P U T U S A N Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014...S A L I N A N P U T U S A N Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi

S A L I N A N

P U T U S A N Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang

memeriksa Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di

Wilayah Bandung dan Sumedang yang dilakukan oleh : ------------------------------------------------

1) Terlapor I, PT Limas Raga Inti, berkedudukan di Jalan Emong Nomor 21, Bandung,

Jawa Barat; -----------------------------------------------------------------------------------------------

2) Terlapor II, PT Surya Buana Rahayu, berkedudukan di Jalan Atlas Nomor 32 Antapani,

Bandung, Jawa Barat; -----------------------------------------------------------------------------------

3) Terlapor III, PT Sumber Kerang Indah, berkedudukan di Jalan Kopo Cirangrang Nomor

471, Bandung, Jawa Barat; ----------------------------------------------------------------------------

4) Terlapor IV, PT Adigas Jaya Pratama, berkedudukan di Jalan Ters. Jaksa Naranata

Nomor 163, Baleendah, Bandung, Jawa Barat; -----------------------------------------------------

5) Terlapor V, PT Tirta Gangga Tama, berkedudukan di Jalan Komp. Ud. Supadio Nomor

196/72-B, Kelurahan Husein Sastranegara, Cicendo, Bandung, Jawa Barat; ------------------

6) Terlapor VI, PT Arias Mas, berkedudukan di Jalan Raya Cileunyi Km. 19, Kabupaten

Bandung; -------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Terlapor VII, Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI), berkedudukan di Jalan Soekarno

Hatta Nomor 470, Bandung, Jawa Barat; ------------------------------------------------------------

8) Terlapor VIII, Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara (KOPKAR

PGN) Bandung, berkedudukan di Jalan Serang Nomor 9, RT 09 RW 08, Bandung, Jawa

Barat; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Terlapor IX, PT Kurnia Sari Rahayu, berkedudukan di Jalan Rama Nomor 20, Bandung,

Jawa Barat; -----------------------------------------------------------------------------------------------

10) Terlapor X, PT Sinarbakti Abadigas, berkedudukan di Jalan Mayor Abdurahman Nomor

74 Sumedang, Jawa Barat; -----------------------------------------------------------------------------

11) Terlapor XI, PT Baragas Nasional, berkedudukan di Villa Bandung Indah, Jalan

Tanjakan Muncang 88, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; ----------------------------

S A L I N A N

12) Terlapor XII, PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (INAHOVTRACO),

berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 476, Bandung, Jawa Barat; --------------

13) Terlapor XIII, PT Lembang Abadi Indah, berkedudukan di Jalan Golf Barat I Nomor 2,

Arcamanik, Bandung, Jawa Barat; --------------------------------------------------------------------

14) Terlapor XIV, PT Sawitto Indah Berkah, berkedudukan di Jalan Pangeran Sugih Nomor

133 RT 01 RW 07, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang,

Jawa Barat; -----------------------------------------------------------------------------------------------

15) Terlapor XV, PT Guna Bumi Utama, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Nomor 602,

Babakan Surabaya, Bandung, Jawa Barat; ----------------------------------------------------------

16) Terlapor XVI, PT Griya Putra Anugrah, berkedudukan di Jalan Jend. H. Amirmachmud

Nomor 299 RT 001 RW 006 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah,

Kota Cimahi, Jawa Barat; ------------------------------------------------------------------------------

17) Terlapor XVII, PT Api Gas Nasional, berkedudukan di Jalan Cibaduyut Raya Nomor

220, Bandung, Jawa Barat; ----------------------------------------------------------------------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------- Majelis Komisi: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------

Setelah mendengar Keterangan para Saksi; ----------------------------------------------------------------

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor; ------------------------------------------------------------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----------------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ---------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan Penelitian tentang adanya dugaan

pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Liquefied

Petroleum Gas (LPG) di Wilayah Bandung dan Sumedang; -------------------------------------

2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, terdapat bukti awal dugaan

pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku

usaha; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Komisi memutuskan

untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan; --------------------------------------------------------

halaman 2 dari 383

S A L I N A N

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan

Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan

pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ------------------------------

5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut

dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan

Laporan Dugaan Pelanggaran; ------------------------------------------------------------------------

6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan

Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------------

7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

39/KPPU/Pen/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan

Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 (vide bukti A1); -------------------------------------------------

8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor

104/KPPU/Kep/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi

sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014

(vide bukti A2); ------------------------------------------------------------------------------------------

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 menerbitkan

Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 37/KMK/Kep/VIII/2014 tanggal 28 Agustus

2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014,

yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4

September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 (vide bukti A5);--------------------

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan

Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan Surat Panggilan

Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A7, A8, A9, A10, A11, A12,

A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28,

A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44,

A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57); ---------------------

11. Menimbang bahwa pada tanggal 4 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan

Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1); ----------------------

12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I

(PT Limas Raga Inti), Terlapor II (PT Surya Buana Rahayu), Terlapor III (PT Sumber

Kerang Indah), Terlapor IV (PT Adigas Jaya Pratama), Terlapor V (PT Tirta Gangga

Tama), Terlapor VI (PT Arias Mas), Terlapor VII (Pusat Koperasi Pegawai Negeri

(PKPRI)), Terlapor VIII (Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara

Bandung (KOPKAR PGN)), Terlapor IX (PT Kurnia Sari Rahayu), Terlapor X (PT

halaman 3 dari 383

S A L I N A N

Sinarbakti Abadigas), Terlapor XII (PT Indonesian Alina Houtman Vegetables

(INAHOVTRACO)), Terlapor XIII (PT Lembang Abadi Indah), Terlapor XIV (PT

Sawitto Indah Berkah), Terlapor XV (PT Guna Bumi Utama), Terlapor XVI (PT Griya

Putra Anugrah) dan Terlapor XVII (PT Api Gas Nasional) (vide bukti B1); ------------------

13. Bahwa Terlapor XI tidak hadir pada Sidang Majelis I dan Majelis Komisi memutuskan

untuk mengirimkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor XI dan menganggap

telah dibacakan (vide bukti Pemeriksaan A68); ----------------------------------------------------

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti I2): ---

14.1 Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Penjualan Liquefied Petroleum Gas

(LPG) di Wilayah Bandung dan Sumedang; ------------------------------------------------

14.2 Bahwa Tim Investigator menjabarkan pasar bersangkutan dari objek perkara

sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------

14.2.1 Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 berbunyi “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan

jangkauan daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang

dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang

dan/atau jasa tersebut”; -------------------------------------------------------------

14.2.2 Bahwa Pasar bersangkutan menunjuk kepada sektor perdagangan yang

mengalami hambatan persaingan usaha dan menunjuk kepada daerah

geografis pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan didefinisikan agar

meliputi semua barang dan jasa yang dapat mensubstistusi, serta semua

pesaing di daerah berdekatan yang dapat dihubungi pembeli apabila

hambatan atau penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kenaikan harga

yang berarti; --------------------------------------------------------------------------

14.2.3 Bahwa Pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif,

yaitu pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar

berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan dan/atau

tingkat substitusinya. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan

jangkauan dan/atau daerah pemasaran; -------------------------------------------

14.2.4 Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 telah dilakukan kesepakatan bersama

mengenai harga jual LPG kepada pelanggan LPG diwilayah Bandung dan

Sumedang, Jawa Barat oleh anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang (selanjutnya disebut Surat Kesepakatan Harga); -------

14.2.5 Bahwa anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang

yang melakukan kesepakatan sebagaimana dimaksud adalah PT Limas

halaman 4 dari 383

S A L I N A N

Raga Inti, PT Surya Buana Rahayu, PT Sumber Kerang Indah, PT Adigas

Jaya Pratama, PT Tirta Gangga Tama, PT Arias Mas, Pusat Koperasi

Pegawai Negeri, Koperasi Pegawai dan Pensiunan Perusahaan Gas

Negara Bandung, PT ASLI, PT Kurnia Sari Rahayu, PT Sinarbakti

Abadigas, PT Baragas Nasional, PT YUNITA PERMAI, PT Indonesian

Alina Houtman Vegetables, PT Lembang Abadi Indah, PT Sawitto Indah

Berkah, PT Guna Bumi Utama, PT Griya Putra Anugrah, PT Api Gas

Nasional; ------------------------------------------------------------------------------

14.2.6 Bahwa objek kesepakatan adalah tentang harga jual LPG tabung isi 12

Kg, tabung isi 50 Kg dan penjualan menggunakan bulk LPG; ----------------

14.2.7 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka Pasar Produk dan Pasar

Geografis dalam LDP ini adalah : -------------------------------------------------

14.2.7.1 Produk --------------------------------------------------------------------

1) Bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah campuran

dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas

alam. Dengan menambah tekanan dan menurunkan

suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya

didominasi propana (C3H8) dan butana (C4H10). LPG

juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah

kecil, misalnya etana (C2H6) dan pentana (C5H12); --------

2) Bahwa dalam kondisi atmosfer, LPG akan berbentuk gas.

Volume LPG dalam bentuk cair lebih kecil dibandingkan

dalam bentuk gas untuk berat yang sama. Karena itu LPG

dipasarkan dalam bentuk cair dalam tabung-tabung logam

bertekanan. Untuk memungkinkan terjadinya ekspansi

panas (thermal expansion) dari cairan yang dikandungnya,

tabung LPG tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85%

dari kapasitasnya. Rasio antara volume gas bila menguap

dengan gas dalam keadaan cair bervariasi tergantung

komposisi, tekanan dan temperatur, tetapi biasanya sekitar

250:1; ----------------------------------------------------------------

3) Bahwa tekanan di mana LPG berbentuk cair,

dinamakan tekanan uap, juga bervariasi tergantung

komposisi dan temperatur; sebagai contoh, dibutuhkan

tekanan sekitar 220 kPa (2.2 bar) bagi butana murni pada

20 °C (68 °F) agar mencair dan sekitar 2.2 MPa (22 bar)

bagi propana murni pada 55 °C (131 °F); ---------------------

halaman 5 dari 383

S A L I N A N

4) Bahwa sifat LPG terutama adalah sebagai berikut: -----------

a. Cairan dan gasnya sangat mudah terbakar; ----------------

b. Gas tidak beracun, tidak berwarna dan biasanya berbau

menyengat; -----------------------------------------------------

c. Gas dikirimkan sebagai cairan yang bertekanan di

dalam tangki atau silinder; -----------------------------------

d. Cairan dapat menguap jika dilepas dan menyebar

dengan cepat; --------------------------------------------------

e. Gas ini lebih berat dibanding udara sehingga akan

banyak menempati daerah yang rendah. -------------------

5) Bahwa di Indonesia, LPG digunakan terutama sebagai

bahan bakar untuk memasak. Konsumen LPG bervariasi,

mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran,

hotel) hingga industri. Di kalangan industri, LPG

digunakan sebagai bahan bakar pada industri makanan,

keramik, gelas serta bahan bakar forklift. Selain itu, LPG

juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri

aerosol serta refrigerant ramah lingkungan; ------------------

6) Bahwa LPG dikenalkan oleh Pertamina dengan merk LPG.

Menurut spesifikasinya, LPG dibagi menjadi tiga jenis

yaitu LPG campuran, LPG propana dan LPG butana.

Spesifikasi masing-masing LPG tercantum dalam

keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Nomor: 25K/36/DDJM/1990. LPG yang

dipasarkan Pertamina adalah LPG campuran; -----------------

7) Bahwa Produk LPG diklasifikasikan menjadi 3 macam

yang didasarkan oleh perbedaan ukuran kemasan, yaitu

LPG 12 Kg, LPG 50 Kg dan bulk; ------------------------------

8) Bahwa dengan demikian, pasar produk pada penyelidikan

ini adalah LPG kemasan tabung isi 12 Kg, kemasan tabung

isi 50 Kg dan bulk LPG. ------------------------------------------

14.2.7.2 Geografis -----------------------------------------------------------------

1) Bahwa analisis pasar geografis bertujuan untuk

menjelaskan di area mana saja produk yang didefinisikan

saling bersaing satu sama lain; -----------------------------------

2) Bahwa pasar geografis pada penyelidikan ini ditentukan

berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG

halaman 6 dari 383

S A L I N A N

Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang tanggal 21 Juni 2011 dimana kesepakatan

tersebut mengikat anggota Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang yang menandatangani kesepakatan tersebut; -----

3) Bahwa dengan demikian pasar geografis dalam

penyelidikan ini mencakup wilayah geografis Bandung

dan Sumedang, dimana wilayah ini merupakan wilayah

operasional Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang. -----

14.2.7.3 Waktu ---------------------------------------------------------------------

Bahwa periode waktu adalah tanggal 21 Juni 2011 sampai

dengan 15 Desember 2013 yaitu periode dimana berlaku

efektifnya Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG


Sumedang tanggal 21 Juni 2011. --------------------------------------

14.2.8 Bahwa dengan demikian pasar persangkutan penyelidikan ini adalah

produk LPG kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg dan penjualan

menggunakan bulk LPG dengan wilayah pemasaran di Bandung

Sumedang kurun waktu 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013. -

14.3 Bahwa berikut identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran: ---------------

14.3.1 Terlapor I, PT Limas Raga Inti (untuk selanjutnya disebut “PT. LRI”)

adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan

melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 9 November

1984 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris

di Jakarta dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 15 tanggal 22

Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Boy Budiman Iskandar, S.H.,

M.Hum., Notaris di Bandung, dengan alamat Jalan Emong Nomor 21,

Bandung, Jawa Barat. Nomor Telepon: (022) 7300125; -----------------------

14.3.2 Terlapor II, PT Surya Buana Rahayu (untuk selanjutnya disebut “PT

SBR”) perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan


Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 19 Maret 1985

yang dibuat dihadapan Jenni Mariani Raspati, S.H., Notaris di Cimahi dan

berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 5 tanggal 5 Februari 2003

yang dibuat dihadapan Boy Budiman Iskandar, S.H., Notaris di Bandung,

dengan alamat Jalan Atlas Nomor 32 Antapani, Bandung, Jawa Barat.

Nomor Telepon: (022) 7300125; --------------------------------------------------

halaman 7 dari 383

S A L I N A N

14.3.3 Terlapor III, PT Sumber Kerang Indah (untuk selanjutnya disebut “PT

SKI”) adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan


Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 216 tanggal 11 Juni 1984

dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta

Nomor 291 tanggal 16 Nopember 1984 dihadapan Ridwan Suselo,

Notaris di Jakarta dengan alamat Jalan Kopo Cirangrang Nomor 471,

Bandung, Jawa Barat. Nomor Telepon: (022) 5400852, Faksimil: (022)

5400692; ------------------------------------------------------------------------------

14.3.4 Terlapor IV, PT Adigas Jaya Pratama (untuk selanjutnya disebut “PT.

AJP”) adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan


Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 140 tanggal 23 Agustus

1997 yang dibuat dihadapan Leontine Anggasurya, S.H., Notaris di

Bandung dan berdasarkan Akta Perbaikan Nomor 27 tanggal 25 Mei 1998

yang dibuat dihadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta, yang

kemudian Perseroan melakukan perubahan terakhir sebagaimana Akta

Nomor 22 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Sjaaf De

Carya Siregar, S.H., Notaris di Jakarta dengan alamat Jalan Ters. Jaksa

Naranata Nomor 163, Baleendah, Bandung, Jawa Barat. Nomor Telepon:

(022) 5941510/70787433, Faksimil: (022) 5941510; --------------------------

14.3.5 Terlapor V, PT Tirta Gangga Tama (untuk selanjutnya disebut “PT

TGT”) adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan


Indonesia berdasarkan Akta Nomor 107 tertanggal 30 Juli 1984 dengan

Akte Perubahan Terakhir Nomor 02 tanggal 1 Desember 2008 yang

dibuat dihadapan Christina Gani, S.H., Notaris di Bandung, dengan

alamat Jalan Komp. Ud. Supadio Nomor 196/72-B, Kelurahan Husein

Sastranegara, Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Nomor Telepon: (022)

6030335, Faksimil: (022) 6007080; -----------------------------------------------

14.3.6 Terlapor VI, PT Arias Mas (untuk selanjutnya disebut “PT AM”) adalah

perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan

kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia

berdasarkan Akta Pendirian Nomor 53 tanggal 28 Januari 1984 yang

dibuat dihadapan Yunita Elida Tanwir, S.H., Notaris di Bandung, yang

kemudian Perseroan melakukan perubahan terakhir sebagaimana

dinyatakan dalam Akta Nomor 13 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat

halaman 8 dari 383

S A L I N A N

dihadapan R. Nurgana Hermania, S.H., Notaris di Bandung, dengan

alamat perusahaan Jalan Raya Cileunyi Km. 19, Kabupaten Bandung,

Jawa Barat; ----------------------------------------------------------------------------

14.3.7 Terlapor VII, Pusat Koperasi Pegawai Negeri (untuk selanjutnya disebut

“PKPRI”) adalah koperasi yang beranggotakan primer koperasi, sesuai

dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 574/BH/IX-19/12.67

tanggal 17 Desember 1968, kemudian mengalami Perubahan Anggaran

Dasar kembali di tanggal 14 Mei 1987, kemudian perubahan di tanggal 1

Agustus 1990 dengan Nomor 574.B/BH/KWK.10/21 dan perubahan

terakhir di tanggal 21 September 1995 dengan Nomor

574/BH/PAD/KWK.10/IX.1995, dengan jumlah anggota saat ini adalah

sebanyak 90 primer koperasi, berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan

Nomor 510/1-0747/2006/05150-BPMPPT pada tanggal 11 September

2009 dengan nilai kekayaan bersih sebesar Rp. 100.000.000,-, telah

terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung

dengan Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor 101125200117 pada

tanggal 21 Juni 2006, telah mendapatkan Surat Ijin Walikota tentang Ijin

Gangguan dengan Nomor 536/S1-4202/KPMD/2005 tanggal 5 September

2005. Alamat sesuai dokumen yaitu Jalan Soekarno Hatta Nomor 470,

Bandung, Jawa Barat; ---------------------------------------------------------------

14.3.8 Terlapor VIII, Koperasi Pegawai dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara

Bandung (untuk selanjutnya disebut “KOPKAR PGN”) adalah badan

usaha yang berbentuk Koperasi didirikan dan melakukan kegiatan usaha

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta

Pendirian Nomor 4490/BH/IX-19 tanggal 15 Juni 1970 yang disahkan

oleh Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Barat, yang kemudian

Koperasi melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan

dalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 1011/KEP/KWK-

10/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 yang disahkan oleh Kepala Kantor

Wilayah Departemen koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Propinsi Jawa

Barat, dengan alamat Jalan Serang Nomor 9, RT 09 RW 08 Bandung,

Jawa Barat; ----------------------------------------------------------------------------

14.3.9 Terlapor IX, PT Kurnia Sari Rahayu (untuk selanjutnya disebut “PT

KSR”) adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan


Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 22 April 1995

yang dibuat dihadapan Suliswati Muljono, S.H., Notaris di Kabupaten

halaman 9 dari 383

S A L I N A N

Bandung, yang kemudian Perseroan melakukan perubahan terakhir

sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 04 tanggal 5 Januari 2008

yang dibuat dihadapan Elsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, dengan

alamat perusahaan Jalan Rama Nomor 20, Bandung, Jawa Barat; -----------

14.3.10 Terlapor X, PT Sinarbakti Abadigas (untuk selanjutnya disebut “PT

SBA”) adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan


Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 33 tanggal 25 September

1986 yang dibuat dihadapan Fauzi, S.H., Notaris di Sumedang dengan

nama awal PT Sinar Bakti Abadi, yang kemudian Perseroan melakukan

perubahan terakhir menjadi PT Sinarbakti Abadigas, sebagaimana

dinyatakan dalam Akta Nomor 09 tanggal 10 Januari 2005 yang dibuat

dihadapan Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H., Notaris di Sumedang,

dengan alamat perusahaan Jalan Mayor Abdurahman Nomor 74

Sumedang, Jawa Barat. Nomor Telepon: 0261 201653, 081320392328; ---

14.3.11 Terlapor XI, PT Baragas Nasional (untuk selanjutnya disebut “PT BN”)



Indonesia. Alamat perusahaan Jalan Tanjakan Muncang 88, Kabupaten

Bandung, Jawa Barat; ---------------------------------------------------------------

14.3.12 Terlapor XII, PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (PT

INAHOVTRACO), (untuk selanjutnya disebut “PT INAHOVTRACO”)



Indonesia berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas Nomor 279 tanggal 30 September 2002 dibuat dihadapan Jelly

Nasseri, S.H., Notaris di Bandung, yang mendapatkan Penetapan dari

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui

surat Nomor C-0124 HT.01.01.TH 2004 tanggal 12 Maret 2004, yang

kemudian perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan pernyataan

Akta Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 29 Oktober 2007 dibuat

dihadapan Jelly Nasseri, S.H., Notaris di Bandung, dengan alamat

perusahaan sesuai dokumen Jalan Otto Iskandardinata Nomor 476,

Bandung 40242, Jawa Barat; -------------------------------------------------------

14.3.13 Terlapor XIII, PT Lembang Abadi Indah (untuk selanjutnya disebut “PT

LAI”) adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan


halaman 10 dari 383

S A L I N A N

Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3

tanggal 12 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Irene Ratnaningsih

Handoko, S.H., Notaris di Bandung, yang kemudian Perseroan melakukan

perubahan anggaran dasar terakhir sesuai Akta Nomor 07 tanggal 18

Oktober 2013 dibuat dihadapan Irene Ratnaningsih Handoko, S.H.,

Notaris di Bandung, yang mendapatkan Penetapan dari Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat

Nomor AHU-58712.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 14 November 2013,

dengan alamat perusahaan sesuai dokumen Jalan Golf Barat I Nomor 2,

Arcamanik, Bandung, Jawa Barat; ------------------------------------------------

14.3.14 Terlapor XIV, PT Sawitto Indah Berkah (untuk selanjutnya disebut “PT

SIB”) adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan



tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Christy Sukmiati

Sutadikusumah, S.H., Notaris di Sumedang, yang kemudian Perseroan

melakukan perubahan terakhir sesuai Akta Nomor 09 tanggal 26

September 2008 dibuat dihadapan Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H.,

Notaris di Sumedang, yang mendapatkan Penetapan dari Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat

Nomor AHU-31446.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009, dengan

alamat perusahaan sesuai dokumen Jalan Pangeran Sugih Nomor 133 RT

01 RW 07, kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten

Sumedang, Jawa Barat; -------------------------------------------------------------

14.3.15 Terlapor XV, PT Guna Bumi Utama (untuk selanjutnya disebut “PT

GBU”) adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan



tanggal 11 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Diana Indrawati

Hermawan, S.H., M.Hum., Notaris di Bandung, yang mendapatkan

Penetapan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui surat Nomor C-13240.HT.01.01.TH.2001 tanggal 18

Oktober 2001, yang kemudian Perseroan melakukan perubahan terakhir

sesuai Akta Nomor 03 tanggal 14 Februari 2012 dibuat dihadapan Boy

Budiman Iskandar, S.H., Notaris di Kota Bandung, dengan alamat

perusahaan sesuai dokumen Jalan Jend. A. Yani Nomor 602, Babakan

Surabaya, Bandung 40281; ---------------------------------------------------------

halaman 11 dari 383

S A L I N A N

14.3.16 Terlapor XVI, PT Griya Putra Anugrah (untuk selanjutnya disebut “PT

GPA”) adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan



tanggal 11 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Boy Budiman Iskandar, S.H.,

M.Hum., Notaris di Bandung, dengan alamat perusahaan sesuai dokumen

Jalan Jend. H. Amirmachmud Nomor 299 RT 001 RW 006 Kelurahan

Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 40522; -----------

14.3.17 Terlapor XVII, PT Api Gas Nasional (untuk selanjutnya disebut “PT

AGN”) adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan


Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 22 Desember

2010 yang dibuat dihadapan R. Maya Sofia Ningrum, S.H., M.Kn.,

Notaris di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU -13632.AH.01.01 Tahun

2011 tanggal 17 Maret 2011 yang kemudian Perseroan melakukan

perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat

Pemegang Saham Nomor 03 tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat

dihadapan R. Maya Sofia Ningrum, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung,

dengan alamat perusahaan Jalan Cibaduyut Raya Nomor 220. Bandung.

Nomor Telepon: (022) 5419274, 5419273. Faksimil: (022) 5426143. -------

14.4 Tentang PT Limas Raga Inti (selanjutnya disebut PT LRI); ------------------------------

14.4.1 Bahwa PT LRI pertama kali didirikan pada tanggal 16 Agustus 1972

berdasarkan Akta No 19, Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung

dengan nama CV Limas Raga, (vide bukti C79); -------------------------------

14.4.2 Bahwa kegiatan utama PT LRI adalah melakukan distribusi gas LPG

Pertamina, Pelumas Pertamina, kompor, water heater, rice cooker,

perlengkapan kompor, reparasi kompor dan pemasangan instalasi gas

LPG (vide bukti C79); ---------------------------------------------------------------

14.4.3 Bahwa PT LRI melayani penjualan LPG kepada konsumen supply point,

konsumen rumah tangga, dan konsumen industri (cafe, restaurant, hotel,

mal, rumah sakit, peternakan, garmen, dan lain-lain (vide bukti C79); ------

14.4.4 Bahwa pemasaran LPG oleh PT LRI adalah di wilayah Bandung, Jawa

Barat, (vide bukti C79); -------------------------------------------------------------

14.4.5 Bahwa berdasarkan daftar konsumen/Sub Distributor PT LRI, jumlah

konsumen/sub agen LPG tabung 12 Kg adalah sekitar 200 konsumen

(vide bukti C80); ---------------------------------------------------------------------

halaman 12 dari 383

S A L I N A N

14.4.6 Bahwa harga jual LPG 12 Kg dan 50 Kg PT LRI kurun waktu 2011

sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut (vide bukti C81): ----------------

Tabel. 1 Harga Jual LPG 12 Kg dan 50 Kg PT LRI

No Tahun LPG 12 Kg LPG 50 Kg Eks

Agen Sales Point

Konsumen Eks Agen

Konsumen

1 2011 70.200 72.200 73.200 367.750 375.000 2 07 Juni 2012 70.200 72.200 73.200 467.750 475.000 3 19 Desember 2012 70.200 72.200 73.200 654.000 663.000 4 09 Maret 2013 70.200 72.200 73.200 675.000 684.000 5 28 Juni 2013 70.200 73.500 75.000 624.500 632.500 6 27 September 2013 70.200 73.500 75.000 665.000 673.000

Sumber: dokumen harga jual LPG PT LRI, diolah

14.4.7 Bahwa harga beli LPG 12 Kg dan 50 Kg PT LRI kurun waktu 2011 s.d

2013 adalah sebagai berikut (vide bukti C77): ----------------------------------

Tabel 2. harga beli LPG 12 Kg dan 50 Kg PT LRI

No Tahun LPG 12 Kg LPG 50 Kg 1 2011 64.836 343.650 2 07 Juni 2012 64.836 438.900 3 19 Desember 2012 64.836 614.900 4 09 Maret 2013 64.836 635.250 5 28 Juni 2013 64.836 586.300 6 27 September 2013 64.836 625.350

Sumber : dokumen harga beli LPG PT LRI

14.5 Tentang PT Surya Buana Rahayu (selanjutnya PT SBR); --------------------------------

14.5.1 Bahwa PT SBR didirikan pada tanggal 19 Maret 1985 dengan nama PT

Surya Buana Raya dan selanjutnya berganti nama menjadi PT Surya

Buana Rahayu (vide bukti C61); ---------------------------------------------------

14.5.2 Bahwa saat ini PT SBR beralamat sementara di jalan Atlas nomor 32

Antapani Bandung dikarenakan kantor dan gudang baru yang telah berdiri

di Jl. Cimuncang no 23 Bandung masih dalam proses perijinan (vide bukti

C61); -----------------------------------------------------------------------------------

14.5.3 Bahwa kegiatan usaha PT SBR adalah distribusi LPG tabung 12 Kg di

wilayah Bandung, Jawa Barat (vide bukti C61); --------------------------------

14.5.4 Bahwa jumlah pegawai PT SBR adalah 11 (sebelas) orang dengan total 6

(enam) kendaraan operasional yaitu 3 (tiga) mobil truk dan 3 (tiga) mobil

pick up (vide bukti C61); ------------------------------------------------------------

14.5.5 Bahwa jumlah konsumen/ pangkalan LPG yang dipasok oleh PT SBR

adalah berjumlah 20 (dua puluh) konsumen (vide bukti C63); ---------------

14.5.6 Bahwa wilayah pemasaran PT SBR adalah Kota Bandung dan Kabupaten

Bandung (vide bukti C63); ---------------------------------------------------------

halaman 13 dari 383

S A L I N A N

14.5.7 Bahwa harga jual dan beli LPG tabung 12 Kg PT SBR adalah sebagai

berikut (vide bukti C64); ------------------------------------------------------------

Tabel 3. Harga Jual dan Beli Elpiji (LPG) Tabung 12 Kg PT SBR

Periode Harga Jual (Rp) Harga Beli (Rp) 9 Okt 2009 70.200 64.836

16 Des 2013 77.100 70.896 Sumber: dokumen harga jual dan beli LPG 12 Kg PT SBR

14.5.8 Bahwa berdasarkan Laporan Laba Rugi LPG 12 Kg PT SBR diketahui

total penjualan untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 PT AJP adalah sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------

Tabel 4. Jumlah Penjualan Elpiji (LPG) PT SBR

No Periode Nilai (Rp) 1. 2011 2.825.760.000,- 2. 2012 2.822.280.000,- 3. 2013 3.260.620.800,-

Sumber: Laporan Laba Rugi LPG 12 Kg PT SBR

14.5.9 Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas diketahui bahwa total jumlah penjualan

PT SBR tahun 2011, 2012 dan 2013 mengalami peningkatan setiap tahun

masing-masing sebesar Rp. 2.825.760.000,-, Rp. 2.822.280.000,- dan Rp.

3.260.620.800,-; ----------------------------------------------------------------------

14.5.10 Bahwa berdasarkan Neraca Keuangan PT SBR diketahui kekayaan bersih

diluar tanah dan bangunan tempat usaha (jumlah aset lancar) Periode

2011 s.d 2013 adalah sebesar Rp. 431.530.471,- (vide bukti C428). ---------

14.6 Tentang PT Sumber Kerang Indah (selanjutnya disebut PT SKI); -----------------------

14.6.1 Bahwa PT SKI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha

distribusi LPG Pertamina tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan pelumas (vide

bukti C66); ----------------------------------------------------------------------------

14.6.2 Bahwa berdasarkan SIUP Besar Nomor: 510/3-3396/2010/02006-BPPT,

nilai modal dan kekayaan bersih PT SKI adalah Rp. 700.000.000,- dengan

kegiatan usaha adalah perdagangan barang dan jasa (vide bukti C66); ------

14.6.3 Bahwa PT SKI memiliki kurang lebih 55 (lima puluh lima) karyawan

(vide bukti C66); ---------------------------------------------------------------------

14.6.4 Bahwa PT SKI memiliki 16 (enam belas) unit kendaraan operasional

yaitu sebagai berikut (vide bukti C66): -------------------------------------------

Tabel 5. Daftar Kendaraan Operasional PT SKI

No Jenis Kendaraan Jumlah 1 Mobil double kapasitas 176 tabung 6 2 Mobil engkel kapasitas 110 tabung 4 3 Mobil Pickup kapasitas 30 tabung 1 4 Mobil L 300 kapasitas 70 tabung 2 5 Mobil Tronton kapasitas 330 tabung 3

halaman 14 dari 383

S A L I N A N

Sumber: dokumen PT SKI

14.6.5 Bahwa jumlah konsumen PT SKI adalah sebanyak 259 (dua ratus lima

puluh sembilan) yang berada di wilayah Bandung, Jawa Barat (vide bukti

C71); -----------------------------------------------------------------------------------

14.6.6 Bahwa harga jual dan harga beli LPG tabung 12 Kg dan 50 Kg kurun

waktu tahun 2011 s.d 2013 adalah sebagai berikut (vide bukti C68): --------

Tabel 6 . Bahwa harga jual dan harga beli LPG PT SKI

Periode Harga Jual Harga Beli 12 Kg (Rp) 50 Kg (Rp) 12 Kg (Rp) 50 Kg (Rp)

2011 70.200 367.750 64.836 343.650 07 Juni 2012 70.200 467.750 64.836 438.900 19 Des 2012 70.200 654.000 64.836 614.900 09 Mar 2013 70.200 675.000 64.836 635.250 28 Juni 2013 70.200 624.500 64.836 586.300 27 Sep 2013 70.200 665.000 64.836 625.350 16 Des 2013 77.100 807.000 70.896 769.750

Sumber: dokumen harga beli dan harga jual gas LPG 12 Kg dan 50 Kg PT SKI

14.6.7 Bahwa omzet atau jumlah penjualan LPG tabung 12 Kg PT SKI untuk

tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut (vide bukti C448,

C451, C454): -------------------------------------------------------------------------

Tabel 7. Omzet atau Jumlah Penjualan Elpiji (LPG) PT SKI

Periode Kuantitas Omzet (Rp) 2011 204.093 13.124.923.774,- 2012 351.889 22.626.109.579,- 2013 382.537 25.359.575.046,-

Sumber: dokumen Penjualan LPG 12 Kg PT SKI

14.6.8 Bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui omzet atau jumlah penjualan

tahunan PT SKI untuk LPG tabung kemasan 12 Kg tahun 2011, 2012 dan

2013 mengalami peningkatan masing-masing adalah Rp.

13.124.923.774,-, Rp. 22.626.109.579,- dan Rp. 25.359.575.046,-; ---------

14.6.9 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan diketahui jumlah aset PT SKI

diluar tanah dan bangunan untuk usaha tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah

sebagai berikut (vide bukti C447, C450, C453): --------------------------------

Tabel 8. Jumlah Aset PT SKI

Periode Aset (Rp) 2011 47.433.413.222,- 2012 52.187.305.842,- 2013 56.383.660.344,-

Sumber: Laporan Keuangan PT SKI, diolah

14.6.10 Bahwa berdasarkan dokumen Perincian Biaya LPG 12 Kg dari PT SKI

diketahui bahwa laba kotor pada tahun 2011, 2012 dan 2013 masing-

masing adalah 7,06%, 7,06% dan 8,39% dari total penjualan. Sementara

halaman 15 dari 383

S A L I N A N

laba bersih tahun 2011, 2012 dan 2013 masing-masing adalah 2,97%,

2,55% dan 2,52 dari total penjualan (vide bukti C67); -------------------------

14.6.11 Bahwa berdasarkan dokumen Perincian Biaya LPG 50 Kg dari PT SKI

diketahui bahwa laba kotor pada tahun 2011, 2012 dan 2013 masing-

masing adalah 7,47%, 6,73% dan 6,15% dari total penjualan. Sementara

laba bersih tahun 2011, 2012 dan 2013 masing-masing adalah 4,42%,

4,39% dan 2,88% dari total penjualan (vide bukti C67). -----------------------

14.7 Tentang PT Adigas Jaya Pratama (selanjutnya disebut PT AJP); ------------------------

14.7.1 Bahwa PT Adigas Jaya Pratama adalah perusahaan dengan bidang usaha

distribusi gas LPG di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat untuk tabung 12

Kg, 50 Kg dan bulk. Melayani rumah tangga, apartemen, hotel, mall dan

indusri besar/kecil (vide bukti C2 dan C11); -------------------------------------

14.7.2 Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 00204/HERRSIUPPK/V/2010,

modal dan kekayaan bersih perusahaan adalah Rp. 100.000.000,- (vide

bukti C4);------------------------------------------------------------------------------

14.7.3 Bahwa berdasarkan daftar konsumen/Sub Distributor PT AJP, jumlah

konsumen/sub agen LPG tabung 12 Kg adalah 100 (seratus) konsumen

dan terdapat 10 (seratus) konsumen bulk (vide bukti C10); -------------------

14.7.4 Bahwa harga jual dan beli LPG 12 Kg dan 50 Kg PT AJP kurun waktu

2011 s.d 2013 adalah sebagai berikut (vide bukti C7): -------------------------

Tabel 9. Harga Jual dan Beli LPG PT AJP (vide bukti C7)

No Tahun Harga Jual LPG eks Agen Harga Beli LPG 12 Kg 50 Kg 12 Kg 50 Kg

1 2011 70.200 367.750 64.836 343.650 2 07 Juni 2012 70.200 467.750 64.836 438.900 3 19 Desember 2012 70.200 654.000 64.836 614.900 4 09 Maret 2013 70.200 675.000 64.836 635.250 5 07 Juni 2013 70.200 624.500 64.836 586.300 6 27 September 2013 70.200 665.000 64.836 625.350 7 16 Desember 2013 70.200 807.000 64.836 766.040

Sumber: dokumen harga jual dan beli LPG PT AJP, diolah

14.7.5 Bahwa berdasarkan Laporan Laba Rugi Komprehensif PT AJP diketahui

total penjualan untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 PT AJP adalah sebagai

berikut (vide bukti C416 dan C422): ----------------------------------------------

Tabel 10. Jumlah Penjualan Elpiji (LPG) PT AJP


Sumber: Laporan Laba Rugi Komprehensif PT AJP

halaman 16 dari 383

S A L I N A N

14.7.6 Bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat peningkatan omzet

atau jumlah penjualan tahunan PT AJP tahun 2011, 2012 dan 2013

masing-masing adalah Rp. 39.642.363.881,-, Rp. 43.448.219.769,- dan

Rp. 56.363.986.942,-; ---------------------------------------------------------------

14.7.7 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT AJP diketahui kekayaan

bersih diluar tanah dan bangunan tempat usaha (jumlah aset lancar)

adalah sebagai berikut (vide bukti C413, C414, C420): ------------------------

Tabel 11. Kekayaan Bersih PT AJP


Sumber: Laporan Keuangan PT AJP

14.7.8 Bahwa struktur biaya PT AJP kurun waktu tahun 2011 s.d 2013 adalah

sebagai berikut (vide bukti C9):----------------------------------------------------

Tabel 12. Struktur Biaya PT AJP (vide bukti C9)

No Keterangan 2011 % 2012 % 2013 % 1 Biaya Karyawan 31.558.667 20 40.336.333 18 54.107.000 19 2 Biaya Umum 84.073.751 52 105.130.833 47 130.418.000 46 3 Biaya

Pemeliharaan 25.097.500 16 36.687.000 16 36.745.000 13

4 Biaya Rumah Tangga

3.416.667 2 16.576.000 7 21.600.000 8

5 Biaya Sewa 4.191.667 3 7.066.000 3 9.364.000 3 6 Biaya Penyusutan 12.166.667 8 18.439.000 8 28.884.000 10

Total 160.534.917 100 224.235.167 100 281.118.000 100 Sumber: dokumen harga jual dan beli LPG PT AJP, diolah

14.8 Tentang PT Tirta Gangga Tama (selanjutnya disebut PT TGT); -------------------------

14.8.1 Bahwa PT TGT adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi

LPG tabung 12 Kg dan tabung 50 Kg Pertamina di wilayah Bandung,

Jawa barat (vide bukti C22); --------------------------------------------------------

14.8.2 Bahwa PT TGT memiliki jumlah kendaraan operasional sebanyak 15

(lima belas) unit kendaraan (vide bukti C22); -----------------------------------

14.8.3 Bahwa jumlah konsumen LPG PT TGT adalah 26 (dua puluh enam)

konsumen akhir, 52 (lima puluh dua) Agen dan 192 (seratus sembilan

puluh dua) Retailer (vide bukti C26); ---------------------------------------------

14.8.4 Bahwa harga jual dan harga beli PT TGT untuk LPG tabung 12 Kg dan

50 Kg kurun waktu tahun 2011 s.d 2013 adalah sebagai berikut (vide

bukti C23): ----------------------------------------------------------------------------

Tabel 13. harga jual dan harga beli LPG PT TGT (vide bukti C23)

Periode Harga Beli Harga Jual 12 Kg (Rp) 50 Kg (Rp) 12 Kg (Rp) 50 Kg (Rp)

halaman 17 dari 383

S A L I N A N


Sumber: dokumen harga beli dan harga jual gas LPG 12 Kg dan 50 Kg PT TGT

14.8.5 Bahwa berdasarkan Laporan Laba Rugi PT TGT diketahui total penjualan

untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 PT TGT adalah sebagai berikut (vide

bukti C363, C369, C373): ----------------------------------------------------------

Tabel 14. Jumlah Penjualan PT TGT

No Periode Nilai (Rp) 1. 2011 20.409.970.850,00 2. 2012 23.790.781.000,00 3. 2013 26.051.427.900,00

Sumber: Laporan Laba Rugi PT TGT

14.8.6 Bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat peningkatan omzet

atau jumlah penjualan tahunan PT TGT tahun 2011, 2012 dan 2013

masing-masing adalah Rp. 20.409.970.850,00, Rp. 23.790.781.000,00 dan

Rp. 26.051.427.900,00; -------------------------------------------------------------

14.8.7 Bahwa berdasarkan Neraca PT TGT Periode 31 Desember 2011, 31

Desember 2012 dan 31 Desember 2013 diketahui kekayaan bersih PT

TGT selain tanah dan bangunan adalah sebagai berikut (vide bukti C364,

C368, C374): -------------------------------------------------------------------------

Tabel 15. Kekayaan Bersih PT TGT


Sumber: Laporan Keuangan PT TGT

14.9 Tentang PT Arias Mas (selanjutnya disebut PT AM); -------------------------------------

14.9.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT. Arias Mas (PT AM),

berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 28 Januari 1984 yang dibuat

dihadapan Yunita Elida Tanwir, S.H., Notaris di Bandung dan telah

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

dengan Keputusan Nomor C2-221 HT.01.01 Tahun 1985 tanggal 16

Januari 1985 yang kemudian Perseroan melakukan perubahan terakhir

sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 13 tanggal 14 Januari 2010 yang

dibuat dihadapan R. Nurgana Hermania, S.H., Notaris di Bandung dan

telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

halaman 18 dari 383

S A L I N A N

dengan Keputusan Nomor AHU-28597.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 04

Juni 2010 (vide bukti C48, C49, C50); -------------------------------------------

14.9.2 Bahwa PT AM berdiri pada tanggal 28 Januari 1984, memiliki karyawan

sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan bidang usaha pendistribusian

gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg (vide bukti C52 dan BAP); ---------------

14.9.3 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT AM untuk jenis 12 Kg

dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut (vide bukti

C53): -----------------------------------------------------------------------------------

Tabel 16. Harga Jual LPG 12 Kg PT AM

Periode Harga Jual 2010 s/d November 2013 Rp. 70.200,- Desember 2013 Rp. 79.900,- 01 Januari 2014 s/d 07 Januari 2014 Rp. 124.700,- 07 Januari 2014 s/d sekarang Rp. 91.300,-

Sumber: dokumen PT AM

14.9.4 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT AM untuk jenis 50 Kg

dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut (vide bukti

C53): -----------------------------------------------------------------------------------


Periode Harga Jual 2010 s/d 2011 Rp. 367.750,- 07 Juni 2012 s/d 18 Desember 2012 Rp. 467.750,- 19 Desember 2012 s/d 08 Maret 2013 Rp. 654.000,- 09 Maret 2013 s/d 26 Juni 2013 Rp. 665.000,- 27 Juni 2013 s/d 26 Oktober 2013 Rp. 624.500,- 27 Oktober 2013 s/d 30 November 2013 Rp. 662.000,- 01 Desember 2013 s/d 15 Maret 2014 Rp. 807.000,- 15 Maret 2014 s/d sekarang Rp. 792.500,-


14.9.5 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT AM dari Pertamina untuk

jenis 12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut

(vide bukti C53): ---------------------------------------------------------------------

Tabel 18. Harga Beli LPG 12 Kg PT AM

Periode Harga Jual 2010 s/d November 2013 Rp. 65.015,23 Desember 2013 Rp. 65.147,59 01 Januari 2014 s/d 07 Januari 2014 Rp. 111.500,07 07 Januari 2014 s/d sekarang Rp. 78.410,07


14.9.6 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT AM dari Pertamina untuk


(vide bukti C53): ---------------------------------------------------------------------

halaman 19 dari 383

S A L I N A N

Tabel 19. Harga Jual LPG PT AM

Periode Harga Jual 2010 s/d 2011 Rp. 334.577,24 07 Juni 2012 s/d 18 Desember 2012 Rp. 440.100,- 19 Desember 2012 s/d 08 Maret 2013 Rp. 616.000,- 09 Maret 2013 s/d 26 Juni 2013 Rp. 637.000,- 27 Juni 2013 s/d 26 Oktober 2013 Rp. 587.899,- 27 Oktober 2013 s/d 30 November 2013 Rp. 627.055,50 01 Desember 2013 s/d 15 Maret 2014 Rp. 745.959,50 15 Maret 2014 s/d sekarang Rp. 731.702,63


14.9.7 Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PT AM, Kuota

elpiji untuk tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg adalah : --------------------------

Tabel 20. Kuota LPG PT AM

Tahun Tabung elpiji 12 Kg 50 Kg

2011 171.292 17.040 2012 322.919 19.654 2013 325.831 20.136

14.9.8 Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PT AM, omzet

penjualan LPG (rupiah) untuk tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg adalah : ---

Tabel 21. Omzet Penjualan LPG PT AM

Tahun Tabung elpiji 12 Kg (Rp.) 50 Kg (Rp.)

2011 11.156.066.075 1.587.000.000 2012 20.897.120.530 6.344.649.000 2013 23.448.911.021 11.241.595.000

14.9.9 Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PT AM, realisasi

penjualan LPG (tabung) untuk tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg adalah : ---

Tabel 22. Realisasi Penjualan LPG PT AM

Tahun Tabung elpiji 12 Kg (tabung) 50 Kg (tabung)

2011 159.015 4.205 2012 297.677 14.015 2013 326.685 16.951

14.9.10 Bahwa berdasarkan neraca laba rugi dari PT AM omzet dan aset PT AM

untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut: --------------

Tabel 23. Omzet dan Aset PT AM

No. Tahun Omzet Aset 1 2013 Rp. 34.690.506.021,- Rp. 3.210.492.158,- 2 2012 Rp. 27.241.769.530,- Rp. 2.654.351.414,- 3 2011 Rp. 20.897.833.727.- Rp. 2.066.808.960,-

Sumber: Dokumen PT AM, Data diolah

14.10 Tentang Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Bandung

(selanjutnya disebut PKPRI); ------------------------------------------------------------------

halaman 20 dari 383

S A L I N A N

14.10.1 Bahwa Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota Bandung sesuai

dengan akta anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kotamadya

Bandung tanggal 20 Mei 1995 dengan peubahan dasar diputuskan

berdasarkan rapat anggota (vide bukti C324); -----------------------------------

14.10.2 Bahwa PKPRI saat ini beralamat di jalan Soekarno Hatta No 470,

memiliki kegiatan usaha pariwisata berupa hotel, koperasi simpan pinjam

dan distribusi LPG 12 Kg (vide bukti B23, C324, C315); ---------------------

14.10.3 Bahwa PKPRI merupakan Penggabungan primer koperasi dari dinas kota

Bandung dengan jumlah anggota sekitar 90 (sembilan puluh) anggota

(vide bukti B23); ---------------------------------------------------------------------

14.10.4 Bahwa PKPRI aktif dalam kegiatan distribusi LPG dari tahun 2011

hingga Agustus 2013 (vide bukti B23); -------------------------------------------

14.10.5 Bahwa rata-rata kuota PKPRI dari tahun 2011 - hingga Agustus 2013

adalah sekitar 3400 (tiga ribu empat ratus) tabung per bulan (vide bukti

B23); -----------------------------------------------------------------------------------

14.10.6 Bahwa wilayah pemasarn PKPRI untuk distribusi LPG adalah Kota dan

Kabupaten Bandung (vide bukti B23); --------------------------------------------

14.10.7 Bahwa PKPRI melakukan pemindahan kuota untuk LPG 12 Kg kepada

perusahaan lain yaitu PT Tiga Putra yang saat ini dalam proses persiapan

dokumen pemindahan (vide bukti B23); ------------------------------------------

14.10.8 Bahwa benar PKPRI yang diwakili oleh Saudara Tatang Suryana F.

secara sadar dan tanpa tekanan dari siapapun telah menandatangani

kesepakatan bersama tentang harga jual LPG tanggal 21 Juni 2011 (vide

bukti B23); ----------------------------------------------------------------------------

14.10.9 Bahwa benar stempel yang tertera pada kesepakatan bersama tentang

harga jual LPG tanggal 21 Juni 2011 tersebut adalah stempel perusahaan

PKPRI (vide bukti B23); ------------------------------------------------------------

14.10.10 Bahwa sales point LPG PKPRI untuk wilayah pemasaran kota bandung

adalah sebanyak 74 sales point (vide bukti C384); -----------------------------

14.10.11 Bahwa Omzet penjualan LPG 12 Kg untuk PKPRI adalah sebagai

berikut:

Tabel 24. Omzet Penjualan LPG 12 Kg PKPRI

periode 2011 sampai dengan Desember 2013 (vide bukti C300)

Periode Total Penjualan 2011 3.663.428.505 2012 2.682.383.700 2013 2.203.911.500

Sumber: vide bukti C300

halaman 21 dari 383

S A L I N A N

14.10.12 Bahwa total nilai Aset diluar tanah dan bangunan untuk PKPRI adalah

sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------

Tabel 25. Nilai Aset PKPRI periode 2011 sampai dengan 2013 (Selain tanah dan Bangunan Tempat Usaha)

(vide bukti C378, C380, C382)

Sumber: Neraca Keuangan PKPRI Kota Bandung

14.11 Tentang Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara Bandung

(selanjutnya disebut KOPKAR PGN); -------------------------------------------------------

14.11.1 Bahwa KOPKAR PGN adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi

yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4490/BH/IX-19 tanggal

15 Juni 1970 yang disahkan oleh Kepala Direktorat Koperasi Propinsi

Jawa Barat, yang kemudian Koperasi melakukan perubahan Anggaran

No. Tahun Nama Aset Nilai Aset

1. 2011

Kas 89.484.414 Bank 3.107.874 Piutang Isi Gas LPG 139.822.782 Persediaan Barang 31.288.594 Simpanan di Kopana Migas

6.450.000

Tabungan di Kopana 1.120.830 Kendaraan 805.503.035 Tabung Gas LPG 640.964.631 Inventaris 44.840.600 Tagihan Fee ke Pertamina

34.353.553

Total 1,796,936,313

2. 2012


10.050.000


19.065.446

Total 1,731,541,156

3. 2013

Kas 40.489.955 Bank 11.306.351 Piutang Isi Gas LPG 153.596.782 Simpanan di Kopana Migas

10.050.000

Tabungan di Kopana 1.120.830 Kendaraan 237.017.700 Tabung Gas LPG 350.422.381 Inventaris 44.840.600 Tagihan Fee ke Ibu Merry 40.000.000

Total 888,844,599

halaman 22 dari 383

S A L I N A N

Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi Nomor 1011/KEP/KWK-10/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997

yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan

Pembinaan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat (vide bukti C108, C110); -----

14.11.2 Bahwa KOPKAR PGN berdiri pada tanggal 15 Juni 1970, memiliki

anggota sebanyak 151 (serratus lima puluh satu) orang, jumlah karyawan

sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan berfokus pada kegiatan

simpan pinjam, menjual dan membeli barang keperluan anggota (vide

bukti C52 dan BAP); ----------------------------------------------------------------

14.11.3 Bahwa KOPKAR PGN mulai mendistribusikan gas LPG untuk jenis 12

Kg dan 50 Kg sejak September 2011 (vide bukti B14); ----------------------

14.11.4 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh KOPKAR PGN untuk


(vide bukti C107): --------------------------------------------------------------------

Tabel 26. Harga Jual LPG 12 Kg KOPKAR PGN

Periode Harga Jual LPG 12 Kg Ex Agen/Gudang

2010 s/d 27 Sept 2013 Rp. 70.200,- 16 Desember 2013 Rp. 77.100,- 04 Januari 2014 Rp. 124.700,- 07 Januari 2014 s/d sekarang Rp. 91.300,-

Periode Harga Jual LPG 12 Kg Sales Point/Toko

2010 s/d 19 Des 2012 Rp. 72.200,- 09 Maret 2013 s/d 28 Juni 2013 Rp. 73.500,- 27 September 2013 s/d 16 Desember 2013 Rp. 77.100,- 04 Januari 2014 Rp. 124.700,- 07 Januari 2014 Rp. 91.300,- 31 Maret 2014 Rp. 93.500,-

Periode Harga Jual LPG 12 Kg Door to Door

2010 s/d 09 Maret 2013 Rp. 73.200,- 18 Juni 2013 s/d 27 September 2013 Rp. 75.000,- 16 Desember 2013 Rp. 78.900,- 04 Januari 2014 Rp. 131.000,- 07 Januari 2014 Rp. 96.300,- 31 Maret 2014 Rp. 96.500,-

Sumber: Dokumen KOPKAR

14.11.5 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh KOPKAR PGN untuk


(vide bukti C107): --------------------------------------------------------------------



halaman 23 dari 383

S A L I N A N

2010 s/d 2011 Rp. 367.750,- 07 Juni 2012 Rp. 467.750,- 19 Desember 2012 Rp. 654.000,- 09 Maret 2013 Rp. 675.000,- 28 Juni 2013 Rp. 624.500,- 27 September 2013 Rp. 665.000,- 16 Des 2013 s/d 07 Jan 2014 Rp. 807.000,- 31 Maret 2014 Rp. 792.000,- Periode Harga Jual LPG 50 Kg

Door to Door 2010 s/d 2011 Rp. 375.000,- 07 Juni 2012 Rp. 475.000,- 19 Desember 2012 Rp. 663.000,- 09 Maret 2013 Rp. 684.000,- 28 Juni 2013 Rp. 632.500,- 27 September 2013 Rp. 673.500,- 16 Des 2013 s/d 07 Jan 2014 Rp. 815.000,- 31 Maret 2014 Rp. 800.000,- Sumber: Dokumen KOPKAR

14.11.6 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh KOPKAR PGN dari

Pertamina untuk jenis 12 Kg dan 50 Kg dari tahun 2010 hingga tahun

2014 adalah sebagai berikut (vide bukti C107): --------------------------------

Tabel 28. Harga Beli LPG 12 Kg dan 50 Kg KOPKAR PGN

Periode Harga Beli LPG 12 Kg 50 Kg

2010 s/d 2011 Rp. 64.836,- Rp 343.650,- 07 Juni 2012 Rp. 64.836,- Rp 438.900,- 19 Des 2012 Rp. 64.836,- Rp 614.900,- 09 Maret 2013 Rp. 64.836,- Rp 635.250,- 28 Juni 2013 Rp. 64.836,- Rp 586.300,- 27 Sep 2013 Rp. 67.836,- Rp 625.350,- 16 Des 2013 Rp. 70.896,- Rp 769.750,- 04 Januari 2014 Rp. 117.252,- Rp 769.750,- 07 Januari 2014 Rp. 84.208,- Rp 769.750,- 31 Maret 2014 Rp. 83.545,- Rp 752.100,- Sumber: Dokumen KOPKAR

14.11.7 Bahwa omzet atau total penjualan KOPKAR PGN untuk LPG 12 Kg dan

50 Kg dari tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut (vide

bukti C218, C 256): ------------------------------------------------------------------

Tabel 29. Omzet atau Total Penjualan KOPKAR PGN

Periode (tahun)

Omzet LPG Total 12 Kg dan 50 Kg 12 Kg 50 Kg

2011 Rp. 5.312.876.400,- Rp. 2.701.859.250,- Rp. 8.014.735.650,- 2012 Rp. 3.444.152.400,- Rp. 3.249.758.000,- Rp. 6.693.910.400,- 2013 Rp. 3.974.967.600,- Rp. 4.341.785.000,- Rp. 8.316.752.600,-

Sumber : Laporan Laba Rugi KOPKAR PGN, diolah

halaman 24 dari 383

S A L I N A N

14.11.8 Bahwa berdasarkan neraca yang disampikan oleh KOPKAR PGN total

aset KOPKAR PGN untuk tahun 2011 sampai dengan 2012 adalah (vide

bukti C217, C256) : ------------------------------------------------------------------

Tabel 30. Jumlah Aset KOPKAR PGN

No. Tahun Aset Omzet 1 2011 Rp. 1.812.883.288,57 Rp. 1.378.060.779,80 2 2012 Rp. 2.191.513.264,25 Rp. 1.347.101.652,24

Sumber: Neraca KOPKAR PGN

14.12 Tentang PT Kurnia Sari Rahayu (selanjutnya disebut PT KSR); ------------------------

14.12.1 Bahwa PT KSR adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum

didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 22 April

1995 yang dibuat dihadapan Suliswati Muljono, S.H., Notaris di

Kabupaten Bandung, yang kemudian Perseroan melakukan perubahan

terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 04 tanggal 05 Januari

2008 yang dibuat dihadapan Elsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung

(vide bukti C19, C21); --------------------------------------------------------------

14.12.2 Bahwa PT KSR berdiri pada tanggal 22 April 1995, memiliki karyawan

sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan bidang usaha gas LPG ukuran 12 Kg

(vide bukti C18, B13); --------------------------------------------------------------

14.12.3 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT KSR untuk jenis 12

Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut (vide bukti

C18): ----------------------------------------------------------------------------------

Tabel 31. Harga Jual LPG 12 Kg PT KSR

periode Harga Jual 2010 Rp. 70.200,- 16 Desember 2013 Rp. 77.100,- 04 Januari 2014 Rp. 124.700,- 07 Januari 2014 Rp. 91.300,- Sumber: Dokumen PT KSR

14.12.4 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT KSR dari Pertamina untuk


(vide bukti C18): --------------------------------------------------------------------

Tabel 32. Harga Beli LPG 12 Kg PT KSR

periode Harga Beli Pertamina 2010 Rp. 64.836,- 16 Desember 2013 Rp. 70.896,- 04 Januari 2014 Rp. 117.252,- 07 Januari 2014 Rp. 84.208,- Sumber: Dokumen PT KSR

halaman 25 dari 383

S A L I N A N

14.12.5 Bahwa kuota yang diberikan Pertamina kepada PT KSR untuk tabung 12

Kg di tahun 2011 sampai dengan 2012 adalah sekitar 14.000 (empat belas

ribu) tabung per bulan dan untuk tahun 2013 adalah sekitar 17.000 (tujuh

belas ribu) tabung per bulan (vide bukti); ---------------------------------------

14.12.6 Bahwa omzet atau total penjualan dari PT KSR untuk LPG jenis 12 Kg

pada tahun 2011 hingga 2013 adalah : -------------------------------------------

Tabel 33. Total Penjualan PT KSR

Tahun

Tabung LPG 12 KG Harga

Penjualan (Rp) Kuota per tahun Total Penjualan

(Rp) 2011 Rp. 70.200,- 168.000 11.793.600.000 2012 Rp. 70.200,- 168.000 11.793.600.000 2013 Rp. 70.200,- 204.000 14.320.800.000

Sumber: Dokumen PT KSR, Data diolah

14.12.7 Bahwa Aset yang dimiliki oleh PT KSR diluar tanah dan bangunan adalah

6 (enam) unit kendaraan dengan rincian 1 (satu) pick up, 2 (dua) truck

engkel, 1 (satu) truck double dan 2 (dua) kendaraan bermotor roda 2 (dua)

(vide bukti C106); -------------------------------------------------------------------

14.12.8 Bahwa berdasarkan neraca laba rugi dari PT KSR Aset PT KSR untuk

tahun 2011 s/d 2013 adalah sebesar Rp. 860.000.000,- (vide bukti C245).

14.13 Tentang PT Sinarbakti Abadigas (selanjutnya disebut PT SBA); ------------------------

14.13.1 Bahwa PT SBA adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum

didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 25

September 1986 yang dibuat dihadapan Fauzi, S.H., Notaris di Sumedang

dengan nama awal PT Sinar Bakti Abadi, yang kemudian Perseroan

melakukan perubahan terakhir menjadi PT. Sinarbakti Abadigas,

sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 09 tanggal 10 Januari 2005 yang

dibuat dihadapan Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H., Notaris di

Sumedang (vide bukti C275, C296); ----------------------------------------------

14.13.2 Bahwa PT SBA berdiri sejak tahun 1971 dan pada tahun 25 September

1986 dibuat menjadi badan hukum dan mulai berjalan pada 24 September

1987, memiliki karyawan sebanyak 14 (empat belas) orang dengan

bidang usaha distribusi gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg (vide bukti

B5); -----------------------------------------------------------------------------------

14.13.3 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT SBA untuk jenis 12

Kg dan 50 Kg dari tahun 2011 hingga tahun November 2013 adalah

sesuai Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual Elpiji Anggota Bidang

halaman 26 dari 383

S A L I N A N

Elpiji Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang tanggal 21 Juni 201,

yaitu sebagai berikut (vide bukti B5) : --------------------------------------------

Tabel 34. Harga Jual LPG Tabung 12 Kg dan 50 Kg PT SBA

Criteria Harga LPG 12 Kg Harga LPG 50 Kg Ex gudang Agen Rp. 70.200,- Rp 367.750,- Sales Point/Toko Rp. 71.200,- Rp 375.000,-

Pengiriman langsung Rp. 73.200,- - Sumber: BAP PT SBA

14.13.4 Bahwa harga jual gas LPG 12 Kg untuk tahun 2014 adalah Rp 91.300,-

(vide bukti B5); -----------------------------------------------------------------------

14.13.5 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT SBA dari Pertamina untuk


(vide bukti B5): -----------------------------------------------------------------------


Periode Harga Beli Pertamina 2010 s/d 2013 Rp. 67.782,- 08 Januari 2014 Rp. 86,855,-

Sumber: BAP PT SBA

14.13.6 Bahwa kuota dari PT SBA untuk untuk gas LPG 12 Kg di tahun 2013

adalah 11.500 (sebelas ribu lima ratus) tabung per bulan (vide bukti C88);

14.13.7 Bahwa omzet atau total penjualan dari PT SBA untuk LPG jenis 12 Kg

pada tahun 2013 adalah : ------------------------------------------------------------


Tahun



(Rp) 2013 Rp. 71.200,- 138.000 9.825.600.000

Sumber: Data diolah

14.14 Tentang PT Baragas Nasional (selanjutnya disebut PT BN); -----------------------------

14.14.1 Bahwa PT BN hanya menjual gas LPG ukuran 12 Kg; ------------------------

14.14.2 Bahwa harga jual gas LPG 12 Kg yang diberlakukan oleh PT BN adalah

harga sesuai dengan yang ditentukan oleh PT Pertamina di kisaran Rp

70.200,- untuk periode tahun 2011 sampai dengan 2012 (vide bukti B18); -

14.14.3 Bahwa PT BA hanya menjual Gas LPG ke Sub Agen/toko dan tidak

menjual langsung ke konsumen (door to door) (vide bukti B18); ------------

14.14.4 Bahwa kuota yang dimiliki oleh PT BN untuk tabung 12 Kg dari tahun

2011 hingga saat ini (2014) adalah 900 (sembilan ratus) tabung per bulan

(vide bukti B18); ---------------------------------------------------------------------

14.14.5 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT BN dari Pertamina untuk

jenis 12 Kg dan 50 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai

berikut (vide bukti C359): ----------------------------------------------------------

halaman 27 dari 383

S A L I N A N

Tabel 37. Harga Beli LPG 12 Kg dan 50 Kg PT BN


2010 Rp. 64.836,- Rp 343.650,- 2011 Rp. 64.836,- Rp 343.650,- 07 Juni 2012 Rp. 64.836,- Rp 438.900,- 19 Des 2012 Rp. 64.836,- Rp 614.900,- 09 Maret 2013 Rp. 64.836,- Rp 635.250,- 28 Juni 2013 Rp. 64.836,- Rp 586.300,- 27 Sep 2013 Rp. 64.836,- Rp 625.350,- 16 Des 2013 Rp. 70.896,- Rp 769.750,- 04 Januari 2014 Rp. 117.252,- Rp 769.750,- 07 Januari 2014 Rp. 84.208,- Rp 769.750,- 15 Maret 2014 Rp. 84.208,- Rp 749.900,- Sumber: Dokumen PT BN

14.14.6 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT BN kepada konsumen

untuk jenis 12 Kg dan 50 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah

sebagai berikut (vide bukti C360): ------------------------------------------------

Tabel 38. Harga Jual LPG 12 Kg dan 50 Kg PT BN

Periode Harga jual LPG 12 Kg 50 Kg

2010 Rp. 70.200,- Rp 367.750,- 2011 Rp. 70.200,- Rp 367.750,- 07 Juni 2012 Rp. 70.200,- Rp 467.750,- 19 Des 2012 Rp. 70.200,- Rp 654.000,- 09 Maret 2013 Rp. 70.200,- Rp 675.000,- 28 Juni 2013 Rp. 70.200,- Rp 624.500,- 27 Sep 2013 Rp. 70.200,- Rp 665.000,- 16 Des 2013 Rp. 77.100,- Rp 807.000,- 04 Januari 2014 Rp. 124.700,- Rp 807.000,- 07 Januari 2014 Rp. 91.300,- Rp 807.000,- 15 Maret 2014 Rp. 91.300,- Rp 792.000,-

14.14.7 Bahwa omzet atau total penjualan dari PT BN untuk LPG jenis 12 Kg

pada tahun 2011 adalah : ------------------------------------------------------------

Tabel 39. Omzet atau Total Penjualan PT BN

Tahun



(Rp) 2011 Rp. 70.200,- 10.800 758.160.000

Sumber: Data diolah

14.14.8 Bahwa Aset yang dimiliki oleh PT BN diluar tanah dan bangunan adalah

Mobil engkel dengan merk Mitsubishi tahun 2005 dengan 3.298 cc (vide

bukti B18); ----------------------------------------------------------------------------

14.15 Tentang PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (selanjutnya disebut PT

INAHOVTRACO); -----------------------------------------------------------------------------

halaman 28 dari 383

S A L I N A N

14.15.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Indonesian Alina Houtman

Vegetables (PT INAHOVTRACO) berdasarkan Akta Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 279 tanggal 30 September 2002

dibuat dihadapan Jelly Nasseri, S.H., Notaris di Bandung, yang

mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia melalui surat No. C-0124 HT.01.01.TH 2004 tanggal

12 Maret 2004, yang kemudian perubahan anggaran dasar terakhir

berdasarkan pernyataan Akta Keputusan Rapat No. 3 tanggal 29 Oktober

2007 dibuat dihadapan Jelly Nasseri, S.H., Notaris di Bandung (vide bukti

C154, C155); -------------------------------------------------------------------------

14.15.2 Bahwa PT Inahovtraco berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor 510/3-02712-BPPT tanggal 18 Mei 2011 merupakan Perseroan

dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, termasuk distribusi

LPG (vide bukti C157, B17) ; ------------------------------------------------------

14.15.3 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT Inahovtraco dari

pertamina untuk jenis tabung 12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014

adalah sebagai berikut (vide bukti C163): ----------------------------------------

Tabel 40. Harga Beli LPG Tabung 12 Kg PT Inahovtraco

Periode Harga Beli 2010 Rp. 64.836 2011 Rp. 64.836 16 Desember 2013 Rp. 70.896 4 Januari 2014 Rp. 117.252 7 Januari 2014 Rp. 84.208 15 Maret 2014 Rp. 84.208

Sumber: Dokumen rekap harga jual & harga beli LPG 12 Kg PT Inahovtraco (vide bukti C163)

14.15.4 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT Inahovtraco untuk

jenis tabung 12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai

berikut (vide bukti C163) : ---------------------------------------------------------

Tabel 41. Harga Jual LPG Tabung 12 Kg PT Inahovtraco

Periode Harga Jual 2010 Rp. 70.200 2011 Rp. 70.200 16 Desember 2013 Rp. 77.100 4 Januari 2014 Rp. 124.700 7 Januari 2014 Rp. 91.300 15 Maret 2014 Rp. 91.300


14.15.5 Bahwa Omzet penjualan PT Inahovtraco yang didasarkan pada kuota dari

Pertamina di tahun 2014 untuk tabung LPG jenis 12 Kg rata-rata

halaman 29 dari 383

S A L I N A N

mencapai 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) s.d 2000 (dua ribu)

tabung per bulan (vide bukti B17); -----------------------------------------------

14.15.6 Bahwa berdasarkan laporan laba rugi penjualan LPG (Final) PT

Inahovtraco, hasil penjualan tahunan untuk tabung LPG jenis 12 Kg per

tahun adalah : -------------------------------------------------------------------------

Tabel 42. Omzet atau Total Penjualan PT Inahovtraco

Periode Nilai Penjualan per tahun 2011 Rp. 1.479.426.200 2012 Rp. 1.506.155.200 2013 Rp. 2.158.963.400


14.15.7 Bahwa Aset yang dimiliki oleh PT Inahovtraco diluar tanah dan bangunan

adalah 2 (dua) unit Co Diesel Engkel tahun 2006 masing-masing

memiliki nilai sekitar Rp. 125 juta, 1 (satu) mobil Toyota Kijang tahun

2004 dan tabung LPG untuk 12 Kg sebanyak 900 (sembilan ratus) dengan

nilai masing-masing mencapai Rp. 200.000 (vide bukti B17); ----------------

14.15.8 Bahwa berdasarkan dokumen neraca PT Inahovtraco, kekayaan bersih

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang dimiliki oleh PT

Inahovtraco per tahun adalah sebagai berikut: -----------------------------------

Tabel 43. Aset atau Kekayaan Bersih PT Inahovtraco

Periode Nilai 2011 Rp. 501.417.379 2012 Rp. 448.500.000 2013 Rp. 705.726.589


14.15.9 Bahwa berdasarkan SIUP kegiatan usaha PT Inahovtraco adalah

perdagangan dan jasa dengan jenis barang/jasa dagang utama yaitu hasil

industri diantaranya sarana produksi pertanian, produk-produk pertanian,

hasil bumi, alat tulis kantor, barang cetakan, perlengkapan pegawai,

makanan ternak serta untuk jasa diantaranya konsultan bisnis dan

manajemen, design interior, pemasaran perumahan, jasa pengantaran

barang (tidak menimbun) (vide bukti C157); ------------------------------------

14.15.10 Bahwa berdasarkan keterangan PT Inahovtraco yang tercatat dalam BAP,

kegiatan usaha termasuk pula distribusi pupuk (vide bukti B17); ------------

14.15.11 Bahwa PT Inahovtraco mempunyai konsumen yaitu sub agen, sebanyak

39 (tiga puluh sembilan) sub agen (vide bukti B17, C161). -------------------

14.16 Tentang PT Lembang Abadi Indah (selanjutnya disebut PT LAI); ----------------------

14.16.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Lembang Abadi Indah (PT

LAI) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 12

Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Irene Ratnaningsih Handoko, S.H.,

halaman 30 dari 383

S A L I N A N

Notaris di Bandung, yang kemudian Perseroan melakukan perubahan

anggaran dasar terakhir sesuai Akta No. 07 tanggal 18 Oktober 2013

dibuat dihadapan Irene Ratnaningsih Handoko, S.H., Notaris di Bandung,

yang mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-

58712.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 14 November 2013 (vide bukti

C164, C165, C169); -----------------------------------------------------------------

14.16.2 Bahwa PT LAI berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor

510/2-0087/2008/4459-BPPT tanggal 28 Juli 2011 merupakan Perseroan

dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, termasuk distribusi

LPG (vide bukti C177); -------------------------------------------------------------

14.16.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur PT LAI, Tetty Silviaty, yang

tercatat dalam BAP, PT LAI merupakan perusahan yang bergerak dalam

distribusi LPG hanya untuk Tabung 12 Kg, tidak untuk tabung 50 Kg dan

Bulk (vide bukti B19); ---------------------------------------------------------------

14.16.4 Bahwa berdasarkan dokumen profil perusahaan PT Lembang Abadi

Indah, perusahaan bergerak dalam bidang usaha distribusi LPG untuk

kemasan 12 Kg dan 50 Kg (vide bukti C170); -----------------------------------

14.16.5 Bahwa untuk melakukan kegiatan operasional untuk distribusi LPG, PT

LAI memiliki 7 (tujuh) karyawan (vide bukti C170, B19); --------------------

14.16.6 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT LAI dari Pertamina untuk



Tabel 44. Harga Beli LPG Tabung 12 Kg PT LAI

Periode Harga Beli 2010 Rp. 64.836 16 Desember 2013 Rp. 70.896 4 Januari 2014 Rp. 117.252 7 Januari 2014 Rp. 84,208

Sumber: Dokumen Harga Beli dan Harga jual LPG kemasan 12 Kg (vide bukti C171)

14.16.7 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT LAI untuk jenis tabung

12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 45. Harga Jual LPG Tabung 12 KG PT LAI

Periode Harga Jual (ex-gudang)

Harga Jual (toko/agen)

2010 Rp. 70.200 Rp. 71.200 s.d Rp 72.000 2011 Rp. 70.200 Rp. 71.200 s.d Rp 72.000 2013 Rp. 70.200 Rp. 71.200 s.d Rp 72.000 16 Desember 2013 Rp. 77.100 Rp. 71.200 s.d Rp 72.000 2014 Rp. 92.000 s.d Rp 93.000

halaman 31 dari 383

S A L I N A N

4 Januari 2014 Rp. 124.700 - 7 Januari 2014 Rp. 91.300 -

Sumber: Dokumen harga beli & harga jual LPG kemasan 12 Kg PT LAI (vide bukti C163, B 19)

14.16.8 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT LAI dari Pertamina untuk


berikut : --------------------------------------------------------------------------------

Tabel 46. Harga Beli LPG Tabung 50 KG PT LAI

Periode Harga Beli 9 Oktober 2010 Rp. 343.650 7 Juni 2012 Rp. 438.900 19 Desember 2012 Rp. 614.900 9 Maret 2013 Rp. 635.250 28 Juni 2013 Rp. 586.300 27 September 2013 Rp. 625.350 16 Desember 2013 Rp. 769.750 15 Maret 2014 Rp. 749.900


14.16.9 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT LAI untuk jenis tabung

50 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut: -----------

Tabel 47. Harga Jual LPG Tabung 50 Kg PT LAI

Periode Harga Jual 9 Oktober 2010 Rp. 367.750 7 Juni 2012 Rp. 467.750 19 Desember 2012 Rp. 654.000 9 Maret 2013 Rp. 675.000 28 Juni 2013 Rp. 624.000 27 September 2013 Rp. 665.000 16 Desember 2013 Rp. 807.000 15 Maret 2014 Rp. 792.000


14.16.10 Bahwa Omzet penjualan PT LAI yang didasarkan pada kuota dari

Pertamina, khusus untuk tabung LPG jenis 12 Kg yaitu di tahun 2011

mencapai 10.000 (sepuluh ribu) tabung/bulan, di tahun 2012 mencapai

9.000 (sembilan ribu) tabung/bulan dan di tahun 2013 mencapai 7.000

(tujuh ribu) tabung/bulan (vide bukti B19); -------------------------------------

14.16.11 Bahwa rata-rata total Omzet atau total penjualan dari PT LAI untuk

tabung LPG jenis 12 Kg per tahun adalah : --------------------------------------

Tabel 48. Omzet atau Total Penjualan Tabung 12 Kg PT LAI

Periode Harga Jual (ex-agen)

Rata-rata total penjualan per

tahun

Nilai Omzet

2011 Rp. 70.200 120.000 Rp. 8.424.000.000 2012 Rp. 70.200 108.000 Rp. 7.581.600.000 2013 Rp. 70.200 84.000 Rp. 5.896.800.000

halaman 32 dari 383

S A L I N A N

Sumber: vide bukti B19, diolah

14.16.12 Bahwa Aset yang dimiliki oleh PT LAI diluar tanah dan bangunan adalah

Truk double Hino Dutro tahun 2003 sebanyak 1 (satu) unit, engkel merek

Mitsubishi PS 100 tahun 2002 sebanyak 1 (satu) unit, Pick-up merek

Suzuki Carry tahun 2003 sebanyak 1 (satu) unit, total nilai Aset untuk

kendaraan operasional mencapai Rp. 160.000.000 dan untuk tabung gas

sebanyak 600 (enam ratus) tabung dengan nilai masing-masing Rp.

200.000, dengan demikian total nilai Aset secara keseluruhan mencapai

Rp. 240.000.000 (vide bukti B19); ------------------------------------------------

14.16.13 Bahwa PT LAI mempunyai sales point mencapai 100 (seratus) sales point

(vide bukti C172). --------------------------------------------------------------------

14.17 Tentang PT Sawitto Indah Berkah (selanjutnya disebut PT SIB); -----------------------

14.17.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Sawitto Indah Berkah (PT

SIB) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 26

Januari 2004 yang dibuat dihadapan Christy Sukmiati Sutadikusumah,

S.H., Notaris di Sumedang, yang kemudian Perseroan melakukan

perubahan terakhir sesuai Akta No. 09 tanggal 26 September 2008 dibuat

dihadapan Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H., Notaris di Sumedang,

yang mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-

31446.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 09 Juli 2009 (vide bukti C91, C93,

C98); -----------------------------------------------------------------------------------

14.17.2 Bahwa PT SIB berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor

503.SIUP/359/10-13/BPMPP/PK/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012

merupakan Perseroan dengan jenis kegiatan usaha sebagai Agen LPG

Pertamina (Gas LPG 12 Kg dan 50 Kg) (vide bukti C97); ---------------------


SIB memiliki 10 (sepuluh) karyawan (vide bukti C92); -----------------------

14.17.4 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT SIB dari Pertamina untuk

jenis tabung 12 Kg pada tahun 2011 sebesar Rp. 70.200 dan untuk jenis

tabung 50 Kg sebesar Rp. 367.750 (vide bukti C171); -------------------------

14.17.5 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT SIB untuk jenis tabung


Tabel 49. Harga Jual LPG Tabung 12 KG PT SIB



Harga Jual ke Konsumen

(end user) 2009-2013 Rp. 70.200 Rp. 71.200 Rp. 73.200

halaman 33 dari 383

S A L I N A N

Sumber: Dokumen harga jual LPG kemasan 12 Kg PT SIB (vide bukti C92)

14.17.6 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT SIB untuk jenis tabung





Harga Jual ke Konsumen (end user)

2009-2012 Rp. 367.750 - Rp. 375.000 15-06-2012 Rp. 467.750 - Rp. 475.000 01-12-2013 Rp. 655.750 - Rp. 663.000 19-03-2013 Rp. 677.750 - Rp. 685.000 04-07-2013 Rp. 627.750 - Rp. 635.000 04-10-2013 Rp. 665.750 - Rp. 673.000


14.17.7 Bahwa Omzet penjualan PT SIB yang didasarkan pada kuota dari

Pertamina pada tahun 2011 mencapai 16.000 (enam belas ribu)

tabung/bulan untuk tabung LPG 12 Kg dan sekitar 25-50 tabung/bulan

untuk tabung LPG 50 Kg (vide bukti B39); -------------------------------------

14.17.8 Bahwa berdasarkan dokumen laba rugi dari PT SIB, total penjualan atau

Omzet untuk tabung LPG jenis 12 Kg dan 50 Kg per tahun adalah: ---------

Tabel 51. Omzet atau Total Penjualan PT SIB

Periode Nilai Omzet LPG Tabung 12 Kg

Nilai Omzet LPG Tabung 50 Kg

2011 Rp. 13.831.360.900 Rp. 559.610.000 2012 Rp. 14.418.864.836 Rp. 463.948.900 2013 Rp. 15.718,695,916 Rp. 405.860.000


14.17.9 Bahwa Aset kendaraan yang dimiliki oleh PT SIB diluar tanah dan

bangunan adalah 1 (satu) unit mobil double kapasitas 150 tb, 3 (tiga) unit

mobil engkel kapasitas 110 tb dan 1 (satu) unit mobil Pick-up kapasitas

50 tb (vide bukti C92, C343); ------------------------------------------------------

14.17.10 Bahwa berdasarkan dokumen neraca PT SIB, kekayaan bersih tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang dimiliki oleh PT SIB per

tahun adalah sebagai berikut: ------------------------------------------------------

Tabel 52 Aset atau Kekayaan Bersih PT SIB



14.17.11 Bahwa PT SIB mempunyai sales point mencapai 127 (seratus dua puluh

tujuh) sales point (vide bukti C100). ----------------------------------------------

14.18 Tentang PT Guna Bumi Utama (selanjutnya disebut PT GBU); -------------------------

halaman 34 dari 383

S A L I N A N

14.18.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Guna Bumi Utama (PT

GBU) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 11

Desember 2000 yang dibuat dihadapan Diana Indrawati Hermawan, S.H.,

M.Hum., Notaris di Bandung, yang mendapatkan Penetapan dari Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.

C-13240.HT.01.01.TH.2001 tanggal 18 Oktober 2001, yang kemudian

Perseroan melakukan perubahan terakhir sesuai Akta No. 03 tanggal 14

Februari 2012 dibuat dihadapan Boy Budiman Iskandar, S.H., Notaris di

Kota Bandung (vide bukti C181, C183, C186); ---------------------------------

14.18.2 Bahwa PT GBU berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor 510/3-004/2006/07110-BMPPT tanggal 31 Desember 2009

merupakan Perseroan dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa

untuk hasil produksi Pertamina khususnya minyak tanah, gas LPG 3 Kg

dan 12 Kg (vide bukti C157); ------------------------------------------------------


GBU memiliki 4 (empat) karyawan (vide bukti B7); ---------------------------

14.18.4 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT GBU untuk jenis

tabung 12 Kg di tahun 2011 sebesar Rp. 70.200 (vide bukti B7); -----------

14.18.5 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur PT GBU, yang tercatat dalam

BAP, kuota yang didapat dari Pertamina di tahun 2010 mencapai 3.500

(tiga ribu lima ratus) tabung per bulan untuk tabung 12 Kg dan 700 (tujuh

ratus) tabung per bulan untuk tabung 50 Kg, selanjutnya di tahun 2011

sampai dengan 2014 mencapai 8.000 (delapan ribu) tabung per bulan

untuk tabung 12 Kg sedangkan untuk tabung LPG 50 Kg sejak tahun

2011 telah menghentikan penjualan (vide bukti B7); ---------------------------

14.18.6 Bahwa berdasarkan dokumen laba rugi dari PT GBU, total penjualan atau

Omzet untuk tabung LPG jenis 12 Kg dan 50 Kg per tahun adalah: ---------

Tabel 53. Omzet atau Total Penjualan PT GBU

Periode Nilai Omzet LPG Tabung 12 Kg 2011 - 2012 - 2013 Rp. 7.411.674.000


14.18.7 Bahwa berdasarkan dokumen neraca PT GBU, kekayaan bersih atau Aset

perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang

dimiliki oleh PT GBU per tahun adalah sebagai berikut: ----------------------

halaman 35 dari 383

S A L I N A N

Tabel 54. Aset atau Kekayaan Bersih PT GBU

Periode Nilai Aset 2011 - 2012 - 2013 Rp. 431.670.442


14.18.8 Bahwa berdasarkan dokumen daftar Aset PT GBU, nilai Aset perusahaan

untuk kendaraan, tabung LPG dan kelengkapan sarana dan prasarana

kantor, dijelaskan sebagai berikut: ------------------------------------------------

Tabel 55. Daftar Aset PT GBU

No. Jenis Aset Nilai Aset 1. TRUK UTAMA: 1 (satu) Unit Light Truck Double

kapasitas isi 168 (serratus enam puluh delapan) Tabung gas LPG 12 Kg, merek Mitsubishi Colt Diesel Tahun Pembuatan 2011.

Rp. 150.000.000

2. TRUK PENDUKUNG: 1 (satu) Unit Light Truck Engkel kapasitas isi 100 (seratus) Tabung gas LPG 12 Kg, merek Mitsubishi Colt Diesel Tahun Pembuatan 1997.

Rp. 65.000.000

3. Tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) buah.

Rp. 146.312.000

4 Kelengkapan Sarana Prasarana, 1 (satu) Unit Timbangan Kasar, 2 (dua) Unit alat Pemadam Api Ringan.

Rp. 3.000.000

Jumlah Rp. 364.312.000 Sumber: vide bukti C349

14.18.9 Bahwa PT GBU mempunyai sales point sebanyak 22 (dua puluh dua) sales

point, akan tetapi sejak periode 2013-2014 terjadi penyusutan jumlah

sales point menjadi 16 (enam belas) sales point yang dikarenakan pindah

ke agen lain (vide bukti C188). ----------------------------------------------------

14.19 Tentang PT Griya Putra Anugrah (selanjutnya disebut PT GPA); -----------------------

14.19.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Griya Putra Anugrah (PT

GPA) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 33 tanggal 11

Juni 2007 yang dibuat dihadapan Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum.,

Notaris di Bandung (vide bukti 105); ---------------------------------------------

14.19.2 Bahwa PT GPA berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor 503.70065-HER/PK/1871/KPPT/2013 tanggal 12 Juli 2013

merupakan Perseroan dengan kegiatan usaha sebagai penyalur untuk LPG

ukuran 6 Kg, 9 Kg, 14 Kg, 15 Kg, 50 Kg (vide bukti C214); -----------------

14.19.3 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT GPA dari Pertamina untuk



halaman 36 dari 383

S A L I N A N

Tabel 56. Harga Beli LPG Tabung 12 Kg PT GPA

Periode Harga Beli 2010 Rp. 64.836 2011 Rp. 64.836 2012 Rp. 64.836 2013 Rp. 64.836 Desember 2013 Rp. 70.869 Januari 2014 Rp. 117.252

Sumber: Dokumen Harga Beli dan Harga jual LPG 12 Kg (vide bukti C103)

14.19.4 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT GPA untuk jenis

tabung 12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut: -

Tabel 57. Harga Jual LPG Tabung 12 Kg PT GPA

Periode Harga Jual 2010 Rp. 70.200 2011 Rp. 70.200 2012 Rp. 70.200 2013 Rp. 70.200 Desember 2013 Rp. 77.100 Januari 2014 Rp. 124.700


14.19.5 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT GPA dari Pertamina untuk


berikut : --------------------------------------------------------------------------------


Periode Harga Beli 2010 Rp. 343.650 2011 Rp. 343.650 Juni 2012 Rp. 438.900 Desember 2012 Rp. 614.900 Maret 2013 Rp. 635.250 Juni 2013 Rp. 586.300 September 2013 Rp. 625.350 Desember 2013 Rp. 769.750 Maret 2014 Rp. 749.900


14.19.6 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT GPA untuk jenis

tabung 50 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut: --


Periode Harga Jual 2010 Rp. 367.750 2011 Rp. 367.750 Juni 2012 Rp. 467.750 Desember 2012 Rp. 654.000 Maret 2013 Rp. 675.000 Juni 2013 Rp. 624.000 September 2013 Rp. 665.000

halaman 37 dari 383

S A L I N A N

Desember 2013 Rp. 807.000 Maret 2014 Rp. 792.000


14.19.7 Bahwa kuota yang diberikan oleh Pertamina untuk PT GPA periode tahun

2011 sampai dengan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut: ------------------

Tabel 60. Total Kuota LPG Tabung 12 Kg dan 50 Kg PT GPA

Periode Kuota untuk tabung 12 Kg (tabung/bulan)

Kuota untuk tabung 50 Kg (tabung/bulan)

2011 15.000 30 2012 12.000 30 2013 14.000 30 2014 13.400 30

Sumber: vide bukti B16 Penyelidikan

14.19.8 Bahwa rata-rata total Omzet atau total penjualan dari PT GPA untuk


Tabel 61. Omzet atau Total Penjualan Tabung 12 Kg PT GPA

Periode Harga Jual Rata-rata total penjualan per tahun

Nilai Omzet

2011 Rp. 70.200 180.000 Rp. 12.636.000.000 2012 Rp. 70.200 144.000 Rp. 10.108.800.000 2013 Rp. 70.200 168.000 Rp. 11.793.600.000

Sumber: vide bukti B16 Penyelidikan, diolah

14.19.9 Bahwa rata-rata total Omzet atau total penjualan dari PT GPA untuk




Nilai Omzet

2011 Rp. 367.750 360 Rp. 132.390.000 2012 Rp. 467.750 360 Rp. 168.390.000 2013 Rp. 675.000 360 Rp. 243.000.000

Sumber: vide bukti B16 Penyelidikan, diolah

14.19.10 Bahwa Aset yang dimiliki oleh PT GPA diluar tanah dan bangunan

adalah 1 (satu) unit Tronton, 3 (tiga) unit Mobil Engkel, 1 (satu) unit

Mobil Grandmax dan 1 (satu) unit truk double dengan perkiraan aset

armada dengan total mencapai Rp. 1,65 Miliar (vide bukti B16); ------------

14.19.11 Bahwa PT GPA mempunyai sales point mencapai 49 (empat puluh

sembilan) sales point (vide bukti C104). -----------------------------------------

14.20 Tentang PT Api Gas Nasional (selanjutnya disebut PT AGN); --------------------------

14.20.1 Bahwa PT Api Gas Nasional (PT AGN) berdasarkan Akta Nomor 22

tanggal 22 Desember 2010 dihadapan R. Maya Sofia Ningrum, S.H.,

M.Kn., Notaris di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari

Kementerian Hukum dan HAM No AHU-13632.AH.01.01 Tahun 2011

halaman 38 dari 383

S A L I N A N

selanjutnya perseroan mengalami perubahan pemegang saham serta

perubahan direksi dan dewan komisaris yang tertuang pada Berita Acara

Rapat Pemegang Saham No 03 Tanggal 17 Maret 2014 dihadapan R.

Maya Sofia Ningrum, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung (vide bukti C127,

C128, C140); -------------------------------------------------------------------------

14.20.2 Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/3-2079-

BPPT tanggal 15 April 2011 PT AGN termasuk dalam SIUP besar

dengan nilai modal dan kekayaan bersih Rp. 650.000.000,- (vide bukti

C129); ---------------------------------------------------------------------------------

14.20.3 Bahwa PT AGN yang berdiri pada 22 Desember 2010 memiliki karyawan

sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan bidang usaha pendistribusian

gas LPG 12 Kg dan 50 Kg, berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No.

101115216406 yang diterbitkan tanggal 1 April 2011 dan berlaku hingga

01 April 2016 dengan Kegiatan Usaha perdagangan gas LPG (vide bukti

B15); -----------------------------------------------------------------------------------

14.20.4 Bahwa PT AGN memulai usaha pendistribusian gas LPG 12 Kg dan 50

Kg sejak Juli 2011 (vide bukti B15); ----------------------------------------------

14.20.5 Bahwa harga jual yang diberlakukan PT AGN untuk jenis 12 Kg dari

tahun 2011 hingga tahun 2013 untuk tingkat sales point/sub agen adalah

sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------

Tabel 63. Harga Jual LPG 12 Kg PT AGN untuk sales point/sub agen

Periode Harga Jual LPG 12 Kg Sales point/Sub agen 2011 Rp. 70.200,- 2012 Rp. 72.000,- 2013 Rp. 72.000,-

Sumber: vide bukti B15 Penyelidikan

Tabel 64. Harga Jual LPG 12 Kg PT AGN untuk end user

Periode Harga Jual LPG 12 Kg End User 2011 Rp. 75.000,- 2012 Rp. 75.000,- 2013 Rp. 77.000,-

Sumber: data BAP (vide bukti B15 Penyelidikan) PT AGN

14.20.6 Bahwa harga jual yang diberlakukan untuk jenis 50 Kg dari tahun 2011

hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut: ---------------------------------------

Tabel 65. Harga Jual LPG 50 Kg PT AGN untuk ex agen

Periode Harga Jual LPG 50 Kg ex agen 2011 Rp. 367.750,- 2012 Rp. 372.750,- 2013 Rp. 392.750,-

Sumber: vide bukti B15

halaman 39 dari 383

S A L I N A N

14.20.7 Bahwa kuota per bulan LPG PT AGN dari tahun 2011 hingga tahun 2013

untuk jenis 12 Kg adalah sebagai berikut: ----------------------------------------

Tabel 66. Jumlah Kuota LPG 12 Kg PT AGN Periode 2011 s.d April 2014

Periode Kuota April 2014 27.000

2013 25.000 2012 12.000 2011 10.000


14.20.8 Bahwa kuota per bulan LPG PT AGN dari tahun 2011 hingga tahun 2013

untuk jenis 50 Kg adalah sebagai berikut: ----------------------------------------


Periode Kuota April 2014 300

Mei-Desember 2013 350 Januari-Mei 2013 250

2012 70 2011 20


14.20.9 Bahwa Omzet penjualan untuk LPG PT AGN periode Juni 2011 s.d

Desember 2013 adalah sebagai berikut: ------------------------------------------

Tabel 68.Omzet penjualan LPG 12 Kg & 50 Kg PT AGN periode Juni 2011 s.d Desember 2013

Periode Total Penjualan Juni 2011 10.471.161.500

2012 25.124.181.900 2013 29.478.022.625


14.20.10 Bahwa total nilai Aset diluar tanah dan bangunan PT AGN adalah sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------

Tabel 69. Nilai Aset Diluar Tanah Dan Bangunan PT AGN No. Tahun Nama Aset Nilai Aset 1. 2011 Inventaris Kantor 16.975.000

Kendaraan 1.695.000.000 Tabung Gas LPG 867.690.840

Total 2,579,665,840 2. 2012 Inventaris Kantor 12.125.000

Kendaraan 2.259.000.000 Tabung Gas LPG 1.390.473.880



Total 4,707,128,290 Sumber: vide bukti C305, C309, C313

14.20.11 Bahwa asset yang dimiliki oleh PT AGN diluar tanah dan bangunan

adalah 24 (dua puluh empat) armada mobil, Mobil double berjumlah 5

halaman 40 dari 383

S A L I N A N

(lima) mobil jenis 120 PS, Mobil Engkel berjumlah 9 (sembilan) mobil,

Mobil Pick-up berjumlah 5 (lima) mobil semua bermerek Mitsubishi,

mobil jenis Fuso merk Mitsubishi berjumlah 2 (dua) buah armada dan

Triseda merek Kaisar sebanyak 3 (tiga) buah, dengan total nilai aset

kendaraan sebesar Rp. 3.332.000.000,- (vide bukti B15); ---------------------

14.21 Tentang Surat Kesepakatan 21 Juni 2011; ---------------------------------------------------




Bandung Sumedang (selanjutnya disebut Surat Kesepakatan Harga) (vide

bukti C1);------------------------------------------------------------------------------


yang melakukan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 di

atas adalah PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM, PKPRI,

KOPKAR PGN, PT ASLI, PT KSR, PT SBA, PT BN, PT YUNITA

PERMAI, PT INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA, PT

AGN; ----------------------------------------------------------------------------------


Kg, tabung isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan bulk LPG; ---------------

14.21.4 Bahwa harga yang disepakati untuk tabung isi 12 Kg adalah Rp. 70.200,-

per tabung untuk ex Gudang Agen; -----------------------------------------------


per tabung untuk franco sub agen/Penyalur/Toko/Sales Point; ---------------


per tabung untuk pengiriman langsung oleh agen untuk konsumen akhir

dan pengguna perantara (Industri/Hotel/Rumah sakit); ------------------------

14.21.7 Bahwa harga yang disepakati untuk tabung isi 50 Kg adalah Rp.

367.750,- per tabung untuk ex Gudang Agen; -----------------------------------

14.21.8 Bahwa harga yang disepakati untuk tabung isi 50 Kg adalah Rp.

375.000,- per tabung untuk franco sub agen/ Penyalur/Toko/Sales Point; --

14.21.9 Bahwa harga yang disepakati untuk penjualan menggunakan bulk LPG

adalah Rp. 10.250,- per kilogram untuk franco pengguna perantara

(Industri/Hotel/Rumah sakit) untuk wilayah Bandung Sumedang; -----------

14.21.10 Bahwa dalam kesepakat ini selain penetapan harga juga disetujui tentang

larangan untuk memberikan discount/potongan harga dari harga

kesepakatan; -------------------------------------------------------------------------

halaman 41 dari 383

S A L I N A N

14.21.11 Bahwa dalam surat kesepakatan disepakati larangan untuk mengambil

alih pelanggan yang telah dibina oleh agen lain; --------------------------------

14.21.12 Bahwa dalam keterangannya PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT

TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT KSR, PT SBA, PT BN, PT

INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA dan PT AGN

mengakui telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual

LPG Anggota Bidang LPG HISWANA MIGAS DPC Bandung

Sumedang tanggal 21 Juni 2011. Penandatanganan dimaksud dilakukan

dengan sadar dan tanpa paksaan dari Pihak manapun; -------------------------

14.21.13 Bahwa berdasarkan keterangannya, stampel perusahaan PT LRI, PT SBR,

PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT KSR, PT

SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA

dan PT AGN yang digunakan dalam Surat Kesepakatan Bersama Harga

Jual LPG Anggota Bidang LPG HISWANA MIGAS DPC Bandung

Sumedang tanggal 21 Juni 2011 adalah benar milik PT LRI, PT SBR, PT

SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT KSR, PT

SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA

dan PT AGN; -------------------------------------------------------------------------

14.21.14 Bahwa berdasarkan keterangan, data, dan informasi didapatkan fakta jika

isi dalam surat kesepakatan tersebut efektif dijalankan oleh pihak-pihak

yang menandatanganinya. ----------------------------------------------------------

14.22 Tentang Penyesuaian Harga LPG Kemasan Tabung 12 Kg dan 50 Kg; ----------------

14.22.1 Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 SR LPG Region II Rayon V PT

Pertamina (Persero), Bpk Lucky Pangemanan mengeluarkan Surat Nomor

205/F13130/2009-S8. Surat tersebut mengacu kepada Memorandum Vice

President Gas Domestik No. 1885/F1050/2009-S3 tanggal 09 Oktober

2009 perihal: Penyesuaian Harga LPG Kemasan Tabung 6 Kg, 12 Kg dan

50 Kg dan Surat Manajer Gas Domestic Region II No 6648/F12500/2009-

S3 tanggal 09 Oktober 2009, perihal: Penyesuaian Harga LPG Kemasan

Tabung 6 Kg, 12 Kg dan 50 Kg; ---------------------------------------------------

14.22.2 Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 205/F13130/2009-S8 diketahui harga

jual LPG kemasan tabung 6 Kg, 12 dan 50 Kg yang berlaku untuk

penyerahan terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2009. Harga jual agen ke

konsumen Refill LPG 12 Kg adalah Rp 70.200,- per tabung dan Rp

367.750,- per tabung untuk refill LPG 50 Kg. Harga tersebut sudah

termasuk PPN 10% atas margin Agen; -------------------------------------------

halaman 42 dari 383

S A L I N A N


jual LPG kemasan tabung 6, 12 & 50 Kg eks Agen diluar radius 60 Km

dari SPPBE terdekat adalah harga jual Agen ke Konsumen ditambah

dengan biaya angkutan yang sesuai dengan ketentuan biaya angkutan

dalam SK Menteri Perhubungan RI; ----------------------------------------------

14.22.4 Bahwa berdasarkan Surat Domestic Gas Region Manager III PT

Pertamina (Persero) No 4006/F13450/2013-S3 tertanggal 13 Desember

2013 diketahui bahwa terdapat penyesuaian harga jual LPG 12 Kg dan 50

Kg yang berlaku untuk penyerahan terhitung mulai tanggal 16 Desember

2013 sampai dengan 15 Maret 2014 (vide bukti C34); -------------------------



2013 diketahui harga jual eks Agen (termasuk PPN) di wilayah Bandung-

Jabar untuk LPG kemasan tabung isi 12 Kg adalah Rp. 77.100,- per

tabung dan Rp. 807.000,- per tabung isi 50 Kg (vide bukti C34). ------------

14.23 Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan beberapa Terlapor diketahui

bahwa kesepakatan harga jual LPG sebagaimana yang tertuang dalam Surat

Kesepakatan Harga efektif diberlakukan, setidaknya harga yang terdapat dalam

surat kesepakatan dijadikan acuan harga jual kepada konsumen oleh para Terlapor;-

14.24 Bahwa berdasarkan dokumen yang diperoleh diketahui bahwa kesepakatan harga

jual sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Harga efektif

diberlakukan (vide bukti dokumen penjualan dan harga jual); ---------------------------

14.25 Bahwa berdasarkan keterangan dan dokumen yang diperoleh, kesepakatan harga

dilakukan tanpa persetujuan PT Pertamina (Persero) ( vide bukti BAP Terlapor dan

Saksi); ---------------------------------------------------------------------------------------------

14.26 Bahwa dalam surat kesepakatan harga, tingkat harga yang ditetapkan oleh PT

Pertamina (Persero) adalah tingkat harga ex gudang agen yaitu sebesar Rp.

70.200,-/tabung 12 Kg dan Rp. 367.750,-/tabung 50 Kg (vide bukti B21 dan C1); ---

14.27 Bahwa dalam surat kesepakatan harga, tingkat harga yang ditetapkan oleh para

Terlapor yaitu tingkat harga di level Franco sub agen/ Penyalur/Toko/Sales Point

(Rp. 71.200,-/tabung 12 Kg dan Rp. 375.000,-/tabung 50 Kg) dan di level

pengiriman langsung oleh Agen untuk konsumen akhir (Rp. 73.200,-/ tabung 12

Kg) merupakan hasil dari kesepakatan bersama karena tingkat harga tersebut tidak

diatur oleh PT Pertamina (Persero) (vide bukti B21 dan C1); ----------------------------

14.28 Bahwa berdasarkan keterangan dari Hiswana Migas DPC Bandung-Sumedang

diketahui PT ASLI yaitu salah satu Pihak yang turut menandatangai surat

kesepakatan harga sudah tidak melakukan kegiatan usaha penjualan LPG karena

halaman 43 dari 383

S A L I N A N

entitas perusahaan tersebut sudah tidak ada. Kuota LPG PT ASLI diambil oleh PT

Al Yamin (vide bukti B3); ---------------------------------------------------------------------

14.29 Bahwa berdasarkan keterangan PT Al Yamin diketahui bahwa PT ASLI tidak

melakukan kegiatan usaha distribusi LPG kemasan tabung isi 12 Kg dan 50 Kg

karena kuota telah diambil oleh PT Al Yamin. Pengambil alihan kuota atas dasar

pertemuan antara PT Al Yamin, PT ASLI dan PT Pertamina (Persero) Cabang

Bandung. Pengambil alihan kuota dilakukan pada tahun 2011 (vide bukti B22); -----

14.30 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi (PT Sidomulyo Rotua) dan Hiswana Migas

DPC Bandung-Sumedang diketahui PT Yunita Permai telah melebur dengan PT

Sidomulya Rotua, sehingga entitas PT Yunita Permai sudah tidak ada (vide bukti

B3 dan B20); -------------------------------------------------------------------------------------

14.31 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi (Dwi Manoveri) dan dokumen surat PT

Pertamina (Persero) diketahui untuk ex Gudang Agen, tingkat harga LPG sebesar

Rp. 70.200,- per tabung isi 12 Kg dan Rp. 367.750,- per tabung isi 50 Kg efektif

berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 (vide bukti B21); ------------------

14.32 Bahwa memperhatikan fakta terdapatnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang berbadan

hukum Koperasi, maka sebelum diuraikan analisa pemenuhan unsur Pasal 5

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, akan diuraikan mengenai Pengecualian

yang diatur didalam Pasal 50 huruf i Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

14.32.1 Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf i Undang-undang No 5 Tahun 1999

menyatakan sebagai berikut: ------------------------------------------------------

Pasal 50 ------------------------------------------------------------------------------

“Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah: -----------

Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani

anggotanya.” ------------------------------------------------------------------------

Penjelasan Pasal 50 huruf i -------------------------------------------------------

“Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi

pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat

umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi

termasuk kredit dan vahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan

mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

14.32.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 dan penjelasannya, maka pengecualian hanya diperuntukkan

kepada Koperasi yang hanya melakukan kegiatan usahanya untuk

melayani anggota Koperasinya saja; ---------------------------------------------

halaman 44 dari 383

S A L I N A N

14.32.3 Bahwa mengingat ketentuan tersebut, maka perlu untuk dilakukan

analisa apakah 2 (dua) pelaku usaha yang berbentuk Koperasi, yakni

PKPRI dan KOPKAR PGN hanya melayani kebutuhan anggotanya saja

atau tidak; ----------------------------------------------------------------------------

14.32.4 Bahwa berdasarkan keterangan, data dan informasi yang ada, maka

kegiatan usaha yang dilakukan PKPRI dan KOPKAR PGN tidak hanya

melayani kebutuhan anggotanya saja, namun juga melayani kebutuhan

masyarakat umum; ------------------------------------------------------------------

14.32.5 Bahwa dengan demikian, maka PKPRI dan KOPKAR PGN sebagai

pelaku usaha yang berbadan hukum Koperasi tidak dapat dikecualikan

sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ------

14.32.6 Bahwa setelah uraian mengenai pengecualian yang diatur didalam Pasal

50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berikut akan diuraikan

analisa pemenuhan unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

14.32.7 Bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

menyatakan sebagai berikut: ------------------------------------------------------

1) pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; ----------------------------------------------------

2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi : a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau; b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

14.32.8 Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung

unsur-unsur sebagai berikut: ------------------------------------------------------

14.32.8.1 Pelaku Usaha ------------------------------------------------------------

1) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1

angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

“Orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang

ekonomi”; -----------------------------------------------------------

2) Bahwa sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para

terlapor dalam bab Para Pihak di atas, Tim menilai bahwa

PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT PT TGT, PT AM,

PT KSR, PT SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO, PT LAI,

halaman 45 dari 383

S A L I N A N

PT SIB, PT GBU, PT GPA, PT AGN adalah perusahaan

yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan dan

melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia dan KOPKAR PGN adalah badan

usaha yang berbentuk Koperasi yang didirikan dan

melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku

usaha sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------------------

3) Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha telah

terpenuhi. -----------------------------------------------------------

14.32.8.2 Perjanjian Penetapan Harga ------------------------------------------

1) Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah : --------------

“suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha

lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak

tertulis.“ -------------------------------------------------------------

2) Bahwa Tim menemukan adanya Surat Kesepakatan

Bersama Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG Hiswana

Migas DPC Bandung Sumedang tanggal 21 Juni 2011; -----

3) Bahwa yang diatur dalam kesepakatan tersebut adalah

tentang harga jual LPG tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg,

dan penjualan menggunakan bulk LPG; ------------------------

4) Bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani PT LRI,

PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM, PKPRI,

KOPKAR PGN, PT KSR, PT SBA, PT BN, PT

INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA

dan PT AGN yang juga merupakan anggota dari Hiswana

Migas DPC Bandung Sumedang; -------------------------------

5) Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Surat

Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Anggota Bidang

LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang tanggal 21

Juni 2011 berjalan efektif; ----------------------------------------

6) Bahwa secara formal maupun materiil kesepakaan harga

telah dibentuk oleh para terlapor yang merupakan

distributor/agen gas LPG untuk jenis 12 Kg, tabung isi 50

halaman 46 dari 383

S A L I N A N

Kg, dan penjualan menggunakan bulk LPG untuk wilayah

Bandung dan Sumedang dalam kurun waktu mulai 21 Juni

2011 sampai dengan 15 Desember 2013; ----------------------

7) Bahwa dengan demikian unsur perjanjian penetapan harga

telah terpenuhi. -----------------------------------------------------

14.32.8.3 Pesaing ------------------------------------------------------------------

1) Bahwa sesuai dengan definisi pasar bersangkutan yang

telah ditetapkan oleh Tim yaitu penjualan Produk LPG

kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg dan penjualan

menggunakan bulk LPG dengan wilayah pemasaran di

Bandung Sumedang, maka Tim mengidentifikasi pelaku

usaha yang berada pada pasar bersangkutan tersebut adalah

PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM,

PKPRI, KOPKAR PGN, PT KSR, PT SBA, PT BN, PT

INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA

dan PT AGN; -------------------------------------------------------

2) Bahwa berdasarkan uraian pada unsur perjanjian

penetapan harga di atas, diketahui bahwa terdapat

kesepakatan Bersama Harga Jual LPG untuk produk LPG

kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg dan bulk yang

secara materil dilakukan oleh PT LRI, PT SBR, PT SKI,

PT AJP, PT TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT

KSR, PT SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO, PT LAI, PT

SIB, PT GBU, PT GPA dan PT AGN; -------------------------

3) Bahwa PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT

AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT KSR, PT SBA, PT BN,

PT INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA

dan PT AGN berada pada pasar bersangkutan yang sama

sebagaimana telah diidentifikasi oleh Tim, sehingga pelaku

usaha yang satu bersaing dengan pelaku usaha yang

lainnya; --------------------------------------------------------------

4) Bahwa dengan demikian unsur pesaing telah terpenuhi. ----

14.32.8.4 Unsur Barang dan atau Jasa ------------------------------------------

1) Bahwa yang dimaksud dengan Barang menurut Pasal 1

Angka 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud,

baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

halaman 47 dari 383

S A L I N A N

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; -----------

2) Bahwa dalam penyelidikan ini yang dimaksud barang

adalah LPG dengan merk Elpiji dengan ukuran tabung 12

Kg, 50 Kg dan Bulk; -----------------------------------------------

3) Bahwa dengan demikian unsur barang telah terpenuhi. ------

14.32.8.5 Pasar bersangkutan ----------------------------------------------------

Bahwa Tim menilai pasar persangkutan penyelidikan ini

adalah produk LPG kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi 50

Kg dan penjualan menggunakan bulk LPG dengan wilayah

pemasaran di Bandung Sumedang kurun waktu 11 Juni 2011

sampai dengan 15 Desember 2013. ----------------------------------

14.32.8.6 Unsur Usaha Patungan ------------------------------------------------

1) Bahwa perusahaan patungan adalah sebuah perusahaan

yang dibentuk melalui perjanjian oleh 2 (dua) pihak atau

lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama,

dimana para pihak bersepakat untuk membagi

keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara

proporsional berdasarkan perjanjian tersebut; -----------------

2) Bahwa Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual Elpiji


Sumedang tanggal 21 Juni 2011 tidak dilakukan dalam

suatu usaha patungan; ---------------------------------------------

3) Bahwa dengan demikian unsur usaha patungan tidak

terpenuhi. -----------------------------------------------------------

14.32.8.7 Unsur Perjanjian yang didasarkan Undang-undang yang

Berlaku ------------------------------------------------------------------

1) Bahwa perjanjian penetapan harga yang dilakukan bukan

merupakan perjanjian yang didasarkan oleh Undang-

undang yang berlaku; ---------------------------------------------

2) Bahwa dengan demikian unsur perjanjian yang didasarkan

Undang-undang yang berlaku tidak terpenuhi. ----------------

14.33 Bahwa berikut Saksi yang telah didengar keterangannya selama proses

penyelidikan: -------------------------------------------------------------------------------------

14.33.1 Wawan Sofyan, Direktur PT Sawitto Indah Berkah; ---------------------------

14.33.2 Chandra Irawan, Direktur Operasional PT Limas Raga Inti; ------------------

14.33.3 Indra Jaya Hutabarat, Ketua Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang; ---

halaman 48 dari 383

S A L I N A N

14.33.4 Elsye Rosyatina, Direktur Utama PT Sinarbakti Abadigas; -------------------

14.33.5 Mulyadi, Direktur PT Arias Mas; -------------------------------------------------

14.33.6 Ali Budiman, Direktur PT Guna Bumi Utama; ----------------------------------

14.33.7 Santono, Business Unit Manager PT Sumber Kerang Indah; -----------------

14.33.8 H. Dadang Amir Hamzah, Direktur Utama PT Surya Buana Rahayu; -------

14.33.9 Tommy, Manager PT Tirta Gangga Tama; --------------------------------------

14.33.10 Irsyadun Ngibad, Manager PT Adigas Jaya Pratama; --------------------------

14.33.11 Meiyanti, Direktur Umum PT Kurniasari Rahayu; -----------------------------

14.33.12 Amar Saputra, Sekretaris KOPKAR PGN; --------------------------------------

14.33.13 Indrawan, Direktur PT Api Gas Nasional; ---------------------------------------

14.33.14 Moch. Umar Faruq, Direktur PT Griya Anugrah Utama; ----------------------

14.33.15 Oky Hendrik Lumban Gaol, Direktur PT INAHOVTRACO; -----------------

14.33.16 Eni Tricahyo Banowati, Staf PT Baragas Nasional; ----------------------------

14.33.17 Tetty Silviaty, Direktur PT Lembang Abadi Indah; ----------------------------

14.33.18 Suhendar, Staf PT Sudimulyo Rotua; ---------------------------------------------

14.33.19 Dwi Manoveri, Domestic Gas, Non Fuel Marketing, Dit Pemasaran &

Niaga PT Pertamina (Persero); -----------------------------------------------------

14.33.20 H. Yamin Supriyatna, Direktur Utama PT Al Yamin; -------------------------

14.33.21 Tatang Suryana. F, Kepala Unit Usaha LPG PKPRI. --------------------------

14.34 Bahwa Alat Bukti Dokumen yang diajukan oleh Investigator dalam perkara a quo

adalah sebagaimana terlampir dalam Daftar Dokumen Perkara. -------------------------

15. Menimbang bahwa pada tanggal 12 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi II dengan agenda penyerahan Tanggapan Laporan Dugaan

Pelanggaran oleh Para Terlapor (vide bukti B2); ---------------------------------------------------

16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor

I (PT Limas Raga Inti), dan Terlapor II (PT Surya Buana Rahayu), Terlapor III (PT

Sumber Kerang Indah), Terlapor IV (PT Adigas Jaya Pratama), Terlapor V (PT Tirta

Gangga Tama), Terlapor VI (PT Arias Mas), Terlapor VII (Pusat Koperasi Pegawai

Negeri (PKPRI)), Terlapor VIII (Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas

Negara Bandung (KOPKAR PGN)), Terlapor IX (PT Kurnia Sari Rahayu), Terlapor X

(PT Sinarbakti Abadigas), Terlapor XIII (PT Lembang Abadi Indah), Terlapor XIV (PT

Sawitto Indah Berkah), Terlapor XV (PT Guna Bumi Utama), Terlapor XVI (PT Griya

Putra Anugrah) dan Terlapor XVII (PT Api Gas Nasional) (vide bukti B2); ------------------

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (PT Limas Raga Inti)

menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya

berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T14, T15): ----------------------------------------------

halaman 49 dari 383

S A L I N A N

17.1 Bahwa para terlapor tidak melakukan pelanggaran praktik perjanjian penetapan

harga sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------------------

17.2 Bahwa dalam dugaan Penyidik KPPU menyatakan bahwa unsur perjanjian

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

telah terpenuhi, berdasarkan hal tersebut kami menyampaikan sanggahan sebagai

berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------

17.2.1 Bahwa terdapat agen yang menjual LPG (12 Kg, 50 Kg dan bulk) di

bawah harga yang ditetapkan oleh Pertamina sebagaimana yang diatur

dalam Memorandum Vice President Gas Domestik No.

1885/F1050/2009/S3 tanggal 9 Oktober 2009 Perihal Penyesuaian Harga

LPG Kemasan Tabung 6 Kg, 12 Kg dan 50 Kg jo. Surat Manajer Gas

Domestik Region II No.6648/F12500/2009-S3 tanggal 9 Oktober 2009 jo.

Surat Pertamina dari SR LPG Region II Rayon V Gas Domestik

No.205/F13130/2009-S8 Perihal Penyesuaian Harga LPG Kemasan

Tabung 6 Kg, 12 Kg dan 50 Kg, yang menyebabkan persaingan di antara

agen-agen di wilayah Bandung-Sumedang menjadi tidak kondusif dan

hilangnya jaminan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku

usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Hal ini

terbukti dengan adanya kanibalisme sesama agen yaitu agen satu merebut

pelanggan agen lainnya; ------------------------------------------------------------

17.2.2 Bahwa harga yang telah ditetapkan Pertamina per tanggal 9 Oktober 2009

untuk LPG 12 Kg harga jual Rp. 70.200,- dengan margin agen Rp. 4.872,-

; LPG 50 Kg harga jual Rp. 367.750,- dengan margin agen Rp. 21.900,-

tidak lagi mampu untuk memenuhi pelayanan Pemerintah incasu

Pertamina dalam mendistribusikan LPG kepada masyarakat secara

langsung; ------------------------------------------------------------------------------

17.2.3 Bahwa pada tahun 2011 telah terjadi inflasi yang berimplikasi kepada

kenaikan biaya operasional antara lain gaji karyawan, tarif dasar listrik,

dan lain sebagainya yang menyebabkan terhambatnya operasional

pengiriman LPG secara langsung kepada masyarakat; -------------------------

17.2.4 Bahwa harga LPG yang telah ditetapkan Pertamina tersebut berdasarkan

hasil audit BPK telah menyebabkan Negara mengalami kerugian Negara

hingga 7,7 Triliun Rupiah, yang berbanding lurus dengan Para Terlapor

sebagai agen yang juga mengalami kerugian seperti telah dijelaskan di

atas; -----------------------------------------------------------------------------------

halaman 50 dari 383

S A L I N A N

17.2.5 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka demi membantu

pelayanan Pemerintah kepada masyarakat untuk mendistribusikan LPG

sebagaimana yang diamanatkan konstitusi jo. Undang-Undang Migas jo.

tujuan pembentukan Pertamina maka untuk menghindari “Matinya” usaha

Para Terlapor, menyebabkan Para Terlapor tidak dapat mengelakkan lagi

untuk menaikkan harga secara wajar sebesar Rp. 3.000,- untuk LPG 12

Kg, Rp. 7.250,- untuk LPG 50 Kg; ------------------------------------------------

17.3 Bahwa Perjanjian diantara Para agen LPG Bandung-Sumedang yang melibatkan

Para Terlapor dengan menaikkan harga LPG secara wajar sebesar Rp. 3000,- pada

faktanya masih jauh dari harga yang ideal, karena pada tanggal 13 Desember 2013

melalui suratnya dari Domestic Gas Region Manager III No. 4006/F13450/2013-

S3 tanggal 13 Desember 2013 Perihal Penyesuaian harga jual LPG 12 Kg dan 50

Kg, dengan menetapkan kenaikan harga LPG 12 Kg sebesar Rp. 6.900,- yaitu dari

Rp. 70.200,- menjadi Rp. 77.100, dan menaikan harga LPG 50 Kg sebesar Rp.

439.250,- yaitu dari Rp. 367.750,- menjadi Rp. 807.000,-; -------------------------------

17.4 Bahwa kenaikan harga yang dilakukan Pertamina tersebut faktanya juga masih

kurang untuk menutupi kerugian negara, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya

kembali Surat dari Domestic Gas Region Manager III No. 4278/F13450/2013-S3

tertanggal 31 Desember 2013, perihal Penyesuaian Harga LPG 12 Kg dan 50 Kg,

yang menaikkan harga LPG 12 Kg menjadi Rp.124.700,-. Untuk lebih jelasnya

perihal kenaikan tersebut sebagaimana di bawah ini: --------------------------------------

Penetapan Harga LPG Pertamina Dan Kenaikannya

No. Dasar Penetapan LPG 12 Kg LPG 50 Kg Keterangan

1. Surat Pertamina dari SR LPG Region II Rayon V Gas Domestik No.205/F13130/2009-S8, tanggal 9 Oktober 2009

Rp. 70.200,- Rp. 367.750,- -

2. Surat Pertamina dari Domestic Gas Region Manager III No.4006/F13450/2013-S3, Perihal Penyesuaian harga jual LPG 12 Kg dan 50 Kg, tanggal 13

Rp. 77.100,- Rp. 807.000,-. LPG 12 Kg naik Rp. 6.900,-;

LPG 50 Kg naik Rp. 439.250,-

halaman 51 dari 383

S A L I N A N

Desember 2013

3. Surat dari Domestic Gas Region Manager III No. 4278/F13450/2013-S3 tertanggal 31 Desember 2013

Rp. 124.700,- - LPG 12 Kg naik Rp. 54.500,-

Tabel di atas menunjukkan kenaikan harga LPG dari tanggal 9 Oktober 2009

sampai dengan 31 Desember 2013 yang merupakan waktu seputar tanggal 21

Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013 sebagai tempus dugaan

pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor. ---------------------------------------

17.5 Bahwa pasca penetapan harga oleh Para Terlapor tidak mematikan persaingan

antara agen LPG di Kota Bandung-Sumedang: ---------------------------------------------

17.5.1 Bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama harga jual LPG

anggota bidang LPG Hiswana migas DPC Bandung Sumedang tertanggal

21 Juni 2011 pada faktanya para agen LPG tidak mengikuti harga yang

sebagaimana telah disepakati dan masyarakat sebagai konsumen juga

secara otomatis juga tidak membeli harga sesuai dengan perjanjian

tersebut, sehingga hal ini membuktikan bahwa harga yang berlaku di

pasar masih bersaing secara sempurna dan kesepakatan tersebut tidak

berjalan efektif atau dengan kata lain hanya perjanjian diatas kertas tanpa

ada realisasinya; ----------------------------------------------------------------------

17.5.2 Bahwa dengan tidak efektifnya perjanjian tersebut dan masih bersaing

secara sempurna, maka para terlapor tidak mematikan persaingan usaha

para Agen LPG dan konsumen juga tidak dibebani kewajiban untuk

membayar harga LPG 12 Kg dan 50 Kg yang didasari perjanjian tersebut;

17.6 Bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor tidak bersifat melawan

hukum secara materiil sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------------

17.7 Bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

menentukan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus

dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”; -----

17.8 Bahwa dalam kaitannya dengan kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Hiswana

Migas DPC Bandung-Sumedang tertanggal 21 Juni 2011 yang melibatkan Para

Terlapor, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

secara formal telah memenuhi unsurnya. Namun tidak serta merta menjadikan Para

halaman 52 dari 383

S A L I N A N

Terlapor dapat dijerat dengan Pasal tersebut, sebab dengan adanya kesepakatan

tersebut mampu memenuhi distribusi kebutuhan LPG masyarakat yang juga

membantu Pemerintah untuk melayani masyarakat, menciptakan kegiatan usaha

yang kondusif antara pelaku usaha LPG di Bandung-Sumedang yang berujung

dapat membuat pelaku usaha bertahan dalam menjalankan usahanya pada saat

meningkatnya biaya operasional. Ringkasnya lebih baik Para Terlapor menaikkan

harga secara wajar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas LPG daripada

masyarakat tidak terlayani kebutuhannya karena matinya usaha Para Terlapor; ------

17.9 Bahwa alasan Para Terlapor membuat kesepakatan tersebut tidak bertentangan

dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) yang bertujuan agar konsumen

tidak dirugikan dengan adanya penetapan harga oleh pelaku usaha (vide Peraturan

KPPU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat), karena faktanya konsumen sama sekali tidak

merasa dirugikan oleh Para Terlapor bahkan konsumen merasa terlayani oleh Para

Terlapor sebagaimana ilustrasi di bawah ini: -----------------------------------------------

“Konsumen A membeli LPG kepada Agen X yang berjarak 2-10 KM dari

rumahnya (di bawah 60 KM sebagaimana Surat Edaran Pertamina). Untuk

mengambil LPG tersebut konsumen A harus mengeluarkan tenaga, waktu dan

biaya operasional ke agen X, yang biaya operasional tersebut dapat melebihi

Rp. 3.000,- sebagai kenaikan harga yang ditetapkan agen X. Namun dengan di

antarkannya LPG tersebut (delivery) oleh agen X ke rumah Konsumen

menjadikan konsumen A tidak mengeluarkan Tenaga, waktu dan biaya

operasional yang bisa melebihi Rp. 3.000,-“ ------------------------------------------

17.10 Bahwa tenaga dan waktu serta biaya operasional yang dikeluarkan oleh Konsumen

A apabila mengambil ke tempat agen X tersebut tentu saja di atas Rp. 3.000,-

sebagai pengetahuan umum (notoir feiten). Bandingkan dengan ongkos Angkutan

Umum Bajaj, Ojek dan Angkutan Kota. Apalagi di bandingkan dengan biaya

menggunakan kendaraan pribadi yang belum termasuk parkir; --------------------------

17.11 Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut dikaitkan dengan Pasal 3 dan konsideran

lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat membuktikan bahwa kesepakatan

yang dibuat oleh Para Terlapor tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat

yang dapat merugikan masyarakat; -----------------------------------------------------------

17.12 Bahwa hal ini tampak dengan adanya penetapan harga tersebut yang jauh di bawah

dari harga yang ditetapkan Pertamina di kemudian hari sebagaimana yang telah

kami uraikan di atas (vide tabel) dapat: ------------------------------------------------------

halaman 53 dari 383

S A L I N A N

17.12.1 Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat; ---------------------------------------------------------------------------------

17.12.2 Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan

usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,

dan pelaku usaha kecil;--------------------------------------------------------------

17.12.3 Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang

ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan; ----------------------------------------------

17.12.4 Terciptanya efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha. ------------------

17.13 Bahwa dalam kaitannya dengan keharusan adanya sifat melawan hukum pada

kandungan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, baik sifat

melawan hukum keperdataan (onrechtmatige daad) maupun dalam hukum publik

incasu pidana (wederrechtelijkheid) perbuatan Para Terlapor yang menandatangani

kesepakatan harga jual LPG tersebut sama sekali tidak terpenuhi; ----------------------

17.14 Bahwa ditinjau dari perbuatan melawan hukum pada lapangan hukum keperdataan

yang diukur melalui Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan “Tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dan kemudian berkembang melalui arrest Hogeraad (HR 31-01-1919, NJ 1919,

161) dalam perkara Cohen VS Lidenbaum yang menentukan Perbuatan melawan

hukum sebagai “Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Bertentangan

dengan hak subjektif orang lain, Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan

dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian” (vide Rosa Agustina, Perbuatan

Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman

46); ----------------------------------------------------------------------------------------------

17.15 Bahwa kesepakatan bersama yang dibuat oleh Para Terlapor dengan tujuan agar

tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara para agen dan dalam rangka untuk

tetap dapat melayani distribusi LPG kepada masyarakat Bandung-Sumedang, yang

tidak menyebabkan kerugian pada masyarakat orang lain bukanlah perbuatan

melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata arrest

Cohen VS Lidenbaum tersebut; ----------------------------------------------------------------

17.16 Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut merupakan bentuk administrative penal

law (hukum administrasi yang mempunyai sanksi pidana) yang bersifat ultimum

remedium dengan adanya ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 bahwa sifat melawan hukumnya dalam perspektif hukum publik yang

mempunyai sifat pencelaan oleh masyarakat atau mengakibatkan kegoncangan

halaman 54 dari 383

S A L I N A N

dalam neraca keseimbangan masyarakat (wederrechtelijkheid) (vide Indriyanto

Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, Diadit Media,

Jakarta, 2007); -----------------------------------------------------------------------------------

17.17 Bahwa dalam hubungannya dengan perbuatan Para Terlapor yang mengadakan

kesepakatan harga jual LPG dengan alasan: ------------------------------------------------

17.17.1 Bahwa terdapat agen yang menjual LPG (12 Kg, 50 Kg dan Bulk) di

bawah harga yang ditetapkan oleh Pertamina yang menyebabkan

persaingan di antara agen-agen di wilayah Bandung-Sumedang menjadi

tidak kondusif dan hilangnya jaminan kepastian kesempatan berusaha

yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku

usaha kecil. Hal ini terbukti dengan adanya kanibalisme sesama agen

yaitu agen satu merebut pelanggan agen lainnya; ------------------------------






langsung; -----------------------------------------------------------------------------




pengiriman LPG secara langsung kepada masyarakat; ------------------------





atas. ----------------------------------------------------------------------------------

17.18 Bahwa yang berdampak kepada terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas LPG

dengan harga yang wajar dan tidak mematikan usaha Para Terlapor, maka

perbuatan Para Terlapor yang membuat kesepakatan harga jual LPG tersebut tidak

terdapat unsur melawan hukumnya wederrechtelijkheid. Dengan kata lain tidak

terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terlapor sehingga

Para Terlapor sudah sepatutnya untuk dibebaskan dari tuduhan Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut; -------------------------------------------

17.19 Bahwa kiranya Majelis Komisi KPPU dapat membandingkan dengan putusan

Mahkamah Agung No. 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977 dalam perkara tindak

pidana korupsi Ir. Moch Otjo Danaatmadja; ------------------------------------------------

halaman 55 dari 383

S A L I N A N

17.20 Bahwa Sdr. Ir. Moch Otjo Danaatmadja sebagai kepala kesatuan hutan didakwa

melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 64 KUHPidana jo. Pasal 415

KUHP jo. Pasal 1 sub b Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 dan Pasal 64

KUHPidana jo. Pasal 372 KUHP jo. Pasal 1 sub b Undang-Undang No. 24 Prp

Tahun 1960 atas perbuatannya yang memindahkan anggaran reboisasi dengan

membeli alat-alat untuk menangkap Pelaku pembalak liar. Dalam tingkat pertama

yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum, kemudian pada tingkat

Banding Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan yang melepaskan

yang bersangkutan dari hukuman yang mana pertimbangan ini disetujui oleh

Mahkamah Agung, yaitu dengan pertimbangannya (Ibid, Indriyanto Seno Adji): ----

17.20.1 Bahwa oleh karena itu yang menjadi dasar dari Pengadilan Tinggi dalam

mengadili perkara ini bukanlah “de formeele wederrechtelijkheid”, tetapi

“de materiele wederrechtelijkheid”, yang berarti sifat melawan hukum

yang sebenarnya tidak hanya berdasarkan rumusan Undang-Undang

positif, tetapi juga berakar pada azas-azas umum yang bersendikan

hukum; ---------------------------------------------------------------------------------

17.20.2 Bahwa oleh karena itu, perbuatan-perbuatan Terdakwa ditinjau dari segi

kebutuhan yang laba adalah unsur yang essential atau dengan perkataan

lain kepentingan dalam kemasyarakatan yang oleh perbuatan Terdakwa

mendapatkan pelayan, maka semuanya itu menurut penilaian pengadilan

tinggi adalah perbuatan-perbuatan menguntungkan, karenanya juga

mengerjakan kepentingan umum; -------------------------------------------------

17.20.3 Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diuraikan di

atas, yaitu faktor kepentingan umum yang dikerjakan oleh Terdakwa,

faktor keuntungan pribadi yang tidak diperoleh oleh Terdakwa dan

akhirnya faktor kerugian yang tidak diderita oleh Negara dan masyarakat,

semuanya itu adalah faktor-faktor yang mempunyai nilai untuk

menghapus perbuatan melawan hukum dari perbuatan-perbuatan

Terdakwa yang formil dalam rumusan tindak pidana yang dituduhkan

kepada Terdakwa. --------------------------------------------------------------------

17.21 Bahwa hilangnya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr. Otjo

Danaatmadja tersebut meskipun secara formil (Undang-Undang) terbukti sama

dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terlapor dengan mengadakan

kesepakatan bersama harga jual LPG, yang bertujuan untuk melayani kepentingan

masyarakat dalam mendapatkan LPG dan tidak menimbulkan kerugian bagi

masyarakat Bandung-Sumedang. Disamping adanya kepentingan diri Para Terlapor

agar usahanya tidak mati dalam menghadapi peningkatan biaya operasional, yang

halaman 56 dari 383

S A L I N A N

tidak seiring dengan penetapan harga LPG oleh Pertamina. (Bandingkan dengan

Arrest Hogeraad tanggal 20 Februari 1933, N.J. 1933 Tentang Huizeene

Veeartsarest atau arrest dokter hewan dari desa Huizen vide P.A.F Lamintang,

Sinar Baru, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 1984); ------------------

17.22 Bahwa dalam perkara yang hampir sama tetapi dengan tuduhan Pasal yang berbeda

yaitu Pasal 8 sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 5 K/KPPU/2007 dapat

ditarik kaidah hukum “bahwa pengaturan harga oleh konsorsium tidak

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena tidak menggangu usaha

produk semen lain”. Sehubungan dengan kesepakatan harga jual yang dibuat oleh

Para Terlapor, faktanya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena

harga LPG yang berlaku di pasaran Bandung-Sumedang masih mengikuti

mekanisme pasar sempurna dan tidak merugikan masyarakat sebagaimana yang

telah kami uraikan di atas; ---------------------------------------------------------------------

17.23 Bahwa terlepas dari hal yang telah kemukakan di atas, bahwa Para Terlapor pada

faktanya menjual tidak mengikuti kesepakatan penentuan harga LPG tersebut,

melainkan menyerahkannya kepada mekanisme pasar agar tetap dapat berusaha

“tetap hidup” dan tetap pula dapat melayani kebutuhan masyarakat atas LPG

hingga perubahan harga oleh PERTAMINA melalui suratnya dari Domestic Gas

Region Manager III No. 4006/F13450/2013-S3 tanggal 13 Desember 2013 Perihal

Penyesuaian harga jual LPG 12 Kg dan 50 Kg; --------------------------------------------

17.24 Bahwa dengan demikian nyatalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dikenakan kepada Para Terlapor, karena

kesepakatan harga yang dibuat oleh Para Terlapor tidak menyebabkan kerugian

pada masyarakat tetapi malah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan masyarakat atas LPG. Oleh karena itulah kami mohon agar

Majelis Komisi untuk membebaskan atau melepaskan Para Terlapor atas semua

tuduhan; -----------------------------------------------------------------------------------------

17.25 Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon Majelis

Komisi untuk membebaskan atau melepaskan Para Terlapor atas segala dugaan

pelanggaran Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----------------------

17.26 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor I untuk menyanggah Laporan Dugaan

Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam Daftar Dokumen Perkara. ---------------

18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (PT Surya Buana Rahayu)


berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T16): -----------------------------------------------------

halaman 57 dari 383

S A L I N A N

18.1 Bahwa yang menjadi latar belakang adanya perjanjian yang dibuat oleh Para

Terlapor dalam perkara ini yaitu: -------------------------------------------------------------






Domestik Region II No. 6648/F12500/2009-S3 tanggal 09 Oktober 2009

jo. Surat Pertamina dari SR LPG Region II Rayon V Gas Domestik No.

205/F13130/2009-S8 Perihal Penyesuaian Harga LPG Kemasan Tabung

6 Kg, 12 Kg dan 50 Kg, yang menyebabkan persaingan di antara agen-

agen di wilayah Bandung-Sumedang menjadi tidak kondusif dan

hilangnya jaminan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku

usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Hal ini

terbukti dengan adanya kanibalisme sesama agen yaitu agen satu merebut







langsung; ------------------------------------------------------------------------------









atas; ------------------------------------------------------------------------------------






halaman 58 dari 383

S A L I N A N


Kg, Rp. 7.250,- untuk LPG 50 Kg. ------------------------------------------------







Rp. 70.200,- menjadi Rp. 77.100,-, dan menaikkan harga LPG 50 Kg sebesar Rp.











Rp. 70.200,- Rp. 367.750,- -

2. Surat Pertamina dari Domestic Gas Region Manager III No.4006/F13450/2013-S3, Perihal Penyesuaian harga jual LPG 12 Kg dan 50 Kg, tanggal 13 Desember 2013

Rp. 77.100,- Rp. 807.000,- LPG 12 Kg naik Rp. 6.900,-;

LPG 50 Kg naik Rp.439.250,-


Rp.124.700,- - LPG 12 Kg naik Rp.54.500,-

Tabel di atas menunjukkan kenaikan harga LPG dari tanggal 9 Oktober 2009 s.d

31 Desember 2013 yang merupakan waktu seputar tanggal 21 Juni 2011 sampai

halaman 59 dari 383

S A L I N A N

dengan 15 Desember 2013 sebagai tempus dugaan pelanggaran yang dituduhkan

kepada Terlapor. -----------------------------------------------------------------------------













secara sempurna, maka para Terlapor tidak mematikan persaingan usaha






Sehat; -------------------------------------------------------------------------------------------




dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”; --------













halaman 60 dari 383

S A L I N A N






Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena faktanya konsumen sama sekali tidak



18.9 Bahwa “Konsumen A membeli LPG kepada Agen X yang berjarak 2-10 KM dari


mengambil LPG tersebut konsumen A harus mengeluarkan tenaga, watu dan biaya

operasional ke agen X, yang biaya operasional tersebut dapat melebihi Rp.3.000,-

sebagai kenaikan harga yang ditetapkan agen X. Namun dengan di antarkannya

LPG tersebut (delivery) oleh agen X ke rumah Konsumen menjadikan konsumen A

tidak mengeluarkan Tenaga, waktu dan biaya operasional yang bisa melebihi Rp.

3.000,-“ ------------------------------------------------------------------------------------------














18.12.1 Menjaga Kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi


rakyat; ---------------------------------------------------------------------------------





halaman 61 dari 383

S A L I N A N












yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dan

kemudian berkembang melalui Arrest Hogeraad (HR 31-01-1919, NJ 1919, 161)

dalam perkara Cohen VS Lidenbaum yang menentukan Perbuatan melawan hukum

sebagai “Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Bertentangan dengan

hak subjektif orang lain, Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan

kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian” (vide Rosa Agustina, Perbuatan Melawan

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003); ------------------------





melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata Arrest









Jakarta, 2007); -----------------------------------------------------------------------------------






halaman 62 dari 383

S A L I N A N




yaitu agen satu merebut pelanggan agen lainnya; -------------------------------






langsung; ------------------------------------------------------------------------------









atas. ------------------------------------------------------------------------------------








18.19 Bahwa kiranya Majelis Komisi dapat membandingkan dengan putusan Mahkamah

Agung No. 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977 dalam perkara tindak pidana

korupsi Ir. Moch Otjo Danaatmadja; ---------------------------------------------------------



KUHP jo. Pasal 1 sub b Undang-Undang No.24 Prp Tahun 1960 dan Pasal 64

KUHPidana jo. Pasal 372 KUHP jo. Pasal 1 sub b Undang-Undang No.24 Prp



Ia dinyatakan bersalah dan dihukum, kemudian pada tingkat Banding Majelis

Hakim Banding memberikan pertimbangan yang melepaskan ia dari hukuman yang

halaman 63 dari 383

S A L I N A N

mana pertimbangan ini disetujui oleh Mahkamah Agung, yaitu dengan

pertimbangannya (Ibid, Indriyanto Seno Adji): ---------------------------------------------






hukum; ---------------------------------------------------------------------------------










akhirnya faktor kerugian yang tidak diderita oleh negara dan masyarakat,




kepada Terdakwa. --------------------------------------------------------------------
















halaman 64 dari 383

S A L I N A N



















tuduhan; -------------------------------------------------------------------------------------------


Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membebaskan atau melepaskan

Para Terlapor atas segala dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------

18.26 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor II untuk menyanggah Laporan Dugaan



19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III (PT Sumber Kerang

Indah) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada

pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T18, T19): ----------------------------------








halaman 65 dari 383

S A L I N A N



205/F13130/2009-S8 Perihal Penyesuaian Harga LPG Kemasan Tabung 6

Kg, 12 Kg dan 50 Kg, yang menyebabkan persaingan di antara agen-agen

di wilayah Bandung-Sumedang menjadi tidak kondusif dan hilangnya

jaminan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha

besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Hal ini terbukti

dengan adanya kanibalisme sesama agen yaitu agen satu merebut







langsung; ------------------------------------------------------------------------------









atas; -----------------------------------------------------------------------------------







Kg, Rp. 7.250,- untuk LPG 50 Kg. ------------------------------------------------







halaman 66 dari 383

S A L I N A N

Rp. 70.200,- menjadi Rp. 77.100,-, dan menaikan harga LPG 50 Kg sebesar Rp.











Rp. 70.200,- Rp. 367.750,- -


Rp. 77.100,- Rp. 807.000,-. LPG 12 Kg naik

Rp. 6.900,-;

LPG 50 Kg naik

Rp.439.250,-


Rp.124.700,- - LPG 12 Kg naik

Rp.54.500,-




kepada Terlapor. -----------------------------------------------------------------------------



halaman 67 dari 383

S A L I N A N

















Sehat; -------------------------------------------------------------------------------------------





















halaman 68 dari 383

S A L I N A N


Persaingan Usaha Tidak Sehat], karena faktanya konsumen sama sekali tidak





mengambil LPG tersebut konsumen A harus mengeluarkan tenaga, watu dan


Rp.3.000,- sebagai kenaikan harga yang ditetapkan agen X. Namun dengan di



operasional yang bisa melebihi Rp. 3.000,-“ --------------------------------------------
















rakyat; ---------------------------------------------------------------------------------










halaman 69 dari 383

S A L I N A N













Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003); ------------





melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata Arrest









Jakarta, 2007); -----------------------------------------------------------------------------------










halaman 70 dari 383

S A L I N A N






langsung; ------------------------------------------------------------------------------









atas. -----------------------------------------------------------------------------------














KUHPidana jo. Pasal 372 KUHP jo. Pasal 1 sub b Undang-Undan No.24 Prp




Hakim Banding memberikan pertimbangan yang melepaskan Ia dari hukuman

yang mana pertimbangan ini disetujui oleh Mahkamah Agung, yaitu dengan




halaman 71 dari 383

S A L I N A N




hukum; --------------------------------------------------------------------------------














kepada Terdakwa. --------------------------------------------------------------------



















halaman 72 dari 383

S A L I N A N
















tuduhan; -----------------------------------------------------------------------------------------





Tidak Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------

19.25 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor III untuk menyanggah Laporan Dugaan



20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV (PT Adigas Jaya

Pratama) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada











205/F13130/2009-S8 Perihal Penyesuaian Harga LPG Kemasan Tabung 6

halaman 73 dari 383

S A L I N A N

Kg, 12 Kg dan 50 Kg, yang menyebabkan persaingan di antara agen-agen

di wilayah Bandung-Sumedang menjadi tidak kondusif dan hilangnya

jaminan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha

besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Hal ini terbukti

dengan adanya kanibalisme sesama agen yaitu agen satu merebut







langsung; ------------------------------------------------------------------------------









atas; -----------------------------------------------------------------------------------







Kg, Rp. 7.250,- untuk LPG 50 Kg. ------------------------------------------------









halaman 74 dari 383

S A L I N A N










Rp. 70.200,- Rp. 367.750,- -





Rp.124.700,- - LPG 12 Kg naik Rp.54.500,-




kepada Terlapor. ----------------------------------------------------------------------------






halaman 75 dari 383

S A L I N A N














Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------------























halaman 76 dari 383

S A L I N A N


























rakyat; --------------------------------------------------------------------------------




dan pelaku usaha kecil; ------------------------------------------------------------


ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan; ---------------------------------------------

20.11.4 Terciptanya efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha. -----------------




halaman 77 dari 383

S A L I N A N


























Jakarta, 2007); -----------------------------------------------------------------------------------










20.16.2 Bahwa harga yang telah ditetapkan Pertamina per tanggal 9 Oktober

2009 untuk LPG 12 Kg harga jual Rp. 70.200,- dengan margin agen Rp.

halaman 78 dari 383

S A L I N A N

4.872,-; LPG 50 Kg harga jual Rp. 367.750,- dengan margin agen Rp.

21.900,- tidak lagi mampu untuk memenuhi pelayanan Pemerintah

incasu Pertamina dalam mendistribusikan LPG kepada masyarakat

secara langsung; ---------------------------------------------------------------------









atas. -----------------------------------------------------------------------------------

























halaman 79 dari 383

S A L I N A N


hukum; -------------------------------------------------------------------------------






mengerjakan kepentingan umum; ------------------------------------------------








kepada Terdakwa. -------------------------------------------------------------------





















halaman 80 dari 383

S A L I N A N














tuduhan; -----------------------------------------------------------------------------------------





Tidak Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------

20.25 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor IV untuk menyanggah Laporan Dugaan



21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V (PT Tirta Gangga Tama)



21.1 Bahwa harga yang ditetapkan PT Pertamina (Persero) adalah harga franco gudang.

Disisi lain adanya harga yang sampai atau yang diterima oleh pihak toko/sales

point/konsumen bertambah adalah merupakan biaya ongkos angkut, biaya bongkar

muat dan biaya peminjaman tabung dari Pihak Terlpaor oleh toko/sales

point/konsumen dibebankan pada penambahan harga jual; -------------------------------

21.2 Bahwa pada hakekatnya dalam distribusi produk LPG Pertamina tidak adanya

persaingan antara Terlapor yang satu dengan Terlapor lainnya, hal ini terlihat

dengan dasar kuota atau alokasi yang ditetapkan oleh pihak PT Pertamina (Persero)

untuk para Terlapor; ----------------------------------------------------------------------------

21.3 Bahwa kuota atau alokasi tersebut hanya cukup memenuhi permintaan atau

kebutuhan para pelanggan masing-masing Terlapor, karena dalam distribusi LPG

tersebut tidak dibernarkan melakukan penimbunan atau penumpukan LPG di

halaman 81 dari 383

S A L I N A N

gudang, jadi setiap alokasi yang diberikan dan dibeli hari ini, harus segera

didistribusikan dan habis; ----------------------------------------------------------------------

21.4 Bahwa diadakannya kesepakatan harga tentang ongkos kirim/ongkos angkut

supaya jangan sampai terjadi harga yang terlampau tinggi yang dapat memberatkan

konsumen; ----------------------------------------------------------------------------------------

21.5 Bahwa Terlapor sebagai agen hanya menjual prosuk Pertamina yaitu berupa LPG

ukuran 12 Kg dan 50 Kg dan tidak diperbolehkan menjual produk lain; ---------------

21.6 Bahwa kesepakatan harga yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2011 tidak efektif

karena dalam pelaksanaannya tidak dilakukan oleh Terlapor dengan sebenar-

benarnya dimana tujuan Terlapor hanya ingin membantu konsumen agar tidak

terjadi ketimpangan harga ongkos kirim karena yang menjadi patokan harga adalah

harga dari Pertamina; ---------------------------------------------------------------------------

21.7 Bahwa para Terlapor hanya menjual produk yang sama maka tidak terdapat unsur

persaingan; ---------------------------------------------------------------------------------------

21.8 Bahwa tidak ada landasan kami selaku Terlapor melakukan monopoli karena antara

Terlapor yang satu dengan lainnya sama-sama menjual LPG. ---------------------------

22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VI (PT Arias Mas)



22.1 Bahwa berdasarkan LDP Tim Investigator bulan Agustus Tahun 2014 pada Sidang

Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yang dibacakan pada tanggal 4 September 2014 bahwa terlapor VI yaitu PT Arias

Mas bersama-sama terlapor lainnya (terlapor I sampai dengan V, VII sampai

dengan XVII) telah diduga melakukan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------------------------------------------------

22.2 Bahwa terkait penjualan Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) di wilayah Bandung -

Sumedang yang mendasarkan : ---------------------------------------------------------------

22.2.1 Bahwa keterangan dari Hiswana Migas DPC Bandung–Sumedang

diketahui bahwa: terdapat kesepakatan penentuan harga jual LPG (LPG)

tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan bulk, yang tertuang pada surat

Kesepakatan Bersama harga jual LPG tanggal 21 Juni 2011; ----------------

22.2.2 Bahwa terdapat persamaan harga jual konsumen untuk LPG 12 Kg dari

tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2013 antara PT Limas Raga Inti

dan PT Sawito Indah Berkah dengan harga yang tercantum pada surat

kesepakatan harga jual LPG anggota bidang LPG Himpunan Wiraswasta

Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC Bandung –

Sumedang pada produk LPG Ukuran 12 Kg, 50 Kg dan bulk pertanggal

halaman 82 dari 383

S A L I N A N

21 Juni 2011 yaitu sebesar Rp. 73.200,- per tabung, dimana seharusnya

harga jual dari agen ke konsumen berdasarkan surat edaran Pertamina

sebesar Rp. 70.200.- per tabung. --------------------------------------------------

22.3 Bahwa adapun bantahan/sanggahan/keberatan Terlapor VI, adalah sebagai berikut :

22.3.1 Bahwa pada tahun 2011 tepatnya hari Selasa, 21 Juni kami mengakui

bersepakat mengenai harga jual isi tabung LPG 12 Kg sebesar Rp.

71.200,- per tabung franco sub agen /penyalur /toko /sales point dan isi

tabung LPG 50 Kg sebesar Rp. 375.000,- per tabung franco konsumen

akhir (end user) dan pengguna perantara (industri/restoran/hotel/rumah

sakit); ---------------------------------------------------------------------------------

22.3.2 Bahwa kesepakatan tersebut dibuat untuk dimintakan persetujuannya

kepada PT Pertamina selaku principal LPG 12 Kg & 50 Kg namun

ternyata pihak PT Pertamina tidak menyetujuinya sehingga kesepakatan

tersebut tidak jadi dilaksanakan, artinya kesepakatan tersebut gugur

dengan sendirinya. Yang kami ketahui kesepakatan tersebut tidak

dibagikan kepada anggota Hiswana Migas Bandung-Sumedang karena

kami baru menerima fotocopynya setelah KPPU melakukan pemeriksaan

kepada agen-agen LPG 12 Kg&50 Kg di wilayah Bandung–Sumedang;

22.3.3 Bahwa untuk memperkuat tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut

berikut kami sampaikan bukti berupa bon penjualan ke sales point atau

toko yang terjadi pada rentang waktu kesepakatan dibuat sebelum ada

perubahan harga dari Pertamina. -------------------------------------------------

Perubahan harga dari Pertamina sebagai berikut :

Isi LPG Harga per tabung

Sesuai Pertamina (Rp.)

Masa berlaku Harga kesepakatan yang telah dibatalkan

12 Kg 70.200 10 Oktober 2009

Rp. 71.200,- / Tabung

12 Kg 77.100 16 Desember 2013

50 Kg 367.750 10 Oktober 2009

Rp. 375.00,- / Tabung

22.4 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor VI untuk menyanggah Laporan Dugaan



halaman 83 dari 383

S A L I N A N

23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VII (Pusat Koperasi Pegawai

Negeri/PKPRI) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang

pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T28): ----------------------------------

23.1 Bahwa apa yang disajikan KPPU adalah tidak semuanya benar adanya, untuk itu

izinkanlah Terlapor VII memberikan suatu jawaban yang realitas, yang Terlapor

rasakan yang mungkin dapat menjadi suatu pertimbangan bagi Majelis Yang

Terhormat untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan kenyataan yang

sesungguhnya didalam distribusi LPG di Bandung dan Sumedang; ---------------------

23.2 Bahwa yang menjadi dasar acuan daripada Investigator KPPU sebagaimana adanya

yaitu adanya kesepakatan tanggal 21 Juni 2011 dimana Terlapor VII terindikasi

melakukan pelanggaran Undang–Undang Nomor 5 Ayat 1 Tahun 1999 Terkait

Penjualan Liquified Petroleum Gas (LPG) di Wilayah Bandung dan Sumedang; -----

23.3 Bahwa dengan ini Terlapor VII memberikan suatu gambaran tentang kronoligis

Surat Kesepakatan Harga tertanggal 21 Juni 2011, dimana pada intinya pada

pertemuan pada tanggal 21 Juni 2011 Terlapor VII tidak menghadiri dan kami pada

undangan selanjutnya, diminta menandatangani surat kesepakatan tersebut; ----------

23.4 Bahwa dikarenakan ada beberapa Terlapor yang sudah terlebih dahulu

menandatangani, kami tidak cukup mengerti dari maksud dan tujuannya, karena

surat tersebut rencananya setelah ditandatangani oleh para terlapor akan

dimohonkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk dapat disetujui, yang kami

tangkap surat tersebut baru merupakan suatu usulan dari para terlapor untuk

mengajukan adanya tambahan ongkos kirim karena adanya kenaikan harga BBM

(Bahan Bakar Minyak) dari harga Rp. 4.500,- ke harga Rp. 6.500,-; --------------------

23.5 Bahwa Terlapor VII dimana sebagai pelaku usaha dalam distribusi LPG yang tidak

terfokus kepada bisnis tersebut dengan jatah alokasi/kuota yang kecil, Terlapor

selalu patuh dan mengikuti arahan dari agen–agen tertentu yang sudah berpuluh –

puluh tahun melakukan usaha menjadi mitra PT Pertamina (Persero), sehingga

dalam penandatanganan tidak terfikirkan sebab akibatnya, demikian juga kami

tidak memiliki pengalaman baik dalam distribusi maupun didalam suatu organisasi,

kami hanyalah anggota Hiswana biasa yang mempercayakan sepenuhnya dalam

menyikapi setiap kebijakan yang dilakukan oleh mitra–mitra agen yang lain; --------

23.6 Bahwa setelah penandatanganan, tidak ada kelanjutan dari surat kesepakatan

tersebut, Terlapor VII cukup kaget pada saat adanya panggilan untuk klarifikasi

dari pihak KPPU, dimana yang menjadi dasar panggilan tersebut adalah Surat

Kesepakatan tertanggal 21 Juni 2011, yang lebih kaget lagi, kami ditetapkan

menjadi Terlapor VII, dimana harus menghadapi Pemeriksaan Pendahuluan pada

Sidang Majelis Komisi di KPPU Jakarta;----------------------------------------------------

halaman 84 dari 383

S A L I N A N

23.7 Bahwa Terlapor VII memberikan suatu jawaban atau sanggahan sebagaimana

adanya yang terjadi dan dirasakan oleh Terlapor VII: -------------------------------------

23.7.1 Bahwa Terlapor VII hanya mendistribusikan LPG 12 Kg; -------------------

23.7.2 Bahwa harga jual LPG 12 Kg yang dijual Terlapor VII adalah Rp.

70.200,- bahkan ada harga dibawah harga tersebut, dikarenakan adanya

hubungan keanggotaan; ------------------------------------------------------------

23.7.3 Bahwa selain kepada anggota, Terlapor VII tidak pernah memberikan

diskon atau potongan harga kepada para pelanggannya; ----------------------

23.7.4 Bahwa tidak pernah terjadi adanya pengambilan pelanggan Terlapor VII

oleh Terlapor lainnya, hal ini dikarenakan alokasi Terlapor VII cukup

sedikit, yaitu 3.000 tabung perbulan atau 100 tabung perhari, dimana

penjualannya lebih mengutamakan di gudang Terlapor dengan maksud

terlebih dahulu melayani anggota dari Terlapor VII; --------------------------

23.7.5 Bahwa Terlapor VII menandatangani surat kesepakatan adalah

merupakan hanya sebagai solidaritas sesama Terlapor dan yang akan

diusulkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk dapat disetujui; -----------

23.7.6 Bahwa sepengetahuan Terlapor VII, setelah surat kesepakatan tersebut

ditandatangani, kami tidak pernah membahasnya lagi atau

mengetahuinya lagi akan keberadaan surat tersebut, terlebih kami sering

tidak mengikuti adanya pertemuan, baik dilakukan oleh pihak PT

Pertamina (Persero) maupun sesama Terlapor; ---------------------------------

23.7.7 Bahwa Terlapor VII tidak merasakan adanya manfaat dari surat

kesepakatan harga, terlihat dimana PT Pertamina (Persero) tidak pernah

mengkonfirmasi kepada Terlapor VII baik dalam bentuk lisan maupun

tulisan, seperti halnya jika ada perubahan harga atau kebijakan –

kebijakan lain, demikian juga dari Hiswana Migas maupun Terlapor

yang lainnya mengkonfirmasi tentang harga yang harus dijual oleh

Terlapor VII;-------------------------------------------------------------------------

23.7.8 Bahwa Terlapor VII tidak merasakan bahwa surat kesepakatan tersebut

efektif dalam pelaksanaannya, karena kami tidak mengetahui tentang

kelanjutan surat kesepakatan tersebut dan sepengetahuan kami para

terlapor lain pun didalam suatu pertemuan yang lain tidak pernah

membahas atau membicarakannya tentang surat kesepakatan tersebut,

didalam distribusi atau menjual LPG 12 Kg, kami secara jelas dan nyata

tidak mengikuti atau melaksanakan kesepakatan harga tersebut, terlebih

sepengetahuan kami bahwa surat kesepakatan harus ditandatangani oleh

PT Pertamina (Persero); -----------------------------------------------------------

halaman 85 dari 383

S A L I N A N

23.7.9 Bahwa dalam distribusi atau menjual LPG 12 Kg, Terlapor VII tidak

melaksanakan apa yang tersurat didalam surat kesepakatan tertanggal 21

Juni 2011, dan kami menganggap surat tersebut tidak selesai dan tidak

dibahas lagi sampai adanya pemanggilan Investigator KPPU;---------------

24. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VIII (Koperasi Pegawai dan

Pensiunan Perusahaan Gas Negara Bandung/KOPKAR PGN) menyerahkan Tanggapan

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut

(vide bukti T29): -----------------------------------------------------------------------------------------

24.1 Bahwa sebelum Terlapor VIII menandatangani surat kesepakatan, terlebih dulu

dibicarakan dengan anggota Hiswana Migas lainnya mengenai biaya ongkos atau

ongkos angkut dari gudang agen ke sales point/pangkalan atau toko sebesar Rp.

2000,- per tabung, ongkos dari gudang agen ke konsumen end user atau door to

door Rp. 3000,- per tabung, sedangkan harga LPG tetap sesuai ketentuan

Pertamina yaitu untuk kemasan 12 Kg sebesar Rp. 70.200,- dan untuk kemasan 50

Kg Rp. 367.750,-; -------------------------------------------------------------------------------

24.2 Bahwa kesepakatan tersebut dibuat bukan untuk mencari keuntungan, melainkan

sekedar pengganti biaya transport dan pemeliharaan kendaraan, namun dalam

redaksional kesepakatan tanggal 21 Juni 2011 bukan mengenai biaya ongkos

angkut tetapi mengenai harga jual sehingga tidak sesuai dengan ketentuan

Pertamina saat itu; -------------------------------------------------------------------------------

24.3 Bahwa untuk itu Terlapor VIII menyerahkan hal ini kepada kebijaksanaan Majelis

Komisi agar Terlapor VIII diberikan nasihat atau saran sesuai dengan fungsi KPPU

atau apabila Terlapor VIII memang ditetapkan salah berilah kiranya keputusan

yang seadil-adilnya, karena sebelumnya Terlapor VIII sama sekali tidak

mengetahui ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------

25. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IX (PT Kurnia Sari Rahayu)


berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T35, T36): ----------------------------------------------










halaman 86 dari 383

S A L I N A N




hilangnya jaminan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi

pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Hal

ini terbukti dengan adanya kanibalisme sesama agen yaitu agen satu

merebut pelanggan agen lainnya; -------------------------------------------------






secara langsung; ---------------------------------------------------------------------









atas; -----------------------------------------------------------------------------------




tujuan pembentukan Pertamina maka untuk menghindari “Matinya”

usaha Para Terlapor, menyebabkan Para Terlapor tidak dapat

mengelakkan lagi untuk menaikkan harga secara wajar sebesar Rp.

3.000,- untuk LPG 12 Kg, Rp. 7.250,- untuk LPG 50 Kg. -------------------









halaman 87 dari 383

S A L I N A N










Rp. 70.200,- Rp. 367.750,- -





Rp.124.700,- - LPG 12 Kg naik Rp.54.500,-




kepada Terlapor. -----------------------------------------------------------------------------




anggota bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang

halaman 88 dari 383

S A L I N A N

tertanggal 21 Juni 2011 pada faktanya para agen LPG tidak mengikuti

harga yang sebagaimana telah disepakati dan masyarakat sebagai

konsumen juga secara otomatis juga tidak membeli harga sesuai dengan

perjanjian tersebut, sehingga hal ini membuktikan bahwa harga yang

berlaku di pasar masih bersaing secara sempurna dan kesepakatan

tersebut tidak berjalan efektif atau dengan kata lain hanya perjanjian

diatas kertas tanpa ada realisasinya;----------------------------------------------




membayar harga LPG 12 Kg dan 50 Kg yang didasari perjanjian

tersebut; ------------------------------------------------------------------------------




Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------------






















halaman 89 dari 383

S A L I N A N
















menggunakan kendaraan pribadi yang belum termasuk parker;--------------------------









25.11.1 Menjaga Kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi


rakyat; --------------------------------------------------------------------------------











halaman 90 dari 383

S A L I N A N


























Jakarta, 2007); -----------------------------------------------------------------------------------









yaitu agen satu merebut pelanggan agen lainnya; -----------------------------



halaman 91 dari 383

S A L I N A N




secara langsung; --------------------------------------------------------------------




pengiriman LPG secara langsung kepada masyarakat; -----------------------





atas. ----------------------------------------------------------------------------------














KUHPidana jo. Pasal 372 KUHP jo. Pasal 1 sub b Undang-Undan No.24 Prp











halaman 92 dari 383

S A L I N A N


hukum; -------------------------------------------------------------------------------














kepada Terdakwa. -------------------------------------------------------------------

25.19.4 Bahwa hilangnya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr. Otjo

Danaatmadja tersebut meskipun secara formil (Undang-Undang) terbukti

sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terlapor dengan

mengadakan kesepakatan bersama harga jual LPG, yang bertujuan untuk

melayani kepentingan masyarakat dalam mendapatkan LPG dan tidak

menimbulkan kerugian bagi masyarakat Bandung-Sumedang. Disamping

adanya kepentingan diri Para Terlapor agar usahanya tidak mati dalam

menghadapi peningkatan biaya operasional, yang tidak seiring dengan

penetapan harga LPG oleh Pertamina. (Bandingkan dengan Arrest

Hogeraad tanggal 20 Februari 1933, N.J. 1933 Tentang Huizeene

Veeartsarest atau arrest dokter hewan dari desa Huizen vide P.A.F

Lamintang, Sinar Baru, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung,

1984); ---------------------------------------------------------------------------------








halaman 93 dari 383

S A L I N A N
















tuduhan; ------------------------------------------------------------------------------------------

25.23 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor IX untuk menyanggah Laporan Dugaan



26. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor X (PT Sinarbakti Abadigas)



26.1 Bahwa Terlapor X menyatakan, jika tidak menandatangani Surat Kesepakatan

tanggal 21 Juni 2011 maka Terlapor X akan dikucilkan dari asosiasi Hiswana

Migas; -------------------------------------------------------------------------------------------

26.2 Bahwa Terlapor X memohon maaf kepada Majelis Komisi atas kesalahan yang

telah dilakukan dengan ikut melakukan dan menandatangani surat kesepakatan

tanggal 21 Juni 2011 tersebut; -----------------------------------------------------------------

26.3 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor IX untuk menyanggah Laporan Dugaan



27. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XI (PT Baragas Nasional)



27.1 Bahwa Terlapor XI menyatakan karyawan Terlapor XI yang menghadiri rapat

terkait kesepakatan harga adalah Helmi yang merupakan asisten supir pengantar

LPG, dimana Helmi telat hadir dan diminta untuk menandatangani surat

halaman 94 dari 383

S A L I N A N

kesepakatan tersebut sehingga tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya (tidak

memahami); --------------------------------------------------------------------------------------

27.2 Bahwa Helmi sudah lama tidak bekerja lagi dengan Terlapor XI; -----------------------

27.3 Bahwa Terlapor XI adalah agen kecil dengan jumlah tabung 12 Kg terbatas hanya

sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tabung, dari keterbatasan tersebut Terlapor XI

tidak mungkin menjual keluar wilayah yang lebih jauh lagi; -----------------------------

27.4 Bahwa Terlapor XI hanya memiliki satu kendaraan yang digunakan untuk

mengambil gas dan menjualnya; --------------------------------------------------------------

27.5 Bahwa jumlah/alokasi yang diterima oleh Terlapor XI ditentukan oleh Pertamina. --

28. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XII (PT Indonesia Alina

Houtman Vegetables/INAHOVTRACO) tidak menyerahkan Tanggapan terhadap

Laporan Dugaan Pelanggaran. ------------------------------------------------------------------------

29. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XIII (PT Lembang Abadi

Indah) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada

pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T47): ----------------------------------------






















secara langsung; ---------------------------------------------------------------------

halaman 95 dari 383

S A L I N A N









atas; -----------------------------------------------------------------------------------
























1. Surat Pertamina dari SR LPG Region II Rayon V Gas Domestik

Rp. 70.200,- Rp. 367.750,- -

halaman 96 dari 383

S A L I N A N

No.205/F13130/2009-S8, tanggal 9 Oktober 2009





Rp.124.700,- - LPG 12 Kg naik Rp.54.500,-




kepada Terlapor. -----------------------------------------------------------------------------
















tersebut; -----------------------------------------------------------------------------



halaman 97 dari 383

S A L I N A N


Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------------




































halaman 98 dari 383

S A L I N A N













rakyat; --------------------------------------------------------------------------------

























halaman 99 dari 383

S A L I N A N










dalam neraca keseimbangan masyarakat (wederrechtelijkheid) (Vide Indriyanto


Jakarta, 2007); -----------------------------------------------------------------------------------















secara langsung; ---------------------------------------------------------------------









atas. -----------------------------------------------------------------------------------

halaman 100 dari 383

S A L I N A N


























hukum; ------------------------------------------------------------------------------













S A L I N A N



kepada Terdakwa. -------------------------------------------------------------------


































tuduhan; -----------------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N





Tidak Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------

29.25 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor XIII untuk menyanggah Laporan Dugaan



30. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XIV (PT Sawitto Indah

Berkah) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada























secara langsung; ---------------------------------------------------------------------






S A L I N A N





atas; -----------------------------------------------------------------------------------

























Rp. 70.200,- Rp. 367.750,- -

2. Surat Pertamina Rp. 77.100,- Rp. 807.000,-. LPG 12 Kg naik Rp.


S A L I N A N

dari Domestic Gas Region Manager III No.4006/F13450/2013-S3, Perihal Penyesuaian harga jual LPG 12 Kg dan 50 Kg, tanggal 13 Desember 2013

6.900,-;

LPG 50 Kg naik

Rp.439.250,-


Rp.124.700,- - LPG 12 Kg naik

Rp.54.500,-




kepada Terlapor. -----------------------------------------------------------------------------
















tersebut; ------------------------------------------------------------------------------




Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N






















Persaingan Usaha Tidak Sehat), karena faktanya konsumen sama sekali tidak

















S A L I N A N











rakyat; --------------------------------------------------------------------------------




























S A L I N A N










Jakarta, 2007); -----------------------------------------------------------------------------------









yaitu agen satu merebut pelanggan agen lainnya; -----------------------------






secara langsung; ---------------------------------------------------------------------









atas. -----------------------------------------------------------------------------------





S A L I N A N















Hakim Banding memberikan pertimbangan yang melepaskan ia dari hukuman yang

mana pertimbangan ini disetujui oleh Mahkamah Agung, yaitu dengan







hukum; -------------------------------------------------------------------------------














kepada Terdakwa. -------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

























hingga perubahan harga oleh Pertamina melalui suratnya dari Domestic Gas









tuduhan; ------------------------------------------------------------------------------------------





S A L I N A N


Tidak Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------

30.25 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor XIV untuk menyanggah Laporan Dugaan



31. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XV (PT Guna Bumi Utama)



31.1 Bahwa sebagaimana LDP Investigator yang telah dibacakan dan diterima oleh

Terlapor XV pada tanggal 4 September 2014, Pimpinan PT Guna Bumi Utama,

yaitu H. Endang Sunarya, dalam hal ini adalah Pemilik Perusahaan, dalam

Kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Guna Bumi Utama yang pada pertemuan

Agen LPG Bandung pada tanggal 11 Juni 2011 ikut membubuhkan Tanda Tangan

pada Surat Kesepakatan Harga Jual Gas LPG untuk Wilayah Bandung dan

Sumedang; ----------------------------------------------------------------------------------------

31.2 Bahwa di kemudian hari ternyata Kesepakatan seperti dimaksud di atas adalah

dilarang oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Terlapor XV makin

semakin mengetahui, terbuka wawasan dan menyadari bahwa perbuatan tersebut

dilarang setelah Terlapor XV mendapat surat panggilan pertama di Bandung dan

mendapatkan Brosur, Leaflet dan Booklet mengenai Persaingan Usaha dari Kantor

KPPU; -------------------------------------------------------------------------------------------

31.3 Bahwa atas adanya kejadian ini, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPPU sebagai

temuan pelanggaran di Wilayah Bandung dan Sumedang, maka Terlapor XV

meminta maaf atas keikutsertaan Terlapor XV membubuhkan tanda tangan

Kesepakatan Harga pada pertemuan Agen Gas LPG 12 Kg di Bandung pada

tanggal 11 Juni 2011; ---------------------------------------------------------------------------

31.4 Bahwa adapun Terlapor XV ikut menandatangani berkas kesepakatan tersebut

semata karena tidak tahu bahwa apapun alasannya, kesepakatan seperti dimaksud

diatas adalah dilarang karena melanggar Undang-Undang. Tanda tangan tersebut

dibubuhkan karena Agen lain yang jauh lebih besar, jauh lebih senior, puluhan

tahun lebih dulu eksis dari Terlapor XV, serta Agen milik dan dipimpin Sarjana

Hukum yang berprofesi sebagai Lawyer dan Penasehat Hukum pun Terlapor XV

lihat ikut menandatanganinya, maka dengan tidak sedikitpun ada keraguan pada

saat itu bagi Terlapor XV untuk ikut membubuhkan tanda tangan; ---------------------

31.5 Bahwa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Komisi

untuk dapat member pengampunan terhadap saya dan PT Guna Bumi Utama

adalah : --------------------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

31.5.1 Pendidikan formal pemilik perusahaan yang hanya sampai tingkat

Sekolah Menengah Pertama; ------------------------------------------------------

31.5.2 Perusahaan yang dibangun dengan langkah awal dan modal sedikit

sedikit dan menabung keuntungan sebagai pedagang minyak tanah dan

pergaulan di lingkungan Depot Pertamina Padalarang; -----------------------

31.5.3 Terlapor XV tidak pernah memonopoli wilayah penjualan terbukti dari

22 (dua puluh dua) Pangkalan yang terdaftar sebagai Sales Point PT.

Guna Bumi Utama, kini hanya tersisa sekitar 16 (enam belas) Pangkalan

saja, karena pindah berlangganan ke Agen lain; -------------------------------

31.5.4 Terlapor XV tidak pernah mengikuti anjuran harga sebagaimana tertuang

dalam surat kesepakatan dimaksud (Bukti dan Surat Pernyataan

Pembelian terlampir), sebagai pelaku usaha yang otodidak penetapan

harga jual diatur sendiri oleh Terlapor XV sesuai mekanisme pasar serta

kondisi permintaan dan ketersediaan barang (kadang lebih rendah atau

kadang lebih tinggi dari ketetapan Pertamina tentang Harga Jual ex

Gudang). -----------------------------------------------------------------------------

31.6 Bahwa demikian Surat Permohonan Maaf ini dibuat, kami berjanji tidak akan

mengulangi kesalahan kami ini dan akan lebih berhati hati memahami secara

komprehensif terhadap maksud dan tujuan surat-surat yang melibatkan Perusahaan,

yang disodorkan siapapun untuk ditandatangani;-------------------------------------------

31.7 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor XV untuk menyanggah Laporan Dugaan



32. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XVI (PT Griya Putra

Anugrah) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada














S A L I N A N











secara langsung; ---------------------------------------------------------------------









atas; -----------------------------------------------------------------------------------











melalui suratnya dari Domestic Gas Region Manager III No. 4006/F13450/2013-S3

tanggal 13 Desember 2013 Perihal Penyesuaian harga jual LPG 12 Kg dan 50 Kg,

dengan menetapkan kenaikan harga LPG 12 Kg sebesar Rp. 6.900,- yaitu dari Rp.

70.200,- menjadi Rp. 77.100,-, dan menaikan harga LPG 50 Kg sebesar Rp.





S A L I N A N








Rp. 70.200,- Rp. 367.750,- -





Rp.124.700,- - LPG 12 Kg naik Rp.54.500,-




kepada Terlapor. -----------------------------------------------------------------------------









S A L I N A N









tersebut; ------------------------------------------------------------------------------




Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------------


























S A L I N A N
























rakyat; --------------------------------------------------------------------------------














S A L I N A N
























Jakarta, 2007); -----------------------------------------------------------------------------------















S A L I N A N


secara langsung; ---------------------------------------------------------------------









atas. -----------------------------------------------------------------------------------


























hukum; -------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N














kepada Terdakwa. -------------------------------------------------------------------











Sinar Baru, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 1984);














S A L I N A N











tuduhan; -----------------------------------------------------------------------------------------





Tidak Sehat; --------------------------------------------------------------------------------------

32.25 Bahwa alat bukti yang diajukan Terlapor XVI untuk menyanggah Laporan Dugaan



33. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XVII (PT Apigas Nasional)



33.1 Bahwa bahwa para Terlapor adalah ujung tombak distribusi LPG di Wilayah

Bandung Sumedang, yang memiliki penugasan dan dipercaya oleh PT Pertamina

(Persero) untuk melayani para pengguna LPG non subsidi; ------------------------------

33.2 Bahwa Para Terlapor adalah bagian pelayan–pelayan yang melayani konsumen

yang cukup mampu menggunakan LPG 12 Kg. Para Terlapor yang menggiring

masyarakat yang dianggap mampu untuk menggunakan LPG 12 Kg, dimana Para

Terlapor berusaha mensosialisasikan, memberikan suatu pengertian agar supaya

para konsumen yang mampu tersebut tidak beralih ke LPG subsidi yaitu LPG 3

Kg; ------------------------------------------------------------------------------------------------

33.3 Bahwa dalam pelaksanaan distribusi sangatlah berat bagi Para Terlapor,

dikarenakan pada umumnya masyarakat yang mampu berkeinginan menggunakan

LPG 3 Kg, dimana harganya jauh dibandingkan dengan harga LPG 12 Kg; -----------

33.4 Bahwa Para Terlapor yang berusaha menciptakan agar para masyarakat mampu

untuk tidak menggunakan LPG subsidi, dikarenakan kita ketahui sudah cukup


S A L I N A N

beban untuk negara ini membiayai subsidi LPG 3 Kg, yang ternyata banyak

digunakan oleh masyarakat yang mampu; ---------------------------------------------------

33.5 Bahwa Para Terlapor merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai

idealis nasionalisme sebagai garda terdepan untuk mengamankan APBN yang

di”gerogoti” oleh masyarakat yang mampu melalui memberikan pengertian kepada

golongan yang mampu untuk menggunakan LPG 12 Kg; --------------------------------

33.6 Bahwa Para Terlapor tidak memiliki maksud dan tujuan untuk mengeruk

keuntungan dengan dibuatnya Kesepakatan Harga tertanggal 21 Juni 2011. Para

Terlapor hanya bermaksud membuat suatu wacana atau usulan kesepakatan

tersebut yang akan diusulkan atau diajukan ke PT Pertamina (Persero) untuk dapat

meringankan beban para terlapor pasca kenaikan harga BBM (Bahan Bakar

Minyak) dari Rp. 4.500,- menjadi Rp. 6.500,- untuk tetap bertahan menjalankan

dan melayani distribusi LPG 12 Kg; ---------------------------------------------------------

33.7 Bahwa dalam Surat Kesepakatan Harga yang secara nyata PT Pertamina (Persero)

tidak menandatangani, ini semua membuktikan bahwa kesepakatan tersebut tidak

berlaku efektif didalam pelaksanaannya, dan tidak menjadi suatu acuan untuk Para

Terlapor dalam menentukan harga jual LPG non subsidi. Kalaupun ada temuan

yang diketahui Investigator KPPU terhadap Terlapor I dan Terlapor XIV mengenai

harga jual yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan didalam Surat Kesepakatan

Harga tersebut, adalah sangat tidak bijak hanya dengan penilaian tersebut, dan Para

Terlapor diluar Terlapor tersebut diatas dijadikan Terlapor oleh Investigator; --------

33.8 Bahwa menjadi suatu mimpi buruk untuk Para Terlapor, dimana para Terlapor

tidak memiliki itikad curang ataupun jahat dalam distribusi LPG, namun dijadikan

Terlapor oleh Investigator; ---------------------------------------------------------------------

33.9 Bahwa Surat Kesepakatan Harga tersebut yang merupakan suatu usulan yang

diarsipkan atau dipetieskan hanya didalam file Hiswana Migas; -------------------------

33.10 Bahwa Terlapor XVII sudah cukup lelah dengan distribusi LPG 12 Kg, terlebih

pemerintah menaikan harga LPG 12 Kg pada tanggal 10 September 2014 yang

sangat signifikan, ini sangat membebani Para Terlapor, sementara Para Terlapor

diberi penugasan baik secara distribusi maupun moral untuk tetap mempertahankan

pangsa pasar LPG 12 Kg, yaitu masyarakat mampu, sementara Para Terlapor harus

menghadapi pemeriksaan di KPPU; ----------------------------------------------------------

33.11 Bahwa dengan adanya kenaikan LPG 12 Kg secara langsung, sangat menjadi suatu

beban bagi Terlapor XVII dalam pelayanan distribusinya, karena kita ketahui

tipikal dari masyarakat kita pada umumnya yang menyatakan “kalau ada yang

murah, kenapa beli yang mahal”, itulah bagian dari tanggung jawab moral Para

Terlapor untuk tetap membina para pengguna LPG 12 Kg yang dianggap mampu; --


S A L I N A N

33.12 Bahwa Terlapor XVII mohon Majelis Komisi Yang Mulia, Investigator Yang

Terhormat, untuk tidak melanjutkan proses Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor XVII

khawatir pendistribusian LPG untuk melayani masyarakat mampu terabaikan,

sehingga terjadi kelangkaan atau kekurangan-kekurangan pasokan LPG 3 Kg.

Sehingga dapat menyengsarakan saudara-saudara kita yang kurang mampu. ----------

34. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi

menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat

Komisi; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

35. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan

Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap

Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014; --------------------------------------------------------------------

36. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 52/KPPU/Pen/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014

tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 (vide bukti A77); ----------

37. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan

Keputusan Komisi Nomor 104/KPPU/Kep/VIII/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara

Nomor 14/KPPU-I/2014 (vide bukti A78); ----------------------------------------------------------

38. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 menerbitkan

Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 48/KMK/Kep/X/2014 tentang Jangka Waktu

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan

tanggal 12 Januari 2015 (vide bukti A81); -----------------------------------------------------------

39. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan

Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis

Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis

Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A84, A86, A88. A90, A92, A94, A96, A98,

A100, A102, A104, A106, A108, A110, A112, A114 dan A116); ------------------------------

40. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan

atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator dana Para Terlapor sebagaimana

terdapat pada Daftar Dokumen Perkara --------------------------------------------------------------

41. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I yaitu Sdr. Dwi Manoveri

selaku Manajer Region IV PT Pertamina (Persero), yang pada pokoknya Majelis Komisi

memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B3); -------------------------------------------

41.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam Sidang Majelis Komisi adalah Sdr.

Dwi Manoveri; -----------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

41.2 Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Sidang Majelis Komisi diambil

dibawah sumpah; --------------------------------------------------------------------------------

41.3 Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah berdasarkan apa yang dilihat,

didengar dan diketahui Saksi ketika menjabat sebagai LPG&Gas Production

Region III PT Pertamina (Persero) SAM LPG Marketing Bandung; --------------------

41.4 Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Penempatan 1 Januari 2013, LPG untuk

wilayah Bandung & sekitarnyayang menjadi tupoksi Saksi adalah membuat

perencanaan dan melaksanakan pemasaran LPG di wilayah Bandung, Sumedang,

Purwakarta, Garut (sebagian wilayah Jawa Barat); ----------------------------------------

41.5 Bahwa perencanaan yang dimaksud adalah meliputi demand, pengadaan,

penyaluran dan volume LPG; -----------------------------------------------------------------

41.6 Bahwa terkait dengan penentuan volume dilakukan melalui rapat evaluasi dan

perencanaan yang dilakukan secara periodik dimana yang menjadi pelaksananya

adalah Manager Region, Sales Executive dan Operasional; ------------------------------

41.7 Bahwa perencanaan yang dilakukan tidak melibatkan distributor LPG; ----------------

41.8 Bahwa penyaluran pendistribusian menggunakan mitra Pertamina yang diangkat

sebagai agen/distributor, sampai dengan saat ini total mitra untuk wilayah

Bandung-Sumedang adalah lebih kurang berjumlah 20 (dua puluh); -------------------

41.9 Bahwa yang berwenang untuk menetapkan harga adalah pricing regulator PT

Pertamina Pusat; ---------------------------------------------------------------------------------

41.10 Bahwa pada kurun waktu sesuai Surat Keputusan tentang harga LPG tahun 2009

(selanjutnya disebut SK 2009) yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan

masih berlaku hingga tahun 2011 untuk eks-agen harga LPG tabung 12 Kg adalah

Rp70.200, LPG tabung 3 Kg Rp 4.750 dan harga tersebut berlaku untuk radius 60

(enam puluh) km, di atas radius tersebut maka akan ditambah biaya angkut sesuai

ketentuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia; -------------------------------------

41.11 Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi dari SK 2009 yang ditunjukkan oleh

Investigator kepada Saksi dihadapan Majelis Komisi dan Para Terlapor pada

Sidang Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------------------

41.12 Bahwa komponen harga yang ditetapkan Pertamina sudah termasuk margin untuk

agen sebesar Rp. 406/Kg ditambah dengan PPN; ------------------------------------------

41.13 Bahwa harga Rp. 70.200 (untuk LPG 12 Kg) yang ditetapkan dalam SK 2009

adalah harga jual digudang eks agen yang artinya konsumen mengambil LPG

langsung ke gudang eks agen; -----------------------------------------------------------------

41.14 Bahwa mengenai harga dan besaran margin laba agen yang ditetapkan dalam SK

2009 harus diikuti oleh pada agen, tidak terdapat batas atas dan batas bawah harga


S A L I N A N

yang ditentukan oleh Pertamina, harga yang ditetapkan Pertamina merupakan harga

pasti; ---------------------------------------------------------------------------------------------

41.15 Bahwa Saksi tidak membubhkan tanda tangan dalam Surat Kesepakatan tanggal 21

Juni (selanjutnya disebut Surat Kesepakatan Harga) yang dibuat dan disepakati

oleh Para Terlapor; ------------------------------------------------------------------------------

41.16 Bahwa Pertamina tidak pernah menetapkan harga LPG 12 Kg Rp. 71.200 untuk

franco sub agen; ---------------------------------------------------------------------------------

41.17 Bahwa Pertamina tidak pernah menetapkan harga LPG 12 Kg sebesar Rp. 73.200

untuk konsumen akhir; -------------------------------------------------------------------------

41.18 Bahwa Pertamina tidak pernah menetapkan harga LPG 50 Kg sebesar Rp. 375.000

untuk franco sub agen; -------------------------------------------------------------------------

41.19 Bahwa untuk menetapkan kuota bagi agen dilakukan dengan cara melihat data

historis para agen dalam 3 (tiga) bulan terakhir, kuota yang dapat ditebus oleh agen

tersebut ditetapkan setiap bulan; --------------------------------------------------------------

41.20 Bahwa jika terdapat agen yang ingin menambah kuota maka diharuskan untuk

mengajukan surat kebutuhan, kemudian Pertamina melakukan evaluasi terlebih

dulu terhadap pengajuan tersebut; ------------------------------------------------------------

41.21 Bahwa bagi agen yang menjual kurang dari kuota yang diberikan maka akan

berdampak pada penetapan kuota berikutnya, untuk kuota berikutnya akan

dipertimbangkan untuk turun; -----------------------------------------------------------------

41.22 Bahwa hubungan antara Pertamina dengan agen adalah bersifat keagenan dan jual

beli. Dalam keagenan, agen melakukan penebusan ke Pertamina. Untuk hubungan

jual beli, agen menjual LPG ke konsumen; -------------------------------------------------

41.23 Bahwa dengan adanya alokasi (kuota), agen sudah tahu berapa yang harus

dibayarkan. Biasanya pembayaran dilakukan untuk 2-3 kali permintaan,

pembayaran dilakukan sebelum pengambilan barang melalui transfer; -----------------

41.24 Bahwa Hiswana Migas merupakan perhimpunan dari anggota agen-agen/mitra

Pertamina. Hiswana yang mengkordinasikan aktivitas di wilayah dimana disetiap

daerah terdapat cabang dan pimpinan; -------------------------------------------------------

41.25 Bahwa untuk menjadi agen LPG 12 Kg maka badan usaha harus mengajukan izin

ke Pertamina termasuk didalamnya pengajuan demand/potensi pasar, kemudian

dilakukan evaluasi bila layak maka Pertamina akan mengangkat sebagai agen, nilai

ukur kelayakan adalah berdasarkan nilai modal dan kelengkapan surat perijinan; ----

41.26 Bahwa terdapat aturan Pertamina yang mengatur bahwa para agen dilarang

mengambil pelanggan diluar wilayahnya; ---------------------------------------------------


S A L I N A N

41.27 Bahwa sesuai dengan SK 2009, harga tebus eks agen ke Pertamina adalah senilai

Rp. 5.403/Kg, volume dikalikan dengan harga per-Kg yaitu Rp. 64.836 setelah

harga pokok + PPN; -----------------------------------------------------------------------------

41.28 Bahwa jika pendistribusian yang dilakukan agen tidak sesuai dengan ketentuan

Pertamina maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi teguran lisan, surat

peringatan, pemotongan alokasi hingga pemutusan hubungan usaha;-------------------

41.29 Bahwa jumlah lokasi pengisian LPG khususnya tabung 12 Kg adalah sebanyak 8

(delapan) SPBE; ---------------------------------------------------------------------------------

41.30 Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Ketepakatan Harga yang dibuat oleh Para

Terlapor namun Saksi tidak menandatanganinya karena bukan kewenangan Saksi

untuk menetapkan harga; -----------------------------------------------------------------------

41.31 Bahwa antara tahun 2011-2013 tidak terdapat konsumen atau masyarakat yang

melaporkan terkait harga yang tidak sesuai dengan SK 2009; ---------------------------

41.32 Bahwa proses pengajuan harga tentunya melalui pihak Pertamina yang berwenang

menentukan/menetapkan kebijakan, agen dapat mengusulkan tetapi pada akhirnya

ditentukan oleh pusat; --------------------------------------------------------------------------

41.33 Bahwa kenaikan harga LPG dari Pertamina terjadi pada tahun 2013 terdapat 2

(dua) kali kenaikkan, tahun 2014 yaitu pada 1 Desember 2013, 1 Januari 2014 dan

7 Januari 2014; -----------------------------------------------------------------------------------

41.34 Bahwa karena Pertamina tetapkan harga eks-agen, domain Pertamina adalah

mengontrol harga eks agen. Jika ada harga yang ditetapkan oleh agen ke konsumen

maka bukan merupakan domain Pertamina; -------------------------------------------------

41.35 Bahwa Pertamina tidak pernah mendengar keluhan masyarakat mengenai kenaikan

harga yang dilakukan sepihak oleh agen; ----------------------------------------------------

41.36 Bahwa hubungan kemitraan Pertamina dengan agen dituangkan dalam perjanjian

antara Pertamina dengan agen; ----------------------------------------------------------------

41.37 Bahwa sanksi diberikan kepada agen jika terdapat temuan pelanggaran, bukti-bukti

dan Berita Acara lalu dilaporkan kepada Manager Region. Jika disetujui maka

dikeluarkan sanksi; ------------------------------------------------------------------------------

41.38 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah isi Surat Kesepakatan Harga tersebut efektif

dilakukan; ----------------------------------------------------------------------------------------

41.39 Bahwa yang diatur dalam Perjanjian Keagenan adalah masa berlaku, hak dan

kewajiban, lampiran sanksi dan pelanggaran; -----------------------------------------------

41.40 Bahwa untuk LPG 12 Kg tidak terdapat aturan mengenai pemberian potongan

harga; --------------------------------------------------------------------------------------------

41.41 Bahwa Saksi tidak mengingat apakah Surat Kesepakatan Harga tersebut

disampaikan kepada Pertamina atau tidak; --------------------------------------------------


S A L I N A N

41.42 Bahwa Saksi tidak mengikuti proses perundingan Surat Kesepakatan Harga yang

dilakukan oleh Para Terlapor; -----------------------------------------------------------------


Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, yaitu Sdr. Putut Andriatno

selaku LPG & Marketing Operation Region III Marketing Branch Manajer Jawa Barat PT

Pertamina (Persero), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai

berikut (vide bukti B4); ---------------------------------------------------------------------------------


Putut Andriatno; ---------------------------------------------------------------------------------

42.2 Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Sidang Majelis Komisi diambil

dibawah sumpah; --------------------------------------------------------------------------------

42.3 Bahwa sebelum ada perubahan harga LPG pada tahun 2013, harga masih mengacu

pada harga lama yaitu harga jual eks-agen adalah Rp. 70.200,00 dan setelah ada

perubahan harga menjadi Rp. 77.100,00; ----------------------------------------------------

42.4 Bahwa total agen LPG yang beroperasi di wilayah Bandung-Sumedang berjumlah

22 (dua puluh dua) agen; -----------------------------------------------------------------------

42.5 Bahwa dalam Surat Edaran Pertamina yang ditentukan oleh Direktur Pemasaran

dan Niaga ditetapkan margin agen adalah sebesar Rp. 406/Kg; --------------------------

42.6 Bahwa masing-masing agen memiliki alokasi/kuota dalam penyaluran, Pertamina

menetapkan kuota berdasarkan evaluasi triwulan dari masing-masing agen serta

melihat kondisi dan situasi tingkat kebutuhan rakyat; -------------------------------------

42.7 Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan bisnis adalah proses perencanaan dan

pendistribusian, dari awal rencana penyaluran baik alokasi maupun schedule

agreement, dimana alokasi diberikan kepada agen untuk kemudian agen melakukan

penebusa, lalu keluar loading order untuk melakukan pengambilan LPG

menggunakan armada masing-masing agen; ------------------------------------------------

42.8 Bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Pertamina meliputi penilaian kinerja apakah

agen memiliki sarana fasilitas, pelayanan pada saat pendistribusian LPG ke

konsumen; ----------------------------------------------------------------------------------------

42.9 Bahwa Pertamina memiliki tenaga lapangan (Sales Executive) untuk melakukan

kontrol di lapangan untuk melihat pelayanan yang diberikan agen kepada

konsumen; ----------------------------------------------------------------------------------------

42.10 Bahwa sampai dengan saat ini Pertamina belum pernah menerima keluhan dari

masyarakat terkait harga dan pelayanan yang diberikan oleh agen; ---------------------

42.11 Bahwa Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap

perubahan harga LPG ditingkat agen; --------------------------------------------------------


S A L I N A N

42.12 Bahwa hubungan antara Pertamina dengan Hiswana Migas adalah hubungan

kemitraan, dimana Hiswana Migas adalah organisasi yang menghimpun lembaga

penyalur BBM dan LPG untuk menyalurkan aspirasi anggota yang ingin

disampaikan kepada Pertamina, dimana jika aspirasi tersebut dapat dilakukan maka

akan ditindaklanjuti tetapi jika tidak dapat dilakukan maka disampaikan kepada

Pertamina Pusat sebagai pembuat kebijakan; -----------------------------------------------

42.13 Bahwa pada saat calon agen mengusulkan menjadi agen maka harus menyertakan

data-data potensi pasar yang akan dikembangkan, dari dasar tersebut jika layak

untuk diangkat menjadi agen maka Pertamina akan menetapkan dimana agen

tersebut akan berjualan setelah adanya evaluasi; -------------------------------------------

42.14 Bahwa terdapat kondisis khusus dimana agen mendapatkan extra dropping yang

ditetapkan oleh Pertamina dimana agen dapat mengajukan untuk meminta

penambahan alokasi lebuh banyak dari biasanya. ------------------------------------------


Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III yaitu Sdr. Suhendar selaku

kuasa dari Direktur Utama PT Sudimulyo Rotua, yang pada pokoknya Majelis Komisi

memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B5); -------------------------------------------

43.1 Bahwa Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam

Sidang Majelis Komisi adalah Direktur Utama PT Sudimulyo Rotua, namun yang

bersangkutan tidak hadir dan memberikan kuasa kepada Sdr. Suhendar selaku staf

PT Sudimulyo Rotua (selanjutnya disebut PT SR); ----------------------------------------

43.2 Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada Sidang Majelis Komisi diambil

dibawah sumpah; --------------------------------------------------------------------------------

43.3 Bahwa Direktur Utama PT SR yaitu Sdr. Paskah Mulia Siregar sedang berada di

luar kota. PT SR berdiri pada tahun 1982, bergerak sebagai transportir BBM

Pertamina. Komisaris I bernama Asma Goprera Siregar, Komisaris II bernama

Meli Gultom (Almh.) Tahun 1982 sampai 2012 PT SR bergerak dalam bidang

transportir BBM Pertamina ke industri. Sejak 2012-2014 menambah kegiatan

sebagai agen LPG 12 Kg. Pada bulan April 2012 mengambil alih seluruh saham PT

Yunita Permai (selanjutnya disebut PT YP) dan berganti nama menjadi PT

Sudimulyo Rotua; -------------------------------------------------------------------------------

43.4 Bahwa kuota PT YP ketika diambil alih oleh PT SR adalah sebesar 100 (seratus)

tabung perbulan yaitu LPG 12 Kg, saat pengambilalihan PT YP, kuota masih 500

(lima ratus) tabung, namun karena penjualan terus menurun maka Pertamina

memotong sehingga tersisa hanya sekitar 100 (seratus) tabung; -------------------------

43.5 Bahwa dasar pertimbangan Pertamina menyetujui kuota yang diajukan adalah

berdasarkan kuota yang diminta PT SR pada periode sebelumnya; ---------------------


S A L I N A N

43.6 Bahwa sejak tahun 2012 penyerapan kuota PT SR adalah 100 % (seratus persen); ---

43.7 Bahwa proses pengisian dan pengambian LPG PT SR adalah ketika PT SR

memiliki DO, PT SR memerintahkan supir untuk isi tabung sesuai dengan DO di

SPBE/SPBG kemudian supir menunggu perintah dari PT SR untuk

mendistribusikan ke toko-toko. Jika tidak terdistribusi hari itu maka dibawa

kembali ke gudang PT SR; ---------------------------------------------------------------------

43.8 Bahwa jarak atau radius SPBG ke PT SR adalah sekitar 30-40 km;---------------------

43.9 Bahwa terdapat agen lain yang berada dalam kelurahan yang sama dengan PT SR

yaitu PT Limas Raga Inti dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter; ------------------

43.10 Bahwa jika sudah menjadi mitra Pertamina maka otomatis menjadi anggota

Hiswana Migas, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada ketentuan dari

Pertamina yang secara khusus mengatur hal tersebut; -------------------------------------

43.11 Bahwa komponen biaya terbesar dalam pendistribusian LPG adalah BBM, biaya

karyawan dan pengangkutan; ------------------------------------------------------------------

43.12 Bahwa margin diatur oleh Pertamina dari setiap penjualan tabung elpiji yaitu

setelah Ppn dan biaya penebusan;-------------------------------------------------------------

43.13 Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembuatan kesepakatan harga 21 Juni 2011; -----

43.14 Bahwa harga jual LPG PT SR tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pertamina,

namun PT SR tidak pernah mendapatkan teguran dari Pertamina; ----------------------


Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV yaitu Sdr. Indra Jaya

Hutabarat selaku Ketua Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang, yang pada pokoknya

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B7); -----------------------


Indra Jaya Hutabarat selaku Ketua Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang; -------

44.2 Bahwa keterangan Saksi yang diberikan pada Sidang Majelis Komisi diambil

dibawah sumpah; --------------------------------------------------------------------------------

44.3 Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Hiswana Migas. Hiswana Migas kepanjangannya adalah Himpunan Wiraswasta

Minyak dan Gas Bumi. Tujuannya membantu terlaksananya pengangkutan olah

Minyak dan Gas Bumi. Hiswana Migas berdiri pada tanggal 3 September 1979

berlaku hingga dalam waktu yang tidak ditentukan. Hiswana berfungsi sebagai

kumpulan untuk menjembatani atau mewadahi para anggota bila ada keluhan untuk

disampaikan kepada Pertamina, dengan urutan yaitu DPC Wilayah, DPD lalu DPP

Pusat anggota-anggotanya. Saya selaku Ketua DPC Hiswana Migas Sumedang

Bandung diangkat pada Maret 2011; ---------------------------------------------------------


S A L I N A N

44.4 Bahwa jika terdapat keluhan maka alur penyampaian keluhan tersebut adalah

melalui DPC kemudian diserahkan ke DPD terlebih dahulu untuk disampaikan

kepada Pertamina; -------------------------------------------------------------------------------

44.5 Bahwa contoh keluhan yang disampaikan oleh anggota kepada DPC adalah

mengenai margin yang kurang; ---------------------------------------------------------------

44.6 Bahwa pengusaha yang bergerak di migas sifatnya wajib masuk sebagai anggota

Hiswana Migas namun Hiswana Migas tidak dapat memaksakan; ----------------------

44.7 Bahwa anggota Hiswana Migas terdiri dari LPG 12 Kg, terdapat 20 (dua puluh)

agen, LPG 50 Kg anggotanya sudah menyatu di agen 12 Kg (tidak terpisahkan),

untuk 50 Kg dari keanggotaan yang 12 Kg hanya beberapa agen yang juga

mendistribusikan LPG 50 Kg; -----------------------------------------------------------------

44.8 Bahwa yang masuk dalam himpunan Hiswana Migas adalah Agen LPG 12 Kg,

pengusaha SPBU, pengusaha transportasi (transportir), pengusaha SPBE dan juga

pengusaha LPG 3 Kg subsidi; -----------------------------------------------------------------

44.9 Bahwa Saksi tidak hadir saat rapat membahas mengenai Surat Kesepakatan Harga,

Sdri. Vera Luciana selaku Ketua Bidang LPG 12 Kg ingin mengadakan rapat

sesuai keanggotaan, maka mereka saat itu adakan rapat untuk menampung aspirasi

anggota 12 Kg dan mereka sepakati; ---------------------------------------------------------

44.10 Bahwa Saksi menandatangani Surat Kesepakatan Harga tersebut karena Saksi

menilai ketua bidang baru ajukan usulan yang akan diajukan ke DPD. Jika memang

dilaksanakan, maka diberikan kepada Pertamina. Saat itu Saksi melihat anggota

tandatangan, ketua bidang tandatangan, baru rancangan. Surat tidak disertai

nomor/lampiran untuk atau kepada DPD dan Pertamina; ---------------------------------

44.11 Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait harga yang ditetapkan oleh Pertamina karena

informasi tersebut hanya diberikan kepada para agen; ------------------------------------

44.12 Bahwa Saksi tidak ikut dalam rapat penandatanganan Surat Kesepakatan Harga,

Saksi tanda tangani tidak dalam keadaan terpaksa namun karena ketua bidang

sudah memberikan tanda tangan terlebih dahulu; ------------------------------------------

44.13 Bahwa yang memberikan Surat Kesepakatan Harga kepada Saksi untuk

ditandatangani adalah Sdr. Memet selaku staf Hiswana Migas, Saksi langsung

menadatangani tanpa membaca isi Surat Kesepakatan Harga itu terlebih dulu; -------

44.14 Bahwa tidak ada pembatalan atas Surat Kesepakatan Harga yang ditandatangani

oleh Saksi; ----------------------------------------------------------------------------------------

44.15 Bahwa kesepakatan harga pada dasarnya laporan ketua bidang, apakah

disetujui/tidak makanya ada tandatangan Pertamina; --------------------------------------

44.16 Bahwa penambahan biaya yang diatur dalam Surat Kesepakatan Harga tersebut

adalah mengenai penambahan biaya angkut dan bukan harga; ---------------------------


S A L I N A N

44.17 Bahwa harga yang diatur dalam Surat Kesepakatan Harga belum menjadi sesuatu

yang resmi dan tidak ada kewajiban bagi anggota Hiswana Migas untuk mengikuti;

44.18 Bahwa setiap ada keluhan Ketua Hiswana tidak perlu memberikan perintah kepada

ketua bidang untuk melakukan rapat, mereka melakukan dengan inisiatif sendiri; ---

44.19 Bahwa Saksi menyatakan tidak ada kelanjutan/follow up dari ketua bidang apakah

Surat Kesepakatan Harga tersebut ingin dilanjutkan atau tidak; -------------------------

44.20 Bahwa Surat Kesepakatan Harga tersebut bukanlah surat resmi karena surat resmi

yang dikeluarkan oleh Hiswana Migas harus disertai dengan surat pengantar; --------

44.21 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft Surat Kesepakatan Harga

tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------------

44.22 Bahwa jenis-jenis rapat yang diatur dalam AD/ART Hiswana Migas antara lain

Rapat Organisasi Nasional, Munas, Musyawarah Luar Biasa, Musyarawah

Nasional Khusus, Rakernas, Musda, Muscab, Rakercab ----------------------------------

44.23 Bahwa dalam AD/ART dalam jenjang DPC, DPD, DPP terdapat rapat pengurus

dan dianggap sah oleh Hiswana Migas; ------------------------------------------------------

44.24 Bahwa tujuan dibuatnya suatu kesepakatan di Hiswana Migas seharusnya untuk

ditaati, tapi dalam kesepakatan tersebut tidak berjalan efektif; ---------------------------

44.25 Bahwa Sdri. Vera tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa akan diadakan rapat

di bidang LPG 12 Kg. --------------------------------------------------------------------------


Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V yaitu Sdr. Yamin Supriyatna

selaku Direktur Utama PT Al Yamin (selanjutnya disebut PT AY), yang pada pokoknya

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B8); -----------------------

45.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir pada Sidang Majelis Komisi adalah Sdr.

Yamin Supriyatna selaku Direktur Utama PT AY; ----------------------------------------


dibawah sumpah; --------------------------------------------------------------------------------

45.3 Bahwa PT AY didirikan berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 13 Januari 2011.

Pemegang saham adalah Saksi sebesar 95%, Sdri. Upuk Marwah sebesar 5%.

Sebagai Komisaris adalah Sdri. Upuk Marwah dan Saksi sebagai Direktur Utama.

PT AY beroperasi sebagai distributor LPG 12 Kg sejak tanggal 8 Februari 2012.

Semula adalah PT ASLI kemudian diganti menjadi menjadi PT Al Yamin

(selanjutnya disebut PT AY). Sebelumnya PT AY bergerak dibidang sembako dan

tidak mengetahui latar belakang PT ASLI melaksanakan usaha dibidang gas.

Sebelumnya tidak ada hubungan antara PT AY dengan PT ASLI, tetapi karena ada

yang menawarkan maka Saksi mengambil alih PT ASLI; --------------------------------


S A L I N A N

45.4 Bahwa kuota PT ASLI adalah 1.200 (seribu dua ratus) tabung/bulan setelah

diambil alih PT AY kuota bertambah sampai dengan saat ini menjadi 6.000 (enam

ribu) tabung/bulan; ------------------------------------------------------------------------------

45.5 Bahwa hanya PT AY yang mendistribusikan LPG di daerah Cicalengka; -------------

45.6 Bahwa pada tahun 2012, PT ASLI menjual LPG 12 Kg dengan harga Rp. 68.500

dan sudah termasuk keuntungan karena harga tebusnya adalah Rp. 65.000; -----------

45.7 Bahwa Saksi menyatakan tidak menjadi masalah mendapatkan untung sedikit

karena yang terpenting adalah LPG habis terjual; ------------------------------------------

45.8 Bahwa PT AY tidak memberikan potongan harga kepada pembeli; --------------------

45.9 Bahwa PT AY adalah anggota Hiswana Migas; --------------------------------------------

45.10 Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Surat Kesepakatan Harga yang

dilakukan oleh Para Terlapor; -----------------------------------------------------------------

45.11 Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan teguran dari Hiswana Migas meskipun

menjual LPG 12 Kg dengan harga Rp. 68.500. ---------------------------------------------

46. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI yaitu Sdr. Aris Hariyanto selaku

Konsumen Akhir LPG 12 Kg, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh

informasi sebagai berikut (vide bukti B12); ---------------------------------------------------------


Aris Hariyanto selaku Konsumen Akhir LPG 12 Kg; -------------------------------------


dibawah sumpah; --------------------------------------------------------------------------------

46.3 Bahwa Saksi merupakan konsumen akhir LPG 12 Kg, berdomisili di Kopo,

Bandung dan membeli LPG dari Terlapor IV; ----------------------------------------------

46.4 Bahwa Saksi memiliki usaha di rumah yaitu usaha penyablonan; -----------------------

46.5 Bahwa Saksi mengingat harga beli LPG 12 Kg dari Terlapor IV adalah Rp.

70.200,- tanpa ada biaya tambahan. ----------------------------------------------------------

47. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII yaitu Sdr. Rubiana selaku

Mitra Usaha Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi

sebagai berikut (vide bukti B13); ---------------------------------------------------------------------


Rubiana selaku Mitra Usaha Terlapor IV; ---------------------------------------------------


dibawah sumpah; --------------------------------------------------------------------------------

47.3 Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai tukang las dan menjadi pengecer LPG; -------


S A L I N A N

47.4 Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik Terlapor IV dan hanya mengenai supir

Terlapor IV yaitu Sdr. Asep yang mengantarkan LPG ke rumah Saksi, namun

berikutnya pernyataan Saksi berubah kembali dan menyatakan bahwa Sdr. Asep

yang dimaksud bukanlah supir melainkan kernet (asisten supir); ------------------------

47.5 Bahwa Saksi membeli LPG dari Terlapor IV sejak tahun 2009, namun ketika

ditanyakan jarak rumah Saksi dari gudang Terlapor IV jawaban Saksi berubah-

ubah dimana diawal menyatakan 2 km kemudian berikutnya berubah menjadi 3

km;-------------------------------------------------------------------------------------------------

47.6 Bahwa harga LPG 12 Kg yang dibeli Saksi dari Terlpaor IV pada tahun 2009

adalah Rp. 70.200 dan dijual Saksi kepada konsumen dengan harga Rp. 77.000

termasuk biaya antar dan pasang; -------------------------------------------------------------

47.7 Bahwa lokasi berjualan LPG dan jasa las yang dilakukan oleh Saksi berada

ditempat yang sama yaitu di rumah Saksi dengan alamat Jalan Laswi Nomor 100

RT 04/ RW 04, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah; -----------------------

47.8 Bahwa Saksi menyatakan harga LPG yang Saksi ketahui adalah tahun 2009 dengan

harga Rp. 70.200 dan dijual dengan harga Rp. 77.000. Saksi tidak mengingat

perubahan harga lainnya kecuali perubahan harga pada tahun 2014; -------------------

47.9 Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah bekerja sebagai karyawan Terlapor IV; ------

47.10 Bahwa jarak antara toko Saksi dengan pengecer LPG terdekat adalah 1,5-2 km; -----

47.11 Bahwa bahwa yang melakukan pemesanan LPG ke Terlapor IV adalah Saksi dan

tidak pernah diwakilkan oleh istri Saksi. ----------------------------------------------------


Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII yaitu Sdr. Soni Sundari

selaku Mitra Kerja Terlapor VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh



Soni Sundari selaku Mitra Kerja Terlapor VI; ----------------------------------------------


dibawah sumpah; --------------------------------------------------------------------------------

48.3 Bahwa Saksi adalah penanggungjawab SPBU sekaligus berjualan LPG di SPBU

Yuyunyuhana di Jalan Raya Cikalang-Cileunyi Nomor 168, kaitannya dengan

Terlapor VI adalah Saksi membeli LPG dari Terlapor VI; --------------------------------

48.4 Bahwa jarak antara gudang Terlapor VI dengan SPBU adalah sekitar 200-300

meter;----------------------------------------------------------------------------------------------

48.5 Bahwa harga jual yang diberikan Terlapor VI kepada Saksi pada tahun 2009 adalah

Rp. 70.200; ---------------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

48.6 Bahwa total LPG yang dapat dijual oleh Saksi adalah 15-20 tabung/hari dan dijual

dengan harga Rp. 73.000,- untuk LPG 12 Kg, harga tersebut tidak termasuk biaya

antar karena Saksi tidak memberikan fasilitas antar dan pembeli mengambil LPG

langsung ke SPBU;------------------------------------------------------------------------------

48.7 Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan harga yang dilakukan

oleh para Terlapor; ------------------------------------------------------------------------------

48.8 Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi yang didapat dari Sdr. Degit

(karyawan Terlapor VI) yang menentukan harga LPG bukanlah agen melainkan

Pertamina; ----------------------------------------------------------------------------------------

48.9 Bahwa harga jual Rp. 73.000,- bukan berdasarkan inisiatif Saksi melainkan atas

perintah Sdr. Degit yang menyatakan bahwa harga tersebut merupakan harga yang

sudah ditentukan oleh Pertamina tetapi tidak melalui perintah tertulis melainkan

hanya melalui faktur pembelian; --------------------------------------------------------------

48.10 Bahwa pemilik SPBU tempat Saksi bekerja dan menjual LPG adalah PT

Yuyunyuhana (pemiliknya yaitu Sdri. Yuyun) yang merupakan bagian dari group

Ma’soem dengan pemiliknya adalah Sdr. Entang Rosadi yang merupakan adik dari

Sdri. Yuyun; --------------------------------------------------------------------------------------

48.11 Bahwa Terlapor VI merupakan salah satu dari group Ma’soem; ------------------------

48.12 Bahwa penjualan LPG di SPBU diawasi oleh Sdri. Yuyun untuk memastikan agar

LPG tidak mengalami kekosongan stok; -----------------------------------------------------

48.13 Bahwa yang menjadi alasan mengapa Saksi menjual LPG di SPBU adalah karena

salah satu syarat mendirikan sebuah SPBU adalah harus menjual produk Pertamina

lainnya; -------------------------------------------------------------------------------------------

48.14 Bahwa selain menjual LPG, SPBU milik PT Yuyunyuhana juga menjual air yang

dipasok oleh PT Muamanah yang termasuk juga dalam group Ma’soem -------------- .


Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX yaitu Jamaludin selaku

Mitra Usaha Terlapor VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi

sebagai berikut (vide bukti B15); --------------------------------------------------------------------


Jamaludin selaku Mitra Kerja Terlapor VI; -------------------------------------------------


dibawah sumpah; --------------------------------------------------------------------------------

49.3 Bahwa Saksi adalah petugas pengawas tepatnya pengelola kios Mesran, yang

berjualan air, LPG dan oli di Jalan Raya Banjaran Nomor 7 Baleendah, Soreang,

Rancaekek, Cileunyi; ---------------------------------------------------------------------------

49.4 Bahwa Saksi mulai bermitra dengan Terlapor VI sejak tahun 2010; --------------------


S A L I N A N

49.5 Bahwa kios Mesran adalah milik PT Ma’soem dan merupakan bagian dari Group

Ma’soem; -----------------------------------------------------------------------------------------

49.6 Bahwa selain menjual LPG, Saksi juga menjual air dan oli yang juga didapatkan

dari PT Ma’soem; -------------------------------------------------------------------------------

49.7 Bahwa Saksi “beli putus” LPG, air dan oli dari PT Ma’soem dan mendapatkan laba

secara keseluruhan; -----------------------------------------------------------------------------

49.8 Bahwa bentuk hubungan antara Saksi dengan PT Ma’soem adalah modal berasal

dari pinjaman yang didapat dari PT Ma’soem, namun Saksi juga mendapatkan gaji

dari PT Ma’soem; -------------------------------------------------------------------------------

49.9 Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kesepakatan harga yang dilakukan oleh para

Terlapor; ------------------------------------------------------------------------------------------

49.10 Bahwa sebelum tahun 2010, Saksi bekerja di SPBU Al’Masoem; ----------------------

49.11 Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi berasal dari kegiatan yang

dilakukan oleh Saksi yaitu sebagai penyalur; -----------------------------------------------

49.12 Bahwa harga LPG 12 Kg yang diberikan oleh Terlapor VI pada tahun 2010 adalah

Rp. 70.200,- kemudian Saksi mendapat potongan harga sebesar Rp. 200,- sehingga

harga yang didapatkan Saksi adalah Rp. 70.000,- ------------------------------------------

49.13 Harga jual LPG 12 Kg oleh Saksi adalah Rp. 73.000,- untuk pengambilan di kios

dan Rp. 74.000,- jika diantarkan ketempat pembeli; ---------------------------------------

49.14 Bahwa harja jual yang diberikan oleh Saksi ditentukan oleh Terlapor VI; -------------

49.15 Bahwa total LPG yang diambil oleh Saksi dari Terlapor VI adalah 24 (dua puluh

empat) tabung/hari; -----------------------------------------------------------------------------

49.16 Bahwa waktu tempuh dari gudang Terlapor VI ke kios Saksi adalah sekitar 1,5-2

jam perjalanan karena macet (sekitar 30 km); ----------------------------------------------

49.17 Bahwa Saksi tidak diperbolehkan untuk membeli LPG dari agen lain selain

Terlapor VI; --------------------------------------------------------------------------------------

49.18 Bahwa tidak ada perjanjian kemitraan antara Saksi dengan Terlapor VI. --------------

50. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Majelis Komisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X yaitu Sdri. Vera Luciana

selaku Kepala Bidang LPG 12 Kg dan 50 Kg DPC Hiswana Migas Wilayah Bandung dan

Sumedang, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut

(vide bukti B16);-----------------------------------------------------------------------------------------

50.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir pada Sidang Majelis Komisi adalah Sdri.

Vera Luciana selaku Kepala Bidang LPG 12 Kg dan 50 Kg DPC Hiswana Migas

Wilayah Bandung dan Sumedang; ------------------------------------------------------------


dibawah sumpah; --------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

50.3 Bahwa Saksi juga merupakan Terlapor II namun pada Sidang Majelis Komisi

tanggal 15 Desember 2014 dimintakan keterangan berkaitan dengan kedudukannya

sebagai Kepala Bidang LPG 12 Kg dan 50 Kg DPC Hiswana Migas Wilayah

Bandung dan Sumedang; -----------------------------------------------------------------------

50.4 Bahwa Hiswana Migas merupakan perkumpulan para wiraswastawan Pertamina

penyalur minyak dan gas bumi. Saksi bergabung di Hiswana Migas lebih kurang

sejak tahun 2007, menjadi pengurus mulai Maret 2011 sebagai Kepala Bidang LPG

12 Kg dan 50 Kg DPC Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang

(selanjutnya disebut Kabid LPG 12 dan 50 Kg); -------------------------------------------

50.5 Bahwa tupoksi Saksi berdasarkan AD/ART adalah merumuskan program kerja

dengan rekan lainnya, mengkoordinasikan kegiatan organisasi yang sesuai dengan

bidang Saksi, jika ada penugasan khusus misalnya kepanitiaan, menampung saran

usul aspirasi anggota, jika ada permasalahan dalam bidang Saksi maka akan

dimusyarahkan dengan Ketua. Saksi bertanggung jawab kepada Ketua DPC

Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang; ----------------------------------------

50.6 Bahwa bidang yang Saksi pimpin belum memiliki program kerja namun hanya

sekedar usulan, usulan yang diberikan kepada Pertamina maupun DPD Hiswana

Migas adalah adalah usulan berupa rapat kerja, mengusulkan supaya Pertamina

memunculkan produk baru misalnya diluar LPG sebagai alternatif, memohon agar

programnya melibatkan agen, sehingga agen mengetahui longterm planning untuk

usaha. Kemudian yang dimohonkan adalah penyesuaian biaya-biaya untuk

kebutuhan distribusi, karena agen ingin seperti LPG 3 Kg pada saat penyesuaian

BBM langsung berdiskusi dengan PEMDA setempat, sedangkan untuk agen 12 Kg

dan 50 Kg hal tersebut tidak ada sehingga agen tidak update terkait perumusan

biaya tersebut. Agen juga mengharapkan memiliki semacam HET; --------------------

50.7 Bahwa ketentuan mengenai rapat yang dilakukan berdasarkan AD/ART harus

dilakukan dengan Ketua, tetapi karena Ketua membawahi beberapa bidang

sehingga jika tidak dapat rapat maka dilegasikan kepada Saksi; -------------------------

50.8 Bahwa seingat Saksi terkait dengan adanya Kesepakatan harga, saat itu isu yang

sedang agen perjuangkan adalah biaya transport yang layak untuk agen LPG yang

tidak hanya menjual di gudang tetapi juga mengantarkan ke konsumen, dalam hal

ini dilapangan memang beragam. Agen berada dibawah pengawasan Pertamina

sehingga tidak dapat menjual sesuai dengan harga yang agen inginkan, masyarakat

juga memantau harga jual agen. Oleh karena itu agen memantau berapa harga jual

yang layak bagi masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan agen untuk penjualan.

Itikad agen adalah agar tidak terlalu mahal, saat itu di pikiran agen harga yang pas


S A L I N A N

adalah sekitar Rp. 75.000,- untuk diusulkan kepada Pertamina. Upaya itu yang

agen lakukan dimana harga tidak berubah sejak tahun 2009; -----------------------------

50.9 Bahwa keluhan mengenai harga sudah disampaikan oleh hampir dari seluruh agen

yang ada; ------------------------------------------------------------------------------------------

50.10 Bahwa Saksi tidak hadir pada saat rapat pembahasan mengenai harga saat

munculnya kesepakatan harga. Seharusnya Kabid selalu ada dalam rapat tapi saat

itu saya ke luar kota sementara rapat sudah diagendakan. Saksi tidak ingin dengan

tidak adanya Saksi jangan sampai rapat dibatalkan, akhirnya Saksi meminta

bantuan kepada anggota yang lebih berpengalaman yaitu meminta Sdri. Tetty agar

memimpin rapat mewakili Saksi; -------------------------------------------------------------

50.11 Bahwa pembicaraan pada rapat tersebut sudah dibicarakan pada rapat-rapat

sebelumnya termasuk berapa kenaikan harga yang akan disepakati; --------------------

50.12 Bahwa harga yang disepakati sesuai dengan dikertas yaitu LPG 12 Kg Rp. 71.200

harga untuk mengirimkan sampai toko/sales point dengan catatan penambahan

transport Rp. 1.000, jika diantar Rp. 73.200 sampai ke konsumen; ---------------------

50.13 Bahwa yang menjadi dasar penghitungan tersebut adalah setiap agen memiliki

perhitungan masing-masing, seingat Saksi ada kebutuhan agen yang detil sekali,

tetapi jika rupiahnya dirumuskan jauh lebih di atas itu tetapi karena agen melihat

masyarakat maka dirumuskan angka tersebut karena agen tidak mungkin meminta

harga tinggi; --------------------------------------------------------------------------------------

50.14 Bahwa usulan tersebut merupakan hal baru, memang bukan berarti apa yang agen

minta selalu didapatkan karena keputusan ada di Pertamina, agen hanya berusaha

kalaupun tidak dapat maka akan diusulkan ke DPD Hiswana Migas; -------------------

50.15 Bahwa sebelumnya terkait usulan kenaikan harga sudah dibicarakan secara lisan

kepada Pertamina, tetapi pihak Pertamina Bandung menyatakan bahwa mereka

tidak dapat memberikan keputusan sehingga apa yang dilakukan agen tidak

berhasil akhirnya kesepakatan itu tidak sempat diserahkan secara tertulis kepada

Pertamina; ----------------------------------------------------------------------------------------

50.16 Bahwa Surat Kesepakatan Harga tersebut Saksi serahkan kepada masing-masing

agen apakah mau menggunakan harga tersebut atau tidak; -------------------------------

50.17 Bahwa isi dari surat kesepakatan tersebut diketahui oleh Ketua Hiswana Migas

Wilayah Bandung Sumedang karena ditandatangani oleh Ketua meskipun tidak

mengikuti rapat; ---------------------------------------------------------------------------------

50.18 Bahwa usulan tersebut belum disampaikan kepada DPP Hiswana Migas,

seharusnya disampaikan terlebih dahulu; ----------------------------------------------------

50.19 Bahwa margin yang diperoleh agen dengan nilai tebus Rp. 65.000,- tidak cukup,

karena itu adalah angka yang diajukan tahun 2009 untuk tahun 2011 sudah


S A L I N A N

beberapa tahun, untuk harga baut, ban dan harga mobil sudah naik beberapa kali,

itu terasa berat untuk agen; --------------------------------------------------------------------

50.20 Bahwa terdapat aturan dari Pertamina dimana agen harus menjual dengan harga

yang sudah ditentukan oleh Pertamina, tetapi harga Rp. 70.200,- hanya sampai ke

gudang agen. Untuk harga keluar, agen membutuhkan HET sampai ke masyarakat,

tetapi untuk LPG 12 Kg dan 50 Kg belum ada; ---------------------------------------------

50.21 Bahwa Pertamina meminta harga Rp. 70.200,- sampai ke toko, sedangkan

pendefinisian eks agen adalah sampai ke gudang agen, setiap surat keputusan

berbeda bahasa, ada sebutan sampai franco konsumen; -----------------------------------

50.22 Bahwa terdapat diskusi-diskusi yang dilakukan untuk menentukan kenaikan harga

yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Harga; --------------------------------------------

50.23 Bahwa tidak terdapat surat yang dibuat untuk membatalkan Surat Kesepakatan

Harga yang sudah dibuat sebelumnya; -------------------------------------------------------

50.24 Bahwa pendelegasian yang diberikan oleh Saksi kepada Sdri. Tetty adalah hal yang

sudah biasa dilakukan dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh anggota

terkait pendelegasian tersebut; ----------------------------------------------------------------

50.25 Bahwa penandatanganan Surat Kesepakatan Harga tidak dilakukan secara bersama-

sama pada saat rapat, terdapat beberapa yang mendatangani dikemudian hari

karena tidak hadir pada saat rapat; ------------------------------------------------------------

50.26 Bahwa pada saat Saksi menandatangani Surat Kesepakatan Harga tersebut seluruh

anggota sudah membubuhkan tanda tangan; ------------------------------------------------

50.27 Bahwa Ketua Hiswana Migas Wilayah Bandung Sumedang tidak memberikan

arahan maupun larangan terkait dengan adanya pembicaraan mengenai Surat

Kesepakatan Harga; -----------------------------------------------------------------------------

50.28 Bahwa anggota Hiswana Migas membayar iuran karena merupakan organisasi

nirlaba sehingga tergantung dari iuran anggota. Iuran sebesar

Rp.125.000/bulan/agen, untuk bidang 12 dan 50 Kg diserahkan hanya sebesar Rp.

50.000,-, sisanya untuk DPC, DPD dan DPP. Tidak terdapat pemaksaan untuk

membayar iuran karena terdapat agen yang tidak membayar iuran; ---------------------

50.29 Bahwa dalam pasal 8 ART mengatur bahwa setiap pengusaha Swasta Nasional

Perseorangan, Badan Usaha dan Badan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha

pengangkutan, penyimpanan, penyaluran/distribusi dan niaga hasil olahan Minyak

dan Gas Bumi serta produk-produk lainnya yang memiliki hubungan usaha atau

kemitraan usaha dengan PT Pertamina (Persero) adalah anggota Hiswana Migas

dan wajib mendaftarkan diri pada cabang perhimpunan di tempat kedudukan

usahanya; -----------------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

50.30 Bahwa Hiswana Migas Wilayah Bandung Sumedang memfasilitasi tempat

sehingga agen turut serta dalam kesepakatan tersebut, agen mengharapkan

Pertamina turut serta dan memaklumi adanya penambahan biaya tersebut; -----------

50.31 Bahwa isi Surat Kesepakatan menjadi tidak resmi karena tidak ada persetujuan dari

Pertamina; ---------------------------------------------------------------------------------------

50.32 Bahwa Hiswana Migas Wilayah Bandung Sumedang tidak pernah mendapatkan

teguran dari Pertamina terkait adanya Surat Kesepakatan tersebut; --------------------

50.33 Bahwa agen yang cukup vokal dalam pada saat rapat adalah Terlapor I, namun

Saksi menganggap bahwa hal tersebut wajar karena Terlapor I sudah berkecimpung

sebagai distributor LPG sejak tahun 1970. ------------------------------------------------

51. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor X (PT Sinarbakti Abadigas), yang

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B21); --

51.1 Bahwa terkait dengan kapasitas pihak yang memberikan keterangan dalam

Pemeriksaan Terlapor X PT Sinarbakti Abadigas diperoleh keterangan sebagai

berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------

51.2 Yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan adalah Sdri. Elsye Rosyatina

yang menjabat sebagai Direktur PT Sinarbakti Abadigas; -------------------------------

51.3 Sdri. Elsye Rosyatina menghadiri rapat-rapat di Hiswana Migas. ----------------------

51.4 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor X diperoleh keterangan sebagai

berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------

51.5 Terlapor X berdiri pada tahun 1985, usaha berjualan gas dilakukan sejak tahun

1991; ------------------------------------------------------------------------------------------

51.6 Pada saat berdirinya, hanya terdapat 1 (satu) distributor gas di Sumedang yaitu

Terlapor X; --------------------------------------------------------------------------------------

51.7 Terlapor X menjadi anggota Hiswana Migas pada tahun 1990. -------------------------

51.8 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor X

menyatakan hal-hal sebagai berikut; --------------------------------------------------------

51.9 Terlapor X tidak ingat berapa kuota yang dimiliki sekarang maupun kuota pertama

kali yang diberikan oleh Pertamina; ---------------------------------------------------------

51.10 Wilayah pemasaran Terlapor X adalah di Sumedang; ------------------------------------

51.11 Terlapor X memasarkan gas melalui supir, Terlapor X hanya menyediakan mobil

kemudian supir yang menentukan rute pengantaran gas. ---------------------------------

51.12 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor X, diperoleh keterangan

sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------

51.12.1 Harga jual LPG Terlapor X di Sumedang pada tahun 2011 adalah Rp.

70.200,- karena jika menjual lebih dari harga tersebut pasti tidak laku;


S A L I N A N

51.12.2 Beberapa dokumen menunjukkan bahwa Terlapor X pernah menjual di

harga Rp. 71.200,- dan Rp. 73.200, namun Terlapor X menyangkal dan

menyatakan menjual di harga Rp. 70.200,-;--------------------------------------

51.12.3 Terlapor X menjual tabung LPG ukuran 12 Kg dengan harga Rp.

134.000,- (tahun 2015), Rp. 114.200,- (tahun 2014); ---------------------------

51.12.4 Terlapor X mengurangi harga sebesar Rp. 1500,- kepada supir, kemudian

supir menjual sendiri. ----------------------------------------------------------------

51.13 Bahwa terkait dengan penanda-tanganan perjanjian kesepakatan harga oleh

Terlapor X, diperoleh keterangan sebagai berikut: -----------------------------------

51.13.1 Terlapor X menyatakan sebenarnya tidak mau menanda-tangani

Kesepakatan bersama harga jual LPG, tetapi dipaksa karena diancam jika

tidak tanda-tangan, maka tidak akan diberi pasokan gas. Namun Terlapor

X tidak ingat siapa yang memaksa dengan menyatakan hal tersebut; --------

51.13.2 Terlapor X tidak ingat dimana tempat penandatanganan kesepakatan harga

pada tahun 2011; ---------------------------------------------------------------------

51.13.3 Pada saat menandatangani, Terlapor X tidak membaca isi kesepakatan,

hanya membaca ada selintas kata-kata mengenai harga. -----------------------

51.14 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor X adalah

sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------

51.14.1 Distributor di Sumedang yaitu PT Sinarbakti Abadigas, PT Sawitto dan

PT Yasmin yang saat ini sudah berganti nama; ----------------------------------

51.14.2 PT Sinarbakti Abadigas dan PT Sawitto mengalami pengambil-alihan

agen oleh PT Limas Raga Inti. -----------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XVII (PT Apigas Nasional), yang


52.1 Bahwa yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan Terlapor XVII PT Api

Gas Nasional adalah Sdr. Indrawan yang menjabat selaku Direktur;-------------------

52.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor XVII diperoleh keterangan

sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------

52.2.1 Terlapor XVII berdiri tahun 2010 namun diberikan ijin oleh Pertamina

menjadi dealer LPG 12 Kg pada bulan Juni 2011. Karena ada ketentuan

dari Hiswana Migas, setiap mitra Pertamina harus bergabung dengan

Hiswana Migas. Setelah mengajukan permohonan menjadi mitra

Pertamina disetujui oleh Pertamina, kemudian pada bulan Mei 2011

Terlapor XVII mendaftar untuk menjadi anggota Hiswana Migas.


S A L I N A N

Terlapor XVII menyerahkan bukti kwitansi pendaftaran Terlapor XVII

menjadi anggota Hiswana Migas kepada Majelis Komisi;---------------------

52.2.2 Salah satu usaha yang dilakukan oleh Terlapor XVII sebelum menjadi

distributor LPG 12 Kg adalah distributor LPG 3 Kg. Pada

perkembangannya, ada kebijakan dari pemerintah dan Pertamina yang

membebaskan distribusi LPG 3 Kg, karena hal tersebut membebani

anggaran pemerintah. Karena hal tersebut, pasokan LPG 3 Kg dikurangi

dan Terlapor XVII termasuk salah satu pihak yang alokasinya dikurangi

oleh Pertamina. Oleh karena berkurangnya pasokan LPG 3 Kg, maka pada

bulan Oktober 2010, Terlapor XVII mengajukan diri menjadi agen LPG

12 Kg; ----------------------------------------------------------------------------------

52.2.3 Usaha lain Terlapor XVII selain usaha LPG adalah kantor pengacara,

konsultan pajak, farmasi, advertising, broker. -----------------------------------

52.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor XVII

diperoleh keterangan sebagai berikut: -------------------------------------------------------

52.3.1 Pada saat Terlapor XVII mengajukan kuota, Terlapor XVII cukup

berhubungan baik dengan PT Indomarco yang mempunyai alokasi LPG

12 Kg, PT Indomarco sudah tidak berniat untuk meneruskan outlet

sehingga alokasinya diserahkan kepada Terlapor XVII dengan syarat

didistribusikan kepada outlet Indomaret. Alokasi awal dikhususkan untuk

pergantian LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg; ---------------------------------------------

52.3.2 Saat ini LPG yang didistribusikan lebih banyak ke Indomaret daripada ke

toko secara umum. -------------------------------------------------------------------

52.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor XVII, diperoleh

keterangan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------

52.4.1 Terlapor XVII pernah memberikan diskon kepada pelanggan pada saat

Terlapor XVII mengambil dari Tirta Gangga (H. Misbah) dan PT Griya

Tirta Amanah; ------------------------------------------------------------------------

52.4.2 Dari komponen harga yang sudah diberikan oleh pertamina, keuntungan

yang sudah diatur tersebut sudah cukup sebagai agen LPG karena sebelum

ditunjuk menjadi agen 12 Kg, Terlapor XVII mengambil dari Tirta

Gangga, pasti mereka memiliki profit lagi dengan harga Rp. 70.200,-.

Artinya dengan harga tersebut masih cukup untuk mendapat keuntungan;

52.4.3 Harga yang dijual ke Indomart jelas lebih mahal, detailnya Terlapor XVII

tidak ingat. Kemudian Investigator menunjukkan BAP Penyelidikan B.15

No. 16 dimana dalam BAP tersebut ditanyakan kepada Terlapor XVII

mengenai harga jual 12 Kg ditingkat sales point/sub agen dimana Terlapor


S A L I N A N

XVII menjawab “pada tahun 2011 di Rp. 70.000,-/tabung, tahun 2012

Rp. 71.000,- s/d 72.000,-/tabung dan pada tahun 2013 mencapai harga

Rp. 72.000,-/tabung”. Harga tersebut sudah termasuk pinjaman tabung,

satu tabung bisa dicicil Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 3.000,-; --------------

52.4.4 Harga untuk end user ada ongkos yang harus dibayar, Rp. 1.000,- sampai

dengan Rp. 2.000,- atau mungkin lebih. Kemudian Investigator

menunjukkan BAP Penyelidikan B.15 No. 16 dimana dalam BAP tersebut

ditanyakan kepada Terlapor XVII mengenai apakah tingkat harga yang

tertera dalam kesepakatan bersama harga jual LPG tanggal 21 Juni 2011

tersebut yaitu ditingkat penyalur dan sales point dan end user yang

besarnya masing-masing Rp. 71.200 dan Rp. 73.200 ditentukan oleh

Pertamina. Terlapor XVII menjawab “bukan ditentukan Pertamina, tetapi

ditentukan kesepakatan bersama oleh anggota-anggota Hiswana”.

Terlapor XVII menyatakan keterangan tersebut benar karena semua

dipinjamkan tabung. Peminjaman tabung tersebut menjadi penyebab

Terlapor XVII menjual diatas harga Pertamina; --------------------------------

52.4.5 Terlapor XVII tidak ingat berapa harga gas 50 Kg. Kemudian Investigator

menunjukkan BAP Penyelidikan B15 No. 18 dimana dalam BAP tersebut

ditanyakan kepada Terlapor XVII mengenai harga jual LPG tabung 12 Kg

ditingkat end user pada saat itu. Terlapor XVII menjawab “pada tahun

2011 dan 2012 harga jual mencapai Rp. 75.000/tabung sedangkan tahun

2013 mencapai harga Rp. 77.000,-/tabung”. Terlapor XVII menyatakan

keterangan tersebut benar; ----------------------------------------------------------

52.4.6 Selisih keuntungan ketika mengambil di Tirtagangga adalah Sekitar Rp.

4.000. ketika Investigator meminta untuk disusulkan dokumen

pendukung, Terlapor XVII menyatakan pada saat Terlapor XVII ambil di

Tirtagangga belum profesional dan belum memiliki pembukuan; ------------

52.4.7 Terkait surat Pertamina mengenai harga, komponen biaya angkut sudah

termasuk margin; ---------------------------------------------------------------------

52.4.8 Dalam LDP, Investigator tidak menerima bukti yang menerangkan bahwa

Terlapor XVII menjual diatas harga dalam kesepakatan. Terlapor XVII

memang benar menjual harga di atas harga pertamina secara beragam.

Ada yang dijual diatas harga Rp. 70.200,- karena peminjaman tabung dan

penyicilan tabung. Harga Rp. 70.200,- bukanlah harga keseluruhan

sehingga kemudian menjadi alasan Terlapor XVII untuk menaikkan harga

sesuai dengan harga yang dicantumkan dalam LDP; ---------------------------


S A L I N A N

52.4.9 Dalam LDP dikatakan bahwa Terlapor XVII juga menjual dengan harga

di atas kesepakatan karena ada pinjaman dan bayaran cicilan tabung. Sales

point dan end user ada pinjaman dan cicilan tabung karena sebagai agen

harus menanamkan modal tambahan, ada tabung yang disewakan untuk

dibayar. Berarti harga yang ditulis dalam LDP bukan harga umum yang

dijual oleh Terlapor XVII; ----------------------------------------------------------

52.4.10 Kepentingan Terlapor XVII dalam hal transport fee adalah setiap agen

LPG 3 Kg mendapatkan transport fee dari pertamina, setiap awal bulan

dicatat dan dikumpulkan penagihannya oleh Hiswana untuk disampaikan

kepada Pertamina setiap tanggal 15. Agen tidak bisa menyampaikan

invoice secara langsung. Besar transport fee adalah sebesar Rp. 300-400

juta/bulan, yang mendapat transport fee bukan Terlapor XVII tetapi

khusus untuk PT Kharisma Raja sebagai distributor LPG 3 Kg;--------------

52.4.11 Selisih keuntungan ketika Terlapor XVII mengambil di Tirtagangga

dengan ketika mengambil langsung dari Pertamina adalah Tirtagangga Rp.

4.000,-, Pertamina Rp. 9.000,- kalau lepas tabung maka Rp. 70.200,-

sampai dengan Rp 65.000,- berarti Rp. 5.200,-; ---------------------------------

52.4.12 Ternyata nilai transport fee cukup fantastik sehingga menimbulkan

suasana kebatinan. Besarnya nominal tersebut menjadi latarbelakang

Terlapor XVII menandatangani dimana pada saat staf Terlapor XVII

diberikan surat kesepakatan dan kemudian diserahkan kepada manajemen,

Terlapor XVII dipanggil pemegang saham PT Kharisma Raja yang

menyatakan bahwa jangan sampai karena Terlapor XVII tidak mau

tandatangan sehingga merusak hubungan baik dengan Hiswana terkait

dengan urusan LPG 3 Kg; ----------------------------------------------------------

52.4.13 Jika harga yang diberikan Pertamina dianggap kurang maka yang

seharusnya dilakukan adalah disampaikan ke DPP untuk disampaikan

langsung kepada vice president pertamina karena secara operasional DPC

hanya memiliki kewenangan ditingkat sales regional. -------------------------

52.5 Bahwa terkait dengan rapat-rapat yang membahas rencana kesepakatan harga oleh

para anggota Hiswana Migas LPG 12 Kg, diperoleh keterangan sebagai berikut:

52.5.1 Pada bulan Juni 2011, Terlapor XVII pertama kali mengikuti rapat di

Hiswana yang dilakukan di Saung Galing di Jalan Taman Sari Bandung.

Saat itu, sebelum rapat dihadiri pertamina, kami berdiskusi mengenai ada

salah satu terlapor yaitu Sdr. Chandra dari Terlapor I (PT Limas Raga)

yang menyampaikan mengenai tata niaga LPG non PSO. Sdr. Chandra


S A L I N A N

menyampaikan perlu adanya penambahan transportasi untuk ke toko atau

outlet; ----------------------------------------------------------------------------------

52.5.2 Pertemuan kedua dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 di tempat yang

sama. Pada saat itu, Sdr. Chandra kembali menegaskan perlu adanya

penambahan ongkos transportasi. Suasana rapat tersebut didominasi oleh

Terlapor 1. Pada saat rapat pertama dan kedua tersebut, Terlapor XVII

menolak usulan tersebut karena bertentangan dengan UU No. 5 Tahun

1999. Namun Terlapor I menyampaikan bahwa hal tersebut sudah menjadi

kebiasaan sebelum Terlapor XVII bergabung. Terlapor I meminta untuk

dibuat kesepakatan secepatnya; ----------------------------------------------------

52.5.3 Pada bulan September 2011, ada rapat yang dihadiri oleh staf Terlapor

XVII yaitu Sdri. Leha yang datang ke Hiswana untuk mengikuti rapat

LPG 3 Kg. Pada saat itu, oleh pihak Hiswana Migas, Sdri. Leha kemudian

diberikan surat kesepakatan harga terkait LPG 12 Kg yang sudah

ditandatangani oleh semua anggota kecuali Terlapor XVII. Terlapor XVII

diminta untuk segera menandatangani Surat Kesepakatan Harga tersebut

karena akan segera diserahkan ke Pertamina. Secara fisik memang tidak

ada tekanan bagi Terlapor XVII untuk menandatangani kesepakatan

tersebut, tetapi Terlapor XVII mengalami penekanan secara batin/psikis.

Hal ini karena Terlapor XVII juga memiliki perusahaan lain yang

bergerak dalam distribusi LPG tabung 3 Kg. Pada dasarnya pada saat

rapat internal sebelumnya, Terlapor XVII sudah melakukan penolakan

terhadap kesepakatan tersebut, tetapi karena Terlapor XVII memiliki

kepentingan terhadap Hiswana Migas dalam hal pencairan transportation

fee LPG 3 Kg, maka Terlapor XVII terpaksa menanda-tangani

kesepakatan harga tersebut (awal September 2011); --------------------------

52.5.4 Setelah menanda-tangani kesepakatan harga tersebut (sekitar akhir

September 2011), dalam suatu pertemuan distributor LPG 3 Kg, Terlapor

XVII menemui Sdr. Dwi Manoveri dan menjelaskan adanya peraturan-

peraturan yang dilanggar. Terlapor XVII menyarankan agar Sdr. Dwi

Manoveri tidak menyetujui kesepakatan harga tersebut. Terlapor XVII

membuat suatu kajian tentang kesepakatan harga dan disampaikan kepada

Sdr. Dwi Manoveri. (Terlapor menyerahkan kepada Majelis Komisi

Kajian Akademis dari kebiasaan atau kesepakatan para agen LPG khusus

Non PSO (12 Kg dan 50 Kg) di Bandung Raya); -------------------------------


S A L I N A N

52.5.5 Sesuai Anggaran Dasar Hiswana Migas, ragam rapat di Hiswana Migas

terdiri atas Rapat yang dihadiri oleh Pertamina dan rapat yang tidak

dihadiri oleh Pertamina. Ada rapat anggota untuk masing-masing bidang;

52.5.6 Rapat yang diikuti oleh Terlapor XVII adalah yang berkaitan dengan

masalah regulasi dari Pertamina. Rapat tersebut masuk sebagai rapat

anggota melalui bidang; ------------------------------------------------------------

52.5.7 Rapat tidak dilakukan rutin setiap bulannya karena tergantung kondisi;

52.5.8 Agenda kedua rapat yang diikuti oleh Terlapor XVII pada bulan Juli dan

Agustus 2011 adalah yang pertama membahas wacana penambahan

transport sementara yang kedua khusus membahas mengenai penambahan

transport tersebut; --------------------------------------------------------------------

52.5.9 Undangan rapat melalui broadcast sms dari admin Hiswana yaitu Sdr.

Memet dan tidak ada undangan tertulis. Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra

dari Limas Raga padahal Ketua Bidang LPG 12 Kg adalah Sdri. Vera. Hal

itu menjadi pertanyaan Terlapor XVII, peran Sdri. Vera hampir tidak ada,

hanya membuka rapat. Terlapor XVII kira Sdr. Chandra merupakan

bagian dari pengurus. Terlapor XVII sempat tanyakan kepada Sdr. Griya

mengapa yang berbicara dalam rapat hanya beliau saja. Sdr. Griya

menjawab bahwa hal tersebut sudah biasa. Walaupun suatu hal yang biasa

jika pada saat rapat, anggota rapat dapat menyampaikan pendapat tapi

pada saat rapat tersebut Sdr. Chandra mendominasi rapat. Sedangkan

anggota yang lain banyak diam; ---------------------------------------------------

52.5.10 Yang dibahas dalam rapat masa Juli-September, Terlapor XVII

menyatakan tidak tahu seberapa besar cost operational Terlapor I, tetapi

untuk Terlapor XVII dengan harga dari Pertamina masih dapat membiayai

biaya operasional; --------------------------------------------------------------------

52.5.11 Pertamina pernah menyatakan agar hiswana tidak membuat kesepakatan

yang melanggar peraturan, hal tersebut disampaikan antara Juni-Juli yang

pasti bukan dibulan September. Dengan demikian Pertamina sudah

memberikan himbauan sebelum September; -------------------------------------

52.5.12 Pada pertemuan Juli 2011, Terlapor I mendoktrin mengenai tata niaga

yang memerlukan penambahan transportasi. Terlapor XVII tidak terlalu

jelas siapa yang menghitung selisih besaran dalam kesepakatan hiswana.

Terlapor XVII hanya tahu saat itu Terlapor I yang mendominasi dan

anggota lainnya hanya diam. Terlapor XVII juga tidak tahu siapa yang

membuat draft surat. Pada saat itu Terlapor I yang mengusulkan untuk ada


S A L I N A N

penambahan biaya transport tetapi untuk nilainya Terlapor XVII tidak

tahu karena ada rapat-rapat sebelumnya; -----------------------------------------

52.5.13 Terlapor XVII juga menyampaikan usulan/doktrin mengenai aturan tidak

tertulis yang harus dilaksanakan. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk

memberikan usul dalam suatu rapat sepanjang tidak melanggar UU; --------

52.5.14 Pada september kesepakatan diserahkan kepada staf Terlapor XVII di

Hiswana agar segera di tandatangani karena akan diajukan ke Pertamina.

Sehari kemudian Terlapor XVII tandatangan dan menyerahkan ke

Hiswana. Setelah Terlapor XVII tandatangan penyerahan kesepakatan ke

Pertamina adalah setelah bulan September; --------------------------------------

52.5.15 Wacana mengenai kesepakatan ini salah, Terlapor XVII menyatakan

bahwa surat ini akan diserahkan kepada Pertamina, karena kesepakatan

tersebut butuh persetujuan Pertamina. Kesepakatan tersebut tidak

ditandatangani oleh Pertamina karena melanggar UU No. 5/1999.

Kesepakatan tersebut juga salah diajukan ke Pertamina mengingat dalam

kontrak Pertamina sudah ditegaskan bahwa agen tidak boleh menambah

harga yang sudah ditentukan oleh Pertamina; ----------------------------------

52.5.16 Terlapor XVII tidak tahu apakah ada rapat lain yang membahas regulasi

Pertamina yang disampaikan kepada Pertamina karena Terlapor XVII

bukan pengurus; ----------------------------------------------------------------------

52.5.17 Pada pertemuan Juli-September, Terlapor XVII tidak dilarang berbicara

oleh Terlapor I namun suasana saat itu tidak ada yang berani

menyampaikan pendapat. Bahkan pada 2011 setiap rapat hampir tidak ada

yang menyampaikan pendapat. Usulan disampaikan oleh Sdr. Chandra

dan tidak ada yang berani menyampaikan pendapatnya. Setidaknya

Terlapor XVII pikir diam berarti tidak berani; ----------------------------------

52.5.18 Terkait rapat di Juli-September ada kata “diwacanakan” dimana hal

tersebut adalah menurut tafsir Terlapor XVII dan bukan karena Sdr.

Chandra menggunakan kata tersebut; ---------------------------------------------

52.5.19 Terkait adakah wacana dalam rapat yang pernah Terlapor XVII hadiri

yang menyatakan bahwa ini akan segera diusulkan untuk mendapatkan

persetujuan, Terlapor XVII menyatakan tidak perlu untuk mendapatkan

persetujuan karena ada aturan yang melarang kesepakatan tersebut,

sehingga Terlapor XVII yakin Sdr. Manoveri tidak akan menandatangani.

Terlapor XVII tidak tahu apakah dalam rapat ada yang menyatakan bahwa

ini akan menjadi usulan dan setelah ada draft baru dikatakan bahwa ini

akan disampaikan kepada Pertamina. ---------------------------------------------


S A L I N A N


Terlapor XVII, diperoleh keterangan sebagai berikut: ------------------------------------

52.6.1 Pada akhirnya Terlapor XVII sepakat dengan kesepakatan harga tersebut

dan menandatanganinya, tapi secara pelaksanaannya, Terlapor XVII tidak

mengikuti kesepakatan tersebut; ---------------------------------------------------

52.6.2 Terlapor XVII sampaikan bahwa tidak ada tekanan fisik namun ada

tekanan secara psikis untuk menandatangani kesepakatan tersebut.

Terlapor XVII akhirnya menandatangani karena ada kepentingan Terlapor

XVII yang lain yang merupakan agen 3 Kg dalam hal pembayaran

transportation fee melalui Hiswana Migas. Pada saat rapat-rapat itu

sebenarnya Terlapor XVII tidak setuju, namun staf Terlapor XVII pada

bulan September 2011 diberikan Surat Kesepakatan Harga yang harus

segera ditanda-tangani. Pada saat itu hanya Terlapor XVII yang belum

tanda-tangan; --------------------------------------------------------------------------

52.6.3 Secara langsung Terlapor XVII tidak tahu apakah jika Terlapor XVII

tidak menandatangani maka Hiswana Migas tidak akan mengurus

mengenai transportation fee, namun staf Terlapor XVII merasa khawatir

dengan hubungan baik dengan pihak Hiswana Migas, karena pihak

administrasi yang mengurus LPG 3 Kg dan 12 Kg adalah orang yang

sama; -----------------------------------------------------------------------------------

52.6.4 Terkait apakah surat kesepakatan harga tersebut ditanda-tangani dalam

suatu rapat atau ditanda-tangani oleh masing-masing anggota satu per satu

(bukan dalam suatu forum), Terlapor XVII menyatakan dari beberapa

distributor lain yang ditelepon oleh Terlapor XVII, mereka dipanggil oleh

Hiswana untuk datang menandatangani kesepakatan tersebut; ----------------

52.6.5 Terlapor XVII sudah menyampaikan keberatan kepada Ketua Hiswana

Migas dalam forum. Pada suatu pertemuan dengan Sdr. Dwi Manoveri,

Terlapor XVII juga menyampaikan agar tidak menyetujui kesepakatan

tersebut; --------------------------------------------------------------------------------

52.6.6 Kesepakatan ditanda-tangani 21 Juli 2011. Menurut kronologis yang

Terlapor XVII sampaikan, ada rapat bulan Juli, Agustus dan September,

tetapi dalam kesepakatan dibuat bahwa kesepakatan ditanda-tangani

Saudara di bulan September 2011, Terlapor XVII menyatakan bergabung

dengan Hiswana Migas di bulan Mei 2011, dan mulai ikut rapat di bulan

Juli, Terlapor XVII pikir hal tersebut sudah dirapatkan sebelumnya; --------


S A L I N A N

52.6.7 Terlapor XVII pikir kesepakatan hanya wacana karena baru berupa

pembicaraan. Setelah Terlapor XVII menerima kesepakatan ini, Terlapor

XVII baru memahami bahwa sudah ditetapkan; ---------------------------------

52.6.8 Selain menyepakati harga, kesepakatan juga mengatur; 1). dilarang

memberi diskon, 2). dilarang mengambil agen konsumen dari agen lain.

Terlapor XVII tidak melaksanakan karena Terlapor XVII tidak setuju dan

Terlapor XVII mengetahui adanya aturan dalam UU No. 5/1999; -----------

52.6.9 Terlapor XVII mengetahui adanya kesepakatan butir kedua tentang

larangan mengambil alih konsumen yang sudah dibina agen lain, akan

tetapi Terlapor XVII tidak melaksanakannya. Terlapor XVII juga

mengambil pelanggan agen lain tetapi setelah Terlapor XVII tahu

Terlapor XVII minta staf Terlapor XVII agar meminta maaf kepada agen

yang pelanggannya diambil; --------------------------------------------------------

52.6.10 Terlapor menandatangani surat kesepakatan antara tanggal 4 atau 5

September. Kemudian Investigator menunjukkan BAP Penyelidikan B15

Nomor 11 dimana dalam BAP tersebut ditanyakan kepada Terlapor XVII

mengenai kebenaran surat kesepakatan bersama harga jual LPG tanggal

21 Juni 2011 ditandatangani oleh Bapak Indrawan sendiri yang mewakili

Terlapor XVII. Terlapor XVII menjawab “ya benar, Sdr. Indrawan sendiri

secara sadar dan tanpa tekanan dari siapapun yang menandatangani

kesepakatan tersebut”. Sementara dalam pemeriksaan ini, Terlapor XVII

menyatakan ada tekanan secara batin. Untuk itu, Terlapor XVII mencabut

keterangan dalam penyelidikan dan akan menggunakan keterangan saat

pemeriksaan di mana secara kebatinan Terlapor XVII merasa

mendapatkan tekanan. Oleh karenanya, begitu ada panggilan dari KPPU

Terlapor XVII turut serta mendampingi Hiswana Migas karena

diasumsikan para terlapor dipanggil atas laporan Terlapor X. Sebagai

bentuk solidaritas kita berkumpul agar bagaimana caranya agar seluruh

terlapor kecuali Terlapor X menjadi aman; --------------------------------------

52.6.11 Terlapor XVII menyatakan tidak ada ancaman secara langsung yang

mengimplikasikan bahwa Terlapor XVII harus menandatangani

kesepakatan tersebut. Ketika Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor

IV, Terlapor IX, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XVI meminta

jawaban pasti atas keberadaan ancaman, Terlapor XVII menyatakan tidak

ada. Untuk itu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor

IX, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XVI menyatakan keberatan

atas pertanyaan dan jawaban untuk hal yang berbeda yang dilakukan oleh


S A L I N A N

Terlapor XVII yaitu mendapatkan tekanan secara kebatinan karena ada

kepentingan dalam LPG 3 Kg dengan Hiswana Migas karena menurut

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor IX, Terlapor

XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XVI hal tersebut adalah sesuatu yang

sangat berbeda; -----------------------------------------------------------------------

52.6.12 Mengenai kemungkinan Terlapor XVII tidak menandatangani surat

kesepakatan jika tidak ada kepentingan mengenai transport fee, Terlapor

XVII menyatakan kepentingan Terlapor XVII bukan hanya LPG 12 Kg

tetapi juga 3 Kg. Ada rasa takut yang dirasakan oleh staf Terlapor XVII

yaitu jika tidak ditandatangani oleh Terlapor XVII akan ada

ketidaknyamanan dalam hubungan antara Terlapor XVII dengan Hiswana

Migas. Hubungan antara tabung LPG 3 Kg dengan Hiswana Migas adalah

karena transport fee untuk tabung LPG 3 Kg disyaratkan oleh Pertamina

harus melalui Hiswana Migas. Terkait keberadaan pernyataan dari pihak

manapun yang disampaikan kepada Terlapor XVII bahwa jika Terlapor

XVII tidak menandatangani maka akan dipersulit dalam hal pengurusan

transport fee, Terlapor XVII menyatakan bagian admin 12 Kg dan 3 Kg di

Hiswana adalah orang yang sama. Hubungan Terlapor XVII dengan

admin Hiswana sudah baik sehingga Terlapor XVII takut hubungan

tersebut menjadi tidak baik karena Terlapor XVII masih berhubungan

dalam hal pengurusan transport fee LPG 3Kg; ----------------------------------

52.6.13 Pada saat rapat kedua, Terlapor XVII menyampaikan bahwa kesepakatan

tersebut bertentangan dengan UU 5/1999. Disampaikan oleh Terlapor I

bahwa ini hanya untuk internal karena sejak lama hal ini sudah ada. Akan

tetapi tidak ada larangan untuk menggunakan hak menolak

menandatangani bagi Terlapor XVII dari Terlapor I; ---------------------------

52.6.14 Faktanya surat tersebut sudah dibuat, bahkan Sdri. Vera menyatakan tidak

mengetahui soal surat tersebut. Kemudian Terlapor XVII menandatangani

pada bulan September. Terlapor XVII kemudian menemui Sdr. Manoveri

sesudah menandatangani pada bulan September itu juga; ---------------------

52.6.15 Sdr. Manoveri memahami bahwa kesepakatan tersebut melanggar

peraturan UU sebelum terlapor jelaskan karena pada saat rapat

sebelumnya Sdr. Manoveri sudah menyatakan agar jangan melakukan

kesepakatan melanggar hukum. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sdr.

Manoveri sebelum Terlapor XVII temui (sebelum September); --------------

52.6.16 Menurut Terlapor XVII kesepakatan tersebut tidak perlu dimintakan

persetujuan Sdr. Manoveri. ---------------------------------------------------------


S A L I N A N

52.7 Bahwa terkait keanggotaan agen di Hiswana Migas, diperoleh keterangan sebagai

berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------

52.7.1 Terkait aturan Pertamina yang menyatakan bahwa setiap mitra wajib

bergabung dengan Hiswana Migas mekanismenya adalah Pertama,

perusahaan mengajukan permohonan untuk menjadi mitra ke Pertamina.

Jika sudah disetujui, maka selanjutnya perusahaan mendaftar ke Hiswana

Migas; ----------------------------------------------------------------------------------

52.7.2 Secara hukum tidak ada sanksi jika ada perusahaan yang menjadi mitra

Pertamina tapi tidak mau menjadi anggota Hiswana Migas, karena saat ini

ada satu distributor di Bandung yang tidak mau bergabung dengan

Hiswana Migas, tapi tetap mendapat pasokan dari Pertamina; ----------------

52.7.3 Manfaat menjadi anggota Hiswana Migas adalah administrasi

transportation fee LPG 3 Kg, pembayaran dilakukan oleh Pertamina

melalui Hiswana Migas. Untuk LPG 12 Kg, informasi, regulasi dan

kebijakan yang disampaikan oleh Pertamina, tidak langsung disampaikan

ke agen, tapi melalui Hiswana Migas; -------------------------------------------

52.7.4 Terlapor XVII berkeyakinan bahwa soal harga adalah domain Pertamina

sehingga harga yang dibuat oleh anggota Hiswana adalah tidak sah. Pada

saat sidang sebelumnya Saksi Sdri. Vera menyampaikan bahwa suasana

saat itu yang dibuat dalam perjanjian tersebut adalah penambahan

transport. Sebenarnya, menurut penilaian Terlapor XVII yang menjadi

tugas Hiswana untuk LPG 12 Kg adalah untuk menyampaikan informasi-

informasi yang didapat dari Pertamina kepada agen; ---------------------------

52.7.5 Dapat dikatakan bahwa ketergantungan Terlapor XVII terhadap Hiswana

hanya mengenai transport fee LPG 3 Kg. Walau untuk orang lain mungkin

tidak, tetapi untuk Terlapor XVII menjadi suatu ketergantungan karena

Terlapor XVII juga menjual LPG 3 Kg; ------------------------------------------

52.7.6 Aturan yang mengharuskan setiap agen menjadi anggota Hiswana ada di

buku panduan tentang Hiswana dimana di dalamnya ada poin-poin dimana

setiap mitra Pertamina wajib menjadi anggota Hiswana. ----------------------

52.8 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor XVII adalah

sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------

52.8.1 Tujuan akhir UU persaingan adalah untuk melindungi masyarakat agar

tidak terjadi kerugian. Selama ini tidak ada masyarakat yang melapor ke

Terlapor XVII yang merasa dirugikan; -------------------------------------------

52.8.2 Terlapor XVII mencoba mengkaji sistem LPG 3 Kg dan menyampaikan

kajian tersebut kepada Majelis Komisi. Terlapor XVII berharap Terlapor


S A L I N A N

II-Terlapor XVII adalah merupakan korban, jadi mohon menjadi

pertimbangan Majelis Komisi. -----------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XI (PT Baragas Nasional) namun

yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti B24); -----

54. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai

perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan

Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 01/KMK/Kep/I/2015 tentang Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan

tanggal 24 Februari 2015 (vide bukti A225);--------------------------------------------------------

55. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi

Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi

Nomor 01/KPPU/Kep.3/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penugasan Anggota

Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor

14/KPPU-I/2014 (vide bukti A226);------------------------------------------------------------------

56. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A230, A232, A234, A236, A238,

A240, A242, A244, A246, A248, A250, A252, A254, A256, A258, A260, A262); ----------

57. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII (Pusat Koperasi Pegawai

Negeri/PKPRI), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai

berikut (vide bukti B25); -------------------------------------------------------------------------------


Pemeriksaan Terlapor VII, Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota Bandung,

diperoleh keterangan sebagai berikut: ---------------------------------------------------

57.1.1 Yang memberikan keterangan adalah Sdr. Tatang Suryana Firdaus, Ketua

Unit Usaha LPG Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota Bandung;

57.1.2 Sdr. Tatang Suryana Firdaus memperoleh kuasa dari Sdr. Sanusi yang

merupakan Ketua PKPRI Kota Bandung; ----------------------------------------

57.1.3 Sdr. Tatang Suryana Firdaus masuk ke PKPRI sejak tahun 2007. Menjabat

sebagai Kepala Unit LPG sejak 2007-2008. Sekarang menjabat Kepala

Unit Tata Niaga. Sejak 1 Agustus 2013, sudah tidak memegang LPG 12

Kg karena kuotanya sudah diserahkan ke perusahaan lain. --------------------

57.1.4 Sdr. Tatang Suryana Firdaus menghadiri rapat-rapat pembahasan

kesepakatan kenaikan harga dan menanda-tangani kesepakatan di

Hiswana Migas. ----------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

57.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor VII diperoleh keterangan sebagai

berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------

57.2.1 Terlapor VII berdiri pada tahun 1976, merupakan koperasi yang bergerak

di bidang LPG dan hotel plus melati; ---------------------------------------------

57.2.2 Pengurus Terlapor VII, Ketua Drs. Sanusi, Wakil Ketua H. Gustiwa,

Bendahara Hani, Pengawas Dedy, Manajer Drs. Dedi Oktiadi, Wakil

Manajer Wahyu Adi Suroso, dan Tatang Suryana Firdaus sebagai Kepala

Unit LPG di lapangan;---------------------------------------------------------------

57.2.3 Terlapor VII mengelola bisnis LPG sejak tahun 1996; -------------------------

57.2.4 Terlapor VII tidak memiliki kantor cabang; -------------------------------------

57.2.5 Unit LPG Terlapor VII ada sejak tahun 1996, dan Sdr. Tatang Suryana

Firdaus mengelola unit tersebut sejak tahun 2007; ------------------------------

57.2.6 Usaha unit Terlapor VII itu sebagian untuk anggota, sebagian untuk non

anggota. Ada 99 (sembilan puluh sembilan) primer koperasi, tapi tidak

semua anggota mengambil LPG dari Terlapor VII; -----------------------------

57.2.7 Terlapor VII bergabung di Hiswana Migas sejak memiliki kuota LPG

pada tahun 2007, dan belum pernah menjadi pengurus; ------------------------

57.2.8 Terlapor VII menjual LPG 3 Kg dan 12 Kg, tapi tidak menjual LPG 50

Kg; -------------------------------------------------------------------------------------

57.2.9 Untuk distribusi LPG, terdapat 4 (empat) orang yaitu Sdr. Tatang Suryana

Firdaus, supir, kenek dan orang gudang. -----------------------------------------

57.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor VII


57.3.1 Pada tahun 2007, kami memperoleh kuota 9000 (sembilan ribu)

tabung/bulan. Selang satu tahun muncul konversi minyak tanah ke LPG 3

Kg. Sejak saat itu kuota LPG 12 Kg menurun, sekitar 5 (lima) bulan kuota

turun drastis sampai 5000 (lima ribu), dan sampai tahun 2013 hanya 3000

(tiga ribu) tabung/bulan; ------------------------------------------------------------

57.3.2 Pertamina menurunkan kuota sesuai dengan tingkat penjualan. Jika

penjualan menurun atau tidak habis, maka kuota akan diturunkan. Agen

wajib untuk menghabiskan kuota penjualan;-------------------------------------

57.3.3 Wilayah pemasaran Terlapor VII di Bandung Raya (meliputi Cimahi dan

Soreang) sampai ke Majalaya. Terlapor VII memiliki sales point di

wilayah pemasaran tersebut;--------------------------------------------------------

57.3.4 Terlapor VII hanya menjual ke sales point. Nanti sales point yang menjual

ke konsumen akhir. Terlapor VII tidak menjual ke konsumen akhir; --------


S A L I N A N

57.3.5 Distribusi LPG dilakukan dengan menggunakan truk engkel kapasitas 100

(seratus) tabung. Sehari hanya 1 (satu) kali. Sehari hanya 1 (satu) DO per

hari untuk 3-4 sales point, setelah itu truk masuk gudang; --------------------

57.3.6 Untuk 1 (satu) sales point memesan 30-40 tabung, ada juga yang 10-15

tabung. ---------------------------------------------------------------------------------

57.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor VII, diperoleh

keterangan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------

57.4.1 Harga yang di rekomendasikan Pertamina saat itu adalah Rp. 70.200,-;

57.4.2 Terlapor VII menjual ke sales point rata-rata Rp 70.200,-, kadang-kadang

menjual di bawah Rp. 70.000,-. Paling rendah Rp. 68.000,-, paling tinggi

Rp. 72.000,-; --------------------------------------------------------------------------

57.4.3 Terlapor VII mengambil dari SPBE Rp 65.636,-; -------------------------------

57.4.4 Tidak ada tambahan biaya untuk penjualan ke sales point; --------------------

57.4.5 Penjualan LPG dengan harga Rp. 72.000,- adalah untuk orang-orang yang

ingin ikut usaha LPG, dengan harga jual Rp. 70.000,- ditambah upah Rp.

2000 untuk tukang becak (yang dikeluarkan per bulan). Jadi total

harganya Rp. 72.000,- Tapi saya tidak tahu berapa harga yang mereka jual

ke konsumen akhir; ------------------------------------------------------------------

57.4.6 Harga yang dijual Terlapor VII bervariasi dari harga Rp. 68.000,- sampai

Rp. 72.000,- karena menurut Terlapor VII harga Rp. 70.200,- itu

merupakan harga tertinggi. Menurut Terlapor VII, jika menjual Rp.

68.000,- tidak melanggar harga rekomendasi Pertamina. Untuk tabung

yang dijual Rp. 72.000,-, itu ada titipan Rp. 2000,- untuk tukang becak;

57.4.7 Terlapor VII dapat menjual di bawah harga rekomendasi Pertamina Rp.

70.200,- yaitu Rp. 68.000,-, tapi keuntungannya tipis; -------------------------

57.4.8 Sejumlah 30% dari kuota tabung atau 1000 (seribu) tabung dijual dengan

harga Rp. 68.000,-; -------------------------------------------------------------------

57.4.9 Tidak ada sanksi dari Pertamina ketika Terlapor VII menjual tabung

seharga Rp. 68.000,-; ----------------------------------------------------------------

57.4.10 Tujuan Terlapor VII menjual tabung seharga Rp. 68.000,- agar dapat

menjual habis kuota yang diberikan Pertamina. ---------------------------------

57.5 Bahwa terkait latar belakang munculnya kesepakatan harga penjualan LPG 12 Kg,


57.5.1 Terlapor VII menyatakan kesepakatan itu berjalan setelah kenaikan BBM.

Setelah satu dua bulan, kami sulit untuk menaikkan harga LPG. Selain itu

ada tuntutan karyawan untuk menaikkan UMR. Kami memutuskan untuk

menaikkan harga LPG untuk menutupi kenaikan harga BBM dan tuntutan


S A L I N A N

kenaikan UMR. Sampai waktu tertentu, bahkan sampai saat ini, kami

tidak mengetahui apakah kenaikan harga tersebut disetujui oleh Pertamina

atau belum. Tapi kami tetap harus menjalankan tata niaga ini; ---------------

57.5.2 Kenaikan harga LPG diperlukan untuk mengkompensasi kenaikan BBM

dan UMR. Tanpa kenaikan harga, sebenarnya masih bisa menjual LPG,

tapi keuntungannya minim. ---------------------------------------------------------



57.6.1 Sdr. Tatang Suryana Firdaus mengikuti sekitar 2 (dua) kali rapat. Jika ada

kenaikan harga, Terlapor VII setuju-setuju saja; --------------------------------

57.6.2 Rapat tersebut dilaksanakan di Taman Cibeunying dan Saung Galing.

Tapi Terlapor VII tidak ingat kesepakatan itu diputuskan pada rapat yang

mana; -----------------------------------------------------------------------------------

57.6.3 Pertemuan di Saung Galing lebih dulu dilakukan dibandingkan di Taman

Cibeunying, tapi tidak ingat pada bulan apa pelaksanaannya; ----------------

57.6.4 Terlapor VII tidak ingat siapa yang memimpin rapat, tapi secara

organisasi, yang memimpin rapat seharusnya Ketua Bidang; -----------------

57.6.5 Dalam rapat-rapat, pemimpinnya Ketua Bidang, ada Ibu Vera, Ibu Tetty,

Pak Chandra. Seingat saya yang tutup rapat Ibu Tetty, tapi ibu Tetty

bukan Ketua Bidang; ----------------------------------------------------------------

57.6.6 Pada saat rapat, semua banyak berbicara. Kalau Terlapor VII hanya setuju

saja, menunjukkan rasa senang karena ada kenaikan harga. Umumnya

yang lain juga senang kalau ada kenaikan harga, tapi Terlapor VII tidak

ingat masing-masing orang berbicara apa. ---------------------------------------


Terlapor VII, diperoleh keterangan sebagai berikut: --------------------------------------

57.7.1 Sdr. Tatang Suryana Firdaus menandatangani kesepakatan di Hiswana

Migas, tapi tidak ingat kapan tanggal penandatanganannya. Pada saat

penandatanganan, agen-agen yang lain sudah membuat dan

menandatangani kesepakatan, dan Terlapor VII tinggal tanda-tangan saja;

57.7.2 Dokumen kesepakatan harga tersebut diserahkan oleh orang dari Hiswana

Migas untuk ditanda-tangani; ------------------------------------------------------

57.7.3 Penandatanganan tersebut tidak dilakukan dalam suatu pertemuan; ---------

57.7.4 Terlapor VII menandatangani kesepakatan tersebut dalam keadaan sadar,

tanpa ada pihak yang memaksa dan mengetahui konsekuensi dari

penandatanganan kesepakatan tersebut. Dasar pertimbangan Terlapor VII


S A L I N A N

menanda-tangani kesepakatan adalah karena senang dengan kesepakatan

tersebut; --------------------------------------------------------------------------------

57.7.5 Terlapor VII tidak hadir pada saat pembuatan dokumen kesepakatan

harga. Terlapor VII mengetahui dokumen tersebut sudah jadi dan tinggal

ditanda-tangani; ----------------------------------------------------------------------

57.7.6 Terlapor VII tidak memperhatikan tanggal dokumen tersebut yang

tanggalnya lebih dahulu dibandingkan dengan pembahasan wacana

kenaikan harga. -----------------------------------------------------------------------

57.8 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor VII adalah

sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------

57.8.1 Terlapor VII mengetahui bahwa kesepakatan yang dibuat merupakan

usulan untuk meminta persetujuan dari Pertamina karena Pertamina yang

menetapkan tarif; --------------------------------------------------------------------

57.8.2 Menurut Terlapor VII, pesaingnya banyak, Ada yang berhadapan, ada

yang dekat, ada yang jauh; ----------------------------------------------------------

57.8.3 Terlapor VII menyatakan untuk sales pointnya, tidak ada pelanggan yang

diambil alih oleh agen lain; ---------------------------------------------------------

57.8.4 Terlapor VII juga mendistribusikan tabung 3 Kg. Mekanisme transport

fee adalah akan dibayar oleh Pertamina setelah tabung habis terjual.

Transport fee dibayarkan sebulan sekali. Pengajuan transport fee diajukan

agen ke Pertamina melalui Hiswana Migas; -------------------------------------

57.8.5 Terlapor VII tidak bisa langsung mengurus transport fee langsung ke

Pertamina karena aturannya adalah melalui Hiswana Migas; -----------------

57.8.6 Menurut Terlapor VII, Pihak Hiswana Migas tidak berhak untuk

mengurangi kuota baik tabung 3 Kg maupun 12 Kg, yang berhak adalah

Pertamina; -----------------------------------------------------------------------------

57.8.7 Terlapor VII tidak pernah dikenakan sanksi oleh pihak Hiswana Migas. ---


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Pemeriksaan Terlapor VIII (Koperasi

Pegawai dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara Bandung/KOPKAR PGN), yang pada

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B26); ---------

58.1 Bahwa yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan Terlapor VIII adalah

Amar Saputra yang menjabat sebagai Sekretaris Kopkar PGN Bandung, yang

memperoleh kuasa dari H. Dede Suryana selaku Ketua Kopkar PGN; -------------

58.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor VIII diperoleh keterangan sebagai

berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

58.2.1 Terlapor VIII didirikan berdasarkan pada tahun 1970 atas prakarsa dari

Direksi pada saat itu. Pada 14 Oktober 1997 karena ada perubahan UU

dari UU 12/1912 menjadi UU 25/1992 dengan demikian Anggaran Dasar

(AD) diubah; --------------------------------------------------------------------------

58.2.2 Koperasi, dari namanya merupakan Koperasi Karyawan dan karyawan

yang pensiun. Pada saat itu sebenarnya anggotanya berjumlah 360 (tiga

ratus enam puluh) orang. Kopkar PGN hanya nama saja karena PGN

berulang kali berubah, dari PN Gas, PT PGN, lalu ada PT PGN Persero

Tbk; ------------------------------------------------------------------------------------

58.2.3 Terlapor VIII menjalankan bidang usaha lain selain penyaluran gas yaitu

toko serbaguna untuk keperluan anggota, juga fotokopi. ----------------------

58.2.4 Kopkar PGN menumpang di gudang PGN. Koperasi hanya memiliki LPG

dan beberapa kendaraan kecil. Tanah, dsb. milik PGN; ------------------------

58.2.5 Kopkar PGN diserahi pengelolaan LPG dari PGN pada tahun 1990, PGN

menyalurkan gas di kota Bandung melalui pipa. Tapi berdasarkan

Bappeda dan Bappenas, penyaluran gas dengan pipa di Bandung tidak

sesuai AMDAL. Hingga PGN saat itu bekerjasama dengan Pertamina

untuk menyalurkan gas LPG. September 1990, PGN resmi menjadi agen

LPG dan Pertamina, berjalan hingga tahun 1998. Karena Koperasi

dipandang cukup cakap oleh Direksi pada tahun 1998, maka diadakan

kerjasama (Surat Perjanjian Kerjasama) untuk kelola LPG. Berjalan

hingga 2011, lalu September 2011 Koperasi menjadi agen dari Pertamina

dan hal tersebut terpisah dari kerjasama tadi. ------------------------------------

58.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor VIII

diperoleh keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------------------

58.3.1 Terlapor VIII tidak tahu berapa jumlah kuota tabung dan mengatakan

bagian pemasaran yang mencatat (vide bukti C255 terkait kuota); -----------

58.3.2 Jumlah sales point pada saat itu berjumlah lebih dari 7 (tujuh), tapi

sekarang tinggal 2 (dua) karena banyak yang lari ke tabung 3 (tiga) Kg;

58.3.3 Wilayah distribusi mencakup Bandung dan sekitarnya. ------------------------

58.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor VIII, diperoleh

keterangan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------

58.4.1 Terlapor VIII menetapkan harga jual sesuai Pertamina. Harga Rp. 70.200

diambil ke gudang, jika diantar maka tambah Rp.1000-3000; ----------------

58.4.2 Menurut Terlapor VIII, Pegawai borongan diberi kendaraan untuk keliling.

Saat mereka beli, tetap kepada Kopkar maka jualnya sesuai ketentuannya.

Tapi mungkin saja mereka jual lebih dari harga Rp.73.000 karena itu hak


S A L I N A N

mereka. Kecuali sales point yang di drop adalah pegawai tetap, jadi lebih

dari ketentuan Pertamina. -----------------------------------------------------------



58.5.1 Desas desus adanya kenaikan harga, wacana tentang penambahan transpor

setelah adanya kenaikkan UMR yang harus dilaksanakan bulan April dan

juga kenaikan BBM; ----------------------------------------------------------------

58.5.2 Bagian Pertamina suka mengeluh karena di pasar harga ada yang turun

dan ada yang naik. -------------------------------------------------------------------



58.6.1 Menurut Terlapor VIII, terjadinya kertas kesepakatan tidak spontan, ada

pembicaraan-pembicaraan terlebih dahulu. Anggota Hiswana berkumpul

di suatu tempat yaitu “Risol” di Jalan Citarum; ---------------------------------

58.6.2 Tambahan biaya spare part tercetus sebelum bulan Juni. Karena di Risol

tidak ada rincian naik BBM sekian, setelah di Bumi Sawunggaling baru

ada rincian sekian. Pembicaraan di Risol tidak lengkap dan tidak

menelurkan pembicaraan apapun walaupun fokusnya pada penambahan

transport; ------------------------------------------------------------------------------

58.6.3 Yang lengkap yaitu di Tamansari, Bumi Sawunggaling. Mengenai bulan

dan tahun sekitar tahun 2011. Di Bumi Sawunggaling rapat dipimpin Sdri.

Tetty, mewakili Sdri. Vera yang saat itu tidak hadir. Sdri. Tetty posisinya

sebagai anggota tetapi juga sebagai pengurus lama Hiswana Migas. Disitu

dibicarakan mengenai kenapa margin LPG oleh Pertamina masih segitu-

segitu juga. Terlapor VIII pernah mendengar banyak pembicara-

pembicara menemukan bahwa LPG 12 Kg merugikan Pertamina.

Disepakati bahwa anggota Hiswana Migas memerlukan biaya tambahan

dengan alasan UMK naik, BBM naik tetapi margin untuk agen masih

tetap. Ada beberapa orang yang mengusulkan termasuk Terlapor VIII, ada

tambahan untuk transpor. Fokusnya adalah tambahan transpor bukan

perubahan harga. Mengenai hitung-hitungan, belum disepakati berapa

seharusnya transpor ditambahkan ke harga. Saat itu belum diputuskan,

hanya tercetus. Putusannya di Taman Cibeunying, yaitu di ”Riung

Panyileukan”. ------------------------------------------------------------------------

58.6.4 Pertemuan di Taman Cibeunying bulan Agustus, yaitu di ”Riung

Panyileukan” disitu sudah ada perhitungan. Ada anggota Hiswana Migas

yang menghitung. Yang mengajukan perhitungan adalah salah satu dari


S A L I N A N

Terlapor juga yang memang adalah anggota Hiswana Migas. Terlapor itu

adalah perusahaannya besar sekali yaitu Terlapor I. Terlapor I yang

perusahaan begitu besar saja masih memerlukan tambahan biaya. Setelah

melihat dan mendapat paparan, terutama BBM naik, selaku pengurus

Koperasi tercetus, betul bahwa perusahaan besar saja perlu tambahan

transpor apalagi Koperasi. ----------------------------------------------------------


Terlapor VIII, diperoleh keterangan sebagai berikut: --------------------------------------

58.7.1 Menurut keterangan Terlapor VIII, salah seorang anggota Hiswana Migas

datang ke kantor sambil memungut iuran bulanan sekitar bulan Juli. Sdr.

Memet disuruh pegawai dari Hiswana Migas antar surat untuk di

tandatangan ke kantor Terlapor VIII. Saat itu Terlapor VIII ikut perkataan

Sdr. Memet (anggota koperasi) yang menyampaikan bahwa anggota lain

sudah tandatangani terkait tambahan transpor, maka dari itu saya

tandatangan; --------------------------------------------------------------------------

58.7.2 Tandatangan terjadi setelah bulan Agustus. Karena saat di Cibeunying,

Rumah Makannya lesehan jadi tidak ada tulis-menulis dan biasanya

pertemuan-pertemuan itu tidak bawa cap, oleh sebab itu diantar ke kantor,

ditandatangan dan di cap; -----------------------------------------------------------

58.7.3 Saat tandatangan, surat tersebut tidak dalam bentuk fotokopi, karena tidak

lengkap. Di fotokopi jika harusnya sudah lengkap. Yang asli hanya bagian

tandatangan saja lalu dibawa lagi; -------------------------------------------------

58.7.4 Saat Terlapor VIII menandatangani, Ketua bidang Hiswana 12 Kg (Sdri.

Vera) dan Ketua DPC Hiswana Bandung (Sdr. Indra Hutabarat) sudah

menandatangani surat kesepakatan tersebut; -------------------------------------

58.7.5 Setelah Terlapor VIII tandatangan, ternyata ada kolom untuk Sdr. Dwi

Manoveri namun beliau tidak tandatangan, oleh sebab itu pendapat

Terlapor VIII maka itu surat usulan; ----------------------------------------------

58.7.6 Ketika perjanjian tersebut di tandatangani, Pertamina memberikan teguran

bukan hanya ke Terlapor VIII saja tetapi ke seluruh Terlapor. Sdr. Dwi

Manoveri berkata bahwa segala sesuatu terkait perjanjian tidak boleh

tersebar luas diluar agen. Padahal Sdr. Manoveri sendiri tidak

tandatangan; ---------------------------------------------------------------------------

58.7.7 Terkait draft kesepakatan harga yang dibahas oleh beberapa agen,

Terlapor VIII mengatakan tidak hadir, bahkan Terlapor VIII menanyakan

siapa konseptornya; ------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

58.7.8 Terlapor VIII menyebutkan yang diketahui dari usulan-usulan Sdr.

Candra (Terlapor I) terkait kesepakatan harga, adalah setelah lihat surat

kesepakatan harga ini tidak tertuang sepenuhnya dari yang disampaikan.

Surat ini ngaco, karena judulnya untuk Pertamina namun isi di bawahnya

tidak sesuai; ---------------------------------------------------------------------------

58.7.9 Bahwa kesepakatan di Cibeunying tidak sama dengan apa yang disepakati

dan ditandatangani. Poin apa saja yang menyimpang dari kesepakatan,

contohnya poin nomor 2 (dua), karena di surat Pertamina tidak ada.

Mengenai tabung isi 50 Kg juga sama di nomor 2 (dua). Yang lain-lainnya

dilarang, dalam pertemuan tersebut tidak fokus. Karena Terlapor VIII tahu

bahwa konsumen itu mana yang baik pelayanannya maka akan lari

kesana. Tidak pernah kami cetuskan dan disepakati. Contoh lain yang

pernah dibahas adalah mengenai aturan tidak boleh ambil alih pelanggan

yang dibina agen lain tidak ada di kesepakatan tersebut, oleh sebab itu

Terlapor VIII kecewa telah menandatangani; ------------------------------------

58.7.10 Jika bicara mengenai kesepakatan, ternyata ada yang berbeda lagi antara

judul diatasnya dengan isi dibawahnya. Bahwa isi dibawahnya ternyata

ada anak/sub kesepakatannya. Jika dibicarakan mungkin ada, tapi yang

membuat Terlapor VIII kecewa adalah konsiderans diatasnya yang

sebenarnya ditujukan kepada Pertamina sementara isi dibawahnya ada isi

macam-macam; -----------------------------------------------------------------------

58.7.11 Bahwa Terlapor VIII bukan ingin menaikkan harga jual tapi untuk

menaikkan transport, karena pertimbangan saat itu perusahaan besar pun

butuh tambahan transport apalagi Terlapor VIII yang merupakan

Koperasi. ------------------------------------------------------------------------------

58.8 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor VIII adalah

sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------

58.8.1 Hingga sekarang PT PGN yang menjadi anggota Hiswana Migas. Bukan

Koperasinya namun PGN-nya. Karena ada surat kerjasama perjanjian

koperasi dengan PGN maka Direksi PGN menugaskan Terlapor VIII

untuk ikut rapat, dsb. hingga sekarang; -------------------------------------------

58.8.2 KOPKAR sendiri tidak tercantum sebagai anggota Hiswana. Secara formil

bahkan ada buku anggota di Hiswana yang menunjukkan bahwa yang jadi

anggota adalah staf direksi dari PT PGN. Tahun 2008 baru iuran menjadi

beban koperasi; -----------------------------------------------------------------------

58.8.3 Setiap ada rapat-rapat Hiswana, Direksi memberikan mandat kepada

Koperasi; ------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

58.8.4 Sejak September 2011 kerjasama antara Koperasi dengan PGN sudah

selesai. Sejak itu juga Pertamina tunjuk Kopkar sebagai agen LPG.

Hiswana biasa menagih ke bagian angkutasi PGN. Setelah yang jadi agen

itu Koperasi bukan PGN maka petugas menagihnya ke kantor koperasi.

Secara formil PGN tetapi materiilnya KOPKAR; -------------------------------

58.8.5 Tempat/Gudang Kopkar, satu bangunan dibagi 3 (tiga): ada gudang,

kantor pemasaran, ada juga gudang alat-alat PGN. Karena Terlapor VIII

menumpang dan hanya diberi 2 (dua) ruangan yaitu 1 (satu) ruangan

untuk simpan LPG dan 1 (satu) untuk pemasaran; ------------------------------

58.8.6 Pesaing/agen lain disekitar daerah Terlapor VIII yang di ketahui yaitu di

daerah koperasi Bandung dan sekitarnya. Contohnya meskipun ada

pelanggan Limas Raga di Lembang, namun karena pernah jadi pelanggan

Terlapor VIII maka dibagi dua karena daerah Lembang sudah jadi Kab.

Bandung Barat tidak seperti dulu yang Bandung Raya; ------------------------

58.8.7 Bahwa kuota dari Pertamina bukan dari Hiswana Migas; ---------------------

58.8.8 Sebelum tahun 2011, anggota Hiswana pernah buat kesepakatan, tetapi

tidak seperti halnya yang tertera dalam surat kesepakatan itu. Biasanya

yang bertanggung jawab cukup Hiswana Migas saja. Tidak ditandatangan

oleh seluruh agen, cukup Hiswana saja dan Hiswana juga yang buat; -------

58.8.9 Terlapor VIII mengatakan tidak tahu tindak lanjutnya setelahnya. Hingga

akhirnya jika surat tersebut tidak tersangkut kasus di KPPU maka

Terlapor VIII tidak akan pernah tahu. Pendapat Terlapor VIII adalah surat

tersebut ngawur sekali. Karena saat rapat di Hiswana Migas Terlapor VIII

bertanya siapa konseptornya. Terlapor VIII menyadari sekarang dan

sangat kecewa saat di tanyakan kepada Ketua Hiswana Migas seolah “cuci

tangan”, karena dibilang semua menandatangani. Perkataannya

mengecewakan Terlapor VIII, karena seolah dari 19 (Sembilan belas)

anggota tersebut bersama-sama menandatangani. Sdri. Vera juga tidak

berkata apa-apa. Hingga dugaannya apa yang dilaporkan Sdri. Vera ke

KPPU dan mengenai berita bahwa Sdri. Elsye yang laporkan ke KPPU

akan tetap jadi pertanyaan bagi Telapor VIII, apa substansinya. Hingga

saat ini bahkan Terlapor VIII tidak tahu apa yang dilaporkan; ----------------

58.8.10 Bahwa Terlapor VIII menyatakan menyesal sekali menandatangani

kesepakatan itu karena perbuatan tersebut melanggar hukum akibat

ketidak-tahuan. -----------------------------------------------------------------------


S A L I N A N


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (PT Adigas Jaya Pratama) yang



Pemeriksaan Terlapor IV PT Adigas Jaya Pratama, diperoleh keterangan sebagai

berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------

59.1.1 Yang memberikan keterangan adalah Sdr. Irsadun Ngibad yang menjabat

selaku Manajer Operasional; ------------------------------------------------------

59.1.2 Sdr. Irsadun Ngibad bekerja di Terlapor IV sejak tahun 2004; ----------------

59.1.3 Sebelum bekerja di Terlapor IV, Sdr. Irsadun Ngibad bekerja sebagai

tukang pasang kaca di Jakarta; ------------------------------------------------------

59.1.4 Kewenangan Sdr. Irsadun Ngibad sebagai Manajer Operasional adalah

untuk memasarkan produk LPG untuk pelanggan Terlapor IV; ---------------

59.1.5 Sdr. Irsadun Ngibad mengetahui semua kegiatan operasional distribusi gas

Terlapor IV menanda-tangani DO. -------------------------------------------------

59.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor IV diperoleh keterangan sebagai

berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------

59.2.1 PT Adigas Jaya Pratama berdiri tahun 1995 beralamat di Jalan Terusan

Jaksa Naranata Nomor 163, Baleendah, Bandung, Jawa Barat. Perusahaan

ini berdiri untuk melayani masyarakat dan ditunjuk Pertamina sebagai

dealer resmi LPG 12 Kg untuk wilayah Bandung Raya. Pemegang saham

sekaligus Direktur adalah Sdr. F. Budhi Soendono; ----------------------------

59.2.2 Terlapor IV merupakan anggota Hiswana Migas. Dalam pertemuan

Hiswana Migas, yang hadir adalah Sdr. Irsadun Ngibad atau Sdr. Yayan

dari bagian administrasi; ------------------------------------------------------------

59.2.3 Terlapor IV hanya menjual LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg, dan tidak

memiliki bisnis lain; -----------------------------------------------------------------

59.2.4 Untuk kegiatan operasional distribusi LPG 12 Kg, Terlapor IV memiliki

12 (dua belas) unit (pick up dan light truk). Pick up merek Isuzu dan

Mitsubishi. Untuk truk merek Mitsubisi L100 dan L300. Ada juga pick up

merek Toyota untuk pekerjaan teknik; --------------------------------------------

59.2.5 Terlapor IV memiliki 40-50 orang karyawan, termasuk 12 (dua belas)

orang supir; ---------------------------------------------------------------------------

59.2.6 Ada 3 (tiga) kategori karyawan Terlapor IV yaitu pegawai tetap, pegawai

kontrak (biasanya kontrak 1 tahun), dan pegawai harian (pegawai

borongan). Perbedaan antara pegawai tetap dan pegawai kontrak adalah


S A L I N A N

jika dikeluarkan dari perusahaan, pegawai tetap mendapat pesangon,

sedangkan pegawai kontrak tidak mendapat pesangon; ------------------------

59.2.7 Terlapor IV merupakan satu kelompok usaha dengan PT Jaya Gas yang

berada di Jakarta. Sdr. Irsadun Ngibad pernah ditugaskan di PT Jaya Gas. -

59.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor IV

diperoleh keterangan sebagai berikut: --------------------------------------------------------

59.3.1 Kuota yang diperoleh Terlapor IV berubah-ubah, yaitu sekitar 11.000-

14.000 tabung/bulan, tapi saat ini turun menjadi 11.000 (sebelas ribu)

tabung/bulan; -------------------------------------------------------------------------

59.3.2 Wilayah pemasaran Terlapor IV adalah wilayah Bandung Raya; ------------

59.3.3 Terlapor IV memilki 50-100 sales point, dimana masing-masing sales

point mengambil LPG sekitar 5-10 unit. ------------------------------------------

59.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor IV, diperoleh

keterangan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------

59.4.1 Harga jual LPG Terlapor IV tidak mengikuti harga kesepakatan, tapi

mengikuti harga dari Pertamina; ---------------------------------------------------

59.4.2 Dalam kurun waktu 2011, harga LPG 12 Kg yang dijual oleh Terlapor IV

adalah Rp 70.200,- baik untuk pelanggan maupun yang datang ke tempat;

59.4.3 Terlapor IV menyatakan tidak pernah menjual di atas harga kesepakatan,

tapi menjual sesuai dengan harga Pertamina; ------------------------------------

59.4.4 Terlapor IV tidak pernah menjual ke agen lain; ---------------------------------

59.4.5 Harga yang disampaikan kepada pegawai Terlapor IV dan konsumen yang

lain, harganya sesuai dengan harga dari Pertamina baik sebelum maupun

setelah adanya kesepakatan harga; ------------------------------------------------

59.4.6 Menurut Terlapor IV, jika tidak ada tanda tangan dari Pertamina maka

kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga Terlapor IV

menjual sesuai dengan ketentuan dari Pertamina. -------------------------------



59.5.1 Menurut Terlapor IV, latar belakang adanya kesepakatan kenaikan harga

tersebut adalah adanya kenaikan UMK dan BBM. Terlapor IV mau

menaikkan biaya transport untuk menutupi kenaikan UMK dan BBM

tersebut. --------------------------------------------------------------------------------




S A L I N A N

59.6.1 Sdr. Irsadun Ngibad pernah mengikuti beberapa rapat yang membicarakan

mengenai kenaikan harga BBM sehingga ada usulan untuk membuat

penambahan biaya transport;-------------------------------------------------------

59.6.2 Sdr. Irsadun Ngibad tidak ingat dimana tempat rapat, siapa yang

memimpin dan menutup rapat, dan berapa kali mengikuti rapat; -------------

59.6.3 Ketika mengikuti rapat terkait biaya angkut, Sdr. Irsadun Ngibad tidak

melapor ke atasan karena menurutnya belum ada keputusan; -----------------

59.6.4 Sdr. Irsadun Ngibad pernah ikut rapat Sawunggaling; -------------------------

59.6.5 Sdr. Irsadun Ngibad tidak hafal siapa saja anggota Hiswana Migas yang

menjadi peserta rapat, tidak ingat siapa yang mengusulkan kesepakatan

harga di Saung Galing, dan tidak tahu siapa konseptor yang membuat

kesepakatan harga. -------------------------------------------------------------------


Terlapor IV, diperoleh keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------

59.7.1 Yang menanda-tangani kesepakatan kenaikan harga pada tahun 2011 atas

nama Terlapor IV adalah Sdr. Yayan, staf administrasi yang merupakan

pegawai tetap Terlapor IV; ---------------------------------------------------------

59.7.2 Sebagai Manajer Operasional, Sdr. Irsadun Ngibad berwenang untuk

menandatangani kesepakatan tersebut; -------------------------------------------

59.7.3 Sdr. Irsadun Ngibad membiarkan Sdr. Yayan yang menandatangani

kesepakatan tersebut karena pada saat itu Sdr. Yayan yang hadir di

Hiswana Migas, dan membawa stempel perusahaan yang juga merupakan

kewenangannya; ----------------------------------------------------------------------

59.7.4 Setelah menanda-tangani kesepakatan tersebut, Sdr. Yayan melapor

kepada Sdr. Irsadun Ngibad bahwa telah menanda-tangani kesepakatan di

Hiswana Migas. Namun demikian Sdr. Irsadun Ngibad tidak melaporkan

kepada Direktur Terlapor IV.-------------------------------------------------------

59.8 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor IV adalah

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

59.8.1 Berdasarkan cross check informasi terkait para pegawai Terlapor IV yang

dilakukan oleh Investigator, Sdr. Irsadun Ngibad mengakui bahwa Sdr.

Aris Ariyanto dan Sdr. Rubiyana merupakan pegawai tetap Terlapor IV; --

59.8.2 Sdr. Aris Ariyanto dan Sdr. Rubiyana merupakan saksi-saksi yang

diajukan oleh Terlapor IV melalui kuasa hukumnya yang ternyata adalah

pegawai tetap Terlapor IV sendiri. Investigator memohon agar Majelis

Komisi mempertimbangkan saksi tersebut memberikan keterangan palsu

dan sumpah palsu; -------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

59.8.3 Berdasarkan pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor IV, Terlapor IV

menjelaskan bahwa tidak ada larangan Terlapor IV untuk menjual LPG

kepada karyawan Terlapor IV. Dalam hal ini, Sdr. Rubiyana memiliki

usaha lain selain sebagai pegawai Terlapor IV yaitu usaha tambal ban dan

las pagar, sehingga Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlapor IV

tersebut juga merupakan konsumen LPG; ----------------------------------------

59.8.4 Sdr. Irsadun Ngibad menyatakan Sdr. Aris Hariyanto adalah pegawai tetap

Terlapor IV yang bekerja sebagai kasir. Yang bersangkutan tidak tahu

apakah Sdr. Aris Hariyanto memilki usaha lain, yang diketahui adalah

Sdr. Aris Hariyanto membeli gas untuk dikonsumsi sendiri; ------------------

59.8.5 Terlapor IV tidak pernah mendengar adanya pelanggan Terlapor IV yang

pernah ditawari kerjasama oleh agen lain; ---------------------------------------

59.8.6 Setelah penandatanganan kesepakatan harga, pendapatan Terlapor IV

justru mengalami penurunan. Penyebabnya adalah kenaikan BBM dan

UMR; ----------------------------------------------------------------------------------

59.8.7 Menurut Terlapor IV, tidak ada teguran dari Pertamina terkait perjanjian

kesepakatan harga tersebut;---------------------------------------------------------

59.8.8 Kebijakan perusahan (Terlapor IV) saat ini adalah apabila ada yang harus

ditanda-tangan, harus lapor dulu sebelum tanda-tangan. -----------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XII (PT Indonesia Alina Houtman

Vegetables/INAHOVTRACO), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh


60.1 Bahwa yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan Terlapor XII PT

Indonesia Alina Houtman Vegetables adalah Oky Hendrik Lumban Gaol yang

menjabat selaku Direktur Utama; ------------------------------------------------------------

60.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor XII diperoleh keterangan sebagai

berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------

60.2.1 Terlapor XII berdiri sekitar tahun 1966. Pemegang Sahamnya adalah

Almarhum ayah dari Oky Hendrik Lumban Gaol dan adik sang ayah.

Sejak berdiri, Terlapor XII bergerak di bidang usaha penjualan pupuk

untuk pertanian dan obat-obatan. Sejak 1970-an resmi diangkat sebagai

agen resmi pupuk bersubsidi (distributor pupuk Pusri); -----------------------

60.2.2 Terlapor XII tidak ingat persisnya mulai menjalankan distribusi LPG

mungkin sejak 1980-an. Semenjak Ayah dari Oky Hendrik Lumban Gaol

meninggal pada tahun 2007, otomatis pemilik sahamnya turun ke Oky

Hendrik Lumban Gaol dan saudara-saudara dengan jabatan no. 1 sebagai


S A L I N A N

wakil direktur (Hotman Lumban Gaol), nomor 2 (Robert Lumban Gaol)

sebagai Komisaris Utama, no. 3 (Luis Lumban Gaol) sebagai Komisaris

baru kemudian Oky Hendrik Lumban Gaol sebagai Direktur Utama;

60.2.3 Berdasarkan SIUP no. 150/272 tanggal 18 Mei 2011, Terlapor XII

termasuk distribusi LPG. Terlapor XII menjelaskan tidak ada

perubahan/tambahan yang terdapat dalam SIUP. Untuk akta beberapa kali

terjadi perubahan namun masih perdagangan barang/jasa termasuk

distribusi LPG; -----------------------------------------------------------------------

60.2.4 Jenis pupuk yang didistribusikan oleh Terlapor XII adalah pupuk urea

yang bersubsidi; ----------------------------------------------------------------------

60.2.5 Kendaraan yang digunakan oleh Terlapor XII ada 3 mobil dengan daya

angkut kendaraan dari pangkalan per hari dengan ilustrasi jika sehari

dapat 500 maka tinggal dibagi rata/sesuai kondisi agen/pangkalan, sesuai

dalam dokumen yang disampaikan kepada Majelis; ----------------------------

60.2.6 Terlapor XII berdiri sekitar tahun 1966. Pemegang Sahamnya adalah

Almarhum ayah dari Oky Hendrik Lumban Gaol dan adik sang ayah.

Sejak berdiri, Terlapor XII bergerak di bidang usaha penjualan pupuk

untuk pertanian dan obat-obatan. Sejak 1970-an resmi diangkat sebagai

agen resmi pupuk bersubsidi (distributor pupuk Pusri); -----------------------

60.2.7 Terlapor XII tidak ingat persisnya mulai menjalankan distribusi LPG

mungkin sejak 1980-an. Semenjak Ayah dari Oky Hendrik Lumban Gaol

meninggal pada tahun 2007, otomatis pemilik sahamnya turun ke Oky

Hendrik Lumban Gaol dan saudara-saudara dengan jabatan nomor 1 (satu)

sebagai wakil direktur (Hotman Lumban Gaol), nomor 2 (dua) (Robert

Lumban Gaol) sebagai Komisaris Utama, nomor 3 (tiga) (Luis Lumban

Gaol) sebagai Komisaris baru kemudian Oky Hendrik Lumban Gaol

sebagai Direktur Utama; ------------------------------------------------------------

60.2.8 Berdasarkan SIUP no. 150/272 tanggal 18 Mei 2011, Terlapor XII

termasuk distribusi LPG. Terlapor XII menjelaskan tidak ada

perubahan/tambahan yang terdapat dalam SIUP. Untuk akta beberapa kali

terjadi perubahan namun masih perdagangan barang/jasa termasuk

distribusi LPG; -----------------------------------------------------------------------

60.2.9 Jenis pupuk yang didistribusikan oleh Terlapor XII adalah pupuk urea

yang bersubsidi; ----------------------------------------------------------------------

60.2.10 Kendaraan yang digunakan oleh Terlapor XII ada 3 (tiga) mobil dengan

daya angkut kendaraan dari pangkalan per hari dengan ilustrasi jika sehari

dapat 500 (lima ratus) maka tinggal dibagi rata/sesuai kondisi


S A L I N A N

agen/pangkalan, sesuai dalam dokumen yang disampaikan ke MajelisOky

Hendrik Lumban Gaol baru terlibat dalam Terlapor XII pada akhir tahun

1990-an. Saat itu LPG bukan suatu bidang usaha yang menarik. Tahun

1980-an Terlapor XII diberikan kepercayaan oleh Pertamina untuk jadi

distributor LPG, minyak tanah dan juga SPBU tapi bukan atas nama

Terlapor XII; --------------------------------------------------------------------------

60.2.11 Jumlah kuota LPG Terlapor XII adalah sekitar 2000-an untuk ukuran 12

Kg. Kuota tersebut sudah ada sejak Oky Hendrik Lumban Gaol menjadi

Direktur hingga sekarang karena kuota tidak ditambahkan. Walau

Terlapor XII termasuk pemain lama namun kuotanya tidak dinaikkan

karena kuota yang diberikan sudah ditentukan dan karena utamanya

berjualan pupuk. ---------------------------------------------------------------------

60.2.12 Terkait usaha SPBU hanya berupa gudang lalu disalurkan ke pangkalan.

Jumlah pangkalan yang dimiliki oleh Terlapor XII adalah 37 (tiga puluh

tujuh) pangkalan; ---------------------------------------------------------------------

60.2.13 Terlapor XII membina pangkalan dengan memberi sanksi jika ada

pangkalan yang tidak tertib dalam memasarkan. Contoh LPG harus

diletakkan di ruang terbuka, jika peringatan tidak diindahkan maka diberi

sanksi/peringatan. Jika ada orang yang melamar jadi pangkalan dan

memenuhi syarat maka bisa Terlapor XII akui; ---------------------------------

60.2.14 Terlapor XII menyatakan Pertamina melarang/tidak membolehkan untuk

mengambil pangkalan yang sudah jadi, yang biasa dipasok oleh agen lain

sebagai suatu etika yang cukup diketahui oleh para agen; ---------------------

60.2.15 Dengan kuota sebesar 2000 (dua ribu) tabung, Terlapor XII tidak merinci

berapa kuota per hariannya tergantung berapa habisnya; ----------------------

60.2.16 Seharusnya ada larangan dari Pertamina untuk mengambil pelanggan yang

dibina oleh agen lain. Kita selalu sampaikan keluhan ke Pertamina karena

ada ketentuannya seperti itu tapi jika ditanya ketentuannya dituangkan di

pasal berapa, Terlapor XII tidak mengetahui; -----------------------------------

60.2.17 Terlapor XII tidak pernah tahu/dengar bahwa Pertamina memberikan

sanksi maupun bentuk sanksi yang diberikan kepada agen yang

mengambil alih pelanggan yang dibina agen lain. ------------------------------

60.3 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor XII, diperoleh


60.3.1 Terlapor XII jual LPG di harga Rp. 70.200,- Terlapor XII tidak ingat

ketika diminta untuk memverifikasi pernyataan bahwa pada Desember


S A L I N A N

2013 Terlapor XII sempat menjual di harga kisaran Rp. 77.100,- karena

hanya ikuti sesuai harga ketentuan Pertamina; ----------------------------------

60.3.2 Majelis Komisi meminta Terlapor XII menyusulkan kuitansi sebelum dan

setelah terjadinya kesepakatan. Kuitansi dari tahun 2010-November 2013

untuk melihat bagaimana Terlapor XII jual berdasarkan harga dari

Pertamina. Bisa diambil sampel dari beberapa kuitansi; -----------------------

60.3.3 Terkait rendahnya margin yang didapatkan oleh agen, Pertamina sudah

mempertimbangkan dalam SK Nomor 25. Namun Terlapor XII merasa

kurang. Karena omzet Terlapor XII adalah 2000 tabung per bulan,

keuntungan LPG 12 Kg untuk setahun hanya 10 juta rupiah setelah

dipotong gaji karyawan dan perawatan; ------------------------------------------

60.3.4 Margin yang diinginkan oleh pelaku usaha adalah sebesar-besarnya itupun

dapat dikenakan excessive profit. Harga dibatasi, kuota juga tidak bisa

ditambah. Jika kuota Terlapor XII ditambah maka bisa dapatkan

keuntungan lebih dari situ; ----------------------------------------------------------

60.3.5 Terlapor XII tidak hafal margin yang diperoleh dari harga Rp. 70.200.

Bahkan tidak ada untung untuk karyawan Terlapor XII karena keuntungan

penjualan LPG disubisidi dari keuntungan pupuk walaupun harga tebus

dari Pertamina di harga Rp. 65.300, lalu dijual Rp. 70.200; -------------------

60.3.6 Terlapor XII jual tabung LPG ukuran 3 Kg dengan harga Rp. 28.000.

Terlapor XII tidak jual LPG ukuran 50 Kg; --------------------------------------

60.3.7 Saat penyelidikan Investigator mendapatkan dokumen dari Terlapor XII,

terkait dokumen rekapitulasi gas 12 Kg tahun 2013 (dokumen rahasia

perusahaan); ---------------------------------------------------------------------------

60.3.8 Terlapor XII keberatan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah

diaudit secara keseluruhan untuk membuktikan apakah Terlapor XII

menjual dengan harga Pertamina/tidak. Terlapor XII keberatan keberatan

karena laporan keuangannya menyatu dimana LPG banyak disubsidi dari

pupuk; ----------------------------------------------------------------------------------

60.3.9 Investigator meminta Terlapor XII untuk menyampaikan fakta sesuai yang

sudah ditunjukkan di depan sidang sesuai dokumen. Terlapor XII

menyatakan dalam menjalankan usaha pupuk, setiap bulan banyak

diharuskan buat laporan bulanan di tingkat kios/petani. Karyawan

Terlapor XII sudah cukup sibuk untuk buat laporan tersebut jika sekarang

diminta laporan pembukuan; -------------------------------------------------------

60.3.10 Terlapor XII sebagai perusahaan keluarga sudah biasa diaudit. Tiap tahun

diaudit oleh BPK (eksternal auditor) namun tidak diserahkan kepada


S A L I N A N

Terlapor XII. Laporan yang diserahkan oleh Terlapor XII ke KPPU

merupakan hasil internal audit. Namun laporan yang diserahkan ke KPPU

hanya mengenai gas, sementara yang diminta oleh KPPU adalah laporan

konsolidasi keseluruhan seperti audit yang dilakukan oleh BPK, Laporan

tahunan yang dimiliki Terlapor XII dan internal audit sejak 2011-2013

sesuai periode penandatanganan (surat kesepakatan). Terlapor XII

keberatan karena membuka rahasia ‘dapur’. Biasanya logikanya dari hasil

keuntungan sudah bisa dilihat. Terlapor XII mempertanyakan kepentingan

KPPU melihat data dibuka karena omzet saya sudah dilihat; -----------------

60.3.11 Keterangan tentang harga, sesuai dokumen vide bukti C 219 Terlapor XII

menjelaskan bahwa seharusnya sesuai dengan fakta karena Terlapor XII

ikuti harga yang ditetapkan oleh Pertamina; -------------------------------------

60.3.12 Sebagai agen LPG 12 Kg dan juga 3 Kg dengan alokasi 2000 (dua ribu)

tabung, sudah diatur oleh Hiswana Migas bahwa setiap pembayaran biaya

transport termasuk bagi Terlapor XII hanya dilakukan melalui Hiswana

Migas. Agen 3 Kg tidak bisa menagih transport fee dari Hiswana Migas.

Terlapor XII juga tidak ingat apakah ada penagihan transport fee dari

Hiswana Migas; ----------------------------------------------------------------------

60.3.13 Terlapor XII tidak tahu persis apakah dari Hiswana ataukah dari anggota

via Hiswana yang mengajukan transport fee tapi yang Terlapor XII tahu

dari Pertamina, Terlapor XII rasa Hiswana Migas tidak ada kewenangan;

60.3.14 Terlapor XII tidak terlalu ingat apakah pada periode 2009, 2010, 2011

pendapatan Terlapor XII naik, turun ataukah naik-turun karena selama

tidak ada perubahan harga dari Pertamina maka baik bagi Terlapor XII; ---

60.3.15 Terlapor XII mengkonfirmasi pertanyaan dari Terlapor I, II, III, IV, IX,

XIII, XIV & XVI mengenai margin gas yang disubsidi dari pupuk; ---------

60.3.16 Terlapor XII pernah membaca laporan BPK periode 2011-2013, bahwa

Pertamina mengalami kerugian sebesar 7 (tujuh) triliun rupiah untuk

penjualan gas; -------------------------------------------------------------------------

60.3.17 Untuk ukuran tabung LPG 12 Kg, saat perolehan harga tebus adalah

sebesar Rp. 65.000 dan kemudian dijual dengan harga Rp. 70.200

Terlapor XVII menyatakan gross margin antara tebus dan jual adalah Rp.

10.000. Begitu pula ketika harga tebus adalah sebesar Rp. 119.000 maka

harga jual adalah Rp. 129.000. -----------------------------------------------------




S A L I N A N

60.4.1 Terlapor XII bergabung sebagai anggota Hiswana karena sebagai agen

Pertamina maupun pemilik SPBU maka tergabung sebagai anggota

Hiswana. Terlapor XII tidak pernah jadi pengurus Hiswana, hanya

anggota; --------------------------------------------------------------------------------

60.4.2 Terlapor XII baru tahu belakangan jika perkara ini terkait kesepakatan

penetapan harga jual LPG; ----------------------------------------------------------

60.4.3 Kenaikan BBM & UMK sebenarnya tidak pengaruh karena Terlapor XII

fokus di pupuk. Terlapor XII juga mengeluh tapi tidak pernah didengar.

Terlapor XII wanti-wanti kepada karyawan jangan sampai langgar

ketentuan dari Pertamina agar tidak berurusan dengan Kepolisian,

Kejaksaan; -----------------------------------------------------------------------------

60.4.4 Terlapor XII tidak tahu apakah seluruhnya pelaku usaha mengeluh, karena

biasanya membicarakan hal-hal yang bagi Terlapor XII merupakan suatu

keluhan. Sepertinya hampir semua pelaku usaha mengeluh dengan

kenaikan BBM & UMK. Biasanya kami sampaikan keluhan anggota ke

Pertamina tapi hanya sebatas ditampung, tidak ditindaklanjuti. --------------



60.5.1 Terlapor XII kadang diwakili oleh manajemen kadang oleh staff dalam

rapat Hiswana Migas; ---------------------------------------------------------------

60.5.2 Terlapor XII datang pada pertemuan yang diadakan di “Risol”.

Undangannya diterima melalui sms/fax dari Pertamina ke kantor.

Karyawan yang sampaikan ke manajemen; --------------------------------------

60.5.3 Terlapor XII lupa mengenai tempat pelaksanaan rapat yang membicarakan

mengenai diputuskannya kesepakatan kenaikan harga terkait kenaikan

BBM+UMK. Terlapor XII cuma ingat saat itu kita mengajukan usulan ke

Pertamina; -----------------------------------------------------------------------------

60.5.4 Terlapor XII hanya mendengarkan saja dan tidak termasuk yang

mengusulkan dalam rapat. Sebenarnya saat rapat kita sama-sama

mengeluh, namun karena namanya barang subsidi maka dijalankan saja

untuk kebutuhan masyarakat. Karena Terlapor XII fokusnya ke pupuk,

jadi LPG hanya sekedar dijalankan saja; -----------------------------------------

60.5.5 Pertemuan di Tamansari, Bumi Saung Galing Terlapor XII juga hadir tapi

tidak ingat mengenai hal-hal yang disampaikan dalam pertemuan di

Sawunggaling karena kami biasanya membicarakan banting membanting

harga di lapangan. Materinya diulang-ulang; ------------------------------------


S A L I N A N

60.5.6 Pertemuan di Cibeunying, Riung Panyileukan Terlapor XII juga hadir

tapu tidak tahu hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, karena

Terlapor XII biasanya datang terlambat dan mendekati jam makan siang.

Karena pembicaraannya hanya itu-itu saja; --------------------------------------

60.5.7 Terlapor XII mengatakan pembicaraannya hanya itu-itu saja lalu Terlapor

XII menandatangani kesepakatan tersebut karena menggantungkan

harapan siapa tahu disetujui Pertamina; ------------------------------------------

60.5.8 Terlapor XII tidak ingat apakah pada bulan Juli 2011 pernah ada

pertemuan; ----------------------------------------------------------------------------

60.5.9 Terlapor XII pernah rapat di Hiswana Migas sebagai anggota; ---------------

60.5.10 Terlapor XII tidak ingat pernah ikut rapat di Sawunggaling yang dihadiri

oleh Pak Manoveri dan Pak Hendra. Dalam rapat tersebut, Pak Manoveri

sebelum mengakhiri pertemuan ada statement, yaitu jangan memuat

kesepakatan yang melanggar hukum. Terlapor XII tidak ingat persisnya

namun kata tersebut tidak asing, sesuatu yang biasa mendapatkan arahan

demikian. Karena Terlapor XII jalankan usaha yang merupakan barang

subsidi dan biasa mendengarkan hal tersebut; -----------------------------------

60.5.11 Saat pertemuan, seingat Terlapor XII semuanya bebas berbicara dan tidak

ada yang melarang untuk berbicara. Tidak ada salah satu pihak yang vokal

untuk menggiring yang lain; --------------------------------------------------------

60.5.12 Isi dari pertemuan adalah tentang keluhan agen mengenai margin. Lalu

ada usulan untuk kenaikan harga kepada Pertamina. Terkait Surat

kesepakatan bersama harga, Terlapor XII menilai masih berupa usulan

yang akan disampaikan ke Pertamina. Terkait usulan tersebut, Terlapor

XII mengetahui tidak ada tindak lanjut berupa aturan yang dikeluarkan

oleh Pertamina. -----------------------------------------------------------------------


Terlapor XII, diperoleh keterangan sebagai berikut: ---------------------------------------

60.6.1 Terlapor XII baru menyadari menandatangani surat kesepakatan tersebut

karena setiap rapat Pertamina saya sering datang terlambat. Awalnya tidak

tahu menyimak itu rapat apa. Ingatnya saat kita mengajukan ke Pertamina

supaya harga di naikkan dan supaya margin lebih bagus. Karena sebagai

agen LPG kami rasakan margin kecil; ---------------------------------------------

60.6.2 Para pelaku usaha tidak pernah menetapkan harga diatas yang ditetapkan

Pertamina; ------------------------------------------------------------------------------

60.6.3 Terkait surat kesepakatan pada dokumen yang dimiliki oleh Investigator,

untuk Terlapor XII di tandatangani sendiri oleh Oky Hendrik Lumban


S A L I N A N

Gaol. Namun Oky Hendrik Lumban Gaol tidak ingat kapan maupun

tempatnya menandatanganinya, seingat Oky Hendrik Lumban Gaol,

tandatangan itu dilakukan beramai-ramai di satu tempat. Tidak ada

tekanan/sanksi jika tidak tandatangan; ---------------------------------------------

60.6.4 Dari keterangan beberapa terperiksa bahwa kesepakatan tersebut di

tandatangani secara backdate bahkan ada beberapa terperiksa yang

diantarkan dokumennya untuk ditandatangani; -----------------------------------

60.6.5 Ketika tandatangan surat kesepakatan, Terlapor XII tidak mendapatkan

copy; ------------------------------------------------------------------------------------

60.6.6 Saat tandatangan Terlapor XII datang telat. Pemahaman Terlapor XII isi

dari surat kesepakatan tersebut adalah usulan agen kepada Pertamina

supaya ada kenaikan harga; ---------------------------------------------------------

60.6.7 Selain usulan harga ada hal-hal lain yang diatur dalam kesepakatan harga

selain mengatur kesepakatan harga tabung 12 Kg, 50 Kg dan bulk.

Kesepakatan ini juga menyetujui hal sebagai berikut: dilarang beri diskon,

dilarang ambil alih pelanggan yang sudah dibina agen lain. Memang ada

larangan dari Pertamina untuk tidak boleh ambil alih pelanggan yang

sudah dibina agen lain. Oleh sebab itu kami sebut sebagai keluhan, dengan

harapan Pertamina mendengar keluhan. Bagi Terlapor XII khususnya

mengingat tiap rapat poinnya itu lagi-itu lagi; ------------------------------------

60.6.8 Poin mengenai larangan ambil alih pelanggan yang dibina oleh agen lain,

sudang sering dibicarakan oleh agen lain juga. Terlapor XII tidak pernah

coba memasarkan ke pelanggan yang dibina agen lain. Terlapor XII juga

tidak tahu ada agen lain yang ambil pelanggan yang dibina oleh agen lain.

Mungkin dari agen yang membinanya kurang, maka dia ambil saja; ---------

60.6.9 Saat tandatangan tidak ada intervensi/tekanan dari Hiswana karena bagi

Terlapor XII Hiswana hanya perkumpulan; ---------------------------------------

60.6.10 Terlapor XII menyatakan surat kesepakatan ditandatangani bersama-sama.

Pihak yang Terlapor XII ingat adalah muka-muka familiar yang hadir di

dalam ruangan pemeriksaan; --------------------------------------------------------

60.6.11 Tadi disampaikan bahwa Terlapor VIII surat kesepakatannya disampaikan

ke kantor, Terlapor XII tidak ingat melihat Pak Amar (Terlapor

VIII/Kopkar PGN) di pertemuan tersebut. ----------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IX (PT Kurnia Sari Rahayu), yang



S A L I N A N

61.1 Bahwa yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan Terlapor IX PT Kurnia

Sari Rahayu adalah Muji Waluyo yang menjabat selaku Wakil Direktur, yang

memperoleh kuasa dari Direktur Utama yaitu Meiyanti. -----------------------------

61.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor IX diperoleh keterangan sebagai

berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------

61.2.1 Terlapor IX didirikan pada 22 April 1995, bergerak di bidang penjualan

gas LPG 12 Kg. Pemegang saham yaitu Bapak Sukarno dan Ibu Mei

Yanti; ----------------------------------------------------------------------------------

61.2.2 Terlapor IX memiliki 12 (duabelas) orang pegawai; ---------------------------

61.2.3 Gudang LPG Terlapor IX terdapat di Jalan Rama, Bandung. -----------------

61.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor IX


61.3.1 Terlapor IX mengatakan, dahulu saat berdiri pada tahun 1995 belum ada

kuota dan masih sesuai kebutuhan. Namun sejak tahun 2011 Terlapor IX

memiliki kuota sebesar 14.000 (empat belas ribu) tabung. Sekarang kuota

berada pada kisaran 16.000-17.000 tabung; --------------------------------------

61.3.2 Wilayah pemasaran mencakup Bandung Raya. Selain itu juga menjual

LPG ke wilayah Kotamadya Bandung, Kab. Bandung Barat dan Cimahi; --

61.3.3 Jumlah sales point sekitar 40 (empat puluh) sales point dan juga ada

pengiriman ke sub agen; ------------------------------------------------------------

61.3.4 Sales point berlokasi tersebar di area Bandung Raya dan paling banyak

terletak di Kotamadya Bandung. Lokasi pengantaran konsumen yang

paling jauh dari gudang ada di wilayah Lembang dan Padalarang. Dari

gudang ke Padalarang jaraknya sekitar 12 (dua belas) km sedangkan jarak

dari Lembang ke Padalarang karena hanya 1 (satu) arah dan macet jadi

menempuh waktu 2 (dua) jam. -----------------------------------------------------

61.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor IX, diperoleh


61.4.1 Terlapor IX menjual harga sesuai standar mengikuti SK Pertamina yaitu

Rp 70.200. Bahwa aturan Pertamina tentang harga eceran terakhir hanya

sampai harga di gudang; ------------------------------------------------------------

61.4.2 Bahwa LPG juga dijual di gudang selain berjualan dengan cara

pengantaran. Untuk pengantaran, harga jual sesuai dengan harga dari

Pertamina. Sebagian kecil ada biaya transport, untuk penjualan yang lebih

dari harga Rp.70.200. Untuk penjualan langsung/antar langsung ke end

user jumlah tabungnya 5000 (lima ribu) tabung/bulan. Harga yang di jual

ke konsumen akhir yaitu Rp. 73.200, itupun karena ada ongkos pelayanan;


S A L I N A N

61.4.3 Bahwa masih ada sedikit keuntungan dengan harga jual yang ditetapkan

dari Pertamina sebesar Rp.70.200; ------------------------------------------------

61.4.4 Terhadap konsumen yang jauh, Terlapor IX menjual di harga Rp.71.200.

Atas kenaikkan Rp.1.000 tersebut dasar perhitungannya karena

pengeluaran bensin, itupun tidak dipaksakan kepada konsumen. Kepada

konsumen ditawarkan Rp.71.200, tapi jika konsumen tidak mau maka

dikembalikan lagi ke harga Rp.70.200. Itu untuk ke sales point. Biasanya

konsumen tidak mengeluh karena mengerti beban biaya yang Terlapor IX

tanggung; ------------------------------------------------------------------------------

61.4.5 Terkait kuitansi yang Terlapor IX tunjukkan di depan sidang mengenai

adanya variasi harga di Rp. 70.000, Rp.70.200, Rp.71.200 untuk ukuran

tabung 12 Kg, hal tersebut dijual untuk konsumen kategori sub agen/sales

point. Yang membedakan sehingga ada 3 (tiga) jenis harga jual tersebut

tergantung dari total yang dipesan dan jarak yang ditempuh, jika semakin

banyak maka harga lebih murah. Jika sedikit maka dikenakan harga

tertinggi; -------------------------------------------------------------------------------

61.4.6 Saat tahun 2013 awal, Terlapor jual harga di gudang Rp.70.200; ------------

61.4.7 Adalah kewajiban setiap agen untuk sesuaikan harga dari Pertamina, tapi

kenyataannya Terlapor IX tidak selalu menjual di harga Rp.70.200,

kadang di bawah. Jual harga diatas artinya melanggar ketentuan, namun

sanksi tidak pernah diberikan Pertamina kepada agen yang tidak sesuai

ketentuan. Terlapor IX mengatakan tidak tahu apakah ada agen lain yang

pernah diberikan sanksi karena menjual lebih dari Rp.70.200. ---------------



61.5.1 Latar belakang terbitnya surat kesepakatan bahwa margin yang agen

terima tidak mencukupi, ditambah adanya kenaikan BBM, UMK, onderdil

dan biaya operasioanal; -------------------------------------------------------------

61.5.2 Kesepakatan terkait ongkos angkut, bahwa pada tahun 2011 Terlapor IX

tahu ada kenaikan BBM dari media; ----------------------------------------------

61.5.3 Bahwa pada bulan April sudah diwacanakan untuk buat kesepakatan

harga; ----------------------------------------------------------------------------------

61.5.4 Pak Muji tidak ikut dalam pembuatan draft kesepakatan dan Pak Muji

mengatakan tidak tahu siapa yang buat surat kesepakatan harga ini,

mungkin dari pihak Hiswana yang buat draft tertulis sebelum jadi

kesepakatan. --------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N



61.6.1 Pak Muji tidak datang pada pertemuan di Risol; --------------------------------

61.6.2 Pak Muji tidak diberitahu oleh Ibu Mei kapan dan dimana rapat yang

beliau hadiri. Seingat Pak Muji, Ibu Mei hadir sekali dalam pertemuan dan

Pak Muji yang sebenarnya sering hadir hanya terakhir-terakhir ini setelah

2011. Namun beberapa Terlapor lain mengatakan bahwa Pak Muji sering

hadir di pertemuan Hiswana karena pada umumnya Pak Muji yang

mewakili. Artinya secara substansi Pak Muji paham betul yang

dibahasakan dalam kesepakatan tersebut; ----------------------------------------

61.6.3 Pada pertemuan Hiswana pertama kali di Sawunggaling, Pak Muji hadir.

Saat itu sudah diusulkan oleh agen tertentu soal kenaikan harga, namun

Pak Muji tidak ingat agen mana yang mengusulkan. Pak Muji tidak tahu

persis apakah pembicaraan di forum itu tertuang di dalam kesepakatan ini;

61.6.4 Bahwa pertemuan di Sawunggaling rapat di pimpin oleh Ibu Vera. Namun

keterangan berbeda disampaikan di BAP Penyelidikan bahwa Ibu Vera

tidak hadir pada rapat di Sawunggaling; ------------------------------------------

61.6.5 Terlapor IX menyatakan tidak beri usulan dalam rapat itu;--------------------

61.6.6 Pertemuan saat itu dihadiri oleh orang Pertamina yaitu Pak Hendra dan

Pak Manoveri. Terlapor IX mengaku tidak ingat statement yang dikatakan

oleh orang-orang Pertamina tersebut sebelum pertemuan di Sawunggaling

diakhiri terkait surat kesepakatan harga yaitu agar jangan membuat

kesepakatan yang melanggar hukum. Namun Terlapor IX mendengar

adanya pihak dari agen tertentu yang menolak diadakan kesepakatan

harga, yaitu Pak Indra dari Apigas Nasional; ------------------------------------

61.6.7 Pada pertemuan di Cibeunying Pak Muji hadir, kata sepakat terjadi disana.

Di situ adalah hari disepakati bukan di tandatangani karena belum ada

agen-agen lain yang tandatangan. Pak Muji mengatakan tidak ingat siapa

yang banyak usul dalam rapat tersebut dan penjelasan terkait kesepakatan

dari dimintakan persetujuan hingga disetujui oleh semua; ---------------------

61.6.8 Menurut keterangan Terlapor IX, Sekbid Hiswana Bandung menjadi

notulis rapat di Sawunggaling maupun di Cibeunying. Tapi, setiap habis

rapat tidak ada notulensi rapat dan anggota Hiswana pun tidak menerima

notulen tersebut; ----------------------------------------------------------------------

61.6.9 Bahwa Ibu Mei menanyakan kepada Pak Muji mengenai apa yang terjadi

di pertemuan dan hanya seputar penetapan harga. Bahwa sebelum terbit

surat dan akhirnya diminta tandatangan, ada kesepakatan di pertemuan


S A L I N A N

terlebih dulu sebelumnya namun Pak Muji tidak mengikuti pertemuan

berikutnya. ----------------------------------------------------------------------------


Terlapor IX, diperoleh keterangan sebagai berikut: ----------------------------------

61.7.1 Terlapor IX dalam hal ini turut serta menandatangani surat kesepakatan

harga; ----------------------------------------------------------------------------------

61.7.2 Bahwa Ibu Mei Yanti mengerti proses kesepakatan tapi tidak sampai

selesai mengikuti rapat dan tidak tandatangan. Surat diantar ke tempat

Terlapor IX; ---------------------------------------------------------------------------

61.7.3 Orang Hiswana Migas yang mengantarkan surat kesepakatan untuk

ditandatangani tersebut. Orang Hiswana datang bukan dalam bentuk

paksaan, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Artinya secara sadar

Dirut tandatangan karena sudah memahami kesepakatan sebelumnya; ------

61.7.4 Bahwa yang hadir menandatangani surat kesepakatan pada saat itu adalah

Direktur, Ibu Mei Yanti. Saat Ibu Mei tandatangan, Pak Muji

menyaksikan hanya sepintas namun setelahnya Ibu Mei tidak cerita apa-

apa karena surat kesepakatan tersebut langsung dikembalikan; ---------------

61.7.5 Bahwa Pak Muji sampaikan tidak pernah lihat secara langsung surat

kesepakatan harga, bahwa surat kesepakatan diantar oleh orang Hiswana

kepada Dirut PT Kurnia Sari Rahayu untuk ditandatangan. Terlapor IX

tidak mendapatkan copy-an/salinan pertinggal; ---------------------------------

61.7.6 Dari cerita Ibu Mei, Pak Muji hanya sepintas tahu bahwa itu adalah surat

kesepakatan harga tapi tidak tahu isi dari surat kesepakatan tersebut dan

mengenai dasar jual di harga Rp.71.200 apakah berdasarkan surat

kesepakatan tersebut/tidak; ---------------------------------------------------------

61.7.7 Langkah yang ditempuh oleh Terlapor IX setelah penandatangan surat

kesepakatan tersebut adalah tetap melaksanakan harga sesuai Pertamina

karena Terlapor IX menganggap itu hanya berupa pengajuan ke

Pertamina. Namun hingga terakhir tidak ada kabar, maka Terlapor IX

tetap jual di harga Rp.70.200. ------------------------------------------------------

61.8 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor IX adalah

sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------

61.8.1 Terlapor IX bergabung di Hiswana Migas sejak berdiri pada tahun 1995; --

61.8.2 Menurut keterangan Terlapor IX, bisa ada penambahan kuota melalui

mekanisme permintaan pasar; ------------------------------------------------------


S A L I N A N

61.8.3 Bahwa selama ini distribusi yang dilakukan berlangsung baik dan ada

peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan tersebut menyebabkan

adanya penambahan kuota; ---------------------------------------------------------

61.8.4 Peningkatan kuota dari 14.000 (empat belas ribu) tabung ke 17.000 (tujuh

nelas ribu) tabung terjadi mulai tahun 2011; -------------------------------------

61.8.5 Terlapor IX menjual tabung LPG ukuran 12 Kg dan tidak menjual LPG

ukuran 3 Kg, 50 Kg dan bulk; ------------------------------------------------------

61.8.6 Agen lain yang jadi pesaing Terlapor IX di wilayah sekitar gudang dengan

radius 1 (satu) km hanya 1 (satu), yaitu PT Tirta Gangga Tama; -------------

61.8.7 Bahwa yang punya kewenangan untuk menetapkan harga jual gas di

perusahaan adalah Direktur, Ibu Mei Yanti; -------------------------------------

61.8.8 Ketika ada kenaikan BBM, perusahaan Terlapor IX mengatakan tidak

sampai merugi, tetapi keuntungannya berkurang; -------------------------------

61.8.9 Salah satu butir di dalam perjanjian tersebut adalah adanya pelarangan

mengambil alih pelanggan yang sudah dibina agen lain. Keterangan

Terlapor IX yaitu tidak pernah menjual kepada sub agen diluar sub agen

yang Terlapor IX bina; --------------------------------------------------------------

61.8.10 Terlapor IX tidak berminat melebarkan sayap dengan mencari sub agen

lain karena sudah diatur Pertamina. Pertamina juga yang mengatur dan

menentukan alokasi kuota jumlah tabung; ---------------------------------------

61.8.11 Bahwa Terlapor IX pernah mendengar cerita agen lain yaitu Arias Mas

yang mengambil alih sub agen yang dibina Terlapor IX. Selain itu sekitar

tahun 2011 Apigas Nasional mengambil alih sub agen yang dibina

Terlapor IX dan yang dilakukan oleh Terlapor IX karena harga jual yang

diberikan Apigas dibawah harga Rp.70.200. maka dilepas; -------------------

61.8.12 Terlapor IX melakukan upaya protes ke Hiswana hanya kepada checker,

bagian lapangan orang Pertamina yang suka mengecek. Alasan lapor ke

Pertamina karena pelanggan diambil. Jumlah agen yang Terlapor IX

miliki ada 40 (empat puluh), tapi minus 1 (satu) yang diambil oleh

Apigas. Bahwa pada 2011 Apigas ambil alih konsumen/sales point

Terlapor IX sehingga ketika diambil maka alokasinya berkurang; -----------

61.8.13 Bahwa karena alokasi sudah ditentukan, asumsinya adalah ada larangan

mengambil alih sub agen yang sudah dibina agen lain. Selama ini tidak

ada sanksi yang dilakukan Pertamina terkait tindakan tersebut; --------------

61.8.14 Terlapor IX mengatakan ada penambahan alokasi di tahun 2013, dasar

disetujuinya penambahan alokasi tersebut adalah meningkatnya penjualan

di tempat yang langsung ambil di gudang; ---------------------------------------


S A L I N A N

61.8.15 Terlapor IX diwajibkan lapor ke Pertamina cukup berdasarkan kuota

habis dan tidak ada pelaporan harga ke Pertamina akan setiap tabung yang

terjual; ---------------------------------------------------------------------------------

61.8.16 Bahwa Terlapor IX mengetahui setelah terjadinya kasus ini, saat

pertemuan di Hiswana yang dihadiri oleh Pak Medi dan Pak Muji ada

pembicaraan dibentuknya tim hukum. --------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI (PT Arias Mas), yang pada



Pemeriksaan Terlapor VI PT Arias Mas, diperoleh keterangan sebagai berikut: --

62.1.1 Yang memberikan keterangan adalah Sdr. Mulyadi yang menjabat sebagai

Direktur PT Arias Mas; -------------------------------------------------------------

62.1.2 Tupoksi Sdr. Mulyadi adalah bertanggung jawab dalam kegiatan

operasional. Terlapor VI membeli LPG ke Pertamina kemudian setelah

mendapat DO, melakukan penebusan ke SPPBE, lalu membawa ke

gudang kemudian disalurkan ke sales point. -------------------------------------

62.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor VI diperoleh keterangan sebagai

berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------

62.2.1 Terlapor VI berdiri sejak tahun 1984, dan mendapat persetujuan resmi

sebagai agen resmi LPG 12 dan 50 Kg pada tahun 1988; ----------------------

62.2.2 Susunan Pengurus perusahaan terdiri dari Sdr. Cepi sebagai Komisaris,

Sdr. Entang sebagai Direktur Utama, dan Sdr. Mulyadi sebagai Direktur; --

62.2.3 Terlapor VI bergerak di bidang agen LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg, tapi

tidak menjadi agen LPG 3 Kg. ---------------------------------------------------

62.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor VI


62.3.1 Kuota yang diperoleh Terlapor VI adalah 20.000/tabung, saat ini

25.000/tabung; ------------------------------------------------------------------------

62.3.2 Terlapor VI menjual seluruh LPG 12 Kg ke sales point, dan tidak menjual

ke end user; ---------------------------------------------------------------------------

62.3.3 Jumlah sales point Terlapor VI berjumlah 187 (serratus delapan puluh

tujuh), yang seluruhnya berada di wilayah Bandung Raya;--------------------

62.3.4 Setelah menebus ke SPPBE, Sebesar 60% LPG dijual ke sales point, dan

40% di bawa ke gudang; ------------------------------------------------------------

62.3.5 Jarak dari SPPBE ke gudang adalah 5 (lima) km (terdekat) sampai 15

(lima belas) km (terjauh); -----------------------------------------------------------


S A L I N A N

62.3.6 Sejumlah 20 (dua puluh) sales point berada dalam radius terjauh yaitu di

atas 60 (enam puluh) km dari gudang, sedangkan jarak terdekat dari

gudang ke sales point adalah 5 (lima) km; ---------------------------------------

62.3.7 Mekanisme distribusi adalah agen sebelum mengambil LPG dari SPPBE,

membayar tabung, kemudian setelah mengambil di SPPBE, truk

membawa LPG ke sales point dan gudang; --------------------------------------

62.3.8 Terlapor VI pernah memasuki wilayah Sumedang, tapi sudah tidak lagi

karena sudah memiliki SPBU dan menyalurkannya ke sana. -----------------

62.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor VI, diperoleh


62.4.1 Harga jual langsung dari gudang adalah Rp. 70.200,-; ------------------------

62.4.2 Harga jual untuk sales point pada radius di atas 60 (enam puluh) km

adalah Rp. 71.200,-; Angka tersebut merupakan hasil negosiasi dengan

sales point; ---------------------------------------------------------------------------

62.4.3 Harga jual jika sales point mengambil langsung di gudang adalah Rp.

69.200,- berdasarkan negosiasi dengan sales point, dikurangi Rp. 1000,-

sebagai pengganti ongkos angkut; ------------------------------------------------

62.4.4 Sebelum ada kesepakatan, harga tersebut di atas sudah digunakan oleh

Terlapor VI; --------------------------------------------------------------------------

62.4.5 Pada periode tahun 2009-2013, pendapatan Terlapor VI atas LPG 12 Kg

mengalami peningkatan. Terlapor VI mendapatkan kuota dan tebus

seluruhnya, bahkan ada yang melebihi kuota, Terlapor VI pasarkan ke

ternak ayam yang sebelumnya menggunakan LPG 3 Kg, Terlapor VI

tawarkan dan mereka (peternak ayam) menerima; -----------------------------

62.4.6 Pada periode tahun 2009-2013, Pertamina tidak pernah menetapkan harga

eceran tertinggi; ---------------------------------------------------------------------

62.4.7 Harga eks gudang adalah harga yang dijual di gudang agen; -----------------

62.4.8 Terlapor VI menyatakan tidak pernah melaksanakan isi dari kesepkatan

harga tersebut; -----------------------------------------------------------------------

62.4.9 Menurut Terlapor VI, yang dibayar oleh pembeli adalah harga. Harga

adalah harga pokok ditambah keuntungan, yang di dalamnya sudah

termasuk biaya angkut. Untuk harga yang diberikan kepada sales poin

tidak dapat dinaikkan, maka kami sebutkan sebagai biaya angkut agar

sales poin dapat menerima; -------------------------------------------------------

62.4.10 Terlapor VI menentukan biaya angkut sendiri karena kalau harus

menemui Kementerian Perhubungan untuk mengetahui patokan harga

tersebut tentu memakan waktu. ---------------------------------------------------


S A L I N A N



62.5.1 Latar belakang munculnya kesepakatan adalah berasal dari keluhan rekan-

rekan sesama agen. Melalui diskusi internal dengan anggota Hiswana

Migas, keluhan disampaikan yaitu bisnis kami ini kecil sedangkan harga

barang naik, apalagi kami harus melakukan pengantaran maka biaya

menjadi lebih mahal lagi dan mengurangi margin. Konsep awalnya adalah

untuk penambahan biaya angkut; --------------------------------------------------

62.5.2 Angka-angka dalam surat kesepakatan harga muncul dari hasil diskusi

bersama; -------------------------------------------------------------------------------

62.5.3 Sebelum adanya surat kesepakatan harga, tidak ada kesepakatan tidak

tertulis yang menyatakan bahwa seluruh anggota menyepakati secara

lisan; -----------------------------------------------------------------------------------

62.5.4 Telapor VI tidak mengetahui siapa agen yang memberikan informasi

bahwa ada kenaikan UMK dan UMR, dari dari variabel ongkos angkut.

Terlapor VI mengetahui hal tersebut hanya dari Sdri. Vera.-------------------


para anggota Hiswana Migas LPG 12 Kg, diperoleh keterangan sebagai berikut: ----

62.6.1 Terlapor VI tidak ingat berapa kali pertemuan Hiswana Migas yang

diikuti, antara lain dilaksanakan di Kantor Hiswana Migas, The Palem dan

Panyileukan; --------------------------------------------------------------------------

62.6.2 Yang memimpin rapat biasanya Sdri. Vera atau Sdri. Tetty. Terlapor VI

tidak ingat siapa yang memimpin rapat di Panyileukan; -----------------------

62.6.3 Yang mengirim undangan adalah Sdri. Vera atau Hiswana Migas; ----------

62.6.4 Pada saat rapat, tidak ada salah satu pihak yang melarang berbicara karena

hak anggota sama; -------------------------------------------------------------------

62.6.5 Dari setiap pertemuan yang dihadiri, tidak ada tekanan yang diberikan dari

satu agen ke agen lain; --------------------------------------------------------------

62.6.6 Terlapor VI mendengar dan mengetahui siapa yang mengusulkan adanya

kesepakatan harga; -------------------------------------------------------------------

62.6.7 Terlapor VI tidak ingat apakah ada yang menyampaikan kesepakatan ini

dilarang oleh UU, yang diingat adalah pembicaraan tersebut muncul

setelah masalah ini muncul yaitu di The Palem dan Panyileukan yang

disampaikan oleh Sdr. Indra; -------------------------------------------------------

62.6.8 Menurut Terlapor VI, rapat mengenai kesepakatan harga dilakukan di

Kantor Hiswana Migas sekitar bulan Juni 2011. Jika Sdri. Vera tidak

hadir, maka yang memimpin rapat adalah Sdri. Tetty. Beberapa hari


S A L I N A N

setelah kesepakatan di Hiswana Migas, Sdr. Memet menelepon bahwa ada

surat kesepakatan yang harus ditandatangani; -----------------------------------

62.6.9 Proses kesepakatan ini diambil setelah beberapa rapat melalui diskusi,

lebih kurang 5 kali pertemuan dan pertemuan kelima dilakukan di Kantor

Hiswana Migas. Menurut Terlapor VI, kesepakatan tersebut sah ketika

terjadi pertemuan di Hiswana Migas; ---------------------------------------------

62.6.10 Terlapor VI menyatakan surat kesepakatan ini tidak pernah ditunjukkan

pada pertemuan di Cibeunying. ----------------------------------------------------


Terlapor VI, diperoleh keterangan sebagai berikut: ------------------------------------

62.7.1 Terlapor VI tidak mengetahui siapa yang membuat surat kesepakatan

harga; ----------------------------------------------------------------------------------

62.7.2 Surat Kesepakatan Harga ditandatangani oleh Terlapor VI di Kantor

Hiswana Migas. Pada saat itu ada Sdr. Memet. ---------------------------------

62.8 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor VI adalah

sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------

62.8.1 Terlapor VI merasa kaget ketika tahun 2013 ada informasi bahwa terdapat

masalah menyangkut kesepakatan harga, hal tersebut disampaikan oleh

Sdri. Vera. Pada pertengahan tahun 2014, Terlapor VI dipanggil oleh

Investigator untuk memberikan keterangan. Terlapor VI merasa kecewa

karena awalnya tidak bermaksud untuk membuat kesepakatan harga tetapi

terkait biaya angkut yang akhirnya berbuntut panjang. Terlapor VI tidak

mengerti bahwa kesepakatan harga melawan UU, tidak ada unsur

kesengajaan; --------------------------------------------------------------------------

62.8.2 Terlapor VI menyatakan tidak menjalankan isi surat kesepakatan karena

surat tersebut tidak diedarkan sehingga Terlapor VI tidak mengganggap

bahwa kesepakatan tersebut ada; --------------------------------------------------

62.8.3 Terlapor VI menyatakan bahwa fakta harga yang diberlakukan Terlapor

VI persis sama dengan harga dalam surat kesepakatan ini merupakan fakta

kebetulan tidak menjadikan surat kesepakatan ini sebagai acuan; ------------

62.8.4 Menurut Terlapor VI tidak terdapat perjanjian antara agen dengan sub

agen terkait larangan agar tidak mengambil dari agen lain; -------------------

62.8.5 Kesepakatan harga yang dibuat tanggal 21 Juli 2011 karena kami tidak

mengetahui bahwa hal tersebut melanggar UU, sebenarnya yang dimaksud

dengan kesepakatan tersebut adalah tambahan ongkos angkut; ---------------

62.8.6 Selama ini kami selalu bersikap kooperatif baik ketika penyelidikan

maupun saat sidang; -----------------------------------------------------------------


S A L I N A N

62.8.7 Atas dasar tersebut kami mohon dengan hormat dan hati yang tulus

kepada Majelis Komisi agar kiranya Terlapor VI dibebaskan dari segala

bentuk sanksi. Kami percaya Majelis Komisi dapat membuat keputusan

yang seadil-adilnya. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang

kurang berkenan. ---------------------------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XV (PT Guna Bumi Utama) yang


63.1 Bahwa yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan Terlapor XV PT Guna

Bumi Utama adalah H. Endang Sunarya yang menjabat selaku Direktur Utama

dengan didampingi oleh Ali Budiman yang menurut H. Endang Sunarya lebih

mengetahui teknis terkait perkara ini. Keterangan Ali Budiman adalah sebagai

Terlapor XV. Ali Budiman mulai mengikuti kegiatan di Terlapor XV sejak Akhir

Januari 2011 dimana Ali Budiman diajak oleh H. Endang Sunarya yang merupakan

Bapak Mertua di Sawunggaling. Berikut-berikutnya Ali Budiman mendominasi

hadir di rapat-rapat, sedangkan H. Endang Sunarya hanya 1-2 kali. Walaupun

demikian Ali Budiman selalu menyampaikan setiap isi rapat kepada H. Endang

Sunarya; ------------------------------------------------------------------------------------------

63.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor XV diperoleh keterangan sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

63.2.1 Terlapor XV berdiri pada Desember 2001 dengan personil yang juga

merupakan anak-menantu berjumlah 5 (lima) orang serta supir dan kenek,

juga ada penjaga gudang; -----------------------------------------------------------

63.2.2 Bidang usaha Terlapor XV adalah transportir dan elpiji. Keduanya tidak

berjalan begitu mulus karena Terlapor XV adalah perusahaan yang

terakhir didirikan. Awalnya Terlapor XV kalah pamor seperti contohnya

yang dominan disini Limas Raga karena yang pertama dan masyarakat

sudah percaya. Pertamina memisahkan disini dimana segel crap tabungnya

ada yang kuning, hijau, sedangkan Terlapor XV dapat yang hitam. Dalam

bersaing Terlapor XV tetap kalah pamor. Terlapor XV masih bertahan

sampai sekarang, mungkin karena dari tahun 2011 sudah dimandatkan

penuh kepada anak menantu. adanya perbedaan warna segel pada tabung

menunjukkan identitas masing-masing perusahaan; ----------------------------

63.2.3 Selain ukuran 12 Kg, Terlapor XV jual ukuran 3 Kg juga. Khusus LPG

ukuran 50 Kg sempat ada tapi tidak berjalan, akhirnya berhenti. Terlapor

XV tidak jual LPG ukuran Bulk. Selain bisnis LPG, Terlapor XV juga


S A L I N A N

transporter dan memiliki usaha SPBU yang berlokasi di Cibaduyut depan

TVRI dengan menggunakan perusahaan yang berbeda. ------------------------

63.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor XV


63.3.1 Pada juni 2006 di perjanjian Pertamina baru mulai usaha LPG 12 Kg.

Terlapor XV diberi alokasi sebesar 8000 (delapan ribu) tabung waktu itu; -

63.3.2 Pertama berdiri Terlapor XV mendapat 8000 (delapan ribu) tabung akan

tetapi setelah dijalankan oleh H. Endang Sunarya kuota tersebut ternyata

turun hingga 3000 (tiga ribu) tabung untuk itu akhirnya dipegang oleh

anak menantu hingga naik menjadi 3500 (tiga ribu lima ratus) tabung.

Terlapor XV punya showroom di Ahmad Yani untuk menunjang

kelancaran. Terlapor XV juga punya 22 (dua puluh dua) sales

point/pangkalan. Terlapor XV memohon kepada Pak Manoveri dan Pak

Hendra (Pertamina) untuk meminta lagi kuota dikembalikan kembali

kuota yang awal yang berjumlah 8000 (delapan ribu) tabung. Penambahan

tersebut diberikan secara bertahap dimulai dari 1000 (seribu) tabung, lalu

minggu berikutnya ditambah lagi akhirnya hingga sampai 8000 (delapan

ribu) tabung. Setelah 8000 (delapan ribu) tabung, sekarang menurun lagi

karena sepengetahuan Terlapor XV setelah lebaran LPG 3 Kg banyak

yang di drop-ing (ditarik) oleh Pertamina. Pasaran membludak dan agak

sulit dicari. Dampaknya 12 Kg semakin parah dan akibatnya alokasinya

sekarang menurun jadi 6000 (enam ribu) tabung; -------------------------------

63.3.3 Terlapor XV menyampaikan di persidangan bahwa dari 22 (dua puluh

dua) pangkalan saya terambil 6 (enam) hingga terjadi penurunan. 4

(empat) pangkalannya pindah ke PT Apigas. 1 (satu) pangkalan Terlapor

XV beralih ke PT Limas Raga dan 1 (satu) lagi ke PT Griya. Tapi

Terlapor XV tidak merasa perlu lapor ke Hiswana ataupun Pertamina

karena Terlapor XV berpikir rezeki sudah diatur Yang Kuasa.

Kenyataannya begitu pangkalan XV beralih maka perusahaannya PT

Apigas menjadi besar; ---------------------------------------------------------------

63.3.4 Dari 22 (dua puluh dua) sales point, 6 (enam) diambil pesaing. Ada

dokumen dari Kuasa Hukum Terlapor I yang salah satu isinya menyatakan

larangan dari Pertamina untuk ambil alih pelanggan lain. Investigator

harus cek ulang apakah suratnya masih berlaku/sudah dicabut. Terlapor

XV menyatakan jika dilihat suratnya tahun 2004, sementara Terlapor XV

baru masuk pada tahun 2006; ------------------------------------------------------


S A L I N A N

63.3.5 Terkait 4 (empat) sales point yang diambil oleh Apigas, posisinya sekitar

markas Apigas. Yang diambil Limas juga dekat dengan gudang Limas.

Saat itu Terlapor XV tidak terlalu menyesali karena saat itu Terlapor XV

susah barang. Yang masih misterius hingga saat ini adalah langkanya

barang hingga pernah meminta kepada agen lain. Contohnya ke Bu Tetty,

Pak Indra dengan harga Rp. 68.000; ----------------------------------------------

63.3.6 Terlapor XV tidak memiliki kompetitor selain PT Limas karena outlet

Terlapor XV berdekatan dengan PT Limas; -------------------------------------

63.3.7 Penagihan transport fee tidaklah harus melalui Hiswana Menurut hemat

kami sebenarnya bisa sendiri, tapi etika kami harus menghargai sesama

teman atau kebersamaan. Karena berdirinya Hiswana Migas adalah

sebagai perpanjangan tangan dari Pertamina. ------------------------------------

63.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor XV, diperoleh


63.4.1 Harga tebus 12 Kg ke Pertamina adalah sekitar Rp. 65.000. Ketika harga

tebus sejumlah sekian Terlapor XV mengetahui bahwa Pertamina buat

hitung-hitungan hingga direkomendasikan ke agen yaitu Rp. 70.200; -------

63.4.2 Terkait harga yang ditetapkan Pertamina, maka pelanggan malah beralih

ke pangkalan lain. Terlapor XV sebutkan punya 22 (dua puluh dua)

pangkalan, dan bersisa 16 (enam belas). Penolakan sales point tidak

semata-mata karena karena ada tawaran dari Apigas dan Griya. Mungkin

dengan Apigas semata-mata masalah harga. Dengan yang lain karena

Terlapor XV tidak bisa memenuhi, tidak tepat waktu lalu diambil Griya.

Profil bisnis LPG 12 Kg masih misterius, kadang susah barangnya. Yang

di Jl. Kol. Masturi pangkalan Terlapor XV diambil alih Griya dan tidak

mau balik lagi ke Terlapor XV; ----------------------------------------------------

63.4.3 Harga paling murah yang diberi ke agen biasanya Terlapor XV jual

dibawah Rp. 70.200 yaitu di kisaran Rp. 68.000 mengingat lokasi gudang

yang ditengah persawahan. Jika di lingkungan konsumen pun maka

Terlapor XV di kelas konsumen 3 Kg. Pertamina mewajibkan Terlapor

XV punya gudang disana dan menjual harga yang ditetapkan yaitu Rp.

70.200. Dari lokasi outlet Terlapor XV ada pesaing yaitu Limas, berjarak

sekitar 50-60 meter dengan tampilan lebih menarik. Jika Terlapor XV jual

harga dari Pertamina maka tidak akan laku. Dengan barang yang sama dan

kualitas yang sama, namun pelayanannya berbeda maka Terlapor XV

tidak bisa bersaing. Sebab itu kami turunkan harga hingga lebih murah

Rp. 1.000-2.000; ---------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

63.4.4 Terlapor XV juga ada jual diatas harga Rp. 70.200 yaitu di harga Rp.

75.000 karena yang membelinya adalah perusahaan, maka ada resiko

peminjaman tabung dan Terlapor XV harus sanggup jam berapapun

mereka minta maka Terlapor XV harus siap. Kejadian tersebut terjadi

dalam kurun waktu tahun 2011-2012; --------------------------------------------

63.4.5 Ketika harga tebus Rp. 65.636 dan Bapak jual di Rp. 68.200 Terlapor XV

masih untung walau sedikit. Terlapor XV memandang untung bukan dari

satu sisi saja, tapi dari subsidi silang penjualan lain untuk saling menutupi;

63.4.6 Walau masih untung Terlapor XV hadir pada rapat di Saung Galing seolah

ada keadaan genting untuk naikkan harga, karena menganggap Pertamina

adalah mitra dari Terlapor XV; ----------------------------------------------------

63.4.7 Terlapor XV tidak tahu mengapa ada perbedaan kuota dengan Apigas

selaku pemain baru karena kuota adalah domain dari Pertamina, tentang

bagaimana dan mengapa Apigas dapat lebih besar/kecil; ----------------------

63.4.8 Yang menyebabkan ada perbedaan kuota dan yang menjadi pendukung

kuota untuk ditambahkan, khusus mengenai Apigas Terlapor XV tidak

tahu. Namun karena awalnya alokasi Terlapor XV saja sudah 8000

(delapan ribu) tabung dengan demikian Terlapor XV minta ke Pak

Manoveri untuk kembalikan alokasi kepada Terlapor XV. Bisa jadi

kepada agen yang lain juga berlaku demikian; ----------------------------------

63.4.9 Terlapor XV kalah bersaing di servis untuk Griya Putra dan Limas,

sementara itu dengan Apigas, Terlapor XV kalah saing dari segi harga.

Adapun kronologisnya adalah awalnya Terlapor XV tawarkan Rp. 70.200,

konsumen tidak mau. Lalu Terlapor XV tawarkan ke Rp. 69.000,

konsumen masih tidak mau hingga akhirnya jatuh di harga Rp. 68.000.

Jika dijual hanya Rp. 70.000, pendapatan Terlapor XV bukan hanya turun

tapi juga mati;-------------------------------------------------------------------------

63.4.10 Alokasi dari GBU pada tahun 2011, ada kenaikan setelah dipegang oleh

Pak Ali Budiman sementara ada 4 (empat) pangkalan yang diambil oleh

Terlapor XV. Pada 2011 Terlapor XV tidak ada penyusutan bahkan naik.

Posisi pola dagang akhirnya Terlapor XV ikuti pola Terlapor XVII. Jika

Terlapor XVII jual di harga Rp. 68.000 maka Terlapor XV jual di harga

Rp. 67.000. Jadi sebenarnya perang harga. ---------------------------------------



63.5.1 Hal menarik bahwa di satu sisi Terlapor XV marah dengan perilaku

Terlapor XVII namun di satu sisi setuju dengan alur berpikirnya Terlapor


S A L I N A N

XVII hingga mengikuti pola berjualan Terlapor XVII. Dari persidangan

juga ditemukan, mayoritas Terlapor mengatakan tidak perlu menaikkan

harga karena cenderung jual harga dibawah Rp. 70.200. Hiswana Migas

merasa perlu untuk mengumpulkan anggota secara berulang-ulang untuk

membicarakan kenaikan harga walaupun sebenarnya mayoritas tidak

setuju untuk menaikkan harga karena buat kami dan menurut nurani

Terlapor XV adalah simalakama. Tidak ditebus salah dan bisa dikurangi

alokasi oleh Pertamina. Jika ditebus maka kami rugi. Seandainya tidak

terjadi perang harga dan taat pada ketentuan dari Pertamina maka tidak

ada masalah. Awal mulanya karena adanya perang harga; --------------------

63.5.2 Pada Juli ketika ditandatanganinya kesepakatan, tidak semua lokasi terjadi

perang harga. Oleh sebab itu harga jual yang diberlakukan oleh Terlapor

XV ada yang di harga Rp. 70.000, Rp. 71.000 bahkan harga Rp. 75.000

karena tergantung lokasi. Sebenarnya jika tidak ada yang melenceng dari

harga Rp. 70.200 maka masih sehat. Wacana Hiswana Migas saat itu

berulang kali adakan rapat untuk naikkan harga dikarenakan permohonan

kenaikan harga tidak dinaikkan semua. Yang butuh maka silakan saja,

yang tidak butuh ya bersyukur. Karena kenyataan di lapangan berbeda dan

kepentingan perusahaan berbeda maka Terlapor XV tidak ikut, lainnya

mau ikut silakan; ---------------------------------------------------------------------

63.5.3 Pihak yang serius ingin menaikkan harga selain Pak Candra dari sisi

ekonomi tentunya pemain besar juga. Pak Candra memang siap dengan

detil hitungan. Pihak lain bukan mendukung tapi ada semacam tepo seliro.

Disini Pak Candra sudah lama dalam pengalaman. Terlapor XV sudah

mengakui mengikuti Pak Candra karena sudah senior dalam berbisnis.

Selain Pak Candra jika kita bertemu pasti ada masalah, contoh setiap

kenaikan BBM. Seringkali dibicarakan bagaimana kiat-kiat dari yang

sukses dan mengalir saja jadi pembicaraan yang enak untuk diomongkan; -

63.5.4 Selain PT Limas perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan

besar adalah PT Apigas dan PT Arias. --------------------------------------------



63.6.1 Terlapor XV menghadiri pertemuan di Cibeunying dimana disitu ada pro

kontra, antara lain seperti Terlapor XV yang ingin ada perbaikan dari segi

margin, keuntungan. Di satu sisi ada juga yang kontra. Rapat di

Cibeunying ramai karena Pak Indra Apigas ngambek dan walkout.

Terlapor XV mengambil posisi mengamati dan menganggap Pak Indra


S A L I N A N

Apigas adalah benar. Lalu setelahnya Terlapor XV ikut rapat di Hiswana,

namun yang pertemuan di Hiswana samar. --------------------------------------

63.6.2 Terlapor XV paling ingat dengan jelas pertemuan di Saung Galing karena

suasana jadi ”hangat” karena terus terang Terlapor XV merasa terdzolimi

dengan kehadiran PT Apigas yang baru datang tapi perusahaannya

langsung besar. Dibandingkan dengan Terlapor XV yang sudah lebih dulu

ada. Karena ada kejadian seperti itu maka Terlapor XV bahas termasuk

minta bantuan ke Pertamina apakah bisa diaturkan; ----------------------------

63.6.3 Terlapor XV samar mengenai isi/poin-poin di surat kesepakatan yang

dibahas di Cibeunying selain masalah pendatang baru yang langsung

melesat; -------------------------------------------------------------------------------

63.6.4 Forum di Cibeunying membicarakan masalah mengenai caplok-

mencaplok agen dan kenaikan harga yang berimbas pada keperluan kita

tapi detilnya Terlapor XV tidak ingat lagi; ---------------------------------------

63.6.5 Ada hitungan detil di Bumi Sawunggaling yang disampaikan bahwa ada

terjadi kenaikan upah kerja, lalu kenaikan BBM dan berimbas pada biaya

operasional kita. Hitungan Terlapor XV hanya sederhana saja jika masih

untung maka masih bisa jalan. Pak Candra dari Limas Raga mungkin

punya pengalaman dalam hal hitungan bisnis jadi kita tebus dari

Pertamina berapa, harga jual di gudang ditetapkan berapa, selanjutnya dari

pangkalan dan end user berapa. Jadi beliau punya draft hitung-

hitunganannya berapa;---------------------------------------------------------------

63.6.6 Kaitan antara hitungan yang disampaikan oleh Pak Candra (Limas Raga)

dengan yang direkomendasikan oleh Pertamina kemungkinan dikarenakan

sedemikiannya harga Pertamina diprotes oleh Pak Candra tapi masing-

masing perusahaan punya siasat untuk tetap eksis dan kalau bisa lebih

maju; -----------------------------------------------------------------------------------

63.6.7 Terlapor XV menyatakan tidak ikut hitung-hitungan Limas ketika

ditanyakan mengenai apakah pertemuan di Saung Galing membicarakan

bahwa harga jadi sekian; ------------------------------------------------------------

63.6.8 Terlapor XV tidak peduli detail hitungan yang tertuang di surat

kesepakatan berdasarkan hitungan yang dilakukan Limas atau tidak

karena Terlapor XV mengambil posisi sebagai pengamat lam pertemuan.

Selain itu jika Terlapor XV ikut harga Pertamina maka usaha Terlapor XV

bisa “mati”. Ketika jual dengan harga Rp. 70.200 dari harga Pertamina

Terlapor XV malah susah menjual karena kenyataannya bisa jual dibawah

harga itu;-------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

63.6.9 Di Bumi Saung Galing belum ada bentuk surat kesepakatan seperti yang

ditunjukkan Investigator. Terlapor XV lupa persisnya di Cibeunying

apakah sudah muncul draft kesepakatan seperti ini, hanya lihat ada kertas-

kertas tapi sepertinya itu kertas hitungan Pak Candra; -------------------------

63.6.10 Pertemuan di Hiswana Migas pada bulan Juni. ----------------------------------

63.7 Rapat di Saung Galing dipimpin oleh Pak Manoveri, Ibu Vera lalu Bu Tetty dengan

suaminya Pak Medi. Biasanya yang mengendalikan forum dalam rapat adalah

Kabid: -------------------------------------------------------------------------------------------

63.7.1 Terlapor XV tidak ingat detail yang pimpin Rapat di Cibeunying, tapi

kebiasaan yang memimpin adalah Kabid; ----------------------------------------

63.7.2 Draft hitungan dari Pak Candra ada beberapa copy lalu ditawarkan jika

ada yang mau copy. Copy terbatas, dibagikan hanya ke sebagian yang

menerima; -----------------------------------------------------------------------------

63.7.3 Terkait pro kontra yang terjadi pada pertemuan di Cibeunying, Terlapor

XV menjelaskan bahwa untuk draft hitungan mungkin bisa masuk ke

semua tapi keputusan akhir kembali ke kita. Terlapor XV tidak tahu persis

kenapa saat itu Pak Indra keluar duluan, seperti istilahnya ngambek, tidak

setuju. Hal itu dituangkan dalam suatu berkas mungkin disebut perjanjian;

63.7.4 Terlapor XV tidak mendengar kata-kata Pak Indra Apigas yang

mengatakan tidak setuju terhadap kesepakatan tersebut karena suasananya

santai. Waktu itu memang kelihatannya dituangkan dalam kertas,

makanya saat itu pulangnya Ali Budiman lapor ke H. Endang Sunarya ada

kejadian yang nantinya akan dituangkan kedalam perjanjian. Bahwa H.

Endang Sunarya marah dan ingatkan Ali Budiman agar sesuai yang

Terlapor XV punya saja; ------------------------------------------------------------

63.7.5 Protes dari agen bukan terkait perhitungan karena sebagian besar dari kita

tidak protes secara perhitungan tersebut masih masuk akal, cuma Pak

Indra tidak setuju kalau dijadikan kertas; -----------------------------------------

63.7.6 Terlapor XV merasa wajar jika Pak Indra tidak setuju dijadikan kertas tapi

setuju hitungannya, karena semua agen juga inginnya bisa naikkan harga;

63.7.7 Dalam pertemuan di Cibeunying juga dibahas mengenai pengambil-alihan

sub agen oleh agen lain namun Terlapor XV tidak tahu apakah itu dalam 1

(satu) poin/tidak seperti yang dilontarkan dalam kesepakatan; ---------------

63.7.8 Pertemuan di Cibeunying, juga dibahas draft harga dan ambil alih sub

agen yang dibina agen lain sebagaimana dibahas dalam setiap pertemuan

dan mohon maaf omongannya itu-itu saja seperti bagaimana menghadapi

pemain baru; --------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

63.7.9 Pro-kontra yang dimaksud dalam pertemuan di Cibeunying menurut

Terlapor XV kemungkinan adalah Pak Indra tidak mau dituangkan dalam

kertas; ----------------------------------------------------------------------------------

63.7.10 Hitungan Pak Candra menurut Terlapor XV masuk akal tapi tidak

dilakukan oleh Terlapor XV karena tidak bisa jual harga segitu; -------------

63.7.11 Terlapor XVII mengucapkan mohon maaf sekali atas perilaku yang

menyebabkan ketidaknyamanan bagi Terlapor XV karena Terlapor XVII

sebenarnya tidak dikelola secara pribadi. Terlapor XVII

mengkonfirmasikan pernyataan Terlapor XV bahwa wajar saja perlu

diadakannya kesepakatan kenaikan harga. --------------------------------------

63.7.12 Terlapor XVII juga mengkonfirmasikan pernyataan Terlapor XV bahwa

Terlapor XVII tidak setuju dengan dituangkannya menjadi kesepakatan.

Terlapor XV sebenarnya tidak mendengarkan perkataan Terlapor XVII

dengan keseluruhan karena datang kesiangan dan salah lihat jadwal; -------

63.7.13 Terlapor XVII menyatakan rapat saat itu dihadiri oleh Pak Hendra dan

Pak Manoveri dimana sebelum rapat diakhiri dengan pernyataan dari Pak

Manoveri: “jangan buat kesepakatan yang melanggar hukum”, ternyata

Terlapor XV tidak mendengar pernyataan tersebut karena saat itu Terlapor

XV keluar; ----------------------------------------------------------------------------

63.7.14 Pada pertemuan di Cibeunying yang dihadiri Pak Ali Budiman yang

kemudian dilaporkan kepada H. Endang Sunarya bahwa Terlapor XVII

ngambek dan tidak setuju didalam kertas. Terlapor XV tidak paham atas

dasar apa Pak Indra tidak setuju kesepakatan itu dituang ke dalam kertas,

yang Terlapor XV ingat hanya Terlapor XVII pulang duluan, lainnya

Terlapor XV tidak bisa detil mengingat; -----------------------------------------

63.7.15 Maksud dari pernyataan Terlapor XV bahwa yang benar adalah Terlapor

XVII adalah karena Terlapor XV sepaham bahwa jualan jangan diatur-

atur harusnya bebas saja sesuai masing-masing; --------------------------------

63.7.16 Setelah keluar dari rapat di Cibeunying Terlapor XV tidak ikuti detail

apakah ditegaskan kembali dan dituangkan ke dalam kertas, yang Terlapor

XV lihat hanya Terlapor XVII keluar. Pemahamannya bahwa Terlapor

XV tidak setuju jika kesepakatan ini dijadikan kertas; -------------------------

63.7.17 Terlapor XV tidak ingat mengenai kehadiran pada rapat di Hiswana yang

tidak dihadiri oleh Ibu Vera. Setelah itu kita dikumpulkan oleh Pak

Manoveri dan Terlapor XV hadir. Akan tetapi mengenai hal-hal yang

beberapa kali disampaikan oleh Terlapor XVII di forum maka seperti


S A L I N A N

yang dikatakan sebelumnya, untuk kata per-kata Terlapor XV tidak ingat,

yang Terlapor XV ingat adalah adanya kertas draft;----------------------------

63.7.18 Bahwa benar pertemuan di Hiswana ada pembicaraan/wacana bahwa

Hiswana perlu memakai penasehat hukum; --------------------------------------

63.7.19 Terlapor XV tidak pernah sama sekali mengikuti harga dari kesepakatan

ini; --------------------------------------------------------------------------------------

63.7.20 Sesuatu yang mengalir berkali-kali maka pastinya tidak sekedar spontan,

karena pasti sudah direncanakan sebelumnya. Biasanya ada yang

mengagendakan setiap rapat apa yang mau dibicarakan dan juga

menjadwalkan untuk pertemuan yaitu Hiswana. Terlapor XV tidak

menjawab pertanyaan mengenai temannya Pak Candra yang

merencanakan ini karena biasanya kami mengobrol bergantian terkait isu,

contohnya kenaikan BBM. Kalau Pak Candra bicara sudah dengan logika

dengan bawa hitung-hitungan; -----------------------------------------------------

63.7.21 Untuk agenda di Saung Galing yang dibahas berdasarkan agenda dalam

undangan adalah membahas terkait kenaikan BBM. Pihak yang membuka

rapat biasanya kalau tidak Bu Vera atau Bu Tetty. Tidak ada yang

mendominasi pembicaraan dalam rapat tersebut karena kita saling

melempar siapa yang mau bicara. Setelah tiba giliran Pak Candra, Beliau

sudah siap dengan hitungannya dan membicarakan terkait permintaan

margin ke Pertamina. ----------------------------------------------------------------


Terlapor XV, diperoleh keterangan sebagai berikut: -----------------------------------

63.8.1 Terlapor XV menghadiri kesepakatan di Bumi Saung Galing, daerah

Tamansari. Saat itu Terlapor XV datang terlambat, intinya semua agen

melakukan dan membuat kesepakatan. Menurut Terlapor XV seakan-akan

tidak ada realisasinya hingga akhirnya Terlapor XV tidak pernah

mengikuti lagi; ------------------------------------------------------------------------

63.8.2 Yang menandatangani surat kesepakatan dari Terlapor XV adalah H.

Endang Sunarya. Penandatanganan tersebut dilakukan di Hiswana Migas,

yaitu bersama Pak Haji Memet yang merupakan karyawan Hiswana. Saat

itu bukan karena Terlapor XV mau tandatangan, tapi karena mau

membayar iuran. Saat itu Terlapor XV disodorkan surat kesepakatan

tersebut. Sekedar informasi, karena keakraban kami dengan agen-agen

lain pun maka kami punya grup di BBM untuk berkomunikasi. Seingat

Terlapor XV penandatanganan di Cibeunying dilakukan setelah Pak Ali

laporan di Cibeunying; --------------------------------------------------------------


S A L I N A N

63.8.3 Terlapor XV tidak membaca lagi isi surat kesepakatan ketika tandatangan

dan juga tidak tahu apa isinya. Pak Memet juga tidak memberitahukan

mengenai isi dari surat kesepakatan karena beliau katakan pokoknya ini

adalah hasil dari kesepakatan kemarin. Tapi saat tandatangan awalnya

Terlapor XV merasa yakin karena secara formal pendidikan tidak

memadai dan saat disodorkan pun tidak memahami. Tahunya karena

melihat tandatangan agen-agen lain maka Terlapor XV akhirnya ikut yang

terakhir tandatangan; ----------------------------------------------------------------

63.8.4 Kertas kesepakatan disodorkan oleh Pak Memet. Ketika Terlapor XV

tandatangan surat, tidak ada anggota Hiswana lain yang turut tandatangan

karena penandatanganan sudah dilakukan oleh beberapa anggota Hiswana

Migas yang lain; ----------------------------------------------------------------------

63.8.5 Terlapor XV tidak ingat pasti waktu penandatanganan dilakukan di

Hiswana. Yang diingat hanya saat kejadian Terlapor XV marah kepada

Apigas atas kejadian di pertemuan sebelumnya. Bahwa Indra dari Apigas

marah-marah, Terlapor XV kira yang dimaksud saat itu adalah Indra

Hutabarat dari Hiswana. Kemungkinan penandatanganan dilakukan

sesudah Juli; --------------------------------------------------------------------------

63.8.6 Terlapor XV tidak melihat tanggal yang dicantumkan di surat kesepakatan

tersebut karena langsung disodorkan dan diberi pulpen untuk tandatangan.

Selain itu tidak bawa cap dan akhirnya di cap belakangan. --------------------

63.9 Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh pihak lain dalam pemeriksaan Terlapor XV

adalah sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------

63.9.1 Pak Budi menyampaikan yang beliau ikuti adalah pertemuan di

Sawunggaling. Awalnya ada keluhan-keluhan sebelum kenaikan BBM,

utamanya ada agen baru yang jualnya banting-banting harga. Pada rapat-

rapat berikutnya muncul lagi ada kenaikan BBM, UMR (wajib). Bahwa

jika ada yang merasa dipengaruhi, disini kita tidak ada yang bisa

dipengaruhi. Mengenai yang dianggap vokal disini mungkin Pak Candra

dari PT Limas Raga. Pak Budi anggap wajar bahwa Pak Candra sudah

berpengalaman selama 40 (empat puluh) tahun, sehingga hitung-hitungan

datangnya dari Pak Candra. Sepanjang yang Pak Budi tahu kesepakatan

ini ada semacam obrolan yang mengalir bagaimana jika seperti ini-itu.

Hingga akhirnya kemudian lahir kertas kesepakatan ini; ----------------------

63.9.2 Ada cap dan beda-beda warna dalam setiap tabungnya bukan untuk

menandakan besar kecilnya perusahaan melainkan hanya pembeda sumber

agen saja. Bu Tetty menyatakan plastic wrap adalah identitas kepada


S A L I N A N

masing-masing perusahaan. Warnanya diserahkan kepada masing-masing

perusahaan. Lahir setelah YLKI ada toleransi sehingga kami terpaksa

pakai, sementara kami bukan pengemas. Yang memasang adalah masing-

masing dan hanya label saja. -------------------------------------------------------

63.10 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor XV adalah

Terlapor XV merasa puas dibebaskan dari segala dosa. Yang paling penting

Terlapor XV mohon maaf kepada Yang Mulia, Investigator, Terlapor. Semoga

pertemuan kami ini membawa hikmah dan yang jelas menerima salahnya karena

ketidaktahuan menandatangani. Mohon ampunan dari Majelis bagi kami, karena

jelas menandatangani . --------------------------------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Sumber Kerang Indah),

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti

B33); ------------------------------------------------------------------------------------------------------

64.1 Bahwa terkait kompetensi pihak yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan

Terlapor III PT Sumber Kerang Indah, diperoleh keterangan sebagai berikut: --------

64.1.1 Yang mendapat kuasa untuk memberikan keterangan adalah Sdr. Fransky

Halim yang menjabat selaku Sales Supervisor; ----------------------------------

64.1.2 Sdr. Fransky Halim bertanggung-jawab dalam penjualan LPG 12 Kg,

membawahi sales-sales dan administrasi penjualan, dan pernah ikut dalam

rapat Hiswana Migas; ---------------------------------------------------------------

64.1.3 Sdr. Fransky Halim bekerja sebagai Sales Supervisor di PT Sumber

Kerang Indah sejak April 2002, sebelumnya menjadi sales pada tahun

1992-1996. Sales yang dilakukan adalah untuk seluruh produk Terlapor

III. --------------------------------------------------------------------------------------

64.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor III diperoleh keterangan sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

64.2.1 Terlapor III berdiri pada tanggal 11 Juni 1984, yang bergerak dalam

bidang LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg, BBM dan Pelumas. Terlapor III tidak

menjual LPG 3 Kg; ------------------------------------------------------------------

64.2.2 Terlapor III memiliki 56 (lima puluh enam) orang karyawan yang terdiri

dari 29 (dua puluh sembilan) orang supir dan kenek berjumlah, dan 27

(dua puluh tujuh) orang staf; -------------------------------------------------------

64.2.3 Terlapor III memiliki 17 (tujuh belas) kendaraan untuk LPG, termasuk 3

(tiga) kendaraan besar untuk pengangkutan SPBE. -----------------------------

64.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor III diperoleh



S A L I N A N

64.3.1 Terlapor III memperoleh kuota LPG 12 Kg sebesar 30.000 (tiga puluh

ribu) tabung/bulan, sedangkan kuota untuk LPG 50 Kg sebesar 6000-7000

tabung/bulan; -------------------------------------------------------------------------

64.3.2 Dari kurun waktu 2011-2013 ada penurunan kuota menjadi 30.000

tabung/bulan, kemungkinan karena penebusan yang tidak maksimal

sehingga kuota dikurangi sebagai bentuk sanksi dari Pertamina; -------------

64.3.3 Menurut Terlapor III, tahun 2011 sudah ada tabung LPG 3 Kg.

Menanggapi pertanyaan Terlapor XIV, Terlapor III setuju jika masyarakat

tidak gunakan tabung ukuran 12 Kg sebenarnya tidak apa-apa dan masih

bisa gunakan tabung ukuran 3 Kg; ------------------------------------------------

64.3.4 Wilayah pemasaran Terlapor III adalah wilayah Bandung dan sekitarnya,

paling jauh di Lembang; ------------------------------------------------------------

64.3.5 Terlapor III memiliki sekitar 500-550 sales point baik untuk LPG 12 Kg

maupun LPG 50 Kg. Khusus untuk LPG 12 Kg ada sekitar 100 (seratus)

sales point yang tersebar di Bandung Raya; -------------------------------------

64.3.6 Terlapor III memiliki gudang LPG di Jalan Soekarno Hatta dan memiliki

1 (satu) sub gudang; -----------------------------------------------------------------

64.3.7 Alur distribusi penjualan LPG dimulai dari Terlapor III menebus ke

Pertamina, lalu ditunjuk ke SPBE mana yang terdekat dengan lokasi

gudang kita misal di SPBE Mandalagiri dan SPBE Purnatarum. Setelah

SPBE masuk ke gudang lalu distribusikan ke konsumen langsung oleh

Terlapor III seperti industri, rumah tangga dan perhotelan. Ada juga

beberapa sales point yang ambil langsung dari gudang Terlapor III; --------

64.3.8 Jumlah sales point yang berupa industri dan hotel lebih banyak

dibandingkan rumah tangga; -------------------------------------------------------

64.3.9 Menurut Terlapor III, persaing Terlapor III adalah hampir seluruh agen

LPG 12 Kg. ---------------------------------------------------------------------------

64.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor III, diperoleh


64.4.1 Terlapor III menjual LPG 12 Kg dengan harga yang berbeda-beda untuk

industri, rumah tangga dan perhotelan; -------------------------------------------

64.4.2 Terlapor III menjual ke sales point Rp 70.200,- karena untuk dijual

kembali, sedangkan untuk ke rumah tangga dijual dengan harga

Rp.72.000,- sampai Rp 73.000,- tergantung supir yang mengantar; ----------

64.4.3 Margin yang diperoleh Terlapor III dari harga tebus Pertamina ke gudang

sekitar Rp.5.000,-; -------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

64.4.4 Harga tebus Pertamina adalah Rp 64.836,- sedangkan harga jual di gudang

(harga jual ex-gudang) adalah Rp 70.200,- Harga tersebut sudah termasuk

komponen margin untuk agen; -----------------------------------------------------

64.4.5 Terlapor III menjual sedikit di bawah harga Pertamina, tapi tidak jual rugi.

Untuk LPG yang diantar langsung, agen meminta profit biaya transportasi

dari pelanggan; -----------------------------------------------------------------------

64.4.6 Untuk pelanggan yang sudah lama dan pembayarannya bagus, Terlapor III

melayani permintaan pelanggan di harga Rp 69.000,- daripada direbut

oleh kompetitior; ---------------------------------------------------------------------

64.4.7 Menurut Terlapor III, Surat Edaran Pertamina terkait rekomendasi harga

tidak mengikat, hanya sebagai pegangan agen dimana dengan modal

sekian memperoleh margin sekian; ------------------------------------------------

64.4.8 Keuntungan perusahaan bisa dari subsidi silang. Contoh pemakai

langsung LPG seperti industri tekstil dan restoran tidak

mempermasalahkan harga jika kita jual di harga Rp.72.000-73.000.

Terjadi banting-bantingan harga di tingkat pengecer/sales point karena

mereka untuk dijual lagi; ------------------------------------------------------------

64.4.9 Pada saat Sidang Majelis Komisi, berdasarkan dokumen yang ada,

Terlapor III diduga menjual di bawah harga tebus Pertamina. Setelah

diklarifikasi, ternyata harga jual yang tertera pada dokumen tersebut

merupakan harga sebelum PPN 10% sehingga terlihat Terlapor III seperti

jual rugi. -------------------------------------------------------------------------------



64.5.1 Banting-banting harga memang terjadi meskipun harga sudah ditetapkan

Rp 70.200,-, tapi di lapangan tetap saja kenyataannya berbeda; --------------

64.5.2 Menurut Terlapor III, harga Rp 70.200,- tidak cukup untung. Terlapor III

ingin jika antar ke konsumen ada penambahan untuk biaya transportasi; ---

64.5.3 Komponen margin untuk agen yang ditentukan oleh Pertamina belum

tentu cukup menutup biaya transportasi agen dalam hal LPG diantar ke

daerah pelosok atau untuk konsumen yang tidak punya tabung; --------------

64.5.4 Hampir semua sales point Terlapor III pernah dimasukin oleh agen lain; --

64.5.5 Tidak ada sanksi dari Pertamina terhadap agen yang merebut sales point

agen lainnya; --------------------------------------------------------------------------

64.5.6 Kesepakatan merupakan hasil perbincangan sesama agen; --------------------


S A L I N A N

64.5.7 Latar belakang dibuatnya perjanjian kesepakatan, selain kenaikan BBM

dan kenaikan UMR, permasalahan utamanya adalah banting-banting

harga. -----------------------------------------------------------------------------------



64.6.1 Terlapor III pernah hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Riung

Panyileukan, Rumah Makan D’Palem, dan Restoran Sawunggaling; --------

64.6.2 Agenda yang dibicarakan pada setiap pertemuan adalah seperti ajang

silaturahmi, kita berkumpul supaya tidak saling banting harga. Hal ini

dikarenakan margin kita dari Pertamina tidak terlalu besar dan biaya

operasional cukup besar; ------------------------------------------------------------

64.6.3 Sdr. Fransky Halim tidak hadir pada rapat di Sawunggaling, yang hadir

adalah Sdr. Apuy, salah satu sales Terlapor III yang sudah resign sejak

tahun 2013; ----------------------------------------------------------------------------

64.6.4 Menurut Terlapor III, meskipun ada pertemuan-pertemuan untuk tidak

melakukan banting-banting harga dan merebut pelanggan, di lapangan

tetap terjadi; ---------------------------------------------------------------------------

64.6.5 Dalam rapat-rapat tersebut, hampir semua agen mengeluh terkait harga.

Para agen berharap mendapat untung dan ingin menjual banyak. Tapi daya

serap konsumen di bawah kuota, sehingga yang terjadi pasti perang harga.

Jika agen menjual di bawah kuota, maka kuota akan dikurangi oleh

Pertamina; -----------------------------------------------------------------------------

64.6.6 Terlapor III tidak ingat ada agen yang melakukan presentasi dalam

pertemuan terkait alokasi biaya-biaya, namun Terlapor III menyatakan

pernah ada pertemuan dimana PT Limas Raga Inti menyampaikan

selebaran mengenai biaya operasional dan biaya transport; ------------------

64.6.7 Terlapor III tidak ingat pertemuan pada bulan Juli 2011 dimana Terlapor

XVII menolak adanya kesepakatan harga. Terlapor III juga tidak ingat

adanya pernyataan “jangan buat kesepakatan yang melanggar hukum”

pada pertemuan di Sawunggaling; -------------------------------------------------

64.6.8 Terlapor III mengetahui adanya usulan dari Terlapor I tentang perlunya

tata niaga LPG 12 Kg ; --------------------------------------------------------------

64.6.9 Terlapor III tidak hadir pada rapat di Cibeunying. ------------------------------


Terlapor III, diperoleh keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------

64.7.1 Yang menandatangani perjanjian kesepakatan harga mewakili Terlapor III

adalah Sdr. Apuy; --------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

64.7.2 Sdr. Fransky Halim tidak ingat apakah Sdr. Apuy melapor kepadanya

setelah menandatangani perjanjian kesepakatan harga tersebut; --------------

64.7.3 Perjanjian kesepakatan harga tersebut ditanda-tangani oleh Sdr. Apuy di

kantor Hiswana Migas; --------------------------------------------------------------

64.7.4 Pada Perjanjian kesepakatan harga tertera nama LPG Gas Pertamina SAM

Marketing Bandung a.n Dwi Manoveri. Menurut Terlapor III adanya

nama Dwi Manoveri mungkin supaya agen-agen agak segan karena

diketahui Pertamina, agar agen tidak banting-banting harga. Tapi pada

kenyataannya tidak terjadi/tidak ditandatangan pihak Pertamina; ------------

64.7.5 Terlapor III tidak hadir pada proses pembuatan perjanjian kesepakatan

harga ini. -------------------------------------------------------------------------------

64.8 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor III adalah

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

64.8.1 Terkait dengan LPG bulk, Terlapor III mengetahui bahwa agen bulk

hanya Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV. Terlapor III tidak ingat

apakah juga disepakati harga jual terkait LPG bulk; ----------------------------

64.8.2 Menurut Terlapor III, Surat Edaran Pertamina tahun 2009 terkait harga

jual ex-agen sebesar Rp 70.200,- itu mengikat untuk Terlapor III, tapi

dalam prakteknya masih terjadi banting-bantingan harga; ---------------------

64.8.3 Terkait ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Keagenan dengan Pertamina

yang menyatakan “pihak kedua tidak diperbolehkan melakukan perubahan

harga jual elpiji kepada konsumen yang telah ditetapkan pihak pertama”,

dan kondisi di lapangan yang terjadi banting-banting harga, Terlapor III

menyatakan hal tersebut terjadi karena semua agen ingin menghabiskan

kuota penjualannya, sedangkan yang diserap masyarakat dibawah kuota; --

64.8.4 Pertamina tidak pernah memberikn sanksi kepada agen yang melanggar

ketentuan Pasal 6 Perjanjian Keagenan, baik berupa A. peringatan, B.

skorsing supply, C. skorsing 1 bulan, maupun D. Pemutusan Hubungan

Usaha (PHU); -------------------------------------------------------------------------

64.8.5 Tidak ada perjanjian terkait larangan agen mengambil LPG dari agen lain.


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XIII (PT Lembang Abadi Indah),


B34); ------------------------------------------------------------------------------------------------------

65.1 Bahwa yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan Terlapor XIII PT

Lembang Abadi Indah adalah Hj. Tetty Silviaty yang menjabat selaku Direktur. Hj.

Tetty Silviaty juga pernah menjabat sebagai salah satu Ketua Bidang di Hiswana


S A L I N A N

Migas sejak awal 2000-an mungkin 2004-2007 (lupa detailnya). Semula Hj. Tetty

Silviaty berkecimpung di Hiswana Migas karena membantu orangtuanya di SPBU.

Setelah Hj. Tetty Silviaty memiliki ijin LPG, Hj. Tetty Silviaty bergabung sebagai

pengusaha LPG; ---------------------------------------------------------------------------------

65.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor II diperoleh keterangan sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

65.2.1 Terlapor XIII didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 12 Oktober

1998 dengan nama PT Lembang Abadi Indah, dan hingga saat ini sudah 3

(tiga) kali mengalami perubahan akta. Terlapor XIII adalah perusahaan

keluarga dimana pemegang sahamnya terdiri dari Hj. Tetty Silviaty dan

ketiga anaknya dimana Hj. Tetty Silviaty dari awal sampai saat ini masih

selaku Direktur; ----------------------------------------------------------------------

65.2.2 Terlapor XIII mendistribusikan LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg dan tidak

menjual dalam bentuk bulk. Terlapor XIII fokus pada tabung 12 Kg.

Tabung 50 Kg ada, tapi tidak besar, saat ini sudah tidak ada lagi

permintaan dari toko untuk 50 Kg. Terlapor XIII tidak memiliki bisnis

lain selain penjualan LPG sementara SPBU adalah milik orang tua dari

Hj. Tetty Silviaty; -------------------------------------------------------------------

65.2.3 Terlapor XIII memiliki 7 (tujuh) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu)

orang Kepala Bagian, 3 (tiga) orang administrasi dan 3 (tiga) orang

gudang dan supir; --------------------------------------------------------------------

65.2.4 Terdapat 3 (tiga) jenis mobil yang dipakai untuk operasional yaitu truk

dobel 170 (seratus tujuh puluh) tabung, 1 (satu) truk engkel, 100 (seratus)

tabung LPG, dan 1 (satu) pick up; -------------------------------------------------

65.2.5 Mekanisme penjualan ada 3 (tiga), konsumen langsung membeli di

gudang, gas langsung diantar ke rumah (sedikit), konsumen membeli ke

toko atau SPBU. ----------------------------------------------------------------------

65.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran Terlapor XIII diperoleh keterangan

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

65.3.1 Sales point Terlapor XIII adalah toko atau SPBU dengan jumlah mencapai

100 sales point. Sales point tersebut tersebar di wilayah Bandung Raya

dan Sumedang; -----------------------------------------------------------------------

65.3.2 Rata-rata penjualan Terlapor XIII untuk 1 (satu) sales point untuk awal

tahun 2013 ada yang 20-30 tabung/hari, tapi tidak tiap hari. Rata-rata 1

(satu) sales point ada 200-300 tabung/bulan, tapi ada yang 30-40

tabung/bulan, dan ada juga yang 4-5 tabung/bulan. Total kuota Terlapor

XIII ada 8000 (delapan ribu) tabung/bulan. Terlapor XIII menyediakan


S A L I N A N

tabung di gudang hanya untuk lingkungan. hampir semua tabung LPG 12

Kg dijual oleh Terlapor XIII melalui sales point dan hanya sedikit yang

dijual ke konsumen akhir di sekitar lingkungan gudang Terlapor XIII; -----

65.3.3 Untuk konsumen akhir, rata-rata penjualan Terlapor XIII per hari adalah

sekitar 15 (lima belas) tabung per hari. Sebenarnya Terlapor XIII ingin

meningkatkan sampai 60 (enam puluh) tabung per hari, tapi Terlapor XIII

tidak terlalu ingin ekspansi karena ada toko-toko yang juga menjual LPG;

65.3.4 Majelis Komisi meminta kepada seluruh Terlapor untuk menyerahkan

kuitansi asli atau salinan sesuai aslinya atau copy carbon sebagai bukti

penjualan LPG tahun 2011-2013, kecuali Terlapor III, Terlapor VII dan

Terlapor XI, paling lambat 13 Februari 2015 pukul 12.00 WIB. Untuk itu

Terlapor XIII hanya bisa memberikan laporan penjualan harian. -------------

65.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor XIII, diperoleh


65.4.1 Kebijakan harga jual di gudang dilakukan oleh Terlapor XIII sesuai

dengan surat penetapan dari Pertamina yaitu sebesar Rp 70.200. Akan

tetapi Terlapor XIII menjual ke toko (diluar gudang) di atas Rp 70.200;----

65.4.2 Harga LPG 12 Kg yang dijual oleh Terlapor XIII ke konsumen akhir

adalah sekitar Rp 73.500,- Terlapor XIII tidak ingat secara pasti. Untuk

lebih tepatnya, Terlapor XIII akan menyerahkan laporan penjualan harian;

65.4.3 Terlapor XIII pernah menjual LPG ke sales point dengan harga Rp 71.200

sekitar Januari 2011. -----------------------------------------------------------------



65.5.1 Terlapor XIII terlibat dalam proses penetapan harga dikarenakan hal-hal

yang terjadi menjelang tahun 2011 yaitu banting-bantingan harga.

Banting-bantingan harga sudah terjadi sebelum PT Api Gas (Pak Indra)

masuk pasar LPG 12 Kg. Puncaknya adalah adanya kenaikan BBM.

Margin yang diterima oleh Terlapor XIII selama 4 tahun tidak ada

perubahan mengingat pendapatan Terlapor XIII sudah terukur. Menurut

Terlapor XIII, pendapatan bersihnya menurun. Kenaikan BBM menjadi

pencetus yang menjadikan Terlapor XIII mengambil langkah kesepakatan

harga yang ternyata salah. Jika Terlapor XIII mematuhi harga dari

Pertamina, mungkin Terlapor XIII tidak seperti ini; ----------------------------

65.5.2 Terlapor XIII menyatakan kesepakatan harga timbul karena banting-

bantingan harga dan margin yang tidak berubah selama 3 tahun, kami

tidak ada penambahan pemasukan. ------------------------------------------------


S A L I N A N



65.6.1 Terlapor XIII sudah menghubungi Hiswana Migas mengenai pertemuan-

pertemuan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------

a. Saung Galing 19 Mei 2011 terkait silahturahmi dengan SAM LPG

Bapak Manoveri dan perkenalan PT Api Gas Nasional.------------------

b. Riung Panyileukan (sering bertemu beberapa kali) -----------------------

c. Giggle Box 16 Juni 2011: Coffee morning terkait keluhan-keluhan

dari anggota.---------------------------------------------------------------------

d. Wira Yuda Pertamina, terkait informasi dari Pertamina. -----------------

e. Hiswana Migas 26 Juli 2011, judulnya penandatangan kesepakatan. --

65.6.2 Pertemuan ini sering diadakan karena sudah bertahun-tahun, para anggota

Hiswana Migas tidak pernah memberikan diskon, dan tidak ada

peningkatan margin selama bertahun-tahun. Data pertemuan tersebut

didapatkan dari Sekretariat Hiswana Migas berdasarkan agenda kegiatan

Hiswana Migas. Perlu disampaikan bahwa pertemuan yang dilakukan oleh

para anggota Hiswana Migas tidak terlalu formil, tidak selalu ada notulen

atau risalah rapatnya; ----------------------------------------------------------------

65.6.3 Terkait paparan kenaikan harga BBM dan UMR yang disampaikan oleh

Limas Raga, Terlapor XIII membawa dokumen yang merupakan

perhitungan permohonan penambahan margin ke Pertamina. Perhitungan

ini diminta oleh Terlapor XIII ke Limas Raga karena Limas Raga

memiliki data-data serta staf yang dapat menyusun perhitungan ini.

Perhitungan ini akan diajukan ke Pertamina melalui DPC, DPD dan DPP.

Nanti DPP Hiswana Migas yang akan berhubungan dengan Pertamina.

Dokumen yang dibawa oleh Terlapor XIII adalah contoh perhitungan

terakhir (tahun 2015). Perhitungan yang waktu itu (tahun 2011), Terlapor

XIII tidak memilikinya. Dokumen perhitungan harga pada tahun 2011

tersebut tidak dipaparkan oleh Limas Raga tapi dibagikan untuk dibaca

bersama; -------------------------------------------------------------------------------

65.6.4 Perhitungan pertambahan biaya transportasi menurut Terlapor XIII

menggunakan Asumsi 1 truk mobil menggunakan 15 (lima belas) liter

BBM (dengan harga 4500), uang makan Rp. 50.000, Terlapor XIII

menambahkan Rp. 1000,- untuk 1 (satu) tabung. Harga yang ditetapkan

oleh Pertamina adalah untuk penjualan di gudang. Menurut Terlapor XIII

untuk penjualan LPG yang diantar, bisa lebih dari harga Pertamina karena

ada biaya operasional (biaya transport). Naik Rp. 1800,- sehingga


S A L I N A N

menjadi Rp. 72.000,- Kemudian setelah dibicarakan lagi, perhitungannya

menjadi Rp. 71.500,- kemudian menjadi Rp. 71.200,-; ------------------------

65.6.5 Pak Chandra (Limas Raga) diminta oleh Hiswana Migas untuk membuat

perhitungan penambahan margin tanpa permintaan resmi dari Hiswana

Migas. Pengurus Hiswana (Ibu Tetty atau Ibu Vera) meminta secara

informal kepada Pak Chandra (Limas Raga) untuk membuat perhitungan

tersebut. Dari tahun ke tahun selalu Pak Chandra yang membuat

perhitungan karena beliau yang memiliki data dan staf yang mampu untuk

membuat perhitungan ini; -----------------------------------------------------------

65.6.6 Pada saat pertemuan bulan Mei 2011 dimana ada Pak Manoveri, Terlapor

XIII tidak paham apakah pada saat itu sudah ada pembicaraan mengenai

kesepakatan harga tapi yang Terlapor XIII ketahui ada keresahan dari

rekan-rekan mengenai adanya rekan yang bisa menjual lebih murah; -------

65.6.7 Terlapor XIII mengetahui bahwa PT Api Gas tidak mau menanda-tangani

kesepakatan, tapi tidak hafal kapannya. Tapi pada saat itu juga tidak ada

solusi mengenai kebutuhan rekan-rekan untuk meningkatkan margin; ------

65.6.8 Pada pertemuan di Cibeunying, ada rencana untuk menuangkan

kesepakatan secara tertulis. Terlapor XIII tidak ingat bahwa Terlapor

XVII menolak hal tersebut. Terlapor XIII mengetahui Terlapor XVII tidak

ikut pertemuan sampai akhir dengan berasumsi Terlapor XVII pulang

lebih dahulu karena sibuk dan ada agenda lain; ---------------------------------

65.6.9 Pada bulan Juli 2011 masih ada rapat mengenai kesepakatan, tapi

perjanjian ditandatangani 21 Juli 2011, Terlapor XIII tidak menyadari

kapan tanggal tepatnya antara penandatangan kesepakatan dengan

pertemuan-pertemuan selanjutnya; ------------------------------------------------

65.6.10 Terlapor XIII tidak ingat pernyataan Pak Oki Kurniasari yang menyatakan

“jangan membuat kesepakatan yang melanggar hukum”; ---------------------

65.6.11 Untuk menjawab pertanyaan mengenai penggunaan asumsi perhitungan

kenaikan harga yang sesuai atau tidak dengan perhitungan unit cost

Terlapor XIII mengingat secara teori, tidak mungkin ada perhitungan unit

cost yang sama untuk masing-masing perusahaan. Terlapor XIII

menyatakan perhitungan itu adalah perhitungan yang akan dibawa ke

DPD. Perhitungannya adalah untuk 300 (tiga ratus) tabung; ------------------

65.6.12 Untuk menjawab pertanyaan mengenai perhitungan biaya per tabung dan

keagenan LPG dengan fasilitas modal bank. Setiap perusahaan biasanya

biaya operasionalnya berbeda-beda, dan asumsinya tidak bisa dikatakan


S A L I N A N

sama untuk semua pihak. Terlapor XIII menyatakan perhitungan ini

merupakan acuan yang nantinya akan dirubah; ----------------------------------

65.6.13 Untuk menjawab pertanyaan mengenai tujuan perhitungan kenaikan

margin yang disampaikan oleh Terlapor XIII maka Terlapor XIII

menyampaikan data itu dibawa dari DPC Bandung, untuk kemudian

diajukan ke ke DPD dan DPP; -----------------------------------------------------

65.6.14 Terlapor XIII tidak mengetahui apakah Pak Chandra bisa menghitung unit

cost perusahaan yang kecil. ---------------------------------------------------------

65.6.15 Keresahan yang dialami di Bandung, juga dialami di daerah lain

sebagaimana dalam forum-forum DPC/DPD terjadi ketidaknyamanan

karena adanya perubahan harga; ---------------------------------------------------

65.6.16 Terlapor XIII tidak ingat sudah berapa kali menggantikan Ibu Vera

sebagai pimpinan rapat mengingat kalau Ibu Vera tidak hadir, Terlapor

XIII yang menggantikan Ibu Vera. Sebagai tambahan penjelasan, Ibu Vera

yang memimpin rapat di Saung Galing sementara Terlapor XIII yang

memimpin rapat di Hiswana Migas.-----------------------------------------------

65.6.17 Asumsi perhitungan nilai ekonomis kenaikan margin penjualan adalah

350 tabung per hari dengan asumsi perhitungan jumlah karyawan dalam

perhitungan tersebut bagi Terlapor XVII adalah 7 (tujuh) orang; ------------

65.6.18 Peningkatan margin Rp. 1000,- sehingga menjadi Rp. 71.200,- adalah

berdasarkan masukan dari peserta rapat yang semula dinaikkan Rp. 1800,-

(menjadi Rp. 72.000,-), kemudian turun sehingga menjadi Rp. 1.300

(menjadi Rp. 71.500,-), dan akhirnya naik Rp. 1000,- (menjadi Rp.

71.200). --------------------------------------------------------------------------------

65.7 Bahwa terkait dengan pertanyan dari Terlapor lain, diperoleh keterangan sebagai

berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------

65.7.1 Terkait PT Purna Baru yang berjualan di Sumedang dan peran Terlapor

XIII terkait pembentukan Sawito sebagai agen yang pada akhirnya

mengambil pelanggan Ibu Elsye, Terlapor XIII menjelaskan bahwa PT

Purna Baru adalah SPBE, bukan agen. Terlapor XIII tidak ada

kewenangan untuk melakukan pengambilalihan pelanggan. Mengenai

Sawito, Sawito bergabung dengan Terlapor XIII sebelum kuotanya

mencukupi sebagai agen (kuotanya 300-350 untuk menjadi agen). Setelah

beberapa waktu, Sawito bisa berdiri sendiri dan menjadi agen sendiri.

Kalau Terlapor XIII seolah-olah berjualan di Sumedang karena ada toko

di Subang, Terlapor XIII mengambil di Rancakalong. -------------------------


S A L I N A N

65.7.2 Terlapor XIII tidak faham mengenai latar belakang berdirinya PT Api Gas

Nasional; ------------------------------------------------------------------------------

65.7.3 Terlapor XIII mengetahui outlet Indomaret di supply oleh PT Indomarco

dan kemudian di supply oleh PT Api Gas Nasional karena merupakan

wilayah kerja Terlapor XVII; ------------------------------------------------------

65.7.4 Pada tahun 2011 atau 2012, ada pertemuan yang dihadiri oleh Limas Raga

terkait pengambil alihan pelanggan. Terlapor XIII tidak paham mengenai

hal tersebut. Kepada agen baru pun Terlapor XIII merembukkan agar

tidak mengambil pelanggan yang sudah dibina oleh agen lain. Terlapor

XIII juga sering saling menegur teman-teman agen lain agar tidak

mengambil pelanggan agen lain. Pada saat itu, Pak Chandra memberikan

surat Pertamina pada tahun 2004, Terlapor XIII tidak tahu surat apa yang

diserahkan oleh Pak Chandra ke Pak Indra. Majelis Komisi menambahkan

surat tersebut tertanggal 12 Juli 2004 dan dikeluarkan oleh Pertamina; -----

65.7.5 Terlapor XIII tidak menegur PT Api Gas Nasional atau melaporkan ke

Pertamina ketika Terlapor XVII mengambil pelanggan Terlapor XIII

dikarenakan Terlapor XIII sudah menyelesaikan persoalan tersebut

langsung dengan Pak Indra; --------------------------------------------------------

65.7.6 Perjanjian keagenan LPG dengan Pertamina berlaku secara umum,

diperpanjang 3 (tiga) tahun sekali, semacam herregistrasi; --------------------

65.7.7 Mekanisme pengajuan usulan kenaikan margin diajukan ke Pertamina

melalui DPC kemudian ke DPD dan DPP. Dengan demikian, Pertamina

yang berwenang untuk menentukan kenaikan margin atau kenaikan harga

bagi para agen;------------------------------------------------------------------------

65.7.8 Untuk menjawab pertanyaan mengenai dasar perhitungan penetapan harga

mengacu pada perhitungan yang dibuat oleh Pak Chandra maka Terlapor

XIII menyatakan melihat dokumen itu sebagai perhitungan kelayakan

perhitungan margin dan tidak mengetahui apakah perhitungan tersebut

dilampirkan atau tidak; --------------------------------------------------------------

65.7.9 Untuk menjawab pertanyaan mengenai siapa yang mengusulkan kenaikan

harga maka Terlapor XIII merasa semua menginginkan kenaikan harga.

Mungkin hal ini adalah pembiaran dari semua pihak, dan puncaknya

adalah tidak naiknya margin selama bertahun-tahun. Menurut Terlapor

XIII hal tersebut merupakan hal yang diusulkan bersama-sama; -------------

65.7.10 Di antara agen-agen 12 Kg, ada yang dapat dan ada juga yang tidak dapat

melakukan perhitungan permohonan kenaikan margin. Tapi yang punya

data dan staf yang dapat melakukan perhitungan tersebut adalah Limas


S A L I N A N

Raga. Kenaikan dari Rp. 70.200,- naik ke Rp. 71.200,- itu tidak serta

merta. Hal tersebut awalnya Rp. 72.000,-, (kenaikan Rp. 1.800,-)

kemudian menjadi Rp. 71.500,- (kenaikan Rp. 1.300,-). Kemudian

akhirnya menjadi Rp. 71.200,- (kenaikan Rp. 1.000,-). Terlapor XIII

sudah menjual Rp. 71.200,- sebelum adanya kesepakatan. Meskipun

Terlapor XIII sebagai pemimpin rapat, Terlapor XIII tidak dapat

menentukan berapa besar kenaikannya, semuanya adalah kesepakatan

bersama; -------------------------------------------------------------------------------

65.7.11 Terlapor XIII mengkonfirmasikan bahwa perhitungan yang dibuat oleh

Pak Chandra adalah permintaan dari Hiswana. ----------------------------------

65.7.12 Terlapor XIII mengkonfirmasikan bahwa sebelumnya sudah ada

pengajuan kenaikan margin dalam rapat-rapat lain. Bahkan dalam

Muspida juga sudah ada pengajuan kenaikan margin; --------------------------

65.7.13 Terlapor XIII tidak tahu Pertamina pernah memberikan sanksi atau

tanggapan terhadap keluhan-keluhan dari agen karena tidak pernah

menerima surat peringatan. ---------------------------------------------------------


Terlapor XIII, diperoleh keterangan sebagai berikut: --------------------------------------

65.8.1 Terlapor XIII mengkonfirmasikan bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 di

Hiswana Migas, agendanya adalah menandatangani kesepakatan yang

dipimpin oleh Terlapor XIII. Saat itu belum ada agen yang

menandatangani kesepakatan karena konsep surat kesepakatan tersebut

belum ada. Para agen menandatangani kesepakatan setelah tanggal 26 Juli

2011. Menurut Terlapor XIII, barangkali surat kesepakatan itu dibuat

setelah rapat tanggal 26 Juli 2011. Bahkan mungkin judul agenda rapat

juga dibuat belakangan. Terlapor XIII sebagai pimpinan rapat mungkin

tidak menandatangani surat kesepakatan pada hari itu karena tidak

membawa cap. Kesepakatan tersebut tidak ditanda-tangani pada tanggal

yang tertulis di dokumen sesuai dengan keterangan dari Terlapor lainnya; -

65.8.2 Terlapor XIII mengkonfirmasikan bahwa hasil kesepakatan tanggal 26

Juli 2011 sama dengan dokumen yang ditanda-tangani oleh Terlapor XIII

dimana penambahan harga jual Rp 1000,- itu sama. Mengenai sanksi-

sanksi mungkin sama karena jika menjual di bawah Rp 71.200,- berarti

melanggar larangan memberikan diskon; ----------------------------------------

65.8.3 Pihak yang mengetik dokumen kesepakatan tersebut adalah dari

Sekretariat Hiswana Migas; --------------------------------------------------------


S A L I N A N

65.8.4 Dokumen yang diserahkan oleh Terlapor XIII hari ini adalah Perhitungan

kelayakan kenaikan margin yang diajukan ke Pertamina melalui DPC dan

DPD kemudian DPP. Tidak ada perhitungan lain yang dibawa oleh

Terlapor XIII; -------------------------------------------------------------------------

65.8.5 Untuk menjawab pertanyaan mengenai pertemuan kesepakatan harga itu

adalah di Riung Panyileukan, Terlapor XIII menyatakan tidak tahu pasti

kapan terjadinya, apakah sebelum atau setelah kesepakatan; ------------------

65.8.6 Terlapor XIII tidak ingat pihak yang diberi wewenang untuk menuangkan

hasil kesepakatan dengan harga tersebut ke dalam perjanjian kesepakatan

harga. Yang mengetik adalah Sekretariat Hiswana, tapi tidak ingat siapa

yang men-draft. Terlapor XIII juga tidak ingat kemungkinan salah satu

anggota yang membuat draft kesepakatan tersebut; ----------------------------

65.8.7 Walaupun agenda 26 Juli 2011 itu untuk menanda-tangani kesepakatan,

tapi pada faktanya tidak ada yang menanda-tangani pada hari itu. Rapat

tersebut kemudian membicarakan keluhan-keluhan kita yang tidak

mendapat kenaikan margin. --------------------------------------------------------

65.9 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor XIII adalah

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

65.9.1 Kejadian ini menjadi pelajaran bagi Terlapor XIII. Terlapor XIII

mengakui adanya kesalahan dalam membuat kesepakatan harga tersebut.

Niat Terlapor XIII adalah untuk kebaikan untuk melindungi masyarakat

agar tidak membeli harga yang terlalu mahal; -----------------------------------

65.9.2 Terlapor XIII berharap setelah ini Terlapor XIII mendapat sosialisasi dan

pembinaan dari KPPU agar Terlapor XIII tidak melakukan pelanggaran.

Terlapor XIII harap agen-agen yang lain juga dapat terus bersilaturahmi,

dapat memberikan service yang baik kepada pelanggan dan tetap

berhubungan baik dengan Pertamina. ---------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (PT Tirta Gangga Tama), yang



Pemeriksaan Terlapor V PT Tirta Gangga Tama, diperoleh keterangan sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

66.1.1 Yang diperiksa mewakili Terlapor V adalah Sdr. Supriyatna yang

menjabat sebagai Supervisor. Pada tahun 2011 menjabat sebagai bagian

operasional; ---------------------------------------------------------------------------

66.1.2 Sdr. Supriyatna menandatangani Surat Kesepakatan Harga; ------------------


S A L I N A N

66.1.3 Sdr. Supriyatna bekerja di Terlapor V sejak tahun 2009 dan bertugas

mengurus masalah kendaraan, marketing dan mengurus perpanjangan, dan

mengurus operasional kendaraan; -------------------------------------------------

66.1.4 Pemilik PT Tirta Gangga Tama memiliki beberapa perusahaan, untuk PT

Tirta Gangga Tama yang diminta untuk mengurus adalah Sdr. Tommy. ----

66.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor V diperoleh keterangan sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

66.2.1 Terlapor V berdiri sejak tahun 1984 berada di Jalan Sunda, beberapa

tahun kemudian sempat berhenti kemudian beroperasi kembali tahun 2000

sampai dengan sekarang dengan gudang berada di Jalan Supadio; -----------

66.2.2 Terlapor V memiliki 38 (tiga puluh delapan) orang karyawan yang terdiri

31 (tiga puluh satu) orang supir dan teknisi, dan 7 (tujuh) orang staf

penjualan; -----------------------------------------------------------------------------

66.2.3 Di kantor Terlapor V terdapat beberapa kantor antara lain PT Sutanto

(bergerak di bidang sewa kendaraan untuk membuang limbah) dan SPBU.

66.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor V diperoleh


66.3.1 Terlapor V memiliki kuota 700 (tujuh ratus) tabung/hari, tetapi saat ini

sudah berkurang semenjak munculnya LPG ukuran 3 Kg. Kuota Terlapor

V tidak stabil, naik turun; -----------------------------------------------------------

66.3.2 Terlapor V lebih banyak distribusikan LPG ke cafe, restoran dan hotel.

Kami kirimkan langsung dari gudang; --------------------------------------------

66.3.3 Sistem distribusi yaitu Terlapor V menebus ke SPPBE, kemudian

dibongkar, dan dikirimkan ke sales point;----------------------------------------

66.3.4 Terlapor V memiliki 20 (dua puluh) sales point untuk wilayah pemasaran

Bandung Raya. Lokasi sales point paling jauh ada di daerah Banjaran,

sekitar 25 (dua puluh lima) km dari gudang; -------------------------------------

66.3.5 Untuk sales poin, kami kirimkan 30 (tiga puluh) tabung/hari, tapi tidak

selalu dikirimkan setiap hari tergantung dengan permintaan dari mereka; --

66.3.6 Untuk sales point terbesar terdapat toko/warung di Lembang, pada

awalnya kami pinjamkan tabung. Mereka ambil 100 (seratus) tabung/hari.

Proses pengiriman tabungnya adalah kami antarkan langsung dari gudang

ke toko. Tetapi tidak semua sales point mempunyai penjualan sebagus

toko tersebut. --------------------------------------------------------------------------

66.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor V, diperoleh keterangan

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

66.4.1 Yang menentukan harga jual adalah Sdr. Tommy selaku Manajer; ----------


S A L I N A N

66.4.2 Harga jual LPG 12 Kg pada tahun 2011 untuk harga jual di gudang Rp.

70.200,-; -------------------------------------------------------------------------------

66.4.3 Harga jual ke sales point untuk tahun 2011 adalah Rp. 69.000,- sampai

dengan Rp. 70.200,-. Harga ini tidak diberikan kepada semua pembeli,

hanya diberikan kepada pelanggan yang dianggap loyal; ----------------------

66.4.4 Harga jual untuk end user adalah Rp. 70.200,- tapi dengan penambahan

ongkos angkut; -----------------------------------------------------------------------

66.4.5 Terlapor V masih mendapat untung jika menjual dengan harga sesuai

dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Keuntungan yang diperoleh

Terlapor V untuk 1 (satu) tabung lebih kurang Rp. 5.000,- Untuk

pengantaran ke daerah Setiabudi, kami tambahkan biaya transport Rp.

1.000, harganya menjadi Rp. 71.200,-; -------------------------------------------

66.4.6 Harga jual agen lain yang merebut pelanggan di bawah Rp. 70.000,-,

pernah juga ditemukan ada di harga Rp. 67.000,-; ------------------------------

66.4.7 Menurut Terlapor V, harga Rp. 70.200,- yang diatur dalam surat edaran

Pertamina adalah mengikat, tetapi tidak selalu Terlapor V ikuti karena

harus fleksibel mengikuti pasar. Kalau tidak, maka pelanggan tidak akan

mau membeli dari Terlapor V; -----------------------------------------------------

66.4.8 Terlapor V mengetahui dalam perjanjian keagenan dengan Pertamina

terdapat aturan mengenai sanksi jika melanggar ketentuan Pertamina

mengenai harga jual, tetapi Pertamina tidak pernah memberikan sanksi; ---

66.4.9 Meskipun terdapat aturan mengenai sanksi, Terlapor V tetap menjual

diluar harga yang ditetapkan oleh Pertamina karena adanya kewajiban

bagi untuk menjual habis kuota yang didapat. Selain itu, jika Terlapor V

tetap dengan harga Rp. 70.200,- dan agen lain menjual dibawah harga

tersebut tentu pelanggan Terlapor V akan habis dan pindah ke agen

lainnya; --------------------------------------------------------------------------------

66.4.10 Setelah mengikuti pertemuan yang membahas mengenai kesepakatan

kenaikan harga di Hiswana Migas, Terlapor V tidak melakukan perubahan

dan tetap menjual dengan harga seperti biasanya, tetapi untuk penjualan

ke konsumen yang diantar maka Terlapor V tambahkan Rp. 1.000 untuk

biaya antar. ----------------------------------------------------------------------------



66.5.1 Latar belakang terjadinya kesepakatan adalah karena perebutan pelanggan

dan kenaikan BBM; ------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

66.5.2 Sekitar tahun 2011 sering terjadi perebutan pelanggan. Sdr. Supriyatna

tidak mengetahui ada berapa sales point Terlapor V yang diambil, dan

baru mengetahui ketika mau mengirim LPG kepada pelanggan melihat

ada LPG dengan plastic wrap milik PT Adigas Jaya Pratama dan PT Api

Gas Nasional; -------------------------------------------------------------------------

66.5.3 Terdapat himbauan dari Pertamina yang melarang agen mengambil

pembeli yang sudah dibina oleh agen lainnya; ----------------------------------

66.5.4 Menurut Terlapor V, alasan pelanggan mengambil gas dari agen lain

karena harga yang lebih murah. Tetapi pelanggan tentu tidak akan

memberitahukan alasan dengan jujur. Biasanya mereka menyampaikan

bahwa alasannya adalah karena keterlambatan pengiriman; -------------------

66.5.5 Meskipun Terlapor V masih mendapat untung dengan mengikuti harga

rekomendasi dari Pertamina, tetap dibuat kesepakatan untuk menaikkan

harga karena adanya aturan dari Pertamina yang mengharuskan kami

menghabiskan kuota; ----------------------------------------------------------------

66.5.6 Konsekuensi jika kuota tidak habis terjual, maka kuota berikutnya akan

dikurangi. Di satu sisi Terlapor V ditekan Pertamina tetapi di pasar

ditekan oleh konsumen. -------------------------------------------------------------



66.6.1 Sdr. Supriyatna mengikuti rapat Hiswana Migas sekitar 3-4 kali dalam

setahun. Untuk hadir rapat hanya diperintahkan oleh Sr. Tommy untuk

hadir, biasanya tidak memakai surat kuasa; --------------------------------------

66.6.2 Hal-hal yang dibahas dalam rapat-rapat adalah perkembangan penjualan,

sales point dan kendala di lapangan; ---------------------------------------------

66.6.3 Sdr. Supriyatna pernah hadir satu kali dalam pertemuan di Hiswana Migas

yang membahas mengenai kesepakatan harga yaitu pada saat ada kenaikan

BBM. Yang dibahas pada saat itu bukan penaikan harga, tetapi

penambahan biaya transport;-------------------------------------------------------

66.6.4 Pertemuan yang dihadiri tersebut dipimpin oleh Sdri. Vera, Sdri. Tetty

sebagai moderator dan yang membahas perhitungan margin adalah Sdr.

Chandra. Tapi Sdr. Chandra tidak menentukan besaran kenaikan harga,

tapi peserta rapat mencari bersama-sama bagaimana hitungannya; ----------

66.6.5 Dalam pertemuan tersebut, tidak ada anggota Hiswana Migas yang

menyampaikan penolakan. Yang pasti kami secara bersama-sama

membahas bagaimana keputusan yang terbaik untuk semua anggota; -------


S A L I N A N

66.6.6 Setelah ada pertemuan, Sdr. Supriyatna melaporkan hasil pertemuan

tersebut kepada Sdr. Tommy, dan menyampaikan bahwa kemungkinan

ada penambahan biaya transport sebesar Rp. 1.000,-. Kenaikan Rp. 1000,-

ini adalah harga yang dianggap pantas; -------------------------------------------

66.6.7 Pada pertemuan di Hiswana Migas tersebut, Terlapor V menyatakan PT

Api Gas Nasional pernah menolak untuk dibuat surat kesepakatan; ---------

66.6.8 Sebelum pertemuan di Hiswana Migas, Terlapor V pernah hadir pada

pertemuan di Saung Galing dan The Palem. -------------------------------------


Terlapor V, diperoleh keterangan sebagai berikut: -----------------------------------------

66.7.1 Sdr. Supriyatna menandatangani surat kesepakatan di Hiswana Migas

yaitu 2 (dua) hari setelah pertemuan. Sebelumnya, Hiswana Migas

mengundang dengan menghubungi kantor Terlapor V dan meminta untuk

datang ke Hiswana Migas sekaligus membawa stempel perusahaan; --------

66.7.2 Pada saat di Hiswana Migas, Sdr. Supriyatna ditemui oleh Sdr. Mamat;

66.7.3 Tidak ada pemaksaan saat mendatangani surat kesepakatan tersebut; -------

66.7.4 Pada saat menandatangani Surat Kesepakatan, surat sudah ditandatangani

oleh sebagian anggota lainnya; -----------------------------------------------------

66.7.5 Sebelum menandatangani Surat Kesepakatan, Sdr. Supriyatna tidak

membaca isi surat kesepakatan tersebut; -----------------------------------------

66.7.6 Pada saat menandatangani surat kesepakatan tersebut, ada kolom tanda

tangan Pertamina yaitu Sdr. Dwi Manoveri. Tapi pada saat rapat, yang

Sdr. Supriyatna pahami adalah bahwa surat kesepakatan ini masih

merupakan usulan yang akan disampaikan ke Pertamina; ---------------------

66.7.7 Sdr. Supriyatna tidak mengetahui siapa yang membuat draft surat

kesepakatan karena pada saat rapat surat kesepakatan tersebut belum ada. --


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XVI (PT Griya Putra Anugrah),

namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti

B36); -----------------------------------------------------------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Surya Buana Rahayu), yang


68.1 Bahwa yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan Terlapor II PT Surya

Buana Rahayu adalah Vera Luciana yang menjabat selaku Direktur I, yang

memperoleh kuasa dari Direktur Utama yaitu Dadang Amir Hamzah. Sdri. Vera

Luciana juga menjabat sebagai Kepala Bidang LPG 12 Kg Hiswana Migas; ----------


S A L I N A N

68.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor II diperoleh keterangan sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

68.2.1 Terlapor II didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 19 Maret 1985

dengan nama PT Surya Buana Rahayu Raya, yang berubah nama menjadi

PT Surya Buana Rahayu pada tanggal 28 November 1985. Berdasarkan

Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Surya

Buana Rahayu No. 5 Tanggal 5 Februari 2003, susunan pemegang saham

terdiri dari Dadang Amir Hamzah dan Hj. Hilyah Hamzah, dengan

Direktur Utama Dadang Amir Hamzah dan Direktur I Vera Luciana.

Perusahaan ini adalah perusahaan keluarga dimana Dadang Amir Hamzah

dan Hj. Hilyah Hamzah adalah orangtua dari Vera Luciana; ------------------

68.2.2 Terlapor II hanya mendistribusikan LPG 12 Kg meskipun sebelumnya

pernah mendistribusikan LPG 50 Kg. Usaha lainnya dilakukan dengan

menggunakan nama PT lain adalah distribusi LPG 3 Kg dan SPBU; -------

68.2.3 Terlapor II memiliki 11 (sebelas) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu)

orang pegawai administrasi, 5 (lima) orang supir dan 5 (lima) orang

kenek. Terdapat 1 (satu) orang pegawai yang juga membantu di usaha

distribusi LPG 3 Kg; -----------------------------------------------------------------

68.2.4 Terdapat 2 (dua) jenis mobil yang dipakai untuk mengantarkan LPG 12

Kg yaitu mobil engkel, salah satunya merk Mitsubishi kapasitas 100

(seratus) tabung dengan usia kendaraan sekitar 3-4 tahun, dan lainnya

merek Foton dengan usia kendaraan sekitar 5 (lima) tahun. -------------------

68.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor II diperoleh


68.3.1 Terlapor II sebelumnya memiliki kuota 13.000 (tiga belas ribu).

Kemudian sejak 2007 penjualan sudah mencapai sekitar 7000 (tujuh ribu)

tabung. Penurunan kuota dirasakan pertama kali sejak adanya LPG 3 Kg

pada tahun 2007 hingga sebesar 4000 (empat ribu) tabung/bulan sejak

akhir tahun 2011. Penurunan kuota juga diakibatkan kurang baiknya

manajemen SDM perusahaan; -----------------------------------------------------

68.3.2 Jumlah tabung yang dimiliki Terlapor II sekitar 600-700 tabung. Dari

kuota 4000 (empat ribu), sisanya terus berputar, perputaran sehari hanya

300 (tiga ratus) tabung. --------------------------------------------------------------

68.3.3 Harga beli tabung kosong 12 Kg (harga tebus Pertamina) sekitar Rp.

330.000,-. Terlapor II biasa membeli tabung dengan isi. Sudah lama tidak

ada perubahan harga. ---------------------------------------------------------------


S A L I N A N

68.3.4 Jumlah sales point sekitar 20 (dua puluh) sales point. Sisanya sejumlah

sepertiga dari realisasi dikirimkan ke rumah, door to door ke end user; ----

68.3.5 Wilayah distribusi mencakup Bandung dan sekitarnya sampai ke

Kabupaten terutama mobil kecil kelilling; ---------------------------------------

68.3.6 Sales point terjauh terletak di Jasindo Cicalengka dengan jarak sekitar 30

(tiga puluh) km. Terlapor II diberi 2 (dua) SPBE yang lokasinya dekat

kantor dan satu SPBE lagi mendekati konsumen di Cicalengka; -------------

68.3.7 Terlapor II mengetahui ongkos Pertamina sudah diatur untuk penyesuaian

harga. Untuk sales point terjauh di daerah Bandung jaraknya tidak sampai

di atas 60 (enam puluh) km. --------------------------------------------------------

68.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor II, diperoleh keterangan

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

68.4.1 Harga jual di gudang harus Rp.70.200,- sesuai dengan keputusan

Pertamina, tapi begitu dikirim keluar gudang, harga kami bervariasi.

Untuk pelanggan tetap ada di harga Rp.70.200.-, tapi kadang pelanggan

lama minta di harga Rp.70.000,- Untuk harga door to door, menggunakan

model sistem kas. Harga jual ke supir mobil kecil Rp.69.000,- Harga jual

ke konsumen bisa sekitar Rp 74.000,-. Rata-rata ambil untung Rp.5.000.

Harga jual ke konsumen melalui supir mobil kecil, kami kembalikan ke

supir-supir kami, karena sistemnya setoran; ------------------------------------

68.4.2 Terlapor II mengetahui adanya harga rekomendasi dari Pertamina sebesar

Rp. 70.200,- yang merupakan harga di gudang; --------------------------------

68.4.3 Menurut Terlapor II, harga tersebut mengikat karena harga jualnya harus

sekian dan dipantau. Namun selama ini Terlapor II belum pernah tahu

Pertamina jatuhkan sanksi jika ada yang melanggar harga rekomendasi

tersebut. --------------------------------------------------------------------------------



68.5.1 Sejak tahun 2009 terjadi perubahan harga sehingga menjadi harga gudang

sebesar Rp.70.200,- sebagaimana tertulis di surat Pertamina. Harga di

lapangan cukup beragam, terutama harga di toko dan konsumen; -----------

68.5.2 Sebelum tahun 2011, Pertamina memberi kuota melebihi penjualan

sehingga semua agen berlomba untuk memperoleh kuota yang tinggi; ------

68.5.3 Sebelum tahun 2011 sampai pertengahan tahun 2011, kuota masih banyak,

sehingga otomatis harga di pasaran turun dan agen berusaha menjual

sebanyak mungkin; ------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

68.5.4 Menurut Terlapor II, margin di tahun 2011 masih kurang, terutama karena

Terlapor II bukan perusahaan yang berdagang tapi hanya pengangkut.

Biaya yang dikeluarkan adalah untuk biaya transport untuk mengangkut

ke gudang dan sisanya di antar. Faktor biaya angkut tidak hanya BBM tapi

juga truk yang bisa naik hingga Rp. 35 (tiga puluh lima) juta rupiah; -------

68.5.5 Faktor-faktor yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh Pertamina adalah

margin agen. Mungkin perhitungan margin tahun 2009 sudah tidak cocok

untuk margin tahun 2011. Dari situ kami selaku agen mohon

penyelesaian. Pengajuan peningkatan margin berulang kali disampaikan

ke Pertamina, tapi kami tahu Pertamina tidak bisa memberi izin sebelum

mendapat izin dari Pemerintah; ---------------------------------------------------

68.5.6 Selain itu bermunculan agen baru, kami berharap agen baru itu buka toko

di sebelah toko lain tidak di sebelah toko kami, karena itu melanggar etika

berbisnis. Disitulah mungkin teguran disampaikan kepada agen dalam

forum, tapi tidak terlalu formil. Tidak ada penyelesaian apa-apa, akhirnya

kami cari solusi yang kira-kira memungkinkan bagi kami dan tidak

sampai terjadi perebutan berlebihan. Kami ingin juga perjuangkan biaya

transport hingga akhirnya kenapa dituangkan dalam surat kesepakatan; ----

68.5.7 Yang melatar belakangi pembuatan surat kesepakatan harga LPG 12 Kg

adalah karena adanya banting-banting harga. Pertimbangan lain karena

berniat menghimbau para agen untuk tidak ada perebutan konsumen.

Sepengetahuan kami Pertamina pun minta kami seperti itu, konsumen

diusahakan dipertahankan untuk pendataan jadi jangan terjadi

pelanggaran. BDKT (barang dengan kemasan tertutup) jika ada

pelanggaran misal isi kurang, kalau tidak tahu asal barang dari mana maka

sulit lacak; -----------------------------------------------------------------------------

68.5.8 Melihat himbauan seperti itu harus saling mengingatkan kembali, agen-

agen seperti kami anggap ini bukan hal yang nyaman. Harusnya

marginnya diperbaiki karena biaya transport kami melebihi dari margin

yang ada 2 (dua) tahun ini. Pertimbangan itulah yang kami rasa solusinya

seperti ini. Tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku; -----------------

68.5.9 Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) hal yang

melatarbelakangi munculnya kesepakatan harga yaitu banting harga di

agen, mencegah adanya perebutan agen yang dibina agen lain, dan margin

kurang yang harusnya dinaikkan; --------------------------------------------------


S A L I N A N

68.5.10 Pelanggan Terlapor II pernah diambil lebih dari satu kali berdasarkan

laporan dari supir mobil kecil yang menyatakan ada sales point yang tidak

lagi ambil ke Terlapor I;. -----------------------------------------------------------

68.5.11 Selain itu, ada toko di bawah binaan Terlapor II yang beralih ke Limas

Raga karena Terlapor II terlambat mengirimkan LPG karena sedang servis

mobil. Terlapor II menelepon Bapak Chandra agar tidak mengambil sales

point Terlapor II. Penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan sales

point Terlapor II sudah kembali ke Terlapor II; ---------------------------------

68.5.12 Terlapor II mengetahui adanya himbauan dari Pertamina mengenai agen

tidak boleh mengambil alih pelanggan yang dibina agen lain. Tapi tidak

ada sanksi terkait hal tersebut. -----------------------------------------------------



68.6.1 Sebelum penanda-tanganan perjanjian kesepakatan harga, terdapat

beberapa rapat yang dihadiri oleh Terlapor II dan anggota Hiswana Migas

LPG 12 Kg lainnya; ------------------------------------------------------------------

68.6.2 Sebelum rapat di Hiswana Migas, ada rapat yang dilakukan di Giggle box

dan Sawunggaling; ------------------------------------------------------------------

68.6.3 Terlapor II mengetahui rapat di Sawunggaling yang dipimpin sendiri oleh

Vera Luciana selaku Kepala Bidang LPG 12 Kg Hiswana Migas. Rapat

tersebut dimoderatori oleh Sdri. Tetty. Undangan rapat tersebut

disampaikan tidak secara formil, tapi melalui sms (pesan singkat). Rapat

tersbut yang mengundang dan memfasilitasi adalah Hiswana Migas; -------

68.6.4 Rapat di Sawunggaling membahas mengenai keluhan agen terkait banting

harga. Rapat di Sawunggaling belum menyimpulkan pembahasan dan

belum mengkonsep mengenai kesepakatan harga; ------------------------------

68.6.5 Pada rapat di Sawunggaling tersebut, Sdr. Chandra dari PT Limas Raga

Inti tidak menyampaikan presentasi melainkan memberikan dokumen

selebaran terkait komponen harga tabung sebagai bahan diskusi; ------------

68.6.6 Para agen meminta Sdr. Chandra untuk memberikan perhitungan

komponen harga tabung karena administrasinya paling rapi dan

mengetahui semua komponen ongkos angkut. Dengan melihat dokumen

itu para agen menjadi terbuka dan Terlapor II pun mengevaluasi

komponen yang ada di dalam unsur harga tersebut. Terkait dengan

penentuan margin belum pernah ada presentasi; --------------------------------

68.6.7 Pada rapat di Sawunggaling, tidak ada agen yang keberatan dengan

rencana kenaikkan harga jual LPG 12 Kg; ---------------------------------------


S A L I N A N

68.6.8 Terlapor II tidak ingat apakah Terlapor XVII diam atau menolak

kesepakatan harga tersebut;---------------------------------------------------------

68.6.9 Jika rapat dipimpin oleh Sdri. Vera Luciana selaku Kepala Bidang LPG

12 Kg Hiswana Migas, maka yang mencatat hasil rapat adalah dari

Sekretariat Hiswana Migas, tapi di sekretariatan kurang bagus

penyimpanannya; --------------------------------------------------------------------

68.6.10 Terlapor II tidak ingat pertemuan di Cibeunying pada tahun 2011.

Seingatnya, rapat di Cibeunying adalah pada tahun 2013. ---------------------


Terlapor II, diperoleh keterangan sebagai berikut: -----------------------------------------

68.7.1 Pada surat kesepakatan, untuk kolom Terlapor II tertulis direkturnya

adalah Vera Luciana, namun yang menanda-tangani adalah Sdr. Tatang

selaku staf administrasi Terlapor II. Sdr. Tatang langsung berinisiatif

menanda-tangani perjanjian tersebut dan Sdri. Vera Luciana selaku

Direktur tidak keberatan dan mengamini tindakan tersebut karena

pembicaraan terkait hal itu sebelumnya sudah ada. Setelah menanda-

tangani, Sdr. Tatang melapor melalui telepon kepada Sdri. Vera Luciana; -

68.7.2 Surat perjanjian kesepakatan harga tersebut ditanda-tangani oleh Sdr.

Tatang atas nama Terlapor II pada saat rapat di Hiswana Migas; ------------

68.7.3 Pada saat rapat, Vera Luciana sedang berada di luar kota mengantarkan

suami, sehingga menugaskan Bapak Tatang untuk hadir rapat. Rapat

tersebut adalah Rapat Bidang LPG 12 Kg yang seharusnya dipimpin oleh

Sdri. Vera Luciana; ------------------------------------------------------------------

68.7.4 Sdri. Vera Luciana melihat dokumen kesepakatan harga tersebut pada saat

menandatangani sebagai Ketua Bidang 12 Kg di Hiswana Migas. Yang

bersangkutan tidak menanyakan kembali kepada Ketua Hiswana Migas,

namun melihat isi perjanjiannya cukup mewakili kebutuhan anggota.

Poin-poin Surat Perjanjian Kesepakatan Harga tersebut adalah mengenai

diskon, dilarang ambil alih pelanggan yang sudah dibina pelanggan lain; -

68.7.5 Surat Perjanjian Kesepakatan Harga yang ditanda-tangani oleh Sdr.

Tatang sebagai perwakilan Terlapor II dan kemudian oleh Sdr. Vera

Luciana selaku Kepala Bidang LPG 12 Kg Hiswana Migas adalah asli,

berwarna, bukan fotocopy; ----------------------------------------------------------

68.7.6 Terlapor II tidak mengetahui siapa konseptor yang menyusun dokumen

perjanjian kesepakatan harga. Pada rapat terakhir sebelum Juli 2011, Sdri.

Vera Luciana tidak menyusun konsep perjajian tersebut; ---------------------


S A L I N A N

68.7.7 Menurut Sdri. Vera Luciana, surat perjanjian tersebut tidak diketik oleh

orang dari Hiswana. File asli dokumen tersebut tidak dapat ditemukan di

file Hiswana Migas karena kurang teratur penyimpananya; -------------------

68.7.8 Sdri. Vera Luciana selaku Kepala Bidang LPG 12 Kg Hiswana Migas

tidak pernah memerintahkan untuk menyusun hasil kesepakatan itu dalam

bentuk naskah tertulis yang berbentuk kesepakatan harga LPG;--------------

68.7.9 Terlapor II tidak menyimpan dokumen surat perjanjian kesepakatan harga

karena copy-nya tidak dibagikan kepada para agen; ----------------------------

68.7.10 Sdri. Vera Luciana menduga surat kesepakatan harga tersebut untuk

diajukan ke Pertamina selaku principal. Dokumen tersebut tidak serta

merta dibagikan ke agen karena belum sampai titik akhir karena harusnya

di tandatangani Bapak Dwi Manoveri. Sdri. Vera Luciana tidak ingat

apakah dokumen tersebut disampaikan ke Bapak Dwi Manoveri, yang

pasti yang bersangkutan selaku Kepala Bidang LPG 12 Kg Hiswana

Migas belum menghadap langsung ke Bapak Dwi Manoveri; ----------------

68.7.11 Bentuk pengajuan apapun ke Pertamina kalau bentuknya itu kebijakan

pusat maka diajukan ke atas dari DPD ke DPP dan disampaikan ke

Pertamina Pusat. Jika kebijakan lokal, biasanya disampaikan dulu ke

Pertamina pemasaran Bandung. Kadang Pertamina minta langsung ajukan

saja ke pusat; --------------------------------------------------------------------------

68.7.12 Menurut Sdri. Vera Luciana, surat perjnajian kesepakatan harga tersebut

merupakan kebijakan lokal untuk disetujui di Pertamina Bandung untuk

diterapkan di Bandung. Itulah mengapa dicantumkan nama Bapak Dwi

Manoveri karena belaiu dari Pertamina Cabang Bandung saat itu. Angka

disitu mungkin tidak cocok untuk wilayah lain, beda kontur, beda ongkos

angkut, jadi hanya untuk wilayah Bandung saja. --------------------------------

68.8 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor II adalah

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

68.8.1 Terkait mekanisme transport fee LPG 3 Kg, untuk kemudahan para agen

LPG 3 Kg, Pertamina bekerjasama dengan Hiswana Migas. Dokumen

sudah dibuatkan oleh Hiswana Migas, agen tinggal melengkapi

persyaratan dan pada tanggal tertentu agen diberitahukan bahwa dokumen

sudah siap tinggal tandatangan. Setelah berkas disampaikan ke Pertamina,

pembayaran dilakukan ke agen langsung tanpa melalui Hiswana Migas.

Tidak ada unsur paksaan untuk menandatangani surat perjanjian

kesepakatan harga LPG 12 Kg terkait dengan LPG 3 Kg. ---------------------


S A L I N A N

68.8.2 Terlapor II mengetahui adanya pemotongan signifikan kuota agen LPG 3

Kg perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor XVII; ------------------------

68.8.3 Terlapor II mengetahui Terlapor XVII mensuplai gas 12 Kg ke outlet

Indomaret yang sebelumnya disuplai oleh PT Indomarco; --------------------

68.8.4 Terlapor II mengetahui Terlapor XVII ditegur karena mengambil alih

pelanggan Terlapor I, dan mengetahui adanya pengambilalihan agen

Terlapor XVII oleh Terlapor I. Namun Terlapor II tidak mengetahui

bagaimana perkembangan penyelesaian pengambilalihan antara Bapak

Indra dan Bapak Chandra; ----------------------------------------------------------

68.8.5 Terlapor II menyampaikan mudah-mudahan dengan adanya sidang KPPU

ini jadi pembelajaran kepada kita semua. Kami akui membuat kesalahan,

mencoba buat kesepakatan yang kami kira bisa jadi solusi. Niat kami

itikad yang baik berusaha selamatkan agen Bandung Sumedang dari

selisih harga yang tidak berujung dan berusaha membantu kelangsungan

usaha LPG 12 Kg, dengan permohonan yang layak kepada principal kami

Pertamina dan tidak lupa kami perhatikan kepentingan masyarakat. Tidak

ada itikad dari kami dari adanya kesepakatan ini. Dari pertimbangan

nantinya semoga bisa jadi putusan yang ringan bagi kami, karena perkara

ini sudah berjalan dan prosesnya panjang baik dari proses investigasi

maupun sidang pemeriksaan. Jadi pembelajaran yang menyita psikis

waktu dan pikiran. Bicara sebagai Kabid maupun sebagai agen, mudah-

mudahan kebersamaan agen yang sudah terjalin selama tahun berpuluh

tahun ini kami bisa bersilaturahmi seperti dahulu dari sementara sekarang

ini seperti tercerai berai, tidak dalam visi misi yang sama. Dan jangan

sampai memecah belah persatuan. -------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (PT Limas Raga Inti), yang pada



Pemeriksaan Terlapor I PT Limas Raga Inti, diperoleh keterangan sebagai berikut:

69.1.1 Yang memberikan keterangan adalah Bapak Chandra Irawan selaku

Direktur Utama PT Limas Raga Inti;----------------------------------------------

69.1.2 Bapak Chandra pernah menjabat sebagai Ketua Hiswana Migas. ------------

69.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor I diperoleh keterangan sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

69.2.1 Terlapor I berdiri pada tanggal 16 Agustus 1972 di Bandung, beralamat di

Jl. Embong No. 21. Core business LRI adalah berdagang LPG, pelumas,


S A L I N A N

water heater, kompor, dan pemasangan instalasi gas LPG. Aktivitas

perusahaan yaitu berupa pelayanan konsumen dengan cara penjualan gas

ke konsumen selama 24 (dua puluh empat) jam, 365 (tiga ratus enam

puluh lima) hari dalam setahun. Bahwa komitmen kami memberi

pelayanan yang terbaik untuk konsumen/masyarakat kota Bandung; --------

69.2.2 Terlapor I merupakan anggota Hiswana Migas; ---------------------------------

69.2.3 Terlapor I merupakan agen LPG yang kedua muncul di wilayah Bandung,

yang pertama sudah kolaps dan tidak bisa bertahan hidup. Karena tidak

ada margin, resiko besar, beberapa agen ada yang tidak bertahan; -----------

69.2.4 Terlapor I memiliki anak perusahaan yaitu PT Vitamas Inti yang menjual

air mineral; ----------------------------------------------------------------------------

69.2.5 Terlapor I memiliki 1 (satu) cabang perusahaan yang lokasinya ada di

beberapa tempat di Bandung utara, barat, timur, selatan, yaitu Jl. Rajawali,

Jl. Sederhana, Jl. Ahmad Yani, di Kopo, Gatot Subroto, Buah Batu dan

terakhir di Cimahi. Kantor cabang tersebut melayani wilayah pemasaran

sesuai dengan masing-masing lokasinya. Wilayah pemasaran Terlapor I

tidak termasuk Sumedang; ----------------------------------------------------------

69.2.6 Terlapor I memiliki 300 (tiga ratus) orang pegawai yang mengurus

distribusi gas, dan memiliki 80 (delapan puluh) armada termasuk truk dan

mobil pengantar; ---------------------------------------------------------------------

69.2.7 Terlapor I menjual semua LPG termasuk LPG 12 Kg, LPG 50 Kg dan

bulk; ------------------------------------------------------------------------------------

69.2.8 Penjualan LPG 50 Kg adalah 10.000 (sepuluh ribu) lebih dalam sebulan,

sementara LPG bulk 70 (tujuh puluh) tangki sebulan. --------------------------

69.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor I diperoleh


69.3.1 Menurut Terlapor I, pada waktu kejadian belum ada kuota, masih bebas

melakukan pengambilan, berapapun sesuai kemampuan; ----------------------

69.3.2 Menurut Terlapor I mulai ada kuota baru beberapa tahun ini, mungkin

2013; -----------------------------------------------------------------------------------

69.3.3 Kuota Terlapor I menurun sejak tambah agen. Penurunan sekitar 5-10%;

69.3.4 Alokasi tabung untuk Telapor I adalah 100.000 (seratus ribu) tabung lebih

per bulan;

69.3.5 Julah sales point Terlapor I saat awal berdiri berjumlah 1000 (seribu)

lebih. Saat itu dealer masih sedikit, masih bisa dihitung jari dibanding

sekarang yang sudah banyak agen. Sekarang tinggal 400 (empat ratus).


S A L I N A N

Berkurangnya yaitu sejak bertambahnya agen yang masuk, ada toko yang

tutup, ada yang direbut agen lain, ada yang jual dominan LPG 3 Kg; -------

69.3.6 Menurut Terlapor I, persaingan dagang terjadi terus menerus terlepas dari

adanya kuota. Terlepas dari pengurangan kuota dari Pertamina jika agen

tidak dapat menghabiskan kuota, Terlapor I mengusahakan habis menjual;

69.3.7 Mekanisme pemasaran LPG oleh kantor cabang Terlapor I adalah bebas

mengambil sendiri dari SPPBE maupun di drop oleh kantor pusat,

tergantung kebutuhan; ---------------------------------------------------------------

69.3.8 Kantor Pusat Terlapor I mengambil langsung dari SPPBE dan menjual

langsung; ------------------------------------------------------------------------------

69.3.9 Terdapat kira-kira 7 (tujuh) SPPBE dimana kantor pusat dan cabang

mengisi gas dari SPPBE tergatung kebutuhan dimana. Radius antara

kantor cabang dan SPPBE seitar 10-20 km; -------------------------------------

69.3.10 Terdapat 3 (tiga) jenis mekanisme distribusi LPG yaitu langsung, ke end

user dan ke sales point; -------------------------------------------------------------

69.3.11 Sistem penjualan Terlapor I adalah door to door, ada sub agen (restoran),

cafe, rumah sakit, peternakan, garmen. Dari total penjualan, 40% door to

door, sales point 40%, yang ambil sendiri 20%; --------------------------------

69.3.12 Terlapor I memiliki sales point yang merupakan binaan Terlapor I yang

terdaftar di database Terlapor I, tapi tidak terikat kontrak maupun

perjanjian. Terlapor I menjamin pasokan LPG kepada sales point sebagai

bentuk insentif; -----------------------------------------------------------------------

69.3.13 Untuk konsumen yang merupakan end user, mekanisme pengirimanya

adalah sederhana, yaitu telepon ke kantor Terlapor I, maka tinggal kirim;--

69.3.14 Mekanisme pengiriman masing-masing cabang tergantung jarak, lokasi.

Kadang ada juga konsumen yang minta diantar oleh ‘si ini’, jadi bervariasi

sekali pengiriman. Di kantor sudah ada database, terkomputerisasi, jika

sudah sebut nama maka saya sudah bisa tahu alamatnya. Setiap saat bisa

dikirim. --------------------------------------------------------------------------------

69.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor I, diperoleh keterangan

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

69.4.1 Menurut Terlapor I, yang menentukan harga jual adalah Pertamina; --------

69.4.2 Harga jual LPG dipengaruhi oleh beberapa komponen, komponen paling

besar untuk karyawan, BBM, maintenance, penagih, sewa gudang. Yang

terlibat bukan hanya mobil, unsur lain seperti gudang juga; ------------------

69.4.3 Untuk masing-masing konsumen Terlapor I dikenakan harga jual yang

berbeda. Jadi kalau ambil di tempat Rp.70.200, kalau dikirim ke sales


S A L I N A N

point untuk dijual maka ditambah Rp. 1.000, untuk rumah tangga dan

konsumen ditambah Rp. 2.000,-; --------------------------------------------------

69.4.4 Kadang-kadang Terlapor I memberi cash back kepada langganan yang

loyal dan pembeliannya lancar. Cash back-nya bisa berbentuk uang atau

barang, disesuaikan; -----------------------------------------------------------------

69.4.5 Menurut Terlapor I, harga Rp. 70.200,- marginnya kecil; ---------------------

69.4.6 Harga ke end user Rp.73.200,-. Terlapor I langsung mengirim Kemanapun

pokoknya konsumen di daerah manapun, jarak jauh-dekat sama saja,

sudah jadi resiko. Ini merupakan pelayanan;-------------------------------------

69.4.7 Terlapor I menaikkan harga sekitar tahun 2011 pada saat biaya terus naik

dan UMR naik; ----------------------------------------------------------------------

69.4.8 Cara Terlapor I memberi tahu end user mengenai kenaikan harga menjadi

Rp. 73.200,- adalah dengan memberi surat pengantar ke supir jika pembeli

tanya karena di bon bawahnya sudah tertera harga segitu;---------------------

69.4.9 Meskinpun ada agen lain yang menjual Rp. 70.200,-, konsumen tetap

memilih membeli dari Terlapor I mungkin karena konsumen merasa puas

dari pelayanan yang diberikan; -----------------------------------------------------

69.4.10 Menurut Terlapor I, biaya asuransi kesehatan dan kecelakaaan pegawai

termasuk dalam perhitungan cost yang merupakan resiko agen. Pertamina

jual lepas, tidak ikut terlibat dalam resiko apapun.------------------------------



69.5.1 Menurut Terlapor I, bisnis sebagai agen LPG tidak rugi tapi berat sekali.

dengan margin sekian besar, melibatkan orang begitu banyak, operasional

berat dengan resiko-resiko. Kelihatan jika semua saling bertahan, eksis

dengan cara masing-masing, mengobrol sama-sama untuk bisa bertahan

demi kelangsungan sekian ratus/ribu karyawan; --------------------------------

69.5.2 Latar belakang kesepakatan harga adalah beranjak dari kenaikan UMR

tiap tahun, kenaikan sparepart melambung tidak terkendali, kami sudah

berat dan sudah tidak tahan dengan biaya yang meroket tiap tahunnya naik

sebesar rata-rata 25%. Selama di Pertamina tidak bisa tambah margin,

namun karena merasa rugi saya usul saja kita harus naik Rp. 1.000. Kita

usulkan ke konsumen untuk naik Rp. 2.000. Karena jika tidak maka kita

tidak tahan lagi. Kita usulkan ke Hiswana dan Pertamina namun pada

kenyataannya terbengkalai, disetujui juga tidak. Beranjak dari keinginan

kita ingin menyelamatkan. Pandangan kami polos saja dengan tambahan

Rp.1000 maka tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Pada


S A L I N A N

kenyataannya dagang itu tidak bisa diatur, di forum bisa saja tandatangan

tapi di luar yang terjadi banting-bantingan. Yang harusnya jualan Rp.

71.000, diluaran dijual Rp. 68.000-Rp.69.000. Kenyataannya demikian,

apa yang kita sepakat ternyata tidak sepakat di luaran. Pertamina dan

Hiswana juga tidak menjawab setuju/tidak. ---------------------------------------

69.6 Bahwa terkait dengan perhitungan kenaikan harga LPG oleh Terlapor I, diperoleh


69.6.1 Menurut Terlapor I, banting-banting harga itu hukum dagang. Segala

bisnis pun berlaku demikian. Untuk harga Rp. 68.000, Rp. 69.000, itu

banting harga karena sudah rugi besar; --------------------------------------------

69.6.2 Menanggapi adanya agen yang menjual Rp 68.000-Rp. 69.000 itu sudah

untung, Terlapor I menyatakan itu adalah gross margin. Breakdown pun

sudah saya buat jika mau dilihat. Saya yang suka bilang kepada teman-

teman jika dijual segitu rugi, jual segitu bahaya. Karena sampai tidak ada

lagi untuk gaji direksi, rekreasi, dll.; -----------------------------------------------

69.6.3 Terlapor I mengakui bahwa Terlapor I yang membuat perhitungan

mengenai modal operasional; -------------------------------------------------------

69.6.4 Terlapor I mengakui menguraikan hitung-hitungan dalam sebuah rapat

yang diselenggarakan Hiswana Migas. Terlapor I tidak mempresentasikan,

tapi jika orang minta dan butuh maka Terlapor I siap memberikan filenya;

69.6.5 Perhitungan kenaikan harga sebesar Rp. 1000,- sehingga harga menjadi

Rp. 71.200,-. Penambahan Rp. 1000,- itu adalah untuk menutupi kerugian

cost karena ada kenaikan bensin dan UMR; --------------------------------------

69.6.6 Perhitungan angka Rp 1000,- itu merupakan angka kira-kira berdasarkan

asumsi perhitungan perusahaan Terlapor I bukan untuk menghitung

perusahaan agen lain. Seharusnya perhitungan masing-masing agen ada

yang berbeda; --------------------------------------------------------------------------

69.6.7 Terlapor I akan memberikan perhitungan harga dalam kesepakatan kepada

Majelis Komisi, tapi perlu mencari terlebih dahulu karena Terlapor I selalu

membuat setiap berubah angka bahan bakar, maupun UMR. ------------------

69.7 Bahwa terkait dengan adanya banting-banting harga dan perebutan sub agen

binaan, diperoleh keterangan sebagai berikut: ---------------------------------------------

69.7.1 Terlapor I menyatakan tidak dapat memberikan bukti mengenai adanya

banting-banting harga, hanya mendapat informasi dari sub agen dan

adanya fakta sub agen yang beralih ke agen lain; --------------------------------

69.7.2 Terkait masalah perebutan sub agen dan banting-banting harga, Terlapor I

membuat laporan terus menerus ke Hiswana Migas. Menurut Terlapor I


S A L I N A N

seharusnya tidak boleh merebut porsi orang lain. Terlapor I juga sudah

menyampaikan ke Pertamina bertubi-tubi untuk tidak boleh rebut lahan

lain yang sudah digarap. Tapi kenyataan di lapangan sudah banyak terjadi; -

69.7.3 Terlapor I menyatakan tidak ikut banting harga karena tidak mau rugi,

untuk itu Terlapor I mengedepankan service excellent; -------------------------

69.7.4 Terlapor I menyatakan banting harga terjadi karena ada disparitas harga

antara LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg; --------------------------------------------------

69.7.5 Sub agen binaan Terlapor I pernah direbut oleh agen lain. Terlapor I

kemudian melaporkan hal tersebut ke Pertamina dan Hiswana Migas.

Terlapor I tidak mengetahui tindak lanjut dari Pertamina dan Hiswana

Migas; -----------------------------------------------------------------------------------

69.7.6 Terlapor I tidak merasa merebut sub agen binaan agen lain. -------------------



69.8.1 Dalam beberapa pertemuan antara lain di Saung Galing dan Panyileukan,

semua agen mengeluh soal harga; --------------------------------------------------

69.8.2 Pada rapat dimana Terlapor I menyampaikan perhitungan terkait biaya

operasional, terdapat banyak anggota Hiswana Migas yang hadir dan kira-

kira seluruhnya setuju dengan kenaikan harga jual LPG; -----------------------

69.8.3 Pada rapat tersebut, selain membahas kenaikan harga jual LPG dalam

kesepakatan, juga membahas agar para agen kompak dan rukun, tidak

perang antar agen; ---------------------------------------------------------------------

69.8.4 Undangan rapat di Hiswana Migas disampaikan melalui Blackberry

Messenger (BBM) oleh petugas dari Hiswana Migas. Rapat tersebut

dipimpin oleh Kabid 12 Kg dan dimoderatori oleh Bu Tetty; ------------------

69.8.5 Pada rapat di Saung Galing, Terlapor I memberi tahu larangan mengenai

pengambilaihan pelanggan yang dibina agen lain berdasarkan surat dari

Pertamina tahun 2004 poin 3 (tiga); ------------------------------------------------

69.8.6 Terlapor I tidak ingat bahwa dalam suatu pertemuan Terlapor XVII

menolak usulan kesepakatan harga karena melanggar Undang-Undang; -----

69.8.7 Pada rapat-rapat, Terlapor I tidak ingat dan tidak memperhatikan siapa

yang mencatat, tetapi biasanya dari Sekretariat Hiswana Migas. --------------


Terlapor I, diperoleh keterangan sebagai berikut: ------------------------------------------

69.9.1 Atas nama Terlapor I, Bapak Chandra menandatangani surat kesepakatan

harga; -----------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

69.9.2 Terlapor I menandatangani kesepakatan tidak jauh dari tanggal 21 Juni

2011; ------------------------------------------------------------------------------------

69.9.3 Terlapor I tidak ingat siapa yang terlebih dahulu menanda-tangani

kesepakatan; ---------------------------------------------------------------------------

69.9.4 Terlapor I tidak memiliki surat kesepakatan yang asli. Terlapor I mendapat

fotocopy kesepakatan harga dari Hiswana Migas;--------------------------------

69.9.5 Terlapor I tidak tahu siapa yang menjadi konseptor surat kesepakatan; ------

69.9.6 Terlapor I menandatangani surat kesepakatan di restoran (bukan di Kantor

Hiswana Migas), tapi tidak ingat pasti dimana, antara di Risol, Saung

Galing atau Panyileukan; ------------------------------------------------------------

69.9.7 Terlapor I mengakui mengkritisi agen yang tidak melaksanakan

kesepakatan. Terlapor I mengetahui ada agen yang melanggar, tapi tidak

bersedia menyebutkan siapa karena tidak punya bukti. -------------------------

69.10 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor I adalah sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

69.10.1 Terlapor I menyatakan kegiatan di Hiswana Migas adalah kumpul,

pendekatan persahabatan, pertemanan. Kadang kita bahas apa yang terbaik

untuk kelangsungan kehidupan karyawan, melakukan inovasi apa dan yang

terbaik untuk konsumen; -------------------------------------------------------------

69.10.2 Menurut Terlapor I, wewenang Hiswana Migas hanya membina, tidak

punya wewenang untuk memaksakan keputusannya ataupun memberkan

sanksi; -----------------------------------------------------------------------------------

69.10.3 Setelah kesepakatan, omzet Terlapor I untuk LPG 12 Kg turun hampir

40%. Terlapor I akan menyerahkan bukti penurunan sebesar 40% tersebut

berupa laporan keuangan tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013. -----------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XIV (PT Sawitto Indah Berkah),


B39); ------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pemeriksaan Terlapor XIV PT Sawitto Indah Berkah, diperoleh keterangan sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

70.1.1 Bahwa yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan Terlapor XIV PT

Sawitto Indah Berkah adalah Hari Imbrani, S.E., M.M. yang menjabat

selaku Manajer Operasional PT Sawitto Indah Berkah, yang memperoleh

kuasa dari Direktur Utama yaitu H. Arsyad Mangiri; ---------------------------


S A L I N A N

70.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sdra. Hari Imbrani, S.E., M.M. sebagai Manager

Operasional di Sawitto adalah mengembangkan dan membina pasar yang

ada, dan melakukan hubungan dengan pihak Pertamina dan Hiswana

Migas. -----------------------------------------------------------------------------------

70.2 Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor XIV diperoleh keterangan

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

70.2.1 Terlapor XIV didirikan pada tanggal 26 Januari 2004 di Sumedang (Akta

Notaris dan Ijin Menkumham sebagaimana akan diserahkan). Pendiri

perusahaan: Etty Berniati, Yulia, Wawang, Hari; --------------------------------

70.2.2 Terlapor XIV bergerak dalam bidang usaha LPG produk 12 Kg dan 50 Kg.

Karyawan Terlapor XIV berjumlah 10 (sepuluh) orang dan jumlah

kendaraan 4 (empat) unit. ------------------------------------------------------------

70.3 Bahwa terkait kuota dan wilayah pemasaran LPG 12 Kg oleh Terlapor XIV


70.3.1 Terlapor XIV hanya bisnis LPG dan tidak memiliki bisnis lain. Tahun

2004, kuota Terlapor XIV adalah sebesar 9.000 (Sembilan ribu)

tabung/bulan sementara pada tahun 2005-2008 kuota Terlapor XIV adalah

sebesar 25.000 (dua puluh lima ribu) tabung/bulan. Kuota Terlapor XIV

cukup besar karena belum ada konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg.

Setelah ada konversi minyak tanah semakin lama omset Terlapor XIV

tergerus sampai 17.000 (tujuh belas ribu) tabung/bulan. Selain itu,

turunnya omset Terlapor XIV karena ada faktor lain yaitu persaingan antar

agen. Faktor ini terjadi karena kebijakan Pertamina yang menambah agen

sehingga mengakibatkan omzet penjualan yang ada harus terbagi.

Penambahan agen membawa konsekuensi penambahan kuota penjualan

LPG yang harus dijual oleh para agen kepada konsumen, sedangkan

konsumennya tetap. Tingkat permintaan tidak seimbang dengan

penawaran. Penawaran lebih banyak karena penambahan kuota agen baru; -

70.3.2 Wilayah pemasaran Terlapor XIV adalah hanya di Sumedang. Pemasaran

LPG di Sumedang lebih sulit dibandingkan di Bandung karena adanya

bahan bakar alternatif selain LPG, yaitu kayu bakar dan arang; ---------------

70.3.3 Target untuk menghabiskan kuota LPG harian (target alokasi harian)

adalah sejak Oktober 2011. Jadi jika stok LPG masih banyak, maka

diakumulasi untuk bulan depan; ----------------------------------------------------

70.3.4 Terdapat dua agen LPG 12 Kg di Sumedang yaitu Terlapor XIV dan Sinar

Bhakti Abadi; --------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

70.3.5 Kondisi persaingan LPG 12 Kg di Sumedang dimana masyarakat

Sumedang belum banyak yang menggunakan LPG, masih banyak yang

menggunakan kayu bakar. Berarti masih terbuka pasar LPG di Sumedang,

tapi untuk LPG 3 Kg; -----------------------------------------------------------------

70.3.6 Jumlah sales point Terlapor XIV ada 128 (seratus dua puluh delapan).

Daftar sales point tersebut diserahkan kepada Pertamina sebagai alat

kontrol Pertamina. Pertamina meminta daftar sales point sejak diterapkan

alokasi harian yaitu Oktober 2011. Laporan tersebut langsung disampaikan

ke Pertamina tanpa melalui Hiswana Migas; -------------------------------------

70.3.7 Terlapor XIV mengambil LPG 12 Kg dari SPBE di Bandung yaitu Putra

Mas dan Gasindo dan jaraknya dari gudang masing-masing sekitar 35 (tiga

puluh lima) km;------------------------------------------------------------------------

70.3.8 Mekanisme pemasaran LPG 12 Kg yang dilakukan oleh Terlapor XIV

adalah dengan drop semua ke toko. Di Sumedang, ada beberapa toko yang

beli di gudang juga; -------------------------------------------------------------------

70.3.9 Kuota yang diperoleh Sawitto untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 sangat

bervariasi. Mulai dari 18.000 (delapan belas ribu), 17.000 (tujuh belas

ribu) dan 16.000 (enam belas ribu) tabung/bulan. Untuk bulan terakhir,

Terlapor XIV hanya bisa jual 12.000 (dua belas ribu) tabung/bulan pada

Januari 2015. Turunnya kuota disebabkan adanya LPG 3 Kg yang

mempengaruhi penjualan Terlapor XIV. Tapi pada saat ada regulasi home

industry tidak boleh menggunakan LPG 3 Kg, mereka kembali beralih ke

LPG 12 Kg; ----------------------------------------------------------------------------

70.3.10 Kuota untuk LPG 50 Kg adalah 100 (seratus) tabung/bulan sekitar tahun

2010; ------------------------------------------------------------------------------------

70.3.11 Metode penjualan melalui sales point terjauh Terlapor XIV yang ada di

daerah Tomo dan Wado adalah dengan menggunakan mobil besar, tapi

untuk ke komplek, Terlapor XIV tetap menggunakan mobil kecil. Jarak

dari SPPBE ke gudang Terlapor XIV adalah 35 (tiga puluh lima) km, dari

gudang Terlapor XIV ke Tomo itu sampai 35 (tiga puluh lima) km, jadi

jarak tempuh sampai 70 (tujuh puluh) km; ----------------------------------------

70.3.12 Terlapor XIV tidak banyak menjual langsung LPG di gudang bahkan tidak

ada LPG yang langsung dikirim ke end user. LPG lebih banyak dijual ke

sales point; -----------------------------------------------------------------------------

70.3.13 Kuota per bulan untuk tabung 12 Kg berkisar 18.000 (delapan belas ribu)

tabung, 17.000 (tujuh belas ribu) tabung, 16.000 (enam belas ribu) tabung.


S A L I N A N

Rata-rata 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) tabung/bulan. Kuota untuk

tabung 50 Kg hanya 100 (seratus) tabung/bulan; ---------------------------------

70.3.14 Terlapor X menyatakan berdasarkan Surat Pernyataan dari Setda

Kabupaten Sumedang, Terlapor XIV tidak diketahui sebagai agen LPG 12

Kg di wilayah Sumedang. Untuk itu Terlapor XIV menyatakan memiliki

dokumen Akta Notaris dan pengesahan dari Menkumham mengenai

pendirian perusahaan dan surat-surat perijinan lainnya yang menunjukkan

keabsahan perusahaan; ---------------------------------------------------------------

70.3.15 Jarak dari gudang Terlapor XIV ke SPBE adalah 35 (tiga puluh lima) km

satu kali jalan. Untuk suplai mobil kecil, dari gudang ke SPBE kemudian

drop ke pelanggan, kemudian ke SPBE lagi dan drop lagi ke pelanggan; ----

70.3.16 Total jarak antara dari gudang ke SPBE kemudian ke Tomo adalah 90

(sembilan puluh) km (pergi pulang & keadaan jalan lancar).

Mekanismenya adalah dari gudang, ambil ke SPBE kemudian di antar ke

Tomo; -----------------------------------------------------------------------------------

70.3.17 Dalam Surat Edaran Pertamina disebutkan harga jual agen ke konsumen

Rp. 70.200,-. Tapi ada harga jual ex-agen ke konsumen dan ada juga harga

jual agen ke konsumen di luar 60 (enam puluh) km. Terlapor XIV

memahami, harga jual agen itu adalah harga ex-gudang. Jika jaraknya

lebih dari 60 (enam puluh) km dari gudang ke SPBE, maka Terlapor XIV

punya kewenangan untuk menambah biaya transport sebesar Rp. 3000,-

sehingga menjadi Rp. 73.200,-. Tapi karena jarak gudang Terlapor XIV ke

SPBE hanya 35 (tiga puluh lima) km, maka Terlapor XIV tidak dapat

menambahkan biaya transport. Tidak ada aturan yang menjelaskan

mengenai definisi mengenai harga jual LPG dalam Surat Edaran Pertamina

tersebut sehingga menjadi multi tafsir. Namun jika kita yang sudah biasa

jual beli gas, maka harga yang diatur oleh Pertamina adalah harga ex agen

di gudang. Kita beli putus di SPBE. Pertamina tidak mengatur harga

sampai ke tangan konsumen. --------------------------------------------------------

70.4 Bahwa terkait dengan harga jual LPG 12 Kg oleh Terlapor XIV, diperoleh


70.4.1 Harga jual ke sales point adalah Rp. 68.000,- sampai dengan Rp. 69.000,-

untuk dijual kembali kepada konsumen. Kalo Terlapor XIV jual di harga

Rp. 70.200, harga jual ke konsumen akan tinggi. Terlapor XIV

menerapkan perbedaan harga jual ke konsumen sejak sekitar tahun 2010-

2011. Terlapor XIV juga membedakan harga jual di gudang dan harga jual

diantar ke sales point; ----------------------------------------------------------------


S A L I N A N

70.4.2 Untuk harga di bawah Rp. 70.200,- Terlapor XIV masih mendapatkan

untung dengan cara menekan biaya yaitu melakukan efisiensi sumber daya

manusia. Di kantor Terlapor XIV hanya ada 2 (dua) orang pegawai dan

menggunakan software myobi. Terlapor XIV juga mengefisienkan jalur

pengantaran yatu Jatinangor-Tanjung Sari (dari Putra Mas) dan Wilayah

Sumedang (dari Gasiondo). Dengan demikian Terlapor XIV efisien dari

segi bahan bakar. Untuk mobil, Terlapor XIV paksakan agar bisa sampai 3

(tiga) rit. 1 (satu) rit truk engkel isi 100 (seratus) tabung. Terlapor XIV

juga melakukan diferensiasi harga dan penghematan biaya; -------------------

70.4.3 Terlapor XIV menjelaskan mengenai harga jual untuk LPG 12 Kg dimana

Terlapor XIV mengambil dari SPBE dengan harga Rp. 64.300,. Terlapor

XIV mengambil margin sebesar Rp. 5000,- sampai Rp. 6000,-. Untuk toko

yang produktif Terlapor XIV jual dengan harga Rp. 69.000, lebih murah

dibandingkan dengan toko yang perputarannya lebih lambat; -----------------

70.4.4 Terlapor XIV menjelaskan mengenai harga jual untuk tabung 50 (lima

puluh) tahun 2011-2013 Kg adalah sebesar Rp. 367.750,-; ---------------------

70.4.5 Terlapor XIV tidak menjual ke konsumen langsung yang ada di

perumahan walaupun ada ibu rumah tangga yang menyetop mobil Terlapor

XIV. Hal tersebut dikarenakan di perumahan tersebut, Terlapor XIV punya

toko-toko yang menjual LPG dari Terlapor XIV. Jika Terlapor XIV jual

langsung ke konsumen, maka Terlapor XIV akan mencederai toko-toko

yang ada di perumahan tersebut. Terlapor XIV melarang supirnya untuk

menjual langsung ke konsumen; ----------------------------------------------------

70.4.6 Pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan harga jual di Terlapor

XIV adalah manajemen. Biasanya Sdra. Hari Imbrani, S.E., M.M.

negosiasi dulu dengan toko atau sales point. Untuk harga di bawah Rp.

70.200,-, maka Sdra. Hari Imbrani, S.E., M.M. akan membicarakan dulu

dengan manajemen untuk selanjutnya manajemen yang memutuskan harga

jualnya berapa; ------------------------------------------------------------------------

70.4.7 Untuk sales point dengan jarak terjauh, Terlapor XIV menjual dengan

harga Rp. 70.200,-. Adapun variasi harga jual Terlapor XIV ke sales point

adalah Rp. 68.000,-, Rp. 69.000, Rp. 70.000, Rp. 70.200, Rp. 71.200

(Wado, Tomo). Terlapor XIV belum sampai ke harga Rp. 72.000,-

Penentuan harga tersebut berdasarkan jarak, daya serap dan upaya toko

untuk maintain pelanggan (misalnya punya motor untuk mengantarkan

LPG); -----------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

70.4.8 Harga jual ke sales point untuk tabung 50 Kg adalah Rp. 367.750,- dan

tidak ada variasi harga; ---------------------------------------------------------------

70.4.9 Terlapor XIV mengetahui harga jual yang direkomendasikan Pertamina

adaah Rp. 70.200 dan bersifat mengikat. Praktek adanya 5 (lima) varian

harga dikarenakan Terlapor XIV menggunakan Asumsi mengikat itu

dimana Terlapor XIV harus membayar ke Pertamina sesuai dengan harga

dari Pertamina. Namun Terlapor XIV memiliki priviledge untuk

menentukan harga jual ke sales point atau toko, tergantung dari daya serap

toko; -------------------------------------------------------------------------------------

70.4.10 Untuk menjawab pertanyaan mengenai aturan yang memberikan

kewenangan kepada perusahaan untuk menentukan varian harga, Terlapor

XIV menyatakan dalam praktek bisnis haruslah mempertimbangkan

tingkat keekonomisan mitra. Kalau ada beberapa toko yang serius untuk

mengembangkan LPG ini, maka Terlapor XIV memberikan insentif berupa

harga yang lebih murah; -------------------------------------------------------------

70.4.11 Terlapor XIV memahami harga Rp. 70.200,- adalah harga jual ex agen

walaupun yang tertulis di Surat Edaran Pertamina Rp. 70.200,- adalah

harga jual untuk konsumen; ---------------------------------------------------------

70.4.12 Terlapor XIV mengetahui antara Terlapor XIV dengan Pertamina terikat

dengan Perjanjian Keagenan. Terlapor XIV kemudian menyatakan tidak

pernah ada sanksi yang pernah dijatuhkan oleh Pertamina jika melanggar

ketentuan harga; -----------------------------------------------------------------------

70.4.13 Terlapor XIV menyatakan harga yang diatur oleh Pertamina untuk agen

adalah harga ex gudang; -------------------------------------------------------------

70.4.14 Terlapor XIV ternyata tidak melaksanakan kesepakatan harga yang

ditanda-tangani sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima)

varian harga yaitu Rp. 68.000, Rp. 69.000, Rp. 70.000, Rp. 71.200; ---------

70.4.15 Terlapor XIV memiliki privilege untuk menetapkan harga di bawah Rp.

70.200, karena menurut penafsiran Terlapor XIV harga Rp. 70.200,- itu

merupakan harga batas atas. Terlapor XIV juga bisa menjual di bawah

harga Rp. 70.200,- sepanjang tidak di bawah harga tebus ke Pertamina,

agar tidak melakukan predatory pricing; ------------------------------------------

70.4.16 Terlapor XIV membayar ke Pertamina sesuai dengan harga tebus; -----------

70.4.17 Terlapor XIV tidak bermaksud untuk menjual di bawah harga yang

ditetapkan oleh Pertamina sebagai strategi untuk mendapatkan tambahan

pelanggan. Terlapor XIV menjual dengan harga Rp. 68.000,- dan Rp.

69.000,- itu untuk pelanggan yang produktif dan punya motoris. Untuk


S A L I N A N

pelanggan yang hanya beli 5 (lima) tabung, Terlapor XIV jual dengan

harga Rp. 70.200. Sedangkan untuk pelanggan yang jauh di Wajo dan

Tomo ditambah biaya transportasi; -------------------------------------------------

70.4.18 Maksud strategi Terlapor XIV menjual harga yang lebih murah dari harga

yang ditentukan oleh Pertamina adalah untuk meningkatkan penjualan

sales agen Terlapor XIV. Jika sales agen Terlapor XIV dapat menjual

dengan harga lebih murah kepada end user, maka dapat meningkatkan

volume penjualan Terlapor XIV juga. Jadi Terlapor XIV meningkatkan

pembelian dari end user yang membeli melalui pelanggan/toko/sales point

Terlapor XIV. --------------------------------------------------------------------------



70.5.1 Proses penanda-tanganan perjanjian kesepakatan harga pada 21 Juni 2011

adalah akumulasi dari persaingan dengan adanya banting-banting harga

antar agen. Pertemuan-pertemuan di The Risoles, Saung Galing, Riung

Panyileukan Cibeunying itu mendiskusikan mengenai adanya persaingan

harga tersebut. Pertemuan-pertemuan itu diharapkan agar agen-agen tidak

saling merebut pelanggan yang sudah ada. Selain itu juga ada kenaikan

BBM dan kenaikan UMR. Kesepakatan ini sifatnya adalah himbauan yang

bersifat moril agar para agen tidak saling membanting harga, tidak

memberikan diskon, tidak memberi pinjaman tabung; --------------------------

70.5.2 Seluruh anggota Hiswana Migas menyepakati kenaikan harga jual LPG

dan tidak ada yang menolak usulan tersebut. Anggota Hiswana Migas juga

menyepakati agar para agen tidak saling merebut pelanggan dan ada

larangan memberikan diskon dalam bentuk seperti memberikan hadiah

seperti magic jar dan juga pinjaman tabung; -------------------------------------

70.5.3 Terdapat larangan dari Pertamina bagi agen untuk menjual di atas harga

yang direkomendasikan oleh Pertamina. Ada juga aturan mengenai sanksi

jika melanggar ketentuan mengenai harga dengan Kategori sanksi A, B, C,

dan D, sampai pemutusan hubungan usaha;---------------------------------------

70.5.4 Terlapor XIV mempunyai pengalaman ada agen lain yang mengambil

pelanggan Terlapor XIV yaitu di gunung kunci ada 1 sales point yang

diambil oleh Sinar Bhakti. Tapi pelanggan Sinar Bhakti juga ada yang

pindah ke Terlapor XIV. Ketika pelanggan Terlapor XIV diambil oleh

Sinar Bhakti, Terlapor XIV tidak melakukan protes langsung ke Sinar

Bhakti atau ke Pertamina karena Terlapor XIV melihat hal tersebut

merupakan hal yang alami. Terlapor XIV berusaha untuk membina


S A L I N A N

pelanggan dengan memberikan insentif kepada pelanggan yang aktif.

Terlapor XIV belum pernah mencoba melaporkan agen lain yang

mengambil pelanggan Terlapor XIV. Ada 3 (tiga) sales point pelanggan

Sinar Bhakti yang diambil oleh Terlapor XIV. Penyebab peralihan sales

point tersebut adalah Sales point Terlapor XIV beralih ke Sinar Bhakti

karena harganya lebih murah, selisihnya sampai Rp 500,-. Sales point

Sinar Bhakti pindah ke Terlapor XIV karena kontinuitas barang yang

selalu ada. ------------------------------------------------------------------------------



70.6.1 Rencana kenaikan harga telah dibicarakan berulang-ulang. Terlapor XIV

mengkonfirmasikan adanya rapat di Saung Galing yang dipimpin oleh

Ketua Bidang LPG 12 Kg yang dimoderatori oleh Ibu Tety, dan ada

perhitungan harga dari PT Limas Raga Inti, terdapat agenda untuk

meminta kenaikan harga untuk meningkatkan margin para agen. Terlapor

XIV menambahkan, saat itu juga ada agenda memperkenalkan agen baru

yaitu PT Api Gas Nasional (Pak Indra). Dalam pertemuan tersebut ada Pak

Dwi Manoveri (Pertamina) dan Pak Indra sebagai agen baru. Hal-hal yang

dibahas adalah selalu terkait persaingan dan peningkatan margin; ------------

70.6.2 Terlapor XVII menyatakan pertemuan di Saung Galing belum

membicarakan mengenai kenaikan harga, tapi baru pada pertemuan

selanjutnya. Untuk itu Terlapor XIV menyatakan pertemuan tersebut

esensinya adalah untuk memperkenalkan Pak Indra sebagai agen baru,

kemudian kita berdiskusi untuk mengajukan kenaikan margin kepada Pak

Manoveri; ------------------------------------------------------------------------------

70.6.3 Terlapor XIV mengkonfirmasikan bahwa melihat adanya perdebatan

antara Terlapor XVII dengan Pak Chandra dimana Terlapor XVII

menyatakan bahwa kesepakatan ini melanggar Undang-Undang. Terlapor

XIV ingat Terlapor XVII pernah mengingatkan kita di Riung Panyileukan

bahwa perjanjian ini melanggar Undang-Undang. Tapi Terlapor XIV tidak

ingat pertemuan tersebut terjadi sebelum atau sesudah penanda-tanganan

kesepakatan; ---------------------------------------------------------------------------

70.6.4 Terlapor XIV mengkonfirmasikan bahwa pada pertemuan di Riung

Panyileukan Cibeunying, Terlapor XVII menolak menuangkan

kesepakatan tersebut ke dalam kertas, lantas Terlapor XVII marah dan

keluar dari rapat. Akan tetapi Terlapor XIV tidak ingat apakah kejadian

tersebut terjadi sebelum atau sesudah penandatangan kesepakatan; -----------


S A L I N A N

70.6.5 Untuk menjawab pertanyaan Terlapor XVII apakah Terlapor XIV

mengetahui adanya pertemuan dimana Terlapor XVII berdebat dengan Pak

Chandra, Terlapor XIV menyatakan yang diingat adalah pertemuan

dimana diskusi Pak Chandra complaint terhadap Terlapor XVII yang

mengambil alih pelanggan Pak chandra oleh Terlapor XVII; ------------------

70.6.6 Sesuai penjelasan Terlapor XIV yang menyatakan kesepakatan tersebut

merupakan akumulasi dari pertemuan-pertemuan yang membahas

mengenai persaingan harga maka ternyata Terlapor XIV selalu hadir dalam

pertemuan-pertemuan tersebut karena itu adalah rapat DPC Bandung-

Sumedang. Terlapor XIV lupa intensitas rapatnya berapa kali sebulan.

Setiap kali pertemuan selalu membicarakan mengenai persaingan harga,

pengambilan konsumen dan kenaikan margin. Hal-hal tersebut sudah

dibicarakan sejak tahun 2010; -------------------------------------------------------

70.6.7 Tempat yang selalu disebutkan untuk membahas kenaikan harga yaitu

Saung Galing, Hiswana Migas, dan Riung Panyileukan Cibeunying serta di

the Risoles di Jalan Ciliwung. Kita kumpul-kumpul bersilahturahmi

membahas mengenai masalah perebutan pasar. Kalau ada agen-agen yang

saling berebutan, kita pertemukan dan bersilaturahmi. Biasanya setelah

pertemuan, agen berubah perilakunya. Tapi kadang, mereka kembali

berebutan konsumen. -----------------------------------------------------------------


Terlapor XIV, diperoleh keterangan sebagai berikut: --------------------------------------

70.7.1 Terlapor XIV menanda-tangani Surat Kesepakatan Harga di Hiswana

Migas. Terlapor XIV ditelepon oleh Pak Memet untuk menanda-tangani

Surat Perjanjian Kesepakatan Harga di Hiswana Migas. Seingat Terlapor

XIV surat tersebut sudah ada di Hiswana Migas. Kemungkinan surat ini

dibuat oleh Sekretariat Hiswana Migas; -------------------------------------------

70.7.2 Terlapor XIV tidak ingat apakah sudah ada agen lain yang

menandatangani Surat Kesepakatan pada saat Terlapor XIV tanda-tangan; -

70.7.3 Pada saat menandatangani Surat Kesepakatan tersebut, Terlapor XIV tidak

mengalami paksaan atau berada di bawah tekanan karena Terlapor XIV

terus mengikuti prosesnya; ----------------------------------------------------------

70.7.4 Terlapor XIV tidak menerima copy surat tersebut dari pengurus Hiswana

Migas melainkan dari Investigator. Terlapor VIII menambahkan sampai

saat ini Terlapor VIII tidak mengetahui siapa konseptor surat tersebut,

bahkan Surat Aslinya pun tidak diketahui; ----------------------------------------


S A L I N A N

70.7.5 Terlapor XIV menyatakan maksud dari kesepakatan ini adalah akumulasi

dari adanya persaingan harga dan kecilnya margin yang diperoleh agen.

Surat tersebut dibuat untuk ditujukan ke Pertamina, untuk mendapatkan

persetujuan dari Pertamina. Jika Pertamina sudah tanda-tangan, maka agen

akan yakin untuk menjalankannya; -------------------------------------------------

70.7.6 Keterangan para Terlapor dari awal pemeriksaan sampai akhir menyatakan

tidak ada yang mematuhi kesepakatan ini karena harga yang dijual di

lapangan ternyata bervariasi. Perkembangan kesepakatan ini setelah

penandatanganan adalah Terlapor XIV menjual dengan perhitungan harga

seperti biasa saja. Terlapor XIV menunggu sampai ada keputusan

mengenai kesepakatan tersebut; ----------------------------------------------------

70.7.7 Terlapor XIV tidak tahu apakah sampai saat ini masih ada terjadi banting-

banting harga dan pengambil-alihan konsumen; ---------------------------------

70.7.8 Sesuai penjelasan Terlapor XIV yang menyatakan kesepakatan tersebut

merupakan akumulasi dari pertemuan-pertemuan yang membahas

mengenai persaingan harga maka ternyata Terlapor XIV selalu hadir dalam

pertemuan-pertemuan tersebut karena itu adalah rapat DPC Bandung-

Sumedang. Terlapor XIV lupa intensitas rapatnya berapa kali sebulan.

Setiap kali pertemuan selalu membicarakan mengenai persaingan harga,

pengambilan konsumen dan kenaikan margin. Hal-hal tersebut sudah

dibicarakan sejak tahun 2010; -------------------------------------------------------

70.7.9 Terlapor XIV terakhir kali melihat dokumen surat kesepakatan harga

tesebut pada saat investigator KPPU datang ke kantor Terlapor XIV dan

menunjukkan adanya surat kesepakatan harga tersebut; ------------------------

70.7.10 Terlapor XIV mengakui membaca Surat Kesepakatan Harga tersebut

terlebih dahulu sebelum menandatanganinya; ------------------------------------

70.7.11 Terlapor XIV juga mengakui isi dokumen yang ditanda-tangani tersebut

sudah sesuai dengan maksud kesepakatan yang sudah sering dibicarakan

pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terlapor XIV menambahkan

berdasarkan akumulasi dari pertemuan-pertemuan itu, menurut Terlapor

XIV dokumen tersebut masih merupakan usulan yang masih perlu

disetujui oleh Pertamina; -------------------------------------------------------------

70.7.12 Secara internal, anggota Hiswana Migas memang telah membuat

kesepakatan untuk menaikkan harga; ----------------------------------------------

70.7.13 Setelah sekian lama Terlapor XIV tidak melihat dokumen tersebut,

ternyata Terlapor XIV masih yakin bahwa dokumen tersebut sesuai dengan

aslinya sebagaimana yang Terlapor XIV tanda-tangani; ------------------------


S A L I N A N

70.7.14 Terlapor XIV menyatakan dokumen kesepakatan harga tersebut adalah

dimaksudkan untuk minta ijin ke Pertamina; -------------------------------------

70.7.15 Dalam Surat Perjanjian Keagenan dengan Pertamina diatur bahwa harga

jual Elpiji ditetapkan oleh Pertamina. Dengan demikian, kesepakatan harga

yang dibuat oleh anggota Hiswana Migas itu salah. Jika mau merubah

harga dari Rp. 70.200,- ke Rp. 71.200, Pertamina adalah pihak yang

berwenang; -----------------------------------------------------------------------------

70.7.16 Terlapor XIV mengkonfirmasikan bahwa dalam Perjanjian Keagenan (ayat

3) juga melarang agen untuk menetapkan harga jual ke konsumen; Sebagai

tambahan informasi, Terlapor XIV menyerahkan Perjanjian Keagenan

tahun 2010 dan 2014. Pertamina tidak memberikan sanksi bagi yang

melanggar Perjanjian Keagenan pada tahun 2010. Sanksi baru ada pada

lampiran Perjanjian Keagenan tahun 2014; ---------------------------------------

70.7.17 Terlapor XIV menandatangani kesepakatan tersebut sebagai harapan

bersama. Yang kedua, hal ini merupakan solidaritas sesama agen.

Sebenarnya jika Terlapor XIV tidak tanda-tangan, juga tidak apa-apa. -------

70.8 Bahwa hal-hal lain yang disampaikan dalam pemeriksaan Terlapor XIV adalah

semula produk LPG ini merupakan produk monopoli, dalam perkembangannya

menjadi produk yang bersifat monopolistik karena adanya persaingan antar agen.

Mungkin pada tahun-tahun mendatang, produk ini dapat berkembang menjadi

produk pada persaingan sempurna seiring dengan permintaannya yang semakin

elastis. ---------------------------------------------------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen

(vide bukti B40);-----------------------------------------------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan

baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B41); -------------------------

73. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada

pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti I6): ---------------------------------------

73.1 Bahwa obyek perkara a quo adalah penjualan elpiji (LPG) kemasan tabung isi 12

Kg dan tabung isi 50 Kg serta penjualan menggunakan bulk LPG dengan wilayah

pemasaran di Bandung dan Sumedang kurun waktu 21 Juni 2011 sampai dengan 15

Desember 2013; ---------------------------------------------------------------------------------

73.2 Bahwa dugaan pelanggaran perkara a quo adalah Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat (“UU No. 5 Tahun 1999”); -------------------------------------------------------------


S A L I N A N

73.3 Bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan gas hidrokarbon produksi dari

kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas propane (C3H8) dan

butane (C4H10); ---------------------------------------------------------------------------------

73.4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, LPG adalah gas

hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan,

pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana,

butana, atau campuran keduanya; -------------------------------------------------------------

73.5 Bahwa LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak, konsumen

LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, hotel)

hingga industri. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada

industri makanan, keramik, gelas serta bahan bakar forklift. Selain itu, LPG juga

dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri aerosol serta refrigerant ramah

lingkungan; ---------------------------------------------------------------------------------------

73.6 Bahwa sejak 1968, Unit Gas Domestik PT Pertamina (Persero) menyediakan LPG

sebagai bahan baku dan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, komersial dan

industri dengan menggunakan brand "Elpiji". Disamping LPG, sejak tahun 1987

Unit Gas Domestik juga telah mensuplai bahan bakar gas dengan menggunakan

CNG (Compressed Natural Gas), dibawah brand "BBG". "Musicool", hidrokarbon

refrigerant yang ramah lingkungan, yang telah diluncurkan pada tahun 2004; --------

73.7 Bahwa untuk mempermudah mobilisasi dan distribusi, LPG secara umum dikemas

dalam bentuk tabung dengan isi 3 Kg, 12 Kg, 50 Kg atau dalam bentuk curah

(bulk); ---------------------------------------------------------------------------------------------

73.8 Bahwa dari sisi regulasi subsidi dikenal dua jenis LPG yaitu LPG Tertentu dan

LPG Umum. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26

Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian liquefied petroleum gas

menjelaskan LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang

mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/ penggunaannya,

kemasannya, volume dan atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

Sementara LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/

penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi); --------

73.9 Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No 22 Tahun 2011 tentang Minyak

dan Gas Bumi diketahui yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas adalah kegiatan yang mencakup eksplorasi dan Eksploitasi. Sementara

Kegiatan Usaha Hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan

Niaga; ---------------------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

73.10 Bahwa Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1

Undang-undang No 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan

dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: a. kepemilikan

sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, b.

pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana, c. modal dan

risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; -----------------

73.11 Bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2

Undang-undang No 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan

dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20. Kegiatan

Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui

mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan; ------------------------

73.12 Bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: a. badan usaha milik

negara; b. badan usaha milik daerah; c. koperasi; usaha kecil; d. badan usaha

swasta; --------------------------------------------------------------------------------------------

73.13 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha

Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang

dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan

usaha yang wajar, sehat, dan transparan. ----------------------------------------------------

73.14 Bahwa terkait dengan penyaluran LPG diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak

dan Gas Bumi. Ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Usaha pemegang Izin Usaha

Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar

Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah

tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha

melalui seleksi. Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang

terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama. ------------------

73.15 Bahwa Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 48 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha

Hilir Minyak dan Gas Bumi, hanya dapat memasarkan Bahan Bakar Minyak,

Bahan Bakar Gas dan LPG dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale). ------------------------

73.16 Bahwa Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 48 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha


S A L I N A N

Hilir Minyak dan Gas Bumi, wajib memiliki perizinan sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga

Umum (Wholesale) bertanggung jawab atas standar dan mutu sampai ke tingkat

penyalur. Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Badan

Pengatur mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3); ---------------------------------------------------------------------------

73.17 Bahwa sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan

usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu

Pertamina yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri

meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak

dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, Pertamina

juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivitas lainnya yang

terdiri atas pengembangan energi panas bumi dan Coal Bed Methane (CBM).

Dalam pengusahaan migas baik di dalam dan luar negeri, Pertamina beroperasi

baik secara independen maupun melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra

kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Operation Body (JOB), Technical

Assistance Contract (TAC), Indonesia Participating/Pertamina Participating

Interest (IP/PPI), dan Badan Operasi Bersama (BOB). ------------------------------------

73.18 Bahwa sektor hilir Pertamina meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah,

pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas dan petrokimia, dan bisnis

perkapalan terkait untuk pendistribusian produk Perusahaan. Kegiatan pengolahan

terdiri dari: RU II (Dumai), RU III (Plaju), RU IV (Cilacap), RU V (Balikpapan),

RU VI (Balongan) dan RU VII (Sorong). ---------------------------------------------------

73.19 Bahwa Pertamina juga mengoperasikan Unit Kilang LNG Arun (Aceh) dan Unit

Kilang LNG Bontang (Kalimantan Timur). Sedangkan produk yang dihasilkan

meliputi bahan bakar minyak (BBM) seperti premium, minyak tanah, minyak solar,

minyak diesel, minyak bakar dan Non BBM seperti pelumas, aspal, Liquefied

Petroleum Gas (LPG), Musicool, serta Liquefied Natural Gas (LNG), Paraxylene,

Propylene, Polytam, PTA dan produk lainnya; ---------------------------------------------

73.20 Bahwa pola penyaluran/ distribusi LPG kemasan tabung isi 12 Kg, 50 Kg dan bulk

secara keseluruhan adalah sebagai berikut: --------------------------------------------------

Pola Penyaluran/ Distribusi LPG Kemasan Tabung Isi 12Kg, 50Kg dan Bulk


S A L I N A N

73.21 Bahwa Jalur distribusi LPG berawal dari kilang Pertamina, Kilang Swasta maupun

yang berasal dari luar negeri (Impor). Seluruh pasokan LPG tersebut dikumpulkan

di satu tempat yang biasa disebut Depot LPG. Dari Depot LPG tersebut, LPG

didistribusikan ke SPPBE dan SPPEK atau langsung ke modern outlet. SPPBE

(Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) adalah filling plant yaitu unit

untuk mengangkut, mengisi dan menyalurkan LPG baik dalam bentuk tabung

maupun curah kepada Agen. SPPBE akan menerima biaya pengisian (filling fee)

dan biaya transportasi (transportation fee) untuk setiap LPG yang diisikan.

Sementara SPPEK (Stasiun Pengisian dan Pengiriman LPG Khusus) merupakan

mini filling plant yang terletak di remote area. SPPEK adalah hasil reposisi dari

Agen Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (APPEL), berlaku efektif 1 April

2007; ----------------------------------------------------------------------------------------------

73.22 Bahwa kerjasama untuk pengisian dan pengangkutan LPG di daerah remote

ditetapkan dalam bentuk SPPEK. Filling fee ditanggung oleh PERTAMINA

sedangkan transportation fee ditanggung oleh konsumen (dimasukkan dalam

struktur harga jual). Oleh karena itu harga jual LPG ex SPPEK akan lebih mahal

daripada harga jual LPG ex LPG FP ataupun ex SPPBE, tetapi lebih murah dari

harga APPE;--------------------------------------------------------------------------------------

73.23 Bahwa Agen bertindak sebagai perantara antara Pertamina dengan konsumen LPG

dalam hal ini sub agen, rumah tangga ataupun industri. Persyaratan agen diatur

secara terperinci dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara PT Pertamina

(Persero) dengan Agen; ------------------------------------------------------------------------

73.24 Bahwa pada pokoknya Perjanjian Keagenan mengatur beberapa hal sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------

73.24.1 Bahwa yang dimaksud Agen LPG adalah Badan Usaha yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan


S A L I N A N

oleh PT Pertamina (Persero) dan perundang-undangan yang berlaku,

serta ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) untuk membeli LPG dari

supply point sesuai ketentuan PT Pertamina (Persero) dan menjual

kembali dalam bentuk curah atau tabung ke konsumen; ----------------------

73.24.2 Bahwa tujuan penunjukan Agen LPG adalah untuk mengangkut,

menyimpan, menyalurkan dan memasarkan LPG kepada konsumen

dengan memberikan pelayanan terbaik dan menjamin mutu, kualitas dan

kuantitas LPG di wilayah Bandung sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan PT Pertamina (Persero) -----------------------------------------------

73.24.3 Bahwa PT Pertamina (Persero) menetapkan jumlah alokasi LPG yang

akan disalurkan kepada Agen LPG secara bulanan yang besarnya akan

disampaikan melalui Surat Manager LPG & Gas Product Region III

yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

Perjanjian Keagenan. PT Pertamina (Persero) berhak menambah atau

mengurangi alokasi LPG kepada Agen LPG yang akan diberitahukan

secara tertulis kepada Agen LPG -------------------------------------------------

73.24.4 Bahwa harga jual LPG dan Tabung LPG dari PT Pertamina (Persero)

kepada Agen LPG dan Harga Jual LPG dari Agen LPG kepada

konsumen ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero), harga jual tersebut

dapat diubah sesuai keputusan PT Pertamina (Persero) -----------------------

73.24.5 Bahwa Agen LPG tidak diperbolehkan mengadakan perubahan harga

jual LPG kepada konsumen yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina

(Persero) ------------------------------------------------------------------------------

73.24.6 Bahwa Agen LPG akan mendapat margin penjualan LPG dan margin

penjualan Tabung LPG sesuai dengan ketentuan PT Pertamina (Persero)

73.24.7 Bahwa berdasarkan Keterangan dan Dokumen yang diberikan oleh PT

Pertamina (Persero) diketahui terdapat 17 (tujuh belas) Agen LPG untuk

wilayah Bandung dan Sumedang yaitu sebagai berikut: ----------------------

Tabel Rekapitulasi Perjanjian Keagenan LPG Wilayah Bandung dan Sumedang

No Nama Perusahaan Nomer Perjanjian Tanggal

Perjanjian

Jangka Waktu

Berakhir

Perjanjian

1. PT Limas Raga Inti SPJ-750/F13400/2013-

S3

31 Desember

2013

29 Juni 2016

2. PT Surya Buana Rahayu SPJ-270/F13400/2014-

S3

22 Oktober 2014 21 Juni 2017


S A L I N A N

3. PT Sumber Kerang

Indah

SPJ-731/F13400/2013-

S3

31 Desember

2013

10 November

2016

4. PT Adigas Jaya Pratama SPJ-630/F13400/2013-

S3

31 Desember

2013

7 Juni 2016

5. PT Tirta Gangga Tama SPJ-054/F13100/2011-

S3

22 Juni 2011 21 Juni 2014

6. PT Arias Mas SPJ-119/F13100/2013-

S3

28 Februari 2013 27 Februari 2016

7. Pusat Koperasi Pegawai

Republik Indonesia

(PKP RI)

SPJ-490/F13100/2011-

S3

21 September

2011

10 Januari 2014

8. Kopkarpen PGN

Bandung

SPJ-449/F13100/2011-

S3

21 September

2011

27 Februari 2014

9. PT Kurniasari Rahayu SPJ-140/F13450/2013-

S3

20 Maret 2013 30 Maret 2016

10. PT Sinar Bakti Abadi SPJ-1209/F12500/2010-

S3

02 Nopember

2010

01 Nopember

2013

11. PT Baragas Nasional SPJ-016/F12500/2009-

S3

16 Februari 2009 13 Februari 2012

12. PT INAHOVTRACO SPJ-001B/F12500/2006-

S3

02 Januari 2006 31 Oktober 2009

13. PT Lembang Abadi

Indah

SPJ-269/F13400/2014-

S3

22 Oktober 2014 21 Juni 2017

14. PT Sawitto Indah

Berkah

SPJ-002/F12500/2011-

S3

1 Januari 2011 02 Januari 2014

15. PT Guna Bumi Utama SPJ-075/F1300/2012-S3 29 Agustus 2012 29 Juli 2015

16. PT Griya Putra Anugrah SPJ-846/F12500/2010-

S3

6 Juli 2010 05 Juli 2013

17. PT Api Gas Nasional SPJ 073/F1300/2012-S3 29 Agustus 2012 28 Agustus 2015

Sumber : PT Pertamina (Persero)

73.24.8 Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 Direktur Pemasaran dan Niaga PT

Pertamina (Persero) mengeluarkan Surat No. Kpts-057/F00000/2009-S3

Tentang Harga Jual LPG Kemasan Tabung 12 Kg. Surat Keputusan

tersebut berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2009 dan menetapkan harga

jual LPG Kemasan Tabung 12 Kg sebagai berikut: ---------------------------


S A L I N A N

No. Komponen Biaya Unit

I. Harga Eks Pertamina sebelum pajak 4.912 Rp/Kg

II. PPN 10% 491 Rp/Kg

III. Harga eks Pertamina setelah pajak/ harga tebus Agen 5.403 Rp/Kg

IV. Margin Agen 406 Rp/Kg

V. PPN 10% Atas Margin Agen 41 Rp/Kg

VI. Harga Jual eks Agen 5.850 Rp/Kg

VII Harga Jual eks Agen 70.200 Rp/tabung


jual LPG kemasan tabung 6 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang berlaku untuk

penyerahan terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2009. Harga jual agen ke

konsumen Refill LPG 12 Kg adalah Rp. 70.200,- per tabung dan Rp.

367.750,- per tabung untuk refill LPG 50 Kg. Harga tersebut sudah

termasuk PPN 10% atas margin Agen; ------------------------------------------


jual LPG kemasan tabung 6, 12 & 50 Kg eks Agen diluar radius 60 Km

dari SPPBE terdekat adalah harga jual Agen ke Konsumen ditambah

dengan biaya angkutan yang sesuai dengan ketentuan biaya angkutan

dalam SK Menteri Perhubungan RI. Untuk PPH dan PPN 10% atas

margin Agen LPG disetorkan sendiri oleh Agen; ------------------------------

73.24.11 Bahwa pada tanggal 19 November 2013, Direktur Pemasaran dan Niaga

PT Pertamina (Persero) mengeluarkan Surat Keputusan No. Kpts-

111/F00000/2013-S3 tentang Harga Jual LPG 12 Kg untuk Agen yang

mengambil di LPG Filling Plant dan SPPBE dengan Pola SPPEK untuk

Daerah Jawa-Bali; ------------------------------------------------------------------



2013 diketahui bahwa terdapat penyesuaian harga jual LPG 12 Kg dan

50 Kg yang berlaku untuk penyerahan terhitung mulai tanggal 16

Desember 2013 sampai dengan 15 Maret 2014 (vide bukti C34); -----------



2013 diketahui harga jual eks Agen (termasuk PPN) di wilayah

Bandung-Jabar untuk LPG kemasan tabung isi 12 Kg adalah Rp.


S A L I N A N

77.100,- per tabung dan Rp. 807.000,- per tabung isi 50 Kg (vide bukti

C34). ----------------------------------------------------------------------------------

73.25 Bahwa profil para Terlapor adalah sebagai berikut : ---------------------------------------

73.25.1 Tentang PT Limas Raga Inti ------------------------------------------------------

73.25.1.1 Bahwa PT LRI pertama kali didirikan pada tanggal 16

Agustus 1972 berdasarkan Akta No 19, Lien Tanudirdja

S.H., Notaris di Bandung dengan nama CV Limas Raga,

(vide bukti C79); -----------------------------------------------------

73.25.1.2 Bahwa kegiatan utama PT LRI adalah melakukan distribusi

gas elpiji (LPG) Pertamina, Pelumas Pertamina, kompor,

water heater, rice cooker, perlengkapan kompor, reparasi

kompor dan pemasangan instalasi gas LPG (vide bukti C79);

73.25.1.3 Bahwa PT LRI melayani penjualan LPG kepada konsumen

supply point, konsumen rumah tangga, dan konsumen

industri (cafe, restaurant, hotel, mal, rumah sakit,

peternakan, garmen, dan lain-lain (vide bukti C79); ------------

73.25.1.4 Bahwa pemasaran LPG oleh PT LRI adalah di wilayah

Bandung, Jawa Barat, (vide bukti C79); --------------------------

73.25.1.5 Bahwa berdasarkan daftar konsumen/Sub Distributor PT

LRI, jumlah konsumen/sub agen LPG tabung 12 Kg adalah

sekitar 200 (dua ratus) konsumen (vide bukti C80); ------------

73.25.1.6 Bahwa harga jual LPG 12 Kg dan 50 Kg PT LRI kurun

waktu 2011 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut

(vide bukti 81): -------------------------------------------------------

Tabel Harga Jual LPG 12 Kg dan 50 Kg PT LRI

No Tahun LPG 12 Kg LPG 50 Kg Eks Agen Sales Point Konsumen Eks

Agen Konsumen

1 2011 70.200 72.200 73.200 367.750 375.000 2 07 Jun 2012 70.200 72.200 73.200 467.750 475.000 3 19 Des 2012 70.200 72.200 73.200 654.000 663.000 4 09 Mar 2013 70.200 72.200 73.200 675.000 684.000 5 28 Jun 2013 70.200 73.500 75.000 624.500 632.500 6 27 Sep 2013 70.200 73.500 75.000 665.000 673.000


73.25.1.7 Bahwa harga beli LPG 12 Kg dan 50 Kg PT LRI kurun

waktu 2011 s.d 2013 adalah sebagai berikut (vide bukti

C77): -------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

Tabel Harga Beli LPG 12 Kg dan 50 Kg PT LRI

No Tahun LPG 12 Kg LPG 50 Kg 1 2011 64.836 343.650 2 07 Jun 2012 64.836 438.900 3 19 Des 2012 64.836 614.900 4 09 Mar 2013 64.836 635.250 5 28 Jun 2013 64.836 586.300 6 27 Sep 2013 64.836 625.350 Sumber: dokumen harga beli LPG PT LRI

73.25.2 Tentang PT Surya Buana Rahayu ------------------------------------------------

73.25.2.1 Bahwa PT SBR didirikan pada tanggal 19 Maret 1985

dengan nama PT Surya Buana Raya dan selanjutnya berganti

nama menjadi PT Surya Buana Rahayu (vide bukti C61); -----

73.25.2.2 Bahwa saat ini PT SBR beralamat sementara di jalan Atlas

nomor 32 Antapani Bandung dikarenakan kantor dan gudang

baru yang telah berdiri di Jalan Cimuncang Nomor 23

Bandung masih dalam proses perijinan (vide bukti C61); -----

73.25.2.3 Bahwa kegiatan usaha PT SBR adalah distribusi LPG tabung

12 Kg di wilayah Bandung, Jawa Barat (vide bukti C61); -----

73.25.2.4 Bahwa jumlah pegawai PT SBR adalah 11 (sebelas) orang

dengan total 6 (enam) kendaraan operasional yaitu 3 (tiga)

mobil truk dan 3 (tiga) mobil pick up (vide bukti C61); --------

73.25.2.5 Bahwa jumlah konsumen/pangkalan LPG yang dipasok oleh

PT SBR adalah berjumlah 20 (dua puluh) konsumen (vide

bukti C63); ------------------------------------------------------------

73.25.2.6 Bahwa wilayah pemasaran PT SBR adalah Kota Bandung

dan Kabupaten Bandung (vide bukti C63); -----------------------

73.25.2.7 Bahwa harga jual dan beli LPG tabung 12 Kg PT SBR

adalah sebagai berikut (vide bukti C64) --------------------------

Tabel 3. Harga Jual dan Beli LPG Tabung 12 Kg PT SBR

Periode Harga Jual (Rp) Harga Beli (Rp) 9 Okt 2009 70.200 64.836 16 Des 2013 77.100 70.896

Sumber: dokumen harga jual dan beli LPG 12 Kg PT SBR

73.25.2.8 Bahwa berdasarkan Laporan Laba Rugi LPG 12 PT SBR

diketahui total penjualan untuk tahun 2011, 2012 dan 2013

PT AJP adalah sebagai berikut: ------------------------------------

Tabel 4. Jumlah Penjualan LPG PT SBR

No Periode Nilai (Rp) 1. 2011 2.825.760.000,-


S A L I N A N

2. 2012 2.822.280.000,- 3. 2013 3.260.620.800,-

Sumber: Laporan Laba Rugi LPG 12 Kg PT SBR

73.25.2.9 Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas diketahui bahwa total

jumlah penjualan PT SBR tahun 2011, 2012 dan 2013

mengalami peningkatan setiap tahun masing-masing sebesar

Rp.2.825.760.000,-, Rp.2.822.280.000,- dan Rp.

3.260.620.800,-; ------------------------------------------------------

73.25.2.10 Bahwa berdasarkan Neraca Keuangan PT SBR diketahui

kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan tempat usaha

(jumlah aset lancar) Periode tahun 2011 sampai dengan 2013

adalah lebih dari Rp.500.000.000,-. -------------------------------

73.25.3 Tentang PT Sumber Kerang Indah -----------------------------------------------

73.25.3.1 Bahwa PT SKI adalah perusahaan yang bergerak dalam

bidang usaha distribusi LPG Pertamina tabung 12 Kg,

tabung 50 Kg dan pelumas (vide bukti C66); --------------------

73.25.3.2 Bahwa berdasarkan SIUP Besar Nomor: 510/3-

3396/2010/02006-BPPT, nilai modal dan kekayaan bersih

PT SKI adalah Rp. 700.000.000,- dengan kegiatan usaha

adalah perdagangan barang dan jasa (vide bukti C66); ---------

73.25.3.3 Bahwa PT SKI memiliki kurang lebih 55 (lima puluh lima)

karyawan (vide bukti C66); -----------------------------------------

73.25.3.4 Bahwa PT SKI memiliki 16 (enam belas) unit kendaraan

operasional yaitu sebagai berikut (vide bukti C66):-------------

Tabel 5. Daftar Kendaraan Operasional PT SKI

No Jenis Kendaraan Jumlah 1 Mobil double kapasitas 176 tabung 6 2 Mobil engkel kapasitas 110 tabung 4 3 Mobil Pickup kapasitas 30 tabung 1 4 Mobil L 300 kapasitas 70 tabung 2 5 Mobil Tronton kapasitas 330 tabung 3

Sumber: dokumen PT SKI

73.25.3.5 Bahwa jumlah konsumen PT SKI adalah sebanyak 259 (dua

ratus lima puluh sembilan) yang berada di wilayah Bandung,

Jawa Barat (vide bukti C71); ---------------------------------------

73.25.3.6 Bahwa harga jual dan harga beli LPG tabung 12 Kg dan 50

Kg Periode tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah sebagai

berikut (vide bukti C68): --------------------------------------------


S A L I N A N

Tabel 6 . Bahwa harga jual dan harga beli LPG PT SKI

Periode Harga Jual Harga Beli 12 Kg (Rp) 50 Kg (Rp) 12 Kg (Rp) 50 Kg (Rp)



73.25.3.7 Bahwa omzet atau jumlah penjualan LPG tabung 12 Kg PT

SKI untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut

(vide Bukti C448, C451, C454): -----------------------------------

Tabel 7. Omzet atau Jumlah Penjualan Elpiji (LPG) PT SKI

Periode Kuantitas Omzet (Rp) 2011 204.093 13.124.923.774,- 2012 351.889 22.626.109.579,- 2013 382.537 25.359.575.046,-

Sumber: dokumen Penjualan LPG 12 Kg PT SKI

73.25.3.8 Bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui omzet atau jumlah

penjualan tahunan PT SKI untuk LPG tabung kemasan 12

Kg tahun 2011, 2012 dan 2013 mengalami peningkatan

masing-masing adalah Rp. 13.124.923.774,-, Rp.

22.626.109.579,- dan Rp. 25.359.575.046,-; ---------------------

73.25.3.9 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan diketahui jumlah

aset PT SKI diluar tanah dan bangunan untuk usaha tahun

2011, 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut (vide Bukti

C447, C450, C453): -------------------------------------------------

Tabel 8. Jumlah Aset PT SKI

Periode Aset (Rp) 2011 47.433.413.222,- 2012 52.187.305.842,- 2013 56.383.660.344,-

Sumber: Laporan Keuangan PT SKI, diolah

73.25.3.10 Bahwa berdasarkan dokumen Perincian Biaya LPG 12 Kg

dari PT SKI diketahui bahwa laba kotor pada tahun 2011,

2012 dan 2013 masing-masing adalah 7,06%, 7,06% dan

8,39% dari total penjualan. Sementara laba bersih tahun

2011, 2012 dan 2013 masing-masing adalah 2,97%, 2,55%

dan 2,52 dari total penjualan (vide bukti C67); ------------------


S A L I N A N

73.25.3.11 Bahwa berdasarkan dokumen Perincian Biaya LPG 50 Kg

dari PT SKI diketahui bahwa laba kotor pada tahun 2011,

2012 dan 2013 masing-masing adalah 7,47%, 6,73% dan

6,15% dari total penjualan. Sementara laba bersih tahun

2011, 2012 dan 2013 masing-masing adalah 4,42%, 4,39%

dan 2,88% dari total penjualan (vide bukti C67). ---------------

73.25.4 Tentang PT Adigas Jaya Pratama ------------------------------------------------

73.25.4.1 Bahwa PT Adigas Jaya Pratama adalah perusahaan dengan

bidang usaha distribusi gas LPG di wilayah Bandung Raya,

Jawa Barat untuk tabung 12 Kg, 50 Kg dan bulk. Melayani

rumah tangga, apartemen, hotel, mall dan industri besar/

kecil (vide bukti C2 dan C11); -------------------------------------

73.25.4.2 Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang

diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor

00204/HERRSIUPPK/V/2010, modal dan kekayaan bersih

perusahaan adalah Rp. 100.000.000,- (vide bukti C4); ---------

73.25.4.3 Bahwa berdasarkan daftar konsumen/Sub Distributor PT

AJP, jumlah konsumen/sub agen LPG tabung 12 Kg adalah

100 (seratus) konsumen dan terdapat 10 konsumen bulk

(vide bukti C10); -----------------------------------------------------

73.25.4.4 Bahwa harga jual dan beli LPG 12 Kg dan 50 Kg PT AJP

kurun waktu 2011 s.d 2013 adalah sebagai berikut (vide

bukti C7): --------------------------------------------------------------

Tabel 9. Harga Jual dan Beli LPG PT AJP

No Tahun Harga Jual LPG ex Agen Harga Beli LPG 12 Kg 50 Kg 12 Kg 50 Kg

1 2011 70.200 367.750 64.836 343.650 2 07 Jun 2012 70.200 467.750 64.836 438.900 3 19 Des 2012 70.200 654.000 64.836 614.900 4 09 Mar 2013 70.200 675.000 64.836 635.250 5 07 Jun 2013 70.200 624.500 64.836 586.300 6 27 Sep 2013 70.200 665.000 64.836 625.350 7 16 Des 2013 70.200 807.000 64.836 766.040


73.25.4.5 Bahwa berdasarkan Laporan Laba Rugi Komprehensif PT

AJP diketahui total penjualan untuk tahun 2011, 2012 dan

2013 PT AJP adalah sebagai berikut (vide Bukti C416 dan

C422): ------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

Tabel 10. Jumlah Penjualan Elpiji (LPG) PT AJP

No Periode Nilai (Rp) 1. 2011 39.642.363.881,- 2. 2012 43.448.219.769,- 3. 2013 56.363.986.942,- Sumber: Laporan Laba Rugi Komprehensif PT AJP

73.25.4.6 Bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat

peningkatan omzet atau jumlah penjualan tahunan PT AJP

tahun 2011, 2012 dan 2013 masing-masing adalah Rp.

39.642.363.881,-, Rp. 43.448.219.769,- dan Rp.

56.363.986.942,-; ----------------------------------------------------

73.25.4.7 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT AJP diketahui

kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan tempat usaha

(jumlah aset lancar) adalah sebagai berikut (vide Bukti

C413, C414, C420): -------------------------------------------------

Tabel 11. Kekayaan Bersih PT AJP

No Periode Nilai (Rp) 1. 2011 6.482.608.829,- 2. 2012 8.471.358.626,- 3. 2013 11.100.921.625,- Sumber: Laporan Keuangan PT AJP

73.25.4.8 Bahwa struktur biaya PT AJP kurun waktu tahun 2011 s.d

2013 adalah sebagai berikut (vide bukti C9): --------------------

Tabel 12. Struktur Biaya PT AJP

No Keterangan 2011 % 2012 % 2013 % 1 Biaya Karyawan 31.558.667 20 40.336.333 18 54.107.000 19 2 Biaya Umum 84.073.751 52 105.130.833 47 130.418.000 46 3 Biaya Pemeliharaan 25.097.500 16 36.687.000 16 36.745.000 13 4 Biaya Rumah Tangga 3.416.667 2 16.576.000 7 21.600.000 8 5 Biaya Sewa 4.191.667 3 7.066.000 3 9.364.000 3 6 Biaya Penyusutan 12.166.667 8 18.439.000 8 28.884.000 10 Total 160.534.917 100 224.235.167 100 281.118.000 100


73.25.5 Tentang PT Tirta Gangga Tama -----------------------------------------------

73.25.5.1 Bahwa PT TGT adalah perusahaan yang bergerak dibidang

distribusi LPG tabung 12 Kg dan tabung 50 Kg Pertamina di

wilayah Bandung, Jawa Barat (vide bukti C22); -----------------

73.25.5.2 Bahwa PT TGT memiliki jumlah kendaraan operasional

sebanyak 15 (lima belas) unit kendaraan (vide bukti C22); -----


S A L I N A N

73.25.5.3 Bahwa jumlah konsumen LPG PT TGT adalah 26 (dua puluh

enam) konsumen akhir, 52 (lima puluh dua) Agen dan 192

(seratus sembilan puluh dua) Retailer (vide bukti C26); --------

73.25.5.4 Bahwa harga jual dan harga beli PT TGT untuk LPG tabung

12 Kg dan 50 Kg kurun waktu tahun 2011 s.d 2013 adalah

sebagai berikut (vide bukti C23): -----------------------------------

Tabel 13. harga jual dan harga beli LPG PT TGT

Periode Harga Beli Harga Jual 12 Kg (Rp) 50 Kg (Rp) 12 Kg (Rp) 50 Kg (Rp)

2011 70.200 367.750 64.836 343.650 07 Juni 2012 70.200 467.750 64.836 438.900 19 Des 2012 70.200 654.000 64.836 614.900 09 Mar 2013 70.200 675.000 64.836 635.250 28 Juni 2013 70.200 624.500 64.836 586.300 27 Sep 2013 70.200 665.000 64.836 625.350 16 Des 2013 77.100 807.000 70.896 769.750 Sumber: dokumen harga beli dan harga jual gas LPG 12 Kg dan 50 Kg PT TGT

73.25.5.5 Bahwa berdasarkan Laporan Laba Rugi PT TGT diketahui

total penjualan untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 PT TGT

adalah sebagai berikut (vide bukti C363, C369, C373): ---------

Tabel 14. Jumlah Penjualan PT TGT


Sumber: Laporan Laba Rugi PT TGT

73.25.5.6 Bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat

peningkatan omzet atau jumlah penjualan tahunan PT TGT

tahun 2011, 2012 dan 2013 masing-masing adalah Rp.

20.409.970.850,00, Rp. 23.790.781.000,00 dan Rp.

26.051.427.900,00; ----------------------------------------------------

73.25.5.7 Bahwa berdasarkan Neraca PT TGT Periode 31 Desember

2011, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 diketahui

kekayaan bersih PT TGT selain tanah dan bangunan adalah

sebagai berikut (vide bukti C364, C368, C374): ------------------

Tabel 15. Kekayaan Bersih PT TGT


Sumber: Laporan Keuangan PT TGT


S A L I N A N

73.25.6 Tentang PT Arias Mas -----------------------------------------------------------

73.25.6.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Arias Mas (PT

AM), berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 28 Januari

1984 yang dibuat dihadapan Yunita Elida Tanwir, SH,

Notaris di Bandung dan telah mendapat pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan

Nomor C2-221 HT.01.01 Tahun 1985 tanggal 16 Januari

1985 yang kemudian Perseroan melakukan perubahan

terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 13 tanggal

14 Januari 2010 yang dibuat dihadapan R. Nurgana

Hermania, SH, Notaris di Bandung dan telah mendapat

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

dengan Keputusan Nomor AHU-28597.AH.01.02.Tahun

2010 tanggal 04 Juni 2010 (vide bukti C48, C49, C50); -------

73.25.6.2 Bahwa PT AM berdiri pada tanggal 28 Januari 1984,

memiliki karyawan sebanyak 19 (sembilan belas) orang

dengan bidang usaha pendistribusian gas LPG ukuran 12 Kg

dan 50 Kg (vide bukti C52 dan BAP); ----------------------------

73.25.6.3 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT AM untuk

jenis 12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah

sebagai berikut (vide bukti C53): ----------------------------------


Periode Harga Jual 2010 s/d November 2013 Rp. 70.200,- Desember 2013 Rp. 79.900,- 01 Januari 2014 s/d 07 Januari 2014 Rp. 124.700,- 07 Januari 2014 s/d sekarang Rp. 91.300,-


73.25.6.4 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT AM untuk

jenis 50 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah

sebagai berikut (vide bukti C53): ----------------------------------




S A L I N A N


73.25.6.5 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT AM dari

pertamina untuk jenis 12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun

2014 adalah sebagai berikut (vide bukti C53): -------------------

Tabel 18. Harga Beli LPG 12 Kg PT AM

Periode Harga Jual 2010 s/d November 2013 Rp. 65.015,23 Desember 2013 Rp. 65.147,59 01 Januari 2014 s/d 07 Januari 2014 Rp. 111.500,07 07 Januari 2014 s/d sekarang Rp. 78.410,07


73.25.6.6 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT AM dari


2014 adalah sebagai berikut (vide bukti C53): -------------------

Tabel 19. Harga Jual LPG PT AM

Periode Harga Jual 2010 s/d 2011 Rp. 334.577,24 07 Juni 2012 s/d 18 Desember 2012 Rp. 440.100,- 19 Desember 2012 s/d 08 Maret 2013 Rp. 616.000,- 09 Maret 2013 s/d 26 Juni 2013 Rp. 637.000,- 27 Juni 2013 s/d 26 Oktober 2013 Rp. 587.899,- 27 Oktober 2013 s/d 30 November 2013 Rp. 627.055,50 01 Desember 2013 s/d 15 Maret 2014 Rp. 745.959,50 15 Maret 2014 s/d sekarang Rp. 731.702,63


73.25.6.7 Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PT AM,

Kuota LPG untuk tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg adalah : --

Tabel 20. Kuota LPG PT AM

Tahun Tabung LPG 12 Kg 50 Kg

2011 171.292 17.040 2012 322.919 19.654 2013 325.831 20.136


omzet penjualan LPG (rupiah) untuk tabung ukuran 12 Kg

dan 50 Kg adalah : ---------------------------------------------------

Tabel 21. Omzet Penjualan LPG PT AM

Tahun Tabung LPG 12 Kg (Rp.) 50 Kg (Rp.)

2011 11.156.066.075 1.587.000.000 2012 20.897.120.530 6.344.649.000 2013 23.448.911.021 11.241.595.000


S A L I N A N


realisasi penjualan LPG (tabung) untuk tabung ukuran 12 Kg

dan 50 Kg adalah : ---------------------------------------------------

Tabel 22. Realisasi Penjualan LPG PT AM

Tahun Tabung LPG 12 Kg (tabung) 50 Kg (tabung)

2011 159.015 4.205 2012 297.677 14.015 2013 326.685 16.951

73.25.6.10 Bahwa berdasarkan neraca laba rugi dari PT AM omzet dan

Aset PT AM untuk Periode tahun 2011 sampai dengan 2013

adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------

Tabel 23. Omzet dan Aset PT AM

No. Tahun Omzet Aset 1 2013 Rp. 34.690.506.021,- Rp. 3.210.492.158,- 2 2012 Rp. 27.241.769.530,- Rp. 2.654.351.414,- 3 2011 Rp. 20.897.833.727.- Rp. 2.066.808.960,-

Sumber: Dokumen PT AM, Data diolah

73.25.7 Tentang Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota

Bandung ------------------------------------------------------------------------------

73.25.7.1 Bahwa Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota

Bandung sesuai dengan akta anggaran dasar Pusat Koperasi

Pegawai Negeri Kotamadya Bandung tanggal 20 Mei 1995

dengan peubahan dasar diputuskan berdasarkan rapat anggota

(vide bukti C324); -----------------------------------------------------

73.25.7.2 Bahwa PKPRI saat ini beralamat di jalan Soekarno Hatta No

470, memiliki kegiatan usaha pariwisata berupa hotel,

koperasi simpan pinjam dan distribusi LPG 12 Kg (vide bukti

B23, C324, C315); ----------------------------------------------------

73.25.7.3 Bahwa PKPRI merupakan Penggabungan primer koperasi

dari dinas kota Bandung dengan jumlah anggota sekitar 90

(sembilan puluh) anggota (vide bukti B23); -----------------------

73.25.7.4 Bahwa PKPRI aktif dalam kegiatan distribusi LPG dari tahun

2011 hingga Agustus 2013 (vide bukti B23); ---------------------

73.25.7.5 Bahwa rata-rata kuota PKPRI dari tahun 2011- hingga

Agustus 2013 adalah sekitar 3400 (tiga ribu empat ratus)

tabung per bulan (vide bukti B23); ---------------------------------

73.25.7.6 Bahwa wilayah pemasarn PKPRI untuk distribusi LPG adalah

Kota dan Kabupaten Bandung (vide bukti B23); -----------------


S A L I N A N

73.25.7.7 Bahwa PKPRI melakukan pemindahan kuota untuk LPG 12

Kg kepada perusahaan lain yaitu PT Tiga Putra yang saat ini

dalam proses persiapan dokumen pemindahan (vide bukti

B23); --------------------------------------------------------------------

73.25.7.8 Bahwa benar PKPRI yang diwakili oleh Saudara Tatang

Suryana F. secara sadar dan tanpa tekanan dari siapapun telah

menandatangani kesepakatan bersama tentang harga jual LPG

tanggal 21 Juni 2011 (vide bukti B23); ----------------------------

73.25.7.9 Bahwa benar stempel yang tertera pada kesepakatan bersama

tentang harga jual LPG tanggal 21 Juni 2011 tersebut adalah

stempel perusahaan PKPRI (vide bukti B23);---------------------

73.25.7.10 Bahwa salespoint LPG PKPRI untuk wilayah pemasaran kota

bandung adalah sebanyak 74 sales point (vide bukti C384);

73.25.7.11 Bahwa Omzet penjualan LPG 12 Kg untuk PKPRI adalah

sebagai berikut: --------------------------------------------------------

Tabel 24. Omzet Penjualan LPG 12 Kg PKPRI

periode 2011 s.d Desember 2013 (vide bukti C300)

Periode Total Penjualan 2011 3.663.428.505 2012 2.682.383.700 2013 2.203.911.500

Sumber: Vide C300

73.25.7.12 Bahwa total nilai Aset diluar tanah dan bangunan untuk

PKPRI adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Nilai Aset PKPRI periode 2011 s.d 2013 (Selain tanah dan Bangunan Tempat Usaha)

(vide bukti C378, C380, C382) No. Tahun Nama Aset Nilai Aset

1. 2011


6.450.000


34.353.553

Total 1,796,936,313

2. 2012 Kas 40.489.955 Bank 11.306.351 Piutang Isi Gas LPG 153.596.782


S A L I N A N

Sumber: Neraca Keuangan PKPRI Kota Bandung

73.25.8 Tentang Koperasi Pegawai dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara

(KOPKAR PGN) Bandung --------------------------------------------------------

73.25.8.1 Bahwa KOPKAR PGN adalah badan usaha yang berbentuk

Koperasi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.

4490/BH/IX-19 tanggal 15 Juni 1970 yang disahkan oleh

Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Barat, yang

kemudian Koperasi melakukan perubahan Anggaran Dasar

sebagaimana dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi Nomor 1011/KEP/KWK-10/X/1997 tanggal 14

Oktober 1997yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah

Departemen koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Propinsi

Jawa Barat (vide bukti C108, C110); -------------------------------

73.25.8.2 Bahwa KOPKAR PGN berdiri pada tanggal 15 Juni 1970,

memiliki anggota sebanyak 151 (seratus lima puluh satu)

orang, jumlah karyawan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang

dengan berfokus pada kegiatan simpan pinjam, menjual dan

membeli barang keperluan anggota (vide bukti C52); -----------

73.25.8.3 Bahwa KOPKAR PGN mulai mendistribusikan gas LPG

untuk jenis 12 Kg dan 50 Kg sejak September 2011 (vide

bukti B14); ------------------------------------------------------------

Persediaan Barang 4.603.526 Simpanan di Kopana Migas

10.050.000


19.065.446

Total 1,731,541,156

3. 2013

Kas 40.489.955 Bank 11.306.351 Piutang Isi Gas LPG 153.596.782 Simpanan di Kopana Migas

10.050.000

Tabungan di Kopana 1.120.830 Kendaraan 237.017.700 Tabung Gas LPG 350.422.381 Inventaris 44.840.600 Tagihan Fee ke Ibu Merry 40.000.000

Total 888,844,599


S A L I N A N

73.25.8.4 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh KOPKAR

PGN untuk jenis 12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014

adalah sebagai berikut (vide bukti C107): -------------------------



2010 s/d 27 Sept 2013 Rp. 70.200,- 16 Desember 2013 Rp. 77.100,- 04 Januari 2014 Rp. 124.700,- 07 Jan 2014 s/d sekarang Rp. 91.300,- Periode Harga Jual LPG 12 Kg

Sales Point/Toko 2010 s/d 19 Des 2012 Rp. 72.200,- 09 Mar 2013 s/d 28 Juni 2013

Rp. 73.500,-

27 Sep 2013 s/d 16 Des 2013 Rp. 77.100,- 04 Jan 2014 Rp. 124.700,- 07Januari 2014 Rp. 91.300,- 31 Maret 2014 Rp. 93.500,- Periode Harga Jual LPG 12 Kg

Door to Door 2010 s/d 09 Maret 2013 Rp. 73.200,- 18 Juni 2013 s/d 27 Sep 2013 Rp. 75.000,- 16 Desember 2013 Rp. 78.900,- 04 Januari 2014 Rp. 131.000,- 07Januari 2014 Rp. 96.300,- 31 Maret 2014 Rp. 96.500,-


73.25.8.5 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh KOPKAR

PGN untuk jenis 50 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014

adalah sebagai berikut (vide bukti C107): -------------------------



2010 s/d 2011 Rp. 367.750,- 07 Juni 2012 Rp. 467.750,- 19 Desember 2012 Rp. 654.000,- 09 Maret 2013 Rp. 675.000,- 28 Juni 2013 Rp. 624.500,- 27 September 2013 Rp. 665.000,- 16 Des 2013 s/d 07 Jan 2014 Rp. 807.000,- 31 Maret 2014 Rp. 792.000,- Periode Harga Jual LPG 50 Kg

Door to Door 2010 s/d 2011 Rp. 375.000,- 07 Juni 2012 Rp. 475.000,- 19 Desember 2012 Rp. 663.000,- 09 Maret 2013 Rp. 684.000,- 28 Juni 2013 Rp. 632.500,-


S A L I N A N

27 September 2013 Rp. 673.500,- 16 Des 2013 s/d 07 Jan 2014 Rp. 815.000,- 31 Maret 2014 Rp. 800.000,- Sumber: Dokumen KOPKAR

73.25.8.6 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh KOPKAR PGN

dari pertamina untuk jenis 12 Kg dan 50 Kg dari tahun 2010

hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut (vide bukti C107): -

Tabel 28. Harga Beli LPG 12 Kg dan 50 Kg KOPKAR PGN


2010 s/d 2011 Rp. 64.836,- Rp 343.650,- 07 Juni 2012 Rp. 64.836,- Rp 438.900,- 19 Des 2012 Rp. 64.836,- Rp 614.900,- 09 Maret 2013 Rp. 64.836,- Rp 635.250,- 28 Juni 2013 Rp. 64.836,- Rp 586.300,- 27 Sep 2013 Rp. 67.836,- Rp 625.350,- 16 Des 2013 Rp. 70.896,- Rp 769.750,- 04 Januari 2014 Rp. 117.252,- Rp 769.750,- 07 Januari 2014 Rp. 84.208,- Rp 769.750,- 31 Maret 2014 Rp. 83.545,- Rp 752.100,- Sumber: Dokumen KOPKAR

73.25.8.7 Bahwa omzet atau total penjualan KOPKAR PGN untuk LPG

12 Kg dan 50 Kg dari tahun 2011 s/d 2013 adalah sebagai

berikut (vide bukti C218, C 256): -----------------------------------

Tabel 29. Omzet atau Total Penjualan KOPKAR PGN

Periode (tahun)

Omzet LPG Total 12 Kg dan 50 Kg 12 Kg 50 Kg

2011 Rp. 5.312.876.400,- Rp. 2.701.859.250,- Rp. 8.014.735.650,- 2012 Rp. 3.444.152.400,- Rp. 3.249.758.000,- Rp. 6.693.910.400,- 2013 Rp. 3.974.967.600,- Rp. 4.341.785.000,- Rp. 8.316.752.600,-

Sumber : Laporan Laba Rugi KOPKAR PGN, diolah

73.25.8.8 Bahwa berdasarkan neraca yang disampikan oleh KOPKAR

PGN total aset KOPKAR PGN untuk tahun 2011s/d 2012

adalah (vide bukti C217, C256) :

Tabel 30. Jumlah Aset KOPKAR PGN

No. Tahun Aset Omzet 1 2011 Rp. 1.812.883.288,57 Rp. 1.378.060.779,80 2 2012 Rp. 2.191.513.264,25 Rp. 1.347.101.652,24

Sumber: Neraca KOPKAR PGN

73.25.9 Tentang PT Kurnia Sari Rahayu --------------------------------------------------

73.25.9.1 Bahwa PT KSR adalah perusahaan yang berbentuk Badan

Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta

Pendirian No. 03 tanggal 22 April 1995 yang dibuat

dihadapan Suliswati Muljono, SH, Notaris di Kabupaten


S A L I N A N

Bandung, yang kemudian Perseroan melakukan perubahan

terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 04 tanggal

05 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Elsa, SH, Notaris di

Kabupaten Bandung (vide bukti C19, C21); ----------------------

73.25.9.2 Bahwa PT KSR berdiri pada tanggal 22 April 1995, memiliki

karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan bidang usaha

gas LPG ukuran 12 Kg (vide bukti C18, B 13) ; ------------------

73.25.9.3 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT KSR

untuk jenis 12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah

sebagai berikut (vide bukti C18) : ----------------------------------

Tabel 31. Harga Jual LPG 12 Kg PT KSR

periode Harga Jual 2010 Rp. 70.200,- 16 Desember 2013 Rp. 77.100,- 04 Januari 2014 Rp. 124.700,- 07 Januari 2014 Rp. 91.300,- Sumber: Dokumen PT KSR

73.25.9.4 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT KSR dari


2014 adalah sebagai berikut (vide bukti C18): --------------------

Tabel 32. Harga Beli LPG 12 Kg PT KSR

periode Harga Beli Pertamina 2010 Rp. 64.836,- 16 Desember 2013 Rp. 70.896,- 04 Januari 2014 Rp. 117.252,- 07 Januari 2014 Rp. 84.208,- Sumber: Dokumen PT KSR

73.25.9.5 Bahwa kuota yang diberikan Pertamina kepada PT KSR

untuk tabung 12 Kg di tahun 2011 sampai dengan 2012

adalah sekitar 14.000 (empat belas ribu) tabung per bulan dan

untuk tahun 2013 adalah sekitar 17.000 (tujuh belas ribu)

tabung per bulan (vide bukti B13); ---------------------------------

73.25.9.6 Bahwa omzet atau total penjualan dari PT KSR untuk LPG

jenis 12 Kg pada tahun 2011 hingga 2013 adalah : --------------

Tabel 33. Total Penjualan PT KSR

Tahun



(Rp) 2011 Rp. 70.200,- 168.000 11.793.600.000 2012 Rp. 70.200,- 168.000 11.793.600.000 2013 Rp. 70.200,- 204.000 14.320.800.000

Sumber: Dokumen PT KSR, Data diolah


S A L I N A N

73.25.9.7 Bahwa Aset yang dimiliki oleh PT KSR diluar tanah dan

bangunan adalah 6 (enam) unit kendaraan dengan rincian 1

(satu) pick up, 2 (dua) truck engkel, 1 (satu) truck double dan

2 (dua) kendaraan bermotor roda 2 (dua) (vide bukti C106) ; --

73.25.9.8 Bahwa berdasarkan neraca laba rugi dari PT KSR Aset PT

KSR untuk tahun 2011 s/d 2013 adalah sebesar Rp.

860.000.000,- (vide bukti C245) -----------------------------------

73.25.10 Tentang PT Sinarbakti Abadigas -------------------------------------------------

73.25.10.1 Bahwa PT SBA adalah perusahaan yang berbentuk Badan

Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta

Pendirian No. 33 tanggal 25 September 1986 yang dibuat

dihadapan Fauzi, S.H., Notaris di Sumedang dengan nama

awal PT Sinar Bakti Abadi, yang kemudian Perseroan

melakukan perubahan terakhir menjadi PT. Sibarbakti

Abadigas, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 09

tanggal 10 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Christy

Sukmiati Sutadikusumah, S.H., Notaris di Sumedang (vide

bukti C275, C296); ----------------------------------------------------

73.25.10.2 Bahwa PT SBA berdiri sejak tahun 1971 dan pada tahun 25

September 1986 dibuat menjadi badan hukum dan mulai

berjalan pada 24 September 1987, memiliki karyawan

sebanyak 14 (empat belas) orang dengan bidang usaha

distribusi gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg (vide bukti B5); --

73.25.10.3 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT SBA

untuk jenis 12 Kg dan 50 Kg dari tahun 2011 hingga tahun

November 2013 adalah sesuai Surat Kesepakatan Bersama

Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG HISWANA MIGAS

DPC Bandung Sumedang tanggal 21 Juni 201, yaitu sebagai

berikut (vide bukti B5) : ----------------------------------------------


Criteria Harga LPG 12 Kg Harga LPG 50 Kg Ex gudang Agen Rp. 70.200,- Rp 367.750,- Sales Point/Toko Rp. 71.200,- Rp 375.000,-

Pengiriman langsung Rp. 73.200,- - Sumber: BAP PT SBA

73.25.10.4 Bahwa harga jual gas LPG 12 Kg untuk tahun 2014 adalah

Rp 91.300,- (vide bukti B5); -----------------------------------------


S A L I N A N

73.25.10.5 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT SBA dari

Pertamina untuk jenis 12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun

2014 adalah sebagai berikut (vide bukti B5): ---------------------


Periode Harga Beli Pertamina 2010 s/d 2013 Rp. 67.782,- 08 Januari 2014 Rp. 86,855,-

Sumber: BAP PT SBA

73.25.10.6 Bahwa kuota dari PT SBA untuk untuk gas LPG 12 Kg di

tahun 2013 adalah 11.500 (sebelas ribu lima ratus) tabung per

bulan (vide Bukti C88); ----------------------------------------------

73.25.10.7 Bahwa omzet atau total penjualan dari PT SBA untuk LPG

jenis 12 Kg pada tahun 2013 adalah : ------------------------------


Tahun



(Rp) 2013 Rp. 71.200,- 138.000 9.825.600.000

Sumber: Data diolah

73.25.11 Tentang PT Baragas Nasional ----------------------------------------------------

73.25.11.1 Bahwa PT BN hanya menjual gas LPG ukuran 12 KG; ---------

73.25.11.2 Bahwa harga jual gas LPG 12 Kg yang diberlakukan oleh PT

BN adalah harga sesuai dengan yang ditentukan oleh PT

Pertamina di kisaran Rp. 70.200,- untuk periode tahun 2011

sampai dengan 2012 (vide bukti B18); -----------------------------

73.25.11.3 Bahwa PT BA hanya menjual Gas LPG ke Sub Agen/toko

dan tidak menjual langsung ke konsumen (door to door) (vide

bukti B18); -------------------------------------------------------------

73.25.11.4 Bahwa kuota yang dimiliki oleh PT BN untuk tabung 12 KG

dari tahun 2011 hingga saat ini (2014) adalah 900 (Sembilan

ratus) tabung per bulan (vide bukti B18); --------------------------

73.25.11.5 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT BN dari

pertamina untuk jenis 12 Kg dan 50 Kg dari tahun 2010

hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut (vide bukti C359): --

Tabel 37. Harga Beli LPG 12 Kg dan 50 Kg PT BN


2010 Rp. 64.836,- Rp 343.650,- 2011 Rp. 64.836,- Rp 343.650,- 07 Juni 2012 Rp. 64.836,- Rp 438.900,- 19 Des 2012 Rp. 64.836,- Rp 614.900,-


S A L I N A N

09 Maret 2013 Rp. 64.836,- Rp 635.250,- 28 Juni 2013 Rp. 64.836,- Rp 586.300,- 27 Sep 2013 Rp. 64.836,- Rp 625.350,- 16 Des 2013 Rp. 70.896,- Rp 769.750,- 04 Januari 2014 Rp. 117.252,- Rp 769.750,- 07 Januari 2014 Rp. 84.208,- Rp 769.750,- 15 Maret 2014 Rp. 84.208,- Rp 749.900,- Sumber: Dokumen PT BN

73.25.11.6 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT BN

kepada konsumen untuk jenis 12 Kg dan 50 Kg dari tahun

2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut (vide bukti

C360): -------------------------------------------------------------------

Tabel 38. Harga Jual LPG 12 Kg dan 50 Kg PT BN


2010 Rp. 70.200,- Rp 367.750,- 2011 Rp. 70.200,- Rp 367.750,- 07 Juni 2012 Rp. 70.200,- Rp 467.750,- 19 Des 2012 Rp. 70.200,- Rp 654.000,- 09 Maret 2013 Rp. 70.200,- Rp 675.000,- 28 Juni 2013 Rp. 70.200,- Rp 624.500,- 27 Sep 2013 Rp. 70.200,- Rp 665.000,- 16 Des 2013 Rp. 77.100,- Rp 807.000,- 04 Januari 2014 Rp. 124.700,- Rp 807.000,- 07 Januari 2014 Rp. 91.300,- Rp 807.000,- 15 Maret 2014 Rp. 91.300,- Rp 792.000,-

73.25.11.7 Bahwa omzet atau total penjualan dari PT BN untuk LPG

jenis 12 Kg pada tahun 2011 adalah : ------------------------------

Tabel 39. Omzet atau Total Penjualan PT BN

Tahun



(Rp) 2011 Rp. 70.200,- 10.800 758.160.000

Sumber: Data diolah

73.25.11.8 Bahwa Aset yang dimiliki oleh PT BN diluar tanah dan

bangunan adalah Mobil engkel dengan merek Mitsubishi

tahun 2005 dengan 3.298 cc (vide bukti B18); --------------------

73.25.12 Tentang PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (PT

INAHOVTRACO)------------------------------------------------------------------

73.25.12.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Indonesian

Alina Houtman Vegetables (PT INAHOVTRACO)

berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas No. 279 tanggal 30 September 2002 dibuat


S A L I N A N

dihadapan Jelly Nasseri, S.H., Notaris di Bandung, yang

mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-0124

HT.01.01.TH 2004 tanggal 12 Maret 2004, yang kemudian

perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan pernyataan

Akta Keputusan Rapat No. 3 tanggal 29 Oktober 2007 dibuat

dihadapan Jelly Nasseri, S.H., Notaris di Bandung (vide bukti

C154, C155); -----------------------------------------------------------

73.25.12.2 Bahwa PT Inahovtraco berdasarkan Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) Nomor 510/3-02712-BPPT tanggal 18

Mei 2011 merupakan Perseroan dengan kegiatan usaha

perdagangan barang dan jasa, termasuk distribusi LPG (vide

bukti C157, B17) ; ----------------------------------------------------

73.25.12.3 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT Inahovtraco

dari pertamina untuk jenis tabung 12 Kg dari tahun 2010

hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut (vide bukti C163): --

Tabel 40. Harga Beli LPG Tabung 12 Kg PT Inahovtraco

Periode Harga Beli 2010 Rp. 64.836 2011 Rp. 64.836 16 Desember 2013 Rp. 70.896 4 Januari 2014 Rp. 117.252 7 Januari 2014 Rp. 84,208 15 Maret 2014 Rp. 84,208


73.25.12.4 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT

Inahovtraco untuk jenis tabung 12 Kg dari tahun 2010 hingga

tahun 2014 adalah sebagai berikut (vide bukti C163) : ---------

Tabel 41. Harga Jual LPG Tabung 12 KG PT Inahovtraco



73.25.12.5 Bahwa Omzet penjualan PT Inahovtraco yang didasarkan

pada kuota dari Pertamina di tahun 2014 untuk tabung LPG


S A L I N A N

jenis 12 Kg rata-rata mencapai 1980 s.d 2000 tabung per

bulan (vide bukti B17); ----------------------------------------------

73.25.12.6 Bahwa berdasarkan laporan laba rugi penjualan LPG (Final)

PT Inahovtraco, hasil penjualan tahunan untuk tabung LPG

jenis 12 Kg per tahun adalah : ---------------------------------------

Tabel 42. Omzet atau Total Penjualan PT Inahovtraco

Periode Nilai Penjualan per tahun 2011 Rp. 1.479.426.200 2012 Rp. 1.506.155.200 2013 Rp. 2.158.963.400

Sumber: vide bukti 336

73.25.12.7 Bahwa Aset yang dimiliki oleh PT Inahovtraco diluar tanah

dan bangunan adalah 2 (dua) unit Colt Diesel Engkel tahun

2006 masing-masing memiliki nilai sekitar Rp. 125 juta, 1

(satu) mobil Toyota Kijang tahun 2004 dan tabung LPG

untuk 12 Kg sebanyak 900 (sembilan ratus) dengan nilai

masing-masing mencapai Rp. 200.000 (vide bukti B17); -------

73.25.12.8 Bahwa berdasarkan dokumen neraca PT Inahovtraco,

kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha yang dimiliki oleh PT Inahovtraco per tahun adalah

sebagai berikut: --------------------------------------------------------

Tabel 43. Aset atau Kekayaan Bersih PT Inahovtraco


Sumber: vide bukti C 336

73.25.12.9 Bahwa berdasarkan SIUP kegiatan usaha PT Inahovtraco

adalah perdagangan dan jasa dengan jenis barang/jasa dagang

utama yaitu hasil industri diantaranya sarana produksi

pertanian, produk-produk pertanian, hasil bumi, alat tulis

kantor, barang cetakan, perlengkapan pegawai, makanan

ternak serta untuk jasa diantaranya konsultan bisnis dan

manajemen, design interior, pemasaran perumahan, jasa

pengantaran barang (tidak menimbun) (vide bukti C157); ------

73.25.12.10 Bahwa berdasarkan keterangan PT Inahovtraco yang

tercatat dalam BAP, kegiatan usaha termasuk pula distribusi

pupuk (vide bukti B17); --------------------------------------------


S A L I N A N

73.25.12.11 Bahwa PT Inahovtraco mempunyai konsumen yaitu sub

agen, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sub agen (vide

bukti B17, C161). ---------------------------------------------------

73.25.13 Tentang PT Lembang Abadi Indah-----------------------------------------------

73.25.13.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Lembang

Abadi Indah (PT LAI) berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 12 Oktober 1998 yang

dibuat dihadapan Irene Ratnaningsih Handoko, S.H.,

Notaris di Bandung, yang kemudian Perseroan melakukan

perubahan anggaran dasar terakhir sesuai Akta No. 07

tanggal 18 Oktober 2013 dibuat dihadapan Irene

Ratnaningsih Handoko, S.H., Notaris di Bandung, yang


Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-

58712.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 14 November 2013

(vide bukti C164, C165, C169); ---------------------------------

73.25.13.2 Bahwa PT LAI berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) Nomor 510/2-0087/2008/4459-BPPT tanggal 28

Juli 2011 merupakan Perseroan dengan kegiatan usaha

perdagangan barang dan jasa, termasuk distribusi LPG (vide

bukti C177); --------------------------------------------------------

73.25.13.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur PT LAI, Tetty

Silviaty, yang tercatat dalam BAP, PT LAI merupakan

perusahan yang bergerak dalam distribusi LPG hanya untuk

Tabung 12 Kg, tidak untuk tabung 50 Kg dan Bulk (vide

bukti B19); ----------------------------------------------------------

73.25.13.4 Bahwa berdasarkan dokumen profil perusahaan PT

Lembang Abadi Indah, perusahaan bergerak dalam bidang

usaha distribusi LPG untuk kemasan 12 Kg dan 50 Kg (vide

bukti C170); --------------------------------------------------------

73.25.13.5 Bahwa untuk melakukan kegiatan operasional untuk

distribusi LPG, PT LAI memiliki 7 (tujuh) karyawan (vide

bukti C170, B19); --------------------------------------------------

73.25.13.6 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT LAI dari

pertamina untuk jenis tabung 12 Kg dari tahun 2010 hingga

tahun 2014 adalah sebagai berikut (vide bukti C171): -------



S A L I N A N

Periode Harga Beli 2010 Rp. 64.836 16 Desember 2013 Rp. 70.896 4 Januari 2014 Rp. 117.252 7 Januari 2014 Rp. 84,208

Sumber: Dokumen Harga Beli dan Harga jual elpiji kemasan 12 Kg (vide bukti C171)

73.25.13.7 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT LAI

untuk jenis tabung 12 Kg dari tahun 2010 hingga tahun

2014 adalah sebagai berikut: ------------------------------------




2010 Rp. 70.200 Rp. 71.200 s.d Rp 72.000 2011 Rp. 70.200 Rp. 71.200 s.d Rp 72.000 2013 Rp. 70.200 Rp. 71.200 s.d Rp 72.000 16 Desember 2013 Rp. 77.100 Rp. 71.200 s.d Rp 72.000 2014 Rp 92.000 s.d Rp 93.000 4 Januari 2014 Rp. 124.700 - 7 Januari 2014 Rp. 91.300 -

Sumber: Dokumen harga beli & harga jual LPG kemasan 12 Kg PT LAI (vide bukti C163, B19)

73.25.13.8 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT LAI dari


tahun 2014 adalah sebagai berikut : -----------------------------


Periode Harga Beli 9 Oktober 2010 Rp. 343.650 7 Juni 2012 Rp. 438.900 19 Desember 2012 Rp. 614.900 9 Maret 2013 Rp. 635.250 28 Juni 2013 Rp. 586.300 27 September 2013 Rp. 625.350 16 Desember 2013 Rp. 769.750 15 Maret 2014 Rp. 749.900


73.25.13.9 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT LAI


2014 adalah sebagai berikut: -------------------------------------


Periode Harga Jual 9 Oktober 2010 Rp. 367.750 7 Juni 2012 Rp. 467.750 19 Desember 2012 Rp. 654.000 9 Maret 2013 Rp. 675.000 28 Juni 2013 Rp. 624.000


S A L I N A N

27 September 2013 Rp. 665.000 16 Desember 2013 Rp. 807.000 15 Maret 2014 Rp. 792.000


73.25.13.10 Bahwa Omzet penjualan PT LAI yang didasarkan pada

kuota dari Pertamina, khusus untuk tabung LPG jenis 12 Kg

yaitu di tahun 2011 mencapai 10.000 (sepuluh ribu)

tabung/bulan, di tahun 2012 mencapai 9.000 (Sembilan

ribu) tabung/bulan dan di tahun 2013 mencapai 7.000 (tujuh

ribu) tabung/bulan (vide bukti B19); ---------------------------

73.25.13.11 Bahwa rata-rata total Omzet atau total penjualan dari PT

LAI untuk tabung LPG jenis 12 Kg per tahun adalah : -------

Tabel 48. Omzet atau Total Penjualan Tabung 12 Kg PT LAI

Periode Harga Jual (ex-agen)

Rata-rata total penjualan per

tahun

Nilai Omzet

2011 Rp. 70.200 120.000 Rp. 8.424.000.000 2012 Rp. 70.200 108.000 Rp. 7.581.600.000 2013 Rp. 70.200 84.000 Rp. 5.896.800.000


73.25.13.12 Bahwa Aset yang dimiliki oleh PT LAI diluar tanah dan

bangunan adalah Truk double Hino Dutro tahun 2003

sebanyak 1 (satu) unit, engkel merek Mitsubishi PS 100

tahun 2002 sebanyak 1 (satu) unit, Pick up merek Suzuki

Carry tahun 2003 sebanyak 1 (satu) unit, total nilai aset

untuk kendaraan operasional mencapai Rp. 160.000.000,-

dan untuk tabung gas sebanyak 600 (enam ratus) tabung

dengan nilai masing-masing Rp. 200.000,-, dengan

demikian total nilai aset secara keseluruhan mencapai Rp.

240.000.000,- (vide bukti B19); ---------------------------------

73.25.13.13 Bahwa PT LAI mempunyai sales point mencapai 100

(seratus) sales point (vide bukti C172). -------------------------

73.25.14 Tentang PT Sawitto Indah Berkah -----------------------------------------------

73.25.14.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Sawitto Indah

Berkah (PT SIB) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas No. 06 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat

dihadapan Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H., Notaris

di Sumedang, yang kemudian Perseroan melakukan

perubahan terakhir sesuai Akta No. 09 tanggal 26

September 2008 dibuat dihadapan Christy Sukmiati


S A L I N A N

Sutadikusumah, S.H., Notaris di Sumedang, yang


Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-

31446.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 09 Juli 2009 (vide

bukti C91, C93, C98); ----------------------------------------------

73.25.14.2 Bahwa PT SIB berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) Nomor 503.SIUP/359/10-13/BPMPP/PK/VI/2012

tanggal 19 Juni 2012 merupakan Perseroan dengan jenis

kegiatan usaha sebagai Agen LPG Pertamina (Gas LPG 12

Kg dan 50 Kg) (vide bukti C97); ---------------------------------


distribusi LPG, PT SIB memiliki 10 (sepuluh) karyawan

(vide bukti C92); ----------------------------------------------------

73.25.14.4 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT SIB dari

pertamina untuk jenis tabung 12 Kg pada tahun 2011

sebesar Rp. 70.200 dan untuk jenis tabung 50 Kg sebesar

Rp. 367.750 (vide bukti C171); -----------------------------------

73.25.14.5 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT SIB


2013 adalah sebagai berikut: --------------------------------------




Harga Jual ke Konsumen

(end user) 2009-2013 Rp. 70.200 Rp. 71.200 Rp. 73.200


73.25.14.6 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT SIB






Harga Jual ke Konsumen (end user)

2009-2012 Rp. 367.750 - Rp. 375.000 15-06-2012 Rp. 467.750 - Rp. 475.000 01-12-2013 Rp. 655.750 - Rp. 663.000 19-03-2013 Rp. 677.750 - Rp. 685.000 04-07-2013 Rp. 627.750 - Rp. 635.000 04-10-2013 Rp. 665.750 - Rp. 673.000



S A L I N A N

73.25.14.7 Bahwa Omzet penjualan PT SIB yang didasarkan pada

kuota dari Pertamina pada tahun 2011 mencapai 16.000

(enam belas ribu) tabung/bulan untuk tabung LPG 12 Kg

dan sekitar 25-50 tabung/bulan untuk tabung LPG 50 Kg

(vide bukti B1); -----------------------------------------------------

73.25.14.8 Bahwa berdasarkan dokumen laba rugi dari PT SIB, total

penjualan atau Omzet untuk tabung LPG jenis 12 Kg dan

50 Kg per tahun adalah: --------------------------------------------

Tabel 51. Omzet atau Total Penjualan PT SIB


Nilai Omzet LPG Tabung 50 Kg

2011 Rp. 13.831.360.900 Rp. 559.610.000 2012 Rp. 14.418.864.836 Rp. 463.948.900 2013 Rp. 15,718,695,916 Rp. 405.860.000


73.25.14.9 Bahwa aset kendaraan yang dimiliki oleh PT SIB diluar

tanah dan bangunan adalah 1 (satu) unit mobil double

kapasitas 150 tb, 3 (tiga) unit mobil engkel kapasitas 110 tb

dan 1 (satu) unit mobil Pick up kapasitas 50 tb (vide bukti

C92, C343); ----------------------------------------------------------

73.25.14.10 Bahwa berdasarkan dokumen neraca PT SIB, kekayaan

bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

yang dimiliki oleh PT SIB per tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Aset atau Kekayaan Bersih PT SIB



73.25.14.11 Bahwa PT SIB mempunyai sales point mencapai 127

(seratus dua puluh tujuh) sales point (vide bukti bukti

C100).-----------------------------------------------------------------

73.25.15 Tentang PT Guna Bumi Utama ---------------------------------------------------

73.25.15.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Guna Bumi

Utama (PT GBU) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas No. 5 tanggal 11 Desember 2000 yang dibuat

dihadapan Diana Indrawati Hermawan, S.H., M.Hum,

Notaris di Bandung, yang mendapatkan Penetapan dari

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui surat No. C-13240.HT.01.01.TH.2001


S A L I N A N

tanggal 18 Oktober 2001, yang kemudian Perseroan

melakukan perubahan terakhir sesuai Akta No. 03 tanggal

14 Februari 2012 dibuat dihadapan Boy Budiman Iskandar,

S.H., Notaris di Kota Bandung (vide bukti C181, C183,

C186); ----------------------------------------------------------------

73.25.15.2 Bahwa PT GBU berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) Nomor 510/3-004/2006/07110-BMPPT tanggal 31

Desember 2009 merupakan Perseroan dengan kegiatan

usaha perdagangan barang dan jasa untuk hasil produksi

Pertamina khususnya minyak tanah, gas LPG 3 Kg dan 12

Kg (vide bukti C157); ----------------------------------------------


distribusi LPG, PT GBU memiliki 4 (empat) karyawan

(vide bukti B7); ------------------------------------------------------

73.25.15.4 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT GBU

untuk jenis tabung 12 Kg di tahun 2011 sebesar Rp. 70.200

(vide bukti B7); -----------------------------------------------------

73.25.15.5 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur PT GBU, yang

tercatat dalam BAP, kuota yang didapat dari Pertamina di

tahun 2010 mencapai 3.500 (tiga ribu lima ratus) tabung per

bulan untuk tabung 12 Kg dan 700 (tujuh ratus) tabung per

bulan untuk tabung 50 Kg, selanjutnya di tahun 2011

sampai dengan 2014 mencapai 8.000 (delapan ribu) tabung

per bulan untuk tabung 12 Kg sedangkan untuk tabung LPG

50 Kg sejak tahun 2011 telah menghentikan penjualan (vide

bukti B7); ------------------------------------------------------------

73.25.15.6 Bahwa berdasarkan dokumen laba rugi dari PT GBU, total

penjualan atau Omzet untuk tabung LPG jenis 12 Kg dan

50 Kg per tahun adalah: --------------------------------------------

Tabel 53. Omzet atau Total Penjualan PT GBU


2011 - 2012 - 2013 Rp. 7.411.674.000


73.25.15.7 Bahwa berdasarkan dokumen neraca PT GBU, kekayaan

bersih atau aset perusahaan tidak termasuk tanah dan


S A L I N A N

bangunan tempat usaha yang dimiliki oleh PT GBU per

tahun adalah sebagai berikut: -------------------------------------

Tabel 54. Aset atau Kekayaan Bersih PT GBU

Periode Nilai Aset 2011 - 2012 - 2013 Rp. 431.670.442


73.25.15.8 Bahwa berdasarkan dokumen daftar aset PT GBU, nilai

Aset perusahaan untuk kendaraan, tabung LPG dan

kelengkapan sarana dan prasarana kantor, dijelaskan

sebagai berikut: ------------------------------------------------------

Tabel 55. Daftar Aset PT GBU

No. Jenis Aset Nilai Aset 1. TRUK UTAMA: 1 (satu) Unit Light Truck

Double kapasitas isi 168 (seratus enam puluh delapan) Tabung gas LPG 12 Kg, merek Mitsubishi Colt Diesel Tahun Pembuatan 2011.

Rp. 150.000.000

2. TRUK PENDUKUNG: 1 (satu) Unit Light Truck Engkel kapasitas isi 100 (seratus) Tabung gas Elpiji 12 Kg, merek Mitsubishi Colt Diesel Tahun Pembuatan 1997.

Rp. 65.000.000

3. Tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) buah.

Rp. 146.312.000

4 Kelengkapan Sarana Prasarana, 1 (satu) Unit Timbangan Kasar, 2 (dua) Unit alat Pemadam Api Ringan.

Rp. 3.000.000

Jumlah Rp. 364.312.000 Sumber: vide bukti C349

73.25.15.9 Bahwa PT GBU mempunyai sales point sebanyak 22 (dua

puluh dua) sales point, akan tetapi sejak periode 2013-2014

terjadi penyusutan jumlah sales point menjadi 16 (enam

belas) sales point yang dikarenakan pindah ke agen lain

(vide bukti C188). ---------------------------------------------------

73.25.16 Tentang PT Griya Putra Anugrah ------------------------------------------------

73.25.16.1 Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT Griya Putra

Anugrah (PT GPA) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas No. 33 tanggal 11 Juni 2007 yang dibuat

dihadapan Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., Notaris

di Bandung (vide bukti C105); ------------------------------------

73.25.16.2 Bahwa PT GPA berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) Nomor 503.70065-HER/PK/1871/KPPT/2013

tanggal 12 Juli 2013 merupakan Perseroan dengan kegiatan


S A L I N A N

usaha sebagai penyalur untuk LPG ukuran 6 Kg, 9 Kg, 14

Kg, 15 Kg, 50 Kg (vide bukti C214); ----------------------------

73.25.16.3 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT GPA dari


tahun 2014 adalah sebagai berikut (vide bukti C171) : --------

Tabel 56. Harga Beli LPG Tabung 12 KG PT GPA

Periode Harga Beli 2010 Rp. 64.836 2011 Rp. 64.836 2012 Rp. 64.836 2013 Rp. 64.836 Desember 2013 Rp. 70.869 Januari 2014 Rp. 117.252 Sumber: Dokumen Harga Beli dan Harga jual LPG 12 Kg (vide bukti C103)

73.25.16.4 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT GPA


2014 adalah sebagai berikut: -------------------------------------

Tabel 57. Harga Jual LPG Tabung 12 KG PT GPA



73.25.16.5 Bahwa harga beli LPG yang diperoleh oleh PT GPA dari


tahun 2014 adalah sebagai berikut : ------------------------------


Periode Harga Beli 2010 Rp. 343.650 2011 Rp. 343.650 Juni 2012 Rp. 438.900 Desember 2012 Rp. 614.900 Maret 2013 Rp. 635.250 Juni 2013 Rp. 586.300 September 2013 Rp. 625.350 Desember 2013 Rp. 769.750 Maret 2014 Rp. 749.900


73.25.16.6 Bahwa harga jual LPG yang diberlakukan oleh PT GPA




S A L I N A N


Periode Harga Jual 2010 Rp. 367.750 2011 Rp. 367.750 Juni 2012 Rp. 467.750 Desember 2012 Rp. 654.000 Maret 2013 Rp. 675.000 Juni 2013 Rp. 624.000 September 2013 Rp. 665.000 Desember 2013 Rp. 807.000 Maret 2014 Rp. 792.000


73.25.16.7 Bahwa kuota yang diberikan oleh Pertamina untuk PT GPA

periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 diuraikan

sebagai berikut: ------------------------------------------------------

Tabel 60. Total Kuota LPG Tabung 12 Kg dan 50 Kg PT GPA

Periode Kuota untuk tabung 12 Kg (tabung/bulan)

Kuota untuk tabung 50 Kg (tabung/bulan)

2011 15.000 30 2012 12.000 30 2013 14.000 30 2014 13.400 30



GPA untuk tabung LPG jenis 12 Kg per tahun adalah :-------



Nilai Omzet

2011 Rp. 70.200 180.000 Rp. 12.636.000.000 2012 Rp. 70.200 144.000 Rp. 10.108.800.000 2013 Rp. 70.200 168.000 Rp. 11.793.600.000



GPA untuk tabung LPG jenis 50 Kg per tahun adalah :-------


Periode Harga Jual Rata-rata total penjualan per

tahun

Nilai Omzet

2011 Rp. 367.750 360 Rp. 132.390.000 2012 Rp. 467.750 360 Rp. 168.390.000 2013 Rp. 675.000 360 Rp. 243.000.000


73.25.16.10 Bahwa aset yang dimiliki oleh PT GPA diluar tanah dan

bangunan adalah 1 (satu) unit Tronton, 3 (tiga) unit Mobil

Engkel, 1 (satu) unit Mobil Grandmax dan 1 (satu) unit truk


S A L I N A N

double dengan perkiraan aset armada dengan total mencapai

Rp. 1,65 Miliar (vide bukti B16); ---------------------------------

73.25.16.11 Bahwa PT GPA mempunyai sales point mencapai 49

(empat puluh sembilan) sales point (vide bukti C104). -------

73.25.17 Tentang PT Api Gas Nasional ----------------------------------------------------

73.25.17.1 Bahwa PT Api Gas Nasional (PT AGN) berdasarkan Akta

No 22 tanggal 22 Desember 2010 dihadapan R. Maya Sofia

Ningrum, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung dan telah

mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan

HAM No AHU-13632.AH.01.01 Tahun 2011 selanjutnya

perserfoan mengalami perubahan pemegang saham serta

perubahan direksi dan dewan komisaris yang tertuang pada

Berita Acara Rapat Pemegang Saham No 03 Tanggal 17

Maret 2014 dihadapan R. Maya Sofia Ningrum, S.H.,

M.Kn., Notaris di Bandung (vide bukti C127, C128, C140); -

73.25.17.2 Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor

510/3-2079-BPPT tanggal 15 April 2011 PT AGN termasuk

dalam SIUP besar dengan nilai modal dan kekayaan bersih

Rp. 650.000.000,- (vide bukti C129); ----------------------------

73.25.17.3 Bahwa PT AGN yang berdiri pada 22 Desember 2010

memiliki karyawan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang,

dengan bidang usaha pendistribusian gas LPG 12 Kg dan 50

Kg, berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No

101115216406 yang diterbitkan tanggal 1 April 2011 dan

berlaku hingga 01 April 2016 dengan Kegiatan Usaha

perdagangan gas LPG (vide bukti B15); -------------------------

73.25.17.4 Bahwa PT AGN memulai usaha pendistribusian gas LPG

12 Kg dan 50 Kg sejak Juli 2011 (vide bukti B15); ------------

73.25.17.5 Bahwa harga jual yang diberlakukan PT AGN untuk jenis

12 Kg dari tahun 2011 hingga tahun 2013 untuk tingkat

sales point/sub agen adalah sebagai berikut: --------------------

Tabel 63. Harga Jual LPG 12 Kg PT AGN untuk sales point/sub agen

Periode Harga Jual LPG 12 Kg Sales point/Sub agen 2011 Rp. 70.200,- 2012 Rp. 72.000,- 2013 Rp. 72.000,-


Tabel 64. Harga Jual LPG 12 Kg PT AGN untuk end user


S A L I N A N

Periode Harga Jual LPG 12 Kg End User 2011 Rp. 75.000,- 2012 Rp. 75.000,- 2013 Rp. 77.000,-

Sumber: data BAP (vide bukti B15) PT AGN

73.25.17.6 Bahwa harga jual yang diberlakukan untuk jenis 50 Kg dari

tahun 2011 hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut: -------

Tabel 65. Harga Jual LPG 50 Kg PT AGN untuk ex agen

Periode Harga Jual LPG 50 Kg ex agen 2011 Rp. 367.750,- 2012 Rp. 372.750,- 2013 Rp. 392.750,-


73.25.17.7 Bahwa kuota per bulan LPG PT AGN dari tahun 2011

hingga tahun 2013 untuk jenis 12 Kg adalah sebagai

berikut: ---------------------------------------------------------------


Periode Kuota April 2014 27.000

2013 25.000 2012 12.000 2011 10.000


73.25.17.8 Bahwa kuota per bulan LPG PT AGN dar tahun 2011

hingga tahun 2013 untuk jenis 50 Kg adalah sebagai

berikut: ---------------------------------------------------------------


Periode Kuota April 2014 300

Mei-Desember 2013 350 Januari-Mei 2013 250

2012 70 2011 20


73.25.17.9 Bahwa Omzet penjualan untuk LPG PT AGN periode Juni

2011 s.d Desember 2013 adalah sebagai berikut: --------------

Tabel 68.Omzet penjualan LPG 12 Kg & 50 Kg PT AGN periode Juni 2011 s.d Desember 2013

Periode Total Penjualan Juni 2011 10.471.161.500

2012 25.124.181.900 2013 29.478.022.625


73.25.17.10 Bahwa total nilai aset diluar tanah dan bangunan PT AGN

adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------


S A L I N A N

Tabel 69. Nilai Aset Diluar Tanah Dan Bangunan PT AGN No. Tahun Nama Aset Nilai Aset 1. 2011 Inventaris Kantor 16.975.000

Kendaraan 1.695.000.000 Tabung Gas LPG 867.690.840





Total 4,707,128,290 Sumber: vide bukti C305, C309, C313

73.25.17.11 Bahwa aset yang dimiliki oleh PT AGN di luar tanah dan

bangunan adalah 24 (dua puluh empat) armada mobil,

Mobil Double berjumlah 5 (lima) mobil jenis 120 PS,

Mobil Engkel berjumlah 9 (sembilan) mobil, Mobil Pick-up

berjumlah 5 (lima)mobil semua bermerek Mitsubishi, mobil

jenis Fuso merek Mitsubishi berjumlah 2 (dua) buah

armada dan Triseda merek Kaisar sebanyak 3 (tiga) buah,

dengan total nilai aset kendaraan sebesar Rp.

3.332.000.000,- (vide bukti B15); --------------------------------

73.26 Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimaksud

dengan Hiswana Migas adalah wadah bagi para pengusaha yang bergerak dalam

bidang penyaluran, pengangkutan dan niaga hasil olahan minyak dan gas bumi

serta produk-produk lainnya yang memiliki hubungan kerja/kemitraan dengan PT

Pertamina (vide bukti C76); -------------------------------------------------------------------

73.27 Bahwa Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang berdasarkan Surat Keputusan No

002/Kpts/DPD/Migas/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang susunan pengurus

dewan pimpinan cabang Bandung–Sumedang Hiswana Migas masa bakti 2011-

2015 mengangkat dan mensahkan dewan pimpinan cabang Bandung-Sumedang

Hiswana Migas masa bakti: 2011-2015 (vide bukti C74); --------------------------------

73.28 Bahwa kepengurusan Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang terbentuk

berdasarkan musyawarah cabang 4 (empat) tahun sekali (vide bukti B3); -------------

73.29 Bahwa jumlah anggota saat ini adalah untuk distributor gas LPG 12 Kg sebanyak

20 (dua puluh) agen, namun tidak semuanya menjual 50 Kg, 3 Kg sebanyak 147

(seratus empat puluh tujuh) agen (vide bukti B3); ------------------------------------------

73.30 Bahwa kegiatan Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang adalah menampung

aspirasi agen dan angggota yang dilanjutkan ke Branch Manager Pertamina


S A L I N A N

(Persero) Jawa Barat, serta mensosialisasikan kebijakan Pertamina kepada anggota

(vide bukti B3); ----------------------------------------------------------------------------------

73.31 Bahwa struktur organisasi Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang terdiri dari

Ketua, Sekretaris, Wakil dan Bendahara, dan bidang-bidang, diantaranya bidang 12

dan 50 Kg, bidang LPG 3 Kg, bidang SPBU, bidang SPBE dan bidang transportir

kontraktor, bidang non BBM atau Pelumas (tidak aktif) (vide bukti B3) ---------------

73.32 Bahwa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, Hiswana

Migas DPC Bandung Sumedang bertujuan sebagai berikut (vide bukti C76): ---------

73.32.1 Membantu terlaksananya program pemerintah khususnya dalam bidang

penyaluran, pengangkutan, dan niaga hasil olahan minyak dan gas bumi

serta produk-produk lainnya; ----------------------------------------------------

73.32.2 Mewujudkan kerjasama diantara sesama anggota maupun dengan PT.

Pertamina (Persero); ---------------------------------------------------------------

73.32.3 Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang dinamis tertib dan

professional; ------------------------------------------------------------------------

73.32.4 Membina dan memberikan bimbingan bagi pengembangan kemampuan

dan kegiatan usaha anggotanya. -------------------------------------------------

73.33 Bahwa tugas pokok dari Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang sesuai dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah (vide bukti C76) : ------------------

73.33.1 Mewujudkan tanggung jawab anggota sebagai warga Negara Indonesia

untuk meningkatkan perekonomian nasional; ---------------------------------

73.33.2 Membina dan memelihara kerukunan, serta berusaha mencegah

persaingan yang tidak sehat diantara para anggota hiswana migas; --------

73.33.3 Membudayakan etika bisnis di kalangan anggota Hiswana Migas. --------

73.34 Bahwa kegiatan Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang sesuai dengan anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga adalah (vide bukti C76) : ------------------------------

73.34.1 Melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah; ---------------------------

73.34.2 Membina dan memberikan bimbingan serta mengembangkan

kemampuan anggota secara professional serta memberikan penyuluhan

dan pelatihan untuk kepentingan anggota; -------------------------------------

73.34.3 Menyampaikan, menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah,

badan pengatur hilir migas, PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait

lainnya; ------------------------------------------------------------------------------

73.34.4 Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota. ------------------------

73.35 Bahwa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, Hiswana

Migas DPC Bandung Sumedang dalam menjalankan kegiatannya bersifat nirlaba. --

73.36 Bahwa analisis mengenai Pasar Bersangkutan adalah sebagai berikut : ----------------


S A L I N A N

73.36.1 Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

berbunyi “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan

jangkauan daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang

dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau

jasa tersebut”; ----------------------------------------------------------------------

73.36.2 Pasar bersangkutan menunjuk kepada sektor perdagangan yang






yang berarti; ------------------------------------------------------------------------

73.36.3 Pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu

pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar


tingkat substitusinya. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait

dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran; -------------------------------


mengenai harga jual LPG kepada pelanggan LPG diwilayah Bandung

dan Sumedang, Jawa Barat oleh anggota Bidang LPG Hiswana Migas

DPC Bandung Sumedang (selanjutnya disebut Surat Kesepakatan

Harga); ------------------------------------------------------------------------------


yang melakukan kesepakatan sebagaimana dimaksud adalah PT LRI,

PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN,

PT ASLI, PT KSR, PT SBA, PT BN, PT YUNITA PERMAI, PT

INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA, PT AGN; -------


Kg, tabung isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan bulk LPG; -------------

73.36.7 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka Pasar Produk dan Pasar

Geografis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ini adalah : ----------------

73.36.7.1 Pasar Produk ------------------------------------------------------

a. Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah campuran dari

berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas

alam. Dengan menambah tekanan dan menurunkan

suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya di

dominasi propana (C3H8) dan butana (C4H10). LPG


S A L I N A N

juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam

jumlah kecil, misalnya etana (C2H6)

dan pentana (C5H12) ---------------------------------------

b. Dalam kondisi atmosfer, LPG akan berbentuk gas.

Volume LPG dalam bentuk cair lebih kecil

dibandingkan dalam bentuk gas untuk berat yang

sama. Karena itu LPG dipasarkan dalam bentuk cair

dalam tabung-tabung logam bertekanan. Untuk

memungkinkan terjadinya ekspansi panas (thermal

expansion) dari cairan yang dikandungnya, tabung

LPG tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85%

dari kapasitasnya. Rasio antara volume gas bila

menguap dengan gas dalam keadaan cair bervariasi

tergantung komposisi, tekanan dan temperatur, tetapi

biasanya sekitar 250:1. -------------------------------------

c. Tekanan di mana LPG berbentuk cair,

dinamakan tekanan uap-nya, juga bervariasi

tergantung komposisi dan temperatur; sebagai contoh,

dibutuhkan tekanan sekitar 220 kPa (2.2 bar) bagi

butana murni pada 20 °C (68 °F) agar mencair, dan

sekitar 2.2 MPa (22 bar) bagi propana murni pada

55 °C (131 °F). ----------------------------------------------

d. Sifat LPG terutama adalah sebagai berikut : ------------

1) Cairan dan gasnya sangat mudah terbakar; ---------

2) Gas tidak beracun, tidak berwarna dan biasanya

berbau menyengat; -------------------------------------

3) Gas dikirimkan sebagai cairan yang bertekanan di

dalam tangki atau silinder; ----------------------------

4) Cairan dapat menguap jika dilepas dan menyebar

dengan cepat; --------------------------------------------

5) Gas ini lebih berat dibanding udara sehingga akan

banyak menempati daerah yang rendah. ------------

e. Di Indonesia, LPG digunakan terutama sebagai bahan

bakar untuk memasak. Konsumen LPG bervariasi,

mulai dari rumah tangga, kalangan komersial

(restoran, hotel) hingga industri. Di kalangan industri,

LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri


S A L I N A N

makanan, keramik, gelas serta bahan bakar forklift.

Selain itu, LPG juga dapat digunakan sebagai bahan

baku pada industri aerosol serta refrigerant ramah

lingkungan. ---------------------------------------------------

f. LPG dikenalkan oleh Pertamina dengan merek

‘Elpiji’. Menurut spesifikasinya, LPG dibagi menjadi

tiga jenis yaitu LPG campuran, LPG propana dan

LPG butana. Spesifikasi masing-masing LPG

tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal Minyak

dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990. LPG

yang dipasarkan Pertamina adalah LPG campuran. ----

g. Produk LPG diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam

yang didasarkan oleh perbedaan ukuran kemasan,

yaitu LPG 12 Kg, 50 Kg dan bulk; -----------------------

h. Bahwa dengan demikian, pasar produk pada

penyelidikan ini adalah LPG kemasan tabung isi 12

Kg, kemasan tabung isi 50 Kg, dan bulk LPG. ---------

73.36.7.2 Pasar Geografis ---------------------------------------------------

a. Bahwa analisis pasar geografis bertujuan untuk

menjelaskan di area mana saja produk yang

didefinisikan saling bersaing satu sama lain; ------------

b. Bahwa pasar geografis pada penyelidikan ini

ditentukan berdasarkan wilayah penyaluran/

pemasaran LPG kemasan tabung 12 Kg, 50 Kg dan

bulk yang dilakukan oleh agen LPG yang meliputi

wilayah Bandung dan Sumedang, Jawa Barat. ----------

c. Bahwa dengan demikian pasar geografis dalam

penyelidikan ini mencakup wilayah geografis

Bandung dan Sumedang, Jawa Barat----------------------

73.36.7.3 Waktu --------------------------------------------------------------

a. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG


Sumedang ditandatangani pada Hari Selasa tanggal 21

Juni 2011. Pada saat kesepakatan tersebut

ditandatangani tingkat harga jual LPG kemasan

tabung 12 Kg, 50 Kg dan bulk mengacu kepada Surat

Pertamina No. 205/13130/2009-S8 tanggal 09


S A L I N A N

Oktober 2009. Harga jual LPG kemasan tabung 12

Kg, 50 Kg dan bulk mengalami perubahan pada

tanggal 16 Desember 2013 dengan dikeluarkannya

Surat Domestic Gas Region Manager III PT

Pertamina (Persero) No 4006/F13450/2013-S3

tertanggal 13 Desember 2013. Pada pokoknya surat

tersebut menyampaikan adanya penyesuaian harga

jual LPG 12 Kg dan 50 Kg yang berlaku untuk

penyerahan terhitung mulai tanggal 16 Desember

2013 sampai dengan 15 Maret 2014; ---------------------

b. Bahwa dengan demikian kurun waktu terjadinya

kesepakatan bersama harga jual LPG yang dilakukan

oleh Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang adalah tanggal 21 Juni 2011

sampai dengan 15 Desember 2013.------------------------

73.36.7.4 Bahwa dengan demikian pasar persangkutan penyelidikan

ini adalah produk LPG kemasan tabung isi 12 Kg, tabung

isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan bulk LPG dengan

wilayah pemasaran di Bandung Sumedang kurun waktu

21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013. -----------

73.37 Tentang Perilaku -------------------------------------------------------------------------------

73.37.1 Teori/kaidah pendekatan per se illegal dan Rule of reason --------------

73.37.1.1 Bahwa dalam hukum persaingan dikenal dua metode untuk

menilai apakah suatu perbuatan melanggar hukum

persaingan yaitu per se illegal dan rule of reason; -----------

73.37.1.2 Bahwa pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan

yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha

untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau

kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suat

perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau

mendukung persaingan. (Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E.,

M.E., DKK., Hukum Persaingan usaha antara teks dan

konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009; -----------------------------

73.37.1.3 Bahwa pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap

perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal,

tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang

ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.


S A L I N A N

(Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E., DKK., Hukum

Persaingan usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU

RI., 2009); ----------------------------------------------------------

73.37.1.4 Bahwa Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal

biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas

produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali;

73.37.1.5 Bahwa dalam UU No. 5 tahun 1999 juga menggunakan

dua metode ini, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-

pasalnya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat

mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata

tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih

mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan

praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan.

Sedangkan penerapan pendekatan per se illegal biasanya

dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah

“dilarang”, tanpa anak kalimat “…yang dapat

mengakibatkan…”. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap

beberapa perjanjian atau kegiatan usaha, misalnya kartel

(Pasal 11) dan praktek monopoli (Pasal 17) dianggap

menggunakan pendekatan rule of reason. Sedangkan

pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan harga (Pasal 5)

dianggap menggunakan pendekatan per se illegal. (Dr.

Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E., DKK., Hukum Persaingan

usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009); -

73.37.1.6 Bahwa pembenaran substantif dalam per se illegal harus

didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut

dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi

pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat

dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal

penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama,

adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku

tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada

kegiatan yang dilarang. (Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.,

DKK., Hukum Persaingan usaha antara teks dan konteks,

(Jakarta: KPPU RI., 2009). ---------------------------------------

73.37.2 Tentang Perjanjian Penetapan Harga ----------------------------------------


S A L I N A N

73.37.2.1 Perjanjian -----------------------------------------------------------

a. Bahwa salah satu tugas KPPU sebagaimana

ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf a UU

No.5/1999 adalah melakukan penilaian terhadap

perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai

dengan Pasal 16. Adapun kewenangan yang

diberikan oleh UU No.5/1999 terkait tugas tersebut

diatur didalam Pasal 36 UU No.5/1999; -----------------

b. Bahwa secara substansial, UU No.5/1999 terdiri dari

3 (tiga) bagian, yakni: Perjanjian yang dilarang,

Kegiatan yang dilarang, dan Posisi dominan;-----------

c. Bahwa, Pasal dugaan pelanggaran dalam Perkara a

quo termasuk dalam perjanjian yang dilarang, yakni

Pasal 5 ayat (1) UU No.5/1999 yang berbunyi

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan

pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga

atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar

oleh konsumen atau pelanggan pada pasar

bersangkutan yang sama” ---------------------------------

d. Bahwa perjanjian penetapan harga diantara anggota

Hiswana Migas dalam hal ini Terlapor I sampai

dengan Terlapor XVII dilakukan setelah melalui

serangkaian rapat-rapat dan/atau pertemuan-

pertemuan yang membahas mengenai kesepakatan

harga jual LPG dan hal lainnya, yang dituangkan

dalam sebuah Surat Perjanjian Kesepakatan Harga

yang ditandatangani dan di stempel oleh para

Terlapor; ------------------------------------------------------

e. Bahwa untuk mengetahui apakah surat kesepakatan

penjualan LPG yang ditandatangani oleh para

Terlapor tersebut termasuk sebagai suatu Perjanjian,

maka akan diuraikan mengenai definisi Perjanjian. ---

f. Bahwa dalam Buku III KUH Perdata berjudul

“Perihal Perikatan” (Verbintenis), yang mempunyai

arti lebih luas dari perkataan perjanjian. Perjanjian


S A L I N A N

merupakan sumber perikatan disamping sumber-

sumber yang lainnya yang juga dinamakan

persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk

melaksanakan sesuatu. Mengenai

persetujuan/perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal

1313 KUH Perdata, berbunyi : Persetujuan adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

(kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk

Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan

Tjitrosudibio, cet.8 (Jakarta: Pradnya Paramita,

1983), Pasal 1313) ------------------------------------------

g. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak

merumuskan apa itu suatu perikatan. Oleh karenanya

doktrin berusaha merumuskan apa yang dimaksud

dengan perikatan yaitu suatu perhubungan hukum

antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana

pihak yang satu berhak menutut sesuatu hal (prestasi)

dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi

tuntutan tersebut. Dari defenisi tersebut dapat

diketahui bahwa perjanjian merupakan salah satu

sumber dari perikatan. --------------------------------------

h. Bahwa suatu prestasi dalam suatu perikatan menurut

Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa 3 (tiga)

macam. Pertama kewajiban untuk memberikan

sesuatu. Kedua, kewajiban untuk berbuat sesuatu,

dan ketiga kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu.

(kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk

Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan

Tjitrosudibio, cet.8 (Jakarta: Pradnya Paramita,

1983), Pasal 1234) ------------------------------------------

i. Bahwa terhadap rumusan Pasal 1313 KUH Perdata,

terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh

para sarjana hukum, diantaranya dikemukakan oleh

R.Subekti, yang memberi pengertian perjanjian,

sebagai berikut: Perjanjian ialah suatu peristiwa

dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau


S A L I N A N

dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal (Subekti R., Hukum

Perjanjian,( Jakarta: PT. Intermasa, 1987) --------------

j. Bahwa dari pengertian yang dikemukakan tersebut

dapat disimpulkan, bahwa perjanjian dapat

menimbulkan atau melahirkan perikatan, yaitu

hubungan hukum diantara dua pihak yang yang

menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban

para pihak yang lainnya atas suatu prestasi

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 KUH

Perdata, berbunyi : Tiap tiap perikatan dilahirkan

baik karena perjanjian maupun karena undang-

undang. (kitab undang-undang hukum perdata

(Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti

dan Tjitrosudibio, cet.8 (Jakarta: Pradnya Paramita,

1983), Pasal 1233) ------------------------------------------

k. Bahwa dalam sistem hukum perjanjian, dianut sistem

terbuka (konsensualitas), artinya para pihak

mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya untuk

mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk

apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum

dan kesusilaan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal

1338 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

membuatnya. (Gunawan Widjaja, Waralaba (Jakarta:

PT Rajagrafindo Persada, 2003) --------------------------

l. Bahwa Perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah

memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, dalam hal ini

ada empat persyaratan, yaitu : -----------------------------

1) Adanya kesepakatan diantara mereka yang

mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak

yang mengadakan perjanjian itu harus

bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang

akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan,

kekhilafan dan penipuan; -----------------------------


S A L I N A N

2) Kecakapan untuk membuat perjanjian, mengenai

kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan

bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan

hukum kecuali yang oleh undang-undang

dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH

Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak

cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni

Orang yang belum dewasa (sebagaimana diatur

dalam Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 7

Undang-Undang No.1 tahun 1974) dan mereka

yang berada di bawah pengampuan ----------------

3) Sesuatu hal tertentu atau objek tertentu, hal ini

maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut

harus mengenai suatu obyek tertentu, dan ---------

4) Adanya suatu sebab (causa) yang halal, yaitu isi

dan tujuan suatu perjanjian haruslah

berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan

dengan Undang-undang, kesusilaan dan

ketertiban. (Subekti R., Hukum Perjanjian

(Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 19). ----------

Dua syarat yang pertama (no. 1 dan 2)

dinamakan syarat subjektif, karena

menyangkut orang-orang atau subjek yang

mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat

yang terakhir (No. 3 dan 4) dinamakan syarat

objektif, karena mengenai objek perjanjian itu

sendiri. --------------------------------------------------

m. Bahwa perbedaan antara syarat subjektif dan

objektif, adalah bahwa syarat subjektif apabila tidak

dipenuhi maka perjanjan itu dapat dibatalkan

(vernietigbar). Sedangkan apabila syarat objektif

tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum

(nietig van rechtswege), perjanjian tersebut sejak

semula dianggap batal dan hakim berkuasa untuk

menyatakan pembatalan itu meskipun tidak ada

permintaan dari pihak lain; --------------------------------


S A L I N A N

n. Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur

secara khusus apa yang dimaksud dengan perjanjian

dalam UU ini. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No.5

Tahun 1999, perjanjian didefinisikan sebagai: “Suatu

perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku

usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun

tidak tertulis.” Usaha (Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta: KPPU RI,

2008) Pasal 1 ayat (7) ); ------------------------------------

o. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk

dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu: ----------------------

1) Oligopoli ----------------------------------------------

2) Penetapan Harga -------------------------------------

a) Penetapan harga (Pasal 5 UU No.5/1999); -

b) Diskriminasi harga (Pasal 6 UU

No.5/1999); -----------------------------------

c) Jual Rugi (Pasal 7 UU No.5/1999); ----------

d) Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8

UU No.5/1999). ---------------------------------

3) Pembagian wilayah (Pasal 9 UU No.5/1999); ---

4) Pemboikotan (Pasal 10 UU No.5/1999);----------

5) Kartel (Pasal 11 UU No.5/1999); ------------------

6) Trust (Pasal 12 UU No.5/1999); -------------------

7) Oligopsoni (Pasal 13 UU No.5/1999) ; -----------

8) Integrasi vertikal (Pasal 14 UU No.5/1999); -----

9) Perjanjian Tertutup -----------------------------------

a) exclusive distribution agreement (Pasal 15

ayat (1) UU No.5/1999); ---------------------

b) tying agreement (Pasal 15 ayat (2) UU

No.5/1999); -------------------------------------

c) vertical agreement on discount (Pasal 15

ayat (3) UU No.5/1999); ---------------------

10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. ------------


S A L I N A N

(Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E., DKK.,

Hukum Persaingan usaha antara teks dan

konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009)). -------------

73.37.2.2 Tentang Larangan Perjanjian Penetapan Harga ---------------

a. Perjanjian penetapan harga (price fixing agreement)

merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh

para pelaku usaha yang bertujuan untuk

menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. (Dr.

Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E., DKK., Hukum

Persaingan Usaha antara teks dan konteks, (Jakarta:

KPPU RI., 2009)); ------------------------------------------

b. Bahwa penetapan harga yang dilakukan di antara

pelaku usaha (produsen atau penjual), akan

meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk

yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian

dapat mengakibatkan surplus konsumen yang

seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen

dipaksa beralih ke produsen atau penjual. (Dr. Andi

Fahmi Lubis, S.E., M.E., DKK., Hukum Persaingan

Usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI.,

2009)); --------------------------------------------------------

c. Bahwa perilaku penetapan harga (price fixing) antara

perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan

salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk pada

situasi dimana perusahaan-perusahaan yang ada di

pasar melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan

mereka yang bertujuan untuk memperoleh

keuntungan yang lebih tinggi. (pedoman pasal 5

tentang penetapan harga (Jakarta: KPPU RI., 2011)); -

d. Bahwa persaingan antar pelaku usaha dapat

didasarkan pada kualitas barang, pelayanan atau

servis dan/atau harga. Persaingan dalam harga akan

menyebabkan terjadinya harga pada tingkat yang

serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan

memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien

mungkin. (Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E., DKK.,


S A L I N A N

Hukum Persaingan Usaha antara teks dan konteks,

(Jakarta: KPPU RI., 2009)); -------------------------------

e. Bahwa perusahaan yang mampu berproduksi secara

lebih efisien akan mampu menetapkan harga yang

lebih rendah dari para pesaingnya. Dengan adanya

persaingan dalam hal efisiensi biaya produksi, maka

harga di pasar akan terdorong untuk turun. (pedoman

pasal 5 tentang penetapan harga (Jakarta: KPPU RI.,

2011)); --------------------------------------------------------

f. Bahwa dengan turunnya harga di pasar, maka tingkat

keuntungan perusahaan-perusahaan yang bersaing di

pasar juga akan turun. Penurunan keuntungan ini

memotivasi perusahaan-perusahaan di pasar untuk

bersepakat tidak melakukan persaingan harga.

(pedoman pasal 5 tentang penetapan harga (Jakarta:

KPPU RI., 2011)); ------------------------------------------

g. Bahwa dengan adanya perjanjian penetapan harga,

para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian

penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan

atau memaksakan harga yang diinginkan secara

sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga

yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga

yang berada di atas kewajaran. (Dr. Andi Fahmi

Lubis, S.E., M.E., DKK., Hukum Persaingan Usaha

antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009)); -

h. Bahwa jika hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku

usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan,

hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki

alternatif yang luas kecuali harus menerima barang

dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang

telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.

(Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E., DKK., Hukum

Persaingan Usaha antara teks dan konteks, (Jakarta:

KPPU RI., 2009)); ------------------------------------------

i. Bahwa ketika perusahaan-perusahaan melakukan

kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik

jauh diatas biaya produksi. Kenaikan harga ini


S A L I N A N

diperoleh dengan cara membatasi output masing-

masing perusahaan yang bersepakat. Kenaikan harga

dan penurunan produksi ini akan menurunkan

kesejahteraan konsumen (consumer loss) karena

konsumen harus membayar barang dan atau jasa

dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah yang

lebih sedikit. (pedoman pasal 5 tentang penetapan

harga (Jakarta: KPPU RI., 2011)); -----------------------

j. Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999, penetapan

harga diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: ----

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan

pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga

atas suatu barang dan/ atau jasa yang harus dibayar

oleh konsumen atau pelanggan pada pasar

bersangkutan yang sama.” --------------------------------

k. Bahwa jika dilihat dalam rumusannya, pasal 5 (1)

UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan dalam per se

illegal, sehingga penerapan pasal ini dapat kepada

pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan

harga tanpa harus mencari alasan-alasan mereka

melakukan perbuatan tersebut atau tidak diperlukan

membuktikan perbuatan tersebut menimbulkan

terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha

tidak sehat. (Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.,

DKK., Hukum Persaingan Usaha antara teks dan

konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009)); --------------------

l. Bahwa sesuai dengan bunyi dari pasal 5 (1) UU No.

5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha

dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu

barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh

konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan

yang sama, maka terdapat beberapa hal yang perlu

dilihat yaitu: -------------------------------------------------

1) Terdapat perjanjian penetapan harga karena

sesuai dengan yang telah disebutkan bahwa


S A L I N A N

penetapan harga merupakan salah satu bentuk

kesepakatan dari kolusi. Dengan demikian

penetapan harga yang dilarang sesuai dengan

pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 adalah penetapan

harga yang berasal dari suatu perjanjian. Tanpa

adanya perjanjian, maka kesamaan harga yang

ditetapkan oleh suatu perusahaan dan

perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar

pasal 5 UU No.5 Tahun 1999. ----------------------

2) Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha

Pesaingnya dimana Kolusi merupakan bentuk

peniadaan persaingan antara perusahaan-

perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya

kolusi, perusahaan-perusahaan tersebut

merupakan pesaing atau kompetitor bagi

perusahaan lainnya. Perusahaan yang bersaing

adalah perusahaan yang memproduksi barang

pengganti terdekat (close substitute) dari

produksi perusahaan lain. Pasar bersangkutan

menunjukkan batas atau cakupan dari tingkat

substitusi dari barang yang diproduksi oleh

perusahaan. Oleh karena itu, pelanggaran pasal 5

UU No.5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terdapat

perjanjian penetapan harga antara pelaku-pelaku

usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan

yang sama. ---------------------------------------------

3) Harga yang dibayar oleh Konsumen atau

Pelanggan karena sebagaimana dinyatakan

dalam ayat (1) bahwa pelaku usaha dilarang

melakukan perjanjian penetapan harga atas suatu

barang dan atau jasa. Penetapan harga yang

dimaksud di sini tidak hanya penetapan harga

akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur

atau skema harga. Karena di dalam ayat tersebut,

penetapan harga tidak berarti penetapan harga

yang sama. Misalkan ketika perusahaan-

perusahaan yang berkolusi memiliki produksi


S A L I N A N

dengan berbagai kelas yangberbeda, maka

kesepakatan harga dapat berupa kesepakatan

atas margin (selisih antara harga dengan biaya

produksi). Akibatnya harga yang ada di pasar

bisa berbeda-beda untuk perusahaan dengan

kelas produksi yang berbeda, namun margin

yang diperoleh perusahaan-perusahaan di pasar

akan sama. (pedoman pasal 5 tentang penetapan

harga (Jakarta: KPPU RI., 2011)); ----------------

73.37.2.3 Tentang Isi Perjanjian ---------------------------------------------

a. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 telah dilakukan

kesepakatan bersama mengenai harga jual LPG

kepada pelanggan LPG diwilayah Bandung dan

Sumedang, Jawa Barat oleh anggota Bidang LPG

Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang

(selanjutnya disebut Surat Kesepakatan Harga) (vide

bukti C1);----------------------------------------------------

b. Bahwa anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang yang melakukan kesepakatan

sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 di atas

adalah PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT,

PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT ASLI, PT KSR,

PT SBA, PT BN, PT YUNITA PERMAI, PT

INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT

GPA, PT AGN; ---------------------------------------------

c. Bahwa objek kesepakatan adalah tentang harga jual

LPG tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg, dan

penjualan menggunakan bulk LPG; ---------------------

d. Bahwa harga yang disepakati untuk tabung isi 12 Kg

adalah Rp. 70.200,- per tabung untuk ex Gudang

Agen; --------------------------------------------------------

e. Bahwa harga yang disepakati untuk tabung isi 12 Kg

adalah Rp. 71.200,- per tabung untuk franco sub

agen/penyalur/toko/sales point; --------------------------

f. Bahwa harga yang disepakati untuk tabung isi 12 Kg

adalah Rp. 73.200,- per tabung untuk pengiriman


S A L I N A N

langsung oleh agen untuk konsumen akhir dan

pengguna perantara (industri/hotel/rumah sakit); -----

g. Bahwa harga yang disepakati untuk tabung isi 50 Kg

adalah Rp. 367.750,- per tabung untuk ex Gudang

Agen; --------------------------------------------------------

h. Bahwa harga yang disepakati untuk tabung isi 50 Kg

adalah Rp. 375.000,- per tabung untuk franco sub

agen/penyalur/toko/sales point; --------------------------

i. Bahwa harga yang disepakati untuk penjualan

menggunakan bulk LPG adalah Rp. 10.250,- per

kilogram untuk franco pengguna perantara (industri/

hotel/rumah sakit) untuk wilayah Bandung

Sumedang; --------------------------------------------------

j. Bahwa dalam kesepakat ini selain penetapan harga

juga disetujui tentang larangan untuk memberikan

discount/potongan harga dari harga kesepakatan; ----

k. Bahwa dalam surat kesepakatan disepakati larangan

untuk mengambil alih pelanggan yang telah dibina

oleh agen lain; ----------------------------------------------

l. Bahwa berdasarkan keterangannya, stempel

perusahaan PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT

TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT KSR, PT

SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO, PT LAI, PT

SIB, PT GBU, PT GPA dan PT AGN yang

digunakan dalam Surat Kesepakatan Bersama Harga

Jual LPG Anggota Bidang LPG HISWANA MIGAS

DPC Bandung Sumedang tanggal 21 Juni 2011

adalah benar milik PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT

AJP, PT TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT

KSR, PT SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO, PT

LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA dan PT AGN; -------

73.37.2.4 Tentang Latar belakang Perjanjian Penetapan ----------------

a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para

Terlapor dalam Pemeriksaan, didapatkan fakta

adanya rapat-rapat dan/atau pertemuan-pertemuan

yang digelar oleh Hiswana Migas dan dihadiri oleh

anggota Hiswana Migas, sebelum penyusunan dan


S A L I N A N

penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan

Harga; ---------------------------------------------------------

b. Bahwa rapat-rapat dan/atau pertemuan-pertemuan

tersebut digelar setidak-tidaknya pada kurun awal

2011 dengan lokasi rapat/pertemuan diantaranya di

Bumi Sawunggaling, Cibeunying, Riung

Panyileukan, D’risol, kantor Hiswana Migas dan

lokasi lainnya di seputaran wilayah Bandung dan

sekitarnya. ----------------------------------------------------

c. Bahwa rapat/pertemuan tersebut menurut keterangan

Saksi-saki dan Para Terlapor dipimpin oleh Ketua

Bidang LPG 12 Kg Hiswana Migas DPC Bandung

dan/atau oleh Sdri. Tetty jika Ketua Bidang

berhalangan memimpin rapat/pertemuan. ---------------

d. Bahwa pada pokoknya, latarbel;akang lahirnya

Perjanjian Kesepakatan Harga LPG tersebut adalah:

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, kenaikan

Upah Minimum Regional, kurangnya margin

keuntungan, dan keinginan untuk menaikkan tarif

transportasi penjualan LPG. Hal tersebut

sebagaimana disampaikan Saksi dan Para Terlapor

sebagai berikut: ----------------------------------------------

1) Saksi Vera Luciana, selaku Ketua Bidang LPG

12 Kg/50 Kg Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang dalam Pemeriksaan Lanjutan

tanggal 15 Desember 2014 menyatakan: --------

a) Bahwa terkait dengan kesepakatan

bersama yang dibuat pada tanggal 21 Juni

2011 adalah untuk memperjuangkan

adanya biaya transport yang layak untuk

kami (Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang) sebagai agen LPG yang tidak

hanya menjual di gudang tetapi juga

mengantarkan ke konsumen, dalam hal ini

di lapangan memang beragam; --------------

b) Bahwa kami (Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang) ada di bawah


S A L I N A N

pengawasan Pertamina sehingga kami

tidak dapat menjual sesuai dengan harga

yang kami inginkan, masyarakat juga

memantau harga jual kami. Oleh karena itu

kami memantau berapa harga jual yang

layak bagi masyarakat dan juga memenuhi

kebutuhan kami untuk penjualan; -----------

c) Bahwa itikad kami (Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang) adalah agar tidak

terlalu mahal, saat itu di pikiran kami

adalah sekitar Rp. 75.000 untuk di usulkan

kepada Pertamina. Upaya itu yang kami

lakukan dimana harga tidak berubah sejak

tahun 2009; -------------------------------------

d) Bahwa usulan tersebut dari dari semua

anggota Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang. --------------------------------------

2) Bahwa Terlapor I dalam Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13 Februari

2015, yang dihadiri oleh Chandra Irawan,

selaku Direktur Utama menyatakan: -------------

a) Bahwa yang melatar belakangi adanya

kesepakatan harga adalah kenaikan upah

minimum tiap tahun, kenaikan spare part

yang melambung tidak terkendali, dengan

biaya yang meroket tiap tahunnya naik

sebesar rata-rata 25%. Pertamina tidak bisa

tambah margin, namun karena merasa rugi

Terlapor I usul harga harus naik Rp. 1.000.

Kita usulkan ke konsumen untuk naik Rp.

2.000. Karena jika tidak maka kita tidak

tahan lagi. Kita usulkan ke Hiswana dan

Pertamina namun pada kenyataannya

terbengkalai, disetujui juga tidak. Beranjak

dari keinginan kita ingin menyelamatkan.

Pandangan kami polos saja dengan


S A L I N A N

tambahan Rp. 1.000 maka tidak terlalu

murah dan tidak terlalu mahal; ---------------

b) Bahwa terdapat fakta adanya banting-

membanting harga diantara para agen

LPG. ----------------------------------------------

3) Bahwa Terlapor II yang dalam Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 Februari 2015

dihadiri oleh Vera Luciana, selaku Direktur I

menyatakan: ------------------------------------------

a) Bahwa kesepakatan ini terjadi karena ada

banting-bantingan harga dan supaya para

agen untuk tidak ada perebutan konsumen

yang dibina oleh agen lain; --------------------

b) Bahwa 1 (satu) sales point Terlapor II

pernah diambil oleh Terlapor I dan

Terlapor II langsung menelpon Terlapor I

agar tidak mengambil sales point-nya. ------

4) Bahwa Terlapor III yang dalam Perpanjangan


dihadiri oleh Fransky Halim, selaku Sales

Supervisor menyatakan: ----------------------------

a) Bahwa pada pertemuan tersebut seperti

ajang silaturahmi dan kumpul supaya tidak

saling banting harga, karena margin dari

Pertamina tidak terlalu besar dan juga

biaya operasional cukup besar; ---------------

b) Bahwa di setiap pertemuan anggota

Hiswana Migas, para agen selalu

mengeluhkan mengenai harga, karena

mereka ingin mendapat untung dan

menjual lebih banyak; -------------------------

c) Bahwa hal lain yang dibicarakan dalam

pertemuan adalah jika antar LPG ke

konsumen ada penambahan untuk biaya

transportasi. -------------------------------------

5) Bahwa Terlapor IV yang dalam Perpanjangan



S A L I N A N

dihadiri oleh Irsadun Ngibad, selaku Manager

Operasional menyatakan kesepakatan harga

dilatar belakangi adanya kenaikan upah

minimum dan bahan bakar minyak & Terlapor

IV maupun para agen gas LPG 12 Kg mau

menaikkan biaya transport untuk menutupi

kenaikan upah minimum dan bahan bakar

minyak tersebut. -------------------------------------

6) Bahwa Terlapor V yang dalam Perpanjangan


dihadiri oleh Supriyatna, selaku menyatakan: --

a) Bahwa pada pertemuan Hiswana Migas

pernah membahas mengenai surat

kesepakatan/kesepakatan harga saat ada

kenaikan harga bahan bakar minyak; -------

b) Bahwa PT Adigas Jaya Pratama dan PT

Api Gas Nasional mengambil sales point

Terlapor V. -------------------------------------

7) Bahwa Terlapor VI yang dalam Perpanjangan


dihadiri oleh Mulyadi, selaku Direktur

menyatakan: ------------------------------------------

a) Berawal dari keluhan rekan-rekan sesama

agen, melalui diskusi internal keluhan

disampaikan kenaikan harga barang,

apalagi kami harus melakukan

penghantaran maka biaya menjadi lebih

mahal lagi dan mengurangi margin.

Konsep awalnya adalah untuk penambahan

biaya angkut; -----------------------------------

b) Bahwa beberapa kali rapat dilakukan. ------

8) Bahwa Terlapor VII yang dalam Perpanjangan


dihadiri oleh Tatang Suryana Firdaus, selaku

Kepala Unit Usaha LPG menyatakan

kesepakatan itu berjalan setelah kenaikan

BBM. Setelah satu dua bulan, kami sulit untuk


S A L I N A N

menaikkan harga LPG. Selain itu ada tuntutan

karyawan untuk menaikkan UMR. Kami

memutuskan untuk menaikkan harga LPG

untuk menutupi kenaikan harga BBM dan

tuntutan kenaikan UMR. ---------------------------

9) Bahwa Terlapor VIII yang dalam Perpanjangan


dihadiri oleh Amar Saputra, selaku Sekretaris

menyatakan disepakati bahwa kita anggota

Hiswana Migas memerlukan biaya tambahan

dengan alasan UMK naik, BBM naik tetapi

margin untuk agen masih tetap. Ada beberapa

orang yang mengusulkan termasuk saya, ada

tambahan untuk transpor. Fokusnya adalah

tambahan transpor bukan perubahan harga. -----

10) Bahwa Terlapor IX yang dalam Perpanjangan


dihadiri oleh Muji Waluyo, selaku Wakil

Direktur menyatakan bahwa margin yang kami

terima tidak mencukupi, ditambah adanya

kenaikan BBM, UMK, onderdil dan biaya

operasional; ------------------------------------------

11) Bahwa Terlapor X yang dalam Pemeriksaan

Lanjutan tanggal 9 Januari 2015 yang dihadiri

oleh Elsye Rosyatina, selaku Direktur Utama

menyatakan: ------------------------------------------

a) Bahwa Terlapor X menyatakan lupa

pembahasan yang dilakukan didalam rapat

yang diselenggarakan Hiswana Migas;-----

b) Bahwa saat itu mereka keberatan karena

sedang ada pembentukan sesuatu dari

Pertamina. --------------------------------------

12) Bahwa Terlapor XII yang dalam Perpanjangan


dihadiri oleh Oky Hendrik Lumban Gaol,

selaku Direktur Utama menyatakan bahwa

keinginan menaikkan harga karena merasa


S A L I N A N

margin yang terlalu kecil, serta adanya

kenaikan Bahan Bakar Minyak dan Upah

Minimur Regional saat itu. ------------------------

13) Bahwa Terlapor XIII yang dalam Perpanjangan


yang dihadiri oleh Hj. Tetty Silviaty selaku

Direktur menyatakan: -------------------------------

a) Bahwa latar belakang adanya kesepakatan

harga ini karena adanya banting-banting

harga menjelang tahun 2011 dan

puncaknya ketika adanya kenaikan bahan

bakar minyak pada tahun 2011; --------------

b) Bahwa kesepakatan harga ini juga dipicu

karena margin yang diterima Terlapor XIII

tidak selama 4 (empat) tahun tidak

berubah, malahan pendapatan bersih

menurun. -----------------------------------------

14) Bahwa Terlapor XIV yang dalam Perpanjangan


dihadiri oleh Hari Imbrani, selaku Manager

Operasional menyatakan: --------------------------

a) Bahwa kesepakatan harga terjadi karena

akumulasi dari persaingan dengan adanya

banting-banting harga antar agen.

Pertemuan-pertemuan di The Risoles,

Sawungggaling, Riung Panyileukan

Cibeunying itu mendiskusikan mengenai

adanya persaingan harga tersebut.

Pertemuan-pertemuan itu diharapkan agar

agen-agen tidak saling merebut pelanggan

yang sudah ada. Selain itu juga ada

kenaikan bahan bakar minyak dan

kenaikan upah minimum. Kesepakatan ini

agar para agen tidak saling membanting

harga, tidak memberikan diskon, tidak

memberi pinjaman tabung; -------------------


S A L I N A N

b) Bahwa ada sales point Terlapor XIV yang

diambil oleh Terlapor X, tetapi ada 3 (tiga)

sales point Terlapor X yang berpindah ke

Terlapor XIV. ----------------------------------

15) Bahwa Terlapor XV yang dalam Perpanjangan


yang dihadiri oleh H. Endang Suryana, selaku

Dirut menyatakan: ----------------------------------

a) Bahwa awalnya ada keluhan-keluhan

sebelum kenaikan BBM, utamanya ada

agen baru yang jualnya banting-banting

harga. Pada rapat-rapat berikutnya muncul

lagi ada kenaikan UMR; ----------------------

b) Bahwa Terlapor menyatakan beberapa

pangkalan atau sales point-nya diambil

oleh Agen lain dengan rincian: 4 (empat)

pangkalan saya yang pindah ke PT Apigas.

1 (satu) pangkalan beralih ke PT Limas

Raga Inti dan 1 (satu) lagi ke Griya. --------

16) Bahwa Terlapor XVII yang dalam Pemeriksaan

Lanjutan tanggal 9 Januari 2015 dihadiri oleh

Indra Indrawan, selaku Direktur menyatakan

bahwa Terlapor XVII menjelaskan adanya

pembahasan kenaikan harga dengan alasan

adanya kenaikan biaya operasional khususnya

Terlapor I. --------------------------------------------

73.37.2.5 Tentang Proses pembuatan perjanjian penetapan harga-----

a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para

Terlapor dalam Pemeriksaan, didapatkan fakta

adanya rapat-rapat dan/atau pertemuan-pertemuan

yang digelar oleh Hiswana Migas dan dihadiri oleh

anggota Hiswana Migas, sebelum penyusunan dan

penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan

Harga; ---------------------------------------------------------

b. Bahwa rapat-rapat dan/atau pertemuan-pertemuan

tersebut digelar setidak-tidaknya pada kurun awal

2011 dengan lokasi rapat/pertemuan diantaranya di


S A L I N A N

Bumi Sawunggaling, Cibeunying, Riung

Panyileukan, D’risol, kantor Hiswana Migas dan

lokasi lainnya di seputaran wilayah Bandung dan

sekitarnya; ----------------------------------------------------

c. Bahwa rapat/pertemuan tersebut menurut keterangan

Saksi-saksi dan Para Terlapor dipimpin oleh Ketua

Bidang LPG 12 Kg Hiswana Migas DPC Bandung

dan/atau oleh Sdri Tetty Silviaty jika Ketua Bidang

berhalangan memimpin rapat/pertemuan; ---------------

d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan

Terlapor, Perjanjian Kesepakatan Harga Jual LPG

tersebut ditandatangani secara terpisah, baik dari sisi

waktu penandatangan dan tempat penandatangan.

Artinya, tidak ditandatangani oleh para Terlapor

secara bersamaaan dalam suatu forum atau kegiatan,

sebagaimana yang disampaikan Saksi dan para

Terlapor sebagai berikut: ----------------------------------

1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, para

Terlapor dan dokumen, Perjanjian kesepakatan

penetapan harga, seluruh Terlapor baik yang

diwakili oleh Direksi dan atau staf telah

menandatangani dan membubuhkan stempel

resmi Perusahaan didalam dokumen; -------------

2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan para

Terlapor, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor

III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor

VI,Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX,

Terlapor XII, Terlapor XII, Terlapor XIV, dan

Terlapor XV menyatakan menandatangani

Perjanjian kesepakatan penetapan harga secara

sadar dan tanpa ada tekanan, setidak-tidaknya

dalam Pemeriksaan tidak pernah menyatakan

keberatan untuk menandatangani Perjanjian

kesepakatan penetapan harga tersebut. ------------

e. Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan, terdapat 2

(dua) Terlapor, yakni Terlapor X dan Terlapor XVII

yang merasa tidak setuju dan merasa mendapat


S A L I N A N

tekanan untuk menandatangani Perjanjian

kesepakatan penetapan harga dengan uraian sebagai

berikut: -------------------------------------------------------

1) Bahwa Terlapor X yang dalam Pemeriksaan

Lanjutan tanggal 9 Januari 2015 yang dihadiri

oleh Elsye Rosyatina, selaku Direktur Utama

menyatakan Terlapor X merasa mendapat

tekanan untuk menandatangani Perjanjian

kesepakatan penetapan harga karena diancam

tidak akan mendapatkan pasokan gas. Namun

demikian, Terlapor X mengaku lupa siapa

pihak yang mengancam tersebut; -----------------

2) Bahwa Terlapor XVII yang dalam Pemeriksaan

Lanjutan tanggal 9 Januari 2015 dihadiri oleh

Indra Indrawan, selaku Direktur menyatakan: -

a) Bahwa Terlapor XVII merasa

mendapatkan tekanan secara psikis untuk

menandatangani Perjanjian kesepakatan

penetapan harga. Tekanan tersebut karena

ada kepentingan perusahaan Terlapori

yang lain yang merupakan agen 3 Kg

dalam hal pembayaran transportation fee

melalui Hiswana Migas; -----------------------

b) Bahwa staf saya pada bulan September

2011 diberikan Surat Kesepakatan Harga

yang harus segera ditanda-tangani. Pada

saat itu hanya kami yang belum tanda-

tangan; -------------------------------------------

c) Dari beberapa distributor lain yang

Terlapor telepon, mereka dipanggil oleh

Hiswana untuk datang menandatangani

kesepakatan tersebut. --------------------------

3) Bahwa Saksi Vera Luciana,selaku Ketua

Bidang LPG 12 Kg/50Kg Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang dalam Pemeriksaan

Lanjutan tanggal 15 Desember 2014

menyatakan bahwa saksi menandatangani


S A L I N A N

kesepakatan tersebut karena saksi menganggap

isi kesepakatan tersebut adalah itikad baik para

agen untuk mendapatkan margin yang wajar

selama tidak merugikan masyarakat. -------------

73.37.2.6 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam

pemeriksaan, sebagaimana keterangan yang diberikan

Saksi, para Terlapor dan dokumen terdapat peran yang

cukup strategis yang dilakukan oleh Terlapor I dalam

kaitan lahirnya Perjanjian kesepakatan penetapan harga

sebagaimana uraian berikut: ------------------------------------

1) Bahwa Terlapor I yang dalam Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13 Februari 2015,

yang dihadiri oleh Chandra Irawan, selaku Direktur

Utama menyatakan karena dilatarbelakangi

kenaikan biaya operasional dan fenomena banting-

membanting harga, maka atas kondisi tersebut

Terlapor I membuat rincian/breakdown biaya

operasional; ------------------------------------------------




menyatakan Rapat di Bumi Sawunggaling dipimpin

oleh Sdr. Vera Luciana selaku Ketua Bidang dan

Sdr. Chandra dari Terlapor I membawa dokumen

yang berisi perhitungan komponen harga dan

membagikan atas permintaan para Terlapor; ---------



dihadiri oleh Fransky Halim, selaku Sales Supevisor

menyatakan: -----------------------------------------------

a) Bahwa Terlapor I pernah menyampaikan

perhitungan biaya operasional dan biaya

transportasi dalm bentuk selebaran yang

dibagikan kepada agen lain; ----------------------

b) Bahwa yang disampaikan oleh Terlapor I

semua tertuang dalam kesepakatan harga. ------


S A L I N A N

4) Bahwa Terlapor V yang dalam Perpanjangan


dihadiri oleh Supriyatna, selaku menyatakan

Terlapor V mengikuti rapat Hiswana Migas saat

dipimpin Ibu Vera Luciana, dimoderatori Sdri. Tetty

serta saat Sdr. Chandra dari PT Limas Raga Inti

menjelaskan perhitungan biaya dan keuntungan; -----

5) Bahwa Terlapor VIII yang dalam Perpanjangan


dihadiri oleh Amar Saputra, selaku Sekretaris

menyatakan Terlapor VIII menyatakan sudah ada

perhitungan, sebelum penandatangan Perjanjian.

Ada anggota Hiswana Migas yang menghitung.

Yang mengajukan perhitungan adalah salah satu

dari Terlapor juga yang memang adalah anggota

Hiswana Migas. Terlapor itu adalah Terlapor I; ------

6) Bahwa Terlapor XIII yang dalam Perpanjangan


yang dihadiri oleh Hj. Tetty Silviaty selaku

Direktur menyatakan: ------------------------------------

a) Bahwa Terlapor I membawa dan membagikan

dokumen perhitungan harga untuk dibaca

bersama; ---------------------------------------------

b) Bahwa Terlapor I membawa dan membagikan

dokumen yang berisi perhitungan harga atau

perhitungan biaya transportasi atas permintaan

Hiswana Migas; ------------------------------------

c) Bahwa alasan meminta Terlapor I melakukan

perhitungan karena Terlapor I memeiliki data

dan staf yang mampu untuk membuat

perhitungan ini. -------------------------------------

7) Bahwa Terlapor XV yang dalam Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Februari 2015 yang

dihadiri oleh H. Endang Suryana, selaku Dirut

menyatakan Terlapor XV menyatakan Pak Candra

(Dirut Terlapor I) sudah berpengalaman selama 40


S A L I N A N

(empat puluh) tahun, sehingga hitung-hitungan

datangnya dari Pak Candra. ------------------------------

73.37.3 Tentang Sifat Mengikat Suatu Perjanjian ----------------------------------

73.37.3.1 Bahwa sifat Perjanjian kesepakatan penetapan harga yang

ditandatangani Direksi atau staf yang ditunjuk dan

dibubuhi stempel resmi Perusahaan mempunyai sifat

mengikat dengan uraian sebagai berikut: ---------------------

1) Bahwa Saksi Indra Jaya Hutabarat selaku Ketua

Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang pada

Pemeriksaan Lanjutan 27 November 2014

menyatakan: ------------------------------------------------

a) Bahwa terkait dengan kesepakatan harga untuk

LPG yang saksi ketahui saat itu Ibu Vera

Luciana selaku Ketua Bidang LPG 12 Kg ingin

mengadakan rapat sesuai keanggotaan, maka

mereka saat itu adakan rapat untuk menampung

aspirasi anggota 12 Kg, dan mereka sepakati; ---

b) Bahwa saksi menandatangani kesepakatan

tersebut yang saksi ketahui saksi melihat ketua

bidang baru ajukan usulan yang akan diajukan

ke DPD. Jika memang dilaksanakan, maka

diberikan kepada Pertamina. -----------------------

c) Bahwa saksi tanda tangan dalam kesepakatan

tersebut karena melihat anggota telah

tandatangan, ketua bidang yang lebih kompeten

pun juga sudah menandatangani. -----------------

2) Bahwa Saksi Vera Luciana,selaku Ketua Bidang

LPG 12 Kg/50 Kg Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 15

Desember 2014 menyatakan: ----------------------------

a) Bahwa saksi menandatangani kesepakatan

tersebut karena saksi menganggap isi

kesepakatan tersebut adalah itikad baik para

agen untuk mendapatkan margin yang wajar

selama tidak merugikan masyarakat; --------------

b) Bahwa tidak ada surat yang dibuat oleh

Hiswana untuk membatalkan kesepakatan ini ---


S A L I N A N

c) Bahwa tidak ada larangan dari ketua Hiswana

Migas terkait dengan pembuatan kesepakan

harga ketua mendukung selama kegiatan

tersebut positif. ---------------------------------------

3) Bahwa Terlapor I yang dalam Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13 Februari 2015,

yang dihadiri oleh Chandra Irawan, selaku Direktur

Utama menyatakan: ---------------------------------------

a) Harga di tingkat konsumen berbeda, untuk yang

menggambil digudang dikenakan harga

Rp.70.200,- tetapi untuk sales point dikenakan

tambahan biaya Rp.1000,-, sedangkan untuk

konsumen akhir dikenakan tambahan biaya

Rp.2000,- (harga di end user Rp.73.200,-

/tabung); -----------------------------------------------

b) Bahwa Terlapor I menyatakan ada 2 hal yang

disepakati yaitu: dilarang beri diskon dari harga

tersebut diatas, dilarang ambil alih pelanggan

yang di bina agen lain dan hal tersebut dipatuhi.




menyatakan menurut Terlapor II kesepakatan harga

jual gas LPG tersebut mengikat; -------------------------



dihadiri oleh Fransky Halim, selaku Sales

Supervisor menyatakan: ----------------------------------

a) Bahwa Terlapor I pernah menyampaikan

perhitungan biaya operasional dan biaya

transportasi dalam bentuk selebaran yang

dibagikan kepada agen lain; -----------------------

b) Bahwa yang disampaikan oleh Terlapor I

semua tertuang dalam kesepakatan harga. -------

73.37.3.2 Bahwa selain keterangan-keterangan tersebut diatas,

terdapat bukti dokumen-dokumen terkait yang telah


S A L I N A N

diperiksa dalam Pemeriksaan, yang menunjukkan

pelaksanaan kesepakatan penetapan harga tersebut. ---------

73.37.4 Bahwa berdasarkan fakta Pemeriksaan berupa keterangan Saksi-saksi,

para Terlapor serta dokumen, maka dapat disimpulkan jika para

Terlapor yang merupakan anggota Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang benar melakukan atau membuat Perjanjian Kesepakatan

Penetapan Harga jual LPG yang bertujuan untuk secara bersama

menetapkan harga jual LPG pada Pasar Bersangkutan. ----------------------

73.38 Tentang dampak diuraikan sebagai berikut: ----------------------------------------------

73.38.1 Bahwa berikut adalah data rekapitulasi realisasi penjualan LPG untuk

kemasan tabung isi 12 Kg; -------------------------------------------------------

Rekapitulasi Realisasi Penjualan LPG Kemasan Tabung isi 12 Kg Kurun Waktu 2011, 2012 dan 2013

No Nama Perusahaan

Jumlah Realisasi (Tabung) Total Realisasi

2011, 2012 & 2013

Total x Rp 1.000,- 2011* 2012 2013

1 PT Limas Raga Inti 933,076 1,945,723 2,077,644 4,956,443 4,956,443,000 2 PT Tirta Gangga Tama 91,500 181540 198,954 471,994 471,994,000 3 PT Arias Mas 131,432 294,924 387,393 813,749 813,749,000

4 PT Sumber Kerang Indah 171,472 348973 382,802 903,247 903,247,000

5 Kopkar PGN 41,280 62640 69,275 173,195 173,195,000 6 PT Inahovtraco 10,600 21674 24,749 57,023 57,023,000 7 PKPRI Kodya Bandung 26,988 39110 45,594 111,692 111,692,000 8 PT Baragas Nasional 10,050 13200 21,797 45,047 45,047,000

9 PT Surya Buana Rahayu 21,800 44,960 49,832 116,592 116,592,000

10 PT Kurniasari Rahayu 97,278 203,266 209,901 510,445 510,445,000

11 PT Adigas Jaya Pratama 83,836 154233 165,884 403,953 403,953,000

12 PT Lembang Abadi Indah 44,617 93165 99,494 237,276 237,276,000

13 PT Guna Bumi Utama 27,232 85111 112,738 225,081 225,081,000

14 PT Griya Putra Anugrah 80,036 149948 167,455 397,439 397,439,000

15 PT Api Gas Nasional 120,544 322223 354,553 797,320 797,320,000 16 PT Sinar Bakti Abadi 56,298 242,475 117,140 415,913 415,913,000

17 PT Sawitto Indah Berkah 83,985 195,989 220,110 500,084 500,084,000

TOTAL 2,032,024 4,399,154 4,705,315 11,136,493 11,136,493,000

*sepanjang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember

73.38.2 Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui dampak dari

Perjanjian Kesepakatan Penetapan Harga Jual LPG yang dilakukan oleh

Para Terlapor. ----------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

73.39 Tentang Fakta Lain ---------------------------------------------------------------------------

73.39.1 Bahwa Saksi Sdr. Dwi Manoveri selaku LPG & Gas Products Region

III PT Pertamina (Persero) dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13

November 2014 menyatakan : --------------------------------------------------

73.39.1.1 Bahwa saksi adalah manager region III pada saat

Kesepakatan harga dibuat saat ini saksi adalah Region

Manager IV; -------------------------------------------------------

73.39.1.2 Bahwa tupoksi saksi sebagai manager region III

berdasarkan SK Penempatan 1 Januari 2013, LPG untuk

wilayah Bandung & sekitarnya. Tupoksinya adalah

merencanakan dan melaksanakan pemasaran LPG di

wilayah Bandung, Sumedang, Purwakarta, Garut (sebagian

wilayah Jawa Barat); ---------------------------------------------

73.39.1.3 Bahwa pendistribusian LPG dilakukan dengan

menggunakan mitra yang diangkat sebagai

agen/distributor; ---------------------------------------------------

73.39.1.4 Bahwa untuk Bandung dan Sumedang memiliki kurang

lebih 20 (dua puluh) agen; ---------------------------------------

73.39.1.5 Bahwa terkait dengan kewenangan pentapan harga

dilakukan dari pusat; ---------------------------------------------

73.39.1.6 Bahwa SK 2009 dan masih berlaku hingga 2011. Harga

ex-agen Rp.70.200 untuk 12 Kg. Untuk 3 Kg Rp. 4.750.

Dalam radius 60 (enam puluh) km; ----------------------------

73.39.1.7 Bahwa untuk radius lebih dari 60 (enam puluh) km harga

ditambahkan dengan biaya angkut sesuai ketentuan

Menteri Perhubungan RI; ----------------------------------------

73.39.1.8 Bahwa margin laba agen sudah ditetapkan; -------------------

73.39.1.9 Bahwa harga margin LPG 12 Kg ke agen adalah sebesar

Rp. 4.872, jika dihitung per Kg Rp. 406 plus PPN; ---------

73.39.1.10 Bahwa Rp. 70.200 adalah Harga jual LPG 12 Kg. Kepada

ex-agen diluar radius 60 (enam puluh) km dari SPBE

terdekat adalah harga jual agen ke konsumen dengan biaya

angkutan yang disesuaikan dengan ketentuan biaya

angkutan dalam SK Menhub RI; -------------------------------

73.39.1.11 Bahwa harga Rp.70.200 merupakan harga fix, bukan

merupakan harga batas atas maupun harga batas bawah ----


S A L I N A N

73.39.1.12 Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kesepakatan

DPC Sumedang Bandung, tanggal 21 Juni 2011; ------------

73.39.1.13 Bahwa terkait dengan penetapan harga untuk tabung 12 Kg

sebesar Rp. 71.200 untuk sub agen, penyalur, sales point

dan Rp. 73.200 untuk harga agen ke konsumen akhir

bukan merupakan harga yang ditetapkan oleh

Pertamina/rekomendasi Pertamina; ----------------------------

73.39.1.14 Bahwa terkait dengan penetapan harga untuk tabung 50 Kg

sebesar Rp. 735.000,- untuk franco sub agen bukan

merupakan harga yang ditetapkan oleh

Pertamina/rekomendasi Pertamina; ----------------------------

73.39.1.15 Bahwa penetapan kuota oleh pertamina untuk tiap agen

adalah dengan melihat historis masing-masing agen selama

3 (tiga) bulan, lalu dibagi secara proporsional; ---------------

73.39.1.16 Bahwa hubungan antara pertamina dengan agen adalah

keagenan dan jual beli. Dalam keagenan, agen melakukan

penebusan ke Pertamina. Untuk hubungan jual beli, agen

menjual LPG ke konsumen; -------------------------------------

73.39.1.17 Bahwa jual beli yang dilakukan oleh para agen dengan

Pertamina adalah model jual putus; ----------------------------

73.39.1.18 Bahwa yang saksi ketahui belum pernah ada pemberian

sanksi jika agen melanggar ketentuan Pertamina; -----------

73.39.1.19 Bahwa untuk jadi agen LPG 12 Kg maka badan usaha

ajukan izin ke Pertamina, saksi lakukan evaluasi bila layak

akan diangkat sebagai agen; ------------------------------------

73.39.1.20 Bahwa terdapat larangan yang diatur di dalam Pertamina,

bahwa agen-agen ini dilarang ambil di wilayah diluar

wilayahnya; --------------------------------------------------------

73.39.1.21 Bahwa terkait aktivitas agen, saksi berikan alokasi bulanan

dengan dasar historis sales agen. Saksi sampaikan ke agen

bahwa bulan ini agen bisa menebus sejumlah ini. Agen

melakukan pembagian per hari, berapa yang dia tebus

sesuai kuota yang saksi tetapkan. Biasanya 2-3 hari

penebusan ke Pertamina; ----------------------------------------

73.39.1.22 bahwa jumlah lokasi pengisian tabung LPG Kurang lebih

sekitar 8 (delapan) SPBE untuk LPG 12 Kg; -----------------


S A L I N A N

73.39.1.23 Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan yang dibuat

oleh Hiswana Migas tetapi saksi tidak menandatangi

kesepakatan tersebut karena bukan domain saksi untuk

menetapkan harga; ------------------------------------------------

73.39.1.24 Bahwa perubahan harga pada 1 Desember 2013, harga jual

agen ex-agen Rp.77.100, 1 Januari 2014 harga jual agen ke

konsumen Rp. 124.700, 7 Januari 2014 Rp.91.300,

kemudian 1 April 2014 Rp. 91.300, 13 Juni 2014 Rp.

91.300;--------------------------------------------------------------

73.39.1.25 Bahwa tidak ada pengajuan usulan dan covering letter dari

Hiswana Migas kepada Pertamina jika kesepakatan tanggal

21 Juni 2014 mengenai kesepakatan harga diluar harga Rp.

70.200 merupakan usulan dari Hiswana Migas. --------------

73.39.2 Bahwa Keterangan Saksi Aris Hariyanto, yang diajukan oleh Terlapor

IV dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 Desember 2014. Dalam

kesaksiannya yang diberikan dibawah sumpah, Saksi menyatakan: ------

73.39.2.1 Bahwa saksi adalah konsumen langsung untuk LPG 12 Kg

dari Terlapor IV; ---------------------------------------------------

73.39.2.2 Bahwa harga beli saksi untuk gas 12 Kg pada 2011 adalah

Rp. 70.200,-; --------------------------------------------------------

73.39.2.3 Bahwa harga pembelian gas LPG 12 Kg 2014 adalah Rp.

114.200; -------------------------------------------------------------

73.39.2.4 Bahwa saksi tidak mengetahui harga gas LPG pada tahun

2010; -----------------------------------------------------------------

73.39.2.5 Bahwa saksi tidak memiliki bukti bayar untuk pembelian

LPG 12 Kg pada tahun 2011; ------------------------------------

73.39.2.6 Bahwa saksi tidak mengetahui alamat dari Terlapor IV; ----

73.39.2.7 Bahwa saksi tidak mengetahui Dirut dari Terlapor IV; ------

73.39.2.8 Bahwa saksi tetap membeli gas dari Terlapor IV walaupun

disekitar rumah saksi ada toko eceran yang menjual LPG. --

73.39.3 Bahwa Keterangan Saksi Rubiana, yang diajukan oleh Terlapor IV

dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 15 Desember 2014. Dalam

kesaksiannya yang diberikan dibawah sumpah, Saksi menyatakan: -------

73.39.3.1 Bahwa saksi merupakan pengecer gas LPG 12 Kg selain

itu saksi memiliki pekerjaan sebagai tukang las; -------------

73.39.3.2 Bahwa saksi memiliki sekitar 15 (lima belas) tabung; ------

73.39.3.3 Bahwa gas diantar oleh supir PT Adigas ke rumah saksi; --


S A L I N A N

73.39.3.4 Bahwa saksi mendapat harga gas LPG dari PT Adigas

sebesar Rp. 70.200 dan dikirimkan ke rumah saksi; ---------

73.39.3.5 Bahwa harga jual saksi ke konsumen akhir adalah Rp.

77.000 berikut kirim dan pasang; -------------------------------

73.39.3.6 Bahwa lokasi saksi bekerja sebagai tukang las listrik

dengan lokasi berjualan gas adalah sama; ---------------------

73.39.3.7 Bahwa saksi tidak memiliki nama untuk tempat usaha las

nya walaupun begitu orang sekitar tahu bahwa saya

bekerja membuat pagar, teralis dan saya pernah juga

mengerjakan proyek pengelasan di PDAM; ------------------

73.39.3.8 Bahwa saksi tidak ingat kapan memulai menjadi tukang

las; ------------------------------------------------------------------

73.39.3.9 Bahwa sebulan saksi memesan tabung sejumlah 40 (empat

puluh) tabung; -----------------------------------------------------

73.39.3.10 Bahwa saksi bisa menyetir mobil tetapi tidak memiliki

kendaraan; ---------------------------------------------------------

73.39.3.11 Bahwa saksi dalam mengantar gas menggunakan troli ke

rumah-rumah dan jarak terjauh mengantar adalah sekitar

150-200 meter; ----------------------------------------------------

73.39.3.12 Bahwa bedasarkan keterangan Saksi diatas. Bahwa tahun

2009-2012 harga jual di Rp. 70.200, tahun 2013 di harga

Rp. 77.000, lalu tahun 2014 ada harga Rp. 112.800,-; ------

73.39.3.13 Bahwa di daerah sekitar rumah saksi Indomaret, Alfamart

yang juga menjual gas LPG; ------------------------------------

73.39.3.14 Bahwa saksi tidak memiliki bukti nota pembelian gas ke

Terlapor IV; -------------------------------------------------------

73.39.3.15 Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Terlapor IV

dan tidak pernah bekerja di Terlapor IV; ----------------------

73.39.3.16 Bahwa saksi tidak konsisten dalam memberikan

keterangannya terkait alasan Saksi berhenti jualan LPG 3

Kg karena alasannya konsumen banyak yang menanyakan

tabung 12 Kg maka Saksi beralih, namun di Sidang Saksi

bercerita alasannya karena tabung 3 Kg susah didapat. ------

73.39.4 Bahwa keterangan Saksi Aris Hariyanto dan Rubiana yang diajukan

oleh Terlapor IV tidak layak dipertimbangkan dan patut diduga

memberikan kesaksian palsu dibawah sumpah dengan uraian sebagai

berikut: ------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

73.39.4.1 Bahwa Saksi Aris Hariyanto dan Rubiana yang tidak

mengaku atau setidak-tidaknya menutup-nutupi identitas

yang bersangkutan, sebenarnya merupakan

karyawan/pegawai dari PT Adigas Jaya Pratama yang

merupakan Terlapor IV; -----------------------------------------

73.39.4.2 Bahwa Terlapor IV dalam Perpanjangan Pemeriksaan

Lanjutan tanggal 5 Februari 2015 yang diwakili oleh

Irsadun Ngibad selaku Manger Operasional berdasarkan

surat kuasa dari Direktur Utama PT Adigas Jaya Pratama

menyatakan identitas Saksi Aris Hariyanto dan Rubiana

yang sebenarnya merupakan karyawan/pegawai dari PT.

Adigas Jaya Pratama yang merupakan Terlapor IV.---------

73.40 Tentang Analisa Unsur -------------------------------------------------------------------------

73.40.1 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan

dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999, maka akan diuraikan analisa pemenuhan unsur

terkait Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------------------

73.40.2 Memperhatikan fakta terdapatnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang berbadan

hukum Koperasi, maka sebelum diuraikan analisa pemenuhan unsur

Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, akan diuraikan mengenai

Pengecualian yang diatur didalam Pasal 50 huruf i Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----------------------------------------

73.40.3 Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf i Undang-undang No 5 Tahun 1999

menyatakan sebagai berikut: -----------------------------------------------------

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah: -------------

Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani

anggotanya. ------------------------------------------------------------------------

Penjelasan Pasal 50 huruf i -------------------------------------------------------

Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi

pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat

umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi

termasuk kredit dan vahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan

dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. -----

73.40.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 dan penjelasannya, maka pengecualian hanya diperuntukkan


S A L I N A N

kepada Koperasi yang hanya melakukan kegiatan usahanya untuk

melayani anggota Koperasinya saja. --------------------------------------------

73.40.5 Bahwa mengingat ketentuan tersebut, maka perlu untuk dilakukan

analisa apakah 2 (dua) pelaku usaha yang berbentuk Koperasi, yakni

PKPRI dan KOPKAR PGN hanya melayani kebutuhan anggotanya saja

atau tidak. ---------------------------------------------------------------------------

73.40.6 Bahwa berdasarkan keterangan, data dan informasi yang ada, maka

kegiatan usaha yang dilakukan PKPRI dan KOPKAR PGN tidak hanya

melayani kebutuhan anggotanya saja, namun juga melayani kebutuhan

masyarakat umum. ----------------------------------------------------------------

73.40.7 Bahwa dengan demikian, maka PKPRI dan KOPKAR PGN sebagai

pelaku usaha yang berbadan hukum Koperasi tidak dapat dikecualikan

sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. ------

73.40.8 Bahwa setelah uraian mengenai pengecualian yang diatur didalam Pasal

50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berikut akan

diuraikan analisa pemenuhan unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999. ------------------------------------------------------------------------

73.40.9 Bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1999

menyatakan sebagai berikut: -----------------------------------------------------

1) pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; -------------------------------------------

2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: ---------------------------------------------------------------------------- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan

atau; ----------------------------------------------------------------------- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang

berlaku. -------------------------------------------------------------------

73.40.10 Bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung

unsur-unsur sebagai berikut: -----------------------------------------------------

73.40.10.1 Pelaku Usaha -------------------------------------------------------

1) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 adalah “Orang perorangan atau badan usaha,

baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-


S A L I N A N

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; ----

2) Bahwa sesuai dengan pembahasan mengenai

identitas para terlapor dalam bab Para Pihak di atas,

Tim menilai bahwa PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT

AJP, PT PT TGT, PT AM, PT KSR, PT SBA, PT

BN, PT INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT

GBU, PT GPA, PT AGN adalah perusahaan yang

berbentuk Badan Hukum yang didirikan dan

melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesia dan KOPKAR PGN

adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi yang

didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga

memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan

ketentuan pasal 1 angka 5 undang-undang No. 5

Tahun 1999; ------------------------------------------------

3) Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha telah

terpenuhi. ----------------------------------------------------

73.40.10.2 Perjanjian Penetapan Harga --------------------------------------

1) Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1

angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah :

“suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih

pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik

tertulis maupun tidak tertulis.“ -------------------------

Bahwa Tim menemukan adanya Surat Kesepakatan

Bersama Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG

Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang tanggal

21 Juni 2011; ----------------------------------------------

2) Bahwa yang diatur dalam kesepakatan tersebut

adalah tentang harga jual LPG tabung isi 12 Kg,

tabung isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan bulk

LPG; ---------------------------------------------------------

3) Bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani PT

LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM,

PKPRI, KOPKAR PGN, PT KSR, PT SBA, PT BN,


S A L I N A N

PT INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU,

PT GPA dan PT AGN yang juga merupakan

anggota dari Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang; --------------------------------------------------

4) Bahwa sebelum kesepakatan yang tertuang dalam

Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG

Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang tanggal 21 Juni 2011

ditandatangani dan disepakati, sebelumnya telah

dilakukan rapat dan pertemuan untuk membahas

kesepakatn penetapan harga; -----------------------------

5) Bahwa diketahui, latar belakang, motif dan tujuan

kesepakatan penetapan harga telah dibahas dan

disepakati dalam suatu rangkaian rapat dan

pertemuan diantara para Terlapor; ----------------------

6) Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Surat

Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Anggota

Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang tanggal 21 Juni 2011 berjalan efektif; -----

7) Bahwa secara formal maupun materiil kesepakatan

harga telah dibentuk oleh para terlapor yang

merupakan distributor/ agen gas LPG untuk jenis 12

Kg, tabung isi 50 Kg dan penjualan menggunakan

bulk LPG untuk wilayah Bandung dan Sumedang

dalam kurun waktu mulai 21 Juni 2011 sampai

dengan 15 Desember 2013;-------------------------------

8) Bahwa dengan demikian unsur perjanjian penetapan

harga telah terpenuhi. -------------------------------------

73.40.10.3 Pesaing --------------------------------------------------------------

1) Bahwa sesuai dengan definisi pasar bersangkutan

yang telah ditetapkan oleh Tim yaitu penjualan

Produk LPG kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi

50 Kg, dan penjualan menggunakan bulk LPG

dengan wilayah pemasaran di Bandung Sumedang,

maka Tim mengidentifikasi pelaku usaha yang

berada pada pasar bersangkutan tersebut adalah PT

LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM,


S A L I N A N



PT GPA dan PT AGN; -----------------------------------

2) Bahwa berdasarkan uraian pada unsur perjanjian

penetapan harga di atas, diketahui bahwa terdapat

kesepakatan Bersama Harga Jual LPG untuk produk

LPG kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg

dan bulk yang secara materil dilakukan oleh PT LRI,

PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM,



PT GPA dan PT AGN; -----------------------------------

3) Bahwa PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT,

PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT KSR, PT

SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO, PT LAI, PT

SIB, PT GBU, PT GPA dan PT AGN berada pada

pasar bersangkutan yang sama sebagaimana telah

diidentifikasi oleh Tim, sehingga pelaku usaha yang

satu bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya; ----

4) Bahwa dengan demikian unsur pesaing telah

terpenuhi. ---------------------------------------------------

73.40.10.4 Unsur Barang dan atau Jasa --------------------------------------

1) Bahwa yang dimaksud dengan Barang menurut

Pasal 1 Angka 16 Undang-undang No. 5 Tahun

1999 adalah setiap benda, baik berwujud maupun

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen

atau pelaku usaha; -----------------------------------------

2) Bahwa dalam penyelidikan ini yang dimaksud

barang adalah LPG dengan merk Elpiji dengan

ukuran tabung 12 Kg , 50 Kg dan Bulk; ----------------

3) Bahwa dengan demikian unsur barang terpenuhi. ----

73.40.10.5 Pasar Bersangkutan ------------------------------------------------

1) Bahwa Tim menilai pasar persangkutan

penyelidikan ini adalah produk LPG kemasan

tabung isi 12 Kg dan tabung isi 50 Kg serta


S A L I N A N

penjualan menggunakan bulk LPG dengan wilayah

pemasaran di Bandung Sumedang kurun waktu 11

Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013; --------

2) Bahwa dengan demikian unsur pasar bersangkutan

terpenuhi. ---------------------------------------------------

73.40.10.6 Unsur Usaha Patungan --------------------------------------------

1) Bahwa perusahaan patungan adalah sebuah

perusahaan yang dibentuk melalui perjanjian oleh

2 (dua) pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas

ekonomi bersama, dimana para pihak bersepakat

untuk membagi keuntungan dan menanggung

kerugian yang dibagi secara proporsional

berdasarkan perjanjian tersebut; -------------------------

2) Bahwa Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG

Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang tanggal 21 Juni 2011 tidak

dilakukan dalam suatu usaha patungan; ----------------

3) Bahwa dengan demikian unsur usaha patungan tidak

terpenuhi. ----------------------------------------------------

73.40.10.7 Unsur Perjanjian yang didasarkan Undang-undang yang

Berlaku --------------------------------------------------------------

1) Bahwa perjanjian penetapan harga yang dilakukan

bukan merupakan perjanjian yang didasarkan oleh

Undang-undang yang berlaku; ---------------------------

2) Bahwa dengan demikian unsur perjanjian yang

didasarkan Undang-undang yang berlaku tidak

terpenuhi ----------------------------------------------------

73.40.10.8 Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi.

74. Menimbang bahwa Terlapor I (PT PT Limas Raga Inti), Terlapor II (PT Surya Buana

Rahayu), Terlapor III (PT Sumber Kerang Indah), Terlapor IV (PT Adigas Jaya Pratama),

Terlapor IX (PT Kurnia Sari Rahayu), Terlapor XIII (PT Lembang Abadi Indah),

Terlapor XIV (PT Sawitto Indah Berkah) dan Terlapor XVI (PT Griya Putra Anugrah)

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal

sebagai berikut (vide bukti T-I.118): ----------------------------------------------------------------


S A L I N A N

74.1 Bahwa sebagaimana yang telah terungkap di Pemeriksaan Lanjutan ditemukan

fakta-fakta bahwa terdapat 2 (dua) jenis yang melatar belakangi adanya

Kesepakatan Usulan kenaikan Harga atau Biaya Transport, yaitu : --------------------

74.1.1 Adanya Persaingan “banting-membanting” harga/Predatory Pricing

sesama agen-agen Gas LPG dalam merebut sales point yang telah

menjadi binaan salah satu agen; --------------------------------------------------

74.1.2 Adanya Persaingan “banting-membanting” harga/Predatory Pricing

sesama agen-agen Gas LPG dalam merebut sales point yang telah

menjadi binaan salah satu agen. --------------------------------------------------

74.2 Bahwa berdasarkan Fakta dari Keterangan Terlapor PT Guna Bumi Utama pada

intinya terungkap bahwa telah terjadi banting-membanting harga antara Terlapor

PT Guna Bumi Utama dengan Terlapor PT Api Gas Nasional telah terjadi

banting-membanting harga, dimana Terlapor PT Api Gas Nasional menjual harga

dibawah Rp. 70.200,- (tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) atau dengan kata lain

tidak mengikuti Surat Edaran Pertamina SR LPG Region II Rayon V Gas

Domestik, No. 205/F13130/2009-S8, Perihal Penyesuaian Harga LPG Kemasan

Tabung 6 Kg, 12 Kg dan 50 Kg; -------------------------------------------------------------

74.3 Bahwa atas bantingan harga yang dilakukan Terlapor PT Api Gas Nasional, sales

point dan/atau konsumen Terlapor PT Guna Bumi Utama menjadi berpindah ke

Terlapor PT Api Gas Nasional, dan pada akhirnya PT Guna Bumi Utama terpaksa

melakukan pemotongan harga jual dibawah yang telah ditentukan oleh Surat

Edaran Pertamina tersebut, yaitu Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah)

agar konsumen Terlapor PT Guna Bumi Utama tidak berpindah ke Terlapor PT

Api Gas Nasional; ------------------------------------------------------------------------------

74.4 Bahwa tindakan-tindakan tersebut terjadi pada saat sebelum dan sesudah

kesepakatan usulan ditandatangani dan telah beberapa kali dibicarakan dalam

pertemuan, seperti di Sawunggaling, Cibeunying dan di Panyileukan. (vide BAP

Sidang PT Guna Bumi Utama); --------------------------------------------------------------

74.5 Bahwa berdasarkan Fakta dari Keterangan Terlapor PT Lembang Abadi Indah

pada intinya juga membenarkan bahwa terjadinya bantingan harga jual gas LPG

antara para agen Wilayah Bandung-Sumedang, sehingga pada akhirnya para

terlapor sepakat untuk mengusulkan kenaikkan Harga, dengan mekanisme melalui

DPC Hiswana kemudian ketingkat DPP Hiswana dan akhirnya ke Prinsipal

PERTAMINA. (vide BAP Sidang PT Lembang Abadi Indah); -------------------------

74.6 Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Terlapor PT Surya Buana Rahayu,

Terlapor PT Limas Raga Inti, Terlapor Tirta Gangga Tama, Terlapor PT

Kurniasari Rahayu pada intinya juga menerangkan terdapatnya banting-


S A L I N A N

membanting harga/Predatory Pricing antara sesama agen, sehingga disetiap

pertemuan selalu dibahas hal tersebut (vide BAP Sidang); ------------------------------

74.7 Bahwa Praktik Predatory Pricing dalam konteks persaingan usaha adalah suatu

perilaku pelaku usaha yang umumnya memilik posisi dominan di pasar atau

sebagai pelaku usaha incumbent menetapkan harga yang merugikan secara

ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat

mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan atau

menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Dalam jangka pendek, jual

rugi sangat menguntungkan konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dari

pasar dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan atau pelaku

usaha incumbent tersebut mengharap dapat menaikkan harga secara signifikan.

Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan

harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik

ini adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang

ditimbulkan ketika melakukan jual rugi atau harga rendah; -----------------------------

74.8 Bahwa strategi penetapan harga yang sangat rendah, yang termasuk limit pricing

strategy diidentifikasikan dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan

untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga secara

substansial atau melakukan peningkatan produksi secara signifikan. Perilaku ini

dimaksud agar tidak memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru

untuk masuk ke dalam industri sehingga pelaku usaha monopolis

mempertahankan posisi dominannya. Meskipun penetapan harga rendah dapat

menguntungkan konsumen, namun keuntungan tersebut hanya untuk beberapa

waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu, dimana sejumlah pelaku usaha

pesaing tersingkir dari pasar, konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha

menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah atau dapat merupakan harga;

74.9 Bahwa oleh karenannya untuk mengantisipasi para Terlapor mengalami dampak

Predatory Pricing (persaingan tidak sehat), para terlapor melakukan beberapa kali

pertemuan guna membicarakan larangan untuk melakukan banting-membanting

harga (Predatory Pricing) dan mengusulkannya kepada Pihak PERTAMINA

melalui DPC dan DPP Hiswana; -------------------------------------------------------------

74.10 Bahwa kekhawatiran ini tentu saja sangat beralasan karena berdasarkan

keterangan sebagaimana yang dijelaskan diatas Terlapor PT Api Gas Nasional

terbukti telah mengambil konsumen dari Terlapor PT Bumi Guna Utama dan

membuat konsumen Terlapor PT Bumi Guna Utama berpindah ke Terlapor PT

Api Gas Nasional; ------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

74.11 Bahwa menjadi buah simalakama bagi Para Terlapor yang menandatangani

Kesepakatan Usulan Kenaikan Harga, disatu sisi dilarang berdasarkan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999, disisi lainnya Para Terlapor dihadapkan pada adanya

potensi kehilangan konsumen yang akan berlanjut pada kehilangan usahanya,

apalagi meskipun terdapat agen yang melakukan Predatory Pricing tersebut pihak

Pertamina tidak pernah mengambil tindakan yang tegas bagi agen-agen yang

melakukan Predatory Pricing, hal ini dapat dilihat dari Perjanjian Pertamina

dengan masing-masing Terlapor, pada saat sebelum perkara ini diproses oleh

KPPU perjanjian keagenan Gas LPG tidak mencantumkan lampiran berupa

sanksi, barulah setelah KPPU memproses Para Terlapor pihak Pertamina

memberikan lampiran sanksi, (vide bukti Perjanjian Terlapor PT Arias Mas

dengan Pertamina pada tahun 2010 dibandingkan Perjanjian Terlapor PT Surya

Buana Rahayu dengan Pertamina tahun 2014); --------------------------------------------

74.12 Bahwa Para Terlapor sangat menyadari bahwa Majelis Komisi Yang Mulia dalam

memutuskan perkara a quo akan berfokus pada pendekatan Per Se Illegal, namun

dengan adanya hal-hal yang baru yang ditemukan dalam perkara a quo, Terlapor

sangat berharap kiranya Majelis Komisi yang mulia juga melakukan pendekatan

Rule of Reason; ---------------------------------------------------------------------------------

74.13 Bahwa pendekatan Rule of Reason akan membuat Majelis Komisi Yang Mulia

dapat memberikan putusan yang tepat atau dengan kata lain dapat menemukan

hukumnya/Ius Curia Novit untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi

para terlapor maupun pelaku usaha lainnnya; ----------------------------------------------

74.14 Di Amerika Serikat dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha pada

perkembangannya sudah mulai meninggalkan pendekatan Per se Illegal yang

bersifat absolut, dan lebih cenderung menggunakan penggabungan Per Se Illegal

dan pendekatan Rule Of Reason, hal ini dapat dilihat dari para ahli hukum di

Amerika Serikat yang selalu melihat rule of reason dan per se rule secara

kontekstual artinya prinsip tersebut muncul karena putusan hakim dalam

mengadili suatu perkara persaingan usaha. J. David Reitzel (2001; 965) secara

lengkap dikutip pemahaman Reitzel mengenai rule of reason adalah sebagai

berikut; -------------------------------------------------------------------------------------------

In Standard Oil the court rejected its earlier position that all contracts in restraint

of trade were prohibited by the Sherman Act and applied what has come to be

called the rule of reason. The Court rule that the Congressional intent was to

prohibit only those contracts that reasonably restrainted trade. This rule of reason

– that is the process of determining if a defendant’s conduct sufficiently


S A L I N A N

anticompetitive to constitute an “unreasonable restraint” – is very much a part of

antitrust law today Section 1 cases ----------------------------------------------------------

74.15 Bahwa Rule of reason menurut Cheeseman merupakan kebalikan dari kriteria per

se illegal yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan

undang-undang, namun jika ada alasan obyektif (biasanya alasan ekonomi) yang

dapat membenarkan (reasonable) perbuatan tersebut; -----------------------------------

74.16 Bahwa oleh karenannya berdasarkan pendekatan Per Se Illegal dan pendekatan

Rule Of Reason maka tindakan Para TERLAPOR yang turut menandatangani

kesepakatan usulan tidaklah dapat dipersalahkan telah melanggar pasal 5 ayat 1

Undang-Undang No. 5 tahun 1999, mengingat betapa besar resiko yang timbul

bagi Para Terlapor (agen-agen Gas LPG) dengan adanya banting-membanting

harga jual Gas LPG/Predatory Pricing, justru dengan adanya tindakan para

Terlapor yang menandatangani Kesepakatan usulan tersebut akan membuat para

agen-agen Gas LPG dalam menjual gas tidak melakukan tindakan Predatory

Pricing dan membuat persaingan usaha menjadi sehat (sesuai Pasal 3 dan

Konsiderans Undang-Undang No. 5 Tahun 1999); ---------------------------------------

74.17 Bahwa dipersidangan seluruh terlapor memberi keterangan yang sama bahwa

salah satu penyebab harus adanya kenaikan harga atau biaya transport adalah

disebabkan adannya Inflasi, Kenaikan Upah Minimum Karyawan, spare part dan

oprasional kendaraan, sementara PERTAMINA mulai dari tahun 2009 sampai

dengan akhir tahun 2013 sama sekali tidak menaikkan margin bagi para Terlapor,

hal ini menyebabkan margin yang didapat menjadi sangat berkurang dan bahkan

ada Terlapor mengalami minus omset;------------------------------------------------------

74.18 Bahwa guna bertujuan untuk menyelamatkan usaha para Terlapor dan tetap

terselenggarannya pelayanan pendistribusian LPG kepada masyarakat, maka Para

Terlapor dengan dalam keadaan terpaksa, mau tidak mau (suka tidak suka)

membuat kesepakatan usulan dengan harapan kiranya PERTAMINA sebagai

pembuat kebijakan dapat menaikkan harga Gas LPG. (vide BAP Para Terlapor

dan Bukti Para Terlapor); ---------------------------------------------------------------------

74.19 Bahwa pada faktanya juga dalam persidangan meskipun para Terlapor termasuk

Para TERLAPOR menandatangani Kesepakatan Usulan para terlapor juga tidak

melaksanakan penjualan Gas LPG sesuai kesepakatan usulan hal ini dapat dilihat

dalam persidangan terdapat harga yang bervariasi yaitu: --------------------------------

Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah); -------------------------------------------

Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah); -----------------------------------------

Rp. 70.200,- (tujuh puluh ribu dua ratus rupiah); ------------------------------------------

Rp. 71.200,- (tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah); ------------------------------------


S A L I N A N

Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah); ------------------------------------------------

Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah); ------------------------------------------------

Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). -----------------------------------------------

Harga-harga tersebut membuktikan bahwa harga yang berlaku dipasaran masih

sesuai dengan mekanisme pasar yang sehat dan konsumen tidak dirugikan (vide

Bukti-bukti pembukuan penjualan, pembayaran, surat jalan) ---------------------------

74.20 Bahwa dengan adanya kenaikan inflasi sebesar 4.34% (vide bukti Berita resmi

Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia), kenaikkan upah minimum

karyawan (vide bukti Rekapitulasi UMK 2008-2012 Dinas Tenaga kerja dan

transmigrasi provinsi Jawa Barat), Kenaikkan Spare Part dan Oprasional

Kendaraan (vide BAP Sidang Para Terlapor) lagi-lagi menjadi buah simalakama

bagi para Terlapor disatu sisi Para Terlapor harus tetap menjual tanpa ada

kenaikkan harga kepada para konsumen sehingga LPG tetap dapat disalurkan

kepada konsumen dengan baik disatu sisi mereka harus memenuhi kebutuhan

oprasional perusahaan yang disebebakan adanya inflasi, kenaikan Upah Minimum

Karyawan, kenaikkan Spare part dan Operasional kendaraan, oleh karenanya Para

Terlapor sangat berharap kirannya dalam memberikan putusan Majelis Komisi

Yang Mulia juga lebih mengedepankan pendekatan Per Se Illegal dan Rule Of

Reason, sehingga sudah selayaknya Para Terlapor dapat dibebaskan dari tuntutan

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dari Investigator; -------------------

74.21 Bahwa dalam kesaksian Sdr. Dwi Manoveri pada persidangan sebagai mantan

Kepala LPG & GAS Products Region III PT. Pertamina mengatakan, bahwa surat

Penyesuaian Harga tersebut merupakan Harga Jual Ke Konsumen dalam

pengertian Eks Agen, pengertian dari Eks Agen adalah Konsumen membeli

langsung di gudang Agen, tidak ada larangan bagi Agen menjual tabung Gas ke

sub agen/sub franco/pangkalan/sales point dan Pertamina belum menetapkan

harga eceran tertinggi; -------------------------------------------------------------------------

74.22 Bahwa berdasarkan keterangan dari seluruh Terlapor bahkan dari Terlapor PT.

Api Gas Nasional pun mengatakan dalam persidangan dan semuanya menyatakan

banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan Para Agen baik sebelum atau

sesudah 21 Juni 2009 dibicarakan atau dibahas beberapa hal yaitu adanya

bantingan-bantingan harga jual Gas LPG dengan menjual harga di bawah dan di

atas harga yang di tetapkan Pertamina, adanya ambil alih Sales Point/Sub

Agen/Pangkalan oleh Agen lain, adanya kekurangan margin yang diperoleh Para

Agen; ---------------------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

74.23 Bahwa dari inti pertemuan-pertemuan tersebut adalah membahas tentang adanya

bantingan harga dan ambil alih Sales Point/Sub Agen/Pangkalan oleh Agen lain

sehingga Agen yang dengan kuota/alokasi yang kecil tidak menjadi kecil hingga

ataupun menjadi “mati”. Perbuatan beberapa agen tersebut dapat dikatakan

“Predatory Pricing”; --------------------------------------------------------------------------

74.24 Bahwa pertemuan-pertemuan merupakan itikad baik dari Para Agen untuk

menemukan solusi atau menyelesaikan permasalahan tersebut yang ingin

direalisasikan agar menjadi pegangan dari Para Agen setelah di usulkan (vide

keterangan Para Terlapor) dan mendapat persetujuan dari Pihak Pertamina

sebagai regulator dalam menentukan harga; -----------------------------------------------

74.25 Bahwa dalam salah satu pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kekurangan

margin, sehingga Para Agen meminta kepada Pak Chandra agar dapat

memberikan hitung-hitungan (telah diserahkan kepada penyidik pada saat BAP)

tentang margin yang diperoleh Para Agen. Dari hasil hitungan ditemukan ada

kekurangan margin yang diperoleh Para Agen, hitungan tersebut merupakan

perhitungan Perusahaan PT Limas Raga Inti sendiri akan tetapi Perusahaan PT

Limas Raga Inti tersebut tidak menjadi dasar harga kenaikan sebagaimana yang

terscantum dalam usulan dan bukan sebagai patokan menentukan harga (vide BAP

sidang Terlapor PT Limas Raga Inti dan vide bukti perhitungan dari PT Lembang

Abadi Indah). Maka, Para Agen secara bersama-sama menentukan harga yang

sepantasnya yang seharusnya didapat tetapi tidak memberatkan konsumen ataupun

masyarakat; -------------------------------------------------------------------------------------

74.26 Bahwa, berangkat dari keinginan Para Agen agar menemukan solusi maka Para

Agen secara bersama-sama menentukan beberapa point yang kemudian

dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Tanggal 21 Juni

2009 dengan maksud agar diajukan ke Pertamina, yang selanjutnya setelah

ditandatangani Para Agen maka akan diserahkan kepada DPC Hiswana Bandung-

Sumedang selanjutnya DPD dan DPP agar di ajukan ke Pertamina. Dimasukan

nama Dwi Manoveri dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut dimaksudkan

merupakan bentuk dukungan atau persetujuan awal yang diketahui oleh

Pertamina; ---------------------------------------------------------------------------------------

74.27 Bahwa para Agen merupakan orang yang awam dalam pengertian hukum,

sehingga niat baik tersebut yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama

dipandang berbeda oleh pihak lain yang membaca dan berujung pada diperiksanya

Para Terlapor oleh KPPU. Akan tetapi, sesuai dalam kesaksian Kepala Bidang 12

Kg bahwa telah disampaikan secara lisan kepada Sdr. Dwi Manoveri dan Sdr. Dwi


S A L I N A N

Manoveri tidak dapat memberi persetujuan sehingga usulan tidak pernah diajukan

dan kembali berujung bahwa Para Agen kembali tidak dapat menemukan solusi;

74.28 Bahwa dengan tidak ditandatangani atau persetujuan dari Sdr. Dwi Manoveri,

maka Kepala Bidang 12 Kg dan Para Agen beranggapan usulan tersebut tidak

berhasil diajukan dan Para Agen tidak menjadikan Surat Kesepakatan Bersama

tersebut sebagai acuan harga dalam menjual Gas. Hal ini dibuktikan dari Para

Terlapor dimana menjual dengan harga yang berbeda-beda atau tidak sesuai

dengan harga yang ada pada Surat Kesepakatan Bersama tersebut, bahkan

beberapa Terlapor sebelum terjadi Kesepakatan Bersama telah menjual dengan

menaikan harga sebesar Rp. 1.000,-; --------------------------------------------------------

74.29 Bahwa ditinjau dari Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata

melalui pendekatan Rule of Reason terbukti bahwa Para Terlapor, termasuk Para

Terlapor memiliki itikad baik untuk menghindarkan diri dari persaingan yang

tidak sehat serta tetap melayani distribusi LPG masyarakat Bandung-Sumedang,

sehingga tidak ada kerugian yang timbul bagi masyarakat maupun para terlapor

sendiri sebagai pelaku usaha, maka Para Terlapor tindakan untuk melakukan

kesepakatan usulan tidak bertentangan Pasal 1365 KUHPerdata arrest Cohen Vs

Lidenbaum; --------------------------------------------------------------------------------------

74.30 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 42/Kr/1966 (kemudian diikuti

pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 71/K/1970, Putusan Mahkamah

Agung RI No. 81/K/Kr/1973) memberikan kaidah hukum atas hilangnya

Perbuatan Melawan Hukum Secara Materil, sebagai berikut : --------------------------

“Bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari

Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang

sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan

dalam perundang-undangan, melainkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum

yang tidak tertulis...” --------------------------------------------------------------------------

74.31 Bahwa terkait dengan perkara a quo yurisprudensi diatas sangatlah tepat untuk

diberikan kepada Terlapor, karena dengan adanya Predatory Pricing akan tetapi

tidak ada sanksi tegas dari Pertamina untuk memberikan sanksi dan bahkan

melakukan pembiaran, adanya upaya paksa yang diakibatkan terjadinya inflasi,

kenaikan upah minimum karyawan, dan kenaikan spare part serta onderdil, tidak

dilaksanakan harga sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan usulan

tersebut, dan terlaksananya pendistribusian LPG kemasyarakat serta tidak

timbulnya kerugian pada masyarakat, maka sangat tidak memenuhi azas keadilan

apabila Para Terlapor dikenakan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 1999;


S A L I N A N

74.32 Bahwa selain dikarenakan ketidak pahaman Para Terlapor akan Hukum serta guna

menyelamatkan para terlapor dari perbuatan yang menyebabkan persaingan usaha

menjadi tidak sehat sungguh sangat memenuhi azas keadilan apabila Majelis

Komisi yang mulia dapat melepaskan Para Terlapor dari tuntutan Pasal 5 ayat 1

Undang-undang No. 5 tahun 1999. ----------------------------------------------------------

75. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Tirta Ganggatama) menyerahkan Kesimpulan Hasil

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T119): ------

75.1 Bahwa Terlapor V menyatakan telah menandatangani Surat Kesepakatan bersama

yang ditandatangani dan dicap perusahaan yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2011,

dimana kesepakatan itu sepengetahuan Terlapor V hanya Surat Usulan Pengajuan

untuk meminta ijin pada Pertamina agar para agen dapat menambah ongkos kirim

kepada Sales Point/Konsumen; --------------------------------------------------------------

75.2 Bahwa tidak adanya pengetahuan dan kurangnya pemahaman Terlapor V akan

wawasan terkait aturan dalam UU 5/1999. Terlapor V memohon kepada Majelis

Komisi untuk dapat memaafkan dan memberi ampunan kepada Terlapor V atas

pelanggaran Perniagaan Usaha Terlapor V lakukan. Besar harapan Terlapor V

sebagai Terlapor V kepada Majelis Komisi yang terhormat dapat memaafkan

Terlapor V dan dibebaskan dari semua sanksi. --------------------------------------------

76. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Arias Mas) menyerahkan Kesimpulan Hasil


76.1 Bahwa Sdr. Dwi Manoveri menyatakan melihat ada kesepakatan karena pihak

Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang minta untuk ditandatangani namun

bukan kapasitasnyauntuk menyetujui maka yang bersangkutan menolak untuk

menandatangani mengenai harga jual LPG dari Agen ke konsumen pada kurun

waktu tahun 2011- 2013. Pertamina hanya mengatur harga jual sampai dengan ex

gudang Agen. Tidak ada keluhan dari masyarakat ke Pertamina terkait

kesepakatan tersebut kurun waktu 2011-2013; --------------------------------------------

76.2 Bahwa Sdr. Putut Andraitno tidak mengetahui adanya kesepakatan antara agen

mengenai harga LPG yang berlaku kurun waktu 2011-2013 karena baru menjabat

mengantikan Sdr. Dwi Manoveri pada tanggal 1 Maret 2013. Pertamina hanya

mengatur harga jual sampai dengan eks gudang agen yaitu isi LPG 12 Kg Rp.

70.200/tabung; ----------------------------------------------------------------------------------

76.3 Bahwa Sdr. Yamin selaku Direktur PT. Al Yamin tidak melihat dan tidak

mengetahui adanya kesepakatan tersebut kecuali pada saat persidangan; -------------

76.4 Bahwa Sdri. Vera Luciana mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak

dilaksanakan karena ketika diajukan ke Pertamina ditolak dalam hal ini oleh Sdr.

Dwi Manoveri selaku pejabat Pertamina pada saat itu. Maksud dari kesepakatan


S A L I N A N

tersebut adalah untuk tambahan ongkos angkut karena situasi pada saat itu adanya

kenaikan harga terutama onderdil kendaraan, bahan bakar minyak dan upah

minimum regional; -----------------------------------------------------------------------------

76.5 Bahwa Sdr. Indrajaya Hutabarat menyatakan bahwa kesepakatan tersebut belum

diberlakukan karena akan diusulkan ke DPD dan dilanjutkan ke DPP Hiswana

Migas. Untuk selanjutnya oleh DPP Hiswana Migas akan diusulkan ke PT

Pertamina (Persero) Pusat. Kesepakatan tersebut dimaksudkan sebagai tambahan

ongos angkut bukan harga jual karena harga jual sudah ditentukan oleh Pertamina;

76.6 Bahwa Sdr. Soni Sondari dan Sdr. Jamaludin menyatakan tidak melihat dan tidak

mengetahui adanya kesepakatan harga yang dibuat oleh para terlapor yang

tergabung dalam anggota Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang per tanggal 21

Juni 2011. Mengenai harga jual pada saat itu kurun waktu 2011-2013 kedua saksi

menyatakan harga beli isi LPG 12 Kg dari PT Arias Mas Rp. 70.200/tabung

diterima di SPBU PD Hj. Yuyun. Jarak dari gudang agen ± 500 meter. Saksi

Jamaludin, harga beli isi LPG 12 Kg dari PT Arias Mas Rp. 70.000/tabung

diterima dilokasi Kios Mesran Jalan Sunda. Jarak dari gudang agen 1 s/d 1,5 jam

perjalanan mobil; -------------------------------------------------------------------------------

76.7 Bahwa memperhatikan proses, bukti - bukti, data - data dan saksi - saksi selama

persidangan dari tanggal, 4 September 2014-11 Februari 2015 bahwa

“Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Anggota Bidang Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang yang dibuat pada hari Selasa 21 Juni 2011 mengacu pada

surat Pertamina No. 205/13130/2009-S8 tanggal 9 Oktober 2009” tidak

dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut batal atau gugur dengan sendirinya;

76.8 Bahwa Terlapor VI memohon kepada Majelis Komisi agar memutus perkara a quo

yaitu menolak Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator secara keseluruhan,

menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak terbukti, membebaskan Terlapor

VI dari sanksi dan memutus dengan seadil-adilnya. --------------------------------------

77. Menimbang bahwa Terlapor VII (Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI)) tidak

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan

Lanjutan berakhir; --------------------------------------------------------------------------------------

78. Menimbang bahwa Terlapor VIII (Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas

Nasional (KOPKAR PGN)) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada

pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T121): -----------------------------------

78.1 Bahwa sebelum Terlapor VIII menanda tangani kesepakatan terlebih dahulu

dibicarakan bersama Anggota Hiswana Migas lainnya mengenai biaya atau

ongkos angkut dari gudang agen ke Sales Point/Pangkalan atau ke Toko sebesar

Rp.2000,- per tabung ongkos dari gudang agen ke konsumen end user atau door to


S A L I N A N

door Rp.3000,- per tabung sedang harga LPG-nya tetap sesuai ketentuan

Pertamina yaitu untuk kemasan 12 Kg sebesar Rp.70.200,- untuk kemasan 50 Kg

Rp. 367.750,-; -----------------------------------------------------------------------------------

78.2 Bahwa kesepakatan dibuat bukan untuk mencari keuntungan melainkan

sekedar pengganti biaya transport dan pemeliharaan kendaraan. Namun dalam

redaksional kesepakatan tanggal 21 Juni 2011 bukan mengenai biaya ongkos

angkut tetapi mengenai harga jual sehingga tidak sesuai dengan ketentuan

Pertamina yang berlaku pada saat itu; -------------------------------------------------------

78.3 Bahwa Terlapor VIII menyerahkan hal ini kepada kebijaksanaan Majelis Komisi

agar memberikan nasehat dan saran sesuai dengan fungsi KPPU, apabila Terlapor

VIII bersalah agar diberikan keputusan seadil-adilnya karena sebelumnya Terlapor

VIII tidak mengetahui tentang adanya aturan KPPU khususnya Pasal 5 ayat (1)

UU 5/1999. --------------------------------------------------------------------------------------

79. Menimbang bahwa Terlapor X (PT Sinarbakti Abadigas) menyerahkan Kesimpulan Hasil


79.1 Bahwa Terlapor X menjual LPG 12 Kg dengan harga Rp 70.200 dan Rp 71.000

atas perintah Hiswana Migas karena jika Terlapor X tidak menandatangani Surat

Kesepakatan Harga 21 Juni 2011 maka Terlapor X tidak akan mendapatkan

pasokan LPG. -----------------------------------------------------------------------------------

80. Menimbang bahwa Terlapor XI (PT Baragas Nasional) tidak menyerahkan Kesimpulan

Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ------------

81. Menimbang bahwa Terlapor XII (PT Indonesian Alina Houtman Vegetables

(INAHOVTRACO)) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan

jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir;------------------------------------------------------

82. Menimbang bahwa Terlapor XV (PT Guna Bumi Utama) menyerahkan Kesimpulan Hasil


82.1 Bahwa Terlapor XV sadar dan makin terbuka wawasan hal-hal aspek bisnis

terutama sisi aturan hukum dan perundang-undangan mengikat pada bisnis yang

Terlapor XV jalani dan lakukan, atas adanya kejadian ini yang kemudian

ditindaklanjuti oleh KPPU sebagai temuan pelanggaran di Wilayah Bandung dan

Sumedang, dan fakta fakta yang terungkap di persidangan, maka Terlapor XV

meminta maaf atas keikut sertaan saya membubuhkan tanda tangan Kesepakatan

Harga pada pertemuan Agen LPG 12 Kg di Bandung pada tanggal 21 Juni 2011; --

82.2 Bahwa Terlapor XV ikut menandatangani berkas kesepakatan tersebut semata

karena tidak tahu bahwa apapun alasannya, kesepakatan seperti dimaksud di atas

adalah dilarang karena melanggar Undang-Undang. Tanda tangan dibubuhkan

oleh Terlapor XV karena Agen lain yang jauh lebih besar, jauh lebih senior,


S A L I N A N

puluhan tahun lebih dulu eksis dari Terlapor XV, serta Agen milik dan dipimpin

Sarjana Hukum yang berprofesi sebagai Lawyer dan Penasehat Hukum pun ikut

menandatanganinya, maka dengan tidak sedikitpun ada keraguan pada saat itu

Terlapor XV ikut bubuhkan tanda tangan; -------------------------------------------------

82.3 Bahwa Terlapor XV mohon ampunan dan dapat dibebaskan dari sanksi hukum

yang timbul sebagai konsekuensi atas perbuatan tersebut. -------------------------------

83. Menimbang bahwa Terlapor XVII (PT Api Gas Nasional) menyerahkan Kesimpulan

Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T124):

83.1 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, PT Api Gas Nasional diundang oleh Hiswana

Migas pada pertemuan silaturahmi dengan Sales Area Manager baru yaitu Sdr.

Dwi Manoveri sekaligus memperkenalkan calon agen LPG NPSO baru yaitu

Terlapor XVII, yang bertempat di Bumi Saung Galing, Jalan Saung Galing

Bandung (vide bukti B34). Pada saat itu Terlapor XVII belum beroperasional.

Pada pertemuan tersebut, para agen LPG NPSO yang tergabung dalam Hiswana

Migas sudah menunjukan tidak simpatik karena adanya muka lama yang menjadi

agen baru; ---------------------------------------------------------------------------------------

83.2 Bahwa pada pertemuan pertengahan bulan Juni 2011, Terlapor XVII diwakili oleh

Sdri. Leha, ditegur oleh Sdr. Candra karena adanya supir Terlapor XVII yang

mengisi toko atau outlet binaan Terlapor I dan memberikan surat Pertamina No.

1473/E23600/2004-S3 tertanggal 12 Juli 2004 (vide bukti T74); -----------------------

83.3 Bahwa pada akhir bulan Juni 2011, PT Api Gas Nasional diwakili oleh (Indra)

Indrawan diundang kembali oleh Hiswana Migas dalam rapat di Saung Galing,

dengan disengaja Terlapor XVII datang lebih lambat karena agen lain sudah

menunjukan rasa yang kurang simpatik terhadap Terlapor XVII. Pada saat

sebelum hadirnya pihak Pertamina, yaitu Sdr. Dwi Manoveri, selaku Sales Area

Manager (SAM) dan Sdr. Endra selaku Sales Representative (SR), para agen

mendapatkan penjelasan tentang Aturan/Tata Niaga Distribusi LPG NPSO dan

yang vokal dan mendominasi pembicaraan dari Sdr. Candra Irawan (Terlapor I)

(vide bukti B33, B16, B26, B38) dan diberikannya 1 (satu) lembar surat Pertamina

No. 1473/E23600/2004-S3 tertanggal 12 Juli 2004 (vide bukti T74) dan

menekankan hal yang salah satunya yaitu tercantum di dalam point 3 (tiga) surat

tersebut yaitu mengenai tidak diperkenankan mengambil alih konsumen yang

sudah menjadi binaan agen lain (sesuai perjanjian keagenan); --------------------------

83.4 Bahwa suasana dan pembicaraan di dominasi oleh Sdr. Candra (Terlapor I),

dimana Terlapor I mengusulkan untuk dibuat suatu surat kesepakatan perihal

tambahan ongkos angkut atau transport pengiriman LPG 12 Kg ke sales

point/toko (vide bukti B23), Terlapor XVII yang berani menolak usulan tersebut,


S A L I N A N

karena bertentangan dengan UU 5/1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun disampaikan oleh Sdr. Candra bahwa ini

sudah menjadi kebiasaan sebelum Terlapor XVII hadir dan hanya untuk internal

tidak diekspose keluar (vide bukti B26); ---------------------------------------------------

83.5 Bahwa Terlapor XVII melakukan debat dengan Sdr. Candra, dan sebelum

berakhirnya pertemuan, Sdr. Dwi Manoveri mengatakan “Jangan membuat

kesepakatan yang melanggar hukum” (vide bukti B28); --------------------------------

83.6 Bahwa Sdr. Candra mengusulkan tentang perlunya kesepakatan harga dan hanya

Terlapor XVII yang menolak dan tidak setuju, terjadi perdebatan antara Sdr.

Candra (Terlapor I) dengan Sdr. Indra (Terlapor XVII) lalu Terlapor XVII

meninggalkan ruang rapat dan tidak mengetahui pembicaraan selanjutnya (vide

bukti B25, B26, B31, B32, B34 dan B39); ------------------------------------------------

83.7 Bahwa pada pertemuan selanjutnya di Hiswana Migas pada tanggal 26 Juli 2011,

Terlapor XVII diundang kembali dimana menurut keterangan Sdri. Tetty

(Terlapor XIII) tercatat di Sekretariat dengan agenda Penandatanganan

Kesepakatan (vide bukti B34); ---------------------------------------------------------------

83.8 Bahwa dalam pertemuan tersebut sama seperti sebelumnya bahwa Terlapor I

mengusulkan kembali untuk dibuatnya surat kesepakatan harga. Demikian juga,

Terlapor XVII menolak/tidak menyetujui (terjadinya perdebatan) dibuatnya surat

kesepakatan harga secara tertulis yang akan menjadikan pelanggaran apabila hal

ini dilaksanakan karena adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam

kesempatan itu juga, Terlapor XVII ditegur dan diadili oleh Terlapor I perihal

adanya supir Terlapor XVII yang mengisi toko binaan Terlapor I (vide bukti B33,

B34 dan B39); ----------------------------------------------------------------------------------

83.9 Bahwa pada akhir bulan Agustus atau awal September Staf Terlapor XVII yang

bernama Sdri. Leha bermaksud mengurus tagihan Jasa Angkut/Transport Fee PT.

Kharisma Radja sebagai agen LPG 3 Kg di Hiswana Migas, kemudian disodorkan

Surat Kesepakatan Harga LPG NPSO (vide bukti T26) oleh Sdr. Memet yang

merupakan staf dari Hiswana Migas yang menyatakan bahwa hanya Terlapor

XVII yang belum menandatangani Surat Kesepakatan Harga tersebut, dan harap

ditandatangani serta di cap perusahaan dan juga harus di kembalikan ke Kantor

Hiswana Migas di hari itu juga; --------------------------------------------------------------

83.10 Bahwa pada saat itu Terlapor XVII di telepon oleh management/pemegang saham

PT Kharisma Radja yang menyatakan bahwa jangan sampai persoalan Terlapor

XVII tidak mau menandatangani surat tersebut, merusak hubungan baik antara

PT Kharisma Radja dan Hiswana Migas, karena PT Kharisma Radja ada


S A L I N A N

berkepentingan dengan Hiswana Migas dalam menagih Jasa Angkut/Transport

Fee LPG 3 Kg, dimana rekap DO/LO sebagai dasar dari perhitungan jumlah yang

ditagihkan didapat dari Hiswana Migas (vide bukti B23, B25, B28, B37, B32); -----

83.11 Bahwa keterangan Saksi dalam persidangan menyatakan : -----------------------------

83.11.1 Sdr. Indrajaya Hutabarat, lupa membaca Surat Kesepakatan atau tidak,

karena disodorkan oleh anggota dan karena melihat anggota tanda

tangan, ketua bidang yang lebih kompeten pun juga sudah

menandatangani surat kesepakatan harga tertanggal 21 Juni 2011. Dasar

Saksi menandatangani surat tersebut hanya karena melihat bahwa para

nggota sudah tanda tangan. Saksi tidak mengingat adanya agen yang

menolak kesepakatan harga (vide bukti B7, T26); ----------------------------

83.11.2 Sdri. Vera Luciana, yang Saksi ingat adalah Terlapor I yang

menjelaskan tata niaga distribusi LPG 12 Kg, karena mungkin sudah

berpengalaman sejak tahun 1970-an (vide bukti B16). -----------------------

83.12 Bahwa adanya pengambil-alihan pelanggan yang sudah dibina oleh agen lain

adalah terjadi jauh sebelum Terlapor XVII hadir dan adanya kenaikan BBM dan

UMR yang dilaksanakan pada 1 April 2011, sudah dilakukan beberapa kali

pertemuan oleh para anggota Hiswana Migas; --------------------------------------------

83.13 Bahwa pada awalnya wacana kesepakatan harga tersebut adalah perihal khusus

penambahan transport untuk pengiriman LPG 12 Kg; -----------------------------------

83.14 Bahwa Terlapor XVII baru beroperasional pada awal bulan Juni 2011. Dan

alokasi/kuota Terlapor XVII adalah konversi dari alokasi/kuota LPG 3 Kg yang

dimiliki PT Kharisma Radja dan pengalihan dari alokasi/kuota agen LPG NPSO

PT Indomarco Prismatama; -------------------------------------------------------------------

83.15 Bahwa agen LPG 12 Kg yang memiliki izin dari PT Pertamina (Persero) untuk

menjual LPG Curah/Bulk hanyalah 3 (tiga) agen yaitu Terlapor I, Terlapor III dan

Terlapor IV yang mengerti dan memahami harga penebusan dan harga yang harus

dijual; ------------------------------------------------------------------------------------------

83.16 Bahwa Terlapor I memiliki fotocopy surat kesepakatan harga tanggal 21 Juni 2011

yang didapat dari Hiswana Migas, sementara agen-agen yang lain tidak

mendapatkannya lalu menurut keterangan Terlapor II “Dokumen surat

Kesepakatan Harga tidak dibagikan ke agen. Surat itu tidak serta merta

dibagikan ke agen, karena belum sampe ke akhir, karena belum ditanda tangani

Sdr. Dwi Manoveri” (vide bukti B37 – No. 81 & 82 ). Bahwa tampak jelas bahwa

Terlapor I satu-satunya agen/terlapor yang memiliki salinan/copy surat

kesepakatan harga tersebut. Dengan terindikasi maksud dan tujuan adalah untuk


S A L I N A N

menekan dan meneror khususnya Terlapor XVII dan agen yang lainnya yang tidak

melaksanakan akan kebijakan daripada surat kesepakatan harga tersebut; ------------

83.17 Bahwa tidak mungkin, Terlapor II tidak melihat, mendengar dan mengetahui

adanya penolakan Terlapor XVII dalam setiap pertemuan mengenai usulan dari

pada Terlapor I tentang wacana kesepakatan harga. Sementara Terlapor II selain

sebagai agen LPG NPSO beliau juga merupakan Kabid. LPG NPSO Hiswana

Migas, yang mengetahui secara keseluruhan tentang rapat tersebut. Terlebih

puncaknya pada saat pertemuan di Cibeunying, dimana Terlapor XVII menolak

dan tidak menyetujui kesepakatan harga yang akan dituangkan ke dalam surat

kesepakatan harga secara tertulis; -----------------------------------------------------------

83.18 Bahwa Terlapor XIII yang memberikan agenda pertemuan yang didapat dari

sekretariat Hiswana Migas, tidak mungkin di dalam agenda tersebut dari awal

pertemuan tidak tercatat baik maksud dan tujuan pertemuan maupun hasil dari

pertemuan tersebut. Pada tanggal 26 Juli 2011 di agenda Hiswana Migas tercatat

adanya agenda penandatanganan Kesepakatan, namun Terlapor XIII

menyampaikan pada saat itu belum ada draft nya, tetapi berdasarkan keterangan

Terlapor I menandatangani tidak jauh dari tanggal yang tertera di dalam surat

kesepakatan harga yaitu tanggal 21 Juni 2011 dan Terlapor V setelah dua hari dari

pertemuan di Hiswana Migas 26 Juli 2011; ------------------------------------------------

83.19 Bahwa di dalam suatu kesepakatan diperlukan adanya kehendak yang sifatnya

bebas atas kemauan sukarela dan adanya persetujuan kehendak untuk membuat

suatu kesepakatan dan maksud dari kesepakatan itu dengan disetujui. Dan para

pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk saling berjanji melaksanakan prestasi

dengan “acceptance” (penerimaan) tanpa syarat; ----------------------------------------

83.20 Bahwa Terlapor XVII atau subyek dari kesepakatan tersebut, sudah menyatakan

tidak menyetujui dan menolak tentang dibuatnya kertas surat kesepakatan harga

tersebut tenggal 21 Juni 2011 (vide bukti T26), dengan tidak menerima syarat-

syarat yang dimaksud dalam kesepakatan tersebut, dengan kata lain tidak ada

persetujuan kehendak dari pada Terlapor XVII, sehingga terlihat di dalam

pelaksanaannya pun, Terlapor XVII tidak melaksanakan semua prestasi yang

diperjanjikan didalam surat kesepakatan harga; -------------------------------------------

83.21 Bahwa sejak awal dalam setiap pertemuan untuk membuat kesepakatan harga

Terlapor XVII adalah satu-satunya agen yang menolak dan tidak menyetujui

perihal kesepakatan harga tersebut dituangkan dalan surat kesepakatan yang kita

kenal dengan “surat kesepakatan harga tertanggal 21 Juni 2011” (vide bukti T26).

Puncaknya dengan jelas dan nyata Terlapor XVII marah dan keluar/walkout dan


S A L I N A N

meninggalkan pertemuan tersebut. Yang intinya tidak menyetujui dan menolak

bahwa kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam kertas surat kesepakatan; ---------

83.22 Bahwa Terlapor XVII pada dasarnya mengakui dan merasa bersalah telah

menandatangani Surat Kesepakatan Harga tertanggal 21 Juni 2011, dasar

penandatanganannya dikarenakan : ----------------------------------------------------------

83.22.1 Tidak adanya kebebasan kehendak yang sifatnya bebas, betul-betul atas

kemauan sukarela dari Terlapor XVII. Demikian juga adanya rasa

khawatir yang mendalam atau ketakutan secara kebatinan/psikis

dikarenakan adanya kepentingan yang lebih besar yaitu tagihan jasa

angkut/transport fee LPG 3 Kg milik PT Kharisma Radja, yang

merupakan group dari Terlapor XVII. Dimana semua agen LPG 3 Kg di

Bandung Raya dan Sumedang melakukan tagihan jasa angkut/transport

fee harus melalui Hiswana Migas. Terlebih kop surat di dalam

perjanjian kesepakatan harga tertanggal 21 Juni 2011 tersebut adalah

Kop Surat dari Hiswana Migas itu sendiri; -----------------------------------

83.22.2 Bahwa Sdr. Indra (Direktur Utama Terlapor XVII) adalah salah satu

nominator dari 2 (dua) calon ketua Hiswana Migas periode Maret 2011

– Maret 2015, yang kalah atau tidak beruntung dalam pemilihan calon

ketua DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang yang akibatnya semua

formatur kepengurusan periode tersebut tidak cukup simpatik, terlebih

saya membangkang atau tidak menyetujui usulan kesepakatan harga

dari Terlapor I yang mana di dukung oleh kepengurusan Hiswana Migas

dan sesepuh Hiswana Migas juga agen LPG NPSO yang loyal terhadap

kepengurusan periode Maret 2011– Maret 2015; -----------------------------

83.22.3 Sejak awal dalam setiap pertemuan meskipun merupakan agen baru

yang belum berumur 3 (tiga) bulan, Terlapor XVII adalah satu-satunya

agen yang menolak dan tidak menyetujui perihal kesepakatan harga

tersebut dituangkan dalan surat kesepakatan harga yang kita kenal

dengan “surat kesepakatan harga tertanggal 21 Juni 2011” lebih dari

satu kali menolak dan tidak menyetujui dikarenakan adanya Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Puncaknya dengan jelas dan nyata

Terlapor XVII marah dan keluar/walkout dan meninggalkan pertemuan

tersebut. Yang intinya tidak menyetujui dan menolak bahwa

kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam kertas surat kesepakatan; -----

83.22.4 Tidak melaksanakan semua prestasi/objek yang dimaksud di dalam

surat kesepakatan harga tertanggal 21 Juni 2011 yaitu perihal harga jual


S A L I N A N

ke konsumen & sales point, bahkan tidak melaksanakan semua poin-

poin yang ada di dalam surat kesepakatan harga tersebut ( T26 ); ---------

83.22.5 Terlapor XVII menghadap kepada Pertamina yaitu Sdr. Dwi Manoveri

untuk menyarankan tidak menandatangani surat kesepakatan harga

tertanggal 21 Juni 2011 karena bertentangan dengan Undang-undang

No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat; ----------------------------------------------------------------

83.22.6 Memberikan surat kepada Pertamina yaitu Sdr. Dwi Manoveri sebagai

Sales Area Manager (SAM) Bandung dan Manager Regional Gas

Domestic Region III yaitu Sdr. Arie Anggoro, berupa Bagan/Gambaran

Sistem Distribusi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(vide bukti T66 No.2). Demikian juga melakukan diskusi dan

memberikan masukan kepada Manager Regional Gas Domestic Region

III yaitu Sdr. Arie Anggoro di Kantor Gasdom Jalan Yos Sudarso,

Jembatan III, Jakarta Utara, untuk sistem alokasi LPG 12 Kg sehingga

pada bulan Oktober 2013 terealisasi menjadi alokasi yang terkendali

dengan sistem alokasi harian; ----------------------------------------------------

83.22.7 Sekalipun Terlapor XVII sudah memberikan masukan bahkan

penolakan perihal tentang surat kesepakatan harga tertanggal 21 Juni

2011 tidak mungkin di dengar, bahkan pihak Pertamina pun sebagai

prinsipal yang telah memberikan pernyataan untuk tidak membuat

kesepakatan yang melanggar hukum, diabaikan. Padahal setelah

penandatanganan oleh para terlapor, pihak Pertamina pun tidak

memiliki daya dan upaya serta kemampuan untuk menegur, baik kepada

Hiswana maupun kepada Terlapor I yang vokal dan dianggap tokoh; -----

83.22.8 Bahwa Surat Pertamina No. 1473/E23600/2004-S3 tertanggal 12 Juli

2004 pada point 3 (tiga) (vide bukti T74 ), “Tidak diperkenankan

mengambil alih konsumen yang sudah menjadi binaan agen lain (sesuai

perjanjian keagenan)”, adalah secara otomatis sudah tidak berlaku

sebagai landasan operasional distribusi LPG NPSO pada tahun 2011-

sekarang. Hal ini disebabkan bahwa surat perjanjian keagenan antara

Pertamina dengan agen LPG NPSO diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun

sekali. Perjanjian keagenan antara Pertamina dengan Terlapor XVII

baru dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2012 – 28 Agustus 2015

(TBB4) . Namun di dalam perjanjian antara Pertamina dengan Terlapor

VIII tertanggal 27 Februari 2011 – 26 Februari 2014 (vide bukti T75),


S A L I N A N

tidak terdapat ketentuan tentang tata niaga LPG NPSO pada point 3

(tiga) dalam Surat Pertamina No. 1473/E23600/2004-S3 tertanggal 12

Juli 2004 (vide bukti T74) selain itu, di dalam Pasal 8 ayat (1) dan di

dalam lampiran Perjanjian Keagenan (TBB4 & vide bukti T75) sudah

tidak lagi terdapat perihal point 3 (tiga) dalam Surat Pertamina No.

1473/E23600/2004-S3 tertanggal 12 Juli 2004 (vide bukti T74). Yang

berarti Terlapor I memakai surat tersebut diatas tentang pengambil

alihan konsumen/pelanggan binaan untuk menekan dan mengadili

Terlapor XVII. Demikian juga Terlapor I memberikan surat pengaduan

tertanggal 7 Mei 2013 dan 21 Oktober 2013 (TBB 5 & vide bukti TBB

6) yang ditujukan kepada Pertamina dan ditembuskan ke Hiswana

Migas juga Terlapor XVII, adalah merupakan suatu teror dan kejahatan

dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata); ----------------

83.22.9 Hanya Terlapor I yang memiliki fotocopy surat kesepakatan tersebut,

yang mana akan lebih memudahkan dan mempunyai suatu kekuatan

bagi Terlapor I untuk menekan dan mengadili Terlapor XVII dengan

cara arogansi menunjuk nunjuk perihal pengambilalihan pelanggan atau

konsumen binaan. Hal itu merupakan suatu teror untuk menghabisi atau

setidak tidaknya menghambat Terlapor XVII sebagai agen yang baru

berdiri. Terlapor I, sebagai tokoh dan salah satu mantan ketua di dalam

susunan pengurus pada periode yang lalu di Hiswana Migas yang sangat

mudah dan berpengaruh dengan kemampuannya yang powerful,

mengendalikan Hiswana Migas, terlihat dari ketua umum DPC Hiswana

Migas pada saat menandatangani surat kesepakatan harga tidak dibaca

sama sekali. Mengadakan rapat-rapat tertentu dengan agen-agen tertentu

untuk menggalang suatu kekuatan agar dengan mudah menekan agen-

agen yang tidak mengikuti kebijakan-kebijakan untuk melindungi

usaha/bisnisnya sendiri dapat terlihat juga tidak adanya yang berani

melawan atau berdebat dengan Terlapor I; ------------------------------------

83.22.10 Tidak ada urgensi untuk dibuatnya surat kesepakatan yang mengandung

didalamnya pemufakatan jahat dengan maksud untuk kepentingan diri

sendiri atau kelompok tertentu untuk membungkam atau menghentikan

kegiatan usaha dari agen baru Terlapor XVII, hal ini dapat terlihat

didalam agenda Hiswana Migas, telah tercatat di agenda

penandatanganannya tanggal 26 Juli 2011. Tetapi berdasarkan

keterangan Terlapor XIII bahwa tanggal tersebut belum ada draft-nya.

(vide bukti B34), sementara menurut keterangan Terlapor I sudah


S A L I N A N

menandatangani sesuai dengan tanggal yang tertera di surat kesepakatan

harga yaitu tertanggal 21 Juni 201 (vide bukti B38) dan Terlapor V

menandatangani setelah dua hari dari pertemuan di Hiswana Migas

(vide bukti B35); -------------------------------------------------------------------

83.23 Bahwa Terlapor II sampai dengan Terlapor XVII dan Pertamina serta Hiswana

Migas adalah korban karena ketidakberdayaan dari kedigdayaan yang memiliki

kemampuan yang powerful yang berdampak luas yaitu lumpuhnya perekonomian

di wilayah Bandung; ---------------------------------------------------------------------------

83.24 Bahwa dengan terjadinya persidangan di KPPU saya bersyukur kepada Tuhan

yang Maha Esa, biarlah melalui peristiwa ini saya yakin dan percaya akan ada

perubahan yang mendasar dalam distribusi LPG NPSO dan terlaksana sepenuhnya

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------------------------------------------------

83.25 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlapor XVII mohon kepada Majelis

Komisi yang mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara No. 14/KPPU-I/2014

ini, untuk memutuskan menerima dan dapat dimaklumi kesimpulan dari terlapor

XVII untuk seluruhnya, membebaskan dan melepaskan juga mengampuni terlapor

XVII dari sanksi denda atau Penalty, membebaskan dan melepaskan terlapor II

sampai dengan terlapor XVII, membebaskan, melepaskan dan tidak

merekomendasikan negatif kepada Pertamina, membebaskan dan melepaskan

Hiswana Migas Bandung Sumedang dari sanksi administrasi; --------------------------

83.26 Bahwa bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon

putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan bilamana Majelis Hakim

Yang Mulia berpendapat bahwa Terlapor XVII melakukan suatu kesalahan, secara

pribadi dari hati yang terdalam, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat

memakluminya. Karena kami sebagai Terlapor XVII tidak memiliki itikad tidak

baik dalam menjalankan distribusi LPG NPSO. Dan kami memiliki penugasan

khusus yaitu mengalihkan pengguna LPG 3 Kg bersubsidi yang tidak berhak

untuk beralih menggunakan LPG NPSO/12 Kg. ------------------------------------------

84. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan

perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 07/KPPU/Pen/II/2015

tanggal 20 Februari 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-

I/2014 (vide bukti A346); --------------------------------------------------------------------------------

85. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan

Keputusan Komisi Nomor 12/KPPU/Kep.3/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi

Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 (vide bukti A347); ------------------------------------------------


S A L I N A N

86. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah

Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A351, A353, A355, A357, A359, A361, A363,

A365, A367, A369, A371, A373, A375, A377, 4379, A381, A383); ---------------------------

87. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi

menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Terlapor, surat-

surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh

Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis,

menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah

terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

(selanjutnya disebut UU No. 5/1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara

Nomor 14/KPPU-I/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi

menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: --------------------------------------------------------------

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------------------------------------------------------------------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------

3. Tentang Aspek Hukum Formil; -----------------------------------------------------------------------

4. Tentang Industri LPG; ----------------------------------------------------------------------------------

5. Tentang Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------------------------------------

6. Tentang Perjanjian;--------------------------------------------------------------------------------------

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999; ------------------------------------

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; --------------------------------------

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komis; ---------------------------------------------------------------

10. Tentang Perhitungan Denda; --------------------------------------------------------------------------

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. --------------------------------------------------------------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------------------------------

1. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------------------------

1.1 Terlapor I, PT Limas Raga Inti, merupakan badan usaha yang berbentuk badan

hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 9

November 1984 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H, Notaris

di Jakarta dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 15 tanggal 22 Agustus


S A L I N A N

2008 yang dibuat dihadapan Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., Notaris di

Bandung, yang berkedudukan di Jalan Emong Nomor 21, Bandung, Jawa Barat dan

melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang distribusi gas LPG Pertamina,

Pelumas Pertamina, kompor, water heater, rice cooker, perlengkapan kompor,

reparasi kompor dan pemasangan instalasi gas LPG (vide bukti C79); -------------------

1.2 Terlapor II, PT Surya Buana Rahayu, merupakan badan usaha yang berbentuk

badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3

tanggal 19 Maret 1985 yang dibuat dihadapan Jenni Mariani Raspati, S.H., Notaris

di Cimahi dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 5 tanggal 5 Februari

2003 yang dibuat dihadapan Boy Budiman Iskandar, S.H., Notaris di Bandung, yang

berkedudukan di Jalan Atlas Nomor 32 Antapani, Bandung, Jawa Barat dan

melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang distribusi LPG tabung 12 Kg di

wilayah Bandung, Jawa Barat (vide bukti C61); ---------------------------------------------

1.3 Terlapor III, PT Sumber Kerang Indah, merupakan badan usaha yang berbentuk


tanggal 11 Juni 1984 dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta dan diperbaiki

dengan Akta Nomor 291 tanggal 16 Nopember 1984 dihadapan Ridwan Suselo,

Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Kopo Cirangrang Nomor 471,

Bandung, Jawa Barat dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang usaha

distribusi LPG Pertamina tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan pelumas (vide bukti

C66); ------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 Terlapor IV, PT Adigas Jaya Pratama, merupakan badan usaha yang berbentuk

badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor

Nomor 140 tanggal 23 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan Leontine Anggasurya,

S.H., Notaris di Bandung dan berdasarkan Akta Perbaikan Nomor 27 tanggal 25 Mei

1998 yang dibuat dihadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian

Perseroan melakukan perubahan terakhir sebagaimana Akta Nomor 22 tanggal 14

Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Sjaaf De Carya Siregar, S.H., Notaris di

Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Ters. Jaksa Naranata Nomor 163, Baleendah,

Bandung, Jawa Barat dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang usaha

distribusi gas LPG di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat untuk tabung 12 Kg, 50

Kg dan bulk untuk melayani rumah tangga, apartemen, hotel, mall dan industri

besar/kecil (vide bukti C2 dan C11); -----------------------------------------------------------

1.5 Terlapor V, PT Tirta Ganggatama, merupakan badan usaha yang berbentuk


tertanggal 30 Juli 1984 dengan Akte Perubahan Terakhir Nomor 02 tanggal 1

Desember 2008 yang dibuat dihadapan Christina Gani, S.H., Notaris di Bandung,


S A L I N A N

yang berkedudukan di Jalan Komp. Ud. Supadio Nomor 196/72-B, Kelurahan

Husein Sastranegara, Cicendo, Bandung, Jawa Barat dan melakukan kegiatan usaha

antara lain di bidang distribusi LPG tabung 12 Kg dan tabung 50 Kg Pertamina di

wilayah Bandung, Jawa Barat (vide bukti C22); ---------------------------------------------

1.6 Terlapor VI, PT Arias Mas, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum

yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 53 tanggal 28

Januari 1984 yang dibuat dihadapan Yunita Elida Tanwir, S.H., Notaris di Bandung,

yang kemudian Perseroan melakukan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan

dalam Akta Nomor 13 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dihadapan R. Nurgana

Hermania, S.H., Notaris di Bandung, yang berkedudukan di Jalan Raya Cileunyi

Km. 19, Kabupaten Bandung dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang

pendistribusian gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg (vide bukti C52); ---------------------

1.7 Terlapor VII, Pusat Koperasi Pegawai Negeri, merupakan merupakan koperasi

yang beranggotakan primer koperasi, sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran

Dasar Nomor 574/BH/IX-19/12.67 tanggal 17 Desember 1968, kemudian

mengalami Perubahan Anggaran Dasar kembali di tanggal 14 Mei 1987, kemudian

perubahan di tanggal 1 Agustus 1990 dengan Nomor 574.B/BH/KWK.10/21 dan

perubahan terakhir di tanggal 21 September 1995 dengan Nomor

574/BH/PAD/KWK.10/IX.1995, dengan jumlah anggota saat ini adalah sebanyak 90

(sembilan puluh) primer koperasi, berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan

Nomor 510/1-0747/2006/05150-BPMPPT pada tanggal 11 September 2009 dengan

nilai kekayaan bersih sebesar Rp. 100.000.000,-, telah terdaftar pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dengan Tanda Daftar Perusahaan

Koperasi Nomor 101125200117 pada tanggal 21 Juni 2006, telah mendapatkan

Surat Ijin Walikota tentang Ijin Gangguan dengan Nomor 536/S1-4202/KPMD/2005

tanggal 5 September 2005, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 470,

Bandung, Jawa Barat dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pariwisata

berupa hotel, koperasi simpan pinjam dan distribusi LPG 12 Kg (vide bukti B23,

C324, C315); --------------------------------------------------------------------------------------

1.8 Terlapor VIII, Koperasi Karyawan dan Pensiunan (KOPKARPEN)

Perusahaan Gas Negara Bandung, adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi

didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4490/BH/IX-19 tanggal 15 Juni 1970

yang disahkan oleh Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Barat, yang kemudian

Koperasi melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 1011/KEP/KWK-10/X/1997 tanggal

14 Oktober 1997 yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi


S A L I N A N

dan Pembinaan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan

Serang Nomor 9, RT 09 RW 08 Bandung dan melakukan kegiatan usaha antara lain

di bidang kegiatan simpan pinjam, menjual dan membeli barang keperluan anggota

serta mendistribusikan gas LPG untuk jenis 12 Kg dan 50 Kg sejak September 2011

(vide bukti C52, B14); ---------------------------------------------------------------------------

1.9 Terlapor IX, PT Kurnia Sari Rahayu, merupakan badan usaha yang berbentuk


tanggal 22 April 1995 yang dibuat dihadapan Suliswati Muljono, S.H., Notaris di

Kabupaten Bandung, yang kemudian Perseroan melakukan perubahan terakhir

sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 04 tanggal 5 Januari 2008 yang dibuat

dihadapan Elsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang berkedudukan di Jalan

Rama Nomor 20, Bandung dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang

penjualan gas LPG ukuran 12 Kg (vide bukti C18, B13); ----------------------------------

1.10 Terlapor X, PT Sinarbakti Abadigas, merupakan badan usaha yang berbentuk


tanggal 25 September 1986 yang dibuat dihadapan Fauzi, S.H., Notaris di Sumedang

dengan nama awal PT Sinar Bakti Abadi, yang kemudian Perseroan melakukan

perubahan terakhir menjadi PT Sinarbakti Abadigas, sebagaimana dinyatakan dalam

Akta Nomor 09 tanggal 10 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Christy Sukmiati

Sutadikusumah, S.H., Notaris di Sumedang, yang berkedudukan di Jalan Mayor

Abdurahman Nomor 74 Sumedang dan melakukan kegiatan usaha antara lain di

bidang distribusi gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg (vide bukti B5); --------------------

1.11 Terlapor XI, PT Baragas Nasional, adalah perusahaan yang berbentuk Badan

Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, yang berkedudukan di Villa Bandung Indah, Jalan Tanjakan

Muncang 88, Cileunyi, Kabupaten Bandung dan melakukan kegiatan usaha antara

lain di bidang penjualan gas LPG ukuran 12 Kg; --------------------------------------------

1.12 Terlapor XII, PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (PT

INAHOVTRACO), merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang

didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas Nomor 279 tanggal 30 September 2002 dibuat dihadapan Jelly Nasseri,

S.H., Notaris di Bandung, yang mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor C-0124

HT.01.01.TH 2004 tanggal 12 Maret 2004, yang kemudian perubahan anggaran

dasar terakhir berdasarkan pernyataan Akta Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 29

Oktober 2007 dibuat dihadapan Jelly Nasseri, S.H., Notaris di Bandung, yang

berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 476, Bandung 40242 dan


S A L I N A N

melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan barang dan jasa,

termasuk distribusi LPG serta distribusi pupuk (vide bukti C157, B17); -----------------

1.13 Terlapor XIII, PT Lembang Abadi Indah, merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 12 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Irene

Ratnaningsih Handoko, S.H., Notaris di Bandung, yang kemudian Perseroan

melakukan perubahan anggaran dasar terakhir sesuai Akta Nomor 07 tanggal 18

Oktober 2013 dibuat dihadapan Irene Ratnaningsih Handoko, S.H., Notaris di

Bandung, yang mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor AHU-58712.AH.01.02. Tahun

2013 tanggal 14 November 2013, yang berkedudukan di Jalan Golf Barat I Nomor

2, Arcamanik, Bandung dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang

kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, termasuk distribusi LPG (vide bukti

C177); ----------------------------------------------------------------------------------------------

1.14 Terlapor XIV, PT Sawitto Indah Berkah, merupakan badan usaha yang berbentuk

badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas Nomor 06 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Christy Sukmiati

Sutadikusumah, S.H., Notaris di Sumedang, yang kemudian Perseroan melakukan

perubahan terakhir sesuai Akta Nomor 09 tanggal 26 September 2008 dibuat

dihadapan Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H., Notaris di Sumedang, yang

mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui surat Nomor AHU-31446.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 9 Juli

2009, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Sugih Nomor 133 RT 01 RW 07,

kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan

melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai agen LPG Pertamina (Gas LPG 12 Kg

dan 50 Kg) (vide bukti C97);--------------------------------------------------------------------

1.15 Terlapor XV, PT Guna Bumi Utama, merupakan badan usaha yang berbentuk


Terbatas Nomor 5 tanggal 11 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Diana

Indrawati Hermawan, S.H., M.Hum., Notaris di Bandung, yang mendapatkan

Penetapan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

melalui surat Nomor C-13240.HT.01.01.TH.2001 tanggal 18 Oktober 2001, yang

kemudian Perseroan melakukan perubahan terakhir sesuai Akta Nomor 03 tanggal

14 Februari 2012 dibuat dihadapan Boy Budiman Iskandar, S.H., Notaris di Kota

Bandung, yang berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Nomor 602, Kelurahan

Babakan Surabaya, Bandung 40281 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di


S A L I N A N

bidang perdagangan barang dan jasa untuk hasil produksi Pertamina khususnya

minyak tanah, gas LPG 3 Kg dan 12 Kg (vide bukti C157); -------------------------------

1.16 Terlapor XVI, PT Griya Putra Anugrah, merupakan badan usaha yang berbentuk


Terbatas Nomor 33 tanggal 11 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Boy Budiman

Iskandar, S.H., M.Hum., Notaris di Bandung, yang berkedudukan di Jalan Jend. H.

Amirmachmud Nomor 299 RT 001 RW 006 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan

Cimahi Tengah Kota Cimahi 40522 dan melakukan kegiatan usaha antara lain

sebagai penyalur untuk LPG ukuran 6 Kg, 9 Kg, 14 Kg, 15 Kg, 50 Kg (vide bukti

C214); ----------------------------------------------------------------------------------------------

1.17 Terlapor XVII, PT Api Gas Nasional, merupakan badan usaha yang berbentuk


tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dihadapan R. Maya Sofia Ningrum, S.H.,

M.Kn, Notaris di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU -13632.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 17

Maret 2011 yang kemudian Perseroan melakukan perubahan terakhir sebagaimana

dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pemegang Saham Nomor 03 tanggal 17 Maret

2014 yang dibuat dihadapan R. Maya Sofia Ningrum, S.H., M.Kn., Notaris di

Bandung, yang berkedudukan di Jalan Cibaduyut Raya Nomor 220, Bandung dan

melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pendistribusian gas LPG 12 Kg dan

50 Kg, berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No 101115216406 yang diterbitkan

tanggal 1 April 2011 dan berlaku hingga 01 April 2016 dengan kegiatan usaha

perdagangan gas LPG (vide bukti B15); ------------------------------------------------------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------

Bahwa Majelis Komisi menilai objek Perkara dan dugaan pelanggaran adalah sebagai

berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Bahwa objek perkara dan dugaan pelanggaran perkara a quo adalah Pasal 5 ayat (1)

UU No. 5/1999 Terkait Penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Wilayah

Bandung dan Sumedang; ------------------------------------------------------------------------

2.2 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Tim Investigator menyampaikan

terdapat bukti pelanggaran terhadap UU No. 5/1999) tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh Para Terlapor,

diantaranya pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1): -----------------------------------------

“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” ------------------------

3. Tentang Aspek Hukum Formil; ----------------------------------------------------------------------

3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan : ---------------


S A L I N A N

3.1.1 Bahwa dalam hukum persaingan dikenal dua metode untuk menilai apakah

suatu perbuatan melanggar hukum persaingan yaitu per se illegal dan rule

of reason; --------------------------------------------------------------------------------

3.1.2 Bahwa pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan

oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai

akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah

suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau

mendukung persaingan. (Andi Fahmi Lubis, dkk., Hukum Persaingan

Usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009); ---------------------

3.1.3 Bahwa pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau

kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas

dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.

(Andi Fahmi Lubis, dkk., Hukum Persaingan usaha antara teks dan konteks,

(Jakarta: KPPU RI., 2009); -----------------------------------------------------------

3.1.4 Bahwa Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi

penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga

penjualan kembali; ---------------------------------------------------------------------

3.1.5 Bahwa dalam UU No. 5/1999 juga menggunakan dua metode ini, hal ini

dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalnya, yakni pencantuman kata-kata

“yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut

menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu

tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat

persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan per se illegal biasanya

dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa

anak kalimat “…yang dapat mengakibatkan…”. Oleh karena itu,

penyelidikan terhadap beberapa perjanjian atau kegiatan usaha, misalnya

kartel yang diatur dalam Pasal 11 dan praktek monopoli diatur dalam Pasal

17 dianggap menggunakan pendekatan rule of reason. Sedangkan

pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan harga (Pasal 5) dianggap

menggunakan pendekatan per se illegal . (Andi Fahmi Lubis, dkk., Hukum

Persaingan usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009); --------

3.1.6 Bahwa pembenaran substantif dalam per se illegal harus didasarkan pada

fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat

mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal

tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang

harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama, adanya dampak merugikan


S A L I N A N

yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus

tergantung pada kegiatan yang dilarang (Andi Fahmi Lubis, dkk., Hukum

Persaingan usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009). --------

3.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

Terlapor IX, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XVI pada pokoknya

menyatakan : --------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1 Bahwa para Terlapor sangat menyadari bahwa Majelis Komisi dalam

memutuskan perkara a quo akan berfokus pada pendekatan per se illegal,

namun dengan adanya hal-hal yang baru ditemukan dalam perkara a quo,

Terlapor sangat berharap kiranya Majelis Komisi juga melakukan

pendekatan rule of reason; ------------------------------------------------------------

3.2.2 Bahwa pendekatan rule of reason akan membuat Majelis Komisi dapat

memberikan putusan yang tepat atau dengan kata lain dapat menemukan

hukumnya/ius curia novit untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat

bagi para Terlapor maupun pelaku usaha lainnya; --------------------------------

3.2.3 Bahwa di Amerika Serikat dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha

dalam perkembangannya sudah mulai meninggalkan pendekatan per se

illegal yang bersifat absolut dan lebih cenderung menggunakan

penggabungan per se illegal dan pendekatan rule of reason, hal ini dapat

dilihat dari para Ahli Hukum di Amerika Serikat yang selalu melihat rule of

reason dan per se rule secara kontekstual artinya prinsip tersebut muncul

karena putusan hakim dalam mengadili suatu perkara persaingan usaha;

3.2.4 Bahwa J. David Reitzel (2001) secara lengkap dikutip pemahaman Reitzel

mengenai rule of reason adalah sebagai berikut : ---------------------------------

“in standard oil the court rejected its earlier position that all contracts in

restraint of trade were prohibited by the Sherman Act and applied what has

come to be called the rule of reason. The cour rule that the congressional

intent was to prohibit only those contracts that reasonablyrestrainted trade.

This rule of reason-that is the process of determining if a defendant’s

conduct sufficiently anticompetitive to constitute an “unreasonable

restraint”-is very much a part of antitrust law today section 1 case.” ---------

Bahwa rule of reason menurut Cheeseman merupakan kebalikan dari

kriteria per se illegal yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah

memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif

(biasanya alasan ekonomi) yang dapat membenarkan (reasonable)

perbuatan tersebut; ---------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

3.2.5 Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pendekatan per se illegal dan

pendekatan rule of reason maka tindakan Para Terlapor yang turut

menandatangani kesepakatan usulan tidaklah dapat dipersalahkan telah

melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999, mengingat betapa besar resiko

yang timbul bagi para Terlapor dengan adanya banting-membanting harga

(predatory pricing), justru dengan adanya tindakan para Terlapor yang

menandatangani kesepakatan usulan tersebut akan membuat para agen tidak

melakukan tindakan predatory pricing dalam menjual LPG dan membuat

persaingan usaha menjadi sehat (sesuai Pasal 3 dan konsiderans UU No.

5/1999). ----------------------------------------------------------------------------------

3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam perkara a quo, pendekatan yang digunakan

oleh Majelis Komisi adalah per se illegal, yang menyatakan setiap perjanjian atau

kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak

yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut (Andi Fahmi Lubis,

dkk., Hukum Persaingan usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009);

3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Pasal 5 ayat 1 UU No. 5/1999,“Pelaku Usaha

dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan

harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau

pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” adalah termasuk kategori per se

illegal karena tidak mencantumkan kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”

sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 3.1.5 di atas; -------------------------------

3.5 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat tidak perlu dilakukan

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya dampak yang ditimbulkan atas adanya

kesepakatan harga, namun cukup hanya dengan membuktikan terpenuhinya unsur-

unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 5/1999; ---------------------------------

4. Tentang Industri LPG; ---------------------------------------------------------------------------------

4.1 Tentang LPG --------------------------------------------------------------------------------------

4.1.1 Bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan gas hidrokarbon

produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas

propane (C3H8) dan butane (C4H10);----------------------------------------------

4.1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas

Bumi, LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk

memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada

dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya; ---------------

4.1.3 Bahwa LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak,

konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial


S A L I N A N

(restoran, hotel) hingga industri. Di kalangan industri, LPG digunakan

sebagai bahan bakar pada industri makanan, keramik, gelas serta bahan

bakar forklift. Selain itu, LPG juga dapat digunakan sebagai bahan baku

pada industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan; ----------------------

4.1.4 Bahwa sejak 1968, Unit Gas Domestik PT Pertamina (Persero)

menyediakan LPG sebagai bahan baku dan bahan bakar untuk keperluan

rumah tangga, komersial dan industri dengan menggunakan brand "Elpiji".

Disamping LPG, sejak tahun 1987 Unit Gas Domestik juga telah mensuplai

bahan bakar gas dengan menggunakan CNG (Compressed Natural Gas),

dibawah brand "BBG", "Musicool", hidrokarbon refrigerant yang ramah

lingkungan, yang telah diluncurkan pada tahun 2004; ----------------------------

4.1.5 Bahwa untuk mempermudah mobilisasi dan distribusi, LPG secara umum

dikemas dalam bentuk tabung dengan isi 3 Kg, 12 Kg, 50 Kg atau dalam

bentuk curah (bulk); --------------------------------------------------------------------

4.1.6 Bahwa dari sisi regulasi subsidi dikenal dua jenis LPG yaitu LPG Tertentu

dan LPG Umum. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied

Petroleum Gas menjelaskan LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan

bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti

pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang

masih harus diberikan subsidi. Sementara LPG Umum adalah LPG yang

merupakan bahan bakar yang pengguna/ penggunaannya, kemasannya,

volume dan harganya tidak diberikan subsidi. -------------------------------------

4.2 Tentang Tata Niaga LPG ------------------------------------------------------------------------

4.2.1 Penjualan LPG Hulu-Hilir ------------------------------------------------------------

4.2.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2011 tentang Minyak dan Gas Bumi diketahui yang termasuk

dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas adalah kegiatan

yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Sementara Kegiatan

Usaha Hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan

dan niaga; -------------------------------------------------------------------

4.2.1.2 Bahwa Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dan dikendalikan melalui

Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: a.

kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah


S A L I N A N

sampai pada titik penyerahan, b. pengendalian manajemen

operasi berada pada Badan Pelaksana, c. modal dan risiko

seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; ---

4.2.1.3 Bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dengan Izin Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20. Kegiatan Usaha

Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2

diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang

wajar, sehat, dan transparan; ---------------------------------------------

4.2.1.4 Bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat

dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan

Usaha Milik Daerah; c. Koperasi; Usaha Kecil; d. Badan Usaha

Swasta; ----------------------------------------------------------------------

4.2.1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh

Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan

oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan

usaha yang wajar, sehat, dan transparan; ------------------------------

4.2.1.6 Bahwa terkait dengan penyaluran LPG diatur dalam Pasal 48

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004

Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Ayat (1)

menyebutkan bahwa Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga

Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak,

Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil,

pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib

menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha

melalui seleksi. Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil

dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan

Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama; ---------------------

4.2.1.7 Bahwa Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 48


Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, hanya

dapat memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan


S A L I N A N

LPG dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan

Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale); ------------

4.2.1.8 Bahwa Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 48


Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, wajib

memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku. Badan Usaha pemegang Izin Usaha

Niaga Umum (Wholesale) bertanggung jawab atas standar dan

mutu sampai ke tingkat penyalur. Badan Usaha wajib

menyampaikan laporan kepada Menteri dan Badan Pengatur

mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); -------------------------------------------

4.2.1.9 Bahwa sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina

menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu

hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina yang dilaksanakan di

beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi kegiatan

di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan

gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut,

Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran,

serta aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan energi

panas bumi dan Coal Bed Methane (CBM). Dalam pengusahaan

migas baik di dalam dan luar negeri, Pertamina beroperasi baik

secara independen maupun melalui beberapa pola kerja sama

dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), Joint

Operation Body (JOB), Technical Assistance Contract (TAC),

Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest (IP/PPI)

dan Badan Operasi Bersama (BOB); -----------------------------------

4.2.1.10 Bahwa sektor hilir Pertamina meliputi kegiatan pengolahan

minyak mentah, pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas

dan petrokimia dan bisnis perkapalan terkait untuk

pendistribusian produk Perusahaan. Kegiatan pengolahan terdiri

dari: RU II (Dumai), RU III (Plaju), RU IV (Cilacap), RU V

(Balikpapan), RU VI (Balongan) dan RU VII (Sorong); ------------

4.2.1.11 Bahwa Pertamina juga mengoperasikan Unit Kilang LNG Arun

(Aceh) dan Unit Kilang LNG Bontang (Kalimantan Timur).

Sedangkan produk yang dihasilkan meliputi bahan bakar minyak

(BBM) seperti premium, minyak tanah, minyak solar, minyak


S A L I N A N

diesel, minyak bakar dan Non BBM seperti pelumas, aspal,

Liquefied Petroleum Gas (LPG), Musicool, serta Liquefied

Natural Gas (LNG), Paraxylene, Propylene, Polytam, PTA dan

produk lainnya; -------------------------------------------------------------

4.2.1.12 Bahwa pola penyaluran/ distribusi LPG kemasan tabung isi 12

Kg, 50 Kg dan bulk secara keseluruhan adalah sebagai berikut: ---

Pola Penyaluran/ Distribusi LPG Kemasan Tabung Isi 12 Kg,

50 Kg dan Bulk

4.2.1.13 Bahwa Jalur distribusi LPG berawal dari kilang Pertamina,

Kilang Swasta maupun yang berasal dari luar negeri (Impor).

Seluruh pasokan LPG tersebut dikumpulkan di satu tempat yang

biasa disebut Depot LPG. Dari Depot LPG tersebut, LPG

didistribusikan ke SPPBE dan SPPEK atau langsung ke modern

outlet. SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji)

adalah filling plant yaitu unit untuk mengangkut, mengisi dan

menyalurkan LPG baik dalam bentuk tabung maupun curah

kepada agen. SPPBE akan menerima biaya pengisian (filling fee)

dan biaya transportasi (transportation fee) untuk setiap LPG yang

diisikan. Sementara SPPEK (Stasiun Pengisian dan Pengiriman

LPG Khusus) merupakan mini filling plant yang terletak di

remote area. SPPEK adalah hasil reposisi dari Agen

Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (APPEL), berlaku

efektif 1 April 2007; ------------------------------------------------------


S A L I N A N

4.2.1.14 Bahwa kerjasama untuk pengisian dan pengangkutan LPG di

daerah remote ditetapkan dalam bentuk SPPEK. Filling fee

ditanggung oleh Pertamina sedangkan transportation fee

ditanggung oleh konsumen (dimasukkan dalam struktur harga

jual). Oleh karena itu harga jual LPG ex SPPEK akan lebih mahal

daripada harga jual LPG ex LPG FP ataupun ex SPPBE, tetapi

lebih murah dari harga APPEL. -----------------------------------------

4.2.2 Tentang Perjanjian Keagenan --------------------------------------------------------

4.2.2.1 Bahwa Agen bertindak sebagai perantara antara Pertamina

dengan konsumen LPG dalam hal ini sub agen, rumah tangga

ataupun industri. Persyaratan agen diatur secara terperinci dalam

perjanjian keagenan yang dibuat antara Pertamina dengan agen; --

4.2.2.2 Bahwa yang dimaksud agen LPG adalah Badan Usaha yang

didirikan berdasarkan hukum Indonesia, memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan oleh Pertamina dan perundang-undangan yang

berlaku, serta ditunjuk oleh Pertamina untuk membeli LPG dari

supply point sesuai ketentuan Pertamina dan menjual kembali

dalam bentuk curah atau tabung ke konsumen; -----------------------

4.2.2.3 Bahwa tujuan penunjukan Agen LPG adalah untuk mengangkut,

menyimpan, menyalurkan dan memasarkan LPG kepada

konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik dan menjamin

mutu, kualitas dan kuantitas LPG di wilayah Bandung sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan Pertamina; ------------------------

4.2.2.4 Bahwa Pertamina menetapkan jumlah alokasi LPG yang akan

disalurkan kepada agen LPG secara bulanan yang besarnya akan

disampaikan melalui Surat Manager LPG & Gas Product Region

III yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dengan Perjanjian Keagenan. Pertamina berhak menambah atau

mengurangi alokasi LPG kepada agen LPG yang akan

diberitahukan secara tertulis kepada agen LPG; ----------------------

4.2.2.5 Bahwa harga jual LPG dan tabung LPG dari PT Pertamina

(Persero) kepada agen LPG dan harga jual LPG dari agen LPG

kepada konsumen ditetapkan oleh Pertamina, harga jual tersebut

dapat diubah sesuai keputusan Pertamina; -----------------------------

4.2.2.6 Bahwa agen LPG tidak diperbolehkan mengadakan perubahan

harga jual LPG kepada konsumen yang telah ditetapkan oleh

Pertamina; -------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

4.2.2.7 Bahwa agen LPG akan mendapat margin penjualan LPG dan

margin penjualan tabung LPG sesuai dengan ketentuan

Pertamina; -------------------------------------------------------------------

4.2.2.8 Bahwa berdasarkan keterangan dan dokumen yang diberikan oleh

Pertamina diketahui terdapat 17 (tujuh belas) agen LPG untuk

wilayah Bandung dan Sumedang yaitu sebagai berikut: -------------

Tabel Rekapitulasi Perjanjian Keagenan LPG Wilayah Bandung dan Sumedang

No Nama Perusahaan Nomor Perjanjian Tanggal

Perjanjian

Jangka Waktu

Berakhir

Perjanjian

1. PT Limas Raga Inti SPJ-

750/F13400/2013-S3

31 Desember 2013 29 Juni 2016

2. PT Surya Buana

Rahayu

SPJ-

270/F13400/2014-S3

22 Oktober 2014 21 Juni 2017

3. PT Sumber Kerang

Indah

SPJ-

731/F13400/2013-S3

31 Desember 2013 10 November

2016

4. PT Adigas Jaya

Pratama

SPJ-

630/F13400/2013-S3

31 Desember 2013 7 Juni 2016

5. PT Tirta Gangga

Tama

SPJ-

054/F13100/2011-S3

22 Juni 2011 21 Juni 2014

6. PT Arias Mas SPJ-

119/F13100/2013-S3

28 Februari 2013 27 Februari

2016

7. Pusat Koperasi

Pegawai Republik

Indonesia (PKPRI)

SPJ-

490/F13100/2011-S3

21 September

2011

10 Januari 2014

8. Kopkarpen PGN

Bandung

SPJ-

449/F13100/2011-S3

21 September

2011

27 Februari

2014

9. PT Kurniasari

Rahayu

SPJ-

140/F13450/2013-S3

20 Maret 2013 30 Maret 2016

10. PT Sinar Bakti

Abadi

SPJ-

1209/F12500/2010-

S3

02 Nopember

2010

01 Nopember

2013

11. PT Baragas

Nasional

SPJ-

016/F12500/2009-S3

16 Februari 2009 13 Februari

2012

12. PT

INAHOVTRACO

SPJ-

001B/F12500/2006-

S3

02 Januari 2006 31 Oktober 2009

13. PT Lembang Abadi SPJ- 22 Oktober 2014 21 Juni 2017


S A L I N A N

Indah 269/F13400/2014-S3

14. PT Sawitto Indah

Berkah

SPJ-

002/F12500/2011-S3

1 Januari 2011 02 Januari 2014

15. PT Guna Bumi

Utama

SPJ-075/F1300/2012-

S3

29 Agustus 2012 29 Juli 2015

16. PT Griya Putra

Anugrah

SPJ-

846/F12500/2010-S3

6 Juli 2010 05 Juli 2013

17. PT Api Gas

Nasional

SPJ 073/F1300/2012-

S3

29 Agustus 2012 28 Agustus 2015

4.2.3 Tentang Harga Jual LPG --------------------------------------------------------------

4.2.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, terkait dengan Harga Jual LPG,

Investigator menyatakan pada pokoknya: ------------------------------

4.2.3.1.1 Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 Direktur

Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero)

mengeluarkan Surat No. Kpts-057/F00000/2009-S3

Tentang Harga Jual LPG Kemasan Tabung 12 Kg.

Surat Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 10

Oktober 2009 dan menetapkan harga jual LPG

Kemasan Tabung 12 Kg sebagai berikut: ---------------

No. Komponen Biaya Unit

I. Harga Eks Pertamina sebelum pajak 4.912 Rp/Kg

II. PPN 10% 491 Rp/Kg

III. Harga eks Pertamina setelah pajak/ harga

tebus Agen

5.403 Rp/Kg

IV. Margin Agen 406 Rp/Kg

V. PPN 10% Atas Margin Agen 41 Rp/Kg

VI. Harga Jual eks Agen 5.850 Rp/Kg

VII Harga Jual eks Agen 70.200 Rp/tabung

4.2.3.1.2 Bahwa dalam keputusan tersebut juga diatur tentang

Harga jual LPG kemasan tabung 12 Kg eks agen

diluar radius 60 (enam puluh) km dari instalasi utama

Pertama dan SPPBE (Stasiun Pengisian dan

Pengangkutan Bulk Elpiji) yang ditunjuk Pertamina

adalah harga point VI ditambah dengan biaya angkut

yang disesuaikan dengan ketentuan biaya angkutan


S A L I N A N

dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia; ----------------------------------------

4.2.3.1.3 Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 SR LPG

Region II Rayon V Pertamina, Sdr. Lucky

Pangemanan mengeluarkan Surat Nomor

205/F13130/2009-S8. Surat tersebut mengacu kepada

Memorandum Vice President Gas Domestik No.

1885/F1050/2009-S3 tanggal 09 Oktober 2009

perihal: Penyesuaian Harga LPG Kemasan Tabung 6

Kg, 12 Kg dan 50 Kg dan Surat Manajer Gas

Domestic Region II No 6648/F12500/2009-S3

tanggal 09 Oktober 2009, perihal: Penyesuaian Harga

LPG Kemasan Tabung 6 Kg, 12 Kg dan 50 Kg.

Penyesuaian harga tersebut adalah sebagai berikut: ---

Keterangan

Refill LPG 6 Kg Refill LPG 12 Kg Refill LPG 50 Kg

Rp/Kg Rp/ Tabung

Rp/Kg Rp/ Tabung

Rp/Kg Rp/ Tabung

Harga Pokok 4,912 29,472 4,912 58,944 6,248 312,400 PPN 10% 491 2,946 491 5,892 625 31,250 Harga Eks Pertamina/ Harga Tebus Agen

5,403 32,418 5,403 64,836 6,873 343,650

Margin Agen 406 2,436 406 4,872 438 21,900 PPN 10% Atas Margin Agen

41 246 41 492 44 2,200

Harga Jual Agen ke Konsumen

5,850 35,100 5,850 70,200 7,355 367,750

4.2.3.1.4 Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 205/F13130/2009-

S8 diketahui harga jual LPG kemasan tabung 6 Kg,

12 dan 50 Kg yang berlaku untuk penyerahan

terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2009. Harga jual

agen ke konsumen refill LPG 12 Kg adalah Rp.

70.200,- per tabung dan Rp. 367.750,- per tabung

untuk refill LPG 50 Kg. Harga tersebut sudah

termasuk PPN 10% atas margin agen; -------------------

4.2.3.1.5 Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 205/F13130/2009-

S8 diketahui harga jual LPG kemasan tabung 6, 12 &


S A L I N A N

50 Kg eks agen diluar radius 60 (enam puluh) km

dari SPPBE terdekat adalah harga jual agen ke

konsumen ditambah dengan biaya angkutan yang

sesuai dengan ketentuan biaya angkutan dalam SK

Menteri Perhubungan RI. Untuk PPH dan PPN 10%

atas margin agen LPG disetorkan sendiri oleh agen; --

4.2.3.1.6 Bahwa pada tanggal 19 November 2013, Direktur

Pemasaran dan Niaga Pertamina mengeluarkan Surat

Keputusan No. Kpts-111/F00000/2013-S3 tentang

Harga Jual LPG 12 Kg untuk agen yang mengambil

di LPG Filling Plant dan SPPBE dengan pola

SPPEK untuk Daerah Jawa-Bali; -------------------------

4.2.3.1.7 Bahwa berdasarkan Surat Domestic Gas Region

Manager III Pertamina No. 4006/F13450/2013-S3

tertanggal 13 Desember 2013 diketahui bahwa

terdapat penyesuaian harga jual LPG 12 Kg dan 50

Kg yang berlaku untuk penyerahan terhitung mulai

tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 15 Maret

2014 (vide bukti C34); -------------------------------------

4.2.3.1.8 Bahwa berdasarkan Surat Domestic Gas Region

Manager III Pertamina No. 4006/F13450/2013-S3

tertanggal 13 Desember 2013 diketahui harga jual

eks agen (termasuk PPN) di wilayah Bandung-Jabar

untuk LPG kemasan tabung isi 12 Kg adalah Rp.

77.100,- per tabung dan Rp. 807.000,- per tabung isi

50 Kg (vide bukti C34). ------------------------------------

4.2.3.1.9 Bahwa harga beli dan harga jual masing-masing

Terlapor adalah sebagai berikut : -------------------------

4.2.3.1.9.1 Bahwa harga jual dan harga beli LPG

12 Kg dan 50 Kg PT Limas Raga Inti

kurun waktu 2011 s.d 2013 adalah

sebagai berikut (vide bukti C77, C81): -

Harga Jual LPG 12 Kg dan 50 Kg PT LRI

No Tahun LPG 12 Kg LPG 50 Kg Eks

Agen Sales Point

Konsumen Eks Agen

Konsumen

1 2011 70.200 72.200 73.200 367.750 375.000 2 07 Jun 2012 70.200 72.200 73.200 467.750 475.000


S A L I N A N

3 19 Des 2012 70.200 72.200 73.200 654.000 663.000 4 09 Mar 2013 70.200 72.200 73.200 675.000 684.000 5 28 Jun 2013 70.200 73.500 75.000 624.500 632.500 6 27 Sep 2013 70.200 73.500 75.000 665.000 673.000


Harga beli LPG 12 Kg dan 50 Kg PT LRI

No Tahun LPG 12 Kg LPG 50 Kg 1 2011 64.836 343.650 2 07 Jun 2012 64.836 438.900 3 19 Des 2012 64.836 614.900 4 09 Mar 2013 64.836 635.250 5 28 Jun 2013 64.836 586.300 6 27 Sep 2013 64.836 625.350

Sumber: dokumen harga beli LPG PT LRI

4.2.3.1.9.2 Bahwa harga jual dan beli LPG tabung

12 Kg PT Surya Buana Rahayu adalah

sebagai berikut (vide bukti C64); ------

Harga Jual dan Beli Elpiji (LPG) Tabung 12 Kg PT SBR

Periode Harga Jual (Rp) Harga Beli (Rp) 9 Okt 2009 70.200 64.836 16 Des 2013 77.100 70.896 Sumber: dokumen harga jual dan beli LPG 12Kg PT SBR


tabung 12 Kg dan 50 Kg PT Sumber

Kerang Indah kurun waktu tahun 2011

s.d 2013 adalah sebagai berikut (vide

bukti C68): ----------------------------------

harga jual dan harga beli LPG PT SKI

Periode Harga Jual Harga Beli 12 Kg (Rp) 50 Kg (Rp) 12 Kg

(Rp) 50 Kg (Rp)



4.2.3.1.9.4 Bahwa harga jual dan beli LPG 12 Kg

dan 50 Kg PT Adigas Jaya Pratama

kurun waktu 2011 s.d 2013 adalah

sebagai berikut (vide bukti C7): ---------

Harga Jual dan Beli LPG PT AJP

No Tahun Harga Jual LPG Harga Beli LPG


S A L I N A N

ex Agen 12 Kg 50 Kg 12 Kg 50 Kg

1 2011 70.200 367.750 64.836 343.650 2 07 Jun 2012 70.200 467.750 64.836 438.900 3 19 Des 2012 70.200 654.000 64.836 614.900 4 09 Mar

2013 70.200 675.000 64.836 635.250

5 07 Jun 2013 70.200 624.500 64.836 586.300 6 27 Sep 2013 70.200 665.000 64.836 625.350 7 16 Des 2013 70.200 807.000 64.836 766.040


4.2.3.1.9.5 Bahwa harga jual dan harga beli PT

Tirta Ganggatama untuk LPG tabung

12 Kg dan 50 Kg kurun waktu tahun

2011 s.d 2013 adalah sebagai berikut

(vide bukti C23): --------------------------

harga jual dan harga beli LPG PT TGT

Periode Harga Jual Harga Beli 12 Kg (Rp)

50 Kg (Rp)

12 Kg (Rp)

50 Kg (Rp)

2011 70.200 367.750 64.836 343.650 07 Juni 2012

70.200 467.750 64.836 438.900

19 Des 2012

70.200 654.000 64.836 614.900

09 Mar 2013

70.200 675.000 64.836 635.250

28 Juni 2013

70.200 624.500 64.836 586.300

27 Sep 2013

70.200 665.000 64.836 625.350

16 Des 2013

77.100 807.000 70.896 769.750

Sumber: dokumen harga beli dan harga jual gas LPG 12 Kg dan 50 Kg PT TGT


yang diberlakukan oleh PT Arias Mas

untuk jenis 12 Kg dan 50 Kg dari tahun

2010 hingga tahun 2014 adalah sebagai

berikut (vide bukti C53): ------------------

Harga Jual LPG 12 Kg PT AM

Periode Harga Jual 2010 s/d November 2013 Rp. 70.200,- Desember 2013 Rp. 79.900,- 01 Januari 2014 s/d 07 Januari 2014 Rp. 124.700,- 07 Januari 2014 s/d sekarang Rp. 91.300,- Sumber: dokumen PT AM

Harga Jual LPG 50 Kg PT AM


S A L I N A N



Harga Beli LPG 12 Kg PT AM

Periode Harga Jual 2010 s/d November 2013 Rp. 65.015,23 Desember 2013 Rp. 65.147,59 01 Januari 2014 s/d 07 Januari 2014 Rp. 111.500,07 07 Januari 2014 s/d sekarang Rp. 78.410,07 Sumber: dokumen PT AM

Harga Beli LPG 50 Kg PT AM

Periode Harga Jual 2010 s/d 2011 Rp. 334.577,24 07 Juni 2012 s/d 18 Desember 2012 Rp. 440.100,00 19 Desember 2012 s/d 08 Maret 2013 Rp. 616.000,00 09 Maret 2013 s/d 26 Juni 2013 Rp. 637.000,00 27 Juni 2013 s/d 26 Oktober 2013 Rp. 587.899,00 27 Oktober 2013 s/d 30 November 2013 Rp. 627.055,50 01 Desember 2013 s/d 15 Maret 2014 Rp. 745.959,50 15 Maret 2014 s/d sekarang Rp. 731.702,63


4.2.3.1.9.7 Bahwa PKPRI tidak menyerahkan data

harga jual dan harga beli; -----------------


yang diberlakukan oleh KOPKARPEN

PGN untuk jenis LPG 12 Kg dan 50

Kg dari tahun 2010 hingga tahun 2014

adalah sebagai berikut (vide bukti

C107): ---------------------------------------

Harga Jual LPG 12 Kg KOPKAR PGN

Periode Harga Jual LPG 12 Kg Eks Agen/Gudang

2010 s/d 27 Sept 2013 Rp. 70.200,- 16 Desember 2013 Rp. 77.100,- 04 Januari 2014 Rp. 124.700,- 07 Jan 2014 s/d sekarang Rp. 91.300,-

Periode Harga Jual LPG 12 Kg Sales Point/Toko

2010 s/d 19 Des 2012 Rp. 72.200,- 09 Mar 2013 s/d 28 Juni 2013 Rp. 73.500,-


S A L I N A N

27 Sep 2013 s/d 16 Des 2013 Rp. 77.100,- 04 Jan 2014 Rp. 124.700,- 07Januari 2014 Rp. 91.300,- 31 Maret 2014 Rp. 93.500,-

Periode Harga Jual LPG 12 Kg Door to Door

2010 s/d 09 Maret 2013 Rp. 73.200,- 18 Juni 2013 s/d 27 Sep 2013 Rp. 75.000,- 16 Desember 2013 Rp. 78.900,- 04 Januari 2014 Rp. 131.000,- 07Januari 2014 Rp. 96.300,- 31 Maret 2014 Rp. 96.500,-


Harga Beli LPG 12 Kg dan 50 Kg KOPKAR PGN


2010 s/d 2011 Rp. 64.836,- Rp. 343.650,- 07 Juni 2012 Rp. 64.836,- Rp. 438.900,- 19 Des 2012 Rp. 64.836,- Rp. 614.900,- 09 Maret 2013 Rp. 64.836,- Rp. 635.250,- 28 Juni 2013 Rp. 64.836,- Rp. 586.300,- 27 Sep 2013 Rp. 67.836,- Rp. 625.350,- 16 Des 2013 Rp. 70.896,- Rp. 769.750,- 04 Januari 2014 Rp. 117.252,- Rp. 769.750,- 07 Januari 2014 Rp. 84.208,- Rp. 769.750,- 31 Maret 2014 Rp. 83.545,- Rp. 752.100,-



yang diberlakukan oleh PT Kurnia Sari

Rahayu untuk jenis LPG 12 Kg dan 50



C18): -----------------------------------------

Harga Jual LPG 12 Kg PT KSR

Periode Harga Jual 2010 Rp. 70.200,- 16 Desember 2013 Rp. 77.100,- 04 Januari 2014 Rp. 124.700,- 07 Januari 2014 Rp. 91.300,-

Sumber: Dokumen PT KSR

Harga Beli LPG 12 Kg PT KSR

Periode Harga Beli Pertamina

2010 Rp. 64.836,- 16 Desember 2013 Rp. 70.896,- 04 Januari 2014 Rp. 117.252,- 07 Januari 2014 Rp. 84.208,-

Sumber: Dokumen PT KSR


S A L I N A N


yang diberlakukan oleh PT Sinarbakti

Abadigas untuk jenis LPG 12 Kg dan

50 Kg dari tahun 2010 hingga tahun

2014 adalah sebagai berikut (vide bukti

B5): ------------------------------------------

Harga Jual LPG Tabung 12 Kg dan 50 Kg PT SBA

Kriteria Harga LPG 12 Kg

Harga LPG 50 Kg

Ex gudang Agen Rp. 70.200,- Rp. 367.750,- Sales Point/Toko Rp. 71.200,- Rp. 375.000,- Pengiriman langsung Rp. 73.200,- -

Sumber: BAP PT SBA

Harga Beli LPG Tabung 12 Kg dan 50 Kg PT SBA

Periode Harga Beli Pertamina

2010 s/d 2013 Rp. 67.782,- 08 Januari 2014 Rp. 86.855,-

Sumber: BAP PT SBA


yang diberlakukan oleh PT Baragas

Nasional untuk jenis LPG 12 Kg dan



C359, C360): -------------------------------

Harga Beli LPG 12 Kg dan 50 Kg PT BN


2010 Rp. 64.836,- Rp. 343.650,- 2011 Rp. 64.836,- Rp. 343.650,- 07 Juni 2012 Rp. 64.836,- Rp. 438.900,- 19 Des 2012 Rp. 64.836,- Rp. 614.900,- 09 Maret 2013 Rp. 64.836,- Rp. 635.250,- 28 Juni 2013 Rp. 64.836,- Rp. 586.300,- 27 Sep 2013 Rp. 64.836,- Rp. 625.350,- 16 Des 2013 Rp. 70.896,- Rp. 769.750,- 04 Januari 2014 Rp. 117.252,- Rp. 769.750,- 07 Januari 2014 Rp. 84.208,- Rp. 769.750,- 15 Maret 2014 Rp. 84.208,- Rp. 749.900,-

Sumber: Dokumen PT BN

Harga Jual LPG 12 Kg dan 50 Kg PT BN


2010 Rp. 70.200,- Rp. 367.750,- 2011 Rp. 70.200,- Rp. 367.750,-


S A L I N A N

07 Juni 2012 Rp. 70.200,- Rp. 467.750,- 19 Des 2012 Rp. 70.200,- Rp. 654.000,- 09 Maret 2013 Rp. 70.200,- Rp. 675.000,- 28 Juni 2013 Rp. 70.200,- Rp. 624.500,- 27 Sep 2013 Rp. 70.200,- Rp. 665.000,- 16 Des 2013 Rp. 77.100,- Rp. 807.000,- 04 Januari 2014 Rp. 124.700,- Rp. 807.000,- 07 Januari 2014 Rp. 91.300,- Rp. 807.000,- 15 Maret 2014 Rp. 91.300,- Rp. 792.000,-


yang diberlakukan oleh PT Indonesian

Alina Houtman Vegetables (PT

INAHOVTRACO) untuk jenis LPG 12

Kg dan 50 Kg dari tahun 2010 hingga

tahun 2014 adalah sebagai berikut

(vide bukti C163): -------------------------

Harga Beli LPG Tabung 12 Kg PT Inahovtraco

Periode Harga Beli 2010 Rp. 64.836 2011 Rp. 64.836 16 Desember 2013 Rp. 70.896 4 Januari 2014 Rp. 117.252 7 Januari 2014 Rp. 84.208 15 Maret 2014 Rp. 84.208

Sumber: Dokumen rekap harga jual & harga beli LPG 12 Kg PT Inahovtraco

Harga Jual LPG Tabung 12 KG PT Inahovtraco


Sumber: Dokumen rekap harga jual & harga beli LPG 12 Kg PT Inahovtraco


yang diberlakukan oleh PT Lembang

Abadi Indah untuk jenis LPG 12 Kg

dan 50 Kg dari tahun 2010 hingga

tahun 2014 adalah sebagai berikut

(vide bukti C171): -------------------------

Harga Beli LPG Tabung 12 KG PT LAI


S A L I N A N

Periode Harga Beli 2010 Rp. 64.836 16 Desember 2013 Rp. 70.896 4 Januari 2014 Rp. 117.252 7 Januari 2014 Rp. 84.208

Sumber: Dokumen Harga Beli dan Harga jual LPG kemasan 12 Kg

Harga Jual LPG Tabung 12 KG PT LAI



2010 Rp. 70.200 Rp. 71.200 s.d Rp. 72.000 2011 Rp. 70.200 Rp. 71.200 s.d Rp. 72.000 2013 Rp. 70.200 Rp. 71.200 s.d Rp. 72.000 16 Desember 2013 Rp. 77.100 Rp. 71.200 s.d Rp. 72.000 2014 Rp. 92.000 s.d Rp. 93.000 4 Januari 2014 Rp. 124.700 - 7 Januari 2014 Rp. 91.300 -

Sumber: Dokumen harga beli dan harga jual LPG kemasan 12 Kg PT LAI (vide bukti C163, B19)

4.2.3.1.9.14 Bahwa harga jual LPG yang

diberlakukan oleh PT Sawitto Indah

Berkah untuk jenis LPG 12 Kg dan 50



C92): -----------------------------------------

Harga Jual LPG Tabung 12 KG PT SIB

Periode Harga Jual (ex-

gudang)


Harga Jual ke

Konsumen (end user)

2009-2013 Rp. 70.200 Rp. 71.200 Rp. 73.200 Sumber: Dokumen harga jual LPG kemasan 12 Kg PT SIB

4.2.3.1.9.15 Bahwa PT Guna Bumi Utama tidak

menyerahkan data harga jual dan harga

beli; ------------------------------------------


diberlakukan oleh PT Sawitto Indah

Berkah untuk jenis LPG 12 Kg dan 50



C103): ---------------------------------------

Harga Beli LPG Tabung 12 KG PT GPA

Periode Harga Beli 2010 Rp. 64.836


S A L I N A N

2011 Rp. 64.836 2012 Rp. 64.836 2013 Rp. 64.836 Desember 2013 Rp. 70.869 Januari 2014 Rp. 117.252

Sumber: Dokumen Harga Beli dan Harga jual LPG 12 Kg

Harga Jual LPG Tabung 12 KG PT GPA


Sumber: Dokumen Harga Beli dan Harga jual LPG 12 Kg


diberlakukan oleh PT Api Gas

Nasional untuk jenis LPG 12 Kg dan



B15): -----------------------------------------

Harga Jual LPG 12 Kg PT AGN untuk salespoint/sub agen

Periode Harga Jual LPG 12 Kg Salespoint/Sub agen

2011 Rp. 70.200,- 2012 Rp. 72.000,- 2013 Rp. 72.000,-

Sumber: vide B15

Harga Jual LPG 12 Kg PT AGN untuk end user

Periode Harga Jual LPG 12 Kg End User

2011 Rp. 75.000,- 2012 Rp. 75.000,- 2013 Rp. 77.000,-

Sumber: data BAP (vide B15) PT AGN

4.2.3.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor

III, Terlapor IV, Terlapor IX, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan

Terlapor XVI pada pokoknya menyatakan : ---------------------------

4.2.3.2.1 Pertamina melakukan pembiaran terhadap terjadinya

perang harga (predatory pricing) antar agen, dimana

Pertamina tidak memberikan respon terhadap


S A L I N A N

keluhan agen-agen, inflasi, kenaikan UMK, serta

kenaikan biaya operasional; -------------------------------

4.2.3.2.2 Bahwa pada saat usulan kesepakatan dibuat,

Pertamina selaku regulator tidak menerapkan Harga

Eceran Tertinggi dan tidak ada kejelasan dari harga

jual gas eks agen khususnya LPG 12 Kg; ---------------

4.2.3.2.3 Bahwa dapat dilihat dalam persidangan terdapat

harga yang bervariasi yaitu: ------------------------------

Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah); --------

Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah); ------

Rp. 70.200,- (tujuh puluh ribu dua ratus rupiah); ------

Rp. 71.200,- (tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah); -

Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah); -------------

Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah); -------------

Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). ------------

4.2.3.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V tidak memberikan

penjelasan terkait dengan Harga Jual LPG; ----------------------------

4.2.3.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI pada pokoknya

menyatakan : ---------------------------------------------------------------

4.2.3.4.1 Bahwa margin kotor yang Terlapor VI terima kecil

hanya Rp. 5.167,08/tabung dari modal Rp. 65.032,92

atau 7,95 %, belum termasuk modal untuk tabung itu

sendiri dengan harga beli dari PT Pertamina

(Persero) Rp. 333.410/tabung untuk LPG 12 Kg; ------

4.2.3.4.2 Bahwa margin yang diberikan Pertamina tidak

mengalami kenaikan sejak tahun 2009: ------------------

Harga isi LPG 12 Kg

Harga Jual Rp. 70.200

Harga Pokok Rp. 58.944

PPN 10% Rp. 5.894,4

PPH 0,3% Rp 194,52 +

Jumlah Rp. 65.032,92 _-

Selisih Margin Rp. 5.167,08

4.2.3.4.3 Bahwa Harga jual isi LPG 12 Kg Terlapor VI

bervariasi baik sebelum terjadi kesepakatan maupun

setelah terjadi kesepakatan. --------------------------------

Harga jual isi LPG 12 Kg sebelum terjadi kesepakatan:


S A L I N A N

- Rp. 69.200/tabung; -----------------------------------------

- Rp. 70.000/tabung; -----------------------------------------

- Rp. 71.200/tabung; -----------------------------------------

Harga jual isi LPG 12 Kg setelah terjadi kesepakatan:

- Rp. 69.000/tabung; ------------------------------------------

- Rp. 70.000/tabung; ------------------------------------------

- Rp. 70.200/tabung; ------------------------------------------

- Rp. 71.000/tabung; ------------------------------------------

4.2.3.4.4 Bahwa Terlapor VI memberikan diskon hanya ke

Sales point atau toko. ---------------------------------------

4.2.3.5 Bahwa Terlapor VII tidak menyerahkan kesimpulan; ----------------

4.2.3.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VIII menyatakan sebelum

Terlapor VIII menanda tangani kesepakatan terlebih dahulu

dibicarakan bersama Anggota Hiswana Migas lainnya mengenai

biaya atau ongkos angkut dari Gudang agen ke Sales

Point/Pangkalan atau ke Toko sebesar Rp.2000,- per tabung

ongkos dari Gudang agen ke konsumen End User atau Door to

door Rp.3000,-/tabung sedang harga LPG-nya tetap sesuai

ketentuan Pertamina yaitu untuk kemasan 12 Kg sebesar

Rp.70.200; ------------------------------------------------------------------

4.2.3.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor X tidak memberikan


4.2.3.8 Bahwa Terlapor XI tidak menyerahkan kesimpulan; -----------------

4.2.3.9 Bahwa Terlapor XII tidak menyerahkan kesimpulan; ----------------

4.2.3.10 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor XV tidak memberikan


4.2.3.11 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor XVII tidak memberikan

penjelasan terkait Harga Jual LPG; -------------------------------------

4.2.3.12 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Terlapor I,

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor IX, Terlapor

XIII, Terlapor XIV, Terlapor XVI yang menyatakan telah

terjadi predatory pricing. Bahwa yang dimaksud dengan

predatory pricing adalah kegiatan menetapkan harga yang tidak

wajar, dimana harga lebih rendah daripada biaya variabel rata-

rata (Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, dkk., Hukum Persaingan

usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009); ---------


S A L I N A N

4.2.3.13 Bahwa Majelis Komisi menilai, dalam perkara a quo para

Terlapor menjual dengan harga di atas biaya produksi (variabel

rata-rata) atau dalam perkara a quo disebut sebagai harga tebus

yaitu sebesar Rp 64.836,-; ------------------------------------------------

4.2.3.14 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tidak terdapat

kegiatan predatory pricing yang dilakukan oleh Para Terlapor

dalam perkara a quo; ------------------------------------------------------

4.2.3.15 Bahwa Majelis Komisi menilai ketentuan harga jual LPG

mengacu berdasarkan Surat Edaran Pertamina kepada seluruh

agen Region II, Rayon V, Gas Domestic Cabang Bandung Nomor

205/F/130/2009-S8 tentang Penyesuaian Harga LPG kemasan

tabung 6 Kg, 12 Kg dan 50 Kg tanggal 9 Oktober 2009. Bahwa

surat tersebut menyebutkan mengenai harga jual LPG kemasan

tabung 6 Kg, 12 Kg dan 50 Kg eks agen diluar radius 60 (enam

puluh) km dari SPPBE terdekat adalah harga jual agen ke

konsumen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan

dengan ketentuan biaya angkutan dalam SK Menteri

Perhubungan Republik Indonesia; --------------------------------------

4.2.3.16 Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan harga jual menjadi

kewenangan pihak Pertamina sebagai pemegang hak monopoli

LPG, dimana dalam perhitungan tersebut sudah termasuk margin

agen. Para agen tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan

harga sehingga perjanjian yang dibuat oleh para agen tidak benar.

Jika ingin menambah harga jual maka acuannya harus kepada

biaya transport sebagaimana ditetapkan oleh Surat Edaran

Pertamina kepada seluruh agen Region II, Rayon V, Gas

Domestic Cabang Bandung Nomor 205/F/130/2009-S8; ------------

4.2.3.17 Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan Terlapor XV dalam

persidangan menyatakan bahwa harga Rp. 70.200,- sudah

mendapatkan keuntungan, sedangkan Terlapor XVII menyatakan

bahwa harga jual Rp. 68.000,- sampai dengan Rp. 69.000,- sudah

mendapatkan keuntungan yang cukup (vide bukti B23, B32); ------

4.2.3.18 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat dengan

harga jual sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran

Pertamina Nomor 205/F/130/2009-S8 sudah memperhitungkan

margin bagi para agen, bahkan Terlapor XVII menjual dibawah

harga yang telah ditentukan oleh Pertamina.----------------------


S A L I N A N

4.3 Tentang Hiswana Migas -------------------------------------------------------------------------

4.3.1 Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang

dimaksud dengan Hiswana Migas adalah wadah bagi para pengusaha yang

bergerak dalam bidang penyaluran, pengangkutan dan niaga hasil olahan

minyak dan gas bumi serta produk-produk lainnya yang memiliki hubungan

kerja/kemitraan dengan PT Pertamina (Persero) (vide bukti C76); -------------

4.3.2 Bahwa Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang berdasarkan Surat

Keputusan No. 002/Kpts/DPD/Migas/III/2011 tanggal 30 Maret 2011

tentang susunan pengurus dewan pimpinan cabang Bandung –Sumedang

Hiswana Migas masa bakti 2011-2015 mengangkat dan mensahkan dewan

pimpinan cabang Bandung-Sumedang Hiswana Migas masa bakti tahun

2011-2015 (vide bukti C74); ----------------------------------------------------------

4.3.3 Bahwa kepengurusan Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang terbentuk

berdasarkan Musyawarah Cabang 4 (empat) tahun sekali (vide bukti B3); ---

4.3.4 Bahwa jumlah anggota saat ini adalah, untuk distributor LPG 12 Kg

sebanyak 20 (dua puluh) agen, namun tidak semuanya menjual 50 Kg,

untuk distributor LPG 3 Kg sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) agen

(vide bukti B3); -------------------------------------------------------------------------

4.3.5 Bahwa kegiatan Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang adalah

menampung aspirasi agen dan angggota yang dilanjutkan ke Branch

Manager Pertamina Persero Jawa Barat, serta mensosialisasikan kebijakan

Pertamina kepada anggota (vide bukti B3); ----------------------------------------

4.3.6 Bahwa struktur organisasi Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang terdiri

dari Ketua, Sekretaris, Wakil dan Bendahara, dan bidang-bidang,

diantaranya bidang LPG 12 Kg dan 50 Kg, bidang LPG 3 Kg, bidang

SPBU, bidang SPBE dan bidang transportir kontraktor, bidang non BBM

atau Pelumas (tidak aktif) (vide bukti B3); -----------------------------------------

4.3.7 Bahwa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya,

Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang bertujuan sebagai berikut (vide

bukti C76): ------------------------------------------------------------------------------

4.3.7.1 Membantu terlaksananya program pemerintah khususnya dalam

bidang penyaluran, pengangkutan, dan niaga hasil olahan minyak

dan gas bumi serta produk-produk lainnya; ----------------------------

4.3.7.2 Mewujudkan kerjasama diantara sesama anggota maupun dengan

Pertamina; -------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

4.3.7.3 Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang dinamis

tertib dan profesional; -----------------------------------------------------

4.3.7.4 Membina dan memberikan bimbingan bagi pengembangan

kemampuan dan kegiatan usaha anggotanya. --------------------------

4.3.8 Bahwa tugas pokok dari Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang sesuai

dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah (vide bukti

C76): -------------------------------------------------------------------------------------

4.3.8.1 Mewujudkan tanggung jawab anggota sebagai warga Negara

Indonesia untuk meningkatkan perekonomian nasional; ------------

4.3.8.2 Membina dan memelihara kerukunan, serta berusaha mencegah

persaingan yang tidak sehat diantara para anggota hiswana migas;

4.3.8.3 Membudayakan etika bisnis di kalangan anggota Hiswana Migas.

4.3.9 Bahwa kegiatan Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang sesuai dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah (vide bukti C76): ---------

4.3.9.1 Melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah; -------------------

4.3.9.2 Membina dan memberikan bimbingan serta mengembangkan

kemampuan anggota secara professional serta memberikan

penyuluhan dan pelatihan untuk kepentingan anggota; --------------

4.3.9.3 Menyampaikan, menyebarluaskan informasi dan kebijakan

pemerintah, badan pengatur hllir migas, Pertamina dan instansi

terkait lainnya; -------------------------------------------------------------

4.3.9.4 Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota. ----------------

4.3.10 Bahwa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya,

Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang dalam menjalankan kegiatannya

bersifat nirlaba. -------------------------------------------------------------------------

5. Tentang Pasar Bersangkutan; -------------------------------------------------------------------------

5.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan : ---------------

5.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 berbunyi “Pasar

bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan daerah

pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama

atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut”; -----------------

5.1.2 Bahwa pasar bersangkutan menunjuk kepada sektor perdagangan yang






S A L I N A N


yang berarti; -----------------------------------------------------------------------------

5.1.3 Bahwa pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu

pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar


tingkat substitusinya. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan

jangkauan dan/atau daerah pemasaran; ---------------------------------------------




Bandung Sumedang (selanjutnya disebut Surat Kesepakatan Harga); ---------


yang melakukan kesepakatan sebagaimana dimaksud adalah PT LRI, PT

SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT

ASLI, PT KSR, PT SBA, PT BN, PT YUNITA PERMAI, PT

INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA, PT AGN; -----------

5.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan dari Hiswana Migas DPC Bandung-

Sumedang, diketahui PT ASLI yaitu salah satu pihak yang turut

menandatangani surat kesepakatan harga sudah tidak melakukan kegiatan

usaha penjualan LPG karena entitas perusahaan tersebut sudah tidak ada.

Kuota LPG PT ASLI diambil oleh PT Al Yamin (vide bukti B8); -------------

5.1.7 Bahwa berdasarkan keterangan PT Al Yamin diketahui bahwa PT ASLI

tidak melakukan kegiatan usaha distribusi LPG kemasan tabung isi 12 Kg

dan 50 Kg karena kuota telah diambil oleh PT Al Yamin. Pengambilalihan

kuota atas dasar pertemuan antara PT Al Yamin, PT ASLI dan Pertamina

Cabang Bandung. Pengambilalihan kuota dilakukan pada tahun 2011 (vide

bukti B6); --------------------------------------------------------------------------------

5.1.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Sidomulyo Rotua, PT Yunita

Permai telah melebur dengan PT Sidomulya Rotua, sehingga entitas PT

Yunita Permai sudah tidak ada (vide bukti B6); -----------------------------------

5.1.9 Bahwa objek kesepakatan adalah tentang harga jual LPG tabung isi 12 Kg,

tabung isi 50 Kg dan penjualan menggunakan bulk LPG; -----------------------

5.1.10 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pasar Produk dan Pasar

Geografis dalam perkara a quo adalah : --------------------------------------------

5.1.10.1 Pasar Produk; ---------------------------------------------------------------

5.1.10.1.1 Bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah

campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang


S A L I N A N

berasal dari gas alam. Dengan menambah tekanan

dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair.

Komponennya didominasi propana (C3H8)

dan butana (C4H10). LPG juga mengandung

hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil,

misalnya etana (C2H6) dan pentana (C5H12); ---------

5.1.10.1.2 Bahwa dalam kondisi atmosfer, LPG akan berbentuk

gas. Volume LPG dalam bentuk cair lebih kecil

dibandingkan dalam bentuk gas untuk berat yang

sama. Karena itu LPG dipasarkan dalam bentuk cair

dalam tabung-tabung logam bertekanan. Untuk

memungkinkan terjadinya ekspansi panas (thermal

expansion) dari cairan yang dikandungnya, tabung

LPG tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85%

dari kapasitasnya. Rasio antara volume gas bila

menguap dengan gas dalam keadaan cair bervariasi

tergantung komposisi, tekanan dan temperatur, tetapi

biasanya sekitar 250:1; -------------------------------------

5.1.10.1.3 Bahwa tekanan di mana LPG berbentuk cair,

dinamakan tekanan uap-nya, juga bervariasi

tergantung komposisi dan temperatur; sebagai

contoh, dibutuhkan tekanan sekitar 220 kPa (2.2 bar)

bagi butana murni pada 20°C (68 °F) agar mencair,

dan sekitar 2.2 MPa (22 bar) bagi propana murni

pada 55°C (131 °F); ----------------------------------------

5.1.10.1.4 Bahwa sifat LPG terutama adalah sebagai berikut : ---

1) Cairan dan gasnya sangat mudah terbakar; --------

2) Gas tidak beracun, tidak berwarna dan biasanya

berbau menyengat; ------------------------------------

3) Gas dikirimkan sebagai cairan yang bertekanan

di dalam tangki atau silinder; ------------------------

4) Cairan dapat menguap jika dilepas dan

menyebar dengan cepat; ------------------------------

5) Gas ini lebih berat dibanding udara sehingga

akan banyak menempati daerah yang rendah.-----

5.1.10.1.5 Bahwa di Indonesia, LPG digunakan terutama

sebagai bahan bakar untuk memasak. Konsumen


S A L I N A N

LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan

komersial (restoran, hotel) hingga industri. Di

kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan

bakar pada industri makanan, keramik, gelas serta

bahan bakar forklift. Selain itu, LPG juga dapat

digunakan sebagai bahan baku pada industri aerosol

serta refrigerant ramah lingkungan; ----------------------

5.1.10.1.6 Bahwa LPG dikenalkan oleh Pertamina dengan

merek LPG. Menurut spesifikasinya, LPG dibagi

menjadi tiga jenis yaitu LPG campuran, LPG

propana dan LPG butana. Spesifikasi masing-masing

LPG tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal

Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990.

LPG yang dipasarkan Pertamina adalah LPG

campuran; ----------------------------------------------------

5.1.10.1.7 Bahwa produk LPG diklasifikasikan menjadi 3

macam yang didasarkan oleh perbedaan ukuran

kemasan, yaitu LPG 12 Kg, 50 Kg dan Bulk; -----------

5.1.10.1.8 Bahwa dengan demikian, pasar produk pada

penyelidikan ini adalah LPG kemasan tabung isi 12

Kg, kemasan tabung isi 50 Kg dan bulk LPG. ----------

5.1.10.2 Pasar Geografis; ------------------------------------------------------------

5.1.10.2.1 Bahwa analisis pasar geografis bertujuan untuk

menjelaskan di area mana saja produk yang

didefinisikan saling bersaing satu sama lain; ----------

5.1.10.2.2 Bahwa pasar geografis pada penyelidikan ini

ditentukan berdasarkan wilayah penyaluran/

pemasaran Elpiji kemasan tabung 12 Kg, 50 Kg dan

bulk yang dilakukan oleh Agen Elpiji yang meliputi

wilayah Bandung dan Sumedang, Jawa Barat; --------

5.1.10.2.3 Bahwa dengan demikian pasar geografis dalam

penyelidikan ini mencakup wilayah geografis

Bandung dan Sumedang, Jawa Barat. -------------------

5.1.10.3 Waktu; -----------------------------------------------------------------------

5.1.10.3.1 Bahwa Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG



S A L I N A N

Sumedang ditandatangani pada Hari Selasa tanggal

21 Juni 2011. Pada saat kesepakatan tersebut

ditandatangani tingkat harga jual LPG kemasan

tabung 12 Kg, 50 Kg dan bulk mengacu kepada Surat

Pertamina No. 205/13130/2009-S8 tanggal 09

Oktober 2009. Harga jual LPG kemasan tabung 12

Kg, 50 Kg dan bulk mengalami perubahan pada

tanggal 16 Desember 2013 dengan dikeluarkannya

Surat Domestic Gas Region Manager III PT

Pertamina (Persero) No. 4006/F13450/2013-S3

tertanggal 13 Desember 2013. Pada pokoknya surat

tersebut menyampaikan adanya penyesuaian harga

jual LPG 12 Kg dan 50 Kg yang berlaku untuk

penyerahan terhitung mulai tanggal 16 Desember

2013 sampai dengan 15 Maret 2014;--------------------

5.1.10.3.2 Bahwa dengan demikian kurun waktu terjadinya

kesepakatan bersama harga jual LPG yang dilakukan

oleh Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang adalah tanggal 21 Juni 2011

sampai dengan 15 Desember 2013. ---------------------

5.1.11 Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan penyelidikan ini adalah produk

LPG kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg dan penjualan

menggunakan bulk LPG dengan wilayah pemasaran di Bandung Sumedang

kurun waktu 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013. -----------------

5.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

Terlapor IX, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XVI tidak memberikan

penjelasan terkait Pasar Bersangkutan;--------------------------------------------------------

5.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V tidak memberikan penjelasan terkait Pasar

Bersangkutan; -------------------------------------------------------------------------------------

5.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI tidak memberikan penjelasan terkait

Pasar Bersangkutan; ------------------------------------------------------------------------------

5.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VII tidak memberikan penjelasan terkait


5.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VIII tidak memberikan penjelasan terkait



S A L I N A N

5.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor X tidak memberikan penjelasan terkait Pasar

Bersangkutan; -------------------------------------------------------------------------------------

5.8 Bahwa Terlapor XI tidak menyerahkan kesimpulan; ---------------------------------------

5.9 Bahwa Terlapor XII tidak menyerahkan kesimpulan; --------------------------------------

5.10 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor XV tidak memberikan penjelasan terkait


5.11 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor XVII tidak memberikan penjelasan terkait


5.12 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang menyatakan bahwa

meskipun PT ASLI dan PT Yunita Permai ikut menandatangani Surat Kesepakatan

Harga 21 Juni 2011 namun PT ASLI sudah tidak melakukan kegiatan usaha

penjualan LPG karena entitas perusahaan tersebut sudah tidak ada. Kuota LPG PT

ASLI diambil alih oleh PT Al Yamin dan tidak lagi menjual LPG tabung ukuran 12

Kg. Mengenai PT Yunita Permai yang telah melebur dengan PT Sidomulya Rotua,

entitas PT Yunita Permai pun sudah tidak ada sehingga tidak dimasukkan sebagai

Terlapor dalam perkara a quo sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.1.6 sampai

dengan 5.1.8 di atas; -----------------------------------------------------------------------------

5.13 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan, pasar bersangkutan

spesifik pada LPG ukuran 12 Kg, karena tidak semua Terlapor menjual LPG ukuran

50 Kg dan bulk; -----------------------------------------------------------------------------------

5.14 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pernyataan Investigator yang

menyatakan bahwa kurun waktu terjadinya kesepakatan harga dalam perkara a quo

terhitung sejak adanya Surat Kesepakatan Harga 21 Juni 2011 sampai dengan tahun

2013 sebagaimana diuraikan pada butir 5.1.10.3; -------------------------------------------

5.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah

Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 12 Kg di Wilayah Bandung dan

Sumedang pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013. --------------------------

6. Tentang Perjanjian -------------------------------------------------------------------------------------

6.1 Tentang Definisi Perjanjian ---------------------------------------------------------------------

6.1.1 Bahwa salah satu tugas KPPU sebagaimana ketentuan yang diatur dalam

Pasal 35 huruf a UU No. 5/1999 adalah melakukan penilaian terhadap

perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai

dengan Pasal 16. Adapun kewenangan yang diberikan oleh UU No. 5/1999

terkait tugas tersebut diatur didalam Pasal 36 UU No. 5/1999; ----------------

6.1.2 Bahwa secara substansial, UU No.5/1999 terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni:

Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang dan Posisi dominan; -------


S A L I N A N

6.1.3 Bahwa, Pasal dugaan pelanggaran dalam Perkara a quo termasuk dalam

perjanjian yang dilarang, yakni Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 yang

berbunyi: ---------------------------------------------------------------------------------

Pasal 5 -----------------------------------------------------------------------------------

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa

yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar

bersangkutan yang sama. ---------------------------------------------------------

6.1.4 Bahwa dalam Buku III KUH Perdata berjudul “Perihal Perikatan”

(Verbintenis), yang mempunyai arti lebih luas dari perkataan perjanjian.

Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber yang

lainnya yang juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk

melaksanakan sesuatu. Mengenai persetujuan/perjanjian itu sendiri diatur

dalam Pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi: Persetujuan adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang atau lebih. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, cet. 8 (Jakarta:

Pradnya Paramita, 1983), Pasal 1313); ----------------------------------------------

6.1.5 Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak merumuskan apa itu

suatu perikatan. Oleh karenanya doktrin berusaha merumuskan apa yang

dimaksud dengan perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua

orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menutut

sesuatu hal (prestasi) dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan

tersebut. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan

salah satu sumber dari perikatan; ----------------------------------------------------

6.1.6 Bahwa suatu prestasi dalam suatu perikatan menurut Pasal 1234 KUH

Perdata dapat berupa 3 macam. Pertama kewajiban untuk memberikan

sesuatu. Kedua, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan ketiga kewajiban

untuk tidak berbuat sesuatu. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio,

cet.8 (Jakarta:Pradnya Paramita, 1983), Pasal 1234);-----------------------------

6.1.7 Bahwa terhadap rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa

pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya

dikemukakan oleh R.Subekti, yang memberi pengertian perjanjian, sebagai

berikut: Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal (Subekti R., Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987); ----


S A L I N A N

6.1.8 Bahwa dari pengertian yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan,

bahwa perjanjian dapat menimbulkan atau melahirkan perikatan, yaitu

hubungan hukum diantara dua pihak yang yang menimbulkan hak pada satu

pihak dan kewajiban para pihak yang lainnya atas suatu prestasi

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata, berbunyi : Tiap

tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-

undang. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),

diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, cet. 8 (Jakarta: Pradnya

Paramita, 1983), Pasal 1233); --------------------------------------------------------

6.1.9 Bahwa dalam sistem hukum perjanjian, dianut sistem terbuka

(konsensualitas), artinya para pihak mempunyai kebebasan yang sebesar-

besarnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja,

asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini dapat kita

lihat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan bahwa

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang

bagi mereka yang membuatnya. (Gunawan Widjaja, Waralaba (Jakarta: PT

Rajagrafindo Persada, 2003); ---------------------------------------------------------

6.1.10 Bahwa Perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi Pasal 1320

KUHPerdata, dalam hal ini ada empat persyaratan, yaitu : ----------------------

6.1.10.1 Adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya,

artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus

bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan

tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan; ----------

6.1.10.2 Kecakapan untuk membuat perjanjian, mengenai kecakapan

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang cakap

melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang

dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan

orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian

yakni Orang yang belum dewasa (sebagaimana diatur dalam

Pasal 330 KUHPerdata dan Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun

1974) dan mereka yang berada di bawah pengampuan; -------------

6.1.10.3 Sesuatu hal tertentu atau objek tertentu, hal ini maksudnya adalah

bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;

dan ---------------------------------------------------------------------------

6.1.10.4 Adanya suatu sebab (causa) yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu

perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan

dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. (Subekti R.,


S A L I N A N

Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 1987). Dua syarat

yang pertama (Nomor 1 dan 2) dinamakan syarat subjektif,

karena menyangkut orang-orang atau subjek yang mengadakan

perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir (Nomor 3 dan 4)

dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek perjanjian itu

sendiri. -----------------------------------------------------------------------

6.1.11 Bahwa perbedaan antara syarat subjektif dan objektif, adalah bahwa syarat

subjektif apabila tidak dipenuhi maka perjanjan itu dapat dibatalkan

(vernietigbar). Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka

perjanjian batal demi hukum (nietig van rechtswege), perjanjian tersebut

sejak semula dianggap batal dan hakim berkuasa untuk menyatakan

pembatalan itu meskipun tidak ada permintaan dari pihak lain; ----------------

6.1.12 Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus apa

yang dimaksud dengan perjanjian dalam UU ini. Menurut Pasal 1 ayat (7)

UU No.5 Tahun 1999, perjanjian didefinisikan sebagai: “Suatu perbuatan

satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau

lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak

tertulis.” (UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta: KPPU RI, 2008) Pasal 1 ayat (7);

6.1.13 Bahwa dengan adanya definisi perjanjian yang dirumuskan oleh UU No.

5/1999, dapat diketahui bahwa UU No. 5/1999 merumuskan bahwa

perjanjian dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, kedua-duanya

diakui atau digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha.

6.2 Tentang Perjanjian Penetapan Harga (Surat Kesepakatan Harga 21 Juni 2011)

6.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan: -----

6.2.1.1 Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 telah dilakukan kesepakatan

bersama mengenai harga jual LPG kepada pelanggan LPG

diwilayah Bandung dan Sumedang, Jawa Barat oleh anggota

Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang

(selanjutnya disebut Surat Kesepakatan Harga) (vide bukti C1); ---

6.2.1.2 Bahwa anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang yang melakukan kesepakatan sebagaimana dimaksud

dalam angka 1.1 di atas adalah PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT

AJP, PT TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT ASLI, PT

KSR, PT SBA, PT BN, PT YUNITA PERMAI, PT

INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA, PT

AGN; ------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

6.2.1.3 Bahwa objek kesepakatan adalah tentang harga jual LPG tabung

isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan bulk

LPG; -------------------------------------------------------------------------

6.2.1.4 Bahwa harga yang disepakati untuk tabung isi 12 Kg adalah Rp.

70.200,- per tabung untuk ex Gudang Agen; --------------------------


71.200,- per tabung untuk franco sub agen/Penyalur/Toko/Sales

Point; ------------------------------------------------------------------------


73.200,- per tabung untuk pengiriman langsung oleh agen untuk

konsumen akhir dan pengguna perantara (Industri/Hotel/Rumah

Sakit); ------------------------------------------------------------------------


367.750,- per tabung untuk eks Gudang Agen; -----------------------


375.000,- per tabung untuk franco sub agen/Penyalur/Toko/Sales

Point; ------------------------------------------------------------------------

6.2.1.9 Bahwa harga yang disepakati untuk penjualan menggunakan bulk

LPG adalah Rp. 10.250,- per kilogram untuk franco pengguna

perantara (Industri/Hotel/Rumah Sakit) untuk wilayah Bandung-

Sumedang; ------------------------------------------------------------------

6.2.1.10 Bahwa dalam kesepakatan ini selain penetapan harga juga

disetujui tentang larangan untuk memberikan discount/potongan

harga dari harga kesepakatan; -------------------------------------------

6.2.1.11 Bahwa dalam surat kesepakatan disepakati larangan untuk

mengambil alih pelanggan yang telah dibina oleh agen lain; -------

6.2.1.12 Bahwa berdasarkan keterangannya, stempel perusahaan PT LRI,

PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR

PGN, PT KSR, PT SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO, PT LAI,

PT SIB, PT GBU, PT GPA dan PT AGN yang digunakan dalam

Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Anggota Bidang

LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang tanggal 21 Juni

2011 adalah benar milik PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT

TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR PGN, PT KSR, PT SBA, PT

BN, PT INAHOVTRACO, PT LAI, PT SIB, PT GBU, PT GPA

dan PT AGN; ---------------------------------------------------------------


S A L I N A N

6.2.1.13 Bahwa latar belakang dibuatnya surat kesepakatan tersebut

adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, kenaikan Upah

Minimum Regional, kurangnya margin keuntungan dan

keinginan untuk menaikkan tarif transportasi penjualan LPG

sebagaimana disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor

III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor

VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XII, Terlapor XIII,

Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI dan Terlapor XVII; ----

6.2.1.14 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terlapor

dalam Pemeriksaan, didapatkan fakta adanya rapat-rapat dan/atau

pertemuan-pertemuan yang digelar oleh Hiswana Migas dan

dihadiri oleh anggota Hiswana Migas, sebelum penyusunan dan

penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan Harga; -------------

6.2.1.15 Bahwa rapat-rapat dan/atau pertemuan-pertemuan tersebut

digelar setidak-tidaknya pada kurun awal 2011 dengan lokasi

rapat/pertemuan diantaranya di Bumi Sawunggaling, Cibeunying,

Riung Panyileukan, D’risol, kantor Hiswana Migas dan lokasi

lainnya diseputaran wilayah Bandung dan sekitarnya; ---------------

6.2.1.16 Bahwa rapat/pertemuan tersebut menurut keterangan Saksi-saksi

dan Para Terlapor dipimpin oleh Ketua Bidang LPG 12 Kg

Hiswana Migas DPC Bandung dan/atau oleh Sdri. Tetty Silviaty

jika Ketua Bidang berhalangan memimpin rapat/pertemuan; -------

6.2.1.17 Bahwa Para Terlapor menandatangani dan membubuhkan

stampel perusahaan masing-masing pada Surat Kesepakatan

Harga tersebut; -------------------------------------------------------------

6.2.1.18 Bahwa sifat Perjanjian kesepakatan penetapan harga yang

ditandatangani Direksi atau staf yang ditunjuk dan dibubuhi

stempel resmi Perusahaan mempunyai sifat mengikat; --------------

6.2.1.19 Bahwa berdasarkan fakta Pemeriksaan berupa keterangan Saksi-

saksi, para Terlapor serta dokumen, maka dapat disimpulkan jika

para Terlapor yang merupakan anggota Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang benar melakukan atau membuat Perjanjian

Kesepakatan Penetapan Harga jual LPG yang bertujuan untuk

secara bersama menetapkan harga jual LPG pada Pasar

Bersangkutan. --------------------------------------------------------------


S A L I N A N

6.2.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor

IV, Terlapor IX, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XVI tidak

memberikan penjelasan terkait Perjanjian Penetapan Harga (Surat

Kesepakatan Harga 21 Juni 2011); --------------------------------------------------

6.2.2.1 Bahwa sebagaimana yang telah terungkap di Pemeriksaan

Lanjutan KPPU ditemukan fakta-fakta bahwa terdapat 2 (dua)

jenis yang melatar belakangi adanya Kesepakatan Usulan

kenaikan Harga atau Biaya Transport, yaitu: -------------------------

6.2.2.1.1 Adanya Persaingan “banting-membanting”

harga/Predatory Pricing sesama Agen Gas Elpiji

dalam merebut sales point yang telah menjadi binaan

salah satu agen; ---------------------------------------------

6.2.2.1.2 Adanya inflasi/Kenaikkan Upah Minimum Karyawan,

kenaikkan biaya spare part, dan operasional

kendaraan. ---------------------------------------------------

6.2.2.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari seluruh Terlapor bahkan dari

Terlapor XVII pun mengatakan dalam persidangan dan semuanya

menyatakan banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan Para

Agen baik sebelum atau sesudah 21 Juni 2009 dibicarakan atau

dibahas beberapa hal yaitu adanya bantingan-bantingan harga

jual LPG dengan menjual harga di bawah dan di atas harga yang

di tetapkan Pertamina, adanya ambil alih Sales Point/Sub

Agen/Pangkalan oleh agen lain, adanya kekurangan margin yang

diperoleh para agen; ------------------------------------------------------

6.2.2.3 Bahwa pertemuan-pertemuan merupakan itikad baik dari para

agen untuk menemukan solusi atau menyelesaikan permasalahan

tersebut yang ingin direalisasikan agar menjadi pegangan dari

para agen setelah di usulkan (vide keterangan Para Terlapor) dan

mendapat persetujuan dari pihak Pertamina sebagai regulator

dalam menentukan harga; ------------------------------------------------

6.2.2.4 Bahwa, berangkat dari keinginan para agen agar menemukan

solusi maka para agen secara bersama-sama menentukan

beberapa point yang kemudian dituangkan dalam Surat

Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Tanggal 21 Juni 2009

dengan maksud agar diajukan ke Pertamina, yang selanjutnya

setelah ditandatangani para agen maka akan diserahkan kepada

DPC Hiswana Migas Bandung-Sumedang selanjutnya DPD dan


S A L I N A N

DPP agar di ajukan ke Pertamina. Dimasukan nama Sdr. Dwi

Manoveri dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut

dimaksudkan merupakan bentuk dukungan atau persetujuan awal

yang diketahui oleh Pertamina; -----------------------------------------

6.2.2.5 Para agen merupakan orang yang awam dalam pengertian

hukum, sehingga niat baik tersebut yang dituangkan dalam Surat

Kesepakatan Bersama dipandang berbeda oleh pihak lain yang

membaca dan berujung pada diperiksanya Para Terlapor oleh

KPPU; -----------------------------------------------------------------------

6.2.2.6 Bahwa dalam kesaksian Kepala Bidang 12 Kg bahwa telah

disampaikan secara lisan kepada Sdr. Dwi Manoveri dan Sdr.

Dwi Manoveri tidak dapat memberi persetujuan sehingga usulan

tidak pernah diajukan dan kembali berujung bahwa para agen

kembali tidak dapat menemukan solusi;-------------------------------

6.2.2.7 Bahwa dengan tidak ditandatangani atau persetujuan dari Sdr.

Dwi Manoveri, maka Kepala Bidang 12 Kg dan para agen

beranggapan usulan tersebut tidak berhasil diajukan dan para

agen tidak menjadikan Surat Kesepakatan Bersama tersebut

sebagai acuan harga dalam menjual gas. Hal ini dibuktikan dari

Para Terlapor dimana menjual dengan harga yang berbeda-beda

atau tidak sesuai dengan harga yang ada pada Surat Kesepakatan

Bersama tersebut, bahkan beberapa Terlapor sebelum terjadi

Kesepakatan Bersama telah menjual dengan menaikan harga

sebesar Rp. 1.000,-. --------------------------------------------------------

6.2.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan: ------

6.2.3.1 Bahwa Terlapor V menyatakan memang telah menandatangani

surat kesepakatan tanggal 21 Juni 2011 bersama yang di tanda

tangani dan dicap perusahaan, dimana Terlapor V mengetahui

kesepakatan tersebut hanya Surat Usulan Pengajuan untuk

meminta ijin pada Pertamina agar Para Terlapor bisa menambah

ongkos kirim kepada Sales Point/Konsumen; -------------------------

6.2.3.2 Bahwa hal tersebut karena tidak adanya pengetahuan dan

kurangnya pemahaman akan wawasan tentang UU No. 5/1999.

Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi untuk dapat

memaafkan dan memberi ampunan kepada Terlapor V atas yang

telah Terlapor V lakukan. Terlapor V sangat menyesali kejadian


S A L I N A N

tersebut serta dengan amat sangat berharap agar Majelis Komisi

berkenan mengabulkan permintaan maaf ini. -------------------------

6.2.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI pada pokoknya menyatakan : ----

6.2.4.1 Bahwa Terlapor VI mengakui telah mendatangani kesepakatan

bersama harga jual LPG Anggota Bidang Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang yang dibuat pada hari Selasa, 21 Juni 2011

namun tidak mengerti bahwa kesepakatan tersebut melanggar UU

No. 5/1999 Pasal 5 ayat (1). Tidak ada niat sedikit pun dari

Terlapor VI untuk berbuat demikian dan tidak ada unsur

kesengajaan. Terlapor VI sangat menyesal telah ikut

menandatangani surat kesepakatan tersebut; -------------------------

6.2.4.2 Bahwa niat Para Terlapor pada saat membuat kesepakatan

tersebut adalah sebagai tambahan ongkos angkut untuk menutupi

kenaikan harga yang terjadi setiap tahun terutama untuk

operasional antara lain; suku cadang kendaraan, UMR (Upah

Minimum Regional) sopir & kernet dan lain-lain; -------------------

6.2.4.3 Bahwa Terlapor VI tidak menerima salinan kesepakatan tersebut

karena sepengetahuan Terlapor VI, pihak Hiswana Migas DPC

Bandung Sumedang tidak mengedarkannya. Oleh karena itu

harga isi LPG 12 Kg dan 50 Kg yang kami jual tidak mengacu

kepada kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut baru kami

terima ketika pihak Investigator menyampaikan bahwa ada

pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Anggota

Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang Agen LPG 12 Kg, 50

Kg dan Bulk; ----------------------------------------------------------------

6.2.4.4 Bahwa Kesepakatan dibuat untuk dimintakan persetujuan kepada

Pertamina selaku principal LPG 12 Kg, 50 Kg & Bulk. Ketika

kesepakatan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Pertamina

maka menjadi gugur dengan sendirinya sehingga fotocopy berkas

kesepakatan tersebut tidak diterima oleh Para Terlapor kecuali

Terlapor I dan Terlapor X. -----------------------------------------------

6.2.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VII tidak menyerahkan kesimpulan;

6.2.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VIII pada pokoknya menyatakan : --

6.2.6.1 Bahwa Terlapor VIII mengakui ikut menandatangani Surat

Kesepakatan 21 Juni 2011 bersama-sama dengan Terlapor

lainnya; ----------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

6.2.6.2 Bahwa sebelum Terlapor VIII menanda tangani kesepakatan

terlebih dahulu dibicarakan bersama Anggota Hiswana Migas

lainnya mengenai biaya atau ongkos angkut dari Gudang Agen

ke Sales Point/Pangkalan atau ke Toko sebesar Rp.2000,- per

tabung ongkos dari Gudang Agen ke konsumen end user atau

door to door Rp.3000,-/tabung sedang harga LPG tetap sesuai

ketentuan Pertamina yaitu untuk kemasan 12 Kg sebesar

Rp.70.200; ------------------------------------------------------------------

6.2.6.3 Bahwa kesepakatan dibuat bukan untuk mencari keuntungan

melainkan sekedar pengganti biaya transport dan pemeliharaan

kendaraan. Namun dalam redaksional kesepakatan tanggal 21

Juni 2011 bukan mengenai biaya ongkos angkut tetapi mengenai

harga jual sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pertamina

yang berlaku pada saat itu. -----------------------------------------------

6.2.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor X tidak memberikan penjelasan

terkait Perjanjian Penetapan Harga (Surat Kesepakatan Harga 21 Juni

2011); ------------------------------------------------------------------------------------

6.2.8 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor XI tidak menyerahkan kesimpulan; -

6.2.9 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor XII tidak menyerahkan kesimpulan;

6.2.10 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor XV pada pokoknya menyatakan: ----

6.2.10.1 Bahwa Terlapor XV ikut menandatangani surat kesepakatan

tersebut semata karena tidak tahu bahwa apapun alasannya,

Kesepakatan seperti dimaksud di atas adalah dilarang karena

melanggar Undang-Undang. Terlapor XV ikut menandatangani

karena agen lain yang jauh lebih besar, jauh lebih senior, puluhan

tahun lebih dulu eksis, serta agen milik dan dipimpin Sarjana

Hukum yang berprofesi sebagai Lawyer dan Penasehat Hukum

pun ikut menandatanganinya, maka dengan tidak sedikitpun ada

keraguan pada saat itu Terlapor XV ikut menandatangani; --------

6.2.10.2 Bahwa Terlapor XV memohon pengampunan dari Majelis

Komisi dan dapat dibebaskan dari sanksi-sanksi. --------------------

6.2.11 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor XVII pada pokoknya menyatakan : -

6.2.11.1 Bahwa pada akhir bulan Juni 2011, Terlapor XVII diundang oleh

Hiswana Migas untuk mengikuti rapat bertempat di Saung

Galing. Pada saat sebelum hadirnya pihak PT Pertamina, yaitu

Sdr. Dwi Manoveri, selaku Sales Area Manager (SAM) dan Sdr.

Endra selaku Sales Representative (SR), kami mendapatkan


S A L I N A N

penjelasan tentang Aturan/Tata Niaga Distribusi LPG NPSO dan

yang mendominasi pembicaraan dari Sdr. Candra Irawan

(Terlapor I) dan diberikannya 1 (satu) lembar surat Pertamina

No. 1473/E23600/2004-S3 tertanggal 12 Juli 2004 (vide bukti

T74) dan menekankan hal yang salah satunya tercantum dalam

point 3 (tiga) surat tersebut yaitu mengenai ‘tidak diperkenankan

mengambil alih konsumen yang sudah menjadi binaan agen lain’

(sesuai perjanjian keagenan); -------------------------------------------

6.2.11.2 Bahwa Terlapor XVII menolak usulan tersebut, karena

bertentangan dengan UU 5/1999, namun disampaikan oleh Sdr.

Candra (Terlapor I) bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan

sebelum Terlapor XVII bergabung dan hanya untuk internal tidak

diekspose keluar. Sebelum berakhirnya pertemuan, Sdr. Dwi

Manoveri mengatakan “jangan membuat kesepakatan yang

melanggar hukum”;-------------------------------------------------------

6.2.11.3 Bahwa dalam pertemuan berikutnya di Riung Panyileukan,

Terlapor I kembali mengusulkan tentang perlunya kesepakatan

harga dan hanya Terlapor XVII saja tidak setuju lalu

memutuskan untuk tidak mengikuti rapat lebih lanjut dan keluar

dari ruang rapat; -----------------------------------------------------------

6.2.11.4 Bahwa pertemuan selanjutnya dilakukan di Hiswana Migas pada

tanggal 26 Juli 2011, Terlapor XVII diundang kembali dimana

menurut keterangan Teralapor XIII tercatat di Sekretariat dengan

agenda Penandatanganan Kesepakatan; -------------------------------

6.2.11.5 Bahwa pada sekitar akhir bulan Agustus/awal September, Sdr.

Memet (staf Hiswana Migas) menyatakan kepada staf Terlapor

XVII yaitu Sdri. Leha bahwa semua agen sudah menandatangani

surat kesepakatan dan hanya Terlapor XVII yang belum

menandatangani; ----------------------------------------------------------

6.2.11.6 Bahwa oleh karena adanya kepentingan Terlapor XVII dalam hal

pengurusan tagihan jasa angkut/transport fee LPG 3 Kg yang

oleh Pertamina diharuskan dilakukan melalui Hiswana Migas,

maka Terlapor XVII pada akhirnya ikut menandatangani surat

kesepakatan harga tersebut. ---------------------------------------------

6.2.12 Bahwa Majelis Komisi menilai “penambahan biaya angkut” yang

disampaikan para Terlapor bukan alasan yang tepat mengingat biaya

tersebut adalah merupakan salah satu komponen pembentuk harga; -----


S A L I N A N

6.2.13 Bahwa Majelis Komisi menilai kesepakatan harga diantara para Terlapor

merupakan harga yang harus dibayar oleh konsumen, tidak terpisah antara

harga LPG dengan biaya transport sebagaimana dimaksud oleh para

Terlapor, sehingga konsumen membayar dalam bentuk satu kesatuan

berupa harga beli sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para Terlapor

dengan judul “Kesepakatan Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG Hiswana

Migas DPC Bandung Sumedang”; ------------------------------------------------

6.2.14 Bahwa Majelis Komisi menilai formula pembentukan harga yaitu P (Price)

= C (Cost) + M (Margin/Keuntungan). Dimana salah satu unsur dari cost

adalah biaya transportasi; ----------------------------------------------------------

6.2.15 Bahwa Majelis Komisi menilai pernyataan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor

III, Terlapor IV, Terlapor IX, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV

dan Terlapor XVI yang menyatakan bahwa surat yang ditandatangani para

Terlapor adalah merupakan usulan kepada Pertamina terbantahkan dengan

fakta persidangan dimana tidak ada dokumen yang dapat membuktikan

adanya suatu usulan terhadap pihak Pertamina; ------------------------------

6.2.16 Bahwa Majelis Komisi menilai jika bentuknya berupa usulan penambahan

biaya transport, maka Pertamina tidak perlu dimasukkan sebagai pihak

yang turut serta mengetahui dan diminta untuk menandatangani

sebagaimana tertulis dalam surat kesepakatan harga; -----------------------------

6.2.17 Bahwa Majelis Komisi menilai, jika bentuknya berupa usulan maka perlu

dilengkapi dengan surat pengantar berupa surat permohonan usulan

penambahan biaya transport ke Pertamina, bukan berupa Kesepakatan

Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang (vide bukti C1); -----------------------------------------------------------

6.2.18 Bahwa Majelis Komisi menilai pernyataan Terlapor VIII, Terlapor XV dan

Terlapor XVII yang mengakui benar terjadi kesepakatan harga diantara para

Terlapor dengan melalui beberapa proses pertemuan/perundingan yang

bertempat di Bumi Saung Galing, Riung Panyileukan, Cibeunying, D’palm

dan Kantor Hiswana Migas. Tindakan para Terlapor yang telah

menandatangani Surat Kesepakatan Harga dengan penuh kesadaran dan

tanpa adanya paksaan sudah merupakan bentuk perjanjian (vide bukti B26,

B32, B23); -------------------------------------------------------------------------------

6.2.19 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perjanjian penetapan harga (price

fixing agreement) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para

pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setingi-


S A L I N A N

tingginya (Andi Fahmi Lubis, dkk., Hukum Persaingan usaha antara teks

dan konteks: KPPU RI, Jakarta, 2009); ---------------------------------------------

6.2.20 Bahwa Majelis Komisi berpendapat penetapan harga yang dilakukan di

antara pelaku usaha (produsen atau penjual), akan meniadakan persaingan

dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian

dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh

pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual (Andi

Fahmi Lubis, dkk., Hukum Persaingan usaha antara teks dan konteks:

KPPU RI, Jakarta, 2009); -------------------------------------------------------------

6.2.21 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam perkara a quo, telah terjadi

kesepakatan di antara para Terlapor yang mengikatkan dirinya, artinya

bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut telah bersepakat

atau setuju mengenai perjanjian kesepakatan harga tersebut tanpa adanya

paksaan, kekhilafan dan penipuan. --------------------------------------------------

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999; ----------------------------------

7.1 Menimbang bahwa Pasal 5 ayat(1) UU No. 5/1999 berbunyi sebagai berikut: ---------

“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya

untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh

konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” -----------------------

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-

unsur sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------

7.3 Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing; --------------------------------------------

7.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No.

5/1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; --------------------------------------------

7.3.2 Bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing

dalam perkara a quo adalah Terlapor I (PT Limas Raga Inti), Terlapor II

(PT Surya Buana Rahayu), Terlapor III (PT Sumber Kerang Indah),

Terlapor IV (PT Adigas Jaya Pratama), Terlapor V (PT Tirta Ganggatama),

Terlapor VI (PT Arias Mas), Terlapor VII (Pusat Koperasi Pegawai

Negeri), Terlapor VIII (Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas

Nasonal (KOPKAR PGN), Terlapor IX (PT Kurnia Sari Rahayu), Terlapor

X (PT Sinarbakti Abadigas), Terlapor XI (PT Baragas Nasional), Terlapor


S A L I N A N

XII (PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (INAHOVTRACO),

Terlapor XIII (PT Lembang Abadi Indah), Terlapor XIV (PT Sawitto Indah

Berkah), Terlapor XV (PT Guna Bumi Utama), Terlapor XVI (PT Griya

Putra Anugrah) dan Terlapor XVII (PT Api Gas Nasional) sebagaimana

dimaksud pada butir 1 Bagian Tentang Hukum di atas; --------------------------

7.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing

terpenuhi. -------------------------------------------------------------------------------

7.4 Unsur Perjanjian; ---------------------------------------------------------------------------------

7.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999, definisi perjanjian

adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri

terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik

tertulis maupun tidak tertulis; --------------------------------------------------------

7.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam perkara a quo bukan

merupakan perjanjian yang dibuat dalam usaha patungan atau suatu

perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku; -----------------------

7.4.3 Bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian secara tertulis dalam

bentuk Surat Kesepakatan Harga tanggal 21 Juni 2011 sebagaimana telah

diuraikan pada butir 6 bagian Tentang Hukum di atas: ---------------------------

7.4.4 Bahwa dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi. ----------------------------

7.5 Unsur Menetapkan Harga atas suatu Barang dan/atau Jasa; -------------------------------

7.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 5/1999, yang dimaksud dengan

harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/atau jasa

sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan; --------------------


barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; ---------

7.5.3 Bahwa yang dimaksud dengan harga yang ditetapkan atas suatu barang dan

atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan dalam perkara

a quo adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 12 Kg di

Wilayah Bandung dan Sumedang pada kurun waktu tahun 2011 sampai

dengan 2013 sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.2.3 Bagian Tentang

Hukum di atas; --------------------------------------------------------------------------

7.5.4 Bahwa dengan demikian unsur menetapkan harga atas suatu barang

dan/atau jasa, terpenuhi.--------------------------------------------------------------

7.6 Unsur Pasar Bersangkutan; ---------------------------------------------------------------------


S A L I N A N


pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang

sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan jasa tersebut; -----------------

7.6.2 Bahwa pasar bersangkutan di dalam perkara a quo dapat dipenuhi oleh dua

faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan

definisi geografis. Pasar produk dalam perkara a quo adalah LPG tabung

ukuran 12 Kg dan pasar geografis dalam perkara a quo adalah mencakup

seluruh wilayah Bandung-Sumedang yang dipasarkan oleh Perusahaan

Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung

Sumedang;-------------------------------------------------------------------------------

7.6.3 Bahwa dengan demikian, pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah

Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 12 Kg di Wilayah Bandung

dan Sumedang pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013

sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 bagian Tentang Hukum di atas; ---

7.6.4 Bahwa dengan demikian unsur pasar bersangkutan, terpenuhi; ----------------

8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; --------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai

pada kesimpulan bahwa telah terbukti adanya perjanjian penetapan harga yang dilakukan

oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor

VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII,

Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI dan Terlapor XVII dengan cara membuat

Kesepakatan Bersama Harga LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung

Sumedang tanggal 21 Juni 2011. ------------------------------------------------------------------------

9. Tentang Rekomendasi ----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pertamina melalui Komisi, hal-hal

sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------

1) Melakukan evaluasi harga LPG secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat

inflasi, kenaikan UMR, fluktuasi harga BBM dan biaya transportasi; ------------------------

2) Membuat standarisasi perjanjian keagenan yang sama, secara khusus yang mengatur

mengenai larangan pengambilalihan pelanggan yang telah dibina oleh agen lain; ----------

3) Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap agen yang melanggar perjanjian

keagenan. -----------------------------------------------------------------------------------------------

10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------------------------------

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

10.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi

Terlapor yaitu: ----------------------------------------------------------------------------------

10.1.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI,

Terlapor IX, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan

Terlapor XVI tidak mengakui telah ikut dalam kesepakatan terkait harga

LPG tabung ukuran 12 Kg; ----------------------------------------------------------

10.1.2 Bahwa Terlapor XI (PT Baragas Nasional) tidak pernah hadir dan tidak

menyerahkan dokumen kepada Sidang Majelis Komisi. ------------------------

10.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor

yaitu: ---------------------------------------------------------------------------------------------

10.2.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,

Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X,

Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI,

dan Terlapor XVII telah bersikap baik dan kooperatif hadir selama proses

pemeriksaan; ---------------------------------------------------------------------------

10.2.2 Bahwa Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XV

dan Terlapor XVII mengakui telah ikut dalam kesepakatan terkait harga

LPG tabung ukuran 12 Kg. ----------------------------------------------------------

11. Tentang Perhitungan Denda; --------------------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi

memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------------

11.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999,

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap

pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -------------------------

11.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999,

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan

denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); ------------------------

11.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut

“Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha

untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan

dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan

pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar

lainnya; ---------------------------------------------------------------------------------------------

11.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda

dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan


S A L I N A N

kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi

besaran nilai dasar tersebut; ---------------------------------------------------------------------

11.5 Bahwa penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan total realisasi penjualan

periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dikalikan dengan Rp. 2.000,00

(eksesif profit); ------------------------------------------------------------------------------------

11.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran

tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana; -----------------

11.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan

tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar

akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen); -------------------------------------

11.8 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat

disampaikan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------

11.8.1 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor IX,

Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XVI dengan nilai

dasar denda ditambahkan hal memberatkan berupa penyangkalan sebesar

20% (dua puluh persen), dikurangi hal meringankan berupa sikap baik dan

kooperatif sebesar 10% (sepuluh persen); -----------------------------------------

11.8.2 Terlapor XI dengan nilai dasar denda ditambahkan hal memberatkan

berupa tidak hadir dalam proses persidangan sebesar 20% (dua puluh

persen), ditambahkan dengan hal memberatkan berupa tidak memberikan

dokumen sebesar 10% (sepuluh persen), ditambahkan dengan hal

memberatkan berupa penyangkalan sebesar 20% (dua puluh persen); --------

11.8.3 Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XV dan

Terlapor XVII dengan nilai dasar denda dikurangi hal meringankan berupa

sikap baik dan kooperatif sebesar 10% (sepuluh persen), dikurangi hal

meringankan berupa pengakuan sebesar 80% (delapan puluh persen). -------

12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta

dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,

Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI,

Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI dan Terlapor

XVII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------------------------------------------------------------


S A L I N A N

2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 10.904.174.600,00 (sepuluh

milyar sembilan ratus empat juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di

bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran

di Bidang Persaingan Usaha); -------------------------------------------------------------------------

3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 256.502.400,00 (dua ratus

lima puluh enam juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah) yang harus disetor ke

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------------------------------

4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 1.987.143.400,00 (satu milyar

sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus

rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------

5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 888.696.600,00 (delapan

ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus





6. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp. 94.398.800,00 (sembilan

puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang

harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di




7. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp. 1.790.247.800,00 (satu milyar

tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus






S A L I N A N

8. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp. 22.338.400,00 (dua puluh

dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang harus disetor ke





9. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp. 34.639.000,00 (tiga puluh

empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan

kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

Usaha); -----------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp. 1.122.979.000,00 (satu milyar

seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang





11. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp. 83.182.600,00 (delapan puluh

tiga juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang harus disetor ke





12. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp. 135.141.000,00 (seratus tiga

puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan

kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

Usaha); -----------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp. 125.450.600,00 (seratus dua

puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) yang harus disetor

ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan





S A L I N A N

14. Menghukum Terlapor XIII, membayar denda sebesar Rp. 522.007.200,00 (lima ratus

dua puluh dua juta tujuh ribu dua ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan

Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

15. Menghukum Terlapor XIV, membayar denda sebesar Rp. 1.100.184.800,00 (satu

milyar seratus juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang





16. Menghukum Terlapor XV, membayar denda sebesar Rp. 45.016.200,00 (empat puluh

lima juta enam belas ribu dua ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

17. Menghukum Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp. 874.365.800,00 (delapan

ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di




18. Menghukum Terlapor XVII, membayar denda sebesar Rp. 159.464.000,00 (seratus

lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang harus

disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di

Bidang Persaingan Usaha); ----------------------------------------------------------------------------

19. Memerintahkan Terlapor I sampai dengan Terlapor XVII melakukan pembayaran

denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). -----------------------------------------------------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari

Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

sebagai Ketua Majelis Komisi; Kamser Lumbanradja, M.B.A. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan,

M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh


S A L I N A N

Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr.

Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Anggota Majelis Komisi dan Dr. Syarkawi Rauf,

S.E., M.E., sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita,

S.H. dan Rumondang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Panitera,

Ttd.

Rosanna Sarita, S.H.

Ttd.

Rumondang Nainggolan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn.


P U T U S A N Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014...S A L I N A N P U T U S A N Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi

Documents