
khususnya masyarakat Sumatera Utara kepada Tergugat
sebagaimana
yang diberitakan melalui media massa, diantaranya :
Berita online pada portal berita
http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/21/warga-medan-
kecewa-dengan-layanan-pln pada tanggal 21 Februari 2014
dengan judul WARGA MEDAN KECEWA DENGAN LAYANAN
PLN.
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 7 dari 29
Berita online pada portal berita
http://www.antaranews.com/berita/421613/ylki-pln-sumut-tak-
peduli-pemadaman-listrik pada tanggal 1 Maret 2014 dengan
judul
YLKI: PLN SUMUT TAK PEDULI PEMADAMAN LISTRIK.
Berita online pada portal berita
http://www.beritasatu.com/nasional/169494-belum-ada-kepastian-
kapan-sumut-bebas-pemadaman-listrik.html pada tanggal 4
Maret
2014 dengan judul BELUM ADA KEPASTIAN KAPAN SUMUT
BEBAS PEMADAMAN LISTRIK.
Berita online pada portal berita
http://www.antaralampung.com/berita/272193/mencari-benang-
kusut-pemadaman-listrik pada tanggal 9 Maret 2014 dengan
judul
MENCARI BENANG KUSUT PEMADAMAN LISTRIK.
Berita online pada portal berita
http://seputaraceh.com/read/21070/2014/03/09/pln-10-maret-
pemadaman-listrik-di-medan-teratasi pada tanggal 9 Maret
2014
dengan judul PEMADAMAN LISTRIK TERATASI.
Berita online pada portal berita
http://finance.detik.com/read/2014/03/09/153448/2520244/1034/pln
-janji-mulai-besok-pemadaman-listrik-di-sumut-turun-signifikan
pada tanggal 9 Maret 2014 dengan judul PLN JANJI MULAI
BESOK PEMADAMAN LISTRIK DI SUMUT TURUN SIGNIFIKAN.
Berita Online pada Portal berita,
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/03/23/n2wc56-
pemadaman-listrik-di-medan-seperti-kisah-sinetron tanggal 23
Maret 2014 dengan judul PEMADAMAN LISTRIK DI MEDAN
SEPERTI KISAH SINETRON.
Berita online pada portal berita
http://www.merdeka.com/uang/bos-pln-pastikan-tidak-akan-ada-
pemadaman-listrik-lagi-di-medan.html tanggal 1 April 2014
dengan
judul BOS PLN PASTIKAN TIDAK AKAN ADA PEMADAMAN
LISTRIK LAGI DI MEDAN.
Berita online pada portal berita
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=323809:pemadaman-listrik-terus-
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 8 dari 29
berlanjut&catid=14:medan&Itemid=27 pada tanggal 5 Mei
2014
dengan judul PEMADAMAN LISTRIK TERUS BERLANJUT.
Berita online pada portal berita
http://daerah.sindonews.com/read/861091/24/pemadaman-listrik-
di-sumut-berlanjut-hingga-akhir-juni tanggal 7 Mei 2014
dengan
judul PEMADAMAN LISTRIK DI SUMUT BERLANJUT HINGGA
AKHIR JUNI.
Berita online pada portal berita
http://news.okezone.com/read/2014/06/24/340/1003656/pln-harus-
publikasikan-jadwal-pemadaman-listrik pada tanggal 24 Juni
2014
dengan judul PLN HARUS PUBLIKASIKAN JADWAL
PEMADAMAN LISTRIK.
Berita online pada portal berita
http://karyanews.com/2014/07/01/sebagian-kawasan-di-medan-
alami-pemadaman-listrik-di-bulan-ramadhan-pln-sumut-tidak-
punya-orang-orang-yang-beragama/ pada tanggal 1 Juli 2014
dengan judul SEBAGIAN KAWASAN DI MEDAN ALAMI
PEMADAMAN LISTRIK DI BULAN RAMADHAN *PLN SUMUT
TIDAK PUNYA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA*.
Berita online pada portal berita
http://harianandalas.com/kanal-berita-utama/kinerja-pln-
mengecewakan pada tanggal 1 Juli 2014 dengan judul KINERJA
PLN MENGECEWAKAN.
13.Bahwa pemadaman listrik yang dialami masyarakat Sumatera
Utara
yang juga sebagai konsumen atas pembelian tenaga listrik
pada
Tergugat diawali sejak bulan Januari 2014. Bahwa pemadaman-
pemadaman listrik yang dilakukan Tergugat menghilangkan rasa
kenyamanan terhadap Penggugat sebagai konsumen. Pemadaman
terus berlanjut meskipun ada protes dari masyarakat
konsumen;
14.Bahwa bahkan pada bulan-bulan terakhir ini atau
setidak-tidaknya
sampai gugatan ini diajukan pemadaman listrik oleh Tergugat
semakin
sering dilakukan yang mana hal ini sangat menggagu
kekhusukan
ibadah masyarakat Kota Medan yang sedang menjalankan Ibadah
Ramadhan;
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 9 dari 29
15.Bahwa pemadaman listrik bergilir di Kota Medan akibat
pemeliharaan
pembangkit listrik dan terlambatnya pembangunan pembangkit baru
erat
kaitannya dengan korupsi ditubuh Tergugat yang dibuktikan
dengan
beberapa pejabat penting Tergugat telah terbukti divonis
bersalah
melakukan korupsi oleh Pengadilan Tipikor Medan;
16.Bahwa sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan bahkan
bentuk
kemarahan masyarakat atas pemadaman listrik yang dilakukan
Tergugat menimbulkan aksi yang dilakukan masyarakat untuk
menuntut
agar pemadaman tidak terjadi lagi tetapi Tergugat tidak
meresponnya
dan pemadaman tetap terjadi;
17.Bahwa untuk mengingatkan Tergugat agar tidak melakukan
pemadaman listrik kembali, Penggugat sebelumnya telah
mengirimkan
somasi secara terbuka kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali
yakni
somasi tanggal 13 Maret 2014 dan somasi tanggal 18 Maret
2014;
18.Bahwa atas somasi tersebut, Tergugat menjawabnya dengan
alasan
bahwa pemadaman listrik terpaksa dilakukan karena kurangnya
kemampuan cadangan (daya) listrik ketika beban puncak terjadi
dan
juga disebabkan oleh pemeliharaan pembangkit listrik;
19.Bahwa sesuai dengan alasan Tergugat seperti tersebut
diatas
semestinya Tergugat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
(pemerintah propinsi/kabupaten/kota) terkait untuk segera
membangun
transmisi dan mendesak pihak perusahaan terkait untuk segera
membangun transmisi yang dibutuhkan sesuai dengan amanat UU
No.
30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
20.Bahwa sesuai pula dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun
2011
tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN
(Persero)
menyebutkan bahwa kewajiban untuk meningkatkan dan
mengumumkan tingkat mutu pelayanan pada setiap awal
triwulan.
Indikator yang digunakan adalah: Lama gangguan, Jumlah
gangguan, Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan
rendah, Kesalahan pembacaan meter, dan/ atau waktu koreksi
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 10 dari 29
kesalahan rekening. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi,
maka
Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Listrik Negara wajib :
memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang
bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada
bulan
berikutnya;
21.Bahwa sebagai satu-satunya perusahaan penyedia layanan
listrik
tentunya Tergugat mempunyai perencanaan yang baik untuk
dapat
mengestimasi kedepan terhadap kenaikan permintaan daya
listrik
konsumen khusus di wilayah tempat tinggal Penggugat dan
melakukan
Perawatan atau pemeliharaan peralatan listrik yang baik tetapi
hal ini
tidak terasakan dan tidak terlihat oleh Penggugat;
22.Bahwa selama kurun waktu seringnya terjadi padamnya listrik,
muncul
rasa ketidak-puasan diantara Penggugat sebagai konsumen
listrik.
Banyak keluhan-keluhan yang disampaikan, baik itu melalui media
cetak
maupun elektronik, hingga pada akhirnya muncul luapan emosi
dari
beberapa konsumen di beberapa tempat;
23.Bahwa selain banyaknya keluhan masyarakat akibat
seringnya
pemadaman listrik, Tergugat pun tetap menerapkan denda bagi
konsumen (masyarakat) yang telat membayar listrik bahkan tak
segan-
segan mencabut meteran listrik di rumah konsumen yang
menunggak
dan menerapkan biaya yang besar untuk pemasangan kembali.
Hal
tersebut tentunya pula sangat kontras dengan keadaan apalagi
Tergugat hanya berdiam diri saja ketika konsumen mengalami
kerugian
atas pemadaman listrik tersebut. Sehingga tindakan Tergugat
yang
hanya mementingkan diri sediri yang tidak mengutamakan
kepentingan
orang banyak dan lebih besar kerugian yang ditimbulkan
Tergugat
terhadap masyarakat maka sangat logis dan berdasar hukum
jika
Penggugat meminta agar Tergugat bertanggungjawab atas
pemadaman
listrik ini.
III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 11 dari 29
1. TERGUGAT TELAH LALAI DALAM MENJALANI FUNGSI PELAYANAN
PUBLIK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU.
Bahwa pemadaman listrik yang dilakukan Tergugat merupakan
suatu
perbuatan yang mengabaikan peraturan perundang-undangan
yangberlaku ataupun merupakan suatu perbuatan yang melanggar
ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
Pasal 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang
ketenagalistrikan
yang berbunyi:
(1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
a. manfaat;
b. efisiensi berkeadilan;
c. berkelanjutan;
d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya
energi;
e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
f. kaidah usaha yang sehat;
g. keamanan dan keselamatan;
h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
i. otonomi daerah.
(2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin
ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas
yang
baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
serta
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Pasal 29 ayat 1 huru a-e Undang-undang Nomor 30 tahun 2009
tantang
ketenagalistrikan yang berbunyi:
(1) Konsumen berhak untuk:
a. mendapat pelayanan yang baik;
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 12 dari 29
b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan
keandalan
yang baik;
c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga
yang wajar;
d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan
tenaga listrik;
dan
e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang
diakibatkan kesalahan
dan/atau
kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan
tenaga
listrik sesuai
syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga
listrik.
Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989
tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada Masyarakat yang
telah
mendapat tenaga listrik mendapat tenaga listrik secara terus
menerus dengan
mutu keandalan yang baik.
Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
PERLINDUNGAN KONSUMEN yang berbunyi:
Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti
rugi
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima
tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999
tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN yang bernunyi:
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan,
pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,
pada ayat (2) nya disebutkan : ganti rugi sebagimana dimaksud
pada ayat (1)
dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau
jasa yang
sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 13 dari 29
Pasal 4 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan
Konsumen yang bernunyi:
Hak konsumen hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa ; selanjutnya pada huruf c
menyatakan
hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan
jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 yang
berbunyi :
setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha
melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku
usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum.
Selanjutnya ayat (2) menyatakan : penyelesaian sengketa konsumen
dapat
ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan
pilihan
sukarela para pihak yang bersengketa.
Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989
tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, yang bernunyi
Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mendapat tenaga
listrik secara
terus menerus dengan mutu keandalan yang baik.
Pasal 28, undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan,
yang berbunyi:
Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:
a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan
keandalan
yang berlaku;
b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen
dan
masyarakat;
c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
PERLINDUNGAN
KONSUMEN, yang berbunyi:
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 14 dari 29
Kewajiban pelaku usaha adalah :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur
serta tidak
d. diskriminatif;
e. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
dan/atau
diperdagangkan
f. berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang
berlaku;
g. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,
dan/atau
mencoba barang
h. dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi
atas barang yang dibuat
i. dan/atau yang diperdagangkan;
j. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat
k. penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa
yang diperdagangkan;
l. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
apabila
barang dan/atau jasa
m. yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.
24.Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai
Pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik selaku pihak yang melayani
publik
dalam pemenuhan kebutuhan atas listrik
25.Tergugat telah melakukan pemadaman secara sepihak dan
sewenang-
wenang sehingga perbuatannya telah merugikan konsumen
(masyarakat)
di Provinsi Sematera Utara sebagaimana telah dihimpun oleh
beberapa
media massa baik di Medan maupun media massa nasional, baik
kerugian
materiil maupun kerugian imateriil;
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 15 dari 29
26.Bahwa Tergugat telah melakukan pemadaman sejak bulan Januari
2014
dan telah berjanji akan menghentikan pemadaman pada awal bulan
Maret
2014, namun ternyata hingga bulan Juli 2014 pun masih
terjadi
pemadaman yang justru lebih parah;
27.Bahwa Tergugat kemudian menjanjikan akan menghentikan
pemadaman
pada tanggal 09 Maret 2014 karena perbaikan yang sedang
dilaksanakan
oleh Tergugat diperkirakan akan selesai pada tanggal tersebut.
Hal
tersebut merupakan komitmen Tergugat yang tidak konsisten yang
juga
merupakan wujud dari ketidakseriusan Tergugat dalam
menjalankan
tugasnya padahal sudah secara tegas diamanatkan dalam
peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
28.Bahwa selain itu Tergugat juga sangat jarang melakukan
pemberitahuan
sebelum melakukan pemadaman di wilayah yang akan dipadamkan.
Hal
tersebut menunjukkan adanya ketidak-profesionalan dalam
memperlakukan konsumen (masyarakat pengguna listrik) dan
juga
merupakan cerminan ketidaksiapan Tergugat untuk memastikan tidak
akan
adanya pemadaman serta mencerminkan ketidakmampuan Tergugat
dalam menjaga pasokan listrik yang dibutuhkan konsumen
(masyarakat);
29.Bahwa dari uraian tindakan-tindakan maupun
perbuatan-perbuatan
Tergugat seperti tersebut diatas maka perbuatan Tergugat telah
memenuhi
rumusan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa Tiap
perbuatan
melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan
orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian
tersebut'.
30.Bahwa berdasarkan uraian diatas, terang dan jelas menunjukkan
bahwa
Tergugat telah lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya
dalam hal
melakukan pemenuhan hak-hak warga negara khususnya warga
Provinsi
Sumatera Utara untuk menikmati pelayanan listrik yang layak,
maka untuk
itu cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk
menerima
dan mengabulkan gugatan ini serta sudah sepatutnya pula
menyatakan
bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta
merta
walaupun ada walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan
kasasi;
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 16 dari 29
31.Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan oleh karena perbuatan
melawan
hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka beralasan dan
berdasarkan
hukumlah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk
membebankan
segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon
kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
menjatuhkan
putusan sebagai berikut :
Primair :
1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
karena lalai dalam menjaga ketersediaan listrik sehingga
terjadi
pemadaman listrik bergilir di Provinsi Sumatera Utara selama
hampir 7
(tujuh bulan);
3. Menghukum Tergugat untuk membebaskan abodemen 3 (tiga)
bulan
kedepan pasca putusan perkara aquo dibacakan oleh Majelis Hakim,
bagi
seluruh masyarakat Sumatera Utara sebagai konpensasi atas
kerugian
yang diderita selama proses pemadaman berlangsung;
4. Menghukum Tergugat untuk :
a. Segera melakukan langkah konkrit untuk melakukan
pemberian
informasi yang pasti tidak akan adalagi pemadaman yang
disebabkan
karena alasan pemeliharaan dan keterlambatan pembangunan
pembangkit baru;
b. Meminta maaf kepada seluruh konsumen (masyarakat) di
Sumatera
Utara atas tindakannya melakukan pemadaman selama hampir 7
(tujuh)
bulan, yang dilakukan di tiga media massa Lokal.
c. Memastikan tidak akan adalagi pemadaman listrik secara
berturut-turut
seperti yang dilakukannya saat ini;
d. Menjaga ketersediaan pasokan listrik di masa yang akan
datang
sehingga tidak ada lagi pemadaman yang berlangsung selama
berbulan-bulan dan terus menerus;
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 17 dari 29
e. Segera melakukan langkah-langkah konkrit membenahi sistem
pemberian kompensasi kepada para pelanggan;
f. Memberitahukan kepada konsumen (masyarakat) dengan
membuka
akses informasi publik untuk masyarakat terkait waktu akan
dilakukannya pemadaman dan mengenai ketersediaan pasokan
listrik;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu
walaupun ada
upaya verset, banding, dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang
timbul
dalam perkara ini.
Subsidiar :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya
(ex aequo et bono)
Membaca jawaban dari Tergugat tertanggal 04 Pebruari 2013,
yang
pada pokoknya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI.A. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Salah Alamat (Error
in Persona).---------
1. Bahwa PT (Persero) Wilayah Sumatera Utara tidak dapat
bertindaksebagai rechtpersoon di forum peradilan perdata, karena PT
(Persero)Wilayah Sumatera Utara adalah merupakan orgaan substratum
dariPT PLN (Persero) sehingga karenanya PT (Persero)
WilayahSumatera Utara tersebut tidak mempunyai legitima persona
standiinjudicio dan tidak pula mempunyai harta kekayaan tersendiri
terpisahdari kekayaan rechtpersoon-nya yakni PT PLN (Persero)
sehinggadengan demikian TERGUGAT bukan sebagai Subyek Hukum
yang
dapat digugat didalam pengadilan, karena kedudukan TERGUGAT
tersebut hanya sebagai unit operasional PT PLN (Persero) yang
berada
di daerah Sumatera Utara, sementara domisili PT PLN
(Persero)
berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta Selatan,
sesuai
Akta Pendirian No. 169 tahun 1994 oleh Notaris Sutjipto SH,
dengandemikian apabila Unit Operasional tersebut dianggap oleh
PENGGUGAT melakukan Perbuatan Hukum yang merugikan
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 18 dari 29
PENGGUGAT seharusnya gugatan ditujukan kepada PT PLN
(Persero)
yang berdomisili di Jakarta Selatan.
2. Bahwa Ketua Mahkamah Agung R.I. telah menerbitkan surat
Nomor: KMA/321/XII/1992 pada tanggal 7 Desember 1992 dan
NomorKMA/126/IV/1995 pada tanggal 5 April 1995 pada
pokoknyamenegaskan bahwa karena yang dihukum untuk membayar
gantirugi kepada Penggugat bukan merupakan badan hukum (yangtidak
mempunyai harta kekayaan tersendiri), maka putusan tidakdapat
dieksekusi.
3. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Surat Ketua MahkamahAgung
R.I. tidak dapat dikesampingkan oleh peradilan setingkat
judexfacti.
4. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, dengan merujuk lebih
lanjut
secara persuasif effect pada Surat Ketua Mahkamah Agung
R.I.terurai di atas, maka jelaslah bahwa gugatan PENGGUGAT pada
perkara a quo mengandung cacat (Error In Persona) maka
perkaratersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
OnvantkelijkeVerklaard) ;
B. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscuur Libel)-
1. Bahwa gugatan PENGGUGAT juga sangat kabur karena
telahmencampuradukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum
dengan Wanprestasi, padahal kedua objek gugatan tersebut
memiliki
spesifikasi yang berbeda satu dengan yang lainnya khususnya
menyangkut Hukum Acara, sehingga gugatan PENGGUGAT
menimbulkan kekaburan dan tidak jelas (Obscuur Libel). -
2. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT menuntut atas dasar
hukum
onrechtmatige (overheids) daad ex Pasal 1365 KUHPerdata,
akibatdari adanya pemadaman bergilir/ penghentian sementara
pasokan
energi listrik.-
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 19 dari 29
3. Bahwa objek gugatan incasu sesungguhnya adalah bersifat
individualinterest yang pelanggaran terhadap individual interest
tersebut(incasu pemadaman bergilir/penghentian sementara pasokan
energi
listrik) adalah merupakan perbuatan wanprestatie karena timbul
daridasar hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (vide
Pasal1234 jo.1238 KUHPerdata).
4. Bahwa hak konsumen listrik untuk memperoleh pasokan energi
listrikadalah merupakan hak individual atau merupakan
kebutuhan/kepentingan individual pelanggan (individual interest)
yangdiperoleh secara consensueel overeenkomst/contractus
bilateralis(in casu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) dan
karenanyabukan merupakan kebutuhan/kepentingan dasar bersifat
universaldan langgeng yang dengan sendirinya secara kodrati melekat
padadiri setiap individu, dan tidak pula merupakan hak yang
diberikanundang undang bagi setiap individu.
5. Bahwa dalam Hukum Perjanjian, pihak yang tidak memenuhi atau
tidak
melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati di dalam
surat
perjanjian (in casu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik),
makapihak yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi
dinyatakan sebagai pihak yang wanprestasi.-
6. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan MA
bernomor
1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu
disebutkan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan
hukum
dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam
tertib
beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.
7. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas
(Obscuur Libel), maka mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksadan memutus perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT
tidakdapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 20 dari 29
C. PENGGUGAT tidak memiliki hak standing.-PENGGUGAT bukanlah
sebagai pelanggan TERGUGAT karena tidak
memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT yaitu dalam bentuk
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Akibat dari tidak adanya
Perjanjian Jual
Beli Tenaga Listrik sehingga tidak dapat menimbulkan hak dan
kewajiban
antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bahkan melakukan tuntutan
hukum.-
II. DALAM POKOK PERKARA.A. TENTANG FAKTA HUKUM1. Bahwa apa yang
telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon
dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban
dalam
Pokok Perkara ini;--
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan
PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh TERGUGAT serta tidak merugikan kepentingan
hukum
TERGUGAT;-
3. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwa
TERGUGAT
telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya
pemadaman
bergilir di Sumatera Utara;-
4. Bahwa alasan gugatan PENGGUGAT dalam menentukan gugatan
adalah
sering padamnya listrik di daerah Sumatera Utara yang
menurut
PENGGUGAT pemadaman listrik tersebut telah menimbulkan kerugian
bagi
masyarakat;--
5. Bahwa sebelum TERGUGAT menjawab dalil-dalil PENGGUGAT,
perlu
terlebih dahulu dijelaskan perkembangan Ketenagalistrikan di
Indonesia
yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai amanat
Undang-Undang
Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009;-
6. Bahwa sesuai dengan landasan pembangunan ketenagalistrikan
yang
bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata,
maka dalam rangka usaha penyediaan listrik bagi seluruh rakyat
Indonesia
baik yang di perkotaan maupun pedesaan, Pemerintah terus
melaksanakan
percepatan pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagalistrikan
yang
meliputi Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi sesuai
dengan
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 21 dari 29
Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL);
7. Bahwa Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan
elektrifikasi listrik di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk
Propinsi
Sumatera Utara dengan melakukan percepatan pembangunan sarana
dan
prasarana ketenagalistrikan melalui proyek-proyek Pemerintah
yang
dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) dan juga mendorong pihak
swasta
untuk ikut terlibat dalam pembangunan ketenagalistrikan melalui
IPP,
Excess Power dan juga melakukan sewa mesin-mesin
pembangkit;-
8. Bahwa pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan
yang
dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) di Wilayah Sumatera Bagian
Utara
termasuk di Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh unit-unit
PLN yaitu
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I untuk
pembangunanproyek-proyek transmisi yang berkedudukana di Jalan Dr.
Cipto Medan dan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II untuk
pembangunanproyek-proyek pembangkitan yang berkedudukan di Jalan
Kasuari Medan.--
9. Bahwa secara secara garis besar dapat digambarkan pula
mengenai
kegiatan penyaluran dan penjualan energi listrik kepada
pelanggan
TERGUGAT adalah sebagai berikut:
1. Pertama adalah kegiatan pembangkitan tenaga listrik, yaitu
kegiatan
memproduksi energi listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN
(Persero)Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.
2. Kemudian kegiatan penyaluran yaitu menyalurkan energi listrik
dari
pembangkitan ke Gardu Induk Listrik melalui jaringan transmisi
yang
dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pusat Penyaluran dan
PengaturBeban Sumatera (P3BS).
3. Kemudian dari Gardu Induk disalurkan melalui jaringan listrik
20 Kv
dan selanjutnya baru disalurkan kepada t pelanggan oleh
TERGUGAT.-
10. Dari poin 9 di atas jelas tergambar bahwa tugas pokok
TERGUGAT adalah
hanya pendistribusian energi listrik kepada pelanggan secara
retailyang pasokan energinya sangat tergantung dari ketersedian
listrik yang
disediakan oleh pembangkitan yaitu PT PLN (Persero)
PembangkitanSumatera Bagian Utara.-
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 22 dari 29
11. Bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I, PT PLN
(Persero)Unit Induk Pembangunan II, PT PLN (Persero) Pembangkitan
SumateraBagian Utara dan PT PLN (Persero) Pusat Penyaluran dan
PengaturBeban Sumatera (P3BS) bukan merupakan unit yang berada di
bawahkendali dan pengawasan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera
Utara
(TERGUGAT) melainkan merupakan unit sejajar yang berdiri sendiri
dan
langsung berada di bawah kendali PT PLN (Persero) Kantor Pusat
yang
berkedukan Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta Selatan.
B. TENTANG FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
12. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT yang menyatakan
TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait
dengan
pemadaman listrik dengan merampas hak konsumen dan kelalaian
melaksanakan kewajiban hukum, dengan alasan sebagai
berikut:--------------
a. Bahwa TERGUGAT tidak dapat memungkiri bahwa sampai saat
ini
cadangan daya energi listrik yang tersedia di wilayah Sumatera
Bagian
Utara termasuk Propinsi Sumatera Utara tidak mencukupi dan
diperparah dengan adanya pemeliharaan atau kerusakan mesin
pembangkit yang berdampak pada terjadinya pemadaman;
b. Bahwa seperti diuraikan sebelumya tidak tercukupinya daya
listrik
tersebut diakibatkan oleh keterlambatan beroperasinya
pembangkit
dan transmisi sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga tidak
ada
cadangan apabila terjadi kerusakan atau adanya pemeliharaan
terhadap mesin-mesin pembangkit, sementara pertumbuhan
pelanggan terus meningkat dan berdasarkan peraturan
perundang-
undangan yang berlaku, TERGUGAT tidak boleh menolak
permohonan-permohonan sambungan baru dan tambah daya yang
diajukan oleh masyarakat;-
13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 9 poin
28
karena selain usaha-usaha pembangunan yang telah dilakukan
sebagaimana diuraikan di atas, dalam usaha menghadapi keadaan
listrik di
Sumatera Utara tersebut di atas, TERGUGAT yang ditunjuk
sebagai
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 23 dari 29
Koordinator dan Juru Bicara dalam kegiatan Pelaksana
Komunikasi
Perusahaan PT PLN (Persero) di wilayah Prpoinsi Sumatera Utara
telah
melakukan upaya-upaya seperti membuat pengumuman di media
cetak
tentang Informasi Pemadaman, elektronik, spanduk, iklan
berjalan,
sosialisasi kepada anggota DPR, juga Sosialisasi kepada Ketua
MUI
Provinsi Sumatera Utara, Press Release, menyurati pelanggan
industri, dan
di samping itu TERGUGAT juga menghimbau semua masyarakat
untuk
melakukan penghematan pemakaian listrik;
14. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum, unsur-unsur Perbuatan
Melawan
Hukum adalah perbuatan yang :
1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; -
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan
kehati-hatian yang
berlaku dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan tata susila atau kewajiban moral yang
berlaku
dalam masyarakat pada umumnya;-
Dr. Rosa Agustina dalam disertasinya berjudul Perbuatan
Melawan
Hukum halaman 62 menyebutkan: Yang dapat digugat berdasarkan
pasal 1365 KUH Perdata antara lain: 1.Pengrusakan barang
(menimbulkan kerugian materiil); 2.Gangguan (hinder),
menimbulkan
kerugian immateriil yaitu mengurangi kenikmatan atas
sesuatu;
3.Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya
sendiri
tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang
lain.
M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata:
Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilanhalaman
455 menyebutkan: Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai
dasar
hukum PMH yaitu: tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti
ruginya;
juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi; dengan demikian
dapat
dituntut:
a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan
secara rinci,
objektif, dan kongkret, yang disebut kerugian materiil;
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 24 dari 29
b) kerugian immateriel berupa ganti rugi pemulihan kepada
keadaan
semula atau restoration to original condition (herstel in de
oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand).
Dengan demikian jelas bahwa kerugian dalam bentuk idiil
(immateriel)
seperti Gangguan Terhadap Ketenangan Hidup adalah dapat
diklasifikasikan sebagai unsur kerugian yang dapat menjadi
unsur
kebenaran mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan
termasuk dalam pengertian rincian kerugian dimaksudkan
Bahwa apabila kaidah hukum tersebut diterapkan terhadap
dalil
PENGGUGAT dalam gugatannya, maka TERGUGAT sebenarnya telah
melaksanakan kewajiban hukum dalam rangka mengusahakan
penyediaan
tenaga listrik bagi masyarakat Sumatera Utara sebagaimana telah
diuraikan
di atas;-
15. Bahwa terjadinya pemadaman listrik secara bergilir di
wilayah Sumatera
Utara yang disebabkan karena adanya defisit listrik dari
pembangkit
bukanlah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan
oleh
TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, karena
TERGUGAT sama sekali tidak memiliki otoritas dan kewenangan
mengenai
permasalah ketersediaan daya listrik dari pembangkitan:- -
16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan
PENGGUGAT
halaman 6 poin 23 mengenai denda keterlambatan listrik
karena
merupakan hal yang keliru disebabkan denda keterlambatan
yang
diterapkan oleh PT PLN (Persero) telah sesuai dengan PERMEN
ESDM
No.09 tahun 2011 Pasal 9 Ayat (1) Konsumen diwajibkan
membayar
tagihan rekening listrik sesuai masa pembayaran yang ditetapkan
oleh
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan
ayat
(2) Apabila konsumen membayar tagihan rekening listrik melampaui
masa
pembayaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), maka dikenakan
Biaya
Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik sebagaimana
tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
17. Bahwa ketentuan tentang kompensansi saat ini diatur dalam
Peraturan
Presiden Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011 yang
kemudian
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 25 dari 29
diatur kembali dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan
Mineral
Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Ketentuan
Pelaksanaan
Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan
(Persero)
juncto Peraturan Presiden Nomor: 08 Tahun 2011 tanggal 07
Februari 2011
tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan
Perseroan
(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara juncto Keputusan Direksi
PT PLN
(Persero) Nomor: 002.K/DIR/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang
Tingkat
Mutu Pelayanan juncto Edaran Direksi Nomor: 004.E/DIR/2012
tanggal 27
Januari 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kompensasi Tingkat
Mutu
Pelayanan;
18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT
pada
halaman 10 poin 3 mengenai tuntutan menghukum TERGUGAT untuk
membebaskan abonemen 3 (tiga) bulan ke depan pasca putusan
perkara
aquo dibacakan oleh Majelis Hakim, bagi seluruh masyarakat
Sumatera
Utara sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita selama
pemadaman berlangsung adalah tuntutan yang keliru karena di
dalam
ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan pada point 17 di
atas,
Pasal 16 Ayat (1) PERMEN ESDM No.09 tahun 2011 yang
menyatakan
bahwa pengurangan tagihan listrik (kompensasi) kepada
konsumen
sebesar 10% dari biaya beban atau rekening minimum dan
diperhitungkan
dalam tagihan listrik bulan berikutnya apabila realisasi Tingkat
Mutu
Pelayanan (TMP) melebihi 10% di atas nilai Tingkat Mutu
Pelayanan yang
ditetapkan, terkait dengan indikator sebagai berikut:-
- Lama gangguan; Jumlah gangguan; Kecepatan pelayanan
perubahan
daya tegangan rendah; Kesalahan pembacaan kWh meter; dan
Waktu koreksi kesalahan rekening.-
19. Bahwa TERGUGAT telah merealisasikan pemberian kompensasi
kepada
pelanggan TERGUGAT berupa pengurangan tagihan listrik sebesar
10%
dari biaya beban atau rekening minimum akibat dari realisasi
Tingkat Mutu
Pelayanan yang melebihi 10% dari nilai Tingkat Mutu Pelayanan
yang telah
ditetapkan.
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 26 dari 29
20. Bahwa pembayaran kompensasi untuk pemakaian listrik Tri
Wulan I Tahun
2014 (bulan Januari, Februari, Maret 2014) telah mulai
dilaksanakan/diberikan pada rekening tagihan listrik bulan Juni
2014; -
21. Bahwa Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan
PENGGUGAT
halaman 10 poin 5 mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar
bijvoorraad), karena menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI
No. 3Tahun 2000 yang dapat dikabulkan mengenai putusan serta merta
adalah :
1). Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan
yang tidak
dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan; 2) Gugatan
hutang-piutang yang
jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ; 3). Gugatan tentang
sewa-
menyewa tanah,rumah,gudang dan lain-lain, dimana hubungan
sewa-
menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya
sebagai
penyewa yang baik; 4). Pokok gugatan mengenai tuntutan harta
gono-gini
dan putusannya telah inkracht; 5) Dikabulkannya gugatan
provisionil
dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi
pasal
332 Rv ; dan 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht " , oleh
karena itu
maka tuntutan PENGGUGAT yang memintakan putusan serta merta
terhadap perkara aquo adalah sangat tidak tepat dan patut
ditolak.-
Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, dengan
inimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
iniberkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut
:-
A. DALAM EKSEPSI1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk
seluruhnya.-
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet
onvankelijke
verklaard);
B. DALAM POKOK PERKARA1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk
seluruhnya;-
2. Membebani biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
PENGGUGAT;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus
2015 No.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
Dalam Eksepsi ;-- Menerima Eksepsi Tergugat ;
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 27 dari 29
-- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum
mengajukan
gugatan ( tidak memiliki Legal standing) ;
Dalam Pokok Perkara
-- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak
Rp.461.000,00 ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;
Membaca akta pernyataan permohonan banding No.47/2015 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan SUGENG WAHYUDI,
SH.MM
yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 April 2015 Penggugat /
Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2015 Nomor:
361/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada
pihak
Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 April 2015 ;
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
(Inzage)
Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
pada
Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan telah memberitahukan
kepada
pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 April 2015 dan
kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 Mei 2015, untuk
mempelajari
berkas perkara No.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn di Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena
itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding
memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara
beserta
turunan putusan Pengadilan Negeri Medan 09 April 2015 Nomor:
361/Pdt.G/2014/PN.Mdn. berpendapat bahwa pertimbangan dan
pendapat
majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah
menyatakan
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 28 dari 29
gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima dengan
pertimbangan yang pada pokoknya Penggugat tidak memiliki legal
standing
untuk mengajukan gugatan a quo telah tepat dan benar menurut
hukum,
oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan
dan
pertimbangan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat
pertama
tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri
dalam
memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan
Pengadilan Negeri
Medan tanggal 09 April 2015 Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mdn
dapat
dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding
tetap
dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama
maupun
dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam
kedua
tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;
Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang
berlaku,
khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan
Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun
2004 jo
UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April
2015Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut
;
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar seluruh
biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di
tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh
ribu
rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal .01 Desember
2015oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH selaku Ketua Majelis dengan
YANSENPASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai
HakimAnggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal
08 September 2015 Nomor.296/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa
dan
-
Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 29 dari 29
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut
pada hari
Senin tanggal 07 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka
untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
Hakim-hakim
Anggota, serta dibantu oleh ROSELINA,SH Panitera Pengganti
padaPengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua
belah pihak dalam
perkara ini ;
Hakim Anggota : Hakim Ketua :
Ttd Ttd
1. YANSEN PASARIBU,SH Hj.WAGIAH ASTUTI,SH
Ttd
2. ABDUL FATTAH,SH,MH
Panitera Pengganti :
Ttd
ROSELINA,SH
Rincian biaya perkara:- Meterai : Rp. 6.000,-- Redaksi : Rp.
5.000,-- Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)