Page 1
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
P U T U S A N
Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
ALIMIN SAGALA, laki-laki, Pedagang, Beralamat di Dusun XIII Jalan Orde Baru
No. 163, RT/RW 029/015, Kel/Desa Mulio Rejo, Kecamatan
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, NIK: 1207231402620003,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. HAMDANI
HARAHAP,S.H., M.H, RAJA MAKAYASA HARAHAP, S.H dan
RAHMAD YUSUP SIMAMORA, S.H,masing-masing Advokat
dan atau Advokat magang berkantor pada Biro Hukum “CITRA
KEADILAN”, Jalan Sutomo No. 6 Medan, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal...........,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Penggugat;
L A W A N
I. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden RI cq. Kementerian Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina
Marga cq. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan
Fasilitas Jalan Daerah cq. Satuan Kerja Pengadaan Tanah
Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan Binjai
cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Medan - Binjai,
berkedudukan diJl. Suka Damai No. 22A Medan/Jl. Suka Tani
(dekat Jl. STM) Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut Terbanding I semula
Tergugat I;
II. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden RI cq. Kementerian Agraria dan
Tata Ruang cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Brgjend.
Katamso No. 45 Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Medan
Maimun, Kota Medan, selanjutnya disebut Terbanding II
semula Tergugat II;
Page 2
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
III.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun
Dan Rekan dalam hal ini diwakili oleh Ir. MUHAMMAD ADIL
MUTTAQIN, MSc, MAPPI (Cert), berkedudukan di Kindo Office
Square A5 Jalan Duren Tiga Raya No. 101 Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
133/Pdt/2019/PT MDN tanggal 26 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis dan
mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 8 Oktober 2018 dan segala surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggalDesember
2017yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam pada tanggal Desember 2017 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2017/PN
Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa tanah seluas dan bangunan berupa Teras, Kedai Sampah, dll. milik
Penggugat yang terletak di Jl. Orde Baru Desa Mulio Rejo, Kecamatan
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan
oleh Pemerintah RI melalui Tergugat I dan Tergugat II yang akan diganti rugi
untuk kepentingan Jalan Tol Medan Binjai, namun faktanya yang
diperhitungkan dan yang dibayar hanyalah tanah dan bangunan rumah induk
saja dan itupun tanpa diumumkan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
secara resmi di Kantor Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 34 UU No. 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentungan Umum (PTBPUKP) atau tertututup tidak saling mengetahui antar
sesama warga yang tanah dan bangunannya terkenan Jalan Tol Medan-Binjai,
sehingga pembebasan tanah aquo tidak sesuai dengan arahan dan bimbingan
Tergugat I dan Tergugat II dan bertentangan dengan asas : keterbukaan,
kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keselarasan dan asas lainnya
seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang PTBPUKP
dan berbeda dengan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada
pembebasan tanah yang terletak di Desa Tanjung Kusta Kecamatan Sunggal
Deli Serdang yang di nilai oleh Afresial TOTO SUHARTO & REKAN (non
Tergugat III) atas tunjukan Tergugat II yang telah benar melakukan fungsinya
dengan menguraikan (secara tertulis) jenis-jenis bangunan dan harganya
Page 3
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
seperti : waung, teras, selasar, sumur bor, PDAM, Sumur Galian, Sefti Tank,
dll. yang ditetapkan Tergugat I dan Tergugat II kepada setiap warga yang
terkena Jalan Tol Medan-Binjai, sehingga perbuatan Tergugat-tergugat
tersebut bertentangan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012
Tentang PTBPUKP, yang redaksinya :
Pasal 32
“ayat (1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggungjawab terhadap
penilaian yang telah dilaksanakan”
Ayat (2) Pelanggaran terhadap kewajiban penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) dikenakan sanksi administratif
dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan
Pasal 33
“Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan per bidang tanah,
meliputi :
a. Tanah
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah
c. Bangunan
d. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau
e. Kerugian lain yang dapat dinilai.”
Pasal 34 ayat (1) f
Ayat (1) “nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana
dimaksud Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman
penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26”
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat mencari tahu ada apa Tergugat I dan
Tergugat II tidak menguraikan jenis-jenis bangunan dan tidak menilai harga
bangunan Penggugat secara tertulis dan mengumumkannya secara resmi di
Kantor Desa atau ditempat lain dan atas upaya yang dilakukan akhirnya
Penggugat menemukan indikasi Tergugat I dan Tergugat II dalam
pembebaskan tanah aquo telah pilih kasih (diskriminatif) baik dalam menilai
harga tanah dan bangunan serta nilai usaha dengan modus, bagi warga yang
dapat diajak kolusi akan mendapat pembayaran yang lebih besar dari pada
yang diterima Penggugat dan setelah uang ganti kerugian diterima oleh oknum
penerima ganti rugian lalu oknum tersebut memberikan uang terima kasih
kepada Sang Oknum ;
Page 4
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
3. Bahwa atas indikasi tersebut sesungguhnya Penggugat telah menaruh
keberatan dan memohon kepada Tergugat-tergugat agar jangan hanya
menilai dan dibayar ganti kerugian tanah dan bangunan induk saja yang
dihargai seluruhnya Rp. 497.700.000,-(empat ratus sembilan puluh tujuh juta
jutuh ratus ribu rupiah) tetapi harus diperlakukan sama dengan warga lainnya
dan untuk objektifnya Penggugat bersedia diukur dan dinilai ulang kembali
namun tidak direspon oleh Tergugat-tergugat dan demikian pula ketika
Penggugat sebagai Termohon Konsinyasi atas permohonan Tergugat I pada
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Reg. No. :
01/Pdt.P.Konsiyasi/2017/PN-Lbp telah menyanggah dan memohon pada
Pengadilan agar bangunan Penggugat dinilai, diperhitungkan dan dibayar
Tergugat I kepada Penggugat namun seluruh argumen Penggugat seluruhnya
tidak dipertimbangkan Pengadilan yang seharusnya secara hukum (acara
perdata) seluruh fakta dan alasan pihak-pihak wajib di pertimbangkan
Pengadilan dalam memutus perkara ;
4. Bahwa padahal berdasarkan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diatur
apa-apa yang dapat diganti rugi dan berdasarkan praktek dan perbandingan
pembebasan tanah Jalan Tol Medan – Binjai pada ruas lain di Desa Muliorejo
Kecamatan Sunggal, ganti kerugian Teras, Kedai, Emperan, Titi masuk keluar
rumah Penggugat terbuat dari Plat Beton/besi, Selasar, Septi Tank, Listrik
1350 Watt, 1 (satu) batang pohon mangga, Kamar Mandi (kamar depan) dan
kerugian usaha kedai kelontang yang akan (berpotensi) ditutup yang selama
ini sebagai usaha untuk menafkahi keluarga Penggugat, dinilai dan dibayar
dan diganti rugi oleh Tergugat I ;
5. Bahwa dengan demikian bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikualifikasikan
sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakitbatkan Penggugat
dirugikan, sebagai berikut :
a. Teras, 11.32 M² X Rp. 5.400.000 = ........................... Rp. 61.128.000,-
b. Kedai : 15.17 M² X Rp. 5.400.000 =............................ Rp. 81.918.000,-
c. Emperan : 12.99 M² X Rp. 5.400.000 =...................... Rp. 70.146.000,-
d. Titi Plat Beton : 13 M² X Rp. 5.400.000 =.................... Rp. 70.200.000,-
e. F. Selasar : 6 M² X Rp. 5.400.000 =............................ Rp. 32.400.000,-
f. Septi Tank : 2x2 M² = 4 M X Rp. 5.400.000 =............. Rp. 21.600.000,-
g. Listrik 1350 Watt : ....................................................... Rp. 10.000.00,-
h. Pohon mangga : ......................................................... Rp. 10.000.000, -
i. Kamar Mandi di kamar depan : 4 M² X
Page 5
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
Rp. 5.400.000 = .......................................................... Rp. 21.600.000, -
j. Kompensasi Usaha (usaha tutup akibat
pembangunan) selama 2 tahun, penghasilan
perhari usaha Rp. 250.000 / hari X 720 hari = ........... Rp. 180.000.000,-
k. Biaya-biaya yang telah dan akan dikeluarkan
Penggugat akibat dari perbuatan
Tergugat-tergugat dalam perkara
aquo, adalah untuk :
1) Mengurus dan memperjuangkan hak-hak
Penggugat, diperhitungkan sebesar = ................. Rp. 300.000.000,-
2) Karena luas tanah dan bangunan menjadi
sempit dan Penggugat akan berusaha
di tempat lain sehingga untuk
terpenuhinya hubungan magis (tondi)
antara Penggugat dengan tanah dan
rumah Penggugat dan harus mencari
tempat tinggal dan usaha baru,
sehingga untuk pemulihan semangat
(tondi) Penggugat dan keluarga dan
tersosialisasinya dengan tempat baru
dan menurut adat batak harus
mengadakan upacara/makan-makan
di tempat baru, sehingga untuk
kompensasinya beralasan
Tergugat-Tergugat secara tanggung
menanggung membayar sebesar = .................... Rp. 100.000.000,-
Jumlah keseluruhan =...................................................... Rp. 958.992.000
Terbilang : Sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan
puluh dua ribu rupiah.
6. Bahwa oleh karena Jalan Tol dipergunakan disamping untuk keperluan umum
juga adalah untuk mencari keuntungan (komersial) sehingga dalam perkara
aquo sangat beralasan pula dilakukan dengan pendekatan prospektus untung
– rugi ;
7. Bahwa oleh karena hak-hak Penggugat atas tanah dan kekayaan Penggugat
yang ada di atas objek sengketa belum diselesaikan dan secara hukum
hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa belum terputus maka
Page 6
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
sangat beralasan Pengadilan menjatuhkan utusan sela dengan menghukum
Tergugat-Tergugat atau pihak lain untuk tidak memaksakan kehendak secara
sepihak untuk membongkar bangunan Penggugat sebelum ada
penyelesaiannya dengan Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini beralasan dan didukung dengan alat bukti yang
authentik sangat beralasan pula Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta
(uit voorbaar bij voorrad) sekalipun Para Tergugat menyatakan banding dan
kasasi ;
9. Bahwa Para Penggugat menaruh sangka tidak baik kepada Para Tergugat
tidak dengan suka rela mematuhi Putusan Pengadilan dengan segera, maka
dimohonkan seluruh para Tergugat dihukum secara tanggung menanggung
membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000.-/perhari apabila
seluruh Para Tergugat lalai mematuhi putusan ini ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat dengan hormat
dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kiranya
berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak untuk
bersidang, seraya mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :
I. DALAM PUTUSAN SELA (PROVISI).
MenghukumTergugat-Tergugat untuk tidak memaksakan kehendak dengan
membongkar bangunan Penggugat atau perbuatan lainnya yang sifatnya
merugikan Penggugat hingga perkara ini diputuskan dalam putusan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
II. DALAM POKOK PERKARA.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah
sebagai perbuatan melawan hukum ;
3. Menguatkan putusan sela yang telah diletakkan ;
4. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 01/Pdt.P.Konsiyasi/2017/PN-Lbp;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-
menanggung supaya membayar ganti kerugian tanah dan bangunan serta
kerugian usaha Penggugat serta kerugian lainnya sebagai akibat dari
pembebasanJalan Tol Medan Binjai sebesar Rp. 958.992.000,- (Sembilan
ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-
menanggungmembayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000.-
/perhari apabila seluruh Para Tergugat lalai mematuhi putusan ini ;
Page 7
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta
merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij
voorraad) ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini ;
III. SUBSIDAIR.
Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aquo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah
mengajukan jawaban sebagai berikut:
I. DALAM PROVISI:
1. Bahwa dalam gugatannya (tertanggal 12 Desember 2017)yang diterima
oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12
Desember 2017), Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) Provisi yang
pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk tidak memaksakan
kehendak dengan membongkar bangunan Penggugat atau perbuatan
lainnya yang sifatnya merugikan Penggugat hingga perkara ini diputuskan
dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),
(Vide Gugatan tanggal 12 Desember 2017 halaman4);
2. Bahwa atas petitum Provisi Penggugat tersebut, TERGUGAT I dengan
tegas menolak tuntutan permohonan tersebut karena tuntutan provisi
dimaksudakan menghambat Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang
diupayakan percepatan pembangunannya. Perlu dikemukakan bahwa
tanah objek perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (yang dilaksanakan oleh
TERGUGATII) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan
Tol Medan – Binjai yang mana termasuk sebagai salah satu proyek
Strategis Nasional yang perlu diupayakan percepatan penyelesaiannya
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana
ditegaskan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Oleh karena tanah
objek perkara berkaitan dengan “kepentingan umum” maka adalah cukup
beralasan untuk menolak tuntutan provisi yaitu untuk menghukum PARA
TERGUGAT untuk tidak memaksakan kehendak dengan membongkar
bangunan yang diklaim masih milik Penggugat atau perbuatan lainnya yang
sifatnya merugikan Penggugat hingga perkara ini diputuskan dalam
Page 8
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Disamping
itu, menurut hukum acara perdata dan praktek peradilan perdata, tuntutan
provisi (provisionele eis) hanyalah tindakan sementara (voorlopige
voorziening) selama proses perkara berlangsung, dan hanya dapat
dimintakan apabila tuntutan provisi tersebut ada hubungan yang erat
dengan gugatan pokok perkara (sengketa) ;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka cukup beralasan untuk menolak
tuntutan Provisi dari Penggugat a quo karena tidak beralasan serta
bertentangan dengan hukum.
II. DALAM EKSEPSI :
A.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTIUM)
Bahwa dalam petitumnya, Penggugat a quo meminta agar menyatakan
batal atau tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Reg. No. 01/Pdt.P.Konsinyasi.2017/PN-LBP(Vide Gugatan tanggal
12 Desember 2017 halaman 5);
Bahwa terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No.
01/Pdt.P.Konsinyasi.2017/PN-LBP oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam yaitu karena adanya permohonan penitipan ganti kerugian oleh
Pemohon yang dalam hal ini TERGUGAT I, yang mana setelah hakim
memeriksa kelengkapan formil sebagaimana PERMA Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke
Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, barulah hakim menetapkan dapat diterima atau tidak
suatu penitipan ganti kerugian oleh pemohon dalam Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahwa jika Penggugat
dalam petitumnya meminta agar menyatakan batal atau tidak berkekuatan
hukum Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No.
01/Pdt.P.Konsinyasi.2017/PN-LBP tersebut, seyogyanya Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam yang berkompeten dalam mengeluarkan penetapan
dimaksud juga ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo ;
Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak untuk ikut digugat oleh
Penggugat, makaharuslah dinyatakan gugatan Penggugataquo tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
A. Surat Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libeli);
- Kwalifikasi Perbuatan Tergugat tidak jelas ;
Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat a quo menyatakan Para
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechmatige daad) karena telah bertindak diskriminatif dalam
Page 9
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
menilai harga tanah dan bangunan serta nilai usaha dalam proyek
pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai kepada Penggugat (Vide
Gugatan tanggal 12 Desember 2017 halaman 2);
Bahwa apabila dicermati dengan seksama, dalam gugatan perkara a
quo kwalifikasi yang merupakan perumusan mengenai perbuatan
materiil maupun formil dari TERGUGAT I, khususnya menyangkut
tentang perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad), tidak
jelas dinyatakan melanggar aturan/regulasi yang mana, dikarenakan
TERGUGAT I dalam melakukan pembayaran atau penitipan ganti
kerugian ke Pengadilan Negeri terhadap objek lahan bagi
Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dimaksud yaitu berdasarkan
nilai yang diberikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau
appraisal, Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, Nomor
Laporan 0360-2/4-16/PNL-P/MBPRU-JKT/MTQ/XII/2015 tanggal 1
Desember 2015, sehingga tudingan Penggugat tersebut terkesan
terlalu mencari-cari kesalahan TERGUGAT I dan ingin mencari
keuntungan yang lebih besar ;
Bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan
Penggugat a quo dinyatakantidak dapat diterima (Niet onvankelijk
verklaard).
Berdasarkan uraian tersebut, dikaitkan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan
Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979
yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka
gugatan tidak dapat diterima, maka cukup beralasan secara yuridis bagi
Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkaraa quo
untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal
gugatansehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet
onvankelijk verklaard).
III. DALAM POKOK PERKARA :
Bahwa dalam Pokok Perkaraa quo TERGUGAT I dengan tegas
menyatakan bahwa selaku instansi yang memerlukan tanah pada kegiatan
Pengadaan Tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Tol
Medan-Binjai yang merupakan salah satu proyek strategis
nasional,TERGUGAT I telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah
sesuai dengan UU RI Nomor 2 Tahun 2012, termasuk juga dalam proses
penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri telah dilaksanakan
Page 10
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang
saat ini sudah hampir selesai pembangunannya ;
Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara
mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini,
oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
Bahwa TERGUGAT I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat yang
menyatakan bahwa Tergugat Itelah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechmatige daad) karena telah bertindak diskriminatif dalam menilai
harga tanah dan bangunan serta nilai usaha dalam proyek pembangunan
Jalan Tol Medan-Binjai kepada Penggugat (Vide Gugatan tanggal 12
Desember 2017 halaman 2) ;
Bahwa perlu dikemukakan kembali TERGUGAT I dalam melakukan
pembayaran atau penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri terhadap
objek lahan bagi Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dimaksud yaitu
berdasarkan nilai yang diberikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau
appraisal, Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, Nomor Laporan
0360-2/4-16/PNL-P/MBPRU-JKT/MTQ/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015,
sehingga tudingan Penggugat tersebut terkesan terlalu mencari-cari
kesalahan TERGUGAT I dan ingin mencari keuntungan yang lebih besar,
hal dimaksud terindikasi dan berdasarkan pada Berita Acara Pengambilan
Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) Nomor: 01/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN-
LBP yang adapun substansinya yaitu menerangkan jika Penggugat a quo
telah mengambil uang ganti rugi sebagaimana dimaksud di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejumlah Rp. 497.700.000,- (empat ratus
sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Disamping itu, jika
memang Penggugat dalam perkara a quo keberatan terhadap penetapan
konsinyasi sebagaimana dimaksud, maka Penggugat seyogyanya tidak
mengambil uang ganti rugi tersebut dan sebaliknya melakukan upaya
hukum kasasi terhadap penetapan tersebut ;
Berdasarkan uraiantersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan
sebagai berikut:
PRIMAIR
DALAM EKSEPSILAIN :
1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
Page 11
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
DALAM PROVISI :
- Menyatakan menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
S U B S I D A I R
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
telah mengajukan jawaban sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
1. Tentang Legal Standing Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan
Bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat menyatakan "Penggugat telah
menaruh keberatan dan memohon kepada Tergugat-tergugat agar jangan
hanya menilai dan dibayar ganti kerugian tanah dan bangunan induk saja yang
dihargai seluruhnya Rp. 497.700.000,-(empat ratus sembilan puluh tujuh juta
tujuh ratus ribu rupiah).
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian
(Konsinyasi) Nomor: 01/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN-LBP yang substansinya yaitu
menerangkan jika Penggugat a quo telah mengambil uang ganti rugi
sebagaimana dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
sejumlah Rp. 497.700.000,-(empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus
ribu rupiah).
Bahwa tindakan Penggugat yang tidak berpendirian teguh dalam menerima
bentuk Ganti Kerugian dalam bentuk UANG, sungguh tidak dapat diterima.
Bahwa dengan diterimanya uang ganti rugi sebesar Rp. 497.700.000,-(empat
ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) maka Penggugat tidak
lagi mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara a quo sehingga patut
kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.
2. Tentang Gugatan Daluarsa
Bahwa gugatan diajukan Penggugat dan diterima oleh Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam tanggal 12 Desember 2017.
Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti
Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan
Page 12
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1)."
Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
Bagi Masyarakat Yang Menolak pada tanggal 4 April 2017, Penggugat telah
menandatangani penolakan penetapan ganti rugi.
Bahwa dengan demikian telah lewatlah batas waktu yang ditentukan bagi
Penggugat untuk menyatakan keberatan dan/atau tidak sepakat mengenai
bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian (pengajuan gugatan). Oleh karena itu
patutlah Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat dikarenakan
gugatan telah daluarsa.
II. DALAM POKOK PERKARA
a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat,
Terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dalam
perkara ini;
b. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana tersebut di
atas;
c. Bahwa perlu diketahui dan dipahami kegiatan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai merupakan salah satu proyek Strategis
Nasional yang perlu diupayakan percepatan penyelesaiannya guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum sebagai mana ditegaskan
dalam Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
d. Bahwa berdasarkan laporan Tergugat III No. 0360-2/4-16/PNL-P/MBPRU-
JKT/MTQ/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 telah dipaparkan Nilai
Penggantian Wajar dari properti atas nama Penggugat;
e. Bahwa didalam Nilai Penggantian Wajar tersebut yang berjumlah Rp.
497.700.000,-(empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah
dipaparkan nilai dari properti atas nama Penggugat yang terdiri dari Tanah,
Bangunan dan Usaha Kedai;
f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian
(Konsinyasi) Nomor: 01/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN-LBP yang substansinya
yaitu menerangkan jika Penggugat a quo telah mengambil uang ganti rugi
sebagaimana dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Page 13
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
sejumlah Rp. 497.700.000,-(empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus
ribu rupiah).
g. Bahwa jika memang Penggugat dalam perkara a quo keberatan terhadap
penetapan konsinyasi sebagaimana dimaksud, maka Penggugat seyogyanya
tidak mengambil uang ganti rugi tersebut dan sebaliknya melakukan upaya
hukum kasasi terhadap penetapan tersebut.
Dari uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang
terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil
putusan sebagai berikut:
1. DALAM EKSEPSI
a. Menerima eksepsi Tergugat II;
b. Menyatakan Eksepsi Tergugat II adalah tepat dan berdasar hukum;
c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk
Verklaard).
2. DALAM POKOK PERKARA
a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini.
Atau
apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(exaequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III
telah mengajukan jawaban sebagai berikut:
Kami TERGUGAT III terlebih dahulu menerangkan:
1. Kantor Jasa Penilai Publik-Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan
Rekan (KJPP-MBPRU & Rekan), merupakan lembaga penilai independen
berdasarkan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIU-KJPP) No.
2.09.0027 tanggaf 6 April 2009 dan SK Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2009,
yang berkantor pusat di Jakarta. KJPP MBPRU dan REKAN telah mendapat
Lisensi Penilai Pertanahan berdasarkan KeputusanMenteri Agraria dan tata
Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 48/KEP-600.15/II/2016.
2. Perubahan anggaran dasar terakhir sesuai dengan Akte Pernyataan Keputusan
Rapat Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Pubiik (KJPP) Muttaqin
Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, Nomor 4349 tertanggal 18
Januari 2018 yang diketuarkan oleh Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH dt
Jakarta.
Page 14
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
3. Ir. Muhammad A. Muttaqin, M.Sc., MAPPI (Cert) adalah Penilai Pubiik
berdasarkan fzin Penilai Pubiik No. P-1.09.00196, dan juga telah rnendapatkan
Lisensi BPN Nomor 101/K EP-500.13.1/V/2015.
4. Bahwa KJPP MBPRU mendapat surat penunjukan dan surat perintah mulai
kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Bina
Marga, Direktorat ialan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah,
Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan, Pengadaan Tanah Jalan Tol
Mecian-Binjai sesuai dengan Surat Penunjukan No.
KU.03.01/440357/014/PPJ/416, tanggal 30 September 2015 dan Surat Perintah
Mulai Kerja No.Hk.02.03/44.0357/014/SPMK/472, tanggal 21 Oktober 2015.
dengan lingkup pekerjaan sebagat berikut:
Melakukan penilaian terhadap seluruh Objek Pengadaan Tanah sehubungan
dengan peiaksanaan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, sesuai dengan
kerangka acuan kerja yang meliputi antara lain:
a. Pekerjaan: Penilaian (Appraisal) harga ganti kerugian objek pengadaan
tanah jalan Tol Medan-Binjai..
b. Waktu peiaksanaan: 30 (tiga puiuh) han kalender, sejak ditertmanya peta
bidan dan daftar nomtnatif dari ketua pelaksana pengadaan tanah (P2T)
kabupaten Deli Serdang dan ketua peiaksanaan pengadaan tanah (P2t)
Kota Medan..
c. Syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.
d. Wilayah Kerja: sebagaimana nama desa /kelurahan pada kabupaten/kota
terlampir.
e. KJPP MBPRU ditetapkan oleh Kepafa Kantor Pertanahan Provinsi
Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan No. 180/KEP-12/XI/2015
tanggal 03 November 2015 tentang penetapan jasa penilai atau Penilai
Pubiik Kantor Jasa Penilai Pubiik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto
Rozak Uswatun dan Rekan
DALAM EKSEPSI
1. Bahwa sesuai dengan pasal 38 ayat (1) UU No. 2 tahun 2012 menyatakan:
Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besaran Ganti
Kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan
negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pasaf 37 ayat
(1),
2. Bahwa, pasal 24 ayat (1) huruf a PERMA No. 3 tahun 2016, menyatakan:
Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan
Page 15
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
Ganti Rugi kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan
berikutini;
a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besaranya Ganti Kerugian
berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak
mengajukan Keberatan ke Pengadilan.
7. Bahwa, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Reg. No:
01/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.LBP, berarti PENGGUGAT (Pihak yang Berhak)
tidak memanfaatkan kesempatan pengajuan keberatan sebagaimana dijelaskan
pada butir 6 dan butir7 di atas.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sesuai dengan UU No. 2 tahun
2012 PENGGUGAT tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengajukan Keberatan
terhadap besaran Ganti Kerugian.
DALAM POKOK PERKARA
TERGUGAT III telah melakukan pekerjaan sesuai dengan tahapan yang sudah
diatur di dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya
bahwa:
a. Bahwa, penilaian dilakukan terhadap obyek penilaian (tanah, bangunan,
tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah) sesuai dengan Daftar
Nommatif Pemilik (DNP) yang diterima dari kantor Wilayah BPN Provinsi
Sumatera Utara. Sehingga apabila PENGGUGAT tidak menerima hasil
inventarisasi yang dilakukan BPN karena merasa ada sebagian ataupun
bagian bangunan, utilitas, maupun sarana pelengkap bangunan yang belum
masuk pada DNP seharusnya PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 2 Tahun
2012 Pasal 29 ayat 4 dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga
Pertanahan dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak di umumkan.
b. Penilaian yang dilakukan adalah bidang perbidang (sesuai dengan UU no 2
tahun 2012 serta Perpres no 71 2012 dan perubahannya).
c. Pendekatan penilaian yang digunakan ialah Pendekatan Pasar dengan
Metode Perbandingan Data Pasar dan Pendekatan Biaya.
d. Analisa nilai dimulai dari tahap menentukan zona nilai, yang dicfasarkan data-
data pasar yang tersedia. Tahap kedua penilaian dilakukan penilaian bidang-
perbidanq, dimana terhadap perbedaan antara bidang dilakukan penyesuaian
sehingga diperoleh Nilai Pasar properti (nilai fisik). Faktor-faktor penyesuaian
yang umumnya diperhitungkan antara lain adalah:
i. faktor lokasi, terutama aksesibilitas dan lingkungan,
ii. faktor fisik. termasuk infrastruktur, elevasi, klasifikasi tanah dan
iii. faktor legalitas.
Page 16
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
e. Sedangkan untuk bangunan dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
seperti utilitas dan sarana pelengkap bangunan dinilai dengan Pendekatan
Biaya dengan metode biaya penganti terdepresiasi.
f. Hasil kesimpulan analisa di tahap (d dan e), akan menghasilkan Nilai Fisik
Properti.
g. Kemudian Nilai Fisik ditambahkan dengan Nilai Kerugian Non Fisik, untuk
menghasilkan nilai akhir yaitu Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti
Kerugian),sesuaiketentuan yang diatur di dalam UU No. 2 maupun SPI 306.
Sesuai dengan jawaban sebagaimana huruf a sampai dengan huruf g tersebut
maka TERGUGAT III telah melakukan Penilaian Ganti Rugi atau Nilai
Penggantian Wa]ar sesuai dengan ketentuan.
h. Penilaian tanah sisa,
Pasal 35: "Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah
terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan
penggunaannya, Pihak Yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh
atas bidang tanahnya."
Kesimpulan: Berdasarkan pasal ini dengan jelas bahwa, bila dalam proses
pelaksanaan penilaian dijumpai adanya tanah sisa maka Pemilik tanah
mengajukan/meminta terlebih dahulu kepada Pihak Yang Berwenang yaitu Tim
Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yang nantinya dibantu SKPD terkait.
Apabila tim P2T menyetujui, maka BPN sebagai ketua P2T akan menerbitkan
Daftar Nominatif Tanah Sisa, bisa dalam bentuk Daftar Nominatif tersendiri
ataupun menjadi tambahan dalam Daftar Nominatif Pemilik yang awal.
Berdasarkan DNP tersebut kemudian barulah Penilai melaksanakan penilaian
atas tanah sisa tersebut.
Dalam hal penilaian ini, TERGUGAT III tidak melakukan penilaian atas tanah sisa
yang tidak ada dalam DNP yang diterima oleh TERGUGAT III.
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam Jawaban ini, maka
dengan ini TERGUGAT III mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan
amar sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak permohonan gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 8 Oktober 2018 amarnya adalah sebagai berikut:
Page 17
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
DALAM PROVISI :
- Menolak tuntutan provisi Penggugat;
I. DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
II. DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 3.
836.000.- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 32/2018 tertanggal 10
Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada
tanggal 21 Nopember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal
16 Nopember 2018 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal
29 Januari 2019;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan memori banding pada tanggal 30 Nopember 2018 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30
Nopember 2018 serta diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada
tanggal 18 Desember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal
18 Desember 2018 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29
Januari 2019;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah
mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Desember 2018 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19
Desember 2018 serta diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat
II pada tanggal 22 Januari 2019 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III
pada tanggal 29 Januari 2019;
Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan
putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal
8 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I
pada tanggal 31 Desember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada
tanggal 22 Januari 2019 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada
Page 18
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
tanggal 29 Januari 2019, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah
pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang,
oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan memori banding pada tanggal 30 Nopember 2018, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Pembanding menggugat Terbanding-terbanding agar : Teras, Kedai
Kelontong, Emperan, Titi Masuk - Keluar Rumah, Parit (Plat Beton dan Besi),
Selaras, Septi Tank, Listrik 1350 Watt, 1 batang pohon Mangga, Kamar Mandi
dan Kerugian Usaha Kedai Kelontong diperhitungkan dan dibayar ganti ruginya
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012
Tentang PTBPUKPU), namun Judex Facty menolak klaim Pembanding
tersebut dengan alasan karena Pembanding telah menerima uang konsinyasi
dari Pengadilan sesuai dengan pertimbangan/putusan Judex Facty pada
halaman 40 alinea ke 5 yang redaksinya:
“Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menerima pembayaran ganti
kerugian (konsinyasi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat
dianggap menyetujui nilai pembayaran ganti kerugian tersebut dengan kata lain
Penggugat tidak keberatan atas bentuk dan ganti rugi yang diterimanya,
sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dikategorikan
melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal
1365 KUHPerdata, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin ke-
2 (dua) harus dinyatakan ditolak” ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Facty tersebut telah salah
menilai fakta dan keliru menerapkan hukumnya, sebab :
a. Teras, Kedai Kelontong, Emperan, Titi Masuk - Keluar Rumah, Parit (Plat
Beton dan Besi), Selaras, Septi Tank, Listrik 1350 Watt, 1 batang pohon
Mangga, Kamar Mandi dan Kerugian Usaha Kedaii Kelontong sebagai
kerugian Pembanding untuk keperluan Jalan Tol Medan – Binjai adalah
komponen yang harus diganti rugi karena komponen yang dapat dilai
Page 19
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang
PTBPUKPU), yang redaksinya :
Pasal 33
“Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan per bidang tanah, meliputi :
a. Tanah
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah
c. Bangunan
d. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau
e. Kerugian lain yang dapat dinilai.”
b. Berdasarkan pembayaran ganti rugi Jalan Tol Medan – Binjai di Desa lain
(sebagai pembanding) yakni di Kelurahan Tanjung Kusta Kecamatan
Sunggal Kabupaten Deli Serdang yakni berdasarkan bukti P-7 (sebagai
pembanding) yang diikutkan kesaksian Toni B Simamora menyatakan di
persidangan Sdr Pangihutan Harianja, S.Sos. suami Ita Renni Prastina
Gultom pemilik tanah dan bangunan : warung, teras, selaras, listrik, sumur
bor, septi tank, pohon mangga dan sambung nyawa dibayar ganti ruginya
oleh Terbanding I sebagai pengelola Pembebasan Tanah Jalan Tol Medan –
Binjai.
c. Secara hukum dan akal sehat (logikanya) dengan diterimanya uang
konsinyasi tidak serta merta gugatan Pembanding tidak dapat diterima dalam
perkara aquo karena yang diklaim Penggugat tentang beberapa komponen
yang dapat dinilai sebagaimana diuraikan di atas yang belum diperhitungkan
dan dibayar ganti ruginya oleh Terbanding yang telah diatur dalam peraturan
Perundang-undangan.
d. Tidak ada dinyatakan, diperjanjikan dan peraturan yang mengatur bila
seorang atau Pembanding telah menerima unag konsinyasi serta merta
Pembanding akan kehilangan hak untuk menggugat ganti rugi lain dari
Terbanding-terbanding.
e. Melanggar asas-asas Moral (umum) yakni :
1) Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (Pemerintah
dan Non Pemerintah) Praktek Adminsistratif, adalah bila ada kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya, biasanya prasa tersebut tertulis
dalam alinea terakhir dalam setiap surat keputusan.
2) Azas moral tersebut telah dinormakan berdasarkan Pasal 1506
KUHPerdata, yang redaksinya :“Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat
yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu
Page 20
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa
ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun”
3) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 146/Pdt.G/2012/PN-
JktSel-https//putusan.mahkamahagung.go.id.
f. Bertentangan dengan logika hukum, secara hukum dan akal sehat
(logikanya) dengan diterimanya uang konsinyasi tidak serta merta gugatan
Pembanding tidak dapat diterima (daluarsa) dalam perkara aquo karena yang
diklaim Penggugat tentang beberapa aspek (item) yang belum
dihitung/diperhitungkan yang seharusnya menjadi kewajiban hukum para
Terbanding yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan, karena :
1) Tidak ada dinyatakan dan diperjanjikan bila telah menerima uang
konsinyasi Pembanding akan kehilangan hak untuk menggugat.
2) Tidak ada peraturan Perundang-undangan yang melarang setelah uang
konsinyasi diterima, penerima kehilangan hak menuntut kembali.
3. Bahwa berdasarkan fakta kesaksian saksi Pembanding di persidangan
menyebut ada seseorang (oknum) sebagai agen yang mengatakan ganti rugi
bisa berubah (besar) bila berkolusi dengan oknum tersebut dihubungkan
dengan berubah-ubahnya besar dan komponen yang akan diganti rugi – vide
bukti P-4.a dan P-4.b tanpa dibantah oleh Terbanding I dan Terbanding III
dihubungkan lagi dengan surat Pembanding ke Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) vide bukti P-2.c Perihal : Permohonan Audit Keuangan Dan Audit Kerja
Proyek Jalan Tol Medan Binjai dan dihubungkan lagi dengan mangkraknya
proyek jalan tol terbukti yang dinilai hanyalah tanah bangunan sarana pelengkap
lainnya dan nilai tanaman saja tidak seperti penilaian dalam bukti P-7 yang
dinilai Rumah Tinggal : 78 m², Warung : 68 m², Teras : 28 m², Selasar : 4,4 m²,
Listrik : 900 watt, Sumur Bor 1 unit, Septictank 1 unit, Telepon 1 line sehingga
dapat di simpulkan Terbanding-terbanding mengelola proyek tidak profesional
dan cenderung menyalahgunakan jabatannya, karena itu berdasarkan
fenomena ini seharusnya Judex Facty harus kembali kepada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian pertimbangan dan
Judex Facty yang menyimpulkan karena konsinyasi telah diterima sehingga
gugatan Pembanding ditolak adalah pertimbangan dalam keputusan yang salah;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding dengan hormat
dengan ini memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini kiranya berkenan membatalkan Keputusan Pengadilan
Negeri Medan Reg. 203/Pdt.G/2017/PN Lbp seraya memutuskan :
mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
Page 21
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah
mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Desember 2018, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa pada pokoknya alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para
Penggugat/Para Pembanding adalah sebagai berikut (vide Memori Banding
hlm 2) :
- Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan
Reg. No. 203/Pdt.G/2017/PN-LBP tertanggal 08 Oktober 2018 (Judec
Facti) karena pertimbangan dan putusan Judex Facti tersebut telah salah
menilai fakta dan telah keliru menerapkan hukumnya, sehingga tidak
mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
Bahwa Terbanding - I menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Reg. No. 203/Pdt.G/2017/PN-LP tertanggal 08 Oktober
2018 adalah sudah tepat dan benar. Judex Facti adalah Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari
suatu perkara . Judex factie memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan
menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Sehingga menurut
Pembanding I tidak terdapat kekeliruan menerapkan hukumnya sehingga
tidak mencerminkan rasa keadilan. Untuk itu Terbanding I akan
menyatakan Kontra atas banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam . Untuk itu mohonlah Kontra atas banding ini dapat diterima
oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- Bahwa Pembanding Pada vide Memori Banding hal.3 huruf c menyatakan
secara hukum dan akal sehat sehat (logikanya) dengan diterimanya uang
konsiyasi tidak serta merta gugatan pembanding tidak dapat diterima
dalam perkara aguo karena yang diklaim Penggugat tentang beberapa
komponen yang dapat dinilai sebagaimana diuraikan di atas yang belum
diperhitungkan dan dibayat ganti rugi oleh Terbanding yang telah diatur
dalam peraturan Perundang-undangan.
Bahwa TERGUGAT I / TERBANDING I kembali membantah dalil
Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan
perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) karena telah bertindak
diskriminatif dalam menilai harga tanah dan bangunan serta nilai usaha
dalam proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai kepada Penggugat
(Vide Replik tanggal 4 Juni 2018 halaman 2), perludikemukakan kembali
Tergugat I /Terbanding I dalam melakukan pembayaran atau penitipan
ganti kerugian ke Pengadilan Negeri terhadap objek lahan bagi
Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dimaksud yaitu berdasarkan nilai
Page 22
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
yang diberikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau appraisal, Bambang
Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, Nomor Laporan 0360-2/4-16/PNL-
P/MBPRU-JKT/MTQ/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 dan Surat
Validasi Konsinyasi dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera
Utara selakuk Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, sehingga tudingan
Penggugat tersebut terkesan terlalu mencari-cari kesalahan TERGUGAT
I/TERBANDING I dan ingin mencari Ganti Rugi yang lebih besar, hal
dimaksud terindikasi dan berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Reg. No. 01/Pdt.P.Konsinyasi.2017/PN-LBP tanggal 11
September 2017 yang adapun substansinya yaitu menerangkan jika
Penggugat a quo telah mengambil uang ganti rugi sebagaimana dimaksud
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejumlah
Rp.497.700.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu
rupiah). Disamping itu, jika memang Penggugat/Pembanding dalam
perkara a quo keberatan terhadap penetapan konsinyasi sebagaimana
dimaksud, maka Penggugat seyogyanya tidak mengambil uang ganti rugi
tersebut dan sebaliknya melakukan upaya hukum kasasi terhadap
penetapan tersebut.
2. Bahwa pada pokoknya alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh
Penggugat/ Pembanding adalah sebagai berikut (vide Memori Banding hlm 4) :
Permohonan Audit Keuangan dan Audit Kerja Proyek Jalan Tol Medan
Binjai dan dihubungkan lagi dengan mangkraknya sarana pelangkap lainnya
terbukti yang dinilai hanyalah tanah bangunan searana pelengkap lainnya
dan nilai tanaman saja tidak seperti penilaian dalam bukti P-7 yang dinilai
rumah tinggal : 78 m2, teras : 28 m2selasar: 4,4 m2, listrik:900 watt:Sumur
Bor 1 unit, Septik tank 1 unit, Tetepon1 line sehingga dapat disimpulkan
terbanding-terbanding mengelola proyek tidak profesional dan cenderung
menyalahgunakan jabatannya.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami selaku Tergugat I/
Terbanding I menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding telah salah
menilai Tergugat I/ Tebanding I. .Hal-hal yang dipersoalkan penggugat/
Pembanding dalam surat gugatannya menyatakan Tergugat I Tebanding I
telah merugikan Penggugat/Pembanding. Tergugat I / Terbanding I sebagai
pihak Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina
Marga, Direktur Jalan BebasHambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan
Daerah SatuanKerjaPengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan
Tanah Jalan Tol Medan – Binjai pada dasarnya telah melaksanakan
pengadaan tanah untuk pembuatan jalan tol yang terletak di Desa Muliorejo
Page 23
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat yang tanahnya terkena
pembangunan jalan tol tersebut memiliki berjenis-jenis bangunan dan
tanaman, dengan ukuran tanah yang berbeda-beda, ukuran bangunan dan
kelas bangunan yang berbeda-beda, tanaman dengan jenis dan jumlah
yang berbeda pula, sehingga dengan demikian nilai ganti rugi yang diterima
masyarakat pun berbeda-beda.
Berdasarkan uraian di atas, melalui KONTRA BANDING ini TERGUGAT -
I/TERBANDING- I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai
berikut :
1. Menyatakan menolak Banding dari Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan PN Lubuk Pakam Nomor Reg : 203/Pdg.G/2017/PN-LBP
tanggal 08 OKtober 2018;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding untuk
seluruhnya.
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 8 Oktober 2018, serta memori banding dari
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari
Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, yang ternyata tidak ada hal-hal
yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak
perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi menilai atau menyetujui dan
sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat
pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta alasan-alasan yang
menjadi dasar dalam putusan tersebut sehingga pertimbangan-pertimbangannya
dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ini;
Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim
tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan
putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo
ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 8 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam
peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat
tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam
Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
Page 24
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN
peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang
dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;
Memperhatikan Pasal-pasal yang termuat dalam Reglemen Hukum Acara
Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg S.1927-227) serta peraturan
per Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I:
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 8 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan
sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami : H. Dasniel, SH,
MH sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, SH, MH. dan Aroziduhu Waruwu, SH,
MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April
2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Farida
Malem, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri
oleh Pembanding dan Para Terbanding;
Hakim Anggota, Hakim Ketua
Poltak Sitorus, SH, MH H. Dasniel, SH, MH
Aroziduhu Waruwu, SH, MH Panitera Pengganti,
Farida Malem, SH, MH.
Perincian Biaya :1. Meterai Rp. 6.000,-2. Redaksi Rp. 10.000,-3. Pemberkasan Rp 134.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-