P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN TINGGI MEDAN fileKecamatan Medan Maimun, Kota Medandalam kapasitas selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT.Pantai perupuk Indah, selanjutnya

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 38 hal Putusan Perdata Nomor 464/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 464/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara;

1. Ny. Reny Trisnawaty Jong, Warganegara Indonesia, Perempuan, Ibu rumah

Tangga, Budha, beralamat di Jalan Mangkubumi

Dalam No. 1-II, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan

Maimun, Kota Medan , bertidak sebagai Wali

Pengampu berdasarkan Penetapan Nomor :

2949/Pdt.P/2012/PN.Mdn, tanggal 25 Oktober 2012

dari Tuan Effendy dalam kapasitasnya mewakilinya

selaku pemegang saham di PT.Pantai Perupuk

Indah berdasarkan penetapan Nomor :

24/Pdt.P/2014/PN.Mdn, tertanggal 24 Pebruari 2014

selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula

Terlawan I;

Dan ;2. PT. Pantai Perupuk Indah, berkedudukan di Jalan Air Langga No. 16 A dan

B, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Terlawan II;

3.Tuan Rony Samuel, Warganegara Indonesia, laki-laki, beralamat di Jalan

Badur No. 7, Kelurahan Hamdan, Kecamatan

Medan Maimun, Kota Medan , dalam kapasitasnya

selaku Direktur Utama PT.Pantai Perupuk Indah,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding III

semula Terlawan III;

4.Tuan Sjofian Artejo, Warga Indonesia, laki-laki, beralamat di Villa Polonia

Indah C 46, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan

Medan Maimun, Kota Medan , dalam kapasitas

selaku Direktur PT.Pantai Perupuk Indah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV

semula Terlawan IV;

5.Tuan Hamonangan Lautan, Warga Negera Indonesia, laki-laki, bealamat di

Jalan Badur No. 7, Kelurahan Hamdan,

Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dalam

kapasitas selaku Komisaris dan Pemegang Saham

PT.Pantai perupuk Indah, selanjutnya disebut

sebagai Terbanding V semula Terlawan V;

6.Tuan Poeryanto Poedjiaty, S.H., Warganegara Indonesia, laki-laki, Notaris

Medan, beralamat di Jalan H. Zainul Arifin No. 208

A, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut

Terbanding VI semula Terlawan VI;

L A W A N

INDRA LAUTAN selaku Direktur PT.ABS RAYA RUBBER WORKS,

berkedudukan di Lubuk Pakam, kabupaten Deli

Serdang, dari dan dengan demikian sah bertindak

untuk dan atas nama PT.ABS RAYA RUBBER

WORKS tersebut, beralamat di Jalan Orde Baru

Km.12,5 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal

,Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada BAMBANG S. MARYANTO, SH., MH,NURDIANTO,SH dan JEFRI PRAMBUDI,SH. Para

Advokat dan Penasehat Hukum dari Law OfficeWahana Prawira berkantor di Jalan Prof.H.M Yamin,

SH, No.6-A Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan

Barat, Kota Medan (surat kuasa khusus tanggal

tanggal 18 September 2017 terlampir), untuk

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Pelawan;

Pengadilan Tinggi

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 18

Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Register Nomor

174/Pdt.G/Plw/2017/PN Lbp, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No.

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan

Negeri Medan, dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat

sebagaimana diatur dalam Pasal 210 RBg, untuk melaksanakan Sita

Jaminan (Conservatoir Beslag) atas benda tidak bergerak milik Para

Tergugat dalam perkara Reg. No. 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yaitu :

1. Tanah seluas 20.044 m2 dan Bangunan Proyek METROLINK

diatasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur,

Kecamatan Medan Johor, berdasarkan SHGB Nomor : 17 atas nama

PT. PANTAI PERUPUK INDAH.



Kecamatan Medan Johor, berdasarkan SHM Nomor : 220 atas nama

MUHAMMAD ABDI (milik PT. PANTAI PERUPUK INDAH).



Kecamatan Medan Johor,SHGB Nomor:32 atas nama PT. PANTAI

PERUPUK INDAH.



Kecamatan Medan Johor,SHGB Nomor : 15 atas nama PT. PANTAI

PERUPUK INDAH.

5. Tanah seluas 966 m2 dan Bangunan Proyek METROLINK diatasnya

terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan

Medan Johor,SHGB Nomor:16 atas nama PT. PANTAI PERUPUK

INDAH.



Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor : 24 atas nama PT. PANTAI

PERUPUK INDAH.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




Kecamatan Medan Johor,SHGB Nomor:497atas nama PT. PANTAI

PERUPUK INDAH.




PERUPUK INDAH.



Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor : 480 atas nama PT.

PANTAI PERUPUK INDAH.

10.Tanah seluas 1.536 m2 dan Bangunan Proyek METROLINK



PERUPUK INDAH.








PERUPUK INDAH.

13.Tanah seluas 445,46 m2 dan Bangunan Proyek METROLINK


Kecamatan Medan Johor,SK Camat Nomor : 684 atas nama PT.




Kecamatan Medan Johor, SHM Nomor :337 atas nama EFFENDY.

15.Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT. ABS Raya

Rubber Work di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik TERGUGAT IV

dikenal dengan Sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1 tanggal 21-05-

1992.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


16.Tanah yang terletak di Jalan Patimura No. 131/415 Medan,

Kelurahan Medan Darat, Kecamatan Medan Baru, milik TERGUGAT

IV, dikenal dengan HGB Nomor : 330 seluas ± 6630 m2 .

Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam

perkara Reg. No. 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, dengan Nomor :

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2016.

2. Bahwa sebagai pelaksanaan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan dalam perkara Reg. No. 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn dengan

Penetapannya Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2016

tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Medan telah meminta bantuan kepada

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk melaksanakan Sita Jaminan dalam

perkara Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn terhadap:

Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT. ABS Raya Rubber

Work di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 Milik Tergugat IV di kenal dengan

Sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992.

3. Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

dengan Penetapan Nomor : 02/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN.Lbp

tanggal 6 April 2016, Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah

melaksanakan Sita Jaminan terhadap :

Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT. ABS Raya RubberWork di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 Milik Tergugat IV di kenaldengan Sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992.

Sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor :

03/CB/2016/656/PDT.G/2015/PN.Mdn/PN-Lbp tanggal 12 April 2016.

4. Bahwa Pelawan sangat Keberatan terhadap Sita Jaminan atas “Tanah

diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT. ABS Raya Rubber Work di Jalan

Medan Binjai Km. 12,5 Milik Tergugat IV di kenal dengan Sertifikat Nomor :

593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992” berdasarkan Penetapan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No.

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, dengan Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal

15 Maret 2016, Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Nomor : 02/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN.Lbp tanggal 6 April 2016,

Jo. Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor :

03/CB/2016/656/PDT.G/2015/PN.Mdn/PN-Lbp tanggal 12 April 2016,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan Pelawan uraikan berikut

dibawah ini :

5. Bahwa Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT. ABS Raya

Rubber Work di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 Milik Tergugat IV di kenal

dengan Sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992, yang telah

diletakkan Sita Jaminannya, sebagian besar tanah dan seluruhbangunannyaadalah milik dari Pelawan, yang merupakan Pihak Ketigadalam perkara pokok.

6. Bahwa sedangkan pihak dalam perkara pokok yaitu perkara Reg. No.

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn adalah :Terlawan I (Penggugat/Ny. Reny

Trisnawaty Jong) melawan Terlawan II (Tergugat I/PT. Pantai Perupuk

Indah), Terlawan III (Tergugat II/Tuan Rony Samuel), Terlawan IV (Tergugat

III/Tuan Sjofian Artejo), Terlawan V (Tergugat IV/Tuan Hamonangan

Lautan), dan Terlawan VI (Tergugat V/Tuan Poeryanto Poedjiaty, SH).

7. Bahwa adapun Kepemilikan Pelawan atas sebagian besar tanah dan

seluruh bangunan yang telah diletakkan Sita Jaminannya oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan

(Conservatoir Beslaag) Nomor : 03/CB/2016/656/PDT.G/2015/PN.Mdn/PN-

Lbp tanggal 12 April 2016, adalah berdasarkan :

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 989, Desa Mulio Rejo,

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang, seluas 78 m2, terdaftar

atas nama PT. ABS RAYA RUBBER WORKS (i.c. Pelawan) dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gagak.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. ABS Raya

Rubber Works (i.c. Pelawan).

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik PT. ABS Raya Rubber

Works (i.c. Pelawan).

- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok/tanah penduduk.

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1223, Desa Mulio Rejo,

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 21.593 m2,

terdaftar atas nama PT. ABS RAYA RUBBER WORKS (i.c. Pelawan)

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gagak dantanah milik PT.

ABS Raya Rubber Works (i.c. Pelawan).

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hamonangan

Lautan, Jalan Rajawali dan tembok/tanah penduduk.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Orde Baru, tanah milik

Hamonangan Lautan, dan tanah milik PT. ABS Raya Rubber Works

(i.c. Pelawan).


c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 988, Desa Mulio Rejo,

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 1.084 m2,terdaftar



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hamonangan Lautan.


Lautan.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok/tanah penduduk.

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PT. ABS Raya Rubber


d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 990, Desa Mulio Rejo,

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 202 m2,terdaftar



- Sebelah Utara berbatasan dengantanah milik Hamonangan Lautan.


Lautan.




e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 987, Desa Mulio Rejo,





- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rajawali.


- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hamonangan Lautan.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


8. Bahwa karena Pelawan selaku Pihak Ketiga adalah pemilik yang sahatas ke 5 (lima) bidang tanah dan bangunan tersebut diatas, maka atas

ke 5 (lima) bidang tanah dan bangunan tersebut diatas yang semuanya

menjadi satu kesatuan terletak di Jalan Orde Baru Km. 12,5, Desa Mulio

Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, TIDAK DAPATDILETAKKAN SITA JAMINAN.

9. Bahwa menurut hukum, barang yang dapat diletakkan sita jaminanadalah hanya barang milik Tergugat, sedangkan barang milik pihakketiga yang bukan pihak dalam perkara tidak dapat diletakkan sitajaminan, sesuai ketentuan Pasal 261 ayat (1) R.Bg/227 ayat (1) HIR, yang

berbunyi sebagai berikut :

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang,

sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang

mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya-upaya akan

menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun tidak

bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari pada penagih

hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua

Pengadilan Negeri, (R.Bg : atau jika orang berhutang itu tinggal atau

diam di luar pegangan “magistraat” di tempat kedudukan Pengadilan

Negeri, ataupun jika Ketua Pengadilan Negeri tidak ada di tempat yang

tersebut kemudian itu, bolehlah “magistraat” di tempat tinggal atau

kediaman orang yang berhutang itu) dapat memberi perintah supaya

disita barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaan itu ; selain

dari pada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia

akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan

ditentukan, seboleh-bolehnya pada persidangan yang pertama akan

datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan.”

10.Bahwa mengenai hal ini Pelawan mohon menunjuk Yurisprudensi

Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14

Nopember 1974 dalam perkara : Mangharam Phohumall melawan Ny.

Yap Lian Fong, yang merumuskan sebagai berikut :

“Penyitaan sita jaminan (concervatoir Beslag) yang diperintahkan

oleh Majelis Pengadilan Negeri, dilarang atau tidak diperbolehkan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


terhadap harta atau barang milik pihak ketiga.Penyitaan Jaminan

harus dilakukan atas barang milik Tergugat.”

(Lihat Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.II, Hukum

Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung,

Jakarta 12 Juli 1977, Hal. 268 dan Kompilasi Kaidah Hukum Putusan

Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad, M. Ali

Boediarto, Penerbit Swara Justitia, Jakarta, Cetakan I September 2005,

Hal. 76).

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2769 K/Pdt/1995 tanggal 24 Juli

1996, yang merumuskan sebagai berikut :

“Tanah miliknya pihak ketiga yang tidak diikut sertakan sebagai

salah satu pihak Tergugat dalam suatu gugatan, tidak dapatdiletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara

gugatan tersebut.Pihak ketiga tersebut dibenarkan untuk mengajukan

gugat bantahan pihak ketiga (derden verzet) dengan petitum agar

dirinya dinyatakan sebagai pemilik tanah yang terkena CB tersebut

dan selanjutnya CB hendaknya dinyatakan tidak sah dan tidak

berharga selanjutnya harus diangkat oleh Hakim.”

(Lihat Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum

Acara Perdata, Masa Setengah Abad, M. Ali Boediarto, Penerbit Swara

Justitia, Jakarta, Cetakan I September 2005, Hal. 83).

11.Bahwaberdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sita jaminanyang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap

“Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT. ABS Raya Rubber Work

di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 Milik Tergugat IV di kenal dengan Sertifikat

Nomor : 593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992”, yang sebagian besar tanah

dan seluruh bangunannyaadalah merupakan milik Pelawan selaku pihak

ketiga, harus dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai KekuatanHukum, sehingga sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut harus

Dicabut Dan Diangkat Kembali.12.Bahwa Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT. ABS Raya


dengan Sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992, yang

sebagian besar tanah dan seluruh bangunannyaadalah merupakan milik

Pelawanselaku pihak ketiga, karenanya Pelawan Adalah Pelawan Yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Baik Dan Benar, sehingga Pelawan berhak mengajukan Perlawanan

terhadap Sita Jaminan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6)

R.Bg/195 ayat (6) HIR., yang berbunyi sebagai berikut :

“Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan

barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan

tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam

daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.”


Mahkamah Agung R.I. No. 306 K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962 dalam

perkara : Bok Wirjosuhardjo alias Sudjinah lawan 1. Mangunredjo, 2.

Karsidjan Siswosugito, yang merumuskan sebagai berikut :

“Meskipun mengenai perlawanan terhadap pensitaan conservatoir tidak

diatur secara khusus dalam HIR menurut Yurisrudensi perlawanan yangdiajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapatditerima, juga dalam hal sita conservatoir ini belum disyahkan (van

waarde verklaard).”

(Lihat Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. II, Hukum Peradata

dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jakarta 12 Juli

1997, Hal. 270).

14.Bahwa adapun perkara pokok dalam perkara Reg. No.

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang pihaknya adalah :Terlawan I (Penggugat/Ny.

Reny Trisnawaty Jong) melawan Terlawan II (Tergugat I/PT. Pantai Perupuk



Lautan), dan Terlawan VI (Tergugat V/Tuan Poeryanto Poedjiaty, SH), pada

saat sekarangBelum Berkekuatan Hukum Tetap karena masih dalam

pemeriksaan pada tingkat kasasi.

15.Bahwa perkara perlawanan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti

yang otentik, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij

vooraad).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pelawan mohon kepada

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.

3. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam


656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2016, Jo. Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :

02/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN.Lbp tanggal 6 April 2016, Jo. Berita

Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor :

03/CB/2016/656/PDT.G/2015/PN.Mdn/PN-Lbp tanggal 12 April 2016, tidak

sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu khusus terhadap “Tanah



593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992”.

4. Memerintahkan Juru Sita yang berwenang pada Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam untuk mencabut dan mengangkat sita jaminan yang telah

dilaksanakan terhadap “Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT.

ABS Raya Rubber Work di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 Milik Tergugat IV di

kenal dengan Sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992”.

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).

6. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul

dari perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah

memberikan jawaban tertulisnya tertanggal 13 Agustus 2018 yang didalamnya

selain menyangkal gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi sebagai

berikut :

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan gugatan

Perlawanan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah mengajukan jawaban sekaligus

eksepsi Perlawanan itu sebagai berikut :

A.DALAM EKSEPSI

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Bahwa menurut Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, apabila Tergugat melakukan

eksepsi kompetensi absolut atau relatif, maka hakim harus memeriksa dan

memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut sebelum memeriksa

pokok perkara yang dituangkan dalam putusan sela (Interlocutory);

2. Bahwa sesuai dengan gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 bahwa

Pelawan telah menggugat Ny. RENNY TRISNAWATY JONG (Terlawan I)

yang beralamat di Jalan Mangkubumi Dalam No. I-ii Kelurahan Aur

Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan ke Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam yang didaftarkan pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan register

perkara Nomor : 174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp;

3. Bahwa apabila mengacu pada data yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk

(KTP) Pelawan I dapat dipahami bahwa sesungguhnya Pelawan I bertempat

tinggal di Kota Medan tepatnya di Jalan Mangkubumi Dalam No. I-ii

Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 142 RBg/Pasal 118 HIR dinyatakan bahwa

gugatan perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau disebut dengan

asas Actor Sequitur Forum Rei;

5. Bahwa berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei tersebut dihubungkan

dengan tuntutan ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang diajukan pihak Terlawan I dalam

gugatan awal Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, di Pengadilan Negeri

Medan, maka meskipun objek sengketa tersebut berada di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa

tetap berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei yang digariskan dalam

Pasal 142 ayat (1) RBg, bukan berdasarkan tempat terletak barang (forum

rei sitae) yang diatur dalam Pasal 142 ayat (5) RBg;

6. Bahwa Penerapan asas ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor : 2558 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa oleh karena yang

disengketakan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan

hukum (PMH) kebun Penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan

Pasal 142 ayat (1) RBg (Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relatif yang

harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan asas Actor

Sequitur Forum Rei bukan asas forum rei sitae (letak barang) yang

digariskan dalam Pasal 142 ayat (5) RBg;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, oleh karena

tempat tinggal Tergugat (ic Terlawan I) adalah di Kota Medan, maka

seharusnya gugatan aquo ditujukan ke Pengadilan Negeri Medan bukan ke

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka dengan demikian secara relatif

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo;

8. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang

mengadili perkara aquo, maka gugatan Pelawan menjadi tidak berdasar dan

oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

B.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Pelawan dalam surat gugatan aquo kecuali terhadap hal-

hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan I;

2. Bahwa benar Terlawan I telah menggugat Terlawan II, (PT. PANTAI

PERUPUK INDAH), Terlawan III (Tuan Rony Samuel), Terlawan IV (Tuan

Sjofian Artejo), Terlawan V (Tuan Hamonangan Lautan) dan Terlawan VI

(Tuan Poeryanto Poedjiaty, SH) di Pengadilan Negeri Medan dengan

register perkara Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 03 Desember

2015;

3. Bahwa dalam gugatan dimaksud Tuan Hamonangan Lautan telah digugat

oleh Terlawan I sebagai Tergugat IV dalam kapasitasnya selaku Komisaris

dan Pemegang Saham PT. PANTAI PERUPUK INDAH;

4. Bahwa dalam gugatan tersebut Terlawan I juga telah meminta

diletakkannya sita jaminan terhadap harta benda/aset-aset tidak bergerak

milik Terlawan II dan sekaligus mengajukan permohonan sita jaminan

terhadap harta benda/aset-aset tidak bergerak milik Terlawan II dan juga

harta benda/aset-aset tidak bergerak milik pribadi Terlawan V sebagaimana

dinyatakan dalam surat permohonan sita jaminan yang diajukan Terlawan I

tertanggal 16 Februari 2016;

5. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah

mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan Terlawan I

sebagaimana tersebut dalam surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan

Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 15 Maret 2016 dan Berita Acara

Sita Jaminan Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 04 April 2016 serta

Berita Acara Sita Jaminan Lanjutan Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya telah meletakkan sita jaminan

terhadap harta benda/aset-aset tidak bergerak milik Terlawan II, dan juga

harta benda/aset-aset pribadi milik Terlawan V;

6. Bahwa pihak Terlawan I juga telah berhasil memenangkan perkara tersebut

sebagaimana dinyatakan dan tertuang dalam Putusan Perkara Perdata

Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 04 Mei 2016 yang pada pokoknya

menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan

sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 4 April 2016 dan di

tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Medan sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor :

304/Pdt/2016/PT.Mdn, tanggal 29 Desember 2016;

7. Bahwa adapun tindakan Terlawan I yang turut memasukkan harta

benda/aset-aset pribadi milik Terlawan V sebagai bagian dari objek barang

yang dimohonkan untuk disita adalah cukup beralasan dan berdasarkan

hukum, dimana hal itu dilakukan Terlawan I demi untuk menjaga agar

gugatan tersebut tidak hampa (illusoir), oleh karena harta-harta atau aset-

aset perusahaan telah banyak yang dialihkan (dijual) oleh Terlawan V

sebagai pemegang saham mayoritas kepada pihak ketiga tanpa

sepengetahuan Terlawan I sebagai pemegang saham minoritas;

8. Bahwa Terlawan I memang harus mengajukan sita jaminan terhadap

seluruh harta kekayaan/aset tidak bergerak milik Terlawan II dan termasuk

harta benda/aset-aset pribadi milik Terlawan V dimana hal itu dilakukan

sebagai jaminan agar apa yang dituntut oleh pihak Terlawan I dapat

diperhatikan oleh Terlawan II dan Terlawan V, disamping itu juga agar pihak

Terlawan II dan Terlawan V tidak dapat lagi mengalihkan aset-aset

Terlawan II secara sepihak dan melawan hukum;

9. Bahwa sebelumnya pihak Terlawan V secara melawan hukum telah

mengalihkan aset-aset tidak bergerak milik Terlawan II kepada pihak ketiga

dan melakukan take over pinjaman di bank dimana pengalihan aset dan

take over pinjaman di bank dilakukan Terlawan V tanpa sepengetahuan

pihak Terlawan I selaku Komisaris dan sebagai pemegang saham minoritas

dan juga tidak diketahui sdr. Benny selaku Wakil Direktur yang juga

merupakan anak Terlawan I;

10. Bahwa pengalihan aset perusahaan tersebut dilakukan Terlawan V setelah

terlebih dahulu menggusur posisi Terlawan I sebagai Komisaris dan Benny

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


(anak Terlawan I) selaku Direktur melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 Desember 2014 yang dinyatakan dalam

Akta Berita Acara Rapat Nomor : 11 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat

dihadapan Notaris Poeryanto Poedjiany, SH (Terlawan VI);

11. Bahwa RUPS LB dengan agenda memberhentikan Terlawan I sebagai

Komisaris dan sdr. Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPS

LB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan I karena ketika RUPS LB itu

berlangsung Terlawan I tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebih

dahulu diinformasikan Terlawan I kepada Terlawan III selaku Direktur

Utama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namun

kesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakan

RUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agenda

memberhentikan Terlawan I sebagai Komisaris dan Benny selaku Wakil

Direktur dan mengangkat Komisaris dan Dewan Direksi yang baru

sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 11 tanggal 16 Desember 2014;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2014, kembali Terlawan I

menerima undangan/panggilan RUPS dari PT. PANTAI PERUPUK INDAH

(ic Terlawan II) untuk tanggal 05 Januari 2015 yang ditandatangani

Terlawan III dan dibuat di atas kop surat Terlawan II dimana materi acara

rapat adalah peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan atau disetor;

13. Bahwa walaupun sebelumnya Terlawan I telah menyampaikan secara lisan

untuk meminta penundaan penyelenggaraan RUPS PT. PANTAI PERUPUK

INDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan I tidak

berada di Medan, namun Terlawan III tidak memperdulikannya dan tetap

menyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantor

Terlawan I di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimana

dinyatakan dalam Risalah Rapat PT. PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal

05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor :

3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selaku

Notaris di Medan;

14. Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebut

adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) jo

Pasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harus

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


disetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham, oleh karenanya RUPS

LB tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari 2015 yang tertuang

dalam Akta Nomor : 11 dan Akta Nomor : 3543/Leg/2015 yang dibuat

Terlawan VI telah dilaksanakan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kedua Akta

tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

15. Bahwa untuk meyakinkan argumentasi Terlawan I tersebut, selanjutnya

Terlawan I mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para

Terlawan yaitu PT. PANTAI PERUPUK INDAH sebagai Tergugat I, Tuan

Rony Samuel sebagai Tergugat II, Tuan Sjofian Artejo sebagai Tergugat III,

Tuan Hamonangan Lautan sebagai Tergugat IV dan Tuan Poeryanto

Poedjiaty, SH sebagai Tergugat V di Pengadilan Negeri Medan dengan


2015;

16. Bahwa ternyata gugatan Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 03

Desember 2015 dimaksud telah dimenangkan oleh Terlawan I dimana

dalam sebagian amar putusannya yang diucapkan pada tanggal 04 Mei

2016, dinyatakan dalam pokok perkara bahwa :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2) Menyatakan sah dan berharga sta jaminan atas :

Tanah seluas 20.044 m² dan bangunan proyek METROLINK di

atasnya terletak di Jalan Karya Jasa Desa Pangkalan Masyhur

Kecamatan Medan Johor berdasarkan SHGB Nomor 17 atas nama

PT. PANTAI PERUPUK INDAH;



Kecamatan Medan Johor berdasarkan SHM Nomor 220 atas nama

Muhammad Abdi (milik PT. PANTAI PERUPUK INDAH);







PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




Tanah seluas 966 m² dan bangunan proyek METROLINK di atasnya

terletak di Jalan Karya Jasa Desa Pangkalan Masyhur Kecamatan

Medan Johor berdasarkan SHGB Nomor 16 atas nama PT. PANTAI

PERUPUK INDAH;





























PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Tanah seluas 445,46 m² dan bangunan proyek METROLINK di


Kecamatan Medan Johor SK Camat Nomor 684 atas nama PT.

PANTAI PERUPUK INDAH;




EFFENDY;

Tanah di atasnya ada bekas kantor dan pabrik PT. ABS RAYA

RUBBER WORK di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Terlawan V,

dikenal dengan sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1 tanggal 21-05-

1992;

Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Jalan Pattimura No. 131/415

Medan, Kelurahan Medan Darat Kecamatan Medan Baru milik

Terlawan-V, dikenal dengan HGB Nomor : 330 seluas ± 6630 m²;

Sebagaimana Berita Acara Sita tertanggal 4 April 2016

3) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap

Penggugat;

4) Menyatakan Keputusan RUPS LB PT. PANTAI PERUPUK INDAH

tanggal 05 Januari 2015 yang masing-masing dituangkan dalam Akta

Nomor 3543/Leg/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dibuat dihadapan

Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;

17. Bahwa mengacu pada poin (4) amar putusan tersebut di atas, maka dapat

dimaklumi bahwa secara hukum posisi Terlawan I sebagai pemegang

saham 30 sero tidak berubah dan kedudukan Terlawan I sebagai Komisaris

dan Benny sebagai Wakil Direktur PT. PANTAI PERUPUK INDAH adalah

sah menurut hukum;

18. Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 16 Desember 2014 ketika Terlawan

I dan Benny (anak Terlawan I) diberhentikan oleh Terlawan V secara

melawan hukum hingga keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 04 Mei 2016 pihak Terlawan V selaku Komisaris dan pemegang

saham mayoritas mendominasi jalannya perusahaan dan telah bertindak

mengendalikan perseroan dengan beritikad tidak baik atau dengan itikad

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


buruk dengan cara mengalihkan sebagian besar aset-aset perusahaan

(Terlawan II) secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak Terlawan-I;

19. Bahwa oleh karena adanya tindakan sewenang-wenang yang telah

dilakukan oleh Terlawan V dalam mengendalikan perusahaan dengan itikad

buruk untuk kepentingan pribadi, maka Terlawan I khawatir jika Terlawan I

berhasil memenangkan perkara dimaksud, namun ternyata aset-aset

perusahaan yang ada sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar kerugian

kepada Terlawan I;

20. Bahwa oleh karena itu dalam gugatannya Terlawan I tidak hanya meminta

diletakkannya sita jaminan terhadap harta benda Terlawan II, namun juga

meminta diletakkannya sita jaminan terhadap harta pribadi milik pihak

Terlawan V yang ternyata dikabulkan oleh Majelis Hakim;

21. Bahwa adapun aset-aset tidak bergerak milik pribadi Terlawan V yang disita

jaminan (Conservatoir Ceslag) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 04 Mei 2016 dan

Penetapan Sita Jaminan tertanggal 15 Maret 2016, sebagaimana tuntutan

aquo adalah sebagai berikut :

Tanah di atasnya ada bekas kantor dan pabrik PT. ABS RAYA RUBBER

WORK di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Terlawan V, dikenal dengan

sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1 tanggal 21-05-1992;

22. Bahwa oleh karena lokasi objek tersita berada di wilayah hukum Kabupaten

Deli Serdang, maka Panitera Pengadilan Negeri Medan telah meminta

bantuan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk melaksanakan sita

jaminan dalam perkara Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn terhadap :




23. Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengeluarkan

Penetapan Nomor : 02/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN.Lbp tanggal

06 April 2016 terhadap : Tanah di atasnya ada bekas kantor dan pabrik PT.

ABS RAYA RUBBER WORK di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Terlawan

V, dikenal dengan sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1 tanggal 21-05-1992

dan selanjutnya Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah

meletakkan sita jaminan atas tanah dimaksud sesuai Berita Acara Sita

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor :

03/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN.Lbp tanggal 12 April 2016;

24. Bahwa Terlawan I menyadari bahwa sebidang tanah di atasnya ada bekas

kantor dan pabrik PT. ABS RAYA RUBBER WORK di Jalan Medan Binjai

Km. 12,5 milik Terlawan V, dikenal dengan sertifikat Nomor : 593/463/13/K-

P1 tanggal 21-05-1992 adalah milik Terlawan V;

25. Bahwa pihak Terlawan I sengaja mengajukan sita jaminan terhadap objek

dimaksud yang merupakan aset milik pribadi pihak Terlawan V disebabkan

karena pihak Terlawan V telah terbukti beritikad tidak baik dalam

menjalankan perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor :

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 04 Mei 2016 yang dalam

pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan

bahwa :

- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 92 UU No. 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : Direksi menjalankan

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan perseroan, hal tersebut sebagaimana pula dengan

ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2) : pengurusan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan tidak

dilaksanakannya RUPS tahunan mengenai pertanggungjawaban

keuangan dan perhitungan laba/rugi perseroan, maka Penggugat

mendalilkan Direksi (Tergugat II, Tergugat III) dan Komisaris (Tergugat

IV) telah beritikad tidak baik dalam menjalankan perusahaan, karena

dengan tidak dilaksanakannya RUPS tahunan, maka Penggugat sebagai

pemegang saham minoritas tidak dapat mengetahui secara tepat

keadaan keuangan dan laba/rugi perusahaan dan juga menyangkut

pembagian deviden; (vide Putusan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn,

halaman 67-68);

- Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya RUPS tahunan, maka

dalil Penggugat yang mengindikasikan adanya pengurusan perseroan

yang tidak baik yang dilakukan Direksi (Tergugat II, Tergugat III) dan

Komisaris (Tergugat IV) sebagai pengawas dihubungan dengan

ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menurut

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Majelis Hakim telah dapat dibuktikan; (vide Putusan Nomor

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 68-69);

- Menimbang, bahwa demikan pun Komisaris (Tergugat IV), telah tidak

melakukan pengawasan bahkan mendominasi jalannya perusahaan

dengan menunjuk Simon (anak Tergugat IV), walaupun tidak ada dalam

struktur pengurusan PT. PANTAI PERUPUK INDAH, selaku pelaksana

proyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);

26. Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa :

- Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat telah menunjukkan bukti T-

26 s/d T-121) yang membuktikan jika ada sebagian objek tersita telah

dialihkan kepada pihak lain (terjual), menurut Majelis telah membuktikan

sebaliknya, jika para Tergugat telah tidak dapat

mempertanggungjawabkan bagaimana sebenarnya pendapatan/laba

perusahaan dari kegiatan usaha yang dilakukan, sehingga hal tersebut

dapat pula memperkuat pembuktian jika para Tergugat telah beritikad

tidak baik dalam melaksanakan operasional perusahaan tanpa adanya

laporan keuangan dan laporan kegiatan sebagaimana yang diwajibkan

oleh ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

sehingga dalam hal ini Majelis berkesimpulan para Tergugat telah dapat

dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat

dimintai pertanggungjawaban secara piercing the corporate viel; (vide

Putusan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 72-73);

27. Bahwa prinsip piercing the corporate viel, berkaitan dengan prinsip

tanggung jawab terbatas yang dianut oleh perseroan terbatas. Menurut

ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, yang mengatur mengenai pengecualian tanggung jawab terbatas

pada pemegang saham dalam perseroan dinyatakan bahwa : “Ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :

a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata

untuk kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan

hukum yang dilakukan perseroan; atau

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan,

yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk

melunasi hutang perseroan.

28. Bahwa oleh karena terbukti bahwa Terlawan V telah menjalankan

perusahaan dengan itikad tidak baik atau dengan itikad buruk

memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi sehingga dengan

demikian dapat dimintai pertanggungjawaban secara piercing the corporate

viel, maka Terlawan V tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian

perseroan sebatas pada nilai nominal sahamnya saja, akan tetapi juga

dibebankan tanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian

perusahaan;

29. Bahwa adapun maksud Terlawan I membebankan tanggung jawab kerugian

perusahaan kepada pihak Terlawan V secara pribadi disebabkan oleh

karena adanya kekhawatiran pihak Terlawan I manakala gugatan

dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun ternyata aset perusahaan tidak

mencukupi lagi untuk membayar kewajibannya kepada Terlawan I karena

aset-aset tersebut sebagian besar telah dijual oleh Terlawan V, maka oleh

karenanya cukup beralasan secara hukum manakala Terlawan I meminta

pertanggungjawaban Terlawan V secara pribadi;

30. Bahwa walaupun Pelawan mendalilkan bahwa harta benda milik Terlawan V

yang disita adalah milik Pelawan (ic PT. ABS RAYA RUBBER WORKS),

akan tetapi hal itu tidaklah menyebabkan harta dimaksud tidak dapat

diletakkan sita jaminan karena sesungguhnya dapat dipahami bahwa

Pelawan (ic PT. ABS RAYA RUBBER WORKS), dalam perkara aquo

bukanlah merupakan pihak ketiga;

31. Bahwa Pelawan secara pribadi hanyalah merupakan seorang Direktur

perusahaan PT. ABS RAYA RUBBER WORKS yang bertanggung jawab

terhadap jalannya operasional perusahaan baik ke dalam maupun ke luar,

akan tetapi bukan berarti Pelawan merupakan pemilik perusahaan karena

pemilik sah perusahaan PT. ABS RAYA RUBBER WORKS adalah Tuan

Hamonangan Lautan (ic Terlawan V) sebagai pemilik saham terbesar;

32. Bahwa oleh karena status perusahaan PT. ABS RAYA RUBBER WORKS

adalah milik Tuan Hamonangan Lautan (ic Terlawan V) sebagai pemilik

saham terbesar, maka aset-aset perusahaan tersebut dapat saja diletakkan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sita jaminan oleh Pengadilan manakala ada perbuatan hukum yang harus

dipertanggungjawabkan olehnya (ic Terlawan V);

33. Bahwa oleh karena itu sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri

Medan jo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap aset-aset pribadi milik

Terlawan V termasuk aset-aset PT. ABS RAYA RUBBER WORKS adalah

sah dan berharga;

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tindakan Terlawan

I yang meminta diletakkannya sita jaminan terhadap aset-aset pribadi milik

Terlawan V adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum;

35. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Terlawan I kemukakan tersebut di atas,

maka jelaslah bahwa tuntutan Pelawan yang menyatakan bahwa Penetapan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. Nomor


15 Maret 2016, jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Nomor : 02/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN.Lbp tanggal 06 April 2016

jo Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor :

03/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN.Lbp tanggal 12 April 2016, tidak

sah dan tidak mempuyai kekuatan hukum khususnya sebidang tanah di

atasnya ada bekas kantor dan pabrik PT. ABS RAYA RUBBER WORK di

Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Terlawan V, dikenal dengan sertifikat

Nomor : 593/463/13/K-P1 tanggal 21-05-1992 menjadi tidak beralasan dan

berdasarkan hukum dan oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah

dinyatakan ditolak;

36. Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan Pelawan yang meminta agar

Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Lubuk


dilaksanakan terhadap sebidang tanah di atasnya ada bekas kantor dan

pabrik PT. ABS RAYA RUBBER WORK di Jalan Medan Binjai Km. 12,5

milik Terlawan V, dikenal dengan sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1 tanggal

21-05-1992 menjadi tidak relevan lagi dan untuk itu tuntutan tersebut

haruslah dinyatakan ditolak;

37. Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Terlawan I tersebut di atas, maka

dengan demikian dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan adalah

Pelawan yang baik dan benar adalah tidak beralasan dan berdasarkan

hukum maka dari itu sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan perlawanan

Pelawan tersebut seluruhnya;


maka bersama ini pihak Terlawan I memohon dengan hormat kepada Yang

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan

mengadili perkara aquo untuk kiranya berkenan mengeluarkan putusan

hukum yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah



berikut :

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan tersebut seluruhnya;

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan II,III,IV dan V telah mengajukan jawaban

sebagai berikut :

1. Bahwa benar sengketa dalam Perkara Perdata No. 656/Pdt.G/2015/PN.

Mdn adalah antara Terlawan I melawan Terlawan II, III, IV, V dan VI,

dimana materi dalam perkara tersebut merupakan sengketa internal antara

para Pemegang Saham dan Direksi Terlawan II(PT. Pantai Perupuk Indah),

antara lain tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa,

pengelolaan perseroan dan lain-lain yang tidak ada sangkut pautnya

dengan pihak lain.

2. Bahwa benar Terlawan II (PT. Pantai Perupuk Indah) adalah Perseroan

Terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan telah terdaftar pada

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Dengan

demikian Terlawan II merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri sesuai

dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dengan

segala konsekuensi hak dan kewenangan para Pemegang Sahamnya

(shareholder).

3. Bahwa Pelawan (PT. ABS Raya Rubber Works) juga merupakan perseroan

terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan telah terdaftar pada


demikian Pelawan merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri sesuai

dengan undang-undang perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007 dengan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



(shareholder).

4. Bahwa Terlawan II sebagaiPerseroan Terbatas yang berbadan hukum tidak

memiliki saham pada Pelawan. Demikian pula sebaliknya, Pelawan

bukanlah pemilik sebagian atau seluruh saham pada Terlawan II. Dengan

demikian tidak ada hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan II.

5. Bahwa benar sesuai dengan salinan Berita Acara Sita Jaminan

(Conservatoir beslag) No. 03/CB/2016/656/PDT.G/2015/PN. MDN/PN-LBP

tanggal 12 April 2016 telah dilaksanakan sita terhadap :

“ Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT. ABS Raya

Rubber Works di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Tergugat IV

dikenal dengan Sertipikat No. : 593/463/13/K-P1, tanggal 21 – 05 –

1992. “

Bahwa dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir beslag)

No. 03/CB/2016/656/PDT.G/2015/PN. MDN/PN-LBP tanggal 12 April 2016

disebutkan “Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT. ABS Raya

Rubber Works” adalah milik Tergugat IV. Bahwa dalam Perkara PerdataNo.

656/Pdt.G/2015/PN. Mdn Tergugat IV tersebut adalah Terlawan V dalam

perkara aquo, oleh karenanya Terlawan V dengan tegas menyatakan

bukanlah pemilik seluruh tanah berikut bangunan kantor dan pabrik

Pelawan tersebut.

Bahwa Terlawan V hanya memiliki sebahagian tanah yang diletakkan sita

jaminan tersebut, yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. : 322,

Sertipikat Hak Milik No. : 329, Sertipikat Hak Milik No. : 330 dan Sertipikat

Hak Milik No. : 356 yang merupakan harta bersama (dalam perkawinan)

antara Terlawan V dengan Ng Sai Moy (Pelawan dalam Perkara No.

173/Pdt.G/PLW/2017/PN.LBP). Dengan demikian demi hukum keempat

bidang tanah tersebut tidak ada kaitan hukum apapun dengan manajemen,

aset dan finansial Terlawan II(PT. Pantai Perupuk Indah).

6. Bahwa demikian pula sebahagian tanah berikut bangunan Kantor dan

Pabrik yang berdiri diatasnya adalah milik Pelawan sebagaimana dimaksud

dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 989, Sertipikat Hak Guna

Bangunan (SHGB) No. 1223, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.

988, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 990 dan Sertipikat Hak

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Guna Bangunan (SHGB) No. 987 seluruhnya atas nama PT. ABS Raya

Rubber Works.

7. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang Terlawan II, III, IV dan V uraikan diatas

ini telah cukup membuktikan tidak ada hubungan hukum antara TerlawanI

dengan Pelawan, apalagi dengan sengketa dalam Perkara PerdataNo.

656/Pdt.G/2015/PN. Mdn antara Terlawan I dan Pelawan, sehingga demi

hukum tidak ada alasan yang relevan untuk melibatkan Pelawan dalam

sengketa dimaksud.

8. Bahwa oleh karena terbukti tidak ada alasan yang relevan untuk melibatkan

Pelawan dalam sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan II, III, IV, V

dan VI, maka demi hukum sita jamian yang telah diletakkan terhadap harta

milik Pelawan dimaksud adalah tidak sah dan tidak sesuai hukum oleh

karenanya harus dicabut / diangkat.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

174/Pdt.G/Plw/2017/PN Lbp tanggal 25 Juni 2018 atas gugatan Penggugat

yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI- Menolak Eksepsi Terlawan I

- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili

perkara aquo ;

DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian.






02/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN.Lbp tanggal 6 April 2016, Jo.

Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor :


tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu khusus terhadap

“Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT. ABS Raya Rubber


Sertifikat Nomor : 593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992”.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


4. Memerintahkan Juru Sita yang berwenang pada Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam untuk mencabut dan mengangkat sita jaminan yang telah

dilaksanakan terhadap “Tanah diatasnya ada bekas Kantor dan Pabrik

PT. ABS Raya Rubber Work di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 Milik

Tergugat IV di kenal dengan Sertifikat Nomor: 593/463/13/K-P1, tanggal

21-05-1992”.

5. Menolak Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya ;

6. Menghukum Terlawan I, Terlawan II,III,IV,V dan VI secara renteng untuk

membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar

Rp.4.271.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Membaca, Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam Nomor. 174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp, dan telah diberitahukan kepada

Terlawan VI tanggal 02 Agustus 2018;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20 / 2018 yang

dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Pembanding

semula Terlawan telah mengajukan permohonan banding agar perkara

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

174/Pdt.G/Plw/2017/PN Lbp tanggal 25 Juni 2018 untuk diperiksa dan diputus

dalam Pengadilan tingkat banding;

Membaca Relaas pemberitahuan banding Nomor

174/Pdt.G/Plw/2017/PN Lbp dan telah diberitahukan secara sah kepada

Terbanding semula Pelawan tanggal 07 Agustus 2018, dan kepada Para

Terbanding II, III, IV, V semula Terlawan II, III, IV, V diberitahukan tanggal

30 Juli 2018, kepada Terbanding VI semula Terlawan VI tanggal 02 Agustus

2018;

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Terlawan I yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Juni

2018, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula

Pelawan tanggal 29 Oktober 2018, dan kepada Para Terbanding II, III, IV, V

semula Terlawan II, III, IV, V tanggal 23 Agustus 2018 dan kepada

Terbanding VI semula Terlawan VI tanggal 10 Agustus 2018 yang pada

pokoknya sebagai berikut;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon bandingyang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang biladipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yangberguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa sepertidimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada paniteradalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri,sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukanmenurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusandiucapkan.

Bahwa demikian pula halnya penyerahan Memori Banding ini melalui PengadilanNegeri Lubuk Pakam masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingatberkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan TinggiMedan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka adalah layak dan beralasan hukumjika Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerimaPermohonan dan Memori Banding ini;

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban/eksepsi, duplik dan kesimpulanTerlawan I/Pemohon Banding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp tanggal 25 Juni2018, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwapertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor :174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasansebagai berikut :

A. TENTANG PUTUSAN YANG MENGANDUNG CACAT FORMIL

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Judex Factie telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksadan mengadili perkara aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwapertimbangan hukum (Ratio Decidendi) dan amar Putusan dalam EKSEPSI JudexFactie Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa barang yang diletakkan sitatersebut adalah asset perusahaan milik pihak ketiga dan sita jaminan yangdiletakkan atas barang tersebut diletakkan sita berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Pakamberwenang untuk mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan keliru;

2. Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan hanya boleh dilakukan olehpemilik barang yang disita yang bukan merupakan salah satu pihak dalam perkaratersebut sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :306 K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962

3. Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan sekarang Termohon Banding(Indra Lautan) selaku Direktur PT. ABS RAYA RUBBER WORKS bukanlahmerupakan perlawanan pihak ketiga, akan tetapi merupakan perlawanan yangdilakukan oleh pihak Tersita sendiri karena harta yang disita tersebut adalah atas

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


nama PT. ABS RAYA RUBBER WORKS yang merupakan milik TuanHamonangan Lautan (semula Terlawan V);

4. Bahwa oleh karena PT. ABS RAYA RUBBER WORKS adalah perusahaan yangmerupakan milik Tuan Hamonangan Lautan (semula Terlawan V), makaperlawanan yang diajukan oleh Direktur perusahaan adalah perlawanan pihaktersita, bukan perlawanan pihak ketiga, dengan demikian perlawanan pihak ketigayang diajukan Pelawan sekarang Termohon Banding tersebut menjadi tidakberalasan dan berdasarkan hukum;

5. Bahwa adapun pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakanbahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara aquokarena sita jaminan yang diletakkan atas barang tersebut diletakkan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah keliru karena sesungguhnyayang meletakkan sita jaminan atas harta benda Tuan Hamonangan Lautan(semula Terlawan V) tersebut adalah Pengadilan Negeri Medan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15Maret 2016 bukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

6. Bahwa kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam peletakan sita jaminandimaksud hanyalah sebagai Pendelegasian Sita Jaminan sebagaimana diaturdalam Pasal 195 ayat (2) HIR/206 RBg yang menyebutkan bahwa jika eksekusi ituseluruhnya atau sebagian harus dijalankan di luar daerah hukum PengadilanNegeri yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Negeri itu dengan surat mintabantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yang maksudnyaadalah jika seluruh atau sebagian harta yang hendak disita terletak di luar wilayahhukum Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapatmeminta bantuan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri dimana barang yanghendak disita tersebut berada;

7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan Pengadilan Negeri LubukPakam dalam peletakan sita jaminan dalam perkara aquo hanyalah sebagaiPendelegasian Sita Jaminan sedangkan yang meletakkan sita adalah PengadilanNegeri Medan;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa putusan dalam perkaraperdata Nomor : 174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp, tanggal 25 Juni 2018 mengandungcacat formil dan oleh karenanya sangat beralasan hukum manakala Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusantersebut;

B. TENTANG PUTUSAN MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi serta pertimbangan hukum (RatioDecidendi) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor :174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp tanggal 25 Juni 2018, Pemohon Banding berpendapatbahwa pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) Judex Factie Tingkat Pertama yangmenyatakan bahwa tanah yang telah diletakkan sita jaminan adalah milik Pelawansekarang Termohon Banding yang merupakan asset PT. ABS RAYA RUBBERWORKS sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan dalam perkara aquomerupakan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) adalah tidak tepat dan keliru;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan hanya boleh dilakukan olehpemilik barang yang disita yang bukan merupakan salah satu pihak dalam perkaratersebut sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :306 K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962;

2. Bahwa dalam perlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikanbahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita, akan tetapi apabilaPelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik barang yang disitamaka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

3. Bahwa adapun pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakanPelawan sekarang Termohon Banding sebagai pemilik barang yang diletakkan sitajaminan tersebut adalah tidak benar dan keliru karena sesungguhnya yang benaradalah bahwa seluruh barang yang diletakkan sita jaminan adalah atas nama PT.ABS RAYA RUBBER WORKS yang merupkan milik Tuan Hamonangan Lautan(semula Terlawan V);

4. Bahwa sedangkan posisi Pelawan sekarang Termohon Banding di perusahaan PT.ABS RAYA RUBBER WORKS hanyalah sebagai seorang Direktur, akan tetapitidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pelawan sekarang Termohon Bandingsebagai pemilik perusahaan dimaksud;

5. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yangmenyatakan bahwa Pelawan sekarang Termohon Banding sebagai pemilik barangyang diletakkan sita jaminan adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

6. Bahwa disamping itu dalam perkara pokok aquo sebagaimana tersebut dalam buktiTI-1, Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Putusan Nomor :656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 04 Mei 2016 dan Pengadilan Tinggi Medan jugatelah mengeluarkan Putusan Nomor : 304/PDT/2016/PT.Mdn tanggal 29 Desember2016 (vide bukti TI-5) dimana kedua putusan aquo menyatakan Terlawan Isekarang Pemohon Banding sebagai pemenang;

7. Bahwa faktanya hingga saat ini Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 04 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 304/PDT/2016/PT.Mdn tanggal 29 Desember 2016 belum berkekuatan hukumtetap karena masih ditingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI sehinggadikhawatirkan akan terjadi perbedaan putusan (disparitas) terhadap persoalanyang sama;

8. Bahwa bertolak dari fakta-fakta yang Pemohon Banding kemukakan tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat jika Judex Factie Tingkat Pertama tidak tepat dankeliru dalam menerapkan hukum dalam perkara aquo;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Pemohon Banding kemukakantersebut di atas, maka sudah seharusnya Judex Factie Tingkat Bandingmenyatakan menolak perlawanan Pelawan sekarang Termohon Banding tersebutseluruhnya;

C. TENTANG MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAMMENAFSIRKAN ALAT BUKTI

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Judex Factie dalam pertimbangannyamenyatakan bahwa objek tanah yang diletakkan sita jaminan pada bulan April2016 telah diagunkan menjadi agunan kredit PT. ABS Raya Rubber Works padaPT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Bukti Barisan dan telah pula diterbitkanSertifikat Hak Tanggungannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdangtertanggal 12 September 2003;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2. Bahwa sangat disayangkan ternyata pertimbangan hukum Judex Factie tersebuthanya didasarkan pada bukti tertulis berupa Surat Keterangan dari pihak BankBCA No. 1.187/MO/BKB/2018 tanggal 8 Mei 2018 tanpa didukung oleh bukti lainyang lebih relevan dan meyakinkan;

3. Bahwa sangatlah tidak tepat dan keliru Judex Factie Tingkat Pertama yangmenyatakan bahwa objek tanah yang disita telah diikat dengan Sertifikat HakTanggung sementara Sertikatnya sendiri tidak pernah diajukan sebagai alat buktioleh Pelawan sekarang Termohon Banding di dalam persidangan;

4. Bahwa bertolak dari fakta-fakta yang Pemohon Banding kemukakan tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat jika Judex Factie Tingkat Pertama tidak tepat dankeliru dalam menafsirkan alat bukti yang ada;

Membaca, Kontra memori banding dari Terbanding II, III, IV, V yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30

Agustus 2018, dan Kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada

Terbanding VI semula Terlawan VI tanggal 31 Oktober 2018, dan kepada

Terbanding semula Pelawan tanggal 31 Oktober 2018 dan kepada

Pembanding semula Terlawan I yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. MEMORI BANDING PEMBANDING (RENY TRISNAWATY JONG) TIDAKMEMENUHI SYARAT FORMAL / CACAT HUKUM, OLEH KARENANYA PATUTUNTUK DINYATAKAN “TIDAK DAPAT DITERIMA.”Bahwa Memori Banding Pembanding tidak memenuhi syarat formal dan

patut / cacat hukum untuk dinyatakan untuk tidak dapat diterima, oleh

karena :

①. Bahwa Gugatan Perlawanan dalam perkara aquo yang diajukan sesuai

dengan surat Gugatan Perlawanan tertanggal 18 Oktober 2017 yang

ditempatkan sebagai pihak Terlawan adalah :

1. Ny. Reny Trisnawaty Jong sebagai Terlawan I2. PT. Pantai Perupuk Indah sebagai Terlawan II3. Tuan Rony Samuel sebagai Terlawan III4. Tuan Sjofian Artejo sebagai Terlawan IV5. Tuan Hamonangan Lautan sebagai Terlawan V6. Tuan Poeryanto Poedjiaty, S.H. sebagai Terlawan VI

Bahwa ternyata dalam Memori Banding tertanggal 26 Juli 2018,

Pembanding (d/h Terlawan I) merubah/menghilangkan sebagian

pihak dalam perkara tersebut yaitu Terlawan II, Terlawan III, terlawan

IV, Terlawan V dan Terlawan VI.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa Terlawan II, III, IV dan V mengajukan Kontra Memori Banding

ini dengan identitas sebagai Terbanding II, III, IV dan V semata-mata

hanya berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding yang

serahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang

menyebut identitas para Terlawan II, III, IV dan V sebagai Terbanding

II, III, IV dan V.

②. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata para pihak tidak

berwenang untuk mengurangi atau menambah para pihak baik

ditingkat Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, bahkan

pengadilan disegala tingkatan yang memeriksa/mengadili perkara

perdata/ perlawanan tidak pernah dan tidak dibenarkan untuk

mengurangi atau menambah pihak dalam perkara yang sedang

berjalan, kecuali adanya intervensi dari pihak lain dalam persidangan di

tingkat pertama.

Berdasarkan hal-hal yang Terbanding II, III, IV dan V diatas ini telah cukup

membuktikan Memori Banding Pembanding (Reny Trisnawaty Jong) tidak

memenuhi syarat formal atau bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara

Perdata, oleh karenanya demi hukum patut untuk dinyatakan tidak dapat

diterima.

II. PUTUSAN JUDEX FACTIE (PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM) TELAHSESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN KETENTUAN HUKUMYANG BERLAKU, OLEH KARENANYA PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN.Bahwa Putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) telah sesuai

dengan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh

karenanya patut untuk dipertahankan.

Bahwa dalil Memori Banding Pembanding yang menyatakan Putusan Judex

Factie Cacat Formal dengan alasan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak beralasan

sama sekali, oleh karenanya patut untuk di tolak, hal ini sesuai dengan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


ketentuan dalam Pasal 206 Ayat (6) Rbg atau Pasal 195 Ayat (6) Hir yang

menegaskan sebagai berikut :

“ Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yangmenyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili sepertisemua perselisihan tentang upaya perkara yang diperintahkan olehPengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadipelaksanaan putusan itu.”

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas ini dalil keberatan yang diuraikan

Pembanding dalam hal ini sangat tidak beralasan oleh karenanya patut

untuk di tolak.

III. BIDANG-BIDANG TANAH “OBJEK SENGKETA AQUO” ADALAH OBJEK HAKTANGGUNGAN, OLEH KARENANYA TIDAK DIBENARKAN UNTUKDILETAKKAN SITA JAMINAN (COSERVATOIR BESLAG).① Bahwa Terbanding (d/h Pelawan) mendalilkan objek Sita Jaminan

(Coservatoir Beslag) dengan Penetapan No. 02/CB/2016/656/Pdt.G/

2015/PN. Mdn/PN. Lbp tanggal 6 April 2016 jo. Berita Acara Sita

Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 03/CB/2016/656/Pdt.G/2015/

PN.Mdn/PN-Lbp tanggal 12 April 2016 adalah agunan kredit PT. ABS

Raya Rubber Works pada PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang

Utama Bukit Barisan dan telah pula diterbitkan Sertifikat Hak

Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

② Bahwa dalil Terbanding (d/h Pelawan) ini didukung oleh Bukti P – 13

s/d Bukti P – 17 dan Bukti T - II, III, IV, V - 6 yang dapat dilihat secara

faktual bahwa bidang-bidang tanah tersebut adalah Objek Hak

Tanggungan. Hal ini sesuai fakta pada sertifikat-sertifikat (Bukti P – 13

s/d Bukti P – 17) secara tegas dan jelas tercantum, tentang Hak

Tanggungan tersebut, oleh karenanya tidaklah diperlukan lagi untuk

menunjukkan Sertifikat-Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, oleh

karena tidaklah mungkin dibuat catatan keterangan tentang Hak

Tanggungan pada sertifikat-sertifikat tanah tersebut (Bukti P – 13 s/d

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bukti P – 17) tanpa terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat Hak

Tanggungannya.

③ Bahwa selain dari pada itu, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No.

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa pada

hakekatnya Objek Hak Tanggungan tersebut sepenuhnya menjadi hak

Kreditur apabila Debitur wan prestasi. Dengan demikian Kreditur

memperoleh perlindungan maksimal atas kredit (dana) yang telah

diserahkannya kepada Debitur.

④ Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan tersebut secara pararel diikuti pula oleh Putusan-

Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan No. 394 K/Pdt/1984

tanggal 5 Juli 1985 yang menegaskan :

“Terhadap tanah yang dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dandibebani Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Jaminan(Coservatoir Beslag) dan oleh karena itu Majelis berpendapat SitaJaminan yang diletakkan sesuai ketentuan dimaksud dan dapatdiangkat kembali penyitaannya.”

⑤ Bahwa dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya pada Angka2 Halaman 8 yang menyatakan :

“Bahwa sangat disayangkan ternyata pertimbangan hukumJudex Factie tersebut hanya didasarkan pada bukti tertulis berupaSurat Keterangan dari pihak Bank BCA NO. 1.187/MO/BKB/2018tanggal 8 Mei 2018 tanpa didukung oleh bukti lain yang lebihrelevan dan meyakinkan”

Bahwa dalil Pembanding diatas ini terkesan manipulatif, danpatut untuk ditolak, oleh karenanya dari bukti-bukti yang diajukanTerbanding (d/h Pelawan) yaitu Bukti P – 13 s/d Bukti P – 17 yangdiperlihatkan aselinya di Persidangan perkara aquo cukup terang dan jelascatatan/tulisan pada sertifikat-sertifikat tentang Hak Tanggungandimaksud.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


⑥ Bahwa dengan demikian argumentasi Pembanding tentang

Kapasitas Terlawan I tidak relevan lagi untuk dipersoalkan, oleh

karenanya apapun alasannya telah terbukti sita jaminan

(Conservatoir Beslag) yang diletakkan adalah keliru, oleh karena

bidang-bidang tanah yang dimaksud dalam Bukti P - 13 s/d Bukti P

– 17 adalah objek Hak Tanggungan sehubungan dengan kedudukan

PT. ABS Rubber Works selaku Debitur Bank BCA. Dengan demikian

amar putusan Judex Factie yang memerintahkan sita jaminan

(Conservatoir Beslag) tersebut harus diangkat adalah sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⑦ Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Judex Factie (Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam) adalah tepat dan benar, oleh karenanya dalil

Pembanding dalam hal ini patut untuk ditolak, oleh karena pada

pokoknya Terbanding (d/h Pelawan) telah berhasil membuktikan

kekeliruan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dimaksud.

IV. PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ERROR IN

OBJECTO

Bahwa perlu dicermati bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang

diletakkan pada perkara aquo berdasarkan permohonan Pembanding yang

mendalilkan objek yang dimohon sita jaminan adalah :

“Tanah diatasnya ada bekas kantor dan pabrik PT. ABS

Raya Rubber Works di Jalan Medan – Binjai, Km 12,5 milik

Tergugat IV dikenal dengan Sertifikat No. : 593/463/13/K -

P1 tanggal 21 Mei 1992”.

Bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat

satupun bukti tentang Sertifikat No. : 593/463/13/K - P1 tanggal 21 Mei

1992, baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding I, II, III, IV, V dan VI,

sehingga patut dipertanyakan tanah yang dimaksud Pembanding untuk

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dimohon sita tersebut adalah tanah yang lainnya yaitu areal tanah dengan

Sertifikat No. : 593/463/13/K - P1 tanggal 21 Mei 1992 bukan areal tanah

dalam sengketa aquo yaitu areal tanah tempat berdirinya kantor dan

pabrik PT. ABS Raya Rubber Works. Dengan demikian cukup terang dan

jelas apa yang menjadi objek dalam Berita Acara Sita Jaminan

(Conservatoir Beslag) No. : 03/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN LBP

tanggal 12 April 2016 berbeda dengan objek yang dimohonkan

Pembanding dalam perkara perdata No. : 656/Pdt.G/2015PN.Mdn

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor 174/Pdt.G/Plw/2017/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Pembanding

semula Terlawan I tanggal 31 Juli 2018, dan kepada Terbanding semula

Pelawan tanggal 07 Agustus 2018, dan kepada Para Terbanding II, III, IV, V

semula Terlawan II, III, IV, V tanggal 30 Juli 2018, serta kepada Terbanding

VI semula Terlawan VI tanggal 02 Agustus 2018, bahwa berkas telah

selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari

berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding sampai perkara ini di putus

ditingkat banding tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang

dimohonkan banding beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

tanggal 25 Juni 2018 Nomor 174/Pdt.G/Plw/2017/PN Lbp, Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan

majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena dalam

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

putusan bersesuaian dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang

berlaku, dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan

diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2018 Nomor 174/Pdt.G/Plw/2017/PN Lbp, yang

dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat

banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Terlawan I

dipihak yang kalah dalam Pengadilan tingkat pertama, maka dihukum untuk

membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan pasal 178 RBg dan Peraturan-peraturan

lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Terlawan I tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni

2018 Nomor 174/Pdt.G/Plw/2017/PN Lbp, yang dimohonkan banding

tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding

sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami

ADI SUTRISNO, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan BINSAR SIREGAR,

SH.M.Hum dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum masing-masing

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan tanggal 08 Desember 2018 Nomor 464/Pdt/2018/PT MDN untuk

memeriksa dan mengadili perkara in idalam tingkat banding dan putusan

tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 diucapkan dalam sidang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj.SURYAHAIDA, SH.MH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua

belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum ADI SUTRISNO, SH.MH

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

Hj.SURYAHAIDA, SH.MH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


P U T U S A N






1. Ny. Reny Trisnawaty Jong, Warganegara Indonesia, Perempuan, Ibu

rumah Tangga, Budha, beralamat di Jalan

Mangkubumi Dalam No. 1-II, Kelurahan Aur,

Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan , bertidak

sebagai Wali Pengampu berdasarkan Penetapan

Nomor : 2949/Pdt.P/2012/PN.Mdn, tanggal 25

Oktober 2012 dari Tuan Effendy dalam kapasitasnya

mewakilinya selaku pemegang saham di PT.Pantai

Perupuk Indah berdasarkan penetapan Nomor :



Terlawan I;

Dan ;2. PT. Pantai Perupuk Indah, berkedudukan di Jalan Air Langga No. 16

A dan B, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Terlawan II;

3.Tuan Rony Samuel, Warganegara Indonesia, laki-laki, beralamat di


Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan , dalam

kapasitasnya selaku Direktur Utama PT.Pantai

Perupuk Indah, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula Terlawan III;

4.Tuan Sjofian Artejo, Warga Indonesia, laki-laki, beralamat di Villa

Polonia Indah C 46, Kelurahan Sukadamai,


kapasitas selaku Direktur PT.Pantai Perupuk Indah


semula Terlawan IV;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


5.Tuan Hamonangan Lautan, Warga Negera Indonesia, laki-laki,

bealamat di Jalan Badur No. 7, Kelurahan

Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan

dalam kapasitas selaku Komisaris dan Pemegang

Saham PT.Pantai perupuk Indah, selanjutnya

disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan

V;

6.Tuan Poeryanto Poedjiaty, S.H., Warganegara Indonesia, laki-laki,

Notaris Medan, beralamat di Jalan H. Zainul Arifin

No. 208 A, Kota Medan, selanjutnya disebut

sebagai Turut Terbanding VI semula Terlawan

VI;

L A W A N














Pelawan;

Pengadilan Tinggi



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember

2018 Nomor 464/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember

2018 Nomor 464/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti

untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Sidang dan Salinan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam tanggal 25 Juni 2018 Nomor

174/Pdt.G/Plw/2017/PN Lbp, serta surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini;






















PERUPUK INDAH.



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



PERUPUK INDAH.




INDAH.




PERUPUK INDAH.




PERUPUK INDAH.




PERUPUK INDAH.








PERUPUK INDAH.








PERUPUK INDAH.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN












1992.























PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN













dibawah ini :





















PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

















(i.c. Pelawan).








Lautan.










Lautan.


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN











oleh Majelis Pengadilan Negeri, dilarang atau tidak diperbolehkanterhadap harta atau barang milik pihak ketiga.Penyitaan Jaminan







Hal. 76).
















PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN









Pelawanselaku pihak ketiga, karenanya Pelawan Adalah Pelawan YangBaik Dan Benar, sehingga Pelawan berhak mengajukan Perlawanan
















1997, Hal. 270).







PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN







vooraad).



berikut :













593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992”.









dari perkara ini.

ATAU :


aequo et bono).

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN





berikut :





A.DALAM EKSEPSI


























PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN






























2015;







PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN





































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN








Notaris di Medan;


















2015;











PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

















PERUPUK INDAH;



















PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



















EFFENDY;




1992;







Penggugat;







PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




sah menurut hukum;














kepada Terlawan I;

















PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

























bahwa :












PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN






halaman 67-68);































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN























perusahaan;













PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


















sah dan berharga;

















dinyatakan ditolak;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN
























berikut :




sebagai berikut :







dengan pihak lain.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN








(shareholder).







(shareholder).











1992. “








Pelawan tersebut.



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN














Rubber Works.






sengketa dimaksud.











perkara aquo ;



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


















21-05-1992”.


















PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




2018;








Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon

banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan

untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan

surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh

seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat

kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari

diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu

adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190

kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

Bahwa demikian pula halnya penyerahan Memori Banding ini melalui

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih dalam tenggang waktu yang

disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan

diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka adalah layak dan beralasan

hukum jika Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini

menerima Permohonan dan Memori Banding ini;

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban/eksepsi, duplik dan

kesimpulan Terlawan I/Pemohon Banding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp

tanggal 25 Juni 2018, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan

berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factie

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Tingkat Pertama Nomor : 174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp tersebut tidak tepat dan

tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :


Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Judex Factie telah keliru dalam

mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam

memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa

pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) dan amar Putusan dalam EKSEPSI

Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa barang yang

diletakkan sita tersebut adalah asset perusahaan milik pihak ketiga dan sita

jaminan yang diletakkan atas barang tersebut diletakkan sita berdasarkan

Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili perkara ini

adalah tidak tepat dan keliru;

2. Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan hanya boleh

dilakukan oleh pemilik barang yang disita yang bukan merupakan salah satu

pihak dalam perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor : 306 K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962

3. Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan sekarang Termohon

Banding (Indra Lautan) selaku Direktur PT. ABS RAYA RUBBER WORKS

bukanlah merupakan perlawanan pihak ketiga, akan tetapi merupakan

perlawanan yang dilakukan oleh pihak Tersita sendiri karena harta yang

disita tersebut adalah atas nama PT. ABS RAYA RUBBER WORKS yang

merupakan milik Tuan Hamonangan Lautan (semula Terlawan V);

4. Bahwa oleh karena PT. ABS RAYA RUBBER WORKS adalah perusahaan

yang merupakan milik Tuan Hamonangan Lautan (semula Terlawan V),

maka perlawanan yang diajukan oleh Direktur perusahaan adalah

perlawanan pihak tersita, bukan perlawanan pihak ketiga, dengan demikian

perlawanan pihak ketiga yang diajukan Pelawan sekarang Termohon

Banding tersebut menjadi tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

5. Bahwa adapun pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili

perkara aquo karena sita jaminan yang diletakkan atas barang tersebut

diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


keliru karena sesungguhnya yang meletakkan sita jaminan atas harta benda

Tuan Hamonangan Lautan (semula Terlawan V) tersebut adalah Pengadilan

Negeri Medan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2016 bukan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam;

6. Bahwa kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam peletakan sita

jaminan dimaksud hanyalah sebagai Pendelegasian Sita Jaminan

sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) HIR/206 RBg yang

menyebutkan bahwa jika eksekusi itu seluruhnya atau sebagian harus

dijalankan di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan,

maka Ketua Pengadilan Negeri itu dengan surat minta bantuan kepada

Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yang maksudnya adalah jika

seluruh atau sebagian harta yang hendak disita terletak di luar wilayah

hukum Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan

dapat meminta bantuan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri dimana

barang yang hendak disita tersebut berada;

7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam dalam peletakan sita jaminan dalam perkara aquo hanyalah

sebagai Pendelegasian Sita Jaminan sedangkan yang meletakkan sita

adalah Pengadilan Negeri Medan;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa putusan dalam

perkara perdata Nomor : 174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp, tanggal 25 Juni 2018

mengandung cacat formil dan oleh karenanya sangat beralasan hukum

manakala Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara

ini untuk membatalkan putusan tersebut;


Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi serta pertimbangan hukum (Ratio

Decidendi) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor :

174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp tanggal 25 Juni 2018, Pemohon Banding

berpendapat bahwa pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) Judex Factie

Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tanah yang telah diletakkan sita

jaminan adalah milik Pelawan sekarang Termohon Banding yang merupakan

asset PT. ABS RAYA RUBBER WORKS sehingga dengan demikian

perlawanan Pelawan dalam perkara aquo merupakan perlawanan pihak ketiga

(Derden Verzet) adalah tidak tepat dan keliru;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Bahwa bertolak dari fakta-fakta yang Pemohon Banding kemukakan

tersebut di atas, maka sangat jelas terlihat jika Judex Factie Tingkat

Pertama tidak tepat dan keliru dalam menafsirkan alat bukti yang ada;







I. MEMORI BANDING PEMBANDING (RENY TRISNAWATY JONG) TIDAKMEMENUHI SYARAT FORMAL / CACAT HUKUM, OLEH KARENANYAPATUT UNTUK DINYATAKAN “TIDAK DAPAT DITERIMA.”Bahwa Memori Banding Pembanding tidak memenuhi syarat formal dan


karena :

①. Bahwa Gugatan Perlawanan dalam perkara aquo yang diajukan

sesuai dengan surat Gugatan Perlawanan tertanggal 18 Oktober 2017

yang ditempatkan sebagai pihak Terlawan adalah :



Pembanding (d/h Terlawan I) merubah/menghilangkan sebagian pihak

dalam perkara tersebut yaitu Terlawan II, Terlawan III, terlawan IV,

Terlawan V dan Terlawan VI.






II, III, IV dan V.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


②. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata para pihak

tidak berwenang untuk mengurangi atau menambah para pihak baik





berjalan, kecuali adanya intervensi dari pihak lain dalam persidangan

di tingkat pertama.



memenuhi syarat formal atau bertentangan dengan Ketentuan Hukum

Acara Perdata, oleh karenanya demi hukum patut untuk dinyatakan tidak

dapat diterima.

II. PUTUSAN JUDEX FACTIE (PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM)TELAH SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DANKETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, OLEH KARENANYA PATUTUNTUK DIPERTAHANKAN.Bahwa Putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) telah

sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku,

oleh karenanya patut untuk dipertahankan.










untuk di tolak.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


III. BIDANG-BIDANG TANAH “OBJEK SENGKETA AQUO” ADALAH OBJEKHAK TANGGUNGAN, OLEH KARENANYA TIDAK DIBENARKAN UNTUKDILETAKKAN SITA JAMINAN (COSERVATOIR BESLAG).① Bahwa Terbanding (d/h Pelawan) mendalilkan objek Sita Jaminan


















Tanggungannya.

③ Bahwa selain dari pada itu, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang

No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa pada









“Terhadap tanah yang dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dan

dibebani Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Jaminan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


(Coservatoir Beslag) dan oleh karena itu Majelis berpendapat Sita

Jaminan yang diletakkan sesuai ketentuan dimaksud dan dapat

diangkat kembali penyitaannya.”

⑤ Bahwa dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya pada Angka 2Halaman 8 yang menyatakan :

“Bahwa sangat disayangkan ternyata pertimbangan hukum

Judex Factie tersebut hanya didasarkan pada bukti tertulis berupa

Surat Keterangan dari pihak Bank BCA NO. 1.187/MO/BKB/2018

tanggal 8 Mei 2018 tanpa didukung oleh bukti lain yang lebih

relevan dan meyakinkan”

Bahwa dalil Pembanding diatas ini terkesan manipulatif, dan

patut untuk ditolak, oleh karenanya dari bukti-bukti yang diajukan

Terbanding (d/h Pelawan) yaitu Bukti P – 13 s/d Bukti P – 17 yang

diperlihatkan aselinya di Persidangan perkara aquo cukup terang dan jelas

catatan/tulisan pada sertifikat-sertifikat tentang Hak Tanggungan dimaksud.






– 17 adalah objek Hak Tanggungan sehubungan dengan

kedudukan PT. ABS Rubber Works selaku Debitur Bank BCA.

Dengan demikian amar putusan Judex Factie yang memerintahkan

sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut harus diangkat adalah

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⑦ Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Judex Factie

(Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) adalah tepat dan benar, oleh

karenanya dalil Pembanding dalam hal ini patut untuk ditolak, oleh

karena pada pokoknya Terbanding (d/h Pelawan) telah berhasil

membuktikan kekeliruan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

dimaksud.


OBJECTO

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN





“Tanah diatasnya ada bekas kantor dan pabrik PT. ABS Raya

Rubber Works di Jalan Medan – Binjai, Km 12,5 milik Tergugat IV

dikenal dengan Sertifikat No. : 593/463/13/K - P1 tanggal 21 Mei

1992”.

Bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat satupun

bukti tentang Sertifikat No. : 593/463/13/K - P1 tanggal 21 Mei 1992, baik

oleh Pembanding maupun oleh Terbanding I, II, III, IV, V dan VI, sehingga

patut dipertanyakan tanah yang dimaksud Pembanding untuk dimohon sita

tersebut adalah tanah yang lainnya yaitu areal tanah dengan Sertifikat No. :

593/463/13/K - P1 tanggal 21 Mei 1992 bukan areal tanah dalam sengketa

aquo yaitu areal tanah tempat berdirinya kantor dan pabrik PT. ABS Raya

Rubber Works. Dengan demikian cukup terang dan jelas apa yang menjadi

objek dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. :

03/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN LBP tanggal 12 April 2016

berbeda dengan objek yang dimohonkan Pembanding dalam perkara

perdata No. : 656/Pdt.G/2015PN.Mdn












PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


M E N G A D I L I :





tersebut;






Adi Sutrisno, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan Binsar Siregar, SH.M.Hum

dan H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08

Desember 2018 Nomor 464/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili

perkara in idalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal

27 Maret 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu

oleh Hj.Surya Haida, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.


ttd ttd

Binsar Siregar, SH.M.Hum Adi Sutrisno, SH.MH

ttd

H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum


ttd

Hj.Surya Haida, SH.MH

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



- Meterai : Rp. 6.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


P U T U S A N






1. Ny. Reny Trisnawaty Jong, Warganegara Indonesia, Perempuan, Ibu

rumah Tangga, Budha, beralamat di Jalan

Mangkubumi Dalam No. 1-II, Kelurahan Aur,

Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan , bertidak

sebagai Wali Pengampu berdasarkan Penetapan

Nomor : 2949/Pdt.P/2012/PN.Mdn, tanggal 25

Oktober 2012 dari Tuan Effendy dalam kapasitasnya

mewakilinya selaku pemegang saham di PT.Pantai

Perupuk Indah berdasarkan penetapan Nomor :



Terlawan I;

L A W A N













PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



Pelawan;

Dan ;1. PT. Pantai Perupuk Indah, berkedudukan di Jalan Air Langga No. 16

A dan B, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Terlawan II;

2.Tuan Rony Samuel, Warganegara Indonesia, laki-laki, beralamat di



kapasitasnya selaku Direktur Utama PT.Pantai

Perupuk Indah, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula Terlawan III;

3.Tuan Sjofian Artejo, Warga Indonesia, laki-laki, beralamat di Villa

Polonia Indah C 46, Kelurahan Sukadamai,


kapasitas selaku Direktur PT.Pantai Perupuk Indah


semula Terlawan IV;

4.Tuan Hamonangan Lautan, Warga Negera Indonesia, laki-laki,

bealamat di Jalan Badur No. 7, Kelurahan

Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan

dalam kapasitas selaku Komisaris dan Pemegang

Saham PT.Pantai perupuk Indah, selanjutnya

disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan

V;

5.Tuan Poeryanto Poedjiaty, S.H., Warganegara Indonesia, laki-laki,

Notaris Medan, beralamat di Jalan H. Zainul Arifin

No. 208 A, Kota Medan, selanjutnya disebut

sebagai Turut Terbanding VI semula Terlawan

VI;

Pengadilan Tinggi



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember

2018 Nomor 464/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember

2018 Nomor 464/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti

untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Sidang dan Salinan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam tanggal 25 Juni 2018 Nomor

174/Pdt.G/Plw/2017/PN Lbp, serta surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini;






















PERUPUK INDAH.



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



PERUPUK INDAH.




INDAH.




PERUPUK INDAH.




PERUPUK INDAH.




PERUPUK INDAH.








PERUPUK INDAH.








PERUPUK INDAH.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN












1992.























PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN













dibawah ini :





















PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

















(i.c. Pelawan).








Lautan.










Lautan.


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN











oleh Majelis Pengadilan Negeri, dilarang atau tidak diperbolehkanterhadap harta atau barang milik pihak ketiga.Penyitaan Jaminan







Hal. 76).
















PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN









Pelawanselaku pihak ketiga, karenanya Pelawan Adalah Pelawan YangBaik Dan Benar, sehingga Pelawan berhak mengajukan Perlawanan
















1997, Hal. 270).







PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN







vooraad).



berikut :













593/463/13/K-P1, tanggal 21-05-1992”.









dari perkara ini.

ATAU :


aequo et bono).

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN





berikut :





A.DALAM EKSEPSI


























PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN






























2015;







PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN





































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN








Notaris di Medan;


















2015;











PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

















PERUPUK INDAH;



















PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



















EFFENDY;




1992;







Penggugat;







PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




sah menurut hukum;














kepada Terlawan I;

















PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

























bahwa :












PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN






halaman 67-68);































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN























perusahaan;













PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


















sah dan berharga;

















dinyatakan ditolak;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN
























berikut :




sebagai berikut :







dengan pihak lain.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN








(shareholder).







(shareholder).











1992. “








Pelawan tersebut.



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN














Rubber Works.






sengketa dimaksud.











perkara aquo ;



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


















21-05-1992”.


















PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




2018;








Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon

banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan

untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan

surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh

seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat

kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari

diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu

adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190

kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

Bahwa demikian pula halnya penyerahan Memori Banding ini melalui

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih dalam tenggang waktu yang

disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan

diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka adalah layak dan beralasan

hukum jika Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini

menerima Permohonan dan Memori Banding ini;

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban/eksepsi, duplik dan

kesimpulan Terlawan I/Pemohon Banding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp

tanggal 25 Juni 2018, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan

berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factie

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Tingkat Pertama Nomor : 174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp tersebut tidak tepat dan

tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :


Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Judex Factie telah keliru dalam

mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam

memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa

pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) dan amar Putusan dalam EKSEPSI

Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa barang yang

diletakkan sita tersebut adalah asset perusahaan milik pihak ketiga dan sita

jaminan yang diletakkan atas barang tersebut diletakkan sita berdasarkan

Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili perkara ini

adalah tidak tepat dan keliru;

2. Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan hanya boleh

dilakukan oleh pemilik barang yang disita yang bukan merupakan salah satu

pihak dalam perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor : 306 K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962

3. Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan sekarang Termohon

Banding (Indra Lautan) selaku Direktur PT. ABS RAYA RUBBER WORKS

bukanlah merupakan perlawanan pihak ketiga, akan tetapi merupakan

perlawanan yang dilakukan oleh pihak Tersita sendiri karena harta yang

disita tersebut adalah atas nama PT. ABS RAYA RUBBER WORKS yang

merupakan milik Tuan Hamonangan Lautan (semula Terlawan V);

4. Bahwa oleh karena PT. ABS RAYA RUBBER WORKS adalah perusahaan

yang merupakan milik Tuan Hamonangan Lautan (semula Terlawan V),

maka perlawanan yang diajukan oleh Direktur perusahaan adalah

perlawanan pihak tersita, bukan perlawanan pihak ketiga, dengan demikian

perlawanan pihak ketiga yang diajukan Pelawan sekarang Termohon

Banding tersebut menjadi tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

5. Bahwa adapun pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili

perkara aquo karena sita jaminan yang diletakkan atas barang tersebut

diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


keliru karena sesungguhnya yang meletakkan sita jaminan atas harta benda

Tuan Hamonangan Lautan (semula Terlawan V) tersebut adalah Pengadilan

Negeri Medan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2016 bukan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam;

6. Bahwa kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam peletakan sita

jaminan dimaksud hanyalah sebagai Pendelegasian Sita Jaminan

sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) HIR/206 RBg yang

menyebutkan bahwa jika eksekusi itu seluruhnya atau sebagian harus

dijalankan di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan,

maka Ketua Pengadilan Negeri itu dengan surat minta bantuan kepada

Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yang maksudnya adalah jika

seluruh atau sebagian harta yang hendak disita terletak di luar wilayah

hukum Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan

dapat meminta bantuan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri dimana

barang yang hendak disita tersebut berada;

7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam dalam peletakan sita jaminan dalam perkara aquo hanyalah

sebagai Pendelegasian Sita Jaminan sedangkan yang meletakkan sita

adalah Pengadilan Negeri Medan;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa putusan dalam

perkara perdata Nomor : 174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp, tanggal 25 Juni 2018

mengandung cacat formil dan oleh karenanya sangat beralasan hukum

manakala Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara

ini untuk membatalkan putusan tersebut;


Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi serta pertimbangan hukum (Ratio

Decidendi) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor :

174/Pdt.G/Plw/2017/PN.Lbp tanggal 25 Juni 2018, Pemohon Banding

berpendapat bahwa pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) Judex Factie

Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tanah yang telah diletakkan sita

jaminan adalah milik Pelawan sekarang Termohon Banding yang merupakan

asset PT. ABS RAYA RUBBER WORKS sehingga dengan demikian

perlawanan Pelawan dalam perkara aquo merupakan perlawanan pihak ketiga

(Derden Verzet) adalah tidak tepat dan keliru;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Bahwa bertolak dari fakta-fakta yang Pemohon Banding kemukakan

tersebut di atas, maka sangat jelas terlihat jika Judex Factie Tingkat

Pertama tidak tepat dan keliru dalam menafsirkan alat bukti yang ada;







I. MEMORI BANDING PEMBANDING (RENY TRISNAWATY JONG) TIDAKMEMENUHI SYARAT FORMAL / CACAT HUKUM, OLEH KARENANYAPATUT UNTUK DINYATAKAN “TIDAK DAPAT DITERIMA.”Bahwa Memori Banding Pembanding tidak memenuhi syarat formal dan


karena :

①. Bahwa Gugatan Perlawanan dalam perkara aquo yang diajukan

sesuai dengan surat Gugatan Perlawanan tertanggal 18 Oktober 2017

yang ditempatkan sebagai pihak Terlawan adalah :



Pembanding (d/h Terlawan I) merubah/menghilangkan sebagian pihak

dalam perkara tersebut yaitu Terlawan II, Terlawan III, terlawan IV,

Terlawan V dan Terlawan VI.






II, III, IV dan V.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


②. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata para pihak

tidak berwenang untuk mengurangi atau menambah para pihak baik





berjalan, kecuali adanya intervensi dari pihak lain dalam persidangan

di tingkat pertama.



memenuhi syarat formal atau bertentangan dengan Ketentuan Hukum

Acara Perdata, oleh karenanya demi hukum patut untuk dinyatakan tidak

dapat diterima.

II. PUTUSAN JUDEX FACTIE (PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM)TELAH SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DANKETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, OLEH KARENANYA PATUTUNTUK DIPERTAHANKAN.Bahwa Putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) telah

sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku,

oleh karenanya patut untuk dipertahankan.










untuk di tolak.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


III. BIDANG-BIDANG TANAH “OBJEK SENGKETA AQUO” ADALAH OBJEKHAK TANGGUNGAN, OLEH KARENANYA TIDAK DIBENARKAN UNTUKDILETAKKAN SITA JAMINAN (COSERVATOIR BESLAG).① Bahwa Terbanding (d/h Pelawan) mendalilkan objek Sita Jaminan


















Tanggungannya.

③ Bahwa selain dari pada itu, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang

No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa pada









“Terhadap tanah yang dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dan

dibebani Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Jaminan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


(Coservatoir Beslag) dan oleh karena itu Majelis berpendapat Sita

Jaminan yang diletakkan sesuai ketentuan dimaksud dan dapat

diangkat kembali penyitaannya.”

⑤ Bahwa dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya pada Angka 2Halaman 8 yang menyatakan :

“Bahwa sangat disayangkan ternyata pertimbangan hukum

Judex Factie tersebut hanya didasarkan pada bukti tertulis berupa

Surat Keterangan dari pihak Bank BCA NO. 1.187/MO/BKB/2018

tanggal 8 Mei 2018 tanpa didukung oleh bukti lain yang lebih

relevan dan meyakinkan”

Bahwa dalil Pembanding diatas ini terkesan manipulatif, dan

patut untuk ditolak, oleh karenanya dari bukti-bukti yang diajukan

Terbanding (d/h Pelawan) yaitu Bukti P – 13 s/d Bukti P – 17 yang

diperlihatkan aselinya di Persidangan perkara aquo cukup terang dan jelas

catatan/tulisan pada sertifikat-sertifikat tentang Hak Tanggungan dimaksud.






– 17 adalah objek Hak Tanggungan sehubungan dengan

kedudukan PT. ABS Rubber Works selaku Debitur Bank BCA.

Dengan demikian amar putusan Judex Factie yang memerintahkan

sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut harus diangkat adalah

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⑦ Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Judex Factie

(Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) adalah tepat dan benar, oleh

karenanya dalil Pembanding dalam hal ini patut untuk ditolak, oleh

karena pada pokoknya Terbanding (d/h Pelawan) telah berhasil

membuktikan kekeliruan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

dimaksud.


OBJECTO

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN





“Tanah diatasnya ada bekas kantor dan pabrik PT. ABS Raya

Rubber Works di Jalan Medan – Binjai, Km 12,5 milik Tergugat IV

dikenal dengan Sertifikat No. : 593/463/13/K - P1 tanggal 21 Mei

1992”.

Bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat satupun

bukti tentang Sertifikat No. : 593/463/13/K - P1 tanggal 21 Mei 1992, baik

oleh Pembanding maupun oleh Terbanding I, II, III, IV, V dan VI, sehingga

patut dipertanyakan tanah yang dimaksud Pembanding untuk dimohon sita

tersebut adalah tanah yang lainnya yaitu areal tanah dengan Sertifikat No. :

593/463/13/K - P1 tanggal 21 Mei 1992 bukan areal tanah dalam sengketa

aquo yaitu areal tanah tempat berdirinya kantor dan pabrik PT. ABS Raya

Rubber Works. Dengan demikian cukup terang dan jelas apa yang menjadi

objek dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. :

03/CB/2016/656/Pdt.G/2015/PN.Mdn/PN LBP tanggal 12 April 2016

berbeda dengan objek yang dimohonkan Pembanding dalam perkara

perdata No. : 656/Pdt.G/2015PN.Mdn












PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN































PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


M E N G A D I L I :





tersebut;






Adi Sutrisno, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan Binsar Siregar, SH.M.Hum

dan H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08

Desember 2018 Nomor 464/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili

perkara in idalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal

27 Maret 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu

oleh Hj.Surya Haida, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.


ttd ttd

Binsar Siregar, SH.M.Hum Adi Sutrisno, SH.MH

ttd

H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum


ttd

Hj.Surya Haida, SH.MH

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



- Meterai : Rp. 6.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-



P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN TINGGI MEDAN fileKecamatan Medan Maimun, Kota Medandalam kapasitas selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT.Pantai perupuk Indah, selanjutnya

Documents