S A L I N A N P U T U S A N Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh:-------------------------------------------------- 1. PT Dwitama Fortuna Perkasa, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jl Bakar Batu No.9 Tanjung Pinang Kepulauan Riau selanjutnya disebut Terlapor I; --------------------------------------------------------------------------------- 2. PT Graha Citra Perdana, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jl. Ir. Sutami Komplek Pinang Mas No. 87-B, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor II; --------------------------------------------- 3. PT Eka Balingga, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jl. Rawasari No. 5, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor III; 4. PT Bintan Alam Jaya, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jl. Pramuka Ir. Sumatera No.3 Tanjung Pinang Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor IV; ---------------------------------------------------------------------------------------- 5. Unit Pengadaan Barang/ Jasa (selanjutnya disebut UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008, yang beralamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Lingga, Unit Pengadaan Barang/ Jasa, Jl. Istana Robat No. 28, Daik Lingga, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor V; ----------------------------------------------------------- mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------ Majelis Komisi:------------------------------------------------------------------------------------------ Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini: ------------------- Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut LHPP); ----------------------------------------------------------------------------------------------- Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL); ---
28
Embed
P U T U S A N Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 · Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
S A L I N A N
P U T U S A N Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi
yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Paket Pekerjaan Pembangunan
Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi
Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit
Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan
Riau Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh:--------------------------------------------------
1. PT Dwitama Fortuna Perkasa, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan
berkedudukan di Jl Bakar Batu No.9 Tanjung Pinang Kepulauan Riau selanjutnya
disebut Terlapor I; ---------------------------------------------------------------------------------
2. PT Graha Citra Perdana, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan
berkedudukan di Jl. Ir. Sutami Komplek Pinang Mas No. 87-B, Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor II; ---------------------------------------------
3. PT Eka Balingga, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di
Jl. Rawasari No. 5, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor III;
4. PT Bintan Alam Jaya, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan
di Jl. Pramuka Ir. Sumatera No.3 Tanjung Pinang Kepulauan Riau, selanjutnya disebut
5. Unit Pengadaan Barang/ Jasa (selanjutnya disebut UPBJ) Pemerintah Kabupaten
Lingga Tahun Anggaran 2008, yang beralamat di Kantor Pemerintah Kabupaten
Lingga, Unit Pengadaan Barang/ Jasa, Jl. Istana Robat No. 28, Daik Lingga, Kepulauan
Riau, selanjutnya disebut Terlapor V; -----------------------------------------------------------
mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------ Majelis Komisi:------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini: -------------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut
15.2.5.8 Bahwa pada tanggal 24 September 2008 dilakukan
pemasukan dokumen penawaran. Hasil pemasukan
dokumen penawaran tertuang dalam berita acara pemasukan
dokumen penawaran nomor: 120.19/UPBJ/IX/2008 yang
ditandatangani oleh Terlapor V. Tercatat sebanyak 5 (lima)
peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran; ------
15.2.5.9 Bahwa pada tanggal 24 September 2008 dilakukan
pembukaan dokumen penawaran. Hasil pembukaan
dokumen penawaran tertuang dalam Berita Acara
Pembukaan Penawaran Dokumen Lelang Nomor:
S A L I N A N
halaman 7 dari 28
121.19/UPBJ/IX/2008 yang ditandatangani oleh Terlapor V
dan Wakil dari Peserta Tender. Hasil pembukaan dokumen
penawaran adalah sebagai berikut:-------------------------------
No. Nama Perusahaan Harga
Penawaran (Rp)
Keterangan
1. PT. Bramindo 4.790.585.000 Lengkap2. Terlapor I 4.955.000.000 Lengkap3. Terlapor II 4.965.171.000 Lengkap4. Terlapor III 4.977.164.000 Lengkap5. Terlapor IV 4.983.998.000 Lengkap
15.2.5.10 Bahwa pada tanggal 25 September 2008 s/d 17 Oktober
2008 dilakukan evaluasi dokumen penawaran Peserta
Tender. Hasil evaluasi tertuang dalam Berita Acara Nomor:
144.a.19/UPBJ/X/2008 yang ditandatangani oleh Terlapor
V. Evaluasi yang dilakukan Panitia Tender mencakup
evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan
15.2.5.11 Bahwa hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh
Panitia Tender adalah sebagai berikut: --------------------------
No. Nama Perusahaan Hasil Evaluasi Administrasi Keterangan
1. PT. Bramindo Gugur Formulir Isian Kualifikasi Salah 2. Terlapor I Lengkap Lulus 3. Terlapor II Lengkap Lulus 4. Terlapor III Lengkap Lulus
5. Terlapor IV Gugur Jaminan Penawaran Tidak Sesuai dengan Persyaratan, spesifikasi dan brosur tidak ada
15.2.5.12 Bahwa terdapat 3 (tiga) Peserta Tender yang dinyatakan
lulus evaluasi administrasi sehingga memenuhi syarat untuk
diikutsertakan pada evaluasi teknis. Adapun hasil evaluasi
teknis adalah sebagai berikut;------------------------------------
Spesifikasi Teknis No. Nama
Perusahaan Metode
Pelaksanaan Time
Schedule Personil
Inti Tenaga Bahan Alat Keterangan
1. Terlapor I MS MS MS MS MS MS LULUS 2. Terlapor II MS MS MS MS MS MS LULUS 3. Terlapor III MS MS MS MS MS MS LULUS
Catatan : MS = Memenuhi syarat
15.2.5.13 Bahwa setelah dilakukan evaluasi teknis maka dilakukan
evaluasi harga terhadap dokumen penawaran Peserta Tender
S A L I N A N
halaman 8 dari 28
yang lulus evaluasi teknis. Adapun hasil evaluasi harga
adalah sebagai berikut: --------------------------------------------
Nilai Penawaran No. Nama Perusahaan
Asli Terkoreksi Harga
Timpang Keterangan
1. Terlapor I 4.955.000.000 4.955.000.000 Tidak Ada Tidak Gugur 2. Terlapor II 4.965.171.000 4.965.171.000 Tidak Ada Tidak Gugur 3. Terlapor III 4.977.164.000 4.977.164.000 Tidak Ada Tidak Gugur
15.2.5.14 Bahwa setelah dilakukan evaluasi harga maka selanjutnya
Terlapor V melakukan klarifikasi terhadap 3 (tiga) peserta
tender yang dinyatakan lulus evaluasi harga;-------------------
15.2.5.15 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008, Terlapor V
menyampaikan undangan klarifikasi kepada PT. Bramindo
1.1.3 Bahwa Terlapor III: PT Eka Balingga adalah sebuah badan hukum
yang didirikan berdasarkan Akta Notaris A. Nugroho Hartadji SH.,
Nomor 6 tanggal 3 April 2000, berkedudukan di Jl. Rawasari No. 5,
Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (vide Bukti C74);------------------------
1.1.4 Bahwa Terlapor IV: PT Bintan Alam Jaya adalah sebuah badan hukum
yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sudi SH., Nomor 11 tanggal
14 Nopember 2000, berkedudukan di Jl. Pramuka Ir. Sumatera No.3
Tanjung Pinang Kepulauan Riau (vide Bukti C71); ------------------------
1.1.5 Bahwa Terlapor V: Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ Pemerintah
Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008, dibentuk berdasarkan
Keputusan Bupati Lingga Nomor 84/KPTS/IV/2008 tentang
Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Kegiatan-kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lingga Tahun Anggaran 2008 tanggal 11 April 2008, beralamat di
Kantor Pemerintah Kabupaten Lingga, Unit Pengadaan Barang/ Jasa,
Jl. Istana Robat No. 28, Daik Lingga, Kepulauan Riau (vide Bukti C1) ;
1.2 Tentang Objek Tender;------------------------------------------------------------------ 1.2.1 Bahwa objek tender dalam putusan ini adalah Tender Paket Pekerjaan
Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak
Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep
Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan
Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008 (vide bukti C70); ----------------
S A L I N A N
halaman 19 dari 28
1.2.2 Bahwa nilai pagu dalam tender a quo adalah sebesar Rp.
5.000.000.000,- (lima milliar rupiah) dan HPS adalah Rp
4.985.000.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta
rupiah) (vide bukti C11, C55); -------------------------------------------------
1.3 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran; ---------------------------------------- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya
kesamaan format pada bagian “Metode Pelaksanaan” dan kesamaan
kesalahan pengetikan pada bagian Bill of Quantity (BQ) dalam
dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor
IV (vide bukti C71, C72, C73, C74): -----------------------------------------
1.3.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa mendapatkan pengakuan dari
Terlapor II, Terlapor III dan Saksi Jusri Panggabean, bahwa Jusri
Panggabean membuatkan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III dan Terlapor IV dengan mendapatkan biaya jasa sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per dokumen penawaran
(vide bukti B6, B7, B9); --------------------------------------------------------
1.3.3 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan fakta dari Saudara
Jusri Panggabean bahwa pembuatan dokumen penawaran dilaksanakan
berdasarkan pesanan. Untuk dokumen penawaran Terlapor I dan
Terlapor IV dipesan oleh Saudara Fahrulda (Direktur Terlapor I),
dokumen penawaran Terlapor II dipesan oleh Saudara Dedy Sunaryo
(Direktur Terlapor II) dan dokumen penawaran Terlapor III dipesan
oleh Saudari Aljabarina (Direktur Terlapor III) (vide bukti B9);----------
1.3.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak
menyampaikan pembelaan atau bantahan terhadap temuan di atas (vide
Terlapor I dan Terlapor II berbeda dengan isi yang
tercantum dalam Akta terakhir dari Terlapor I dan Terlapor
II yang terdapat dokumen penawaran masing-masing
perusahaan tersebut (vide Bukti C21, C72,C73); --------------
1.6.2.4 Memperhatikan analisa pada pembahasan 1.5 Tentang
Pemalsuan Dokumen Penawaran Terlapor IV, maka dengan
demikian dapat disimpulkan pihak yang memasukkan
dokumen penawaran Terlapor IV dalam proses tender bukan
merupakan pihak yang namanya tercantum dalam Akte
Terlapor IV. Dengan demikian, seharusnya Terlapor IV
digugurkan dalam proses tender; ---------------------------------
1.6.3 Bahwa dengan demikian Terlapor V melakukan diskriminasi dengan
melakukan penelitian dokumen yang mendalam terhadap PT Bramindo
namun tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap Terlapor I
dan Terlapor II; ------------------------------------------------------------------
1.6.4 Bahwa Terlapor V tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan
terhadap temuan Tim Pemeriksa di atas (vide bukti B16);-----------------
1.6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa tindakan diskriminasi yang
dilakukan Terlapor V merupakan bentuk fasilitasi Terlapor V untuk
memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----------------------
1.6.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa
Terlapor V telah terlibat dalam persekongkolan dalam memenangkan
Terlapor I sebagai pemenang tender; -----------------------------------------
1.7 Tentang Ketidakhadiran Terlapor I dan Terlapor V dalam Pemeriksaan;--- 1.7.1 Bahwa Terlapor I sebagai pemenang tender sengaja tidak memenuhi
panggilan Tim Pemeriksa, baik dalam Pemeriksaan Pendahuluan
maupun Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut
(vide bukti A9, A22, A30, B1, B10, B12); -----------------------------------
S A L I N A N
halaman 23 dari 28
1.7.2 Bahwa Terlapor V hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan namun tidak
hadir dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara
patut (vide bukti A21, A29,B11, B13); --------------------------------------
1.7.3 Bahwa kehadiran Terlapor V dalam setiap tahap pemeriksaan, dalam
hal ini khususnya dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan diperlukan untuk
mengetahui adanya kesamaan kepemilikan saham diantara peserta
tender serta indikasi adanya pemalsuan dokumen peserta tender ---------
1.7.4 Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakhadiran Terlapor I dan Terlapor
IV dalam pemeriksaan meskipun dipanggil secara patut merupakan
bentuk tindakan pidana dan/atau tidak ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;---------------------------------------
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat”; ---------------------------------------------------------------------------------
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan
unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
3.1 Unsur Pelaku Usaha; --------------------------------------------------------------------- 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; ------------------------------------
3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sebagaimana
diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; ------------------------ 3.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; -----------------
3.2 Unsur Pihak Lain; ------------------------------------------------------------------------ 3.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah “para pihak
(vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang
melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta
tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”; -------------------------------------------------------------------------
S A L I N A N
halaman 24 dari 28
3.2.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; ------------------------
3.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain terpenuhi;--------------------
3.3 Unsur Bersekongkol; --------------------------------------------------------------------- 3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “kerja sama
yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”; -----------------------------------------------------------------
3.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu
persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari
persekongkolan horizontal dan vertikal;-------------------------------------- 3.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah
persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang
dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang
terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa dengan Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan,
sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah
persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna
barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; --------------------------------
3.3.5.1 Bahwa Terlapor V telah melakukan diskriminasi kepada PT
Bramindo sebagai untuk menfasilitasi Terlapor I sebagai
pemenang tender diuraikan pada bagian 1.6 Bagian
Tentang Hukum;----------------------------------------------------
3.3.5.2 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan
diskriminasi yang dilakukan Terlapor V merupakan bentuk
persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I dalam
tender a quo; --------------------------------------------------------
3.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ---------------------- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang
tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha
lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk bertujuan memenangkan peserta
tender tertentu dengan berbagai cara; -------------------------------------------- 3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga
untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----------------------------------------------------
3.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan tender dalam perkara ini adalah Tender
Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8
inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan
Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008, sebagaimana diuraikan dalam
butir 1.2 bagian Tentang Hukum;-------------------------------------------------
3.4.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V telah
melakukan upaya mengatur harga penawaran diantara ketiganya untuk
memenangkan Terlapor I dalam tender a quo, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 Bagian Tentang Hukum; --------------------
3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang
tender diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V
terpenuhi; --------------------------------------------------------------------------- 3.4.6 Bahwa Majelis Komisi tidak menemukasn adanya bukti persekongkolan
untuk mengatur pemenang yang dilakukan oleh Terlapor IV. Karena itu
S A L I N A N
halaman 26 dari 28
unsur mengatur dan atau menentukan pemenang yang dilakukan oleh Terlapor IV tidak terpenuhi; -----------------------------------------------------
3.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;-------------------------------------------------
3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan
cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
3.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV pada Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan
Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi
Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi
Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran
2008, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 sampai butir 1.6 Bagian
Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; ----------------------------
3.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat antara
Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor II terpenuhi; -----------------------------
4. Menimbang bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Komisi mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------
4.1. Bahwa Terlapor I tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa dalam
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil
secara patut; ------------------------------------------------------------------------------------
4.2. Bahwa Terlapor V tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa dalam
Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut; --------------------------
4.3. Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen penawaran Terlapor IV oleh Terlapor I
dalam upaya Terlapor I untuk memenangkan tender; -------------------------------------
4.4. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan ketiga pertimbangan diatas telah masuk
dalam wilayah perbuatan pidana yang layak untuk dilakukan penyidikan lebih
lanjut oleh penyidik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan Majelis diatas, Majelis
Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:
5.1. Merekomendasikan kepada atasan langsung untuk memberikan sanksi
administratif kepada Terlapor V sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; --------------------------------------------------------------------
S A L I N A N
halaman 27 dari 28
5.2. Merekomendasikan untuk melaporkan kepada penyidik Terlapor I dan
Terlapor V atas tidak memenuhi panggilan KPPU dan Terlapor I atas