P U T U S A N - pt-medan.go.id filePutusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 1 dari 42 Hal P U T U S A N ... umur 44 tahun, pekerjaan Pendeta dan bertugas di GMI Pekan Baru, Distrik

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 1 dari 42 Hal

P U T U S A N

Nomor 391 / PDT / 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. ARIGATO SIANTURI, PDT, laki-laki, umur 49 tahun, bertugas di GMI

Urung Jawa, Distrik 6 Wilayah I, beralamat di

Jl. Pasundan No.9 D, Kelurahan Sei Putih

Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota

Medan ;

2. BAKHTIAR EFENDI SIMANJUNTAK, laki-laki, umur 36 tahun, bertugas

di GMI Immanuel PT.RSK Pangkatan Distrik 7

Wilayah I, beralamat di Jl. Perjuangan No.32,

Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu,

Kabupaten Labuhan Batu ;

3. BETTY ROTUA NOVIKA SITUMEANG, STh, perempuan, umur 31 tahun,

bertugas di GMI Distrik 7 Wilayah I sebagai

non penempatan, beralamat di Dusun IV, Jl.

Perjuangan III, Desa Sigara-gara, Kecamatan

Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;

4. DARMA PAUL GINTING, STh, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Pendeta

dan bertugas di GMI Wono Sari, Distrik 2

Wilayah I, beralamat di Dusun XVI, Desa

Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa,

Kabupaten Deli Serdang ;

5. DESI PARWANTO, STh, laki-laki, umur 33 tahun, bertugas di GMI

Makedonia PT.HPP Labuhan Bilik, Distrik 7

Wilayah I, beralamat Dusun Sukasari, Desa

Sukaramai, Kecamatan Kualuh Hulu,

Kabupaten Labuhan Batu Utara ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


6. EVA SURYANI BR ARITONANG, perempuan, umur 38 tahun, bertugas

di GMI Wilayah I sebagai non penempatan,

beralamat Dusun I, Desa Silau Jawa,

Kecamatan Bandar Pasir Mandoge,

Kabupaten Simalungun ;

7. PDT. Dr. HOTMAN SIAGIAN, M.Th, laki-laki, umur 51 tahun, pekerjaan

Pendeta dan bertugas di Rumah Sakit Umum

Methodist Susanna Wesly YPGMI Wilayah I

sebagai Chaplain, beralamat di Jl.

Pertambangan Psr. II Perum Ambasador

No.56, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan

Medan Selayang, Kota Medan ;

8. PDT. FERNANDO SIBARANI, MTh, laki-laki, umur 44 tahun, bertugas

di GMI Wilayah I dan sedang tugas belajar

S3, beralamat di Jl. Sembada III No.15,

Lingkungan XI, Kelurahan PB Selayang II,

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;

9. KANTATE ROGATE SILITONGA, laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan

Pendeta GMI Wilayah I dan sedang tugas

belajar S3, beralamat di Jl. Anggrek Huta IV,

Kelurahan Pematang Simalungun, Kecamatan

Siantar, Kabupaten Simalungun ;

10. LIE SIN, perempuan, umur 44 tahun, pekerjaan Pendeta dan bertugas

di GMI Pekan Baru, Distrik 14 Wilayah I,

beralamat di Desa S-2 Aek Nabara,

Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan

Batu ;

11. PDT. LILIS PANGARIBUAN, STh, perempuan, umur 48 tahun, bertugas

di GMI Cendana Asri Distrik 2 Wilayah I,

beralamat di Jl. Darussalam Gg. Rahmat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


No.33, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan


12. MINAR SIMANJUNTAK, perempuan, umur 42 tahun, bertugas di GMI

HSJ Distrik 7 Wilayah I, beralamat di PT.Hari

Sawit Raya, Desa Sidomulyo, Kecamatan

Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu ;

13. OKULI LETARE PARDAMEAN SILITONGA, STh, laki-laki, umur 41 tahun,

pekerjaan Pendeta dan bertugas di GMI Amos

Kisaran, Distrik 6 Wilayah I, beralamat di Jl.

Pergam No. 31, Lk. VII, Kelurahan Lestari,

Kecamatan Kisaran Timur, Kota Kisaran ;

14. PRISKA NAPITUPULU, perempuan, umur 36 tahun, bertugas di GMI

Wilayah I non penempatan, beralamat di Desa

Sibatang Kayu, Kecamatan Saipar Dolok

Hole, Kabupaten Sipirok ;

15. PDT. RIANY SITANGGANG, MTh, perempuan, umur 44 tahun, pekerjaan

Pendeta dan bertugas di GMI Pardomuan

Nauli II, Distrik 2 Wilayah I, beralamat di

Dusun XII PT.SMA Teluk Panji, Desa

Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan

Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu

Selatan ;

16. RIDUAN PURBA, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Pendeta dan

bertugas di GMI Berkat Kasih Jl Bersama,

Distrik 1 Wilayah I, beralamat di Jl.Sei Silau

No.91, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan


17. PDT. ROBERT SIHOMBING, laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan Pendeta

dan bertugas di Perguruan Kristen Methodist

(PKMI) 7 YPGMI Wilayah I, beralamat di Jl.

Karya Wisata No.73, Lingkungan XIV,

Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan

Medan Johor, Kota Medan ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


18. RUDI SIMANJUNTAK, laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan Pendeta dan

bertugas di Perguruan Kristen Methodist

(PKMI) Sidikalang YPGMI Wilayah I,

beralamat Jl.Jend. Ahmad Yani No.78,

Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara,

Rantau Prapat, Labuhan Batu ;

19. SAHAT SIMATUPANG, laki-laki, umur 38 tahun, bertugas di GMI Nagori

Dolok Distrik 4 Wilayah I, beralamat di Desa

Sibatang Kayu, Kecamatan Saipar Dolok

Hole, Kabupaten Sipirok ;

20. PDT. TUMIAR SIMATUPANG, STh, perempuan, umur 39 tahun, bertugas

di GMI Sion Kaban Jahe Distrik 3 Wilayah I,

beralamat di Desa Ketaren, Kecamatan

Kaban Jahe, Kabupaten Karo ;

21. TUMPAL TAMBA, laki-laki, umur 40 tahun, bertugas di GMI Immanuel

Immanuel Tebing Tinggi Distrik 4 Wilayah I,

beralamat di Dusun I, Desa Silau Jawa,

Kecamatan Bandar Pasir Mandoge,

Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut

sebagai PARA PENGGUGAT ;

Dalam hal ini PARA PEMBANDING semula

PARA PENGGUGAT diwakili oleh kuasanya

1. BUKIT SITOMPUL, SE, SH dan 2.

JULISMAN, SH keduanya Advokat dan

Penasehat Hukum, berkantor pada kantor

hukum ” BUKIT SITOMPUL & REKAN”

beralamat di Jalan Mongonsidi IV No.16 Kel.

Anggrung, Kec.Medan Polonia, Kota Medan,

dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan

Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada

tanggal 29 Juni 2016 Register

No.960/Penk.Perd/2016/PN.Mdn ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


L A W A N

1. PIMPINAN GEREJA METHODIST INDONESIA, Wilayah I, diwakili oleh

oleh Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi,

beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 31,

Telp. (061) 4510570, Kelurahan Madras Hulu,

Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. PANITIA PELAKSANA KONPERENSI TAHUNAN ke 71/XLVI/2016 Gereja

Methodist Indonesia Wilayah I, diwakili oleh

Ketua Pdt. Antoni Manurung, M.Th dan

Sekretaris Pdt. Runggu Hutauruk, S.Th,

beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 31,

Telp. (061) 4510570, Kelurahan Madras Hulu,

Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

13 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 13 Juli 2016 dibawah register Nomor : 367/Pdt.G/2016/PN.Mdn

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pendeta-Pendeta tetap dan telah bertugas

pada Gereja Methodist Indonesia Wilayah I dengan penugasan terakhir

adalah sebagaimana tercantum pada alamat Para Penggugat masing-

masing tersebut di atas ; 2. Bahwa Tergugat I adalah Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I

saat itu sebagai hasil yang dipilih pada Konperensi Agung Gereja Methodist

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Indonesia tahun 2013, namun sejak tanggal 28 Oktober 2015 telah diganti

dengan berdasarkan Putusan Lembaga Judikatif yakni Badan Pertimbangan

Agung (BPA) Gereja Methodist Indoensia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015

tanggal 28 Oktober 2015 oleh karena terbukti Tergugat I telah melanggar

Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 ; 3. Bahwa Tergugat II adalah Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke

71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I yang diangkat oleh

Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Bishop Darwis Manurung,

S,Th, M.Psi sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan Pimpinan Gereja

Methodist Indonesia Wilayah I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30

Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan KE-

71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 ; 4. Bahwa demikianlah sejak Tergugat I terpilih kembali untuk jabatan yang

sama periode ke 2 sebagai Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I

pada tahun 2013 untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun pada

Konperensi Agung di Jakarta Pusat, hingga pada tanggal 28 Oktober 2015

telah diganti dengan berdasarkan Putusan Putusan Lembaga Judikatif

Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indoensia Nomor : 10/SK-

BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 oleh karena melanggar Disiplin

Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013, Para Penggugat tetap masih solid,

mengakui dan mendukung kepemimpinan Tergugat I sebagai Bishop Gereja

Methodist Indonesia Wilayah I dengan segala dinamikanya ; 5. Bahwa faktanya selama kepemimpinan Tergugat I dalam jangka waktu

tersebut di atas, sebagian Para Penggugat dan warga jemaat Gereja

Methodist Indonesia telah pernah menerima sanksi dari Tergugat I tanpa

alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara gerejawi dan

secara disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013. Sehingga pada

akhirnya atas tindakan dan perbuatan sewenang-wenang Tergugat I sudah

tidak bisa diselesaikan dan dihadapi sendiri oleh Para Penggugat, maka

Para Penggugat telah merespon perbuatan Tergugat I tersebut dengan

mengajukan banding pada Lembaga Judikatif Badan Pertimbangan Agung

Gereja Methodist Indonesia sebagaimana telah diatur pada Disiplin Gereja

Methodist Indonesia Tahun 2013 ; 6. Bahwa kemudian oleh Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist

Indonesia, Pengajuan banding yang dilaporkan oleh Para Penggugat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


kepada Badan Pertimbangan Agung tersebut, telah direspon Badan

Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia setelah ditambah dengan

adanya Surat Warga Jemaat Gereja Methodist Indonesia Wilayah I tentang

adanya Laporan Polisi No : LP/110/K/2015/SPKT RESTA MEDAN tanggal

16 Januari 2015 dan SP2HP POLRESTA Medan Nomor :

B/1937/VI/2015/Reskrim tanggal 15 Juni 2015 Tentang Dugaan Kasus

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pekerjaan atau Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 374 dan/atau 372 KUHPidana dengan terlapor

Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi dkk dan berdasarkan Laporan

Keuangan Audit YP GMI Wilayah I tahun buku 2010, tahun 2011, tahun

2012 dan tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purba

Lauddin dan Rekan serta keberadaan Akte Nomor : 22 tanggal 30 Januari

2013 yang dibuat oleh Martua Simanjuntak, SH. Notaris di Medan Tentang

Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas asset berupa tanah seluas

±24.169,5m² yang dikuasai YP GMI Wilayah I dengan nilai

Rp.7.250.850.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus

lima puluh ribu) rupiah terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sidomulyo,

Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan setelah memenuhi mekanisme

sebagaimana mestinya ; 7. Bahwa selanjutnya atas adanya Surat Warga Jemaat Gereja Methodist

Indonesia Wilayah I sebagaimana tersebut di atas, maka Lembaga Judikatif

Badan Pertimbangan Agung telah membuat Putusan Badan Pertimbangan

Agung Gereja Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015

tanggal 28 Oktober 2015 yang memutuskan Bahwa Bishop Darwis

Manurung, STh, M.Psi. selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah

melanggar Disiplin GMI Tahun 2013, Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psi

diganti sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013

bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist

Indonesia Bab IV Tentang ke-Episkopalan, Pasal 54 tentang Penggantian

Bishop, Point 1.3 : Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI.

Mengingat bahwa sisa masa jabatan Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi

selaku Pimpinan GMI Wilayah I kurang dari 2 (dua) tahun, maka Pimpinan

GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min ; 8. Bahwa selain membuat surat Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28

Oktober 2015 tersebut, sebagai akibat dari adanya Pengajuan banding Para

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Penggugat kepada Badan Pertimbangan Agung serta adanya surat dari

warga jemaat, maka Badan Pertimbangan Agung juga membuat surat

Nomor : 013.I/III/BPA-GMI/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal : Pencairan

Dana Atas Nama GMI Wilayah I yang ditujukan kepada Ketua Dewan

Bishop GMI, Pimpinan Kanwil PT. Bank BRI Medan, PT. Bank BRI Cabang

Medan Iskandar Muda Medan, Kanwil PT. Bank BNI Medan, PT Bank BNI

Cabang Pemuda Medan, kanwil PT. Bank Mandiri Medan, PT, Bank Mandiri

Cabang Medan Balai Kota dan PT. Bank BTN Cabang Medan ; 9. Bahwa dengan adanya Putusan Lembaga Judikatif Badan Pertimbangan


tanggal 28 Oktober 2015 yang memutuskan Bahwa Bishop Darwis

Manurung, STh, M.Psi. selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah

melanggar Disiplin GMI Tahun 2013, Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psi

diganti sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013

bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist

Indonesia Bab IV Tentang ke-Episkopalan, Pasal 54 tentang Penggantian

Bishop, Point 1.3 : Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI.

Mengingat bahwa sisa masa jabatan Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi

selaku Pimpinan GMI Wilayah I kurang dari 2 (dua) tahun, maka Pimpinan

GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min, maka sejak

tanggal 28 Oktober 2015 bagi Para Penggugat, Pimpinan Gereja Methodist

Indonesia Wilayah I tidak lagi Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi, namun

telah diganti oleh Bishop Amat Tumino, M.Min sebagaimana Putusan Badan

Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-

BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tersebut ; 10. Bahwa sejak adanya Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja

Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober

2015 tersebut maka bagi Para Penggugat, Tergugat I tidak lagi sebagai

Pimpinan Gereja Methodist Wilayah I. Maka sejak saat itu bagi Para

Penggugat, Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I adalah Bishop

Amat Tumino bukan Tergugat I. Dengan demikian maka secara hukum bagi

Para Penggugat jika ada tindakan hukum yang dilakukan oleh Bishop

Darwis Manurung, STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I baik Surat-

Menyurat dan tindakan hukum lainnya yang diperbuat oleh Tergugat I

adalah menjadi tidak sah ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


11. Bahwa seiring dengan berlalunya waktu, maka ditubuh Gereja Methodist

Indonesia Wilayah I telah berseleweran kelompok dan informasi yang

berkembang begitu saja, namun dengan ketetapan hatinya Para Penggugat

tetap teguh untuk mempertahankan kebenaran yang hanya boleh

berlangsung pada Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sebagaimana

dalam aturan dan peraturan pada Gereja Methodist Indonesia Wilayah I

yakni Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013. Bahwa salah satu

informasi yang beredar tersebut adalah adanya gerakan Pernyataan Sikap

“Save GMI” yang secara bathin demi kebenaran di tubuh Gereja Methodist

Indonesia Wlayah I hal tersebut dipahami oleh Para Penggugat. ; 12. Bahwa sebagai akibat sikap Para Penggugat yang tetap tidak tergoyahkan

akan hadirnya Kebenaran dan keadilan serta kedamaian pada Gereja

Methodist Indonesia Wilayat I yang berlandaskan aturan dan peraturan yang

dijalankan oleh Pemimpin yang punya hati nurani dan sikap rohani yang

alkitabiah, sementara hal tersebut semakin sulit didapatkan saat ini di tubuh

Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, maka Para Penggugat semakin solid

dan teguh memperjuangkan hal tersebut. Bahwa situasi ini dapat ditangkap

oleh Tergugat I, maka Tergugat I telah mengundang secara berkelompok

Para Penggugat untuk datang ke ruang Bishop, pada Kantor Pusat GMI

Wilayah I lantai 2 di Jalan Kartini Nomor 31 Medan, namun Para Penggugat

tidak ada yang menghadirinya karena bagi Para Penggugat Bishop Darwis

Manurung, S.TH, M.Psi tidak lagi sebagai Pimpinan Gereja Methodist

Indonesia Wilayah I ; 13. Bahwa Surat panggilan tersebut telah dilayangkan oleh Tergugat I sampai 3

(tiga) kali yakni dengan nomor : 062/A.I.4/GMI.Wil I/2016 tanggal 24

Pebruari 2016 perihal Undangan, Nomor :070/A.I.4/GMI Wil I/2016 tanggal 3

Maret 2016 perihal Undangan dan nomor : 082/A.I.4/GMI Wil I/2016 tanggal

11 Maret 2016 perihal Undangan ke 3 kepada Para Penggugat. Namun

Para Penggugat tetap tidak berkenan menghadirinya karena bagi Para

Penggugat bukan Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi sebagai Pimpinan

GMI Wilayah I namun Bishop Amat Tumino. Bahwa selain itu, Para

Penggugat juga pernah menerima surat Nomor : 15/BP2OP/GMI WIL.

I/2016 tanggal 20 April 2016 hal Undangan dari BP2OP (Badan Pemeriksa

dan Pembina Oknum Pekerja GMI Wilayah I dengan agenda untuk

membicarakan dan memberi keterangan tetang Pernyataan sikap “Save

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


GMI”. Bahwa Para Penggugat secara keseluruhan menghadiri undangan

BP2OP tersebut. Namun tidak ada kualitas hasil yang didapatkan karena

hanya cakap-cakap tanpa membawa makna dan arti sebagaimana maksud

dan tujuan surat tersebut ; 14. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui bahwa pada tahun 2016 ini akan

diadakan Konperensi Tahunan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I.

Bahwa untuk itu Tergugat I pada bulan Januari 2016 yang lalu dengan Surat

Keputusan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Nomor :

027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia

Pelaksana Konperensi Tahunan ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST

INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 telah membentuk Panitia Pelaksana

Konperensi Tahunan 2016 ; 15. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Badan Pertimbangan Agung

Gereja Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28

Oktober 2015 yang memutuskan Bahwa Bishop Darwis Manurung, STh,

M.Psi. selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin

GMI Tahun 2013, Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psi diganti sesuai

dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 bagian Ketiga

Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia Bab IV

Tentang ke-Episkopalan, Pasal 54 tentang Penggantian Bishop, Point 1.3 :

Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI. Mengingat bahwa sisa

masa jabatan Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI

Wilayah I kurang dari 2 (dua) tahun, maka Pimpinan GMI Wilayah I

dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min, maka bagi Surat Keputusan

Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-

I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi

Tahunan ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I

TAHUN 2016 adalah tidak sah dan sepatutnya dinyatakan tidak sah ; 16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Gereja

Methodist Indonesia Wilayah I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30

Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke-

71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 yang

secara hukum sudah tidak sah tersebut, maka Tergugat II telah membuat

dan membagikan Undangan Menghadiri Konta GMI Wilayah I Tahun 2016

nomor : 57/PAN-KONTA/GMI WIL. I/2016 tanggal 30 Mei 2016. Bahwa

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


faktanya Para Penggugat telah tidak diundang pada acara Konperensi

Tahunan Tersebut, serta memang kalaupun Para Penggugat diundang

dalam Konperensi Tahunan tersebut dapat dipastikan bahwa Para

Penggugat tidak akan menghadirinya karena Konperensi Tahunan tersebut

dilaksanakan oleh Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi. selaku Bishop dan

Pimpinan GMI Wilayah I yang telah melanggar Disiplin GMI Tahun 2013,

serta telah diganti sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun

2013 bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist

Indonesia Bab IV Tentang ke-Episkopalan. Maka oleh karena Surat

Keputusan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Nomor :

027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia


INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 yang secara hukum sudah tidak sah,

maka dengan sendirinya setiap Undangan Menghadiri Konta GMI Wilayah I

Tahun 2016 yang dibuat oleh Tergugat II adalah menjadi tidak sah ; 17. Bahwa demikian selanjutnya ternyata dalam Pelaksanaan Konperensi

Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I tersebut

berdasarkan pemeriksaan BP2OP dan hasil Sidang Pertemuan Rohaniawan

pada Konperensi Tahunan GMI Wilayah I ke 71/XLVI/2016, nama-nama

Para Penggugat oknum dan pelayanannya ditolak. Bahwa oleh karena

Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I

tersebut adalah tidak sah karena dilaksanakan oleh Tergugat II yang telah

tidak sah oleh karena Tergugat II adalah sebagai bentukan Tergugat I yang

keberadaanya berdasarkan Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja

Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober

2015 yang memutuskan Bahwa Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi.

selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin GMI

Tahun 2013 sehingga telah diganti sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist

Indonesia Tahun 2013 bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga

Gereja Methodist Indonesia Bab IV Tentang ke-Episkopalan, Pasal 54

tentang Penggantian Bishop, Point 1.3 : Bishop dapat diganti karena

melanggar Disiplin GMI. Mengingat bahwa sisa masa jabatan Bishop Darwis

Manurung, STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I kurang dari 2 (dua)

tahun, maka Pimpinan GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino,

M.Min, maka nama-nama Para Penggugat oknum dan pelayanannya ditolak

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dalam Pelaksanaan Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja

Methodist Indonesia Wilayah I tersebut harus dinyatakan tidak sah ; 18. Bahwa meskipun faktanya berdasarkan Putusan Badan Pertimbangan


tanggal 28 Oktober 2015 Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi tidak lagi

selaku Pimpinan GMI Wilayah I namun Bishop Darwis Manurung, STh,

M.Psi tetap memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakan

Konperensi Tahunan tersebut dengan membentuk Panitia Pelaksana

sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil I/2016 tanggal 30

Januari 2016. Bahwa selanjutnya panitia Pelaksana Konperensi Tahunan

tersebut telah menyelenggarakan konperensi tersebut pada tanggal 8 s/d 12

Juni 2016 di Hotel Niagara Parapat Simalungun. Bahwa oleh karena Bishop

Darwis Manurung, STh, M.Psi tidak lagi selaku Pimpinan GMI Wilayah I

berdasarkan Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist

Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015

tersebut, namun masih tetap mengangkat Panitia Pelaksana Konperensi

Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I serta

Panitia telah melaksanakan Konperensi tahunan tersebut meskipun telah

melawan hukum dan tanpa hak, adalah dapat dikategorikan sebagai

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang mendatangkan

kerugian bagi Para Penggugat secara immateriil ; 19. Bahwa adapun kerugian immateriil yang Para Penggugat alami akibat

perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah

mengganggu ketenangan Para Penggugat, sehingga pengurusan masalah

tersebut Para Penggugat telah mengalami kelelahan phisik dan phsikis dan

mengakibatkan rasa malu Para Penggugat terhadap rekan seprofesi

sesama Pendeta serta tersitanya tenaga dan pikiran karena tidak dapat

menikmati hak Kependetaan Para Penggugat tersebut, yang tidak dapat

dinilai dengan uang, namun untuk mempermudahkan perhitungannya

ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; 20. Bahwa apabila Tergugat-I dan Tergugat-II lalai atau tidak bersedia

mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum secara tanggung

renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.2.000.000,-

(dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara

ini berkekuatan hukum tetap ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


21. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik,

maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya

hukum berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut di atas dengan ini Para

Penggugat mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau

Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya

berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dengan

memanggil pihak-pihak untuk hadir di persidangan pada waktu dan tempat yang

telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberi

putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

hukum (onrechmatige daad) ;

3. Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Bishop Darwis Manurung,

STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I baik Surat-Menyurat dan

tindakan hukum lainnya yang diperbuat oleh Tergugat I adalah harus

dinyatakan tidak sah ;

4. Menyatakan Surat Keputusan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah

I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia


INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 adalah harus dinyatakan tidak sah ;

5. Menyatakan Undangan Menghadiri Konta GMI Wilayah I Tahun 2016 yang

dibuat oleh Tergugat II adalah harus dinyatakan tidak sah ;

6. Menyatakan nama-nama Para Penggugat oknum dan pelayanannya ditolak

dalam Pelaksanaan Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja Methodist

Indonesia Wilayah I tersebut harus dinyatakan tidak sah ;

7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum jika ada Surat Menyurat lainnya yang

diperbuat oleh Tergugat II yang bersumber dari Surat Keputusan Pimpinan

Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016

tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan

ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng untuk

membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-

(dua milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara terang dan tunai ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng untuk

membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta

rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini

berkekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dapat dilaksanakan

secara sempurna ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum

berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi ;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari para Penggugat tersebut di

atas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, eksepsi dan gugatan dalam

Rekonvensi, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI LITIS PEDENTIS

1. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah terkait dengan

pelaksanaan Konprensi Tahunan Gereja Methodist Indonesia (GMI)

Wilayah I tahun 2016, yang menurut para Penggugat adalah tidak sah,

karena dipimpin oleh Tergugat I yang telah diganti kedudukannya dari

Pimpinan GMI Wilayah I kepada Bishop Amat Tumino;

2. Bahwa disamping itu para Penggugat juga mendalilkan Panitia

Konprensi Tahunan 2016 yang dibentuk oleh Tergugat I adalah juga

tidak sah, karena para Penggugat menilai, Tergugat I tidak lagi selaku

Pimpinan GMI Wilayah I, karena telah diberhentikan oleh Badan

Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist Indonesia (GMI),

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


sebagaimana putusan BPA No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28

Oktober 2015;

3. Bahwa jika memperhatikan dalil-dalil gugatan para Penggugat

tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, jika lau gugatan

Penggugat menghubungkan atau didasarkan pada putusan BPA GMI

No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;

4. Bahwa sesungguhnya para Penggugat mengetahui jika lau putusan

BPA GMI No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015, saat

ini masih diadili, diperriksa dan belum diputus oleh Pengadila Negeri

Medan, dengan register perkara No. 145/Pdt.G/2016/PN-Mdn, yang

saat ini masih dalam tahap pembuktian ;

5. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terkait dengan objek

gugatan yang masih dan belum diputus perkara perdatanya, maka

gugata para Penggugat adalah bersifat PREMATEUR, artinya

sesungguhnya gugatan para Penggugat ini belum dapat diperiksa,

diadili untuk diputus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, sebelum

adanya putusan hukum atas objek Putusan BPA No. 10/SK-

BPA/GMI/10/2015, yang saat ini mash diperiksa oleh Majelis Hakim

lainnya ;

6. Bahwa oleh karena belum layak untuk diperiksa, diadili dan diputus

oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, maka kiranya gugatan Para

Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet

onvanklijverklaark);

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat, pihak yang ditarik dalam

perkara a quo adalah Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat II

adalah merupakan Panitia Pelaksana Konprensi Tahuna ke

71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I ;

2. Bahwa Tergugat II sebagai Panitia Pelaksana Konferensi Tahunan ke-

71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I telah dibubarkan

berdasarkan Surat Keputusan Pembubaran Panitia Pelaksana

Konferensi Tahunan ke-71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia

Wilayah I No. 1201/A.I.1/GMI WIL I/2016 tertanggal 01 Juli 2016;

3. Bahwa gugatan para Penggugat didaftarkan melalui Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2016, artinya ketika

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


gugatan diajukan oleh para Penggugat, Tergugat II telah kehilangan

legal persona standi in juditio (yang sah berwenang mewakili

kepentingan hukum), disamping itu Tergugat II adalah bersifat

temporary (sementara), yang kepentingan hukumnya berakhir secara

otomatis ketika telah berakhirnya kegiatan Konprensi Tahunan GMI

Wilayah I ;

4. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan subjek

Tergugat II adalah Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke-

71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, maka gugatan

para Penggugat terhadap Tergugat II nyata-nyata Keliru Pihak yang

ditarik sebagai Tergugat(error in persona) mengingat Tergugat II

sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, yaitu Panitia

Pelaksana Konferensi Tahunan ke-71/XLVI/2016 Gereja Methodist

Indonesia Wilayah I telah dinyatakan bubar ;

5. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disusun secara tidak

tepat, sehingga gugatan para Penggugat mengandung Error in

persona, maka gugata Para Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK

DAPAT DITERIMA (niet onvanklij verklaark)

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam

Eksepsi diatas mutatis mutandis dalam bagian dari Pokok Perkara ini,

sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali ;

2. Bahwa Para Tergugat menyatakan membantah seluruh dalil-dalil

gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para

Tergugat ;

3. Bahwa tidak benar Pimpinan GMI Wilayah I telah diganti dari Bishop

Darwis Manurung, S.Th,M.Psi, namun yang benar adalah Pimpinan

GMI Wilayah I masih tetap dipegang dan dipimpin oleh Bishop Darwis

Manurung, STh, M.Psi ;

4. Bahwa tidak benar Laporan Polisi No. LP/110/K/2015/SPKT RESTA

MEDAN tanggal 16 Januari 2016, terlapornnya adalah Tergugat I,

akan tetapi adalah Hotlan Butar-butar, dkk ;

5. Bahwa BPA GMI berdasarkan Disiplin GMI 2013, tidak memiliki tugas

dan kewenagan untuk mengangkat dan atau memberhentikan

seorang Pimpinan Gereja Methodist Indonesia ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 92, bagian hak dan kewajiban

Badan Pertimbangan Agung (BPA), halaman 120, menegaskan hak

dan kewajiban BPA adalah sebagai berikut :

- Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya

sesuatu keputusan yang disanggah oleh 1/5 anggota Konperensi

Agung.


keputusan-keputusan Bishop yang telah diambil dalam Konperensi

Agung, dan disanggah oleh 1/5 dari jumlah anggota yang hadir

dalam Konperensi tersebut.


keputusan yang diambil oleh urusan-urusan atau panitia-panitia

dari konperensi Agung yang disanggah oleh 1/3 dari jumlah

anggota urusan-urusan atau panitia-panitia yang bersangkutan.


keputusan yang diambil oleh Bishop di luar Konperensi-

Konperensi atas permintaan banding yang diajukan oleh

perorangan.

- Meneliti, mempertimbangkan apakah sesuatu keputusan

Konperensi Agung sesuai dan atau bertentangan dengan

Konstitusi atau Disiplin GMI, jika ternyata bertentangan, maka BPA

harus dengan segera mengembalikan ke Konprensi Agung yang

bersangkutan untuk dibahas kembali.

- Semua Keputusan BPA mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

- Bila dianggap perlu oleh Konprensi Agung, maka Konperensi

Agung tersebut dapat memberikan tugas dan kuasa lain kepada

BPA, selama tidak bertentangan dengan Disiplin GMI.

- BPA dapat memberikan saran kepada Bishop bila diminta atau

tidak diminta.

7. Bahwa jika memperhatikan ketentuan pasal 92 tentang hak dan

kewajiban BPA tersebut, maka jelas dan nyata, jikalau BPA tidak

memiliki kewenangan hukum dalam mengangkat dan atau

memberhentikan seorang pimpinan GMI ;

8. Bahwa penggantian Pimpinan GMI Wilayah I (ic. Tergugat I) cacat

hukum karena melangkahi wewenang yang dimiliki oleh Badan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Pertimbangan Agung, sebab yang memiliki hak dan wewenangan

untuk memberhentikan atau menggantikan seorang Bishop hanya

dapat dilakukan oleh Konferensi Agung berdasarkan peraturan yang

berlaku di Gereja Methodist Indonesia sesuai Displi GMI 2013 Bab

VIII LEMBAGA-LEMBAGA AGUNG Pasal 90 Tentang Tugas dan

Tanggungjawab Konferensi Agung ayat 8 yang berbunyi:’Menetapkan

Pemberhentian dan Menonaktifkan seorang Bishop yang tidak

sanggup dan juga oleh karena oknumnya tidak dapat diterima”;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah merupakan dalil

yang tidak berdasar, dan hanya adalah merupakan asumsi belaka

tanpa didasari oleh bukti-bukti yang cukup ;

10. Bahwa terkait laporan polisi LP/110/K/2015/SPKT RESTA MEDAN

tanggal 16 Januari 2016 LP/110/K/2015/SPKT RESTA MEDAN

tanggal 16 Januari 2016, dengan pelapor atas nama Panner

Damanik, telah dihentikan penyidikannya oleh penyidik karena tidak

memiliki cukup bukti, sebagaimana surat pemberitahuan penghentian

penyidikan tanggal 23 Juli 2016, yang diterbitkan oleh penyidik

POLRESTA MEDAN ;

11. Bahwa demikian juga halnya dengan dugaan pengalihan asset tanah

milik Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia (YP GMI)

wilayah I, seluas 24.169 M2, yang setempat mengenal Kelurahan

Sidomulyo, adalah juga merupakan asumsi-asums dari para

Penggugat, tanpa diikuti dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

12. Bahwa terkait peralihaan asset YP-GMI Wilayah I, adalah merupakan

kompetensi dari Badan Hukum YP GMI Wilayah I, tidak terkait dengan

Gereja Methodist Indonesia, sebab antara keduanya adalah

merupakan badan hukum yang berbeda, sehingga tata cara atau

mekanisme yang berlaku pun berbeda ;

13. Bahwa jika peralihan asset dalam badan hukum GMI, maka

mekanisme yang berlaku adalah mekanisme yang diatur dalam

Disiplin GMI 2013, sedangkan peralihan asset dalam badan hukum

YP GMI wilayah I, maka mekanisme yang berlaku adalah yang diatur

dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001, sebagaimana telah

dirubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan,

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


serta yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

YP GMI Wilayah I ;

14. Bahwa jika mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, maka peralihan asset YP GMI Wilayah I tersebut dilakukan

berdasarkan pada mekanisme yang berlaku, dengan perkataan lain

tidak ada perbuatan melawan hukum yang tejadi dalam peralihan

asset tersebut ;

15. Bahwa terkait apa yang telah diuraikan oleh para Penggugat dalam

gugatannya, hingga saat ini, TIDAK ADA ditetapkan sebagai

tersangka dalam perkara apapun yang didalilkan oleh para

Penggugat, dengan perkataan lain, para Penggugat hanya

mendasarkan diri dalam gugatannya adalah hanya berdasarkan

asumsi-asumsi belaka;

16. Bahwa TIDAK BENAR, jikalau keputusan penolakan oknum dalam

Konprensi Tahunan GMI tahun 2016, DITOLAK sepenuhnya oleh

para Penggugat, sebab FAKTA HUKUM membuktikan, sebagian dari

Para Penggugat telah menerima dan mengakui serta dengan sukarela

menjalankan Putusan Konperensi Tahunan Wilayah I ke-

71/XLVI/2016, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan

Pimpinan Jemaat Gereja Methodist Indonesia jemaat Sion Resort

Kabanjahe pada tanggal 28 Juni 2016 Pdt. Tumiar Simatupang, M.Th

kepada Ade W. Br Tarigan, STh ;

17. Bahwa dengan fakta hukum ini, menunjukkan jikalau sebagian para

Penggugat ini, adalah merupakan kelompok rohaniawan yang

sungguh-sungguh bebal, tegar tengkuk dan tidak menghormati

atasannya, sebagai pimpinannya, namun hanya bertindak dan

berbuat berdasarkan asumsi-asumsi sendiri, yang didasari oleh sifat

dan sikap yang arogan ;

18. Bahwa sebagai seorang rohaniawan (title pendeta) maka

sesungguhnya, para Penggugat harus dapat mempraktekkan hidup

yang didasari pada fakta, dan bukan pada asumsi ;

19. Bahwa para Penggugat sebagai seorang rohaniawan (title pendeta)

GMI, sungguh sangat memahami Disiplin GMI, dimana keputusan

tentang diterima atau ditolaknya oknum pelayan (hamba

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Tuhan/pendeta) adalah dilakukan dalam pertemuan ROHANIAWAN

pada Konprensi Tahunan ;

20. Bahwa keputusan pertemuan ROHANIAWAN pada Konprensi

Tahunan tersebut, akan kembali di evaluasi dalam pertemuan

ROHANIAWAN pada Konprensi Tahunan yang akan datang, dengan

perkataan lain, sifat keputusan pertemuan ROHANIAWAN tersebut

adalah bersifat SEMENTARA, sampai menantikan perubahan sifat

dan sikap dari para Penggugat ;

21. Bahwa jikalau para Penggugat tidak diundang dalam Konprensi

Tahunan 2016, semata-mata karena sikap dari para Penggugat

sendiri yang arogan, dengan tidak mengakui atau menolak

kepemimpinan Tergugat I, yang menurut para Penggugat adalah tidak

sah, padahal para Penggugat sendiri mengetahui kewenagan yang

diberikan kepada BPA dalam Disiplin GMI 2013, pasal 92, TIDAK

ADA BERHAK UNTUK MENGGANTI SEORANG PIMPINAN GMI ;

22. Bahwa dalam gugatan para Penggugat point 16, menegaskan

jikalaupun Tergugat I atau Tergugat II mengundang para Penggugat

dalam Konprensi Tahunan 2016, para Penggugat MENYATAKAN

DIRI TIDAK AKAN HADIR, maka terang dan nyatalah jikalau ketidak

hadiran para Penggugat dalam Konprensi Tahunan 2016, semata-

mata bukan karena perbuatan Para Tergugat, namun juga karena

TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK dari para Penggugat sendiri ;

23. Bahwa oleh karena ketidak hadiran para Penggugat adalah karena

TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK dari para Penggugat sendiri, maka

terang dan jelas tidak ada perbuatan melawa hukum yang dilakukan

oleh para Tergugat ;

24. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat

adalah berdasarkan asumsi-asumsi, tanpa didasari oleh fakta hukum,

maka kiranya gugatan Penggugat haruslah DITOLAK UNTUK

SELURUHNYA ;

25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DITOLAK untuk seluruhnya,

maka seluruh beban biaya yang timbul dalam perkara ini, ditanggung

oleh para Penggugat ;

III. DALAM REKONVENSI

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Konvensi adalah merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini, sehingga

seluruhnya menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-

pisahkan;

2. Bahwa Tergugat I adalah merupakan Pimpinan GMI wilayah Iyang

sah, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Konprensi Agung

GMI tahun 2013, untuk masa bakti 2013 – 2017 ;

3. Bahwa lembaga atau badan yang berwenang untuk mengangkat dan

atau memberhentikan seorang Pimpinan GMI baik wilayah I dan

wilayah II, adalah HANYA KONPRENSI AGUNG atau KONPRENSI

AGUNG ISTIMEWA ;

4. Bahwa oleh karena Penggugat dr/ Tergugat dk sebagai pimpinan

Gereja Methodist Indonesia Wilayah I yang sah hingga tahun 2017,

maka Penggugat dr/Tergugat dk berhak untuk mengangkat Panitia

Pelaksana Konferensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 GMI Wilayah I ;

5. Bahwa Panitia Konprensi Tahunan GMI Wilayah I telah

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya,

serta Konprensi Tahunan GMI Wilayah I tahun 2016 telah selesai

dilaksanakan ;

6. Bahwa oleh karena Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 telah

selesai dilaksanakan, maka Panitia Konprensi Tahunan GMI tahun

2016 telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya serta

telah dibubarkan kepanitiaanya oleh Penggugat dr / Tergugat dk ;

7. Bahwa keputusan Konperensi Tahunan Gereja Methodist Indonesia

Wilayah I ke 71/XLVI/2016 dinyatakan sah sebagai bagian kegiataan

tahunan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I berdasarkan Displin

GMI 2013 Bab VII KONPERENSI-KONPERENSI pasal 82 Konperensi

Tahunan ;

8. Bahwa Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk benar telah ditolak

oknum dan pelayanannya berdasarkan hasil sidang para rohaniawan

pada Konferensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 ;

9. Bahwa Para Tergugat dr / Para Penggugat dk telah memberikan

informasi atau mengembangkan isu-isu dikalangan jemaat dan warga

Gereja Methodist Indonesia Wilayah I dan membentuk kelompok-

kelompok yang telah menggangu jalannya administrasi dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


kenyamanaan serta ketertiban ibadah bagi jemaat dan warga gereja

Methodist wilayah I ;

10. Bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hakekat

hidup warga Methodist telah dipertontonkan oleh para Tergugat

dr/Penggugat dk, dengan ikut meleburkan diri dalam kelompok yang

menyebutkan namnya sebagai “ SAVE GMI”;

11. Bahwa kelompok yang diikuti oleh para Tergugat dr/Penggugat dk

adalah perbuatan yang bertentagan dengan Disiplin GMI, apalagi

para Tergugat dr/Penggugat dk adalah merupakan pelayan/ memilik

title pendeta, yang harusnya mencerminkan diri sebagai seorang

imam yang taat pada aturan, bukan taat pada asumsi dan data palsu;

12. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat dr/Penggugat dk tersebut,

telah menimbulkan disintegrasi di kalangan umat GMI, telah

menimbulkan kerugian bagi kelangsungan pelayanan para

pelayan/para pendeta yang telah ditempatkan sebagai hasil

Konprensi Tahunan 2016 ;

13. Bahwa sebahagian besar dari para Tergugat dr/Penggugat dk masih

mempertahankan dirinya dalam pelayanan di GMI sebagai hasil

keputusan Konprensi Tahunan 2015 yang lalu, dengan tidak mau

pindah atau keluar dari tempat pelayanan tersebut, hal ini sangat

merugikan tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepada

pelayan-pelayan baru yang ditempatkan di GMI sebagai hasil

keputusan Konprensi Tahunan 2016 ;

14. Bahwa oleh karena itu, patut menurut hukum, meminta kepada para

Tergugat dr/Penggugat dk agar diperintahkan untuk meninggalkan

tugas pelayanan yang ditempati sebagai hasil Konprensi Tahunan

2015, serta melaksanakan hasil keputusan Konprensi Tahunan 2016

15. Bahwa perbuatan para Tergugat dr/Penggugat dk yang tidak

meninggalkan secara sukarela tempat pelayanan hasil Konprensi

Tahunan 2015, dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum

(pasal 1365 KUHPerdata) karena :

a. Adanya perbuatan melawan hukum, dikatakan Pebuatan Melawan

Hukum (PMH) jika perbuatan yang dilakukan tidak hanya

bertentang dengan UU, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


a) Bertentangan dengan hak orang lain;

b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

c) Bertentangan kesusilaan;

d) Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian,

kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

b. Adanya unsur kesalahan maksudnya perbuatan dan akibat-akibat

yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku;

c. Adanya kerugian yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan

melawan hukum baik itu kerugian materil maupun kerugian

immaterial ;

d. Adanya hubungan sebab akibat maksudnya hubungan klausa

antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang

ditimbulkan sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan;

16. Bahwa pada dasarnya, kerugian yang dialami oleh Penggugat

dr/Tergugat dk cukup besar, atas perbuatan para Tergugat dr /

Penggugat dk yang tidak melaksankan hasil keputusan Konprensi

Tahunan GMI tahun 2016, telah menimbulkan kerugian Materil dan

Inmateril yang tidak dapat dihitung dengan uang, sebab Penggugat

dr/Tergugat dk harus mengatur tugas para pelayan,sebagai hasil

Konprensi Tahunan 2016, karena Para Tergugat dr/Penggugat dk

tidak meninggalkan tempat pelayanannya tersebut, namun oleh

karena para Tergugat dr/Penggugat dk masih dalam rangka

pembinaan, maka kerugian Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.

5.000.- (lima ribu rupiah) ;

17. Bahwa oleh karena dalil yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk

sangat berdasar menurut hukum, maka kiranya Majelis Hakim yang

terhormat, berkenan mengabulkan gugatan Rekonpensi ini ;

18. Bahwa oleh karena hingga saat ini, para Tergugat dr/Penggugat dk

belum melaksanakan hasil keputusan Konprensi Tahunan 2016,

dengan meninggalkan tempat pelayanan hasil Konprensi Tahunan

2015, maka patut kiranya diperintahkan kepara para Tergugat

dr/Penggugat dk untuk meninggalkan tempat pelayanannya serta

melakukan serah terima kepada pelayan yang baru hasil Konprensi

Tahunan 2016 ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


19. Bahwa apabila Para Tergugat dr / Para Penggugat dk tidak bersedia

mematuhi isi dari putusan ini, maka patut kiranya dihukum secara

tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom)

sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan,

terhitung sejak putusan gugatan rekonvensi dibacakan ;

20. Bahwa dalam gugatan rekovensi ini dimohonkan agar putusan ini

dapat dijalankan lebih dahulu secara serta-merta (uit voebaar bij

voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding

ataupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim

yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar kiranya memutus

perkara ini dan mengambil putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI 1) Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat dr / Para

Tergugat dk untuk seluruhnya ;

2) Menyatakan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk yang tidak

melaksanakan Keputusan Konprensi Tahunan Gereja Metehodist

Indonesia Wilayah I sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

3) Menyatakan sah dan berharga segala Keputusan yang telah

diambil dalam Rapat Kaum Rohaniawan Gereja Methodist

Indonesia Wilayah I yang diambil dalam Konprensi Tahunan

2016, tentang menolak oknum para pendeta sebanyak 21 (dua

puluh satu) orang, yang masing-masing adalah ;

1. ARIGATO SIANTURI, PDT

2. BAKHTIAR EFENDI SIMANJUNTAK

3. BETTY ROTUA NOVIKA SITUMEANG, STh

4. DARMA PAUL GINTING, STh

5. DESI PARWANTRO, STh

6. EVA SURYANI BR ARITONANG

7. PDT.Dr.HOTMAN SIAGIAN, M.Th

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


8. PDT.FERNANDO SIBARANI, MTh

9. KANTATE ROGATE SILITONGA,

10. LIE SIN

11. PDT. LILIS PANGARIBUAN, STh

12. MINAR SIMANJUNTAK,

13. OKULI LETARE PARDAMEAN SILITONGA, STh

14. FRISKA NAPITUPULU

15. PDT.RIANY SITANGGANG, MTh

16. RIDUAN PURBA

17. PDT.ROBERT SIHOMBING

18. RUDI SIMANJUNTAK

19. SAHAT SIMATUPANG

20. PDT.TUMIAR SIMATUPANG, STh

21. TUMPAL TAMBA

4) Menyatakan sah dan berharga keputusan Konprensi Tahunan

2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, menyangkut

penempatan-penempatan para Pendeta dan Para Guru Injil pada

masing-masing Distrik dalam Wilayah I ;

5) Memerintahkan kepada para Tergugat dr/Penggugat dk untuk

meninggalkan tempat pelayanan saat ini sebagai hasil Konprensi

Tahunan 2015, serta melakukan serah terima tugas secara baik

kepada pelayan yang baru sebagai hasil Konprensi Tahunan

2016;

6) Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar

kerugian kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 5.000.-

(lima ribu rupiah) ;

7) Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dk membayar uang

paksa (dwang swom) sebesar Rp. 5.000.000.-/hari jika para

Tergugat dr/Penggugat dk tidak melaksanakan isi putusan ini,

sejak putusan ini dibacakan ;

8) Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu

meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dk/ Tergugat dr membayar segala

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Menimbang, bahwa atas Jawaban dan gugatan dalam Rekonvensi dari

para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik dan jawaban

dalam Rekonvensi, Para Tergugat telah mengajukan duplik dalam Rekonpensi ;

Bahwa Tergugat, semula Penggugat dalam konvensi menolak semua dalil-dalil

para Penggugat dalam rekonvensi semula Tergugat dalam konvensi kecuali

yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi ;

1. Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam eksepsi dan konvensi dianggap

termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam

rekonvensi ini ;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi menolak

gugatan Penggugat Rekonvensi karena berdasarkan Putusan Lembaga

Judikatif Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist Indonesia

No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 oleh karena

melanggar Disiplin Gereja Methodist Indonesia tahun 2013 telah

memutuskan bahwa Bishop Darwis Manurung, Sth, M.Psi selaku Bishop

dan Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin GMI tahun 2013 ;

3. Bahwa oleh karena Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam

rekonpensi tidak lagi merupakan pimpinan GMI maka Penggugat dalam

rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tidak berhak lagi mengangkat

Penggugat II dalam rekonpensi/Tergugat II dalam konpensi sebagai

Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja

Methodist Indonesia Wilayah I dengan konsekwensi bahwa apabila hal

tersebut tetap dilakukan maka segala hasil-hasil yang diputuskan dalam

konperensi tahunan tersebut adalah menjadi tidak sah ;

4. Bahwa tidak benar bahwa perbuatan para Tergugat dalam

rekonpensi/Penggugat dalam konpensi tidak bersedia meninggalkan

tempat tugas pelayanannya berdasarkan konperensi tahun 2015 adalah

dapat dikategorikan dan dikwalifikasikan sebagai perbuatan Melawan

Hukum karena perbuatan tersebut adalah sah sebagai hasil konperensi

tahun 2015, sementara hasil konperensi tahun 2016 karena para

Tergugat dalam rekonpensi/para Penggugat dalam konpensi masih

mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu

adalah sangat berdasar bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menolak uang paksa sebesar Rp.5.000.000,-(lima

juta rupiah) ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA ;

A. DALAM KONPENSI ; - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONVENSI ; - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh ongkos

ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21

Desember 2016 Nomor 367/Pdt G/2016/PN Mdn atas gugatan Penggugat

yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatanPenggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk

seluruhnya ; Dalam konvensi / Rekonvensi ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar

Rp.839.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan negeri

Medan No.367/Pdt G/2016/PN Mdn, dan telah pula diberitahukan kepada

Para Penggugat tanggal 19 Januari 2017 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11 / 2017 /

yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri

Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Para

Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding

agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 21

Desember 2016 Nomor 367/Pdt G/2016/PN Mdn, untuk diperiksa dan diputus

dalam pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama

kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Maret 2017 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2017 dan telah diberitahukan

kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 April 2017 yang

pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa melalui Memori Banding ini, PARA PEMBANDING (dahulu PARA

PENGGUGAT) menegaskan untuk berketetapan pada segala dalil dan uraian

yang telah disampaikan, baik dalam gugatan yang diteruskan dengan replik

(proses jawab menjawab) serta segenap bukti tertulis berupa akta autentik dan

surat-surat pendukung lainnya yang diajukan dalam perkara a quo di

Pengadilan Negeri Medan, baik oleh dan melalui PARA PENGGUGAT/PARA

PEMBANDING sendiri maupun oleh dan melalui PARA TERGUGAT/PARA

TERBANDING juga ;

Bahwa untuk menegaskan dan/atau untuk melengkapi gugatan PARA

PENGGUGAT/PARA PEMBANDING serta replik tersebut maka uraian dalam

memori banding ini merupakan bahagian tak terpisahkan dari bantahan dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


replik serta bukti tertulis yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT/PARA

PEMBANDING ;

Bahwa uraian secara lebih terperinci dari dalil-dalil dan /atau alasan yang

mendasari permohonan pemeriksaan pada tingkat banding, dapat dikemukakan

sebagai berikut:

A. PENGADILAN SALAH/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM

B. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, kekeliruan/ kesalahan

Pengadilan Negeri Medan dalam menerapkan hukum, baik hukum

perdata materil maupun hukum perdata formil yaitu :

Bahwa sengketa ini terjadi didalam intern Gereja Methodist Indonesia

Wilayah I dimana yang berlaku dan yang menjadi landasan

peraturannya adalah Disiplin Gereja Methodist Indonesia 2013 (vide

Bukti T-6-Bukti P-15) dan yang menjalankan adalah orang perorang

selaku pengurus Gereja Methodist Indonesia dimana menurut hukum

perdata dan hukum publik, setiap orang adalah subjek hukum/natuurlijk

persoon dan merupakan subjek pendukung terhadap hak dan kewajiban

yang melekat pada dirinya;

Bahwa oleh karena itu menurut hukum, masing-masing orang memiliki

dan atau mendukung suatu hak dan tanggungjawab hukum yang

berbeda satu terhadapyang lain maka sebagai subjek hukum, tiap-tiap

orang yang sudah dewasa harus bertanggungjawab atas perbuatannya

sendiri;

Bahwa essensi dari gugatan iniadalah adanya kepengurusan pada

Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I yang semula

dipegang/dijabat oleh TERGUGAT I/TERBANDING I yang dipilih pada

Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia tahun 2013, berdasarkan

Putusan Judikatif yakni Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja

Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I Nomor: 10/SK-BPA/GMI/10/2015

diganti/dirangkap oleh Bishop AMAT TUMINO, M.Min;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa berdasarkan Bukti P-15 perihal Disiplin 2013 Gereja Methodist

Indonesia (GMI) pasal 92 tentang hak dan kewajiban angka 6 secara

tegas dikatakan “semua keputusan BPA mutlak dan tidak dapat

diganggu gugat” ;

Bahwa dengan demikian jelas dan terang benderang, dengan adanya

Putusan judikatif yakni Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja

Methodist Indonesia Nomor: 10/SK-BPA/GMI/10/2015 pada tanggal 28

Oktober 2015 diganti dengan Bishop AMAT TUMINO, M.Min adalah sah

dan mengikat maka secara hukum TERBANDING I tidak berhak

mengambil keputusan dan tindakan hukum lainnya dalam kepengurusan

Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I ;

Bahwa pendapat Pengadilan Negeri Medan mengakui kedudukan

TERGUGAT I/TERBANDING I sebagai Pimpinan Gereja Methodist

Indonesia Wilayah I walaupun terbukti dalam persidangan yang diakui

TERGUGAT I/ TERBANDING I, melalui bukti surat yang diajukan Bukti

P-5=Bukti T-3 dan Bukti P-15 = Bukti T-6 dan keterangan para saksi

yang diajukan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING dan PARA

TERGUGAT/PARA TERBANDING tentang adanya pergantian Pimpinan

Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I telah mengabaikan aturan

yang berlaku di Gereja Methodist Indonesia Wilayah I yakni Disiplin 2013

dan pendapat yang sangat tidak berdasar ;

Bahwa aturan hukum yang berlaku dan mengikat di internal Gereja

Methodist Indonesia adalah Disiplin GMI 2013 (Bukti P-15 = Bukti T-6, T-

8) Namun Judex Factie secara keliru tidak berpedoman pada ketentuan

yang berlaku secara internal di Gerja Methodist Indonesia wilayah I

tersebut dan tetap memutuskan sah posisi kedudukan TERGUGAT

I/TERBANDING I selaku Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I

tanpa memiliki dasar hukum sama sekali/bertentangan dengan Bukti dan

fakta persidangan ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa dengan merujuk segala fakta hukum yang demikian itu maka patutlah

kiranya permohonan pemeriksaan banding dan memori banding ini diajukan

sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 367/Pdt.G/2016/PN.Mdn ,

yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, diuji dan diteliti

kembali oleh Pengadilan Tinggi Medan ;

C. PENGADILAN NEGERI MEDAN LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT

YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN

Bahwa segala dalil dan uraian dalam huruf B berikut ini masih sejalan dan

merupakan bahagian tak terpisahkan dari dalili dan uraian sebelumnya dalam

huruf A sebelumnya :

Bahwa TERGUGAT I/TERBANDING I untuk bertindak selaku Pimpinan

Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I sejak Putusan judikatif yakni

Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist Indonesia (GMI)

Wilayah I Nomor: 10/SK-BPA/GMI/10/2015 pada tanggal 28 Oktober 2015

tidak lagi memiliki legal standingdimanakedudukan/jabatannya telah

diambil alih oleh Bishop AMAT TUMINO, M.Min dan oleh karena itu

TERGUGAT I/TERBANDING I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

( onrechmatige daad) dengan cara :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia

Wilayahn I Nomor: 027/A.1.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30 Januari 2016

tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke -71/XI/XI.VI/Gereja

Methodist Indonesia Wilayah I tahun 2016

2. Mengeluarkan dana-dana Gereja Methodist Indonesia Wilayah I dari

rekening GMI ;

3. Menandatangani dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan

dan laporan lainnya untuk kepentingan Gereja Methodist indonesia

Wilayah I ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa dengan ditunjuknya Panitia Pelaksa Konprensi Tahunan ke-

71/XI.VI/Gereja Methodist Indonesia Wilayah I tahun 2016 dengan cara

melawan hukum tersebut maka kedudukan TERGUGAT I/TERBANDING I

Juga cacat hukum karena didasarkan pada legalitas Bukti P-2 yang cacat

hukum

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan Surat-surat Bukti yang

diajukan oleh PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING sehingga

memberikan pertimbangan hukumnya secara summir dengan mengakui

legal standing TERGUGAT I/TERBANDING I selaku Pimpinan Gereja

Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I, sedangkan hingga gugatan ini

diajukan Bukti P-5 tentang penggantian TERGUGAT I/TERBANDING I

tersebut tidak pernah dibatalkan atau dianulir oleh pihak Gereja Methodist

Indonesia (GMI) Wilayah I dengan demikian berlaku dan mengikat secara

hukum ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan gugatan

PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING ditolak seluruhnya karena

sudah terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dari Polresta

Medan sehingga tidak terbukti dugaan tindak pidana penggelapan dalam

jabatan yang dilaporkan ke Polresta Medan adalah pertimbangan hukum

yang sangat keliru dan sepihak dan sangat tidak patut dilakukan oleh

lembaga peradilan ;

Bahwa terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dari

Polresta Medan masih perlu dikaji dan hal ini terbukti dengan dilakukannya

gelar perkara terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3)

tersebut oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 11 April 2017 (Bukti

banding P-1) ;

Bahwa sebagaimana telah diketahui tugas hukum perdata dan hukum acara

perdata adalah untuk menjamin hak-hak perdata dari setiap subjek hukum

sebagai pendukung dari setiap hak dan kewajiban, sedangkan tugas hakim

perdata adalah memberi penilaian berdasarkan syarat-syarat yang telah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


ditetapkan oleh atas hukum (possiteve wettelijk) bukan memberi penilaian

berdasarkan asumsi dan illusi semata ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan Judikatif

yakni Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist Indonesia (GMI)

Wilayah I Nomor: 10/SK-BPA/GMI/10/2015 pada tanggal 28 Oktober 2015

yang menyatakan berdasarkan atas laporan polisi tentang dugaan

penggelapan yang dilakukan TERGIUGAT I/TERBANDING I (putusan hal.

59 ) adalah sangat keliru dan tidak berdasar jika mencermati Putusan

Judikatif yakni Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist

Indonesia (GMI) Wilayah I Nomor: 10/SK-BPA/GMI/10/2015 pada tanggal

28 Oktober 2015 pada bagian pertimbangan yang keseluruhannya mengacu

pada aturan Gereja Methodist Indonesia (GMI) wilayah I yakni Disiplin 2013

yang mengatur kehidupan orang perorang Methodist dan Gereja Methodis

Indonesia (GMI) wilayah I ;

Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Medan (hal. 60) yang

menyatakan rujukan yang dipakai Badan Pertimbangan Agung (BPA)

sebagaimana dalam Bukti P-15 pasal 54 buku Disiplin 2013 GMI tentang

penggantian Bishop, point 1 : Bishop dapat diganti karena (butir 1.3)

melanggar Disiplin GMI, Majelis Hakim berpendapat harus diteliti lebih

dahulu, ...... dst bukanlah kewenangan Majelis Hakim karena Disiplin 2013

GMI adalah aturan internal Gereja Methodist Indonesia Wilayah I ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan Nomor

145/Pdt.G/2016/PN.Mdn dari pasal 54 tentang pergantian Bishop bahwa

poin 2, jika seorang Bishop berhalangan tetap, hanya mengutip isi aturan

tersebut sesuai kepentingan TERGUGAT I/TERBANDING I karena isi pasal

54 Disiplin 2013 tentang pergantian Bishop ada 2 ayat yakni ayat 1 ada 4

butir dan ayat 2 ada 2 butir, dan sebagaimana telah disampaikan pada

pasal 54 ayat 1.3 Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan Nomor :

145/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang masih dalam proses upaya hukum hal ini

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dinyatakan dalam Akta Banding Nomor : 157/2016 tanggal 27 Oktober 2016

(Bukti banding P-2) dengan kata lain putusan tersebut belum berkekuatan

hukum tetap adalah sangat keliru dan tidak berdasar dan tidak

mencerminkan keadilan hukum ;

Bahwa sikap tindak serta pertimbangan dari Pengadilan Negeri Medan yang

demikian itu, sesungguhnya merupakan kekeliruan dan kesalahan dalam

penerapan hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

367/Pdt.G/2016/PN.Mdn, didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan

salah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan ;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati,

Memperthatikan segala apa yang telah diuraikan dalam Memori Banding ini,

maka dengan ini kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan

berkenan menerima permohonan banding kami selanjutnya memeriksa kembali

berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

367/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 21 Desember 2016tersebut dan menjatuhkan

putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemeriksaan dan Memori banding Pemohon

Banding untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:

367/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 21 Desember 2016 ;

Mengadili sendiri dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING untuk

seluruhnya ;

2. Menyatakan TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT

II/TERBANDING II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum

(onrechmatige daad) ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


3. Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Bishop Darwis Manurung,

STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I baik Surat-Menyurat dan

tindakan hukum lainnya yang diperbuat oleh Tergugat I adalah harus

dinyatakan tidak sah;

4. Menyatakan Surat Keputusan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia

Wilayah I Nomor: 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Tentang

Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST

INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 adalah harus dinyatakan tidak sah ;

5. Menyatakan Undangan Menghadiri Konta GMI Wilayah I tahun 2016 yang

dibuat oleh Terguigat II adalah harus dinyatakan tidak sah ;

6. Menyatakan nama-nama Para Penggugat oknum dan Pelayanannya

ditolak dalam Pelaksanaan Konperensi Tahunan ke-71/XLVI/GEREJA

METHODIST INDONESIA WILAYAH I tersebut harus dinyatakan tidak

sah ;

7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum jika ada Surat-Menyurat lainnya yang

diperbuat oleh Tergugat II yang bersumber dari Surat Keputusan Pimpinan

Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016

tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan

ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-

(dua milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara terang dan tunai ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secar atanggung renteng untuk

membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini

berkekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dapat dilaksanakan

secara sempurna ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum

berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya

(ex aequo et bono ).

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /

Tergugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 30 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding

semula Para Penggugat pada tanggal 07 Juni 2017 yang pada pokoknya

sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Arigato Sianturi, Pdt,

Dkk, dalam hal ini sebagai PEMBANDING (ic Para Penggugat) mengajukan

Memori Banding pada tanggal 18 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Medan Reg. No. 367/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tertanggal 21 Desember

2016, yang pada pokoknya dengan dasar sebagai berikut: PENDAHULUAN

1. Bahwa Para Terbanding (ic. Para Tergugat) dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pembanding (ic. Para Penggugat) dalam memori banding tertanggal 21 April 2017;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg No. 367Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 21 Desember 2016 telah diputus secara baik dan benar, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dari Pengadilan a quo;

Keberatan Yang Tidak Mencantumkan Kejelasan Subjek Hukum Siapa Pembanding dan Terbanding

1. Bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding tidak menyebutkan nama Pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kejelasanakan Memori Banding yang telah diajukan oleh Para Pembanding dan diterima oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2017;

2. Bahwa Para Pembanding melakukan upaya hukum yaitu Banding, Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata Reg. No. 367Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 21 Desember 2016, yang dimana Pihak Penggugat adalah Arigato Sianturi, Pdt, Dkk melawan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sebagai Terggugat I dan Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan sebagai Tergugat II, seharusnya Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya menyebutkan Para Pihak yang berperkara;

3. Bahwa dikarenakan Memori Banding tidak ada kejelasan mewakili siapa dalam Memori Banding Tersebut, maka atas dasar tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankleijverklaark);

Tanggapan Atas Dalil Para Pembanding Yang Menyatakan Judex Factie Tingkat I Telah Salah/Keliru Dalam Menerapkan Hukum

1. Bahwa Judex Factie telah tepat memberikan pertimbangan hukumnya dalam Perkara a quo, yang putusannya adalah menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat (ic.Para Pembanding) adalah telah digantikannya Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I (ic.Terbanding I) berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist Indonesia Nomor:10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 karena telah melanggar Displin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013, sehingga Terbanding I tidak berhak mengambil Keputusan, namun Fakta hukumnya Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I tidak pernah digantikan oleh Bishop Amat Tumino, M.Min tetapi masih Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPA Nomor:10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 karena telah melanggar Displin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 yang telah menggantikan Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi adalah tidak Sah menurut aturan Disiplin Gerjea Methodist Indonesia (GMI) Tahun 2013 (vide Bukti P-15, Bukti T-06 dan T-08), karena BPA tidak memiliki wewenang untuk menggantikan seorang Bishop, Judex Factie tingkat Pertama telah mempertimbangkan hukumnya berdasarkan Peraturan Internal Gereja Methodist Indonesia yaitu Disiplin GMI 2013, dimana Pasal 51 Disiplin (GMI) Tahun 2013 Tentang Pemilihan Bishop, Point 1 Bishop dipilih oleh Konferensi Agung, point 4 Para Bishop dipilih sekaligus oleh Konferensi Agung, Pasal 90 Tentang tugas dan tanggungjawab Konferensi Agung point 8 adalah Menetapkan Pemberhertian dan menonaktifkan seorang Bishop yang tidak sanggup dan juga oleh karena oknumnya tidak dapat diterima, Bab IV tentang Ke episkopalan Pasal 54 Tentang Penggantian Bishop point 1.3 Melanggar Disiplin GMI, Pasal 92 Disiplin GMI Tahun 2013 tentang Badan Pertimbangan Agung, dan Kewajiban pada point 4 menyatakan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil oleh Bishop di luar Konferensi atas permintaan banding yang diajukan perorangan (vide Putusan Judex Factie hal.60-61), sehingga tidak adanya kekeliru dalam Penerapan hukum yang diputus oleh Judex Factie, maka dalil Para Pembanding haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankleij verklaark);

Tanggapan Dalil Para Pembanding Tentang Pengadilan Negeri Medan Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-undangan Yang Mengacam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan

1 Bahwa Para Pembanding di dalam Memori Banding menyatakan Judex Factie tingkat Pertama telah lalai dalam menerapkan hukum pada Putusan Perkara Perdata Reg No.367/Pdt.G/2016/PN.MDN, dimana maksud arti lalai tersebut mengada-ada;

2 Bahwa Bukti P-05 yang diajukan oleh Para Pembanding adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang memutuskan bahwa Bishop Darwis Manurung STh, M.Psi selaku “Bishop Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin GMI Tahun 2013;

3 Bahwa dasar keluarnya Surat Keputusan Badan Pertimbangan Agung

Gereja Methodist Indonesia No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 adalah Laporan Polisi Tentang dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Adanya Upaya Banding Terhadap sanksi yang dilakukan Tergugat I kepada Para Ke 21 Pendeta (Para Penggugat) sebagaimana tertulis dalam Putusan Hal.59 alinea 4;

4 Bahwa terhadap Dugaan Penggelapan dalam Jabatan yang ditujukan

Tergugat I tidak bisa ditindak lanjuti karena tidak cukup bukti; 5 Bahwa kemudian Pembanding mendalilkan di dalam Memory Bandingnya

telah ada gelar Perkara terhadap SP3 tersebut oleh Bareskrim Mabes Polri Pada tanggal 11 April 2017 (vide Bukti P-01), atas gelar Perkara tersebut yang dihadiri juga oleh Kuasa Terbanding I, FAKTA YANG TERJADI adalahPimpinan Gelar menyatakan atas LP No.110/K/2015/SPKT RESTA Medan, tidak dapat dibuka kembali karena telah ada putusan Pra Peradilan No.61/Pra.Pid/2016/PN.MDNyang menyatakan menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya (Bukti Banding T-01);

6 Bahwa tentang adanya Tuntutan oleh Para Penggugat/ Para

Pembanding Tentang Keabsahan Konferensi Tahuna Ke 71/ XLVI/2016 adalah sudah tepat Pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan tersebut adalah implikasi atau akibat atas Terbitnya Surat Keputusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Indonesia No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 (vide Putusan a quo Hal.59 alinea 2);

7 Bahwa dengan telah diserahkan Disiplin GMI 2013 (vide Bukti P-15 dari

Para Pembanding dan Bukti T-06) Disiplin GMI 2013 sebagai alat bukti Para Pihak dan mengingat Prinsip Pembuktian dalam suatu proses Perdata adalah untuk menyelidiki adanya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, maka adalah tepat dasar Judex Factie tingkat Pertama menggunakan Disiplin GMI 2013 sebagai Pedoman dalam Pembuktian;

8 Bahwa berdasarkan Disiplin GMI 2013 Pasal 54 Tentang Pengantian

Bishop, Point 1.3 : Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI dan Pont 2 Jika seorang Bishop berhalangan tetap kurang dari 1 (satu) tahun sisa masa jabatan, maka Bishop terdekat merangkap tugas yang lowong, dan lebih dari 2 (dua) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka Dewan Bishop mengundang Konferensi Agung Istimewa, Pasal 51 tentang Pemilihan Bishop Point 1 Bishop dipilih oleh Konferensi Agung, Point 4 Bishop dipilih sekaligus oleh Konferensi Agung, Pasal 90 Tentang tugas dan Tanggung jawab Konferensi Agung, Point 8 Menetapkan pemberhentian dan menonaktifkan seorang Bishop yang tidak sanggup dan juga oleh karena oknumnya tidak dapat diterima, Pasal 54 tentang Penggantian Bishop point 1.3 Melanggar Disiplin, Pasal 92 Tentang Badan Pertimbangan Agung, hak dan kewajiban pada Point 4 menyatakan, Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil Bishop di luar Konferensi atas Permintaan banding yang diajukan perorangan;

9 Bahwa Putusan Perkara Perdata No.367/Pdt.G/2016/PN.MDN dalam

Pertimbangan Hukum Judex Factie tingkat Pertama dengan mempergunakan Disiplin GMI 2013 sebagai pedoman untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo yang telah diuraikan diatas yang menyatakandan Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, MAKA JELASLAH BAHWA YANG MEMILIH DAN MEMBERHENTIKAN SERTA MENONAKTIFKAN BISHOP ADALAH KONFERENSI AGUNG, BUKAN BADAN PERTIMBANGAN AGUNG GMI, karena Badan Pertimbangan Agung GMI memutus sah tidaknya Keputusan yang diambil di luar Konferensi-konferensi (vide hal.61 alinea 2);

10 Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan maksud

dan isi putusan Pengadilan Negeri Medan, maka judex factie telah benar dan tepat memutus perkara a quo, dengan mempertimbangkan secara baik, bukti, saksi maupun hal-hal yang terungkap dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan,sehingga judex factie dalam memutus perkara a quo dilakukan atas dasar fakta hokum dan keadilan, sehingga oleh

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


karenanya, dimohonkan kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan, yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan: I. MENOLAK PERMOHONAN BANDING PEMBANDING

SELURUHNYA; II. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Reg. No.

367/Pdt.G/2016/PN.Mdn TANGGAL 21DESEMBER 2016

Membaca Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2016/PN.Mdn yang

diajukan Pemohon tanggal 9 Agustus 2016, dan telah diputus tanggal 6

September 2016 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari pemohon untuk

seluruhnya;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor 367/Pdt G/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Para

Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 07 Juni 2017 dan

diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Maret

2017, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari)

terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding

semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita

acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 21 Desember 2017 Nomor 367/Pdt G/2016/PN Mdn serta surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding

dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding

dari Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang

termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak

menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan

putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan –

keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, oleh karenanya memori

banding tersebut yang pada pokoknya untuk dapat membatalkan putusan

Hakim tingkat pertama tidaak dapat diterima sedangkan Kontra memori

banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding Pembanding

seluruhnya dan menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan

landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan

dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam

memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Desember 2017 Nomor

367/Pdt G/2016/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah

dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para

Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat

pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara

dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum

lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para

Penggugat ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Desember

2017 Nomor 367/Pdt G/2016/PN Mdn, yang dimohonkan banding

tersebut ;

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar

seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah);

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 oleh

kami H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH selaku Ketua Majelis dengan

ERWAN MUNAWAR, SH.MH dan AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum masing-

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 391/PDT/2017/PT MDN

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada

PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

yang berperkara ;

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

ttd ttd

1. ERWAN MUNAWAR, SH.MH H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH

ttd

2. AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

ttd

ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N - pt-medan.go.id filePutusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 1 dari 42 Hal P U T U S A N ... umur 44 tahun, pekerjaan Pendeta dan bertugas di GMI Pekan Baru, Distrik

Documents