Home >Documents >P U T U S A N - pt-medan.go.id .P U T U S A N Nomor : 296 / PDT / 2015 / PT.MDN DEMI KEADILAN...

P U T U S A N - pt-medan.go.id .P U T U S A N Nomor : 296 / PDT / 2015 / PT.MDN DEMI KEADILAN...

Date post:05-Jul-2019
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 1 dari 29

    P U T U S A NNomor : 296 / PDT / 2015 / PT.MDN

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

    perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

    sebagai berikut dalam perkara antara :

    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebuah badanhukum berbentuk Yayasan yang didirikan

    berdasarkan hukum Negara Republik

    Indonesia yang didasari Akta Notaris Dr.

    Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Nomor 186 tanggal

    19 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan

    Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat,

    dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 13

    Anggaran Dasar tersebut dalam hal ini diwakili

    oleh ALVON KURNIA PALMA, selaku Badan

    Pengurus untuk bertindak atas nama Yayasan

    Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ;

    Dalam hal ini diwakili oleh 1. SURYA

    ADINATA, SH, M.Kn, 2. YURIKA N, SH, 3.

    ANGGUN RIZAL PRIBADI, SH, 4. ISMAIL

    HASAN KOTO, SH, 5. JUPENRIS SIDAURUK,

    SH, 6. JULIADI, SH, 7. SEPTIAN F.

    CHANIAGO, 8. RENI LORENSA, SH, 8.

    INDRA KURNIA SINULINGGA, SH, 9.

    ARMADA SIHITE, SH, 9. MARGANDA

    SITORUS, SH, 10. MAS ANGGA

    WICAKSANA, SH, 11. ANDRY SYAFRIZAL

    TANJUNG, SH, 12. AIDIL A. ADITYA, SH, 13.

    IRVAN SAPUTRA, SH, 14. MUHAMMAD

    ARRASYID RIDHO, SH, 15. IVAN DUNA

    HUSADA, SH, 16. M. ALINAFIAH

    MATONDANG, SH, M.Hum, 17.RAJA LIOLA

    GURUSINGA, SH, 18. YUSNA WULAN SARI

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 2 dari 29

    TANJUNG, SH, 19. RUTH OKTAVIA P, SH

    dan 20. MEILISA BANGUN, SH, kesemuanya

    adalah Warga Negara Indonesia yang

    berprofesi sebagai Advokat, Pengacara Publik,

    dan Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung

    dalam YAYASAN LEMBAGA BANTUANHUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUANHUKUM MEDAN (YLBHI - LBH Medan) yangberalamat di Jalan Hindu Nomor : 12 Medan

    20111, Telp. (061) 451 5340, Fax. (061) 458

    9749, E-mail lbh_medan@yahoo.com,

    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

    04 Juli 2014 Selanjutnya disebut sebagai

    PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;

    L A W A N

    PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA, beralamat di JalanKomodor Laut Yos Sudarso No. 284, Medan

    20115, telp. (061) 6615155, Fax : (061)

    6613789, E-mail :

    kontakkamisumut@pln.co.id, Selanjutnya

    disebut sebagai TERGUGAT sekarangTERBANDING ;

    Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

    dengan perkara ini ;

    TENTANG DUDUK PERKARANYA :

    Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 23

    Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

    Medan pada tanggal 23 Juli 2014 dalam Register Perkara

    Nomor.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 3 dari 29

    Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah

    sebagai berikut:

    I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT1. Bahwa Penggugat merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat

    (Non Government Organisation) yang memiliki kedudukan dan

    kepentingan hukum dalam mengajukan hak gugatnya sebagai salah

    satu organisasi yang konsern terhadap penegakan hokum yang mana

    dalam melaksanakan kegiatannya Penggugat selalu membela hak-hak

    masyarakat melalui langkah-langkah hukum;

    2. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum yang berbentuk Yayasan

    berdasarkan Pasal 1 Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 yang

    dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., yang dalam

    menjalankan kegiatannya bertujuan untuk kepentingan publik yang

    didasari dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran

    Dasar/Anggaran Rumah Tangga yaitu :

    Pasal 3 Ayat 2 : salah satu maksud dan tujuan dari YLBHI adalah

    menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan

    penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta

    hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran

    hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat

    maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak

    dan kewajiban sebagai subyek hukum;

    Pasal 3 Ayat 3 : berperan aktif dalam proses pembentukan hukum,

    penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi

    yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal

    Declaration of Human Rights);

    Pasal 18 : Ketua mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan

    tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas

    nama Yayasan;

    3. Bahwa sejak berdirinya Penggugat pada tahun 1970, Penggugat telah

    diakui secara luas dan nyata dalam melaksanakan kegiatannya dengan

    mewujudkan tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

    maka untuk itu Penggugat memiliki hak gugat dalam perkara aquo;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 4 dari 29

    II. FAKTA HUKUM

    II.I LATAR BELAKANG

    4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009

    tentang ketenagalistrikan yang berbunyi:

    (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

    a. manfaat;

    b. efisiensi berkeadilan;

    c. berkelanjutan;

    d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;

    e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;

    f. kaidah usaha yang sehat;

    g. keamanan dan keselamatan;

    h. kelestarian fungsi lingkungan; dan

    i. otonomi daerah.

    (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin

    ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang

    baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan

    kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta

    mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

    5. Bahwa didalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tantang

    ketenagalistrikan pada pasal 29 ayat 1 huruf (a-e) menjelaskan

    hakkonsumen untuk mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga

    listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik,

    memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang

    wajar, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan

    tenaga listrik dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang

    diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh

    pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang

    diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 5 dari 29

    6. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang

    Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada Pasal 26 ayat (2)

    Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik secara terus menerus

    dengan mutu keandalan yang baik;

    7. Bahwa selain itu didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada

    Pasal 4 huruf (h) menyatakan Hak konsumen adalah hak untuk

    mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

    barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

    tidak sebagaimana mestinya, selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1)

    menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

    atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat

    mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

    diperdagangkan, kemudian pada ayat (2)-nya juga menyebutkan :

    ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

    pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

    sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau

    pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku.

    8. Bahwa kemudian merujuk lagi pada ketentuan pada Pasal 4 huruf a

    Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

    Konsumen menyatakan : Hak konsumen hak atas

    kenyamanankeamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

    dan/atau jasa ; selanjutnya pada huruf c menyatakan hak konsumen

    adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

    dan jaminan barang dan/atau jasa;

    Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan

    : setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

    melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

    konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

    lingkungan peradilan umum. Selanjutnya ayat (2) menyatakan :

    penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

    atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang

    bersengketa;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 6 dari 29

    9. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan seperti tersebut diatas telah

    jelas menerangkan bahwa Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari

    Negara yang merupakan pelaksana utama usaha penyediaan tenaga

    listrik yang tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas utama

    (first right of refusal) dalam penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan

    Umum;

    10. Bahwa oleh karena listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi

    seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-

    hari baik untuk menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai oleh

    masyarakat, untuk itu sudah sepatutnya pemerintah harus

    memperhatikan ketersediaan listrik yang dibutuhkan masyarakat

    tersebut sebagaimana kewajiban penjual kepada pembeli.

    11. Bahwa selanjutnya karena listrik merupakan sesuatu yang

    menyangkut hajat hidup orang banyak yang memiliki sifat fungsi sosial,

    maka pemeliharaan ketersediaan listrik merupakan priorita

Embed Size (px)
Recommended