Page 1
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
P U T U S A N
Nomor 429/Pdt/2018/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c/q. Dirjen Bina
Marga c/q. Satker Inventarisasi dan Pengadaan Tanah c/q. Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Toll Medan- Binjai berkedudukan
hukum di Jalan Suka Tani No.1 Kota Medan. Selanjutnya dalam hal ini
Tergugat I Ir. FAINIR W. SITOMPUL selaku PPK Pengadaan Tanah
Jalan Tol Medan-Binjai berkantor di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Direktur Jalan Bebas
Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satuan Kerja
Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol
Medan-Binjai memberikan Kuasa kepada: DR. BAMBANG SUGENG
RUKMONO, MM, MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
beralamat di Jl. AH Nasution No. 1 Medan berdasarkan surat kuasa
tertanggal 26 Mei 2017 dan selanjutnya memberi Kuasa Substitusi
kepada Munasim, SH.MH., Ayu Agung, SH.,S.Sos.,MH.,M.Si(Han).,
Lasmarohana Panjaitan, SH., Rali Dayan Pasaribu, SE., SH.,
Muhammad Iqbal, SH.,MH., Ermahyanti Tarigan, SH., Asni Zahara
Hasibuan, SH., Ermawaty Syanur, SH., Dona Yusuf, SH., Dewi Rovita,
SH., dan Wahyu Ibrahim,SH., selaku Jaksa Pengacara Negara berkantor
di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Juni 2017,Selanjutnya disebut
sebagai : Pembanding I ,dahulu sebagai Tergugat I;
2. Kantor Kementerian Agrarian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Pusat c/q. BPN Wilayah Sumatera Utara selaku Tim Satuan Tugas
(Satgas) Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Jalan Toll Medan-
Binjai dengan kedudukan hukum di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan,
dalam hal ini Tergugat II memberikan Kuasa kepada: Erwin
Ananda,S.H.,M.H., Mindo Desima Sianturi, S.H., Lusi Austine D.
Sinaga,S.Sos., Puteri Rayhan Natasha Siregar,S.H., dan Febby Richard
Immanuel L. Tobing, SH., yang berkantor di Badan Pertahanan Nasional
Page 2
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 2 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 2 Juni 2017 Selanjutnya disebut sebagai :
Pembanding III, dahulu sebagai Tergugat II;
3. Kantor Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Pusat c/q.
BPN Wilayah Sumut c/q. BPN Kota Medan selaku Pihak yang
melakukan Inventarisasi Tanah untuk kepentingan Umum, dengan
kedudukan hukum di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, Pangkalan
Mansyur, Kota Medan, dalam hal ini Tergugat III memberikan Kuasa
kepada: Aswin Tampubolon,S.H.,M.Hum., Haris Syahbana
Pasaribu,S.H.,M.H., Rotua Novianti,S.H.,M.H., Sabirin,S.H.,M.H., dan
Husnen yang berkantor di Badan Pertahanan Nasional Kantor
Pertahanan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
22 Mei 2017 ,selanjutnya disebut Pembanding II / Tergugat III;
L A W A N
1. Tengku Isywari Binti Tengku Isyamuddin, Perempuan Kewarganegaraan
Indonesia, Umur 58 Tahun, Alamat di Istana Maimoon, Jalan Brigjen
Katamso No.66 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimoon, Kota Medan;
2. Rosmeini, Perempuan kewarganegaraan Indonesia, 49 tahun, Alamat di
Jalan Aswad Gg. Aswad 2 No. 12 Gedung Johor, Kota Medan;
3. T. Hj. Haniza Sinar, Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, 58 Tahun,
Alamat di Jalan Suka Ramai No. 11 Kota Medan;
4. T. Awaluddin Taufiq, Laki- laki kewarganegaraan Indonesia, 54 Tahun,
Alamat Jalan Petula No. 14 Kota Medan;
5. T. Zulfikri, Laki- laki kewarganegaraan Indonesia, 65 Tahun, Alamat Jalan
Brigjen Katamso No. 66 Kota Medan;
Kesemuanya adalah Para Ahli Waris sah dari Sultan Amaluddin Sani
Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) ,Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa
Hukum Afrizon, SH, MH dari R & Partner, Lawyer and Legal Consulting
beralamat dan berdomisili di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah
(Tasbih) Blok YY No. 27 A Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Rejo
Kecamatan Medan-Sunggal, Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tertanggal 12 Nopember 2016 ,Selanjutnya disebut sebagai : Para
Terbanding/ Para Penggugat;
Dan ;
1. Walikota Medan cq. Camat Kecamatan Medan Deli cq. Lurah Kelurahan
Page 3
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 3 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Tanjung Mulia Hilir yang berkedudukan di Jalan Kol. Yos Soedarso
Medan- Belawan, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai: Turut
Terbanding/Turut Tergugat I;
Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
429/Pdt/2018/PT MDN tanggal 30 November 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
Setelah membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi
Medan Nomor 429/Pdt/2018/PT MDN tanggal 3 Desember 2018 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
Setelah membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;
Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor
429/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 3 Desember 2018 tentang Penetapan hari
Persidangan;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Setelah membaca dan memeriksa, duduk perkara yang dimuat di dalam
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 232/Pdt G/2017/PN
Mdn tanggal 18 Juli 2018 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :
Pendahuluan
1.1. Bahwa sebelum Negara Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945,
Indonesia masih menganut sistem pemerintahan/ketatanegaraan yang
bersifat monarchi, dimana secara de facto eksistensi Kerajaan dan
Kesultanan memiliki kekuasaan dan kewenangan resmi untuk
menjalankan roda pemerintahan dan bahkan diakui dunia internasional,
termasuk lebih khusus lagi tentang penerapan hukum adat, hak
keperdataan, serta hak- hak penguasaan dan pengelolaan atau perolehan
hak kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, konsepsi UUPA No. 5 Tahun
1960 tetap melandaskan pada penghargaan terhadap kearifan lokal/
pengakuan sejarah sebagai “think globally” dan “commit nationally”.
Page 4
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 4 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
1.2. Kesultanan Negeri Deli atau “Kesultanan Deli” yang dipimpin oleh Para
Sultan yang berlanjut secara turun menurun, diantaranya yakni Sultan
Ma”moen Al Rasjid Perkasa Alamsyah (Sultan Deli IX) meninggal dunia
pada 09 September 1924 dan berlanjut kepada Sultan Amaluddin Sani
Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) meninggal dunia pada 04 Oktober 1945
(kedudukan terkait perkara aquo). Salah satu peninggalan situs sejarah
kekuasaan/ pemerintahan Kesultanan Deli ditandai dengan masih adanya
hingga saat ini bangunan sejarah “Istana Maimoon” yang terletak di Jalan
Brigjend. Katamso No. 66, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimoon,
Kota Medan.
1.3. Bahwa keberadaan tanah-tanah Kesultanan Deli setelah Indonesia
Merdeka secara juridis tetap dan telah diakui sebelumnya hadirnya Badan
Pertanahan Nasional (BPN) yang ketika itu ditangani oleh Dirjen Agraria
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga semua asset
Kesultanan Deli yang berhubungan dengan hak atas tanah tetap menjadi
bagian tak terpisahkan dengan hukum pertanahan Indonesia.
1.4. Bahkan terhadap asset/ kekayaan peninggalan Kesultanan Deli, secara
umum tergolong dalam tiga (3) kriteria: (1) Asset/ kekayaan Kesultanan
yang dahulunya diberikan dan dipergunakan untuk kepentingan negeri dan
masyarakat, untuk status hak tanah diberikan dalam bentuk Tanah Grant
Sultan dan- (2) Harta Private, berupa asset/ kekayaan pribadi yang dimiliki
Para Sultan yang waris-mewarisi secara turun menurun kepada ahli
warisnya, diperoleh secara pribadi dan terpisah dari asset/ kekayaan
kesultanan, untuk status hak tanah berupa Grant Sultan atau Surat
Keterangan Sultan, (3) Asset Konsesi dalam bentuk lahan/ tanah yang
diperjanjikan (sewa) kepada swasta asing, status haknya dalam bentuk
Akta Konsesi;
2. Kedudukan Hukum Para Penggugat
2.1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sultan
Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) yang telah meninggal
dunia pada 04 Oktober 1945 sebagaimana dapat dilihat dalam penetapan
Mahkamah Syari”ah Medan Reg. No. 260/1966 Tertanggal 04 Agustus
1966 M bertepatan tanggal 15 Rabiulakhir 1386 Hijrah;
2.2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa
Alamsyah (Sultan Deli X) memiliki sejumlah bidang tanah/lahan
(Private/Pribadi) salah satunya lahan/tanah seluas lebih kurang 150 Hektar
atau 1.500.000 M2(satu juta lima ratus ribu meter-persegi) yang terletak di
Page 5
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 5 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
Lahan/ tanah aquo asalnya dari pembagian peninggalan harta private milik
Almarhum Sultan Ma”moen Al Rasyid Perkasa Alamsjah (meninggal dunia
pada 09 September 1924), Surat Perdamaian Pembagian Harta Pusaka
Almarhum Sultan Ma”moen Al- Rasjid kepada anak- anak dan istrinya
tertanggal 28 Pebruari 1925 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa
tanah aquo berupa Grant Sultan yang telah dikonversi dan merupakan
bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak milik Sultan Amaluddin
Sani Perkasa Alamsjah (Sultan Deli X) dan belum dibagi- bagikan kepada
para ahli warisnya yang berhak atas tanah/ lahan aquo, In Casu Para
Penggugat;
2.3. Bahwa obyek lahan/tanah seluas lebih kurang 150 hektar atau 1.500.000
M2 tersebut terletak dulunya di Kampung Rejo, Kepenghuluan Tanjung
Mulia (Kampung Tanjung Mulia Hilir) Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten
Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan berperinggan/batas- batas
sebagai berikut :
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung -------------------1.879,0 M;
- Sebelah Utara dengan Kampung Tanjung Mulia Hilir ---- 1.928,5 M;
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ------------ 743 M dan 63,5 M;
- Sebelah Timur dengan tanah bekas Kebun Sampali ------- 825,0 M;
Dengan alas hak dasar berupa: Grant Sultan yang dikonversi menjadi
Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60
yang diterbitkan oleh Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli
bertanggal 22 Djuli 1960 turut menandatangani Prakit Pradja Kewedanaan
Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960;
2.4. Bahwa Para Penggugat (Tengku Isywari, Rosmeini, T. Hj. Haniza
Sinar, T. Awaluddin Taufiq, dan T. Zulfikri) berdasarkan Surat Pernyataan
Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X yang
disusun di Istana Maimoon Tertanggal 15 Januari 2011 oleh Tengku
Soehaimy Hidayat Al Haj dan Tengku Abdul Aziz. Dari Surat Pernyataan
tersebut terdapat 12 anak dari 4 istri dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa
Alamsyah.Nama Para Penggugat dapat dilihat sebagaimana pada poin
10.3.3 Rosmeini (cicit dari anak ke-10), poin 1.4.3 Tengku Hj. Haniza Sinar
(cicit dari anak Pertama), Poin 3.1.3 Tengku Awaluddin Taufiq (Cicit dari
anak ke-3, dan poin 9.6 Tengku Zulfikri (Cucu dari anak ke-9) adalah para
ahli warisnya.
Page 6
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 6 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
2.5. Bahwa kepemilikan hak atas tanah Para Penggugat, juga
diperkuat dua (2) hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), antara lain sebagai
berikut:
1. Berdasarkan Putusan Perdata Mahkamah Agung- RI No.1273
K/Pdt/2013, Tertanggal 22 Agustus 2013, dimenangkan Para
Penggugat (Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap
(Inkracht Van Gewijsde) melawan Ahmat Sipan (Tergugat I),
Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI cq. Kepala Dirjen Kekayaan
Negara (DJKN) cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Medan (Tergugat II), Kantor Badan Pertanahan Kota Medan
(Tergugat III) dan Walikota Medan cq. Camat Kecamatan Medan Deli
cq. Lurah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir (Tergugat IV);
2. Bahkan point 1 dipertegas dengan Surat Keterangan dari Pengadilan
Negeri Medan kepada Para Penggugat (Rosmeini, T. Hj. Haniza Sinar,
T. Awaluddin Taufiq, dan T. Zulfikri), ahli waris Sultan Amaluddin Sani
Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X berdasarkan Surat Keterangan
Inkracht dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 17 Juni 2014
yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, SH, MH selaku Panitia/
Sekretaris A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan
Mahkamah Agung No. 1273 K/ PDT/ 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 jo
Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT. Mdn, Tertanggal 10 Juli 2012
jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt. G/ PN. Mdn Tertanggal 19 Oktober
2011 yang dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris) dan telah
mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) melawan
Ahmat Sipan (Tergugat I), Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI cq.
Kepala Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Medan (Tergugat II), Kantor Badan
Pertanahan Kota Medan (Tergugat III) dan Walikota Medan cq. Camat
Kecamatan Medan Deli cq. Lurah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir
(Tergugat IV);
3. Selain itu, Putusan Perdata Nomor 336/Pdt.G/2015/PN MDN,
Tertanggal 28 April 2016, dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris)
dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)
melawan Muller Pakpahan (Tergugat I), Pemerintah RI cq. Walikota
Medan cq. Camat Kecamatan Medan Deli cq. Lurah Kelurahan
Page 7
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 7 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Tanjung Mulia Hilir (Tergugat II), Kantor Badan Pertanahan Kota
Medan (Tergugat III);
4. Bahwa bukti Surat Keterangan Inkracht Van Gewijsde dari Pengadilan
Negeri Medan kepada Para Penggugat (Rosmeini, T. Hj. Haniza Sinar,
T. Awaluddin Taufiq, dan T. Zulfikri), ahli waris Sultan Amaluddin Sani
Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X berdasarkan Surat Keterangan
Inkracht dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 02 Agustus
2016 yang ditandatangani oleh Tavip Dwiyatmiko,SH.MH selaku
Panitera A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan PN
Medan No. 336/Pdt. G/ PN. Mdn yang dimenangkan Para Penggugat
(Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht
Van Gewijsde) melawan Muller Pakpahan dan Para Tergugat lainnya.
5. Bahwa berdasarkan dua putusan pengadilan yang telah dinyatakan
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada
sebagaian amar putusannya menjelaskan sebagai berikut:
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Sultan
Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X);
- Menyatakan Tindakan Tergugat I,II,III adalah sebagai perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daads);
- Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak
Memperusahai Tanah Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan
oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22
Djuli 1960;
- Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah di
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak berupa
Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl.
KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan
Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai
berikut:
Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Kampung ------1.879,0 M;
Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir ---- 1.928,5 M;
Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ------------------743 M dan
Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali ----------------825,0 M;
2.6. Bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana ditegaskan di atas
berupa dua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang secara sah dan meyakinkan
Page 8
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 8 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
telah membuktikan bahwa para penggugat adalah Ahli Waris Sah
Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah,Sultan Deli X dan obyek
sengketa seluas 150 Hektar yang dibahas pada perkara ini, adalah
bukti- bukti yang dikualifikasi memiliki kekuatan hukum.
2.7. Oleh karena itu, Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Almarhum
Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X), adalah
pewaris yang memiliki hubungan hukum keperdataan yang waris
mewarisi dengan Para Penggugat, sehingga pula menjadi hak Para
Penggugat atas kepemilikan tanah/lahan aquo dan selanjutnya
menurut hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang tidak
melakukan pembayaran ganti atas Pembangunan Jalan Toll Medan-
Binjai yang dilakukan oleh Para Tergugat (yang diuraikan dibawah),
Para Penggugat berkepentingan hukum dan memiliki legal standing
guna mengajukan gugatan ini.
3. Obyek Perkara
3.1. Bahwa Para Penggugat akhir-akhir ini baru mengetahui ternyata di
atas sebagian tanah private/pribadi milik Sultan Amaluddin Sani
Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) berupa Grant Sultan yang
dikonversi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah,
Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assisten Wedana
Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 turut
menandatangani Prakit Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli
Jo Peta Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960; sebagiannya telah
ditetapkan sebagai obyek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum untuk Pembangunan Jalan Toll Medan Binjai.
3.2. Bahwa obyek perkara atas sebagian Pengadaan Pembangunan Jalan
Toll Medan- Binjai ini berada dalam satu hamparan pada sebelah kiri
dan kanan Gerbang Toll Tanjung Mulia di Kelurahan Tanjung Mulia
Hilir Kecamatan Medan-Deli, Kota Medan,
Bahwa dengan batas- batas sebelah kiri (Barat) Gerbang Toll Tanjung
Mulia, sebagai berikut :
- Sebelah Selatan berbatas tidak jauh dengan Jalan Kawat III;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pematang Pasir
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kawat IV;
- Sebelah Timur berbatas dengan Toll Tanjung Mulia;
Selanjutnya batas- batas di sebelah kanan (Timur) dengan Gerbang
Toll Tanjung Mulia, sebagai berikut :
Page 9
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 9 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kawat I/Gang Padi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gerbang Toll Tanjung Mulia;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Toll Tanjung Mulia;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perbatasan/Jalan Suasa
Raya;
3.3. Bahwa total obyek lahan Para Penggugat yang terkena Pembangunan
jalan Toll Medan- Binjai tersebut lebih kurang delapan (8) hektar atau
80.000 Meter-persegi atau dengan luas yang selayaknya dan peta
situasi lahan terlampir serta Selanjutnya disebut sebagai “obyek
perkara”;
4. Fakta Perbuatan Melawan Hukum
4.1. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap tindakan Para
Tergugat antara lain sebagai berikut :
- Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik hak atas sebagian obyek
pengadaan tanah pembangunan Jalan Toll Medan- Binjai sejak
awal telah menyurati Para Tergugat, antara lain, Surat No. 84/ B/
R&P/ V/ 2016 Tertanggal 30 Mei 2016, Prihal : Klarifikasi Atas
Ganti Rugi Tanah terhadap Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai
(khusus di lokasi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli
Kota Medan). Surat Para Penggugat tersebut telah diterima
Tergugat I Tertanggal 06 Juni 2016.
- Bahwa mengingat Surat Para Penggugat tidak mendapat
tanggapan dari Para Tergugat, lalu Penggugat membuat surat
susulan dengan Surat No. 12/B/R&P/I/2017 Tertanggal 17 Januari
2017. Surat Para Penggugat ini diterima oleh Tergugat I
Tertanggal 19 Januari 1917 dan diterima Tergugat II Tertanggal 30
Januari 2017.
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sesungguhnya telah
mengetahui status hak kepemilikan obyek sengketa aquo,
sebagian dari obyek pengadaan Jalan Toll Medan- Binjai di
Kelurahan Tanjung Mulia, adalah milik Para Penggugat.
Pengetahuan Tergugat II dan III tersebut tersebut dapat diketahui
dengan hal- hal sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan dua putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dimenangkan Para
Penggugat sebagaimana point 2.5 di atas, Tergugat II dan Tergugat III adalah
sebagai Pihak (turut tergugat). Jadi dengan alasan dan fakta ini, sesungguhnya
Page 10
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 10 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Tergugat II dan III mengetahui posisi Para Penggugat sebagai pemilik obyek
sengketa aquo dan atau sebagian dari Obyek Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Jalan Toll Medan- Binjai;
Bahwa Bahwa berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Pusat di Jakarta tentang Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus
No.SG/BAHGP/DV/2011. Obyek Tanah Seluas 150 Hektar di Kelurahan
Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, Tertanggal 16 Juni 2011. Pelaksaan gelar dimaksud dipimpin langsung
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Drs Aryanto Sutadi,MH,MSc an. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
yang dihadiri 26 pihak ( BPN Sumut dan BPN Medan selaku Tergugat II dan III,
adalah juga Pihak yang hadir) yang berkepentingan langsung atas obyek tanah
aquo. Gelar Kasus tentang perkara aquo di BPN Pusat pada intinya,
menegaskan bahwa 16 SHM aquo (7 SHM diantaranya) adalah SHM yang
cacat juridis;
Bahwa dengan fakta- fakta sebagaimana ditegaskan di atas, maka Para
Tergugat II dan Tergugat III telah sesungguhnya telah mengetahui bahwa obyek
sengketa yang merupakan sebagian dari Obyek Pengadaan Pembangunan
Jalan Toll Medan- Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, adalah pemilik obyek
sengketa aquo dan selanjutnya Para Penggugat adalah pihak yang berhak
untuk mendapatkan ganti kerugian atas pengadaan tanah pembangunan toll
dimaksud sebagaimana Undang Undang RI No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Bahwa kenyataannya Para Tergugat dalam melakukan Penetapan Lokasi
Obyek Lahan Pengadaan Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai yang sebagian
obyeknya terkena di Lahan milik Para Penggugat. Namun Para Tergugat
mengabaikan dan tidak mengikut-sertakan Para Penggugat dalam musyawarah
penetapan lokasi pengadaan Jalan toll dimaksud;
Selain itu, Para Tergugat diketahui telah melakukan musyawarah
dengan pihak- pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan mereka para
penggarap yang tinggal di lokasi obyek sengketa, meskipun sesungguhnya
mereka bukan sebagai pemilik sesungguhnya atas obyek sengketa aquo dan
selanjutnya Para Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah aquo justru tidak
ditempatkan/dialokasikan sebagai penerima ganti rugi atas Pembangunan Jalan
Toll Medan-Binjai aquo;
Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku, terutama Undang Undang-RI No.2 Tahun 2012 Tentang
Page 11
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 11 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, khususnya
pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (2),(4), dan (5) yang menyebutkan
sebagai berikut :
Pengadaan Tanah adalah kegiatan penyediakan tanah dengan cara
membayar ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak;
Pihak yang berhak adalah Pihak yang menguasai dan atau memiliki
obyek pengadaan tanah;
Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU
No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan hak lain
yang ditetapkan oleh Undang Undang;
4.2. Bahwa berdasarkan fakta demikian, Para Penggugat beranggapan
bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu etikad buruk guna
memanipulasi data terhadap keadaan dan kebenaran kepemilikan hak
asal obyek perkara, indikasi hukum tersebut dengan tidak melibatkan
Para Penggugat dalam menentukan lokasi obyek pengadaan Jalan
Toll Medan Binjai, dan termasuk tidak melibatkan Para Penggugat
sebagai Pemilik hak atas Tanah dan atau pemilik obyek sengketa
aquo atas rencana/ realisasi pembayaran ganti rugi dimaksud.
4.3. Bahwa Justru Para Tergugat sebaliknya hanya melibatkan pihak
lainnya untuk memberikan ganti kerugian sampai gugatan aquo
diajukan, sehingga pantas dan beralasan hukum jika Para Tergugat
dinyatakan telah memiliki etikad buruk yang sengaja dimunculkan oleh
pihak- pihak yang tidak bertangungjawab yang semata ingin secara
sepihak dan tanpa hak mengklaim menguasai dan/atau pemilik obyek
sengketa dan selanjutnya mendapat pembayaran ganti kerugian atas
pembangunan Toll Medan-Binjai aquo, secara tidak sesuai prosedur
dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4.4. Bahwa Para Tergugat diketahui – pada obyek sengketa aquo -- telah
memanggil dan atau mengundang dan bahkan melakukan
musyawarah untuk penyelesaian ganti kerugian kepada pihak- pihak
antara lain sebagai berikut :
• Mereka yang mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah aquo dan
atau sebagai pemegang hak atau pihak yang ditunjuk dan atau
yang diberikan kuasa untuk mengurus atas tanah yang diklaim
selaku pemilik hak sebagian masing- masing dari 10 (sepuluh)
Sertifikat Hak Milik, antara lain :
- Sebagian SHM No.159 an. Sajam,
Page 12
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 12 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
- Sebagian SHM No.192 an. Amat Aminu,
- Sebagian SHM No.163 an. Nimrod Hutahayan,
- Sebagian SHM No.165 an. Pipin Hutahayan,
- Sebagian SHM No.162 an. Sadjiman, kemudian dipecah
menjadi empat (4) SHM yakni SHM No.947 s/d 950;
- Sebagian SHM No. 161 an. Abdul Cholik, diubah menjadi SHM
No. 213;
- SHM No.1055 yang merupakah pecahan sebagian dari SHM
No. 171 an. Maruli Sirait;
• Bahwa dari sepuluh (10) SHM in casu adalah berasal dari 16
(enam belas) SHM berasal dari 13 SHM induk yang nama-
namanya fiktif yang orangnya tidak ada dan tidak diketahui
keberadaannya atau memiliki tanah secara absantee. Hal ini telah
ditegaskan sebagaimana Surat dari Abdullah Eteng, Anggota
DPR-RI (Komisi II) Tertanggal Jakarta, 30 Nopember 1978
Tentang Posisi Kasus Atas Tanah Ahli Waris Sultan Deli
(Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X) di Kampung
Tegal Rejo Kelurahan Tanjung Mulia yang dulunya di Kecamatan
Labuhan Deli sekarang Kecamatan Medan Deli yang telah
melakukan penelitian dan survey serta selanjutnya menyimpulkan
dengan intinya menjelaskan sebagai berikut :
- Pihak Sultan Deli pada prinsipnya tidak menaruh keberatan
para penggarap yang mengolah di atas obyek sengketa
sepanjang dibuat Perjanjian Sewa Menyewa;
- Bahwa Para Ahli Waris Sultan Amaluddin melalui Sultan
Osman Sani Perkasa Alamsyah, Sultan XI pernah memberi
Kuasa kepada Alboin Pakpahan selama tiga bulan dari 31
Mei 1962 s/d 31 Agustus 1962.
- Bahwa Ironisnya Alboin Pakpahan sebagai Penerima
Kuasa justru telah menjual pada 16 September 1960
kepada 13 nama yang konon adalah para pekerja Pabrik
Getah di Simalungun milik seorang warga asing yang
bernama Tan Ho Seng. Jadi jual beli tanah dimaksud
kepada 13 nama secara absentia/ orangnya sesungguhnya
tidak ada atau fiktif;
- Ketiga-belas (ke-13) nama fiktif tersebut, antara lain,
sebagai berikut: 1). Sajam dengan SHM No.159, 2).
Page 13
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 13 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Katimun dengan SHM No.160, 3). Sadjiman dengan SHM
No.161, 4). Pipin Hutahayan dengan SHM No.162, 5).
Nimrod Hutahayan dengan SHM No.163, 6). M. Yamin
dengan SHM No.164, 7). Djamin dengan SHM No.165, 8).
Maruli Sirait dengan SHM No. 171, 9). Muller Pakpahan
dengan SHM No.173, 10). Amat Aminu dengan SHM
No.192, 11) Amat Sipan dengan SHM No. 202, 12).Abdul
Cholik Nasution dengan SHM No. 161 diubah/konversi
menjadi SHM No. 213, 13). Amat Wakidin dengan SHM No.
421;
• Bahwa berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di
Jakarta tentang Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus
No.SG/BAHGP/DV/2011; Obyek Tanah Seluas 150 Hektar di
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 16 Juni 2011.
Pelaksaan gelar dimaksud dipimpin langsung Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Drs Aryanto Sutadi,MH,MSc an. Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) yang dihadiri 26 pihak yang berkepentingan
langsung atas obyek tanah aquo. Gelar Kasus tentang perkara
aquo di BPN Pusat pada intinya, menegaskan bahwa 13 SHM
aquo (7 SHM diantaranya) adalah SHM yang cacat juridis dengan
alasan :
1. Bukti kepemilikan dari masing- masing pemilik sertifikat
sebagai peganti Grant Sultan diragukan keabsahannya;
2. Atas persil-persil yang diterbitkan SHM tidak pernah
diadakan pengukuran;
3. Penerbitan Sejumlah SHM tersebut tidak ditempuh
pengurusan sebagaimana mestinya.
4. Bahwa sekiranya SHM tersebut dapat dibatalkan, maka
status tanahnya kembali kepada status semula yakni Grant
Sultan, sebab dari hasil penelitian ternyata tidak ditemukan
untuk menyatakan tanah tersebut menjadi tanah negara;
• Bahwa Selain itu, Tergugat II pada Gelar Perkara tersebut telah
membuktikan di atas tanah sebagaimana tercantum dari Surat
Keterangan Hak Pemperusahai Tanah Daftar No.
90/Dbl.KLD/1960 Tertanggal 22 Djuli 1960 sebagai pemilik hak
Page 14
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 14 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
atas tanah aquo, telah terbit 16 SHM yang tidak menguasai fisik
dan tidak diketahui keberadaannya, yakni:
1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 160 seluas lebih kurang
119.557 M2;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.161 seluas lebih kurang
110.597 M2;
3. SHM No.162 seluas 32.680 M2, kemudian dipecah menjadi
empat (4) SHM yakni SHM No.947 s/d 950;
4. SHM No. 164 seluas 119. 437 M2, kemudian dipecah
menjadi dua (2) SHM yakni SHM No. 459 dan 460;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 165 seluas lebih kurang
113.160 M2;
6. SHM No. 171 seluas 120.000 M2, kemudian dipecah
menjadi Tiga (3) SHM, antara lain SHM No. 1054 s/d 1056;
7. Hak Milik No. 173 seluas lebih kurang 113.126 M2;
8. SHM No. 202 seluas 120.000 M2, kemudian dipecah
menjadi 4 (empat) SHM, antara lain SHM No. 305 s/d 308;
• Bahwa berdasarkan fakta- fakta dan bukti Para Penggugat
sebagaimana ditegaskan di atas dan diperkuat Surat dari Abdullah
Eteng, Anggota DPR-RI (Komisi II) Tertanggal Jakarta, 30
Nopember 1978 dan Pihak BPN Pusat Tahun 2011 telah
melakukan penelitian dan survey bahwa 16 SHM yang kepemilikan
hak atas tanah dan penerbitannya adalah cacat juridis, sedangkan
BPN Sumut dan BPN Kota Medan (ic. Tergugat II dan III) tidak
merealisakan dan mensosialisasikan kepada pihak- pihak yang
berkepentingan atas permasalahan keabsahan obyek sengketa
aquo.
4.5. Dengan demikian jelas dan nyatalah bahwa tindakan-tindakan yang
dilakukan Para Tergugat adalah perbuatan telah memenuhi kualifikasi
sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads) dan sangat
jelas merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, sehingga
beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk
menyatakan, Para Tergugat melakukan tindakan karena tidak
melakukan melalui proses yang benar (cacat proses) menurut Undang
Undang yang berlaku, antara lain :
Page 15
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 15 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
• Bahwa tanpa melibatkan Para Penggugat, Para Tergugat telah
melakukan musyawarah untuk penyelesaian ganti kerugian
kepada pihak- pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak atas
tanah aquo dan atau sebagai pemegang hak atau pihak yang
ditunjuk dan atau yang diberikan kuasa untuk mengurus atas
tanah yang diklaim selaku pemilik hak dimaksud;
• Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengundang dan
merencanakan penyelesaian ganti kerugian atas pembangunan
jalan Toll Medan- Binjai dan bahkan pihak- pihak yang mengklaim
kepemilikan hak atas obyek sengketa aquo, diharapkan Para
Tergugat membuktikan kebenaran status kepemilikan hak atas
tanah yang diklaim aquo pada persidangan pengadilan negeri
Medan ini, dengan dasar sebagai berikut :
• Bahwa sesuai Undang Undang RI No. 2 Tahun Tahun 2012
khususnya sesuai Pasal 38 Ayat (1) dan (2) yang menegaskan
sebagai berikut :
- Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/
atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat
mengajukan keberatan pada pengadilan negeri setempat
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah penetapan ganti kerugian sebagaimana Pasal 37
ayat (1).
- Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/ atau besarnya
ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan;
- Sedangkan Pasal 37 ayat (1) menegaskan, Lembaga
Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang
berhak dalam waktu paling lama tiga puluh (30 ) hari kerja
sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada
Lembaga Pertanahan untuk menetapkan ganti kerugian;
4.6. Bahwa konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukan Para Tergugat sebagaimana ditegaskan di atas, kiranya
Majelis Hakim dapat menyatakan secara hukum, antara lain
sebagai berikut :
1. Bahwa tidak memiliki kekuatan hukum dan atau batal demi
hukum atas semua tindakan Para Tergugat yang menerima
Page 16
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 16 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
klaim atau mengaku-ngaku sebagai pemilik hak atas tanah
aquo dan atau sebagai pemegang hak atau pihak yang
ditunjuk dan atau yang diberikan kuasa untuk mengurus
atas tanah yang diklaim selaku pemilik hak dimaksud.
4.7. Bahwa mengingat Para Tergugat telah dikualifikasi melakukan
perbuatan melawan hukum sebagaimana telah ditegaskan di atas,
kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan secara hukum, antara lain :
1. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak
Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang
diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli
bertanggal 22 Djuli 1960;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang
tanah seluas 80.000 M2 (Delapan puluh ribu meter-persegi) di
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dan sebagian di Kelurahan Mabar
Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Hak
Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan
Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli
1960, dengan batas- batas sebagai berikut :
• Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung -- 1.879,0 M;
• Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir ---- 1.928,5 M;
• Sebelah Barat dengan Jalan Kampung --------743 M dan 63,5 M;
• Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali ---------------- 825,0 M;
3. Bahwa menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang berhak
memperoleh ganti kerugian atas pembangunan Jalan Toll Medan-
Binjai, di atas obyek sengketa dari Tergugat I (PPK Pembangunan
Jalan Toll Medan-Binjai);
4.8. Bahwa disamping itu, Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam
perkara aquo sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai
struktur kelembagaan pemerintahan (ex officio) yang seyogianya sejak
awal tidak memberikan rekomendasi ataupun keterangan yang tidak
benar kepada Tergugat I s/d III atau setidak-tidaknya “bersikap aktif”
untuk mencegah tindakan Para Tergugat dengan memberikan
informasi yang benar dan apa adanya;
4.9. Bahwa tindakan dan perbuatan Turut Tergugat I adalah, semisal: tidak
menerbitkan Surat Keterangan bebas Sengketa atau hal-hal/
perbuatan lain yang berkekuatan meyakinkan kelengkapan data pihak-
Page 17
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 17 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
pihak yang menuntut ganti kerugian obyek sengketa aquo dari Para
Tergugat, meskipun sesungguhnya sejarah kepemilikan hak atas
tanah private Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah yang begitu
luas tersebar, sudah tentu diketahui oleh publik Kota Medan
khususnya, apalagi Turut Tergugat I selaku pejabat/ institusi Kelurahan
yang wilayah tugasnya meliputi daerah obyek perkara;
4.10.Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Para Tergugat serta
Turut Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum, maka secara
assesoir Para Tergugat “Tidak Layak Hak” untuk memberlakukan
pembayaran ganti kerugian pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai
atas obyek sengketa aquo kepada pihak- pihak yang mengklaim alas
hak yang menguasai areal atau menguasai alas hak berikut rencana
pengalihan hak obyek perkara kepada Tergugat I dan ataupun hak-
hak lain yang terbit daripadanya dengan cara- cara sebagaimana
diuraikan pada dalil para penggugat di atas;
4.11.Quod noon, jika benar Para Tergugat telah bermusyawarah dan
merencanakan pembayaran ganti kerugian kepada Pihak pihak yang
mengklaim memiliki hak secara melawan hukum atas sebagian obyek
pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai aquo serta diikuti hak- hak lain
yang terbit daripadanya kepada Para Tergugat berikut rencana dan
tindaklanjut pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dimaksud,
pantas dan beralasan hukum jika Para Penggugat dalam gugatan
aquo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
aquo untuk menyatakan kesepakatan mengenai bentuk dan/atau
besar ganti kerugian, adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi
hukum;
4.12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum sebagaimana ditegaskan di atas atau-pun pihak-
pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk dihukum
menyerahkan ganti kerugian Pembagungan Jalan Toll Medan- Binjai
atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan
baik dan tanpa gangguan dari pihak manapun;
5. Tuntutan Para Penggugat
5.1. Bahwa menurut Undang Undang RI No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
sebagaimana Pasal 42, ditegaskan bahwa dalam hal pihak yang
berhak menolak bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil
Page 18
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 18 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 37 dan 38, maka ganti
kerugian dititipkan/konsinyasi di pengadilan Negeri setempat.
5.2. Bahwa Penitipan Ganti Kerugian (konsinyasi) selain dimaksud di atas,
juga dilakukan terhadap :
- Pihak yang berhak menerima ganti rugi kerugian tidak diketahui
keberadaannya; atau
- Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
1. Sedang menjadi obyek perkara di Pengadilan;
2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dan pengajuan gugatan sebagaimana
ditegaskan di atas, maka kiranya Tergugat I (ic. Pejabat Pembuat
Komitmen/PPK Pembangunan Jalan Toll Medan- Binjai) selayaknya
mengajukan penetapan penitipan ganti kerugian (konsinyasi)
Pembangunan Jalan Toll Medan- Binjai atas obyek sengketa aquo;
untuk sementara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde);
5.4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tidak
hampa dan ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasan
bahwa Para Tergugat (ic. Tergugat I, II, dan Tergugat III) akan
mengabaikan putusan pengadilan dan atau mengalihkan kepemilikan
tanah aquo dan bukan menyerahkan ganti kerugian Pembangunan
Jalan Toll Medan-Binjai di atas obyek sengketa aquo kepada Para
Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini melakukan Putusan Provisi, sebagai berikut:
1. Menghukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh)
terhadap obyek perkara atas tanah seluas lebih kurang 80.000
M2(Delapan Puluh ribu meter-persegi) pada sebagian tanah milik
Para Penggugat berupa Grant Sultan yang dikonversi menjadi
Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/ Dbl.
KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assisten Wedana Kecamatan
Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 turut menandatangani
Prakit Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta
Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960, terletak di Kelurahan Tanjung
Mulia Hilir dan sebagian di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan
Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Page 19
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 19 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
2. Para Tergugat dihukum untuk mengajukan penitipan atas
Pembayaran Ganti Kerugian (konsinyasi) Pembangunan Jalan Toll
Medan-Binjai di atas obyek sengketa aquo ke Pengadilan Negeri
(PN) Medan, untuk sementara hingga putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5.5. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka
Para Penggugat mohon agar Tergugat I, II, dan III dihukum secara
tangung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada
Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)/hari setiap
kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini
diucapkan hingga dilaksanakan;
5.6. Bahwa untuk itu cukup alasan hukum bila Para Penggugat mohon
agar putusan perkara aquo dinyatakan dapat dijalankan lebih
dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para
Tergugat (uit voerbaar voorraad).
5.7. Bahwa selain hal di atas, juga cukup alasan Para Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat
secara tangung renteng membayar biaya perkara ini;
6. Petitum
6.1. Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari
persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak dan memberikan
amar putusan sebagai berikut :
Dalam Provisi:
1. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslagh)
yang diletakkan dalam perkara ini terhadap obyek perkara yakni
sebagian obyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Toll
Medan- Binjai, atas tanah seluas 80.000 M2 (Delapan puluh ribu
meter-persegi) di atas sebagian Tanah SULTAN AMALUDDIN SANI
PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) berdasarkan Surat
Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60
yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli
bertanggal 22 Djuli 1960, sekarang lokasinya terletak di Kelurahan
Tanjung Mulia hilir dan sebagian di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan
Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Page 20
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 20 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
2. Para Tergugat dihukum untuk menitipan atas Pembayaran Ganti
Kerugian (konsinyasi) Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai di atas
obyek sengketa aquo ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, untuk
sementara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde);
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari SULTAN
AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, dan III adalah sebagai Perbuatan
Melawan Hukum (onrechmatige daads);
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai
Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana
Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah
seluas 80.000 M2 (Delapan puluh ribu meter-persegi) dan atau seluas yang
pantas sebagai sebagian obyek Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai
terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dan sebagian di Kelurahan Mabar
Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah
Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan
Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai
berikut :
• Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung ----------- 1.879,0 M;
• Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir ------------- 1.928,5 M;
• Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ---------------- 743 M dan 63,5 M;
• Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali -------------------------- 825,0 M;
6. Bahwa menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang berhak
memperoleh ganti kerugian atas pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai, di
atas obyek sengketa dari Tergugat I (PPK Pembangunan Jalan Toll Medan-
Binjai);
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala Tindakan Para Tergugat yang
telah melakukan musyawarah untuk penyelesaian ganti kerugian kepada
pihak- pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah aquo dan atau
sebagai pemegang hak atau pihak yang ditunjuk dan atau yang diberikan
Page 21
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 21 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
kuasa untuk mengurus atas tanah yang diklaim selaku pemilik hak
dimaksud, antara lain :
- Sebagian SHM No.159 an. Sajam,
- Sebagian SHM No.192 an. Amat Aminu,
- Sebagian SHM No.163 an. Nimrod Hutahayan,
- Sebagian SHM No.165 an. Pipin Hutahayan,
- Sebagian SHM No.162 an. Sadjiman, kemudian dipecah menjadi empat
(4) SHM yakni SHM No.947 s/d 950;
- Sebagian SHM No. 161 an. Abdul Cholik, diubah menjadi SHM No. 213;
- Dan SHM No.1055 yang merupakah pecahan sebagian dari SHM No. 171
an. Maruli Sirait;
8. Menyatakan semua hak- hak sehubungan dengan kesepakatan mengenai
bentuk dan atau besar ganti kerugian Para Tergugat kepada Pihak- pihak
lain, di luar Para Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum dan batal
demi hukum;
9. Menghukum Para Tergugat atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan
hak daripadanya untuk menyerahkan ganti kerugian pembangunan Jalan
Toll Medan- Binjai atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat
dalam keadaan baik dan tanpa gangguan dari pihak manapun;
10. Menghukum Tergugat I,II,dan III secara tangung renteng membayar uang
paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu
juta rupiah)/ hari, setiap kelalalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak
putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta
merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Para
Tergugat;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi
putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat secara tangung renteng membayar biaya
perkara ini;
Atau :
Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I
melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis tertanggal 20 Agustus
2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
I. DALAM PROVISI:
Page 22
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 22 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
1. Bahwa dalam gugatannya (tertanggal April 2017 dan diterima oleh
kepaniteraan pada tanggal 03 Mei 2017), para Penggugat
mengajukan tuntutan (petitum) Provisi yang pada pokoknya
meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "melakukan sita jaminan
(conservatoir beslag) atas objek perkara kemudian dengan perbaikan
gugatan tertanggal 03 Agustus 2017, luasnya berubah menjadi 165.500
M2 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus meter persegi), dan juga
meminta Majelis Hakim menghukum TERGUGAT Imembayar ganti
kerugian dengan cara penitipan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Medan
(vide gugatan tertanggal April 2017 halaman 13 - 14, dan perubahan
gugatan tertanggal 03 Agustus 2017);
2. Bahwa atas petitum Provisi para Penggugat tersebut, TERGUGAT I
dengan tegas menolak tuntutan permohonan sita jaminan
(conservatoir beslag) atas lahan objek perkara termasuk juga
menolak tuntutan penitipan uang (konsinyasi) karena tuntutan
provisi dimaksud mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum,
dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa menurut hukum acara perdata dan praktek peradilan
perdata, tuntutan provisi (provisioned eis) hanyalah tindakan sementara
(voorlopige voorziening) selama proses perkara berlangsung, dan hanya
dapat dimintakan apabila tuntutan provisi tersebut ada hubungan yang
erat dengan gugatan pokok perkara (sengketa);
- Bahwa dalam perkara ini apabila dicermati surat gugatan para
Penggugat, jelaslah yang menjadi pokok gugatan (sengketa) tidak ada
hubungannya dengan tuntutan provisi yang dimintakan oleh para
Penggugat. Pokok sengketa dalam gugatan para Penggugat pada
pokoknya adalah mengenai "tidak diikutsertakannya para
Penggugat oleh TERGUGAT I dalam kegiatan musyawarah
penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai dan
tidak ditetapkannya para Penggugat sebagai pihak yang
seharusnya menerima ganti rugi (para Penggugat mengklaim
adanya tanah milik mereka yang terkena pembangunan Jalan Tol
Medan-Binjai) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang dilaksanakan oleh
TERGUGATI (vide surat gugatan tertanggal April 2017 halaman 7
paragraf ketujuh dan halaman 8 paragraf kesatu);
Page 23
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 23 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
- Bahwa pokok perkara (sengketa) sebagaimana tersebut diatas
jelas bukan masalah sengketa kepemilikan tanah antara para Penggugat
dengan TERGUGAT I, sehingga keliru dan tidak relevan jika tuntutan
provisi yang diajukan oleh para Penggugat a quo adalah meminta
dilakukannya sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara
(tanah yang diklaim kepemilikannya oleh para penggugat);
- Disamping itu juga perlu ditegaskan bahwa TERGUGAT I secara
nyata tidak ada menguasai lahan/tanah yang diklaim kepemilikannya
oleh para Penggugat dalam perkara ini. Seharusnya tuntutan sita
jaminan (consenmtoir beslag) tersebut ditujukan kepada pihak-pihak
yang menguasai tanah objek perkara yaitu pihak-pihak yang secara
nyata menguasai langsung tanah di lokasi objek perkara, juga termasuk
adanya 7 (tujuh) pemilik sertifikat hak milik (SHM) yang ada diatas lahan
objek perkara sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh para
Penggugat dalam gugatannya (vide surat gugatan tertanggal April
2017halaman 8 point 4.4.). Namun ternyata pihak-pihak tersebut
tidak digugat oleh para Penggugat. Dengan demikian secara
yuridis, tuntutan Provisi berupa sita jaminan hanya relevan
dimintakan oleh para Penggugat bila pihak-pihak yang memiliki
SHM (termasuk pihak yang secara nyata menempati lahan objek
perkara) digugat ke Pengadilan oleh para Penggugat a quo;
- Bahwa disamping itu menyangkut soal tuntutan sita jaminan
atas tanah objek perkara, perlu dikemukakan dalam jawaban ini
yaitu tanah objek perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan
Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (yang dilaksanakan
oleh TERGUGAT I) dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai yang mana termasuk
sebagai salah satu proyek Strategis Nasional yang perlu
diupayakan percepatan penyelesaiannya guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana ditegaskan dalam
Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Oleh karena tanah objek
perkara berkaitan dengan "kepentingan umum" maka adalah
cukup beralasan untuk menolak tuntutan conservatoir beslag yang
diajukan para Penggugat karena dapat menghambat kepentingan
umum;
Page 24
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 24 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
- Selanjutnya, demikian pula halnya dengan tuntutan provisi
berupa permintaan agar TERGUGAT I dihukum membayar ganti
kerugian dengan cara penitipan atau penyimpanan (konsinyasi) di
Pengadilan Negeri Medan adalah tuntutan yang mengada-ada dan
tidak berdasar hukum;
- Bahwa tidak jelas konsinyasi dalam hal apa yang dimaksud
oleh para Penggugat a quo? Karena konsinyasi menurut hukum
perdata berbeda dengan konsinyasi dalam kegiatan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Konsinyasi
(consignatie) dalam pengertian perdata (B.W) adalah penitipan atau
penyimpanan uang pembayaran apabila kreditur menolak
menerima pembayaran dari debitur karena adanya suatu
hubungan hukum (perikatan) sehingga debitur tidak akan disebut
telah "lalai atau wanprestasi" (vide Pasal 1404 B.W). Karena tidak
ada hubungan keperdataan antara para Penggugat dengan
TERGUGAT I dalam perkara ini, maka jelas tidak mungkin ada
konsinyasi antara para Penggugat dengan TERGUGAT I.
- Sedangkan konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah
bagi kepentingan umum, hanya dapat dilaksanakan apabila dari
hasil musyawarah, pihak yang berhak menolak bentuk atau
besarnya ganti kerugian, tidak diketahui keberadaannya, tanah
masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita jaminan
atau menjadi jaminan Bank (Vide Pasal 42 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum).
- Namun dalam perkara ini, para Penggugat ternyata
bukanlah pihak yang berhak berdasarkan pendataan, inventarisasi
dan identifikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Selain itu,
proses musyawarah ganti kerugian pengadaan tanah di lokasi
objek perkara (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan
Deli Kota Medan) masih baru dimulai pada tanggal 01 Agustus
2017 (belum selesai). Sehingga terlalu dini untuk mempersoalkan
ada atau tidaknya konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah di
lokasi objek perkara. Para Penggugat tidak punya kepentingan
menuntut adanya konsinyasi dalam pengadaan tanah di Kelurahan
Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan,
sebagaimana dimaksud oleh UU RI No. 2 tahun 2012;
Page 25
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 25 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
- Disamping itu juga tidak jelas darimana munculnya
perhitungan uang konsinyasi yang harus dititipkan sebesar Rp.
321.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu milyar rupiah), apa
dasar dan rinciannya? (vide perbaikan gugatan tanggal 03 Agustus
2017 halaman 3).
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan untuk
menolak seluruh tuntutan Provisi dari Para Penggugat a quo karena
tidak beralasan serta bertentangan dengan hukum.
II. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :
Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk
memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa TERGUGAT I tidak ada hubungan keperdataan apapun
dengan Para Penggugat, apalagi soal tanah seluas ± 150 Ha (seratus
lima puluh hektar) yang diklaim oleh para Penggugat sendiri adalah
milik mereka sebagai ahli waris dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa
Alamsyah (Sultan Deli X) yang tanah tersebut berdasarkan Grant
Sultan yang dikonversi menjadi Surat Keterangan Hak Memperusahai
Tanah, Daftar No. 90/Dbl.KLD/60 yang diterbitkan oleh Asisten
Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960.
Termasuk juga soal tanah objek perkara seluas 80.000 M2 (delapan
puluh ribu meter persegi) yang kemudian berubah menjadi lebih
kurang dua kali lipat luasnya yaitu seluas 165.500 M2 (seratus enam
puluh lima ribu lima ratus meter persegi);
2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian Provisi,
apabila dicermati gugatan para penggugat a quo, dapat diketahui pada
pokoknya para Penggugat mempersoalkan tentang "tidak
diikutsertakannya para Penggugat oleh TERGUGAT I dalam kegiatan
musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Tol Medan-
Binjai dan tidak ditetapkannya para Penggugat sebagai pihak yang
seharusnya menerima ganti rugi (para Penggugat mengklaim adanya
tanah milik mereka yang terkena pembangunan Jalan Tol Medan-
Binjai) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I" sehingga
tindakan TERGUGAT I tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 2
Page 26
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 26 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (UU RI No. 2 Tahun 2012);
3. Bahwa secara yuridis, tindakan-tindakan pemerintah dalam proses
kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum in
casu tindakan TERGUGAT I dalam kegiatan pengadaan tanah dalam
rangka pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai yang diatur dalam UU RI No.
2 Tahun 2012, bukanlah tindakan yang bersifat keperdataan (bukan lingkup
hukum perdata). Bahkan apabila dicermati ketentuan-ketentuan yang ada di
dalam UU RI No. 2 Tahun 2012, Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) in
casu Pengadilan Negeri Medan, hanya berwenang memeriksa dan
mengadili sengketa dalam kegiatan pengadaan tanah yaitu apabila pihak
yang berhak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri karena tidak
terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian
antara pihak yang berhak dengan Lembaga Pertanahan dan atau instansi
yang memerlukan tanah (Vide Pasal 38 UU RI No. 2 Tahun 2012);
4. Bahwa menyangkut dengan dalil yang diajukan oleh para Penggugat
yaitu soal "tidak diikutsertakannya para Penggugat oleh TERGUGAT I
dalam kegiatan musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah
Jalan Tol Medan-Binjai dan tidak ditetapkannya para Penggugat
sebagai pihak yang seharusnya menerima ganti rugi (para Penggugat
mengklaim adanya tanah milik mereka yang terkena pembangunan
Jalan Tol Medan-Binjai) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang dilaksanakan oleh
TERGUGAT I", bukan dengan pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan,
melainkan seharusnya terlebih dahulu para Penggugat mengajukan
"keberatan" kepada Lembaga Pertanahan in casu Badan Pertanahan
Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat 4 UU RI No. 2 Tahun 2012;
5. Bahwa dari uraian tersebut, jelaslah bahwa secara yuridis, peradilan
perdata in casu Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dari
mengadili perkara gugatan ini.
6. Bahwa sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yang
dianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945
juncto Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman R.I dan sesuai dengan
prinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakim
secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secara
ex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa
Page 27
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 27 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
perkara tersebut. Oleh karena itu, cukup beralasan secara yuridis bagi
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang
secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para
Penggugat a quo.
III. DALAM EKSEPSI LAIN :
1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR
LIBEL):
A. OBJEK PERKARA (TANAH) TIDAK JELAS DAN PASTI
LOKASI DAN BATAS-BATASNYA; 1. Bahwa dalam posita Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan
objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 80.000 M2
(delapan puluh ribu meter persegi) yang kemudian luasnya
menjadi 165.500 M2 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus
meter persegi) sebagaimana tertera dalam perubahan gugatan
para penggugat tertanggal 03 Agustus 2017;
2. Bahwa adanya perubahan gugatan atas luas tanah objek perkara,
menunjukkan adanya ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dari
para Penggugat a quo tentang dimana sesungguhnya lokasi tanah
yang diklaim sebagai milik para Penggugat yang terkena proyek
Jalan Tol Medan -Binjai di lokasi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir.
Apalagi bila dicermati gugatannya, ternyata batas-batas tanah
seluas 165.500 M2 dalam perubahan gugatan sama dengan
batas-batas luas tanah sebesar 80.000 M2 dalam surat gugatan
sebelum perbaikan. Secara logis seharusnya batas-batas tanah
juga menjadi berubah karena luasan lahan yang diklaim
kepemilikannya oleh para Penggugat menjadi lebih kurang dua
kali lipat luasnya dari objek perkara pada gugatan sebelum
perbaikan. Hal ini menunjukkan indikasi para Penggugat hanya
menduga-duga saja atas luas objek tanah yang diklaim sepihak
kepemilikannya oleh para Penggugat a quo;
3. Bahwa selain tidak jelas dan pasti dimana saja batas-batas tanah
seluas 165.500 M2 tersebut juga tidak jelas dan pasti dimana saja
letak lokasi tanah tersebut (di desa apa? dusun mana? jalan
apa?) di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;
4. Bahwa sudah menjadi yurisprudensi dalam peradilan perdata,
apabila objek sengketa ( in casu tanah) tidak secara jelas dan
pasti disebutkan letak dan batas-batasnya dalam gugatan, maka
Page 28
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 28 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
gugatan demikian harus dinyatakan kabur sehingga tidak dapat
diterima. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Putusan
Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984
dan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17
April 1979. Prinsip kejelasan tentang batas dan letak tanah
sengketa dalam gugatan juga dinyatakan dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 (M.
Yahya Haraliap. 2013. Hukum Acara Perdata. jakarta : Sinar
Grafika, halaman 449-451).
5. Bahwa oleh karena tanah objek perkara tidak jelas maka cukup
beralasan untuk menyatakan gugatan para Penggugat kabur
(obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet onvankelijk verklaard).
B. PERATURAN YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT I TIDAK
JELAS DIURAIKAN DALAM GUGATAN;
1.Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya
menyatakan bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak mengalokasikan
para Penggugat sebagai penerima ganti rugi atas pembangunan jalan
Tol Medan - Binjai maka tindakan TERGUGAT I tersebut telah
bertentangan/melanggar Pasal 1 angka (2), (4) dan (5) UU RI Nomor 2
Tahun 2012 (vide Gugatan Para Penggugat tertanggal April 2017
halaman 8 paragrap 1-2);
2. Bahwa dari pernyataan Penggugat tersebut, tidak jelas ketentuan mana
(rechts ground) sebenarnya yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I, karena ketentuan Pasal 1 angka (2), (4) dan (5) UU RI Nomor 2 Tahun
2012 hanyalah penjelasan tentang pengertian istilah- istilah yang
dipakai dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012 (bukan norma-norma
hukum);
3. Bahwa karena para penggugat tidak dengan jelas menunjukkan
ketentuan atau norma hukum mana yang telah dilanggar menurut UU RI
Nomor 2 tahun 2012, maka cukup beralasan untuk menyatakan gugatan
para penggugat adalah kabur (obscuur libel).
C. ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN SALINGBERTENTANGAN
(KONTRADIKSI);
1.Bahwa apabila dicermati posita dan petitum gugatan para Penggugat
ternyata terdapat pertentangan (kontradiksi) yaitu sebagai berikut:
Page 29
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 29 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
1.1. Posita Penggugat pada pokoknya adalah mengenai "tidak
diikutsertakannya para Penggugat oleh TERGUGAT I dalam
kegiatan musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Tol
Medan-Binjai dan tidak ditetapkannya para Penggugat sebagai pihak
yang seharusnya menerima ganti rugi dalam kegiatan pengadaan
tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai I" (vide surat
gugatan tertanggal April 2017 halaman 7 paragraf ketujuh dan
halaman 8 paragraf kesatu);
1.2. Namun dalam petitumnya, para Penggugat meminta agar dinyatakan
sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 165.500 M2. Hal ini
jelas suatu kontradiksi karena perkara ini bukan sengketa
kepemilikan tanah antara para Penggugat dengan TERGUGAT I,
melainkan sebagaimana Posita gugatan adalah tentang tindakan
TERGUGAT I yang tidak "tidak diikutsertakannya para Penggugat
oleh TERGUGAT I dalam kegiatan musyawarah penetapan lokasi
pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai dan tidak ditetapkannya
para Penggugat sebagai pihak yang seharusnya menerima ganti rugi
dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol
Medan-Binjai ".
2. Bahwa adanya kontradiksi/ pertentangan antara Posita dan Petitum
dalam Gugatan telah menyebabkan dilanggarnya prinsip kejelasan
dalam pengajuan Gugatan menurut praktek peradilan perdata. Sehingga
hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel).
Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan yuridis bagi Majelis Hakim
yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk menyatakan
gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
IV. DALAM POKOK PERKARA :
Bahwa sebelum mengajukan jawaban pokok perkara ini, terlebih dahulu
TERGUGAT I menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat
Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I. Hal-
hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon
dianggap telah pula disampaikan dalam pokok perkara ini.
Bahwa dalam Pokok Perkara ini perlu dikemukakan oleh TERGUGAT I
bahwa TERGUGAT I selaku instansi yang memerlukan tanah pada kegiatan
pengadaan tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Tol Medan-
Page 30
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 30 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Binjai yang merupakan salah satu proyek strategis nasional, telah
melaksanakan kegiatan pengadari tanah sesuai dengan UU RI Nomor 2
Tahun 2012, termasuk juga dalam proses pengadaan tanah yang
berlokasi di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota
Medan, sehingga Jalan Tol Medan-Binjai saat ini sudah hampir selesai
pembangunannya.
Bahwa dalam pokok perkara ini, dengan tegas TERGUGAT I
menyatakan dalil para Penggugat yang menyatakan "tidak
diikutsertakannya para Penggugat oleh TERGUGAT I dalam kegiatan
musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai
dan tidak ditetapkannya para Penggugat sebagai pihak yang seharusnya
menerima ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai" adalah tidak berdasarkan hukum
dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan kegiatan pendataan, inventarisasi dan
identifikasi atas objek pengadaan tanah serta penguasaan
dan/atau pemilikan atas tanah yang terkena proyek pembangunan
Jalan Tol Medan-Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,
diperoleh data-data resmi yang menunjukkan para Penggugat a
quo tidak termasuk sebagai pihak yang berhak di lokasi objek
pengadaan tanah di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir baik sebagai
pemegang hak atas tanah maupun sebagai pihak yang nyata
langsung berada (tinggal) di lokasi objek pengadaan;
2. Bahwa data-data resmi yang telah diperoleh jelas menunjukkan
bahwa pihak yang berhak pada objek pengadaan tanah di
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir adalah pada pokoknya sebagai
berikut:
- Pemegang hak atas tanah (bersertifikat) maupun pihak yang
langsung berada/bertempat tinggal di lokasi objek tanah
pengadaan yang terdiri dari atas nama antara lain : Budiarto
Karim, Amat Aminu, Nimrod Hutahaean, Sukijung, Husainy,
Muller Pakpahan, Instansi TNI-AL dan sekitar lebih dari 300
orang/KK lainnya.
3. Bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada
pokoknya menyatakan pihak-pihak yang memiliki bukti sebagai
pemegang hak atas tanah di lokasi objek pengadaan tanah di
Page 31
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 31 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir adalah cacat yuridis alas haknya
(vide gugatan tertanggal April 2017 halaman 8-9) adalah dalil
yang tidak dapat diterima dan tidak berdasar hukum karena
faktanya tidak ada keputusan resmi baik dari pejabat yang
berwenang maupun putusan Pengadilan yang menyatakan
dengan tegas bahwa para pemegang hak atas tanah dimaksud,
termasuk pihak-pihak yang selama ini secara nyata berada
tinggal di lokasi objek pengadaan di Kelurahan Tanjung Mulia
Hilir adalah tidak sah secara yuridis.
Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:
P R I M A I R
DALAM PROVISI :
- Menyatakan menolak Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat
untuk seluruhnya;
DALAM EKSEPS1 KOMPETENSI ABSOLUT :
1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara Nomor : 232 /Pdt.G /2017 /PN.MDN;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.
DALAM EKSEPSI LAIN :
1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.
S U B S I D A I R
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan
jawaban gugatan tertanggal dan diterima dipersidangan pada tanggal 24
Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI:
Page 32
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 32 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
1. Tentang Kompetensi Absolut
Bahwa secara yuridis, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
Tergugat II dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum khususnya untuk
pembangunan jalan Toll Medan-Binjai sudah sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Bahwa didalam gugatan Para Penggugat apabila dicermati intinya
Para Penggugat mempersoalkan tentang "tidak diikusertakannya
Para Penggugat oleh Tergugat I dalam kegiatan musyawarah
penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Toll Medan-Binjai dan tidak
ditetapkannya Para Penggugat sebagai pihak yang seharusnya
menerima ganti rugi (Para Penggugat mengklaim adanya tanah milik
mereka yang terkena pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai) dalam
kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Toll Medan-
Binjai yang dilaksanakan oleh Tergugat I"( vide surat gugatan bulan
April 2017 halaman 7 dan 8).
Bahwa jika dicermati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terutama Pasal 38, Pengadilan
Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan hanya berwenang
memeriksa dan mengadili sengketu dalam kegiatan pertgadaan tanah
apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau
besarnya Ganti kepada Pihak yang Berhak.
Bahwa oleh karena itu jelaslah bahwa secara yuridis, Pengadilan
Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang
memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini. Dan sesuai dengan
asas pembagian kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo. Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia serta sesuai dengan
prinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada
hakim secara absolute tidak berwenang memeriksa perkara tersebut,
maka secara ex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidak
berwenang untuk memeriksa perkara tersebut sehingga cukup
beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak
berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara
gugatan Para Penggugat a quo.
2. Tentang Legal Standing Para Penggugat
Page 33
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 33 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Bahwa berdasarkan kegiatan pendataan, inventarisasi dan identifikasi
Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Jalan Toll Medan-Binjai
tidak ditemukan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat
dengan tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan.
Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Para Penggugat tidak
mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo.
3. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)
Bahwa dalam gugatan bulan April 2017 Para Penggugat menyatakan
objek sengketa dalam perkara ini seluas 80.000 M2 (delapan puluh
ribu meter persegi) dan kemudian dirubah sebagaimana tertera dalam
perbaikan gugatannya tanggal 3 Agustus 2017 menjadi seluas
165.500 M (seratus enam puluh lima ribu lima ratus meter persegi).
Bahwa apabila dicermati, di dalam gugatan Para Penggugat ternyata
batas-batas tanah seluas 165.500 M2sama dengan batas-batas tanah
seluas 80.000 M2.Hal ini mengindikasikan Para Penggugat hanya
menduga-duga saja atas luas tanah yang diklaim sepihak
kepemilikannya oleh Para Penggugat a quo.
Bahwa jelas Para Penggugat sebenarnya tidak mengetahui secara
pasti luas tanah dan lokasi tanah yang diklaim sebagai milik Para
Penggugat yang terkena proyek Pembangunan Jalan Toll Medan-
Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir.
Bahwa oleh karena objek perkara ini tidak jelas maka cukup
beralasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak
Jelas/Kabur (Obscuur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
4. Tentang Gugatan Belum Waktunva (Prematur)
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang intinya
"tidak diikusertakannya Para Penggugat oleh Tergugat I dalam
kegiatan musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Toll
Medan-Binjai dan tidak ditetapkannya Para Penggugat sebagai pihak
yang seharusnya menerima ganti rugi (Para Penggugat mengklaim
adanya tanah milik mereka yang terkena pembangunan Jalan Toll
Medan-Binjai) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan
Jalan Toll Medan-Binjai yang dilaksanakan oleh Tergugat I"
Bahwa saat ini proses musyawarah ganti kerugian pengadaan tanah
di lokasi obyek perkara (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan
Page 34
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 34 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Medan Deli Kota Medan) masih baru dimulai tanggal 1 Agustus 2017
dan belum selesai.
Bahwa oleh karena itu, masih terlalu dini Para Penggugat
mempersoalkan dan meminta Konsinyasi dalam kegiatan pengadaan
tanah di lokasi obyek perkara.Para Penggugat tidak mempunyai
kepentingan menuntut konsinyasi dalam pengadaan tanah di
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan
sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012.
5. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
Bahwa berdasarkan kegiatan pendataan, inventarisasi dan identifikasi
atas obyek pengadaan tanah serta penguasaan dan/atau pemilikan
atas tanah yang terkena pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai
diperolehlah data-data resmi yang menunjukkan bahwa pihak yang
berhak adalah pemegang hak atas tanah (Sertipikat) maupun pihak
yang langsung berada/bertempat tinggal di lokasi obyek tanah
pengadaan yang antara lain : Budiarto Karim, Amat Aminu, Nimrod
Hutahean, Sukijung. Husainy, Muller Pakpahan, Instansi TNI-AL dan
sekitar lebih dari 300 orang/KK lainnya.
Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang
pada pokoknya menyatakan pihak-pihak yang memiliki bukti sebagai
pemegang hak atas tanah di lokasi obyek pengadaan tanah di
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir adalah cacat yuridis alas haknya (vide
gugatan bulan April 2017 halaman 8-9).
Bahwa dengan tidak turut digugatnya Budiarto Karim, Amat Aminu,
Nimrod Hutahean, Sukijung, Husainy, Muller Pakpahan.Instansi TNI-
AL dan sekitar lebih dari 300 orang/KK lainnya maka gugatan Para
Penggugat jelaslah kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara
tegas diakui oleh Tergugat II dalam perkara ini.
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas
secara mutatis- mutandis mohon dianggap telah termuat dalam
pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa proyek pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai tujuan nya
adalah untuk kepentingan umum demi meningkatkan
Page 35
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 35 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat
dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak
(Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).
4. Bahwa kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah ini melalui 4
(empat) tahapan dirnana masing-masing tahapannya sesuai
dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal
2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 serta dilaksanakan
oleh Tim.
5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan awalnya bulan April 2017
menyatakan total obyek lahan yang terkena Pembangunan Jalan
Toll Medan-Binjai kurang lebih 8 (delapan) Ha atau 80.000 M\
namun didalam perbaikan gugatannya tanggal 3 Agustus 2017
menjadi 165.500 M2. Hal ini menunjukkan ketidakpastian atas
luasan obyek perkara yang sebenarnya sehingga dapat
diindikasikan Para Penggugat hanya menduga- duga.
6. Bahwa berdasarkan kegiatan inventarisasi dan identifikasi atas
obyek pengadaan tanah serta penguasaan dan/atau kepemilikan
atas tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Toll Medan-
Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir oleh Satuan Tugas
Pengadaan Tanah, tidak ditemukan hubungan hukum antara Para
Penggugat dengan tanah yang menjadi obyek perkara serta
kondisi fisik di lapangan sama sekali tidak dikuasai oleh Para
Penggugat.
7. Bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai Pasal
13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakan melalui
tahapan Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan
Hasil. Di dalam tahapan Perencanaan terdapat peran Appraisal
yang memberikan Penilaian Ganti Kerugian.
8. Bahwa penilaian Appraisal dalam kegiatan pengadaan tanah bagi
kepentingan umum merupakan tolak ukur bagi pemberian ganti
kerugian kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu gugatan Para
Penggugat perihal Konsinyasi Pembayaran Ganti Kerugian
sejumlah Rp. 321.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu milyar
rupiah) tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar
perhitungannya.
Page 36
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 36 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Dari uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat mengadili dan memeriksa perkara ini agar
berkenan mengambil putusan sebagai berikut ;
1. DALAM EKSEPSI
a. Menerima eksepsi Tergugat II;
b. Menyatakan Eksepsi Tergugat II adalah tepat dan berdasar
hukum;
c. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. DALAM POKOK PERKARA
a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III atas gugatan tersebut telah
mengajukan jawaban secara tertulis yang diserahkan dipersidangan
tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
I. Dalam Eksepsi
1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel)
a. Bahwa tidak jelas kedudukan, kapasitas dan kualitas, status
kepemilikan, serta obyek perkara yang digugat oleh Penggugat;
b. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas
letak tanah yang merupakan obyek perkara yang digugat oleh
Penggugat. Penggugat hanya menyebutkan nomor hak atas tanah
terperkara, tanpa menyebutkan secara rinci kelurahan, kecamatan,
serta luas dan batas – batas tanah obyek perkara;
c. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah
Obscuur Libel dan untuk mendukung argumen Tergugat III
diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.
No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amat
pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
d. “....... Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang
berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan
harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata
dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan
yang dimaksud atau setidak-tidaknya kabur, maka gugatan
penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
Page 37
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 37 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan
Bahwa penerbitan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur
sebagaimana yang ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 ayat 1
dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, Pasal 4
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu telah
dilaksanakan pemeriksaan data fisik dan data juridis atas bidang
tanah aquo, dan ternyata atas tanah aquo tidak ada hubungan
hukumnya dengan pihak Tergugat III, sehingga penerbitan
Sertipikat Hak Milik No. 159, 192, 163, 165,162, 947, 950, 161,
213, 1055, 171/Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan. Sah dan
berkekuatan hukum, dengan demikian berdasarkan hukum atas
penerbitan Sertipikat tersebut tidak ada merugikan kepentingan
Penggugat, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim
aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Bahwa Tergugat III tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas,
secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok
perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
159/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Rumah Potong, terdaftar atas
nama JUMINI, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah yang
dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.
Sum.Utara Di Medan No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret
1997, No urut 19. sesuai Surat Ukur No. 4291/Mabar Hilir/1997
tanggal 31 maret 1997 seluas 883 m2, penerbitan sertipikat tanggal
31 Maret 1997;
4. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
192/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Pasar - IV(Dalam), terdaftar atas
nama SUPRIADI, yang berasal dari Pemeberian Hak, diterbitkan
berdasarkan Surat Keputusan Kakan Badan Pertanahan Nasional
Page 38
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 38 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Kota Medan No. 267-520.-1-22.01-1999 dan 489-520.1-22.01-2000
tanggal 24 Agustus 1999 dan 22 Juli 2000. Sesuai Surat Ukur
No.10/Mabar Hilir/1998 tanggal 27 Oktober 1998 seluas 500 m2,
penerbitan sertipikat tanggal 16 September 2000;
5. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
163/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Mangaan I, terdaftar atas nama
NGATEMIN, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah yang
dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.
Sum.Utara Di Medan No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret
1997, No urut 23. Sesuai Surat Ukur No. 4295/Mabar Hilir/1997
tanggal 31 Maret 1997 seluas 1.218.- m2. Penerbitan sertipikat
tanggal 31 Maret 1997;
6. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
165/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Lorong XI, terdaftar atas nama
ACHMAD FACHRUDDIN Sarjana Ekonomi, yang berasal dari
Pemeberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA,
diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Prop. Sum.Utara Di Medan
No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret 1997, No urut
25.Sesuai Surat Ukur No. 4297/Mabar Hilir/1997 tanggal 31 Maret
1997 seluas 517 m2. Penerbitan sertipikat tanggal 31 Maret 1997;
7. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
162/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Mangaan, terdaftar atas nama
TUKIRAN, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah yang
dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.
Sum.Utara Di Medan No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret
1997, No urut 22.Sesuai Surat Ukur No. 4294/Mabar Hilir/1997
tanggal 31 Maret 1997 seluas 1.209 m2. Penerbitan sertipikat tanggal
31 Maret 1997;
8. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
00947/Mabar Hilir terdaftar atas nama LOSO, yang berasal dari
Pemecahan/Pemisahan Bidang Hak Milik No. 816 (Pemecahan diatas
namanya sendiri) Sesuai Surat Ukur No. 00161/Mabar Hilir/2015
tanggal 24 Februari 2016 seluas 92 m2, Penerbitan sertipikat 17
maret 2016;
Page 39
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 39 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
9. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
00948/Mabar Hilir terdaftar atas nama LOSO, yang terletak di Jl.
Pancing-1, yang berasal dari Pemecahan/Pemisahan Bidang Hak
Milik No. 816 (Pemecahan diatas namanya sendiri) Sesuai Surat Ukur
No. 00162/Mabar Hilir/2015 tanggal 24 Februari 2016 seluas 249 m2,
Penerbitan sertipikat 17 maret 2016;
10. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
00949/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Mangan VIII Gang Bina
Bersama sudut Gang, terdaftar atas nama KASMINAH sarjana
pendidikan, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah yang
dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
No. 2132/HM/BPN-12.71/2015 tanggal 17 November 2015, Sesuai
Surat Ukur No. 00253/Mabar Hilir/2016 tanggal 18 Februari 2016
seluas 597 m2. Penerbitan sertipikat tanggal 04 April 2016;
11. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
00950/Mabar Hilir, semula terdaftar atas nama ROBET
PARDOMUAN yang terletak di Gang Saria. Yang berasal dari
Pemecahan/Pemisahan Bidang Hak Milik No. 484 (Pemecahan diatas
namanya sendiri). Sesuai Surat Ukur No. 00255/Mabar Hilir/2016
tanggal 04 Maret 2016 seluas 81 m2, Penerbitan sertipikat 10 Maret
2016. Kemudian beralih atas nama JUTER SIMANUNGKALIT
berdasarkan Akta Jual Beli No 42/Mabar Hilir/2016 tanggal 26 Mei
2016 yang Dibuat Oleh GO UTON UTOMO,SH selaku PPAT ;
12. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
161/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Mangaan I Lk. IV, terdaftar atas
nama ZUL AZMI, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah yang
dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.
Sum.Utara Di Medan No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret
1997, No urut 21.Sesuai Surat Ukur No. 4293/Mabar Hilir/1997
tanggal 31 Maret 1997 seluas 179 m2. Penerbitan sertipikat tanggal
31 Maret 1997;
13. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
213/Mabar Hilir terdaftar atas nama ASNI, yang berasal dari
Pemecahan/Pemisahan Bidang Hak Milik No. 121 (Pemisahan diatas
namanya sendiri) berdasarkan Permohonan
Page 40
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 40 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Pemecahan/Pemisahan/Bidang tanggal 18 Juni 2003. Sesuai Surat
Ukur No. 43/Mabar Hilir/2003 tanggal 26 Juni 2003 seluas 50 m2,
Penerbitan sertipikat 28 Juli 2003;
Bahwa sertipikat Hak Milik No. 213/Mabar Hilir, Tidak berlaku lagi
karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil
penggabungan dengan tanah Hak Milik No.271/Mabar Hilir, Lihat Hak
Milik No. 289/Mabar Hilir, tertanggal 4 maret 2004;
14. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
171/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Pendidikan No. 109, terdaftar atas
nama SISWANTO, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah
yang dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.
Sum.Utara Di Medan No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret
1997, No urut 31. sesuai Surat Ukur No. 4303/Mabar Hilir/1997
tanggal 31 maret 1997 seluas 405 m2, penerbitan sertipikat tanggal
31 Maret 1997;
15. Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik
dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan
Penggugat, sehingga proses penerbitan aquo tidak ada merugikan
kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk
menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi
hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh
karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;
16. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap
sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang
berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria jo Pasal 14, Pasal 23 ayat a Point 1, Pasal 24 ayat 1,
Pasal 25 ayat 1Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik
dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaintan hukumnya dengan
Penggugat, sehingga proses penerbitan proses Penerbitan
Sertipikataquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah
sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, maka tidak
ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal
atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah
Page 41
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 41 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai
tanda bukti hak atas tanah, oleh karena itu beralasan hukum mohon
kiranya Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak gugatan
Penggugat untuk seluruhnya.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Membaca Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
232/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2018,, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi tergugat I dan Tergugat III seluruhnya
DALAM PROVISI
Menolak provisi Para Penggugat;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari SULTAN
AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, dan III adalah sebagai
Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daads);
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai
Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/"60 yang diterbitkan oleh Assiten
Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang
tanah seluas 80.000 M2 (Delapan puluh ribu meter-persegi) dan/
atau seluas yang pantas sebagai sebagian obyek Pembangunan
Jalan Toll Medan- Binjai terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir
dan sebagian di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak berupa Surat
Page 42
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 42 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/"60
yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli
bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai berikut:
1. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung 1.879,0 M;
2. Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir 1.928,5 M;
3. Sebelah Barat dengan Jalan Kampung 743 M dan 63,5 M;
4. Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali 825,0 M;
6. Menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang berhak memperoleh
ganti kerugian atas pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai, di atas
obyek sengketa dari Tergugat I (PPK Pembangunan Jalan Toll
Medan-Binjai);
7. Menetapkan Tergugat I untuk Menitipkan atas Pembayaran Ganti
Kerugian (konsinyasi) Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai di atas
obyek sengketa aquo sejumlah antara Rp 321.000.000.000,(Tiga
ratus dua puluh satu miliar rupiah) ke Pengadilan Negeri (PN)
Medan, untuk sementara hingga putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala Tindakan Para
Tergugat yang telah melakukan musyawarah untuk penyelesaian
ganti kerugian kepada pihak- pihak yang mengklaim sebagai pemilik
hak atas tanah aquo dan atau sebagai pemegang hak atau pihak
yang ditunjuk dan atau yang diberikan kuasa untuk mengurus atas
tanah yang diklaim selaku pemilik hak dimaksud, antara lain :
1. Sebagian SHM No. 159 an. Sajam,
2. Sebagian SHM No. 192 an. Amat Aminu,
3. Sebagian SHM No.163 an. Nimrod Hutahayan,
4. Sebagian SHM No. 165 an. Pipin Hutahayan,
5. Sebagian SHM No.162 an. Sadjiman, kemudian dipecah
menjadi empat (4) SHM yakni SHM No.947 s/d 950;
6. Sebagian SHM No. 161 an. Abdul Cholik, diubah menjadi SHMNo. 213;
7. Dan SHM No. 1055 yang merupakah pecahan sebagian dari
SHM No. 171 an. Maruli Sirait;
9. Menyatakan semua hak- hak sehubungan dengan kesepakatan mengenai
bentuk dan/atau besar ganti kerugian Para Tergugat kepada Pihak- pihak
lain, di luar Para Penggugat adalahtidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
10. Menghukum Para Tergugat atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan
hak daripadanya untuk menyerahkan ganti kerugian pembangunan Jalan
Page 43
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 43 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Toll Medan- Binjai atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat
dalam keadaan baik dan tanpa gangguan dari pihak manapun;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi
putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat secara tangung renteng membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 4.786.000,00 (Empat juta tujuh ratus delapan puluh
enam ribu rupiah) ;
Membaca Akta Pernyataan Banding dari Tergugat I, sekarang
Pembanding I sesuai dengan Akte Banding tanggal 30 Juli 2018 Nomor
116/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ,bahwa
Tergugat I telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2018. Permohonan banding
mana telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding / Para Penggugat
,tanggal 9 Oktober 2018, kepada Kuasa Tergugat II/Pembanding III tanggal 9
Oktober 2018 , kepada Tergugat III/Pembanding II tanggal 8 Oktober 2018
,kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat I tanggal 8 Oktober 2018 ;
Membaca Akta Pernyataan Banding dari Tergugat III/sekarang
Pembanding II,sesuai dengan Akte Banding tanggal 7 Agustus 2018 Nomor
127/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ,bahwa
Tergugat III sekarang Pembanding II telah mengajukan banding atas Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 18 Juli
2018. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa para
Terbanding / Para Penggugat ,tanggal 9 Oktober 2018, kepada Kuasa
Pembanding I /Tergugat I tanggal 9 Oktober 2018 , kepada Pembanding III /
Tergugat II tanggal 9 Oktober 2018 ,kepada Pembanding II / Tergugat III
tanggal 8 Oktober 2018 , kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat tanggal 8
Agustus 2018;
Membaca Akta Pernyataan Banding dari Tergugat II,/sekarang
Pembanding III sesuai dengan Akte banding tanggal 09 Agustus 2018 Nomor
130/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, telah
mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
232/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2018. Permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding / Para Penggugat ,tanggal
9 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding I /Tergugat I tanggal 9 Oktober
2018 , kepada Pembanding II / Tergugat III tanggal 8 Oktober 2018 ,kepada
Turut Terbanding I / Turut Tergugat I tanggal 8 Oktober 2018 ;
Page 44
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 44 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I /
Tergugat I tanggal 10 Agustus 2018 yang diterima diKepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana akte Tanda
Terima Memori Banding Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn ,Memori banding
tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat
dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Medan pada tanggal 9 Oktober 2018,
kepada Kuasa Terbanding III /Tergugat II dengan relaas Nomor
232/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2018, kepada Terbanding II
/Tergugat III dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn pada tanggal 08
Oktober 2018. kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat dengan relaas Nomor
232/Pdt.G/2017/PN Mdn pada tanggal 8 Oktober 2018;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II /
Tergugat III tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima diKepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan Selasa ,tanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana
akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn ,Memori
banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding / Para
Penggugat dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Medan pada tanggal 9
Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding I /Tergugat I dengan relaas Nomor
232/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding
III /Tergugat II dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn pada tanggal 09
Oktober 2018. kepada Kuasa Pembanding II /Tergugat III dengan relaas Nomor
232/Pdt.G/2017/PN Mdn pada tanggal 09 Oktober 2018, kepada Turut
Terbanding/ Turut Tergugat dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2016/PN Mdn
pada tanggal 8 Oktober 2018;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II /
Tergugat III tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima diKepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan Selasa ,tanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana
akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn ,Memori
banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding / Para
Penggugat dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Medan pada tanggal 9
Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding I /Tergugat I dengan relaas Nomor
232/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding
III/Tergugat II dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn pada tanggal 08
Oktober 2018. kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I dengan relaas
Nomor 232/Pdt.G/2016/PN Mdn pada tanggal 8 Oktober 2018;
Membaca Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2018 atas
memori Banding Pembanding I yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding /
Page 45
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 45 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Para Penggugat yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn, dan Kontra memori
Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding I/ Tergugat I
tanggal 30 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding III / Tergugat II tanggal
30 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding II / Tergugat III tanggal 30
Oktober 2018 kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I tanggal 29 Oktober
2018,
Membaca Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2018 yang
diajukan oleh Kuasa Para Terbanding /Para Penggugat atas memori banding
Pembanding II dan Kontra memori banding yang diterima diKepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 232/Pdt.G/2017/PN
Mdn, dan Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa
Pembanding II/ Tergugat III tanggal 29 Oktober 2018, kepada Kuasa
Pembanding I/ Tergugat I tanggal 30 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding
III / Tergugat II tanggal 29 Oktober 2018, kepada Turut Terbanding/ Turut
Tergugat tanggal 29 Oktober 2018;
Membaca Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2018 yang
diajukan oleh Kuasa Para Terbanding /Para Penggugat atas memori banding
Pembanding III dan Kontra memori banding yang diterima diKepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 232/Pdt.G/2017/PN
Mdn, dan Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Turut
Terbanding /Turut Tergugat I tanggal 29 Oktober 2018, kepada Kuasa
Pembanding II/ Tergugat III tanggal 29 Oktober 2018, kepada Kuasa
Pembanding I / Tergugat I tanggal 30 Oktober 2018, kepada Pembanding II /
Tergugat III tanggal 30 Oktober 2018 ;
Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) sesuai
dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn, kepada Kuasa Pembanding
I/Tergugat I tanggal 9 Oktober 2018, kepada Kuasa para Terbanding ,/ Para
Penggugat tanggal 9 Oktober 2018, kepada kuasa Pembanding III/Tergugat II
tanggal 9 Oktober 2018, kepada Pembanding II/Tergugat III tanggal 8 Oktober
2018 , kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat I tanggal 8 Oktober 2018,
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas masing-masing dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Page 46
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 46 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding I,
dan Tergugat III / Pembanding II, Tergugat II/Pembanding III telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2018 Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn
dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori
banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I /Pembanding I tanggal 10 Agustus
2018, yang diajukan Tergugat III/Pembanding II dan yang diajukan Tergugat
II/Pembanding III masing-masing tanggal 21 Agustus 2018 dan surat kontra
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat
masing-masing tertanggal 23 Oktober 2018 ;
Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding yang diajukan
oleh kuasa hukum Pembanding I/Tergugat I tanggal 10 Agustus 2018 pada
pokoknya :
1. Bahwa surat keterangan memperusahai tanah dikeluarkan oleh Camat
(Asisten Wedana) No. 90/DBL.KLD/60, tanggal 22 Juli 1960 (hanya
fotocopy saja) sangat diragukan keabsahannya dan bukan merupakan
obyek yang terkena pembangunan Jalan Tol Medan Binjai.
2. Bahwa surat keterangan tanah No. 90/DBL.KLD/60 yang diklaim milik
penggugat/terbanding tidak jelas letak dan batas-batas tanah.
Didasarkan hal tersebut antara lain untuk dibatalkan putusan Hakim
Tingkat Pertama ;
Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding dari
Pembanding/Tergugat II melalui kuasanya tanggal 21 Agustus 2018 yang pada
pokoknya sebagai berikut :
1. a. Bahwa masyarakat sebanyak 453 penggugat/KK dan pemegang
sertifikat hak milik selama berpuluh-puluh tahun lamanya atas obyek
perkara telah menunjukkan adanya hubungan hukum keperdataan yang
erat dengan fisik bidang tanah yang diperkarakan sebagaimana
bersesuaian dengan Yuris Prudensi MA RI No. 695 K/Sip/1969 tanggal
12 Agustus 1970 yang menyatakan ’’bahwa seseorang yang bertahun-
Page 47
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 47 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-
apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu’’.
b. Pasal 1967 KUH Perdata, segala tuntutan hukum baik bersifat
kebendaan, maupun bersifat perseorangan hapus karena daluarsa
dengan lewatnya waktu 30 tahun, siapa yang dapat menunjukkan
daluarsa tersebut, tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula
tidaklah dapat dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang
didasarkan kepada iktikat yang buruk .
2. Bahwa pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Medan Binjai pada seksi
II dan III telah 100 % sedangkan saksi I Tanjung Mulia Helvetia sepanjang
6.071 km baru diselesaikan ± 5,2 km (85,620 %) sedangkan sisinya lebih
dalam proses penyelesaian karena adanya penguasaan masyarakat
(penggarap) diatas tanah sertifikat hak milik dan adanya perkara diatas
tanah tersebut dengan mendalilkan Grant Sultan sebagai bukti kepemilikan
dalam mengajukan gugatan, setelah diteliti pada daftar Grant Sultan yang
terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Medan yang diajukan dalil gugatan
sebagai bukti Kepemilikan diragukan kebenarannya, diatas hak tanah
penggugat/terbanding Grant Sultan No. 264 konvensi jadi surat keterangan
No. 90/KLD.DBL/1960 sebagai objek yang diganti rugi atas pengadaan
pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, dimana didalilkan nama dan luas
tidak sama dengan yang dalilkan para penggugat/ para terbanding, setelah
diteliti pada daftar Grant Sultan yang terdapat pada Kantor Pertanahan
Kota Medan ;
Didasarkan alasan-alasan tersebut diatas antara lain dalam pokok perkara
menolak gugatan para penggugat/terbanding seluruhnya.
Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dengan teliti memorie
banding dari kuasa hukum tergugat III/pembanding II tanggal 21 Agustus 2018,
pada pokoknya :
- bahwa, pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, dalam hal sebidang tanah
telah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau badan hukum
yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikat baik dan secara nyata
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atasnya tidak
lagi dapat menuntut pelaksanaan hal tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Page 48
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 48 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan
mengenai penguasaan/penerbitan sertifikat dan para penggugat tidak
meguasai tanah perkara, hanya mengajukan gugatan didasarkan sebagai
ahli waris dari Sultan Amaluddin Alamsyah (Sultan Deli X), dengan
didasarkan surat yang tidak jelas kebenarannya ;
Didasarkan antara lain hal tersebut menolak gugatan penggugat
seluruhnya.
Menimbang, bahwa atas memorie banding tersebut diatas, para
Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memorie banding tanggal 23
Oktober 2018 pada pokoknya isinya yaitu :
- Bahwa, di daerah Kesultanan Deli di kenal tanah Adat Privat surat
keterangan hak memperusahai tanah, daftar No. 90/DBL.KLD/1960 yang
diterbitkan Asisten Wedana aquo, bekas tanah Adat justru tidak
mengenal kadaluarsa, sebagai dimaksud pembanding II/III didasarkan
antara lain hal tersebut, untuk dapat kuatkan putusan Hakim Tingkat
Pertama telah tepat dan benar.
Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan di
dalam perkara ini pada pokoknya gugatan penggugat dikabulkan sebahagian,
dengan dictum putusan antara lain dalam pokok perkara : menyatakan syah dan
berharga surat keterangan hak memperusahai tanah daftar No. 90/DBL.KLD/60
yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tanggal 22 Juli
1960, para penggugat adalah yang berhak memperoleh ganti kerugian atas
pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai diatas obyek sengketa dari tergugat I
(PPK Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai), besar pembayaran ganti kerugian
Rp 321.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu miliar rupiah) didasarkan
pertimbangan antara lain bahwa surat perdamaian pembagian harta pusaka
Alm. Sultan Ma’moen Al-Rasyid kepada anak-anaknya dan istrinya tertanggal
28 Februari 1925 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa tanah aquo
berupa Grant Sultan yang telah di konversi dan merupakan bagian dari harta
peninggalan yang menjadi hak milik Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah
(Sultan Deli X) dan belum dibagi-bagikan kepada para ahli waris nya yang
berhak atas tanah/lahan aquo, in casu para penggugat, dengan dasar berupa
hak Grant Sultan yang di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahai
tanah daftar No. 90/DBL.KLD/’’60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana
Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960. Didasarkan hasil pemeriksaan
setempat ternyata obyek sengketa sebahagiannya terkena proyek Jalan Tol
Page 49
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 49 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Medan-Binjai,dan juga didukung surat-surat bukti P.4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 21, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46 A s/d 46 C, 51, 52, saksi
ahli menerangkan pada pokoknya ahli waris Sultan Deli X berhak atas tanah
sengketa, selanjutnya disimpulkan Hakim Tingkat Pertama di dalam
pertimbangannya pembayaran atas lokasi Tol tersebut belum dibayarkan
kepada yang berhak di dalam perkara aquo para penggugat (Halaman 71,72,73
putusan) ;
Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Hakim Tingkat Banding akan
mempertimbangkannya tentang memorie banding yang diajukan oleh para
pembanding/para tergugat, kontra memorie banding, dengan
menghubungkannya dengan putusan Hakim Tingkat Pertama apakah Hakim
Tingkat Pertama telah tepat menerapkan aturan yang ada, hukum yang mana
yang paling tepat diterapkan di dalam suatu perkara (kontruksi hukum),
merupakan tugas Hakim sehingga Hakim dapat menyimpulkannya dengan alat
yang diberikan (a Contrario), dan menemukan hukum itu di dalam masyarakat
sehingga ditemukan keadilan dambaan semua orang, ibarat semua orang
mengharapkan segenggam emas, demikian dengan perkara ini oleh karena itu
akan dihubungkan dengan dalil-dalil kedua belah pihak, pihak para
pembanding/para tergugat dalam memorie pembanding I,II,III, pada pokoknya
bahwa para penggugat tidak berhak lagi atas tanah sengketa disebabkan tanah
sengketa telah bersertifikat dan dikuasai oleh masyarakat bertahun-tahun
secara fisik sebanyak 453 penggarap/KK dan telah memegang sertifikat hak
milik, didasarkan aturan yang ada hak menuntut oleh para penggugat/para
terbanding telah daluarsa penguasaan 30 tahun (pasal 1967 KUH Perdata), di
pihak lain sertifikat yang telah berselang 5 tahun tidak ada tuntutan dan
seterusnya, tidak dapat menuntut lagi atas hak tersebut, obyek yang terkena
pembayaran Jalan Tol Medan-Binjai surat keterangan tanah No. 90/DBL.KLD/60
yang diklaim oleh para penggugat/terbanding sebagai milik mereka tidak jelas
letak dan batas-batasnya dan tanah tersebut bukan yang terkena jalan Tol
Medan-Binjai, dan sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung No.
695/K/SIP/1969 tanggal 12 Agustus 1970, bahwa seseorang yang bertahun-
tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa
dapat dianggap sebagai pemilik tanah ;
Menimbang, bahwa selanjutnya para terbanding/penggugat, pada pokoknya
mendalilkan tidak dikenal dalam hukum Adat, tanah mempunyai waktu daluarsa;
Page 50
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 50 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Hakim Tingkat Banding
mempertimbangkan, apakah tanah Adat tidak dikenal hak daluarsa mempunyai
kekebalan atas aturan yang ada, dihubungkan dengan pasal 27 (a) angka 3
Undang-undang No. 5 tahun 1960 hak milik hapus apalagi ditelantarkan jatuh
kepada Negara, penjelasan pasal 27 tanah ditelantarkan dengan sengaja tidak
dipergunakan sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya,
dihubungkan pula dengan penjelasan pasal 22 Undang-Undang Agraria
tersebut perolehan hak tanah Adat didasarkan pembukaan tanah identik dengan
pengambilan (dalam pengertian umum) apakah tanah terperkara ditelantarkan,
lebih jauh belum dapat dibuktikan, tetapi akan dipertimbangkan dengan aturan-
aturan yang ada, yang hubungannya dengan perkara ini ;
Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal tersebut diatas sepanjang
tanah tersebut ditelantarkan maka hak atas tanah dapat hapus, sesuai dengan
penjelasan umum UU Agraria No. 5 tahun 1960 hak ulayat sepanjang
kenyataannya masih ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang
yang lebih tinggi, sedangkan di dalam Undang-Undang secara resmi tidak
pernah diatur hak ulayat tersebut (penjelasan II dasar-dasar dari hukum
nasional angka 3 Undang-undang Agraria tersebut) ;
Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 32 Ayat (2) PP No.
24 tahun 1997, apabila telah diterbitkan sertifikat atas nama orang atau badan
hukum dihuni secara nyata-nyata, ada yang merasa mempunyai hak atasnya
dalam waktu 5 tahun sejak terbit sertifikat, tidak dapat mengajukan keberatan
atasnya, tidak dapat lagi menuntut atas pelaksanaan tersebut dan dihubungkan
pula dengan Yuris Prodensi Mahkamah Agung RI No. 695/K/SIP/1969 tanggal
12 Agustus 1970 yang menyatakan bahwa seorang yang bertahun-tahun
lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat
dianggap sebagai pemilik tanah dari keadaan yang demikian pihak para
tergugat mendalilkan dimana para penggarap/KK dan pemegang sertifikat telah
berpuluh tahun lamanya di atas objek sengketa ;
Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Undang-Undang yang
sudah Uniform yaitu KUH Perdata pasal 1967 sungguhpun buku II KUH Perdata
tidak berlaku tetapi untuk keadilan dan kepastian hukum yang mengatur antara
lain tentang hak sejalan dengan aturan tersebut diatas, yang apabila telah lewat
waktu 30 tahun penguasaan hak, sungguh pun hak tersebut diperoleh dengan
cara kecurangan dengan tipu muslihat tidak dapat dituntut lagi karena daluarsa,
Page 51
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 51 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
apalagi diatas tanah tersebut telah terbit sertifikasi yang sifat hukumnya adalah
Oethentik (sempurna), yang seharusnya para penggugat/terbanding menuntut
hak bukan sekarang, beberapa saat setelah tanah tersebut dikuasai oleh para
masyarakat, sehingga ada pembatalan atas surat tanah/penggarap
sertifikat/ganti rugi atas tanah yang pengaturannya di kuasai oleh Negara (pihak
Agraria) senyatanya dari bukti-bukti surat-surat pembebasan Jalan Tol Binjai-
Medan pihak tergugat I / pekerjaan umum Satker Inventarisasi dan pengadaan
tanah Jalan Tol Medan-Binjai untuk memperkuat dalilnya mengajukan bukti
surat T1-1 s/d T1-10, diantaranya buku tanah fotocopy dari fotocopy yaitu :
- Buku tanah hak milik No. 193 pendaftaran tanggal 21-6-1973
- Buku tanah hak milik No. 195 pendaftaran tanggal 29-3-1972
- Buku tanah hak milik No. 163 pendaftaran tanggal 27-4-1972
- Buku tanah hak pakai No. 7 pendaftaran tanggal 13-3-1993
- Buku tanah hak milik No. 161 pendaftaran tanggal 12-4-1972
- Buku tanah hak milik No. 1055 pendaftaran tanggal 3-4-1986
- Buku tanah hak milik No. 173 pendaftaran tanggal 10-6-1972
Tanggal pendaftaran diambil dari alat bukti Buku Tanah yang ada dalam
lampiran berkas, 3 alat bukti yaitu fotocopy undangan sosialisasi pengadaan,
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengumuman
hasil inventarisasi peta bidang tanah (Halaman 65,66 putusan)
Selanjutnya pihak Agraria / tergugat III, mengajukan surat bukti dari No. T III
-1s/d T III – 12 fotocopy sesuai dengan aslinya sebagai berikut :
- Buku tanah hak milik No. 159 pendaftaran tanggal 31-3-1997
- Buku tanah hak milik No. 192 pendaftaran tanggal 16-9-2000
- Buku tanah hak milik No. 163 pendaftaran tanggal 31-3-1997
- Buku tanah hak milik No. 165 pendaftaran tanggal 31-3-1997
- Buku tanah hak milik No. 162 pendaftaran tanggal 31-3-1997
- Buku tanah hak milik No.00946 pendaftaran tanggal 17-3-2016
- Buku tanah hak milik No. 00948 pendaftaran tanggal 17-3-2016
- Buku tanah hak milik No. 00949 pendaftaran tanggal 4-4-2016
- Buku tanah hak milik No. 00950 pendaftaran tanggal 10-3-2016
- Buku tanah hak milik No. 161 pendaftaran tanggal 31-3-1997
- Buku tanah hak milik No. 213 pendaftaran tanggal 28-7-2003
- Buku tanah hak milik No. 171 pendaftaran tanggal 31-3-1997
Page 52
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 52 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Tanggal pendaftaran diambil alat bukti buku tanah hak milik yang ada di
dalam berkas perkara (Halaman 67,68 putusan) ;
Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat III mendalilkan penerbitan sertifikat
didasarkan UU No. 5 tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961
Jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang
telah dilaksanakan pemeriksaan data fisik dan Yuridis, berdasarkan hukum tidak
ada merugikan kepentingan para penggugat karena tanah yang langsung di
kuasai Negara dan pemecahan/pemisahan dan pendaftarannya (Halaman 36,
37, 38, 39 putusan) ;
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para
pembanding/tergugat dimana pada umumnya didasarkan bukti sertifikat, dalam
pengertian telah melewati pendaftaran tanah selanjutnya penetapan Pemerintah
(pihak Agraria) dengan memberikan tanda bukti hak (pasal 19 Undang-Undang
No. 5 tahun 1960) sehingga mencapai titik konversi, yang sudah dapat
dipastikan seharusnya perihal penggugat/terbanding sejak awal telah ada clain
atau penguasaan hak masyarakat sehingga ada pembatalan/di cabut, malahan
baru sekarang para tergugat/pembanding menyatakan sebagai pemilik syah
obyek sengketa 80.000 m² (delapan puluh ribu meter persegi) dan menyatakan
tindakan para tergugat atau pemegang hak atas tanah sengketa tidak
berkekuatan hukum (angka 5, 7 positum, Hal 18, 19 putusan), apalagi di lihat
dari bukti-bukti yang diajukan oleh para tergugat berupa sertifikat yang
pembuatan , mulai pada tahun 1972 dalam pengertian telah berselang lebih dari
30 tahun menguasai malahan diatas 40 tahun telah melebihi hak untuk
menuntut melebihi 5 tahun, yang sudah pasti telah melanggar pasal 1967 KUH
Perdata dan pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, sesuai dengan Undang-
Undang Agraria penguasaan tanah Adat tidak boleh bertentangan Undang-
Undang yang ada (Uniform) juga penguasaan masyarakat telah sejalan dengan
Yurisprodensi Mahkamah Agung No. 695/KK/SIP/1969 tanggal 12 Agustus
1970, secara nyata kepada masyarakat tersebut tidak ada gangguan terbukti
dari sertifikat yang ada khusus bukti T III belum ada yang dibatalkan di pihak
lain pembuatan sertifikat tersebut telah didasarkan Undang-Undang yang ada
sebagai tergugat III tanah yang dikuasai Negara/pemisahan ;
Menimbang, bahwa sungguhpun menurut aturan yang ada fotocopy yang
tidak aslinya sebagaimana bukti tergugat I secara individual berdiri sendiri,
namun karena bukti ada kesamaannya diatas objek yang sama dan diajukan
Page 53
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 53 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
oleh pihak yang berwenang, dengan bukti yang diajukan oleh tergugat III
dimana bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bukti-bukti tersebut
dapat dijadikan bukti persangkaan terkecuali telah ada pembatalan atasnya
sedangkan yang diajukan tergugat III Oethentik di dukung pula dengan
kenyataan secara fisik di kuasai oleh masyarakat dilihat dari bukti inventaris
ratusan KK masyarakat diatas tanah terperkara, sebagaimana bukti T1-10 yaitu
daftar normatif atau inventarisasi pengadaan tanah Tol Medan-Binjai yang
menguasai, menggarap, menyewa, ganti rugi, sertifikat , akta jual beli dll, dari
No. 1 s/d 359, contoh : No. urut 1 (satu), nama Budiarkanm, rumah permanen ,
luas tanah 194 m², surat keterangan pernyataan tahun 2000. No. urut 10
(sepuluh), surat persetujuan ganti rugi 1974. No. urut 52 nama : Bobbi Hendra,
ganti rugi tanggal 6 Maret 2008, luas tanah 99 m², disimpulkan dari bukti T1-10
senyatanya tanah dikuasai oleh masyarakat yang di bebaskan tanahnya ;
Menimbang, bahwa dipertimbangkan sejauh manakah kedudukan sertifikat
hak milik (SHM) sebagaimana dalil para penggugat yang menyatakan tidak
mempunyai berkekuatan hukum, sebagian SHM No. 159, 192, 163, 165, 162,
(dipecah yakni SHM No. 947 s/d 950), sebagian No. 161 juga menjadi SHM No.
213, No. 1055 (pecahan SHM No. 171), didasarkan dalil para penggugat hasil
penelitian dan survei komisi II DPR RI tanggal 30 November 1978 dan 13 SHM
induk yang nama-namanya fiktif, yang orangnya tidak ada dan tidak diketahui
keberadaannya dan didasarkan BPN tentang berita acara gelar kasus No.
SG/BAHGP/DV/2011 obyek tanah seluas 150 hektar di Kelurahan Tanjung
Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tertanggal 16 Januari 2011 yang
disimpulkannya angka 4 sekiranya SHM tersebut dapat dibatalkan, maka
statusnya kembali kepada status semula yakni Grant Sultan (Halaman 11, 12,
13 putusan), didasarkan hasil penelitian dan gelar kasus tersebut Hakim Tingkat
Banding berpendapat belum ada yang membatalkan SHM tersebut diatas
karena yang harus membatalkan tersebut adalah lembaga resmi Pengadilan via
sengketa dalam pembatalan, atau didasarkan oleh obyek keputusan Pejabat
Tata Usaha Negara yang bersifat final telah dibatalkan, karena itu sepanjang
belum dibatalkan SHM tersebut mempunyai nilai pembuktian, karenanya
penguasaan masyarakat dianggap tidak ada gangguan dalam arti secara nyata
pembatalan sertifikat tersebut belum ada dalam waktu yang sudah cukup lama
atau sampai sekarang ini, sejalan dengan jawaban tergugat I Halaman 29, 30
putusan pemegang hak dimaksud sampai saat ini belum ada pembatalan/cacat
Page 54
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 54 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Yuridis atas hak tersebut dan pihak-pihak pemegang hak secara nyata di lokasi
pengadaan Tanah untuk Jalan Tol ;
Menimbang, bahwa tentang dalil tergugat I dan II yang menyatakan tanah
terperkara tidak jelas letak dan batas-batas tanah dan sangat diragukan
keabsahan surat No. 90/DBL.KLD/60, Hakim Tingkat Banding berpendapat
disamping mereka sebagai tergugat di dalam perkara, tetapi pihak Agraria
adalah Lembaga yang berkompeten di dalam Negara (mengurusi Tanah) yang
menjalankan Undang-Undang Agraria, yang menjalankan hukum Agraria,
karena itu disamping mereka sebagai pihak di dalam perkara tetapi lebih jauh
keterangan mereka kompoten di bidangnya, sehingga memorie banding/dalil
tersebut dari sudut pengetahuan Hakim dapat diyakini, sejalan pula dengan
dengan dalil tergugat II gugatan para penggugat semula obyek sengketa seluas
80.000 m², perbaikan gugatan menjadi seluas 165.500 m² sama batas-batas
nya, para tergugat hanya menduga-duga (Halaman 32 putusan), dalil tersebut
beralasan dapat di terima Hakim Tingkat Banding dan sepanjang diragukan
keabsahan surat tersebut diatas secara materiel terletak di bidang hukum lain ;
Menimbang, bahwa sejauh manakah keterangan saksi ahli di dalam perkara
ini Hakim Tingkat Banding berpendapat saksi ahli berpendapat sejalan dengan
bukti-bukti para penggugat, bahwa tanah obyek sengketa didasarkan atas bukti
surat yang ada ahli waris Grant Sultan adalah para penggugat berhak atas
tanah sengketa, namun didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan lagi ;
Menimbang, bahwa bumi dan air di kuasai oleh Negara diperlukan oleh
kemakmuran rakyat, tanah diperuntukkan untuk masyarakat/rakyat dan bukan
tanah diperuntukkan untuk orang tertentu/kelompok, terkecuali hal tersebut
untuk kepentingan umum, karena itu Pemerintah (Agraria) yang mengatur
perolehan hak tersebut kepada masyarakat harus di lindungi demi tercapainya
kemakmuran rakyat, apalagi perolehan tanah Adat didasarkan pembukaan
hutan/pengambilan bukan perolehan prestasi dengan materi, karena itu
penguasaan masyarakat atas tanah tersebut perlu pula di lindungi dengan
pengaturan Pemerintah dan hal itu telah dilakukan dengan penetapan Tanah
Negara yang di bagikan/di tetapkan kepada masyarakat dengan ganti
rugi/didasarkan aturan yang ada, karenanya masyarakat yang tanahnya di
bebaskan juga harus di lindungi menurut hukum ;
Page 55
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 55 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula kedudukan bukti perkara yang
telah incrach didasarkan pembuktiannya surat keterangan tanah No.
90/DBL.KLD/’’60 dimana perkara didasarkan casustis (perkasus), sungguh pun
obyeknya sama didasarkan surat keterangan tanah No. 90/DBL.KLD/’’60,
namun peristiwa hukumnya bisa berbeda, didasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas dengan dalih hak ulayat/hak Adat tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (angka 3 penjelasan UU No.
5/1960) yang sudah pasti bertentangan dengan aturan-aturan yang telah
dipertimbangkan tersebut diatas, karena senyatanya di kuasai masyarakat
bertahun-tahun, apabila dihubungkan dengan dalil para penggugat terhadap
perkara yang telah incrach (P16) tanggal 22 Agustus 2013 sebagai tergugat I
Ahmat Sipan, P-17 sebagai tergugat I Ahmat Sipan tanggal 22-8-2013, P-18
sebagai tergugat Mullar Pakpahan tanggal 26 Juli 2016, P-19 sebagai tergugat I
Mullar Pakpahan tanggal 20 Juli 2016, P-20 sebagai tergugat I Maruli Siraut
(Halaman 44, 45, 46 putusan), dimana perkara –perkara yang telah incrach
tersebut tidak sama namanya dengan orang pemilik sertifikat sebagai
dinyatakan tidak berkekuatan hukum yaitu an Sajam, Amat Aminu, Nimrud
Hutahayan, Pipin Hutahayan, Sajiman, Abdul Chalid, pecahan dari SHM, Maruli
Sirait SHM No. 1055, yang apabila nama-nama yang telah incrach tersebut
dihubungkan dan yang dimohonkan dibatalkan amar gugatan (positum) tidaklah
sama dengan perkara yang telah incrach tersebut, terkecuali an. Maruli Sirait
telah dipecah (Hal 75,76 putusan), beralih kepada an. Husaini dan Hendry
Chandra diantaranya 8.830 m² terkena ganti kerugian (Halaman 56 angka 7),
yang berarti perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang
dimaksudkan oleh para penggugat yang diajukan alat bukti di dalam perkara ini
bukanlah sertifikat-sertifikat yang dimohonkan untuk dibatalkan atau tidak
mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu khusus untuk perkara ini bukti
perkara yang telah incrach tersebut haruslah dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, dimana
para penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, karena itu
gugatan para penggugat harus di tolak seluruhnya, dengan sendirinya putusan
Hakim Tingkat Pertama haruslah di batalkan ;
Menimbang, bahwa tuntutan pokok gugatan para penggugat telah di tolak
mengenai tanah dengan sendirinya tuntutan yang lainnya khusus tentang keahli
warisan tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lagi ;
Page 56
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 56 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan provisi dalam perkara ini, Hakim
Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama
tersebut dan dijadikan bagian pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;
Menimbang, bahwa berhubung putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan,
maka Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini ;
Menimbang, bahwa tentang memorie banding yang diajukan oleh para
tergugat, dengan dasar pertimbangan tersebut diatas pada pokoknya
dinyatakan dapat di terima, sedangkan kontra memorie banding yang diajukan
oleh para penggugat dengan sendirinya tidak dapat di terima ;
Menimbang, bahwa berhubung gugatan para penggugat di tolak seluruhnya
ongkos perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka dihukum para
penggugat membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk
tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;
Mengingat, akan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini
M E N G A D I L I
1. Menerima permohonan banding tergugat I, II, dan III / para pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
232/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2018 ;
M E N G A D I L I S E N D I R I
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi tergugat I dan tergugat III seluruhnya ;
DALAM PROVISI
Menolak Provisi para penggugat ;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum para penggugat membayar ongkos perkara untuk dua tingkat
peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima
Puluh Ribu Rupiah ) ;
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 oleh H.Ali Nafiah
Page 57
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halalaman 57 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN
Dalimunthe, SH.MM.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Ahmad Sukandar,
SH.MH. dan Nur Hakim, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota
majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 09 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi
oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Salomo
Simanjorang, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tesebut dan tanpa
dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;
Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis
Ahmad Sukandar, SH.MH H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH
Nur Hakim, SH.MH.
Panitera Pengganti
Salomo Simanjorang, SH.MH.
Rincian Biaya Perkara:
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Pemberkasan : Rp 139.000,-
Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)