P U T U S A N Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2010 Komisi Pengawas … · 2010-12-23 · SALINAN P U T U S A N Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2010 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

SALINAN

P U T U S A N Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut

“Komisi”) yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”) berkaitan dengan

Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta Paket

Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana

Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bungo Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011,

yang dilakukan oleh: -------------------------------------------------------------------------------

1) Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani

Nomor 17, Jakarta, 13110;------------------------------------------------------------------

2) Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah, berkedudukan di Jalan Tebet Timur

Raya Nomor 49 Jakarta Selatan 12820; ---------------------------------------------------

3) Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat, berkedudukan di

Jalan Doktor Sutomo Nomor 96 Pekanbaru 28141; -------------------------------------

4) Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO. PT Rudy Agung Laksana,

berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 153 Jambi;---------------------------

5) Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero), berkedudukan di Plaza

PP Building, Jalan Letjen TB. Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur

13760; -----------------------------------------------------------------------------------------

6) Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan

Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo, berkedudukan di Jalan

Jenderal Sudirman Kilometer 2 Arah Bangko, Muara Bungo - Jambi; --------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------

halaman 2 dari 61

SALINAN

Majelis Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------ Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-------------------

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -------------------------------------

Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor; --------------------------

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); ---------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan

pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan

Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta

Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo

Sumber Dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bungo Tahun Jamak

(Multiyears) 2009-2011; ----------------------------------------------------------------------

2. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian, klarifikasi dan pemberkasan atas

laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut lengkap dan jelas (vide

bukti A1);----------------------------------------------------------------------------------------

3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 35/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 16 Februari

2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 terhitung

sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 (vide bukti

A2); ----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 91/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 16 Februari

2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti A3);--------

5. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan

Surat Tugas Nomor 187/SJ/ST/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang menugaskan

Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan

Pendahuluan (vide bukti A4);-----------------------------------------------------------------

halaman 3 dari 61

SALINAN

6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan

Pemeriksaan Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para

Terlapor (vide bukti A5, A6, A7, A8, A9, A10);-------------------------------------------

7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa

belum menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor

karena terdapat pelaku usaha yang tidak hadir dalam Pemeriksaan tersebut sehingga

Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan

ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A23); ----------------------------------------

8. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa, selanjutnya Komisi

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 71/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 31 Maret

2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 terhitung

sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010 (vide bukti A24);---

9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 142/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 31 Maret


Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti A25); -----------


Surat Tugas Nomor 459/SJ/ST/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang menugaskan

Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan

(vide bukti A26); -------------------------------------------------------------------------------

11. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan

Pemeriksaan Lanjutan dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada

para Terlapor (vide bukti A27, A28, A29, A30, A31, A32); -----------------------------

12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor

13/KPPU-L/2010, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor

223/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan

Lanjutan Perkara 13/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai

dengan 9 Agustus 2010 (vide bukti A71); --------------------------------------------------

13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,

Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 224/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 29 Juni

halaman 4 dari 61

SALINAN


Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti

A72); ---------------------------------------------------------------------------------------------


Surat Tugas Nomor 955/SJ/ST/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang menugaskan

Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A73); ----------------------------------------------------

15. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan

Lanjutan serta perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari

para Terlapor, para Saksi dan Ahli; ----------------------------------------------------------

16. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Ahli

telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta masing-masing telah

ditandatangani oleh yang bersangkutan (vide bukti B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11,

B12, B13, B15, B16, B17, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B27, B29, B30, B34,

B35, B42);---------------------------------------------------------------------------------------

17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan,

Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau

dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan

penyelidikan;------------------------------------------------------------------------------------

18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa

membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang memuat fakta-fakta sebagai

berikut (vide bukti A83): ----------------------------------------------------------------------

18.1 Tentang Tender; ---------------------------------------------------------------------

18.1.1 Bahwa objek Tender dalam Perkara ini terdiri dari dua paket

tender, yaitu Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan

Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo dan Tender Galian

Tanah Sisi Udara dan Box Culvert;--------------------------------------

18.1.2 Bahwa Sumber Dana Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung

Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo

adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak

(Multiyears) 2009-2011 dengan pagu anggaran

Rp.46.000.000.000,- dan besaran HPS/OE Rp. 45.960.800.000,-; -

halaman 5 dari 61

SALINAN

18.1.3 Bahwa Sumber Dana Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box

Culvert adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun

Jamak (Multiyears) 2009-2011 dengan pagu anggaran

Rp 36.500.000.000,-; -----------------------------------------------------

18.1.4 Bahwa kedua paket tender dilaksanakan dengan berpedoman pada

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut

“Keppres Nomor 80 Tahun 2003”) dengan sistem pelelangan

umum menggunakan metode Pascakualifikasi dengan Sistem

Gugur; ----------------------------------------------------------------------

18.2 Kronologis Pelaksanaan Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung

Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo;-----------

18.2.1 Bahwa Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Kabupaten Bungo menerbitkan Keputusan No. 01 Tahun 2009

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan

Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009,

dengan susunan Panitia sebagai berikut: Nasrial, ST (Ketua), Drs.

Koni T (Sekretaris), Yendra, ST (Anggota), R.Widiastono, S.Si.T

(Anggota), dan Fiksi Arisandhy, A.Md (Anggota); -------------------

18.2.2 Bahwa telah diterbitkan Pengumuman Lelang dengan No:

001.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 untuk Paket

Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar

Udara Muara Bungo di Media Indonesia tanggal 12 Maret 2009

serta papan pengumuman resmi Kantor Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo; --------------------

18.2.3 Bahwa dan Pengambilan Dokumen Tender dilaksanakan pada

tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 dan

dihadiri oleh 39 peserta, yaitu: ------------------------------------------- No. Perusahaan Yang Menandatangani Daftar

Hadir 1. PT Paesa Pasindo Engineering Oloan Holmes Situmorang 2. PT Budi Bakti Prima Aidil 3. PT Bungo Pantai Bersaudara Ismail Ibrahim 4. PT Nasiotama Karya Bersama Sophia Oktaviana 5. PT Dayatama Beta Mulya Ir. Syafri Manan

halaman 6 dari 61

SALINAN

No. Perusahaan Yang Menandatangani Daftar Hadir

6. PT Prima Pembangunan Kerinci Dede Masyuni, SE 7. PT Wijaya Karya Ir. Pandang Musili 8. PT Wijaya Perdana Ir. Achyar 9. PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung

Laksana Ir. HB. Suparno

10. PT Widya Satria Ir. Dirgahayu G.P 11. PT Leotunggal Mandiri Ondolan Panjaitan 12. PT Alam Beringin Mas Andiwidjaja 13. PT Agra Budi Karya Marga M. Nawari 14. PT Istaka Karya (Persero) Ibnul Zauzi 15. PT Jaya Konstruksi Ir. Harris 16. PT Hariara Hansen S Malau 17. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Ambar Dwi 18. PT Sinar Cempaka Maruli Panjaitan 19. PT Lince P Raya M. Napitupulu 20. PT Sabungan Jaya Teknik Ir. Tagor Samosir 21. PT Trillion Glory International Paulus S Widjaja 22. PTTakagama Efendi Sianipar 23. PT Waskita Karya (Persero) Budi Sukmayana 24. PT Bintang Selatan Agung Ir. Aria Kurniawan 25. PT Guna Karya Nusantara Jhon L Marbun (Direktur) 26. PT Brantas Abipraya Ir. Nurtjahja 27. PT Tamako Raya Perdana Dasril 28. PT Kramat Kulon Hasan Asyubari 29. PT Adhi Karya Satria Hendri 30. PT Bukit Jaya Abadi Edwin Mochtar 31. PT Hutama Karya Sunaryo 32. PT Pilar Persada Ir. Edy Nuryanto 33. PT Mitra Gusnita Nanda H. Tandanan Daulay (Direktur) 34. PT Supra Kunci Emas Jaya Henoch Tomas (Direktur) 35. PT Himindo Citra Mandiri Ir. Frans Himawan Tanojo 36. PT Sumber Batu Ir. K. Panjaitan 37. PT Reka Esti Utama H. Pamungkas D.P. ST 38. PT Pagar Siring Group Sukanta (Direktur) 39. PT Duta Graha Indah Ir. Muslih

18.2.4 Bahwa Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dilaksanakan pada

tanggal 19 Maret 2009 yang dihadiri oleh 14 (empat belas)

perusahaan, yaitu: ---------------------------------------------------------- No. Perusahaan Yang Menandatangani Daftar

hadir 1. PT Prima Rinaldi (Staf) 2. PT Wijaya Karya Tbk Faisyal S 3. PT Wijaya Perdana Yusup Y 4. PT Tamako Raya Perdana Gusti (Direktur) 5. PT Paesa Pasindo Engineering Adi Santoso (Staf Marketing) 6. PT Bungo Pantai B Nangyu (Staf) 7. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk Sally Natalia (Staf Estimasi) 8. PT Dayatama Beta Mulya Shabri (Staf Teknik) 9. PT PP (Persero) Cabang IX Wandri (Staf) 10. PT Hariara Hansen Malau (Direktur)

halaman 7 dari 61

SALINAN

No. Perusahaan Yang Menandatangani Daftar hadir

11. PT Bukit Jaya Abadi Edwin Mochtar (Direktur) 12. PT Waskita Karya Ryan Andika (Staf) 13. PT Adhi Karya Satria Hendri (Ka Perwakilan) 14. PT Hutama Karya Sunaryo K (GM)

18.2.5 Bahwa Pemasukan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada

tanggal 19 Maret – 31 Maret 2009; --------------------------------------

18.2.6 Bahwa Pembukaan Kotak dan Sampul Penawaran dilaksanakan

pada tanggal 1 April 2009 yang dihadiri 4 (empat) perusahaan yang

memenuhi syarat, yaitu: --------------------------------------------------- No. Perusahaan Yang menandatangani

Daftar hadir 1. PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung

Laksana Alhady

2. PT Paesa Pasindo Engineering Holmes 3. PT Waskita Karya (Persero) Yudie 4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Wandri

18.2.7 Bahwa Hasil Pembukaan Penawaran yang dilaksanakan pada

tanggal 1 April 2009 yaitu sebagai berikut: ---------------------------- No. Perusahaan Penawaran Prosentase

Terhadap OE (%)

1. PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana

45.492.800.000 98.98

2. PT Paesa Pasindo Engineering 45.143.000.000 98.22 3. PT Waskita Karya (Persero) 45.325.000.000 98.61 4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) 45.356.000.000 98.69

18.2.8 Bahwa pada tanggal 14 April 2009 Panitia melakukan evaluasi

penawaran dan kualifikasi dengan hasil sebagai berikut: ------------- No. Perusahaan Total Nilai Hasil

1. PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana

73.22 Tidak Lulus

2. PT Paesa Pasindo Engineering 95 Lulus 3. PT Waskita Karya (Persero) 100 Lulus 4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) 100 Lulus

18.2.9 Bahwa pada tanggal 14 April 2009 Panitia memutuskan hasil

Pelelangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan

No. 06.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009, dengan hasil sebagai

berikut: ----------------------------------------------------------------------

halaman 8 dari 61

SALINAN

Harga Penawaran Termasuk PPN No. Perusahaan Asli (Rp) Terkoreksi,

Klarifikasi dan Negosiasi

1. PT Paesa Pasindo Engineering 45.143.000.000 45.143.000.000 2. PT Waskita Karya 45.325.000.000 45.325.000.000 3. PT Pembangunan Perumahan 45.356.000.000 45.356.000.000 4. PT Anisa Putri Ragil JO PT

Rudy Agung Laksana 45.492.800.000 45.492.800.000

(Gugur Kualifikasi) Catatan: Harga OE Termasuk

PPN 45.960.600.000

18.2.10 Bahwa pada Tanggal 15 April 2009 Panitia mengirimkan Surat No.

07.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 mengenai usulan calon

pemenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan

Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo, yang pada pokoknya

menyatakan sebagai berikut:---------------------------------------------- No. Perusahaan Penawaran

(Rp) Usulan

1. PT Paesa Pasindo Engineering 45.143.000.000 Calon Pemenang I 2. PT Waskita Karya 45.325.000.000 Calon Pemenang II 3. PT Pembangunan Perumahan 45.356.000.000 Calon Pemenang III

18.2.11 Bahwa pada tanggal 16 April 2009 Kuasa Pengguna Anggaran

Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo menerbitkan

Surat No. 553/202/DISHUBKOMINFO/ 2009 mengenai Penetapan

Pemenang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -------

18.2.12 Bahwa pada Tanggal 16 April 2009Panitia mengirimkan surat No.

08.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 kepada empat peserta

yang lolos evaluasi yang pada pokoknya menetapkan PT Paesa

Pasindo Engineering sebagai pemenang tender dengan harga

Rp 45.143.000.000,-; ------------------------------------------------------

18.3 Tentang Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering,

PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero),

PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Tender

Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas

Bandar Udara Muara Bungo; -----------------------------------------------------

Perusahaan

Penawaran (Rp) Keterangan

PT Paesa Pasindo Engineering

45.143.000.000 Pemenang

halaman 9 dari 61

SALINAN

18.3.1 Bahwa pada beberapa item terdapat kesamaan nilai harga satuan

pada Rencana Anggaran Biaya masing-masing peserta dengan nilai

Owner Estimate;------------------------------------------------------------

18.3.2 Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pendaftaran

tetapi kemudian menyatakan mengundurkan diri, diantaranya

adalah: -----------------------------------------------------------------------

a. PT Dayatama Beta Mulya,----------------------------------------------

b. PT Duta Graha Indah Tbk,---------------------------------------------

c. PT Wijaya Perdana,-----------------------------------------------------

d. PT Brantas Abipraya (Persero),----------------------------------------

e. PT Hutama Karya (Persero) Wilayah I,-------------------------------

f. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.,--------------------------------------

g. PT Bintang Selatan Agung,---------------------------------------------

h. PT Tamako Raya Perdana,---------------------------------------------

i. PT Sumber Batu, dan----------------------------------------------------

j. PT Istaka Karya;---------------------------------------------------------

18.3.3 Bahwa terdapat kejanggalan pada surat pengunduran diri PT

Bintang Selatan Agung, yaitu surat tersebut dibubuhi materai dan

cap perusahaan namun tidak ditanda tangani; --------------------------

18.3.4 Bahwa lembar Surat Penawaran PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy

Agung Laksana tidak dibubuhi materai; --------------------------------

18.3.5 Bahwa lembar Surat Penawaran PT Waskita Karya tidak dibubuhi

tandatangan; ----------------------------------------------------------------

18.3.6 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ”disyaratkan”

yang seharusnya ”diisyaratkan” di dalam dokumen tender pada

lembar surat penawaran PT Waskita Karya (Persero) dan PT Anisa

Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;-------------------------------

18.3.7 Bahwa pada contoh/lampiran Dokumen tender untuk lembar

analisa biaya, untuk item Bahan telah diberikan contoh dan susunan

masing-masing sub itemnya sedangkan untuk item Tenaga tidak

ada contoh ataupun susunan sub itemnya; ------------------------------

halaman 10 dari 61

SALINAN

18.3.8 Bahwa terdapat kesamaan penulisan pada lembar analisa biaya

untuk item Tenaga pada dokumen penawaran PT Paesa Pasindo

Engineering, PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan

Perumahan (Persero), PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung

Laksana; ---------------------------------------------------------------------

18.4 Kronologis Pelaksanaan Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara

dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo; -------------------------------

18.4.1 Bahwa tanggal 11 Maret 2009, Panitia Pengadaan menyampaikan

pengumuman lelang nomor 001.I/PAN-

PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 di Harian Umum Media Indonesia; --

18.4.2 Bahwa jadwal waktu pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Tender adalah tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan 21 Maret

2009 dan telah mendaftar 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan; ----

18.4.3 Bahwa tanggal 19 Maret 2009 Panitia Pengadaan

menyelenggarakan aanwijzing yang dihadiri oleh 10 (sepuluh)

perusahaan peserta tender; ------------------------------------------------

18.4.4 Bahwa tanggal 1 April 2009 Panitia melaksanakan pembukaan

sampul penawaran terhadap 3 (tiga) dokumen penawaran yang

disampaikan oleh rekanan dengan hasil sebagai berikut: -------------

No. Nama Perusahaan Harga Penawaran

(Rp.) Keterangan

1. PT Riyah Permata Anugrah 35.808.930.000,00 Lengkap

2. PT Waskita Karya (Persero) 36.262.000.000,00 Lengkap

3. PT Anisa Putri Ragil JO PT

Rudy Agung Laksana

36.313.000.000,00 Lengkap

18.4.5 Bahwa pada tanggal 14 April 2009 Panitia melakukan koreksi

aritmatik terhadap harga penawaran peserta dengan hasil sebagai

berikut: ----------------------------------------------------------------------

No. Nama Perusahaan Harga

Penawaran (Rp.)

Harga

Penawaran

Terkoreksi (Rp.)

%

Terhadap

OE

1. PT Riyah Permata

Anugrah

35.808.930.000,00 35.808.938.000,00 98.11

halaman 11 dari 61

SALINAN

No. Nama Perusahaan Harga

Penawaran (Rp.)

Harga

Penawaran

Terkoreksi (Rp.)

%

Terhadap

OE

2. PT Waskita Karya

(Persero)

36.262.000.000,00 36.262.100.000,00 99.35

3. PT Anisa Putri Ragil JO

PT Rudy Agung Laksana

36.313.000.000,00 36.312.746.000,00 99.49

18.4.6 Bahwa melalui surat nomor 07.I.2/PAN-

PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 tertanggal 15 April 2009 Panitia

menyampaikan usulan penetapan pemenang tender kepada Kuasa

Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara

Bungo yang pada pokoknya mengusulkan pemenang sebagai

berikut: ----------------------------------------------------------------------

No. Usulan Pemenang Nama Perusahaan Harga Penawaran

(Rp.)

1. Calon Pemenang I PT Riyah Permata

Anugrah

35.808.938.000,00

2. Calon Pemenang II PT Waskita Karya 36.262.100.000,00

3. Calon Pemenang III PT Anisa Putri Ragil JO

PT Rudy Agung Laksana

36.312.746.000,00

18.4.7 Bahwa melalui surat nomor 553/203/DISHUBKOMINFO/2009

tertanggal 16 April 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan

Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo menyampaikan

Penetapan Pemenang Tender kepada Panitia Pengadaan dengan

menetapkan PT Riyah Permata Anugrah, dengan harga penawaran

Rp. 35.808.938.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus

delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai

pemenang tender; ----------------------------------------------------------

18.4.8 Bahwa melalui surat nomor 08.I.2/PAN-

PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 tertanggal 16 April 2009 Panitia

menyampaikan Pengumuman Pemenang Tender kepada ketiga

peserta yang memasukkan penawaran yang pada pokoknya

menyampaikan PT Riyah Permata Anugrah dengan harga

halaman 12 dari 61

SALINAN

penawaran Rp 35.808.938.000,00 (Tiga puluh lima milyar delapan

ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

sebagai pemenang tender;-------------------------------------------------

18.5 Tentang Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering,

PT Waskita Karya (Persero), PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung

Laksana pada Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box

Culvert Bandar Udara Muara Bungo;-------------------------------------------


pada lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama untuk jenis

pekerjaan mobilisasi dari dokumen peserta Tender;-------------------


pada lembar Analisa harga Satuan Pekerjaan Utama untuk jenis

pekerjaan mobilisasi pada item Peralatan dari dokumen peserta

Tender; ----------------------------------------------------------------------


pada lembar Daftar Harga Dasar Satuan Alat untuk nilai Harga

Sewa/Jam dari dokumen peserta Tender; -------------------------------

18.5.4 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ”disyaratkan”

yang seharusnya ”diisyaratkan” di dalam dokumen tender pada

lembar surat penawaran PT Waskita Karya (Persero) dan PT Anisa

Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;-------------------------------

18.5.5 Bahwa Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan urutan pada

lembar Daftar Harga Satuan Alat dari dokumen PT Riyah Permata

Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil

JO PT Rudy Agung Laksana;---------------------------------------------

18.5.6 Bahwa lembar Surat Penawaran PT Waskita Karya tidak dibubuhi

tandatangan; ----------------------------------------------------------------

18.5.7 Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pendaftaran

tetapi kemudian menyatakan mengundurkan diri, diantaranya

adalah: PT Duta Graha Indah Tbk, PT Wijaya Perdana, PT Brantas

Abipraya (Persero), PT Hutama Karya (Persero) Wilayah I,

halaman 13 dari 61

SALINAN

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Bintang Selatan Agung,

PT Istaka Karya, dan PT Reka Esti Utama; ----------------------------

18.6 Tentang Kepemilikan; --------------------------------------------------------------

18.6.1 Bahwa salah satu pengurus dan pemilik saham dari PT Paesa

Pasindo Engineering (Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan

Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara

Bungo) adalah Risma Aritonang yang beralamat di Jl. Akasia Raya

Blok A/1 Cipinang; --------------------------------------------------------

18.6.2 Bahwa salah satu pengurus dan pemilik saham dari PT Riyah

Permata Anugrah (Pemenang Tender Paket Galian Tanah Sisi

Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo) adalah Risma

Aritonang yang beralamat di Jl. Akasia Raya Blok A/1 Cipinang;--

18.6.3 Bahwa alamat, nomor telepon dan nomor Fax dari Operational

Office PT Riyah Permata Anugrah juga merupakan alamat kantor

dari PT Paesa Pasindo Engineering, yaitu: Jl. A. Yani No. 17

Jakarta 13110, Telp. (021) 85907323, 8590884, 2800575, Fax.

(021) 2800568; -------------------------------------------------------------

18.7 Fakta Dalam Pemeriksaan; --------------------------------------------------------

PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat; ---------------------------------

18.7.1 Bahwa PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat tidak memenuhi

panggilan Tim Pemeriksa pada Pemeriksaan Pendahuluan yang

dilaksanakan di Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010; ----

18.7.2 Bahwa Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang PT.

Waskita Karya Cabang Jambi menolak dugaan persekongkolan

tender karena telah melaksanakan seluruh proses sesuai dengan

prosedur; --------------------------------------------------------------------

18.7.3 Bahwa Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang PT.

Waskita Karya Cabang Jambi ikut dalam proses pendaftaran

Tender tetapi tidak mengikuti Aanwijzing dan pemasukan

dokumen;--------------------------------------------------------------------

halaman 14 dari 61

SALINAN

18.7.4 Bahwa Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang

PT Waskita Karya Cabang Jambi merasa telah menandatangani

Surat Penawaran Harga untuk PT. Waskita Karya;--------------------

18.7.5 Bahwa Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang

PT Waskita Karya Cabang Jambi menyatakan bahwa Saudara Heri

Supriyadi bertindak selaku koordinator yang bertanggungjawab

atas detail teknis dan administrasi termasuk proses perhitungan

harga untuk kegiatan Tender di Sumatera Bagian Selatan;-----------

Tentang Kepemilikan PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah

Permata Anugrah;-------------------------------------------------------------------

18.7.6 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata

Anugrah dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi;-------------------

18.7.7 Bahwa pada tahun 2009 Risma Aritonang adalah Komisaris

PT Paesa Pasindo Engineering dan juga merupakan Komisaris

PT Riyah Permata Anugrah;----------------------------------------------

18.7.8 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering tidak memasukkan

penawaran pada Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert

Bandar Udara Muara Bungo TA 2009, dan PT Riyah Permata

Anugrah tidak memasukkan penawaran pada Tender Pekerjaan

Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas,

dikarenakan keduanya mengetahui ketentuan larangan bagi

perusahaan yang terafiliasi untuk mengikuti tender pada paket yang

sama;-------------------------------------------------------------------------

18.7.9 Bahwa pada bulan Desember 2009, PT Paesa Pasindo Engineering

dan PT Riyah Permata Anugrah mengubah skema kepemilikan dan

direksi di kedua perusahaan tersebut sehingga tidak ada lagi

kepengurusan silang; ------------------------------------------------------

18.7.10 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering membuka kantor cabang di

Muaro Bungo dengan menunjuk Kepala Kantor Cabang yaitu

Saudara Mawardi;----------------------------------------------------------

halaman 15 dari 61

SALINAN

18.7.11 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah membuka kantor cabang di

Muaro Bungo dengan menunjuk Kepala Kantor Cabang yaitu

Saudara Ja’ali Rasyid; -----------------------------------------------------

18.7.12 Bahwa berdasarkan informasi dari media www.infojambi.com

diketahui bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah

Permata Anugrah memiliki kantor bersama di Kabupaten Bungo

yang diresmikan oleh Bupati Bungo beberapa saat sebelum

pelaksanaan tender di Muaro Bungo dilaksanakan; -------------------

18.7.13 Bahwa baik PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata

Anugrah mengakui masing-masing memiliki kantor cabang namun

kantor tersebut tidak pernah beroperasi; --------------------------------

PT Paesa Pasindo Engineering----------------------------------------------------

18.7.14 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering mengetahui informasi tender

pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas

Bandar Udara Muara Bungo dari harian Media Indonesia dan tidak

mengenal panitia pengadaan sebelumnya; ------------------------------

18.7.15 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering belum pernah mengerjakan

proyek di Jambi khususnya di Kabupaten Bungo sebelumnya;------

18.7.16 Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran untuk PT Paesa

Pasindo Engineering dalam tender pekerjaan Pembangunan


Bungo adalah karyawan di Divisi Gedung;-----------------------------

18.7.17 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering hanya menempatkan orang-

orang yang bersifat key-person pada pekerjaan Pembangunan


Bungo. Namun, Project Manager PT Paesa Pasindo Engineering

yang bertanggungjawab atas proyek tersebut (Yosef) mempunyai

kewenangan untuk merekrut sumber daya lokal yang akan

melakukan proyek dimaksud; --------------------------------------------

18.7.18 Bahwa kecuali pada pekerjaan yang bersifat spesialis, PT Paesa

Pasindo Engineering tidak akan melakukan sub-kontrak pada


halaman 16 dari 61

SALINAN

Bandar Udara Muara Bungo serta akan membawa alat pancang dari

Jakarta; ----------------------------------------------------------------------

18.7.19 Bahwa Panal Banjarnahor (Direktur Utama PT Paesa Pasindo

Engineering) pertama kali mengenal Ismail Ibrahim, Direktur

Utama PT Bungo Pantai Bersaudara (perusahaan lokal yang

memenangkan paket perkerjaan lain pada tahun sebelumnya, yakni

tahun 2008) dan Pak Aan pertama kali pada saat acara peresmian

pemasangan tiang pada pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal

dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo; -----------------

18.7.20 Bahwa Panal Banjarnahor mengakui telah mengeluarkan surat

kuasa untuk pembukaan kantor cabang PT Paesa Pasindo

Engineering di Kabupaten Bungo;---------------------------------------

18.7.21 Bahwa Panal Banjarnahor mengakui bahwa pembukaan kantor

cabang dimaksud adalah atas rekomendasi/ dorongan Saudara

Haynal Tobing (Direktur Pemasaran PT Paesa Pasindo

Engineering); ---------------------------------------------------------------

18.7.22 Bahwa Haynal Tobing menyatakan bahwa penunjukkan Saudara

Mawardi selaku Kepala Kantor Cabang PT Paesa Pasindo

Engineering di Kabupaten Bungo adalah hasil diskusi dengan Panal

Banjarnahor; ----------------------------------------------------------------

18.7.23 Bahwa Mawardi adalah orang Jambi yang juga pensiunan pejabat

di lingkungan Pemerinda Daerah Kabupaten Bungo yang

mempunyai potensi networking yang bagus; ---------------------------

18.7.24 Bahwa Haynal Tobing menyatakan bahwa penunjukkan Saudara

Mawardi sebagai Kepala Kantor Cabang tidak ditujukan untuk

kepentingan proyek bandar udara di Muaro Bungo; ------------------

18.7.25 Bahwa Panal Banjarnahor dan Haynal Tobing menyatakan bahwa

kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Kabupaten Bungo

tidak pernah beroperasi atau berfungsi sebagaimana mestinya; -----

halaman 17 dari 61

SALINAN

PT Riyah Permata Anugrah------------------------------------------------------

18.7.26 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah mengetahui informasi tender

Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara

Muara Bungo dari harian Media Indonesia; ----------------------------

18.7.27 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah sebelumnya belum pernah

mengerjakan proyek di Jambi khususnya di Kabupaten Bungo;-----

18.7.28 Bahwa yang menyiapkan penawaran untuk PT Riyah Permata

Anugrah dalam tender Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box

Culvert Bandar Udara Muara Bungo adalah Divisi Gedung dengan

penanggung jawab adalah Ferry (Marketing) dan Agus (Project

Manager); -------------------------------------------------------------------

18.7.29 Bahwa Ulahi Banjarnahor dan Robert Marbun selaku petinggi

PT Riyah Permata Anugrah menyatakan tidak mengenal Ismail

Ibrahim dari PT Bungo Pantai Bersaudara (perusahaan lokal yang

memenangkan paket perkerjaan lain pada tahun sebelumnya, yakni

tahun 2008) dan juga Aan;------------------------------------------------

18.7.30 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah tidak akan membawa peralatan

berat untuk mengerjakan proyek pekerjaan Paket Galian Tanah Sisi

Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo dari Jakarta

dan hanya akan menyewa dari perusahaan lokal;----------------------

18.7.31 Bahwa Agus selaku Project Manager PT Riyah Permata Anugrah

pada Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara

Muara Bungo diberi kewenangan/ otoritas untuk mengatur

penyewaan alat-alat berat tersebut; --------------------------------------

18.7.32 Bahwa Ulahi Banjarnahor selaku Direktur Utama PT Riyah

Permata Anugrah menyatakan bahwa inisiatif pembukaan kantor

cabang di Kabupaten Bungo datang dari pihak marketing namun

tidak pernah melaporkan progress-nya dan kantor cabang tersebut

tidak pernah beroperasi sebagaimana mestinya; -----------------------

18.7.33 Bahwa usulan pembukaan kantor cabang tersebut adalah berasal

dari Saudara Ja’ali Rasyid kepada Saudara Haynal Tobing yang

bertindak sebagai Marketing dari PT Riyah Permata Anugrah; -----

halaman 18 dari 61

SALINAN

18.7.34 Bahwa Saudara Ja’ali Rasyid kemudian ditunjuk menjadi Kepala

Kantor Cabang PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo;-------

PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana---------------------------

18.7.35 Bahwa Sudiono Dalimarta (Staf teknik pada PT Rudy Agung

Laksana) merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam

proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan

Menara Pengawas serta Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box

Culvert Bandar Udara Muara Bungo, termasuk dalam penyiapan

dokumen tender yang dibantu oleh Saudara Al Hady; ----------------

18.7.36 Bahwa Saudara Al Hady menyatakan tidak pernah bekerja dan

tidak mempunyai rekan di PT Waskita Karya Cabang Jambi; -------

18.7.37 Bahwa Sudiono Dalimarta mengaku tidak mengenal Panitia

Pengadaan, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Riyah Permata

Anugrah, tetapi mengetahui PT Waskita Karya (Persero)

sebelumnya;-----------------------------------------------------------------

18.7.38 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana

mengakui tidak terlalu berminat untuk mengikuti tender pekerjaan

pembangunan pelabuhan udara karena cukup beresiko namun tetap

menawar dengan harga yang relatif tinggi; -----------------------------

18.7.39 Bahwa menurut Sudiono Dalimarta pekerjaan di paket tersebut

terlalu berat sehingga memberikan penawaran harga yang tinggi

namun bukan dengan maksud untuk sengaja mengalah;--------------


berkomitmen akan tetap terus memasukkan penawaran jika telah

mendaftar suatu tender; ---------------------------------------------------


menyatakan akan mencari tenaga ahli dibidangnya jika ternyata

ditunjuk sebagai pemenang tender; --------------------------------------


dinyatakan gugur kualifikasi dalam tender pekerjaan Pembangunan

Gedung Terminal dan Menara Pengawas namun tidak mengetahui

halaman 19 dari 61

SALINAN

bahwa salah satu alasan penggugurannya adalah karena kualifikasi

kompetensi dasarnya tidak memenuhi syarat;--------------------------

18.7.43 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pernah

melakukan konfirmasi secara lisan kepada panitia mengenai alasan

penggugurannya pada tender pekerjaan Pembangunan Gedung

Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo dan

kemudian menerima alasan penggugurannya karena jaminan

pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 1 % dari harga penawaran;

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX-------------------------

18.7.44 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX

mengetahui informasi tender pekerjaan Pembangunan Gedung

Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo

setelah mendapat memo/ fax dari kantor pusat yang memuat

informasi tender dari harian Media Indonesia; -------------------------

18.7.45 Bahwa dokumen tender PT Pembangunan Perumahan (Persero)

pada pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara

Pengawas Bandar Udara Muara Bungo disiapkan oleh PT

Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX dan ditandatangani

oleh Kepala Cabang;-------------------------------------------------------


sebelumnya pernah mengerjakan proyek RSUD Bungo di

Kabupaten Bungo; ---------------------------------------------------------

18.7.47 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX tidak

mengajukan sanggahan terhadap hasil tender karena menganggap

penawaran harganya relatif tinggi sehingga wajar untuk tidak

dimenangkan;---------------------------------------------------------------

18.7.48 Bahwa Nugroho selaku Wakil Kepala Cabang PT Pembangunan

Perumahan (Persero) Cabang IX baru pertama kali ini mengetahui

PT Paesa Pasindo Engineering; ------------------------------------------

18.7.49 Bahwa Nugroho selaku Wakil Kepala Cabang PT Pembangunan

Perumahan (Persero) Cabang IX tidak mengenal kontraktor lokal di

Muara Bungo (khususnya PT Bungo Pantai Bersaudara) tetapi

halaman 20 dari 61

SALINAN

mengetahui bahwa PT Rudy Agung Laksana yang bekerjasama

(JO) dengan PT Anisa Putri Ragil adalah perusahaan besar di

Jambi;------------------------------------------------------------------------

18.7.50 Bahwa Sdr. Ambar dari PT Pembangunan Perumahan (Persero)

Cabang IX mengetahui/ pernah mendengar mengenai PT Bungo

Pantai Bersaudara (perusahaan lokal yang memenangkan paket

perkerjaan lain pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2008);----------

18.7.51 Bahwa dalam melalukan perhitungan biaya, PT Pembangunan

Perumahan (Persero) Cabang IX selalu melakukan perhitungan

harga sewajarnya berdasarkan survey harga untuk barang-barang

lokal yang dilakukan oleh pegawai kantor wilayah;-------------------

Tentang Beberapa Kesamaan dalam Dokumen Tender----------------------

18.7.52 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah,

PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, dan PT

Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX mengaku

mendapatkan softcopy dokumen tender dalam bentuk cakram padat

(compact disk) dan flash disk yang berisi daftar item komponen dan

Bill of Quantity dari Panitia Pengadaan; --------------------------------

18.7.53 Bahwa dari softcopy dimaksud terdapat beberapa item yang

tercantum harga satuannya; -----------------------------------------------

18.7.54 Bahwa Sudiono Dalimarta (PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy

Agung Laksana) mengaku mendapatkan softcopy dokumen tender

tersebut melalui Saudara Torus Situmorang yang merupakan

pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo; -----------------

18.7.55 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata

Anugrah mengikuti seluruh harga satuan yang sudah tercantum

dalam softcopy yang diberikan panitia pengadaan; --------------------

18.7.56 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana dan

PT Waskita Karya Cabang Jambi menggunakan sebagian besar

harga satuan yang sudah tercantum dalam softcopy yang diberikan

Panitia Pengadaan; ---------------------------------------------------------

halaman 21 dari 61

SALINAN


mengubah sebagian item harga satuan yang sudah tercantum dalam

softcopy yang diberikan Panitia Pengadaan, dengan menghitung

kembali kewajaran harganya;---------------------------------------------

18.7.58 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX tidak

pernah melakukan klarifikasi tentang item yang berisi harga satuan

kepada Panitia Pengadaan karena dianggap sebagai kekhilafan

Panitia semata;--------------------------------------------------------------

Panitia Pengadaan--------------------------------------------------------------------

18.7.59 Bahwa Panitia Pengadaan terdiri dari unsur Dinas Pekerjaan Umum

dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo; ----------------------------

18.7.60 Bahwa Saudara Ir. Nasrial Nasil selaku ketua Panitia Pengadaan

mengetuai beberapa Panitia Pengadaan pada tahun 2007, 2008 dan

2009; -------------------------------------------------------------------------

18.7.61 Bahwa Panitia Pengadaan mengusulkan calon pemenang

berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan merit system;-----

18.7.62 Bahwa mengingat waktu pelaksanaan tender yang pendek, Panitia

Pengadaan memberikan softcopy dan hardcopy yang berisi Bill of

Quantity, namun tidak berisi harga satuan; -----------------------------

18.7.63 Bahwa Sdr. Torus Situmorang ditunjuk secara informal sebagai

Tim Teknis oleh Panitia Pengadaan yang bertugas untuk

memeriksa kelengkapan rincian anggaran biaya dan gambar teknis;

18.7.64 Bahwa Sdr. Torus Situmorang juga ditugaskan menjadi

penghubung penerima pendaftaran namun tetap di bawah

pengawasan Panitia Pengadaan;------------------------------------------

18.7.65 Bahwa Sdr. Torus Situmorang selaku Tim Teknis yang membantu

Panitia Pengadaan dapat memiliki softcopy yang tidak berisi harga

satuan, tetapi tidak berhak untuk memiliki softcopy yang telah

berisi harga satuan; --------------------------------------------------------

18.7.66 Bahwa Sdr. Torus Situmorang mengaku diminta untuk

mendistribusikan softcopy Bill of Quantity kepada peserta tender

yang meminta pada saat 2-3 hari setelah aanwijzing; -----------------

halaman 22 dari 61

SALINAN

18.7.67 Bahwa Sdr. Torus Situmorang menyatakan terdapat 5 atau 6

peserta tender yang datang kepadanya untuk meminta softcopy

tersebut 4-5 hari setelah aanwijzing; ------------------------------------

18.7.68 Bahwa Sdr. Torus Situmorang mengaku tidak mengetahui bahwa

softcopy Bill of Quantity yang didistribusikan kepada peserta tender

pada sebagian item-nya berisi harga satuan;----------------------------

18.7.69 Bahwa hardcopy dokumen yang berisi harga satuan hanya dimiliki

oleh Ketua Panitia Pengadaan sedangkan softcopy-nya (yang

berasal dari konsultan) dipegang oleh Sdr. Yendra (Anggota Panitia

Pengadaan); -----------------------------------------------------------------

18.7.70 Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah dihubungi oleh peserta

tender; -----------------------------------------------------------------------

18.7.71 Bahwa Panitia Pengadaan menolak kemungkinan terjadinya

persekongkolan vertikal; --------------------------------------------------

18.7.72 Bahwa Panitia Pengadaan tidak melakukan klarifikasi lapangan dan

hanya berdasarkan dokumen peserta tender; ---------------------------

18.7.73 Bahwa karena keterbatasan waktu dan kesibukan sebagai pejabat

struktural, Panitia Pengadaan tidak sempat melakukan cross-check

dokumen antar peserta;----------------------------------------------------

18.7.74 Bahwa Panita Pengadaan mengakui kelalaiannya dalam menghapus

sebagian harga satuan dalam softcopy Bill of Quantity yang

diberikan kepada peserta tender; -----------------------------------------

18.7.75 Bahwa Panita Pengadaan hanya menghapus harga satuan dari item

yang memerlukan analisis serta hanya mengubah warna huruf

(font) menjadi putih untuk harga satuan dari item yang bersifat

lumpsum dengan maksud agar semua harga satuan tidak ikut

tercetak.;---------------------------------------------------------------------

18.8 Fakta Lain------------------------------------------------------------------------------

18.8.1 Bahwa Saudara Ahmad Sudartono dari PT Adhi Karya (Persero)

Wilayah Jambi menyatakan mengikuti pendaftaran dan aanwijzing

namun tidak memasukkan penawaran karena setelah melakukan

survey harga hasil perhitungan biaya di atas pagu proyek; -----------

halaman 23 dari 61

SALINAN

18.8.2 Bahwa Saudara Ahmad Sudartono dari PT Adhi Karya (Persero)

Wilayah Jambi menyatakan tidak mengenal PT Paesa Pasindo

Engineering, PT Riyah Permata Anugrah dan Panitia Pengadaan; --

18.8.3 Bahwa Sdr. Ahmad Sudartono dari PT Adhi Karya (Persero)

Wilayah Jambi menyatakan tidak mengetahui adanya pemberian

softcopy Bill of Quantity dari Panitia Pengadaan; ---------------------

18.8.4 Bahwa Sdr. Willy Fikri Rangkuti dari PT Hutama Karya (Persero)

menyatakan mengikuti pendaftaran dan aanwijzing namun tidak

memasukkan penawaran karena kesibukan di proyek lain dan tidak

tersedianya sumber daya manusia untuk mengurus tender ini; ------

18.8.5 Bahwa Sdr. Willy Fikri Rangkuti dari PT Hutama Karya (Persero)

menyatakan tidak mengenal PT Paesa Pasindo Engineering,

PT Riyah Permata Anugrah, Panitia Pengadaan, dan Pejabat

Daerah Kabupaten Bungo;------------------------------------------------

18.8.6 Bahwa Sdr. Ir. Pandang Musili dari PT Wijaya Karya (Persero)

Tbk Wilayah III menyatakan mengikuti pendaftaran namun tidak

memasukkan penawaran karena hasil perhitungan estimasi biaya

ternyata di atas pagu proyek; ---------------------------------------------


Tbk Wilayah III menyatakan tidak mengenal PT Paesa Pasindo

Engineering, PT Riyah Permata Anugrah, serta Pejabat dan Tokoh

di Kabupaten Bungo; ------------------------------------------------------


Tbk Wilayah III menyatakan tidak mendapatkan softcopy Bill of

Quantity dari Panitia Pengadaan; ----------------------------------------

18.8.9 Bahwa Sdr. Andy Maruly Romatua dari PT Jaya Konstruksi

Manggala Pratama Tbk menyatakan ikut mendaftar tender namun

tidak memasukkan penawaran karena pada saat yang bersamaan

SBU asli yang dipersyaratkan sedang digunakan dalam tender lain

di Medan; -------------------------------------------------------------------

halaman 24 dari 61

SALINAN

18.8.10 Bahwa Sdr. Andy Maruly Romatua dari PT Jaya Konstruksi

Manggala Pratama Tbk menyatakan mengetahui PT Paesa Pasindo

Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah karena pernah

bertemu dalam tender di daerah lain;------------------------------------

18.8.11 Bahwa Sdr. Ir. Edwin Mochtar dari PT Bukit Jaya Abadi

menyatakan memasukkan penawaran untuk paket pembangunan

menara pengawas dan gedung terminal namun didiskualifikasi

karena tidak mencantumkan nama perusahaan di amplop

penawaran; ------------------------------------------------------------------


menyatakan sudah meminta softcopy Bill of Quantity dari Panitia

Pengadaan tetapi tidak diberi; --------------------------------------------


menyatakan harga penawaran yang diajukan mencapai sekitar 10%

(sepuluh persen) di bawah pagu tender;---------------------------------

18.8.14 Bahwa Sdr. Nursyam dari PT Tamako Raya Perdana menyatakan

bahwa ikut mendaftar dan aanwijzing untuk kedua paket namun

tidak memasukkan penawaran karena terdapat persyaratan teknis

dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi; -------------------------------

18.8.15 Bahwa Sdr. Nursyam dari PT Tamako Raya Perdana menyatakan

tidak mengenal PT Paesa Pasindo Engineering dan perusahaan lain

yang ikut dalam tender dimaksud; ---------------------------------------

18.8.16 Bahwa Sdr. Syahrirudin selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada

proyek pembangunan Bandar Udara di Muara Bungo mengetahui

PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah

mempunyai kantor cabang di Muara Bungo sebelum tender

dimulai;----------------------------------------------------------------------

18.8.17 Bahwa Sdr. Syahrirudin menyatakan bahwa Saudara Mawardi yang

merupakan Kepala Kantor Cabang PT Paesa Pasindo Engineering

di Muara Bungo adalah mantan Kepala Bappeda Kabupaten

Bungo; -----------------------------------------------------------------------

halaman 25 dari 61

SALINAN

18.8.18 Bahwa Sdr. Syahrirudin menyatakan bahwa Sdr. Ja’ali Rasyid yang

merupakan Kepala Kantor Cabang PT Riyah Permata Anugrah di

Muara Bungo adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Bungo; --

18.8.19 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli dari Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan

sesuai ketentuan perusahaan dengan kepengurusan yang sama

dilarang untuk ikut dalam paket tender yang sama namun masing-

masing boleh ikut dalam paket yang berbeda walaupun Panitia

Pengadaannya sama;-------------------------------------------------------

18.8.20 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan

informasi mengenai Bill of Quantity yang boleh diberikan kepada

peserta tender adalah mengenai volume, satuan dan kuantitas

sedangkan harga satuan tidak boleh diberitahukan; -------------------

18.8.21 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan jika

tersebarnya informasi harga satuan terkait Bill of Quantity diakui

sebagai akibat kelalaian Panitia Pengadaan, maka kontrak harus

dibatalkan karena dalam tender tidak dikenal istilah kelalaian;------

18.8.22 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan

boleh tidaknya atau penting tidaknya harga satuan dalam Bill Of

Quantity diketahui oleh peserta tender adalah tergantung pada

sistem penawaran harga tender, apakah berdasarkan lump sum atau

unit price. Jika jenis kontrak Lump sum, Bill of Quantity bukan

merupakan suatu hal yang mutlak, tetapi jika kontrak unit price

maka Bill of Quantity mutlak harus ada; --------------------------------


suatu perusahaan yang melakukan kelalaian dengan tidak

mencantumkan nama dan alamat perusahaan di amplop penawaran

didiskualifikasi dari suatu tender maka Panitia Pengadaan telah

melakukan suatu kesalahan karena hal tersebut bukanlah substansi

penawaran; ------------------------------------------------------------------


terdapat tiga perusahaan yang memasukkan penawaran namun

halaman 26 dari 61

SALINAN

yang lulus evaluasi hanya satu atau dua perusahaan saja maka

tender dapat terus dilanjutkan karena ketentuan yang berlaku hanya

mensyaratkan tiga perusahaan yang memasukkan penawaran; ------

18.9 Analisa;---------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan

dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut; -

Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara

Pengawas Bandara Udara Muara Bungo; --------------------------------------

18.9.1 Persekongkolan Horizontal;-------------------------------------------------

18.9.1.1 Bahwa hubungan kekerabatan antara pemilik dan

pengurus PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah

Permata Anugrah serta dugaan adanya kantor bersama

kedua perusahaan tersebut tidak bisa menjadi dasar adanya

dugaan persekongkolan horizontal karena kedua

perusahaan tersebut tidak bersaing dalam paket yang sama

walaupun Panitia Pengadaannya sama;-----------------------

18.9.1.2 Bahwa kesamaan dokumen tender PT Paesa Pasindo

Engineering, PT Waskita Karya (Persero), PT

Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Anisa Putri

Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Paket Pekerjaan

Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas

Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009

diakibatkan karena softcopy Bill of Quantity yang

diberikan Panitia Pengadaan sudah berisi harga satuan

pada beberapa itemnya;-----------------------------------------

18.9.1.3 Bahwa selisih harga penawaran PT Paesa Pasindo

Engineering, PT Waskita Karya (Persero),

PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Anisa

Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, tidak terlalu

signifikan merupakan indikasi adanya persekongkolan

horizontal diantara perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun demikian, dugaan tersebut tidak didukung oleh

halaman 27 dari 61

SALINAN

fakta dan bukti yang cukup terutama berkenaan dengan

informasi yang menunjukkan bahwa para peserta tender

tersebut saling mengenal dan saling bekerja sama baik

secara langsung maupun tidak langsung dalam

penyusunan dokumen tender; ----------------------------------

18.9.1.4 Bahwa kesamaan surat penawaran antara PT Waskita

Karya (Persero) dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy

Agung Laksana dengan perbedaan hanya pada jenis dan

ukuran huruf (font) mengindikasikan bahwa dokumen

tersebut berasal dari satu sumber namun dugaan tersebut

tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup terutama

berkenaan dengan informasi yang menunjukkan bahwa

personel dari masing-masing perusahaan yang membuat

surat penawaran tersebut saling mengenal atau saling

bertukar dokumen; ----------------------------------------------

18.9.1.5 Bahwa ketidakseriusan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy

Agung Laksana dalam mengikuti tender menimbulkan

dugaan bahwa perusahaan tersebut hanya berperan sebagai

pelengkap tender yang mengindikasikan adanya

persekongkolan horizontal, namun dugaan tersebut

disangkal berdasarkan pernyataan bahwa PT Anisa Putri

Ragil JO PT Rudy Agung Laksana akan terus

berkomitmen untuk tetap memasukkan penawaran jika

sudah mendaftar di suatu tender; ------------------------------

18.9.1.6 Bahwa keterangan beberapa saksi yang ikut mendaftar

namun tidak memasukkan penawaran dalam tender ini

menunjukkan tidak adanya tekanan, ancaman, atau

pengaturan horizontal dalam proses tender;------------------

18.9.1.7 Bahwa tidak ada bukti yang cukup yang dapat

menunjukkan keterkaitan PT Pembangunan Perumahan

(Persero) dengan peserta tender lainnya maupun adanya

peranan PT Pembangunan Perumahan (Persero) dalam

halaman 28 dari 61

SALINAN

persekongkolan horizontal untuk memenangkan PT Paesa

Pasindo Engineering dalam Tender Paket Pekerjaan


Bandara Udara Muara Bungo; ---------------------------------

18.9.2 Persekongkolan Vertikal;----------------------------------------------------

18.9.2.1 Bahwa pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi

satuan harga dari beberapa itemnya oleh Panitia

Pengadaan menimbulkan dugaan adanya pengaturan

tender yang menguntungkan bagi PT Paesa Pasindo

Engineering selaku pemenang di Tender Paket Pekerjaan


Bandara Udara Muara Bungo;----------------------------------

18.9.2.2 Bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas alasan pemberian

softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga

sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan

adanya pengaturan vertikal antara Panitia dengan

pemenang tender baik secara langsung maupun tidak

langsung;-----------------------------------------------------------

18.9.2.3 Bahwa tindakan Panitia Pengadaan yang men-

diskualifikasi PT Bukit Jaya Abadi hanya karena tidak

mencantumkan nama dan alamat perusahaan pada amplop

penawaran berdasarkan pendapat Saksi Ahli adalah

tindakan yang tidak substantif dan mengindikasikan

adanya persekongkolan vertikal antara Panitia Pengadaan

dengan pemenang tender baik secara langsung maupun

tidak langsung. Namun demikian, Panitia Pengadaan

beralasan melakukan hal tersebut karena berpegang pada

syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam tender

tersebut;------------------------------------------------------------

18.9.2.4 Bahwa pembukaan kantor cabang PT Paesa Pasindo

Engineering di Muara Bungo yang dipimpin oleh Bupati

Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum

halaman 29 dari 61

SALINAN

pelaksanaan tender menimbulkan dugaan adanya

pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan

pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara

langsung maupun tidak langsung. Namun demikian,

dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang

cukup karena Saudara Mawardi selaku Kepala Cabang PT

Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo tidak

menghadiri panggilan pemeriksaan di KPPU meskipun

telah dipanggil secara patut;------------------------------------

Paket Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert

Bandara Udara Muara Bungo;----------------------------------------------------

18.9.3 Persekongkolan Horizontal; ------------------------------------------------

18.9.3.1 Bahwa hubungan kekerabatan antara pemilik dan

pengurus PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah

Permata Anugrah serta dugaan adanya kantor bersama

kedua perusahaan tersebut, tidak bisa menjadi dasar

adanya dugaan persekongkolan horizontal karena kedua

perusahaan tersebut tidak bersaing dalam paket yang sama

walaupun Panitia Pengadaannya sama;------------------------

18.9.3.2 Bahwa kesamaan dokumen tender PT Riyah Permata

Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri

Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Paket Galian

Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara

Bungo Tahun Anggaran 2009 diakibatkan karena softcopy

Bill of Quantity yang diberikan Panitia Pengadaan sudah

berisi harga satuan pada beberapa itemnya;-------------------

18.9.3.3 Bahwa selisih harga penawaran PT Riyah Permata

Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri

Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, tidak terlalu signifikan

merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal

diantara perusahaan-perusahaan tersebut. Namun dugaan

tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup

halaman 30 dari 61

SALINAN

terutama berkenaan dengan informasi yang menunjukkan

bahwa para peserta tender tersebut saling mengenal dan

saling bekerja sama baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyusunan dokumen tender;---------------

18.9.3.4 Bahwa kesamaan surat penawaran antara PT Waskita

Karya (Persero) dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy

Agung Laksana dengan perbedaan hanya pada jenis dan

ukuran huruf (font) mengindikasikan bahwa dokumen

tersebut berasal dari satu sumber. Namun dugaan tersebut

tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup terutama

berkenaan dengan informasi yang menunjukkan bahwa

personel dari masing-masing perusahaan yang membuat

surat penawaran tersebut saling mengenal atau saling

bertukar dokumen;------------------------------------------------

18.9.3.5 Bahwa ketidakseriusan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy

Agung Laksana dalam mengikuti tender menimbulkan

dugaan bahwa perusahaan tersebut hanya berperan sebagai

pelengkap tender yang mengindikasikan adanya

persekongkolan horizontal, namun dugaan tersebut

disangkal berdasarkan atas pernyataan bahwa PT Anisa

Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana akan terus

berkomitmen untuk tetap memasukkan penawaran jika

sudah mendaftar di suatu tender;-------------------------------

18.9.3.6 Bahwa keterangan beberapa saksi yang ikut mendaftar

namun tidak memasukkan penawaran dalam tender ini

menunjukkan tidak adanya tekanan, ancaman, atau

pengaturan horizontal dalam proses tender.-------------------

18.9.4 Persekongkolan Vertikal; ---------------------------------------------------

18.9.4.1 Bahwa pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi

satuan harga dari beberapa itemnya oleh Panitia

Pengadaan menimbulkan dugaan adanya pengaturan

tender yang menguntungkan PT Riyah Permata Anugrah

halaman 31 dari 61

SALINAN

selaku pemenang di Paket Tender Pekerjaan Galian Tanah

Sisi Udara dan Box Culvert Bandara Udara Muara Bungo;

18.9.4.2 Bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas alasan pemberian

softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga

sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan

adanya pengaturan vertikal antara panitia dengan

pemenang tender baik secara langsung maupun tidak

langsung;-----------------------------------------------------------

18.9.4.3 Bahwa pembukaan kantor cabang PT Riyah Permata

Anugrah di Muara Bungo yang dipimpin oleh Bupati di

Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum

pelaksanaan tender menimbulkan dugaan adanya

pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan

pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara

langsung maupun tidak langsung. Namun dugaan tersebut

tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup karena

Saudara Ja’ali Rasyid selaku Kepala Cabang PT Riyah

Permata Anugrah di Muara Bungo tidak menghadiri

panggilan pemeriksaan di KPPU meskipun telah dipanggil

secara patut.;------------------------------------------------------

18.10 Kesimpulan;---------------------------------------------------------------------------

18.10.1 Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa

keterangan para Saksi, Ahli, Terlapor, dan surat dan/atau dokumen

yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan

Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan tidak terdapat bukti

yang cukup atas terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 baik persekongkolan horizontal

maupun persekongkolan vertikal dalam Tender Paket Pekerjaan

Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta Paket

Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara

Bungo Sumber Dana DAU Tahun Jamak (multiyears) 2009-2011;--

halaman 32 dari 61

SALINAN

18.10.2 Namun demikian, Tim Pemeriksa masih mempunyai keyakinan

terhadap adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama

dalam arah vertikal yang salah satunya didasarkan atas

ketidakhadiran Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering dan

PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo dalam beberapa kali

pemanggilan pemeriksaan oleh KPPU; ----------------------------------

19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil

Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;

20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

143/KPPU/PEN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, untuk dilaksanakannya Sidang

Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 9

Agustus 2010 sampai dengan 23 September 2010 (vide bukti A84); -----------------

21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 278/KPPU/KEP/VIII/2010 tanggal 6

Agustus 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam

Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti A85); --------

22. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi

menerbitkan Surat Tugas Nomor 1184/SJ/ST/VIII/2010 dan Surat Tugas Nomor

1185/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang menugaskan Sekretariat

Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (vide bukti

A86, A87); ------------------------------------------------------------------------------------

23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan

Sidang Majelis dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para

Terlapor (vide bukti A88, A89, A90, A91, A92, A93); ---------------------------------

24. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor

untuk memeriksa berkas perkara (enzage) dan telah dilaksanakan pada tanggal 30

Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 (vide bukti B42, B43,

B44); -------------------------------------------------------------------------------------------

25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 1 September 2010,

Majelis Komisi telah mendengar dan menerima Pembelaan dan Tanggapan lisan

dan tertulis dari para Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (vide

bukti B45, A105, A106, A107);------------------------------------------------------------

halaman 33 dari 61

SALINAN

26. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan terhadap Laporan Hasil

Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis tanggal 1

September 2010, Terlapor I pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai

berikut (vide bukti A105); ------------------------------------------------------------------

26.1 Terkait dengan Analisa Dugaan Persekongkolan Vertikal; --------------------

26.1.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas

alasan pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga

sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan adanya

pengaturan vertikal antara panitia dengan pemenang tender baik

secara langsung maupun tidak langsung;--------------------------------

26.1.2 Terlapor I menanggapi bahwa (1) softcopy Bill of Quantity yang

kami terima adalah softcopy Bill of Quantity dengan harga satuan

kosong, kecuali untuk beberapa item memang ada berisikan harga

satuan. Jadi softcopy Bill of Quantity yang kami terima bukanlah

Bill of Quantity dengan harga satuan yang lengkap; (2) Kami tidak

pernah melakukan komunikasi dengan pihak panitia baik sebelum,

pada saat, maupun setelah proses tender (cfm. Butir H. Nomor 12

Salinan Laporan hasil Pemeriksaan lanjutan: Bahwa Panitia

Pengadaan tidak pernah dihubungi oleh peserta tender) sehingga

dugaan bahwa ada pengaturan vertikal antara panitia dengan

pemenang tender aik secara langsung maupun tidak langsung

adalah sesuatu hal yang mustahil; ----------------------------------------

26.1.3 Dalam LHPL dinyatakan bahwa pembukaan kantor cabang PT

Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo yang dipimpin oleh

Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan

tender menimbulkan dugaan adanya pengaturan tender antara

Panitia Pengadaan dengan pemenang tender dan atau dengan

peserta lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun

demikian, dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang

cukup karena Saudara Mawardi selaku Kepala Cabang PT Paesa

Pasindo Engineering di Muara Bungo tidak menghadiri panggilan

pemeriksaan di KPPU meskipun telah dipanggil secara patut; -------

halaman 34 dari 61

SALINAN

26.1.4 Terlapor I menanggapi bahwa kami tidak tahu ada pembukaan

kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo yang

dipimpin oleh Bupati Kabupaten Muara Bungo. Kami hanya tahu

bahwa ada peresmian kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering

yang dihadiri oleh Bupati kabupaten Bungo dari Tim Pemeriksa

pada saat pemeriksaan, dimana peresmian dimaksud tidak pernah

kami ketahui apalagi setujui. Perlu diketahui, pada saat peresmian

dimaksud terjadi, kami belum pernah bertemu apalagi mengenal

Bupati kabupaten Bungo. Kami mengenal Bupati pada saat

peletakan batu pertama proyek Pembangunan Gedung Terminal dan

Menara Pengawas Bandara Muara Bungo. Jadi tidak relevan

menghubungkan peresmian kantor cabang PT Paesa Pasindo

Engineering yang notabene tidak pernah kami ketahui atau setujui,

apalagi dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bungo dengan dugaan

adanya pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan

pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara langsung

maupun tidak langsung; ---------------------------------------------------

26.1.5 Terlapor I menanggapi bahwa tidak ada hubungan antara Sdr.

Mawardi selaku Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering di

Jambi dengan proses tender ini karena Sdr. Mawardi hanyalah

Kacab yang rencananya mengurus penjualan hotmix dalam rangka

“utilisasi iddle asset” berupa AMP ex. proyek Aceh yang sampai

saat ini masih tersimpan di gudang Medan. Pada kenyataannya, Sdr.

Mawardi selaku Kepala Cabang dan Cabang PT Paesa Pasindo

Engineering sebagai suatu entitas di Jambi TIDAK PERNAH

AKTIF;-----------------------------------------------------------------------

26.2 Terkait dengan Kesimpulan Pembelaan; -----------------------------------------

26.2.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa “.........Namun demikian, Tim

Pemeriksa masih mempunyai keyakinan terhadap adanya

pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal

yang salah satunya didasarkan atas ketidakhadiran Kepala Cabang

PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah di

halaman 35 dari 61

SALINAN

Muara Bungo dalam beberapa kali pemanggilan pemeriksaan oleh

KPPU”; ----------------------------------------------------------------------

26.2.2 Terlapor I menanggapi bahwa (1) Kami tidak pernah melakukan

persekongkolan dengan pihak manapun, baik horizontal maupun

vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung

Terminal dan Menara Pengawas bandara Muara Bungo; (2)

Ketidakhadiran Kepala Cabang yang dimaksud bukanlah

menunjukkan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu

terutama dalam arah vertikal. Logika yang mengaitkan

ketidakhadiran Kepala Cabang (yang notabene di luar kontrol

perusahaan karena sejak awal, perusahaan tidak pernah

berkomunikasi dengan Kacab dimaksud), dengan dugaan adanya


sangatlah tidak masuk akal; -----------------------------------------------

27. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan terhadap Laporan Hasil

Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis tanggal

1 September 2010, Terlapor II pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai

berikut (vide bukti A106): ------------------------------------------------------------------

27.1 Terkait dengan Analisa Dugaan Persekongkolan Horizontal; -----------------

27.1.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa kesamaan dokumen tender

PT Riyah Permata Anugrah (PT RPA), PT Waskita Karya

(Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana

pada Paket Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box

Culvert Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009

diakibatkan karena softcopy Bill of Quantity yang diberikan oleh

Panitia Pengadaan sudah berisi harga satuan pada beberapa

itemnya;----------------------------------------------------------------------

27.1.2 Terlapor II menanggapi bahwa dokumen yang disangkakan telah

terjadi, adalah diluar kontrol kami sebagai peserta tender. Softcopy

Bill of Quantity yang diberikan oleh Panitia Pengadaan kepada

kami telah melalui proses prosedural yang diberlakukan oleh

halaman 36 dari 61

SALINAN

Panitia Pengadaan. Hal tersebut membuktikan bahwa PT RPA tidak

melakukan Persekongkolan Horizontal; ---------------------------------

27.1.3 Dalam LHPL dinyatakan bahwa selisih harga penawaran PT Riyah

Permata Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri

Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, tidak terlalu signifikan

merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal di antara

perusahaan-perusahaan tersebut. Namun dugaan tersebut tidak

didukung oleh fakta dan bukti yang cukup terutama berkenaan

dengan informasi yang menunjukkan bahwa para peserta tender

tersebut saling mengenal dan saling bekerja sama baik secara

langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen; -----

27.1.4 Terlapor II menanggapi bahwa selisih harga penawaran yang terjadi

di antara para peserta tender bisa saja dimungkinkan dengan

disparitas +/- 0,5%, mengingat tender ini adalah bersifat terbuka

(pelelangan terbuka) dengan tingkat persaingan yang ketat. Di

samping itu PT. RPA tidak mengenal peserta tender lain (baik

secara langsung maupun tidak langsung) yang memungkinkan

terjadinya kerjasama. Sehingga selisih harga yang terjadi tidak serta

merta menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal.

27.2 Terkait dengan Analisa Dugaan Persekongkolan Vertikal;--------------------

27.2.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas

alasan pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga

sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan adanya

pengaturan vertikal antara panitia dengan pemenang tender baik

secara langsung maupun tidak langsung;--------------------------------

27.2.2 Terlapor II menanggapi bahwa PT RPA mendapatkan “soft copy”

dari Panitia Pengadaan yang berisi Bill of Quantity dan daftar Item

Pekerjaan dengan harga satuan yang masih kosong, kecuali ada

beberapa item pekerjaan yang telah terisi harga satuannya. Jadi

tidaklah benar bahwa PT RPA telah mendapatkan “soft copy” dari

Panitia Pengadaan berupa Bill of Quantity dan item pekerjaan yang

semuanya telah berisi harga satuan. Sedangkan dugaan bahwa ada

halaman 37 dari 61

SALINAN

pengaturan vertikal antara panitia dan pemenang tender baik secara

langsung maupun tidak langsung adalah tidak berdasar karena

PT Riyah Permata Anugrah (RPA) tidak pernah melakukan

komunikasi dengan pihak Panitia selama tender (baik sebelum,

pada saat, maupun setelah proses tender). Lihat H.12. tentang

Panitia Pengadaan bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah

dihubungi oleh peserta tender; --------------------------------------------

27.2.3 Dalam LHPL dinyatakan bahwa pembukaan kantor cabang PT

Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo yang dipimpin oleh

Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan

tender menimbulkan dugaan adanya pengaturan tender antara

Panitia Pengadaan dengan pemenang tender dan atau dengan

peserta lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun

demikian, dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang

cukup karena Saudara Jaali Rasyid selaku Kepala Cabang PT Riyah

Permata Anugrah di Muara Bungi tidak menghadiri panggilan

pemeriksaan di KPPU meskipun telah dipanggil secara patut; -------

27.2.4 Terlapor II menanggapi bahwa PT RPA tidak pernah melakukan

aktivitas peresmian pembukaan cabangnya di Muara Bungo.

Apalagi mengundang Bupati Kabupaten Muara nungo untuk

meresmikannya. Kami tidak pernah bertemu dan berkenalan dengan

Bupati Kabupaten Bungo baik pada saat tender maupun pada saat

Perletakan Batu Utama dimulainya Proyek Pembangunan Bandara

Muara bungo. Untuk Sdr. Jaali Rasyid, meskipun pernah ditunjuk

sebagai Kepada Cabang PT RPA di Jambi, akan tetapi pada

kenyataannya selama proses tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi

Udara dan Box Culvert Bandara Udara Muara Bungo, yang

bersangkutan selaku Kepala Cabang yang menanggungjawabi

Cabang PT RPA di Jambi tidak pernah melakukan aktivitas

PT RPA di Muara Bungo sebagaimana mestinya.;---------------------

27.3 Terkait dengan Kesimpulan; -------------------------------------------------------

halaman 38 dari 61

SALINAN

27.3.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa “.........Namun demikian, Tim

Pemeriksa masih mempunyai keyakinan terhadap adanya


yang salah satunya didasarkan atas ketidakhadiran Kepala Cabang

PT. Paesa Pasindo Engineering dan PT. Riyah Permata Anugrah di

Muara Bungo dalam beberapa kali pemanggilan pemeriksaan oleh

KPPU”; ----------------------------------------------------------------------

27.3.2 Terlapor II menanggapi bahwa Persekongkolan dengan pihak

manapun, baik horizontal maupun vertikal dalam proses tender


Bandara Muara Bungo hanya mungkin terjadi bila terjadi

komunikasi khusus di antara panitia Pengadaan dengan peserta

tender. Pada kenyataannya PT RPA tidak pernah melakukan

komunikasi yang dimaksud dengan pihak manapun, baik horizontal

maupun vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan

Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Muara Bungo.

Ketidakhadiran Kepala Cabang yang dimaksud (PT RPA) bukanlah

menunjukkan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu. Karena

menghubungkan ketidakhadiran Kepala Cabang PT RPA yang

sejak awal tidak pernah aktif dan tidak pernah berkomunikasi

dengan perusahaan (di luar kontrol perusahaan) dengan dugaan

adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah

vertikal menurut kami adalah tidaklah logis; ---------------------------

28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor III

hadir, namun tidak menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan baik secara lisan

ataupun tulisan (vide bukti B45); ----------------------------------------------------------

29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor IV

tidak hadir dan tidak menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan (vide bukti B45);-

30. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan

Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis tanggal 1

September 2010, Terlapor V menyatakan SANGAT KEBERATAN terhadap

halaman 39 dari 61

SALINAN

Laporan KPPU atas dugaan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut (vide bukti A107): -----

30.1 Terlapor V menyatakan bahwa PT Pembangunan Perumahan Cabang IX

tidak mengenal kontraktor PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Bungo

Pantai Bersaudara, PT Pembangunan Perumahan Cabang IX baru pertama

kali mengetahui kedua kontraktor tersebut pada saat Pendaftaran Tender;--

30.2 Terlapor V menyatakan bahwa PT Pembangunan Perumahan telah

membuat penawaran sendiri dan melakukan perhitungan ulang pada item-

item utama yang tercantum dalam softcopy yang diberikan Panitia

Pengadaan dengan menghitung kembali kewajaran harganya;----------------

30.3 Terlapor V beranggapan bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (butir 30.1

dan 30.2) dan Analisa Laporan KPPU serta berdasarkan fakta-fakta yang

diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan

tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan keterkaitan PT Pembangunan

Perumahan (Persero) dalam persekongkolan horizontal untuk

memenangkan PT Paesa Pasindo Engineering dalam Paket Tender

Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara

Udara Muara Bungo;----------------------------------------------------------------

30.4 Terlapor V menyatakan bahwa dalam Pedoman Pasal 22 tentang larangan

Persekongkolan Dalam Tender yang diterbitkan oleh internal KPPU

dijelaskan bahwa: -------------------------------------------------------------------

Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi:--------

a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan

tender/lelang secara terbuka.----------------------------------------------------

b. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu

penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang

hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.-----------------------

c. Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta

tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.----------------------------

d. Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa.----------

e. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai

dasar lelang.-----------------------------------------------------------------------

halaman 40 dari 61

SALINAN

f. Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.--------

Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain

meliputi:------------------------------------------------------------------------------

a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan

sehingga mudah dipengaruhi.---------------------------------------------------

b. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.------------------------------

c. Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-

tutupi.-------------------------------------------------------------------------------

Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra

lelang, antara lain meliputi:---------------------------------------------------------

a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau

mengarah kepada pelaku usaha tertentu.--------------------------------------

b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai

spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang

dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.--------------------------------

c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu

pengumuman tender/lelang.-----------------------------------------------------

d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun

tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.----------

e. Panitia memberikan perlakukan khusus/istimewa kepada pelaku usaha

tertentu.----------------------------------------------------------------------------

f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan

tidak diberitahukan kepada semua peserta.-----------------------------------

g. Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau

pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan

tender/lelang (benturan kepentingan).-----------------------------------------

Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti

tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara

lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada

pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan

waktu penyerahan yang harus dipenuhi.------------------------------------------

halaman 41 dari 61

SALINAN

Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang,

antara lain meliputi:------------------------------------------------------------------

a. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon

peserta tender/lelang.-------------------------------------------------------------

b. Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat

terbatas.----------------------------------------------------------------------------

c. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit

ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.----------------------------------

d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang

secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan

perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.-----------------------

Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau

harga dasar lelang, antara lain meliputi:------------------------------------------

a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu

produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.----------------------------------

b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku

usaha tertentu.---------------------------------------------------------------------

c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan

pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.------------------------------

Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house

lelang, antara lain meliputi:---------------------------------------------------------

a. Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan

cenderung ditutupi.---------------------------------------------------------------

b. Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas

sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat

menyetujuinya.--------------------------------------------------------------------

c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau

informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.-----------------------

d. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup

dengan Panitia.--------------------------------------------------------------------

Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen

atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi:----------------------

halaman 42 dari 61

SALINAN

a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.---------

b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama

dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.--------------------------

c. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang

tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses

administrasi.-----------------------------------------------------------------------

d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum

memasukkan penawaran.--------------------------------------------------------

e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran

secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.-------------------------

Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang

tender/lelang, antara lain meliputi:-------------------------------------------------

a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta

tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.-------------------------

b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga

tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang

sama.-------------------------------------------------------------------------------

c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir

sama.-------------------------------------------------------------------------------

d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda

mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan

yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.---------------------------

e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta

tender/lelang tertentu.------------------------------------------------------------

f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.---------

g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh

Panitia.-----------------------------------------------------------------------------

h. Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.-----

i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan

penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau

lelang sebelumnya.---------------------------------------------------------------

halaman 43 dari 61

SALINAN

Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara

lain meliputi:--------------------------------------------------------------------------

a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman

tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang

memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang

tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim

yang kurang jelas.----------------------------------------------------------------

b. Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak

jelas.--------------------------------------------------------------------------------

c. Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung

berdasarkan giliran yang tetap.-------------------------------------------------

d. Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara

terus menerus di wilayah tertentu.----------------------------------------------

e. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang

tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan

yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.---------------------------------

Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang

dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi:----------------------------

a. Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum

proses sanggahan diselesaikan.-------------------------------------------------

b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami

penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.--------------

c. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.------------------

d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal hal penting yang

seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.-------

e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.------------------------

f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak

dapat dijelaskan.------------------------------------------------------------------

Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan,

antara lain meliputi:------------------------------------------------------------------

halaman 44 dari 61

SALINAN

a. Pemenang tender/lelang mensub-kontrakkan pekerjaan kepada

perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau

lelang tersebut.--------------------------------------------------------------------

b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan

ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.--------

c. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan

ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.---------------------------------------------------------

30.5 Terlapor V berpendapat bahwa berdasarkan indikasi-indikasi yang terdapat

pada Pedoman Pasal 22 tentang larangan Persekongkolan Dalam Tender

yang diterbitkan oleh internal KPPU, jelas Terlapor V tidak memenuhi

unsur-unsur tersebut di atas; -------------------------------------------------------

31. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor VI

tidak hadir, namun menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan yang pada

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A108): ---------------

31.1 Terlapor VI menyatakan bahwa Bill Of Quantity yang terdapat dalam

Dokumen Tender adalah hasil Print Out dari Rencana Anggaran Biaya

yang sudah diedit dengan cara menghilangkan nilai harga bahan dan upah

sehingga harga yang tercantum dalam daftar kuantitas hilang, tapi sesudah

harga bahan upah dihilangkan harga yang tercantum dalam daftar kuantitas

menjadi nol sehingga angka nol tersebut harus diblank/diputihkan sebelum

diprint; --------------------------------------------------------------------------------

31.2 Terlapor VI menyatakan bahwa dalam rapat penjelasan kantor/aanwijzing

ada diantara rekanan peserta mengusulkan supaya softcopy Bill Of Quantity

dibagikan kepada semua peserta tender, dengan pertimbangan untuk

menghemat waktu usulan ini disetujui panitia sehingga para rekanan

peserta yang berminat ikut tender ini meng-copy ke flashdisk masing-

masing; -------------------------------------------------------------------------------

31.3 Terlapor VI menyatakan bahwa ternyata dalam softcopy masih ada angka

harga satuan lumpsum yang tidak nol juga ikut diputihkan, sehingga bagi

rekanan harga tersebut dihitamkan kembali dan tidak dirubah pada

penawaran masing-masing rekanan; ----------------------------------------------

halaman 45 dari 61

SALINAN

31.4 Terlapor VI menyatakan bahwa dalam berita acara rapat penjelasan nomor:

002.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2010 sudah dibuatkan contoh sampul

sedemikian rupa, sehingga bentuk sampul ini sangat subtantif karena sudah

dimuat dalam risalah; ---------------------------------------------------------------

31.5 Terlapor VI menyatakan bahwa pada saat pembukaan penawaran salah satu

peserta tender PT BUKIT JAYA ABADI tidak memenuhi syarat sampul

karena tidak mencantumkan nama perusahan pada sampul dalam

sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam risalah sehingga sampul

tersebut tidak dibuka.; --------------------------------------------------------------

32. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti

dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;--------------------------------

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”),

Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumen-

dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai,

menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah

terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam

perkara a quo. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam

beberapa bagian, yaitu: ----------------------------------------------------------------------------

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;--------------------------------------------------------------

2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----------------------------------------------------------

3. Tentang Klarifikasi Fakta-fakta; -----------------------------------------------------------

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;------------------------------------------------------

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;---------------------------------------------------------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----------------------------------

7. Tentang Kesimpulan; ------------------------------------------------------------------------

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ---------------------------------------------------

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.----------------------------------------------------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ------------------------

halaman 46 dari 61

SALINAN

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menduga

terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang

dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu: ---------------------------------------------------------

1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Paesa Pasindo

Engineering; Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah; Terlapor III,

PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil

JO PT Rudy Agung Laksana; dan Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan

(Persero) dengan cara mengatur harga penawaran dan menyusun dokumen

penawaran secara bersama-sama yang dilihat dari kesamaan dokumen

penawaran dari masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk

memenangkan Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering, dalam Tender

Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara

Udara Muara Bungo Sumber Dana, Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo

Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011 dan Terlapor II, PT Riyah Permata

Anugrah dalam Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Sumber

Dana, Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak (Multiyears)

2009-2011; --------------------------------------------------------------------------------

1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Paesa Pasindo

Engineering; Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah; Terlapor III, PT Waskita

Karya (Persero) Wilayah Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy

Agung Laksana; Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero); dengan

Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan


Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo dengan cara memanipulasi

hasil evaluasi tender dan mengabaikan adanya kesamaan dokumen antar

peserta tender untuk memenangkan Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering,

untuk Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara

Pengawas Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana, Dana Alokasi Umum

(DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011 dan Terlapor II, PT

Riyah Permata Anugrah, untuk Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box

halaman 47 dari 61

SALINAN

Culvert Sumber Dana, Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak

(Multiyears) 2009-2011; ----------------------------------------------------------------

2. Identitas Para Terlapor;---------------------------------------------------------------------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: ------------

2.1. Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 42 tertanggal

11 April 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Elliza Asmawel, S.H.,

berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.17 Jakarta, dan melakukan kegiatan usaha

antara lain dalam bidang perancangan dan atau pembangunan proyek teknik

dan bangunan, termasuk pelabuhan, pangkalan, jalan, jembatan, jalan kereta

api, bendungan irigasi, lapangan terbang, fasilitas pertambangan, fasilitas

terminal dan penyulingan, gedung perkantoran, pembukaan dan pengolahan

tanah dan usaha lain yang bersangkutan dengan itu (vide bukti C14);------------

2.2. Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 75 tertanggal

10 September 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Anasrul Jambi, S.H.,

berkedudukan di Jl. Tebet Timur Raya No. 49 Jakarta Selatan, dan melakukan

kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, pemborongan,

percetakan, penjilidan, periklanan, penerbitan dan grafika, pertanian serta

usaha lain terkait (vide bukti C13); ----------------------------------------------------

2.3. Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat, merupakan

badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta

Nomor 80 tertanggal 15 Maret 1973 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini

Muljadi, S.H. , sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 74 tanggal 8 Agustus

2008 yang dibuat di hadapan Notaris Dimas Fatimah, S.H., berkedudukan di Jl.

Dr. Sutomo No. 96 Pekanbaru 28141, dan melakukan kegiatan usaha antara

lain di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa

keagenan, investasi, agroindustri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan

jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta

kepariwisataan (vide bukti C15);. ------------------------------------------------------

2.4. Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, masing-

masing merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, berkedudukan

halaman 48 dari 61

SALINAN

di Jl. Brigjen Katamso No. 153, Jambi, yang melakukan kegiatan usaha antara

lain melalui perjanjian kerjasama operasi berupa joint operation di bidang

konstruksi (vide bukti C5);. -------------------------------------------------------------

2.5. Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero), merupakan badan

usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor

78 tertanggal 15 Maret 1973 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi,

S.H., berkedudukan di Plaza PP Building, Jl. Letjen TB. Simatupang No.57,

Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, dan melakukan kegiatan usaha antara lain

dalam bidang jasa pelaksana konstruksi (vide bukti C16); -------------------------

2.6. Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan


Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo, yang beralamat kantor di

Jl. Jenderal Sudirman Km. 2 Arah Bangko, Muara Bungo – Jambi, dan

dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika Kabupaten Bungo yaitu Keputusan No. 01 Tahun 2009 tanggal 10

Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan

Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 dengan

susunan Panitia sebagai berikut: (vide bukti C11 dan C12):-----------------------

Jabatan Nama Ketua Nasrial Nasir, ST

Sekretaris Drs. Koni T Anggota Yendra, ST

R.Widiastono, S.Si.T Fiksi Arisandhy, A.Md

3. Tentang Klarifikasi Fakta-fakta; ----------------------------------------------------------

Menimbang bahwa sebelum Majelis Komisi menilai dan menganalisis pokok

perkara terkait dengan dugaan persekongkolan horizontal dan persekongkolan

vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi terlebih dahulu menilai

fakta-fakta yang disampaikan dalam LHPL dan Tanggapan/Pembelaan/Pendapat

Para Terlapor sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------

3.1 Bahwa dalam LHPL, pada pokoknya Tim Pemeriksa menyatakan; --------------

3.1.1 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen

tender PT Paesa Pasindo Engineering, PT Waskita Karya (Persero), PT

halaman 49 dari 61

SALINAN

Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT

Rudy Agung Laksana untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung

Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun

Anggaran 2009; -----------------------------------------------------------------

3.1.2 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen

tender PT Riyah Permata Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan

PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Paket Galian

Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun

Anggaran 2009; -----------------------------------------------------------------

3.1.3 Bahwa kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen tender

para peserta tender tersebut terjadi karena diberikannya softcopy Bill of

Quantity yang sudah terisi harga satuannya oleh Panitia kepada

beberapa peserta tender tertentu;----------------------------------------------

3.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan mendapatkan softcopy

Bill of Quantity untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan

Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 dari

Panitia Pengadaan dengan harga satuan kosong, kecuali untuk beberapa item

terdapat harga satuan; -------------------------------------------------------------------

3.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan mendapatkan dokumen

softcopy Bill of Quantity untuk Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box

Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 yang diberikan

oleh Panitia Pengadaan melalui proses prosedural yang di luar kontrol peserta

tender; -------------------------------------------------------------------------------------

3.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V menyatakan mendapatkan softcopy

Bill of Quantity yang diberikan Panitia Pengadaan dan membuat penawaran

sendiri dengan melakukan perhitungan ulang kewajaran harga pada item-item

utama yang tercantum dalam softcopy tersebut; -------------------------------------

3.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan diantara rekanan

peserta mengusulkan supaya softcopy Bill Of Quantity dibagikan kepada

semua peserta tender, dengan pertimbangan untuk menghemat waktu dan

usulan ini disetujui panitia sehingga para rekanan peserta yang berminat ikut

tender ini meng-copy ke flashdisk masing-masing; ---------------------------------

halaman 50 dari 61

SALINAN

3.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan Bill Of Quantity yang

terdapat dalam Dokumen Tender adalah hasil Print Out dari Rencana

Anggaran Biaya yang sudah diedit dengan cara menghilangkan nilai harga

bahan dan upah sehingga harga yang tercantum dalam daftar kuantitas hilang,

tapi sesudah harga bahan upah dihilangkan harga yang tercantum dalam daftar

kuantitas menjadi nol sehingga angka nol tersebut harus diblank/diputihkan

sebelum dicetak (print); ----------------------------------------------------------------

3.7 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan diantara rekanan

peserta mengusulkan supaya softcopy Bill Of Quantity dibagikan kepada

semua peserta tender, dengan pertimbangan untuk menghemat waktu dan

usulan ini disetujui panitia sehingga para rekanan peserta yang berminat ikut

tender ini meng-copy ke flashdisk masing-masing; ---------------------------------

3.8 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan dalam softcopy masih

ada angka harga satuan lumpsum yang tidak nol juga ikut diputihkan, sehingga

bagi rekanan harga tersebut dihitamkan kembali dan tidak dirubah pada

penawaran masing-masing rekanan; --------------------------------------------------

3.9 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan keterangan Ahli yang

menyatakan bahwa informasi mengenai Bill of Quantity yang boleh diberikan

kepada peserta tender adalah mengenai volume, satuan dan kuantitas

sedangkan harga satuan tidak boleh diberitahukan;---------------------------------


menyatakan bahwa jika tersebarnya informasi harga satuan terkait Bill of

Quantity diakui sebagai akibat kelalaian Panitia Pengadaan, maka kontrak

harus dibatalkan karena dalam tender tidak dikenal istilah kelalaian; ------------


menyatakan bahwa boleh tidaknya atau penting tidaknya harga satuan dalam

Bill Of Quantity diketahui oleh peserta tender adalah tergantung pada sistem

penawaran harga tender, apakah berdasarkan lump sum atau unit price. Jika

jenis kontrak lump sum, Bill of Quantity bukan merupakan suatu hal yang

mutlak, tetapi jika kontrak unit price maka Bill of Quantity mutlak harus ada; -

3.12 Bahwa berdasarkan LHPL dan pembelaan/tanggapan para Terlapor, Majelis

Komisi menilai tentang Klarifikasi Fakta-fakta sebagai berikut;------------------

halaman 51 dari 61

SALINAN

3.12.1 Bahwa kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen tender

disebabkan oleh tercantumnya harga satuan di softcopy Bill of Quantity

yang diberikan panitia kepada peserta tender; ------------------------------

3.12.2 Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara

Pengawas serta Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar

Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 dapat dianggap sebagai

kontrak lumpsum kerena pekerjaannya harus diselesaikan dalam batas

waktu tertentu, dengan jumlah harga kontrak yang pasti dan tetap, serta

semua resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan

sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa atau kontraktor

pelaksana, sehingga informasi mengenai satuan harga tidak boleh

diketahui oleh peserta tender; -------------------------------------------------

3.12.3 Bahwa terdapat unsur kelalaian atau ketidaktelitian Panitia Pengadaan

dalam mendistribusikan informasi yang tidak boleh diketahui oleh

seluruh peserta tender;----------------------------------------------------------

3.12.4 Bahwa mengingat softcopy Bill of Quantity yang sama dapat diperoleh

oleh semua peserta tender, kelalaian menghapus satuan harga dalam

softcopy tersebut tidak menunjukkan adanya upaya untuk memberikan

keistimewaan kepada salah satu peserta tender; ----------------------------

3.12.5 Bahwa dengan demikian, persamaan dokumen berupa kesamaan harga

satuan di beberapa item pada dokumen tender para peserta tender

terjadi karena beredarnya softcopy Bill of Quantity yang dapat

diperoleh oleh semua peserta tender, bukan karena penyusunan dan

penyesuaian dokumen tender yang dilakukan secara bersama-sama oleh

para peserta tender; -------------------------------------------------------------

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----------------------------------------------------

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari

persekongkolan horizontal dan vertikal; ---------------------------------------------

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan

halaman 52 dari 61

SALINAN

jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;

persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu

atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia

tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau

pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan

vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan

sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ------------------------------


4.3.1 Bahwa terdapat hubungan kekerabatan antara pemilik dan pengurus

Terlapor I dan Terlapor II; -----------------------------------------------------

4.3.2 Bahwa sesuai keterangan ahli, hubungan kekerabatan tersebut tidak

dapat menjadi dasar adanya dugaan persekongkolan horizontal

mengingat kedua perusahaan tersebut tidak bersaing dalam paket yang

sama walaupun Panitia Pengadaannya sama; -------------------------------

4.3.3 Bahwa terdapat selisih harga penawaran yang relatif kecil dan tidak

signifikan oleh peserta tender di kedua paket tender; ----------------------

4.3.4 Bahwa terdapat kesamaan surat penawaran antara Terlapor III dan

Terlapor IV dengan perbedaan hanya pada jenis dan ukuran huruf (font)

di kedua paket tender; ----------------------------------------------------------

4.3.5 Bahwa terdapat indikasi bahwa Terlapor IV tidak serius dalam

mengikuti tender yang menimbulkan dugaan bahwa perusahaan

tersebut hanya berperan sebagai perusahaan pelengkap di kedua paket

tender, namun hal ini disangkal oleh Terlapor IV yang selalu

berkomitmen untuk tetap memasukkan penawaran jika sudah

mendaftar di suatu tender; -----------------------------------------------------

4.3.6 Bahwa tidak ditemukan indikasi adanya tekanan ataupun ancaman dari

salah satu peserta tender terhadap beberapa perusahaan yang ikut

mendaftar namun tidak memasukkan penawaran; --------------------------

4.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menanggapi bahwa mereka tidak

pernah melakukan persekongkolan dengan pihak manapun, baik horizontal

halaman 53 dari 61

SALINAN

maupun vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung

Terminal dan Menara Pengawas Bandara Muara Bungo; --------------------------

4.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan bahwa selisih harga

penawaran yang terjadi di antara para peserta tender bisa saja dimungkinkan

dengan disparitas +/- 0,5%, mengingat tender ini adalah bersifat terbuka

(pelelangan terbuka) dengan tingkat persaingan yang ketat. Di samping itu

Terlapor II tidak mengenal peserta tender lain (baik secara langsung maupun

tidak langsung) yang memungkinkan terjadinya kerjasama. Sehingga selisih

harga yang terjadi tidak serta merta menunjukkan bahwa telah terjadi

persekongkolan horizontal;-------------------------------------------------------------

4.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V menyatakan tidak mengenal Terlapor

I dan Terlapor III, dan baru pertama kali mengetahui kedua kontraktor tersebut

pada saat pendaftaran tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal

dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009,

sehingga atas dasar tersebut tidak ada bukti yang menunjukan keterkaitan

Terlapor V dalam persekongkolan horizontal untuk memenangkan Terlapor I

dalam Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara

Pengawas Bandara Udara Muara Bungo; --------------------------------------------


Komisi menilai Tentang Persekongkolan horizontal sebagai berikut;------------

4.7.1 Bahwa Majelis Komisi sepakat dengan pendapat Tim Pemeriksa,

bahwa kesamaan surat penawaran, kemiripan harga penawaran, dan

ketidakseriusan dalam mengikuti tender merupakan salah satu indikasi

adanya persekongkolan horizontal, namun harus didukung oleh bukti

pendukung lainnya; -------------------------------------------------------------

4.7.2 Bahwa oleh karena Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Lanjutan tidak menemukan bukti pendukung seperti informasi yang

menunjukkan bahwa para peserta tender atau personelnya saling

mengenal dan saling bekerja sama baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyusunan dokumen tender, maka Majelis Komisi

menyimpulkan dugaan persekongkolan horizontal dari adanya

halaman 54 dari 61

SALINAN

kesamaan dokumen, kemiripan harga penawaran, dan ketidakseriusan

dalam mengikuti tender adalah tidak terbukti; ------------------------------

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;--------------------------------------------------------

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah

persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau

penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----------------


5.2.1 Bahwa tindakan Panitia yang men-diskualifikasi PT Bukit Jaya Abadi,

yang menurut pengakuannya mengajukan penawaran harga yang lebih

kompetitif, hanya karena tidak mencantumkan nama dan alamat

perusahaan pada amplop penawaran berdasarkan pendapat Saksi Ahli

adalah tindakan berlebihan yang mengindikasikan kecenderungan

untuk memenangkan salah satu peserta tender dalam Paket Pekerjaan

Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara

Muara Bungo Tahun Anggaran 2009;----------------------------------------

5.2.2 Bahwa pembukaan kantor cabang Terlapor I di Muara Bungo yang

dikepalai oleh Mawardi, mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bungo,

dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa saat

sebelum pelaksanaan tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung

Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun

Anggaran 2009, menimbulkan dugaan adanya persekongkolan vertikal

untuk memenangkan Terlapor I; ----------------------------------------------

5.2.3 Bahwa pembukaan kantor cabang Terlapor II di Muara Bungo yang

dikepalai oleh Ja’ali Rasyid, mantan Anggota DPRD Kabupaten

Bungo, dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa

saat sebelum pelaksanaan tender Paket Galian Tanah Sisi Udara dan

Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009,

menimbulkan dugaan adanya persekongkolan vertikal untuk

memenangkan Terlapor II;-----------------------------------------------------

halaman 55 dari 61

SALINAN

5.2.4 Bahwa Mawardi dan Ja’ali Rasyid tidak memenuhi beberapa kali

panggilan pemeriksaan selaku Saksi, maka Tim Pemeriksa tidak dapat

mengklarifikasi dugaan persekongkolan vertikal tersebut; ----------------

5.2.5 Bahwa berdasarkan kesimpulan LHPL, Tim Pemeriksa masih

mempunyai keyakinan terhadap adanya pengaturan tender oleh pihak

tertentu terutama dalam arah vertikal yang salah satunya diindikasikan

atas ketidakhadiran Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering dan

PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo dalam beberapa kali

pemanggilan pemeriksaan oleh KPPU;---------------------------------------

5.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan; -----------------------------

5.3.1 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak

panitia baik sebelum, pada saat, maupun setelah proses tender sehingga

dugaan bahwa ada pengaturan vertikal antara panitia dengan pemenang

tender baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sesuatu hal

yang mustahil; -------------------------------------------------------------------

5.3.2 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui dan menyetujui adanya pembukaan

kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo yang

dipimpin oleh Bupati Kabupaten Muara Bungo; ---------------------------

5.3.3 Bahwa Terlapor I baru mengenal Bupati pada saat peletakan batu

pertama proyek Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas

Bandara Muara Bungo;---------------------------------------------------------

5.3.4 Bahwa Terlapor I menyatakan Sdr. Mawardi hanyalah Kepala Cabang

yang rencananya mengurus penjualan hotmix dalam rangka “utilisasi

iddle asset” berupa AMP ex. proyek Aceh yang sampai saat ini masih

tersimpan di gudang Medan dan pada kenyataannya Sdr. Mawardi

selaku Kepala Cabang, dan Cabang Terlapor I sebagai suatu entitas di

Jambi tidak pernah aktif;-------------------------------------------------------

5.3.5 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan persekongkolan dengan

pihak manapun, baik horizontal maupun vertikal dalam proses tender


bandara Muara Bungo serta ketidakhadiran Kepala Cabang yang

halaman 56 dari 61

SALINAN

dimaksud bukanlah menunjukkan adanya pengaturan tender oleh pihak

tertentu terutama dalam arah vertikal;----------------------------------------

5.3.6 Bahwa logika yang mengaitkan ketidakhadiran Kepala Cabang, (yang

notabene di luar kontrol perusahaan karena sejak awal, perusahaan

tidak pernah berkomunikasi dengan Kepala Cabang dimaksud), dengan

dugaan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam

arah vertikal sangatlah tidak masuk akal;------------------------------------

5.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan; ----------------------------

5.4.1 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak

Panitia selama tender (baik sebelum, pada saat, maupun setelah proses

tender).; --------------------------------------------------------------------------

5.4.2 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan aktivitas peresmian

pembukaan cabangnya di Muara Bungo. Apalagi mengundang Bupati

Kabupaten Muara Bungo untuk meresmikannya; --------------------------

5.4.3 Bahwa Terlapor II tidak pernah bertemu dan berkenalan dengan Bupati

Kabupaten Bungo baik pada saat tender maupun pada saat Peletakan

Batu Utama dimulainya Proyek Pembangunan Bandara Muara Bungo;

5.4.4 Bahwa Sdr. Ja’ali Rasyid, meskipun pernah ditunjuk sebagai Kepala

Cabang Terlapor II di Jambi, akan tetapi pada kenyataannya selama

proses tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert

Bandara Udara Muara Bungo, yang bersangkutan selaku Kepala

Cabang yang bertanggung-jawab atas Cabang Terlapor II di Jambi

tidak pernah melakukan aktivitas Terlapor II di Muara Bungo

sebagaimana mestinya;---------------------------------------------------------

5.4.5 Bahwa menurut Terlapor II menghubungkan ketidakhadiran Kepala

Cabang PT RPA yang sejak awal tidak pernah aktif dan tidak pernah

berkomunikasi dengan Terlapor II dengan dugaan adanya pengaturan

tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal adalah tidaklah

logis; ------------------------------------------------------------------------------

5.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan dalam Berita Acara

Rapat Penjelasan Nomor: 002.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2010 sudah

dibuatkan contoh sampul sedemikian rupa sehingga bentuk sampul ini sangat

halaman 57 dari 61

SALINAN

substantif karena sudah dimuat dalam risalah oleh karenanya karena tidak

terpenuhinya syarat sampul oleh salah satu peserta tender, PT Bukit Jaya

Abadi, yang tidak mencantumkan nama perusahaan maka sampul tersebut

tidak dibuka; -----------------------------------------------------------------------------


Komisi menilai Tentang Persekongkolan Vertikal sebagai berikut; --------------

5.6.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa, bahwa

tindakan Panitia Pengadaan yang mengabaikan penawaran PT Bukit

Jaya Abadi dengan alasan berpegang pada ketentuan risalah rapat dapat

dianggap terlalu berlebihan karena alasan tersebut tidak substantif

sebagaimana dinyatakan oleh Ahli, namun hal tersebut tidak cukup

dapat membuktikan adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan

oleh para Terlapor;--------------------------------------------------------------

5.6.2 Bahwa Majelis Komisi menilai pembukaan kantor cabang bersama

Terlapor I dan Terlapor II di Muaro Bungo yang diduga diresmikan

oleh Bupati Kabupaten Bungo dimana Kepala Cabang Terlapor I

adalah Sdr. Mawardi yang merupakan mantan Kepala Bappeda

Kabupaten Bungo, dan Kepala Cabang Terlapor II adalah Sdr. Ja’ali

Rasyid yang merupakan mantan Anggota DPRD Kabupaten Bungo,

menimbulkan kecurigaan adanya pengaturan tender ini yang dapat

mempengaruhi hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia; ---------------

5.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti yang dapat

membuktikan kecurigaan adanya persekongkolan atau pengaturan

tender secara vertikal di antara para Terlapor yang merupakan peserta

tender dengan Panitia Tender;-------------------------------------------------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999; --------------------------------

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi

sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat.”--------------------------------------------------------

halaman 58 dari 61

SALINAN

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya

pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis

Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ------------------------

6.3 Unsur Pelaku usaha;---------------------------------------------------------------------

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -------------------------------------

6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah

Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering; Terlapor II, PT Riyah

Permata Anugrah; Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah

Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;

dan Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang

merupakan badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia

dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah

hukum negara Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam

Bagian Identitas Terlapor butir 2.1. sampai dengan butir 2.5, sehingga

memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1

angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;---------------------------

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; -----------------

6.4 Unsur Bersekongkol;--------------------------------------------------------------------

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal

22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak

lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya

memenangkan peserta tender tertentu; --------------------------------------

6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat

berupa: ---------------------------------------------------------------------------

halaman 59 dari 61

SALINAN

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; --------------------------------

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;------------------------

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;--------------

d. menciptakan persaingan semu; ------------------------------------------

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui

atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan

untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender

tertentu; ---------------------------------------------------------------------

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau

pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada

pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal

sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan

yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

dan Terlapor V tidak memenuhi unsur persekongkolan karena tidak

terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara

terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian

dokumen berupa pengaturan harga penawaran, serta menciptakan

persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; ----------------

6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal

sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan

yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

dan Terlapor V dengan Terlapor VI tidak memenuhi unsur

persekongkolan karena tidak terbukti terjadi tindakan memfasilitasi

terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor VI untuk

memudahkan terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor I,

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; -------------------

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; ---------

6.5 Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terbukti, maka unsur lainnya

dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu unsur pihak lain,

halaman 60 dari 61

SALINAN

unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, tidak perlu dibuktikan

lebih lanjut; ------------------------------------------------------------------------------

7. Tentang Kesimpulan; ------------------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi

sampai pada kesimpulan sebagai berikut:---------------------------------------------------

7.1 Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; --------------

7.2 Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan

Terlapor VI; -----------------------------------------------------------------------------

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; --------------------------------------------------

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi merokomendasikan

kepada Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan


Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo agar dalam melaksanakan

keseluruhan proses tender meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam

melakukan evaluasi dokumen tender, menjaga independensi, menghindari intervensi

dari pihak manapun dan terutama memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha

yang sehat; --------------------------------------------------------------------------------------

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;--------------------------------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan

mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis

Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------------

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering; Terlapor II,

PT Riyah Permata Anugrah; Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah

Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;

Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero); dan Terlapor VI, Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo

halaman 61 dari 61

SALINAN

Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Kabupaten Bungo, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999; ------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi

pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 dan dibacakan di muka persidangan

yang dinyatakan terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 22 September 2010 oleh

Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. sebagai Ketua

Majelis, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing

sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh dan Novi Nurviani, S.H. dan Stefino

Anggara, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Anggota Majelis,

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Anggota Majelis,

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

Novi Nurviani, S.H.

Stefino Anggara, S.H.

P U T U S A N Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2010 Komisi Pengawas … · 2010-12-23 · SALINAN P U T U S A N Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2010 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

Documents