P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … fileRAHMAD YUSUP SIMAMORA, S.H,masing-masing Advokat dan atau Advokat magang berkantorpada Biro Hukum CITRA KEADILAN , Jalan Sutomo

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 133/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

ALIMIN SAGALA, laki-laki, Pedagang, Beralamat di Dusun XIII Jalan Orde Baru

No. 163, RT/RW 029/015, Kel/Desa Mulio Rejo, Kecamatan

Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, NIK: 1207231402620003,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. HAMDANI

HARAHAP,S.H., M.H, RAJA MAKAYASA HARAHAP, S.H dan

RAHMAD YUSUP SIMAMORA, S.H,masing-masing Advokat

dan atau Advokat magang berkantor pada Biro Hukum “CITRA

KEADILAN”, Jalan Sutomo No. 6 Medan, baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal...........,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula

Penggugat;

L A W A N

I. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden RI cq. Kementerian Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina

Marga cq. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan

Fasilitas Jalan Daerah cq. Satuan Kerja Pengadaan Tanah

Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan Binjai

cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Medan - Binjai,

berkedudukan diJl. Suka Damai No. 22A Medan/Jl. Suka Tani

(dekat Jl. STM) Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan

Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut Terbanding I semula

Tergugat I;

II. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden RI cq. Kementerian Agraria dan

Tata Ruang cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Brgjend.

Katamso No. 45 Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Medan

Maimun, Kota Medan, selanjutnya disebut Terbanding II

semula Tergugat II;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


III.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun

Dan Rekan dalam hal ini diwakili oleh Ir. MUHAMMAD ADIL

MUTTAQIN, MSc, MAPPI (Cert), berkedudukan di Kindo Office

Square A5 Jalan Duren Tiga Raya No. 101 Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

133/Pdt/2019/PT MDN tanggal 26 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis dan

mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 8 Oktober 2018 dan segala surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggalDesember

2017yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam pada tanggal Desember 2017 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2017/PN

Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah seluas dan bangunan berupa Teras, Kedai Sampah, dll. milik

Penggugat yang terletak di Jl. Orde Baru Desa Mulio Rejo, Kecamatan

Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan

oleh Pemerintah RI melalui Tergugat I dan Tergugat II yang akan diganti rugi

untuk kepentingan Jalan Tol Medan Binjai, namun faktanya yang

diperhitungkan dan yang dibayar hanyalah tanah dan bangunan rumah induk

saja dan itupun tanpa diumumkan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi

secara resmi di Kantor Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 34 UU No. 2

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentungan Umum (PTBPUKP) atau tertututup tidak saling mengetahui antar

sesama warga yang tanah dan bangunannya terkenan Jalan Tol Medan-Binjai,

sehingga pembebasan tanah aquo tidak sesuai dengan arahan dan bimbingan

Tergugat I dan Tergugat II dan bertentangan dengan asas : keterbukaan,

kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keselarasan dan asas lainnya

seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang PTBPUKP

dan berbeda dengan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada

pembebasan tanah yang terletak di Desa Tanjung Kusta Kecamatan Sunggal

Deli Serdang yang di nilai oleh Afresial TOTO SUHARTO & REKAN (non

Tergugat III) atas tunjukan Tergugat II yang telah benar melakukan fungsinya

dengan menguraikan (secara tertulis) jenis-jenis bangunan dan harganya

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


seperti : waung, teras, selasar, sumur bor, PDAM, Sumur Galian, Sefti Tank,

dll. yang ditetapkan Tergugat I dan Tergugat II kepada setiap warga yang

terkena Jalan Tol Medan-Binjai, sehingga perbuatan Tergugat-tergugat

tersebut bertentangan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012

Tentang PTBPUKP, yang redaksinya :

Pasal 32

“ayat (1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggungjawab terhadap

penilaian yang telah dilaksanakan”

Ayat (2) Pelanggaran terhadap kewajiban penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) dikenakan sanksi administratif

dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

Pasal 33

“Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan per bidang tanah,

meliputi :

a. Tanah

b. Ruang atas tanah dan bawah tanah

c. Bangunan

d. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau

e. Kerugian lain yang dapat dinilai.”

Pasal 34 ayat (1) f

Ayat (1) “nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana

dimaksud Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman

penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26”

2. Bahwa oleh karena itu Penggugat mencari tahu ada apa Tergugat I dan

Tergugat II tidak menguraikan jenis-jenis bangunan dan tidak menilai harga

bangunan Penggugat secara tertulis dan mengumumkannya secara resmi di

Kantor Desa atau ditempat lain dan atas upaya yang dilakukan akhirnya

Penggugat menemukan indikasi Tergugat I dan Tergugat II dalam

pembebaskan tanah aquo telah pilih kasih (diskriminatif) baik dalam menilai

harga tanah dan bangunan serta nilai usaha dengan modus, bagi warga yang

dapat diajak kolusi akan mendapat pembayaran yang lebih besar dari pada

yang diterima Penggugat dan setelah uang ganti kerugian diterima oleh oknum

penerima ganti rugian lalu oknum tersebut memberikan uang terima kasih

kepada Sang Oknum ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


3. Bahwa atas indikasi tersebut sesungguhnya Penggugat telah menaruh

keberatan dan memohon kepada Tergugat-tergugat agar jangan hanya

menilai dan dibayar ganti kerugian tanah dan bangunan induk saja yang

dihargai seluruhnya Rp. 497.700.000,-(empat ratus sembilan puluh tujuh juta

jutuh ratus ribu rupiah) tetapi harus diperlakukan sama dengan warga lainnya

dan untuk objektifnya Penggugat bersedia diukur dan dinilai ulang kembali

namun tidak direspon oleh Tergugat-tergugat dan demikian pula ketika

Penggugat sebagai Termohon Konsinyasi atas permohonan Tergugat I pada

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Reg. No. :

01/Pdt.P.Konsiyasi/2017/PN-Lbp telah menyanggah dan memohon pada

Pengadilan agar bangunan Penggugat dinilai, diperhitungkan dan dibayar

Tergugat I kepada Penggugat namun seluruh argumen Penggugat seluruhnya

tidak dipertimbangkan Pengadilan yang seharusnya secara hukum (acara

perdata) seluruh fakta dan alasan pihak-pihak wajib di pertimbangkan

Pengadilan dalam memutus perkara ;

4. Bahwa padahal berdasarkan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diatur

apa-apa yang dapat diganti rugi dan berdasarkan praktek dan perbandingan

pembebasan tanah Jalan Tol Medan – Binjai pada ruas lain di Desa Muliorejo

Kecamatan Sunggal, ganti kerugian Teras, Kedai, Emperan, Titi masuk keluar

rumah Penggugat terbuat dari Plat Beton/besi, Selasar, Septi Tank, Listrik

1350 Watt, 1 (satu) batang pohon mangga, Kamar Mandi (kamar depan) dan

kerugian usaha kedai kelontang yang akan (berpotensi) ditutup yang selama

ini sebagai usaha untuk menafkahi keluarga Penggugat, dinilai dan dibayar

dan diganti rugi oleh Tergugat I ;

5. Bahwa dengan demikian bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikualifikasikan

sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakitbatkan Penggugat

dirugikan, sebagai berikut :

a. Teras, 11.32 M² X Rp. 5.400.000 = ........................... Rp. 61.128.000,-

b. Kedai : 15.17 M² X Rp. 5.400.000 =............................ Rp. 81.918.000,-

c. Emperan : 12.99 M² X Rp. 5.400.000 =...................... Rp. 70.146.000,-

d. Titi Plat Beton : 13 M² X Rp. 5.400.000 =.................... Rp. 70.200.000,-

e. F. Selasar : 6 M² X Rp. 5.400.000 =............................ Rp. 32.400.000,-

f. Septi Tank : 2x2 M² = 4 M X Rp. 5.400.000 =............. Rp. 21.600.000,-

g. Listrik 1350 Watt : ....................................................... Rp. 10.000.00,-

h. Pohon mangga : ......................................................... Rp. 10.000.000, -

i. Kamar Mandi di kamar depan : 4 M² X

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Rp. 5.400.000 = .......................................................... Rp. 21.600.000, -

j. Kompensasi Usaha (usaha tutup akibat

pembangunan) selama 2 tahun, penghasilan

perhari usaha Rp. 250.000 / hari X 720 hari = ........... Rp. 180.000.000,-

k. Biaya-biaya yang telah dan akan dikeluarkan

Penggugat akibat dari perbuatan

Tergugat-tergugat dalam perkara

aquo, adalah untuk :

1) Mengurus dan memperjuangkan hak-hak

Penggugat, diperhitungkan sebesar = ................. Rp. 300.000.000,-

2) Karena luas tanah dan bangunan menjadi

sempit dan Penggugat akan berusaha

di tempat lain sehingga untuk

terpenuhinya hubungan magis (tondi)

antara Penggugat dengan tanah dan

rumah Penggugat dan harus mencari

tempat tinggal dan usaha baru,

sehingga untuk pemulihan semangat

(tondi) Penggugat dan keluarga dan

tersosialisasinya dengan tempat baru

dan menurut adat batak harus

mengadakan upacara/makan-makan

di tempat baru, sehingga untuk

kompensasinya beralasan

Tergugat-Tergugat secara tanggung

menanggung membayar sebesar = .................... Rp. 100.000.000,-

Jumlah keseluruhan =...................................................... Rp. 958.992.000

Terbilang : Sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan

puluh dua ribu rupiah.

6. Bahwa oleh karena Jalan Tol dipergunakan disamping untuk keperluan umum

juga adalah untuk mencari keuntungan (komersial) sehingga dalam perkara

aquo sangat beralasan pula dilakukan dengan pendekatan prospektus untung

– rugi ;

7. Bahwa oleh karena hak-hak Penggugat atas tanah dan kekayaan Penggugat

yang ada di atas objek sengketa belum diselesaikan dan secara hukum

hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa belum terputus maka

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sangat beralasan Pengadilan menjatuhkan utusan sela dengan menghukum

Tergugat-Tergugat atau pihak lain untuk tidak memaksakan kehendak secara

sepihak untuk membongkar bangunan Penggugat sebelum ada

penyelesaiannya dengan Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini beralasan dan didukung dengan alat bukti yang

authentik sangat beralasan pula Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta

(uit voorbaar bij voorrad) sekalipun Para Tergugat menyatakan banding dan

kasasi ;

9. Bahwa Para Penggugat menaruh sangka tidak baik kepada Para Tergugat

tidak dengan suka rela mematuhi Putusan Pengadilan dengan segera, maka

dimohonkan seluruh para Tergugat dihukum secara tanggung menanggung

membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000.-/perhari apabila

seluruh Para Tergugat lalai mematuhi putusan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat dengan hormat

dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kiranya

berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak untuk

bersidang, seraya mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM PUTUSAN SELA (PROVISI).

MenghukumTergugat-Tergugat untuk tidak memaksakan kehendak dengan

membongkar bangunan Penggugat atau perbuatan lainnya yang sifatnya

merugikan Penggugat hingga perkara ini diputuskan dalam putusan yang

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah

sebagai perbuatan melawan hukum ;

3. Menguatkan putusan sela yang telah diletakkan ;

4. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 01/Pdt.P.Konsiyasi/2017/PN-Lbp;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-

menanggung supaya membayar ganti kerugian tanah dan bangunan serta

kerugian usaha Penggugat serta kerugian lainnya sebagai akibat dari

pembebasanJalan Tol Medan Binjai sebesar Rp. 958.992.000,- (Sembilan

ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-

menanggungmembayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000.-

/perhari apabila seluruh Para Tergugat lalai mematuhi putusan ini ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta

merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij

voorraad) ;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

biaya yang timbul dalam perkara ini ;

III. SUBSIDAIR.

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah

mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

1. Bahwa dalam gugatannya (tertanggal 12 Desember 2017)yang diterima

oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12

Desember 2017), Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) Provisi yang

pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk tidak memaksakan

kehendak dengan membongkar bangunan Penggugat atau perbuatan

lainnya yang sifatnya merugikan Penggugat hingga perkara ini diputuskan

dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),

(Vide Gugatan tanggal 12 Desember 2017 halaman4);

2. Bahwa atas petitum Provisi Penggugat tersebut, TERGUGAT I dengan

tegas menolak tuntutan permohonan tersebut karena tuntutan provisi

dimaksudakan menghambat Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang

diupayakan percepatan pembangunannya. Perlu dikemukakan bahwa

tanah objek perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (yang dilaksanakan oleh

TERGUGATII) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan

Tol Medan – Binjai yang mana termasuk sebagai salah satu proyek

Strategis Nasional yang perlu diupayakan percepatan penyelesaiannya

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana

ditegaskan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Oleh karena tanah

objek perkara berkaitan dengan “kepentingan umum” maka adalah cukup

beralasan untuk menolak tuntutan provisi yaitu untuk menghukum PARA

TERGUGAT untuk tidak memaksakan kehendak dengan membongkar

bangunan yang diklaim masih milik Penggugat atau perbuatan lainnya yang

sifatnya merugikan Penggugat hingga perkara ini diputuskan dalam

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Disamping

itu, menurut hukum acara perdata dan praktek peradilan perdata, tuntutan

provisi (provisionele eis) hanyalah tindakan sementara (voorlopige

voorziening) selama proses perkara berlangsung, dan hanya dapat

dimintakan apabila tuntutan provisi tersebut ada hubungan yang erat

dengan gugatan pokok perkara (sengketa) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka cukup beralasan untuk menolak

tuntutan Provisi dari Penggugat a quo karena tidak beralasan serta

bertentangan dengan hukum.

II. DALAM EKSEPSI :

A.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTIUM)

Bahwa dalam petitumnya, Penggugat a quo meminta agar menyatakan

batal atau tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam Reg. No. 01/Pdt.P.Konsinyasi.2017/PN-LBP(Vide Gugatan tanggal

12 Desember 2017 halaman 5);

Bahwa terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No.

01/Pdt.P.Konsinyasi.2017/PN-LBP oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam yaitu karena adanya permohonan penitipan ganti kerugian oleh

Pemohon yang dalam hal ini TERGUGAT I, yang mana setelah hakim

memeriksa kelengkapan formil sebagaimana PERMA Nomor 3 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke

Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum, barulah hakim menetapkan dapat diterima atau tidak

suatu penitipan ganti kerugian oleh pemohon dalam Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahwa jika Penggugat

dalam petitumnya meminta agar menyatakan batal atau tidak berkekuatan

hukum Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No.

01/Pdt.P.Konsinyasi.2017/PN-LBP tersebut, seyogyanya Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam yang berkompeten dalam mengeluarkan penetapan

dimaksud juga ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo ;

Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak untuk ikut digugat oleh

Penggugat, makaharuslah dinyatakan gugatan Penggugataquo tidak dapat

diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

A. Surat Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libeli);

- Kwalifikasi Perbuatan Tergugat tidak jelas ;

Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat a quo menyatakan Para

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechmatige daad) karena telah bertindak diskriminatif dalam

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menilai harga tanah dan bangunan serta nilai usaha dalam proyek

pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai kepada Penggugat (Vide

Gugatan tanggal 12 Desember 2017 halaman 2);

Bahwa apabila dicermati dengan seksama, dalam gugatan perkara a

quo kwalifikasi yang merupakan perumusan mengenai perbuatan

materiil maupun formil dari TERGUGAT I, khususnya menyangkut

tentang perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad), tidak

jelas dinyatakan melanggar aturan/regulasi yang mana, dikarenakan

TERGUGAT I dalam melakukan pembayaran atau penitipan ganti

kerugian ke Pengadilan Negeri terhadap objek lahan bagi

Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dimaksud yaitu berdasarkan

nilai yang diberikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau

appraisal, Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, Nomor

Laporan 0360-2/4-16/PNL-P/MBPRU-JKT/MTQ/XII/2015 tanggal 1

Desember 2015, sehingga tudingan Penggugat tersebut terkesan

terlalu mencari-cari kesalahan TERGUGAT I dan ingin mencari

keuntungan yang lebih besar ;

Bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan

Penggugat a quo dinyatakantidak dapat diterima (Niet onvankelijk

verklaard).

Berdasarkan uraian tersebut, dikaitkan dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan

Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979

yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka

gugatan tidak dapat diterima, maka cukup beralasan secara yuridis bagi

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkaraa quo

untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal

gugatansehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet

onvankelijk verklaard).

III. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalam Pokok Perkaraa quo TERGUGAT I dengan tegas

menyatakan bahwa selaku instansi yang memerlukan tanah pada kegiatan

Pengadaan Tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Tol

Medan-Binjai yang merupakan salah satu proyek strategis

nasional,TERGUGAT I telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah

sesuai dengan UU RI Nomor 2 Tahun 2012, termasuk juga dalam proses

penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri telah dilaksanakan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan

Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang

saat ini sudah hampir selesai pembangunannya ;

Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara

mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini,

oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa TERGUGAT I juga dengan tegas membantah dalil Penggugat yang

menyatakan bahwa Tergugat Itelah melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechmatige daad) karena telah bertindak diskriminatif dalam menilai

harga tanah dan bangunan serta nilai usaha dalam proyek pembangunan

Jalan Tol Medan-Binjai kepada Penggugat (Vide Gugatan tanggal 12

Desember 2017 halaman 2) ;

Bahwa perlu dikemukakan kembali TERGUGAT I dalam melakukan

pembayaran atau penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri terhadap

objek lahan bagi Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dimaksud yaitu

berdasarkan nilai yang diberikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau

appraisal, Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, Nomor Laporan

0360-2/4-16/PNL-P/MBPRU-JKT/MTQ/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015,

sehingga tudingan Penggugat tersebut terkesan terlalu mencari-cari

kesalahan TERGUGAT I dan ingin mencari keuntungan yang lebih besar,

hal dimaksud terindikasi dan berdasarkan pada Berita Acara Pengambilan

Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) Nomor: 01/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN-

LBP yang adapun substansinya yaitu menerangkan jika Penggugat a quo

telah mengambil uang ganti rugi sebagaimana dimaksud di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejumlah Rp. 497.700.000,- (empat ratus

sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Disamping itu, jika

memang Penggugat dalam perkara a quo keberatan terhadap penetapan

konsinyasi sebagaimana dimaksud, maka Penggugat seyogyanya tidak

mengambil uang ganti rugi tersebut dan sebaliknya melakukan upaya

hukum kasasi terhadap penetapan tersebut ;

Berdasarkan uraiantersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan

sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSILAIN :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II

telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Legal Standing Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

Bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat menyatakan "Penggugat telah

menaruh keberatan dan memohon kepada Tergugat-tergugat agar jangan

hanya menilai dan dibayar ganti kerugian tanah dan bangunan induk saja yang

dihargai seluruhnya Rp. 497.700.000,-(empat ratus sembilan puluh tujuh juta

tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian

(Konsinyasi) Nomor: 01/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN-LBP yang substansinya yaitu

menerangkan jika Penggugat a quo telah mengambil uang ganti rugi

sebagaimana dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

sejumlah Rp. 497.700.000,-(empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus

ribu rupiah).

Bahwa tindakan Penggugat yang tidak berpendirian teguh dalam menerima

bentuk Ganti Kerugian dalam bentuk UANG, sungguh tidak dapat diterima.

Bahwa dengan diterimanya uang ganti rugi sebesar Rp. 497.700.000,-(empat

ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) maka Penggugat tidak

lagi mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara a quo sehingga patut

kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

2. Tentang Gugatan Daluarsa

Bahwa gugatan diajukan Penggugat dan diterima oleh Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam tanggal 12 Desember 2017.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti

Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah

musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (1)."

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

Bagi Masyarakat Yang Menolak pada tanggal 4 April 2017, Penggugat telah

menandatangani penolakan penetapan ganti rugi.

Bahwa dengan demikian telah lewatlah batas waktu yang ditentukan bagi

Penggugat untuk menyatakan keberatan dan/atau tidak sepakat mengenai

bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian (pengajuan gugatan). Oleh karena itu

patutlah Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat dikarenakan

gugatan telah daluarsa.

II. DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat,

Terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dalam

perkara ini;

b. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana tersebut di

atas;

c. Bahwa perlu diketahui dan dipahami kegiatan Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan

Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai merupakan salah satu proyek Strategis

Nasional yang perlu diupayakan percepatan penyelesaiannya guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum sebagai mana ditegaskan

dalam Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

d. Bahwa berdasarkan laporan Tergugat III No. 0360-2/4-16/PNL-P/MBPRU-

JKT/MTQ/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 telah dipaparkan Nilai

Penggantian Wajar dari properti atas nama Penggugat;

e. Bahwa didalam Nilai Penggantian Wajar tersebut yang berjumlah Rp.

497.700.000,-(empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah

dipaparkan nilai dari properti atas nama Penggugat yang terdiri dari Tanah,

Bangunan dan Usaha Kedai;

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian

(Konsinyasi) Nomor: 01/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN-LBP yang substansinya

yaitu menerangkan jika Penggugat a quo telah mengambil uang ganti rugi

sebagaimana dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sejumlah Rp. 497.700.000,-(empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus

ribu rupiah).

g. Bahwa jika memang Penggugat dalam perkara a quo keberatan terhadap

penetapan konsinyasi sebagaimana dimaksud, maka Penggugat seyogyanya

tidak mengambil uang ganti rugi tersebut dan sebaliknya melakukan upaya

hukum kasasi terhadap penetapan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang

terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil

putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. Menerima eksepsi Tergugat II;

b. Menyatakan Eksepsi Tergugat II adalah tepat dan berdasar hukum;

c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk

Verklaard).

2. DALAM POKOK PERKARA

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(exaequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III

telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Kami TERGUGAT III terlebih dahulu menerangkan:

1. Kantor Jasa Penilai Publik-Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan

Rekan (KJPP-MBPRU & Rekan), merupakan lembaga penilai independen

berdasarkan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIU-KJPP) No.

2.09.0027 tanggaf 6 April 2009 dan SK Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2009,

yang berkantor pusat di Jakarta. KJPP MBPRU dan REKAN telah mendapat

Lisensi Penilai Pertanahan berdasarkan KeputusanMenteri Agraria dan tata

Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 48/KEP-600.15/II/2016.

2. Perubahan anggaran dasar terakhir sesuai dengan Akte Pernyataan Keputusan

Rapat Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Pubiik (KJPP) Muttaqin

Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, Nomor 4349 tertanggal 18

Januari 2018 yang diketuarkan oleh Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH dt

Jakarta.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


3. Ir. Muhammad A. Muttaqin, M.Sc., MAPPI (Cert) adalah Penilai Pubiik

berdasarkan fzin Penilai Pubiik No. P-1.09.00196, dan juga telah rnendapatkan

Lisensi BPN Nomor 101/K EP-500.13.1/V/2015.

4. Bahwa KJPP MBPRU mendapat surat penunjukan dan surat perintah mulai

kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Bina

Marga, Direktorat ialan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah,

Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan, Pengadaan Tanah Jalan Tol

Mecian-Binjai sesuai dengan Surat Penunjukan No.

KU.03.01/440357/014/PPJ/416, tanggal 30 September 2015 dan Surat Perintah

Mulai Kerja No.Hk.02.03/44.0357/014/SPMK/472, tanggal 21 Oktober 2015.

dengan lingkup pekerjaan sebagat berikut:

Melakukan penilaian terhadap seluruh Objek Pengadaan Tanah sehubungan

dengan peiaksanaan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, sesuai dengan

kerangka acuan kerja yang meliputi antara lain:

a. Pekerjaan: Penilaian (Appraisal) harga ganti kerugian objek pengadaan

tanah jalan Tol Medan-Binjai..

b. Waktu peiaksanaan: 30 (tiga puiuh) han kalender, sejak ditertmanya peta

bidan dan daftar nomtnatif dari ketua pelaksana pengadaan tanah (P2T)

kabupaten Deli Serdang dan ketua peiaksanaan pengadaan tanah (P2t)

Kota Medan..

c. Syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.

d. Wilayah Kerja: sebagaimana nama desa /kelurahan pada kabupaten/kota

terlampir.

e. KJPP MBPRU ditetapkan oleh Kepafa Kantor Pertanahan Provinsi

Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan No. 180/KEP-12/XI/2015

tanggal 03 November 2015 tentang penetapan jasa penilai atau Penilai

Pubiik Kantor Jasa Penilai Pubiik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto

Rozak Uswatun dan Rekan

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sesuai dengan pasal 38 ayat (1) UU No. 2 tahun 2012 menyatakan:

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besaran Ganti

Kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan

negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah

musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pasaf 37 ayat

(1),

2. Bahwa, pasal 24 ayat (1) huruf a PERMA No. 3 tahun 2016, menyatakan:

Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Ganti Rugi kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan

berikutini;

a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besaranya Ganti Kerugian

berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak

mengajukan Keberatan ke Pengadilan.

7. Bahwa, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Reg. No:

01/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.LBP, berarti PENGGUGAT (Pihak yang Berhak)

tidak memanfaatkan kesempatan pengajuan keberatan sebagaimana dijelaskan

pada butir 6 dan butir7 di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sesuai dengan UU No. 2 tahun

2012 PENGGUGAT tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengajukan Keberatan

terhadap besaran Ganti Kerugian.

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT III telah melakukan pekerjaan sesuai dengan tahapan yang sudah

diatur di dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya

bahwa:

a. Bahwa, penilaian dilakukan terhadap obyek penilaian (tanah, bangunan,

tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah) sesuai dengan Daftar

Nommatif Pemilik (DNP) yang diterima dari kantor Wilayah BPN Provinsi

Sumatera Utara. Sehingga apabila PENGGUGAT tidak menerima hasil

inventarisasi yang dilakukan BPN karena merasa ada sebagian ataupun

bagian bangunan, utilitas, maupun sarana pelengkap bangunan yang belum

masuk pada DNP seharusnya PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 2 Tahun

2012 Pasal 29 ayat 4 dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga

Pertanahan dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak di umumkan.

b. Penilaian yang dilakukan adalah bidang perbidang (sesuai dengan UU no 2

tahun 2012 serta Perpres no 71 2012 dan perubahannya).

c. Pendekatan penilaian yang digunakan ialah Pendekatan Pasar dengan

Metode Perbandingan Data Pasar dan Pendekatan Biaya.

d. Analisa nilai dimulai dari tahap menentukan zona nilai, yang dicfasarkan data-

data pasar yang tersedia. Tahap kedua penilaian dilakukan penilaian bidang-

perbidanq, dimana terhadap perbedaan antara bidang dilakukan penyesuaian

sehingga diperoleh Nilai Pasar properti (nilai fisik). Faktor-faktor penyesuaian

yang umumnya diperhitungkan antara lain adalah:

i. faktor lokasi, terutama aksesibilitas dan lingkungan,

ii. faktor fisik. termasuk infrastruktur, elevasi, klasifikasi tanah dan

iii. faktor legalitas.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


e. Sedangkan untuk bangunan dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

seperti utilitas dan sarana pelengkap bangunan dinilai dengan Pendekatan

Biaya dengan metode biaya penganti terdepresiasi.

f. Hasil kesimpulan analisa di tahap (d dan e), akan menghasilkan Nilai Fisik

Properti.

g. Kemudian Nilai Fisik ditambahkan dengan Nilai Kerugian Non Fisik, untuk

menghasilkan nilai akhir yaitu Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti

Kerugian),sesuaiketentuan yang diatur di dalam UU No. 2 maupun SPI 306.

Sesuai dengan jawaban sebagaimana huruf a sampai dengan huruf g tersebut

maka TERGUGAT III telah melakukan Penilaian Ganti Rugi atau Nilai

Penggantian Wa]ar sesuai dengan ketentuan.

h. Penilaian tanah sisa,

Pasal 35: "Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah

terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan

penggunaannya, Pihak Yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh

atas bidang tanahnya."

Kesimpulan: Berdasarkan pasal ini dengan jelas bahwa, bila dalam proses

pelaksanaan penilaian dijumpai adanya tanah sisa maka Pemilik tanah

mengajukan/meminta terlebih dahulu kepada Pihak Yang Berwenang yaitu Tim

Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yang nantinya dibantu SKPD terkait.

Apabila tim P2T menyetujui, maka BPN sebagai ketua P2T akan menerbitkan

Daftar Nominatif Tanah Sisa, bisa dalam bentuk Daftar Nominatif tersendiri

ataupun menjadi tambahan dalam Daftar Nominatif Pemilik yang awal.

Berdasarkan DNP tersebut kemudian barulah Penilai melaksanakan penilaian

atas tanah sisa tersebut.

Dalam hal penilaian ini, TERGUGAT III tidak melakukan penilaian atas tanah sisa

yang tidak ada dalam DNP yang diterima oleh TERGUGAT III.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam Jawaban ini, maka

dengan ini TERGUGAT III mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan

amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 8 Oktober 2018 amarnya adalah sebagai berikut:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 3.

836.000.- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 32/2018 tertanggal 10

Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada

tanggal 21 Nopember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal

16 Nopember 2018 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal

29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan memori banding pada tanggal 30 Nopember 2018 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30

Nopember 2018 serta diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada

tanggal 18 Desember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal

18 Desember 2018 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29

Januari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah

mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Desember 2018 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19

Desember 2018 serta diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat

II pada tanggal 22 Januari 2019 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III

pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal

8 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I

pada tanggal 31 Desember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada

tanggal 22 Januari 2019 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tanggal 29 Januari 2019, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu

14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah

pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang,

oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan memori banding pada tanggal 30 Nopember 2018, yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menggugat Terbanding-terbanding agar : Teras, Kedai

Kelontong, Emperan, Titi Masuk - Keluar Rumah, Parit (Plat Beton dan Besi),

Selaras, Septi Tank, Listrik 1350 Watt, 1 batang pohon Mangga, Kamar Mandi

dan Kerugian Usaha Kedai Kelontong diperhitungkan dan dibayar ganti ruginya

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012

Tentang PTBPUKPU), namun Judex Facty menolak klaim Pembanding

tersebut dengan alasan karena Pembanding telah menerima uang konsinyasi

dari Pengadilan sesuai dengan pertimbangan/putusan Judex Facty pada

halaman 40 alinea ke 5 yang redaksinya:

“Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menerima pembayaran ganti

kerugian (konsinyasi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat

dianggap menyetujui nilai pembayaran ganti kerugian tersebut dengan kata lain

Penggugat tidak keberatan atas bentuk dan ganti rugi yang diterimanya,

sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dikategorikan

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal

1365 KUHPerdata, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin ke-

2 (dua) harus dinyatakan ditolak” ;

2. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Facty tersebut telah salah

menilai fakta dan keliru menerapkan hukumnya, sebab :

a. Teras, Kedai Kelontong, Emperan, Titi Masuk - Keluar Rumah, Parit (Plat

Beton dan Besi), Selaras, Septi Tank, Listrik 1350 Watt, 1 batang pohon

Mangga, Kamar Mandi dan Kerugian Usaha Kedaii Kelontong sebagai

kerugian Pembanding untuk keperluan Jalan Tol Medan – Binjai adalah

komponen yang harus diganti rugi karena komponen yang dapat dilai

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang

PTBPUKPU), yang redaksinya :

Pasal 33

“Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan per bidang tanah, meliputi :

a. Tanah

b. Ruang atas tanah dan bawah tanah

c. Bangunan

d. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau

e. Kerugian lain yang dapat dinilai.”

b. Berdasarkan pembayaran ganti rugi Jalan Tol Medan – Binjai di Desa lain

(sebagai pembanding) yakni di Kelurahan Tanjung Kusta Kecamatan

Sunggal Kabupaten Deli Serdang yakni berdasarkan bukti P-7 (sebagai

pembanding) yang diikutkan kesaksian Toni B Simamora menyatakan di

persidangan Sdr Pangihutan Harianja, S.Sos. suami Ita Renni Prastina

Gultom pemilik tanah dan bangunan : warung, teras, selaras, listrik, sumur

bor, septi tank, pohon mangga dan sambung nyawa dibayar ganti ruginya

oleh Terbanding I sebagai pengelola Pembebasan Tanah Jalan Tol Medan –

Binjai.

c. Secara hukum dan akal sehat (logikanya) dengan diterimanya uang

konsinyasi tidak serta merta gugatan Pembanding tidak dapat diterima dalam

perkara aquo karena yang diklaim Penggugat tentang beberapa komponen

yang dapat dinilai sebagaimana diuraikan di atas yang belum diperhitungkan

dan dibayar ganti ruginya oleh Terbanding yang telah diatur dalam peraturan

Perundang-undangan.

d. Tidak ada dinyatakan, diperjanjikan dan peraturan yang mengatur bila

seorang atau Pembanding telah menerima unag konsinyasi serta merta

Pembanding akan kehilangan hak untuk menggugat ganti rugi lain dari

Terbanding-terbanding.

e. Melanggar asas-asas Moral (umum) yakni :

1) Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (Pemerintah

dan Non Pemerintah) Praktek Adminsistratif, adalah bila ada kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya, biasanya prasa tersebut tertulis

dalam alinea terakhir dalam setiap surat keputusan.

2) Azas moral tersebut telah dinormakan berdasarkan Pasal 1506

KUHPerdata, yang redaksinya :“Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat

yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa

ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun”

3) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 146/Pdt.G/2012/PN-

JktSel-https//putusan.mahkamahagung.go.id.

f. Bertentangan dengan logika hukum, secara hukum dan akal sehat

(logikanya) dengan diterimanya uang konsinyasi tidak serta merta gugatan

Pembanding tidak dapat diterima (daluarsa) dalam perkara aquo karena yang

diklaim Penggugat tentang beberapa aspek (item) yang belum

dihitung/diperhitungkan yang seharusnya menjadi kewajiban hukum para

Terbanding yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan, karena :

1) Tidak ada dinyatakan dan diperjanjikan bila telah menerima uang

konsinyasi Pembanding akan kehilangan hak untuk menggugat.

2) Tidak ada peraturan Perundang-undangan yang melarang setelah uang

konsinyasi diterima, penerima kehilangan hak menuntut kembali.

3. Bahwa berdasarkan fakta kesaksian saksi Pembanding di persidangan

menyebut ada seseorang (oknum) sebagai agen yang mengatakan ganti rugi

bisa berubah (besar) bila berkolusi dengan oknum tersebut dihubungkan

dengan berubah-ubahnya besar dan komponen yang akan diganti rugi – vide

bukti P-4.a dan P-4.b tanpa dibantah oleh Terbanding I dan Terbanding III

dihubungkan lagi dengan surat Pembanding ke Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) vide bukti P-2.c Perihal : Permohonan Audit Keuangan Dan Audit Kerja

Proyek Jalan Tol Medan Binjai dan dihubungkan lagi dengan mangkraknya

proyek jalan tol terbukti yang dinilai hanyalah tanah bangunan sarana pelengkap

lainnya dan nilai tanaman saja tidak seperti penilaian dalam bukti P-7 yang

dinilai Rumah Tinggal : 78 m², Warung : 68 m², Teras : 28 m², Selasar : 4,4 m²,

Listrik : 900 watt, Sumur Bor 1 unit, Septictank 1 unit, Telepon 1 line sehingga

dapat di simpulkan Terbanding-terbanding mengelola proyek tidak profesional

dan cenderung menyalahgunakan jabatannya, karena itu berdasarkan

fenomena ini seharusnya Judex Facty harus kembali kepada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian pertimbangan dan

Judex Facty yang menyimpulkan karena konsinyasi telah diterima sehingga

gugatan Pembanding ditolak adalah pertimbangan dalam keputusan yang salah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding dengan hormat

dengan ini memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan

memutus perkara ini kiranya berkenan membatalkan Keputusan Pengadilan

Negeri Medan Reg. 203/Pdt.G/2017/PN Lbp seraya memutuskan :

mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah

mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Desember 2018, yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para

Penggugat/Para Pembanding adalah sebagai berikut (vide Memori Banding

hlm 2) :

- Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan

Reg. No. 203/Pdt.G/2017/PN-LBP tertanggal 08 Oktober 2018 (Judec

Facti) karena pertimbangan dan putusan Judex Facti tersebut telah salah

menilai fakta dan telah keliru menerapkan hukumnya, sehingga tidak

mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

Bahwa Terbanding - I menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Reg. No. 203/Pdt.G/2017/PN-LP tertanggal 08 Oktober

2018 adalah sudah tepat dan benar. Judex Facti adalah Pengadilan Negeri

dan Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari

suatu perkara . Judex factie memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan

menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Sehingga menurut

Pembanding I tidak terdapat kekeliruan menerapkan hukumnya sehingga

tidak mencerminkan rasa keadilan. Untuk itu Terbanding I akan

menyatakan Kontra atas banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam . Untuk itu mohonlah Kontra atas banding ini dapat diterima

oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

- Bahwa Pembanding Pada vide Memori Banding hal.3 huruf c menyatakan

secara hukum dan akal sehat sehat (logikanya) dengan diterimanya uang

konsiyasi tidak serta merta gugatan pembanding tidak dapat diterima

dalam perkara aguo karena yang diklaim Penggugat tentang beberapa

komponen yang dapat dinilai sebagaimana diuraikan di atas yang belum

diperhitungkan dan dibayat ganti rugi oleh Terbanding yang telah diatur

dalam peraturan Perundang-undangan.

Bahwa TERGUGAT I / TERBANDING I kembali membantah dalil

Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan

perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) karena telah bertindak

diskriminatif dalam menilai harga tanah dan bangunan serta nilai usaha

dalam proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai kepada Penggugat

(Vide Replik tanggal 4 Juni 2018 halaman 2), perludikemukakan kembali

Tergugat I /Terbanding I dalam melakukan pembayaran atau penitipan

ganti kerugian ke Pengadilan Negeri terhadap objek lahan bagi

Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dimaksud yaitu berdasarkan nilai

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


yang diberikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau appraisal, Bambang

Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, Nomor Laporan 0360-2/4-16/PNL-

P/MBPRU-JKT/MTQ/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 dan Surat

Validasi Konsinyasi dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera

Utara selakuk Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, sehingga tudingan

Penggugat tersebut terkesan terlalu mencari-cari kesalahan TERGUGAT

I/TERBANDING I dan ingin mencari Ganti Rugi yang lebih besar, hal

dimaksud terindikasi dan berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Reg. No. 01/Pdt.P.Konsinyasi.2017/PN-LBP tanggal 11

September 2017 yang adapun substansinya yaitu menerangkan jika

Penggugat a quo telah mengambil uang ganti rugi sebagaimana dimaksud

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejumlah

Rp.497.700.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu

rupiah). Disamping itu, jika memang Penggugat/Pembanding dalam

perkara a quo keberatan terhadap penetapan konsinyasi sebagaimana

dimaksud, maka Penggugat seyogyanya tidak mengambil uang ganti rugi

tersebut dan sebaliknya melakukan upaya hukum kasasi terhadap

penetapan tersebut.

2. Bahwa pada pokoknya alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh

Penggugat/ Pembanding adalah sebagai berikut (vide Memori Banding hlm 4) :

Permohonan Audit Keuangan dan Audit Kerja Proyek Jalan Tol Medan

Binjai dan dihubungkan lagi dengan mangkraknya sarana pelangkap lainnya

terbukti yang dinilai hanyalah tanah bangunan searana pelengkap lainnya

dan nilai tanaman saja tidak seperti penilaian dalam bukti P-7 yang dinilai

rumah tinggal : 78 m2, teras : 28 m2selasar: 4,4 m2, listrik:900 watt:Sumur

Bor 1 unit, Septik tank 1 unit, Tetepon1 line sehingga dapat disimpulkan

terbanding-terbanding mengelola proyek tidak profesional dan cenderung

menyalahgunakan jabatannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami selaku Tergugat I/

Terbanding I menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding telah salah

menilai Tergugat I/ Tebanding I. .Hal-hal yang dipersoalkan penggugat/

Pembanding dalam surat gugatannya menyatakan Tergugat I Tebanding I

telah merugikan Penggugat/Pembanding. Tergugat I / Terbanding I sebagai

pihak Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina

Marga, Direktur Jalan BebasHambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan

Daerah SatuanKerjaPengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan

Tanah Jalan Tol Medan – Binjai pada dasarnya telah melaksanakan

pengadaan tanah untuk pembuatan jalan tol yang terletak di Desa Muliorejo

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat yang tanahnya terkena

pembangunan jalan tol tersebut memiliki berjenis-jenis bangunan dan

tanaman, dengan ukuran tanah yang berbeda-beda, ukuran bangunan dan

kelas bangunan yang berbeda-beda, tanaman dengan jenis dan jumlah

yang berbeda pula, sehingga dengan demikian nilai ganti rugi yang diterima

masyarakat pun berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, melalui KONTRA BANDING ini TERGUGAT -

I/TERBANDING- I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai

berikut :

1. Menyatakan menolak Banding dari Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan PN Lubuk Pakam Nomor Reg : 203/Pdg.G/2017/PN-LBP

tanggal 08 OKtober 2018;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding untuk

seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Nomor 203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 8 Oktober 2018, serta memori banding dari

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari

Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, yang ternyata tidak ada hal-hal

yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak

perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi menilai atau menyetujui dan

sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat

pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta alasan-alasan yang

menjadi dasar dalam putusan tersebut sehingga pertimbangan-pertimbangannya

dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim

tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan

putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo

ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 8 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam

peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat

tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam

Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang

dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal yang termuat dalam Reglemen Hukum Acara

Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg S.1927-227) serta peraturan

per Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

203/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 8 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami : H. Dasniel, SH,

MH sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, SH, MH. dan Aroziduhu Waruwu, SH,

MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April

2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Farida

Malem, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri

oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota, Hakim Ketua

Poltak Sitorus, SH, MH H. Dasniel, SH, MH

Aroziduhu Waruwu, SH, MH Panitera Pengganti,

Farida Malem, SH, MH.

Perincian Biaya :1. Meterai Rp. 6.000,-2. Redaksi Rp. 10.000,-3. Pemberkasan Rp 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … fileRAHMAD YUSUP SIMAMORA, S.H,masing-masing Advokat dan atau Advokat magang berkantorpada Biro Hukum CITRA KEADILAN , Jalan Sutomo

Documents