Top Banner
PENGADILAN TIN PENGADILAN TINGGI MEDAN AN TINGGI MEDAN Halalaman 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN P U T U S A N Nomor 429/Pdt/2018/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c/q. Dirjen Bina Marga c/q. Satker Inventarisasi dan Pengadaan Tanah c/q. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Toll Medan- Binjai berkedudukan hukum di Jalan Suka Tani No.1 Kota Medan. Selanjutnya dalam hal ini Tergugat I Ir. FAINIR W. SITOMPUL selaku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai berkantor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai memberikan Kuasa kepada: DR. BAMBANG SUGENG RUKMONO, MM, MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beralamat di Jl. AH Nasution No. 1 Medan berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Mei 2017 dan selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada Munasim, SH.MH., Ayu Agung, SH.,S.Sos.,MH.,M.Si(Han)., Lasmarohana Panjaitan, SH., Rali Dayan Pasaribu, SE., SH., Muhammad Iqbal, SH.,MH., Ermahyanti Tarigan, SH., Asni Zahara Hasibuan, SH., Ermawaty Syanur, SH., Dona Yusuf, SH., Dewi Rovita, SH., dan Wahyu Ibrahim,SH., selaku Jaksa Pengacara Negara berkantor di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Juni 2017,Selanjutnya disebut sebagai : Pembanding I ,dahulu sebagai Tergugat I; 2. Kantor Kementerian Agrarian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat c/q. BPN Wilayah Sumatera Utara selaku Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Jalan Toll Medan- Binjai dengan kedudukan hukum di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, dalam hal ini Tergugat II memberikan Kuasa kepada: Erwin Ananda,S.H.,M.H., Mindo Desima Sianturi, S.H., Lusi Austine D. Sinaga,S.Sos., Puteri Rayhan Natasha Siregar,S.H., dan Febby Richard Immanuel L. Tobing, SH., yang berkantor di Badan Pertahanan Nasional
57

P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

May 08, 2019

Download

Documents

builiem
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

P U T U S A N

Nomor 429/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c/q. Dirjen Bina

Marga c/q. Satker Inventarisasi dan Pengadaan Tanah c/q. Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Toll Medan- Binjai berkedudukan

hukum di Jalan Suka Tani No.1 Kota Medan. Selanjutnya dalam hal ini

Tergugat I Ir. FAINIR W. SITOMPUL selaku PPK Pengadaan Tanah

Jalan Tol Medan-Binjai berkantor di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Direktur Jalan Bebas

Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satuan Kerja

Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol

Medan-Binjai memberikan Kuasa kepada: DR. BAMBANG SUGENG

RUKMONO, MM, MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

beralamat di Jl. AH Nasution No. 1 Medan berdasarkan surat kuasa

tertanggal 26 Mei 2017 dan selanjutnya memberi Kuasa Substitusi

kepada Munasim, SH.MH., Ayu Agung, SH.,S.Sos.,MH.,M.Si(Han).,

Lasmarohana Panjaitan, SH., Rali Dayan Pasaribu, SE., SH.,

Muhammad Iqbal, SH.,MH., Ermahyanti Tarigan, SH., Asni Zahara

Hasibuan, SH., Ermawaty Syanur, SH., Dona Yusuf, SH., Dewi Rovita,

SH., dan Wahyu Ibrahim,SH., selaku Jaksa Pengacara Negara berkantor

di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Juni 2017,Selanjutnya disebut

sebagai : Pembanding I ,dahulu sebagai Tergugat I;

2. Kantor Kementerian Agrarian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Pusat c/q. BPN Wilayah Sumatera Utara selaku Tim Satuan Tugas

(Satgas) Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Jalan Toll Medan-

Binjai dengan kedudukan hukum di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan,

dalam hal ini Tergugat II memberikan Kuasa kepada: Erwin

Ananda,S.H.,M.H., Mindo Desima Sianturi, S.H., Lusi Austine D.

Sinaga,S.Sos., Puteri Rayhan Natasha Siregar,S.H., dan Febby Richard

Immanuel L. Tobing, SH., yang berkantor di Badan Pertahanan Nasional

Page 2: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 2 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 2 Juni 2017 Selanjutnya disebut sebagai :

Pembanding III, dahulu sebagai Tergugat II;

3. Kantor Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Pusat c/q.

BPN Wilayah Sumut c/q. BPN Kota Medan selaku Pihak yang

melakukan Inventarisasi Tanah untuk kepentingan Umum, dengan

kedudukan hukum di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, Pangkalan

Mansyur, Kota Medan, dalam hal ini Tergugat III memberikan Kuasa

kepada: Aswin Tampubolon,S.H.,M.Hum., Haris Syahbana

Pasaribu,S.H.,M.H., Rotua Novianti,S.H.,M.H., Sabirin,S.H.,M.H., dan

Husnen yang berkantor di Badan Pertahanan Nasional Kantor

Pertahanan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

22 Mei 2017 ,selanjutnya disebut Pembanding II / Tergugat III;

L A W A N

1. Tengku Isywari Binti Tengku Isyamuddin, Perempuan Kewarganegaraan

Indonesia, Umur 58 Tahun, Alamat di Istana Maimoon, Jalan Brigjen

Katamso No.66 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimoon, Kota Medan;

2. Rosmeini, Perempuan kewarganegaraan Indonesia, 49 tahun, Alamat di

Jalan Aswad Gg. Aswad 2 No. 12 Gedung Johor, Kota Medan;

3. T. Hj. Haniza Sinar, Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, 58 Tahun,

Alamat di Jalan Suka Ramai No. 11 Kota Medan;

4. T. Awaluddin Taufiq, Laki- laki kewarganegaraan Indonesia, 54 Tahun,

Alamat Jalan Petula No. 14 Kota Medan;

5. T. Zulfikri, Laki- laki kewarganegaraan Indonesia, 65 Tahun, Alamat Jalan

Brigjen Katamso No. 66 Kota Medan;

Kesemuanya adalah Para Ahli Waris sah dari Sultan Amaluddin Sani

Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) ,Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa

Hukum Afrizon, SH, MH dari R & Partner, Lawyer and Legal Consulting

beralamat dan berdomisili di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah

(Tasbih) Blok YY No. 27 A Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Rejo

Kecamatan Medan-Sunggal, Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Tertanggal 12 Nopember 2016 ,Selanjutnya disebut sebagai : Para

Terbanding/ Para Penggugat;

Dan ;

1. Walikota Medan cq. Camat Kecamatan Medan Deli cq. Lurah Kelurahan

Page 3: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 3 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Tanjung Mulia Hilir yang berkedudukan di Jalan Kol. Yos Soedarso

Medan- Belawan, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai: Turut

Terbanding/Turut Tergugat I;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

429/Pdt/2018/PT MDN tanggal 30 November 2018 tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi

Medan Nomor 429/Pdt/2018/PT MDN tanggal 3 Desember 2018 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa

dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor

429/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 3 Desember 2018 tentang Penetapan hari

Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Setelah membaca dan memeriksa, duduk perkara yang dimuat di dalam

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 232/Pdt G/2017/PN

Mdn tanggal 18 Juli 2018 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut :

Pendahuluan

1.1. Bahwa sebelum Negara Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945,

Indonesia masih menganut sistem pemerintahan/ketatanegaraan yang

bersifat monarchi, dimana secara de facto eksistensi Kerajaan dan

Kesultanan memiliki kekuasaan dan kewenangan resmi untuk

menjalankan roda pemerintahan dan bahkan diakui dunia internasional,

termasuk lebih khusus lagi tentang penerapan hukum adat, hak

keperdataan, serta hak- hak penguasaan dan pengelolaan atau perolehan

hak kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, konsepsi UUPA No. 5 Tahun

1960 tetap melandaskan pada penghargaan terhadap kearifan lokal/

pengakuan sejarah sebagai “think globally” dan “commit nationally”.

Page 4: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 4 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

1.2. Kesultanan Negeri Deli atau “Kesultanan Deli” yang dipimpin oleh Para

Sultan yang berlanjut secara turun menurun, diantaranya yakni Sultan

Ma”moen Al Rasjid Perkasa Alamsyah (Sultan Deli IX) meninggal dunia

pada 09 September 1924 dan berlanjut kepada Sultan Amaluddin Sani

Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) meninggal dunia pada 04 Oktober 1945

(kedudukan terkait perkara aquo). Salah satu peninggalan situs sejarah

kekuasaan/ pemerintahan Kesultanan Deli ditandai dengan masih adanya

hingga saat ini bangunan sejarah “Istana Maimoon” yang terletak di Jalan

Brigjend. Katamso No. 66, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimoon,

Kota Medan.

1.3. Bahwa keberadaan tanah-tanah Kesultanan Deli setelah Indonesia

Merdeka secara juridis tetap dan telah diakui sebelumnya hadirnya Badan

Pertanahan Nasional (BPN) yang ketika itu ditangani oleh Dirjen Agraria

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga semua asset

Kesultanan Deli yang berhubungan dengan hak atas tanah tetap menjadi

bagian tak terpisahkan dengan hukum pertanahan Indonesia.

1.4. Bahkan terhadap asset/ kekayaan peninggalan Kesultanan Deli, secara

umum tergolong dalam tiga (3) kriteria: (1) Asset/ kekayaan Kesultanan

yang dahulunya diberikan dan dipergunakan untuk kepentingan negeri dan

masyarakat, untuk status hak tanah diberikan dalam bentuk Tanah Grant

Sultan dan- (2) Harta Private, berupa asset/ kekayaan pribadi yang dimiliki

Para Sultan yang waris-mewarisi secara turun menurun kepada ahli

warisnya, diperoleh secara pribadi dan terpisah dari asset/ kekayaan

kesultanan, untuk status hak tanah berupa Grant Sultan atau Surat

Keterangan Sultan, (3) Asset Konsesi dalam bentuk lahan/ tanah yang

diperjanjikan (sewa) kepada swasta asing, status haknya dalam bentuk

Akta Konsesi;

2. Kedudukan Hukum Para Penggugat

2.1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sultan

Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) yang telah meninggal

dunia pada 04 Oktober 1945 sebagaimana dapat dilihat dalam penetapan

Mahkamah Syari”ah Medan Reg. No. 260/1966 Tertanggal 04 Agustus

1966 M bertepatan tanggal 15 Rabiulakhir 1386 Hijrah;

2.2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa

Alamsyah (Sultan Deli X) memiliki sejumlah bidang tanah/lahan

(Private/Pribadi) salah satunya lahan/tanah seluas lebih kurang 150 Hektar

atau 1.500.000 M2(satu juta lima ratus ribu meter-persegi) yang terletak di

Page 5: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 5 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

Lahan/ tanah aquo asalnya dari pembagian peninggalan harta private milik

Almarhum Sultan Ma”moen Al Rasyid Perkasa Alamsjah (meninggal dunia

pada 09 September 1924), Surat Perdamaian Pembagian Harta Pusaka

Almarhum Sultan Ma”moen Al- Rasjid kepada anak- anak dan istrinya

tertanggal 28 Pebruari 1925 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa

tanah aquo berupa Grant Sultan yang telah dikonversi dan merupakan

bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak milik Sultan Amaluddin

Sani Perkasa Alamsjah (Sultan Deli X) dan belum dibagi- bagikan kepada

para ahli warisnya yang berhak atas tanah/ lahan aquo, In Casu Para

Penggugat;

2.3. Bahwa obyek lahan/tanah seluas lebih kurang 150 hektar atau 1.500.000

M2 tersebut terletak dulunya di Kampung Rejo, Kepenghuluan Tanjung

Mulia (Kampung Tanjung Mulia Hilir) Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten

Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,

Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan berperinggan/batas- batas

sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung -------------------1.879,0 M;

- Sebelah Utara dengan Kampung Tanjung Mulia Hilir ---- 1.928,5 M;

- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ------------ 743 M dan 63,5 M;

- Sebelah Timur dengan tanah bekas Kebun Sampali ------- 825,0 M;

Dengan alas hak dasar berupa: Grant Sultan yang dikonversi menjadi

Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60

yang diterbitkan oleh Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli

bertanggal 22 Djuli 1960 turut menandatangani Prakit Pradja Kewedanaan

Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960;

2.4. Bahwa Para Penggugat (Tengku Isywari, Rosmeini, T. Hj. Haniza

Sinar, T. Awaluddin Taufiq, dan T. Zulfikri) berdasarkan Surat Pernyataan

Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X yang

disusun di Istana Maimoon Tertanggal 15 Januari 2011 oleh Tengku

Soehaimy Hidayat Al Haj dan Tengku Abdul Aziz. Dari Surat Pernyataan

tersebut terdapat 12 anak dari 4 istri dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa

Alamsyah.Nama Para Penggugat dapat dilihat sebagaimana pada poin

10.3.3 Rosmeini (cicit dari anak ke-10), poin 1.4.3 Tengku Hj. Haniza Sinar

(cicit dari anak Pertama), Poin 3.1.3 Tengku Awaluddin Taufiq (Cicit dari

anak ke-3, dan poin 9.6 Tengku Zulfikri (Cucu dari anak ke-9) adalah para

ahli warisnya.

Page 6: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 6 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

2.5. Bahwa kepemilikan hak atas tanah Para Penggugat, juga

diperkuat dua (2) hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), antara lain sebagai

berikut:

1. Berdasarkan Putusan Perdata Mahkamah Agung- RI No.1273

K/Pdt/2013, Tertanggal 22 Agustus 2013, dimenangkan Para

Penggugat (Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap

(Inkracht Van Gewijsde) melawan Ahmat Sipan (Tergugat I),

Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI cq. Kepala Dirjen Kekayaan

Negara (DJKN) cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Medan (Tergugat II), Kantor Badan Pertanahan Kota Medan

(Tergugat III) dan Walikota Medan cq. Camat Kecamatan Medan Deli

cq. Lurah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir (Tergugat IV);

2. Bahkan point 1 dipertegas dengan Surat Keterangan dari Pengadilan

Negeri Medan kepada Para Penggugat (Rosmeini, T. Hj. Haniza Sinar,

T. Awaluddin Taufiq, dan T. Zulfikri), ahli waris Sultan Amaluddin Sani

Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X berdasarkan Surat Keterangan

Inkracht dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 17 Juni 2014

yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, SH, MH selaku Panitia/

Sekretaris A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan

Mahkamah Agung No. 1273 K/ PDT/ 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 jo

Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT. Mdn, Tertanggal 10 Juli 2012

jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt. G/ PN. Mdn Tertanggal 19 Oktober

2011 yang dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris) dan telah

mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) melawan

Ahmat Sipan (Tergugat I), Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI cq.

Kepala Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kepala Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Medan (Tergugat II), Kantor Badan

Pertanahan Kota Medan (Tergugat III) dan Walikota Medan cq. Camat

Kecamatan Medan Deli cq. Lurah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir

(Tergugat IV);

3. Selain itu, Putusan Perdata Nomor 336/Pdt.G/2015/PN MDN,

Tertanggal 28 April 2016, dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris)

dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)

melawan Muller Pakpahan (Tergugat I), Pemerintah RI cq. Walikota

Medan cq. Camat Kecamatan Medan Deli cq. Lurah Kelurahan

Page 7: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 7 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Tanjung Mulia Hilir (Tergugat II), Kantor Badan Pertanahan Kota

Medan (Tergugat III);

4. Bahwa bukti Surat Keterangan Inkracht Van Gewijsde dari Pengadilan

Negeri Medan kepada Para Penggugat (Rosmeini, T. Hj. Haniza Sinar,

T. Awaluddin Taufiq, dan T. Zulfikri), ahli waris Sultan Amaluddin Sani

Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X berdasarkan Surat Keterangan

Inkracht dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 02 Agustus

2016 yang ditandatangani oleh Tavip Dwiyatmiko,SH.MH selaku

Panitera A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan PN

Medan No. 336/Pdt. G/ PN. Mdn yang dimenangkan Para Penggugat

(Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht

Van Gewijsde) melawan Muller Pakpahan dan Para Tergugat lainnya.

5. Bahwa berdasarkan dua putusan pengadilan yang telah dinyatakan

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada

sebagaian amar putusannya menjelaskan sebagai berikut:

- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Sultan

Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X);

- Menyatakan Tindakan Tergugat I,II,III adalah sebagai perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige daads);

- Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak

Memperusahai Tanah Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan

oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22

Djuli 1960;

- Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah di

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota

Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak berupa

Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl.

KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan

Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai

berikut:

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Kampung ------1.879,0 M;

Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir ---- 1.928,5 M;

Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ------------------743 M dan

Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali ----------------825,0 M;

2.6. Bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana ditegaskan di atas

berupa dua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang secara sah dan meyakinkan

Page 8: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 8 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

telah membuktikan bahwa para penggugat adalah Ahli Waris Sah

Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah,Sultan Deli X dan obyek

sengketa seluas 150 Hektar yang dibahas pada perkara ini, adalah

bukti- bukti yang dikualifikasi memiliki kekuatan hukum.

2.7. Oleh karena itu, Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Almarhum

Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X), adalah

pewaris yang memiliki hubungan hukum keperdataan yang waris

mewarisi dengan Para Penggugat, sehingga pula menjadi hak Para

Penggugat atas kepemilikan tanah/lahan aquo dan selanjutnya

menurut hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang tidak

melakukan pembayaran ganti atas Pembangunan Jalan Toll Medan-

Binjai yang dilakukan oleh Para Tergugat (yang diuraikan dibawah),

Para Penggugat berkepentingan hukum dan memiliki legal standing

guna mengajukan gugatan ini.

3. Obyek Perkara

3.1. Bahwa Para Penggugat akhir-akhir ini baru mengetahui ternyata di

atas sebagian tanah private/pribadi milik Sultan Amaluddin Sani

Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) berupa Grant Sultan yang

dikonversi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah,

Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assisten Wedana

Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 turut

menandatangani Prakit Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli

Jo Peta Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960; sebagiannya telah

ditetapkan sebagai obyek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum untuk Pembangunan Jalan Toll Medan Binjai.

3.2. Bahwa obyek perkara atas sebagian Pengadaan Pembangunan Jalan

Toll Medan- Binjai ini berada dalam satu hamparan pada sebelah kiri

dan kanan Gerbang Toll Tanjung Mulia di Kelurahan Tanjung Mulia

Hilir Kecamatan Medan-Deli, Kota Medan,

Bahwa dengan batas- batas sebelah kiri (Barat) Gerbang Toll Tanjung

Mulia, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas tidak jauh dengan Jalan Kawat III;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pematang Pasir

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kawat IV;

- Sebelah Timur berbatas dengan Toll Tanjung Mulia;

Selanjutnya batas- batas di sebelah kanan (Timur) dengan Gerbang

Toll Tanjung Mulia, sebagai berikut :

Page 9: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 9 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kawat I/Gang Padi;

- Sebelah Barat berbatas dengan Gerbang Toll Tanjung Mulia;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Toll Tanjung Mulia;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perbatasan/Jalan Suasa

Raya;

3.3. Bahwa total obyek lahan Para Penggugat yang terkena Pembangunan

jalan Toll Medan- Binjai tersebut lebih kurang delapan (8) hektar atau

80.000 Meter-persegi atau dengan luas yang selayaknya dan peta

situasi lahan terlampir serta Selanjutnya disebut sebagai “obyek

perkara”;

4. Fakta Perbuatan Melawan Hukum

4.1. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap tindakan Para

Tergugat antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik hak atas sebagian obyek

pengadaan tanah pembangunan Jalan Toll Medan- Binjai sejak

awal telah menyurati Para Tergugat, antara lain, Surat No. 84/ B/

R&P/ V/ 2016 Tertanggal 30 Mei 2016, Prihal : Klarifikasi Atas

Ganti Rugi Tanah terhadap Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai

(khusus di lokasi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli

Kota Medan). Surat Para Penggugat tersebut telah diterima

Tergugat I Tertanggal 06 Juni 2016.

- Bahwa mengingat Surat Para Penggugat tidak mendapat

tanggapan dari Para Tergugat, lalu Penggugat membuat surat

susulan dengan Surat No. 12/B/R&P/I/2017 Tertanggal 17 Januari

2017. Surat Para Penggugat ini diterima oleh Tergugat I

Tertanggal 19 Januari 1917 dan diterima Tergugat II Tertanggal 30

Januari 2017.

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sesungguhnya telah

mengetahui status hak kepemilikan obyek sengketa aquo,

sebagian dari obyek pengadaan Jalan Toll Medan- Binjai di

Kelurahan Tanjung Mulia, adalah milik Para Penggugat.

Pengetahuan Tergugat II dan III tersebut tersebut dapat diketahui

dengan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dua putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dimenangkan Para

Penggugat sebagaimana point 2.5 di atas, Tergugat II dan Tergugat III adalah

sebagai Pihak (turut tergugat). Jadi dengan alasan dan fakta ini, sesungguhnya

Page 10: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 10 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Tergugat II dan III mengetahui posisi Para Penggugat sebagai pemilik obyek

sengketa aquo dan atau sebagian dari Obyek Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Jalan Toll Medan- Binjai;

Bahwa Bahwa berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Pusat di Jakarta tentang Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus

No.SG/BAHGP/DV/2011. Obyek Tanah Seluas 150 Hektar di Kelurahan

Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara, Tertanggal 16 Juni 2011. Pelaksaan gelar dimaksud dipimpin langsung

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Drs Aryanto Sutadi,MH,MSc an. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

yang dihadiri 26 pihak ( BPN Sumut dan BPN Medan selaku Tergugat II dan III,

adalah juga Pihak yang hadir) yang berkepentingan langsung atas obyek tanah

aquo. Gelar Kasus tentang perkara aquo di BPN Pusat pada intinya,

menegaskan bahwa 16 SHM aquo (7 SHM diantaranya) adalah SHM yang

cacat juridis;

Bahwa dengan fakta- fakta sebagaimana ditegaskan di atas, maka Para

Tergugat II dan Tergugat III telah sesungguhnya telah mengetahui bahwa obyek

sengketa yang merupakan sebagian dari Obyek Pengadaan Pembangunan

Jalan Toll Medan- Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, adalah pemilik obyek

sengketa aquo dan selanjutnya Para Penggugat adalah pihak yang berhak

untuk mendapatkan ganti kerugian atas pengadaan tanah pembangunan toll

dimaksud sebagaimana Undang Undang RI No. 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Bahwa kenyataannya Para Tergugat dalam melakukan Penetapan Lokasi

Obyek Lahan Pengadaan Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai yang sebagian

obyeknya terkena di Lahan milik Para Penggugat. Namun Para Tergugat

mengabaikan dan tidak mengikut-sertakan Para Penggugat dalam musyawarah

penetapan lokasi pengadaan Jalan toll dimaksud;

Selain itu, Para Tergugat diketahui telah melakukan musyawarah

dengan pihak- pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan mereka para

penggarap yang tinggal di lokasi obyek sengketa, meskipun sesungguhnya

mereka bukan sebagai pemilik sesungguhnya atas obyek sengketa aquo dan

selanjutnya Para Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah aquo justru tidak

ditempatkan/dialokasikan sebagai penerima ganti rugi atas Pembangunan Jalan

Toll Medan-Binjai aquo;

Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan

hukum yang berlaku, terutama Undang Undang-RI No.2 Tahun 2012 Tentang

Page 11: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 11 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, khususnya

pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (2),(4), dan (5) yang menyebutkan

sebagai berikut :

Pengadaan Tanah adalah kegiatan penyediakan tanah dengan cara

membayar ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak;

Pihak yang berhak adalah Pihak yang menguasai dan atau memiliki

obyek pengadaan tanah;

Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU

No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan hak lain

yang ditetapkan oleh Undang Undang;

4.2. Bahwa berdasarkan fakta demikian, Para Penggugat beranggapan

bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu etikad buruk guna

memanipulasi data terhadap keadaan dan kebenaran kepemilikan hak

asal obyek perkara, indikasi hukum tersebut dengan tidak melibatkan

Para Penggugat dalam menentukan lokasi obyek pengadaan Jalan

Toll Medan Binjai, dan termasuk tidak melibatkan Para Penggugat

sebagai Pemilik hak atas Tanah dan atau pemilik obyek sengketa

aquo atas rencana/ realisasi pembayaran ganti rugi dimaksud.

4.3. Bahwa Justru Para Tergugat sebaliknya hanya melibatkan pihak

lainnya untuk memberikan ganti kerugian sampai gugatan aquo

diajukan, sehingga pantas dan beralasan hukum jika Para Tergugat

dinyatakan telah memiliki etikad buruk yang sengaja dimunculkan oleh

pihak- pihak yang tidak bertangungjawab yang semata ingin secara

sepihak dan tanpa hak mengklaim menguasai dan/atau pemilik obyek

sengketa dan selanjutnya mendapat pembayaran ganti kerugian atas

pembangunan Toll Medan-Binjai aquo, secara tidak sesuai prosedur

dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4.4. Bahwa Para Tergugat diketahui – pada obyek sengketa aquo -- telah

memanggil dan atau mengundang dan bahkan melakukan

musyawarah untuk penyelesaian ganti kerugian kepada pihak- pihak

antara lain sebagai berikut :

• Mereka yang mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah aquo dan

atau sebagai pemegang hak atau pihak yang ditunjuk dan atau

yang diberikan kuasa untuk mengurus atas tanah yang diklaim

selaku pemilik hak sebagian masing- masing dari 10 (sepuluh)

Sertifikat Hak Milik, antara lain :

- Sebagian SHM No.159 an. Sajam,

Page 12: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 12 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

- Sebagian SHM No.192 an. Amat Aminu,

- Sebagian SHM No.163 an. Nimrod Hutahayan,

- Sebagian SHM No.165 an. Pipin Hutahayan,

- Sebagian SHM No.162 an. Sadjiman, kemudian dipecah

menjadi empat (4) SHM yakni SHM No.947 s/d 950;

- Sebagian SHM No. 161 an. Abdul Cholik, diubah menjadi SHM

No. 213;

- SHM No.1055 yang merupakah pecahan sebagian dari SHM

No. 171 an. Maruli Sirait;

• Bahwa dari sepuluh (10) SHM in casu adalah berasal dari 16

(enam belas) SHM berasal dari 13 SHM induk yang nama-

namanya fiktif yang orangnya tidak ada dan tidak diketahui

keberadaannya atau memiliki tanah secara absantee. Hal ini telah

ditegaskan sebagaimana Surat dari Abdullah Eteng, Anggota

DPR-RI (Komisi II) Tertanggal Jakarta, 30 Nopember 1978

Tentang Posisi Kasus Atas Tanah Ahli Waris Sultan Deli

(Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X) di Kampung

Tegal Rejo Kelurahan Tanjung Mulia yang dulunya di Kecamatan

Labuhan Deli sekarang Kecamatan Medan Deli yang telah

melakukan penelitian dan survey serta selanjutnya menyimpulkan

dengan intinya menjelaskan sebagai berikut :

- Pihak Sultan Deli pada prinsipnya tidak menaruh keberatan

para penggarap yang mengolah di atas obyek sengketa

sepanjang dibuat Perjanjian Sewa Menyewa;

- Bahwa Para Ahli Waris Sultan Amaluddin melalui Sultan

Osman Sani Perkasa Alamsyah, Sultan XI pernah memberi

Kuasa kepada Alboin Pakpahan selama tiga bulan dari 31

Mei 1962 s/d 31 Agustus 1962.

- Bahwa Ironisnya Alboin Pakpahan sebagai Penerima

Kuasa justru telah menjual pada 16 September 1960

kepada 13 nama yang konon adalah para pekerja Pabrik

Getah di Simalungun milik seorang warga asing yang

bernama Tan Ho Seng. Jadi jual beli tanah dimaksud

kepada 13 nama secara absentia/ orangnya sesungguhnya

tidak ada atau fiktif;

- Ketiga-belas (ke-13) nama fiktif tersebut, antara lain,

sebagai berikut: 1). Sajam dengan SHM No.159, 2).

Page 13: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 13 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Katimun dengan SHM No.160, 3). Sadjiman dengan SHM

No.161, 4). Pipin Hutahayan dengan SHM No.162, 5).

Nimrod Hutahayan dengan SHM No.163, 6). M. Yamin

dengan SHM No.164, 7). Djamin dengan SHM No.165, 8).

Maruli Sirait dengan SHM No. 171, 9). Muller Pakpahan

dengan SHM No.173, 10). Amat Aminu dengan SHM

No.192, 11) Amat Sipan dengan SHM No. 202, 12).Abdul

Cholik Nasution dengan SHM No. 161 diubah/konversi

menjadi SHM No. 213, 13). Amat Wakidin dengan SHM No.

421;

• Bahwa berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di

Jakarta tentang Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus

No.SG/BAHGP/DV/2011; Obyek Tanah Seluas 150 Hektar di

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota

Medan, Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 16 Juni 2011.

Pelaksaan gelar dimaksud dipimpin langsung Deputi Bidang

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Drs Aryanto Sutadi,MH,MSc an. Kepala Badan Pertanahan

Nasional (BPN) yang dihadiri 26 pihak yang berkepentingan

langsung atas obyek tanah aquo. Gelar Kasus tentang perkara

aquo di BPN Pusat pada intinya, menegaskan bahwa 13 SHM

aquo (7 SHM diantaranya) adalah SHM yang cacat juridis dengan

alasan :

1. Bukti kepemilikan dari masing- masing pemilik sertifikat

sebagai peganti Grant Sultan diragukan keabsahannya;

2. Atas persil-persil yang diterbitkan SHM tidak pernah

diadakan pengukuran;

3. Penerbitan Sejumlah SHM tersebut tidak ditempuh

pengurusan sebagaimana mestinya.

4. Bahwa sekiranya SHM tersebut dapat dibatalkan, maka

status tanahnya kembali kepada status semula yakni Grant

Sultan, sebab dari hasil penelitian ternyata tidak ditemukan

untuk menyatakan tanah tersebut menjadi tanah negara;

• Bahwa Selain itu, Tergugat II pada Gelar Perkara tersebut telah

membuktikan di atas tanah sebagaimana tercantum dari Surat

Keterangan Hak Pemperusahai Tanah Daftar No.

90/Dbl.KLD/1960 Tertanggal 22 Djuli 1960 sebagai pemilik hak

Page 14: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 14 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

atas tanah aquo, telah terbit 16 SHM yang tidak menguasai fisik

dan tidak diketahui keberadaannya, yakni:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 160 seluas lebih kurang

119.557 M2;

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.161 seluas lebih kurang

110.597 M2;

3. SHM No.162 seluas 32.680 M2, kemudian dipecah menjadi

empat (4) SHM yakni SHM No.947 s/d 950;

4. SHM No. 164 seluas 119. 437 M2, kemudian dipecah

menjadi dua (2) SHM yakni SHM No. 459 dan 460;

5. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 165 seluas lebih kurang

113.160 M2;

6. SHM No. 171 seluas 120.000 M2, kemudian dipecah

menjadi Tiga (3) SHM, antara lain SHM No. 1054 s/d 1056;

7. Hak Milik No. 173 seluas lebih kurang 113.126 M2;

8. SHM No. 202 seluas 120.000 M2, kemudian dipecah

menjadi 4 (empat) SHM, antara lain SHM No. 305 s/d 308;

• Bahwa berdasarkan fakta- fakta dan bukti Para Penggugat

sebagaimana ditegaskan di atas dan diperkuat Surat dari Abdullah

Eteng, Anggota DPR-RI (Komisi II) Tertanggal Jakarta, 30

Nopember 1978 dan Pihak BPN Pusat Tahun 2011 telah

melakukan penelitian dan survey bahwa 16 SHM yang kepemilikan

hak atas tanah dan penerbitannya adalah cacat juridis, sedangkan

BPN Sumut dan BPN Kota Medan (ic. Tergugat II dan III) tidak

merealisakan dan mensosialisasikan kepada pihak- pihak yang

berkepentingan atas permasalahan keabsahan obyek sengketa

aquo.

4.5. Dengan demikian jelas dan nyatalah bahwa tindakan-tindakan yang

dilakukan Para Tergugat adalah perbuatan telah memenuhi kualifikasi

sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads) dan sangat

jelas merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, sehingga

beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk

menyatakan, Para Tergugat melakukan tindakan karena tidak

melakukan melalui proses yang benar (cacat proses) menurut Undang

Undang yang berlaku, antara lain :

Page 15: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 15 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

• Bahwa tanpa melibatkan Para Penggugat, Para Tergugat telah

melakukan musyawarah untuk penyelesaian ganti kerugian

kepada pihak- pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak atas

tanah aquo dan atau sebagai pemegang hak atau pihak yang

ditunjuk dan atau yang diberikan kuasa untuk mengurus atas

tanah yang diklaim selaku pemilik hak dimaksud;

• Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengundang dan

merencanakan penyelesaian ganti kerugian atas pembangunan

jalan Toll Medan- Binjai dan bahkan pihak- pihak yang mengklaim

kepemilikan hak atas obyek sengketa aquo, diharapkan Para

Tergugat membuktikan kebenaran status kepemilikan hak atas

tanah yang diklaim aquo pada persidangan pengadilan negeri

Medan ini, dengan dasar sebagai berikut :

• Bahwa sesuai Undang Undang RI No. 2 Tahun Tahun 2012

khususnya sesuai Pasal 38 Ayat (1) dan (2) yang menegaskan

sebagai berikut :

- Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/

atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat

mengajukan keberatan pada pengadilan negeri setempat

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja

setelah penetapan ganti kerugian sebagaimana Pasal 37

ayat (1).

- Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/ atau besarnya

ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan;

- Sedangkan Pasal 37 ayat (1) menegaskan, Lembaga

Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang

berhak dalam waktu paling lama tiga puluh (30 ) hari kerja

sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada

Lembaga Pertanahan untuk menetapkan ganti kerugian;

4.6. Bahwa konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukum yang

dilakukan Para Tergugat sebagaimana ditegaskan di atas, kiranya

Majelis Hakim dapat menyatakan secara hukum, antara lain

sebagai berikut :

1. Bahwa tidak memiliki kekuatan hukum dan atau batal demi

hukum atas semua tindakan Para Tergugat yang menerima

Page 16: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 16 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

klaim atau mengaku-ngaku sebagai pemilik hak atas tanah

aquo dan atau sebagai pemegang hak atau pihak yang

ditunjuk dan atau yang diberikan kuasa untuk mengurus

atas tanah yang diklaim selaku pemilik hak dimaksud.

4.7. Bahwa mengingat Para Tergugat telah dikualifikasi melakukan

perbuatan melawan hukum sebagaimana telah ditegaskan di atas,

kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan secara hukum, antara lain :

1. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak

Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang

diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli

bertanggal 22 Djuli 1960;

2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang

tanah seluas 80.000 M2 (Delapan puluh ribu meter-persegi) di

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dan sebagian di Kelurahan Mabar

Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Hak

Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan

Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli

1960, dengan batas- batas sebagai berikut :

• Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung -- 1.879,0 M;

• Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir ---- 1.928,5 M;

• Sebelah Barat dengan Jalan Kampung --------743 M dan 63,5 M;

• Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali ---------------- 825,0 M;

3. Bahwa menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang berhak

memperoleh ganti kerugian atas pembangunan Jalan Toll Medan-

Binjai, di atas obyek sengketa dari Tergugat I (PPK Pembangunan

Jalan Toll Medan-Binjai);

4.8. Bahwa disamping itu, Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam

perkara aquo sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai

struktur kelembagaan pemerintahan (ex officio) yang seyogianya sejak

awal tidak memberikan rekomendasi ataupun keterangan yang tidak

benar kepada Tergugat I s/d III atau setidak-tidaknya “bersikap aktif”

untuk mencegah tindakan Para Tergugat dengan memberikan

informasi yang benar dan apa adanya;

4.9. Bahwa tindakan dan perbuatan Turut Tergugat I adalah, semisal: tidak

menerbitkan Surat Keterangan bebas Sengketa atau hal-hal/

perbuatan lain yang berkekuatan meyakinkan kelengkapan data pihak-

Page 17: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 17 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

pihak yang menuntut ganti kerugian obyek sengketa aquo dari Para

Tergugat, meskipun sesungguhnya sejarah kepemilikan hak atas

tanah private Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah yang begitu

luas tersebar, sudah tentu diketahui oleh publik Kota Medan

khususnya, apalagi Turut Tergugat I selaku pejabat/ institusi Kelurahan

yang wilayah tugasnya meliputi daerah obyek perkara;

4.10.Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Para Tergugat serta

Turut Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum, maka secara

assesoir Para Tergugat “Tidak Layak Hak” untuk memberlakukan

pembayaran ganti kerugian pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai

atas obyek sengketa aquo kepada pihak- pihak yang mengklaim alas

hak yang menguasai areal atau menguasai alas hak berikut rencana

pengalihan hak obyek perkara kepada Tergugat I dan ataupun hak-

hak lain yang terbit daripadanya dengan cara- cara sebagaimana

diuraikan pada dalil para penggugat di atas;

4.11.Quod noon, jika benar Para Tergugat telah bermusyawarah dan

merencanakan pembayaran ganti kerugian kepada Pihak pihak yang

mengklaim memiliki hak secara melawan hukum atas sebagian obyek

pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai aquo serta diikuti hak- hak lain

yang terbit daripadanya kepada Para Tergugat berikut rencana dan

tindaklanjut pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dimaksud,

pantas dan beralasan hukum jika Para Penggugat dalam gugatan

aquo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

aquo untuk menyatakan kesepakatan mengenai bentuk dan/atau

besar ganti kerugian, adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi

hukum;

4.12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum sebagaimana ditegaskan di atas atau-pun pihak-

pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk dihukum

menyerahkan ganti kerugian Pembagungan Jalan Toll Medan- Binjai

atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan

baik dan tanpa gangguan dari pihak manapun;

5. Tuntutan Para Penggugat

5.1. Bahwa menurut Undang Undang RI No. 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

sebagaimana Pasal 42, ditegaskan bahwa dalam hal pihak yang

berhak menolak bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil

Page 18: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 18 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 37 dan 38, maka ganti

kerugian dititipkan/konsinyasi di pengadilan Negeri setempat.

5.2. Bahwa Penitipan Ganti Kerugian (konsinyasi) selain dimaksud di atas,

juga dilakukan terhadap :

- Pihak yang berhak menerima ganti rugi kerugian tidak diketahui

keberadaannya; atau

- Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:

1. Sedang menjadi obyek perkara di Pengadilan;

2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;

3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;

5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dan pengajuan gugatan sebagaimana

ditegaskan di atas, maka kiranya Tergugat I (ic. Pejabat Pembuat

Komitmen/PPK Pembangunan Jalan Toll Medan- Binjai) selayaknya

mengajukan penetapan penitipan ganti kerugian (konsinyasi)

Pembangunan Jalan Toll Medan- Binjai atas obyek sengketa aquo;

untuk sementara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde);

5.4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tidak

hampa dan ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasan

bahwa Para Tergugat (ic. Tergugat I, II, dan Tergugat III) akan

mengabaikan putusan pengadilan dan atau mengalihkan kepemilikan

tanah aquo dan bukan menyerahkan ganti kerugian Pembangunan

Jalan Toll Medan-Binjai di atas obyek sengketa aquo kepada Para

Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini melakukan Putusan Provisi, sebagai berikut:

1. Menghukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh)

terhadap obyek perkara atas tanah seluas lebih kurang 80.000

M2(Delapan Puluh ribu meter-persegi) pada sebagian tanah milik

Para Penggugat berupa Grant Sultan yang dikonversi menjadi

Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/ Dbl.

KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assisten Wedana Kecamatan

Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 turut menandatangani

Prakit Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta

Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960, terletak di Kelurahan Tanjung

Mulia Hilir dan sebagian di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan

Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Page 19: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 19 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

2. Para Tergugat dihukum untuk mengajukan penitipan atas

Pembayaran Ganti Kerugian (konsinyasi) Pembangunan Jalan Toll

Medan-Binjai di atas obyek sengketa aquo ke Pengadilan Negeri

(PN) Medan, untuk sementara hingga putusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

5.5. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka

Para Penggugat mohon agar Tergugat I, II, dan III dihukum secara

tangung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)/hari setiap

kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini

diucapkan hingga dilaksanakan;

5.6. Bahwa untuk itu cukup alasan hukum bila Para Penggugat mohon

agar putusan perkara aquo dinyatakan dapat dijalankan lebih

dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para

Tergugat (uit voerbaar voorraad).

5.7. Bahwa selain hal di atas, juga cukup alasan Para Penggugat

memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat

secara tangung renteng membayar biaya perkara ini;

6. Petitum

6.1. Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari

persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak dan memberikan

amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslagh)

yang diletakkan dalam perkara ini terhadap obyek perkara yakni

sebagian obyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Toll

Medan- Binjai, atas tanah seluas 80.000 M2 (Delapan puluh ribu

meter-persegi) di atas sebagian Tanah SULTAN AMALUDDIN SANI

PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) berdasarkan Surat

Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60

yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli

bertanggal 22 Djuli 1960, sekarang lokasinya terletak di Kelurahan

Tanjung Mulia hilir dan sebagian di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan

Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Page 20: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 20 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

2. Para Tergugat dihukum untuk menitipan atas Pembayaran Ganti

Kerugian (konsinyasi) Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai di atas

obyek sengketa aquo ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, untuk

sementara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari SULTAN

AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X);

3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, dan III adalah sebagai Perbuatan

Melawan Hukum (onrechmatige daads);

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai

Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana

Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;

5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah

seluas 80.000 M2 (Delapan puluh ribu meter-persegi) dan atau seluas yang

pantas sebagai sebagian obyek Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai

terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dan sebagian di Kelurahan Mabar

Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah

Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan

Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai

berikut :

• Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung ----------- 1.879,0 M;

• Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir ------------- 1.928,5 M;

• Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ---------------- 743 M dan 63,5 M;

• Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali -------------------------- 825,0 M;

6. Bahwa menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang berhak

memperoleh ganti kerugian atas pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai, di

atas obyek sengketa dari Tergugat I (PPK Pembangunan Jalan Toll Medan-

Binjai);

7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala Tindakan Para Tergugat yang

telah melakukan musyawarah untuk penyelesaian ganti kerugian kepada

pihak- pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah aquo dan atau

sebagai pemegang hak atau pihak yang ditunjuk dan atau yang diberikan

Page 21: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 21 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

kuasa untuk mengurus atas tanah yang diklaim selaku pemilik hak

dimaksud, antara lain :

- Sebagian SHM No.159 an. Sajam,

- Sebagian SHM No.192 an. Amat Aminu,

- Sebagian SHM No.163 an. Nimrod Hutahayan,

- Sebagian SHM No.165 an. Pipin Hutahayan,

- Sebagian SHM No.162 an. Sadjiman, kemudian dipecah menjadi empat

(4) SHM yakni SHM No.947 s/d 950;

- Sebagian SHM No. 161 an. Abdul Cholik, diubah menjadi SHM No. 213;

- Dan SHM No.1055 yang merupakah pecahan sebagian dari SHM No. 171

an. Maruli Sirait;

8. Menyatakan semua hak- hak sehubungan dengan kesepakatan mengenai

bentuk dan atau besar ganti kerugian Para Tergugat kepada Pihak- pihak

lain, di luar Para Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum dan batal

demi hukum;

9. Menghukum Para Tergugat atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan

hak daripadanya untuk menyerahkan ganti kerugian pembangunan Jalan

Toll Medan- Binjai atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat

dalam keadaan baik dan tanpa gangguan dari pihak manapun;

10. Menghukum Tergugat I,II,dan III secara tangung renteng membayar uang

paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu

juta rupiah)/ hari, setiap kelalalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak

putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakan;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta

merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Para

Tergugat;

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi

putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat secara tangung renteng membayar biaya

perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I

melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis tertanggal 20 Agustus

2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

Page 22: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 22 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

1. Bahwa dalam gugatannya (tertanggal April 2017 dan diterima oleh

kepaniteraan pada tanggal 03 Mei 2017), para Penggugat

mengajukan tuntutan (petitum) Provisi yang pada pokoknya

meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "melakukan sita jaminan

(conservatoir beslag) atas objek perkara kemudian dengan perbaikan

gugatan tertanggal 03 Agustus 2017, luasnya berubah menjadi 165.500

M2 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus meter persegi), dan juga

meminta Majelis Hakim menghukum TERGUGAT Imembayar ganti

kerugian dengan cara penitipan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Medan

(vide gugatan tertanggal April 2017 halaman 13 - 14, dan perubahan

gugatan tertanggal 03 Agustus 2017);

2. Bahwa atas petitum Provisi para Penggugat tersebut, TERGUGAT I

dengan tegas menolak tuntutan permohonan sita jaminan

(conservatoir beslag) atas lahan objek perkara termasuk juga

menolak tuntutan penitipan uang (konsinyasi) karena tuntutan

provisi dimaksud mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum,

dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut hukum acara perdata dan praktek peradilan

perdata, tuntutan provisi (provisioned eis) hanyalah tindakan sementara

(voorlopige voorziening) selama proses perkara berlangsung, dan hanya

dapat dimintakan apabila tuntutan provisi tersebut ada hubungan yang

erat dengan gugatan pokok perkara (sengketa);

- Bahwa dalam perkara ini apabila dicermati surat gugatan para

Penggugat, jelaslah yang menjadi pokok gugatan (sengketa) tidak ada

hubungannya dengan tuntutan provisi yang dimintakan oleh para

Penggugat. Pokok sengketa dalam gugatan para Penggugat pada

pokoknya adalah mengenai "tidak diikutsertakannya para

Penggugat oleh TERGUGAT I dalam kegiatan musyawarah

penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai dan

tidak ditetapkannya para Penggugat sebagai pihak yang

seharusnya menerima ganti rugi (para Penggugat mengklaim

adanya tanah milik mereka yang terkena pembangunan Jalan Tol

Medan-Binjai) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk

pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang dilaksanakan oleh

TERGUGATI (vide surat gugatan tertanggal April 2017 halaman 7

paragraf ketujuh dan halaman 8 paragraf kesatu);

Page 23: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 23 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

- Bahwa pokok perkara (sengketa) sebagaimana tersebut diatas

jelas bukan masalah sengketa kepemilikan tanah antara para Penggugat

dengan TERGUGAT I, sehingga keliru dan tidak relevan jika tuntutan

provisi yang diajukan oleh para Penggugat a quo adalah meminta

dilakukannya sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara

(tanah yang diklaim kepemilikannya oleh para penggugat);

- Disamping itu juga perlu ditegaskan bahwa TERGUGAT I secara

nyata tidak ada menguasai lahan/tanah yang diklaim kepemilikannya

oleh para Penggugat dalam perkara ini. Seharusnya tuntutan sita

jaminan (consenmtoir beslag) tersebut ditujukan kepada pihak-pihak

yang menguasai tanah objek perkara yaitu pihak-pihak yang secara

nyata menguasai langsung tanah di lokasi objek perkara, juga termasuk

adanya 7 (tujuh) pemilik sertifikat hak milik (SHM) yang ada diatas lahan

objek perkara sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh para

Penggugat dalam gugatannya (vide surat gugatan tertanggal April

2017halaman 8 point 4.4.). Namun ternyata pihak-pihak tersebut

tidak digugat oleh para Penggugat. Dengan demikian secara

yuridis, tuntutan Provisi berupa sita jaminan hanya relevan

dimintakan oleh para Penggugat bila pihak-pihak yang memiliki

SHM (termasuk pihak yang secara nyata menempati lahan objek

perkara) digugat ke Pengadilan oleh para Penggugat a quo;

- Bahwa disamping itu menyangkut soal tuntutan sita jaminan

atas tanah objek perkara, perlu dikemukakan dalam jawaban ini

yaitu tanah objek perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan

Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (yang dilaksanakan

oleh TERGUGAT I) dalam rangka pelaksanaan kegiatan

Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai yang mana termasuk

sebagai salah satu proyek Strategis Nasional yang perlu

diupayakan percepatan penyelesaiannya guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana ditegaskan dalam

Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Oleh karena tanah objek

perkara berkaitan dengan "kepentingan umum" maka adalah

cukup beralasan untuk menolak tuntutan conservatoir beslag yang

diajukan para Penggugat karena dapat menghambat kepentingan

umum;

Page 24: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 24 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

- Selanjutnya, demikian pula halnya dengan tuntutan provisi

berupa permintaan agar TERGUGAT I dihukum membayar ganti

kerugian dengan cara penitipan atau penyimpanan (konsinyasi) di

Pengadilan Negeri Medan adalah tuntutan yang mengada-ada dan

tidak berdasar hukum;

- Bahwa tidak jelas konsinyasi dalam hal apa yang dimaksud

oleh para Penggugat a quo? Karena konsinyasi menurut hukum

perdata berbeda dengan konsinyasi dalam kegiatan pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Konsinyasi

(consignatie) dalam pengertian perdata (B.W) adalah penitipan atau

penyimpanan uang pembayaran apabila kreditur menolak

menerima pembayaran dari debitur karena adanya suatu

hubungan hukum (perikatan) sehingga debitur tidak akan disebut

telah "lalai atau wanprestasi" (vide Pasal 1404 B.W). Karena tidak

ada hubungan keperdataan antara para Penggugat dengan

TERGUGAT I dalam perkara ini, maka jelas tidak mungkin ada

konsinyasi antara para Penggugat dengan TERGUGAT I.

- Sedangkan konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah

bagi kepentingan umum, hanya dapat dilaksanakan apabila dari

hasil musyawarah, pihak yang berhak menolak bentuk atau

besarnya ganti kerugian, tidak diketahui keberadaannya, tanah

masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita jaminan

atau menjadi jaminan Bank (Vide Pasal 42 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum).

- Namun dalam perkara ini, para Penggugat ternyata

bukanlah pihak yang berhak berdasarkan pendataan, inventarisasi

dan identifikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Selain itu,

proses musyawarah ganti kerugian pengadaan tanah di lokasi

objek perkara (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan

Deli Kota Medan) masih baru dimulai pada tanggal 01 Agustus

2017 (belum selesai). Sehingga terlalu dini untuk mempersoalkan

ada atau tidaknya konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah di

lokasi objek perkara. Para Penggugat tidak punya kepentingan

menuntut adanya konsinyasi dalam pengadaan tanah di Kelurahan

Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan,

sebagaimana dimaksud oleh UU RI No. 2 tahun 2012;

Page 25: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 25 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

- Disamping itu juga tidak jelas darimana munculnya

perhitungan uang konsinyasi yang harus dititipkan sebesar Rp.

321.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu milyar rupiah), apa

dasar dan rinciannya? (vide perbaikan gugatan tanggal 03 Agustus

2017 halaman 3).

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan untuk

menolak seluruh tuntutan Provisi dari Para Penggugat a quo karena

tidak beralasan serta bertentangan dengan hukum.

II. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk

memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I tidak ada hubungan keperdataan apapun

dengan Para Penggugat, apalagi soal tanah seluas ± 150 Ha (seratus

lima puluh hektar) yang diklaim oleh para Penggugat sendiri adalah

milik mereka sebagai ahli waris dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa

Alamsyah (Sultan Deli X) yang tanah tersebut berdasarkan Grant

Sultan yang dikonversi menjadi Surat Keterangan Hak Memperusahai

Tanah, Daftar No. 90/Dbl.KLD/60 yang diterbitkan oleh Asisten

Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960.

Termasuk juga soal tanah objek perkara seluas 80.000 M2 (delapan

puluh ribu meter persegi) yang kemudian berubah menjadi lebih

kurang dua kali lipat luasnya yaitu seluas 165.500 M2 (seratus enam

puluh lima ribu lima ratus meter persegi);

2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian Provisi,

apabila dicermati gugatan para penggugat a quo, dapat diketahui pada

pokoknya para Penggugat mempersoalkan tentang "tidak

diikutsertakannya para Penggugat oleh TERGUGAT I dalam kegiatan

musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Tol Medan-

Binjai dan tidak ditetapkannya para Penggugat sebagai pihak yang

seharusnya menerima ganti rugi (para Penggugat mengklaim adanya

tanah milik mereka yang terkena pembangunan Jalan Tol Medan-

Binjai) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I" sehingga

tindakan TERGUGAT I tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 2

Page 26: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 26 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum (UU RI No. 2 Tahun 2012);

3. Bahwa secara yuridis, tindakan-tindakan pemerintah dalam proses

kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum in

casu tindakan TERGUGAT I dalam kegiatan pengadaan tanah dalam

rangka pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai yang diatur dalam UU RI No.

2 Tahun 2012, bukanlah tindakan yang bersifat keperdataan (bukan lingkup

hukum perdata). Bahkan apabila dicermati ketentuan-ketentuan yang ada di

dalam UU RI No. 2 Tahun 2012, Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) in

casu Pengadilan Negeri Medan, hanya berwenang memeriksa dan

mengadili sengketa dalam kegiatan pengadaan tanah yaitu apabila pihak

yang berhak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri karena tidak

terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian

antara pihak yang berhak dengan Lembaga Pertanahan dan atau instansi

yang memerlukan tanah (Vide Pasal 38 UU RI No. 2 Tahun 2012);

4. Bahwa menyangkut dengan dalil yang diajukan oleh para Penggugat

yaitu soal "tidak diikutsertakannya para Penggugat oleh TERGUGAT I

dalam kegiatan musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah

Jalan Tol Medan-Binjai dan tidak ditetapkannya para Penggugat

sebagai pihak yang seharusnya menerima ganti rugi (para Penggugat

mengklaim adanya tanah milik mereka yang terkena pembangunan

Jalan Tol Medan-Binjai) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk

pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang dilaksanakan oleh

TERGUGAT I", bukan dengan pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan,

melainkan seharusnya terlebih dahulu para Penggugat mengajukan

"keberatan" kepada Lembaga Pertanahan in casu Badan Pertanahan

Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat 4 UU RI No. 2 Tahun 2012;

5. Bahwa dari uraian tersebut, jelaslah bahwa secara yuridis, peradilan

perdata in casu Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dari

mengadili perkara gugatan ini.

6. Bahwa sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yang

dianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945

juncto Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman R.I dan sesuai dengan

prinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakim

secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secara

ex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa

Page 27: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 27 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

perkara tersebut. Oleh karena itu, cukup beralasan secara yuridis bagi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang

secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para

Penggugat a quo.

III. DALAM EKSEPSI LAIN :

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR

LIBEL):

A. OBJEK PERKARA (TANAH) TIDAK JELAS DAN PASTI

LOKASI DAN BATAS-BATASNYA; 1. Bahwa dalam posita Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan

objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 80.000 M2

(delapan puluh ribu meter persegi) yang kemudian luasnya

menjadi 165.500 M2 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus

meter persegi) sebagaimana tertera dalam perubahan gugatan

para penggugat tertanggal 03 Agustus 2017;

2. Bahwa adanya perubahan gugatan atas luas tanah objek perkara,

menunjukkan adanya ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dari

para Penggugat a quo tentang dimana sesungguhnya lokasi tanah

yang diklaim sebagai milik para Penggugat yang terkena proyek

Jalan Tol Medan -Binjai di lokasi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir.

Apalagi bila dicermati gugatannya, ternyata batas-batas tanah

seluas 165.500 M2 dalam perubahan gugatan sama dengan

batas-batas luas tanah sebesar 80.000 M2 dalam surat gugatan

sebelum perbaikan. Secara logis seharusnya batas-batas tanah

juga menjadi berubah karena luasan lahan yang diklaim

kepemilikannya oleh para Penggugat menjadi lebih kurang dua

kali lipat luasnya dari objek perkara pada gugatan sebelum

perbaikan. Hal ini menunjukkan indikasi para Penggugat hanya

menduga-duga saja atas luas objek tanah yang diklaim sepihak

kepemilikannya oleh para Penggugat a quo;

3. Bahwa selain tidak jelas dan pasti dimana saja batas-batas tanah

seluas 165.500 M2 tersebut juga tidak jelas dan pasti dimana saja

letak lokasi tanah tersebut (di desa apa? dusun mana? jalan

apa?) di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;

4. Bahwa sudah menjadi yurisprudensi dalam peradilan perdata,

apabila objek sengketa ( in casu tanah) tidak secara jelas dan

pasti disebutkan letak dan batas-batasnya dalam gugatan, maka

Page 28: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 28 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

gugatan demikian harus dinyatakan kabur sehingga tidak dapat

diterima. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Putusan

Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984

dan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17

April 1979. Prinsip kejelasan tentang batas dan letak tanah

sengketa dalam gugatan juga dinyatakan dalam Putusan

Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 (M.

Yahya Haraliap. 2013. Hukum Acara Perdata. jakarta : Sinar

Grafika, halaman 449-451).

5. Bahwa oleh karena tanah objek perkara tidak jelas maka cukup

beralasan untuk menyatakan gugatan para Penggugat kabur

(obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet onvankelijk verklaard).

B. PERATURAN YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT I TIDAK

JELAS DIURAIKAN DALAM GUGATAN;

1.Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya

menyatakan bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak mengalokasikan

para Penggugat sebagai penerima ganti rugi atas pembangunan jalan

Tol Medan - Binjai maka tindakan TERGUGAT I tersebut telah

bertentangan/melanggar Pasal 1 angka (2), (4) dan (5) UU RI Nomor 2

Tahun 2012 (vide Gugatan Para Penggugat tertanggal April 2017

halaman 8 paragrap 1-2);

2. Bahwa dari pernyataan Penggugat tersebut, tidak jelas ketentuan mana

(rechts ground) sebenarnya yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I, karena ketentuan Pasal 1 angka (2), (4) dan (5) UU RI Nomor 2 Tahun

2012 hanyalah penjelasan tentang pengertian istilah- istilah yang

dipakai dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012 (bukan norma-norma

hukum);

3. Bahwa karena para penggugat tidak dengan jelas menunjukkan

ketentuan atau norma hukum mana yang telah dilanggar menurut UU RI

Nomor 2 tahun 2012, maka cukup beralasan untuk menyatakan gugatan

para penggugat adalah kabur (obscuur libel).

C. ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN SALINGBERTENTANGAN

(KONTRADIKSI);

1.Bahwa apabila dicermati posita dan petitum gugatan para Penggugat

ternyata terdapat pertentangan (kontradiksi) yaitu sebagai berikut:

Page 29: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 29 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

1.1. Posita Penggugat pada pokoknya adalah mengenai "tidak

diikutsertakannya para Penggugat oleh TERGUGAT I dalam

kegiatan musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Tol

Medan-Binjai dan tidak ditetapkannya para Penggugat sebagai pihak

yang seharusnya menerima ganti rugi dalam kegiatan pengadaan

tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai I" (vide surat

gugatan tertanggal April 2017 halaman 7 paragraf ketujuh dan

halaman 8 paragraf kesatu);

1.2. Namun dalam petitumnya, para Penggugat meminta agar dinyatakan

sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 165.500 M2. Hal ini

jelas suatu kontradiksi karena perkara ini bukan sengketa

kepemilikan tanah antara para Penggugat dengan TERGUGAT I,

melainkan sebagaimana Posita gugatan adalah tentang tindakan

TERGUGAT I yang tidak "tidak diikutsertakannya para Penggugat

oleh TERGUGAT I dalam kegiatan musyawarah penetapan lokasi

pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai dan tidak ditetapkannya

para Penggugat sebagai pihak yang seharusnya menerima ganti rugi

dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol

Medan-Binjai ".

2. Bahwa adanya kontradiksi/ pertentangan antara Posita dan Petitum

dalam Gugatan telah menyebabkan dilanggarnya prinsip kejelasan

dalam pengajuan Gugatan menurut praktek peradilan perdata. Sehingga

hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel).

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan yuridis bagi Majelis Hakim

yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk menyatakan

gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

IV. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sebelum mengajukan jawaban pokok perkara ini, terlebih dahulu

TERGUGAT I menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat

Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I. Hal-

hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon

dianggap telah pula disampaikan dalam pokok perkara ini.

Bahwa dalam Pokok Perkara ini perlu dikemukakan oleh TERGUGAT I

bahwa TERGUGAT I selaku instansi yang memerlukan tanah pada kegiatan

pengadaan tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Tol Medan-

Page 30: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 30 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Binjai yang merupakan salah satu proyek strategis nasional, telah

melaksanakan kegiatan pengadari tanah sesuai dengan UU RI Nomor 2

Tahun 2012, termasuk juga dalam proses pengadaan tanah yang

berlokasi di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota

Medan, sehingga Jalan Tol Medan-Binjai saat ini sudah hampir selesai

pembangunannya.

Bahwa dalam pokok perkara ini, dengan tegas TERGUGAT I

menyatakan dalil para Penggugat yang menyatakan "tidak

diikutsertakannya para Penggugat oleh TERGUGAT I dalam kegiatan

musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai

dan tidak ditetapkannya para Penggugat sebagai pihak yang seharusnya

menerima ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk

pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai" adalah tidak berdasarkan hukum

dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kegiatan pendataan, inventarisasi dan

identifikasi atas objek pengadaan tanah serta penguasaan

dan/atau pemilikan atas tanah yang terkena proyek pembangunan

Jalan Tol Medan-Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,

diperoleh data-data resmi yang menunjukkan para Penggugat a

quo tidak termasuk sebagai pihak yang berhak di lokasi objek

pengadaan tanah di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir baik sebagai

pemegang hak atas tanah maupun sebagai pihak yang nyata

langsung berada (tinggal) di lokasi objek pengadaan;

2. Bahwa data-data resmi yang telah diperoleh jelas menunjukkan

bahwa pihak yang berhak pada objek pengadaan tanah di

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir adalah pada pokoknya sebagai

berikut:

- Pemegang hak atas tanah (bersertifikat) maupun pihak yang

langsung berada/bertempat tinggal di lokasi objek tanah

pengadaan yang terdiri dari atas nama antara lain : Budiarto

Karim, Amat Aminu, Nimrod Hutahaean, Sukijung, Husainy,

Muller Pakpahan, Instansi TNI-AL dan sekitar lebih dari 300

orang/KK lainnya.

3. Bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada

pokoknya menyatakan pihak-pihak yang memiliki bukti sebagai

pemegang hak atas tanah di lokasi objek pengadaan tanah di

Page 31: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 31 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir adalah cacat yuridis alas haknya

(vide gugatan tertanggal April 2017 halaman 8-9) adalah dalil

yang tidak dapat diterima dan tidak berdasar hukum karena

faktanya tidak ada keputusan resmi baik dari pejabat yang

berwenang maupun putusan Pengadilan yang menyatakan

dengan tegas bahwa para pemegang hak atas tanah dimaksud,

termasuk pihak-pihak yang selama ini secara nyata berada

tinggal di lokasi objek pengadaan di Kelurahan Tanjung Mulia

Hilir adalah tidak sah secara yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat

untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPS1 KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan

mengadili perkara Nomor : 232 /Pdt.G /2017 /PN.MDN;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

DALAM EKSEPSI LAIN :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang

seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan

jawaban gugatan tertanggal dan diterima dipersidangan pada tanggal 24

Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Page 32: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 32 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

1. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa secara yuridis, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

Tergugat II dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum khususnya untuk

pembangunan jalan Toll Medan-Binjai sudah sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat apabila dicermati intinya

Para Penggugat mempersoalkan tentang "tidak diikusertakannya

Para Penggugat oleh Tergugat I dalam kegiatan musyawarah

penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Toll Medan-Binjai dan tidak

ditetapkannya Para Penggugat sebagai pihak yang seharusnya

menerima ganti rugi (Para Penggugat mengklaim adanya tanah milik

mereka yang terkena pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai) dalam

kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Toll Medan-

Binjai yang dilaksanakan oleh Tergugat I"( vide surat gugatan bulan

April 2017 halaman 7 dan 8).

Bahwa jika dicermati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terutama Pasal 38, Pengadilan

Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan hanya berwenang

memeriksa dan mengadili sengketu dalam kegiatan pertgadaan tanah

apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau

besarnya Ganti kepada Pihak yang Berhak.

Bahwa oleh karena itu jelaslah bahwa secara yuridis, Pengadilan

Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang

memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini. Dan sesuai dengan

asas pembagian kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo. Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia serta sesuai dengan

prinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada

hakim secara absolute tidak berwenang memeriksa perkara tersebut,

maka secara ex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidak

berwenang untuk memeriksa perkara tersebut sehingga cukup

beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak

berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara

gugatan Para Penggugat a quo.

2. Tentang Legal Standing Para Penggugat

Page 33: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 33 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Bahwa berdasarkan kegiatan pendataan, inventarisasi dan identifikasi

Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Jalan Toll Medan-Binjai

tidak ditemukan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat

dengan tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Para Penggugat tidak

mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo.

3. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam gugatan bulan April 2017 Para Penggugat menyatakan

objek sengketa dalam perkara ini seluas 80.000 M2 (delapan puluh

ribu meter persegi) dan kemudian dirubah sebagaimana tertera dalam

perbaikan gugatannya tanggal 3 Agustus 2017 menjadi seluas

165.500 M (seratus enam puluh lima ribu lima ratus meter persegi).

Bahwa apabila dicermati, di dalam gugatan Para Penggugat ternyata

batas-batas tanah seluas 165.500 M2sama dengan batas-batas tanah

seluas 80.000 M2.Hal ini mengindikasikan Para Penggugat hanya

menduga-duga saja atas luas tanah yang diklaim sepihak

kepemilikannya oleh Para Penggugat a quo.

Bahwa jelas Para Penggugat sebenarnya tidak mengetahui secara

pasti luas tanah dan lokasi tanah yang diklaim sebagai milik Para

Penggugat yang terkena proyek Pembangunan Jalan Toll Medan-

Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir.

Bahwa oleh karena objek perkara ini tidak jelas maka cukup

beralasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak

Jelas/Kabur (Obscuur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat

diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

4. Tentang Gugatan Belum Waktunva (Prematur)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang intinya

"tidak diikusertakannya Para Penggugat oleh Tergugat I dalam

kegiatan musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Toll

Medan-Binjai dan tidak ditetapkannya Para Penggugat sebagai pihak

yang seharusnya menerima ganti rugi (Para Penggugat mengklaim

adanya tanah milik mereka yang terkena pembangunan Jalan Toll

Medan-Binjai) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan

Jalan Toll Medan-Binjai yang dilaksanakan oleh Tergugat I"

Bahwa saat ini proses musyawarah ganti kerugian pengadaan tanah

di lokasi obyek perkara (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan

Page 34: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 34 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Medan Deli Kota Medan) masih baru dimulai tanggal 1 Agustus 2017

dan belum selesai.

Bahwa oleh karena itu, masih terlalu dini Para Penggugat

mempersoalkan dan meminta Konsinyasi dalam kegiatan pengadaan

tanah di lokasi obyek perkara.Para Penggugat tidak mempunyai

kepentingan menuntut konsinyasi dalam pengadaan tanah di

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan

sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012.

5. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa berdasarkan kegiatan pendataan, inventarisasi dan identifikasi

atas obyek pengadaan tanah serta penguasaan dan/atau pemilikan

atas tanah yang terkena pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai

diperolehlah data-data resmi yang menunjukkan bahwa pihak yang

berhak adalah pemegang hak atas tanah (Sertipikat) maupun pihak

yang langsung berada/bertempat tinggal di lokasi obyek tanah

pengadaan yang antara lain : Budiarto Karim, Amat Aminu, Nimrod

Hutahean, Sukijung. Husainy, Muller Pakpahan, Instansi TNI-AL dan

sekitar lebih dari 300 orang/KK lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang

pada pokoknya menyatakan pihak-pihak yang memiliki bukti sebagai

pemegang hak atas tanah di lokasi obyek pengadaan tanah di

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir adalah cacat yuridis alas haknya (vide

gugatan bulan April 2017 halaman 8-9).

Bahwa dengan tidak turut digugatnya Budiarto Karim, Amat Aminu,

Nimrod Hutahean, Sukijung, Husainy, Muller Pakpahan.Instansi TNI-

AL dan sekitar lebih dari 300 orang/KK lainnya maka gugatan Para

Penggugat jelaslah kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara

tegas diakui oleh Tergugat II dalam perkara ini.

2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas

secara mutatis- mutandis mohon dianggap telah termuat dalam

pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.

3. Bahwa proyek pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai tujuan nya

adalah untuk kepentingan umum demi meningkatkan

Page 35: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 35 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat

dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak

(Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

4. Bahwa kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah ini melalui 4

(empat) tahapan dirnana masing-masing tahapannya sesuai

dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal

2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 serta dilaksanakan

oleh Tim.

5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan awalnya bulan April 2017

menyatakan total obyek lahan yang terkena Pembangunan Jalan

Toll Medan-Binjai kurang lebih 8 (delapan) Ha atau 80.000 M\

namun didalam perbaikan gugatannya tanggal 3 Agustus 2017

menjadi 165.500 M2. Hal ini menunjukkan ketidakpastian atas

luasan obyek perkara yang sebenarnya sehingga dapat

diindikasikan Para Penggugat hanya menduga- duga.

6. Bahwa berdasarkan kegiatan inventarisasi dan identifikasi atas

obyek pengadaan tanah serta penguasaan dan/atau kepemilikan

atas tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Toll Medan-

Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir oleh Satuan Tugas

Pengadaan Tanah, tidak ditemukan hubungan hukum antara Para

Penggugat dengan tanah yang menjadi obyek perkara serta

kondisi fisik di lapangan sama sekali tidak dikuasai oleh Para

Penggugat.

7. Bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai Pasal

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakan melalui

tahapan Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan

Hasil. Di dalam tahapan Perencanaan terdapat peran Appraisal

yang memberikan Penilaian Ganti Kerugian.

8. Bahwa penilaian Appraisal dalam kegiatan pengadaan tanah bagi

kepentingan umum merupakan tolak ukur bagi pemberian ganti

kerugian kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu gugatan Para

Penggugat perihal Konsinyasi Pembayaran Ganti Kerugian

sejumlah Rp. 321.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu milyar

rupiah) tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar

perhitungannya.

Page 36: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 36 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis

Hakim yang terhormat mengadili dan memeriksa perkara ini agar

berkenan mengambil putusan sebagai berikut ;

1. DALAM EKSEPSI

a. Menerima eksepsi Tergugat II;

b. Menyatakan Eksepsi Tergugat II adalah tepat dan berdasar

hukum;

c. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya

yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III atas gugatan tersebut telah

mengajukan jawaban secara tertulis yang diserahkan dipersidangan

tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel)

a. Bahwa tidak jelas kedudukan, kapasitas dan kualitas, status

kepemilikan, serta obyek perkara yang digugat oleh Penggugat;

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas

letak tanah yang merupakan obyek perkara yang digugat oleh

Penggugat. Penggugat hanya menyebutkan nomor hak atas tanah

terperkara, tanpa menyebutkan secara rinci kelurahan, kecamatan,

serta luas dan batas – batas tanah obyek perkara;

c. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah

Obscuur Libel dan untuk mendukung argumen Tergugat III

diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.

No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amat

pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

d. “....... Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang

berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan

harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata

dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan

yang dimaksud atau setidak-tidaknya kabur, maka gugatan

penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Page 37: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 37 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan

Bahwa penerbitan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur

sebagaimana yang ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 ayat 1

dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, Pasal 4

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah

No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu telah

dilaksanakan pemeriksaan data fisik dan data juridis atas bidang

tanah aquo, dan ternyata atas tanah aquo tidak ada hubungan

hukumnya dengan pihak Tergugat III, sehingga penerbitan

Sertipikat Hak Milik No. 159, 192, 163, 165,162, 947, 950, 161,

213, 1055, 171/Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan. Sah dan

berkekuatan hukum, dengan demikian berdasarkan hukum atas

penerbitan Sertipikat tersebut tidak ada merugikan kepentingan

Penggugat, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim

aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat III tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan

Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas

didalam jawaban ini ;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas,

secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok

perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.

3. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

159/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Rumah Potong, terdaftar atas

nama JUMINI, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah yang

dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.

Sum.Utara Di Medan No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret

1997, No urut 19. sesuai Surat Ukur No. 4291/Mabar Hilir/1997

tanggal 31 maret 1997 seluas 883 m2, penerbitan sertipikat tanggal

31 Maret 1997;

4. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

192/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Pasar - IV(Dalam), terdaftar atas

nama SUPRIADI, yang berasal dari Pemeberian Hak, diterbitkan

berdasarkan Surat Keputusan Kakan Badan Pertanahan Nasional

Page 38: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 38 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Kota Medan No. 267-520.-1-22.01-1999 dan 489-520.1-22.01-2000

tanggal 24 Agustus 1999 dan 22 Juli 2000. Sesuai Surat Ukur

No.10/Mabar Hilir/1998 tanggal 27 Oktober 1998 seluas 500 m2,

penerbitan sertipikat tanggal 16 September 2000;

5. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

163/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Mangaan I, terdaftar atas nama

NGATEMIN, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah yang

dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.

Sum.Utara Di Medan No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret

1997, No urut 23. Sesuai Surat Ukur No. 4295/Mabar Hilir/1997

tanggal 31 Maret 1997 seluas 1.218.- m2. Penerbitan sertipikat

tanggal 31 Maret 1997;

6. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

165/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Lorong XI, terdaftar atas nama

ACHMAD FACHRUDDIN Sarjana Ekonomi, yang berasal dari

Pemeberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA,

diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Prop. Sum.Utara Di Medan

No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret 1997, No urut

25.Sesuai Surat Ukur No. 4297/Mabar Hilir/1997 tanggal 31 Maret

1997 seluas 517 m2. Penerbitan sertipikat tanggal 31 Maret 1997;

7. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

162/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Mangaan, terdaftar atas nama

TUKIRAN, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah yang

dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.

Sum.Utara Di Medan No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret

1997, No urut 22.Sesuai Surat Ukur No. 4294/Mabar Hilir/1997

tanggal 31 Maret 1997 seluas 1.209 m2. Penerbitan sertipikat tanggal

31 Maret 1997;

8. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

00947/Mabar Hilir terdaftar atas nama LOSO, yang berasal dari

Pemecahan/Pemisahan Bidang Hak Milik No. 816 (Pemecahan diatas

namanya sendiri) Sesuai Surat Ukur No. 00161/Mabar Hilir/2015

tanggal 24 Februari 2016 seluas 92 m2, Penerbitan sertipikat 17

maret 2016;

Page 39: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 39 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

9. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

00948/Mabar Hilir terdaftar atas nama LOSO, yang terletak di Jl.

Pancing-1, yang berasal dari Pemecahan/Pemisahan Bidang Hak

Milik No. 816 (Pemecahan diatas namanya sendiri) Sesuai Surat Ukur

No. 00162/Mabar Hilir/2015 tanggal 24 Februari 2016 seluas 249 m2,

Penerbitan sertipikat 17 maret 2016;

10. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

00949/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Mangan VIII Gang Bina

Bersama sudut Gang, terdaftar atas nama KASMINAH sarjana

pendidikan, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah yang

dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan

No. 2132/HM/BPN-12.71/2015 tanggal 17 November 2015, Sesuai

Surat Ukur No. 00253/Mabar Hilir/2016 tanggal 18 Februari 2016

seluas 597 m2. Penerbitan sertipikat tanggal 04 April 2016;

11. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

00950/Mabar Hilir, semula terdaftar atas nama ROBET

PARDOMUAN yang terletak di Gang Saria. Yang berasal dari

Pemecahan/Pemisahan Bidang Hak Milik No. 484 (Pemecahan diatas

namanya sendiri). Sesuai Surat Ukur No. 00255/Mabar Hilir/2016

tanggal 04 Maret 2016 seluas 81 m2, Penerbitan sertipikat 10 Maret

2016. Kemudian beralih atas nama JUTER SIMANUNGKALIT

berdasarkan Akta Jual Beli No 42/Mabar Hilir/2016 tanggal 26 Mei

2016 yang Dibuat Oleh GO UTON UTOMO,SH selaku PPAT ;

12. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

161/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Mangaan I Lk. IV, terdaftar atas

nama ZUL AZMI, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah yang

dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.

Sum.Utara Di Medan No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret

1997, No urut 21.Sesuai Surat Ukur No. 4293/Mabar Hilir/1997

tanggal 31 Maret 1997 seluas 179 m2. Penerbitan sertipikat tanggal

31 Maret 1997;

13. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

213/Mabar Hilir terdaftar atas nama ASNI, yang berasal dari

Pemecahan/Pemisahan Bidang Hak Milik No. 121 (Pemisahan diatas

namanya sendiri) berdasarkan Permohonan

Page 40: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 40 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Pemecahan/Pemisahan/Bidang tanggal 18 Juni 2003. Sesuai Surat

Ukur No. 43/Mabar Hilir/2003 tanggal 26 Juni 2003 seluas 50 m2,

Penerbitan sertipikat 28 Juli 2003;

Bahwa sertipikat Hak Milik No. 213/Mabar Hilir, Tidak berlaku lagi

karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil

penggabungan dengan tanah Hak Milik No.271/Mabar Hilir, Lihat Hak

Milik No. 289/Mabar Hilir, tertanggal 4 maret 2004;

14. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

171/Mabar Hilir, yang terletak di Jl. Pendidikan No. 109, terdaftar atas

nama SISWANTO, yang berasal dari Pemeberian Hak atas tanah

yang dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.

Sum.Utara Di Medan No.SK.2727/HM/22.01/1997 tanggal 27 Maret

1997, No urut 31. sesuai Surat Ukur No. 4303/Mabar Hilir/1997

tanggal 31 maret 1997 seluas 405 m2, penerbitan sertipikat tanggal

31 Maret 1997;

15. Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik

dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan

Penggugat, sehingga proses penerbitan aquo tidak ada merugikan

kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk

menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi

hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh

karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

16. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap

sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang

berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria jo Pasal 14, Pasal 23 ayat a Point 1, Pasal 24 ayat 1,

Pasal 25 ayat 1Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik

dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaintan hukumnya dengan

Penggugat, sehingga proses penerbitan proses Penerbitan

Sertipikataquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah

sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, maka tidak

ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal

atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah

Page 41: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 41 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai

tanda bukti hak atas tanah, oleh karena itu beralasan hukum mohon

kiranya Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Membaca Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

232/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2018,, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi tergugat I dan Tergugat III seluruhnya

DALAM PROVISI

Menolak provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari SULTAN

AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X);

3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, dan III adalah sebagai

Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daads);

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai

Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/"60 yang diterbitkan oleh Assiten

Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;

5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang

tanah seluas 80.000 M2 (Delapan puluh ribu meter-persegi) dan/

atau seluas yang pantas sebagai sebagian obyek Pembangunan

Jalan Toll Medan- Binjai terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir

dan sebagian di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota

Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak berupa Surat

Page 42: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 42 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/"60

yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli

bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung 1.879,0 M;

2. Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir 1.928,5 M;

3. Sebelah Barat dengan Jalan Kampung 743 M dan 63,5 M;

4. Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali 825,0 M;

6. Menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang berhak memperoleh

ganti kerugian atas pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai, di atas

obyek sengketa dari Tergugat I (PPK Pembangunan Jalan Toll

Medan-Binjai);

7. Menetapkan Tergugat I untuk Menitipkan atas Pembayaran Ganti

Kerugian (konsinyasi) Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai di atas

obyek sengketa aquo sejumlah antara Rp 321.000.000.000,(Tiga

ratus dua puluh satu miliar rupiah) ke Pengadilan Negeri (PN)

Medan, untuk sementara hingga putusan ini mempunyai kekuatan

hukum tetap (inkracht van gewijsde);

8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala Tindakan Para

Tergugat yang telah melakukan musyawarah untuk penyelesaian

ganti kerugian kepada pihak- pihak yang mengklaim sebagai pemilik

hak atas tanah aquo dan atau sebagai pemegang hak atau pihak

yang ditunjuk dan atau yang diberikan kuasa untuk mengurus atas

tanah yang diklaim selaku pemilik hak dimaksud, antara lain :

1. Sebagian SHM No. 159 an. Sajam,

2. Sebagian SHM No. 192 an. Amat Aminu,

3. Sebagian SHM No.163 an. Nimrod Hutahayan,

4. Sebagian SHM No. 165 an. Pipin Hutahayan,

5. Sebagian SHM No.162 an. Sadjiman, kemudian dipecah

menjadi empat (4) SHM yakni SHM No.947 s/d 950;

6. Sebagian SHM No. 161 an. Abdul Cholik, diubah menjadi SHMNo. 213;

7. Dan SHM No. 1055 yang merupakah pecahan sebagian dari

SHM No. 171 an. Maruli Sirait;

9. Menyatakan semua hak- hak sehubungan dengan kesepakatan mengenai

bentuk dan/atau besar ganti kerugian Para Tergugat kepada Pihak- pihak

lain, di luar Para Penggugat adalahtidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

10. Menghukum Para Tergugat atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan

hak daripadanya untuk menyerahkan ganti kerugian pembangunan Jalan

Page 43: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 43 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Toll Medan- Binjai atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat

dalam keadaan baik dan tanpa gangguan dari pihak manapun;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi

putusan ini;

12. Menghukum Para Tergugat secara tangung renteng membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp 4.786.000,00 (Empat juta tujuh ratus delapan puluh

enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Tergugat I, sekarang

Pembanding I sesuai dengan Akte Banding tanggal 30 Juli 2018 Nomor

116/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ,bahwa

Tergugat I telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2018. Permohonan banding

mana telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding / Para Penggugat

,tanggal 9 Oktober 2018, kepada Kuasa Tergugat II/Pembanding III tanggal 9

Oktober 2018 , kepada Tergugat III/Pembanding II tanggal 8 Oktober 2018

,kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat I tanggal 8 Oktober 2018 ;

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Tergugat III/sekarang

Pembanding II,sesuai dengan Akte Banding tanggal 7 Agustus 2018 Nomor

127/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ,bahwa

Tergugat III sekarang Pembanding II telah mengajukan banding atas Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 18 Juli

2018. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa para

Terbanding / Para Penggugat ,tanggal 9 Oktober 2018, kepada Kuasa

Pembanding I /Tergugat I tanggal 9 Oktober 2018 , kepada Pembanding III /

Tergugat II tanggal 9 Oktober 2018 ,kepada Pembanding II / Tergugat III

tanggal 8 Oktober 2018 , kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat tanggal 8

Agustus 2018;

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Tergugat II,/sekarang

Pembanding III sesuai dengan Akte banding tanggal 09 Agustus 2018 Nomor

130/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, telah

mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

232/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2018. Permohonan banding mana

telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding / Para Penggugat ,tanggal

9 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding I /Tergugat I tanggal 9 Oktober

2018 , kepada Pembanding II / Tergugat III tanggal 8 Oktober 2018 ,kepada

Turut Terbanding I / Turut Tergugat I tanggal 8 Oktober 2018 ;

Page 44: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 44 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I /

Tergugat I tanggal 10 Agustus 2018 yang diterima diKepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana akte Tanda

Terima Memori Banding Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn ,Memori banding

tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat

dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Medan pada tanggal 9 Oktober 2018,

kepada Kuasa Terbanding III /Tergugat II dengan relaas Nomor

232/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2018, kepada Terbanding II

/Tergugat III dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn pada tanggal 08

Oktober 2018. kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat dengan relaas Nomor

232/Pdt.G/2017/PN Mdn pada tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II /

Tergugat III tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima diKepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan Selasa ,tanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana

akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn ,Memori

banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding / Para

Penggugat dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Medan pada tanggal 9

Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding I /Tergugat I dengan relaas Nomor

232/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding

III /Tergugat II dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn pada tanggal 09

Oktober 2018. kepada Kuasa Pembanding II /Tergugat III dengan relaas Nomor

232/Pdt.G/2017/PN Mdn pada tanggal 09 Oktober 2018, kepada Turut

Terbanding/ Turut Tergugat dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2016/PN Mdn

pada tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II /

Tergugat III tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima diKepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan Selasa ,tanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana

akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn ,Memori

banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding / Para

Penggugat dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Medan pada tanggal 9

Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding I /Tergugat I dengan relaas Nomor

232/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding

III/Tergugat II dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn pada tanggal 08

Oktober 2018. kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I dengan relaas

Nomor 232/Pdt.G/2016/PN Mdn pada tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2018 atas

memori Banding Pembanding I yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding /

Page 45: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 45 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Para Penggugat yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn, dan Kontra memori

Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding I/ Tergugat I

tanggal 30 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding III / Tergugat II tanggal

30 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding II / Tergugat III tanggal 30

Oktober 2018 kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I tanggal 29 Oktober

2018,

Membaca Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2018 yang

diajukan oleh Kuasa Para Terbanding /Para Penggugat atas memori banding

Pembanding II dan Kontra memori banding yang diterima diKepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 232/Pdt.G/2017/PN

Mdn, dan Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa

Pembanding II/ Tergugat III tanggal 29 Oktober 2018, kepada Kuasa

Pembanding I/ Tergugat I tanggal 30 Oktober 2018, kepada Kuasa Pembanding

III / Tergugat II tanggal 29 Oktober 2018, kepada Turut Terbanding/ Turut

Tergugat tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2018 yang

diajukan oleh Kuasa Para Terbanding /Para Penggugat atas memori banding

Pembanding III dan Kontra memori banding yang diterima diKepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 232/Pdt.G/2017/PN

Mdn, dan Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Turut

Terbanding /Turut Tergugat I tanggal 29 Oktober 2018, kepada Kuasa

Pembanding II/ Tergugat III tanggal 29 Oktober 2018, kepada Kuasa

Pembanding I / Tergugat I tanggal 30 Oktober 2018, kepada Pembanding II /

Tergugat III tanggal 30 Oktober 2018 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) sesuai

dengan relaas Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn, kepada Kuasa Pembanding

I/Tergugat I tanggal 9 Oktober 2018, kepada Kuasa para Terbanding ,/ Para

Penggugat tanggal 9 Oktober 2018, kepada kuasa Pembanding III/Tergugat II

tanggal 9 Oktober 2018, kepada Pembanding II/Tergugat III tanggal 8 Oktober

2018 , kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat I tanggal 8 Oktober 2018,

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas masing-masing dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Page 46: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 46 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding I,

dan Tergugat III / Pembanding II, Tergugat II/Pembanding III telah diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2018 Nomor 232/Pdt.G/2017/PN Mdn

dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori

banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I /Pembanding I tanggal 10 Agustus

2018, yang diajukan Tergugat III/Pembanding II dan yang diajukan Tergugat

II/Pembanding III masing-masing tanggal 21 Agustus 2018 dan surat kontra

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat

masing-masing tertanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding yang diajukan

oleh kuasa hukum Pembanding I/Tergugat I tanggal 10 Agustus 2018 pada

pokoknya :

1. Bahwa surat keterangan memperusahai tanah dikeluarkan oleh Camat

(Asisten Wedana) No. 90/DBL.KLD/60, tanggal 22 Juli 1960 (hanya

fotocopy saja) sangat diragukan keabsahannya dan bukan merupakan

obyek yang terkena pembangunan Jalan Tol Medan Binjai.

2. Bahwa surat keterangan tanah No. 90/DBL.KLD/60 yang diklaim milik

penggugat/terbanding tidak jelas letak dan batas-batas tanah.

Didasarkan hal tersebut antara lain untuk dibatalkan putusan Hakim

Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding dari

Pembanding/Tergugat II melalui kuasanya tanggal 21 Agustus 2018 yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. a. Bahwa masyarakat sebanyak 453 penggugat/KK dan pemegang

sertifikat hak milik selama berpuluh-puluh tahun lamanya atas obyek

perkara telah menunjukkan adanya hubungan hukum keperdataan yang

erat dengan fisik bidang tanah yang diperkarakan sebagaimana

bersesuaian dengan Yuris Prudensi MA RI No. 695 K/Sip/1969 tanggal

12 Agustus 1970 yang menyatakan ’’bahwa seseorang yang bertahun-

Page 47: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 47 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-

apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu’’.

b. Pasal 1967 KUH Perdata, segala tuntutan hukum baik bersifat

kebendaan, maupun bersifat perseorangan hapus karena daluarsa

dengan lewatnya waktu 30 tahun, siapa yang dapat menunjukkan

daluarsa tersebut, tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula

tidaklah dapat dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang

didasarkan kepada iktikat yang buruk .

2. Bahwa pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Medan Binjai pada seksi

II dan III telah 100 % sedangkan saksi I Tanjung Mulia Helvetia sepanjang

6.071 km baru diselesaikan ± 5,2 km (85,620 %) sedangkan sisinya lebih

dalam proses penyelesaian karena adanya penguasaan masyarakat

(penggarap) diatas tanah sertifikat hak milik dan adanya perkara diatas

tanah tersebut dengan mendalilkan Grant Sultan sebagai bukti kepemilikan

dalam mengajukan gugatan, setelah diteliti pada daftar Grant Sultan yang

terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Medan yang diajukan dalil gugatan

sebagai bukti Kepemilikan diragukan kebenarannya, diatas hak tanah

penggugat/terbanding Grant Sultan No. 264 konvensi jadi surat keterangan

No. 90/KLD.DBL/1960 sebagai objek yang diganti rugi atas pengadaan

pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, dimana didalilkan nama dan luas

tidak sama dengan yang dalilkan para penggugat/ para terbanding, setelah

diteliti pada daftar Grant Sultan yang terdapat pada Kantor Pertanahan

Kota Medan ;

Didasarkan alasan-alasan tersebut diatas antara lain dalam pokok perkara

menolak gugatan para penggugat/terbanding seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dengan teliti memorie

banding dari kuasa hukum tergugat III/pembanding II tanggal 21 Agustus 2018,

pada pokoknya :

- bahwa, pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, dalam hal sebidang tanah

telah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau badan hukum

yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikat baik dan secara nyata

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atasnya tidak

lagi dapat menuntut pelaksanaan hal tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima)

tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara

tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Page 48: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 48 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan

mengenai penguasaan/penerbitan sertifikat dan para penggugat tidak

meguasai tanah perkara, hanya mengajukan gugatan didasarkan sebagai

ahli waris dari Sultan Amaluddin Alamsyah (Sultan Deli X), dengan

didasarkan surat yang tidak jelas kebenarannya ;

Didasarkan antara lain hal tersebut menolak gugatan penggugat

seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas memorie banding tersebut diatas, para

Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memorie banding tanggal 23

Oktober 2018 pada pokoknya isinya yaitu :

- Bahwa, di daerah Kesultanan Deli di kenal tanah Adat Privat surat

keterangan hak memperusahai tanah, daftar No. 90/DBL.KLD/1960 yang

diterbitkan Asisten Wedana aquo, bekas tanah Adat justru tidak

mengenal kadaluarsa, sebagai dimaksud pembanding II/III didasarkan

antara lain hal tersebut, untuk dapat kuatkan putusan Hakim Tingkat

Pertama telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan di

dalam perkara ini pada pokoknya gugatan penggugat dikabulkan sebahagian,

dengan dictum putusan antara lain dalam pokok perkara : menyatakan syah dan

berharga surat keterangan hak memperusahai tanah daftar No. 90/DBL.KLD/60

yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tanggal 22 Juli

1960, para penggugat adalah yang berhak memperoleh ganti kerugian atas

pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai diatas obyek sengketa dari tergugat I

(PPK Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai), besar pembayaran ganti kerugian

Rp 321.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu miliar rupiah) didasarkan

pertimbangan antara lain bahwa surat perdamaian pembagian harta pusaka

Alm. Sultan Ma’moen Al-Rasyid kepada anak-anaknya dan istrinya tertanggal

28 Februari 1925 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa tanah aquo

berupa Grant Sultan yang telah di konversi dan merupakan bagian dari harta

peninggalan yang menjadi hak milik Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah

(Sultan Deli X) dan belum dibagi-bagikan kepada para ahli waris nya yang

berhak atas tanah/lahan aquo, in casu para penggugat, dengan dasar berupa

hak Grant Sultan yang di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahai

tanah daftar No. 90/DBL.KLD/’’60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana

Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960. Didasarkan hasil pemeriksaan

setempat ternyata obyek sengketa sebahagiannya terkena proyek Jalan Tol

Page 49: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 49 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Medan-Binjai,dan juga didukung surat-surat bukti P.4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15,

16, 18, 19, 21, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46 A s/d 46 C, 51, 52, saksi

ahli menerangkan pada pokoknya ahli waris Sultan Deli X berhak atas tanah

sengketa, selanjutnya disimpulkan Hakim Tingkat Pertama di dalam

pertimbangannya pembayaran atas lokasi Tol tersebut belum dibayarkan

kepada yang berhak di dalam perkara aquo para penggugat (Halaman 71,72,73

putusan) ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Hakim Tingkat Banding akan

mempertimbangkannya tentang memorie banding yang diajukan oleh para

pembanding/para tergugat, kontra memorie banding, dengan

menghubungkannya dengan putusan Hakim Tingkat Pertama apakah Hakim

Tingkat Pertama telah tepat menerapkan aturan yang ada, hukum yang mana

yang paling tepat diterapkan di dalam suatu perkara (kontruksi hukum),

merupakan tugas Hakim sehingga Hakim dapat menyimpulkannya dengan alat

yang diberikan (a Contrario), dan menemukan hukum itu di dalam masyarakat

sehingga ditemukan keadilan dambaan semua orang, ibarat semua orang

mengharapkan segenggam emas, demikian dengan perkara ini oleh karena itu

akan dihubungkan dengan dalil-dalil kedua belah pihak, pihak para

pembanding/para tergugat dalam memorie pembanding I,II,III, pada pokoknya

bahwa para penggugat tidak berhak lagi atas tanah sengketa disebabkan tanah

sengketa telah bersertifikat dan dikuasai oleh masyarakat bertahun-tahun

secara fisik sebanyak 453 penggarap/KK dan telah memegang sertifikat hak

milik, didasarkan aturan yang ada hak menuntut oleh para penggugat/para

terbanding telah daluarsa penguasaan 30 tahun (pasal 1967 KUH Perdata), di

pihak lain sertifikat yang telah berselang 5 tahun tidak ada tuntutan dan

seterusnya, tidak dapat menuntut lagi atas hak tersebut, obyek yang terkena

pembayaran Jalan Tol Medan-Binjai surat keterangan tanah No. 90/DBL.KLD/60

yang diklaim oleh para penggugat/terbanding sebagai milik mereka tidak jelas

letak dan batas-batasnya dan tanah tersebut bukan yang terkena jalan Tol

Medan-Binjai, dan sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung No.

695/K/SIP/1969 tanggal 12 Agustus 1970, bahwa seseorang yang bertahun-

tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa

dapat dianggap sebagai pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terbanding/penggugat, pada pokoknya

mendalilkan tidak dikenal dalam hukum Adat, tanah mempunyai waktu daluarsa;

Page 50: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 50 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Hakim Tingkat Banding

mempertimbangkan, apakah tanah Adat tidak dikenal hak daluarsa mempunyai

kekebalan atas aturan yang ada, dihubungkan dengan pasal 27 (a) angka 3

Undang-undang No. 5 tahun 1960 hak milik hapus apalagi ditelantarkan jatuh

kepada Negara, penjelasan pasal 27 tanah ditelantarkan dengan sengaja tidak

dipergunakan sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya,

dihubungkan pula dengan penjelasan pasal 22 Undang-Undang Agraria

tersebut perolehan hak tanah Adat didasarkan pembukaan tanah identik dengan

pengambilan (dalam pengertian umum) apakah tanah terperkara ditelantarkan,

lebih jauh belum dapat dibuktikan, tetapi akan dipertimbangkan dengan aturan-

aturan yang ada, yang hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal tersebut diatas sepanjang

tanah tersebut ditelantarkan maka hak atas tanah dapat hapus, sesuai dengan

penjelasan umum UU Agraria No. 5 tahun 1960 hak ulayat sepanjang

kenyataannya masih ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang

yang lebih tinggi, sedangkan di dalam Undang-Undang secara resmi tidak

pernah diatur hak ulayat tersebut (penjelasan II dasar-dasar dari hukum

nasional angka 3 Undang-undang Agraria tersebut) ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 32 Ayat (2) PP No.

24 tahun 1997, apabila telah diterbitkan sertifikat atas nama orang atau badan

hukum dihuni secara nyata-nyata, ada yang merasa mempunyai hak atasnya

dalam waktu 5 tahun sejak terbit sertifikat, tidak dapat mengajukan keberatan

atasnya, tidak dapat lagi menuntut atas pelaksanaan tersebut dan dihubungkan

pula dengan Yuris Prodensi Mahkamah Agung RI No. 695/K/SIP/1969 tanggal

12 Agustus 1970 yang menyatakan bahwa seorang yang bertahun-tahun

lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat

dianggap sebagai pemilik tanah dari keadaan yang demikian pihak para

tergugat mendalilkan dimana para penggarap/KK dan pemegang sertifikat telah

berpuluh tahun lamanya di atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Undang-Undang yang

sudah Uniform yaitu KUH Perdata pasal 1967 sungguhpun buku II KUH Perdata

tidak berlaku tetapi untuk keadilan dan kepastian hukum yang mengatur antara

lain tentang hak sejalan dengan aturan tersebut diatas, yang apabila telah lewat

waktu 30 tahun penguasaan hak, sungguh pun hak tersebut diperoleh dengan

cara kecurangan dengan tipu muslihat tidak dapat dituntut lagi karena daluarsa,

Page 51: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 51 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

apalagi diatas tanah tersebut telah terbit sertifikasi yang sifat hukumnya adalah

Oethentik (sempurna), yang seharusnya para penggugat/terbanding menuntut

hak bukan sekarang, beberapa saat setelah tanah tersebut dikuasai oleh para

masyarakat, sehingga ada pembatalan atas surat tanah/penggarap

sertifikat/ganti rugi atas tanah yang pengaturannya di kuasai oleh Negara (pihak

Agraria) senyatanya dari bukti-bukti surat-surat pembebasan Jalan Tol Binjai-

Medan pihak tergugat I / pekerjaan umum Satker Inventarisasi dan pengadaan

tanah Jalan Tol Medan-Binjai untuk memperkuat dalilnya mengajukan bukti

surat T1-1 s/d T1-10, diantaranya buku tanah fotocopy dari fotocopy yaitu :

- Buku tanah hak milik No. 193 pendaftaran tanggal 21-6-1973

- Buku tanah hak milik No. 195 pendaftaran tanggal 29-3-1972

- Buku tanah hak milik No. 163 pendaftaran tanggal 27-4-1972

- Buku tanah hak pakai No. 7 pendaftaran tanggal 13-3-1993

- Buku tanah hak milik No. 161 pendaftaran tanggal 12-4-1972

- Buku tanah hak milik No. 1055 pendaftaran tanggal 3-4-1986

- Buku tanah hak milik No. 173 pendaftaran tanggal 10-6-1972

Tanggal pendaftaran diambil dari alat bukti Buku Tanah yang ada dalam

lampiran berkas, 3 alat bukti yaitu fotocopy undangan sosialisasi pengadaan,

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengumuman

hasil inventarisasi peta bidang tanah (Halaman 65,66 putusan)

Selanjutnya pihak Agraria / tergugat III, mengajukan surat bukti dari No. T III

-1s/d T III – 12 fotocopy sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- Buku tanah hak milik No. 159 pendaftaran tanggal 31-3-1997

- Buku tanah hak milik No. 192 pendaftaran tanggal 16-9-2000

- Buku tanah hak milik No. 163 pendaftaran tanggal 31-3-1997

- Buku tanah hak milik No. 165 pendaftaran tanggal 31-3-1997

- Buku tanah hak milik No. 162 pendaftaran tanggal 31-3-1997

- Buku tanah hak milik No.00946 pendaftaran tanggal 17-3-2016

- Buku tanah hak milik No. 00948 pendaftaran tanggal 17-3-2016

- Buku tanah hak milik No. 00949 pendaftaran tanggal 4-4-2016

- Buku tanah hak milik No. 00950 pendaftaran tanggal 10-3-2016

- Buku tanah hak milik No. 161 pendaftaran tanggal 31-3-1997

- Buku tanah hak milik No. 213 pendaftaran tanggal 28-7-2003

- Buku tanah hak milik No. 171 pendaftaran tanggal 31-3-1997

Page 52: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 52 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Tanggal pendaftaran diambil alat bukti buku tanah hak milik yang ada di

dalam berkas perkara (Halaman 67,68 putusan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat III mendalilkan penerbitan sertifikat

didasarkan UU No. 5 tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961

Jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang

telah dilaksanakan pemeriksaan data fisik dan Yuridis, berdasarkan hukum tidak

ada merugikan kepentingan para penggugat karena tanah yang langsung di

kuasai Negara dan pemecahan/pemisahan dan pendaftarannya (Halaman 36,

37, 38, 39 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para

pembanding/tergugat dimana pada umumnya didasarkan bukti sertifikat, dalam

pengertian telah melewati pendaftaran tanah selanjutnya penetapan Pemerintah

(pihak Agraria) dengan memberikan tanda bukti hak (pasal 19 Undang-Undang

No. 5 tahun 1960) sehingga mencapai titik konversi, yang sudah dapat

dipastikan seharusnya perihal penggugat/terbanding sejak awal telah ada clain

atau penguasaan hak masyarakat sehingga ada pembatalan/di cabut, malahan

baru sekarang para tergugat/pembanding menyatakan sebagai pemilik syah

obyek sengketa 80.000 m² (delapan puluh ribu meter persegi) dan menyatakan

tindakan para tergugat atau pemegang hak atas tanah sengketa tidak

berkekuatan hukum (angka 5, 7 positum, Hal 18, 19 putusan), apalagi di lihat

dari bukti-bukti yang diajukan oleh para tergugat berupa sertifikat yang

pembuatan , mulai pada tahun 1972 dalam pengertian telah berselang lebih dari

30 tahun menguasai malahan diatas 40 tahun telah melebihi hak untuk

menuntut melebihi 5 tahun, yang sudah pasti telah melanggar pasal 1967 KUH

Perdata dan pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, sesuai dengan Undang-

Undang Agraria penguasaan tanah Adat tidak boleh bertentangan Undang-

Undang yang ada (Uniform) juga penguasaan masyarakat telah sejalan dengan

Yurisprodensi Mahkamah Agung No. 695/KK/SIP/1969 tanggal 12 Agustus

1970, secara nyata kepada masyarakat tersebut tidak ada gangguan terbukti

dari sertifikat yang ada khusus bukti T III belum ada yang dibatalkan di pihak

lain pembuatan sertifikat tersebut telah didasarkan Undang-Undang yang ada

sebagai tergugat III tanah yang dikuasai Negara/pemisahan ;

Menimbang, bahwa sungguhpun menurut aturan yang ada fotocopy yang

tidak aslinya sebagaimana bukti tergugat I secara individual berdiri sendiri,

namun karena bukti ada kesamaannya diatas objek yang sama dan diajukan

Page 53: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 53 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

oleh pihak yang berwenang, dengan bukti yang diajukan oleh tergugat III

dimana bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bukti-bukti tersebut

dapat dijadikan bukti persangkaan terkecuali telah ada pembatalan atasnya

sedangkan yang diajukan tergugat III Oethentik di dukung pula dengan

kenyataan secara fisik di kuasai oleh masyarakat dilihat dari bukti inventaris

ratusan KK masyarakat diatas tanah terperkara, sebagaimana bukti T1-10 yaitu

daftar normatif atau inventarisasi pengadaan tanah Tol Medan-Binjai yang

menguasai, menggarap, menyewa, ganti rugi, sertifikat , akta jual beli dll, dari

No. 1 s/d 359, contoh : No. urut 1 (satu), nama Budiarkanm, rumah permanen ,

luas tanah 194 m², surat keterangan pernyataan tahun 2000. No. urut 10

(sepuluh), surat persetujuan ganti rugi 1974. No. urut 52 nama : Bobbi Hendra,

ganti rugi tanggal 6 Maret 2008, luas tanah 99 m², disimpulkan dari bukti T1-10

senyatanya tanah dikuasai oleh masyarakat yang di bebaskan tanahnya ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan sejauh manakah kedudukan sertifikat

hak milik (SHM) sebagaimana dalil para penggugat yang menyatakan tidak

mempunyai berkekuatan hukum, sebagian SHM No. 159, 192, 163, 165, 162,

(dipecah yakni SHM No. 947 s/d 950), sebagian No. 161 juga menjadi SHM No.

213, No. 1055 (pecahan SHM No. 171), didasarkan dalil para penggugat hasil

penelitian dan survei komisi II DPR RI tanggal 30 November 1978 dan 13 SHM

induk yang nama-namanya fiktif, yang orangnya tidak ada dan tidak diketahui

keberadaannya dan didasarkan BPN tentang berita acara gelar kasus No.

SG/BAHGP/DV/2011 obyek tanah seluas 150 hektar di Kelurahan Tanjung

Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tertanggal 16 Januari 2011 yang

disimpulkannya angka 4 sekiranya SHM tersebut dapat dibatalkan, maka

statusnya kembali kepada status semula yakni Grant Sultan (Halaman 11, 12,

13 putusan), didasarkan hasil penelitian dan gelar kasus tersebut Hakim Tingkat

Banding berpendapat belum ada yang membatalkan SHM tersebut diatas

karena yang harus membatalkan tersebut adalah lembaga resmi Pengadilan via

sengketa dalam pembatalan, atau didasarkan oleh obyek keputusan Pejabat

Tata Usaha Negara yang bersifat final telah dibatalkan, karena itu sepanjang

belum dibatalkan SHM tersebut mempunyai nilai pembuktian, karenanya

penguasaan masyarakat dianggap tidak ada gangguan dalam arti secara nyata

pembatalan sertifikat tersebut belum ada dalam waktu yang sudah cukup lama

atau sampai sekarang ini, sejalan dengan jawaban tergugat I Halaman 29, 30

putusan pemegang hak dimaksud sampai saat ini belum ada pembatalan/cacat

Page 54: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 54 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Yuridis atas hak tersebut dan pihak-pihak pemegang hak secara nyata di lokasi

pengadaan Tanah untuk Jalan Tol ;

Menimbang, bahwa tentang dalil tergugat I dan II yang menyatakan tanah

terperkara tidak jelas letak dan batas-batas tanah dan sangat diragukan

keabsahan surat No. 90/DBL.KLD/60, Hakim Tingkat Banding berpendapat

disamping mereka sebagai tergugat di dalam perkara, tetapi pihak Agraria

adalah Lembaga yang berkompeten di dalam Negara (mengurusi Tanah) yang

menjalankan Undang-Undang Agraria, yang menjalankan hukum Agraria,

karena itu disamping mereka sebagai pihak di dalam perkara tetapi lebih jauh

keterangan mereka kompoten di bidangnya, sehingga memorie banding/dalil

tersebut dari sudut pengetahuan Hakim dapat diyakini, sejalan pula dengan

dengan dalil tergugat II gugatan para penggugat semula obyek sengketa seluas

80.000 m², perbaikan gugatan menjadi seluas 165.500 m² sama batas-batas

nya, para tergugat hanya menduga-duga (Halaman 32 putusan), dalil tersebut

beralasan dapat di terima Hakim Tingkat Banding dan sepanjang diragukan

keabsahan surat tersebut diatas secara materiel terletak di bidang hukum lain ;

Menimbang, bahwa sejauh manakah keterangan saksi ahli di dalam perkara

ini Hakim Tingkat Banding berpendapat saksi ahli berpendapat sejalan dengan

bukti-bukti para penggugat, bahwa tanah obyek sengketa didasarkan atas bukti

surat yang ada ahli waris Grant Sultan adalah para penggugat berhak atas

tanah sengketa, namun didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan lagi ;

Menimbang, bahwa bumi dan air di kuasai oleh Negara diperlukan oleh

kemakmuran rakyat, tanah diperuntukkan untuk masyarakat/rakyat dan bukan

tanah diperuntukkan untuk orang tertentu/kelompok, terkecuali hal tersebut

untuk kepentingan umum, karena itu Pemerintah (Agraria) yang mengatur

perolehan hak tersebut kepada masyarakat harus di lindungi demi tercapainya

kemakmuran rakyat, apalagi perolehan tanah Adat didasarkan pembukaan

hutan/pengambilan bukan perolehan prestasi dengan materi, karena itu

penguasaan masyarakat atas tanah tersebut perlu pula di lindungi dengan

pengaturan Pemerintah dan hal itu telah dilakukan dengan penetapan Tanah

Negara yang di bagikan/di tetapkan kepada masyarakat dengan ganti

rugi/didasarkan aturan yang ada, karenanya masyarakat yang tanahnya di

bebaskan juga harus di lindungi menurut hukum ;

Page 55: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 55 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula kedudukan bukti perkara yang

telah incrach didasarkan pembuktiannya surat keterangan tanah No.

90/DBL.KLD/’’60 dimana perkara didasarkan casustis (perkasus), sungguh pun

obyeknya sama didasarkan surat keterangan tanah No. 90/DBL.KLD/’’60,

namun peristiwa hukumnya bisa berbeda, didasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas dengan dalih hak ulayat/hak Adat tidak boleh

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (angka 3 penjelasan UU No.

5/1960) yang sudah pasti bertentangan dengan aturan-aturan yang telah

dipertimbangkan tersebut diatas, karena senyatanya di kuasai masyarakat

bertahun-tahun, apabila dihubungkan dengan dalil para penggugat terhadap

perkara yang telah incrach (P16) tanggal 22 Agustus 2013 sebagai tergugat I

Ahmat Sipan, P-17 sebagai tergugat I Ahmat Sipan tanggal 22-8-2013, P-18

sebagai tergugat Mullar Pakpahan tanggal 26 Juli 2016, P-19 sebagai tergugat I

Mullar Pakpahan tanggal 20 Juli 2016, P-20 sebagai tergugat I Maruli Siraut

(Halaman 44, 45, 46 putusan), dimana perkara –perkara yang telah incrach

tersebut tidak sama namanya dengan orang pemilik sertifikat sebagai

dinyatakan tidak berkekuatan hukum yaitu an Sajam, Amat Aminu, Nimrud

Hutahayan, Pipin Hutahayan, Sajiman, Abdul Chalid, pecahan dari SHM, Maruli

Sirait SHM No. 1055, yang apabila nama-nama yang telah incrach tersebut

dihubungkan dan yang dimohonkan dibatalkan amar gugatan (positum) tidaklah

sama dengan perkara yang telah incrach tersebut, terkecuali an. Maruli Sirait

telah dipecah (Hal 75,76 putusan), beralih kepada an. Husaini dan Hendry

Chandra diantaranya 8.830 m² terkena ganti kerugian (Halaman 56 angka 7),

yang berarti perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang

dimaksudkan oleh para penggugat yang diajukan alat bukti di dalam perkara ini

bukanlah sertifikat-sertifikat yang dimohonkan untuk dibatalkan atau tidak

mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu khusus untuk perkara ini bukti

perkara yang telah incrach tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, dimana

para penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, karena itu

gugatan para penggugat harus di tolak seluruhnya, dengan sendirinya putusan

Hakim Tingkat Pertama haruslah di batalkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok gugatan para penggugat telah di tolak

mengenai tanah dengan sendirinya tuntutan yang lainnya khusus tentang keahli

warisan tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lagi ;

Page 56: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 56 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan provisi dalam perkara ini, Hakim

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

tersebut dan dijadikan bagian pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berhubung putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan,

maka Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang memorie banding yang diajukan oleh para

tergugat, dengan dasar pertimbangan tersebut diatas pada pokoknya

dinyatakan dapat di terima, sedangkan kontra memorie banding yang diajukan

oleh para penggugat dengan sendirinya tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan para penggugat di tolak seluruhnya

ongkos perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka dihukum para

penggugat membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk

tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding tergugat I, II, dan III / para pembanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

232/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2018 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi tergugat I dan tergugat III seluruhnya ;

DALAM PROVISI

Menolak Provisi para penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum para penggugat membayar ongkos perkara untuk dua tingkat

peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima

Puluh Ribu Rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 oleh H.Ali Nafiah

Page 57: P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filePENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Halalaman PENGADILAN TINGGI MEDAN 1 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halalaman 57 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt/2018/PN MDN

Dalimunthe, SH.MM.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Ahmad Sukandar,

SH.MH. dan Nur Hakim, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota

majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Rabu tanggal 09 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Salomo

Simanjorang, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tesebut dan tanpa

dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Ahmad Sukandar, SH.MH H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH

Nur Hakim, SH.MH.

Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 6.000,-

- Redaksi : Rp 5.000,-

- Pemberkasan : Rp 139.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)