P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN TINGGI … Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya bertanggal 11 April 2018 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 459/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 459/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

H. Hadrun Lubis, bertempat tinggal di Desa Tegal Sari Kecamatan Natal

Kabupaten Mandailing, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L A W A N

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Panyabungan,

tempat kedudukan Jalan Willem Iskandar No 173 Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Terbanding I semula

Tergugat I;

2. Pemerintah Ri cq Menteri Keuangan Ri cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil Djkn Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Padang-sidimpuan,

tempat kedudukan Jalan Kenangan Nomor 99 Padang sidimpuan,

sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

459/Pdt/2018/PT MDN tanggal 18 Desember 2018 Tentang Penunjukan Majelis

dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor

2/Pdt.G/2018/PN Mdl, tanggal 11 Oktober 2018 dan segala surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya bertanggal 11

April 2018 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Mandailing Natal dibawah Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mdl pada tanggal

11 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. HUBUNGAN HUKUMNYA

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan Perjanjian

Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat I,

Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada

Penggugat;

3. Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit

diatas Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat

sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti);

4. Bahwa, Tergugat I melalui perantara Tergugat II akan dan/atau telah

melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa:

Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas

19.947 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter

persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 56 Desa/Kel

Simpang Koje, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama

Hadrun;

Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 516

M2 (lima ratus enam belas meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak

Milik (SHM) Nomor: 15 Desa/Kel Simpang Koje, Nama Pemegang Hak

Tertulis/terdaftar atas nama Hadrun;

Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas

19.919 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter

persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 55 Desa/Kel

Simpang Koje, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Mujini;

Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 9.869

M2 (sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi),

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 48 Desa/Kel Simpang

Koje, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Hadrun;

Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat – surat lainnya yang

menjadi Agunan/Jaminan Penggugat Kepada Tergugat;

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa dengan tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah melaksanakan

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara

Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig

Edaad), serta bertentangan dengan:

1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan

(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak

Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang

mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

106/PMK.06/2013);

2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-

undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang

menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian

penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam

Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-

Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi

Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak

Tanggungan;

3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan

Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);

4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua

Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Mandailing

Natal) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan) untuk menjualnya

(Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);

5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang

menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan

atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum

tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, Sehingga

Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat

Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan

Perundang-undangan, adalah yaitu :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;

2. Ketetapan MPR;

3. Undang-Undang/Perpu;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah;

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In

Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak

Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau

memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan

Menteri Keuangan;

7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu; Supaya terjadi

persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak

ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit;

8) Bertentangan dengan Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata;

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku

sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam

perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan

diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha

kenyataannya melakukan Pemberitahuan Lelang melalui KPKNL

Padangsidimpuan dan menghimbau untuk mengosongkan jaminan;

2. Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah

melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

melalui Tergugat II adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena

untuk menjual objek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop)

harus berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4

tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan

mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang

ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum

ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-

undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku

yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata

lain Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri

karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal

Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari

Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224

HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara

Tergugat II;

3. Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

: 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat

Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan

dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”;

Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus

melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986 juga

didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka sebelum lelang

dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua

Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

Maksudnya adalah Konsumen diberi kesempatan untuk mencari calon

pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu

terjadi, Maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua

Pengadilan Negeri;

4. Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri

Mandailing Natal demi tegaknya hukum dan keadilan agar dapat memanggil

Tergugat I dan Tergugat II untuk bersidang dan memutuskan perkara ini

yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik

(Good opposant);

3. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh

Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah batal demi hukum dan

tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh

Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah perbuatan melawan

hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :

1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan

(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak

Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang

mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor : 106/PMK.06/2013);

2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-

undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang

menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian

penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam

Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-

Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi

Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak

Tanggungan;

3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan

Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);

4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua

Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri

Mandailing Natal) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan)

untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);

5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang

menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan

atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum

tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”,

Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus

Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki

Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;

2. Ketetapan MPR;

3. Undang-Undang/Perpu;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah;

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In

Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang

Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada

menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya

adalah Peraturan Menteri Keuangan;

7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu; Supaya terjadi

persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak

ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit;

8) Bertentangan dengan Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata ;

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang

berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh

Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik,

dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan

maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku

usaha kenyataannya melakukan Pemberitahuan Lelang melalui

KPKNL Padangsidimpuan dan menghimbau untuk mengosongkan

jaminan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara

ini.

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang

memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang

tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (ex

aequo et bono). Sekian dan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat

tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang

pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTO

OBSCUUR LIBEL)

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Bahwa Penggugat dalam merumuskan Gugatan menyatakan bahwa

hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan

Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap bulannya;

2. Bahwa Dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas

dasar hukum perjanjian kredit yang dimaksud, dan status hukum antara

Penggugat dan Tergugat, siapakah yang bertindak sebagai kreditur dan

debitur tidak disebutkan secara jelas dalam gugatannya. Sehingga tidak

jelas, siapa yang berhutang dengan siapa ??;

3. Bahwa Oleh karena gugatan yang demikian tersebut tidak jelas/kabur

(Obscuur Libel) maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian

sudah seharusnya dikesampingkan, sehingga gugatan Penggugat tidak

mengandung dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta

(Feitelijke Grond) yang kuat sebagai dasar mengajukan Gugatan;

Oleh karena syarat formal fundamentum petendi Gugatan telah didasarkan

pada:

a. dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR, dan;

b. dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;

maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan

yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR;

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat telah nyata dapat

dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel,

sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan DITOLAK atau setidak-tidaknya

dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk veerklaard);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk

menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK DAPAT

DITERIMA;

B. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Apabila diperhatikan secara cermat Causa Prima Gugatan disebutkan

hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Hubungan

Perjanjian Kredit.;

Namun demikian dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang

bertindak sebagai Penggugat hanyalah Hadrun. Padahal apabila yang

dimaksud Hubungan Perjanjian Kredit yang diberikan oleh BRI yaitu sesuai

dengan: Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 21 Tanggal 21 April 2006 yang

dibuat dihadapan Fitrisna, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten

Mandailing Natal;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 37 Tanggal 19 April 2010 yang

dibuat dihadapan Fitrisna, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten

Mandailing Natal;

Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 97 Tanggal 29 April 2011

yang dibuat dihadapan Fitrisna, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten

Mandailing Natal;

Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 52 Tanggal 30 Agustus 2013

yang dibuat dihadapan Fitrisna, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten

Mandailing Natal;

yang bertindak sebagai Yang Berhutang atau Pengambil Kredit adalah

Hadrun dan Sdri Mujini. Dengan demikian, jelas bahwa Gugatan tersebut

berdasar pada Akta Perjanjian Kredit antara BRI selaku kredit dengan

Penggugat yaitu Hadrun dan Sdri Mujini;

2. Bahwa Sesuai dengan bagian komparisi Akta Perjanjian diatas pihak yang

berkepentingan atas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat bukan hanya

Penggugat saja namun juga Sdri Mujini. Hal ini dikarenakan baik

Penggugat dan Sdri Mujini bertindak secara tanggung renteng (Hoofdelijk);

Dengan tidak ikutsertanya Sdr Mujini sebagai Pihak Penggugat dalam

perkara a quo, maka gugatan Penggugat telah kekurangan Pihak karena

tidak semua Pihak Yang Berhutang atau Pengambil Kredit bertindak

sebagai Penggugat;

3. Bahwa Selain itu, apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah benar

hubungan perjanjian kredit berdasarkan akta Perjanjian Kredit tersebut

diatas, maka sudah sepatutnya Sdr Idawati Harahap, Sarjana Hukum,

Notaris di Kabupaten Mandailing Natal, diikutsertakan sebagai pihak-pihak

dalam gugatan ini karena jelas Akta Perjanjian Kredit sebagai dasar

hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa produk

hukum yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang

mengeluarkan akta otentik;

4. BahwaSelain itu, dengan telah dan/atau akan dilaksanakannya lelang

eksekusi hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang di Padangsidimpuan (KPKNL Padangsidimpuan) dan saat ini

belum ada pembeli/peminat atas aset yang dilelang tersebut.;

5. Bahwa Untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI

terhadap gugatan yang kekurangan Pihak atau Para Pihaknya kurang

lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima Vide :

- Putusan MARI Nomor 45 K/SIP/1954, tanggal 9 Mel 1956;

- Putusan MARI Nomor 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Okt 1972;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Putusan MARI Nomor 216 K/SIP/1974, tanggal 27 Mart 1975;

- Putusan MART Nomor 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mel 1975;

- Putusan MARI Nomor 878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1979;

MAKA Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, gugatan Penggugat sesuai

dengan Hukum Acara Perdata Indonesia dan Yurisprudensi tetap MARI

sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT

DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalann

surat gugatannya tanggal 26 April 2018, kecuali yang secara tegas diakui

oleh Tergugat;

Hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah

disampaikan juga dalam pokok perkara;

2. Bahwa Perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat bersama-

sama dengan Sdr. Hadrun merupakan debitur Tergugat yang telah

menikmati Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafond terakhir sebesar Rp.

700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan:

Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 20 Tanggal 04 Maret 2011 yang

dibuat dihadapan Idawati Harahap, Sarjana Hukum, Notaris di

Kabupaten Mandailing Natal;

Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 59 Tanggal 11 Mei 2012 yang

dibuat dihadapan Idawati Harahap, Sarjana Hukum, Notaris di

Kabupaten Mandailing Natal;

Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 120 Tanggal 16 Maret 2012

yang dibuat dihadapan Idawati Harahap, Sarjana Hukum, Notaris Di

Kabupaten mandailing Natal;

Akta Perjanjian Adendum Kredit Nomor 72 Tanggal 29 Agustus 2013

yang dibuat dihadapan Idawati Harahap, Sarjana Hukum, Notaris Di

Kabupaten mandailing Natal;

3. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut di atas, telah

diserahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan dengan bukti

kepemilikan berupa:

− Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Desa Simpang Koje, terdaftar

atas nama Hadrun;


atas nama Hadrun;


atas nama Mujini;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



atas nama Hadrun;

Agunan dengan SHM Nomor 48 diatas, telah dibebani Hak Tanggungan

sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1884/2011. Agunan

dengan SHM 55 telah dibebani Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat

Hak Tanggungan Nomor 1882/2011. Agunan dengan SHM 56 telah

dibebani Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan

Nomor 1844/2011. Agunan dengan SHM 56 telah dibebani Hak

Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1882/2011.

Agunan dengan SHM 15 telah dibebani Hak Tanggungan sesuai dengan

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1878/2011 dan Peringkat II

Nomor 169/2012;

4. Bahwa Dapat Tergugat jelaskan terkait tentang Lelang agunan kredit

Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan jalan yang

ditempuh oleh Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat

kepada Para Nasabah Penyimpan yang telah mempercayakan dana

simpanannya kepada Tergugat untuk dikelola dalam bentuk kredit

(pinjaman) yang disalurkan kepada Para debitur termasuk Penggugat;

Perlu Tergugat sampaikan, terhadap kreditnya tersebut Penggugat telah

tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman

secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada Tergugat sesuai perjanjian

kredit, yang pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak,

oleh karenanya Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang

cidera janji/wanprestasi.

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya

Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan

Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan

wanprestasi/cidera janji apabila :

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau;

2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau;

3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dengan cidera janji/wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat selaku

Pemegang Hak Tanggungan pertama, atas dasar Pasal 6 Undang-undang

No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak untuk

melakukan eksekusi lelang atas obyek sengketa (Parate Eksekusi);

5. Bahwa Tergugat sampaikan bahwa yang sebenarnya Penggugat telah

diberi kesempatan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya bahkan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Tergugat telah berungkali mengingatkan keawajiban Penggugat melalui

surat peringatan, akan tetapi ternyata Penggugat tetap tidak mempunyai

itikad baik menyelesaikan kewajiban kreditnya sehingga kreditnya kembali

menunggak;

Atas kegagalan restrukturisasi kredit tersebut, Penggugat tidak memiliki

itikad baik serta upaya nyata dari Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya

kepada Tergugat yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan

kembali kredit dari Penggugat, Tergugat menempuh upaya penyelesaian

kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan

atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegas

menyatakan:

"Apabila Debitor cidera janji. pemegang Hak Tanggungan partama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

dari hasil penjualan tersebut";

Dengan demikian guna memenuhi hak Tergugat atas pelunasan kredit

macet Penggugat, Tergugat berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas

mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Padangsidimpuan adalah

permohonan untuk dilakukannya "Parate Eksekusi" yang telah sesuai

dengan Undang-undang;

Guna memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk

pelaksanaan Lelang dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 106/PMK.06. tahun 2013, Tergugat telah memberikan surat

peringatan mengenai tunggakan kepada Penggugat;

Yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Tergugat

menyampaikan mengenai junnlah tunggakan Penggugat, dan secara tegas

menyatakan bahwa Penggugat agar segera menyelesaikan/melunasi

kewajiban tersebut sehubungan Penggugat tidak mengikuti dan memenuhi

atas apa yang diperjanjikan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untuk

selanjutnya apabila Penggugat tidak melunasi maka Penggugat akan

melakukan langkah hukum sesuai Peraturan yang berlaku yaitu melalui

Parate Eksekusi;

6. Bahwa Berhubung segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kredit

macet tersebut, telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan

penyelesaian dari Penggugat, maka Tergugat sesuai dengan Surat

Permohonan Lelang Ulang email No.: B.1575-II/KC/ADK/09/2016

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


berencana mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat halaman 2

angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diberikan

Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit;

Dapat Tergugat jelasakan bahwa terhadap tidak diberikan dokumen

Perjanjian Kredit dapat Tergugat sampaikan bahwa proses pemberian kredit

ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu Notaris/PPAT dalam proses perjanjian

kredit sehingga dokumen tersebut merupakan produk notaris. Sebelum

dilakukan penandatangan perjanjian kredit, notaris telah terlebih dahulu

menjelaskan, membacakan isi dari Perjanjian Kredit tersebut dihadapan

Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi yang notaries kenal untuk

selanjutnya di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Penggugat mengerti

dan setuju semua kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk

apabila dikemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada

BRI menjadi pelunasan atas kredit yang telah diterima oleh Penggugat.

Sehingga apabila Penggugat merasa belum menerima perjanjian kredit,

sudah sepatutnya Penggugat meminta salinan perjanjian kredit tersebut

kepada notaris, sedangkan dalam hal ini Penggugat tidak pernah meminta

baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris, malahan menyalahkan

Tergugat dalam perkara a quo tidak pernah memberikan dokumen tersebut;

Selanjutnya berdasarkan fakta hukum jelas di dalam Surat Peringatan

Tergugat juga telah menjelaskan secara rinci kewajiban Penggugat yang

harus dipenuhi sehingga dengan Penggugat menyatakan dengan tidak

diberikannya Copy Akta Perjanjian Kredit menyebabkan Penggugat tidak

mengetahui jumlah hutang Penggugat merupakan suatu kebohongan yang

sangat jauh fakta hukum yang sesungguhnya;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum angka 2 Gugatan

Penggugat yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang

beritikad baik;

Dapat Tergugat sampaikan bahwa, sejak diberikannya Surat Peringatan

kepada Penggugat dan pemberitahuan akan dilaksanakannya lelang

nyatanya Penggugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan

kewajiban atas kredit yang telah dinikmatinya tersebut. Malah Penggugat

saat ini justru menggugat Tergugat dengan hal-hal yang tidak mendasar.

Disamping itu, setelah diberikan waktu bagi Penggugat dan Tergugat untuk

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


melaksanakan mediasi oleh Majelis Hakim, justru Penggugat tidak ada

itikad baik untuk berdamai dengan menyelesaikan sisa kewajibannya.

Sehingga, atas pertimbangan apakah Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Penggugat yang beritikad baik;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Petitum angka 3 dan 4 yang pada

intinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh

Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Serta posita dalam Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang pada intinya

menyatakan bahwa Pelaksanaan lelang tersebut merupakan perbuatan

melawan hukum (onrechtmatig edaad) yang bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan pasal 26 undang-undang hak tanggungan no 4

tahun 1996;

2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggungan UU

No 4 tahun 1996;

3. Bertentangan dengan pasal 1211 KUHPerdata;

4. Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR;

5. Bertentangan dengan yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984;

6. Bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan

peraturan yang menyebutkan jenis,hirarki peraturan perundang-

undangan adalah :

a. UUD tahun 1945;

b. Ketetapan MPR;

c. Undang-undang/perpu;

d. Peraturan pemerintah;

e. Peraturan presiden;

f. Peraturan daerah provinsi;

g. Peraturan daerah;

Sedangkan peraturan menteri keuangan RI (in casu) Nomor :

93/PMK.06/2010 yo PMK No. 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis

peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-undang Nomor 4

tahun 1996 tidak memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah

peraturan menteri keuangan;

Dapat Tergugat jelaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan Penggugat

yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut

sudah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UU No 4 tahun 1996

tentang Hak Tanggungan tersebut;

Kehadiran Undang-Undang Hak Tanggungan, yang bisa dilihat di dalam

penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam

bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan

pembangunan ekonomi. Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain

adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 Undang-

Undang Hak Tanggungan);

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan :

"apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

dari hasil penjualan tersebut";

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan

materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak

tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai

arti tanpa harus terlebih dahulu meminta fiat dari Ketua Pengadilan;

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian

parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati

proses (pengadilan atau hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa

melalui fiat dari ketua pengadilan;

Sehingga sudah sejalan dengan maksud Undang-Undang Hak

Tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu

serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu

pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan

tidak menunjuk pada Pasal 200 ayat 1 HIR namun peraturan

pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan Nomor

:93/PMK.06/2010 jo PMK Nomor:106/PMK.06/2013 jo PMK Nomor : 27

/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang

pertama Hak Tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 UU Hak

Tanggungan bukan Pasal 26 UU Hak Tanggungan dan penjelasan angka 9

penjelasan umum UU Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerdata;

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30

Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru

guna kepentingan atau keuntungan Penggugat. Padahal sepuluh tahun

kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996

muncul UU No 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi Hak

Tanggungan secara Parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya UU

tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum

diundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI No.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di

atur secara khusus dalam UU No 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek

Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor

Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);

Kewenangan Tergugat juga telah tertuang ataupun dipertegas di dalam

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 173/2006, yang mana

dalam Pasal 2 menyatakan:

"Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur)

dan diterima oleh Pihak Kedua (BRI/Tergugat) dengan Janji-janji yang

disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Dalam Point 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan :

"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya.

Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama

(debitur), Pihak kedua (Penggugat) selaku Pemegang Hak Tanggungan

Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima

kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu

dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum

secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-

sebagian”;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 huruf e UU Hak Tanggungan dimana

kewenangan Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan untuk menjual

objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam

janji-janji APHT, maka penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Tergugat

melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak

perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan;

Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan Tergugat melalui KPKNL

telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

10. Bahwa Begitu juga Tergugat menolak dengan tegas posita dalam

Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat menyatakan bahwa

pelaksanaan eksekusi maupun lelang merujuk pada pasal 224HIR/258

RBG;

Dapat Tergugat jelaskan bahwa Pasal 14 Undang Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan berbunyi:

1. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan

menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


KETUHANAN YANG MAHA ESA";

3. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku

sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas

tanah;

4. Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah

dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah

yang bersangkutan;

5. Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak

Tanggungan.

Selanjutnya sesuai dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-

Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 berbunyi:

" Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti

dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun

secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum

Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan

secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam

Undang-undang yaitu yang mengatur lembaga parate executie

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang

Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

(Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten

Java en Madura);

Sehubungan dengan Itu pada sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi

sebagai surat tanda bukti adalah Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah

dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA” untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan

putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Selain itu sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai penganti

Grosse acte Hypotheek, yang untuk eksekusi Hypotheek atas tanah

ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal

kedua Reglemen di atas;

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan

ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-

Undang bahwa selama belurn ada peraturan perundang-undangan yang

mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan";

Dari penjelasan diatas, jelaslah setelah keluarnya Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,

sehingga Sertifikat Hak Tanggungan yang tertulis kata-kata "DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", maka

memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan grosse

akta hipotek sesuai pasal 224 HIR/258 RBG sehingga pelaksanaan lelang

dapat dilaksanakan melalui parate eksekusi (dhi. oleh KPKNL);

11. Bahwa perihal Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 dianggap tidak relevan bagi

kondisi saat ini. Apalagi dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 dan

diperbaharui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor :27

/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

12. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas terkait

proses lelang ekskusi Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat sudah

sesuai ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam UUHT maupun

peraturan lelang, oleh karenanya lelang eksekusi tersebut bukan perbuatan

melawan hukum, oleh karena telah sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri

Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanan Lelang,

"terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

tidak dapat dibatalkan.";

Sehingga seluruh proses pelelangan yang dilakukan melalui Parate

Eksekusi di KPKNL Padangsidimpuan telah sah terbukti dengan telah

dilaksanakannya pelelangan dan telah terdapat pemenang;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara A Quo

untuk MENOLAK Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidak-

tidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat

diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat

tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang

pada pokoknya sebagai berikut:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang

dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang

secara tegas diakui kebenarannya;

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Error In Persona dan Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

a. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor

4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa,

"Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah

adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan Keputusan

MARI No. 294 K1SIP11971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan

bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan

hukum. Bahwa adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum

merupakan syarat mutlak untuk dapat mengajukan tuntutan terhadap

orang di depan Pengadilan, dengan demikian ketiadaan hubungan

hukum dan perselisihan hukum dimaksud telah cukup bagi Majelis Hakim

yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan penggugat

adalah gugatan yang salah alamat dan dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Pengggugat, yang menjadi pokok

gugatan Penggugat adalah terkait dengan hubungan hukum hutang

piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;

c. Bahwa berdasarkan pokok gugatan tersebut, hubungan hukum dalam

pokok gugatan hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga

gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II jelas merupakan

gugatan yang salah alamat dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat

diterima;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat

II mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang

dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang

secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan " bahwa dengan tindakan

Tergugat I yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak

Tanggungan di muka umum melalui perantara Tergugat II adalah

merupakan perbuatan melawan hukum " adalah keliru dan tidak

berdasarkan hukum;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


3. Bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan

Dengan Tanah (UUHT) menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji,

maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek

Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT. Pasal 6

UUHT menyatakan apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasannya dari hasil penjualan tersebut. Unsur-unsur yang terdapat

dalam pasal 6 UUHT menunjukkan adanya 2 (dua) hak yang penting

manakala debitur wanprestasi, yaitu hak dan pelaksanaan hak bagi kreditor

pemegang Hak Tanggungan tingkat pertama;

4. Bahwa hal tersebut di atas senada dengan pendapat Subekti yaitu parate

eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang

menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang ditujukan atas

sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut;

5. Bahwa debitur telah mengikatkan diri dengan Tergugat I melalui perjanjian

utang piutang dengan jaminan yaitu objek perkara a quo, sehingga sesuai

dengan Pasal 1338 KUH Perdata dan asas pacta sunt servanda maka

setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang

melakukan perjanjian sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi para

pembuatnya;

6. Bahwa lembaga hipotik saat ini tidak dapat dipergunakan untuk jaminan

terhadap hak atas tanah. Hal ini karena dengan berlakunya UUHT,

lembaga jaminan yang boleh dipergunakan untuk hak atas tanah adalah

Hak Tanggungan. Saat ini yang menjadi objek hipotik hanyalah pesawat

udara dan kapal laut. Dengan berlakunya UUHT, sesuai dengan Pasal 29

UUHT tersebut, maka ketentuan-ketentuan mengenai Hipotik seperti diatur

dalam buku II KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan tentang

Credietverband seperti diatur dalam S. 1908-542 sebagaimana telah diubah

dengan S. 1937-190 sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan

atas hak-hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah

dinyatakan tidak berlaku lagi;

7. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 6 Undang-

undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta

Benda-benda maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan peringkat

pertama berhak menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum

dikarenakan debitur telah cidera terhadap perjanjian kredit;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


8. Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 14

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan

bahwa, "Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini

dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada

Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila debitur cidera janji, harus siap

untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan

menggunakan Parate Executie sesuai dengan Peraturan Hukum Acara

Perdata". Dengan demikian, sangat tidak berdasarkan hukum bilamana

Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum;

9. Bahwa dalil Pelawan pada halaman 4 angka 6 menyebutkan bahwa

Peraturan Menteri Keuangan tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-

undangan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah dan tidak

berdasarkan hukum;

10.Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan

bahwa "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-

Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";

11. Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan

bahwa "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan";

12. Bahwa lelang terhadap objek perkara a quo telah diumumkan pada harian

Metro Tabagsel tanggal 29 Maret 2018 guna memenuhi asas publisitas

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

13. Bahwa terhadap lelang tersebut telah dibatalkan karena tidak memenuhi

syarat legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga belum ada

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


peralihan hak;

14. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan para

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak

berdasarkan hukum maka berdasarkan dalil Tergugat II di atas, maka

petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak;

M a k a Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili

perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai

berikut :

DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk

Verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mandailing

Natal telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mdl tanggal 11

Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi. − Menolak eksepsi dari pihak Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.686.000.00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor

5/Akta.Pdt.bdg/2018/PN Mdl tertanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Pembanding semula Penggugat

telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing

Natal Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mdl tanggal 11 Oktober 2018 dan permohonan

banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I

semula Tergugat I pada tanggal 5 Nopember 2018 dan kepada Terbanding II

semula Tergugat II pada tanggal 13 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan

memori bandingnya pada tanggal 31 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 31 Oktober

2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Nopember 2018 dan kepada

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Nopember 2018;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah

menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 26 Nopember 2018 dan

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada

tanggal 27 Nopember 2018 serta kontra memori banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada

tanggal 3 Desember 2018 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada

tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah

menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan

putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mdl

tanggal 11 Oktober 2018 yang disampaikan masing - masing kepada

Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2018, kepada

Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 5 Nopember 2018 dan kepada

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Nopember 2018, yang isinya

menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah

tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah

diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

memori banding pada tanggal 31 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan

kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan

mengadili perkara a quo

− Bahwa dengan tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah

melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui

Perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum

(OnRechtmatig Edaad),

− Bahwa pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” melalui Perantara

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Padangsidimpuan yang akan dan/atau telah dilakukan Tergugat I melalui

perantaranya Tergugat II adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan

Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang

mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14 Peraturan mengenai

Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini,

berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum

ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-

undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang

berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau

dengan kata lain Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat

berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan

sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum

acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah

merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusi

maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan

Negeri, bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan.

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar; Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona; Gugatan Penggugat obscure libel (tidak jelas dan kabur). − Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam

mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang diajukan Tergugat

(Terbanding I dan Terbanding II). Dimana Majelis Hakim menggunakan

hanya 1 (satu) teori dalam menyimpulkan perkara ini yakni teori

individualisasi. Meskipun dalam teori individualisasi juga dimungkinkan

namun masih terdapat kekurangan dari teori ini. Sebab untuk menilai dan

menyimpulkan suatu perkara dibutuhkan teori pembanding agar terdapat

keadilan bagi para pihak. − Bahwa alasan yang diajukannya gugatan dalam perkara a quo

didasarkan adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)

yang disangkakan kepada Tergugat (Terbanding I dan Terbanding II).

Meskipun dalam “perbuatan melawan hukum” (PMH) tidak perlu

dibuktikan adanya unsur “persetujuan” atau “kesepakatan” dan juga

“causa yang diperbolehkan”, namun Timbulnya kerugian akibat dari suatu

PMH merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal

1365 KUHPerdata. Hubungan sebab akibat dari adanya suatu kerugian

akibat dari suatu PMH juga merupakan syarat mutlak yang harus

dipenuhi sebagaimana Pasal 1365 KHUPerdata.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


− Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Banding

dalam Eksepsi dan Jawaban, Duplik serta kesimpulan terdapat andil

besar pihak lain sehingga tercipta rangkaian fakta hukum yang harus

diungkapkan dalam persidangan. hal ini sesuai dengan adagium

hukum: jus in causa positum (dalam fakta terkandung hukum). Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal yang telah di uraikan dan di

jelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,

berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Perkara Nomor :

2/Pdt.G/2018/PN.Mdl tanggal 11 Oktober 2018;

3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II dahulu Tergugat untuk

membayar ongkos Perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah

mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Nopember 2018, yang

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal

dalam putusannya Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mdl tanggal 11 Oktober 2018

secara lengkap berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.686.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

2. Bahwa Terbanding II / Tergugat II sangat sependapat dengan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam memutus perkara gugatan a quo

telah memberikan pertimbangan hokum dan memuat alasan-alasan serta

dasar-dasar hukum yang tepat serta mencerminkan rasa keadilan.

3. Bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentangHak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan

Dengan Tanah (UUHT) menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji,

maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek

Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT. Pasal 6

UUHT menyatakan apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasannya dari hasil penjualan tersebut.

4. Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengikatkan diri denganTerbanding

I/Tergugat I melalui perjanjian utang piutang dengan jaminan yaitu objek

perkara a quo, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata dan asas

pacta sunt servanda maka setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat

bagi para pihak yang melakukan perjanjian sehingga perjanjian tersebut

mengikat bagi para pembuatnya.

5. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 6 Undang-

undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta

Benda-benda maka Terbanding I/Tergugat I selaku pemegang hak

tanggungan peringkat pertama berhak menjual objek Hak Tanggungan

melalui pelelangan umum dikarenakan Pembanding/Penggugat telah cidera

terhadap perjanjian kredit.

6. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim

yang menggunakan teori individualisasi dalam memutus perkara ini.

7. Bahwaselama proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Mandailing

Natal Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya atau

setidaknya menyanggah atau membuktikan sebaliknya dalil dan bukti yang

diajukan Para Terbanding/Para Tergugat, sebaliknya fakta yang terungkap

bahwa Pembanding/Penggugat tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya

(wanprestasi) terhadap perjanjian kredit antara Pembanding/Penggugat

dengan Terbanding I/Tergugat I sesuai dengan bukti-bukti tertulis dan

keterangan saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat.

Maka, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Terbanding II/

Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang

memeriksa dan mengadili perkaraa quo pada tingkat banding berkenan

memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding / Penggugat untuk

seluruhnya;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor:

2/Pdt.G/2018/PN.Mdl tanggal11 Oktober 2018;

Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas

perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mdl

tanggal 11 Oktober 2018 dan berita acara sidang, serta memori banding dari

Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum

Terbanding II semula Tergugat II tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat

mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat

bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga

diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam

memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah

tepat dan benar, maka memori banding dan kontra memori banding tidak

beralasan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor

2/Pdt.G/2018/PN Mdl tanggal 11 Oktober 2018 dapat dipertahankan dan

dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama

dikuatkan, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta segala peraturan perundang-

undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor

2/Pdt.G/2018/PN Mdl tanggal 11 Oktober 2018, yang dimohonkan

banding;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh

LINTON SIRAIT, SH MH sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH dan

SUWIDYA, SH LLM masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Februari

2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


PITER MANIK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd ttd

PERDANA GINTING, SH LINTON SIRAIT, SH MH

ttd

SUWIDYA, SH LLM Panitera Pengganti

ttd

PITER MANIK, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN TINGGI … Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya bertanggal 11 April 2018 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan

Documents